01831|Menimbang bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap
01832|diri  Anak,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan  menguraikan  hal-hal  sebagai
01833|berikut:
01834|Menimbang  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  telah  meratifikasi
01835|Konvensi  Hak-Hak  Anak  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  melalui
01836|Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi
01837|tentang Hak-Hak Anak. Dengan ratifikasi tersebut, negara memiliki kewajiban
01838|untuk memastikan bahwa setiap Anak harus diperlakukan secara manusiawi,
01839|sesuai dengan martabat dan tahap perkembangan usianya. Negara juga wajib
01840|memberikan  perlindungan  kepada  Anak  agar  tetap  memiliki  harapan  untuk
01841|menyongsong masa depan;
01842|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan,
01843|terlebih dalam Perkara Pidana Anak, tetapi bagaimana Anak setelah menjalani
01844|pemidanaannya,  Anak  mampu  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan
01845|tidak  mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh
01846|lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat
01847|hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
01848|Menimbang  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01849|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pidana  pokok  terhadap  Anak  tidak
01850|Hal.51 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01851|
01852|hanya terbatas pada pidana penjara, melainkan juga terdapat bentuk pidana
01853|lain, yakni berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan
01854|pembinaan dalam lembaga. Keberadaan bentuk pidana yang beragam tersebut
01855|mencerminkan  pendekatan  hukum  yang  restoratif  dan  rehabilitatif  dalam
01856|menangani  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dengan  tetap  menjunjung
01857|tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
01858|Menimbang  bahwa  Anak  merupakan  individu  yang  sedang  berada
01859|dalam  tahap  pertumbuhan  dan  perkembangan,  baik  secara  fisik,  mental,
01860|maupun emosional. Pada tahap ini, Anak masih dalam proses pembentukan jati
01861|diri,  sehingga  memungkinkan  bagi  Anak  untuk  berubah,  memperbaiki
01862|kesalahan, dan belajar dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, perlakuan
01863|terhadap Anak harus didasarkan pada pendekatan yang bersifat pembinaan dan
01864|pemulihan, bukan semata-mata penghukuman;
01865|Menimbang  bahwa  sebagaimana  Laporan  Hasil  Penelitian
01866|Kemasyarakatan  Nomor  :  -  terttanggal  30  Oktober  2025  yang  memberi
01867|rekomendasi  jika  Anak  dinyatakan  bersalah  agar  dikenai  pidana  berupa
01868|pembinaan  dalam  Lembaga  di  sentra  “Antasena”  Magelang,  sebagaimana
01869|ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11
01870|Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  Majelis  Hakim
01871|sepakat bahwa pembinaan  dalam  Lembaga  tepat diterapkan dalam  perkara
01872|incasu, mengingat Anak saat ini tidak sedang menempuh pendidikan formal
01873|sehingga  tidak  memiliki  kegiatan  terstruktur  selama  di  rumah,  selain  itu
01874|sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 006/BKL/PRW/X/2025 tanggal
01875|29 Oktober 2025 Anak incasu tercatat telah bekerja di bengkel pada bidang
01876|otomotif motor/mekanik, dengan demikian pembinaan dalam Lembaga di Sentra
01877|“Antasena” Magelang  diharapkan mampu lebih memberikan rehabilitasi sosial
01878|berupa pembinaan dan pelatihan baik secara fisik, spiritual, dan emosional,
01879|sehingga  akhirnya  nanti  Anak  dapat  kembali  dalam  masyarakat  dan  dapat
01880|memperbaiki  diri,  serta  tidak  mengulangi  tindak  pidana  di  masa  yang  akan
01881|datang;
01882|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Majelis
01883|Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01884|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01885|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01886|Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) potong kaos lengan
01887|pendek warna hijau, 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) warna abu-abu, 1
01888|(satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “SMEKZA 1967”
01889|Hal.52 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01890|
01891|pada bagian belakang,  1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru
01892|kombinasi merah,  1 (satu) potong baju OSIS lengan panjang warna putih, 1
01893|(satu) potong rok OSIS panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone
01894|merk  Samsung  tipe  A14  5G  warna  hitam  dengan  nomor  IMEI  1:
01895|351998831457890 dan nomor IMEI 2: 359538361457894, yang telah disita dari
01896|Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Anak
01897|Korban;
01898|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
01899|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01900|meringankan Anak;
01901|Keadaan     yang memberatkan:
01902|- Perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan  secara
01903|berulang sebanyak 5 (lima) kali;
01904|- Perbuatan yang dilakukan Anak menimbulkan rasa malu dan tekanan
01905|psikis/mental bagi Anak Korban;
01906|Keadaan   yang meringankan:
01907|- Anak mengakui  perbuatannya  dan  bersedia  bertanggung  jawab  atas
01908|perbuatannya terhadap Anak Korban, dan berjanji tidak akan mengulanginya
01909|di masa yang akan datang;
01910|- Anak belum pernah dipidana;
01911|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan atau tindakan
01912|maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01913|Mengingat Pasal  81  ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016
01914|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
01915|Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
01916|2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang
01917|Hukum  Pidana, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01918|Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01919|Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01920|bersangkutan;
01921|
01922|MENGADILI:
01923|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01924|bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan
01925|atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan
01926|dengannya  yang dilakukan secara berlanjut,  sebagaimana dalam dakwaan
01927|alternatif pertama Penuntut Umum;
01928|Hal.53 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01929|
01930|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
01931|pembinaan dalam lembaga di Sentra “Antasena” Magelang  selama 1 (satu)
01932|tahun  dan  6  (enam)  bulan,  dan  pidana  berupa  pelatihan  kerja  sebagai
01933|pengganti denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Purworejo selama 6 (enam)
01934|bulan yang dilaksanakan pada hari kerja untuk jangka waktu paling singkat 1
01935|(satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
01936|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01937|- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
01938|- 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) warna abu-abu;
01939|- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “SMEKZA
01940|1967” pada bagian belakang;
01941|- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru kombinasi merah;
01942|- 1 (satu) potong baju OSIS lengan panjang warna putih;
01943|- 1 (satu) potong rok OSIS panjang warna abu-abu;
01944|- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A14 5G warna hitam dengan
01945|nomor IMEI 1: 351998831457890 dan nomor IMEI 2: 359538361457894.
01946|Dikembalikan kepada Anak Korban.
01947|4. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01948|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01949|
01950|Senin,
01951|
01952|20
01953|April 2026,
01954|
01955|2026
01956|
01957|Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Budi
01958|Darma, S.H., M.H.  dan Muhammad  Asnawi  Said, S.H., M.H. masing-masing
01959|sebagai Hakim Anggota,
01960|
01961|Dwi  Retno P alupi,  S.Pd., Panitera
01962|Pengganti
01963|
01964|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01965|M. Budi Darma, S.H., M.H. Hernawan, S.H., M.H.
01966|Hal.54 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01967|
01968|Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.
01969|Panitera Pengganti,
01970|Dwi Retno Palupi, S.Pd.