00261|dan tidak berkeberatan;
00262|
00263|mengajukan Saksi yang meringankan ( a de charge ), Ahli dan Surat/ alat bukti
00264|elektronik dalam persidangan;
00265|Menimbang bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan kepada
00266|Ayah  Kandung  Anak  untuk  mengemukakan  hal  yang  bermanfaat bagi  Anak
00267|dimana  pada pokoknya Ayah Kandung Anak  memohon  kepada  Hakim agar
00268|perbuatan  Anak  dimaafkan  serta  tidak  diberikan  hukuman  mengingat  Anak
00269|masih berstatus pelajar di sekolah dan ianya juga menerangkan masih sanggup
00270|untuk mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu juga, selaku
00271|orang tua ianya sudah berupaya meminta maaf kepada pihak korban namun
00272|terdapat  kendala  dalam  hal  ganti  rugi  yang  tidak  mencapai  kesepakatan
00273|dikarenakan  tidak  sanggup  membayar  ganti  rugi  uang  sejumlah
00274|Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana keinginan pihak korban;
00275|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  Laporan  hasil
00276|penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi  agar Anak dijatuhi
00277|Pidana  Bersyarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  Undang-undang
00278|Nomor  11  Tahun  2012   tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dengan
00279|pertimbangan:
00280|1.Anak masih aktif sekolah serta masih membutuhkan perhatian dan
00281|bimbingan dari orang tuanya;
00282|2.Ada  niat baik dari pihak  orang  tua anak untuk  berdamai serta
00283|membantu biaya pengobatan korban;
00284|Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti
00285|ke persidangan;
00286|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00287|bersesuaian,  surat dan  keterangan  Anak  yang  diajukan  dalam  persidangan
00288|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00289|1. Bahwa  pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul 21.30
00290|WIB bertempat di Balai Pengajian yang beralamat di Kabupaten Aceh
00291|
00292|Utara Anak ada memukul Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan
00293|menggunakan tangannya;
00294|2. Bahwa  pemukulan  yang  pertama  dilakukan  Anak  dengan  cara
00295|dimana sesaat setelah sholat isya berjamaah selesai Anak yang sholat
00296|berada  dekat  dengan  posisi  Anak  Korban  sholat  langsung  memukul
00297|kepala  belakang  Anak  Korban  sebanyak  1  (satu)  kali  kemudian
00298|mengatakan “ku tunggu kamu di parkir!” dan kemudian pemukulan yang
00299|kedua  dilakukan  pada  saat  pulang  ngaji  dimana  Anak  melihat  Anak
00300|Korban  sedang  berjalan  menuju  sepeda  motornya  sehingga  Anak
00301|langsung mendatangi Anak Korban serta langsung meninju bagian wajah
00302|Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali serta kemudian mengatakan “ayo
00303|kita  berkelahi”  dan  kemudian  kejadian  tersebut  langsung  dilerai  oleh
00304|teman-teman yang berada di tempat tersebut sehingga kemudian Anak
00305|langsung meninggalkan Anak Korban;
00306|3. Bahwa pada saat dipukul tersebut Anak ada melihat Anak Korban
00307|keadaannya hoyong/ hampir terjatuh akibat pukulan Anak;
00308|4. Bahwa pemukulan yang dilakukan Anak didasarkan karena Anak
00309|yang merasa marah pada Anak Korban yang mengganggu Adik Anak
00310|sejak saat wudhu hingga sholat berlangsung;
00311|5. Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban mengalami rasa sakit
00312|dikarenakan  tulang  hidung  patah  dan  Anak  harus  menjalani  tindakan
00313|operasi tulang hidung serta perawatan selama 4 (empat) hari di rumah
00314|sakit sehingga Anak tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
00315|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00316|berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Anak  dapat  dinyatakan  terbukti
00317|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00318|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00319|dakwaan yang berbentuk  tunggal,  sebagaimana diatur dalam Pasal  76 C Jo.
