01394|yang  meliputi:  merumuskan  kebijakan  teknis  pelayanan  perizinan
01395|usaha,  melaksanakan  verifikasi  dan  pemrosesan  permohonan
01396|perizinan,  serta  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  terkait
01397|sebagaimana tertuang dalam peraturan dan prosedur yang berlaku;
01398| Bahwa  Saksi  mengetahui  keberadaan  Voyager  International  School
01399|yang beralamat di  jalan Pramuka Nomor 28,  kecamatan Langkapura,
01400|kota  Bandar  Lampung, yang  bergerak  di  bidang Lembaga Pelatihan
01401|Kerja  (LPK)  dan  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  (LKP),  dengan
01402|penanggung jawab atas lembaga tersebut adalah Sdri. Rina Happyani;
01403| Bahwa jenis perizinan yang diajukan oleh Voyager International School
01404|kepada DPMPTSP Kota Bandar Lampung adalah berupa Izin Lembaga
01405|Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
01406| Bahwa  mekanisme  pengajuan  dan  penerbitan  izin  dilakukan  melalui
01407|sistem  Online  Single  Submission  (OSS)  dan  DPMPTSP,  yang
01408|mencakup  proses  verifikasi,  penerbitan  surat  pengantar,  pemberian
01409|rekomendasi  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Dinas  Tenaga  Kerja,  serta
01410|penerbitan Surat Persetujuan Izin Operasional dan Surat Persetujuan
01411|Izin Usaha;
01412| Bahwa pemohon izin atas nama Voyager International School adalah
01413|Sdri. Rina Happyani, selaku Pembina Yayasan Rina Happyani Purnomo;
01414| Bahwa Yayasan Rina Happyani Purnomo telah berbadan hukum yang
01415|sah  berdasarkan  Akta  Pendirian  Yayasan,  telah  mendapatkan
01416|pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
01417|Indonesia,  serta  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  dan  Nomor
01418|Pokok Wajib Pajak (NPWP);
01419|Hal. 49 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
01420|
01421| Bahwa  gedung  yang  digunakan  oleh  yayasan  tersebut  untuk
01422|operasional lembaga adalah merupakan hasil perjanjian sewa menyewa
01423|dengan I Made Sutharjana, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen
01424|perjanjian sewa yang sah;
01425| Bahwa berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku, sebelum Surat
01426|Izin  Operasional  diterbitkan  dan  dinyatakan  berlaku  efektif,  Yayasan
01427|Rina  Happyani  Purnomo  tidak  diperbolehkan  untuk  menerima  atau
01428|merekrut peserta didik dalam bentuk apa pun;
01429| Bahwa  terkait  dengan  kegiatan  perekrutan,  pengiriman,  atau
01430|penempatan  tenaga  kerja  migran  Indonesia  ke  luar  negeri,  Saksi
01431|menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab, karena hal
01432|tersebut  berada  di  luar  tugas  pokok  dan  fungsi  DPMPTSP,  dan
01433|merupakan  kewenangan  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Bandar
01434|Lampung;
01435|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01436|berkeberatan.
