02894|adalah  bagian dari  system pelatihan  kerja yang  diselenggarakan secara
02895|utuh dan terpadu di Indonesia  dan di Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan
02896|Kerja atau Perusahaan atau instansi pemerintah atau Lembaga Pendidikan
02897|dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih
02898|berpengalaman,  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka
02899|menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, sedangkan Pekerja Migran
02900|Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017
02901|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimana berdasarkan Pasal
02902|1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
02903|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02904|adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
02905|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
02906|Indonesia;
02907|66. Bahwa  tidak  ada  batasan  waktu  yang  dibutuhkan  dari  persiapan
02908|dokumen  hingga  berangkat  ke  luar  negeri  dengan  tujuan  bekerja
02909|menggunakan  Visa  Kerja,  selama  calon  Pekerja  telah  memenuhi
02910|persyaratan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang
02911|telah  memiliki  Perjanjian  Kerja,  Passpor  dan  Visa  Kerja  sebagaimana
02912|tercantum  dalam  Pasal  22  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
02913|Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekeria l
02914|Migran Indonesia maka Perusahaan Penempaan Pekerja Migran Indonesia
02915|
02916|(PI) wajib memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia. Dapat Saksi
02917|Deni Maulana Yusuf Bin  Juju  Setiawan  jelaskan bahwa  untuk  memiliki
02918|perjanjian kerja, passport dan Visa Kerja sebagaimana tercantum dalam
02919|Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09
02920|Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02921|tersebut harus melalui tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud
02922|dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia
02923|Nomor  09  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran
02924|Indonesia, yaitu:
02925|a. pemberian informasi;
02926|b. pendaftaran;
02927|c. seleksi;
02928|d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
02929|e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02930|f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02931|g. pengurusan Visa Kerja; 
02932|h. OPP; 
02933|i.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan 
02934|j.pemberangkatan.
02935|67. Bahwa  seseorang  dengan  Visa  Kunjungan  (Temporary  Visitor)  tidak
02936|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai
02937|berikut :
02938|Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017
02939|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran Indonesia, yang dimaksud  dengan
02940|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia  yang
02941|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
02942|luar wiiayah Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2
02943|Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
02944|Migran Indonesia tersebut dapat diterangkan bahwa setiap Warga Negara
02945|Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  di  Luar
02946|wilayah  Republik  Indonesia  (di  luar  negeri)  dengan  menerima  upah
02947|dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia, kemudian sebagaimana
02948|ketentuan Pasal 13 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18
02949|Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, untuk dapat
02950|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki
02951|dokumen berupa Visa Kerja, sehingga seseorang dengan Visa Kunjungan
02952|
02953|(Temporary Visitor) tidak dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri sebagai
02954|Kuli Bangunan;
02955|
02956|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02957|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat
02958|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02959|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
02960|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02961|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02962|alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 Jo. Pasal 5
02963|huruf b sampai dengan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
02964|Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
02965|(1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
02966|1. Setiap Orang;
02967|2. Dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02968|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
02969|huruf b sampai dengan huruf e;
02970|3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan
02971|perbuatan; 
02972|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02973|mempertimbangkan sebagai berikut: 
02974|Ad.1. Setiap Orang; 
02975|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan
02976|Pasal 1 angka 19  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
02977|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah orang perseorangan
02978|dan/ atau korporasi;
02979|Menimbang  bahwa  orang  perseorangan  dan/  atau  korporasi  itu
02980|merupakan subyek hukum;
02981|Menimbang  bahwa  setiap  subyek  hukum  di  Indonesia  dipandang
02982|memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  mana  untuk  melaksanakan  hak  dan
02983|kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia
02984|sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-
02985|Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa  dalam
02986|menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada
02987|pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
02988|mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan
02989|orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan
02990|
02991|moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu
02992|masyarakat demokratis; 
02993|Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh
02994|Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa yang
02995|tertera dalam dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut
02996|bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;
02997|Menimbang  bahwa  dengan  adanya  fakta  hukum  tersebut  maka
02998|Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  berkewarganegaraan  Indonesia
02999|yang  tunduk  pula  pada  peraturan  perundang-undangan  Indonesia  sehingga
03000|Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang
03001|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
03002|Migran  Indonesia sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  dakwaan  Penuntut
03003|Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;
03004|Ad.2.  Dengan  sengaja  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
03005|Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud
03006|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e; 
03007|Menimbang  bahwa  menurut  doktrin  ilmu  Hukum  Pidana,  jika  dalam
03008|suatu  perumusan  tindak  pidana  digunakan  istilah  dengan  sengaja,  maka
03009|kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan ( opzettelijk),
03010|yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud  (oogmerk),  kesengajaan  dengan  sadar
03011|kepastian  (opzet  bij  zekerheids  of  noodzakelijkheids  bewustzijn ),  dan
03012|kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis);
03013|Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok
03014|apakah  Terdakwa  memang  mempunyai  kesengajaan  ( opzettelijk)  untuk
03015|melakukan  perbuatan  dalam  pasal  yang  didakwakan  yaitu  perbuatan  untuk
03016|“melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi
03017|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai  dengan
03018|huruf e”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui ( met willens en
03019|wetens) bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;
03020|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Prof.  Jan  Remmelink  menyatakan
03021|makna  “menghendaki”  (willens)  berarti  “berkehendak lebih  dari  semata
03022|menginginkan dan berharap ,” sedangkan makna “mengetahui” ( wetens) berarti
03023|“mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan
03024|terkandung  elemen kehendak  dan  pengetahuan atau  dapat juga  dinyatakan
03025|bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;
03026|
03027|Menimbang  bahwa  sebelum  menguraikan  apakah  Terdakwa  sengaja
03028|atau  tidak  maka  akan  diuraikan  terlebih  dahulu  mengenai  perbuatan
03029|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi
03030|persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  5 huruf b sampai  dengan
03031|huruf e;
03032|Menimbang bahwa  yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
03033|sebagaimana Pasal 1 angka 2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
03034|Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap
03035|warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
03036|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
03037|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Undang-Undang  Republik
03038|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
03039|Indonesia, Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang
03040|bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang
03041|bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan c, Pelaut
03042|awak kapal dan pelaut perikanan;
03043|Menimbang  bahwa  yang  tidak  termasuk  sebagai  Pekerja  Migran
03044|Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu: a. warga negara Indonesia yang
03045|dikirim atau  dipekerjakan  oleh badan internasional atau oleh negara di luar
03046|wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi; b. pelajar dan peserta pelatihan di
03047|luar  negeri;  c.  warga  negara  Indonesia  pengungsi  atau  pencari  suaka;  d.
03048|penanam modal; e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di
03049|Perwakilan Republik Indonesia; f. warga negara Indonesia yang bekerja pada
03050|institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan g.
03051|warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri;
03052|Menimbang  bahwa  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  bagi  Pekerja
03053|Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  diatur  dalam  Pasal  5
03054|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
03055|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu:
03056|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
03057|b. memiliki kompetensi;
03058|c. sehat jasmani dan rohani;
03059|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; 
03060|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
03061|Menimbang  bahwa  perbuatan  yang  dilarang  dalam  unsur  ini  adalah
03062|apabila menempatkan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi persyaratan
03063|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e Undang-
03064|
03065|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan
03066|Pekerja Migran Indonesia yaitu: 
03067|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kompetensi
03068|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak sehat jasmani dan rohani;
03069|- apabila  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  terdaftar  dan  tidak  memiliki
03070|nomor kepesertaan Jaminan Sosial; 
03071|- apabila Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki dokumen lengkap yang
03072|dipersyaratkan;
03073|Menimbang bahwa dokumen lengkap yang dipersyaratkan wajib dimiliki
03074|oleh Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 5 huruf e yaitu diatur dalam
03075|Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
03076|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
03077|a. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
03078|melampirkan fotokopi buku nikah;
03079|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
03080|diketahui oleh kepala desa atau lurah;
03081|c. sertifikat kompetensi kerja;
03082|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
03083|psikologi;
03084|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
03085|f. Visa Kerja;
03086|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
03087|h. Perjanjian Kerja;
03088|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan  Saksi
03089|Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin
03090|Ahmad bekerja di Jepang sebagai kuli bangunan dengan Nakazima Shinjing
03091|sebagai pemborongnya mulai dari sekira 22 Agustus 2019 sampai dengan bulan
03092|November 2019 dan selama Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin
03093|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Negara Jepang tidak
03094|mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana gaji
03095|yang akan diterima yaitu sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
03096|bersih  per  bulan  namun  faktanya  mendapatkan  upah/  gaji  apabila  bekerja
03097|namun ketika tidak bekerja tidak mendapatkan upah/ gaji dan Saksi Irvanudin
03098|Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno,  Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad tidak
03099|mengetahui berapa upah/ gaji dalam sehari bekerja namun total uang yang
03100|diterima  selama  bekerja  di  Jepang  yaitu  sebesar  25  MAN  atau  sebesar
03101|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dipotong dengan pinjaman
03102|
03103|kepada Nakazima  Shinjing sebesar  10 MAN atau sebesar  Rp10.000.000,00
03104|(sepuluh juta rupiah) sehingga uang dapat dibawa pulang ke Indonesia selama
03105|bekerja  3  (tiga)  bulan  di  Jepang  yaitu  sebesar  15  MAN  atau  sebesar
03106|Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
03107|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  tersebut  Saksi  Irvanudin  Bin
03108|Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik  Sholeh  Bin  Ahmad
03109|adalah Pekerja Migran Indonesia;
03110|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan berawal dari
03111|sekira tahun 2018  Saksi Irvanudin Bin Kusniawan,  Saksi Hariyadi Bin Darno,
03112|dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ingin bekerja ke Negara Jepang melalui
03113|LPK milik Saksi Deni Maulana Yusuf bernama Momiji Gakkou namun Saksi Deni
03114|Maulana Yusuf tidak bisa memberangkatkan karena LPK Momiji Gakkou hanya
03115|lembaga  pelatihan  bahasa  Jepang  saja  dan  tidak  memiliki  izin  untuk
03116|memberangkatkan pekerja ke Jepang sehingga dikenalkan kepada Terdakwa
03117|sebagai pemilik LPK Kougas yang memiliki status  Sending Organization  (SO)
03118|yaitu  lembaga  pelatihan  kerja  yang  telah  mendapatkan  izin  resmi  dari
03119|Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mengirimkan tenaga
03120|kerja atau peserta magang ke luar negeri, khususnya Jepang;
03121|Menimbang bahwa dari fakta hukum juga diketahui awalnya Saksi Deni
03122|Maulana menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan Negara tujuan Jepang
03123|melalui  proses  yang  cepat  selama  3  (tiga)  bulan  dan  dengan  syarat  yang
03124|mudah, kemudian Saksi Deni Maulana meminta biaya pelatihan Bahasa dan
03125|proses  pemberangkatan  sebesar  Rp56.000.000,00  (lima  puluh  enam  juta
03126|rupiah)  yang dibayar  secara  bertahap, lalu dalam proses keberangkatan ke
03127|Negara Jepang Saksi Hariyadi Bin Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00
03128|(tiga puluh juta rupiah) dan dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang,
03129|Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad sudah habis sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan
03130|juta rupiah) sedangkan kekurangannya dibayarkan terlebih dahulu oleh Saksi
03131|Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan;
03132|Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan juga diketahui sekira
03133|bulan September 2018 Saksi Irvanudin Bin Kusniawan dan Saksi Hariyadi Bin
03134|Darno mulai mengikuti pelatihan Bahasa di LPK Momiji Gakkou milik Saksi Deni
03135|Maulana Yusuf di Bandung sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad pada
03136|November 2018 dengan tujuan untuk bekerja di Negara Jepang akan tetapi
03137|Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno  dan  Saksi  Taufik
03138|Sholeh Bin Ahmad tersebut tidak mendapatkan sertipikat kompetensi setelah
03139|mengikuti pelatihan Bahasa Jepang di LPK Momiji Gakkou milik Saksi Deni
03140|
03141|Maulana Yusuf, selain itu Saksi Irvanudin Bin Kusniawan dan rekan-rekan Saksi
03142|Irvanudin Bin Kusniawan tersebut juga tidak pernah diarahkan oleh Saksi Deni
03143|Maulana  Yusuf  untuk  mengikuti  uji  kompetensi  Bahasa  guna  mendapatkan
03144|sertipikat;
03145|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut tidak memenuhi ketentuan
03146|Pasal 13 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
03147|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
03148|Menimbang bahwa dari fakta hukum selanjutnya pada bulan November
03149|2018,  Saksi  Deni  Maulana  menghubungi  Terdakwa  dengan  tujuan  meminta
03150|bantuan  kepada  Terdakwa  untuk  memberangkatkan  siswa  milik  Saksi  Deni
03151|Maulana atas nama Saksi Hariyadi Bin Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin
03152|Ahmad yang saat itu dibawa ke Semarang bertemu Terdakwa karena Saksi
03153|Deni  Maulana  mengetahui  LPK  Kougas  milik  Terdakwa  ada  izin
03154|Penyelenggaraan  Pemagangan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian
03155|Ketenagakerjaan  RI.  Selanjutnya  Terdakwa  menjelaskan  kepada  Saksi  Deni
03156|Maulana bahwa Terdakwa belum memiliki job dan Terdakwa juga menanyakan
03157|legalitas  LPK  Momiji  Gakkou  milik  Saksi  Deni  Maulana  dimana  Saksi  Deni
03158|Maulana menerangkan Izin LPKnya masih dalam proses sehingga Terdakwa
03159|belum berani membuat MOU dengan LPK Momiji Gakkou untuk membantunya
03160|memberangkatkan siswa pemagangan, namun Terdakwa mengatakan kepada
03161|Terdakwa “nanti kalau ada job Terdakwa kabari;
03162|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  persidangan  pada
03163|akhirnya tanggal 21 Agustus 2019 Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin
03164|Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad ke Bandara Soekarno Hatta untuk
03165|berangkat ke Jepang dengan tiket, paspor dan Visa kunjungan ( temporary visa)
03166|selama 3 (tiga) bulan tanpa memiliki perjanjian kerja;
03167|Menimbang Bahwa berdasarkan surat dari Kedutaan Jepang tanggal 16
03168|Oktober 2024 pada pokoknya menerangkan kegiatan yang boleh dilakukan oleh
03169|warga  negara  asing  di  Jepang  dengan  status  “Temporary  Visitor”  adalah
03170|tamasya, rekreasi, olahraga, kunjungan keluarga, tur, pelatihan atau meeting,
03171|bisnis atau kegiatan lain selama masa tinggal singkat di Jepang misalnya turis
03172|atau peserta konferensi. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah mengatur
03173|bisnis  termasuk  memperoleh  pendapatan  atau  aktivitas  yang  menerima
03174|remunerasi (kecuali mempunyai izin untuk terlibat dalam aktivitas seperti itu);
03175|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Saksi  Hariyadi  Bin  Darno,  Saksi
03176|Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Jepang