00287|(berkas perkara terpisah) di kediaman Pasangan Terdakwa  di Waru
00288|didatangi oleh istrinya yang bernama Saksi 1,  terjadi keributan dan
00289|diketahui bahwa Pasangan Terdakwa telah hamil;
00290|- Bahwa hubungan Terdakwa dan Pasangan Terdakwa adalah tanpa ikatan
00291|perkawinan yang sah dimana akibat adanya hubungan tersebut akhi rnya
00292|Pasangan Terdakwa hamil dan melahirkan anak laki -laki di Rumah Sakit
00293|Bojonegoro;
00294|
00295|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  akan
00296|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas,
00297|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00298|kepadanya;
00299|
00300|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
00301|dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke -1 a
00302|KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00303|1. Unsur barang siapa;
00304|2. Unsur seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina, padahal
00305|diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
00306|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim
00307|mempertimbangkan sebagai berikut:
00308|Ad.1. Unsur barang siapa;
00309|Menimbang, bahwa  unsur setiap orang atau barang siapa adalah
00310|menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini Terdakwa dengan
00311|segala identitasnya sebagaimana tersebut di  atas, di persidangan  telah
00312|didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis
00313|Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar, sehingga Terdakwa adalah sebagai
00314|subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
00315|Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah sebagai pelaku
00316|tindak pidana yang diajukan di depan persidangan ini;
00317|Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;
00318|Ad.2. Unsur seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina,
00319|padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
00320|Menimbang, b ahwa Pasal 127 KUHPerdata (BW) menyebutkan “Pada
00321|waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu
00322|orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki
00323|saja”;
00324|Menimbang, b ahwa Pasal 127 BW tersebut, yang berkaitan dengan
00325|perkawinan, terhadap warga negara Indonesia sudah diatur secara khusus oleh
00326|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 3
00327|ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Pada
00328|asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya
00329|boleh memiliki seorang suami ”, walaupun di dalam ayat (2) disebutkan bahwa
00330|“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari
00331|seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”;
00332|Menimbang, b ahwa zin a sesuai dengan KUHP adalah “perbuatan
00333|persetubuhan yang dilakukan oleh laki -laki atau perempuan yang telah kawin
00334|dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya”;
00335|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan
00336|persidangan diperoheh fakta bahwa terdakwa memiliki seor ang istri yang
00337|
00338|bernama Saksi 1 yang menikah di KUA Bengkulu. Dalam pernikahan tersebut
00339|antara Terdakwa dan Saksi 1 dikaruniai seorang anak laki-laki;
00340|Menimbang, b ahwa selama pernikahan tersebut antara Terdakwa dan
00341|Saksi 1 tinggal dalam satu rumah dan terakhir di Aspol Surabaya;
00342|Menimbang, b ahwa selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan
00343|Pasangan Terdakwa  sekitar Bulan Nopember 2019 di toko buku Mall, hingga
00344|akhirnya antara Terdakwa dan Pasangan Terdakwa  semakin akrab dan
00345|menjalin hubungan pacaran, hingga pada sekitar bulan Maret 2020 terjadilah
00346|hubungan badan/persetubuhan antara Terdakwa dan Pasangan Terdakwa  di
00347|Apartemen Surabaya, dan kemudian beberapa kali melakukan persetubuhan di
00348|Apartemen tersebut dan j uga dilakukan di Hotel Surabaya dan di Perumahan
00349|Sidoarjo yang merupakan tempat tinggal Pasangan Terdakwa , hingga
00350|menyebabkan Pasangan Terdakwa hamil dan melahirkan anak ;
00351|Menimbang, bahwa Saksi 1 yang merupakan istri Terdakwa, menaruh
00352|kecurigaan akan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi
00353|1 pada tanggal 9 Ja nuari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, bersama temannya dan
00354|petugas Satpam, mendatangi rumah pasangan terdakwa, saat itu Saksi 1 dan
00355|temannya menemukan Terdakwa berada di rumah tersebut bersama Pasangan
00356|Terdakwa yang dalam keadaan hamil, sehingga terjadi keributan antara
00357|Terdakwa dan Saksi 1;
00358|Menimbang, bahwa walaupun saat ini antara Terdakwa dan Saksi 1
00359|sudah bercerai, tetapi perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Pasangan
00360|Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa masih menjadi suami sah Saksi 1;
00361|Dengan demikian Unsur seorang pria yang telah kawin yang melakukan
00362|zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;
00363|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1)
00364|ke-1 a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
00365|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00366|dalam dakwaan tunggal;
00367|
00368|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
00369|hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00370|alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00371|mempertanggung jawabkan perbuatannya;
00372|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00373|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00374|
00375|Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,
00376|Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan
00377|rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh
00378|Pasal 5 ayat (1) Undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
00379|Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan
00380|justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;
00381|Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori
00382|keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh
00383|Undang - undang dan kepentingan pihak -pihak yang tersangkut atau berkaitan
00384|dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan
00385|para Terdakwa;
00386|Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan
00387|mempertimbangkan pula tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat
00388|Hukum Terdakwa terhadap tuntutan tersebut , maka lamanya pidana yang akan
00389|dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini,
00390|menurut  Majelis Hakim  telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan
00391|kepastian hukum;
00392|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut
00393|pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa
00394|tidak ditahan;
00395|Menimbang, bahwa barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara,
00396|digunakan sebagai barang bukti atas nama terdakwa dalam perkara lain, yang
00397|saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut sudah
00398|dikembalikan kepada masing masing yang berhak sesuai putusan perkara lain
00399|tersebut, sehingga tidak lagi diajukan dalam pekara ini;
00400|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
00401|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00402|yang meringankan Terdakwa;
00403|Keadaan  yang  memberatkan:
00404|- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;
00405|Keadaan yang meringankan:
00406|- Terdakwa  mengakui terus terang;
00407|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00408|
00409|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka
00410|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00411|
00412|Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke -1 a KUHP  dan Undang-undang
00413|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -
00414|undangan lain yang bersangkutan;
00415|
00416|MENGADILI:
00417|1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan
00418|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana diatur
00419|dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP;
00420|2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
00421|selama 3 (tiga)bulan;
00422|3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada
00423|putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana
00424|melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama  6 (enam)
00425|bulan berakhir;
00426|4. Menetapkan  barang bukti berupa:
00427|- Nihil
00428|5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  sejumlah
00429|Rp2.000,00  (dua ribu rupiah);
00430|
00431|Senin
00432|
00433|6 Maret 2023
00434|
00435|2023
00436|
00437|Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 , oleh kami,
00438|Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad, S.H., M.H.
00439|, Agus Pambudi, S.H.. masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
00440|
00441|Budi Sularso, S.H., M.H.
00442|
00443|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00444|
00445|Muhammad, S.H., M.H.   Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.
00446|
00447|Agus Pambudi, S.H..
00448|
00449|Panitera Pengganti,
00450|
00451|Budi Sularso, S.H., M.H.