01141|1. Soal kehendak si pelaku untuk benar – benar turut melakukan tindak
01142|pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau
01143|2. Soal kehendak si pelaku untuk benar – benar mencapai akibat yang
01144|merupakan  unsur  dari  tindak  pidana,  atau  hanya  turut  berbuat  atau
01145|membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan, ukuran
01146|mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada
01147|kepentingan  sendiri  atau  tujuan  sendiri,  atau  hanya  membantu  untuk
01148|memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;
01149|Menimbang,  bahwa  perbedaan  mendasar  dari  "turut  melakukan"
01150|tindak  pidana  dengan  "membantu  melakukan"  tindak  pidana  yaitu  dalam
01151|"turut  melakukan"  ada  kerjasama  yang  didasari  antara  para  pelaku  dan
01152|mereka  bersama  –  sama  melaksanakan  kehendak  tersebut,  para  pelaku
01153|memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam
01154|"membantu melakukan", kehendak dari orang yang membantu melakukan
01155|hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki
01156|tujuan sendiri;
01157|Menimbang, bahwa menurut Roosje Lasut, S.H., M.H., Max Sepang,
01158|S.H., M.H., dalam Artikel Skripsi Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak
01159|Pidana Menurut KUHP dan Chant S.R. Ponglabba, Lex Crimen Vol. VI/No.
01160|6/Ags/2017, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56
01161|KUHP sebagai orang yang melakukan (pleger), atau turut serta melakukan
01162|(medepleger), atau menyuruh melakukan  (doenpleger), atau menganjurkan
01163|untuk melakukan perbuatan pidana  (uitlokker), atau membantu melakukan
01164|perbuatan pidana (medeplichtige). Dengan kata lain, dalam delik penyertaan
01165|setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu: (1)
01166|ada kalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik  (dader); dan
01167|(2) ada kalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi
01168|pembuat delik  (medeplictiger). (Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Teori
01169|dan  Praktik,  Gramata  Publishing,  Jakarta,  2012,  Dasar  –  Dasar  Hukum
01170|Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 123). Uraian mengenai bentuk
01171|– bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam
01172|delik penyertaan sebagai berikut:
01173|1. Pelaku  (pleger).  Pleger  adalah  orang  yang  secara  materiil  dan
01174|persoonlijk nyata – nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna
01175|memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger
01176|
01177|adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang
01178|terdapat dalam  pasal hukum  pidana  yang  dilanggar. Oleh karena itu,
01179|pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun
01180|terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Tentu saja
01181|jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan
01182|kesalahannya. Menurut doktrin hukum pidana pleger dibedakan dengan
01183|dader. Pleger adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang
01184|dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan  dader adalah
01185|pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan
01186|semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi
01187|sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.
01188|Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer),
01189|kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di samping
01190|pihak – pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbautan pidana
01191|yang  ia  lakukan  akan  dipidana  bersama  –  sama  dengannya  sebagai
01192|pelaku.  Sedangkan  cara  penyertaan  dilakukan  dan  tanggung  jawab
01193|terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan
01194|pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Dengan demikian,  pleger
01195|adalah  orang  yang  memenuhi  semua  unsur delik, termasuk juga bila
01196|dilakukan melalui orang – orang lain atau bawahan mereka;
01197|2. Medepleger (turut  serta).  Van  Hamel  dan  Trapmen  mengatakan
01198|bahwa yang dimaksud  medepleger adalah apabila perbuatan masing –
01199|masing peserta memuat semua anasir – anasir perbuatan pidana yang
01200|bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidak
01201|– tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini
01202|tidak berarti bahwa masing – masing harus melakukan bahkan tentang
01203|apa  yang  dilakukan  peserta  /  tak  mungkin  dilakukan  karena  hal  ini
01204|tergantung pada masing – masing keadaan, yang perlu ditekankan disini
01205|adalah dalam  medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka
01206|pada  waktu  melakukan  perbuatan  pidana  (Moeljatno,  Azas  –  Azas
01207|Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 113). Berdasarkan
01208|dua pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa  medepleger adalah
01209|orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan
01210|suatu perbuatan pidana dan secara bersama – sama pula ia turut beraksi
01211|dalam  pelaksanaan  perbuatan  pidana  sesuai  dengan  yang  telah
01212|disepakati. Dengan demikian, dalam penyertaan bentuk turut serta ini,
01213|dua  orang  atau  lebih  yang  dikatakan  sebagai  medepleger tersebut
01214|
01215|semuanya  harus  terlibat  akitf  dalam  suatu  kerjasama  pada  saat
01216|perbuatan pidana dilakukan. Ini berarti, didalam  medepleger terdapat 3
01217|(tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain.
