01913|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01914|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01915|dengan  dakwaan  berbentuk  alternatif  maka  Majelis  Hakim  akan  memilih
01916|dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di muka persidangan,
01917|maka Majelis Hakim kemudian memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif
01918|ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia
01919|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01920|Orang  yang  mengatur  “Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
01921|percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana
01922|dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
01923|Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”,  sehingga jika diuaikan secara lengkap unsur-
01924|unsurnya adalah sebagai berikut: 
01925|1. Setiap Orang;
01926|2. Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak
01927|Pidana Perdagangan Orang;
01928|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01929|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01930|Ad.1 Unsur “Setiap Orang”
01931|Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang
01932|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01933|Pidana Perdagangan Orang, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
01934|korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, Undang-
01935|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tidak  menjelaskan  lebih
01936|Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01937|
01938|dalam defenisi tersebut, sehingga ketentuan umum hukum pidana yang berlaku
01939|dalam  KUHP  serta  doktrin  berlaku  harus  dipergunakan  untuk  memberikan
01940|penjelasan lebih lanjut;
01941|Menimbang  bahwa  menurut  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik
01942|Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang”
01943|adalah  sama  dengan  terminologi  kata  “barang  siapa”.  Jadi  yang  dimaksud
01944|dengan  “setiap  orang”  disini  adalah  subyek  hukum  pendukung  hak  dan
01945|kewajiban orang-perorangan (natuurlijke persoon); 
01946|Menimbang bahwa berdasarkan  Memorie Van Tolechting  (MvT) atau
01947|kitab  penjelasan  KUHP “barangsiapa” adalah  menunjuk  kepada  subjek atau
01948|pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa
01949|melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan
01950|di persidangan;
01951|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  setelah  mencermati  ketentuan  di
01952|atas,  berpendapat  bahwa  dalam  setiap  persidangan  perkara  pidana  akan
01953|dihadapkan  di  muka  persidangan  seseorang  yang  diduga  telah  melakukan
01954|tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di
01955|dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas
01956|orang  tersebut  jangan  sampai  orang  yang  penuntut  umum  hadirkan  di
01957|persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;
01958|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memeriksa  dengan  teliti
01959|perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan
01960|keterangan Saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam
01961|persidangan adalah Petrus Doni Liwun Alias Petrus Liwun sebagaimana yang
01962|termuat  di  dalam  Surat  Dakwaan,  mengenai  identitas  tersebut  juga  telah
01963|dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;
01964|Menimbang  bahwa  dengan  pertimbangan  di  atas  majelis  hakim
01965|berpendapat bahwa unsur  ”Setiap  Orang” dalam  perkara ini telah terpenuhi
01966|menurut hukum;
01967|Ad.2 Unsur “Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak
01968|Pidana Perdagangan Orang”;
01969|Menimbang  bahwa  unsur  ini  disusun  secara  alternatif  oleh  pembuat
01970|undang-undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di muka
01971|persidangan  akan  membuktikan  Membantu  Melakukan  Tindak  Pidana
01972|Perdagangan Orang;
01973|Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01974|
01975|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membantu” dalam unsur ini
01976|dapat  dipersamakan  maksudnya  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  56  KUHP
01977|yakni:
01978|1. mereka  yang  sengaja  memberi  bantuan  pada  waktu  kejahatan
01979|dilakukan;
01980|2. mereka  yang  sengaja  memberikan  kesempatan,  sarana  atau
01981|keterangan untuk melakukan kejahatan;
01982|Menimbang, mengenai pembantuan dalam poin dua, yakni mereka yang
01983|sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
01984|kejahatan, menurut Lamintang adalah kesengajaan memberi bantuan kepada
01985|orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan.
01986|Bantuan dapat diberikan oleh seorang  medeplichtige  dapat bersifat material,
01987|misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula
01988|bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang
01989|lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam
01990|pengawasannya (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Fransciscus Theojunior
01991|Lamintang,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika,
01992|2019, halaman 661);
01993|Menimbang  bahwa  mengenai  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01994|dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01995|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01996|“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian
01997|tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam
01998|Undang-Undang  ini”  lebih  lanjut  mengenai  tindak  pidana  di  dalam  undang-
01999|undang tersebut diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
02000|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
02001|yang salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 2 yang mengatur Tindak
02002|Pidana  Perdagangan  Orang  memiliki  unsur  “ Setiap  orang  yang  membawa
02003|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
02004|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
02005|Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-
02006|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02007|Perdagangan  Orang  menjelaskan  bahwa  “ Dalam  ketentuan  ini,  kata  “untuk
02008|tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa
02009|tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak
02010|pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan
02011|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat”;
02012|Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
02013|
02014|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  untuk  dapat  dipidana  dengan
02015|ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
02016|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  maka  dalam
02017|perkara  ini  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  ada  tidaknya  tindak  pidana
02018|perdagangan orang sebagaimana sempat disebut dalam Pasal 4 diatas, dimana
02019|Terdakwa  memiliki  andil  sebagai  orang  yang  “Membantu”  terjadinya  tindak
02020|pidana  sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  tersebut,  dimana  perbuatan
02021|Terdakwa  kemudian  memudahkan  si  pelaku  utama  dalam  melakukan
02022|perbuatannya atau melakukan percobaan menuntaskan perbuatannya tersebut;
02023|Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
02024|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
02025|sendiri  jika  dijabarkan  unsurnya  dan  pembuktian  dalam  perkara  ini  dapat
02026|dijabarkan sebagai berikut:
02027|Ad.a Setiap Orang;
02028|Unsur ini memiliki muatan yang sama dengan unsur setiap orang yang
02029|sudah  dibuktikan  sebelumnya,  sehingga  berlaku  mutatis  mutandis  dengan
02030|penjabaran unsur setiap orang pada pertimbangan Ad.1 di atas;
02031|Ad.b  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik
02032|Indonesia;
02033|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membawa mengacu kepada
02034|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  “membawa”  memiliki  arti  memegang  atau
02035|mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat
02036|lain. Selain itu membawa juga memiliki arti memindahkan atau yang artinya
02037|menempatkan ke tempat lain atau sederhananya kegiatan yang menjadikan
02038|suatu hal berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya;
02039|Menimbang  bahwa  mengenai  makna  “warga  negara  Indonesia”
02040|mengacu kepada Pasa  1 Angka 3 Jis. Pasal  1 Angka 2, Pasal  1 Angka 8
02041|Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang
02042|Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Pasal  59
02043|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
02044|menjelaskan  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  adalah  orang-orang  bangsa
02045|Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
02046|undang sebagai Warga Negara Indonesia. Sedangkan Warga Negara Indonesia
02047|yang berdiam di wilayah Indonesia dikenal sebagai penduduk yang dibuktikan
02048|dengan dokumen kependudukan yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk
02049|atau surat keterangan kependudukan. Sederhananya orang-orang yang memiiki
02050|Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
02051|
02052|dokumen-dokumen kependudukan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai
02053|Warga Negara Indonesia;
02054|Menimbang  bahwa  sub-unur  “ke  luar  wilayah  negara  Republik
02055|Indonesia” maka dimaknai sebagai kejadian dimana seseorang yang tadinya di
02056|dalam wilayah NKRI kemudian menjadi berpindah ke tempat yang bukan atau di
02057|luar  wilayah  NKRI.  Mengenai  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  Majelis
02058|Hakim mengacu kepada Pasal 1 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
02059|2008  tentang  Wilayah  Negara  yang  dimaksud  dengan  Wilayah  Negara
02060|Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara
02061|adalah  salah  satu  unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah
02062|daratan,  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial  beserta
02063|dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk
02064|seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang disebutkan juga
02065|bahwa  Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  berbatas  dengan  wilayah  yurisdiksi
02066|Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste,
02067|dan  Vietnam.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  ketika  seseorang
02068|sudah berada di wilayah Malaysia maka barang pasti orang tersebut sudah ke
02069|luar wilayah negara Republik Indonesia;
02070|Menimbang bahwa dari seluruh ketentuan di atas maka Majelis Hakim
02071|berpendapat bahwa untuk memenuhi rumusan delik ini harus dibuktikan bahwa
02072|terdapat sebuah pembantuan atas perbuatan percobaan untuk membuat Warga
02073|Negara Indonesia menjadi berpindah tempat ke luar wilayah Negara Republik
02074|Indonesia seperti menjadi di wilayah negara Malaysia dengan tujuan untuk di
02075|eksploitasi;
02076|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Para  Saksi,  Ahli,
02077|bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa
02078|benar awalnya pada Agustus 2024 di Kawaliwu, Desa Sinar Hading, Kecamatan
02079|Lewolema,  Kabupaten  Flores  Timur,  Istri  Terdakwa  bernama  Sdri.  Benedita
02080|Jedo Ritan Alias Dita Ritan, pulang dari Malaysia dan menceritakan ke Korban
02081|Edwine Pria Ritan Alias In Ritan dan Korban Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun
02082|bahwa “tauke di sana (bos/majikan di Malaysia) ada butuh pekerja kalau kalian
02083|mau kesana telepon dan kalau kalian tidak mau terserah, dan untuk gajinya
02084|dibayarkan dengan mata uang Malaysia (Ringgit) nanti ditukar ke mata uang
02085|Indonesia  sekitar  Rp3.000.000,00,00  (tiga  juta  rupiah)  lebih  dan  untuk
02086|persyaratannya nanti sampai di Nunukan baru diurus dokumen serta paspornya
02087|oleh anak buah tauke di Malaysia untuk biayanya nanti di tanggung sama tauke,
02088|setelah masuk kerja baru di potong atau di ganti” sehingga dengan iming-iming
02089|Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
02090|
02091|gaji yang cukup besar Korban Edwine Pria Ritan  Alias In Ritan dan Korban
02092|Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun menjadi tertarik dan menghubungi Terdakwa
02093|Petrus  Doni  Liwun  Alias  Petrus  Liwun  sekitar  bulan  September  2024  untuk
02094|diatur berangkat bekerja di Malaysia;
02095|Menimbang  bahwa  benar  kemudian  pada  hari  Sabtu  tanggal  14
02096|September 2024 Korban Edwine Pria Ritan  Alias In Ritan dan Korban Yulita
02097|Barek Liwun Alias Ita Liwun menanyakan  kepada Terdakwa Petrus Doni Liwun
02098|Alias Petrus Liwun untuk pembelian tiket kapal KM LAMBELU dengan tujuan
02099|Larantuka – Nunukan Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa menyampaikan
02100|kepada kedua Korban tersebut jika harga tiket sebesar Rp705.000,00 (tujuh
02101|ratus lima ribu rupiah) per orang, selanjutnya Terdakwa meminjam uang dari
02102|adiknya bernama Gusti Liwun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
02103|pembelian tiket Korban Edwine Pria Ritan dan akan digantikan oleh Terdakwa
02104|setelah mendapat kiriman atau di transfer oleh majikan (tauke) dari Malaysia,
02105|sedangkan  untuk pembelian  tiket kapal Korban  Yulita Barek Liwun Alias  Ita
02106|diperoleh dari kakak ipar Korban Yulita Barek Liwun yang berada di Malaysia
02107|setelah dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu
02108|juta rupiah) dalam bentuk pinjaman dengan perjanjian setelah Korban Yulita
02109|Barek Liwun Alias Ita bekerja di Malaysia dan mendapatkan gaji nantinya akan
02110|di potong untuk pembelian tiket kapal tersebut;
02111|Menimbang bahwa semua proses keberangkatan hingga pengurusan
02112|dokumen telah di atur dan dikomunikasikan oleh Terdakwa Petrus Doni Liwun
02113|Alias Petrus Liwun dengan majikan atau tauke di Malaysia yang bernama Aying
02114|melalui  telepon  dengan  menggunakan  handphone  milik  Terdakwa  dengan
02115|kesepakatan setelah Korban Edwin Pria Ritan dan Yulita Barek Liwun bekerja
02116|sebagai  Asisten  Rumah  Tangga  (ART)  di  Malaysia,  maka  Terdakwa  akan
02117|diberikan imbalan jasa atau bonus oleh majikan bernama Aying;
02118|Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2024 Saksi Stefanus
02119|Puru Liwun Alias Fanus mendapat informasi dari mama Lena bahwa Istri Saksi
02120|Stefanus Puru Liwun Alias Fanus yakni Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan
02121|akan berangkat bekerja di Malaysia menggunakan kapal laut KM Lambelu dari
02122|pelabuhan  Larantuka,  kemudian  Saksi  Stefanus  Puru  Liwun  Alias  Fanus
02123|mencari Istrinya yakni Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan di pelabuhan
02124|Larantuka  dengan  meminta  bantuan  kepada  Babinkamtibmas  Desa  Sinar
02125|Hading bernama Aipda Agustinus Towa untuk membantu Saksi Stefanus Puru
02126|Liwun  Alias Fanus  menggagalkan  keberangkatan  Korban  Edwine Pria Ritan
02127|Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
02128|
02129|Alias In Ritan yang hendak berangkat dengan KM LAMBELU menuju Nunukan
02130|Kalimantan Utara;
02131|Menimbang bahwa proses keberangkatan kedua Korban untuk bekerja
02132|di Malaysia tidak melalui tahapan atau tanpa menggunakan persyaratan dan
02133|prosedur yang resmi perekrutan maupun penempatan tenaga kerja dari Dinas
02134|Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur;
02135|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas
02136|dapat  diketahui  bahwa  ternyata  telah  ada  serangkaian  perbuatan  yang
02137|dilakukan  setidak-tidaknya  oleh  Terdakwa  mengatur  sedemikian  rupa
02138|perpindahan Saksi Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan  dan Saksi Korban
02139|Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun dari kota Larantuka untuk pergi melewati
02140|perbatasan  Indonesia  dengan  tujuan  akhir  di  Malaysia,  adapun  caranya
02141|diangkut  menggunakan  kapal  KM  LAMBELU  dengan  tujuan  Larantuka  –
02142|Nunukan Kalimantan Utara yang mana di Nunukan Kalimantan Utara tersebut
02143|Terdakwa telah menghubungi Sdr. Lambertus Pati dan dari Lambertus Pati akan
02144|menghubungi  Sdr.  Ali  di  Nunukan  untuk  menjemput  dan  mengatur
02145|keberangkatan  ke  Malaysia.  Namun  ternyata  keberangkatan  Saksi  Korban
02146|Edwine Pria Ritan Alias In Ritan  dan Saksi Korban Yulita Barek Liwun Alias Ita
02147|Liwun untuk dipekerjakan ke luar negeri tidak terlaksana karena pada tanggal
02148|18 September 2024 Saksi Stefanus Puru Liwun Alias Fanus mendapat informasi
02149|dari  mama  Lena  bahwa  Istri  Saksi  Stefanus  Puru  Liwun  Alias  Fanus  yakni
02150|Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan akan berangkat bekerja di Malaysia
02151|menggunakan  kapal  laut  KM  Lambelu  dari  pelabuhan  Larantuka,  kemudian
02152|Saksi Stefanus Puru Liwun Alias Fanus mencari Istrinya yakni Korban Edwine
02153|Pria  Ritan  Alias  In  Ritan  di  pelabuhan  Larantuka  dengan  meminta  bantuan
02154|kepada Babinkamtibmas Desa Sinar Hading bernama Aipda Agustinus Towa
02155|untuk  membantu  Saksi  Stefanus  Puru  Liwun  Alias  Fanus  menggagalkan
02156|keberangkatan Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan yang hendak berangkat
02157|dengan KM LAMBELU menuju Nunukan Kalimantan Utara, maka dari rangkaian
02158|fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah ada rangkaian
02159|tindakan permulaan untuk memberangkatkan Saksi Korban Edwine Pria Ritan
02160|Alias  In  Ritan   dan  Saksi  Korban  Yulita  Barek  Liwun  Alias  Ita  Liwun  dari
02161|Larantuka  menuju  ke  Malaysia  dengan  terlebih  dahulu  singgah  di  Nunukan
02162|Kalimantan Utara untuk di urus kelengkapan dokumennya oleh orang bernama
02163|Ali yang dihubungi oleh Terdakwa langsung dan kemudian Ali yang mengatur
02164|pengurusan dokumen serta paspor untuk berangkat ke luar negeri dalam hal ini
02165|Malaysia, maka telah ada rangkaian perbuatan yang dilakukan beberapa pihak
02166|Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
02167|
02168|diantaranya yang disebut dengan nama Ali sebagai pihak yang akan mengurus
02169|kelengkapan  dokumen  Korban  sehingga  masing-masing  mempunyai  tugas
02170|dalam rangka memberangkatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar
02171|negeri  tanpa  melalui  prosedur  pengiriman  tenaga  kerja  yang  diatur  dalam
02172|peraturan  perundang-undangan,  dan  dalam  konteks perkara  ini,  ternyata
02173|pemberangkatan terhadap Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan dan Korban
02174|Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun tidak berhasil atau tidak terlaksana karena
02175|Saksi  Stefanus  Puru  Liwun  Alias  Fanus  yang  merupakan  suami  dari  Saksi
02176|Korban Edwine Pria Ritan Saksi meminta bantuan Babinkamtibmas Desa Sinar
02177|Hading  yakni  Aipda  Agustinus  Towa  untuk  membantu  Saksi  menggagalkan
02178|keberangkatan  istri  Saksi  yang  akan  berangkat  dengan  KM  LAMBELU  di
02179|pelabuhan laut Larantuka bersama petugas dari dinas tenaga kerja Kabupaten
02180|Flores Timur , sehingga berdasarkan fakta tersebut dapat dinilai bahwa telah
02181|terjadi perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang