02017| Bahwa  terkait  dengan  kegiatan  perekrutan,  pengiriman,  atau
02018|penempatan  tenaga  kerja  migran  Indonesia  ke  luar  negeri,  Saksi
02019|menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab, karena hal
02020|tersebut  berada  di  luar  tugas  pokok  dan  fungsi  DPMPTSP,  dan
02021|merupakan  kewenangan  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Bandar
02022|Lampung;
02023|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
02024|berkeberatan.
02025|6. Ardanis  Bin  Abdul  Roni  Ahyar, memberikan
02026|keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
02027| Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, keterangan dalam Berita
02028|Acara  Pemeriksaan  sebelumnya  benar,  dan  tanda  tangan  pada
02029|dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi;
02030| Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi  di Dinas Pendidikan Kota
02031|Bandar Lampung, yaitu menyusun anggaran dinas, monitoring evaluasi
02032|program  dan  kegiatan,  serta  bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris
02033|Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
02034| Bahwa bidang pendidikan yang berada di bawah pengawasan Dinas
02035|Pendidikan dan Kebudayaan Kota/Kabupaten  adalah PAUD DIKMAS
02036|(Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat) dan Bidang
02037|Dikdas untuk SD dan SMP;
02038| Bahwa  Voyager  International  School  termasuk  kategori  pendidikan
02039|dalam DIKMAS (Pendidikan Masyarakat) jenis Lembaga Kursus dan
02040|Pelatihan (LKP);
02041| Bahwa tata cara mengajukan pendirian LKP, dengan cara:
02042|1. Mengajukan persyaratan ke DPMPTSP Kab/Kota;
02043|2. Dinas perizinan meneliti kelengkapan dokumen;
02044|3. Dinas Pendidikan melakukan pengecekan lapangan (gedung, SDM,
02045|administrasi);
02046|Hal. 50 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02047|
02048|4. Dinas  Pendidikan  memberikan  rekomendasi  layak/tidak  layak  ke
02049|DPMPTSP;
02050|5. Jika layak, DPMPTSP menerbitkan izin;
02051|6. LKP mengajukan NPSN melalui operator dinas;
02052|7. NPSN diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
02053| Bahwa  persyaratan  Pendirian  LKP,  yaitu   kelengkapan  Administrasi
02054|berupa  fotokopi  KTP  pemohon,  NPWP  lembaga,  akta  Notaris,  bukti
02055|kepemilikan/sewa tanah, IMB, dan lain-lain, serta kelengkapan Teknis
02056|berupa Ruang belajar, perpustakaan, visi misi, plang nama, dan lain-
02057|lain;
02058| Bahwa  legalitas  yang  dimiliki  Voyager  International  School  yaitu
02059|Sertifikat NPSN (Nomor: K9996978, tertanggal 06 April 2023) dan Izin
02060|operasional dari DPMPTSP Kota Bandar Lampung;
02061| Bahwa  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  (LKP)  wajib  memiliki  NPSN
02062|untuk terdaftar  di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila
02063|tidak memiliki NPSN tidak boleh beroperasional atau menerima peserta
02064|didik;
02065| Bahwa  dari  hasil  pengecekan  Dinas  Pendidikan  terhadap  Voyager
02066|International  School   dinyatakan  layak  dan  dituangkan  dalam  surat
02067|rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
02068| Bahwa  sistem  pelaporan  kegiatan  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan
02069|dilaporkan melalui DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang diinput oleh
02070|operator lembaga;
02071| Bahwa  penanggung  jawab  operasional  Voyager  International  School
02072|adalah Sdri. Rina Happyani selaku Ketua LKP;
02073|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
02074|berkeberatan.
02075|7. Imam Pambudi Raharjo, S.H. , memberikan keterangan  dibawah sumpah
02076|yang pada pokoknya sebagai berikut:
02077| Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan
02078|dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan tanda tangan
02079|dalam BAP tersebut adalah benar milik Saksi;
02080| Bahwa  bekerja  sebagai  Kepala  Bidang  Pelatihan,  Vokasi,  dan
02081|Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
02082| Bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  Saksi  sebagai  Kepala  Bidang
02083|Pelatihan, Vokasi, dan Produktivitas mencakup perencanaan kegiatan,
02084|pembinaan  jabatan  fungsional,  penyusunan  kebijakan  teknis,
02085|Hal. 51 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02086|
02087|pelaksanaan pelatihan, kerja sama antar lembaga, hingga verifikasi dan
02088|monitoring.  Saksi  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas  Tenaga
02089|Kerja Kota Bandar Lampung;
02090| Bahwa LPK Voyager International School adalah lembaga pelatihan di
02091|bidang pariwisata dan perhotelan, beralamat di jalan Pramuka, Nomor
02092|28, kelurahan Langkapura, kota Bandar Lampung yang dikelola oleh
02093|Yayasan Rina Happyani Purnomo dan Saksi tidak mengetahui secara
02094|pasti apakah LPK tersebut bekerja sama dengan P3MI (Perusahaan
02095|Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
02096| Bahwa  dokumen  yang  dimiliki  Dinas  Tenaga  Kerja  berupa  dokumen
02097|perizinan,  struktur  organisasi,  sarana-prasarana,  dan  dokumentasi
02098|kegiatan LPK Voyager;
02099| Bahwa proses akreditasi LPK dikeluarkan oleh DPMPTSP melalui OSS.
02100|Prosesnya dimulai dari permohonan, verifikasi bersama Dinas Tenaga
02101|Kerja, dan rekomendasi sebelum dikeluarkannya Sertifikat Standar;
02102| Bahwa  program  yang  terakreditasi  di  LPK  Voyager
02103|meliputi  jurusan Housekeeping,  Food  and  Beverages  Service,  serta
02104|Food and Beverages Product;
02105| Bahwa  mengenai  pengiriman  Pekerja  Migran,  LPK  tidak  memiliki
02106|wewenang  untuk  memberangkatkan  CPMI  (Calon  Pekerja  Migran
02107|Indonesia) ke luar negeri. Fungsi LPK hanya untuk pelatihan;
02108| Bahwa ada 6 (enam) orang korban PMI nonprosedural tidak terdaftar di
02109|Dinas Tenaga Kerja;
02110| Bahwa  legalitas  dan  pendirian  LPK  Voyager  sejak  1  Februari  2021
02111|dengan  berbagai  izin  legal  dari  DPMPTSP,  akta  notaris,  dan
02112|rekomendasi  Dinas  Tenaga  Kerja.  Memiliki  struktur  organisasi  dan
02113|akreditasi dari Lembaga Akreditasi LPK;
02114| Bahwa struktur organisasi LPK Voyager terdiri dari Direktur, Direktur
02115|Operasional, Humas, Admin, Instruktur, hingga staf pendukung. Nama-
02116|nama disebutkan secara lengkap dalam dokumen;
02117| Bahwa MoU penyaluran tenaga kerja Saksi tidak mengetahui apakah
02118|LPK Voyager memiliki MoU dengan perusahaan penyalur tenaga kerja
02119|dan LPK tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut;
02120| Bahwa fasilitas dan sarana LPK Voyager memiliki tiga ruko bertingkat,
02121|fasilitas belajar, tempat praktik, dan plang identitas. Bangunan diketahui
02122|milik Rina Happyani;
02123|Hal. 52 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02124|
02125| Bahwa Legalitas dan Akreditasi LPK sudah memiliki legalitas lengkap,
02126|akreditasi jurusan dilakukan setiap tahun;
02127| Bahwa  sertifikat  kompetensi  CPMI  diwajibkan  memiliki  sertifikat
02128|kompetensi, khususnya di bidang perhotelan dan kapal pesiar;
02129| Bahwa penerbit sertifikat kompetensi Saksi tidak mengetahui lembaga
02130|penerbitnya,  namun  LPK  Voyager  telah  memiliki  sertifikat  akreditasi
02131|program pelatihannya;
02132| Bahwa  LPK  berfungsi  sebagai  tempat  pelatihan  guna  menciptakan
02133|tenaga kerja siap pakai, bukan untuk penempatan kerja;
02134| Bahwa penempatan PMI hanya P3MI yang memiliki kewenangan untuk
02135|melakukan perekrutan dan pengiriman PMI ke luar negeri, bukan LPK;
02136|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
02137|berkeberatan.
02138|8. Rina  Happyani,  S.E.  Binti  Didik  Hapidin,  S.H.,
02139|memberikan keterangan  dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
02140|berikut:
02141| Bahwa  Saksi  Pemilik  dan  Ketua  LPK  Voyager  International  School,
02142|hubungan Saksi dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2018, tidak ada
02143|MoU atau kerja sama resmi;
02144| Bahwa LPK Voyager memiliki jurusan: memasak, restoran, bartender,
02145|cleaning service, dan house keeping. LPK berada di bawah naungan
02146|Dinas  Tenaga  Kerja,  fokus  pada  pelatihan  kerja,  sedangkan  LKP
02147|(Lembaga Kursus dan Pelatihan) lebih ke pembelajaran umum di bawah
02148|Dinas Pendidikan;
02149| Bahwa  Saksi  mengenal  Terdakwa  Sabda  sejak  tahun  2018  melalui
02150|Lembaga Captain Club. Tidak ada perjanjian kerja sama (MoU) resmi
02151|atau tanda tangan sah antara LPK Voyager dengan Terdakwa Sabda.
02152|Draft  MoU  pernah  disusun  oleh  staf  bernama  Nur  atas  permintaan
02153|Sabda, namun tidak disetujui oleh Saksi;
02154| Bahwa  Saksi  mengetahui  bahwa  Sabda  aktif  di  media  sosial
02155|menawarkan  lowongan  dan  pernah  menyampaikan  tawaran  kerja
02156|melalui staf;
02157| Bahwa yang berangkat ke Bahrain, yaitu Sri Anggun, Cindy, Devi, Ayu,
02158|Iis, dan Nadia adalah alumni LPK Voyager.
02159| Bahwa mereka mengikuti pelatihan teori dan magang masing-masing
02160|selama enam bulan di hotel dalam negeri;
02161|Hal. 53 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02162|
02163| Bahwa lowongan ke Bahrain disampaikan Sabda ke staf, lalu diteruskan
02164|ke alumni;
02165| Bahwa proses rekrutmen dilakukan Sabda, termasuk wawancara via
02166|WhatsApp, pengumpulan CV, dan pencetakan visa;
02167| Bahwa  untuk  biaya  dan  visa  alumni  diminta  membayar
02168|Rp15.000.000,00 per  orang  oleh  Sabda.  Pembayaran  dilakukan  ke
02169|rekening pribadi Sabda atau rekening lembaga;
02170| Bahwa Visa yang digunakan ternyata adalah visa kunjungan, bukan visa
02171|kerja, yang baru diketahui setelah korban tidak menerima gaji;
02172| Bahwa Terdakwa Sabda juga memesan tiket pesawat untuk para alumni
02173|melalui saksi Nur, staf Voyager;
02174| Bahwa komunikasi langsung dengan pihak hotel dilakukan oleh Sabda,
02175|wawancara  dilakukan  via  video  call  oleh  seseorang  bernama  Shan
02176|Shah;
02177| Bahwa setelah tiba di Bahrain, para alumni tidak menerima gaji selama
02178|dua bulan;
02179| Bahwa ada dugaan pelecehan seksual terjadi terhadap 1 atau 2 korban,
02180|namun Saksi tidak mengetahui rinciannya;
02181| Bahwa LPK Voyager mencetak dokumen karena diminta, namun tidak
02182|mengetahui rincian penggunaannya;
02183| Bahwa  tindakan  lembaga  saat  mengetahui  masalah  adalah
02184|menghubungi Sabda dan meminta pertanggungjawaban;
02185| Bahwa korban lebih dulu melapor ke pihak lembaga dibandingkan ke
02186|KBRI;
02187| Bahwa  Saksi  tidak  menerima  keuntungan  dari  keberangkatan  anak-
02188|anak;
02189| Bahwa Saksi mengetahui adanya transfer Rp1.000.000,00 dari Sabda
02190|ke rekening lembaga untuk operasional, bukan sebagai keuntungan;
02191| Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tiket, bisa Saksi
02192|sendiri atau Saksi Nur;
02193| Bahwa  Sabda  beralasan  uang sejumlah  Rp15.000.000,00 diperlukan
02194|agar proses berjalan aman dan lancar;
02195| Bahwa LPK Voyager hanya menyelenggarakan pelatihan kerja, tidak
02196|memiliki kewenangan memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri;
02197| Bahwa alumni yang menjadi korban keberangkatan non-prosedural ke
02198|Bahrain dikenalkan ke Terdakwa Sabda oleh staf Voyager;
02199|Hal. 54 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02200|
02201| Bahwa proses rekrutmen, visa, dan tiket difasilitasi oleh Sabda, bukan
02202|lembaga;
02203| Bahwa  biaya  sujumlah  Rp15.000.000,00  dipungut  Sabda,  tidak
02204|diketahui peruntukannya secara rinci oleh Saksi;
02205| Bahwa  visa  yang  digunakan  adalah  visa  kunjungan,  baru  diketahui
02206|setelah korban mengalami masalah;
02207| Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari kasus ini dan hanya
02208|membantu cetak dokumen atas permintaan;
02209| Bahwa  saat  korban  mengalami  masalah  (tidak  digaji  dan  dugaan
02210|pelecehan), lembaga tidak bertindak langsung, namun menyampaikan
02211|kepada Sabda untuk bertanggung jawab;
02212|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
02213|berkeberatan.
02214|9. Nur  Hidayati,  SS  Binti  Syamudi, memberikan  keterangan  dibawah
02215|sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
02216| Bahwa  jabatan  Saksi  di  LPK  Voyager  International  School
02217|sebagai Admin, hubungan Saksi dengan Terdakwa komunikasi intens
02218|sejak November 2022 untuk perekrutan alumni ke Bahrain;
02219| Bahwa Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa Sabda sejak
02220|awal November terkait tawaran lowongan kerja ke Timur Tengah;
02221| Bahwa  Terdakwa  meminta  dibuatkan  MoU  yang  menurutnya  bukan
02222|untuk kerja sama lembaga, melainkan keperluan pengajuan KPR;
02223| Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menyalurkan alumni lembaga ke
02224|luar negeri, khususnya ke Bahrain;
02225| Bahwa untuk legalitas dan proses keberangkatan, Terdakwa mengaku
02226|kepada Saksi punya kewenangan memberangkatkan tenaga kerja ke
02227|luar negeri, namun Saksi tidak mengecek kebenaran legalitas tersebut;
02228| Bahwa  paspor  dibuat oleh  lembaga  untuk  tujuan  studi  banding  dan
02229|pelatihan, bukan untuk bekerja;
02230| Bahwa  proses  pencetakan  dokumen  visa  dan  data  administrasi
02231|dilakukan oleh Saksi berdasarkan instruksi dari Terdakwa Sabda;
02232| Bahwa mekanisme perekrutan Alumni mengikuti pelatihan 1 tahun (6
02233|bulan kelas, 6 bulan PKL), kemudian dijanjikan bisa bekerja;
02234| Bahwa  proses  rekrutmen  dilakukan  saat  acara  di  Hotel  Sheraton,
02235|dihadiri Terdakwa Sabda yang memperkenalkan user dari Qatar;
02236|Hal. 55 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02237|
02238| Bahwa  data  anak-anak  yang  tidak  lolos  seleksi  Qatar  kemudian
02239|dialihkan oleh Terdakwa untuk diberangkatkan ke Bahrain;
02240| Bahwa  biaya  pemrosesan  sebesar  Rp15.000.000,00,  per  orang
02241|ditransfer ke rekening lembaga, lalu diserahkan ke Terdakwa Sabda.
02242|Transfer  dilakukan  ke  lembaga  karena  orang  tua  mempercayai
02243|lembaga;
02244| Bahwa jenis visa adalah visa kunjungan (visit visa), bukan visa kerja.
02245|Hal ini baru diketahui setelah anak-anak tidak mendapat gaji di Bahrain;
02246| Bahwa tiket pesawat dipesan oleh Saksi atas arahan Terdakwa Sabda.
02247|Visa dan tiket dikirimkan oleh Sabda untuk dicetak oleh lembaga;
02248| Bahwa  komunikasi  dan  pengarahan  untuk  keberangkatan  dilakukan
02249|oleh Terdakwa melalui grup WhatsApp;
02250| Bahwa  enam  alumni  bekerja  sebagai  waitress di  Hotel  Jumairah,
02251|Bahrain, dan tidak digaji selama dua bulan;
02252| Bahwa  korban  sempat  mengadu  ke  Saksi  dan  KBRI.  Kepulangan
02253|mereka difasilitasi oleh KBRI;
02254| Bahwa ada dugaan pelecehan seksual terhadap satu atau dua korban,
02255|namun detailnya tidak diketahui Saksi;
02256| Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengurus hak-hak korban, namun
02257|tidak ada penyelesaian konkret;
02258| Bahwa  Saksi merasa bertanggung jawab secara  moral karena  telah
02259|mendidik para korban dari awal;
02260| Bahwa Saksi telah membuat MoU (dalam bentuk PDF, atas permintaan
02261|Sabda)  dan  mengirimkan  ke  Terdakwa  setelah  meminta  izin  dari
02262|pimpinan (Rina Happyani);
02263| Bahwa  Saksi  menerima  kompensasi  Rp1.000.000,00,  dari  Terdakwa
02264|Sabda untuk operasional lembaga, digunakan untuk keperluan ATK dan
02265|pribadi;
02266| Bahwa MoU yang dibuat atas permintaan Terdakwa Sabda bukan untuk
02267|kerja sama resmi, melainkan untuk keperluan pribadi;
02268| Bahwa  Terdakwa  Sabda  menawarkan  kerja  ke  Bahrain,  menjanjikan
02269|akomodasi, gaji, dan visa kerja;
02270| Bahwa  biaya  Rp15.000.000,00  dikumpulkan  melalui  lembaga,  lalu
02271|diserahkan ke Sabda;
02272| Bahwa  anak-anak  diberangkatkan  ke  Bahrain  menggunakan  visa
02273|kunjungan, bukan visa kerja;
02274|Hal. 56 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02275|
02276| Bahwa setelah dua bulan bekerja di hotel, korban tidak menerima gaji
02277|dan akhirnya dipulangkan oleh KBRI;
02278| Bahwa Lembaga merasa bertanggung jawab secara moral namun tidak
02279|mengetahui rincian administrasi perekrutan;
02280| Bahwa  Terdakwa  Sabda  memberikan  kompensasi  sejumlah
02281|Rp1.000.000,00  untuk  keperluan  lembaga,  yang  digunakan  untuk
02282|operasional dan pribadi Saksi;
02283| Bahwa  Terdakwa  hadir  di  acara  Sheraton  lembaga  dan
02284|memperkenalkan user dari Qatar;
02285| Bahwa proses wawancara dilakukan via WhatsApp video call dengan
02286|pihak hotel di Bahrain (Shan Shah);
02287|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
02288|berkeberatan.
02289|
02290|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
02291|berikut:
02292|1. Dr. Ahmad Sofian, H., M.A . dibawah sumpah  memberikan pendapat pada
02293|pokoknya sebagai berikut:
02294| Bahwa  pertanggungjawaban  pidana mensyaratkan  bahwa  subjek
02295|hukum memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, yang
02296|berkaitan  erat  dengan  unsur  kesalahan  (dolus).  Jika  perbuatan
02297|dilakukan  secara  sengaja,  maka  pelaku  patut  dimintai
02298|pertanggungjawaban;
02299| Bahwa bentuk Kesengajaan (Dolus) ada tiga bentuk kesengajaan dalam
02300|hukum pidana:
02301|1. Dolus  Directus  (kesengajaan  sebagai  maksud):  pelaku  bertujuan
02302|langsung untuk mencapai akibat tertentu;
02303|2. Dolus Certus (keinsafan kepastian): pelaku menyadari bahwa akibat
02304|akan terjadi walau bukan tujuan utama;
02305|3. Dolus  Eventualis  (keinsafan  kemungkinan):  pelaku  menyadari
02306|kemungkinan akibat terjadi, tapi tetap melanjutkan perbuatan.
02307| Bahwa eksploitasi menurut UU TPPO (UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 4)
02308|Pasal  4  mengatur  tentang  eksploitasi  terhadap  WNI  di  luar  negeri,
02309|dengan dua bentuk:
02310|1. Belum  terjadi  eksploitasi,  namun  terdapat  kehendak  untuk
02311|mengeksploitasi;
02312|2. Sudah terjadi eksploitasi;