01982|WAHYU BULAN langsung membayar di Loket tersebut sebesar
01983|Rp1.125.000.00,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang, dan
01984|visa diterbitkan tanggal 8 November 2024, selanjutnya pada hari yang sama para
01985|
01986|Hal 66 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
01987|
01988|Terdakwa bersama - sama ke Kantor kedutaan Taiwan untuk mengambil Visa
01989|tersebut. Keesokan harinya tanggal 09 November 2024 para Terdakwa
01990|mengirimkan tujuh visa termasuk milik Saksi SUSAN SUSANTI ADU dan Saksi
01991|ADRIAN BOYS kepada Saksi M. VINDY NADA NANTA melalui travel gunung
01992|harta tujuan Bali;
01993|Bahwa setelah Visa diterima oleh Saksi M. VINDY NADA NANTA, visa
01994|tersebut akan dipergunakan untuk memberangkatkan Saksi korban SUSAN
01995|SUSANTI ADU dan Saksi korban ADRIAN BOYS, namun pada tanggal 13
01996|November 2024, pukul 01.00 Wita Saksi M. VINDY NADA NANTA pada saat
01997|akan memberangkatkan Saksi korban SUSAN SUSANTI ADU dan Saksi korban
01998|ADRIAN BOYS beserta 6 (enam) orang lainya Saksi M. VINDY NADA NANTA,
01999|Terdakwa DORIS WAHYU BULAN dan Terdakwa BRAMASTA ADINDA
02000|ditangkap oleh Saksi DEVINSON DANGGA DEWA beserta Tim Penyidik
02001|Ditreskrimum Polda NTT;
02002|Bahwa uang yang dipakai untuk mengirim Saksi Korban Susan Susanti
02003|Adu dan Saksi Korban Adrian Boys ke Taiwan adalah dengan menggunakan
02004|uang dari PT. MAPAN JOYO SENTOSA yang digunakan oleh M. VINDI NADA
02005|NANTA atas persetujuan dari Saksi RULLY BUDIONO yang m erupakan
02006|Komisaris Utama PT. Mapan Joyo Sentosa yang bergerak di bidang Pelatihan
02007|Kerja Pekerjaan Domestik Swasta (LPK);
02008|Bahwa para Terdakwa menuruti perintah M. VINDY NADA NANTA
02009|karena menurut para Terdakwa M. VINDY NADA NANTA adalah atasan para
02010|Terdakwa, dimana dalam pekerjaannya M. VINDY NADA NANTA menjanjikan
02011|para Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah);
02012|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dapat
02013|disimpulkan bahwa para Terdakwa yang atas permintaan dari M. VINDY NADA
02014|NANTA yang menjanjikan gaji sebesar Rp3.000.000.00,00 (tiga juta rupiah),
02015|kemudian membantu M. VINDY NADA NANTA untuk melakukan pemalsuan
02016|dokumen atau surat, berupa transkrip nilai, certificate of student status dan surat
02017|berbahasa Taiwan a.n  SUSAN SUSANTI ADU dan ADRIAN BOYS, juga
02018|memalsukan tanda tangan Direktur Politeknik Sahid Assoc Prof. Dr. DERINTA
02019|ENTAS pada MoU tertangal 03 Juli 2024;
02020|Menimbang, bahwa apa yang dilakukan para Terdakwa tersebut menurut
02021|Majelis Hakim adalah perbuatan pembantuan kepada M. VINDY NADA NANTA,
02022|
02023|Hal 67 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02024|
02025|namun demikian apakah yang dilakukan oleh M. VINDY NADA NANTA adalah
02026|merupakan tindak pidana perdagangan orang? Majelis Hakim
02027|mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut, perbuatan
02028|M. VINDY NADA NANTA yang secara aktif menyuruh para Terdakwa untuk
02029|melakukan pemalsuan surat atau dokumen, selanjutnya secara aktif melakukan
02030|perekrutan, penerimaan serta mempersiapkan pengiriman Saksi Korban Susan
02031|Susanti Adu dan Saksi Korban Adrian Boys ke Taiwan, kemudian mengirimkan
02032|para Saksi Korban dengan tujuan ke Taiwan namun sebelum berhasil
02033|memberangkatkan para Saksi Korban ke tujuan, para Terdakwa ditangkap oleh
02034|Tim Penyidik Ditreskrimum Polda NTT;
02035|Menimbang, bahwa selanjutnya karena apa yang dilakukan para
02036|Terdakwa merupakan pembantuan terhadap M. VINDY NADA NANTA, maka
02037|perlu dipertimbangkan pula apakah yang dilakukan M. VINDY NADA NANTA
02038|merupakan penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi? M. VINDY
02039|NADA NANTA telah merekrut dan menerima Saksi Korban Susan Susanti Adu
02040|dan Saksi Korban Adrian Boys , dengan pemalsuan, kemudian
