00759|alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi
00760|maka unsur ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula;
00761|Menimbang bahwa  “menempatkan” dalam unsur ini berarti menaruh,
00762|atau meletakkan atau memberikan atau melakukan kekerasan terhadap anak,
00763|dimana “menempatkan” di sini merupakan perbuatan aktif pelaku terhadap anak
00764|yang menjadi korbannya. “Membiarkan” dapat berarti tidak melarang atau tidak
00765|menghiraukan terjadinya kekerasan terhadap anak, dimana hal ini merupakan
00766|perbuatan pasif seseorang yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk
00767|menempatkan atau melakukan kekerasan terhadap anak padahal perbuatan itu
00768|nyata-nyata diketahui seseorang tersebut. “Melibatkan” berarti menjadikan turut
00769|
00770|terlibat  atau  tersangkut  dalam  suatu  perbuatan  yang  dalam  hal  ini  adalah
00771|kekerasan terhadap anak.  “Menyuruh melakukan”  yaitu perbuatan menyuruh
00772|orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal ini kekerasan terhadap
00773|anak,  yang  mana  orang  yang  menyuruh  melakukan  dipandang  sebagai
00774|pelakunya karena kehendak untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap
00775|anak berasal dari dirinya. “Turut serta melakukan” berarti bersama-sama pelaku
00776|lainnya melakukan suatu perbuatan pelaksanaan yang dalam unsur ini adalah
00777|melakukan kekerasan terhadap anak;
00778|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  “kekerasan” adalah setiap
00779|perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau
00780|penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk
00781|ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan
00782|kemerdekaan  secara  melawan  hukum  ( Vide:  Pasal  1  angka  15a  Undang-
00783|undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
00784|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
00785|Menimbang Bahwa “rasa sakit” ( pijn) hanya cukup bahwa orang lain
00786|merasa  sakit  tanpa  perubahan  dalam  bentuk  badan.  Rasa  sakit  misalnya
00787|mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan “Jatuh sakit” artinya timbul
00788|gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia;
00789|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang
00790|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berhadapan
00791|dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
00792|korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Anak yang
00793|berkonflik  dengan  Hukum yang  selanjutnya disebut Anak  adalah  anak yang
00794|telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
00795|tahun;
00796|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang
00797|kemudian dikaitkan dengan keterangan Anak yang saling bersesuaian diperoleh
00798|fakta hukum jika bermula  pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul
00799|21.30 WIB bertempat di Balai Pengajian yang beralamat di Kabupaten Aceh
00800|Utara  Anak  ada  memukul  Anak  Korban  sebanyak  2  (dua)  kali  dengan
00801|menggunakan tangannya;
00802|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui
00803|jika pemukulan  yang  pertama  dilakukan  Anak  dengan  cara  dimana  sesaat
00804|setelah sholat isya berjamaah selesai Anak yang sholat berada dekat dengan
00805|posisi Anak Korban sholat langsung memukul kepala belakang Anak Korban
00806|sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengatakan “ku tunggu kamu di parkir!” dan
00807|
00808|kemudian pemukulan yang kedua dilakukan pada saat pulang ngaji dimana
00809|Anak melihat Anak Korban sedang berjalan menuju sepeda motornya sehingga
00810|Anak langsung mendatangi Anak Korban serta langsung meninju bagian wajah
00811|Anak  Korban  sebanyak  1  (satu)  kali  serta  kemudian  mengatakan  “ayo  kita
00812|berkelahi” dan kemudian kejadian tersebut langsung dilerai oleh teman-teman
00813|yang  berada  di  tempat  tersebut  sehingga  kemudian  Anak  langsung
00814|meninggalkan  Anak  Korban  dan  kondisi  Anak  Korban  setelah  dipukul
00815|keadaannya  hoyong/hampir  terjatuh  dan  akibat  pukulan  Anak,  Anak  korban
00816|mengalami  rasa  sakit  dikarenakan  tulang  hidung  patah  dan  Anak  harus
00817|menjalani tindakan operasi tulang hidung serta perawatan selama 4 (empat) hari
00818|di rumah sakit sehingga Anak tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari
00819|sebagaimana  diterangkan  melalui  alat  bukti  Surat  berupa  Hasil  Visum  et
00820|repertum Nomor R/VER/55/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025;
00821|Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas,
00822|perbuatan  Anak  yang  memukul  Anak  korban  di  bagian  kepala  belakang
00823|sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali
00824|menggunakan  tangan  merupakan  perbuatan  melakukan  kekerasan  terhadap
00825|anak sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi
00826|menurut hukum;
00827|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo.
00828|Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
00829|Anak  Jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
00830|Pidan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian
00831|Tindak Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara
00832|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00833|dakwaan tunggal;
00834|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
00835|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
00836|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
00837|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00838|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00839|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman baik itu berupa
00840|penjatuhan  pidana  atau  dikenakan  tindakan  sebagaimana  ketentuan  dalam
00841|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00842|Peradilan Pidana Anak;
00843|Menimbang bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
00844|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa
00845|
00846|Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
00847|dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) sebelum menjatuhkan Putusan;
00848|Menimbang  bahwa  terhadap  LITMAS  PK  BAPAS  yang
00849|merekomendasikan  agar  Anak  dijatuhi  Pidana  Bersyarat,  Hakim  akan
00850|mempertimbangkan  rekomendasi  tersebut  dengan  pertimbangan  sebagai
00851|berikut:
00852|Menimbang bahwa dalam perkara  a quo , selain LITMAS PK BAPAS
00853|yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Bersyarat, Penuntut Umum
00854|dalam amar tuntutannya juga menuntut agar Hakim menjatuhkan pidana berupa
00855|pidana  dengan  syarat  pelayanan  masyarakat  berupa  membersihkan  tempat
00856|pengajian  Ruhul  Islam  yang  beralamat  di  Desa  Paloh  Gadeng  Kecamatan
00857|Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
00858|Menimbang  bahwa  pada  prinspinya  Hakim  berpandangan  jika
00859|perkembangan paradigma pemidanaan saat ini sudah bergerak ke arah yang
00860|lebih bersifat prospektif dan berorientasi ke depan sehingga teori pembalasan
00861|yang memiliki sifat retributif sudah menjadi tidak televan dengan perkembangan
00862|hukum saat ini. Tujuan pemidanaan selain melindungi masyarakat harus juga
00863|mampu menjadikan terpidana menjadi orang yang baik serta berguna sehingga
00864|dapat diterima kembali di tengah masyarakat nantinya bila telah menyelesaikan
00865|pidana.  Hakim  juga  berpandangan  terhadap  perkara-perkara  Anak  Hakim
00866|haruslah menempatkan pidana penjara pada urutan terakhir (ultimum remidium)
00867|karena  pidana  ini  telah  terbukti  melalui  banyak  studi  cenderung  tidak
00868|bermanfaat  untuk  diterapkan  bagi  Anak  kecuali  untuk  tindak  pidana  yang
00869|bersifat serius;
00870|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  71  Undang-Undang  Republik
00871|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00872|memposisikan Pidana Penjara sebagai pilihan terakhir dengan berbagai macam
00873|opsi alternatif pemidanaan lainnya sebagai pengganti penjara dalam rangka
00874|menghindarkan Anak dijatuhi Pidana Penjara. Dalam pasal ini menerangkan jika
00875|Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
00876|a. Pidana peringatan;
00877|b. Pidana dengan syarat:
00878|1) pembinaan di luar Lembaga;
00879|2) pelayanan masyarakat, atau;
00880|3) pengawasan
00881|c. Pelatihan kerja;
00882|d. Pembinaan dalam lembaga; dan
00883|
00884|e. Penjara.
00885|Menimbang bahwa semangat pembentukan Undang-Undang Republik
00886|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00887|ditujukan  guna melindungi  harkat dan martabat seorang Anak  dimana  Anak
00888|merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat
00889|dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia
00890|memberikan perlindungan khusus bagi Anak dimana salah satu asas terpenting
00891|yang diadopsi dalam undang-undang ini ialah asas kepentingan terbaik bagi
00892|Anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi  Anak adalah segala
00893|pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup
00894|dan  tumbuh  kembang  Anak  dan  setiap  penyelesaian  perkara  Anak  harus
00895|mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;
00896|Menimbang  bahwa  selama  proses  persidangan  Hakim  menilai  jika
00897|Anak telah menginsyafi perbuatannya, terlihat adanya rasa penyesalan pada diri
00898|Anak  setelah  melakukan  perbuatan  pidana  serta  Hakim  meyakini  jika  Anak
00899|masih dapat berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta selama
00900|proses persidangan Anak di nilai mempunyai tekad yang besar untuk tetap terus
00901|melanjutkan  pendidikan  sekolahnya  yang  dibuktikan  dengan  sikap  Anak
00902|menerima hukuman apapun yang diberikan asal tidak mengganggu sekolah
00903|Anak karena Anak sejatinya tidak ingin putus sekolah. Selain itu juga setelah
00904|Hakim  mencermati  faktor-faktor  lain  yang  bersifat  non  yuridis  diantaranya
00905|kehadiran  Ayah  Kandung  Anak  yang  selalu  berada  di  sisi  Anak  sejak  awal
00906|proses Diversi hingga pada saat proses persidangan dalam mendampingi Anak
00907|dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Hakim berpendapat
00908|Ayah kandung Anak masih dapat diharapkan dalam hal mendidik Anak untuk
00909|menjadikan  Anak  yang  lebih  baik  lagi  di  kemudian  hari  sebagaimana  yang
00910|disampaikan dipersidangan tentang harapannya akan Anak sebelum Putusan
00911|dijatuhkan.  Selanjutnya  faktor  lainnya  yang  bersifat  non  yuridis  ialah  faktor
00912|lingkungan masyarakat Anak dalam hal ini pihak Kepala Dusun tempat Anak
00913|bertempat tinggal juga ikut berperan aktif dalam mencari solusi agar Anak tidak
00914|dipidana dengan menyediakan opsi-opsi tertentu berupa pinjaman uang guna
00915|membantu Anak sebagai upaya memenuhi ganti kerugian yang di derita korban
00916|meskipun pada akhirnya upaya perdamaian tidak berhasil;
00917|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta
00918|dikaitkan dengan rekomendasi LITMAS PK BAPAS, tuntutan Penuntut Umum
00919|serta prinsip kepentingan terbaik untuk Anak (the best interest of child) , dalam
00920|perkara Anak Hakim berkesimpulan untuk memilih jenis Pidana pokok berupa
00921|
00922|Pidana  dengan  syarat  pelayanan  masyarakat  sebagaimana  telah  diatur
00923|dalam Pasal 76  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
00924|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00925|Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak
00926|haruslah dilaksanakan semata-mata memberikan pembinaan bagi pribadi Anak
00927|agar setelah menjalani pidana akan lebih berhati-hati dalam bersikap, menjadi
00928|pribadi yang lebih baik serta menumbuhkan rasa tanggung jawab Anak untuk
00929|melaksanakan pemidanaan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud penebusan
00930|kesalahan yang pernah dilakukannya sehingga ia dijatuhi pidana. Pemidanaan
00931|model ini telah Hakim pandang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang
00932|dijatuhkan bagi Anak akan mendidik Anak untuk tetap bertanggungjawab atas
00933|kesalahannya serta pidana ini juga dapat meningkatkan kepedulian Anak pada
00934|kegiatan kemasyarakatan yang positif dengan tetap tidak menggangu tumbuh
00935|kembangnya Anak;
00936|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7)  Undang-Undang
00937|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana
00938|Anak menjelaskan bahwa selama menjalani pidana dengan syarat, Penuntut
00939|Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
00940|pembimbingan  agar  Anak  menempati  persyaratan  yang  telah  di  tetapkan,
00941|sehingga untuk pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan tersebut;
00942|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  251  Ayat (1)  Undang-
00943|Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
00944|Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan
00945|pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang
00946|Hukum Pidana dan undang-undang lain dalam setiap putusan pemidanaan, dan
00947|berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
00948|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai 11
00949|(sebelas)  aspek  pedoman  pemidanaan  yang  wajib  dipertimbangkan,  maka
00950|terhadap pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1)
00951|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
00952|Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai
00953|berikut:
00954|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui
00955|Anak  telah  melakukan  tindak  pidana  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak
00956|Korban  yang  di  dorong  dengan  perasaan  marah  akibat  Adik  Anak  yang
00957|diganggu Anak Korban saat sholat berjamaah dan selama proses persidangan
00958|Hakim  berpandangan  jika  Anak  telah  bersikap  kooperatif  dan  mengakui
00959|
00960|perbuatannya  sehingga  hal  tersebut  merupakan  cerminan  telah  adanya
00961|kesadaran atas perbuatan yang dilakukan Anak. Selain itu juga Hakim menilai
00962|tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tidak dilakukan dengan perencanaan
00963|yang  matang  maupun  tersistematis  melainkan  bersifat  seketika  dilakukan
00964|setelah melihat perlakuan Anak Korban terhadap Adik Anak. Selanjutnya Anak
00965|setelah melakukan tindak pidana tidak berupaya melarikan diri yang dibuktikan
00966|dengan adanya upaya perdamaian yang dilakukan Anak beserta orang tuanya
00967|atas tindak pidana yang dilakukannya meskipun usaha tersebut tidak berhasil
00968|karena hal-hal yang berada diluar kendali Anak serta Anak baru pertama kali
00969|melakukan  tindak  pidana  (first  offender),  sehingga  Hakim  berpendapat
00970|pertimbangan-pertimbangan  sebagaimana  tersebut  diatas  menjadi  patut  dan
00971|relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam menilai proporsionalitas pidana yang
00972|dijatuhkan  terhadap  Anak  yang  untuk  amar  lengkapnya  akan  termuat  pada
00973|bagian amar putusan ini;
00974|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
00975|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00976|meringankan Anak;
00977|Keadaan yang memberatkan:
00978|- Perbuatan Anak memberikan rasa sakit pada Anak korban;
00979|Keadaan yang meringankan:
00980|- Anak belum pernah dihukum;
00981|- Anak telah menginsyafi dan menyesali perbuatannya;
00982|- Anak masih menempuh pendidikan sekolah;
00983|- Anak telah berupaya melakukan perdamaian namun tidak berhasil;
00984|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00985|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00986|
00987|MENGADILI:
00988|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00989|bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak”;
00990|
00991|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00992|dengan  syarat  pelayanan  masyarakat  berupa  membersihkan  tempat
00993|pengajian  pada  Dayah  Ruhul  Islam  yang  berkedudukan  di  Desa  Paloh
00994|Gadeng Kecamatan Dewantara  Kabupaten  Aceh  Utara selama  60 (enam
00995|puluh) jam dalam kurun waktu selama 2 (dua) bulan;
00996|3. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada
00997|waktu  yang  tidak  mengganggu  jam  sekolah  Anak, dengan  ketentuan  jika
00998|Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan
00999|pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan
01000|Pejabat  Pembina,  Hakim  Pengawas  dapat  memerintahkan  Anak  tersebut
01001|mengulangi  seluruh  atau  sebagian  pidana  pelayanan  masyarakat  yang
01002|dikenakan terhadapnya;
01003|4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan
01004|dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan terhadap
01005|Anak;
01006|5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
01007|Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
01008|
01009|Selasa
01010|
01011|2 Juni 2026
01012|
01013|2026
01014|
01015|Adji Abdillah, S.H., M.H
01016|
01017|Said Rachmad, S.H, M.H.
01018|
01019|Panitera Pengganti, Hakim,
01020|Said Rachmad, S.H, M.H. Adji Abdillah, S.H., M.H.