01535|tindakan atau perbuatannya;
01536|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  yang  dimaksudkan  dengan
01537|barangsiapa disini adalah orang ( een eider) atau manusia ( naturlijke persoon)
01538|yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;
01539|Menimbang bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai
01540|subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan
01541|serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang
01542|lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;
01543|Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau
01544|didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta
01545|memiliki  kecakapan  bertindak  dan  mampu  dalam  arti  tidak  terganggu  akal
01546|pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang
01547|diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;
01548|Menimbang bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum
01549|yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa, hal ini
01550|sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya
01551|dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;
01552|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari
01553|keterangan   saksi,  petunjuk  dan  keterangan  Terdakwa,  bahwa  Terdakwa
01554|KM A
01555|1
01556|A
01557|2
01558|Paraf
01559|
01560|ABDUS SYAHID Alias ANGKEP telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula
01561|diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam
01562|surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani,
01563|maka  Majelis  Hakim  memandang  Terdakwa  mampu  melakukan  perbuatan
01564|hukum,  dan  kepadanya  dapat  dipertanggung  jawabkan  terhadap  apa  yang
01565|diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa
01566|adalah subjek hukumnya;
01567|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan
01568|bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01569|Ad.  2  Unsur  “membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa
01570|warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia
01571|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01572|Indonesia”
01573|Menimbang  bahwa  unsur  ”membantu  atau  melakukan  percobaan”
01574|memiliki keterkaitan dengan unsur setelahnya yaitu ”membawa warga negara
01575|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01576|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka Majelis Hakim
01577|akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  unsur  ”membawa  Warga  Negara
01578|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01579|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01580|Menimbang bahwa frasa membawa dalam UU No mor 21 Tahun 2007
01581|merupakan bagian dari pengertian perekrutan sebagaimana termaktub dalam
01582|Pasal 1 angka 9. Secara harfiah membawa orang memiliki pengertian yakni
01583|mengajak seseorang dari tempatnya kini ke tempat yang berbeda;
01584|Menimbang  bahwa  sebelum  melihat  apakah  perbuatan  Terdakwa
01585|tersebut merupakan perbuatan yang dimaksudkan menge ksploitasi WNI ke luar
01586|negeri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah
01587|calon pekerja migran tersebut merupakan Warga Negara Indonesia atau bukan;
01588|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
01589|keterangan dan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Muhammad
01590|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  sebagai  korban  perekrutan  calon
01591|Pekerja Migran Indonesia ke negara Australia yang dilakukan oleh Terdakwa
01592|menyatakan bahwa kewarganegaraan dari masing-masing Saksi Korban adalah
01593|Warga Negara Indonesia;
01594|KM A
01595|1
01596|A
01597|2
01598|Paraf
01599|
01600|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01601|apakah  perbuatan  Terdakwa  yang  membawa  calon  pekerja  migran  yang
01602|berkewarganegaraan Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar wilayah
01603|negara Republik Indonesia?;
01604|Menimbang  bahwa  pengertian  unsur  “dengan  maksud”  sejatinya
01605|merupakan pengembangan makna dari niat ( voornemen). Dalam doktrin ilmu
01606|hukum,  niat  memiliki  maksud  yaitu  sikap  batin  yang  sifatnya  sesuatu  yang
01607|masih berada dalam  hati, sehingga dengan  kata lain niat ialah  subjectieve
01608|onrechtselemet atau melawan hukum yang bersifat subjektif (vide Moeljatno
01609|dalam Eddy O.S. Hiariej, hlm. 336);
01610|Menimbang bahwa eksploitasi dalam UU No mor 21 Tahun 2007 tentang
01611|Pemberantasan TPPO memiliki pengertian yaitu  tindakan dengan atau tanpa
01612|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
01613|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01614|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
01615|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
01616|jaringan tubuh atau  memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01617|pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
01618|(vide Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO);
01619|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi,  keterangan
01620|Terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  pada
01621|persidangan,  diperoleh  fakta  bahwa  Terdakwa  melalui  Saudari  Mai  Suriyani
01622|Alias Mai melakukan rekrutmen calon Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan
01623|di rumah  Saudari Mai Suriyani Alias Mai  yang beralamat  di Perum Elit Kota
01624|Mataram Asri Blok B Nomor 22, RT/RW: 000/187, Kelurahan Jempong Baru,
01625|Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sehingga atas penawaran dan rekrutmen
01626|tersebut para calon pekerja migran tertarik dan ingin menjadi  Pekerja  Migran
01627|Indonesia.  Setelah  itu  para  calon  pekerja  migran  diminta  oleh  Saudari  Mai
01628|Suriyani Alias Mai untuk menyerahkan paspor dan uang pendaftaran sejumlah
01629|Rp140.000.000,00 ( seratus empat puluh juta rupiah ). Setelah itu para calon
01630|pekerja migran tersebut lantas membuat paspor  menggunakan biaya pribadi .
01631|Para calon pekerja migran tersebut dijanjikan oleh  Saudari Mai Suriyani Alias
01632|Mai  untuk  diberangkatkan  ke  Jakarta  dan  bertemu  dengan  Terdakwa  yang
01633|merupakan bos dari Mai Suriyani Alias Mai;
01634|KM A
01635|1
01636|A
01637|2
01638|Paraf
01639|
01640|Menimbang  bahwa  setelah  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
01641|Lukmanul Hakim tiba di Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa, para calon
01642|pekerja migran ditampung di Apartemen Transpark Cibubur di Jakarta. Para
01643|calon pekerja tinggal di tempat tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan dan tidak
01644|diberikan kejelasan terkait keberangkatannya ke negara Australia, serta tidak
01645|ada pelatihan kerja ataupun pelatihan bahasa yang diberikan kepada calon
01646|pekerja migran. Terdakwa telah mengurus visa kunjungan dan tiket pesawat
01647|dari Jakarta ke Australia untuk para Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan
01648|diberangkatkan ke negara Australia. Setelah menunggu hingga 2 (dua) bulan di
01649|tempat  penampungan,  para  calon  pekerja  migran  mengetahui  bahwa  ada
01650|penggrebekan terhadap semua orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri
01651|yang  dilakukan  BP2MI dan  telah  dilakukan  pencekalan  di  Banda  Soekarno
01652|Hatta  terhadap  calon  pekerja  migran,  salah  satu  calon  pekerja  tersebut
01653|bernama Ulul Albab yang juga direkrut oleh Terdakwa. Setelah itu diketahui
01654|bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migra n Indonesia
01655|(SIP2MI). Selanjutnya  calon  pekerja  migran  tersebut hendak  menanyakan
01656|kepada Terdakwa terkait permasalahan yang terjadi, namun Terdakwa tidak
01657|dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
01658|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  Pradiptha  Himawan
01659|Putra,  S.H.,  M.H.  dan  Ahli  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H.,  yang  menjelaskan
01660|sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 1 angka 9 UU Nomor 18 Tahun 2017
01661|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan  bahwa
01662|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan  usaha
01663|berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari
01664|Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  Pekerja  Migran
01665|Indonesia.  Pasal  69  UU  Nomor  18  Tahun  2017  menerangkan  bahwa
01666|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan  Pekerja  Migran Indonesia,
01667|orang perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01668|yang tidak memilki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01669|sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja
01670|Migran  Indonesia).  Adapun  yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan/atau
01671|penempatan  terhadap Pekerja  Migran  Indonesia  adalan  Perusahaan  yang
01672|memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan
01673|KM A
01674|1
01675|A
01676|2
01677|Paraf
01678|
01679|Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
01680|Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
01681|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
01682|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
01683|diindahkan  oleh  pihak  yang  hendak  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran
01684|Indonesia,  bila  hal  tersebut  tidak  dilakukan,  maka  perbuatan  penempatan
01685|Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara illegal;
01686|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  bahwasanya
01687|Terdakwa merupakan  perseorangan  yang  tidak  memiliki  Perusahaan
01688|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  serta  tidak  memiliki  izin
01689|berkaitan  dengan  penerimaan,  pengiriman  maupun  penempatan  Pekerja
01690|Migran  Indonesia  di  luar  negeri  sebagaimana  termaktub  dalam  UU
01691|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  serta  peraturan  pelaksananya,
01692|sehingga  Terdakwa  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apapun  baik
01693|langsung  maupun  tidak  langsung  berkaitan  dengan  penempatan  migran
01694|Indonesia.  Terdakwa  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  di
01695|negara Australia menggunakan visa kunjungan atau kunjungan dengan tujuan
01696|agar  para  calon  pekerja  migran  bisa  masuk  ke  negara  Australia,  dengan
01697|demikian dokumen yang digunakan tidak sesuai peruntukannya yang dimana
01698|visa yang seharusnya digunakan untuk Pekerja Migran Indonesia adalah visa
01699|kerja.  Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  Terdakwa  telah  mengabaikan
01700|ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perbuatan yang dilakukannya
01701|dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Australia yang dilakukan oleh
01702|Terdakwa merupakan perbuatan yang illegal. Demikian juga berdasarkan fakta
01703|di persidangan bahwa korban selama dalam penampungan telah mengeluarkan
01704|uang untuk biaya makannya sendiri, tidak mendapat pelatihan atau persiapan
01705|apapun saat dijanjikan Terdakwa untuk bekerja ke negara Australia. Hal ini juga
01706|dapat  mengakibatkan  korban  tere ksplotasi  apabila  korban  benar
01707|diberangkatkan tanpa keahlian;
01708|Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat
01709|bahwa  sedari  awal,  Terdakwa  telah  memiliki  maksud  untuk  melakukan
01710|eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri atau di luar wilayah
01711|Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
01712|“membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
01713|KM A
01714|1
01715|A
01716|2
01717|Paraf
01718|
01719|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”
01720|telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;
01721|Menimbang bahwa terhadap unsur tentang “membantu atau melakukan
01722|percobaan” dipertimbangkan sebagai berikut;
01723|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “membantu  atau  melakukan
01724|percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
01725|terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;
01726|Menimbang bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut
01727|merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;
01728|Menimbang bahwa membantu ( medeplichtige) setidaknya terdapat dua
01729|pihak  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih.  Pertama  adalah  pelaku  atau
01730|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
01731|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
01732|ad se accessorium). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua n pada
01733|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
01734|adalah pembantuan itu dib erikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan
01735|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
01736|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
01737|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
01738|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
01739|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).
01740|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
01741|Hukum Pidana, hlm. 379);
01742|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
01743|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
01744|dipertimbangkan sebagai berikut;
01745|Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa
01746|melakukan  rekrutmen  penerimaan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan
01747|meminta dokumen dan  uang pendaftaran sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus
01748|empat puluh juta rupiah ), tanpa melihat keterampilan yang dimiliki oleh calon
01749|pekerja  migran  serta  pengalaman  (track  record)  dari  calon  pekerja  migran
01750|tersebut.  Terdakwa  melakukan  rekrutmen  penerimaan  calon  pekerja  migran
01751|melalui  Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai  yang  menjadi  perpanjangan  tangan
01752|Terdakwa untuk menawarkan atau merekrut orang lain menjadi pekerja migran
01753|KM A
01754|1
01755|A
01756|2
01757|Paraf
01758|
01759|ke  negara  Australia.  Setelah  persyaratan  dokumen  dilengkapi oleh  calon
01760|pekerja  migran  dan  uang  pendaftaran telah  diserahkan,  para  calon pekerja
01761|migran diantarkan oleh Saudari Mai Suriyani Alias Mai kepada Terdakwa untuk
01762|dilakukan pengurusan visa dan diberangkatkan ke negara Australia;
01763|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan
01764|bahwa adanya keterkaitan peran antara Terdakwa dalam upaya menyiapkan
01765|calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  dikirimkan  ke  Australia, meskipun
01766|Terdakwa belum  mengantongi  izin  berkaitan  dengan  penempatan  pekerja
01767|migran Indonesia ke luar negeri. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
01768|bukanlah  pembantu  melainkan  pelaku  atau  pembuat,  sehingga  unsur
01769|“membantu” tidak secara sah dan meyakinkan terpenuhi;
01770|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01771|apakah  perbuatan  Terdakwa  tersebut  merupakan  suatu  percobaan  tindak
01772|pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;
01773|Menimbang bahwa UU Pemberantasan TPPO tidak memberi batasan
01774|pengertian  tentang  percobaan,  namun  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,
01775|mengenai percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) yang
01776|menyebutkan  setidaknya  tiga  unsur  yaitu  adanya  niat,  adanya  permulaan
01777|pelaksana  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata
01778|disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa niat ( voornemen) sebagai unsur yang
01779|subjektif dalam percobaan. Niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada
01780|dalam  hati.  Menimbang  bahwa  permulaan  pelaksana  dalam  Memorie  can
01781|Toelichting (MvT) diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Bila
01782|melihat pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, permulaan
01783|pelaksana sebagaimana dalam percobaan terjadi jika perbuatan yang dilakukan
01784|itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana dan perbuatan yang
01785|dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju. Dalam
01786|permulaan pelaksana, doktrin Simons membagi permulaan pelaksana menjadi
01787|delik-delik  yang  dirumuskan  secara  formil  dan  materil.  Pada  delik  formil,
01788|permulaan pelaksanaan telah ada dengan melakukan perbuatan yang disebut
01789|dalam rumusan delik, sedangkan delik materil, permulaan pelaksanaan telah
01790|ada  dengan  perbuatan  yang  menurut  sifatnya  secara  langsung  dapat
01791|menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya kelakuan lain
01792|(vide Simons dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 338-
01793|KM A
01794|1
01795|A
01796|2
01797|Paraf
01798|
01799|339).  Bahwa  tentang  unsur  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
01800|sendiri, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang
01801|semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah
01802|terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh
01803|sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela
01804|mengundurkan diri dari niatnya semula;
01805|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  bahwa  pada
01806|tanggal 17  Februari 2024, para calon  pekerja  migran  yang  ditampung oleh
01807|Terdakwa di Apartemen Transpark Cibubur mengetahui bahwa telah dilakukan
01808|penggrebekan oleh BP2MI terhadap semua orang yang akan diberangkatkan
01809|ke  luar  negeri  dan  telah  dilakukan  pencekalan  di  Bandara  Soekarno  Hatta
01810|terhadap  para  calon  pekerja  migran,  dan  salah  satunya  dari  calon  pekerja
01811|tersebut  adalah  Ulul  Albab  yang  juga  direkrut  oleh  Terdakwa.  Setelah  itu
01812|diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migra n
01813|Indonesia  (SIP2MI).  Atas  kejadian  tersebut,  para  calon  pekerja  migran
01814|menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan namun Terdakwa sampai
01815|saat ini tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Dari uraian
01816|tersebut dapat disimpulkan bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh
01817|Terdakwa tidak selesai tidak atas kehendaknya sendiri melainkan dikarenakan
01818|adanya  pencekalan  dan  penggrebekan  oleh  BP2MI  terhadap  para  calon
01819|Pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “melakukan percobaan” secara sah
01820|dan meyakinkan terpenuhi;
01821|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
01822|berpendapat bahwa unsur “membantu atau melakukan percobaan” secara sah
01823|dan meyakinkan telah terpenuhi;
01824|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam addendum
01825|kedua ini  telah terpenuhi, maka Majelis Hakim  berpandanga n bahwa  unsur
01826|“membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa  warga  negara
01827|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01828|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan
01829|meyakinkan terpenuhi;
01830|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
01831|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01832|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti
01833|KM A
01834|1
01835|A
01836|2