06356|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
06357|Menimbang, bahwa  Terdakwa telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
06358|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
06359|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di  atas memilih langsung dakwaan
06360|alternatif  Kesatu sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4  Jo. Pasal  48  ayat  (1)
06361|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
06362|Perdagangan Orang Jo . Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya
06363|sebagai berikut:
06364|1. Setiap orang;
06365|2. Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
06366|3. Tujuannya adalah untuk eksploitasi;
06367|4. Korban dieksploitasi di luar negeri;
06368|Hal. 77 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
06369|
06370|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
06371|mempertimbangkan sebagai berikut:
06372|Ad.1. Unsur “Setiap orang”:
06373|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek
06374|hukum  sebagai  pengemban/pendukung  hak  dan  kewajiban,  meliputi  subyek
06375|hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtpersoon)
06376|yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang
06377|dilakukannya;
06378|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  berdasarkan  fakta-fakta  hasil
06379|pemeriksaan  di  persidangan  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
06380|Terdakwa  telah  menunjuk  kepada  subyek  hukum  orang/pribadi  yaitu  Sabda
06381|Gautama Bin Yunus Sapto Wibowo  yang setelah dicocokkan identitasnya di
06382|Persidangan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  155  ayat  (1)  KUHAP,  ternyata
06383|Terdakwa  membenarkan  dan  telah  sesuai  pula  dengan  identitas  Terdakwa
06384|dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim,
06385|unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;
06386|Ad.2. Unsur “Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”:
06387|Menimbang, bahwa  untuk mempertimbangkan  apakah Terdakwa  telah
06388|melakukan salah satu atau beberapa perbuatan sebagaimana unsur ini maka
06389|Majelis  Hakim  akan  menguraikan  definisi  dari  isilah  yang  ada  di  unsur  ini
06390|menurut/berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
06391|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yaitu  perekrutan,
06392|pengangkutan,  penampungan adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,
06393|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
06394|komunitasnya,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pengiriman,  pemindahan
06395|atau  penerimaan  seseorang  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau
06396|melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan
06397|frasa “ pengiriman ke  luar negeri ” dalam ketentuan ini adalah setiap tindakan
06398|membawa,  mengirim,  atau  memindahkan  seseorang dari  wilayah  negara
06399|Indonesia ke negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan
06400|atau tanpa seizin orang tua/wali, untuk tujuan tertentu;
06401|Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri beberapa perbuatan yang sifat
06402|pembuktiannya  adalah  alternatif,  sehingga  apabila  salah  satu  saja  dari
06403|beberapa  perbuatan  tersebut  telah  terbukti,  maka  unsur  ini  dianggap  telah
06404|terbukti menurut hukum dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, maka
06405|terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;
06406|Hal. 78 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
06407|
06408|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  menentukan  apakah  unsur
06409|tersebut  di  atas  terpenuhi  atau  tidak,  maka  Majelis  Hakim  akan
06410|mempertimbangkan sebagai berikut:
06411|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  saksi Sri Anggun Sahrinda
06412|Binti Sahrin , saksi  Cindy Pramurti Binti Mat Rozi , saksi  Iis Khairunissa Binti
06413|Timin dan saksi  Nadia Wulandari Binti Asruri  di  persidangan serta keterangan
06414|Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis
06415|Hakim  memperoleh  fakta bahwa  pada  tanggal  23  Juli  2023  bertempat  di
06416|Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Voyager International School yang berlalamat di
06417|jalan Pramuka, Nomor 28 - 31, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura,
06418|kota Bandar Lampung,  provinsi  Lampung 35154 , saksi  Rina Happyani, S.E.
