00501|Nomor: XXXX tanggal 4 Juli 2017 atas nama Anak lahir pada tanggal 8
00502|Februari  2006, sedangkan  Anak  Korban  masih  berusia  17  (tujuh  belas)
00503|tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan
00504|Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: XXXX tanggal 24
00505|September 2020 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 1 Juli 2005;
00506|5. Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama kali terjadi bermula, ketika
00507|Anak Korban sedang tidur di kamar, kemudian Anak masuk dalam keadaan
00508|sudah telanjang dan langsung menempelkan sebilah pisau di leher Anak
00509|Korban  sambil  mengancam  Anak  Korban  agar  tidak  memberitahukan
00510|perbuatannya  kepada  siapapun  atau  akan  dibunuh,  selanjutnya  Anak
00511|membuka celana Anak Korban hingga sebatas lutut dan mengangkat kedua
00512|kaki Anak Korban lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak
00513|Korban dan menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma di
00514|dalam kemaluan Anak Korban;
00515|6. Bahwa sejak peristiwa persetubuhan yang pertama kali, Anak berulang
00516|kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga yang terakhir
00517|pada tanggal 20 Mei 2023 di dalam kamar Kakak kandung Anak;
00518|7. Bahwa  setelah  adanya  peristiwa  persetubuhan  yang  terakhir,  terjadi
00519|perselisihan  antara  Anak  Korban  dengan  Kakak  kandung  Anak,  yang
00520|mengakibatkan pada bulan September 2023 Anak Korban dipindahkan oleh
00521|orang tuanya ke rumah Mama Aploegi;
00522|8. Bahwa ketika di rumah Mama Aploegi, Mama Aploegi mencurigai Anak
00523|Korban sedang dalam keadaan hamil sehingga menanyakan kepada Anak
00524|Korban dan dijawab sudah tidak haid sejak bulan Juni 2023, kemudian Anak
00525|Korban oleh orang tuanya di bawa ke Puskesmas Kapan untuk memastikan
00526|mengenai  kehamilan  tersebut,  namun  Puskesmas  Kapan  tidak  dapat
00527|memastikan sehingga di bawa ke RSUD Soe. Di RSUD Soe didapatkan
00528|hasil bahwa Anak Korban sudah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
00529|9. Bahwa  kemudian  ketika  ditanya  oleh  orang  tuanya,  Anak  Korban
00530|mengatakan  Anak  yang  telah  menghamilinya  dan  menceritakan
00531|kejadiannya,  sehingga  Anak  Korban  dibawa  ke  Polres  TTS  untuk
00532|melaporkan peristiwa persetubuhan yang telah menimpanya;
00533|10. Bahwa  akibat  persetubuhan  yang  dialaminya,  Anak  Korban
00534|mengalami kehamilan sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum
00535|Nomor:  RSUD.35.04.01/226/2023,  tanggal  20  September  2023  yang
00536|ditandatangani oleh dr. Edward Manurung, Sp.OG., dokter pemerintah pada
00537|
00538|Rumah Sakit Umum Daerah So’E, atas nama Anak Korban dengan hasil
00539|pemeriksaan sebagai berikut:
00540|- Perut : Membesar, teraba rahim setinggi dua jari dibawah
00541|pusat;
00542|- Kemaluan : Luka robek lama pada selaput dara arah jam tiga,
00543|lima, tujuh, dan sebelas.
00544|- USG : Tampak  janin  tunggal  menurut  biometri  sesuai
00545|kehamilan enam belas minggu.
00546|Kesimpulan : Luka robek lama pada selaput dara akibat trauma
00547|benda  tumpul.  Korban  hamil  sesuai  kehamilan
00548|enam belas minggu.
00549|11. Bahwa  akibat  persetubuhan  yang  dialaminya,  Anak  Korban
00550|mengalami  trauma  sebagaimana  dituangkan  dalam  Surat  Laporan  Hasil
00551|Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur
00552|dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tertanggal 30 Januari
00553|2024  yang  dibuatkan  dan  ditanda  tangani  oleh  Pekerja  Sosial  Yermia
00554|Nenometa,  A.Md.,  NIP  42.01.53.0460  yang  menyatakan  bahwa  akibat
00555|perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka robek pada lubang vagina
00556|dan  secara  psikologi  mengalami  tekanan  serta  terbeban  oleh  rasa
00557|takut/trauma dan/atau malu terhadap kedua orang tua kandung, keluarga
00558|besar maupun lingkungan sekitarnya;
00559|
00560|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00561|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00562|Anak  dapat  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
00563|kepadanya;
00564|Menimbang,  bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  dipersidangan  dan
00565|tercatat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  merupakan  bagian  yang  tidak
00566|terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;
00567|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00568|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
00569|memperhatikan  fakta  hukum  tersebut  di  atas  langsung  memilih  dakwaan
00570|alternatif kesatu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00571|17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
00572|Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
00573|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah
00574|sebagai berikut:
00575|1. Setiap Orang;
00576|2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
00577|
00578|3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
00579|orang lain;
00580|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00581|mempertimbangkan sebagai berikut:
00582|Ad.1. Unsur Setiap Orang
00583|Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17) Undang-Undang Republik
00584|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
00585|Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002,  Tentang  Perlindungan  Anak
00586|disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;
00587|Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan
00588|dalam kapasitas yang mana Anak didakwa dalam perkara ini, apakah selaku
00589|perseorangan atau korporasi;
00590|Menimbang  bahwa,  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang
00591|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud
00592|dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan
00593|hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
00594|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
00595|pidana;
00596|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  dihadapkan  seseorang
00597|bernama Anak lahir pada tanggal 8 Februari 2006, sehingga pada saat kejadian
00598|Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tersebut di dalam
00599|dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari
00600|Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan
00601|Nomor: XXXX tanggal 4 Juli 2017 atas nama Anak lahir pada tanggal 8 Februari
00602|2006, serta pengakuan Anak sendiri, ternyata benar ia adalah seorang Anak
00603|yang bernama Anak dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut
00604|Umum;
00605|Menimbang, bahwa dengan identitas tesebut di atas, dapat disimpulkan
00606|bahwa Anak didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;
00607|Menimbang, bahwa dalam hal ini :
00608| Secara  obyektif,  Anak  adalah  manusia  yang  dengan  segala
00609|kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,
00610|daya  penalaran,  dan  daya  tangkap  untuk  mampu  menerima  dan  dapat
00611|mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
00612| Secara  subyektif,  Anak  mampu  bertanggungjawab  atas  tindak  pidana
00613|yang dilakukannya;
00614|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama
00615|
00616|“setiap orang“ telah terpenuhi;
00617|Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
00618|kekerasan
00619|Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif,
00620|maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang
00621|dilakukan oleh Anak terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;
00622|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  “dengan  sengaja”  di  sini, dalam
00623|riwayat pembentukan Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  yang dapat kita
00624|jumpai dalam  memorie van toelichting  (MvT)-nya, adalah “ willens en weten ”,
00625|artinya  seseorang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  dengan  sengaja  harus
00626|menghendaki ( willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau
00627|mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;
00628|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  “kekerasan” adalah setiap
00629|perbuatan  dengan  menggunakan  tenaga  terhadap  orang  atau  barang  yang
00630|dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, sedangkan yang dimaksud
00631|dengan  “ancaman  kekerasan”  adalah  setiap  perbuatan  yang  membuat
00632|seseorang yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau
00633|ancaman  kekerasan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
00634|Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara
00635|luas,  yaitu  tidak  hanya  berupa  kekerasan  phisik  (lahiriah),  melainkan  juga
00636|kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian
00637|rupa,  sehingga  korban  menjadi  tidak  bebas  lagi  sesuai  kehendaknya  yang
00638|akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;
00639|Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik
00640|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
00641|Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002,  Tentang  Perlindungan  Anak
00642|disebutkan bahwa  “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang
00643|berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,
00644|seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan
00645|perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan
00646|hukum”;
00647|Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum
00648|bahwa perbuatan Anak tersebut pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal
00649|1 Agustus 2022, sekitar pukul 00.00 WITA di rumah Anak yang beralamat di
00650|Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana pada awalnya ketika Anak Korban
00651|sedang tidur di kamar, kemudian Anak masuk dalam keadaan sudah telanjang
00652|dan  langsung  menempelkan  sebilah  pisau  di  leher  Anak  Korban  sambil
00653|
00654|mengancam Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada
00655|siapapun atau akan dibunuh, selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban
00656|hingga sebatas lutut dan mengangkat kedua kaki Anak Korban lalu memasukan
00657|kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya
00658|hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Anak Korban;
00659|Menimbang, bahwa setelah perbuatan Anak yang pertama kali tersebut,
00660|Anak  berulang  kali  melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak  Korban  hingga
00661|yang terakhir kali pada tanggal 20 Mei 2023 dan Anak Korban tidak pernah
00662|menceritakan  perbuatan  Anak  kepada  siapapun  karena  Anak  Korban  takut
00663|dengan ancaman Anak ketika pertama kali melakukan tindakan persetubuhan
00664|terhadap Anak Korban;
00665|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  Anak  dalam
00666|melakukan perbuatannya menyadari dan menginsyafi akibat dari perbuatannya
00667|dengan  melakukan  ancaman  menggunakan  senjata  tajam  sehingga  Anak
00668|Korban tidak ada pilihan lain selain menuruti kehendak Anak tanpa melakukan
00669|perlawanan  dan  tidak  memberitahukan  perbuatan  Anak  tersebut  kepada
00670|siapapun;
00671|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur  kedua
00672|“Dengan  sengaja  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan“  telah
00673|terpenuhi;
00674|Ad.3. Unsur  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya
00675|atau dengan orang lain
00676|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  “memaksa” adalah suatu
00677|tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar
00678|baginya  selain  dari  pada  mengikuti  kehendak  dari  si  pemaksa.  Dengan
00679|perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu, si terpaksa tidak akan melakukan
00680|atau  melalaikan  sesuatu  sesuai  dengan  kehendak  si  pemaksa.  Pemaksaan
00681|pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
00682|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan  adalah
00683|peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa
00684|dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke
00685|dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);
00686|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksudkan  dalam  unsur  ini  bukan  saja
00687|hanya melakukan  persetubuhan dengan anak, namun juga membiarkan anak
00688|melakukan persetubuhan dengan orang lain;
00689|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pembuktian
00690|unsur sebelumnya, Anak telah melakukan ancaman kekerasan terhadap  Anak
00691|
00692|Korban agar bersedia menuruti kehendak Anak, dimana Anak Korban menuruti
00693|kehendak Anak namun tidak sesuai dengan kehendak Anak Korban, sehingga
00694|Anak Korban dalam kondisi terpaksa;
00695|Menimbang,  bahwa  Anak  Korban  dalam  keterangannya  yang  juga
00696|diakui oleh Anak, bahwa ketika peristiwa persetubuhan yang pertama kali, Anak
00697|telah memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam
00698|kemaluan  Anak  Korban ,  lalu  menggerakan  pantatnya  hingga  Anak
00699|mengeluarkan  sperma  di  dalam  kemaluan  Anak  Korban  dan  peristiwa
00700|persetubuhan terjadi berulang kali meskipun Anak tidak selalu mengeluarkan
00701|spermanya di dalam kemaluan Anak Korban; 
00702|Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik
00703|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
00704|Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002,  Tentang  Perlindungan  Anak
00705|disebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
00706|belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
00707|Menimbang, bahwa pada saat kejadian awal persetubuhan tersebut,
00708|Anak mengetahui jika Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
00709|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Kutipan  Akta  Kelahiran  dari  Dinas
00710|Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor:
00711|XXXX tanggal 24 September 2020 atas nama Anak Korban lahir pada tanggal 1
00712|Juli 2005, sehingga ketika persitiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia
00713|17 (tujuh belas) tahun, dan saat ini  Anak Korban  berusia 18 (delapan belas)
00714|tahun;
00715|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Majelis  Hakim
00716|berpendapat  bahwa  Anak  Korban  dapat  dikualifikasikan  sebagai  anak
00717|sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik
00718|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
00719|Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;
00720|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur  ketiga
00721|“memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “
00722|telah terpenuhi;
00723|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1)
00724|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00725|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
00726|Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00727|Perlindungan Anak, maka  Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
00728|dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00729|
00730|dakwaan tunggal;
00731|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan
00732|melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
00733|dan  dalam  persidangan  tidak  ditemukan  adanya  dasar  yang  dapat
00734|menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun
00735|alasan  pemaaf  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44  s/d  Pasal  51  Kitab
00736|Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab
00737|Undang-undang Hukum Acara Pidana Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal
00738|dengan kesalahannya; 
00739|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  surat  tuntutannya,
00740|memohon  Majelis  Hakim  agar  memutuskan  Anak  terbukti  secara  sah  dan
00741|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  kesatu,
00742|kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)
00743|bulan,  terhadap  tuntutan  tersebut  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan
00744|Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak
00745|dijatuhi  Pidana  Penjara  serta  tanggapan  orang  tua  yang  menyatakan  tidak
00746|sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak serta meminta agar Anak juga
00747|menjalani  pembimbingan  dalam  penjara,  sependapat  dengan  tuntutan  yang
00748|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;
00749|Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik
00750|Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00751|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
00752|atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
00753|menjadi  Undang-Undang, yang  menyebutkan  “setiap orang  yang  melanggar
00754|ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana
00755|penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
00756|denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;
00757|Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
00758|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan apabila dalam
00759|hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana
00760|denda  diganti  dengan  pelatihan  kerja,  maka  Majelis  Hakim  juga  akan
00761|menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap Anak
00762|yang lamanya seperti tersebut di dalam amar putusan;
00763|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
00764|penahanan  yang  sah  selama  pemeriksaan  dalam  tingkat  penuntutan  dan
00765|pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum
00766|Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masa
00767|
00768|penahanan  yang  telah  dijalaninya  akan  ditetapkan,  untuk  dikurangkan
00769|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00770|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00771|Anak dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih
00772|lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal
00773|197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
00774|dalam tahanan;
00775|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00776|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00777|Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak
00778|lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti
00779|tersebut  akan  ditentukan  sesuai  dengan  isi  ketentuan  dari  Pasal  194  Kitab
00780|Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:
00781|- 1 (satu) buah baju kaos warna putih terdapat gambar dan tulisan pada
00782|bagian depan;