00711|Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
00712|Perlindungan Anak;
00713|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur
00714|“Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan
00715|menurut Hukum;
00716|
00717|Ad.2. Unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau
00718|Turut Serta”;
00719|Menimbang, bahwa Menurut PAF Laminating menyatakan bahwa orang lain
00720|yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu
00721|terjadi “Medeplegen” atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan
00722|adanya kerja sama secara phisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa
00723|mereka itu melakukan suatu kerjasama. Dengan perkataan lain untuk adanya
00724|Mededaderschap itu diisyaratkan tentang adanya “Fisiek sames werking”. Mengenai
00725|hal yang terakhir tidaklah perlu bahwa kerjasama itu dilaku kan dengan tegas
00726|sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing
00727|mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir,
00728|Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);
00729|Menimbang, bahwa memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 55
00730|KUHP, yang harus dipandang sebagai daders itu bukan saja mereka yang telah
00731|menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, melainkan juga mereka
00732|“yang telah menyuruh melakukan” dan mereka “yang telah turut melakukan” suatu
00733|tindak pidana;
00734|
00735|Hal. 22 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00736|Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana suatu perbuatan dapat
00737|digolongkan ke dalam penyertaan diperlukan adanya “kesadaran bersama” dan
00738|“pelaksanaan bersama” dan Menurut Memorie Van Toelichiting (MvT) bahwa yang
00739|turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan
00740|suatu peristiwa;
00741|Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00742|yang dirumuskan di dalam perundang-undangan mengenai suatu delik, sedangkan
00743|turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika ada dua orang atau lebih melakukan secara
00744|bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;
00745|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang saling bersesuaian telah
00746|terungkap Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 sekira jam 00.30 WIB,
00747|bertempat di Hotel di kota Pontianak, Anak 1., Anak 2, Anak 3 telah melakukan
00748|kekerasan terhadap Anak Korban 1. dan Anak Korban 2 dengan cara sebagai Anak 2
00749|menggedor pintu kamar dan dibuka oleh Anak Korban 1. dan langsung Anak 1.
00750|menarik Anak Korban 1. hingga terbaring di tempat tidur kemudian ketika Anak Korban
00751|1. terbaring, Anak 3 mencekik dan memukul kepala Anak Korban 1. sebanyak 4
00752|(empat) kali dengan menggunakan tangan kanannya, disusul oleh Anak 2 menginjak
00753|Anak Korban 1. dengan menggunakan kaki kanannya mengenai tangan sebelah kiri,
00754|bahu, dan dada Anak Korban 1. dan diwaktu yang bersamaan Anak 1. memukul
00755|berkali-kali mengenai muka dan kepala Anak Korban 1., tidak lama kemudian datang
00756|Pihak Terkait 1 dan ikut memukul yang mengenai muka dan kepala Anak Korban 1.
00757|kemudian Ketika Anak 1. sedang memukul Anak Korban 1., Anak Korban 2 berusaha
00758|melerai keduanya namun Anak 1. tidak terima dan menendang Anak Korban 2
00759|sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kakinya dan memukul kepala dengan
00760|tangannya hingga Anak Korban 2 terduduk di lantai setelah itu Anak 1. melemparkan
00761|gelas kearah Anak Korban 2 tetapi tidak mengenainya namun pecahan kacanya
00762|mengenai tangan Anak Korban 2 dan di saat bersamaan Anak 3 memukul Anak
00763|Korban 1. Kembali dengan menggunakan tangannya mengenai kepala Anak Korban
00764|1. setelah itu para anak pergi dari kamar hotel tersebut;
00765|Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak terhadap Anak
00766|Korban 1. dan Anak Korban 2 merupakan suatu dorongan kolektif yang timbul secara
00767|kebetulan atau bersifat seketika maka berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan
00768|perbuatan Para Anak dapat dikategorikan perbuata n bersama-sama yang
00769|menunjukkan telah adanya kerjasama yang sangat erat dan le ngkap satu sama
00770|lainnya (Volendige en navioe samen werking) kerjasama secara psikis (intelektual)
00771|maupun materiil (Psychische intellectuele of materielle voreengde werkzaamheid)
00772|antara Anak 1., Anak 2. dan Anak 3.;
00773|
00774|Hal. 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00775| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
00776|Hakim berpendirian bahwa unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh
00777|Melakukan, Atau Turut Serta” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut
00778|hukum;
00779|Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan pidana dalam pasal ini telah
00780|terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan pembenar atas
00781|perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Anak;
00782|Menimbang, bahwa alasan pembenar telah ditentukan dalam Pasal  31
00783|sampai dengan Pasal 35 KUHP yang antara lain:
00784|1. jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan
00785|perundang-undangan;
00786|2. jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari
00787|Pejabat yang berwenang;
00788|3. jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat;
00789|4. jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau
00790|ancarnan serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang
00791|lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
00792|5. Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam
00793|Pasal 12 ayal (2) KUHP;
00794|Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama jalannya
00795|pemeriksaan, tidak ada satupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Para
00796|Anak, oleh karena itu Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00797|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya
00798|melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
00799|tentang Perubahan At as Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
00800|Perlindungan Anak sehingga dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi syarat
00801|obyektif/actus reus: “tindak pidana” pada diri Anak;
00802|
00803|Tentang Pertanggungjawaban Pidana:
00804|Ad. 3. Unsur  “Setiap Orang”;
00805|Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” di sini adalah siapa saja
00806|selaku subyek hukum dalam hal ini Anak sebagai manusia atau persoon yang
00807|perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau
00808|siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum
00809|atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
00810| Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata
00811|“Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab
00812|
00813|Hal. 24 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00814|atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa
00815|orangnya yang harus dijadikan Anak dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan
00816|Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata
00817|“Barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak/dader atau
00818|setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat
00819|diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;
00820| Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” atau “Setiap
00821|Orang” secara h istoris kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan
00822|sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang
00823|menentukan lain;
00824| Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka
00825|adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekenings Vaanbaarheid) tidak perlu
00826|dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan
00827|bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);
00828| Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan
00829|Para Anak, di depan persidangan dan pembenaran Para Anak terhadap pemeriksaan
00830|identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang
00831|dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan
00832|Pengadilan Negeri Pontianak adalah Para Anak yang masing-masing bernama Anak
00833|1., Anak 2. dan Anak 3. maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang
00834|dimaksudkan dalam aspek ini adalah sdr. Anak 1, sdri. Anak 2 dan sdr. Anak 3 yang
00835|dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Hakim
00836|berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;
00837|
00838|Ad. 4. Unsur “Dengan Sengaja”;
00839|Menimbang, bahwa secara doktriner Kesalahan adalah bagian dari
00840|pertanggungjawaban Pidana, yang mana bentuk Kesalahan dapat berupa
00841|Kesengajaan dan Kealpaan sedangkan Kesalahan dalam bentuk Kealpaan harus
00842|dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sehingga dengan
00843|demikian setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan yang tidak
00844|menentukan secara tegas mengenai kesalahan dalam bentuk Kealpaan harus selalu
00845|dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada
00846|setiap tahap pemeriksaan perkara;
00847| Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud
00848|sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens
00849|(dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan
00850|
00851|Hal. 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00852|perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya
00853|perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;
00854| Menimbang, bahwa berdasarkan doktriner yang berkembang dalam praktek
00855|peradilan, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:
00856|1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), artinya seorang pelaku
00857|menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini perbuatan tersebut
00858|tidak akan dilakukan jika pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak
00859|terjadi;
00860|2. Sengaja sebagai keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), artinya
00861|pelaku yakin bahwa akibat yang dimak sudkannya tidak akan tercapai tanpa
00862|terjadinya akibat yang tidak dimaksud;
00863|3. Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewutzijn),
00864|artinya pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikendaki akan terjadi untuk
00865|mencapai akibat yang dimaksudnya;
00866|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas,
00867|Hakim berpendapat sebagai berikut:
00868|− Bahwa, Para Anak  memang mempunyai niat untuk melakukan kekerasan
00869|terhadap Anak Korban 1. dan Anak Korban 2 yang usianya masih muda;
00870|− Bahwa, perbuatan kekerasan dengan memukul dan menginjak Anak Korban 1.
00871|dan Anak Korban 2 yang dilakukan oleh Para Anak telah menimbulkan rasa sakit
00872|hal mana telah termuat secara jelas dalam hasil Visum Et Repertum dari masing-
00873|masing Anak Korban;
00874|− Bahwa timbulnya rasa sakit yang dirasakan oleh Anak Korban 1. dan Anak Korban
00875|2 akibat kekerasan yang dilakukan Para Anak patut disadari dan diinsyafi oleh
00876|Para Anak sehingga Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan dari Para Anak
00877|terhadap diri Anak Korban adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada diri anak
00878|korban;
00879|− Bahwa perbuatan Para Anak melakukan kekerasan kepada masing-masing Anak
00880|Korban dikarenakan Para Anak masih merasa kesal terhadap Anak Korban 1.
00881|yang telah membawa teman Para Anak yaitu Pihak Terkait 2 yang saat itu
00882|berpacaran dengan Pihak Terkait 1 ke Hotel di kota Pontianak;
00883|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
00884|atas, maka sikap batin Para Anak pada saat melakukan tindak pidana menunjukkan
00885|adanya kehendak yang sejalan dengan perbuatannya, karena Para Anak secara
00886|sadar menghendaki melakukan kekerasan terhadap Anak Korban 1. dan Anak Korban
00887|2 sehingga dengan demikian Hakim menilai perbuatan masing-masing Para Anak
00888|telah memenuhi unsur “Dengan Sengaja”;
00889|
00890|Hal. 26 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00891| Menimbang, bahwa oleh karena  semua unsu r mengenai
00892|pertanggungjawaban Pidana dalam pasal ini telah terpenuhi maka selanjutnya akan
00893|dipertimbangkan mengenai alasan pemaaf atas pertanggungkawaban Pidana yang
00894|dilakukan oleh Para Anak;
00895|Menimbang, bahwa alasan pemaaf telah ditentukan dalam Pasal 40 KUHP
00896|sampai dengan Pasal 44 KUHP yang antara lain:
00897|1. Pertanggunglawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada
00898|waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun
00899|2. Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:
00900|a) dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
00901|b) dipaksa oleh adanya ancarnan, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat
00902|dihindari.
00903|3. Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang
00904|langsung disebabkan keguncangan jiwa ya ng hebat karena serangan atau
00905|ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.
00906|4. Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang jika orang yang diperintahkan
00907|dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang
00908|dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya
00909|Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama jalannya
00910|pemeriksaan, tidak ada satupun alasan pemaaf yang dimaksudkan dalam Pasal 40
00911|KUHP sampai dengan Pasal  44 KUHP yang ditemukan pada diri Para Anak,
00912|sehingga Hakim menilai Para Anak  memiliki kemampuan untuk
00913|mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya maka dengan demikian
00914|telah terbukti dan terpenuhi syarat subjektif/Mens Rea: “pertanggungjawaban Pidana”
00915|pada diri masing-masing Para Anak;
00916|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur mengenai tindak Pidana
00917|(objektif) dan Unsur mengenai pertanggungjawaban Pidana (subjektif) dalam Pasal
00918|76C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
00919|Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan Anak telah
00920|terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00921|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00922|dakwaan alternatif Kesatu;
00923|Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti secara sah menurut
00924|hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00925|dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para Anak
00926|tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau
00927|
00928|Hal. 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00929|alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para Anak, maka Para Anak
00930|harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;
00931|Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum
00932|Para Anak, ternyata tidak berisi pembelaan atau  penyangkalan, melainkan lebih
00933|bersifat permohonan agar Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari
00934|Tuntutan Penuntut Umum yang mana mengenai permohonan ini akan
00935|dipertimbangkan bersama-sama dengan pidana yang sepadan untuk dijatuhkan
00936|kepada diri Para Anak sebagaimana diuraikan di bawah ini:
00937|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta
00938|kepada  Hakim agar Para Anak dijatuhi pidana pidana penjara masing-masing selama
00939|1 (satu) Tahun di LPKA Pontianak dikurangi selama Para Anak ditahan dengan
00940|perintah agar Para anak tetap ditahan maka kini sampailah kepada berapa lamanya
00941|hukuman (sentencing atau staftoemeting) yang dianggap paling cocok, selaras dan
00942|tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak
00943|pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut
00944|Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih
00945|kurang sepadan dengan kesalahan Anak  sehingga merujuk pada pedoman
00946|pemidanaan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:
00947|− Bahwa berdasarkan riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Para Anak, tidak
00948|ditemukan adanya kondisi yang memaksa Para Anak melakukan tindak pidana.
00949|Hakim menilai Tindak pidana tersebut dilakukan lebih didorong oleh Emosi Para
00950|Anak yang masih labil dan belum bisa untuk mengkontrol akibat perbuatan yang
00951|dilakukannya;
00952|− Bahwa, dilihat dari segi peranan Para Anak dihubungkan dengan hasil Visum Et
00953|Repertum dan keadaan Para Anak Korban maka perbuatan Para Anak telah
00954|membuat Para Anak Korban mendapatkan sakit dan luka yang cukup serius
00955|namun setelah memperhatikan Para Anak korban dalam persidangan, Hakim
00956|melihat Anak Korban telah pulih dan mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
00957|− Bahwa Para Anak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak telah
00958|menunjukan sikap yang sopan, patuh dan kooperatif di persidangan sehingga
00959|dilihat dari karakter dan perilaku Para Anak maka Hakim menilai Para Anak tidak
00960|akan mengulangi tindak pidana walaupun pada kenyataannya Anak 2. pernah
00961|dihukum namun dengan adanya penye salan dan mengakui perbuatannya
00962|sehingga hal tersebut harus dinilai secara proporsional sesuai dengan tingkat
00963|perbuatannya;
00964|− bahwa mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
00965|maka agar penjatuhan pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman
00966|
00967|Hal. 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ptk
00968|terhadap pelaku ( rechtguterverletzung), namun juga menjadi treatment
00969|komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Anak untuk dapat sadar
00970|dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, penjatuhan pidana juga harus
00971|dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi substansi tujuan
00972|pemidanaan sehingga Para Anak setidaknya masih ada terbuka kesempatan
00973|untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan
00974|oleh Para Anak tidak terulang kembali;
00975|− Bahwa, mencermati Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Para Anak oleh
00976|Pembimbing Kemasyarakat an (PK) dari BAPAS Pontianak dengan
00977|merekomendasikan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi klien para
00978|anak sebagaimana diuraikan di atas;
00979|− Bahwa, Hakim wajib menggaris bawahi maksud dan tujuan dari Undang-Undang
00980|RI No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Undang-
00981|Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana
00982|maksud dan tujuan dari Undang -undang tersebut adalah untuk melindu ngi
00983|kepentingan anak khususnya anak Indonesia di kemudian hari karena anak
00984|berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan
00985|berkembang dengan wajar walaupun perbuatan Para Anak melakukan perbuatan
00986|kekerasan terhadap Para Anak Korban tidaklah dapat dibenarkan;
00987|− Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
00988|Undang Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yang
00989|merupakan tonggak pergeseran arah Filosofis penegakan hukum di Indonesia dari
00990|Pemikiran Aliran Klasik yang memusatkan perhatian hukum pidana pada
00991|perbuatan atau Tindak Pidana menjadi pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga
00992|keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/
00993|batiniah/ sikap batin) yang memusatkan perhatiannya tidak hanya pada perbuatan
00994|atau Tindak Pidana yang terjadi, tetapi juga terhadap aspek individual pelaku
00995|Tindak Pidana, yang mana pergeseran pemikiran filosofis ini berimplikasi terhadap
00996|pemidanaan dengan diaturnya ketentuan mengenai Tindak Pidana yang diancam
00997|dengan pidana pokok secara alternatif kumulatif dan adanya penyesuaian pidana;
00998|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka
00999|Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak
01000|menurut hemat Hakim relatif cukup berat karena prinsip dasar dalam Undang-Undang
01001|Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepentingan anak
01002|merupakan paling utama dan terbaik sehingga pidana penjara merupakan upaya
01003|terakhir disamping itu telah didengar pula pendapat Wali/Pendamping Anak dalam