00745|Zulkarnaen  hanya  menunggu  jadwal  pemberangkatan  tanpa  pernah
00746|diberikan  arahan  atau  pelatihan  ataupun  pengurusan  sebelum
00747|diberangkatkan bekerja ke luar negeri;
00748|- Bahwa  pada  tanggal  29  Januari  2024,  Saksi  dan  Saksi  Muhammad
00749|Zulkarnaen dibawa ke Bandara Soekarno Hatta. Tiba disana, Saksi dan
00750|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  disuruh  lari  seakan-akan  mengejar
00751|pesawat  yang  akan  memberangkatkan  Saksi  dan  Saksi  Muhammad
00752|Zulkarnaen,  sehingga  menurut  Terdakwa  saat  itu  pemberangkatan
00753|tertunda dan menunggu jadwal berikutnya, kemudian Saksi dan Saksi
00754|Muhammad Zulkarnaen kembali ke tempat penampungan di Apartemen
00755|Transpark Cibubur;
00756|- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023, seorang lain yang direkrut oleh
00757|Terdakwa  yang  bernama  Saudara  Jumadil  mendatangi  tempat
00758|penampungan  Saksi  dan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan
00759|menginformasikan  bahwa  mereka  melarikan  diri  dari  tempat
00760|penampungan  yang  berada  di  sebuah  kos  di  Cibubur  karena  telah
00761|dilakukan penggrebekan oleh pihak BP2MI, kemudian semua orang yang
00762|KM A
00763|1
00764|A
00765|2
00766|Paraf
00767|
00768|akan diberangkatkan oleh Terdakwa ke luar negeri diamankan karena
00769|adanya pencekelan di Bandara Soekarno Hatta atas pemberangkatan
00770|kelompok  lainnya  yang  salah  satunya  bernama  Saudara  Ulul  Albab.
00771|Setelah mendengarkan informasi tersebut, Saksi dan pihak lain yang
00772|ditampung  di  Apartemen  Transpark  Cibubur  bingung  dan  segera
00773|menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi terkait kejadian tersebut,
00774|namun Terdakwa tidak bisa dihubungi. Beberapa hari kemudian, Saksi
00775|dan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  mengambil  inisiatif  untuk  pulang
00776|kembali ke Lombok dengan menggunakan biaya pribadi;
00777|- Bahwa  Saksi  dan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  mendatangi  rumah
00778|Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai  dan  meminta  pertanggungjawaban
00779|terhadap  kejadian  tersebut,  tetapi  Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai
00780|mengatakan agar menunggu Terdakwa yang akan mengembalikan uang
00781|Saksi dan Saksi Muhammad Zulkarnaen;
00782|- Bahwa  atas  peristiwa  tersebut  Saksi  mengalami  kerugian  sejumlah
00783|Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
00784|Terhadap keterangan saksi,  Terdakwa menyatakan membenarkan dan
00785|tidak berkeberatan;
00786|3. Saksi  ULUL  ALBAB dibawah  sumpah  menerangkan  pada  pokoknya
00787|sebagai berikut:
00788|- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena adanya laporan dari
00789|Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim yang dimana
00790|keduanya dikenal oleh Saksi pada saat berada di Jakarta yang sama-
00791|sama direkrut dan dijanjikan menjadi pekerja migran Indonesia di negara
00792|Australia;
00793|- Bahwa  berdasarkan  informasi  yang  diketahui  Saksi  dari  Saksi
00794|Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  bahwa  yang
00795|merekrut  dan  menjanjikan  mereka  untuk  dikirim  bekerja  ke  negara
00796|Australia adalah Saudari Mai Suriyani Alias Mai dan Terdakwa;
00797|- Bahwa  Saksi  bersama  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
00798|Lukmanul Hakim berada di Jakarta sejak bulan Januari tahun 2024;
00799|- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Saudari Mai Suriyani Alias Mai dan
00800|Terdakwa melakukan perekrutan terhadap Saksi Muhammad Zulkarnaen