01437|6. Ardanis  Bin  Abdul  Roni  Ahyar, memberikan
01438|keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
01439| Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, keterangan dalam Berita
01440|Acara  Pemeriksaan  sebelumnya  benar,  dan  tanda  tangan  pada
01441|dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi;
01442| Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi  di Dinas Pendidikan Kota
01443|Bandar Lampung, yaitu menyusun anggaran dinas, monitoring evaluasi
01444|program  dan  kegiatan,  serta  bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris
01445|Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
01446| Bahwa bidang pendidikan yang berada di bawah pengawasan Dinas
01447|Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten  adalah PAUD DIKMAS
01448|(Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat) dan Bidang
01449|Dikdas untuk SD dan SMP;
01450| Bahwa  Voyager  International  School  termasuk  kategori  pendidikan
01451|dalam DIKMAS (Pendidikan Masyarakat) jenis Lembaga Kursus dan
01452|Pelatihan (LKP);
01453| Bahwa tata cara mengajukan pendirian LKP, dengan cara:
01454|1. Mengajukan persyaratan ke DPMPTSP Kab/Kota;
01455|2. Dinas perizinan meneliti kelengkapan dokumen;
01456|3. Dinas Pendidikan melakukan pengecekan lapangan (gedung, SDM,
01457|administrasi);
01458|Hal. 50 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
01459|
01460|4. Dinas  Pendidikan  memberikan  rekomendasi  layak/tidak  layak  ke
01461|DPMPTSP;
01462|5. Jika layak, DPMPTSP menerbitkan izin;
01463|6. LKP mengajukan NPSN melalui operator dinas;
01464|7. NPSN diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
01465| Bahwa  persyaratan  Pendirian  LKP,  yaitu   kelengkapan  Administrasi
01466|berupa  fotokopi  KTP  pemohon,  NPWP  lembaga,  akta  Notaris,  bukti
01467|kepemilikan/sewa tanah, IMB, dan lain-lain, serta kelengkapan Teknis
01468|berupa Ruang belajar, perpustakaan, visi misi, plang nama, dan lain-
01469|lain;
01470| Bahwa  legalitas  yang  dimiliki  Voyager  International  School  yaitu
01471|Sertifikat NPSN (Nomor: K9996978, tertanggal 06 April 2023) dan Izin
01472|operasional dari DPMPTSP Kota Bandar Lampung;
01473| Bahwa  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  (LKP)  wajib  memiliki  NPSN
01474|untuk terdaftar  di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila
01475|tidak memiliki NPSN tidak boleh beroperasional atau menerima peserta
01476|didik;
01477| Bahwa  dari  hasil  pengecekan  Dinas  Pendidikan  terhadap  Voyager
01478|International  School   dinyatakan  layak  dan  dituangkan  dalam  surat
01479|rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
01480| Bahwa  sistem  pelaporan  kegiatan  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan
01481|dilaporkan melalui DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang diinput oleh
01482|operator lembaga;
01483| Bahwa  penanggung  jawab  operasional  Voyager  International  School
01484|adalah Sdri. Rina Happyani selaku Ketua LKP;
01485|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01486|berkeberatan.
01487|7. Imam Pambudi Raharjo, S.H. , memberikan keterangan  dibawah sumpah
01488|yang pada pokoknya sebagai berikut:
01489| Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan
01490|dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan tanda tangan
01491|dalam BAP tersebut adalah benar milik Saksi;
01492| Bahwa  bekerja  sebagai  Kepala  Bidang  Pelatihan,  Vokasi,  dan
01493|Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
01494| Bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  Saksi  sebagai  Kepala  Bidang
01495|Pelatihan, Vokasi, dan Produktivitas mencakup perencanaan kegiatan,
01496|pembinaan  jabatan  fungsional,  penyusunan  kebijakan  teknis,
01497|Hal. 51 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
01498|
01499|pelaksanaan pelatihan, kerja sama antar lembaga, hingga verifikasi dan
01500|monitoring.  Saksi  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas  Tenaga
01501|Kerja Kota Bandar Lampung;
01502| Bahwa LPK Voyager International School adalah lembaga pelatihan di
01503|bidang pariwisata dan perhotelan, beralamat di jalan Pramuka, Nomor
01504|28, kelurahan Langkapura, kota Bandar Lampung yang dikelola oleh
01505|Yayasan Rina Happyani Purnomo dan Saksi tidak mengetahui secara
01506|pasti apakah LPK tersebut bekerja sama dengan P3MI (Perusahaan
01507|Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
01508| Bahwa  dokumen  yang  dimiliki  Dinas  Tenaga  Kerja  berupa  dokumen
01509|perizinan,  struktur  organisasi,  sarana-prasarana,  dan  dokumentasi
01510|kegiatan LPK Voyager;
01511| Bahwa proses akreditasi LPK dikeluarkan oleh DPMPTSP melalui OSS.
