00966|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
00967|putusan  perkara".  Bahwa  dalam  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  Untuk
00968|Sidang  Pengadilan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai
00969|Pemasyarakatan Kelas II Kupang Nomor: -tertanggal 7 April 2026 dan telah pula
00970|disampaikan  dalam  persidangan,  pada  pokoknya  memberi  rekomendasi
00971|terhadap Anak dikenakan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat
00972|di tempat Ibadah Gereja XXX selama 3 (tiga) bulan, Kabupaten Rote Ndao,
00973|sesuai  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  (b)  angka  (2)  Undang-Undang  Republik
00974|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari
00975|laporan tersebut didapatkan informasi pada pokoknya sebagai berikut:
00976| Anak Anak merupakan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pertama
00977|kali berhadapan dengan proses peradilan pidana formal;
00978| Anak tinggal bersama orang tua kandung di Dusun Oele, Desa Daleholu,
00979|Kecamatan  Rote  Selatan,  Kabupaten  Rote  Ndao,  dan  mendapatkan
00980|pengawasan serta bimbingan yang memadai dari keluarga;
00981| Berdasarkan  hasil  asesmen,  Anak  menunjukkan  penyesalan  atas
00982|perbuatan yang dilakukan, memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri, dan
00983|berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya;
00984| Anak  masih berada dalam  usia sekolah dan  keluarga berharap Anak
00985|dapat melanjutkan pendidikannya sambil menjalankan proses pembinaan;
00986|Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pidana
00987|Pelayanan Masyarakat tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang telah
00988|menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak GBI Firman Hidup
00989|Fafalu dalam hal ini Pdt. - dan diketahui oleh Kepala Desa Daleholu tertanggal
00990|18 April 2026;
00991|Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
00992|
00993|Menimbang, bahwa pemidanaan adalah proses represif, yaitu tindakan
00994|yang dilakukan terhadap pelaku setelah perbuatan pidana yang didakwakan
00995|pada  diri  pelaku  terbukti.  Bahwa  Hakim  berpendapat  siapa  yang  berbuat
00996|kejahatan, maka akan terkena derita, tetapi tidak hanya penderitaan semata
00997|sebagai suatu pembalasan, tetapi juga ketertiban masyarakat. Penderitaan yang
00998|harus dikenai pada pelaku tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu
00999|sebagai  efek  jera  dan  memperbaiki  pelaku  (korektif)  agar  tidak  mengulangi
01000|perbuatannya  (preventif),  sedangkan  ketertiban  masyarakat  sesuai  dengan
01001|tujuan  pemidanaan  sebagai  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  mana
01002|perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk;
01003|Menimbang,  bahwa  Anak  Anak  selama  dalam  persidangan
01004|menunjukkan  penyesalan  yang  mendalam,  memberikan  keterangan  secara
01005|jujur,  tidak  berbelit-belit,  dan  berkomitmen  untuk  tidak  mengulangi
01006|perbuatannya,  sehingga  Hakim  berpendapat  Anak  memang  telah  jera  dan
01007|proses hukum yang dijalaninya telah memberikan pembelajaran bagi Anak;
01008| Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  memperhatikan  keterangan
01009|Saksi/Korban Saksi 1yang menyatakan telah menerima permintaan maaf dari
01010|Anak Anak dan keluarganya, namun Korban menginginkan perkara ini tetap
01011|berlanjut untuk diproses secara hukum. Bahwa Korban tidak menuntut ganti rugi
01012|materil,  namun  dalam  upaya  perdamaian  secara  adat  sebelumnya  terdapat
01013|perbedaan pandangan mengenai besaran denda adat yang diminta, sehingga
01014|kesepakatan perdamaian tidak tercapai;
01015| Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  telah  mengupayakan  mekanisme
01016|keadilan restoratif (restorative justice) antara Anak Anak dan Saksi/Korban Saksi
01017|1, serta memfasilitasi proses diversi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
01018|Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun di dalam persidangan upaya
01019|tersebut  tidak  berhasil  dikarenakan  para  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan
01020|terkait bentuk dan besaran pemulihan secara adat;
01021|Menimbang, bahwa meskipun upaya diversi tidak berhasil, Hakim tetap
01022|mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, proporsionalitas, dan
01023|orientasi reintegrasi sosial dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang
01024|akan dijatuhkan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi Korban dan
01025|ketertiban masyarakat;
01026|Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal dakwaan yang dipilih,
01027|yaitu Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1
01028|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  adalah  pidana
01029|penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
01030|Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01031|
01032|banyak  kategori  III.  Bahwa  terhadap  ancaman  pidana  tersebut,  ketentuan
01033|pemidanaan bagi Anak berlaku sebagai lex specialis sebagaimana diatur dalam
01034|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01035|Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA secara hierarkis mengatur
01036|pidana pokok bagi Anak yang terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan
01037|syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan),
01038|pelatihan  kerja,  pembinaan  dalam  lembaga,  dan  penjara,  di  mana  urutan
01039|tersebut mencerminkan asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir
01040|dan pengutamaan sanksi yang bersifat pembinaan;
01041|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, pidana
01042|pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu
01043|perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan  terhadap  orang
01044|dewasa.  Dengan  demikian,  batas  maksimum  pidana  yang  dapat  dijatuhkan
01045|terhadap Anak dalam perkara ini adalah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang
01046|secara objektif telah memenuhi persyaratan untuk dijatuhkan pidana dengan
01047|syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  ayat  (1)  UU  SPPA,  yang
01048|memperbolehkan penjatuhan pidana dengan syarat apabila ancaman pidana
01049|penjara paling lama 2 (dua) tahun. Bahwa dalam penjatuhan pidana dengan
01050|syarat, Hakim wajib menetapkan syarat umum dan syarat khusus (Pasal 73 ayat
01051|(2)), dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) tahun, serta wajib
01052|menjamin pemenuhan hak Anak untuk tetap mengikuti wajib belajar 9 tahun
01053|(Pasal 73 ayat (8));
01054|Menimbang, bahwa dari jenis-jenis pidana pokok bagi Anak tersebut,
01055|Hakim  menilai  pidana  pelayanan  masyarakat sebagaimana  dimaksud  dalam
01056|Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 juncto Pasal 76 UU SPPA merupakan sanksi
01057|yang paling tepat dan proporsional. Pasal 76 ayat (1) UU SPPA secara tegas
01058|menyatakan  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  merupakan  pidana  yang
01059|dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada
01060|kegiatan kemasyarakatan yang positif, dengan durasi paling singkat 7 (tujuh)
01061|jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Penjatuhan sanksi ini sejalan
01062|dengan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas Kelas
01063|II Kupang, serta telah terpenuhinya sarana pengawasan dan pembinaan melalui
01064|Perjanjian Kerja Sama dengan Gereja XXX tertanggal 18 April 2026, sehingga
01065|mekanisme  pengawasan  oleh  Penuntut  Umum  dan  pembimbingan  oleh
01066|Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7)
01067|dan Pasal 77 ayat (2) UU SPPA dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
01068|terukur;
01069|Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01070|
01071|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelayanan masyarakat ini juga
01072|secara  tegas  tidak  melanggar  harkat  dan  martabat  Anak  sebagaimana
01073|diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (4) UU SPPA, sekaligus menghindarkan Anak
01074|dari  pidana  pembatasan  kebebasan  atau  perampasan  kemerdekaan  yang
01075|hanya dapat diterapkan apabila pembinaan di luar lembaga tidak dimungkinkan.
01076|Dengan  mempertimbangkan  usia  Anak  yang  masih  17  (tujuh  belas)  tahun,
01077|status  sebagai  pelaku  pertama  kali,  penyesalan  yang  dinyatakan  secara
01078|kooperatif di persidangan, dukungan pengawasan dari orang tua, serta kondisi
01079|sosial-ekonomi  keluarga  yang  memungkinkan  Anak  tetap  melanjutkan
01080|pendidikan,  Hakim  berpendapat  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  telah
01081|memenuhi  fungsi  pembinaan,  pencegahan  pengulangan  tindak  pidana,  dan
01082|pemulihan  keseimbangan  sosial,  tanpa  mengganggu  kelangsungan  tumbuh
01083|kembang serta hak konstitusional Anak;
01084|Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana
01085|diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok berupa
01086|pelayanan masyarakat kepada Anak Anak telah memenuhi seluruh persyaratan
01087|formil dan materiil berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 73, dan
01088|Pasal  76  UU  SPPA,  sehingga  tidak  diperlukan  penjatuhan  pidana  penjara,
01089|pelatihan  kerja,  maupun  pembinaan  dalam  lembaga,  dan  pidana  tambahan
01090|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA juga tidak diperlukan
01091|mengingat  pidana  pokok  yang  dijatuhkan  telah  cukup  memenuhi  tujuan
01092|pemidanaan Anak;
01093|Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak dijatuhkan pidana dengan
