03119|semula sama-sama melakukan perekrutan calon tenaga kerja, dengan perintah
03120|awal  dari  Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI yang  memerintahkan
03121|Terdakwa  III  YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON,  kemudian  Terdakwa  III
03122|YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON mengajak  Terdakwa  I  DANIEL  LUMA
03123|ALIAS DEBRI dan Terdakwa II MARIANUS RISKI ANDUT ALIAS RISKI  untuk
03124|turut mencari calon tenaga kerja untuk direkrut, sehingga masing-masing Para
03125|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  selesai,  yakni  melakukan  rekrut
03126|calon tenaga kerja;
03127|           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para
03128|Terdakwa telah memenuhi unsur “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan
03129|dan yang turut serta melakukan perbuatan”;
03130|           Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1)
03131|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03132|Perdagangan  Orang  juncto Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang
03133|Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti
03134|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
03135|ke-2 (kedua);
03136|Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03137|
03138|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
03139|nota pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagai berikut;
03140|Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Para
03141|Terdakwa pada pokoknya bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan
03142|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  dan
03143|dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-
03144|undang  Nomor:  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
03145|Perdagangan Orang  dan  Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan
03146|dan tuntutan hukum yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum;
03147|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  nota  pembelaan/pledoi  Penasihat
03148|Hukum  Para  Terdakwa  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  nota
03149|pembelaan tersebut mengenai pembuktian materiil ( feit materiil)  terkait tindak
03150|pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa  dan  terhadap tindak pidana yang
03151|dilakukan oleh Para Terdakwa telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur
03152|di atas, maka hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
03153|Dengan demikian terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa
03154|tersebut patutlah dinyatakan ditolak;
03155|           Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
03156|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
03157|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, ataupun alasan penghapus
03158|pidana lainnya, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para
03159|Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
03160|           Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
03161|adalah  kumulatif  (penjara  dan  denda),  maka  kepada  Para  Terdakwa  selain
03162|dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila
03163|pidana  denda tidak  dibayar maka diganti  pidana kurungan  yang  dinyatakan
03164|dalam amar putusannya, dan dalam menjatuhkan besarnya pidana denda ini
03165|Majelis  Hakim  tidak  semata-mata  mengikuti  jumlah  denda  dari  tuntutan
03166|Penuntut  Umum,  namun  juga  memperhatikan  penghasilan/pendapatan  dari
03167|Para Terdakwa, dimana pada umumnya Para Terdakwa bekerja sebagai Petani,
03168|dan pekerja lainnya yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup,
03169|sehingga Majelis Hakim  menjatuhkan hukuman denda yang jauh lebih kecil
03170|jumlahnya dari tuntutan Penuntut Umum disesuaikan dengan penghasilan yang
03171|diterima oleh Para Terdakwa yang akan ditetapkan dalam amar putusan a quo;
03172|Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang
03173|telah dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan
03174|Penuntut  Umum,  akan  tetapi  terhadap  lamanya  pemidanaan  atau  hukuman
03175|Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03176|
03177|yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim memiliki pertimbangan
03178|tersendiri sebagai berikut; 
03179|Menimbang, bahwa dalam KUHP yang berlaku pada saat ini tidak ada
03180|aturan  yang  mengatur  terkait  dengan  pedoman  pemidanaan,  sementara  itu
03181|pedoman  pemidanaan  ini  merupakan  panduan,  terutama  bagi  hakim  untuk
03182|digunakan  dalam  menggapai  dasar  keadilan  bagi  semua,  dan  tidak  hanya
03183|berpaku pada ketentuan perundang-undangan, karena sejatinya putusan bukan
03184|merupakan  corong  dari  undang-undang, melainkan  sebagai  corong  keadilan
03185|kepatutan, kepentingan umum, dan ketertiban umum;
03186|Menimbang, bahwa selain itu, secara teoritis, tujuan utama dari pidana
03187|menurut teori absolut adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan, sedangkan
03188|menurut  teori  relative  pidana  dimaksudkan,  disamping  untuk  memperbaiki
03189|keseimbangan  dalam masyarakat sendiri, juga untuk memperbaiki  si  pelaku
03190|sendiri  dengan  jalan  menjatuhkan  putusan  yang  seadil-adilnya,  memberikan
03191|kesempatan  kepada  bakat-bakat  yang  diperoleh  agar  dapat  berkembang,
03192|memberikan pendidikan khusus latihan-latihan dan sebagainya;
03193|Menimbang,  bahwa  terhadap  pemidanaan  tersebut  Indonesia
03194|mengenalnya  dengan  teori  gabungan,  oleh  karena  itu  pidana  yang  akan
03195|dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  kepada  Para  Terdakwa  tersebut  tidaklah
03196|mengenai  salah  satu  teori  tersebut  diatas,  akan  tetapi  akan  berusaha
03197|menggabungkan kedua teori tersebut, dengan menitik beratkan tujuan pidana
03198|sesuai dengan aspirasi hukum yang berlaku saat ini;
03199|Menimbang,  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan
03200|haruslah  mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat  yang  tidak  hanya
03201|berdasarkan  pada  pertimbangan  yuridis  saja  tetapi  juga  harus  memuat
03202|pertimbangan  sosiologisnya  yang  mengarah  pada  latar  belakang  terjadinya
03203|suatu tindak pidana dalam perkara  a quo  adalah tindak pidana perdagangan
03204|orang, majelis hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan
03205|keyakinan tersebut dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan
03206|hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan
03207|Pancasila sebagai sumber dari segala hukum;
03208|Menimbang, bahwa keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat
03209|subyektif tergantung sudut pandang orang yang menilai keadilan itu dan untuk
03210|itu  dalam  perkara  a  quo Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan  aspek
03211|keadilan dari beberapa sisi diantaranya:
03212|1. Sisi Pelaku kejahatan,
03213|2. Sisi Korban kejahatan (dalam artian dampak bagi korban kejahatan),
03214|Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03215|
03216|3. Sisi Kepentingan masyarakat pada umumnya;
03217|Menimbang,  bahwa  dari  sisi  pelaku  kejahatan,  bahwa  selama
03218|persidangan  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  catatan-catatan  kriminal  yang
03219|mungkin pernah dilakukan Para Terdakwa sebelum tindak pidana a quo, bahwa
03220|Para  Terdakwa  tampak  dengan  kepolosannya  melakukan  perbuatannya
03221|tersebut hanya terdorong faktor ekonomi dan tuntutan hidup, bahwa Majelis
03222|Hakim  menilai  lamanya  pemidanaan  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  efek
03223|negatif  pada  diri  Para  Terdakwa  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  Para
03224|Terdakwa  akan  mengenal  dan  bersosialisasi  dengan  berbagai  narapidana
03225|dengan  segala  watak  dan  karakter  serta  berbagai  catatan  kriminal  lainnya.
03226|Bahwa  hal-hal  tersebut  kiranya  perlu  mendapat  perhatian  khusus  bagi  kita
03227|semua karena hal tersebut dapat mengakibatkan Para Terdakwa yang semula
03228|adalah pribadi yang baik malah kenyataannya karena aturan yang ada terpaksa
03229|harus diisi dan dilalui dengan “kondisi-kondisi” (dalam tanda kutip) di Lembaga
03230|Pemasyarakatan. Bahwa sejatinya Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat
03231|untuk membina narapidana menjadi lebih baik dan lebih berguna karya namun
03232|kenyataan  yang  berkembang  sekarang  Lembaga  Pemasyarakatan  justru
03233|berubah marwah menjadi lembaga pendidikan kejahatan artinya dari semula
03234|bukan penjahat menjadi penjahat secara utuh, dari semula penjahat amatiran
03235|berubah  menjadi  penjahat  profesional,  bahwa  hal-hal  inilah  yang  juga
03236|dikhawatirkan oleh Majelis Hakim  melihat sosok  kepribadian  Para Terdakwa
03237|yang nampak selama persidangan dibandingkan tindak pidana yang dilakukan
03238|dalam perkara a quo dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan;
03239|Menimbang, bahwa dari segi dampak yang ditimbulkan pada diri korban
03240|tindak pidana dalam perkara a quo bahwasanya para korban mendaftar untuk
03241|menjadi pekerja pada perusahaan kelapa sawit di Kalimantan secara sukarela
03242|dan para korban pada akhirnya tidak ada yang jadi berangkat untuk bekerja di
03243|Kalimantan. Selain itu selama persidangan pula, Majelis Hakim menilai bahwa
03244|saksi  korban  menunjukkan  sikap  dan  perilaku  yang  biasa-biasa  saja  dan
03245|terkesan bahwa kejadian tersebut tidak menimbulkan dampak negatif apapun
03246|pada diri saksi korban serta para korban tidak ada yang dirugikan secara fisik,
03247|psikis, maupun secara materiil;
03248|Menimbang, bahwa dari sisi atau aspek kepentingan masyarakat pada
03249|umumnya,  dalam  perkara  a  quo,  Majelis  Hakim  memberikan  pertimbangan
03250|bahwa  perkembangan  zaman  berikut  pola  pikir  masyarakat  ternyata
03251|berkembang  cukup  dinamis  menuju  pola  pikir  modernisasi  sehingga  turut
03252|membawa perubahan sosial pula dimana struktur dan budaya masyarakat telah
03253|Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03254|
03255|mengalami  pergeseran  nilai-nilai.  Paradigma  masyarakat  terkait  kebutuhan
03256|ekonomi  yang  mengarah  pada  pelanggaran  hukum  sering  kali  timbul  dari
03257|kesenjangan ekonomi dan rasa ketidakadilan yang mendalam, yang mendorong
03258|individu untuk mencari cara cepat dan tidak sah demi memenuhi kebutuhan
03259|hidupnya;
03260|           Menimbang, bahwa searah dengan pendapat Satjipto Raharjo, bahwa
03261|oleh  karena  ancaman  pidana  Pasal  yang  terbukti  terdapat  minimum
03262|pemidanaan, maka Majelis Hakim menilai ketentuan ini perlu disimpangi untuk
03263|memberikan  rasa  keadilan  bagi  semua  pihak  dalam  perkara  ini,  serta
03264|memperhatikan tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku
03265|tindak pidana tidak semata-mata untuk membalas dendam terhadap pelakunya,
03266|namun intinya bahwa para pelaku tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan
03267|masyarakat pada umumnya tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para
03268|pelaku; 
03269|          Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga menelisik faktor-faktor
03270|kasuistik yang sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan antara lain keadaan
03271|atau peristiwa yang mendahului terjadinya perbuatan pidana, cara melakukan
03272|kejahatan oleh terdakwa, aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana dan
03273|faktor postfactum atau akibat yang timbul setelah terjadinya perbuatan pidana;
03274|Menimbang, bahwa apabila ditelisik secara keadaan atau peristiwa yang
03275|mendahului terjadinya perbuatan pidana, bahwa tindak pidana yang dilakukan
03276|oleh Para Terdakwa muncul akibat adanya supply dan demand (permintaan dan
03277|penawaran),  di  mana  supply  tersebut  muncul  dari  jumlah  angkatan  kerja
03278|produktif yang muncul dari demografi, dan demand yang muncul dari kebutuhan
03279|lapangan pekerjaan di bidang perkebunan sawit, dan adanya naluri manusia
03280|dalam bertahan hidup dan menghidupi keluarganya, yang dalam masyarakat
03281|modern diejawantahkan dengan bekerja guna mendapatkan upah, kemudian
03282|melihat cara melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa adalah dengan merekrut
03283|calon tenaga kerja, tanpa memperhatikan pengalaman atau keterampilan dari
03284|calon  tenaga  kerja  yang  akan  direkrut,  serta  tidak  dilengkapinya  dokumen
03285|administratif oleh Para Terdakwa dalam melakukan perekrutan tenaga kerja di
03286|luar daerahnya, kemudian dilihat aspek-aspek individu pelaku perbuatan pidana
03287|bahwa Para Terdakwa juga mencari keuntungan atas kegiatan perekrutan yang
03288|mereka lakukan, dan terhadap Terdakwa I  DANIEL LUMA ALIAS DEBRI  dan
03289|Terdakwa  II  MARIANUS  RISKI  ANDUT  ALIAS  RISKI bahwa  mereka  juga
03290|hendak berangkat ke Kalimantan untuk bekerja dan menghidupi keluarganya,
03291|setelahnya melihat faktor  postfactum  setelah terjadinya tindak pidana tersebut
03292|Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03293|
03294|adalah bahwa para calon tenaga kerja atau para korban pada akhirnya tidak jadi
03295|berangkat untuk bekerja di Kalimantan;
03296|Menimbang,  bahwa  tindak  pidana  ini  muncul  juga  akibat  kegagalan
03297|pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan
03298|lapangan  pekerjaan  yang  merata  sesuai  dengan  demografi  dan  komposisi
03299|penduduk,  sehingga  para  calon  pekerja  yang  merupakan  angkatan  kerja
03300|produktif, yang rentan secara ekonomi dan pendidikan, tidak terserap sebagai
03301|pekerja di daerahnya sendiri, sehingga para calon pekerja tersebut tergiur ketika
03302|mendapatkan tawaran pekerjaan walaupun pekerjaan tersebut harus dilakukan
03303|di  luar  daerahnya,  kemudian  kerentanan  dari  para  calon  pekerja  ini  yang
03304|dimanfaatkan  oleh  Para  Terdakwa  untuk  mengambil  keuntungan  dengan
03305|merekrut tenaga kerja di Nusa Tenggara Timur untuk dipekerjakan di Kalimantan
03306|Timur sebagai buruh sawit, namun hal ini muncul bukan semata-mata karena
03307|Para  Terdakwa  hendak  mencari  keuntungan, namun juga  karena  kegagalan
03308|pemerintah  daerah  yang  dengan  segala  kelengkapan  instrumen  dan
03309|kewenangannya  dalam  memanfaatkan  angkatan  kerja  produktif  ini  untuk
03310|berkarya di daerahnya sendiri;
03311|Menimbang,  bahwa  kegagalan  tersebut  bukan  hanya  dalam  bentuk
03312|gagalnya pemerintah menciptakan lapangan kerja bagi warganya, namun juga
03313|gagalnya pemerintah daerah untuk membina perusahaan-perusahaan perekrut
03314|tenaga  kerja,  membina  dan  memberikan  pelatihan  kepada  warga
03315|masyarakatnya, agar memiliki daya saing dalam dunia kerja, lebih dalam lagi hal
03316|ini merupakan kegagalan pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
03317|Menimbang, bahwa apabila diambil sudut pandang yang berbeda juga,
03318|Para Terdakwa, terlepas dari sifat salahnya perbuatan, turut serta membantu
03319|pemerintah  khususnya  untuk  menyalurkan  angkatan  kerja  produktif  untuk
03320|bekerja dan menghidupi keluarganya, walaupun dilakukan dengan cara-cara
03321|yang memenuhi unsur delik dalam perkara a quo, pun dengan dipidananya Para
03322|Terdakwa, tidak malah memberikan manfaat kepada para korban karena para
03323|korban  tetap  tidak  mendapatkan  pekerjaannya,  namun  hanya  memberikan
03324|nestapa  dan  mencegah  perbuatan  yang  dilakukan  Para  Terdakwa  untuk
03325|dilakukan lagi baik oleh Para Terdakwa maupun oleh masyarakat, sehingga
03326|apabila demikian, pidana hanya menyajikan pembalasan dan pencegahan agar
03327|masyarakat tidak melakukannya, tanpa mewujudkan penyelesaian yang adil dan
03328|memulihkan keadaan yang rusak akibat tindak pidana yang melibatkan korban,
03329|pelaku, dan masyarakat;
03330|Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03331|
03332|  Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  adanya  tindak  pidana
03333|tertentu yang diatur terdapat ancaman minimum  pemidanaan salah satunya
03334|dimaksudkan  untuk  meminimalisir  adanya  disparitas  antar  putusan,  namun
03335|Majelis  Hakim  berpendapat  dalam  perkara  a  quo   menerapkan  minimum
03336|pemidanaan secara kaku  (rigid) justru akan menimbulkan ketidakadilan bagi
03337|Para  Terdakwa,  memang  benar  dan  terbukti  bahwa  Para  Terdakwa  telah
03338|melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum,  namun
03339|apabila  ditarik  lebih  dalam  dan  lebih  jauh,  tindak  pidana  ini  muncul  salah
03340|satunya  karena  tidak  tersedianya  lapangan  pekerjaan  yang  paling  tidak
03341|mendekati  angkatan  kerja  produktif  yang  dimiliki  suatu  daerah  serta  tidak
03342|mampunya  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan,  baik  itu  secara
03343|ekonomi  maupun  pendidikan  warga  masyarakatnya,  sehingga  menjadi  miris
03344|apabila  pidana  bukan  sebagai  ultimum  remidium,  padahal  dalam  Peraturan
03345|Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
03346|pemerintah  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan  terhadap
03347|perusahaan yang bidang usahanya adalah perekrutan atau penempatan tenaga
03348|kerja; 
03349|           Menimbang, bahwa selain itu dengan memperhatikan hal-hal lainnya
03350|sebagaimana hal yang meringankan dalam diri Para Terdakwa, sehingga pada
03351|akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan memperhatikan tujuan
03352|pemidanaan  yang  menitikberatkan  kepada  pencegahan,  memasyarakatkan
03353|terpidana, menyelesaikan konflik, menumbuhkan rasa penyesalan kepada Para
03354|Terdakwa, hal tersebut dengan mengacu kepada Hasil Rapat Kerja Nasional
03355|Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat
03356|Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia T ahun 2009 yang telah disepakati di
03357|mana  untuk  pemidanaan  ancaman  pidana  minimum  dapat  dijatuhkan  oleh
03358|hakim  dengan  syarat  putusan  tersebut  harus  didukung  dengan  bukti-bukti,
03359|pertimbangan  hukum  yang  sistematis,  jelas  dan  logis  serta  penerapannya
03360|adalah bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum sehingga Para Terdakwa akan
03361|dipidana dengan menyimpangi ketentuan pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1)
03362|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
03363|Perdagangan Orang;
03364|          Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah
03365|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
03366|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
03367|dijatuhkan;
03368|Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
03369|
03370|           Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
03371|terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
03372|agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
03373|           Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
03374|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
03375|1. 5 (lima) lembar print out hasil rekening koran bank BCA periode bulan
03376|Januari 2025 dan bulan Februari 2025. milik saudara BUDI RAHMAN Alias
03377|BUDI;
03378|2. 1  (satu)  Jepitan  yang  berisi  4 (empat)  lembar  Surat Perjanjian  Kerja
03379|Pemanen;
03380|3. 1  (satu)  Jepitan  Surat  Perjanjian  Kerjasama  antara  PT.  ANUGERAH
03381|ABADI  MULTI  USAHA  dan  Saudara  BUDI  RAHMAN  dengan  nomor
03382|061/AAMU/HRD/SPK-TKNS/II/2025;
03383|4. 1 (satu) lembar print out bukti transfer dari GERI SANTOSO ke MAMUN
03384|PAUJI  dengan  nomor  refrensi  801358624326  dengan  jumlah  Rp.
03385|30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
03386|5. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari GERI SANTOSO ke BUDI
03387|RAHMAN  dengan  nomor  refrensi:  798790490096  dengan  jumlah
03388|Rp.9.875.000 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
03389|6. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari GERI SANTOSO ke BUDI
03390|RAHMAN  dengan  nomor  refrensi:  790603580702  dengan  jumlah  Rp.
03391|35.625.000 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
03392|7. 1 (satu) lembar print out bukti pengiriman dari MAMUN PAUJI ke BUDI