00801|dan  Saksi  Lukmanul  Hakim.  Sedangkan  terhadap  Saksi  dilakukan
00802|KM A
00803|1
00804|A
00805|2
00806|Paraf
00807|
00808|dengan cara menjanjikan pemberangkatan ke negara Australia dalam
00809|waktu cepat jika mereka telah melunasi uang pendaftaran yang diminta;
00810|- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dan Saudari Mai Suriyani
00811|Alias Mai tidak memiliki Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia
00812|(P3MI)  dan  pada  saat  melakukan  perekrutan  Saksi  karena  selama
00813|proses perekrutan sampai dengan dibawa ke tempat penampungan di
00814|Jakarta, Saksi tidak pernah dibawa ke kantor apapun;
00815|- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  apa  saja  janji  yang  diberikan  oleh
00816|Terdakwa dan Saudari Mai Suriyani Alias Mai kepada Saksi Muhammad
00817|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim saat perekrutan menjadi pekerja
00818|migran Indonesia yang akan dikirim bekerja ke negara Australia;
00819|- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Saudari
00820|Mai  Suriyani  Alias  Mai  menjanjikan  kepada  Saksi  Muhammad
00821|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim untuk menjadi pekerja migran
00822|Indonesia yang akan dikirim bekerja ke negara Australia;
00823|- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja syarat-syarat yang diminta oleh
00824|Terdakwa dan Saudari Mai Suriyani Alias Mai pada saat menjanjikan
00825|Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim untuk menjadi
00826|pekerja migran Indonesia yang akan dikirim bekerja ke negara Australia;
00827|- Bahwa  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim
00828|mengatakan kepada Saksi bahwa rata-rata biaya yang telah dikeluarkan
00829|sejumlah proses perekrutan tersebut adalah sejumlah Rp140.000.000,00
00830|(seratus  empat  puluh  juta  rupiah)  dan  uang  pendaftaran  tersebut
00831|diserahkan  kepada  Terdakwa  dan  Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai.
00832|Adapun  hal  tersebut  sama  seperti  jumlah  yang  telah  diberikan  oleh
00833|Saksi;
00834|- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama proses perekrutan yang dilakukan
00835|oleh  Terdakwa  dan  Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai  terhadap  Saksi
00836|Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim pernah dilakukan
00837|pengajuan proses ID KTKLN/SIAP KERJA pada Dinas Tenaga Kerja dan
00838|Transmigrasi setempat;
00839|- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama proses perekrutan yang dilakukan
00840|terhadap  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim
00841|KM A
00842|1
00843|A
00844|2
00845|Paraf
00846|
00847|pernah dilakukan pelatihan atau kursus keterampilan terkait bidang kerja
00848|ke luar negeri;
00849|- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama proses perekrutan yang dilakukan
00850|terhadap  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim
00851|pernah diproses penerbitan paspor;
00852|- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  berapa  lama  Saksi  Muhammad
00853|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim telah ditampung oleh Terdakwa,
00854|karena Saksi ditampung di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan,
00855|kemudian dipindahkan ke Kos Bogenvil, di belakang RS. Mitra Keluarga
00856|Cibubur, Jakarta Barat;
00857|- Bahwa sampai saat ini Saksi masih bisa berkomunikasi dengan Saudari
00858|Mai Suriyani Alias Mai melalui telepon, sedangkan Terdakwa tidak dapat
00859|dihubungi  dan  nomor  seluler  milik  Saksi  telah  diblok  oleh  Terdakwa.