01094|syarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
01095|ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01096|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  sepanjang  pemeriksaan
01097|perkara ini Anak tidak dikenakan penahanan, maka Anak tetap dalam keadaan
01098|bebas dengan kewajiban untuk melaksanakan pidana pelayanan masyarakat
01099|sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  amar  putusan  ini,  di  bawah
01100|pengawasan  Penuntut  Umum  dan  pembimbingan  Pembimbing
01101|Kemasyarakatan;
01102|Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditangkap dan tidak ditahan,
01103|sehingga menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka
01104|Anak tidak ditahan;
01105|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  Penuntut
01106|Umum dalam persidangan, yaitu:
01107|Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01108|
01109| 1 (satu) lembar baju  Kemeja  lengan  panjang berwarna  merah  muda,
01110|terdapat bercak darah pada bagian kerah baju bagian belakang;
01111| 1 (satu) buah Kursi Plastik berwarna biru dalam keadaan rusak pada
01112|bagian tengah kursi ada patahan;
01113|Bahwa berdasarkan analisis yuridis pertimbangan Hakim, kedua barang
01114|bukti tersebut merupakan alat dan hasil yang berkaitan langsung dengan tindak
01115|pidana  penganiayaan  yang  dibuktikan  dalam  persidangan,  sehingga  demi
01116|kepentingan pembuktian, ketertiban hukum, dan pencegahan penyalahgunaan
01117|di  kemudian  hari,  maka  kedua  barang  bukti  tersebut  dirampas  untuk
01118|dimusnahkan;
01119|Menimbang,  Bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana,  Hakim
01120|mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  Anak
01121|sebagai berikut:
01122|Keadaan yang memberatkan:
01123| Perbuatan Anak mengakibatkan luka-luka pada Korban;
01124| Perbuatan menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi Korban
01125|dan keluarganya;
01126|Keadaan yang meringankan:
01127| Anak merupakan pelaku pertama kali dan tidak memiliki riwayat
01128|pemidanaan;
01129| Anak  bersikap  kooperatif,  berterus  terang,  dan  menyatakan
01130|penyesalan di persidangan;
01131|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka haruslah
01132|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01133|Memperhatikan Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-
01134|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01135|Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 76,
01136|dan  Pasal  79  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012
01137|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia
01138|Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01139|undangan lain yang bersangkutan;
01140|
01141|MENGADILI:
01142|1. Menyatakan  Anak
01143|Berhadapan  Dengan  Hukum  ANAK telah  terbukti  secara  sah  dan
01144|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang turut
01145|serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua
01146|;
01147|Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01148|
01149|2. Menjatuhkan Pidana dengan
01150|syarat berupa Pelayanan Masyarakat pada Gereja XXX, Kecamatan Rote
01151|Selatan,  Kabupaten  Rote  Ndao  selama  60  (enam  puluh)  jam  dengan
01152|ketentuan pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat sebagai berikut:
01153|1. Kegiatan meliputi: membantu kebersihan lingkungan gereja,
01154|membantu  persiapan  dan  pemberesan  kegiatan  kebaktian,  serta
01155|mengikuti bimbingan rohani/konseling karakter;
01156|2. Waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) jam per hari;
01157|3. Memerintahkan Pembimbing
01158|Kemasyarakatan  wajib  melakukan  pembimbingan  dan  pendampingan
01159|dalam  pelaksanaan  pembinaan  pelayanan  masyarakat  dengan
01160|pengawasan Jaksa Penuntut Umum selama masa pidana;
01161|4. Menetapkan  barang  bukti
01162|berupa :
01163| 1  (satu)  lembar  baju  Kemeja  lengan  panjang  berwarna
01164|merah muda terdapat bercak darah pada bagian kerah baju;
01165| 1 (satu) buah Kursi Plastik berwarna Biru dalam keadaan
01166|rusak dimana ada patahan dua kaki kursi.
01167|           dimusnahkan;
01168|5. Membebankan kepada Anak
01169|untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
01170|
01171|Kamis
01172|
01173|4 Juni 2026
01174|
01175|2026
01176|
01177|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, oleh Daniel
01178|Kevin  Octovianus  Tallo,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Pengadilan  Anak  pada
01179|Pengadilan  Negeri  Rote  Ndao,  yang  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk
01180|
01181|Lea Yuliana Odja Lanoe, S.H.
01182|
01183|       Panitera Pengganti, Hakim,
01184|Lea Yuliana Odja Lanoe, S.H.                 Daniel Kevin Octovianus Tallo, S.H.,M.H