02041|memberangkatkan para Korban yang belum memiliki keterampilan yang cukup
02042|tersebut ke Taiwan untuk bekerja, tindakan M. VINDY NADA NANTA tersebut
02043|jelas telah memanfaatkan “posisi rentan” dari para Korban, yang bertujuan untuk
02044|memperoleh keuntungan bagi dirinya , bersesuaian dengan kriteria eksploitasi
02045|dalam hal ini, adalah tindakan dengan persetujuan korban (Saksi Korban Susan
02046|Susanti Adu dan Saksi Korban Adrian Boys ) tersebut adalah memanfaatkan
02047|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
02048|keuntungan materiil;
02049|Menimbang, bahwa karena apa yang dilakukan oleh M. VINDY NADA
02050|NANTA telah memenuhi  unsur perekrutan, penerimaan seseorang dengan
02051|pemalsuan serta penyalahgunaan posisi rentan, maka M. VINDY NADA NANTA
02052|dengan dengan demikian telah melakukan tindak pidana perdagangan orang,
02053|dan para Terdakwa dalam hal ini, yang memberikan pembantuan kepada M.
02054|VINDY NADA NANTA  dalam penyediaan dokumen palsu, yang telah
02055|memberikan kemudahan bagi M. VINDY NADA NANTA  untuk melakukan
02056|eksploitasi, para Terdakwa dengan demikian telah memenuhi unsur yang
02057|membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga
02058|dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi;
02059|
02060|Hal 68 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02061|
02062|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari Pasal 10 Undang -
02063|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02064|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan
02065|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
02066|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
02067|Menimbang, bahwa  selanjutnya, sebelum Majelis akan menanggapi
02068|Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis
02069|Hakim akan mempertimbangkan perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum,
02070|yang menuntut para Terdakwa dengan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang -Undang
02071|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02072|Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
02073|Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum, disusun secara alternatif,
02074|dimana dakwaan alternatif pertama diancam dengan Pasal 4 Undang -Undang
02075|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02076|Orang, selanjutnya dakwaan alternatif kedua diancam dengan Pasal 10 Undang
02077|-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02078|Perdagangan Orang, namun dalam Tuntutannya oleh Penuntut Umum dakwaan
02079|alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua tersebut dibuktikan secara
02080|kumulatif, yaitu dengan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang -Undang Nomor 21 Tahun
02081|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
02082|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
02083|Nomor 07 Tahun 2012, dalam proses pemeriksaan/ pembuktian dakwaan yang
02084|bersifat alternatif Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang
02085|paling relevan dengan fakta -fakta persidangan dan atau yang lebih mudah
02086|pembuktiannya;
02087|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah
02088|Agung Nomor 07 Tahun 2012, perihal perubahan bentuk Surat Dakwaan,
02089|ditentukan bahwa :
02090|a. KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang
02091|membuat surat dakwaan.
02092|b. Dakwaan subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif.
02093|c. Dalam dakwaan subsidaritas harus dibuktikan dakwaan primair lebih dahulu.
02094|
02095|Hal 69 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02096|
02097|d. Bahwa pada dakwaan berbentuk subsidaritas walaupun dalam tuntutan JPU
02098|terbukti dakwaan subsidair, akan tetapi Hakim wajib membuktikan dakwaan
02099|primair terlebih dahulu.
