00977|Korban  sambil  Terdakwa  menghimpit  badan  Saksi  Korban  dengan  kedua
00978|tangannya  dan  setelah  sekira  10  (sepuluh)  menit  kemudian  Terdakwa
00979|mengeluarkan  air  maninya  di  luar  kemaluan  Saksi,  selanjutnya  Terdakwa
00980|memasang  celananya  sendiri  dan  Saksi  Korban  juga  memasang  kembali
00981|celananya;
00982|Menimbang, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang
00983|namun tidak sampai ke rumah, pada saat itu Saksi Korban hanya diantarkan di
00984|depan warung yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi
00985|Korban dan Saksi Korban berjalan sendiri ke rumahnya dan sekira pukul 23.46
00986|WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban dengan
00987|
00988|mengatakan “dek, udah tidur ya dek, dek balas dek” namun pesan tersebut tidak
00989|Saksi Korban balas, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira
00990|pukul 05.25 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kembali kepada Saksi Korban
00991|dengan mengatakan “abang minta maaf dek, masih tidur ya dek, maafin dek”
00992|namun Saksi Korban juga tidak membalas pesan tersebut;
00993|Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal
00994|14 Januari 2024 Saksi Korban menceritakan tentang kejadian tersebut kepada
00995|Saksi  Siti  Julaiha  dengan  memberitahu  bahwa  Saksi  Korban  telah  dipaksa
00996|melakukan hubungan badan oleh Terdakwa, setelah itu, Terdakwa dijemput oleh
00997|Saksi  Eko  Sapriono  dan  dipanggil  ke  rumah  Saksi  Siti  Julaiha  kemudian
00998|Terdakwa  mengakui  bahwa  Terdakwa  memaksa  Saksi  Korban  berhubungan
00999|badan dan Terdakwa minta maaf, selanjutnya Saksi Eko Sapriono dan Saksi Siti
01000|Julaiha  melaporkan tentang  kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Saksi
01001|Maryatun, lalu diadakan pertemuan di rumah Saksi Maryatun antara keluarga
01002|Saksi Korban dan keluarga Terdakwa serta Kepala Adat dan perangkat desa
01003|yang lain, namun pada saat itu tidak menemukan penyelesaian dikarenakan
01004|pada saat itu Terdakwa bersumpah dibawah Al- Quran dan mengakui bahwa
01005|tidak memperkosa Saksi Korban, karena tidak terdapat kesepakatan dan niat
01006|baik dari Terdakwa untuk bertanggung jawab maka Saksi Korban melaporkan
01007|perbuatan Terdakwa ke Kepolisian;
01008|Menimbang, bahwa setelah adanya laporan polisi, keluarga Terdakwa
01009|kemudian  melakukan  pertemuan  dengan  keluarga  Saksi  Korban  untuk
01010|melakukan  perdamaian,  pada  saat  itu  sempat  terjadi  perdamaian  namun
01011|kesepakatan perdamaian tersebut pada akhirnya dibatalkan;
01012|Menimbang, bahwa untuk situasi dan kondisi pondok kebun durian yaitu
01013|dari jalan aspal berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan dalam keadaan gelap
01014|gulita serta tidak ada orang di lokasi tersebut;
01015|Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka
01016|dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Saksi
01017|Korban  yaitu  dengan  cara  Terdakwa  menarik  tangan  Saksi  Korban  dan
01018|mendorong badan Saksi Korban untuk masuk pondok yang berada di kebun
01019|duren  dalam  keadaan  kosong  dan  gelap  gulita  dan  selanjutnya  Terdakwa
01020|melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara menghimpit
01021|badan Saksi Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin
01022|Saksi Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar alat kelamin Saksi
01023|Korban,  sehingga  Saksi  Korban  mengalami  penderitaan  secara  fisik  dan
01024|seksual serta tertekan secara psikis karena situasi dan kondisi pondok yang
01025|
01026|berada  di  dalam  kebun  serta  gelap  gulita.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga
01027|menyimpulkan  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  persetubuhan
01028|dengan  Saksi  Korban,  yaitu  dengan  terjadinya  peraduan  antara  anggota
01029|kemaluan Terdakwa dengan anggota kemaluan Saksi Korban;
01030|Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  hukum  yang  telah  diuraikan  tersebut
01031|juga sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: R/44/II/2024/Rumkit tanggal 22
01032|Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon (selaku Dokter
01033|Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II) telah dilakukan pemeriksaan
01034|terhadap  Korban  dengan  hasil  inspeksi:  “ Pada  pemeriksaan  luar  tidak
01035|ditemukan  tanda-tanda  kekerasan”,  hasil  pemeriksaan  dalam:  “tampak  luka
01036|robek di selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas ” dan kesimpulan
01037|hasil pemeriksaan: “Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku
01038|berumur 19 tahun, didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh, yang diakibatkan
