01997|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01998|putusan perkara”, oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan
01999|mengenai  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing
02000|Kemasyarakatan;
02001|Menimbang,  bahwa  dalam  Laporan Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan
02002|Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Litmas:  atas nama Anak ANAK
02003|yang  dibuat  oleh  Heygen  R.H  Walangare  yang  dikeluarkan  oleh  Balai
02004|Pemasyarakatan  Kelas  I  Manado  tanggal  28  Januari  2026  pada  pokoknya
02005|memberikan kesimpulan bahwa faktor utama penyebab Anak melakukan tindak
02006|pidana karena usia Anak masih muda, mudah terpengaruh dengan keadaan
02007|
02008|sekitarnya  dan  keadaan  emosi  yang  masih  lAnak  dimana  Anak  memiliki
02009|kebiasaan merokok dan  mengkonsumsi minuman beralkohol sejak  duduk di
02010|kelas II SMP dan kurang taat dalam beribadah. Selanjutnya, sesuai dengan
02011|kesimpulan  tersebut  dan  berdasarkan  hasil  sidang  Tim  Pengamat
02012|Pemasyarakatan  (TPP)  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Manado,  maka
02013|Pembimbing  Kemasyarakatan  merekomendasikan  agar  Anak  dijatuhi  pidana
02014|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Tomohon;
02015|Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian
02016|Kemasyarakatan dan pendapat orang tua Anak, serta keterangan dari Anak
02017|Korban tersebut kemudian disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan
02018|oleh Anak yaitu pembunuhan dimana termasuk pidana dengan ancaman yang
02019|berat,  maka  Hakim  berpendapat  perbuatan  Anak  tersebut  dipandang
02020|membahayakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 Nomor 11
02021|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan “Anak dijatuhi
02022|pidana  penjara  di  LPKA  apAnaka  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
02023|membahayakan masyarakat” bahwa terhadap Anak tersebut lebih tepat dijatuhi
02024|pidana berupa pidana penjara di LPKA yang lamanya akan ditentukan dalam
02025|amar putusan ini;
02026|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  pidana  pembatasan  kebebasan  bagi
02027|Anak  atau  pidana  berupa  penjara  tidaklah  dimaknai  sebagai  pembalasan
02028|terhadap Anak, akan tetapi demi kepentingan terbaik Anak dan perwujudan asas
02029|pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  maka  menurut  Hakim  perlu  untuk
02030|menjatuhkan  pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),
02031|karena  di  LPKA  nantinya  anak  akan  memperoleh  pembinaan,  pendidikan,
02032|pelatihan  keterampilan  dan  pemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan
02033|peraturan perundang-undangan bagi Anak yang diharapkan akan memperbaiki
02034|perilaku Anak sehingga dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah
02035|menjalani masa pidananya ( vide Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang
02036|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02037|Anak);
02038|Menimbang, bahwa Anak dalam perkara a quo telah berusia 18 (delapan)
02039|tahun dan berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
02040|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa
02041|“Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur
02042|18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda”,
02043|kemudian lebih lanjut dalam 86 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
02044|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa
02045|
02046|“Dalam  hal  tidak  terdapat lembaga  pemasyarakatan  pemuda,  Kepala  LPKA
02047|dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke
02048|lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing
02049|Kemasyarakatan”,  maka  Hakim  berpendapat  Anak  ditempatkan  ke  lembaga
02050|pemasyarakatan  pemuda  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  86  ayat  (1)
02051|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
02052|Peradilan Pidana Anak;
02053|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  belum  ada  lembaga  pemasyarakatan
02054|pemuda  di  daerah  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Sulawesi
02055|Utara,  maka  Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  pelaksana  putusan  pengadilan
02056|nantinya  akan  berkoordinasi  dengan  LPKA Kelas  II  Tomohon  terkait proses
02057|penempatan Anak dengan memperhatikan Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat
02058|(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
02059|Peradilan Pidana Anak;
02060|Menimbang bahwa dalam Pengadilan Anak pada dasarnya juga untuk
02061|melakukan koreksi dan rehAnakitasi sehingga cepat atau lambat anak sebagai
02062|anak  dapat  kembali  ke  kehidupan  masyarakat  normal  dan  bukan  untuk
02063|mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana
02064|atau  tindakan  adalah  suatu  penjatuhan  sanksi  yang  harus  dapat
02065|dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan
02066|horizontal (bagi anak, korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi
02067|anak dalam peradilan pidana anak ;
02068|Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak
02069|undang-undang  menyebutnya  sebagai  anak  yang  yang  berkonflik  dengan
02070|hukum,  pada  umumnya  dipengaruhi  oleh  faktor  yang  berasal  dari  kondisi
02071|lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku
02072|menyimpang  itu  tidak  sepenuhnya  harus  dibebankan  kepada  anak  sebagai
02073|pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil
02074|dan kondisi lingkungan secara luas;
02075|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  penilaian  terhadap  anak  yang
02076|berkonflik  dengan  hukum  tidak  sepatutnya  hanya  dibatasi  pada  kualitas
02077|kemampuan  rohaniah  dan  psikis  pada  anak  tersebut,  karena  kemampuan
02078|rohaniah dan psikis si anak terbentuk selain dari peran serta keluarga juga dari
02079|lingkungan tempat anak tersebut bergaul, sehingga untuk menjatuhkan sanksi
02080|pada  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  harus  diseimbangkan  antara
02081|keseriusan tindak pidana yang dilakukan dengan keadaan dan kebutuhan si
02082|anak serta kemampuan si anak untuk menerima sanksi yang diajatuhkan, hal
02083|
02084|mana  harus  dikaitkan  dengan  kebutuhan  masyarakat  dan  secara  arif  dan
02085|bijaksana  menjatuhkan  sanksi  yang  diusahakan  tidak  menimbulkan  korban,
02086|penderitaan, kerugian mental dan fisik serta hubungan sosial yang terganggu;
02087|Menimbang, bahwa oleh karena anak diajukan ke persidangan dengan
02088|Acara  Peradilan  Pidana  Anak,  maka  Hakim  akan  juga  mempertimbangkan
02089|ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02090|Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana
02091|yang akan dijatuhkan pada diri anak, sehingga hak-hak anak sebagai seorang
02092|anak  sebagaimana  dimuat  dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014
02093|tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjamin;
02094|Menimbang bahwa dikarenakan ketentuan Pemidanaan Pasal 458 ayat
02095|(1) KUHP dengan ancaman pidana pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
02096|tahun. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor
02097|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dinyatakan  Pidana
02098|penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari
02099|maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa.  Dengan  demikian,
02100|maksimum pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak untuk tindak
02101|pidana dalam perkara a quo yaitu 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
02102|Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Anak berada dalam
02103|tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan
02104|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan;
02105|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02106|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02107|Menimbang  bahwa  terhadap  barang  bukti berupa  12  (Dua  belas)
02108|Bungkus Rokok warna Hitam merk DUNHILL Fine Cut Filter yang berisi 16
02109|Batang, 8 (Delapan) Bungkus Rokok warna Putih merk SAMPOERNA Mild yang
02110|berisi 16 Batang,  7 (Tujuh) Bungkus Rokok warna Ungu merk CAMEL Fresh
02111|Berry Taste yang berisi 16 Batang, 2 (Dua) Bungkus Rokok warna Merah Maron
02112|merk MARLBORO Filter Black yang berisi 20 Batang, 1 (Satu) Lembar Baju
02113|Singlet warna Biru Jenis Kain bertuliskan INCERPLAY, merek HRDC dalam
02114|kondisi tergunting, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat Muda Polos
02115|Jenis kain, merek CRESSIDA,  1  (Satu)  Buah Botol Cuka  jenis  kaca  dalam
02116|keadaan pecah,  1 (Satu) Buah sendal Kodok sebelah kanan warna biru tua.
02117|Oleh karena sebagian barang bukti tersebut digunakan berbuat kejahatan dan
02118|sebagiannya lagi sudah tidak bernilai ekonomis lagi maka ditetapkan dirampas
02119|untuk dimusnahkan;
02120|
02121|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  70  Undang-undang
02122|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
02123|yaitu  ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak,  atau  keadaan  pada  waktu
02124|dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar
02125|pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan
02126|dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
02127|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  putusan  ini  dalam  rangka  mewujudkan
02128|keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga
02129|Anak, sehingga Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal
02130|yang terdapat dalam diri Anak antara lain:
02131|Keadaan yang memberatkan:
02132| Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
02133| Perbuatan Anak meninggalkan rasa trauma dan ketakutan terhadap
02134|Anak Saksi yang merupakan cucu Korban;
02135|Keadaan yang meringankan:
02136| Anak belum pernah dihukum;
02137| Anak  mengakui  dan  menyesali  serta  berjanji  tidak  mengulangi
02138|perbuatannya;
02139| Anak  masih  memiliki  masa  depan  yang  panjang  dan  masih
02140|memiliki kemungkinan untuk berubah;
02141|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  telah  dinyatakan  bersalah  dan
02142|dinyatakan  dijatuhi  pidana,  dan  selama  di  persidangan  Anak  tidak  pernah
02143|mengajukan  permohonan  untuk  pembebasan  dari  pembayaran  biaya  perkara,
02144|maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  273  ayat  (1)  Undang-undang  Republik
02145|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
02146|Pidana, Anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara a quo;
02147|Mengingat dan memperhatikan, Pasal 458 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
02148|1 T ahun 2023  tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana, Undang-undang
02149|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
02150|dan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
02151|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
02152|
02153|MENGADILI:
02154|1. Menyatakan Anak  Anak tersebut di atas  terbukti secara sah dan
02155|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Pembunuhan”
02156|sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 458 ayat (1)
02157|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang
02158|Hukum Pidana;
02159|
02160|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak  oleh karena itu dengan pidana
02161|penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda;
02162|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan
02163|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02164|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02165|5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
02166|- 12 (Dua belas) Bungkus Rokok warna Hitam merk DUNHILL Fine
02167|Cut Filter yang berisi 16 Batang;
02168|- 8 (Delapan) Bungkus Rokok warna Putih merk SAMPOERNA Mild
02169|yang berisi 16 Batang;
02170|- 7 (Tujuh) Bungkus Rokok warna Ungu merk CAMEL Fresh Berry
02171|Taste yang berisi 16 Batang;  
02172|- 2 (Dua) Bungkus Rokok warna Merah Maron merk MARLBORO
02173|Filter Black yang berisi 20 Batang;
02174|- 1 (Satu) Lembar Baju Singlet warna Biru Jenis Kain bertuliskan
02175|INCERPLAY, merek HRDC dalam kondisi tergunting;
02176|- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek Warna Coklat Muda Polos Jenis
02177|kain, merek CRESSIDA;
02178|- 1 (Satu) Buah Botol Cuka jenis kaca dalam keadaan pecah;
02179|- 1 (Satu) Buah sendal Kodok sebelah kanan warna biru tua.
02180|Dirampas untuk dimusnahkan;
02181|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar 
02182|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02183|
02184|Senin
02185|
02186|11
02187|
02188|2026
02189|
02190|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
02191|Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 11
02192|Mei 2026, oleh kami, Bimo Putro Sejati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Stifany,
02193|S.H., M.H. , M Burhanuddin Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
02194|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
02195|oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
02196|Roosdiana  M.  Leode,  S.H,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri
02197|Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Gracia Marchelia Tambajong,
02198|S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing
02199|Kemasyarakatan dan orang tua Anak;
02200|
02201|Roosdiana M. Leode, S.H
02202|
02203|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02204|ttd ttd
02205|Stifany, S.H., M.H. Bimo Putro Sejati, S.H.
02206|
02207|ttd
02208|M Burhanuddin Yusuf, S.H., M.H.
02209|Panitera Pengganti,
02210|ttd
02211|Roosdiana M. Leode, S.H