01512|Prosesnya dimulai dari permohonan, verifikasi bersama Dinas Tenaga
01513|Kerja, dan rekomendasi sebelum dikeluarkannya Sertifikat Standar;
01514| Bahwa  program  yang  terakreditasi  di  LPK  Voyager
01515|meliputi  jurusan Housekeeping,  Food  and  Beverages  Service,  serta
01516|Food and Beverages Product;
01517| Bahwa  mengenai  pengiriman  Pekerja  Migran,  LPK  tidak  memiliki
01518|wewenang  untuk  memberangkatkan  CPMI  (Calon  Pekerja  Migran
01519|Indonesia) ke luar negeri. Fungsi LPK hanya untuk pelatihan;
01520| Bahwa ada 6 (enam) orang korban PMI nonprosedural tidak terdaftar di
01521|Dinas Tenaga Kerja;
01522| Bahwa  legalitas  dan  pendirian  LPK  Voyager  sejak  1  Februari  2021
01523|dengan  berbagai  izin  legal  dari  DPMPTSP,  akta  notaris,  dan
01524|rekomendasi  Dinas  Tenaga  Kerja.  Memiliki  struktur  organisasi  dan
01525|akreditasi dari Lembaga Akreditasi LPK;
01526| Bahwa struktur organisasi LPK Voyager terdiri dari Direktur, Direktur
01527|Operasional, Humas, Admin, Instruktur, hingga staf pendukung. Nama-
01528|nama disebutkan secara lengkap dalam dokumen;
01529| Bahwa MoU penyaluran tenaga kerja Saksi tidak mengetahui apakah
01530|LPK Voyager memiliki MoU dengan perusahaan penyalur tenaga kerja
01531|dan LPK tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut;
01532| Bahwa fasilitas dan sarana LPK Voyager memiliki tiga ruko bertingkat,
01533|fasilitas belajar, tempat praktik, dan plang identitas. Bangunan diketahui
01534|milik Rina Happyani;
01535|Hal. 52 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
01536|
01537| Bahwa Legalitas dan Akreditasi LPK sudah memiliki legalitas lengkap,
01538|akreditasi jurusan dilakukan setiap tahun;
01539| Bahwa  sertifikat  kompetensi  CPMI  diwajibkan  memiliki  sertifikat
01540|kompetensi, khususnya di bidang perhotelan dan kapal pesiar;
01541| Bahwa penerbit sertifikat kompetensi Saksi tidak mengetahui lembaga
01542|penerbitnya,  namun  LPK  Voyager  telah  memiliki  sertifikat  akreditasi
01543|program pelatihannya;
01544| Bahwa  LPK  berfungsi  sebagai  tempat  pelatihan  guna  menciptakan
01545|tenaga kerja siap pakai, bukan untuk penempatan kerja;
01546| Bahwa penempatan PMI hanya P3MI yang memiliki kewenangan untuk
01547|melakukan perekrutan dan pengiriman PMI ke luar negeri, bukan LPK;
01548|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01549|berkeberatan.
01550|8. Rina  Happyani,  S.E.  Binti  Didik  Hapidin,  S.H.,
01551|memberikan keterangan  dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
01552|berikut:
01553| Bahwa  Saksi  Pemilik  dan  Ketua  LPK  Voyager  International  School,
01554|hubungan Saksi dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2018, tidak ada
01555|MoU atau kerja sama resmi;
01556| Bahwa LPK Voyager memiliki jurusan: memasak, restoran, bartender,
01557|cleaning service, dan house keeping. LPK berada di bawah naungan
01558|Dinas  Tenaga  Kerja,  fokus  pada  pelatihan  kerja,  sedangkan  LKP
01559|(Lembaga Kursus dan Pelatihan) lebih ke pembelajaran umum di bawah
01560|Dinas Pendidikan;
01561| Bahwa  Saksi  mengenal  Terdakwa  Sabda  sejak  tahun  2018  melalui
01562|Lembaga Captain Club. Tidak ada perjanjian kerja sama (MoU) resmi
01563|atau tanda tangan sah antara LPK Voyager dengan Terdakwa Sabda.
01564|Draft  MoU  pernah  disusun  oleh  staf  bernama  Nur  atas  permintaan
01565|Sabda, namun tidak disetujui oleh Saksi;
01566| Bahwa  Saksi  mengetahui  bahwa  Sabda  aktif  di  media  sosial
01567|menawarkan  lowongan  dan  pernah  menyampaikan  tawaran  kerja
01568|melalui staf;
01569| Bahwa yang berangkat ke Bahrain, yaitu Sri Anggun, Cindy, Devi, Ayu,
01570|Iis, dan Nadia adalah alumni LPK Voyager.