01218|Pertama,  pelaksanaan  perbuatan  pidana  melibatkan  dua  orang  atau
01219|lebih. Kedua, semua yang terlibat, benar – benar melakukan kerjasama
01220|secara  fisik  (saling  membantu)  dalam  pelaksanaan  perbuatan  pidana
01221|yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan,
01222|tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan
01223|sebelumnya;
01224|3. Menyuruh  melakukan  (doen  pleger) .  Menyuruh  melakukan
01225|merupakan  salah  satu  bentuk  penyertaan,  yang  didalamnya  jelas
01226|terdapat  seseorang  yang  menyuruh  orang  lain  melakukan  suatu
01227|perbuatan  pidana, dan  orang  lain yang  disuruh  melakukan perbuatan
01228|pidana tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang
01229|menyuruh lakukan biasanya disebut sebagai orang  midellijk dader  atau
01230|mittelbar  tate,  yakni  seorang  pelaku  yang  tidak  secara  langsung
01231|melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang
01232|lain (Lamintang dkk, Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar
01233|Grafika, Jakarta, 2014, halaman 609).  Doen Pleger  adalah orang yang
01234|menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana
01235|secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan
01236|perbuatan  pidana  tersebut  harus  merupakan  orang  yang  tidak  dapat
01237|dipertanggungjawabkan  secara  pidana.  Menurut  penjelasan  KUHP
01238|terdapat  dua  unsur  dalam  doen  pleger.  Pertama,  seseorang,  yakni
01239|manusia, yang digunakan sebagai alat oleh pembuat delik. Ini merupakan
01240|unsur pokok dan khusus dari doen pleger. Kedua, orang yang dijadikan
01241|sebagai alat itu merupakan sambungan atau kepanjangan tangan dari
01242|orang  lain  yang  menyuruh  orang  itu.  (Mahrus  Ali,  Hukum  Pidana
01243|Terorisme, Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Dasar –
01244|Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 128). Di
01245|dalam  doen  pleger terdapat  dua  ciri  penting  yang  membedakannya
01246|dengan bentuk – bentuk penyertaan lainnya. Pertama melibatkan minimal
01247|dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelectualis, yaitu
01248|orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana,
01249|dan pihak yang lainnya bertindak sebagai  actor materialis , yaitu orang
01250|yang melakukan tindak pidana atas suruhan  actor intelectualis . Kedua,
01251|secara  yuridis,  actor  materialis adalah  orang  yang  tidak  dapat
01252|
01253|dipertanggungjawabkan  secara  pidana  atas  tindak  pidana  yang
01254|dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal – hal yang merupakan
01255|alasan pemaaf (Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme, Teori dan Praktik,
01256|Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Dasar – Dasar Hukum Pidana, Sinar
01257|Grafika, Jakarta, 2015, halaman 128);
01258|4. Menganjurkan  (utilokker).  Sebagaimana  dalam  bentuk  menyuruh
01259|lakukan, dalam uitlokkerpun terdapat dua orang atau lebih yang masing –
01260|masing  berkedudukan  sebagai  orang  yang  menganjurkan  (actor
01261|intelectualis) dan  orang  yang  dianjurkan  (actor  materialis).  Bentuk
01262|penganjurannya  adalah  actor  intelectualis menganjurkan  orang  lain
01263|(actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. (Moeljatno, Azas –
01264|Azas  Hukum  Pidana,  Rineka  Cipta,  Jakarta,  2008,  halaman  124).
01265|Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan
01266|suatu  perbuatan  pidana,  dimana  orang  lain  tersebut  tergerak  untuk
01267|memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh
01268|upaya  –  upaya  yang  dilancarkan  penganjur  sebagaimana  ditentukan
01269|dalam Pasal 55 Ayat 1 ke 2 KUHP;
01270|5. Pembantuan (medeplichtigen). Pembantu adalah orang yang sengaja
01271|memberi  bantuan  berupa  saran,  informasi  atau  kesempatan  kepada
01272|orang  lain  yang  melakukan  tindak  pidana,  dimana  bantuan  tersebut
01273|diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi.
01274|Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu
01275|sebagai pembuat (de hoofd dader), dan yang lain sebagai pembantu (de
01276|medeplichtige). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan
01277|bentuk  pembantuan  diatur  di  dalam  Pasal  55  KUHP  yang  berbunyi:
01278|Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) suatu kejahatan: 1. mereka
01279|yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2.
01280|mereka  yang  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana  atau  keterangan
01281|untuk melakukan kejahatan;
01282|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  dan  penjelasan  tersebut
01283|diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan
01284|sebelum  dilaksanakannya  kejahatan,  dan  pemberian  bantuan  pada  saat
01285|berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang
01286|lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena
01287|kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai
01288|pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri;
01289|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  –  fakta  yang  terungkap  di
01290|persidangan  yaitu  keterangan  saksi  –  saksi,  keterangan  Terdakwa  dan
01291|
01292|barang bukti yang saling bersesuaian bahwa awalnya  Saksi Sdri. SAKSI 3,
01293|T erdakwa  tawari  untuk  bekerja  sebagai  PSK  di  daerah  Kota  Blitar  dengan
01294|menggunakan Aplikasi MiChat dan hasilnya akan dibagi, selanjutnya T erdakwa
01295|menjemput Saksi Sdri. SAKSI 3 dari Malang menuju ke Blitar dan menginap di Kost
01296|"ANGGUN" No. 209, di Jl. WR. Supratman, Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar.
01297|Setelah itu T erdakwa mengaktifkan Aplikasi MiChat milik T erdakwa dan apabila ada
01298|tamu yang memesan dan telah terjadi kesepakatan harga selanjutnya T erdakwa
01299|akan mengirimi lokasi kost melalui Aplikasi MiChat kepada tamu, pada saat tamu
01300|berada di kost, kemudian T erdakwa suruh untuk mengirimkan foto kost setelah itu
01301|T erdakwa memberikan nomor kamar kost yang T erdakwa tempati, setelah tamu
01302|tersebut berada di kamar dimaksud, selanjutnya Saksi Sdri. SAKSI 3 meminta uang
01303|pembayaran di depan baru selanjutnya tamu tersebut dilayani oleh Sdri. SAKSI 3
01304|untuk berhubungan badan.
01305|Menimbang, bahwa cara T erdakwa melakukan Open BO melalui Aplikasi
01306|MiChat dengan Sdr. SAKSI 2 tersebut yaitu waktu itu tamu dengan nama akun
01307|@777 chat T erdakwa "OPEN NGGAK", selanjutnya T erdakwa balas "600 1x crot",
01308|kemudian tamu tersebut nego dengan harga "200", selanjutnya T erdakwa balas
01309|"UP", kemudian dinaikkan harga menjadi "250", kemudian T erdakwa balas "OTW
01310|SEKARANG YA", akhirnya tamu tersebut otw ke kost sesuai dengan lokasi yang
01311|T erdakwa sharelock, selanjutnya Akun MiChat atas nama CINDY ANGGRAINI
01312|yang T erdakwa Joki chat "FOTOKAN KALO UDH SMPAI TK KSIH NMR KMR",
01313|kemudian tamu tersebut membalas dengan kirim foto parkiran kost dan tanya
01314|kamar brp kemudian T erdakwa balas "209 LANTAI 2", selanjutnya tamu tersebut
01315|T erdakwa suruh ketuk pintunya kemudian tamu tersebut masuk ke dalam kamar
01316|kost  209  dan  bertemu  dengan  Sdri.  SAKSI  3.  B ahwa  waktu  dilakukan
01317|penggerebekan,  Sdr.  SAKSI  2  dan  Saksi  Sdri.  SAKSI  3  belum  melakukan
01318|hubungan badan, dimana sebelumnya uang bookingnya sudah dibayarkan kepada
01319|Saksi Sdri. SAKSI 3;
01320|Menimbang, bahwa sistem bagi hasil antara T erdakwa dengan Saksi Sdri.
