00695|mengajukan  proses  OPP  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan)  secara
00696|daring melalui Sisko P2MI ke BP3MI yang dituju;
00697| Bahwa  BP3MI  melakukan  verifikasi  kemudian  menjadwalkan
00698|kegiatan OPP dan pelaksanaan OPP selama 1 hari;
00699| Bahwa kemudian pekerja migran Indonesia melaksanakan sidik
00700|jari dan Kemudian, KP2MI menerbitkan surat keterangan OPP dan E -
00701|PMI (elektronik pekerja migran indonesia);
00702| Bahwa  kemudian  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00703|diberangkatkan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
00704|Indonesia;
00705|- Bahwa dalam UU RI No 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja
00706|migran  Indonesia  bahwa  yang  berhak  melaksanakan  dan  melakukan
00707|penempatan terhadap pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal 49 yang
00708|terdiri atas:
00709| Badan;
00710| Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
00711| Perusahaan  yang  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia
00712|untuk kepentingan perusahaan sendin;
00713|Dan  seluruh  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  (P3MI)
00714|harus memiliki Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00715|(SIP3MI) dan juga Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
00716|- Bahwa berdasarkan UU RI No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
00717|Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  Bagian  Kedua  Persyaratan,  pasal  5
00718|menjelaskan: Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar
00719|negeri harus memenuhi persyaratan:
00720| Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00721| Memiliki kompetensi;
00722| Sehat jasmani dan Rohani;
00723| Terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan dan jaminan social;
00724| Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00725|Sedangkan  Dokumen  yang  harus  dimiliki  oleh  calon  Pekerja  Migran
00726|Indonesia di dalam pasal 13 menerangkan:
00727| Surat keterangan status perkawinan;
00728| Surat keterangan ijin keluarga diketahui oleh kepala desa atau
00729|lurah;
00730| Sertifikat kompetensi kerja;
00731|
00732| Surat keterangan sehat;
00733| Paspor;
00734| Visa kerja;
00735| Perjanjian penempatan kerja migran Indonesia;
00736| Perjanjian kerja;
00737|Sehingga setiap pelaksana penempatan/pengiriman sesuai dengan Pasal
00738|49 Undang Undang No. 18 tahun 2017 harus memastikan kelengkapan
00739|dokumen  dari  Calon  Pekerja  Migran  yang  akan  diberangkatkan  sesuai
00740|dengan yang dipersyaratkan;
00741|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  perekrutan  adalah  tindakan  yang
00742|meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang
00743|dari keluarga atau komunitasnya;
00744|Bahwa yang memiliki kewenangan untuk merekrut dan menempatkan PMI
00745|adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi
00746|terkalt berdasarkan pasal 49 pada UU No. 18 Tahun 2017;
00747|- Bahwa  tidak  ada  persyaratan  khusus  terhadap  sarana  yang
00748|dipergunakan sebagai alat pengangkutan/membawa Calon Pekerja Migran
00749|Indonesia.  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  boleh  mempergunakan  alat
00750|transportasi darat, laut dan udara untuk sampai ke negara tujuan asalkan
00751|telah memenuhi dokumen yang lengkap sebagaimana diatur di Pasal 5 dan
00752|Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017;
00753|- Bahwa  dapat  Ahli  jelaskan,  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  oleh
00754|Tersangka  telah  melaksanakan  proses  penempatan  Pekerja  Migran
00755|Indonesia  secara  nonprosedural  dan  bertentangan  dengan  hukum
00756|sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo Pasal 69 dan Pasal 83 Jo
00757|Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00758|Indonesia;
00759|- Bahwa sesuai dengan Pasal 30 UU No. 18 Tahun 2017, Pekerja Migran
00760|Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Selanjutnya diperjelas
00761|pada Peraturan BP2M1 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya
00762|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  pasal  3  ayat  1  Pekerja  Migran
00763|Indonesia  tidak  dapat  dibebani  Biaya  Penempatan.  Ayat  2  menyatakan
00764|biaya  Penempatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa:  tiket
00765|keberangkatan, tiket pulang, Visa Kerja, transportasi lokal dari daerah asal
00766|ke tempat keberangkatan di Indonesia, dll;
00767|- Bahwa kemudian pada ayat 3 menjelaskan bahwa Biaya penempatan
00768|diberlakukan untuk jenis jabatan yaitu: pengurus rumah tangga, pengasuh
00769|
00770|bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru  masak, supir  keluarga, perawat
00771|taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, pekerja ladang/perkebunan,
00772|dan awak kapal perikanan migran;
00773|- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa Terdakwa sudah termasuk ke dalam
00774|unsur Orang Perseorangan atau Individu yang telah melaksanakan proses
00775|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  secara  nonprosedural  dan
00776|bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo
00777|Pasal 69 dan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2;
00778|- Bahwa dapat Ahli jelaskan, bahwa Terdakwa sudah termasuk ke dalam
00779|unsur Orang Perseorangan atau Individu yang telah melaksanakan proses
00780|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  secara  nonprosedural  dan
00781|bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dengan pasal 81 Jo
00782|Pasal 69 dan Pasal 83 Jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang
00783|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan pasal 83 dan pasal 81
00784|UU  RI  nomor  18  tahun  2017  tentang  perlindungan  migran  Indonesia,
00785|perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
00786|tahun dengan denda paling banyak sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima
00787|belas miliyar rupiah);
00788|- Bahwa kepada para Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural
00789|setelah adanya proses hukum terhadap tersangka BP3MI Sumatera Utara
00790|akan melakukan proses pemulangan CPMI ke daerah asal sesuai dengan
00791|Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Nomor 1
00792|Tahun 2024 tentang Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia pasal
00793|2  ayat  3  bagian  b  yaitu  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  gagal
00794|berangkat;
00795|- Bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Terdakwa  dapat  diminta
00796|pertanggungjawabannya secara pidana karena dengan kesadaran penuh
00797|sebelumnya  sudah  mengetahui  perahu  yang  akan  digunakan  untuk
00798|mengirim  PMI  Ilegal  ke  negara  Malaysia  dan  sebagai  pelaksana
00799|penjemputan para Calon Pekerja Migran di tanah kosong Desa Silau Laut
00800|bahkan Terdakwa juga telah menerima upah atas perbuatannya tersebut;
00801|- Bahwa tetap dapat dikenakan pidana karena terlibat dalam penempatan
00802|PMI  Ilegal  yang  tidak  sesuai  dengan  Pasal  5  UU  No.  18  Tahun  2017,
00803|Terdakwa telah terbukti melaksanakan proses pra penempatan yang tidak
00804|sesuai dengan membawa CPMI yang tidak memiliki dokumen yang lengkap
00805|ke negara Malaysia walaupun bukan sebagai pemilik perahu atau nahkoda
00806|atau  agen  yang  menghubungi  CPMI  tersebut,  sehingga  Terdakwa  telah
00807|
00808|melanggar Pasal 81 jo Pasal 69 dan Pasal 83 jo Pasal 68 UU RI Nomor 18
00809|Taun 22017;
00810|Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa  memberikan pendapat tidak keberatan;
00811|
00812|Menimbang  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00813|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00814|- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti diperiksa terkait
00815|perbuatan Terdakwa yang membantu mengangkut calon pekerja Indonesia
00816|dari  Indonesia  ke  Malaysia  dengan  menggunakan  kapal  ikan  tanpa
00817|dilengkapi dokumen yang resmi;
00818|- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal
00819|24  September  2025  sekira  pukul  06.20  WIB  di  perairan  Asahan  titik
00820|koordinat  3.0698158,  99.8480670  Kabupaten  Asahan  Provinsi  Sumatera
00821|
00822|Utara  karena  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran  Ilegal  (PMI)  non-
00823|prosedural dengan kapal tanpa nama GT. 3 jenis kapal ikan  ke luar negeri
00824|yaitu Malaysia;
00825|- Bahwa saat mengangkut Calon PMI, di atas kapal tanpa nama tersebut
00826|terdapat Yuri Susanto Als Kembung selaku nahkoda, Pian selaku juru mudi
00827|dan Terdakwa selaku ABK. Namun saat pihak kepolisian melakukan proses
00828|penangkapan,  Yuri  Susanto  Als  Kembung  dan  Pian  meloncat  ke  laut
00829|melarikan diri, sedangkan Terdakwa masih berada diatas kapan tersebut;
00830|- Bahwa  Terdakwa  dapat  bekerja  di  kapal  tersebut  karena  diberitahu
00831|teman  Terdakwa  yaitu  Amar,  dimana  disampaikan  ke  Terdakwa
00832|pekerjaannya adalah sebagai ABK kapal yang membawa Calon PMI dari
00833|Silau Laut Kab. Asahan menuju negara Malaysia dengan upah sejumlah
00834|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perjalanan pulang pergi;
00835|- Bahwa Amar bekerja di kapal kayu lainnya;
00836|- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal tersebut sebagai ABK yang tugasnya
00837|memasak;
00838|- Bahwa awalnya Terdakwa mencari pekerjaan dan teman Terdakwa yaitu
00839|Saudara  Amar  menyampaikan  ada  pekerjaan  di  atas  kapal  yang
00840|dipergunakan membawa PMI non prosedural dari Silau Laut Asahan menuju
00841|Malaysia. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 September 2025, Saudara
00842|Amar mempertemukan Terdakwa dengan Nahkoda Kapal yaitu Yuri Susanto
00843|Als Kembung yang saat itu berada di Dock Pelabuhan Perintis Kabupaten
00844|Asahan  Sumatera  Utara.  Dimana  saat  Terdakwa  bertemu  dengan  Yuri
00845|Susanto  Als  Kembung,  dijelaskan  kepada  Terdakwa  perahu  akan
00846|dipergunakan  membawa  Calon  PMI  ke  Malaysia  secara  ilegal,  dan
00847|Terdakwa diberi tugas di atas perahu untuk membantu proses penjemputan,
00848|mengarahkan Calon PMI untuk menaiki perahu dan menata duduk Calon
00849|PMI  dan  barang  bawaannya,  dan  Terdakwa  akan  diberi  upah  sejumlah
00850|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perjalanan pulang pergi. Kemudian
00851|Terdakwa  memutuskan  untuk  menerima  pekerjaan  tersebut.  Selanjutnya
00852|Yuri  Susanto  Als  Kembung  menyerahkan  uang  sejumlah  Rp500.000,00
00853|(lima  ratus  ribu  rupiah)  kepada  Terdakwa  sebagai  upah  Terdakwa,  lalu
00854|Terdakwa ikut naik di atas kapal tersebut. Selanjutnya awak kapal yang ada
00855|di atas kapal tersebut adalah Yuri Susanto Als Kembung selaku Nahkoda
00856|Kapal, Saudara Pian selaku Juru Kemudi Kapal, dan Terdakwa selaku ABK,
00857|lalu kapal tersebut sekira pukul 19.00 WIB berlayar dari Dock Pelabuhan
00858|Perintis Kabupaten Asahan Sumatera Utara menuju Sungai Silau Laut, dan
00859|
00860|setibanya  di  pinggir  Sungai  Silau  Laut,  Terdakwa  dan  Saudara  Pian
00861|diperintahkan Yuri Susanto Als Kembung untuk naik ke darat melakukan
00862|penjemputan  Calon  PMI  yang  sudah  berkumpul  di  tanah  kosong  dekat
00863|perahu bersandar. Kemudian Terdakwa dan Saudara Pian ke darat dan
00864|menemui  19  (sembilan  belas)  orang  Calon  PMI  yang  saat  itu  sudah
00865|berkumpul,  yang  mana  salah  satu  Calon  PMI  perempuan  ada  juga
00866|membawa  1  (satu)  orang  bayi.  Lalu  Terdakwa  dan  Saudara  Pian
00867|mengarahkan Calon PMI tersebut naik ke atas kapal, dan Terdakwa dan
00868|Saudara Pian membantu membawakan barang-barang milik Calon PMI ke
00869|atas kapal. Selanjutnya setelah di atas kapal, Terdakwa dan Saudara Pian
00870|menyusun posisi duduk Calon PMI tersebut, diman Calon PMI perempuan
00871|duduk di ruang bangunan atas yaitu ruang kemudi, sedangkan Calon PMI
00872|laki-laki masuk ke bagian bawah deck kapal. Selanjutnya bagian bawah
00873|deck kapal Terdakwa dan Saudara Pian tutup dengan terpal. Selanjutnya
00874|pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekira pukul 04.00 WIB kapal
00875|tersebut  berlayar  dari  Sungai  Silau  Laut  Asahan  menuju  Malaysia.
00876|Selanjutnya  setelah  kapal  sudah  berjalan  selama  15  (lima  belas)  menit
00877|namun masih di Sungai Asahan, Terdakwa mendengar Nahkoda Kapal yaitu
00878|Yuri  Susanto  Als  Kembung  berkomunikasi  melalui  telepon  dengan
00879|seseorang,  dan  tidak  lama  kemudian  terdapat  kapal  kayu  mendekat  ke
00880|kapal  yang  Terdakwa  naiki,  kemudian  9  (sembilan)  orang  WNA  yaitu
00881|Bangladesh  naik  ke  atas  kapal  dan  akan  juga  dibawa  ke  Malaysia.
00882|Selanjutnya kapal kembali  berlayar menuju  Malaysia. Selanjutnya sekira
00883|pukul 06.20 WIB saat kapal masih berlayar, tiba-tiba kapal dihentikan oleh
00884|pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan, lalu Nahkoda Kapal yaitu
00885|Yuri Susanto Als Kembung dan Pian selaku Juru Kemudi melompat ke laut
00886|sedangkan Terdakwa tetap di atas deck kapal. Selanjutnya pihak kepolisian
00887|naik ke atas kapal, dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan
00888|para Calon PMI serta WNA lainnya;
00889|- Bahwa  kapal  yang  membawa  Calon  PMI  tersebut  merupakan  milik
00890|Saudara Midun;
00891|- Bahwa Calon PMI yang dibawa menggunakan kapal tempat Terdakwa
00892|bekerja tidak dilengkapi dokumen yang resmi, maka saat dibawa dengan
00893|kapal tersebut, Calon PMI tersebut disembunyikan agar tidak terlihat oleh
00894|pihak lain;
00895|
00896|- Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  pihak  yang  merekrut  Calon  PMI
00897|tersebut,  namun  sepengetahuan  Terdakwa  pihak  perekrut  dari  berbagai
00898|agen, salah satunya bernama Ayu;
00899|- Bahwa  tujuan  Calon  PMI  tersebut  pergi  ke  Malaysia  adalah  untuk
00900|bekerja;
00901|- Bahwa penumpang yang berada di atas kapal terdiri atas 9 (sembilan)
00902|orang WNA Bangladesh, 18 (delapan belas) orang Calon PMI yang terdiri
00903|atas 12 (dua belas) orang laki-laki dan 7 (tujuh) orang perempuan, serta 1
00904|(satu) orang balita yang dibawa salah satu Calon PMI Perempuan;
00905|- Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  Calon  PMI  yang  dibawa  di  atas
00906|kapal tersebut sesampainya di Malaysia akan bekerja apa dan dijemput oleh
00907|pihak mana;
00908|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00909|
00910|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
00911|Setelah  mendengar  keterangan  Saksi-saksi,  Ahli,  Terdakwa  serta
00912|memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
00913|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
00914|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
00915|1. Menyatakan  Terdakwa  MHD  FADHIL  AL  ZHAHIR  LUBIS  BIN
00916|SAFARUDIN bersalah  turut  serta  melakukan  tindak  pidana  membawa
00917|Warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia  dengan
00918|maksud  untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia yang
00919|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana
00920|perdagangan orang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 4 Jo Pasal
00921|10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo
00922|Pasal 20 huruf C UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No. 1
00923|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
00924|2. Menyatakan  Terdakwa  MHD  FADHIL  AL  ZHAHIR  LUBIS  BIN
00925|SAFARUDIN  dihukum  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  Tahun  dengan
00926|dikurangkan  selama  Terdakwa  berada  dalam  masa  penangkapan  dan
00927|penahanan dengan  perintah  Terdakwa  tetap berada dalam tahanan  dan
00928|Pidana  Denda  sebesar  Rp  1.000.000.000  (satu  milyar  rupiah),  dengan
00929|ketentuan  apabila  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  pidana  denda  tidak
00930|dibayar,  maka  harta  kekayaan  atau  pendapatan  Terdakwa  disita  dan
00931|dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan
00932|apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak
00933|cukup  atau  tidak  memungkinkan  untuk  dilaksankan, pidana  denda  yang
00934|
00935|tidak  dibayar  tersebut  diganti  dengan  pidana  penjara  pengganti  denda
00936|selama 190 (seratus sembilan puluh) hari kurungan;
00937|3. Menyatakan barang bukti berupa :
00938|1. 1 (satu) unit perahu tanpa nama warna biru GT 3 bermesin
00939|Hyundai 4 selinder;
00940|Dirampas untuk Negara
00941|2. 1 (satu) buah Handphone merk redmi 110 c warna hitam;
00942|Dirampas untuk dimusnahkan
00943|4. Menetapkan  agar  terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.
00944|5.000,- (lima ribu rupiah)
00945|Setelah mendengar  pembelaan Terdakwa  dan atau  Penasihat  Hukum
00946|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
00947|1. Bahwa unsur perekrutan dalam Pasal 4 UU TPPO tidak terpenuhi oleh
00948|Terdakwa, karena Terdakwa sebagai pekerja biasa yang menerima perintah
00949|kerja  bukan  sebagai  pelaku  perekrut  atau  pengorganisasian  kegiatan
00950|pengiriman pekerja migran;
00951|2. Bahwa  unsur  eksploitasi  tidak  terbukti  karena  para  saksi  yang
00952|merupakan calon pekerja migran secara sadar dan sukarela memilih untuk
00953|berangkat ke Malaysia dengan tujuan bekerja. Dengan demikian adanya
00954|keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural secara hukum tepat
00955|dikualifikasikan  sebagai  pelanggaran  administrasi  ketenagakerjaan  atau
00956|keimigrasian;
00957|3. Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai koki kapal tidak memiliki kendali
00958|operasional, tidak tepat diposisikan sebagai pelaku utama;
00959|4. Bahwa  perkara  ini  lebih  tepat dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana
00960|keimigrasian atau ketenagakerjaan atau pelanggaran terhadap ketentuan
00961|penempatan pekerja migran;
00962|5. Bahwa sikap kooperatif Terdakwa merupakan alasan peringan pidana
00963|sebagaimana KUHP Tahun 2023;
00964|6. Bahwa Terdakwa menyesal;
00965|7. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
00966|8. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum;
00967|Bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  nota  pembelaan  ini,  memohon  kepada
00968|Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
00969|1. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan
00970|melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam
00971|Pasal 4 Juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00972|
00973|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 20 huruf c
00974|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  juncto  Undang-
00975|Undang Nomor 1Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
00976|2. Membebaskan  Terdakwa  dari  segala  dakwaan  dan  tuntutan  hukum
00977|vrispraak);
00978|ATAU
00979|Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya: