00514|Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:
00515|- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
00516|sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
00517|- Tidak  mampu  terus  menerus  untuk  menjalankan  tugas  jabatan  atau
00518|pekerjaan pencarian;
00519|- Tidak lagi memakai satu panca indra;
00520|- Mendapat cacat berat;
00521|- Menderita sakit lumpuh;
00522|- T erganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
00523|- Gugur atau matinya kandungan perempuan;
00524|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Visum  et  Repertum Rumah  Sakit
00525|Hasanuddin Damrah Manna ditandatangani oleh dr. Fitrisya Lora Valentina, dengan
00526|hasil pemeriksaan terhadap kepala Anak Korban terdapat luka robek pada kepala
00527|samping  bagian  kanan  dengan  ukuran  empat  centimeter  kali  nol  koma  lima
00528|centimeter;
00529|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak
00530|serta bukti surat yang diajukan ke persidangan ditemukan fakta bahwa Anak Korban
00531|mengalami pembacokan sebanyak 1 (satu) kali pada kepala samping bagian kanan
00532|yang mengakibatkan Anak Korban harus melakukan rawat jalan dan saat ini Anak
00533|Korban sudah bisa beraktivitas kembali seperti semula;
00534|Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang
00535|Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terhadap
00536|penjelasan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa ‘mendapat luka’
00537|atau ‘jatuh sakit’ yang bagaimanapun besarnya apabila masih dapat disembuhkan
00538|dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut tidak dapat digolongkan
00539|sebagai luka berat;
00540|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  panca  indera  ialah  penglihatan,
00541|penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Arti ‘tidak lagi memakai satu
00542|pancaindera’  bahwa  orang  itu  sudah  tidak  dapat  lagi  memfungsikan  atau
00543|menggunakan panca inderanya tersebut. Dimana orang yang menjadi buta sebelah
00544|matanya atau tuli sebelah telinganya belum dapat dikategorikan sebagai luka berat
00545|Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00546|
00547|karena dengan mata yang lain ia masih dapat melihat atau dengan telinga yang lain
00548|dia masih dapat mendengar;
00549|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ‘rompong’  dalam  teks
00550|Belandanya ‘verminking’, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada anggota badan
00551|yang putus, missal hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari lengan
00552|tangan atau betis kakinya putus, maka dikategorikan sebagai luka berat;
00553|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sekalipun
00554|Anak Korban mengalami luka-luka bagaimanapun besarnya namun ketika sakit itu
00555|dapat sembuh kembali dan tidak mendatangkan maut, maka sakit yang dialami Anak
00556|Korban tidak dapat dikategorikan luka berat;
00557|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
00558|mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;
00559|Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 80 ayat (2)
00560|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17  T ahun 2016 tentang Penetapan
00561|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1
00562|T ahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00563|23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tidak terpenuhi,
00564|maka  Anak  dinyatakan  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00565|didakwakan  dalam  dakwaan  primair,  sehingga  Anak  dibebaskan  dari  dakwaan
00566|Penuntut Umum tersebut;
00567|Menimbang  bahwa  oleh  karena  karakteristik  dakwaan  disusun  secara
00568|subsidairitas,  maka  selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dakwaan
00569|subsidair Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia
00570|Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
00571|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  T ahun  2016  tentang  Perubahan
00572|Kedua  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
00573|Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
00574|berikut:
00575|1. Setiap orang;
00576|2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan
00577|atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
00578|Menimbang  bahwa  unsur  setiap  orang  dan  dilarang  menempatkan,
00579|membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta  melakukan
00580|kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi dalam dakwaan primair dan telah terbukti
00581|secara  sah  dan  meyakinkan  menurut hukum,  maka  keseluruhan  pertimbangan
00582|dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur pada
00583|dakwaan  subsidair  yang  merupakan  satu  kesatuan  dan  bagian  yang  tidak
00584|Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00585|
00586|terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap
00587|orang dan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan
00588|atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terbukti secara sah dan
00589|meyakinkan menurut hukum;
00590|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo.
00591|Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 T ahun 2016 tentang
00592|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia
00593|Nomor  1  T ahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-undang  Republik
00594|Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka
00595|Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00596|dalam dakwaan subsidair;
00597|Menimbang bahwa  dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00598|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00599|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab,
00600|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00601|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-
00602|undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis
00603|Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari
00604|Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;
00605|Menimbang  bahwa  di persidangan Pembimbing  Kemasyarakatan  telah
00606|membacakan  Laporan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  terhadap Anak  yang
00607|kesimpulannya  memberikan  rekomendasi  agar  terhadap  Anak dijatuhi  pidana
00608|dengan syarat pelayanan masyarakat di Masjid di Kabupaten Bengkulu Selatan;
00609|Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan
00610|tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
00611|Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, sebagaimana yang diatur
00612|dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00613|Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap
00614|Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan
00615|kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan,  dimaksudkan  untuk
00616|menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan
00617|diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, sehingga
00618|menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana pada
00619|Anak. Dengan demikian, Majelis Hakim  sebelum menjatuhkan pidana terhadap
00620|Anak,  maka  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kondisi
00621|kepribadian dan lingkungan Anak, riwayat tindak pidana Anak, hak-hak Anak, serta
00622|keadilan restorasi;
00623|Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00624|
00625|Menimbang bahwa berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan
00626|Anak, Majelis Hakim perlu memperhatikan usia Anak yaitu 17 (tujuh belas) tahun,
00627|yang  mana  dalam  perkembangan  psikososial,  Anak  sedang  mengalami  krisis
00628|identitas  dan  kebingungan  peran,  sehingga  Anak  merasa  percaya  diri  dan
00629|memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta
00630|pembinaan;
00631|Menimbang bahwa berkaitan dengan riwayat tindak pidana yang dilakukan
00632|Anak, berdasarkan fakta di persidangan, Anak pernah melakukan tindak pidana
00633|pada tahun 2025 di Kabupaten Kaur dan selesai dengan diversi;
00634|Menimbang bahwa berkaitan dengan keadilan restorasi, telah diperoleh
00635|fakta bahwa orang tua Anak Korban telah memaafkan Anak dan keluarga Anak
00636|Korban yang dibuktikan oleh adanya Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh
00637|kedua belah pihak, keluarga Anak telah mengganti biaya pengobatan dari Anak
00638|Korban dan telah menyelesaikan perdamaian secara adat, maka berdasarkan hal
00639|tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  telah  terdapat  keadilan  restorasi  yang
00640|mengedepankan adanya pemulihan kembali ke keadaan semula antara Anak dan
00641|Anak Korban;
00642|Menimbang  bahwa  penjatuhan  hukuman  penjara  dalam  perkara  Anak
00643|merupakan upaya terakhir bagi Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 71 ayat (1)
00644|Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
00645|mempunyai pendekatan penjara sebagai ultimum remedium (upaya terakhir);
00646|Menimbang  bahwa  di  persidangan  orang  tua  Anak  selalu  hadir  dan
00647|mendampingi  Anak  menjalani  setiap  proses  persidangan,  orang  tua  juga
00648|menyatakan kesanggupannya dan berjanji mendidik Anak menjadi lebih baik, maka
00649|untuk memberikan kesempatan kepada orang tua Anak berperan aktif dan terlibat
00650|dalam  proses  pembinaan  Anak,  dan  agar  orang  tua  Anak  dapat  memberikan
00651|pengawasan yang lebih ketat dan bertanggung jawab terhadap Anak sehingga
00652|maksud tujuan penghukuman sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku Anak
00653|dapat  diwujudkan,  dan  agar  Anak  tidak  mengulangi  perbuatannya  atau  tidak
00654|melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  lainnya  yang  dapat  berakibat  dijatuhi
00655|pidana di kemudian hari;
00656|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  sesuai
00657|dengan  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakat,  maka  kepada  Anak  perlu
00658|diterapkan  pidana  dengan  syarat  berupa  pelayanan  masyarakat  sebagaimana
00659|ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 T ahun
00660|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  bentuk  dan  lamanya  akan
00661|disebutkan dalam amar putusan;
00662|Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00663|
00664|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa
00665|pelayanan  masyarakat,  d iharapkan  dapat  mendekatkan  dan  meningkatkan
00666|kepedulian Anak baik dalam lingkup keagamaan maupun kemasyarakatan;
00667|Menimbang  bahwa  Anak  dijatuhi  pidana  berupa  pelayanan  masyarakat
00668|bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun
00669|pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan
00670|terbaik bagi Anak, selain itu dengan adanya pengawasan serta pembinaan dari
00671|pembimbing  kemasyarakatan  diharapkan  Anak  dapat  meningkatkan  kepedulian
00672|Anak  pada  kegiatan  masyarakat  secara  positif,  memperoleh  pembinaan
00673|kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, serta mampu menghargai diri
00674|sendiri, orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum. Selain itu, Anak
00675|tetap  dapat  melanjutkan  sekolahnya  sehingga  tidak  ada  pembatasan  terhadap
00676|kebebasan Anak dalam memperoleh pendidikan;
00677|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  tidak  semata-mata  untuk
00678|pembalasan dengan menghukum Anak seberat-beratnya, akan tetapi merupakan
00679|suatu pembinaan dan menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya,
00680|mengingat Anak masih muda dan merupakan generasi penerus bangsa, sehingga
00681|diharapkan kemudian hari Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi
00682|perbuatannya,  dan  dengan  tanpa  mengabaikan  kepentingan  Korban,  oleh
00683|karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan
00684|ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dan adil untuk dijatuhkan sesuai dengan
00685|perbuatan Anak;
00686|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana bersyarat, maka Anak
00687|diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
00688|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu
00689|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00690|meringankan Anak;
00691|Keadaan yang memberatkan:
00692|- Perbuatan Anak mengakibatkan kepala Anak Korban terluka;
00693|Keadaan yang meringankan:
00694|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
00695|- Anak belum pernah dipidana;
00696|- Anak  telah  meminta  maaf  dan  dimaafkan  oleh  keluarga  Anak  Korban,
00697|sehingga telah terjadi pemulihan (restorasi) hubungan antara keduanya;
00698|- Anak masih bersekolah di Kabupaten Kaur;
00699| Menimbang bahwa  oleh  karena  Anak dijatuhi  pidana maka  haruslah
00700|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00701|
00702|MENGADILI:
00703|1. Menyatakan  Anak tersebut  di  atas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan
00704|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  didakwakan
00705|dalam dakwaan primair;
00706|2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair;
00707|3. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00708|bersalah  melakukan  tindak  pidana melakukan  kekerasan  terhadap  Anak
00709|sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
00710|4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dengan
00711|syarat  berupa  pelayanan  masyarakat di  Masjid  pada  Kabupaten  Bengkulu
00712|Selatan selama 60 (enam puluh) jam dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua)
00713|jam sehari;
00714|5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini
00715|diucapkan;
00716|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00717|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00718|
00719|Rabu
00720|
00721|24  Desember 2025
00722|
00723|2025
00724|
00725|Negeri Manna, pada hari  Rabu, tanggal  24  Desember 2025 oleh Mozza Medina
00726|Rahmah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Fitri, S.H. dan Yustika Rahmawati, S.H.,
00727|masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
00728|
00729|Siska Aryani, S.H.
00730|
00731| Hakim-hakim Anggota,  Hakim Ketua,
00732|Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00733|
00734|Nurul Fitri, S.H. Mozza Medina Rahmah, S.H.
00735|Yustika Rahmawati, S.H.
00736|Panitera Pengganti,
00737|Siska Aryani, S.H.