00515|penganiayaan,  sehingga  syarat  utama  terpenuhi  atau  setidaknya  unsur  ini
00516|tergantung pada terbukti atau tidaknya unsur-unsur pokok tersebut;
00517|Menimbang  bahwa  kategori  luka  berat  mengacu  pada  Pasal  90  Kitab
00518|Undang-undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:
00519|- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
00520|sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
00521|- Tidak  mampu  terus  menerus  untuk  menjalankan  tugas  jabatan  atau
00522|pekerjaan pencarian;
00523|- Tidak lagi memakai satu panca indra;
00524|- Mendapat cacat berat;
00525|- Menderita sakit lumpuh;
00526|- T erganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
00527|- Gugur atau matinya kandungan perempuan;
00528|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Visum  et  Repertum Rumah  Sakit
00529|Hasanuddin Damrah Manna ditandatangani oleh dr. Fitrisya Lora Valentina, dengan
00530|hasil pemeriksaan terhadap kepala Anak Korban terdapat luka robek pada kepala
00531|samping  bagian  kanan  dengan  ukuran  empat  centimeter  kali  nol  koma  lima
00532|centimeter;
00533|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak
00534|serta bukti surat yang diajukan ke persidangan ditemukan fakta bahwa Anak Korban
00535|mengalami pembacokan sebanyak 1 (satu) kali pada kepala samping bagian kanan
00536|yang mengakibatkan Anak Korban harus melakukan rawat jalan dan saat ini Anak
00537|Korban sudah bisa beraktivitas kembali seperti semula;
00538|Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang
00539|Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, terhadap
00540|penjelasan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa ‘mendapat luka’
00541|atau ‘jatuh sakit’ yang bagaimanapun besarnya apabila masih dapat disembuhkan
00542|dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut tidak dapat digolongkan
00543|sebagai luka berat;
00544|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  panca  indera  ialah  penglihatan,
00545|penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Arti ‘tidak lagi memakai satu
00546|pancaindera’  bahwa  orang  itu  sudah  tidak  dapat  lagi  memfungsikan  atau
00547|menggunakan panca inderanya tersebut. Dimana orang yang menjadi buta sebelah
00548|matanya atau tuli sebelah telinganya belum dapat dikategorikan sebagai luka berat
00549|Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00550|
00551|karena dengan mata yang lain ia masih dapat melihat atau dengan telinga yang lain
00552|dia masih dapat mendengar;
00553|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ‘rompong’  dalam  teks
00554|Belandanya ‘verminking’, cacat sehingga jelek rupanya, karena ada anggota badan
00555|yang putus, missal hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari lengan
00556|tangan atau betis kakinya putus, maka dikategorikan sebagai luka berat;
00557|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sekalipun
00558|Anak Korban mengalami luka-luka bagaimanapun besarnya namun ketika sakit itu
00559|dapat sembuh kembali dan tidak mendatangkan maut, maka sakit yang dialami Anak
00560|Korban tidak dapat dikategorikan luka berat;
00561|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
00562|mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;
00563|Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 80 ayat (2)
00564|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17  T ahun 2016 tentang Penetapan
00565|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1
00566|T ahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00567|23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tidak terpenuhi,
00568|maka  Anak  dinyatakan  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
00569|didakwakan  dalam  dakwaan  primair,  sehingga  Anak  dibebaskan  dari  dakwaan
00570|Penuntut Umum tersebut;
00571|Menimbang  bahwa  oleh  karena  karakteristik  dakwaan  disusun  secara
00572|subsidairitas,  maka  selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dakwaan
00573|subsidair Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia
00574|Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
00575|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  T ahun  2016  tentang  Perubahan
00576|Kedua  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  T ahun  2002  tentang
00577|Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
00578|berikut:
00579|1. Setiap orang;
00580|2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan
00581|atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
00582|Menimbang  bahwa  unsur  setiap  orang  dan  dilarang  menempatkan,
00583|membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta  melakukan
00584|kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi dalam dakwaan primair dan telah terbukti
00585|secara  sah  dan  meyakinkan  menurut hukum,  maka  keseluruhan  pertimbangan
00586|dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur pada
00587|dakwaan  subsidair  yang  merupakan  satu  kesatuan  dan  bagian  yang  tidak
00588|Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00589|
00590|terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair, dengan demikian unsur setiap
00591|orang dan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan
00592|atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak telah terbukti secara sah dan
00593|meyakinkan menurut hukum;
00594|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo.
00595|Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 T ahun 2016 tentang
00596|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia
00597|Nomor  1  T ahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Undang-undang  Republik
00598|Indonesia Nomor 23 T ahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka
00599|Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00600|dalam dakwaan subsidair;
00601|Menimbang bahwa  dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00602|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00603|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab,
00604|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00605|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-
00606|undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis
00607|Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari
00608|Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;
00609|Menimbang  bahwa  di persidangan Pembimbing  Kemasyarakatan  telah
00610|membacakan  Laporan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  terhadap Anak  yang
00611|kesimpulannya  memberikan  rekomendasi  agar  terhadap  Anak dijatuhi  pidana
00612|dengan syarat pelayanan masyarakat di Masjid di Kabupaten Bengkulu Selatan;
00613|Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan
00614|tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;
00615|Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana, sebagaimana yang diatur
00616|dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00617|Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap
00618|Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan
00619|kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  pembalasan,  dimaksudkan  untuk
00620|menghindari  stigmatisasi  terhadap  Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dan
00621|diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, sehingga
00622|menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan pidana pada
00623|Anak. Dengan demikian, Majelis Hakim  sebelum menjatuhkan pidana terhadap
00624|Anak,  maka  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kondisi
00625|kepribadian dan lingkungan Anak, riwayat tindak pidana Anak, hak-hak Anak, serta
00626|keadilan restorasi;
00627|Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00628|
00629|Menimbang bahwa berkaitan dengan kondisi kepribadian dan lingkungan
00630|Anak, Majelis Hakim perlu memperhatikan usia Anak yaitu 17 (tujuh belas) tahun,
00631|yang  mana  dalam  perkembangan  psikososial,  Anak  sedang  mengalami  krisis
00632|identitas  dan  kebingungan  peran,  sehingga  Anak  merasa  percaya  diri  dan
00633|memegang peran penuh dalam kehidupannya tanpa adanya pengawasan serta
00634|pembinaan;
00635|Menimbang bahwa berkaitan dengan riwayat tindak pidana yang dilakukan
00636|Anak, berdasarkan fakta di persidangan, Anak pernah melakukan tindak pidana
00637|pada tahun 2025 di Kabupaten Kaur dan selesai dengan diversi;
00638|Menimbang bahwa berkaitan dengan keadilan restorasi, telah diperoleh
00639|fakta bahwa orang tua Anak Korban telah memaafkan Anak dan keluarga Anak
00640|Korban yang dibuktikan oleh adanya Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh
00641|kedua belah pihak, keluarga Anak telah mengganti biaya pengobatan dari Anak
00642|Korban dan telah menyelesaikan perdamaian secara adat, maka berdasarkan hal
00643|tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  telah  terdapat  keadilan  restorasi  yang
00644|mengedepankan adanya pemulihan kembali ke keadaan semula antara Anak dan
00645|Anak Korban;
00646|Menimbang  bahwa  penjatuhan  hukuman  penjara  dalam  perkara  Anak
00647|merupakan upaya terakhir bagi Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 71 ayat (1)
00648|Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
00649|mempunyai pendekatan penjara sebagai ultimum remedium (upaya terakhir);
00650|Menimbang  bahwa  di  persidangan  orang  tua  Anak  selalu  hadir  dan
00651|mendampingi  Anak  menjalani  setiap  proses  persidangan,  orang  tua  juga
00652|menyatakan kesanggupannya dan berjanji mendidik Anak menjadi lebih baik, maka
00653|untuk memberikan kesempatan kepada orang tua Anak berperan aktif dan terlibat
00654|dalam  proses  pembinaan  Anak,  dan  agar  orang  tua  Anak  dapat  memberikan
00655|pengawasan yang lebih ketat dan bertanggung jawab terhadap Anak sehingga
00656|maksud tujuan penghukuman sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku Anak
00657|dapat  diwujudkan,  dan  agar  Anak  tidak  mengulangi  perbuatannya  atau  tidak
00658|melakukan  perbuatan  melanggar  hukum  lainnya  yang  dapat  berakibat  dijatuhi
00659|pidana di kemudian hari;
00660|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  sesuai
00661|dengan  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakat,  maka  kepada  Anak  perlu
00662|diterapkan  pidana  dengan  syarat  berupa  pelayanan  masyarakat  sebagaimana
00663|ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 T ahun
00664|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  bentuk  dan  lamanya  akan
00665|disebutkan dalam amar putusan;
00666|Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00667|
00668|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat berupa
00669|pelayanan  masyarakat,  d iharapkan  dapat  mendekatkan  dan  meningkatkan
00670|kepedulian Anak baik dalam lingkup keagamaan maupun kemasyarakatan;
00671|Menimbang  bahwa  Anak  dijatuhi  pidana  berupa  pelayanan  masyarakat
00672|bukan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan ataupun
00673|pemberian hukuman pada Anak, akan tetapi menitikberatkan pada kepentingan
00674|terbaik bagi Anak, selain itu dengan adanya pengawasan serta pembinaan dari
00675|pembimbing  kemasyarakatan  diharapkan  Anak  dapat  meningkatkan  kepedulian
00676|Anak  pada  kegiatan  masyarakat  secara  positif,  memperoleh  pembinaan
00677|kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter, serta mampu menghargai diri
00678|sendiri, orang tua, orang lain serta membangun kesadaran hukum. Selain itu, Anak
00679|tetap  dapat  melanjutkan  sekolahnya  sehingga  tidak  ada  pembatasan  terhadap
00680|kebebasan Anak dalam memperoleh pendidikan;
00681|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  tidak  semata-mata  untuk
00682|pembalasan dengan menghukum Anak seberat-beratnya, akan tetapi merupakan
00683|suatu pembinaan dan menyadarkan Anak atas kesalahan yang telah dilakukannya,
00684|mengingat Anak masih muda dan merupakan generasi penerus bangsa, sehingga
00685|diharapkan kemudian hari Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi
00686|perbuatannya,  dan  dengan  tanpa  mengabaikan  kepentingan  Korban,  oleh
00687|karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan
00688|ini menurut Majelis Hakim telah setimpal dan adil untuk dijatuhkan sesuai dengan
00689|perbuatan Anak;
00690|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana bersyarat, maka Anak
00691|diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
00692|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu
00693|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00694|meringankan Anak;
00695|Keadaan yang memberatkan:
00696|- Perbuatan Anak mengakibatkan kepala Anak Korban terluka;
00697|Keadaan yang meringankan:
00698|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
00699|- Anak belum pernah dipidana;
00700|- Anak  telah  meminta  maaf  dan  dimaafkan  oleh  keluarga  Anak  Korban,
00701|sehingga telah terjadi pemulihan (restorasi) hubungan antara keduanya;
00702|- Anak masih bersekolah di Kabupaten Kaur;
00703| Menimbang bahwa  oleh  karena  Anak dijatuhi  pidana maka  haruslah
00704|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00705|Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00706|
00707|Mengingat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-undang Republik
00708|Indonesia  Nomor  17  T ahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00709|Pengganti  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  T ahun  2016  tentang
00710|Perubahan  Kedua  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  T ahun  2002
00711|tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang,  Undang-undang Nomor 11
00712|T ahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak, Undang-undang  Nomor 8
00713|T ahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
00714|T ahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan
00715|Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00716|
00717|MENGADILI:
00718|1. Menyatakan  Anak tersebut  di  atas,  tidak  terbukti  secara  sah  dan
00719|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  didakwakan
00720|dalam dakwaan primair;
00721|2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primair;
00722|3. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00723|bersalah  melakukan  tindak  pidana melakukan  kekerasan  terhadap  Anak
00724|sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
00725|4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana dengan
00726|syarat  berupa  pelayanan  masyarakat di  Masjid  pada  Kabupaten  Bengkulu
00727|Selatan selama 60 (enam puluh) jam dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua)
00728|jam sehari;
00729|5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini
00730|diucapkan;
00731|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00732|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00733|
00734|Rabu
00735|
00736|24
00737|
00738|2025
00739|
00740|Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah Majelis  Hakim  Pengadilan
00741|Negeri Manna, pada hari  Rabu, tanggal  24  Desember 2025 oleh Mozza Medina
00742|Rahmah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurul Fitri, S.H. dan Yustika Rahmawati, S.H.,
00743|masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
00744|
00745|Siska Aryani, S.H.
00746|
00747| Hakim-hakim Anggota,  Hakim Ketua,
00748|Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mna
00749|
00750|Nurul Fitri, S.H. Mozza Medina Rahmah, S.H.
00751|Yustika Rahmawati, S.H.
00752|Panitera Pengganti,
00753|Siska Aryani, S.H.