01039|oleh kekerasan tumpul” serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:
01040|027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Saksi Korban tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat
01041|dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi (Kepala
01042|UPTD Pemeriksaan Psikologi) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut Saksi
01043|Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak
01044|dari  kejadian  tersebut emosi  menjadi  labil  dengan  perubahan  perilaku  yaitu
01045|menjadi  pemarah,  sering  menangis,  mudah  tersinggung,  susah  fokus  dan
01046|mudah gelisah;
01047|Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyangkal telah
01048|melakukan  perbuatan  sebagaimana  didakwakan  dengan  menyatakan  bahwa
01049|perbuatan  Terdakwa  dan Saksi  Korban  dilakukan  atas  dasar  keinginan
01050|bersama yaitu suka sama suka  dan karenanya menyangkal pula keterangan
01051|Saksi  Korban dimana  saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  di
01052|persidangan  di  bawah  sumpah,  menurut  cara  agamanya  dan  atas
01053|penyangkalan Terdakwa,  Saksi Korban yaitu Saksi Korban  menyatakan tetap
01054|pada keterangannya. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi
01055|tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan
01056|saksi di atas tidak benar, maka Terdakwa menghadirkan Saksi Dewi Susanti dan
01057|Saksi Heri yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah;
01058|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan
01059|tentang saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu
01060|untuk  mempertimbangkan  mengenai  kapankah  keterangan  saksi  dan
01061|keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-
01062|Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  memiliki  nilai
01063|
01064|pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta
01065|tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak
01066|terbantahkan peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
01067|Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang
01068|lebih  dominan  diungkapkan  adalah  untuk  mencari  kebenaran  materil  (fakta
01069|sesungguhnya  secara  empiris),  bukan  kebenaran  formal.  Kebenaran  formal
01070|hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materill saja.
01071|Jika  fakta  formal  tidak  terpenuhi  atau  ditemukan  ketidaksempurnaan  syarat
01072|formal  dalam suatu  alat bukti, tidak  menjadikan  kasus  pidana  yang sedang
01073|diproses  dalam  persidangan  pidana  menjadikan  cacat  hukum,  sebab  selain
01074|tidak ada saksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti
01075|sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
01076|1981 tentang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat
01077|bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan
01078|ahli dan surat. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan
01079|bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
01080|tentang Hukum Acara Pidana jika min imum dua alat bukti saling bersesuaian
01081|antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa
01082|terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim
01083|akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa;
01084|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  185  ayat  (4)
01085|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan
01086|bahwa  “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu
01087|kejadian  atau  keadaan  dapat digunakan  sebagai  suatu  alat bukti  yang  sah
01088|apabila  keterangan  saksi  itu  ada  hubungannya  satu  dengan  yang  lain
01089|sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
01090|keadaan tertentu”;
01091|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  tindak  pidana  persetubuhan,
01092|terkadang  tidak  ada  satu  pun  saksi  mata  yang  melihat  perbuatan  tersebut
01093|tersebut dilakukan, kecuali saksi  korban. Menariknya, Terdakwa sering tidak
01094|mengakui  perbuatannya.  Dalam  hal  demikian,  perlu  dicari  bagaimana
01095|pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, yakni secara formil bahwa
01096|dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki
01097|nilai  pembuktian  yang sama dan  sederajat, terkecuali alat bukti  Keterangan
01098|Terdakwa,  yang  nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan
01099|Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
01100|Pidana  yang  menentukan bahwa  keterangan  Terdakwa  hanya  berlaku  dan
01101|
01102|digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan
01103|dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan
01104|dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan
01105|menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim.
01106|Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah
01107|vrije bewijs  atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak
01108|terhadap  alat  bukti  tertentu.  Akan  tetapi  tergantung  alat  bukti  mana  yang
01109|diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang
01110|terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8
01111|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang
01112|sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d)
01113|Petunjuk  dan  (e)  Keterangan  Terdakwa.  Itu  sebabnya  Hakim  akhirnya  akan
01114|memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah
01115|yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa
01116|menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa ( vide, Pasal 183 Undang-
01117|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
01118|Menimbang,  bahwa  selanjutnya,  Majelis  Hakim  akan
01119|mempertimbangkan  dan  menilai  keterangan  saksi  yang  dihadirkan  oleh
01120|Terdakwa di depan persidangan;
01121|Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi Dewi Susanti
01122|dan Saksi Heri, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada pokoknya
01123|Para Saksi tersebut hanya mengetahui kejadian berdasarkan cerita dari kakak
01124|Terdakwa yaitu Saudari Nita, serta Para Saksi hanya mengetahui mengenai
01125|pertemuan antara keluarga untuk melakukan perdamaian yang pada akhirnya
01126|perdamaian dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan, namun Para Saksi tidak
01127|mengetahui  secara  langsung  bagaimana  perbuatan  Terdakwa  kepada  Saksi
01128|Korban;
01129|Menimbang,  bahwa  dengan demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat
01130|bahwa keterangan saksi tersebut tidak  memiliki nilai pembuktian yang sah dan
01131|dapat diterima secara hukum  sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 1 butir 26
01132|Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu
01133|“saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan
01134|penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu   perkara pidana yang ia
01135|dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
01136|Menimbang,  bahwa  keterangan  Saksi  Korban  di  atas  ternyata
01137|bersesuaian pula dengan  alat bukti surat berupa  Hasil  Pemeriksaan Psikologi
01138|Nomor: 027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Saksi Korban tanggal 04 Juli 2024 yang
01139|
01140|dibuat dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi
01141|(Kepala  UPTD  Pemeriksaan  Psikologi)   dan  Visum  Et  Repertum  Nomor:
01142|R/44/II/2024/Rumkit  tanggal  22  Februari  2024  yang  ditandatangani  oleh  Dr.
01143|Daniel H. Simbolon (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara
01144|TK II) , yang menegaskan adanya akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi
01145|Korban. Secara khusus, hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor:
01146|R/44/II/2024/Rumkit  telah  pula  menyatakan  bahwa:  “tampak  luka  robek  di
01147|selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas ”. Hal ini meneguhkan
01148|keyakinan  Majelis  Hakim  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tidak  dilakukan  atas
01149|keinginan bersama antara Terdakwa dan Saksi Korban. Sebaliknya, perbuatan
01150|tersebut jelas merupakan keinginan sepihak dari Terdakwa;
01151|Menimbang, bahwa  dalam  hal  demikian, berlakulah  ketentuan  Pasal
01152|185  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
01153|Pidana,  yaitu  keterangan  Saksi  Korban memang  berdiri  sendiri  tentang
01154|perbuatan  Terdakwa,  namun  keterangan  tersebut  tetap  dapat  digunakan
01155|sebagai suatu alat bukti yang sah oleh karena keterangan saksi tersebut ada
01156|hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat
01157|membenarkan  adanya  perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  didakwakan  oleh
01158|Penuntut Umum;
01159|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
01160|keterangan  Saksi  Dewi  Susanti  dan  Saksi  Heri tidak  dapat  melumpuhkan
01161|keterangan Saksi Korban. Oleh karena itu, keterangan Saksi Dewi Susanti dan
01162|Saksi  Heri jelas  tidak  terkait  dengan  perbuatan  Terdakwa  dan  harus
01163|dikesampingkan;
01164|Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, Majelis Hakim secara khusus
01165|mencermati secara seksama niat jahat ( mens rea) Terdakwa dalam melakukan
01166|perbuatan di atas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai
01167|berikut:
01168|1. Keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa tujuan
01169|Terdakwa  sejak  awal  mengenal  Saksi  Korban  adalah  karena  Terdakwa
01170|ingin  melampiaskan  hawa  nafsu  melakukan  hubungan  badan  dengan
01171|Saksi Korban ;
01172|2. Adanya  rangkaian  kebohongan  Terdakwa  ketika  menerangkan  Terdakwa
01173|berniat untuk menikahi Saksi Korban, namun tidak dilaksanakan dan hal
01174|tersebut  juga  dibuktikan  dengan  isi  pesan Whatsapp  yang  berisi  bahwa
01175|Terdakwa  meminta  maaf  dan  masih  ingin  memantaskan  diri,  sehingga
01176|
01177|memang  dari  awal  Terdakwa  tidak  memiliki  niat  untuk  menikahi  Saksi
01178|Korban;
01179|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  di  atas,
01180|menurut  Majelis,  seluruh  penyangkalan  Terdakwa  maupun  Nota  Pembelaan
01181|Penasihat  Hukum  Terdakwa  adalah  tidak  beralasan  hukum, sehingga  harus
01182|dikesampingkan;
01183|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  fakta  persidangan  juga
01184|dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak memiliki
01185|hubungan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  unsur  “Dengan  kekerasan  atau
01186|ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
01187|perkawinan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
01188|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  285  Kitab
01189|Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah
01190|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01191|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01192|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01193|menemukan  hal-hal yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana
01194|terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
01195|maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01196|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01197|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01198|Menimbang, bahwa  atas tuntutan Penuntut Umum,  Terdakwa melalui
01199|Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa
01200|apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  menjatuhkan  putusan  yang
01201|seringan-ringannya terhadap Terdakwa;
01202|Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
01203|tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
01204|Menimbang, bahwa  menurut Prof. Muladi, konsep pemidanaan harus
01205|didasarkan pada teori tujuan pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem
01206|Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan
01207|gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan,  dan  keserasian  dalam
01208|kehidupan  masyarakat  yang  menimbulkan  kerusakan  individual  dan
01209|masyarakat.  Tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan-
01210|kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; ( vide, pendapat Prof Muladi
01211|sebagaimana  dikutip  M.  Sholehuddin,  dalam  buku  ”Sistem  Sanksi  Dalam
01212|Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya” , PT. Raja
01213|Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51)
01214|
01215|Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan
01216|pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:
01217|- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap
01218|menjujung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
01219|- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang
01220|sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dan
01221|menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi
01222|usaha penanggulangan kejahatan;
01223|- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh
01224|Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;
01225|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
01226|pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pemidanaan
01227|yang pantas bagi Terdakwa, dengan berpedoman pada aspek kemanusiaan,
01228|edukatif dan keadilan, sebagaimana diuraikan di atas . Selain itu  pidana yang
01229|dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera  ( detterent effect ) dan Majelis Hakim
01230|berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil
01231|dan setimpal dengan perbuatan  Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi
01232|dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;
01233|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01234|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01235|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01236|dijatuhkan;
01237|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01238|terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01239|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01240|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01241|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01242|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01243|- 1 (Satu) helai Baju Jeket tanpa lengan pakai Topi warna Coklat ;
01244|- 1 (Satu) Helai  baju lengan Panjang warna abu-abu;
01245|- 1 (Satu) Helai baju dalam warna Pink;
01246|- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
01247|- 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam;
01248|- 1 (Satu) Helai kutang warna Merah;
01249|- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna Coklat;