01071|- Bahwa keenam orang tersebut tidak memiliki dokumen perjanjian kerja,
01072|asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja di luar
01073|negeri;
01074|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam
01075|hal untuk memberangkatkan atau mempekerjakan WNI keluar Negeri;
01076|
01077|- Bahwa barang -barang berupa:  1 (satu) unit Handphone merk OPPO
01078|RENO 5 F dr warna Abu Abu kombinasi Hitam dengan Nomor IMEI 1
01079|865720052796015.  IMEI  2  865720052796007  dan  Nomor  Whatsapp
01080|+62  853-4888-7267  nama  kontak  Bapak  Suwardi;  1  (satu)  unit
01081|kendaraan roda dua Merk YAMAHA JUPITER Z 113 CC warna Merah
01082|dengan  nomor  Registrasi  KU  2058  NC.  nomor  Rangka
01083|MH31DY002CJ029159 nomor Mesin 1DY-029158 beserta STNK dan
01084|kunci Motor; 1 (satu) buah Kartu Pas Tahunan 2024 Terminal atas nama
01085|ARIFUDDIN beserta Gantungan kartu; 1 (satu) unit Handphone merk
01086|OPPO A57 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 860601060496456. IMEI
01087|2  860601060496449  dan  Nomor  Whatsapp  +60  14-538-4124  nama
01088|kontak BASRI; 1 (satu) lembar tiket kapal laut KM. PANTOKRATOR
01089|dengan nama BASRI; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22s warna
01090|Biru  Tua  dengan  Nomor  IMEI  1  866855066952730.  IMEI  2
01091|866855066952722  dan  Nomor  Whatsapp  +60  19-861-0913  nama
01092|kontak milo; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna Biru Muda
01093|dengan Nomor IMEI 1 864588047733653. IMEI 2 864588047733646
01094|dan Nomor Whatsapp +60 11-3650 4352 nama kontak halwia; 1 (satu)
01095|lembar  surat  cuti  atas  nama  HALWIA yang  dikeluarkan  oleh  Jereco
01096|Plantations Sdn  Bhd; 1 (satu) rangkap foto  copy  Surat Pengesahan
01097|Pekerja dan foto copy buku Paspor atas nama HALWIA dikeluarkan oleh
01098|Jereco  Plantations  Sdn  Bhd;  1  (satu)  unit  Handphone  merk  REDMI
01099|NOTE 9 PRO warna Putih dengan Nomor IMEI 1 863015050847346.
01100|IMEI  2  863015050847353  dan  Nomor  Whatsapp  +62877-5681-7471
01101|nama kontak muhammadkhairulnisyam; 1 (satu) lembar tiket kapal laut
01102|KM. PANTOKRATOR dengan nama KAI; 1 (satu) buah buku Paspor
01103|Republik Indonesia atas nama M RIDAM; 1 (satu) lembar tiket kapal laut
01104|KM. PANTOKRATOR  dengan nama M RIDAM; 1 (satu) lembar tiket
01105|kapal laut KM. PANTOKRATOR dengan nama ALDI, merupakan barang
01106|yang telah  ditemukan  pada saat penangkapan Terdakwa  dan menjadi
01107|barang bukti dalam persidangan;
01108|
01109|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01110|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01111|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01112|kepadanya;
01113|Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut
01114|Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
01115|
01116|Dakwaan Pertama : Pasal 10 jo. Pasal 4  UU No. 21 Tahun 2007 tentang
01117|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01118|jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
01119|Dakwaan Kedua : Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
01120|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01121|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55
01122|ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
01123|Dakwaan Ketiga : Pasal  83  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
01124|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01125|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Indonesia
01126|jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  jo. Pasal 53 ayat
01127|(1) KUHP;
01128|Menimbang,  bahwa Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01129|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01130|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01131|alternatif kedua  sebagaimana  diatur  Pasal  81  jo. Pasal  69  Undang-Undang
01132|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01133|Indonesia  jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP , yang
01134|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01135|1. Unsur orang perseorangan;
01136|2. Unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01137|3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
01138|melakukan perbuatan;
01139|Ad. 1. Unsur orang perseorangan
01140|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-
01141|Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan orang adalah orang
01142|perseorangan dan/atau korporasi;
01143|Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang RI
01144|No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo
01145|atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja
01146|Migran Indonesia;
01147|Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan
01148|dibuat  untuk  mengatur  hidup  dan  kehidupan  manusia,  termasuk  ketentuan-
01149|ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017
01150|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka  unsur  orang
01151|perseorangan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun
01152|2017  pada  dasarnya  ditujukan  kepada  manusia  perorangan  atau  seorang
01153|
01154|manusia serta korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak
01155|pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
01156|Menimbang,  bahwa  di  persidangan,  Penuntut  Umum  telah
01157|menghadapkan  Arifuddin  Alias  Suhardi  bin  Pukila  sebagai  Terdakwa  dalam
01158|perkara  ini,  dan  tidak  ada  orang  lain  lagi  kecuali  ia  Terdakwa  yang  uraian
01159|identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa
01160|sendiri  dan  para  saksi  yang  hadir  di  persidangan  sehingga  tidak  terdapat
01161|kekeliruan  (error  in  persona)  terhadap  orang  yang  dihadapkan  sebagai
01162|Terdakwa dalam perkara ini;
01163|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
01164|unsur orang perorangan telah terpenuhi;
01165|Ad. 2. Unsur ”  Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia  ”  
01166|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-
01167|Undang  RI  No.  18  Tahun  2017,  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
01168|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
01169|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01170|Indonesia;
01171|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang
01172|RI  No.  18  Tahun  2017,  orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01173|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  sedangkan  berdasarkan  ketentuan
01174|Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan
01175|kegiatan  pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  adalah  Badan,
01176|perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  dan  perusahaan  yang
01177|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri,
01178|sehingga  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  orang  perseorangan
01179|tidak  mempunyai  hak  untuk  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01180|Indonesia;
01181|Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu
01182|percobaan  tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang  tersebut  harus  memenuhi
01183|syarat-syarat sebagai berikut:
01184|a. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
01185|b. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
01186|c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;
01187|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam
01188|persidangan,  Terdakwa  dihadapkan  dan  diperiksa  dalam  persidangan  untuk
01189|memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh
01190|anggota  Kepolisian  terhadap  Terdakwa  karena  hendak  memberangkatkan
01191|
01192|Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Malaysia, tanpa dilengkapi
01193|dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari  Jumat
01194|tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.00 WITA di Dermaga Aji Putri RT . 17 Kelurahan
01195|Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nunukan  Timur,  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
01196|Kalimantan Utara; 
01197|Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa
01198|sebagai  berikut:  awalnya  Sdr.  Basri  dan  Sdr.  Aldi  menelpon  Terdakwa
01199|memberitahukan kalau akan berangkat ke Nunukan melalui Pelabuhan Pare –
01200|Pare Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus
01201|2024, pukul 09.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Basri dan Sdr. Aldi untuk
01202|dijemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian tidak lama Terdakwa
01203|menerima telpon dari Sdr. Rika Markus memberitahukan kalau telah tiba di
01204|Pelabuhan Tunon Taka Nunukan bersama Sdr. Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr.
01205|Khaerul, minta dijemput, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di
01206|depan  Terminal  keberangkatan  Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan,  kemudian
01207|pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, pukul 09.30 WITA Terdakwa bertemu
01208|dengan Sdr. Rika Markus, Sdr Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr. Khaerul di depan
01209|Terminal keberangkatan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian Terdakwa
01210|mengarahkan  untuk  menaiki  mobil  Angkot  milik  Sdr.  Rustam  untuk  menuju
01211|dirumah H. Batto di sebrang Dermaga Tradisional Aji Putri Kelurahan Nunukan
01212|Timur, Kecamatan Nunnkan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan
01213|Utara,  sambil  menunggu  Terdakwa,  kemudian  pada  hari  Jumat  tanggal  23
01214|Agustus 2024, pukul 10.30 WITA, Sdr. Maji menjemput Sdr. Rika Markus, Sdr.
01215|Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr. Khaerul, untuk diantar ke Dermaga Tradisional Aji
01216|Putri  Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nununkan  Timur,  Kabupaten
01217|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk naik Speedboad menuju Dermaga
01218|Tradisional  Bambangan  Desa  Liang  Bunyu,  Kecamatan  Sebatik  Barat
01219|Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  sebelum  menuju  ke  Tawau
01220|Malaysia, yang akan dijemput oleh Sdr. Suwardi;
01221|Menimbang,  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  akan
01222|diberangkatkan menuju Malaysia berjumlah 6 (enam) orang yang berasal dari
01223|Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Maksud dan tujuan WNI tersebut
01224|datang  ke  Kab.  Nunukan,  Prov.  Kalimantan  Utara  adalah  untuk  berangkat
01225|menuju Tawau, Malaysia yang diberangkatkan oleh Terdakwa. Tujuan mereka
01226|ke Tawau untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;
01227|Menimbang,  bahwa  biaya/tarif  yang  dikenakan  Terdakwa  dalam
01228|memberangkatkan  6  (enam)  orang  tersebut  dari  Kab.  Nunukan,  Prov.
01229|
01230|Kalimantan Utara menuju Tawau, Malaysia adalah sejumlah RM900 (sembilan
01231|ratus ringgit Malaysia) per orang atau sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua
01232|ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  dengan  perkiraan  keuntungan  sejumlah
01233|Rp600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah),  sehingga  tujuan  Terdakwa
01234|memberangkatkan 6 (enam) orang tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
01235|Menimbang,  bahwa  keenam  orang  tersebut  tidak  memiliki  dokumen
01236|perjanjian kerja, asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja
01237|di  luar  negeri.  Dalam  hal  ini,  Terdakwa  tidak  memiliki  izin  dari  pihak  yang
01238|berwenang  dalam  hal  untuk  memberangkatkan  atau  mempekerjakan  WNI
01239|keluar Negeri;
01240|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  rangkaian  perbuatan
01241|yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
01242|perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa  merupakan  suatu  perbuatan
01243|yang  termasuk  dalam  kategori  percobaan  melaksanakan  penempatan
01244|Pekerjaan  Migran  Indonesia,  karena  Terdakwa  telah  mempunyai  niat  untuk
01245|melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut telah dimulai dengan
01246|perbuatan  pelaksanaan  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  bukan  karena
01247|kehendaknya sendiri, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal
01248|69  Undang-Undang  RI  No.  18  Tahun  2017,  Terdakwa  sebagai  orang
01249|perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja
01250|Migran  Indonesia,  dengan  demikian  unsur  “percobaan  melaksanakan
01251|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan
01252|Terdakwa;
01253|Ad. 2. Unsur   yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta  
01254|melakukan perbuatan
01255|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur
01256|telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang
01257|menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan
01258|unsur penyertaan, artinya tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu
01259|orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
01260|Menimbang, bahwa  sebagaimana  ketentuan Pasal  55  Ayat (1) Ke-1
01261|KUHP menentukan  3  (tiga)  bentuk  perbuatan  yang  dikategorikan  perbuatan
01262|secara bersama-sama, yaitu:
01263|- Orang  yang  melakukan  (Pleger),  ialah  seorang  yang  sendirian  telah
01264|berbuat mewujudkan segala anasir atau eleman dari peristiwa pidana;
01265|- Yang menyuruh melakukan ( Doen Plegen ), ialah disini sedikitnya ada
01266|duaorang,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  disuruh.Jadi  bukan
01267|
01268|orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh
01269|orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang
01270|yang melakukan sendiri;
01271|- Turut  serta  melakukan  perbuatan  (Medepleger),  ialah  dalam  arti  kata
01272|“bersama-sama  melakukan”,  sedikit-dikitnya  harus  ada  2  (dua)  orang
01273|sebagai  orang  yang  melakukan  (Pleger)  dan  yang  turut  melakukan
01274|(Medepleger)  yang  keduanya  melakukan  perbuatan  pelaksanaan
01275|(melakukan  anasir  atau  elemen  dari  peristiwa  pidana  tersebut)  tidak
01276|boleh  hanya  melakukan  perbuatan  persiapan  atau  menolong  saja
01277|(membantu melakukan/ medeplicthtige);
01278|Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa
01279|sebagai  berikut:  awalnya  Sdr.  Basri  dan  Sdr.  Aldi  menelpon  Terdakwa
01280|memberitahukan kalau akan berangkat ke Nunukan melalui Pelabuhan Pare –
01281|Pare Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus
01282|2024, pukul 09.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Basri dan Sdr. Aldi untuk
01283|dijemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian tidak lama Terdakwa
01284|menerima telpon dari Sdr. Rika Markus memberitahukan kalau telah tiba di
01285|Pelabuhan Tunon Taka Nunukan bersama Sdr. Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr.
01286|Khaerul, minta dijemput, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di
01287|depan  Terminal  keberangkatan  Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan,  kemudian
01288|pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, pukul 09.30 WITA Terdakwa bertemu
01289|dengan Sdr. Rika Markus, Sdr Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr. Khaerul di depan
01290|Terminal keberangkatan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian Terdakwa
01291|mengarahkan  untuk  menaiki  mobil  Angkot  milik  Sdr.  Rustam  untuk  menuju
01292|dirumah H. Batto di sebrang Dermaga Tradisional Aji Putri Kelurahan Nunukan
01293|Timur, Kecamatan Nunnkan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan
01294|Utara,  sambil  menunggu  Terdakwa,  kemudian  pada  hari  Jumat  tanggal  23
01295|Agustus 2024, pukul 10.30 WITA, Sdr. Maji menjemput Sdr. Rika Markus, Sdr.
01296|Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr. Khaerul, untuk diantar ke Dermaga Tradisional Aji
01297|Putri  Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nununkan  Timur,  Kabupaten
01298|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk naik Speedboad menuju Dermaga
01299|Tradisional  Bambangan  Desa  Liang  Bunyu,  Kecamatan  Sebatik  Barat
01300|Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  sebelum  menuju  ke  Tawau
01301|Malaysia, yang akan dijemput oleh Sdr. Suwardi;
01302|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  di  atas  dapat
01303|dilihat bahwa Terdakwa telah menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana
01304|penempatan  pekerja  migran  indonesia.  dan  mendapatkan  keuntungan  dari
01305|
01306|perbuatannya tersebut. Dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
01307|dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;
01308|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
01309|tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 81 Jo. Pasal
01310|69  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01311|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia j o. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55
01312|ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
01313|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
01314|pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan
01315|terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;
01316|Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  yang  diajukan  secara  lisan,
01317|Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim
01318|karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji
01319|tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; 
01320|Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa
01321|pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan
01322|segala  alasannya,  maka  Majelis  Hakim  tidak  perlu  mempertimbangkan
01323|permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup
01324|dipertimbangkan  dalam  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang
01325|meringankan;
01326|Menimbang, bahwa  walaupun  perbuatan  Terdakwa telah  memenuhi