00860|Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini;
00861|Terhadap keterangan saksi,  Terdakwa menyatakan membenarkan dan
00862|tidak berkeberatan;
00863|
00864|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00865|berikut:
00866|1. Ahli  PRADIPTHA  HIMAWAN  PUTRA,  S.H., M.H., dibawah  sumpah
00867|memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
00868|- Bahwa Ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di
00869|Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan
00870|Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditunjuk oleh
00871|Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
00872|Barat  sehubungan  dengan  terjadinya  dugaan  tindak  pidana
00873|Perdagangan  Orang  dan  atau  Orang  Perorangan  menempatkan
00874|Pekerja Migran dalam perkara tersebut diatas;
00875|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18
00876|tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
00877|penempatan secara orang  perorangan tidak diperbolehkan dan saat
00878|terjadinya peristiwa Pemerintah Indonesia cq. Kementrian Tenaga Kerja
00879|Transmigrasi  Republik  Indonesia  belum  melakukan  MoU  ataupun
00880|kerjasama  dengan  Pemerintah  Negara  Australia  terkait  Penempatan
00881|Pekerja Migran Indonesia;
00882|KM A
00883|1
00884|A
00885|2
00886|Paraf
00887|
00888|- Bahwa dari kronologis perkara yang telah diuraikan, Ahli menerangkan
00889|bahwa alur perekrutan dan penempatan yang dilakukan tersebut tidak
00890|sesuai  dengan  prosedur  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00891|dikarenakan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
00892|Pelindungan  PMI  Pasal  69  yang  menyatakan  bahwa  Orang
00893|Perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00894|melaksanakan  Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan  orang
00895|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00896|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  dipidana  dengan
00897|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling
00898|banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
00899|- Bahwa sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  Undang-Undang
00900|Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00901|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  perseorangan  dilarang
00902|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang
00903|perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
00904|yang tidak memilki kewenangan untuk menempatkan  Pekerja  Migran
00905|Indonesia, jadi jelas sekali orang perseorangan tidak dapat melakukan
00906|kegiatan  penempatan  terhadap  PMI  (Pekerja  Migran  Indonesia).
00907|Adapun  yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan/atau  penempatan
00908|terhadap Pekerja Migran Indonesia adalan Perusahaan yang memiliki
00909|Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan
00910|Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan
00911|Pekerja Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia
00912|(BP2MI). Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik
00913|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pe rlindungan Pekerja Migran
00914|Indonesia,  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia
00915|Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran
00916|Indonesia,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  10  Tahun  2019
00917|tentang  Pemberian  Ijin  Pelaksanan  Penempatan  Pekerja  Migran
00918|Indonesia;
00919|- Bahwa  pihak-pihak  yang  dapat  melakukan  kegiatan  penempatan
00920|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
00921|KM A
00922|1
00923|A
00924|2
00925|Paraf
00926|
00927|a) Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Government to
00928|Government (G  to  G)  khusus  untuk  magang  di  negara  Jepang,
00929|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
00930|Kementerian/Pusat dan BP2MI;
00931|b) Pihak  swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
00932|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00933|(PMI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
00934|Republik Indonesia;
00935|c) Secara mandiri, yang dimaksud mandiri disini adalah Calon Pekerja
00936|Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak
00937|pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes R I dan memiliki
00938|Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada negara
00939|pengguna pada sektor  formal. Perseorangan  yang akan bekerja di
00940|negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
00941|- Telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
00942|- Bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
00943|- Tidak dipekerjakan pada  jabatan  yang terendah  pada  setiap
00944|sektor;
00945|- Dilarang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau sektor
00946|domestic. (Pasal 34 permenaker RI No. 9 Tahun 2019);
00947|- Bahwa  prosedur  dan  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
00948|Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
00949|Migran Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut:
00950|a. Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
00951|memiliki  Job Order /Demanlater yang berisikan  kontrak kerja,  jenis
00952|pekerjaan, sistem penggajian, sistem pekerjaan, identitas pengguna
00953|Job  Order (JO).  Job  Order (JO)  dikeluarkan  oleh  KBRI  Negara
00954|Penempatan  yang  dituangkan  dalan  Surat  Ijin  Perekrutan  (SIP).
00955|Selanjutnya  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00956|(P3MI) m engajukan  secara  online  ke  BP2MI  untuk  menerbitkan
00957|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) tersebut;
00958|b. Setelah  memiliki  Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja  Migran (SIP2MI),
00959|maka  P3MI  baik  kantor  pusat  yang  berdomisili  di NTB  maupun
00960|kantor  cabang  menghubungi  DISNAKER  Kabupaten/Kota  untuk
00961|KM A
00962|1
00963|A
00964|2
00965|Paraf
00966|
00967|melaporkan adanya Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI)
00968|yang  telah  terbit  dan  selanjutnya  bersama  DISNAKER
00969|Kabupaten/Kota  melakukan sosialisasi, rekrutmen  dan  seleksi
00970|terhadap  CPMI  yang  telah  memenuhi  syarat  sesuai  ketentuan
00971|negara penempatan;
00972|c. Setelah  mendapatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia (CPMI),
00973|maka pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
00974|Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga
00975|Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten/Kota  sesuai  tempat  domisili
00976|Calon Pekerja Migran Indonesia;
00977|d. Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
00978|yang dimiliki CPMI yaitu KTP,  Kartu Keluarga, Ijin Keluarga ( istri,
00979|suami, orang tua), medical check up , maka akan dilakukan proses
00980|wawancara. Proses  selanjutnya  adalah  dibuatkan  Berita  Acara
00981|Serah  Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
00982|Indonesia (PЗMI) yang berisikan Calon Pekerja Migran Indonesia
00983|(CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran  Indonesia (PMI)
00984|dan  dikeluarkan  Surat  Rekomendasi  untuk  proses  pembuatan
00985|paspor;
00986|e. Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
00987|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
00988|Latihan Kerja Luar Negeri  (BLKLN) yang dimiliki oleh Pelaksana
00989|Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  selanjutnya
00990|dapat  dilakukan  proses  oleh  Perusahan  Pelaksana  Penempatan
00991|Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
00992|- Bahwa  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017
00993|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan
00994|Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang
00995|Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa
00996|Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia yang
00997|akan bekerja ke Luar Negeri adalah:
00998|a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00999|b) Memiliki kompetensi;
01000|c) Sehat jasmani dan rohani;
01001|KM A
01002|1
01003|A
01004|2
01005|Paraf
01006|
01007|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
01008|e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01009|- Paspor;
01010|- Visa kerja;
01011|- Asuransi (BPJS);
01012|- Medical report;
01013|f) Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi
01014|Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
01015|adalah system online pelayanan administrasi penempatan PMl dan
01016|penerbitan  KTKLN  yang  melibatkan  seluruh  stakeholder terkait.
01017|Lebih jelas juga diatur dalam pasal 5 dan pasal 13 UU Nomor 18
01018|Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01019|- Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah;
01020|- Surat  keterangan  izin orang tua atau izin wali yang diketahui
01021|oleh kepala desa;
01022|- Sertifikat kompetensi kerja;
01023|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01024|kesehatan dan psikologi;
01025|- Perjanjian Kerja;
01026|- Perjanjian Penempatan;
01027|- Bahwa sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga
01028|Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  belum  ada
01029|Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia  (P3MI)
01030|yang memiliki  Job Order  atau Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
01031|Indonesia (SIP2MI) di Provinsi NTB pada tujuan negara penempatan ke
01032|Australia  sebab,  berdasarkan  Pasal  31  Undang-Undang  Republik
01033|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01034|Indonesia bahwa yang termasuk dalam negara penempatan adalah 1)
01035|Mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi Tenaga
01036|Kerja  Asing,  2)  Telah  Memiliki  Perjanjian  Tertulis  antara  Pemerintah
01037|Negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia dan  3)
01038|Memiliki Sistem Jaminan Sosial atau asuransi yang melindungi Pekerja
01039|Asing. Namun dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI
01040|Nomor  555  Tahun  2023  tanggal  6  Oktober  2023  Tentang  Biaya
01041|KM A
01042|1
01043|A
01044|2
01045|Paraf
01046|
01047|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI
01048|kepada  Pemberi  Kerja  Berbadan  Hukum  di  Negara  Australia,  maka
01049|diperbolehkan adanya penempatan PMI melalui Skema P to P (P3MI)
01050|khusus  pada  sektor  tertentu  (Chef,  Motor  Mekanik,  Cooks,  Welder,
01051|Metal Fabricator , dan  Cabinet Markers )  tidak  diperkenankan melalui
01052|orang peroangan;
01053|2. Ahli  LAELY  WULANDARI,  S.H.,  M.H. dibawah  sumpah  memberikan
01054|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01055|- Bahwa Ahli adalah seorang  dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
01056|bekerja di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah ditugaskan
01057|oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram sehubungan dengan
01058|terjadinya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau orang
01059|perorangan  menempatkan  pekerja  migran  dalam  perkara  tersebut
01060|diatas;
01061|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  “Perdagangan  Orang  adalah
01062|tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
01063|Pemindahan atau Penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan,
01064|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan