01017|Lebih jelas juga diatur dalam pasal 5 dan pasal 13 UU Nomor 18
01018|Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01019|- Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah;
01020|- Surat  keterangan  izin orang tua atau izin wali yang diketahui
01021|oleh kepala desa;
01022|- Sertifikat kompetensi kerja;
01023|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01024|kesehatan dan psikologi;
01025|- Perjanjian Kerja;
01026|- Perjanjian Penempatan;
01027|- Bahwa sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga
01028|Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  belum  ada
01029|Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia  (P3MI)
01030|yang memiliki  Job Order  atau Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
01031|Indonesia (SIP2MI) di Provinsi NTB pada tujuan negara penempatan ke
01032|Australia  sebab,  berdasarkan  Pasal  31  Undang-Undang  Republik
01033|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01034|Indonesia bahwa yang termasuk dalam negara penempatan adalah 1)
01035|Mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi Tenaga
01036|Kerja  Asing,  2)  Telah  Memiliki  Perjanjian  Tertulis  antara  Pemerintah
01037|Negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia dan  3)
01038|Memiliki Sistem Jaminan Sosial atau asuransi yang melindungi Pekerja
01039|Asing. Namun dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI
01040|Nomor  555  Tahun  2023  tanggal  6  Oktober  2023  Tentang  Biaya
01041|KM A
01042|1
01043|A
01044|2
01045|Paraf
01046|
01047|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI
01048|kepada  Pemberi  Kerja  Berbadan  Hukum  di  Negara  Australia,  maka
01049|diperbolehkan adanya penempatan PMI melalui Skema P to P (P3MI)
01050|khusus  pada  sektor  tertentu  (Chef,  Motor  Mekanik,  Cooks,  Welder,
01051|Metal Fabricator , dan  Cabinet Markers )  tidak  diperkenankan melalui
01052|orang peroangan;
01053|2. Ahli  LAELY  WULANDARI,  S.H.,  M.H. dibawah  sumpah  memberikan
01054|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01055|- Bahwa Ahli adalah seorang  dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
01056|bekerja di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah ditugaskan
01057|oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram sehubungan dengan
01058|terjadinya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau orang
01059|perorangan  menempatkan  pekerja  migran  dalam  perkara  tersebut
01060|diatas;
01061|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  “Perdagangan  Orang  adalah
01062|tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
01063|Pemindahan atau Penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan,
01064|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01065|Kekerasan atau Posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
01066|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01067|memegang kendali  atas orang lain  tersebut, baik yang dilakukan di
01068|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01069|mengakibatkan orang tereksploitasi”. Pasal 1 ayat (2) “Tindak Pidana
01070|Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan
01071|yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU
01072|RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana
01073|perdagangan orang”. Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang
01074|(TPPO)  ada  3 (tiga)  yaitu  unsur  proses,  unsur  cara  dan  tujuan
01075|eksploitasi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
01076|a. Proses:  Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01077|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
01078|b. Cara:  Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01079|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01080|KM A
01081|1
01082|A
01083|2
01084|Paraf
01085|
01086|kekerasan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
01087|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01088|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
01089|c. Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01090|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01091|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01092|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik  seksual,  organ
01093|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01094|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01095|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01096|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;
01097|- Bahwa mengacu pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
01098|2007  "Dalam  ketentuan  ini,  kata  " untuk  tujuan"  sebelum  frasa
01099|mengeskploitasi  orang  tersebut"  menunjukan  bahwa  tindak  pidana
01100|perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
01101|perdagangan orang cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan
01102|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat dalam hal
01103|ini  eksploitasinya.  Namun  haruslah  dapat  ditunjukkan  ada  unsur
01104|subjektif yang memang tujuan pelaku perdagangan orang adalah untuk
01105|tujuan ekspliotasi atau mengakibatkan orang itu tereksploitasi. Unsur
01106|tindak  pidana  perdagangan  orang  antara  proses,  cara  dan  tujuan
01107|adalah  unsur  kumulatif  sementara  bagian  bagian  dalam  unsur  itu
01108|adalah unsur alternatif;
01109|- Bahwa  korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan  psikis,
01110|mental, fisik, seksual  dan  atau  sosial  yang  diakibatkan  dari  adanya
01111|tindak pidana  perdagangan  orang. (Pasal  1 ayat (3) UU  RI No. 21
01112|Tahun 2007;
01113|- Bahwa  ciri-ciri  dari  perdagangan  orang  dalam  konteks  migrasi
01114|ketenagakerjaan adalah:
01115|a) Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
01116|b) Pemindahan atau  pengiriman  dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain
01117|tanpa tanpa batas waktu yang jelas;
01118|c) Dokumen atau dengan dokumen palsu serta penampungan;
01119|d) Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
01120|KM A
01121|1
01122|A
01123|2
01124|Paraf
01125|
01126|e) Perekrutan dibawah umur (-18 tahun) dokumen dipalsukan;
01127|f) Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
01128|g) Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
01129|h) Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
01130|i) Ditempatkan oleh perorangan, bukan PPPMI yang memiliki izin dari
01131|Menteri tenaga Kerja;
01132|j) Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian kerja;
01133|k) Dipindahkan ke  negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
01134|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
01135|l) Beban biaya diatas ketentuan yang ditetapkan pemerintah ( Over
01136|Charging).
01137|- Bahwa  uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  Nomor 21  tahun  2007  tentang
01138|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  "Setiap
01139|orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan
01140|tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama
01141|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
01142|Pasal 6". Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal
01143|lain. Jadi pengertian  yang membantu tetap mengacu pada  pasal 56
01144|KUHP  (sesuai  Pasal  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)
01145|adalah sengaja membantu melakukan kejahatan dan sengaja memberi
01146|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
01147|itu.  Pembantuan  dilakukan  pada  waktu  atau  sebelum  tindak  pidana
01148|dilakukan. Sedangkan Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
01149|berniat melakukan perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan
01150|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;
01151|- Bahwa  uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01152|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  “Setiap
01153|orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk
01154|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
01155|yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2,
01156|pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”;
01157|- Bahwa  unsur-unsur  pasal 11  UU  RI Nomor 21 tahun 2007 tentang
01158|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01159|a) Merencanakan: Membuat rencana;
01160|KM A
01161|1
01162|A
01163|2
01164|Paraf
01165|
01166|b) Pemufakatan Jahat (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
01167|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01168|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01169|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01170|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  "Setiap
01171|orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01172|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
01173|negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
01174|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01175|denda paling sedikit Rp120.000.000,00  (seratus dua puluh juta rupiah)
01176|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
01177|- Bahwa  unsur-unsur  pasal  4  UU  RI  Nomor 21  tahun  2007  tentang
01178|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01179|a) Setiap  orang  :  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
01180|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
01181|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01182|b) Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01183|Warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam  unsur  pasal  ini
01184|apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01185|c) Ke  luar  wilayah  Republik  Indonesia:  Jika  dibawa  masih  dalam
01186|wilayah Republik Indonesia (dalam  negeri) tidak termasuk dalam
01187|unsur pasal ini;
01188|d) Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
01189|ditunjukkan unsur pasal subjektif alam Pasal 4 ini, dia bermaksud
01190|(dapat digolongkan ke dalam sengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01191|- Bahwa  eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  mengacu
01192|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
01193|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
01194|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
01195|perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,
01196|organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindagka  atau
01197|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan
01198|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01199|keuntungan baik materill maupun immaterial;
01200|KM A
01201|1
01202|A
01203|2
01204|Paraf
01205|
01206|- Bahwa setelah Ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
01207|yang  ada,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  Saudara  Muhammad
01208|Zulkarnaen  dan  Saudara  Lukmanul  Hakim  merupakan  korban
01209|perdagangan  orang  dengan  modus  pengiriman  Pekerja  Migran
01210|Indonesia ke luar negeri;
01211|- Bahwa  perbuatan  dari  Saudara  ABDUS  SYAHID  Als  ANGKEP dan
01212|Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai merupakan  perbuatan  tindak  pidana
01213|perdagangan  orang  yaitu  dengan  cara  merekrut  korban,  dengan
01214|menawarkan korban serta mengiming-imingi memberangkatkan bekerja
01215|menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara  Australia  melalui
01216|Perusahaan resmi sehingga korban bersedia dan menyerahkan uang
01217|pendaftaran  yang  selanjutnya  para  tersangka  melakukan  kegiatan
01218|pemindahan dilanjutkan dengan kegiatan penampungan;
01219|- Bahwa  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  tersangka  maka  seseorang
01220|haruslah memenuhi unsur pasal yang disetidaknya dibuktikan dengan
01221|dua  alat  bukti  yang  sah.  dari  keterangan  penyidik  maka  Saudara
01222|ABDUS  SYAHID  Als  ANGKEP  sudah  dapat  dikatakan  sebagai
01223|tersangka karena memenuhi unsur pasal yakni:
01224|Perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  sebagai
01225|berikut：
01226|a. Proses
01227|- Merekrut korban;
01228|- Memindahkan korban dari Lombok menuju Jakarta;
01229|- Melakukan penampungan selama korban di Jakarta;
01230|b. Cara
01231|Melakukan  penipuan  dengan  janji  akan  dipekerjakan  ke  negara
01232|Australia menggunakan perusahaan resmi;
01233|c. Tujuan
01234|Tujuan dari TPPO dalam peristiwa hukum yang dipaparkan dalam
01235|BAP  ini  telah  terpenuhi  yakni  bahwa  korban  selama  dalam
01236|penampungan  telah  mengeluarkan  uang  untuk  biaya  makannya
01237|sendiri, tidak mendapat pelatihan atau persiapan apapun untuk saat
01238|dijanjikan  Saudara ABDUS SYAHID bekerja ke negara Australia.
01239|KM A
01240|1
01241|A
01242|2
01243|Paraf
01244|
01245|Hal  ini  juga  dapat  mengakibatkan  korban  teresplotasi  apabila
01246|korban benar diberangkatkan tanpa keahlian;
01247|Menimbang  Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan ( a de
01248|charge) sebagai berikut:
01249|1. Saksi  BAKO WIBOWO , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
01250|sebagai berikut:
01251|- Bahwa Saksi mengetahui bahwa  Travel Syahid bergerak hanya untuk
01252|kegiatan di dalam negeri saja dan tidak untuk travel luar negeri;
01253|- Bahwa selama ini Travel Syahid belum pernah ada perjalanan ke luar
01254|negeri;
01255|- Bahwa untuk pembelian tiket keluar negeri saksi tidak tahu;
01256|Menimbang bahwa  Penasihan Hukum  telah mengajukan Ahli sebagai
01257|
01258|Menimbang  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01259|keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
01260|- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena telah merekrut Calon
01261|Pekerja Migran Indonesia;
01262|- Bahwa  Terdakwa  diminta  oleh  Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai  untuk
01263|memberangkatkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul
01264|Hakim ke Australia untuk bekerja;
01265|- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mai Suriyani Alias Mai sejak bulan
01266|November 2023 yang dikenalkan oleh Saudari Hernawati Alias Rana,
01267|sedangkan  Terdakwa  mengenal  Saudari  Hernawati  Alias  Rana  sejak
01268|tahun 2020 pada saat Terdakwa membantu suami Saudari Hernawari
01269|Alias  Rana  untuk  memberangkatkan  suaminya  ke  negara  Taiwan
01270|sebagai pekerja migran Indonesia;
01271|- Bahwa selain suami  Saudari  Hernawati Alias Rana Terdawka pernah
01272|mengirim satu orang lain ke negara Hongkong sebagai pekerja migran
01273|yang  bernama  Sahrup  yang  merupakan  sponsor  dari  Saudari  Mai
01274|Suryani  Alias  Mai  yang  saat  ini  sudah  berada  di  Lombok  karena
01275|dideportasi dari negara hongkong;
01276|KM A
01277|1
01278|A
01279|2
01280|Paraf
01281|
01282|- Bahwa sekitar bulan Desember 2023, Saudari Mai Suriyani Alias Mai
01283|datang  mencari  Terdakwa  ke  Bandung,  Provinsi  Jawa  Barat,  karena
01284|Terdakwa ada kerjaan di Bandung. Setelah bertemu dengan Terdakwa,
01285|Saudari Mai Suriyani Alias Mai meminta bantuan kepada Terdakwa untuk
01286|memberangkatkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul
01287|Hakim agar dapat diberangkatkan ke negara Australia sebagai Pekerja
01288|Migran Indonesia. Pada waktu itu Terdakwa memberikan waktu untuk
01289|pemerangkatan ke negara Australia selama 3 (tiga) bulan dan Saudari
01290|Mai  SURIYANI  Alias  Mai  menyepakatinya.  Sekitar  2  (dua)  minggu
01291|setelah  itu,  Terdakwa  menjemput  Saudari  Mai  SURIYANI  Alias  Mai
01292|bersama  dengan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul
01293|Hakim di Bandara Seokarno Hatta. Saat itu Saudari Mai SURIYANI Alias
01294|Mai  memberitahukan  kepada  Terdakwa  bahwa  Saksi  Muhammad
01295|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim masing-masing hanya sanggup
01296|membayar  sejumlah  Rp70.000.000,00  (tujuh  puluh  juta  rupiah)  yang
01297|dimana awalnya Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saudari
01298|Mai SURIYANI Alias Mai dalam hal pemberangkatan ke negara Australia;
01299|- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi
01300|Lukmanul Hakim ke Apartemen Transpark Cibubur selama 2 (dua) bulan.
01301|Selama di apartemen tersebut Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi
01302|Lukmanul  Hakim  tidak  ada  melakukan  aktivitas  lebih,  hanya  saja
01303|Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul
01304|Hakim untuk belajar bahasa Inggris sendiri agar bisa berkomunikasi di
01305|negara Australia;
01306|- Bahwa  pada  sekitar  bulan  Januari  tahun  2024,  Terdakwa  telah
01307|memesankan pesawat ke negara Australia melalui Bandara Seokarno
01308|Hatta, namun sampai di Bandara Seokarno Hatta Terdakwa dan Saksi
01309|Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim tertinggal pesawat.
01310|Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi
01311|Lukmanul  Hakim  kembali  ke  Apartemen  Transpark  Cibubur  sampai
01312|dengan  awal  Februari 2024  Saksi Muhammad Zulkarnaen dan  Saksi
01313|Lukmanul Hakim mengundurkan diri untuk berangkat ke negara Australia
01314|dan kembali ke Lombok;
01315|KM A
01316|1
01317|A
01318|2
01319|Paraf
01320|
01321|- Bahwa  biaya  sejumlah  Rp70.000.000,00  (tujuh  puluh  juta)  tidak
01322|seluruhnya ditransfer kepada Terdakwa, seharusnya total yang diberikan
01323|kepada Terdakwa untuk dua orang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus
01324|empat  puluh  juta  rupiah),  namun  yang  ditransfer  oleh  Saudari  Mai
01325|SURIYANI  Alias  Mai  kepada  Terdakwa  sebesar  Rp137.000.000,00
01326|(seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
01327|- Bahwa selain biaya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
01328|yang diberikan kepada Terdakwa oleh Saudari Mai SURIYANI Alias Mai,
01329|Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
01330|rupiah)  kepada  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul
01331|Hakim setiap orang yang akan digunakan sebagai uang saksi di negara