04436|b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan
04437|Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang
04438|berusaha  menghalangi,  mencegah,  merintangi  dan  bahkan
04439|mengagalkan suatu  penyidikan  dan  persidangan pengadilan
04440|terhadap  tersangka  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini.
04441|Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain
04442|yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak
04443|Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal
04444|19  sampai  dengan  Pasal  27  Undang-undang  Republik
04445|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
04446|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
04447|c. Aspek  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidanng
04448|pengadilan.  Aspek  ini  berisikan  mengenai  penyidikan,
04449|penuntutan  dan  pemeriksaan  di  siding  pengadilan  dalam
04450|perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  termasuk
04451|didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini
04452|48 dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-
04453|undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
04454|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
04455|d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal
04456|56 – 57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik
04457|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
04458|Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
04459|e. Aspek  kerjasama  international  dan  peran  serta  masyarakat.
04460|
04461|Aspek  ini  diatur  dalam  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  63
04462|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007
04463|tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
04464|Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017
04465|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melarang adanya
04466|orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran
04467|Indonesia yang meliputi calo atau individu yang tidak memiliki
04468|kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04469|dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
04470|dan denda paling banyak Rpf 5.000.000.000,00 (lima belas miliar
04471|rupiah)  sebagaimana  diatir  oleh  Pasal  81  Undang-undang
04472|Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04473|Pekerja Migran Indonesia.
04474|Pasal  71  melarang  setiap  perbuatan  mengalihkan  atau
04475|memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain atau mengalihkan
04476|atau  memindahtangankan  SIP2MI  kepada  pihak  iain  dengan
04477|sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda
04478|paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)
04479|sebagaimana diatur oleh Pasal 85 huruf b dan huruf c Undang-
04480|undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang
04481|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04482|- Bahwa pengertian peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana
04483|(delict) yang berasal dari kata latin delictum ialah suatu perbuatan
04484|atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
04485|Dalam  bahasa  Belanda  disebut  strafbaar  feit  yang  sebenarnya
04486|merupakan istilah resmi dalam straf wet boek atau Kitab Undang-
04487|Undang  Hukum  Pidana,  yang  sekarang  berlaku  di  Indonesia.
04488|Hukum pidana di negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau
04489|criminal  act  untuk  maksud  yang  sama.  Oleh  karena  KUHP
04490|Indonesia bersumber pada WvS Nederland, maka istilah aslinya pun
04491|sama  yaitu  strafbaar  feit. Strafbaar feit, terdiri  dari 3 (tiga) kata,
04492|yakni straf, baar dan feit. Secara literlijk, kata ”starf” artinya pidana,
04493|”baar” artinya dapat atau boleh dan ”feit” adalah perbuatan. Dalam
04494|kaitanya  dengan  istilah  starfbaar  feit  secara  utuh,  ternyata  straf
04495|diterjemahkan juga dengan kata hukum dan sudah lazim hukum itu
04496|adalah  terjemahan  dari  kata  recht,  seolah-olah  arti  straf  sama
04497|dengan recht. Untuk kata “baar” ada 2 (dua) istilah yang digunakan
04498|
04499|yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata feit digunakan empat
04500|istilah  yakni,  tindak,  peristiwa,  pelanggaran,  dan  perbuatan.
04501|Mengenai Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana menurut terjemahan
04502|kedalam bahasa Indonesia terdapat beberapa pengertian yakni: 
04503|1. Tindak  pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya  dapat
04504|dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan
04505|(subjek) tindak pidana;
04506|2. Menurut Vos, Yaitu suatu kelakuan menusia yang oleh peraturan
04507|perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia
04508|yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana; 
04509|3. Menurut  Rusli  Effendy,  Peristiwa  pidana  atau  delik  adalah
04510|perbuatan  yang  oleh  hukum  pidana  dilarang  dan  diancam
04511|terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut. 
04512|Dengan demikian istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah
04513|delik, yang redaksi artinya adalah stafbaarfeit. Pengertian peristiwa
04514|pidana atau delik di atas bermakna sebagai suatu perbuatan yang
04515|oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman
04516|bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. 
04517|Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
04518|unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan
04519|akibat yang ditimbulkan karenanya. Suatu peristiwa hukum dapat
04520|dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur
04521|pidananya, meliputi:
04522|1. Unsur  Objektif,  suatu  tindakan  (perbuatan)  yang  bertentangan
04523|dengan  hukum  dan  mengindahkan  akibat  yang  oleh  hukum
04524|dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari
04525|pengertian objektif di sini adalah tindakannya, terdiri dari: 
04526|• Perbuatan manusia. 
04527|• Diancam dengan pidana. 
04528|• Bersifat melawan hukum. 
04529|2. Unsur Subjektif, Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak
04530|dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan
04531|adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari: 
04532|• Adanya Kesalahan. 
04533|• Orang yang mampu bertanggung jawab. 
04534|3. Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang
04535|dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya
04536|
04537|dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. 
04538|4. Syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebagai  suatu  peristiwa
04539|pidana ialah sebagai berikut: 
04540|• Harus ada suatu perbuatan, 
04541|Maksudnya, memang benar-benar  ada suatu  kegiatan yang
04542|dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu
04543|terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami
04544|oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 
04545|• Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam
04546|ketentuan hukum. 
04547|Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi
04548|isi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  pada  saat  itu  pelakunya
04549|memang  benar-benar  jerah  berbuat  seperti  yang  terjadi.
04550|Pelaku  wajib  mempertanggungjawabkan  akibat  yang
04551|ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini,
04552|hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang
04553|tidak  dapat  dipersalahkan.  Pelakunya  pun  tidak  perlu
04554|mempertanggungjawabkan.  Perbuatan  yang  tidak  dapat
04555|dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang
04556|atau  beberapa  orang  dalam  melaksanakan  tugas,  membela
04557|diri  dari  ancaman  orang  lain  yang  mengganggu
04558|keselamatannya dan dalam keadaan darurat. 
04559|• Harus  terbukti  adanya  kesalahan  yang  dapat
04560|dipertanggungjawabkan.  Maksudnya  bahwa  perbuatan  yang
04561|dilakukan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  itu  dapat
04562|dibuktikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  disalahkan  oleh
04563|ketentuan hukum. 
04564|• Harus berlawanan dengan hukum. 
04565|Artinya,  suatu  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum
04566|dimaksudkan  kalau  tindakannya  nyata-nyata  bertentangan
04567|dengan aturan hukum. Harus tersedia ancaman hukumannya.
04568|Maksudnya  kalau  ada  ketentuan  yang  mengatur  tentang
04569|larangan  atau  keharusan  dalam  suatu  perbuatan  tertentu,
04570|ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman
04571|hukuman  itu  dinyatakan  secara  tegas  berupa  maksimal
04572|hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.
04573|Kalau  di  dalam  suatu  ketentuan  tidak  dimuat  ancaman
04574|hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa
04575|pidana, pelaku  tidak perlu  melaksanakan  hukuman  tertentu.
04576|
04577|Mempertimbangkan tentang makna peristiwa pidana di atas,
04578|maka  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  termasuk
04579|peristiwa pidana.
04580|- Bahwa  dalam  hal  terdapat  suatu  PT.  yang  bergerak  dibidang
04581|penyaluran  tenaga  kerja  Indonesia  dan  kemudian  dalam
04582|perjalanannya diketahui masih belum melengkapi izinnya yaitu izin
04583|melalui  OSS  (Online  Single  Submission)  namun  kemudian  tetap
04584|melakukan  proses  perekrutan  dan  penempatan  pekerja  migran
04585|diluar  negeri  maka  terhadap  orang  tersebut  dapat  dikanakan
04586|pertanggung jawaban pidana.
04587|- Bahwa pertanggung jawaban tersebut melekat pada pribadi atau
04588|orhan  pada  PT  yang  belum  memiliki  ijin  sehingga  tindakan
04589|perekrutan  ataupun  penempatan  adalah  dilakukan  oleh  orang
04590|perorangan. 
