00487|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
00488|didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
00489|Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang
00490|pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya
00491|maka  hal  tersebut  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dengan  hal  yang
00492|memberatkan dan meringankan bagi Anak;
00493|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dalam  sidang  pemeriksaan  perkara
00494|Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00495|pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak
00496|tersebut  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Anak  tersebut  harus  dinyatakan
00497|bersalah  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang-undang  Republik
00498|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak
00499|tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
00500|Halaman 14 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00501|
00502|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut
00503|agar Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 6 (enam) bulan.
00504|Anak melalui Penasihat Hukum dalam permohonannya memohon agar dijatuhi
00505|hukuman yang seringan-ringannya karena Anak masih bersekolah, dan ingin
00506|melanjutkan  sekolah.  Terhadap  hal  tersebut  akan  dipertimbangkan  sebagai
00507|berikut;
00508|Menimbang bahwa pada dasarnya spirit dari Undang-undang Nomor 11
00509|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menekankan pada
00510|upaya-upaya  aktif  dari  Penegak  Hukum  untuk  mengutamakan  pendekatan
00511|keadilan restoratif dan hal ini merupakan kewajiban. Keadilan restoratif disini
00512|adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
00513|keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama
00514|mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
00515|keadaan semula, dan bukan pembalasan;
00516|Menimbang  bahwa  selanjutnya  mengenai  pemidanaan  yang  akan
00517|dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
00518|Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan
00519|Penuntut Umum dalam surat tuntutan atas diri Anak, sedangkan mengenai jenis
00520|pidana atau tindakan dan lamanya pidana atau tindakan atas diri Anak akan
00521|ditentukan Hakim dalam pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan atau
00522|tindakan yang dikenakan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan
00523|pertimbangan sebagai berikut;
00524|Menimbang bahwa dalam menerapkan sanksi hukuman terhadap Anak,
00525|Hakim Anak memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan
00526|oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Bengkulu
00527|yang pada pokoknya memberikan rekomendasi demi kepentingan terbaik bagi
00528|Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
00529|- Perbuatan Anak dilakukan karena faktor internal (usia labil, kebutuhan
00530|sesaat, kehilangan figur ibu, rendahnya kontrol diri) serta faktor eksternal
00531|(ajakan  teman  sebaya,  lemahnya  pengawasan  keluarga,  lingkungan
00532|permisif);
00533|- Anak menunjukkan penyesalan, mengakui perbuatan serta berjanji tidak
00534|mengulangi tindak pidana;
00535|- Korban  telah  memaafkan  dan  berdamai  setelah  kerugian  diganti;
00536|keluarga  berkomitmen  untuk  memperketat  pengawasan;  masyarakat
00537|bersedia menerima kembali Anak;
00538|- Hak-hal yang memberatkan adalah tindak pidana tergolong pencurian
00539|dengan pemberatan dan adanya motif konsumtif (rokok, minuman keras).
00540|Namun hal-hal yang meringankan lebih dominan antara lain usia Anak, baru
00541|Halaman 15 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00542|
00543|pertama  kali  melakukan  tindak  pidana, perdamaian, dukungan  keluarga,
00544|serta masih bersekolah;
00545|- Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00546|Anak,  pidana  penjara  merupakan  ultimim  remedium  (upaya  terakhir)
00547|sehingga  lebih  tepat  jika  Anak  dijatuhi  pidana  atau  tindakan  alternatif
00548|bersifat pembinaan dan pengawasan;
00549|Menimbang  bahwa  setelah  mencermati  Laporan  Penelitian
00550|Kemasyarakatan atas nama Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu
00551|yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak diberikan pidana berupa
00552|Pidana Pengawasan;
00553|Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Hakim akan
00554|mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00555|Menimbang  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
00556|berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik
00557|bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat Anak, kelangsungan  hidup  dan
00558|tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  proporsional
00559|perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  serta
00560|penghindaran pembalasan;
00561|Menimbang  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11
00562|Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi
00563|harkat dan martabat seorang Anak yang mana Anak merupakan amanah dan
00564|karunia  Tuhan Yang  Maha Esa  yang  memiliki harkat dan  martabat sebagai
00565|manusia  seutuhnya  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  memberikan
00566|perlindungan khusus bagi Anak;
00567|Menimbang bahwa  terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar pemikiran
00568|dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi Anak, yaitu :
00569|1. Bahwa Anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang
00570|sebagai penjahat ( criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan
00571|bantuan ;
00572|2. Pendekatan yuridis terhadap Anak hendaknya mengutamakan persuasif-
00573|edukatif  dan  pendekatan  (kejiwaan/psikologi)  yakni  sejauh  mungkin
00574|menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat
00575|degradasi  mental  dan  penurunan  semangat  ( discoragement)  serta
00576|menghindari  proses  stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  proses
00577|perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar ;
00578|Halaman 16 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00579|
00580|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal
00581|51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang menjelaskan
00582|mengenai :
00583|a. mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
00584|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
00585|b. memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
00586|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
00587|c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
00588|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
00589|dalam masyarakat; dan
00590|d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
00591|terpidana.
