01007|bahwa alur perekrutan dan penempatan yang dilakukan tersebut tidak
01008|sesuai  dengan  prosedur  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01009|dikarenakan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01010|Pelindungan  PMI  Pasal  69  yang  menyatakan  bahwa  Orang
01011|Perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01012|melaksanakan  Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan  orang
01013|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01014|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  dipidana  dengan
01015|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling
01016|banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01017|- Bahwa sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  Undang-Undang
01018|Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01019|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  perseorangan  dilarang
01020|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang
01021|perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01022|yang tidak memilki kewenangan untuk menempatkan  Pekerja  Migran
01023|Indonesia, jadi jelas sekali orang perseorangan tidak dapat melakukan
01024|kegiatan  penempatan  terhadap  PMI  (Pekerja  Migran  Indonesia).
01025|Adapun  yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan/atau  penempatan
01026|terhadap Pekerja Migran Indonesia adalan Perusahaan yang memiliki
01027|Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan
01028|Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan
01029|Pekerja Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia
01030|(BP2MI). Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik
01031|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pe rlindungan Pekerja Migran
01032|Indonesia,  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia
01033|Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran
01034|Indonesia,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  10  Tahun  2019
01035|tentang  Pemberian  Ijin  Pelaksanan  Penempatan  Pekerja  Migran
01036|Indonesia;
01037|- Bahwa  pihak-pihak  yang  dapat  melakukan  kegiatan  penempatan
01038|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
01039|KM A
01040|1
01041|A
01042|2
01043|Paraf
01044|
01045|a) Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Government to
01046|Government (G  to  G)  khusus  untuk  magang  di  negara  Jepang,
01047|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
01048|Kementerian/Pusat dan BP2MI;
01049|b) Pihak  swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01050|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01051|(PMI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
01052|Republik Indonesia;
01053|c) Secara mandiri, yang dimaksud mandiri disini adalah Calon Pekerja
01054|Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak
01055|pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes R I dan memiliki
01056|Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada negara
01057|pengguna pada sektor  formal. Perseorangan  yang akan bekerja di
01058|negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
01059|- Telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01060|- Bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01061|- Tidak dipekerjakan pada  jabatan  yang terendah  pada  setiap
01062|sektor;
01063|- Dilarang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau sektor
01064|domestic. (Pasal 34 permenaker RI No. 9 Tahun 2019);
01065|- Bahwa  prosedur  dan  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
01066|Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01067|Migran Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut:
01068|a. Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
01069|memiliki  Job Order /Demanlater yang berisikan  kontrak kerja,  jenis
01070|pekerjaan, sistem penggajian, sistem pekerjaan, identitas pengguna
01071|Job  Order (JO).  Job  Order (JO)  dikeluarkan  oleh  KBRI  Negara
01072|Penempatan  yang  dituangkan  dalan  Surat  Ijin  Perekrutan  (SIP).
01073|Selanjutnya  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01074|(P3MI) m engajukan  secara  online  ke  BP2MI  untuk  menerbitkan
01075|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) tersebut;
01076|b. Setelah  memiliki  Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja  Migran (SIP2MI),
01077|maka  P3MI  baik  kantor  pusat  yang  berdomisili  di NTB  maupun
01078|kantor  cabang  menghubungi  DISNAKER  Kabupaten/Kota  untuk
01079|KM A
01080|1
01081|A
01082|2
01083|Paraf
01084|
01085|melaporkan adanya Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI)
01086|yang  telah  terbit  dan  selanjutnya  bersama  DISNAKER
01087|Kabupaten/Kota  melakukan sosialisasi, rekrutmen  dan  seleksi
01088|terhadap  CPMI  yang  telah  memenuhi  syarat  sesuai  ketentuan
01089|negara penempatan;
01090|c. Setelah  mendapatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia (CPMI),
01091|maka pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
01092|Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga
01093|Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten/Kota  sesuai  tempat  domisili
01094|Calon Pekerja Migran Indonesia;
01095|d. Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
01096|yang dimiliki CPMI yaitu KTP,  Kartu Keluarga, Ijin Keluarga ( istri,
01097|suami, orang tua), medical check up , maka akan dilakukan proses
01098|wawancara. Proses  selanjutnya  adalah  dibuatkan  Berita  Acara
01099|Serah  Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01100|Indonesia (PЗMI) yang berisikan Calon Pekerja Migran Indonesia
01101|(CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran  Indonesia (PMI)
01102|dan  dikeluarkan  Surat  Rekomendasi  untuk  proses  pembuatan
01103|paspor;
01104|e. Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
01105|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
01106|Latihan Kerja Luar Negeri  (BLKLN) yang dimiliki oleh Pelaksana
01107|Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  selanjutnya
01108|dapat  dilakukan  proses  oleh  Perusahan  Pelaksana  Penempatan
01109|Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01110|- Bahwa  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017
01111|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan
01112|Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang
01113|Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa
01114|Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia yang
01115|akan bekerja ke Luar Negeri adalah:
01116|a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01117|b) Memiliki kompetensi;
01118|c) Sehat jasmani dan rohani;
01119|KM A
01120|1
01121|A
01122|2
01123|Paraf
01124|
01125|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
01126|e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01127|- Paspor;
01128|- Visa kerja;
01129|- Asuransi (BPJS);
01130|- Medical report;
01131|f) Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi
01132|Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
01133|adalah system online pelayanan administrasi penempatan PMl dan
01134|penerbitan  KTKLN  yang  melibatkan  seluruh  stakeholder terkait.
01135|Lebih jelas juga diatur dalam pasal 5 dan pasal 13 UU Nomor 18
01136|Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01137|- Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah;
01138|- Surat  keterangan  izin orang tua atau izin wali yang diketahui
01139|oleh kepala desa;
01140|- Sertifikat kompetensi kerja;
01141|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01142|kesehatan dan psikologi;
01143|- Perjanjian Kerja;
01144|- Perjanjian Penempatan;
01145|- Bahwa sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga
01146|Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  belum  ada
01147|Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia  (P3MI)
01148|yang memiliki  Job Order  atau Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
01149|Indonesia (SIP2MI) di Provinsi NTB pada tujuan negara penempatan ke
01150|Australia  sebab,  berdasarkan  Pasal  31  Undang-Undang  Republik
01151|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01152|Indonesia bahwa yang termasuk dalam negara penempatan adalah 1)
01153|Mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi Tenaga
01154|Kerja  Asing,  2)  Telah  Memiliki  Perjanjian  Tertulis  antara  Pemerintah
01155|Negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia dan  3)
01156|Memiliki Sistem Jaminan Sosial atau asuransi yang melindungi Pekerja
01157|Asing. Namun dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI
01158|Nomor  555  Tahun  2023  tanggal  6  Oktober  2023  Tentang  Biaya
01159|KM A
01160|1
01161|A
01162|2
01163|Paraf
01164|
01165|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI
01166|kepada  Pemberi  Kerja  Berbadan  Hukum  di  Negara  Australia,  maka
01167|diperbolehkan adanya penempatan PMI melalui Skema P to P (P3MI)
01168|khusus  pada  sektor  tertentu  (Chef,  Motor  Mekanik,  Cooks,  Welder,
01169|Metal Fabricator , dan  Cabinet Markers )  tidak  diperkenankan melalui
01170|orang peroangan;
01171|2. Ahli  LAELY  WULANDARI,  S.H.,  M.H. dibawah  sumpah  memberikan
01172|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01173|- Bahwa Ahli adalah seorang  dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
01174|bekerja di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah ditugaskan
01175|oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram sehubungan dengan
01176|terjadinya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau orang
01177|perorangan  menempatkan  pekerja  migran  dalam  perkara  tersebut
01178|diatas;
01179|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  “Perdagangan  Orang  adalah
01180|tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
01181|Pemindahan atau Penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan,
01182|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01183|Kekerasan atau Posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
01184|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01185|memegang kendali  atas orang lain  tersebut, baik yang dilakukan di
01186|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01187|mengakibatkan orang tereksploitasi”. Pasal 1 ayat (2) “Tindak Pidana
01188|Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan
01189|yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU
01190|RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana
01191|perdagangan orang”. Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang
01192|(TPPO)  ada  3 (tiga)  yaitu  unsur  proses,  unsur  cara  dan  tujuan
01193|eksploitasi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
01194|a. Proses:  Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01195|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
01196|b. Cara:  Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01197|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01198|KM A
01199|1
01200|A
01201|2
01202|Paraf
01203|
01204|kekerasan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
01205|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01206|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
01207|c. Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01208|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01209|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01210|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik  seksual,  organ
01211|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01212|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01213|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01214|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;
01215|- Bahwa mengacu pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
01216|2007  "Dalam  ketentuan  ini,  kata  " untuk  tujuan"  sebelum  frasa
01217|mengeskploitasi  orang  tersebut"  menunjukan  bahwa  tindak  pidana
01218|perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
01219|perdagangan orang cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan
01220|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat dalam hal
01221|ini  eksploitasinya.  Namun  haruslah  dapat  ditunjukkan  ada  unsur
01222|subjektif yang memang tujuan pelaku perdagangan orang adalah untuk
01223|tujuan ekspliotasi atau mengakibatkan orang itu tereksploitasi. Unsur
01224|tindak  pidana  perdagangan  orang  antara  proses,  cara  dan  tujuan
01225|adalah  unsur  kumulatif  sementara  bagian  bagian  dalam  unsur  itu
01226|adalah unsur alternatif;
01227|- Bahwa  korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan  psikis,
01228|mental, fisik, seksual  dan  atau  sosial  yang  diakibatkan  dari  adanya
01229|tindak pidana  perdagangan  orang. (Pasal  1 ayat (3) UU  RI No. 21
01230|Tahun 2007;
01231|- Bahwa  ciri-ciri  dari  perdagangan  orang  dalam  konteks  migrasi
01232|ketenagakerjaan adalah:
01233|a) Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
01234|b) Pemindahan atau  pengiriman  dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain
01235|tanpa tanpa batas waktu yang jelas;
01236|c) Dokumen atau dengan dokumen palsu serta penampungan;
01237|d) Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
01238|KM A
01239|1
01240|A
01241|2
01242|Paraf
01243|
01244|e) Perekrutan dibawah umur (-18 tahun) dokumen dipalsukan;
01245|f) Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
01246|g) Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
01247|h) Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
01248|i) Ditempatkan oleh perorangan, bukan PPPMI yang memiliki izin dari
01249|Menteri tenaga Kerja;
01250|j) Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian kerja;
01251|k) Dipindahkan ke  negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
01252|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
01253|l) Beban biaya diatas ketentuan yang ditetapkan pemerintah ( Over
01254|Charging).
01255|- Bahwa  uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  Nomor 21  tahun  2007  tentang
01256|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  "Setiap
01257|orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan
01258|tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama
01259|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
01260|Pasal 6". Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal
01261|lain. Jadi pengertian  yang membantu tetap mengacu pada  pasal 56
01262|KUHP  (sesuai  Pasal  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)
01263|adalah sengaja membantu melakukan kejahatan dan sengaja memberi
01264|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
01265|itu.  Pembantuan  dilakukan  pada  waktu  atau  sebelum  tindak  pidana
01266|dilakukan. Sedangkan Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
01267|berniat melakukan perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan
01268|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;
01269|- Bahwa  uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01270|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  “Setiap
01271|orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk
01272|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
01273|yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2,
01274|pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”;
01275|- Bahwa  unsur-unsur  pasal 11  UU  RI Nomor 21 tahun 2007 tentang
01276|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01277|a) Merencanakan: Membuat rencana;
01278|KM A
01279|1
01280|A
01281|2
01282|Paraf
01283|
01284|b) Pemufakatan Jahat (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
01285|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01286|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01287|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01288|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  "Setiap
01289|orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01290|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
01291|negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
01292|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01293|denda paling sedikit Rp120.000.000,00  (seratus dua puluh juta rupiah)
01294|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
01295|- Bahwa  unsur-unsur  pasal  4  UU  RI  Nomor 21  tahun  2007  tentang
01296|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01297|a) Setiap  orang  :  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
01298|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
01299|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01300|b) Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01301|Warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam  unsur  pasal  ini
01302|apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01303|c) Ke  luar  wilayah  Republik  Indonesia:  Jika  dibawa  masih  dalam
01304|wilayah Republik Indonesia (dalam  negeri) tidak termasuk dalam
01305|unsur pasal ini;
01306|d) Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
01307|ditunjukkan unsur pasal subjektif alam Pasal 4 ini, dia bermaksud
01308|(dapat digolongkan ke dalam sengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01309|- Bahwa  eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  mengacu
01310|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
01311|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
01312|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
01313|perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,
01314|organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindagka  atau
01315|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan
01316|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01317|keuntungan baik materill maupun immaterial;
01318|KM A
01319|1
01320|A