01321|SAKSI  3  yaitu  jika  mendapatkan  bookingan  maka  Saksi  Sdri.  SAKSI  3
01322|mendapatkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan T erdakwa
01323|mendapatkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
01324|Menimbang, bahwa nominal yang diberikan tamu (SAKSI 2) kepada Sdri.
01325|SAKSI 3 waktu itu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan
01326|dari  uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus  lima  puluh ribu rupiah)  tersebut
01327|T erdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
01328|
01329|Menimbang, bahwa Sdri. SAKSI 3 ikut bekerja dengan T erdakwa sejak
01330|awal bulan Februari 2025. Bahwa Kondom yang ada didalam kamar sebelumnya
01331|sudah disiapkan oleh Saksi Sdri. SAKSI 3;
01332|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
01333|maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan  (pleger),
01334|yang menyuruh melakukan  (doen pleger)  dan yang turut serta melakukan
01335|perbuatan  (medepleger)"  telah  terpenuhi  secara  sah  dan  meyakinkan
01336|menurut hukum;
01337|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 2 Ayat 1
01338|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
01339|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1
01340|KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
01341|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01342|didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
01343|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
01344|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
01345|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
01346|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
01347|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
01348|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
01349|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
01350|harus pula dijatuhi pidana;
01351|Menimbang, bahwa  jenis pidana dalam  Pasal 2 Ayat 1 Undang -
01352|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
01353|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan
01354|Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana
01355|ini bersifat kumulatif yang artinya bahwa selain dijatuhkan pidana penjara
01356|maka  terhadap  Terdakwa  juga  sekaligus  haruslah  dijatuhi  pidana  dengan
01357|dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan
01358|pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01359|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01360|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
01361|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
01362|pidana yang dijatuhkan;
01363|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa  ditahan dan penahanan
01364|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01365|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01366|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
01367|sebagaimana  didalam  amar  putusan  ini,  Majelis  Hakim  menilai  setimpal
01368|
01369|terhadap  perbuatan  Terdakwa  demikian  juga  memenuhi  rasa  keadilan
01370|masyarakat;
01371|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01372|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01373|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01374|- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo Warna Silver Dengan No Imei
01375|(1) 865954051624759 Dan Imei (2) 865954051624742 –
01376|- 1 (satu) Buah Sprei Warna Biru Dongker –
01377|- 1 (satu) Buah Kunci Kamar Kos Anggun Tertera Nomor 209 –
01378|- 2 (dua) Buah Kondom Bekas Pakai –
01379|- 5 (lima) Buah Kondom Baru –
01380|- 2 (dua) Gumpalan Tisu Bekas Pakai –
01381|- 1 (satu) Pack Tisu Baru –
01382|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan terkait  Tindak Pidana
01383|Perdagangan Orang, maka dirampas untuk  dimusnahkan;
01384|- 1 (satu) Buah Handphone Merek Infinix Warna Silver Dengan No Imei
01385|(1) 359066783960402 Dan Imei (2) 359066783960410 – dan
01386|- Uang Tunai sejumlah 250.000 (dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) –
01387|Oleh  karena  terbukti  milik  Saksi  SAKSI  3  ALIAS  DELLA SAFIRA  maka
01388|DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SAKSI 3 ALIAS
01389|DELLA SAFIRA, sedangkan terhadap barang bukti berupa :
01390|- 1 (satu) Buah Handphone Merek Realme Warna Biru Tosca Dengan
01391|No Imei (1) 868780056146697 Dan Imei (2) 868780056146689 –
01392|Oleh karena terbukti milik Saksi SAKSI 2 maka dikembalikan kepada yang
01393|berhak yakni SAKSI SAKSI 2
01394|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
01395|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01396|yang meringankan Terdakwa;
01397|Keadaan yang memberatkan:
01398|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi
01399|muda;
01400|Keadaan yang meringankan:
01401|- Terdakwa belum pernah di hukum;
01402|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
01403|mengulangi lagi;
01404|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  dan
01405|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
01406|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
01407|
01408|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
01409|ditentukan dalam amar putusan ini;
01410|Memperhatikan,  Pasal  2  Ayat  1  Undang  –  Undang  Republik