01571| Bahwa mereka mengikuti pelatihan teori dan magang masing-masing
01572|selama enam bulan di hotel dalam negeri;
01573|Hal. 53 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
01574|
01575| Bahwa lowongan ke Bahrain disampaikan Sabda ke staf, lalu diteruskan
01576|ke alumni;
01577| Bahwa proses rekrutmen dilakukan Sabda, termasuk wawancara via
01578|WhatsApp, pengumpulan CV, dan pencetakan visa;
01579| Bahwa  untuk  biaya  dan  visa  alumni  diminta  membayar
01580|Rp15.000.000,00 per  orang  oleh  Sabda.  Pembayaran  dilakukan  ke
01581|rekening pribadi Sabda atau rekening lembaga;
01582| Bahwa Visa yang digunakan ternyata adalah visa kunjungan, bukan visa
01583|kerja, yang baru diketahui setelah korban tidak menerima gaji;
01584| Bahwa Terdakwa Sabda juga memesan tiket pesawat untuk para alumni
01585|melalui saksi Nur, staf Voyager;
01586| Bahwa komunikasi langsung dengan pihak hotel dilakukan oleh Sabda,
01587|wawancara  dilakukan  via  video  call  oleh  seseorang  bernama  Shan
01588|Shah;
01589| Bahwa setelah tiba di Bahrain, para alumni tidak menerima gaji selama
01590|dua bulan;
01591| Bahwa ada dugaan pelecehan seksual terjadi terhadap 1 atau 2 korban,
01592|namun Saksi tidak mengetahui rinciannya;
01593| Bahwa LPK Voyager mencetak dokumen karena diminta, namun tidak
01594|mengetahui rincian penggunaannya;
01595| Bahwa  tindakan  lembaga  saat  mengetahui  masalah  adalah
01596|menghubungi Sabda dan meminta pertanggungjawaban;
01597| Bahwa korban lebih dulu melapor ke pihak lembaga dibandingkan ke
01598|KBRI;
01599| Bahwa  Saksi  tidak  menerima  keuntungan  dari  keberangkatan  anak-
01600|anak;
01601| Bahwa Saksi mengetahui adanya transfer Rp1.000.000,00 dari Sabda
01602|ke rekening lembaga untuk operasional, bukan sebagai keuntungan;
01603| Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tiket, bisa Saksi
01604|sendiri atau Saksi Nur;
01605| Bahwa  Sabda  beralasan  uang sejumlah  Rp15.000.000,00 diperlukan
01606|agar proses berjalan aman dan lancar;
01607| Bahwa LPK Voyager hanya menyelenggarakan pelatihan kerja, tidak
01608|memiliki kewenangan memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri;
01609| Bahwa alumni yang menjadi korban keberangkatan non-prosedural ke
01610|Bahrain dikenalkan ke Terdakwa Sabda oleh staf Voyager;
01611|Hal. 54 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
01612|
01613| Bahwa proses rekrutmen, visa, dan tiket difasilitasi oleh Sabda, bukan
01614|lembaga;
01615| Bahwa  biaya  sujumlah  Rp15.000.000,00  dipungut  Sabda,  tidak
01616|diketahui peruntukannya secara rinci oleh Saksi;
01617| Bahwa  visa  yang  digunakan  adalah  visa  kunjungan,  baru  diketahui
01618|setelah korban mengalami masalah;
01619| Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari kasus ini dan hanya
01620|membantu cetak dokumen atas permintaan;
01621| Bahwa  saat  korban  mengalami  masalah  (tidak  digaji  dan  dugaan
01622|pelecehan), lembaga tidak bertindak langsung, namun menyampaikan
01623|kepada Sabda untuk bertanggung jawab;
01624|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
01625|berkeberatan.
