02190|Keadaan yang meringankan :
02191|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
02192|mengulangi perbuatannya; dan
02193|- Anak belum pernah dihukum;
02194|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
02195|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02196|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara untuk
02197|waktu tertentu yang dijatuhkan;
02198|Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02199|
02200|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02201|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
02202|berada dalam tahanan;
02203|Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 
02204|1. 1 (satu) potong baju lengan pendek wama biru; 
02205|2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
02206|3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
02207|4. 1 (satu) potong shot warna merah; 
02208|5. 1 (satu) potong tanktop warna pink; dan
02209|6. 1 (satu) potong BH warna pink;
02210|yang telah disita dari Saksi SAKSI 1 namun dalam persidangan Anak Korban
02211|dan Saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu Anak Korban menyatakan tidak ingin
02212|menerima  kembali  barang-barang  bukti  tersebut  serta  Majelis  Hakim
02213|berpandangan barang-barang bukti tersebut dikhawatirkan akan memunculkan
02214|kembali trauma bagi Anak Korban,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti
02215|tersebut dimusnahkan;
02216|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  71D ayat (1) Undang-Undang
02217|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan
02218|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
02219|2016, yang menyatakan bahwa setiap Anak yang menjadi korban dalam jenis-
02220|jenis  tindak  pidana  tertentu  yang  salah  satunya  adalah  anak  yang  menjadi
02221|korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi
02222|yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
02223|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  71D  Undang-
02224|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah
02225|dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17
02226|Tahun 2016  juncto  Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
02227|2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
02228|Pidana menegaskan bahwa “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang
02229|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
02230|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau
02231|ahli warisnya, dan secara khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum,
02232|yang berhak adalah anak korban;
02233|Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menawarkan
02234|kepada Anak Korban dan juga melalui Penuntut Umum mengenai haknya untuk
02235|mengajukan permohonan restitusi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
02236|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
02237|Hal. 60 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02238|
02239|Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
02240|Pidana,  dimana  salah  satu  tindak  pidana  yang  dapat  diajukan  permohonan
02241|restitusi  adalah  tindak  pidana  terkait  anak.  Walaupun  berdasarkan  Surat
02242|Pernyataan yang dibuat oleh Anak Korban dan juga Ibu Kandung Anak Korban
02243|yang  tidak  meminta  hak  restitusi,  namun  Majelis  Hakim  tetap  memberikan
02244|penjelasan bahwa permohonan restitusi juga dapat diajukan setelah putusan
02245|telah  berkekuatan  hukum  tetap  yang  dapat  diajukan  permohonannya  oleh
02246|Pemohon yaitu Anak Korban dan/atau keluarganya, dan juga dapat diajukan
02247|oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban paling lama 90 (sembilan puluh)
02248|hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan
02249|Hukum  Tetap  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung
02250|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
02251|Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
02252|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
02253|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02254|Mengingat, Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1
02255|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  juncto Undang-
02256|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana , Undang-Undang
02257|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
02258|Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
02259|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02260|
02261|M E N G A D I L I:
02262|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
02263|melakukan tindak pidana “perkosaan terhadap anak” sebagaimana dalam
02264|dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
02265|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
02266|penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  9  (sembilan) bulan  di  Lembaga
02267|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan;
02268|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
02269|dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02270|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02271|5. Menetapkan status barang bukti berupa :
02272|Hal. 61 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02273|
02274|- 1 (satu) potong baju lengan pendek wama biru; 
02275|- 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
02276|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
02277|- 1 (satu) potong shot warna merah; 
02278|- 1 (satu) potong tanktop warna pink; dan
02279|- 1 (satu) potong BH warna pink;
02280|dimusnahkan;
02281|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah
02282|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02283|
02284|Senin
02285|
02286|27
02287|
02288|2026
02289|
02290|Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan
02291|Anak pada Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Senin, tanggal 27 April 2026,
02292|oleh Clarita Stefanie Panjaitan, S.H. , sebagai Hakim Ketua,  Agung Christofan
02293|Dedas Sinuhaji, S.H., dan  Guntur Aris Prabowo, S.H.,  masing-masing sebagai
02294|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
02295|Kamis tanggal 30 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
02296|
02297|Eljon Gultom
02298|
02299|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02300|Agung Christofan Dedas Sinuhaji, S.H. Clarita Stefanie Panjaitan, S.H.
02301|Guntur Aris Prabowo, S.H.
02302|Panitera Pengganti,
02303|Eljon Gultom