01218|Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  memiliki  nilai
01219|
01220|pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta
01221|tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak
01222|terbantahkan peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
01223|Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang
01224|lebih  dominan  diungkapkan  adalah  untuk  mencari  kebenaran  materil  (fakta
01225|sesungguhnya  secara  empiris),  bukan  kebenaran  formal.  Kebenaran  formal
01226|hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materill saja.
01227|Jika  fakta  formal  tidak  terpenuhi  atau  ditemukan  ketidaksempurnaan  syarat
01228|formal  dalam suatu  alat bukti, tidak  menjadikan  kasus  pidana  yang sedang
01229|diproses  dalam  persidangan  pidana  menjadikan  cacat  hukum,  sebab  selain
01230|tidak ada saksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti
01231|sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
01232|1981 tentang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat
01233|bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan
01234|ahli dan surat. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan
01235|bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
01236|tentang Hukum Acara Pidana jika min imum dua alat bukti saling bersesuaian
01237|antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa
01238|terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim
01239|akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa;
01240|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  185  ayat  (4)
01241|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan
01242|bahwa  “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu
01243|kejadian  atau  keadaan  dapat digunakan  sebagai  suatu  alat bukti  yang  sah
01244|apabila  keterangan  saksi  itu  ada  hubungannya  satu  dengan  yang  lain
01245|sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
01246|keadaan tertentu”;
01247|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  tindak  pidana  persetubuhan,
01248|terkadang  tidak  ada  satu  pun  saksi  mata  yang  melihat  perbuatan  tersebut
01249|tersebut dilakukan, kecuali saksi  korban. Menariknya, Terdakwa sering tidak
01250|mengakui  perbuatannya.  Dalam  hal  demikian,  perlu  dicari  bagaimana
01251|pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, yakni secara formil bahwa
01252|dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki
01253|nilai  pembuktian  yang sama dan  sederajat, terkecuali alat bukti  Keterangan
01254|Terdakwa,  yang  nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan
01255|Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
01256|Pidana  yang  menentukan bahwa  keterangan  Terdakwa  hanya  berlaku  dan
01257|
01258|digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan
01259|dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan
01260|dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan
01261|menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim.
01262|Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah
01263|vrije bewijs  atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak
01264|terhadap  alat  bukti  tertentu.  Akan  tetapi  tergantung  alat  bukti  mana  yang
01265|diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang
01266|terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8
01267|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang
01268|sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d)
01269|Petunjuk  dan  (e)  Keterangan  Terdakwa.  Itu  sebabnya  Hakim  akhirnya  akan
01270|memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah
01271|yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa
01272|menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa ( vide, Pasal 183 Undang-
01273|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
01274|Menimbang,  bahwa  selanjutnya,  Majelis  Hakim  akan
01275|mempertimbangkan  dan  menilai  keterangan  saksi  yang  dihadirkan  oleh
01276|Terdakwa di depan persidangan;
01277|Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi Dewi Susanti
01278|dan Saksi Heri, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada pokoknya
01279|Para Saksi tersebut hanya mengetahui kejadian berdasarkan cerita dari kakak
01280|Terdakwa yaitu Saudari Nita, serta Para Saksi hanya mengetahui mengenai
01281|pertemuan antara keluarga untuk melakukan perdamaian yang pada akhirnya
01282|perdamaian dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan, namun Para Saksi tidak
01283|mengetahui  secara  langsung  bagaimana  perbuatan  Terdakwa  kepada  Saksi
01284|Korban;
01285|Menimbang,  bahwa  dengan demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat
01286|bahwa keterangan saksi tersebut tidak  memiliki nilai pembuktian yang sah dan
01287|dapat diterima secara hukum  sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 1 butir 26
01288|Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu
01289|“saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan
01290|penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu   perkara pidana yang ia
01291|dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
01292|Menimbang,  bahwa  keterangan  Saksi  Korban  di  atas  ternyata
01293|bersesuaian pula dengan  alat bukti surat berupa  Hasil  Pemeriksaan Psikologi
01294|Nomor: 027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Saksi Korban tanggal 04 Juli 2024 yang
01295|
01296|dibuat dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi
01297|(Kepala  UPTD  Pemeriksaan  Psikologi)   dan  Visum  Et  Repertum  Nomor:
01298|R/44/II/2024/Rumkit  tanggal  22  Februari  2024  yang  ditandatangani  oleh  Dr.
01299|Daniel H. Simbolon (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara
01300|TK II) , yang menegaskan adanya akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi
01301|Korban. Secara khusus, hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor:
01302|R/44/II/2024/Rumkit  telah  pula  menyatakan  bahwa:  “tampak  luka  robek  di
01303|selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas ”. Hal ini meneguhkan
01304|keyakinan  Majelis  Hakim  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tidak  dilakukan  atas
01305|keinginan bersama antara Terdakwa dan Saksi Korban. Sebaliknya, perbuatan
01306|tersebut jelas merupakan keinginan sepihak dari Terdakwa;
01307|Menimbang, bahwa  dalam  hal  demikian, berlakulah  ketentuan  Pasal
01308|185  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
01309|Pidana,  yaitu  keterangan  Saksi  Korban memang  berdiri  sendiri  tentang
01310|perbuatan  Terdakwa,  namun  keterangan  tersebut  tetap  dapat  digunakan
01311|sebagai suatu alat bukti yang sah oleh karena keterangan saksi tersebut ada
01312|hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat
01313|membenarkan  adanya  perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  didakwakan  oleh
01314|Penuntut Umum;
01315|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
01316|keterangan  Saksi  Dewi  Susanti  dan  Saksi  Heri tidak  dapat  melumpuhkan
01317|keterangan Saksi Korban. Oleh karena itu, keterangan Saksi Dewi Susanti dan
01318|Saksi  Heri jelas  tidak  terkait  dengan  perbuatan  Terdakwa  dan  harus
01319|dikesampingkan;
01320|Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, Majelis Hakim secara khusus
01321|mencermati secara seksama niat jahat ( mens rea) Terdakwa dalam melakukan
01322|perbuatan di atas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai
01323|berikut:
01324|1. Keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa tujuan
01325|Terdakwa  sejak  awal  mengenal  Saksi  Korban  adalah  karena  Terdakwa
01326|ingin  melampiaskan  hawa  nafsu  melakukan  hubungan  badan  dengan
01327|Saksi Korban ;
01328|2. Adanya  rangkaian  kebohongan  Terdakwa  ketika  menerangkan  Terdakwa
01329|berniat untuk menikahi Saksi Korban, namun tidak dilaksanakan dan hal
01330|tersebut  juga  dibuktikan  dengan  isi  pesan Whatsapp  yang  berisi  bahwa
01331|Terdakwa  meminta  maaf  dan  masih  ingin  memantaskan  diri,  sehingga
01332|
01333|memang  dari  awal  Terdakwa  tidak  memiliki  niat  untuk  menikahi  Saksi
01334|Korban;
01335|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  di  atas,
01336|menurut  Majelis,  seluruh  penyangkalan  Terdakwa  maupun  Nota  Pembelaan
01337|Penasihat  Hukum  Terdakwa  adalah  tidak  beralasan  hukum, sehingga  harus
01338|dikesampingkan;
01339|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  fakta  persidangan  juga
01340|dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak memiliki
01341|hubungan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  unsur  “Dengan  kekerasan  atau
01342|ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
01343|perkawinan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
01344|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  285  Kitab
01345|Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah
01346|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01347|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01348|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01349|menemukan  hal-hal yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana
01350|terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
01351|maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01352|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01353|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01354|Menimbang, bahwa  atas tuntutan Penuntut Umum,  Terdakwa melalui
01355|Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa
01356|apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  menjatuhkan  putusan  yang
01357|seringan-ringannya terhadap Terdakwa;
01358|Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
01359|tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
01360|Menimbang, bahwa  menurut Prof. Muladi, konsep pemidanaan harus
01361|didasarkan pada teori tujuan pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem
01362|Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan
01363|gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan,  dan  keserasian  dalam
01364|kehidupan  masyarakat  yang  menimbulkan  kerusakan  individual  dan
01365|masyarakat.  Tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan-
01366|kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; ( vide, pendapat Prof Muladi
01367|sebagaimana  dikutip  M.  Sholehuddin,  dalam  buku  ”Sistem  Sanksi  Dalam
01368|Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya” , PT. Raja
01369|Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51)
01370|
01371|Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan
01372|pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:
01373|- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap
01374|menjujung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
01375|- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang
01376|sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dan
01377|menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi
01378|usaha penanggulangan kejahatan;
01379|- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh
01380|Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;
01381|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
01382|pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pemidanaan
01383|yang pantas bagi Terdakwa, dengan berpedoman pada aspek kemanusiaan,
01384|edukatif dan keadilan, sebagaimana diuraikan di atas . Selain itu  pidana yang
01385|dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera  ( detterent effect ) dan Majelis Hakim
01386|berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil
01387|dan setimpal dengan perbuatan  Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi
01388|dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;
01389|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01390|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01391|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01392|dijatuhkan;
01393|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01394|terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01395|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01396|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01397|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01398|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01399|- 1 (Satu) helai Baju Jeket tanpa lengan pakai Topi warna Coklat ;
01400|- 1 (Satu) Helai  baju lengan Panjang warna abu-abu;
01401|- 1 (Satu) Helai baju dalam warna Pink;
01402|- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
01403|- 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam;
01404|- 1 (Satu) Helai kutang warna Merah;
01405|- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna Coklat;
01406|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  barang  bukti  tersebut  telah  selesai
01407|digunakan  untuk  kepentingan  pemeriksaan  dan  dikhawatirkan  dapat
01408|
01409|menimbulkan  trauma  bagi  Saksi  Korban,  maka  perlu  ditetapkan  untuk
01410|dimusnahkan;
01411|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01412|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01413|yang meringankan Terdakwa;
01414|Keadaan  yang  memberatkan:
01415|- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
01416|- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma pasca
01417|kejadian;
01418|- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
01419|Keadaan yang meringankan:
01420|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01421|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
01422|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01423|Mengingat,  Pasal  285  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dan
01424|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01425|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01426|
01427|M E N G A D I L I :
01428|1. Menyatakan Terdakwa Rijoi Rizki Bin Supardi (Alm)  tersebut di atas, telah
01429|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01430|Perkosaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
01431|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01432|selama 6 (enam) tahun;
01433|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01434|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01435|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01436|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01437|- 1 (Satu) Helai Baju Jeket tanpa lengan pakai Topi warna Coklat ;
01438|- 1 (Satu) Helai baju lengan Panjang warna abu-abu;
01439|- 1 (Satu) Helai baju dalam warna Pink;
01440|- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
01441|- 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam;
01442|- 1 (Satu) Helai kutang warna Merah
01443|- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna Coklat;
01444|Dimusnahkan;
01445|6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
01446|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01447|
01448|Rabu
01449|
01450|30 Oktober 2024
01451|
01452|2024
01453|
01454|Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 , oleh Hj.
01455|Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan,
01456|S.H.,  dan Syara Fitriani , S.H ., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01457|
01458|Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.
01459|
01460|               Hakim Anggota,            Hakim Ketua,
01461|             Andi Setiawan, S.H.                        Hj. Eryani Kurnia Puspitasari , S.H.,
01462|M.H.
01463|             Syara Fitriani, S.H.
01464|Panitera Pengganti
01465|Hj. Normahbubah, S.H., M.H.I.
01466|Ttd.Ttd.
01467|Ttd.
01468|Ttd.