02100|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
02101|Nomor 07 Tahun 2012 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim tidak
02102|berwenang untuk melakukan  perubahan bentuk Surat Dakwaan , dakwaan
02103|alternatif sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan demikian
02104|tidak dapat dibaca sebagai dakwaan kumulatif, dan dalam hal dakwaan disusun
02105|secara alternatif maka Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana
02106|yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;
02107|Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Undang -Undang Nomor 21 Tahun
02108|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , disebutkan
02109|bahwa “s etiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk
02110|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan  pidana yang
02111|sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,  Pasal 4, Pasal 5, dan
02112|Pasal 6”, sehingga kaitan antara Pasal 10 dengan Pasal 4 Undang -Undang
02113|Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO  hanyalah pada aspek pemidanaan, yaitu
02114|“dipidana dengan pidana yang sama”, dan bukan mengenai unsur pidananya;
02115|Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur Pasal 4 Undang -
02116|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02117|Perdagangan Orang, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi, karena para korban
02118|tidak berhasil diberangkatkan ke luar negeri, sehingga dalam hal ini perbuatan
02119|yang dapat memenuhi unsur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar
02120|wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana pasal Pasal 4 Undang -
02121|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO belumlah terpenuhi, sedangkan
02122|Pasal 4 dengan Pasal 10 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007  yang
02123|seyogyanya dapat di-juncto-kan tidak dapat dikaitkan karena dakwaan disusun
02124|secara alternatif;
02125|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pembelaan
02126|dari Para Terdakwa  dan atau Penasehat hukumnya, dimana mengenai
02127|pembelaan yang mendalilkan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan
02128|tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, Majelis
02129|mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
02130|pertimbangan unsur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
02131|
02132|Hal 70 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02133|
02134|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa terbukti keseluruhan
02135|unsur dalam Pasal tersebut, oleh karenanya pembelaan Para Terdakwa dan atau
02136|Penasehat Hukumnya tersebut yang menyatakan tidak terbukti melakukan
02137|tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang,
02138|haruslah dinyatakan ditolak;
02139|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pleidoi bahwa kedua
02140|Terdakwa sama sekali tidak memiliki kapasitas pengambil kebijakan apalagi
02141|inisiatif terhadap pengiriman tenaga kerja yang diduga ilegal tersebut, terhadap
02142|pembelaan mana, Majelis Hakim sependapat, oleh karenanya apa yang
02143|dinyatakan terbukti terhadap para Terdakwa adalah pembantuan terhadap
02144|pelaku, atau pengambil kebijakan, dan dalam pembantuan keputusan untuk
02145|melakukan pengiriman tenaga kerja bukan ada pada para Terdakwa, namun
02146|Majelis tidak sependap at bahwa para Terdakwa hanya menjalankan perintah
02147|atasan, karena para Terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidaklah
02148|berada dalam posisi yang tidak dapat menolak permintaan atasan, pembelaan
02149|bahwa para Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan ters ebut haruslah
02150|dinyatakan ditolak;
02151|Menimbang, bahwa perihal pembelaan bahwa tidak ada satu pun bukti
02152|yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari
02153|dugaan tindak pidana ini. Tidak terdapat aliran dana, perintah eksplisit, atau
02154|keterlibatan langsung dalam proses perekrutan dan pemberangkatan yang tidak
02155|sesuai ketentuan. Bahkan Saksi-Saksi kunci pun tidak bisa menyatakan dengan
02156|tegas bahwa Para Terdakwa  bertindak secara melawan hukum atau
02157|mengeksploitasi korban, terhadap pleidoi tersebut Majelis Hakim sependapat
02158|hanya mengenai tidak terlibatnya secara langsung para Terdakwa dalam proses
02159|perekrutan dan pemberangkatan, karena secara tidak langsung proses
02160|perekrutan serta pemberangkatan sangat terbantu oleh pemalsuan surat atau
02161|dokumen yang dilakukan oleh para Terdakwa, sedangkan mengenai keuntungan
02162|pribadi Majelis tidak sependapat, karena dalam melakukan pembantuan, para
02163|Terdakwa mengetahui bahwa dijanjikan sejumlah uang, pembelaan mana
02164|haruslah ditolak;
02165|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketiadaan niat jahat, Majelis
02166|tidak sependapat, mengingat sebagai orang yang telah dewasa, para Terdakwa
02167|
02168|Hal 71 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02169|
02170|tentu paham, bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukannya akan merugikan
02171|orang/ pihak lain, pleidoi mana haruslah ditolak;
02172|Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi para Terdakwa,
02173|Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa program dari para
02174|Terdakwa sebenarnya memiliki tujuan sangat baik, namun seharusnya
02175|diwujudkan dengan cara yang baik pula, bukan dengan memalsuk an atau
02176|memanipulasi dokumen, sertifikat, atau kualifikasi tertentu yang berkaitan
02177|dengan keterampilan seseorang yang menunjukkan kemampuan seseorang, hal
02178|mana tentu sangat merugikan pihak penerbit yang sah dari dokumen -dokumen
02179|tersebut, serta sangat memba hayakan keselamatan para korban dalam
02180|melakukan pekerjaannya nanti baik didalam apalagi diluar negeri, sehingga
02181|penting untuk melihat konteks pemalsuan atau memanipulasi dokumen yang
02182|dilakukan, apabila dilakukan untuk tujuan mengirimkan orang untuk bekerja baik
02183|dalam maupun duluar negeri, dan para pelaku mendapat keuntungan untuk itu,
02184|maka akan terjerat dengan Pasal-Pasal dalam Peraturan TPPO;
02185|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan
02186|tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan
02187|Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak
02188|terbukti Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
02189|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang pada
02190|pokoknya memohon keringanan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan
02191|dengan pertimbangan mengenai berat ringannya kesalahan para Terdakwa;
02192|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
02193|menemukan hal -hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana,
02194|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa
02195|harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
02196|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa  mampu bertanggung
02197|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
02198|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta
02199|kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing
02200|selama 8 (delapan) tahun , dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
02201|telah dijalaninya dan pidana denda masing-masing sebesar Rp150.000.000,00
02202|(seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar oleh para Terdakwa
02203|maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
02204|
02205|Hal 72 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02206|
02207|Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan
02208|berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira -kira sepadan untuk
02209|dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,
02210|apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di
02211|pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para
02212|Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan
02213|mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah
02214|dikemukakan di atas ;
02215|Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana
02216|tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan jika
02217|mempunyai kesalahan ;
02218|Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak
02219|pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih
02220|memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk
02221|menyelesaikan permasalahannya, selai n daripada melakukan perbuatannya
02222|tersebut ;
02223|Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan
02224|dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan
02225|antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai
02226|subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi
02227|terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak
02228|pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai
02229|aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta s esudah ia
02230|melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis
02231|Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi
02232|terhadapnya ;
02233|Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa  sebagaimana Pasal 10
02234|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02235|Perdagangan Orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
02236|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
02237|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh ju ta rupiah) dan paling banyak
02238|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
02239|Menimbang, bahwa hampir selalu tindak pidana perdagangan orang
02240|dilakukan oleh seseorang dengan dalih membantu korbannya untuk bekerja,
02241|
02242|Hal 73 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02243|
02244|bahwa benar hampir selalu tindak pidana perdagangan orang juga atas niat dari
02245|korban sendiri yang karena kebutuhan akibat keinginan besar para korban untuk
02246|memperoleh pekerjaan, tergiur oleh janji – janji akan gaji atau penghasilan untuk
02247|kemudian menerima tawaran para pelaku perdagangan orang dengan dalih
02248|membantu para korbannya tersebut ;
02249|Menimbang, bahwa selanjutnya karena faktor kebutuhan atau “posisi
02250|rentan” dari korban itulah yang kemudian dimanfaatkan dan disalahgunakan
02251|sebagai dalih oleh para pelaku untuk meng -eksploitasi para korbannya yang
02252|tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk memperoleh keuntungan, karena itulah
02253|perihal kemampuan dan keterampilan hampir selalu merupakan faktor yang tidak
02254|esensial;
02255|Menimbang, bahwa ciri/ pola yang dapat dipersamakan antara
02256|“membantu” para korbannya yang sering dijadikan dalih para pelaku, dengan
02257|“mengeksploitiasi” seperti dimaksud oleh Undang - Undang, adalah sebagai
02258|berikut :
02259|1. Ketidakpedulian terhadap tujuan akhir atau hasil akhir dimana serta
02260|bagaimana korban akan diperkerjakan  atau diperlakukan ditempatnya
02261|bekerja, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu
02262|tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti bagaimana
02263|nantinya ia akan mampu untuk terampil bekerja ditempat kerjanya;
02264|2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan
02265|mengenai “fee” atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah
02266|tujuan utama, sehingga skill/ atau keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh
02267|korban tidak diperhitungkan dengan seksama ;
02268|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan para
02269|Terdakwa adalah telah melakukan pembantuan untuk memanfaatkan posisi
02270|rentan dari Korban, dengan tidak begitu memperdulikan aspek keterampilan dari
02271|Korban, terbukti surat serta dokumen yang menjadi syarat kemampuan dan
02272|keterampilan justru dipalsukan oleh para Terdakwa , namun demikian Majelis
02273|Hakim melihat bahwa dipersidangan Para Terdakwa  telah menunjukkan
02274|penyesalan karena kesalahannya tersebut, dan selanjutnya tetaplah menurut
02275|Majelis Hakim, pe rbuatan Para Terdakwa  tersebut sangatlah tidak patut,
02276|mengingat tingginya jumlah korban “Perdagangan Orang” di Wilayah Nusa
02277|Tenggara Timur, Para Terdakwa  tidak seharusnya berbuat demikian, karena
02278|
02279|Hal 74 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02280|
02281|Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain
02282|selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;