06419|Binti Didik Hapidin, S .H.,  Nur Hidayati, SS Binti Syamudi  dan Terdakwa telah
06420|menawarkan lowongan kerja ke negara Bahrain;
06421|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Anggun Sahrinda
06422|Binti Sahrin , saksi  Cindy Pramurti Binti Mat Rozi , saksi  Iis Khairunissa Binti
06423|Timin dan  saksi Nadia  Wulandari  Binti  Asruri,  para  saksi  merupakan  siswi
06424|alumni  Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)  Voyager International School,  bahwa
06425|dalam sosialisasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Voyager International School
06426|menawarkan program pelatihan kerja dengan janji menarik, antara lain: jaminan
06427|kerja 100% di kapal pesiar atau hotel berbintang internasional, gaji dalam mata
06428|uang  dolar  yang  mencapai  puluhan  juta  rupiah,  serta  kesempatan  untuk
06429|berkeliling dunia, bahwa setelah menerima brosur dari pihak Lembaga Pelatihan
06430|Kerja (LPK)  Voyager International School  saksi-saksi diminta mencantumkan
06431|nomor kontak pribadi mereka untuk dihubungi lebih lanjut , b ahwa Saksi -saksi
06432|merasa tertarik dengan penawaran tersebut dan kemudian menghubungi nomor
06433|kontak atas nama saksi Nur Hidayati, staf LPK;
06434|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-saksi  pada  saat
06435|pendaftaran, Saksi-saksi membayar biaya administrasi se jumlah Rp200.000,00
06436|(dua ratus ribu rupiah ) ke rekening atas nama  saksi  Rina Happyani, Direktur
06437|LPK, bahwa setelah mengisi formulir dan lulus tes seleksi secara daring, Saksi -
06438|saksi diminta  membayar  biaya  pelatihan  sejumlah Rp14.500.000,00  (empat
06439|belas juta lima ratus ribu rupiah ), lalu Saksi -saksi mulai mengikuti pelatihan
06440|pada bulan Juni 2022 di Bandar Lampung dan selanjutnya menjalani magang
06441|selama enam bulan di Hotel Novotel, hingga Maret 2023;
06442|Menimbang,  bahwa  menjelang  akhir  masa  magang,  Saksi-saksi
06443|diberitahu adanya lowongan pekerjaan di Bahrain dan mengikuti wawancara
06444|daring  dengan  Siam  Shah (DPO) ,  seorang  agen  berkewarganegaraan
06445|Hal. 79 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
06446|
06447|Bangladesh, bahwa wawancara tersebut dilakukan melalui video call WhatsApp
06448|dan pada malam itu juga, Saksi -saksi dinyatakan lulus. Selanjutnya, Saksi-saksi
06449|diarahkan untuk menghubungi Terdakwa (agen di Indonesia) guna mengurus
06450|proses keberangkatan;
06451|Menimbang, b ahwa Saksi -saksi diminta untuk membayar biaya proses
06452|pemberangkatan ( processing fee ) se jumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta
06453|rupiah)  yang  ditransfer  ke  rekening  atas  nama  Rina  Happyani dan  semua
06454|dokumen  keberangkatan,  seperti  visa  kunjungan  (bukan  visa  kerja),  tiket
06455|pesawat, paspor, kontrak kerja, dan dokumen tambahan lainnya disiapkan oleh
06456|pihak  LPK yaitu  saksi  Nur  Hidayati,  SS  Binti  Syamudi,  bahwa  sebelum
06457|keberangkatan, Saksi-saksi mendapatkan arahan untuk menyampaikan kepada
06458|petugas imigrasi bahwa tujuan keberangkatannya adalah untuk “ studi banding”
06459|guna menghindari kecurigaan karena menggunakan visa kunjungan;
06460|Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2023, Saksi -saksi berkumpul di
06461|LPK, lalu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan travel dengan
06462|biaya pribadi  dan  keesokan harinya,  tanggal  4 Mei 2023,  saksi-saksi terbang
06463|menuju Bahrain melalui Singapura dan India dengan menggunakan maskapai
06464|Batik Air dan Indigo , bahwa sesampainya di Bahrain, Saksi -saksi dijemput oleh
06465|Siam Shah (DPO) dan ditempatkan di sebuah apartemen di kawasan Sanabis,
06466|Manama;
06467|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Anggun Sahrinda
06468|Binti Sahrin, saksi Cindy Pramurti Binti Mat Rozi, saksi Iis Khairunissa Binti
06469|Timin, dan saksi Nadia Wulandari Binti Asruri sebagaimana telah diuraikan di
06470|atas,  maka  perbuatan  Terdakwa,  yang  meliputi  tindakan  mengajak,
06471|mengumpulkan,  mengatur  pengiriman,  dan  memindahkan  seseorang  dari
06472|wilayah Negara Republik Indonesia ke negara lain, telah memenuhi unsur tindak
06473|pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;
06474|Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas
06475|dengan demikian unsur “ Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ” telah
06476|terbukti dan terpenuhi;
06477|Ad.3. Unsur “Tujuannya adalah untuk eksploitasi”:
06478|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21
06479|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah
06480|mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
06481|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
06482|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
06483|Hal. 80 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
06484|
06485|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
06486|secara melawan hukum memindahkan atau menstranplantasi organ dan/atau
06487|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
06488|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
06489|Menimbang, bahwa sebagaimana telah  diuraikan dalam  unsur kedua,
06490|berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kondisi kerja yang
06491|dialami oleh para saksi di Bahrain sangat berbeda dari yang dijanjikan. Para
06492|saksi bekerja sebagai  spa attendant  dan  waitress di Hotel Jumeirah Gulf of
06493|Bahrain, namun selama lebih dari tiga bulan tidak menerima gaji;
06494|Menimbang, bahwa para saksi ditempatkan di sebuah apartemen dalam
06495|pengawasan ketat oleh seorang perempuan warga negara Filipina bernama
06496|Elisabeth,  tidak  diperbolehkan  keluar  tanpa  izin,  dengan  akses  komunikasi
06497|terbatas, sambungan internet nyaris tidak tersedia, serta hanya mendapat jatah
06498|makan satu kali dalam seminggu;
06499|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Anggun Sahrinda
06500|Binti Sahrin dan saksi Cindy Pramurti Binti Mat Rozi, selama di Bahrain mereka
06501|mengalami pelecehan seksual oleh Siam Shah (yang saat ini berstatus DPO),
06502|berupa  pelukan  dan  ciuman  di  kepala,  serta  ancaman  jika  mereka  tidak
06503|menuruti perintah,
06504|Menimbang,  bahwa  para  saksi  telah  melaporkan  kejadian  tersebut
06505|kepada saksi Nur Hidayati dan saksi Rina Happyani, namun hanya mendapat
06506|tanggapan untuk “menunggu”, tanpa upaya penyelamatan yang nyata;
06507|Menimbang, bahwa setelah dua hari tidak mendapatkan makanan, pada
06508|tanggal 27 Juni 2023, para saksi akhirnya memutuskan untuk menghubungi
06509|Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manama, Bahrain, guna meminta
06510|bantuan.  Bahwa  pada  malam  hari,  pihak  Kepolisian  Bahrain  bersama
06511|perwakilan KBRI datang ke apartemen dan melakukan tindakan penyelamatan
06512|terhadap para saksi.  Selanjutnya, setelah menjalani pemeriksaan selama tiga
06513|hari  di  kantor  Kepolisian,  para  saksi  dipindahkan  ke  LMRA (Labour  Market
06514|Regulatory Authority), yaitu tempat penampungan tenaga kerja asing. Bahwa
06515|pada tanggal 23 Juli 2023, para saksi dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI
06516|menggunakan maskapai Saudia Airlines, dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta,
06517|Jakarta, pada pukul 23.30 WIB;
06518|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  maka
06519|Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketegorikan
06520|sebagai  perbuatan  “Tujuannya  adalah  untuk  eksploitasi”,  sehingga  menurut
06521|hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
06522|Hal. 81 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
06523|
06524|Ad.4. Unsur “Korban dieksploitasi di luar negeri”:
06525|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan  Korban dieksploitasi di luar
06526|negeri" merujuk pada seseorang  khususnya Warga Negara Indonesia (WNI)
06527|yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di mana bentuk
06528|eksploitasi terjadi setelah ia dipindahkan atau diberangkatkan ke negara lain,
06529|dan di sana mengalami perlakuan yang merugikan, memalukan, atau merampas
06530|hak asasinya;
06531|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi Muntahar  Bin  H.
06532|Abdul  Aziz,  saksi Ardanis  Bin  Abdul  Roni  Ahyar dan  saksi Imam  Pambudi
06533|Raharjo,  S.H. bahwa  Lembaga  Pelatihan  Kerja  (LPK)  Voyager  International
06534|School memberangkatkan saksi Sri Anggun Sahrinda Binti Sahrin , saksi Cindy
06535|Pramurti  Binti  Mat  Rozi,  saksi Iis  Khairunissa  Binti  Timin dan  saksi Nadia
06536|Wulandari Binti Asruri tidak melalui P3MI resmi, tidak memiliki visa kerja, tidak
06537|terdaftar di BP2MI atau Dinas Ketenagakerjaan, serta tidak memiliki jaminan
06538|sosial maupun kontrak kerja yang diakui secara hukum oleh Negara . Akibat dari
06539|seluruh rangkaian peristiwa tersebut,  saksi  Sri Anggun Sahrinda Binti Sahrin ,
06540|saksi Cindy Pramurti Binti Mat Rozi , saksi Iis Khairunissa Binti Timin  dan saksi
06541|Nadia Wulandari Binti Asruri mengalami kerugian materiil yang mencakup biaya
06542|pelatihan, biaya kos, biaya paspor, biaya pemberangkatan dan gaji yang tidak
06543|dibayarkan dan  selain  kerugian  secara materiil, Saksi-saksi juga mengalami
06544|penderitaan psikologis, seperti rasa takut, tekanan mental, dan trauma akibat
06545|proses perekrutan dan penempatan kerja secara ilegal di luar negeri;
06546|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  maka
06547|Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketegorikan
06548|sebagai  perbuatan  “Korban  dieksploitasi  di  luar  negeri”,  sehingga  menurut
06549|hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
06550|Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif ke satu, Penuntut Umum
06551|merumuskan dakwaannya dengan men- juncto-kannya dengan ketentuan Pasal
06552|55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam
06553|tindak  pidana  dengan  penyertaan, maka  pelaku  dari  tindak  pidana  tersebut
06554|harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang
06555|melakukan  (plegen),  mereka  yang  menyuruh  melakukan  (doen  plegen) dan
06556|turut melakukan (medeplegen);
06557|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan
06558|selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama
06559|baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang
06560|disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu;
06561|Hal. 82 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
06562|
06563|Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak
06564|pidana perdagangan orang, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan
06565|cara  saksi  Rina  Happyani,  S.E.,  M.M. sebagai  Direktur  LPK  Voyager  yang
06566|bertanggung jawab atas sistem perekrutan, pembayaran, penyerahan dokumen,
06567|serta mengatur keberangkatan siswa ke Bahrain , saksi  Nur Hidayati sebagai
06568|Staf LPK yang berperan dalam pembuatan paspor, komunikasi logistik, serta
06569|pengiriman  kontrak  dan  dokumen  via  WhatsApp, Terdakwa sebagai  Agen
06570|Indonesia  yang  menerima  dana  keberangkatan  dan  berperan  sebagai
06571|penghubung  dengan  agen  luar  negeri dan  Siam  Shah (DPO)  adalah  Agen
06572|Bahrain yang menjemput korban di bandara Bahrain, menampung korban, dan
06573|menjanjikan  pekerjaan  namun  tidak  membayar  atau  memberi  kebebasan,
06574|sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi
06575|pada perbuatan Terdakwa;
06576|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo . Pasal 48
06577|ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
06578|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo . Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP  telah
06579|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
06580|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
06581|dakwaan alternatif Kesatu;
06582|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
06583|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
06584|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Terdakwa mampu
06585|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
06586|pidana;
06587|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  empiris,  perempuan  dan  anak
06588|adalah  kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  tindak  pidana
06589|perdagangan  orang.  Korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan
06590|pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk
06591|eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau
06592|praktik  serupa  perbudakan  itu.  Pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang
06593|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan,  penyembunyian,  atau
06594|penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan
06595|orang  tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan
06596|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,
06597|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi
06598|bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
06599|memegang kendali atas korban , sehingga  sebagaimana  politik hukum pidana,
06600|Hal. 83 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
06601|
06602|tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada  perlindungan  masyarakat  dari
06603|kejahatan  (social defence)  serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam
06604|masyarakat  dengan  memperhatikan kepentingan-kepentingan  masyarakat,
06605|negara,  korban,  dan  pelaku,  atas  dasar  tujuan  tersebut,  maka  pemidanaan
06606|harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa
06607|pemidanaan  tersebut  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  seseorang,
06608|Edukatif,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  itu  mampu  membuat  orang  sadar
06609|sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai
06610|sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan,
06611|Keadilan,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh
06612|terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim
06613|dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya
06614|masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar
06615|perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka
06616|pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam
06617|amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan
06618|Terdakwa,  serta  dapat  memiliki  efek  jera  bagi  Terdakwa  sekaligus  menjadi
06619|pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses
06620|peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera