00711|“Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan
00712|menurut Hukum;
00713|
00714|Ad.2. Unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau
00715|Turut Serta”;
00716|Menimbang, bahwa Menurut PAF Laminating menyatakan bahwa orang lain
00717|yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu
00718|terjadi “Medeplegen” atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan
00719|adanya kerja sama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa
00720|mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya
00721|Mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya “Fisiek sames werking”. Mengenai
00722|hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilaku kan dengan tegas
00723|sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing
00724|mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir,
00725|Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);
00726|Menimbang, bahwa memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55
00727|KUHP, yang harus dipandang sebagai daders itu bukan saja mereka yang telah
00728|menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka
00729|“yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu
00730|tindak pidana;
00731|
00732|Hal. 22 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00733|Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana suatu perbuatan dapat
00734|digolongkan ke dalam penyertaan diperlukan adanya “kesadaran bersama” dan
00735|“pelaksanaan bersama” dan Menurut Memorie Van Toelichiting (MvT) bahwa yang
00736|turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan
00737|suatu peristiwa;
00738|Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00739|yang dirumuskan di dalam perundang-undangan mengenai suatu delik, sedangkan
00740|turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika ada dua orang atau lebih melakukan secara
00741|bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;
00742|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang saling bersesuaian telah
00743|terungkap Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekira jam 00.30 WIB,
00744|bertempat di Hotel di kota Pontianak, Anak 1., Anak 2, Anak 3 telah melakukan
00745|kekerasan terhadap Anak Korban 1. dan Anak Korban 2 dengan cara sebagai Anak 2
00746|menggedor pintu kamar dan dibuka oleh Anak Korban 1. dan langsung Anak 1.
00747|menarik Anak Korban 1. hingga terbaring di tempat tidur kemudian ketika Anak Korban
00748|1. terbaring, Anak 3 mencekik dan memukul kepala Anak Korban 1. sebanyak 4
00749|(empat) kali dengan menggunakan tangan kanannya, disusul oleh Anak 2 menginjak
00750|Anak Korban 1. dengan menggunakan kaki kanannya mengenai tangan sebelah kiri,
00751|bahu, dan dada Anak Korban 1. dan diwaktu yang bersamaan Anak 1. memukul
00752|berkali-kali mengenai muka dan kepala Anak Korban 1., tidak lama kemudian datang
00753|Pihak Terkait 1 dan ikut memukul yang mengenai muka dan kepala Anak Korban 1.
00754|kemudian Ketika Anak 1. sedang memukul Anak Korban 1., Anak Korban 2 berusaha
00755|melerai keduanya namun Anak 1. tidak terima dan menendang Anak Korban 2
00756|sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya dan memukul kepala dengan
00757|tangannya hingga Anak Korban 2 terduduk di lantai setelah itu Anak 1. melemparkan
00758|gelas kearah Anak Korban 2 tetapi tidak mengenainya namun pecahan kacanya
00759|mengenai tangan Anak Korban 2 dan di saat bersamaan Anak 3 memukul Anak
00760|Korban 1. Kembali dengan menggunakan tangannya mengenai kepala Anak Korban
00761|1. setelah itu para anak pergi dari kamar hotel tersebut;
00762|Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak terhadap Anak
00763|Korban 1. dan Anak Korban 2 merupakan suatu dorongan kolektif yang timbul secara
00764|kebetulan atau bersifat seketika maka berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan
00765|perbuatan Para Anak dapat dikategorikan perbuata n bersama-sama yang
00766|menunjukkan telah adanya kerjasama yang sangat erat dan le ngkap satu sama
00767|lainnya (Volendige en navioe samen werking) kerjasama secara psikis (intelektual)
00768|maupun materiil (Psychische intellectuele of materielle voreengde werkzaamheid)
00769|antara Anak 1., Anak 2. dan Anak 3.;
00770|
00771|Hal. 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00772| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
00773|Hakim berpendirian bahwa unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh
00774|Melakukan, Atau Turut Serta” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut
00775|hukum;
00776|Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan pidana dalam pasal ini telah
00777|terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan pembenar atas
00778|perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Anak;
00779|Menimbang, bahwa alasan pembenar telah ditentukan dalam Pasal  31
00780|sampai dengan Pasal 35 KUHP yang antara lain:
00781|1. jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan
00782|perundang-undangan;
00783|2. jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari
00784|Pejabat yang berwenang;
00785|3. jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat;
00786|4. jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau
00787|ancarnan serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang
00788|lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
00789|5. Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
00790|Pasal 12 ayal (2) KUHP;
00791|Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama jalannya
00792|pemeriksaan, tidak ada satupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Para
00793|Anak, oleh karena itu Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00794|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya
00795|melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
00796|tentang Perubahan At as Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
00797|Perlindungan Anak sehingga dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi syarat
00798|obyektif/actus reus: “tindak pidana” pada diri Anak;
00799|
00800|Tentang Pertanggungjawaban Pidana:
00801|Ad. 3. Unsur  “Setiap Orang”;
00802|Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” di sini adalah siapa saja
00803|selaku subyek hukum dalam hal ini Anak sebagai manusia atau persoon yang
00804|perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau
00805|siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum
00806|atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
00807| Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata
00808|“Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab
00809|
00810|Hal. 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00811|atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa
00812|orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan
00813|Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata
00814|“Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau
00815|setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat
00816|diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;
00817| Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” atau “Setiap
00818|Orang” secara h istoris kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan
00819|sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang
00820|menentukan lain;
00821| Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka
00822|adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu
00823|dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan
00824|bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);
00825| Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan
00826|Para Anak, di depan persidangan dan pembenaran Para Anak terhadap pemeriksaan
00827|identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang
00828|dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan
00829|Pengadilan Negeri Pontianak adalah Para Anak yang masing-masing bernama Anak
00830|1., Anak 2. dan Anak 3. maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang
00831|dimaksudkan dalam aspek ini adalah sdr. Anak 1, sdri. Anak 2 dan sdr. Anak 3 yang
00832|dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Hakim
00833|berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;
00834|
00835|Ad. 4. Unsur “Dengan Sengaja”;
00836|Menimbang, bahwa secara doktriner Kesalahan adalah bagian dari
00837|pertanggungjawaban Pidana, yang mana bentuk Kesalahan dapat berupa
00838|Kesengajaan dan Kealpaan sedangkan Kesalahan dalam bentuk Kealpaan harus
00839|dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga dengan
00840|demikian setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan yang tidak
00841|menentukan secara tegas mengenai kesalahan dalam bentuk Kealpaan harus selalu
00842|dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada
00843|setiap tahap pemeriksaan perkara;
00844| Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud
00845|sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens
00846|(dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan
00847|
00848|Hal. 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00849|perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya
00850|perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;
00851| Menimbang, bahwa berdasarkan doktriner yang berkembang dalam praktek
00852|peradilan, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
00853|1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), artinya seorang pelaku
00854|menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut
00855|tidak akan dilakukan jika pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak
00856|terjadi;
00857|2. Sengaja sebagai keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), artinya
00858|pelaku yakin bahwa akibat yang dimak sudkannya tidak akan tercapai tanpa
00859|terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
00860|3. Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewutzijn),
00861|artinya pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikendaki akan terjadi untuk
00862|mencapai akibat yang dimaksudnya;
00863|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas,
00864|Hakim berpendapat sebagai berikut:
00865|− Bahwa, Para Anak  memang mempunyai niat untuk melakukan kekerasan
00866|terhadap Anak Korban 1. dan Anak Korban 2 yang usianya masih muda;
00867|− Bahwa, perbuatan kekerasan dengan memukul dan menginjak Anak Korban 1.
00868|dan Anak Korban 2 yang dilakukan oleh Para Anak telah menimbulkan rasa sakit
00869|hal mana telah termuat secara jelas dalam hasil Visum Et Repertum dari masing-
00870|masing Anak Korban;
00871|− Bahwa timbulnya rasa sakit yang dirasakan oleh Anak Korban 1. dan Anak Korban
00872|2 akibat kekerasan yang dilakukan Para Anak patut disadari dan diinsyafi oleh
00873|Para Anak sehingga Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan dari Para Anak
00874|terhadap diri Anak Korban adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada diri anak
00875|korban;
00876|− Bahwa perbuatan Para Anak melakukan kekerasan kepada masing-masing Anak
00877|Korban dikarenakan Para Anak masih merasa kesal terhadap Anak Korban 1.
00878|yang telah membawa teman Para Anak yaitu Pihak Terkait 2 yang saat itu
00879|berpacaran dengan Pihak Terkait 1 ke Hotel di kota Pontianak;
00880|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
00881|atas, maka sikap batin Para Anak pada saat melakukan tindak pidana menunjukkan
00882|adanya kehendak yang sejalan dengan perbuatannya, karena Para Anak secara
00883|sadar menghendaki melakukan kekerasan terhadap Anak Korban 1. dan Anak Korban
00884|2 sehingga dengan demikian Hakim menilai perbuatan masing-masing Para Anak
00885|telah memenuhi unsur “Dengan Sengaja”;
00886|
00887|Hal. 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00888| Menimbang, bahwa oleh karena  semua unsu r mengenai
00889|pertanggungjawaban Pidana dalam pasal ini telah terpenuhi maka selanjutnya akan
00890|dipertimbangkan mengenai alasan pemaaf atas pertanggungkawaban Pidana yang
00891|dilakukan oleh Para Anak;
00892|Menimbang, bahwa alasan pemaaf telah ditentukan dalam Pasal 40 KUHP
00893|sampai dengan Pasal 44 KUHP yang antara lain:
00894|1. Pertanggunglawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada
00895|waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun
00896|2. Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:
00897|a) dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
00898|b) dipaksa oleh adanya ancarnan, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat
00899|dihindari.
00900|3. Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang
00901|langsung disebabkan keguncangan jiwa ya ng hebat karena serangan atau
00902|ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.
00903|4. Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang jika orang yang diperintahkan
00904|dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang
00905|dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya
00906|Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama jalannya
00907|pemeriksaan, tidak ada satupun alasan pemaaf yang dimaksudkan dalam Pasal 40
00908|KUHP sampai dengan Pasal  44 KUHP yang ditemukan pada diri Para Anak,
00909|sehingga Hakim menilai Para Anak  memiliki kemampuan untuk
00910|mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya maka dengan demikian
00911|telah terbukti dan terpenuhi syarat subjektif/Mens Rea: “pertanggungjawaban Pidana”
00912|pada diri masing-masing Para Anak;
00913|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur mengenai tindak Pidana
00914|(objektif) dan Unsur mengenai pertanggungjawaban Pidana (subjektif) dalam Pasal
00915|76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
00916|Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak telah
00917|terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00918|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00919|dakwaan alternatif Kesatu;
00920|Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti secara sah menurut
00921|hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00922|dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Anak
00923|tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau
00924|
00925|Hal. 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00926|alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Anak, maka Para Anak
00927|harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;
00928|Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum
00929|Para Anak, ternyata tidak berisi pembelaan atau  penyangkalan, melainkan lebih
00930|bersifat permohonan agar Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari
00931|Tuntutan Penuntut Umum yang mana mengenai permohonan ini akan
00932|dipertimbangkan bersama-sama dengan pidana yang sepadan untuk dijatuhkan
00933|kepada diri Para Anak sebagaimana diuraikan di bawah ini:
00934|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta
00935|kepada  Hakim agar Para Anak dijatuhi pidana pidana penjara masing-masing selama
00936|1 (satu) Tahun di LPKA Pontianak dikurangi selama Para Anak ditahan dengan
00937|perintah agar Para anak tetap ditahan maka kini sampailah kepada berapa lamanya
00938|hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan
00939|tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak
00940|pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut
00941|Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih
00942|kurang sepadan dengan kesalahan Anak  sehingga merujuk pada pedoman
00943|pemidanaan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:
00944|− Bahwa berdasarkan riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Para Anak, tidak
00945|ditemukan adanya kondisi yang memaksa Para Anak melakukan tindak pidana.
00946|Hakim menilai Tindak pidana tersebut dilakukan lebih didorong oleh Emosi Para
00947|Anak yang masih labil dan belum bisa untuk mengkontrol akibat perbuatan yang
00948|dilakukannya;
00949|− Bahwa, dilihat dari segi peranan Para Anak dihubungkan dengan hasil Visum Et
00950|Repertum dan keadaan Para Anak Korban maka perbuatan Para Anak telah
00951|membuat Para Anak Korban mendapatkan sakit dan luka yang cukup serius
00952|namun setelah memperhatikan Para Anak korban dalam persidangan, Hakim
00953|melihat Anak Korban telah pulih dan mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
00954|− Bahwa Para Anak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak telah
00955|menunjukan sikap yang sopan, patuh dan kooperatif di persidangan sehingga
00956|dilihat dari karakter dan perilaku Para Anak maka Hakim menilai Para Anak tidak
00957|akan mengulangi tindak pidana walaupun pada kenyataannya Anak 2. pernah
00958|dihukum namun dengan adanya penye salan dan mengakui perbuatannya
00959|sehingga hal tersebut harus dinilai secara proporsional sesuai dengan tingkat
00960|perbuatannya;
00961|− bahwa mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
00962|maka agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman
00963|
00964|Hal. 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00965|terhadap pelaku ( rechtguterverletzung), namun juga menjadi treatment
00966|komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Anak untuk dapat sadar
00967|dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus
00968|dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi substansi tujuan
00969|pemidanaan sehingga Para Anak setidaknya masih ada terbuka kesempatan
00970|untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan
00971|oleh Para Anak tidak terulang kembali;
00972|− Bahwa, mencermati Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak oleh
00973|Pembimbing Kemasyarakat an (PK) dari BAPAS Pontianak dengan
00974|merekomendasikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi klien para
00975|anak sebagaimana diuraikan di atas;
00976|− Bahwa, Hakim wajib menggaris bawahi maksud dan tujuan dari Undang-Undang
00977|RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Undang-
00978|Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana
00979|maksud dan tujuan dari Undang -undang tersebut adalah untuk melindu ngi
00980|kepentingan anak khususnya anak Indonesia di kemudian hari karena anak
00981|berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan
00982|berkembang dengan wajar walaupun perbuatan Para Anak melakukan perbuatan
00983|kekerasan terhadap Para Anak Korban tidaklah dapat dibenarkan;
00984|− Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
00985|Undang Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang
00986|merupakan tonggak pergeseran arah Filosofis penegakan hukum di Indonesia dari
00987|Pemikiran Aliran Klasik yang memusatkan perhatian hukum pidana pada
00988|perbuatan atau Tindak Pidana menjadi pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga
00989|keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/
00990|batiniah/ sikap batin) yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan
00991|atau Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku
00992|Tindak Pidana, yang mana pergeseran pemikiran filosofis ini berimplikasi terhadap
00993|pemidanaan dengan diaturnya ketentuan mengenai Tindak Pidana yang diancam
00994|dengan pidana pokok secara alternatif kumulatif dan adanya penyesuaian pidana;
00995|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka
00996|Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak
00997|menurut hemat Hakim relatif cukup berat karena prinsip dasar dalam Undang-Undang
00998|Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepentingan anak
00999|merupakan paling utama dan terbaik sehingga pidana penjara merupakan upaya
01000|terakhir disamping itu telah didengar pula pendapat Wali/Pendamping Anak dalam
01001|persidangan yang berjanji akan mendidik Anak tersebut lebih fokus kearah yang lebih
01002|
01003|Hal. 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk