03084|Hal. 77 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03085|
03086|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
03087|mempertimbangkan sebagai berikut:
03088|Ad.1. Unsur “Setiap orang”:
03089|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek
03090|hukum  sebagai  pengemban/pendukung  hak  dan  kewajiban,  meliputi  subyek
03091|hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtpersoon)
03092|yang  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang
03093|dilakukannya;
03094|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  berdasarkan  fakta-fakta  hasil
03095|pemeriksaan  di  persidangan  dari  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
03096|Terdakwa  telah  menunjuk  kepada  subyek  hukum  orang/pribadi  yaitu  Sabda
03097|Gautama Bin Yunus Sapto Wibowo  yang setelah dicocokkan identitasnya di
03098|Persidangan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  155  ayat  (1)  KUHAP,  ternyata
03099|Terdakwa  membenarkan  dan  telah  sesuai  pula  dengan  identitas  Terdakwa
03100|dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim,
03101|unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;
03102|Ad.2. Unsur “Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang”:
03103|Menimbang, bahwa  untuk mempertimbangkan  apakah Terdakwa  telah
03104|melakukan salah satu atau beberapa perbuatan sebagaimana unsur ini maka
03105|Majelis  Hakim  akan  menguraikan  definisi  dari  isilah  yang  ada  di  unsur  ini
03106|menurut/berdasarkan  Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
03107|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yaitu  perekrutan,
03108|pengangkutan,  penampungan adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,
03109|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
03110|komunitasnya,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  pengiriman,  pemindahan
03111|atau  penerimaan  seseorang  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau
03112|melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, yang dimaksud dengan
03113|frasa “ pengiriman ke  luar negeri ” dalam ketentuan ini adalah setiap tindakan
03114|membawa,  mengirim,  atau  memindahkan  seseorang dari  wilayah  negara
03115|Indonesia ke negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan
03116|atau tanpa seizin orang tua/wali, untuk tujuan tertentu;
03117|Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri beberapa perbuatan yang sifat
03118|pembuktiannya  adalah  alternatif,  sehingga  apabila  salah  satu  saja  dari
03119|beberapa  perbuatan  tersebut  telah  terbukti,  maka  unsur  ini  dianggap  telah
03120|terbukti menurut hukum dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi, maka
03121|terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;
03122|Hal. 78 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03123|
03124|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  menentukan  apakah  unsur
03125|tersebut  di  atas  terpenuhi  atau  tidak,  maka  Majelis  Hakim  akan
03126|mempertimbangkan sebagai berikut:
03127|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  saksi Sri Anggun Sahrinda
03128|Binti Sahrin , saksi  Cindy Pramurti Binti Mat Rozi , saksi  Iis Khairunissa Binti
03129|Timin dan saksi  Nadia Wulandari Binti Asruri  di  persidangan serta keterangan
03130|Terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis
03131|Hakim  memperoleh  fakta bahwa  pada  tanggal  23  Juli  2023  bertempat  di
03132|Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Voyager International School yang berlalamat di
03133|jalan Pramuka, Nomor 28 - 31, kelurahan Langkapura, kecamatan Langkapura,
03134|kota Bandar Lampung,  provinsi  Lampung 35154 , saksi  Rina Happyani, S.E.
03135|Binti Didik Hapidin, S .H.,  Nur Hidayati, SS Binti Syamudi  dan Terdakwa telah
03136|menawarkan lowongan kerja ke negara Bahrain;
03137|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Anggun Sahrinda
03138|Binti Sahrin , saksi  Cindy Pramurti Binti Mat Rozi , saksi  Iis Khairunissa Binti
03139|Timin dan  saksi Nadia  Wulandari  Binti  Asruri,  para  saksi  merupakan  siswi
03140|alumni  Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)  Voyager International School,  bahwa
03141|dalam sosialisasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Voyager International School
03142|menawarkan program pelatihan kerja dengan janji menarik, antara lain: jaminan
03143|kerja 100% di kapal pesiar atau hotel berbintang internasional, gaji dalam mata
03144|uang  dolar  yang  mencapai  puluhan  juta  rupiah,  serta  kesempatan  untuk
03145|berkeliling dunia, bahwa setelah menerima brosur dari pihak Lembaga Pelatihan
03146|Kerja (LPK)  Voyager International School  saksi-saksi diminta mencantumkan
03147|nomor kontak pribadi mereka untuk dihubungi lebih lanjut , b ahwa Saksi -saksi
03148|merasa tertarik dengan penawaran tersebut dan kemudian menghubungi nomor
03149|kontak atas nama saksi Nur Hidayati, staf LPK;
03150|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-saksi  pada  saat
03151|pendaftaran, Saksi-saksi membayar biaya administrasi se jumlah Rp200.000,00
03152|(dua ratus ribu rupiah ) ke rekening atas nama  saksi  Rina Happyani, Direktur
03153|LPK, bahwa setelah mengisi formulir dan lulus tes seleksi secara daring, Saksi -
03154|saksi diminta  membayar  biaya  pelatihan  sejumlah Rp14.500.000,00  (empat
03155|belas juta lima ratus ribu rupiah ), lalu Saksi -saksi mulai mengikuti pelatihan
03156|pada bulan Juni 2022 di Bandar Lampung dan selanjutnya menjalani magang
03157|selama enam bulan di Hotel Novotel, hingga Maret 2023;
03158|Menimbang,  bahwa  menjelang  akhir  masa  magang,  Saksi-saksi
03159|diberitahu adanya lowongan pekerjaan di Bahrain dan mengikuti wawancara
03160|daring  dengan  Siam  Shah (DPO) ,  seorang  agen  berkewarganegaraan
03161|Hal. 79 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03162|
03163|Bangladesh, bahwa wawancara tersebut dilakukan melalui video call WhatsApp
03164|dan pada malam itu juga, Saksi -saksi dinyatakan lulus. Selanjutnya, Saksi-saksi
03165|diarahkan untuk menghubungi Terdakwa (agen di Indonesia) guna mengurus
03166|proses keberangkatan;
03167|Menimbang, b ahwa Saksi -saksi diminta untuk membayar biaya proses
03168|pemberangkatan ( processing fee ) se jumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta
03169|rupiah)  yang  ditransfer  ke  rekening  atas  nama  Rina  Happyani dan  semua
03170|dokumen  keberangkatan,  seperti  visa  kunjungan  (bukan  visa  kerja),  tiket
03171|pesawat, paspor, kontrak kerja, dan dokumen tambahan lainnya disiapkan oleh
03172|pihak  LPK yaitu  saksi  Nur  Hidayati,  SS  Binti  Syamudi,  bahwa  sebelum
03173|keberangkatan, Saksi-saksi mendapatkan arahan untuk menyampaikan kepada
03174|petugas imigrasi bahwa tujuan keberangkatannya adalah untuk “ studi banding”
03175|guna menghindari kecurigaan karena menggunakan visa kunjungan;
03176|Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2023, Saksi -saksi berkumpul di
03177|LPK, lalu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan travel dengan
03178|biaya pribadi  dan  keesokan harinya,  tanggal  4 Mei 2023,  saksi-saksi terbang
03179|menuju Bahrain melalui Singapura dan India dengan menggunakan maskapai
03180|Batik Air dan Indigo , bahwa sesampainya di Bahrain, Saksi -saksi dijemput oleh
03181|Siam Shah (DPO) dan ditempatkan di sebuah apartemen di kawasan Sanabis,
03182|Manama;
03183|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Anggun Sahrinda
03184|Binti Sahrin, saksi Cindy Pramurti Binti Mat Rozi, saksi Iis Khairunissa Binti
03185|Timin, dan saksi Nadia Wulandari Binti Asruri sebagaimana telah diuraikan di
03186|atas,  maka  perbuatan  Terdakwa,  yang  meliputi  tindakan  mengajak,
03187|mengumpulkan,  mengatur  pengiriman,  dan  memindahkan  seseorang  dari
03188|wilayah Negara Republik Indonesia ke negara lain, telah memenuhi unsur tindak
03189|pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;
03190|Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas
03191|dengan demikian unsur “ Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ” telah
03192|terbukti dan terpenuhi;
03193|Ad.3. Unsur “Tujuannya adalah untuk eksploitasi”:
03194|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21
03195|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah
03196|mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
03197|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
03198|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
03199|Hal. 80 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03200|
03201|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
03202|secara melawan hukum memindahkan atau menstranplantasi organ dan/atau
03203|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
03204|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
03205|Menimbang, bahwa sebagaimana telah  diuraikan dalam  unsur kedua,
03206|berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kondisi kerja yang
03207|dialami oleh para saksi di Bahrain sangat berbeda dari yang dijanjikan. Para
03208|saksi bekerja sebagai  spa attendant  dan  waitress di Hotel Jumeirah Gulf of
03209|Bahrain, namun selama lebih dari tiga bulan tidak menerima gaji;
03210|Menimbang, bahwa para saksi ditempatkan di sebuah apartemen dalam
03211|pengawasan ketat oleh seorang perempuan warga negara Filipina bernama
03212|Elisabeth,  tidak  diperbolehkan  keluar  tanpa  izin,  dengan  akses  komunikasi
03213|terbatas, sambungan internet nyaris tidak tersedia, serta hanya mendapat jatah
03214|makan satu kali dalam seminggu;
03215|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Anggun Sahrinda
03216|Binti Sahrin dan saksi Cindy Pramurti Binti Mat Rozi, selama di Bahrain mereka
03217|mengalami pelecehan seksual oleh Siam Shah (yang saat ini berstatus DPO),
03218|berupa  pelukan  dan  ciuman  di  kepala,  serta  ancaman  jika  mereka  tidak
03219|menuruti perintah,
03220|Menimbang,  bahwa  para  saksi  telah  melaporkan  kejadian  tersebut
03221|kepada saksi Nur Hidayati dan saksi Rina Happyani, namun hanya mendapat
03222|tanggapan untuk “menunggu”, tanpa upaya penyelamatan yang nyata;
03223|Menimbang, bahwa setelah dua hari tidak mendapatkan makanan, pada
03224|tanggal 27 Juni 2023, para saksi akhirnya memutuskan untuk menghubungi
03225|Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manama, Bahrain, guna meminta
03226|bantuan.  Bahwa  pada  malam  hari,  pihak  Kepolisian  Bahrain  bersama
03227|perwakilan KBRI datang ke apartemen dan melakukan tindakan penyelamatan
03228|terhadap para saksi.  Selanjutnya, setelah menjalani pemeriksaan selama tiga
03229|hari  di  kantor  Kepolisian,  para  saksi  dipindahkan  ke  LMRA (Labour  Market
03230|Regulatory Authority), yaitu tempat penampungan tenaga kerja asing. Bahwa
03231|pada tanggal 23 Juli 2023, para saksi dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI
03232|menggunakan maskapai Saudia Airlines, dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta,
03233|Jakarta, pada pukul 23.30 WIB;
03234|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  maka
03235|Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketegorikan
03236|sebagai  perbuatan  “Tujuannya  adalah  untuk  eksploitasi”,  sehingga  menurut
03237|hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
03238|Hal. 81 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03239|
03240|Ad.4. Unsur “Korban dieksploitasi di luar negeri”:
03241|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan  Korban dieksploitasi di luar
03242|negeri" merujuk pada seseorang  khususnya Warga Negara Indonesia (WNI)
03243|yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di mana bentuk
03244|eksploitasi terjadi setelah ia dipindahkan atau diberangkatkan ke negara lain,
03245|dan di sana mengalami perlakuan yang merugikan, memalukan, atau merampas
03246|hak asasinya;
03247|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi Muntahar  Bin  H.
03248|Abdul  Aziz,  saksi Ardanis  Bin  Abdul  Roni  Ahyar dan  saksi Imam  Pambudi
03249|Raharjo,  S.H. bahwa  Lembaga  Pelatihan  Kerja  (LPK)  Voyager  International
03250|School memberangkatkan saksi Sri Anggun Sahrinda Binti Sahrin , saksi Cindy
03251|Pramurti  Binti  Mat  Rozi,  saksi Iis  Khairunissa  Binti  Timin dan  saksi Nadia
03252|Wulandari Binti Asruri tidak melalui P3MI resmi, tidak memiliki visa kerja, tidak
03253|terdaftar di BP2MI atau Dinas Ketenagakerjaan, serta tidak memiliki jaminan
03254|sosial maupun kontrak kerja yang diakui secara hukum oleh Negara . Akibat dari
03255|seluruh rangkaian peristiwa tersebut,  saksi  Sri Anggun Sahrinda Binti Sahrin ,
03256|saksi Cindy Pramurti Binti Mat Rozi , saksi Iis Khairunissa Binti Timin  dan saksi
03257|Nadia Wulandari Binti Asruri mengalami kerugian materiil yang mencakup biaya
03258|pelatihan, biaya kos, biaya paspor, biaya pemberangkatan dan gaji yang tidak
03259|dibayarkan dan  selain  kerugian  secara materiil, Saksi-saksi juga mengalami
03260|penderitaan psikologis, seperti rasa takut, tekanan mental, dan trauma akibat
03261|proses perekrutan dan penempatan kerja secara ilegal di luar negeri;
03262|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  maka
03263|Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketegorikan
03264|sebagai  perbuatan  “Korban  dieksploitasi  di  luar  negeri”,  sehingga  menurut
03265|hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
03266|Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif ke satu, Penuntut Umum
03267|merumuskan dakwaannya dengan men- juncto-kannya dengan ketentuan Pasal
03268|55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam
03269|tindak  pidana  dengan  penyertaan, maka  pelaku  dari  tindak  pidana  tersebut
03270|harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang
03271|melakukan  (plegen),  mereka  yang  menyuruh  melakukan  (doen  plegen) dan
03272|turut melakukan (medeplegen);
03273|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan
03274|selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama
03275|baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang
03276|disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu;
03277|Hal. 82 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03278|
03279|Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak
03280|pidana perdagangan orang, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan
03281|cara  saksi  Rina  Happyani,  S.E.,  M.M. sebagai  Direktur  LPK  Voyager  yang
03282|bertanggung jawab atas sistem perekrutan, pembayaran, penyerahan dokumen,
03283|serta mengatur keberangkatan siswa ke Bahrain , saksi  Nur Hidayati sebagai
03284|Staf LPK yang berperan dalam pembuatan paspor, komunikasi logistik, serta
03285|pengiriman  kontrak  dan  dokumen  via  WhatsApp, Terdakwa sebagai  Agen
03286|Indonesia  yang  menerima  dana  keberangkatan  dan  berperan  sebagai
03287|penghubung  dengan  agen  luar  negeri dan  Siam  Shah (DPO)  adalah  Agen
03288|Bahrain yang menjemput korban di bandara Bahrain, menampung korban, dan
03289|menjanjikan  pekerjaan  namun  tidak  membayar  atau  memberi  kebebasan,
03290|sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi
03291|pada perbuatan Terdakwa;
03292|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo . Pasal 48
03293|ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
03294|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo . Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP  telah
03295|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
03296|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
03297|dakwaan alternatif Kesatu;
03298|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
03299|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
03300|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Terdakwa mampu
03301|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
03302|pidana;
03303|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  empiris,  perempuan  dan  anak
03304|adalah  kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  tindak  pidana
03305|perdagangan  orang.  Korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan
03306|pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk
03307|eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau
03308|praktik  serupa  perbudakan  itu.  Pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang
03309|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan,  penyembunyian,  atau
03310|penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan
03311|orang  tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan
03312|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,
03313|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi
03314|bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
03315|memegang kendali atas korban , sehingga  sebagaimana  politik hukum pidana,
03316|Hal. 83 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03317|
03318|tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada  perlindungan  masyarakat  dari
03319|kejahatan  (social defence)  serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam
03320|masyarakat  dengan  memperhatikan kepentingan-kepentingan  masyarakat,
03321|negara,  korban,  dan  pelaku,  atas  dasar  tujuan  tersebut,  maka  pemidanaan
03322|harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa
03323|pemidanaan  tersebut  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  seseorang,
03324|Edukatif,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  itu  mampu  membuat  orang  sadar
03325|sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai
03326|sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan,
03327|Keadilan,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh
03328|terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim
03329|dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya
03330|masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar
03331|perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka
03332|pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam
03333|amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan
03334|Terdakwa,  serta  dapat  memiliki  efek  jera  bagi  Terdakwa  sekaligus  menjadi
03335|pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses
03336|peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera
03337|bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
03338|Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-
03339|sama  dengan  saksi Rina  Happyani, S.E. binti  Didik  Hapidin, S.H.,  dan Nur
03340|Hidayati, S.S. binti Syamudi, dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, para
03341|saksi korban yakni Sri Anggun Sahrinda binti Sahrin, Cindy Pramurti binti Mat
03342|Rozi, Iis Khairunissa binti Timin, dan Nadia Wulandari binti Asruri mengalami
03343|kerugian materiil yang mencakup biaya pelatihan, biaya tempat tinggal (kos),
03344|biaya  pembuatan  paspor,  biaya  pemberangkatan,  serta  gaji  yang  tidak
03345|dibayarkan.  Selain  kerugian  materiil,  para  saksi  korban  juga  mengalami