01626|9. Nur  Hidayati,  SS  Binti  Syamudi, memberikan  keterangan  dibawah
01627|sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
01628| Bahwa  jabatan  Saksi  di  LPK  Voyager  International  School
01629|sebagai Admin, hubungan Saksi dengan Terdakwa komunikasi intens
01630|sejak November 2022 untuk perekrutan alumni ke Bahrain;
01631| Bahwa Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa Sabda sejak
01632|awal November terkait tawaran lowongan kerja ke Timur Tengah;
01633| Bahwa  Terdakwa  meminta  dibuatkan  MoU  yang  menurutnya  bukan
01634|untuk kerja sama lembaga, melainkan keperluan pengajuan KPR;
01635| Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menyalurkan alumni lembaga ke
01636|luar negeri, khususnya ke Bahrain;
01637| Bahwa untuk legalitas dan proses keberangkatan, Terdakwa mengaku
01638|kepada Saksi punya kewenangan memberangkatkan tenaga kerja ke
01639|luar negeri, namun Saksi tidak mengecek kebenaran legalitas tersebut;
01640| Bahwa  paspor  dibuat oleh  lembaga  untuk  tujuan  studi  banding  dan
01641|pelatihan, bukan untuk bekerja;
01642| Bahwa  proses  pencetakan  dokumen  visa  dan  data  administrasi
01643|dilakukan oleh Saksi berdasarkan instruksi dari Terdakwa Sabda;
01644| Bahwa mekanisme perekrutan Alumni mengikuti pelatihan 1 tahun (6
01645|bulan kelas, 6 bulan PKL), kemudian dijanjikan bisa bekerja;
01646| Bahwa  proses  rekrutmen  dilakukan  saat  acara  di  Hotel  Sheraton,
01647|dihadiri Terdakwa Sabda yang memperkenalkan user dari Qatar;
01648|Hal. 55 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
01649|
01650| Bahwa  data  anak-anak  yang  tidak  lolos  seleksi  Qatar  kemudian
01651|dialihkan oleh Terdakwa untuk diberangkatkan ke Bahrain;
01652| Bahwa  biaya  pemrosesan  sebesar  Rp15.000.000,00,  per  orang
01653|ditransfer ke rekening lembaga, lalu diserahkan ke Terdakwa Sabda.
01654|Transfer  dilakukan  ke  lembaga  karena  orang  tua  mempercayai
01655|lembaga;
01656| Bahwa jenis visa adalah visa kunjungan (visit visa), bukan visa kerja.
01657|Hal ini baru diketahui setelah anak-anak tidak mendapat gaji di Bahrain;
01658| Bahwa tiket pesawat dipesan oleh Saksi atas arahan Terdakwa Sabda.
01659|Visa dan tiket dikirimkan oleh Sabda untuk dicetak oleh lembaga;
01660| Bahwa  komunikasi  dan  pengarahan  untuk  keberangkatan  dilakukan
01661|oleh Terdakwa melalui grup WhatsApp;
01662| Bahwa  enam  alumni  bekerja  sebagai  waitress di  Hotel  Jumairah,
01663|Bahrain, dan tidak digaji selama dua bulan;
01664| Bahwa  korban  sempat  mengadu  ke  Saksi  dan  KBRI.  Kepulangan
01665|mereka difasilitasi oleh KBRI;
01666| Bahwa ada dugaan pelecehan seksual terhadap satu atau dua korban,
01667|namun detailnya tidak diketahui Saksi;
01668| Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengurus hak-hak korban, namun
01669|tidak ada penyelesaian konkret;
01670| Bahwa  Saksi merasa bertanggung jawab secara  moral karena  telah
01671|mendidik para korban dari awal;
01672| Bahwa Saksi telah membuat MoU (dalam bentuk PDF, atas permintaan
01673|Sabda)  dan  mengirimkan  ke  Terdakwa  setelah  meminta  izin  dari
01674|pimpinan (Rina Happyani);
01675| Bahwa  Saksi  menerima  kompensasi  Rp1.000.000,00,  dari  Terdakwa
01676|Sabda untuk operasional lembaga, digunakan untuk keperluan ATK dan
01677|pribadi;
01678| Bahwa MoU yang dibuat atas permintaan Terdakwa Sabda bukan untuk
01679|kerja sama resmi, melainkan untuk keperluan pribadi;
01680| Bahwa  Terdakwa  Sabda  menawarkan  kerja  ke  Bahrain,  menjanjikan
01681|akomodasi, gaji, dan visa kerja;
01682| Bahwa  biaya  Rp15.000.000,00  dikumpulkan  melalui  lembaga,  lalu
01683|diserahkan ke Sabda;
01684| Bahwa  anak-anak  diberangkatkan  ke  Bahrain  menggunakan  visa