00320|Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
00321|Anak  Jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
00322|Pidana Anak Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian
00323|Tindak Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
00324|1.Setiap orang;
00325|2.Menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan
00326|atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
00327|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00328|mempertimbangkan sebagai berikut:
00329|
00330|Ad.1. Setiap Orang;
00331|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah
00332|ditujukan  kepada  setiap  orang  yang  merupakan  subjek  hukum  sebagai
00333|pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta
00334|memiliki  kemampuan untuk bertanggung jawab  atas segala  perbuatan yang
00335|dilakukannya dan dikonstruksikan sebagai pelaku tindak pidana;
00336|Menimbang bahwa menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-
00337|Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00338|menerangkan bahwa  Anak  yang  berkonflik dengan hukum  yang  selanjutnya
00339|disebut Anak  adalah anak  yang telah berumur 12 (dua  belas) tahun, tetapi
00340|belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
00341|Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut
00342|Umum ke persidangan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang
00343|telah diperiksa identitasnya, identitas Anak tersebut sebagaimana tercantum di
00344|dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan
00345|diakui Anak sendiri, di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana
00346|sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Hakim menilai bahwa
00347|dalam perkara ini Anak termasuk sebagai Anak Yang Berkonflik dengan Hukum
00348|sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
00349|dan untuk itu tidak terdapat pula kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke
00350|persidangan (error in persona);
00351|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
00352|Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;
00353|Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
00354|turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
00355|Menimbang  bahwa  unsur  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,
00356|menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan  merupakan unsur
00357|alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi
00358|maka unsur ini dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula;
00359|Menimbang bahwa  “menempatkan” dalam unsur ini berarti menaruh,
00360|atau meletakkan atau memberikan atau melakukan kekerasan terhadap anak,
00361|dimana “menempatkan” di sini merupakan perbuatan aktif pelaku terhadap anak
00362|yang menjadi korbannya. “Membiarkan” dapat berarti tidak melarang atau tidak
00363|menghiraukan terjadinya kekerasan terhadap anak, dimana hal ini merupakan
00364|perbuatan pasif seseorang yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk
00365|menempatkan atau melakukan kekerasan terhadap anak padahal perbuatan itu
00366|nyata-nyata diketahui seseorang tersebut. “Melibatkan” berarti menjadikan turut
00367|
00368|terlibat  atau  tersangkut  dalam  suatu  perbuatan  yang  dalam  hal  ini  adalah
00369|kekerasan terhadap anak.  “Menyuruh melakukan”  yaitu perbuatan menyuruh
00370|orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dalam hal ini kekerasan terhadap
00371|anak,  yang  mana  orang  yang  menyuruh  melakukan  dipandang  sebagai
00372|pelakunya karena kehendak untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap
00373|anak berasal dari dirinya. “Turut serta melakukan” berarti bersama-sama pelaku
00374|lainnya melakukan suatu perbuatan pelaksanaan yang dalam unsur ini adalah
00375|melakukan kekerasan terhadap anak;
00376|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan  “kekerasan” adalah setiap
00377|perbuatan  terhadap  Anak  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau
00378|penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk
00379|ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan
00380|kemerdekaan  secara  melawan  hukum  ( Vide:  Pasal  1  angka  15a  Undang-
00381|undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
00382|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
00383|Menimbang Bahwa “rasa sakit” ( pijn) hanya cukup bahwa orang lain
00384|merasa  sakit  tanpa  perubahan  dalam  bentuk  badan.  Rasa  sakit  misalnya
00385|mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan “Jatuh sakit” artinya timbul
00386|gangguan atas fungsi dari alat-alat didalam badan manusia;
00387|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang
00388|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang berhadapan
00389|dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi
00390|korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Anak yang
00391|berkonflik  dengan  Hukum yang  selanjutnya disebut Anak  adalah  anak yang
00392|telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
00393|tahun;
00394|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang
00395|kemudian dikaitkan dengan keterangan Anak yang saling bersesuaian diperoleh
00396|fakta hukum jika bermula  pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 sekira pukul
00397|21.30 WIB bertempat di Balai Pengajian yang beralamat di Kabupaten Aceh
00398|Utara  Anak  ada  memukul  Anak  Korban  sebanyak  2  (dua)  kali  dengan
00399|menggunakan tangannya;
00400|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui
00401|jika pemukulan  yang  pertama  dilakukan  Anak  dengan  cara  dimana  sesaat
00402|setelah sholat isya berjamaah selesai Anak yang sholat berada dekat dengan
00403|posisi Anak Korban sholat langsung memukul kepala belakang Anak Korban
00404|sebanyak 1 (satu) kali kemudian mengatakan “ku tunggu kamu di parkir!” dan
00405|
00406|kemudian pemukulan yang kedua dilakukan pada saat pulang ngaji dimana
00407|Anak melihat Anak Korban sedang berjalan menuju sepeda motornya sehingga
00408|Anak langsung mendatangi Anak Korban serta langsung meninju bagian wajah
00409|Anak  Korban  sebanyak  1  (satu)  kali  serta  kemudian  mengatakan  “ayo  kita
00410|berkelahi” dan kemudian kejadian tersebut langsung dilerai oleh teman-teman
00411|yang  berada  di  tempat  tersebut  sehingga  kemudian  Anak  langsung
00412|meninggalkan  Anak  Korban  dan  kondisi  Anak  Korban  setelah  dipukul
00413|keadaannya  hoyong/hampir  terjatuh  dan  akibat  pukulan  Anak,  Anak  korban
00414|mengalami  rasa  sakit  dikarenakan  tulang  hidung  patah  dan  Anak  harus
00415|menjalani tindakan operasi tulang hidung serta perawatan selama 4 (empat) hari
00416|di rumah sakit sehingga Anak tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari
00417|sebagaimana  diterangkan  melalui  alat  bukti  Surat  berupa  Hasil  Visum  et
00418|repertum Nomor R/VER/55/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025;
00419|Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas,
00420|perbuatan  Anak  yang  memukul  Anak  korban  di  bagian  kepala  belakang
00421|sebanyak 1 (satu) kali dan meninju wajah anak korban sebanyak 1 (satu) kali
00422|menggunakan  tangan  merupakan  perbuatan  melakukan  kekerasan  terhadap
00423|anak sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi
00424|menurut hukum;
00425|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C Jo.
00426|Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan
00427|Anak  Jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan
00428|Pidan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian
00429|Tindak Pidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara
00430|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00431|dakwaan tunggal;
00432|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
00433|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
00434|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
00435|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00436|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00437|maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman baik itu berupa
00438|penjatuhan  pidana  atau  dikenakan  tindakan  sebagaimana  ketentuan  dalam
00439|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00440|Peradilan Pidana Anak;
00441|Menimbang bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
00442|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  bahwa
00443|
00444|Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)
00445|dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK BAPAS) sebelum menjatuhkan Putusan;
00446|Menimbang  bahwa  terhadap  LITMAS  PK  BAPAS  yang
00447|merekomendasikan  agar  Anak  dijatuhi  Pidana  Bersyarat,  Hakim  akan
00448|mempertimbangkan  rekomendasi  tersebut  dengan  pertimbangan  sebagai
00449|berikut:
00450|Menimbang bahwa dalam perkara  a quo , selain LITMAS PK BAPAS
00451|yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Bersyarat, Penuntut Umum
00452|dalam amar tuntutannya juga menuntut agar Hakim menjatuhkan pidana berupa
00453|pidana  dengan  syarat  pelayanan  masyarakat  berupa  membersihkan  tempat
00454|pengajian  Ruhul  Islam  yang  beralamat  di  Desa  Paloh  Gadeng  Kecamatan
00455|Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
00456|Menimbang  bahwa  pada  prinspinya  Hakim  berpandangan  jika
00457|perkembangan paradigma pemidanaan saat ini sudah bergerak ke arah yang
00458|lebih bersifat prospektif dan berorientasi ke depan sehingga teori pembalasan
00459|yang memiliki sifat retributif sudah menjadi tidak televan dengan perkembangan
00460|hukum saat ini. Tujuan pemidanaan selain melindungi masyarakat harus juga
00461|mampu menjadikan terpidana menjadi orang yang baik serta berguna sehingga
00462|dapat diterima kembali di tengah masyarakat nantinya bila telah menyelesaikan
00463|pidana.  Hakim  juga  berpandangan  terhadap  perkara-perkara  Anak  Hakim
00464|haruslah menempatkan pidana penjara pada urutan terakhir (ultimum remidium)
00465|karena  pidana  ini  telah  terbukti  melalui  banyak  studi  cenderung  tidak
00466|bermanfaat  untuk  diterapkan  bagi  Anak  kecuali  untuk  tindak  pidana  yang
00467|bersifat serius;
00468|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  71  Undang-Undang  Republik
00469|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00470|memposisikan Pidana Penjara sebagai pilihan terakhir dengan berbagai macam
00471|opsi alternatif pemidanaan lainnya sebagai pengganti penjara dalam rangka
00472|menghindarkan Anak dijatuhi Pidana Penjara. Dalam pasal ini menerangkan jika
00473|Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
00474|a. Pidana peringatan;
00475|b. Pidana dengan syarat:
00476|1) pembinaan di luar Lembaga;
00477|2) pelayanan masyarakat, atau;
00478|3) pengawasan
00479|c. Pelatihan kerja;
00480|d. Pembinaan dalam lembaga; dan
00481|
00482|e. Penjara.
00483|Menimbang bahwa semangat pembentukan Undang-Undang Republik
00484|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00485|ditujukan  guna melindungi  harkat dan martabat seorang Anak  dimana  Anak
00486|merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat
00487|dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia
00488|memberikan perlindungan khusus bagi Anak dimana salah satu asas terpenting
00489|yang diadopsi dalam undang-undang ini ialah asas kepentingan terbaik bagi
00490|Anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi  Anak adalah segala
00491|pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup
00492|dan  tumbuh  kembang  Anak  dan  setiap  penyelesaian  perkara  Anak  harus
00493|mencerminkan rasa keadilan bagi Anak;
00494|Menimbang  bahwa  selama  proses  persidangan  Hakim  menilai  jika
00495|Anak telah menginsyafi perbuatannya, terlihat adanya rasa penyesalan pada diri
00496|Anak  setelah  melakukan  perbuatan  pidana  serta  Hakim  meyakini  jika  Anak
00497|masih dapat berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta selama
00498|proses persidangan Anak di nilai mempunyai tekad yang besar untuk tetap terus
00499|melanjutkan  pendidikan  sekolahnya  yang  dibuktikan  dengan  sikap  Anak
00500|menerima hukuman apapun yang diberikan asal tidak mengganggu sekolah
00501|Anak karena Anak sejatinya tidak ingin putus sekolah. Selain itu juga setelah
00502|Hakim  mencermati  faktor-faktor  lain  yang  bersifat  non  yuridis  diantaranya
00503|kehadiran  Ayah  Kandung  Anak  yang  selalu  berada  di  sisi  Anak  sejak  awal
00504|proses Diversi hingga pada saat proses persidangan dalam mendampingi Anak
00505|dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Hakim berpendapat
00506|Ayah kandung Anak masih dapat diharapkan dalam hal mendidik Anak untuk
00507|menjadikan  Anak  yang  lebih  baik  lagi  di  kemudian  hari  sebagaimana  yang
00508|disampaikan dipersidangan tentang harapannya akan Anak sebelum Putusan
00509|dijatuhkan.  Selanjutnya  faktor  lainnya  yang  bersifat  non  yuridis  ialah  faktor
00510|lingkungan masyarakat Anak dalam hal ini pihak Kepala Dusun tempat Anak
00511|bertempat tinggal juga ikut berperan aktif dalam mencari solusi agar Anak tidak
00512|dipidana dengan menyediakan opsi-opsi tertentu berupa pinjaman uang guna
00513|membantu Anak sebagai upaya memenuhi ganti kerugian yang di derita korban
00514|meskipun pada akhirnya upaya perdamaian tidak berhasil;
00515|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta
00516|dikaitkan dengan rekomendasi LITMAS PK BAPAS, tuntutan Penuntut Umum
00517|serta prinsip kepentingan terbaik untuk Anak (the best interest of child) , dalam
00518|perkara Anak Hakim berkesimpulan untuk memilih jenis Pidana pokok berupa
00519|
00520|Pidana  dengan  syarat  pelayanan  masyarakat  sebagaimana  telah  diatur
00521|dalam Pasal 76  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
00522|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00523|Menimbang bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak
00524|haruslah dilaksanakan semata-mata memberikan pembinaan bagi pribadi Anak
00525|agar setelah menjalani pidana akan lebih berhati-hati dalam bersikap, menjadi
00526|pribadi yang lebih baik serta menumbuhkan rasa tanggung jawab Anak untuk
00527|melaksanakan pemidanaan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud penebusan
00528|kesalahan yang pernah dilakukannya sehingga ia dijatuhi pidana. Pemidanaan
00529|model ini telah Hakim pandang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang
00530|dijatuhkan bagi Anak akan mendidik Anak untuk tetap bertanggungjawab atas
00531|kesalahannya serta pidana ini juga dapat meningkatkan kepedulian Anak pada
00532|kegiatan kemasyarakatan yang positif dengan tetap tidak menggangu tumbuh
00533|kembangnya Anak;
00534|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7)  Undang-Undang
00535|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana
00536|Anak menjelaskan bahwa selama menjalani pidana dengan syarat, Penuntut
00537|Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan
00538|pembimbingan  agar  Anak  menempati  persyaratan  yang  telah  di  tetapkan,
00539|sehingga untuk pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan tersebut;
00540|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  251  Ayat (1)  Undang-
00541|Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
00542|Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan
00543|pedoman pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang
00544|Hukum Pidana dan undang-undang lain dalam setiap putusan pemidanaan, dan
00545|berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
00546|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai 11
00547|(sebelas)  aspek  pedoman  pemidanaan  yang  wajib  dipertimbangkan,  maka
00548|terhadap pedoman pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1)