04591|- Bahwa merujuk pada keterangan Ahli diatas tentang makna unsur-
04592|unsur perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan
04593|orang beserta sanksinya sebagaimana diatur oleh Undang-undang
04594|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
04595|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  perbuatan  yang
04596|dilarang dalam pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana
04597|diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017
04598|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka  perbuatan
04599|Sdri. Hermin Naning Rahayu, Sdr. Dian Permana Putra dan Sdr. Alti
04600|Baiquniati,  dapat  disangkakan  melanggar  Tindak  Pidana
04601|Perdagangan Orang dan/atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
04602|dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
04603|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  setiap  orang
04604|dilarang  mengalihkan  atau  memindah  tangankan  SIP3MI  kepada
04605|pihak lain atau setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah
04606|tangankan  SIP2MI  ke  pihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam
04607|Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
04608|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
04609|dan/atau  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
04610|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
04611|Orang   dan/atau  Pasal  10   Undang-undang  Republik  Indonesia
04612|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
04613|
04614|Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Jo Pasal 69 serta Pasal 85
04615|Jo  Pasal  71  huruf  (c)  dan  huruf  (d)  Undang-undang  Republik
04616|Indonesia No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
04617|Indonesia.
04618|- Bahwa berdasarkan  asas  Lex Specialis  Sistematis yang  mana
04619|perbuatan  saksi  berupa  melakukan  kegiatan  perekrutan  dan
04620|penempatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan
04621|menggunakan PT. NSP Cabang Malang yang belum melengkapi izin
04622|melalui  system  Online  Single  Submission  (OSS)  /  PERIZINAN
04623|BERUSAHA BERBASIS RISIKO pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi
04624|Jawa Timur merupakan tindak pidana Perlindungan Pekerja Migran
04625|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  pasal  81  Jo
04626|pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
04627|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke 1
04628|KUHP .
04629|- Bahwa  penyertaan  diatur  di  dalam  Pasal  55  dan  56  Peraturan
04630|Perundang-undangan  Nomor  1  tahun  1976  tentang  Peraturan
04631|Hukum Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 55
04632|dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan
04633|termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau
04634|tidak.  Secara  umum  penyertaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu
04635|perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata
04636|penyertaan (deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih
04637|pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Menurut Van
04638|Hamel,  memberikan  definisi  penyertaan  sebagai  ajaran
04639|pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam
04640|hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undangan,
04641|dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri.
04642|Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya
04643|orang  atau  orang-orang  baik  secara  psikis  maupun  fisik  dengan
04644|melakukan  masing-masing  perbuatan  sehingga  melahirkan  suatu
04645|tindak pidana. Pasal 56 KUHP menurut rumusannya menyatakan : 
04646|1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam
04647|melakukan kejahatan tersebut; 
04648|2. Mereka  yang  dengan  sengaja  telah  memberikan  kesempatan,
04649|sarana-sarana  atau  keterangan-keterangan  untuk  melakukan
04650|kejahatan tersebut.
04651|
04652|Pembantuan  atau  “membantu”  melakukan  tindak  pidana  dalam
04653|Pasal  56  KUHP,  maka  harus  dibuktikan  adanya  unsur  “sengaja”
04654|pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Pembuat
04655|Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP adalah: 
04656|a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan; 
04657|b. Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
04658|Pada  pembantuan  (Pasal  56  KUHP)  inisiatif  untuk  mewujudkan
04659|tindak pidana selalu berasal dari pembuat pelaksananya, dan bukan
04660|dari pembuat pembantu.
04661|R.  Soesilo  menjelaskan  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan
04662|“orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP .
04663|Menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama
04664|melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
04665|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger)
04666|peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya
04667|melakukan  perbuatan  pelaksanaan,  jadi  melakukan  anasir  atau
04668|elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya
04669|melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya
04670|hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong
04671|itu  tidak  masuk  medepleger  akan  tetapi  dihukum  sebagai
04672|“membantu  melakukan”  (medeplichtige)  dalam  Pasal  56  KUHP ,
04673|sedangkan pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam
04674|bukunya  yang  berjudul  Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia
04675|mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang
04676|mengemukakan 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak
04677|pidana, yaitu: 
04678|Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang
04679|merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; 
04680|Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
04681|Lebih  lanjut,  Prof.  Dr.  Wirjono  Prodjodikoro,  S.H.,  menjelaskan
04682|mengenai  perbedaan  antara  “turut  melakukan”  dan  “membantu
04683|melakukan”.  Menurutnya,  berdasarkan  teori  subjektivitas,  ada  2
04684|(dua) ukuran yang dipergunakan: 
04685|Kesatu  adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada di
04686|pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan
04687|tujuan dari pelaku.
04688|Ukuran  kesengajaan  dapat  berupa;  (1)  soal  kehendak  si  pelaku
04689|untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk
04690|
04691|memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-
04692|benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana,
04693|atau  hanya  turut  berbuat  atau  membantu  apabila  pelaku  utama
04694|menghendakinya.  Sedangkan  kedua  mengenai  kepentingan  atau
04695|tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri
04696|atau  tujuan  sendiri,  atau  hanya  membantu  untuk  memenuhi
04697|kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.
04698|Di dalam KUHP ada 2 (dua) bentuk penyertaan yaitu: 
04699|1.   Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP, adalah: 
04700|a. Yang melakukan (pleger); 
04701|b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger); 
04702|c. Yang turut serta melakukan (mede pleger); 
04703|d. Yang sengaja menganjurkan (uitlokker). 
04704|2.   Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP adalah: 
04705|a. Pembantu pada waktu kejahatan dilakukan ; 
04706|b. Pembantu sebelum kejahatan dlakukan. 
04707|Demikian ini dapat diketahui, siapa-siapa yang dapat membuat delik
04708|dan siapa saja yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana: 
04709|1.   Pembuat tunggal (dader) dengan kriteria: 
04710|a. dalam mewujudkan tindak pidana tidak ada keterlibatan orang
04711|lain baik secara fisik maupun psikis; 
04712|b. melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam
04713|undang-undang. 
04714|2. Para Pembuat terdapat 4 (empat) bentuk yaitu yang melakukan
04715|(pleger);  yang  menyuruh  melakukan  (doenpleger);  yang  turut
04716|serta melakukan (medepleger); dan yang sengaja menganjurkan
04717|(uitlokker);
04718|3.  Pembuat Pembantu, yaitu: pembantu pada waktu kejahatan
04719|dilakukan dan Pembantu sebelum kejahatan dlakukan.
04720|Perbedaan antara para pembuat dengan pembuat pembantu adalah
04721|para pembuat secara langsung turut serta dalam pelaksanaan delik,
04722|sedangkan  pembuat  pembantu  hanya  memberi  bantuan  sedikt
04723|maupun banyak bermanfaat dalam melaksanakan delik. 
04724|Pembuat dimaksud di dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ialah ia tidak
04725|melakukan  delik secara pribadi  melainkan  secara  bersama-sama
04726|dengan  orang  lain  dalam  mewujudkan  delik.  Apabila  dilihat  dari
04727|perbuatan  masing-masing  pesera  beridi  sendiri-sendiri,  namun
04728|hanya memenuhi sebagian unsur delik, dengan demikian semua
04729|unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetap oleh
04730|rangkaian perbuatan peserta. 
04731|Penjelasan tentang masing-masing pelaku sebagai berikut:
04732|1. Pleger 
04733|Pleger yaitu pelaku atau mereka yang melakukan adalah orang
04734|yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua
04735|
04736|unsur  delik.  Perbedaannya  dengan  dader  yaitu  pleger  dalam
04737|melakukan  delik  masih  memerlukan  keterlibatan  orang  lain
04738|minimal  1  (satu)  orang,  misalnya  pembua  peserta,  pembuat
04739|pembantu,  atau  pembuat  penganjur.  Didalam  tindak  pidana