00592|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  mengkontekstualisasikan  mengenai
00593|tujuan pemidanaan satu persatu dalam perkara a quo, bahwa dengan dilakukan
00594|pemidanaan terhadap Anak mencegah tindak pidana yang kemungkinan akan
00595|dilakukan kembali karena dalam fakta persidangan menunjukan bahwa Anak
00596|sering melakukan tindak pidana yang diselesaikan secara kekeluargaan oleh
00597|orangtua Anak, bahwa dengan adanya pemidanaan Anak menjadi terbina baik
00598|dari sisi rohani maupun intelektualnya karena terdapat pembinaan yang tepat
00599|sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya tersebut Anak akan menjadi
00600|orang yang lebih baik dan berguna karena telah dibekali pendidikan yang cukup
00601|selama  masa  pemidanaan,  kemudian  diharapkan  pemidanaan  dapat
00602|menumbuhkan rasa penyesalan sehingga kemudian hari Anak lebih berhati-hati
00603|dan berpikir sebelum bertindak serta mendorong kebiasaan patuh pada hukum
00604|sebagai bentuk prevensi khusus dan prevensi umum, sehingga cukup alasan
00605|menurut Hakim terhadap hal ini telah termuat sebagai alasan pemidanaan bagi
00606|Anak;
00607|Menimbang bahwa sehingga Pidana Penjara di LPKА Kelas II B engkulu
00608|diharapkan  Anak  tidak  akan  lagi  mengulangi  perbuatannya,  Anak  dapat
00609|melanjutkan pendidikan formalnya melalui PKBM di dalam LPKA sehingga hak
00610|Anak dalam mendapatkan pendidikan tidak terabaikan dan di dalam LPKA Anak
00611|dapat  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  hukum  sehingga  di  harapkan  Anak
00612|memperoleh  efek  jera  dan  tidak  melanggar  serta  mengulangi  perbuatanya
00613|kembali;
00614|Menimbang  bahwa  Pasal  79  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
00615|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00616|menyatakan bahwa  “pidana  pembatasan kebebasan diberlakukan  dalam  hal
00617|Halaman 17 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00618|
00619|Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan
00620|kekerasan”. Selanjutnya Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa “Anak dijatuhi
00621|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
00622|membahayakan masyarakat”. Kemudian Pasal 81 Ayat (5) menegaskan bahwa
00623|“pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;
00624|Menimbang bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan
00625|dengan  perbuatan  Anak  yang  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
00626|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil suatu barang yang
00627|sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
00628|melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam suatu rumah atau dalam
00629|pekarangan  tertutup  yang  ada  rumahnya  yang  dilakukan  oleh  orang  yang
00630|adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan
00631|cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat,memakai Anak
00632|kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu,
00633|untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang
00634|yang  diambil  secara  bersama-sama  atau  bersekutu” sebagaimana  diatur  di
00635|dalam Pasal Pasal 477 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
00636|Undang  Hukum  Pidana  Jo  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11
00637|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak   sebagaimana Dakwaan
00638|Tunggal Penuntut Umum, sehingga Hakim menilai bahwa tindak pidana yang
00639|dilakukan oleh Anak termasuk dalam kategori “tindak pidana berat” yang mana
00640|perbuatan  Anak  tersebut  dilakukan  dengan  pemberatan  yaitu  dimalam  hari
00641|dengan  merusak  dan  dilakukan  secara  bersama-sama  Hakim  berpendapat
00642|bahwa Anak diberikan pidana berupa Pidana pengawasan dirasa kurang tepat;
00643|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  harus  dijatuhi  hukuman,  maka
00644|Hakim  berpendapat  bahwa  Pidana  Penjara  di  LPKA  Kelas  II  Bengkulu,
00645|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  e  Undang-Undang
00646|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
00647|Anak dengan pertimbangan yaitu diharapkan dengan diberikannya hukuman
00648|pidana  penjara  terhadap  Anak,  maka  Anak  dapat  bersungguh-sungguh
00649|menyesali perbuatannya dan memperbaiki kepribadiannya menjadi lebih baik,
00650|serta Anak dapat memperoleh bimbingan kemandirian dan kepribadian yang
00651|kelak dapat Anak terapkan dalam kehidupannya;
00652|Menimbang  bahwa  Hakim  memperhatikan  ketika  Anak  diajukan  di
00653|persidangan ini masih menginjak usia 15 (Lima Belas) tahun dan berdasarkan
00654|ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
00655|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pembinaan di
00656|Halaman 18 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00657|
00658|LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain itu
00659|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  ini  khususnya  Pasal  86  Ayat  (1)
00660|dijelaskan bahwasanya Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan
00661|telah  mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun  dipindahkan  ke  lembaga
00662|pemasyarakatan  pemuda.  Kemudian  pada  ketentuan  Pasal  86  Ayat  (2)
00663|dijelaskan pula dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun,
00664|tetapi  belum  selesai  menjalani  pidana,  Anak  dipindahkan  ke  lembaga
00665|pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan
00666|Anak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (3) dalam hal tidak
00667|terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan
00668|Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  ke  lembaga
00669|pemasyarakatan  dewasa  berdasarkan  rekomendasi  dari  Pembimbing
00670|Kemasyarakatan;
00671|Menimbang bahwa oleh karena itu, Hakim tidak sependapat dengan
00672|rekomendasi  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan,  sehingga  Hakim  menilai
00673|pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana “penjara” di Lembaga Pembinaan
00674|Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu”, dengan tujuan agar Anak dapat dibina
00675|secara baik dan ketika Anak selesai menjalani pidananya tersebut, Anak dapat
00676|kembali kepada orang tua dan masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;
00677|Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pasal 79 Ayat
00678|(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00679|Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “minimum khusus pidana penjara
00680|tidak  berlaku  terhadap  Anak”. Berpedoman  pada  ketentuan  tersebut, Hakim
00681|memperhatikan hal-hal terbaik bagi Anak sebagaimana amanat dari Undang-
00682|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00683|Pidana Anak tersebut, sehingga Hakim menilai apabila hukuman yang paling
00684|tepat dan adil bagi Anak adalah sebagaimana yang tertuang di dalam amar
00685|Putusan ini;
00686|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak harus
00687|pula dipertimbangkan mengenai pedoman pemidanaan (sentencing guidelines)
00688|sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
00689|2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yang  terdiri  dari  11
00690|(sebelas) kriteria, yakni:
00691|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
00692|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00693|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
00694|Halaman 19 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00695|
00696|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan  direncAnakan  atau  tidak
00697|direncAnakan;
00698|e. cara melakukan Tindak Pidana;
00699|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
00700|g. riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku
00701|Tindak Pidana;
00702|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
00703|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
00704|pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau;
00705|j. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
00706|Menimbang bahwa pedoman pemidanaan bertujuan sebagai petunjuk
00707|bagi  hakim  dalam  mempertimbangkan  takaran  atau  berat  ringannya  pidana
00708|yang  akan  dijatuhkan,  oleh  karenanya  Hakim  bependapat  akan
00709|mempertimbangkan  hal-hal  yang  memiliki  relevansi  dengan  perkara  a  quo
00710|sebagai berikut;
00711|Menimbang  bahwa  motif  Anak  melakukan  tindak  pidana  karena
00712|didorong oleh keinginan untuk membeli rokok dan minuman keras maka adanya
00713|kriminalitas  yang  direncanakan,  dalam  hal  ini  Hakim  telah  pula
00714|mempertimbangkan mengenai motif dan tujuan, serta tindak pidana dilakukan
00715|dengan sengaja;
00716|Menimbang  bahwa  Hakim  menilai  sikap  batin  Anak  selama  di
00717|persidangan  menunjukkan  penyesalan  yang  mendalam,  mengakui
00718|perbuatannya secara jujur, serta bersikap sopan dan kooperatif, yang tercermin
00719|dari  kesediaannya  meminta  maaf  kepada  Korban  peristiwa  tersebut  telah
00720|mencerminkan orientasi pemulihan sebagaimana menjadi tujuan pemidanaan
00721|dalam  KUHP  Nasional  (vide,  pasal  51  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023
00722|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
00723|Menimbang bahwa mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan
00724|Anak, dimana Anak saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun yang dapat
00725|dikategorikan sebagai usia produktif dan masih memiliki harapan untuk dapat
00726|memiliki  masa  depan  yang  baik,  adanya  penjatuhan  pidana  penjara  dalam
00727|waktu yang terlalu lama atau pidana penjara yang berat dikhawatirkan akan
00728|merusak masa depan Anak, menghilangkan kesempatan untuk memperbaiki
00729|diri, serta berdampak negatif terhadap keluarganya, yang justru bertentangan
00730|dengan  tujuan  pemidanaan  dalam  KUHP Nasional  (vide, pasal  51  Undang-
00731|Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
00732|Halaman 20 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00733|
00734|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
00735|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
00736|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
00737|untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan;
00738|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak tidak  ditahan  dan  menurut
00739|pendapat  Hakim cukup  alasan  untuk  menahan,  maka perlu  memerintahkan
00740|Anak untuk ditahan;
00741|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00742|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00743|Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) buah Akumulator mobil
00744|merk Infinity Power Faster Battery made in korea dengan nomor yang tertera
00745|pada bagian atas akumulator dengan nomor 4AKJ25 dan MF40B19R, 1 (Satu)
00746|bilah senjata tajam jenis pisau dengan, panjang mata bilah 16 (enam belas cm)
00747|yang terbuat dari besi dan panjang gagang 9,5 cm yang terbuat dari kayu warna
00748|dengan total panjang keseluruhan 25,5 cm, 1 (satu) Unit motor merk Honda
00749|Supra Fit warna hitam memiliki nomor polisi pada bagian depan BD 3614 GH
00750|dengan  nomor  mesin  YX150FMG11005560  dengan  nomor  rangka  sudah  di
00751|hapus, 1 (satu) Bilah Senjata tajam jenis pisau dengan ukuran mata bilah 16 cm
00752|yang terbuat dari besi dan panjang gagang 9.5 cm yang terbuat dari kayu warna
00753|coklat  dengan  total  panjang  keseluruhan  25.5  cm yang  masih  diperlukan
00754|sebagai barang bukti dalam perkara Nama Ryzqy Saputra Als Rizki Bin Salman,
00755|maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
00756|perkara tersebut;
00757|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00758|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00759|meringankan Anak;
00760|Keadaan  yang  memberatkan:
00761|- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00762|- Bahwa perbuatan Anak menyebabkan kerugian terhadap Korban;
00763|Keadaan yang meringankan:
00764|- Korban sudah memaafkan perbuatan Anak;
00765|- Orangtua Anak sudah mengganti kerugian Korban;
00766|- Bahwa Anak masih berusia muda, sehingga dipandang masih mampu
00767|merubah sikapnya demi masa depannya kelak;
00768|Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan,
00769|hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh
00770|Anak, serta memperhatikan seluruh pertimbangan Hakim dan sebagai bentuk
00771|pencegahan pada masyarakat agar peristiwa ini tidak terulang lagi di masa
00772|depan sebagai bentuk prevensi khusus (special deterrence) dan prevensi umum
00773|(general deterrence), serta mempertimbangkan masa depan Anak, dengan tetap
00774|Halaman 21 dari 23 hal Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Kph
00775|