00966|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
00967|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00968|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
00969|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00970|Menimbang,  bahwa  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik
00971|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00972|menyebutkan  "Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian
00973|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
00974|putusan  perkara".  Bahwa  dalam  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  Untuk
00975|Sidang  Pengadilan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai
00976|Pemasyarakatan Kelas II Kupang Nomor: -tertanggal 7 April 2026 dan telah pula
00977|disampaikan  dalam  persidangan,  pada  pokoknya  memberi  rekomendasi
00978|terhadap Anak dikenakan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat
00979|di tempat Ibadah Gereja XXX selama 3 (tiga) bulan, Kabupaten Rote Ndao,
00980|sesuai  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  (b)  angka  (2)  Undang-Undang  Republik
00981|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari
00982|laporan tersebut didapatkan informasi pada pokoknya sebagai berikut:
00983| Anak Anak merupakan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pertama
00984|kali berhadapan dengan proses peradilan pidana formal;
00985| Anak tinggal bersama orang tua kandung di Dusun Oele, Desa Daleholu,
00986|Kecamatan  Rote  Selatan,  Kabupaten  Rote  Ndao,  dan  mendapatkan
00987|pengawasan serta bimbingan yang memadai dari keluarga;
00988| Berdasarkan  hasil  asesmen,  Anak  menunjukkan  penyesalan  atas
00989|perbuatan yang dilakukan, memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri, dan
00990|berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya;
00991| Anak  masih berada dalam  usia sekolah dan  keluarga berharap Anak
00992|dapat melanjutkan pendidikannya sambil menjalankan proses pembinaan;
00993|Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pidana
00994|Pelayanan Masyarakat tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang telah
00995|menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak GBI Firman Hidup
00996|Fafalu dalam hal ini Pdt. - dan diketahui oleh Kepala Desa Daleholu tertanggal
00997|18 April 2026;
00998|Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
00999|
01000|Menimbang, bahwa pemidanaan adalah proses represif, yaitu tindakan
01001|yang dilakukan terhadap pelaku setelah perbuatan pidana yang didakwakan
01002|pada  diri  pelaku  terbukti.  Bahwa  Hakim  berpendapat  siapa  yang  berbuat
01003|kejahatan, maka akan terkena derita, tetapi tidak hanya penderitaan semata
01004|sebagai suatu pembalasan, tetapi juga ketertiban masyarakat. Penderitaan yang
01005|harus dikenai pada pelaku tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu
01006|sebagai  efek  jera  dan  memperbaiki  pelaku  (korektif)  agar  tidak  mengulangi
01007|perbuatannya  (preventif),  sedangkan  ketertiban  masyarakat  sesuai  dengan
01008|tujuan  pemidanaan  sebagai  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  mana
01009|perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk;
01010|Menimbang,  bahwa  Anak  Anak  selama  dalam  persidangan
01011|menunjukkan  penyesalan  yang  mendalam,  memberikan  keterangan  secara
01012|jujur,  tidak  berbelit-belit,  dan  berkomitmen  untuk  tidak  mengulangi
01013|perbuatannya,  sehingga  Hakim  berpendapat  Anak  memang  telah  jera  dan
01014|proses hukum yang dijalaninya telah memberikan pembelajaran bagi Anak;
01015| Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  memperhatikan  keterangan
01016|Saksi/Korban Saksi 1yang menyatakan telah menerima permintaan maaf dari
01017|Anak Anak dan keluarganya, namun Korban menginginkan perkara ini tetap
01018|berlanjut untuk diproses secara hukum. Bahwa Korban tidak menuntut ganti rugi
01019|materil,  namun  dalam  upaya  perdamaian  secara  adat  sebelumnya  terdapat
01020|perbedaan pandangan mengenai besaran denda adat yang diminta, sehingga
01021|kesepakatan perdamaian tidak tercapai;
01022| Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  telah  mengupayakan  mekanisme
01023|keadilan restoratif (restorative justice) antara Anak Anak dan Saksi/Korban Saksi
01024|1, serta memfasilitasi proses diversi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
01025|Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun di dalam persidangan upaya
01026|tersebut  tidak  berhasil  dikarenakan  para  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan
01027|terkait bentuk dan besaran pemulihan secara adat;
01028|Menimbang, bahwa meskipun upaya diversi tidak berhasil, Hakim tetap
01029|mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, proporsionalitas, dan
01030|orientasi reintegrasi sosial dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang
01031|akan dijatuhkan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi Korban dan
01032|ketertiban masyarakat;
01033|Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal dakwaan yang dipilih,
01034|yaitu Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1
01035|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  adalah  pidana
01036|penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
01037|Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01038|
01039|banyak  kategori  III.  Bahwa  terhadap  ancaman  pidana  tersebut,  ketentuan
01040|pemidanaan bagi Anak berlaku sebagai lex specialis sebagaimana diatur dalam
01041|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01042|Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA secara hierarkis mengatur
01043|pidana pokok bagi Anak yang terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan
01044|syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan),
01045|pelatihan  kerja,  pembinaan  dalam  lembaga,  dan  penjara,  di  mana  urutan
01046|tersebut mencerminkan asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir
01047|dan pengutamaan sanksi yang bersifat pembinaan;
01048|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, pidana
01049|pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu
01050|perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan  terhadap  orang
01051|dewasa.  Dengan  demikian,  batas  maksimum  pidana  yang  dapat  dijatuhkan
01052|terhadap Anak dalam perkara ini adalah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang
01053|secara objektif telah memenuhi persyaratan untuk dijatuhkan pidana dengan
01054|syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  ayat  (1)  UU  SPPA,  yang
01055|memperbolehkan penjatuhan pidana dengan syarat apabila ancaman pidana
01056|penjara paling lama 2 (dua) tahun. Bahwa dalam penjatuhan pidana dengan
01057|syarat, Hakim wajib menetapkan syarat umum dan syarat khusus (Pasal 73 ayat
01058|(2)), dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) tahun, serta wajib
01059|menjamin pemenuhan hak Anak untuk tetap mengikuti wajib belajar 9 tahun
01060|(Pasal 73 ayat (8));
01061|Menimbang, bahwa dari jenis-jenis pidana pokok bagi Anak tersebut,
01062|Hakim  menilai  pidana  pelayanan  masyarakat sebagaimana  dimaksud  dalam
01063|Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 juncto Pasal 76 UU SPPA merupakan sanksi
01064|yang paling tepat dan proporsional. Pasal 76 ayat (1) UU SPPA secara tegas
01065|menyatakan  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  merupakan  pidana  yang
01066|dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada
01067|kegiatan kemasyarakatan yang positif, dengan durasi paling singkat 7 (tujuh)
01068|jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Penjatuhan sanksi ini sejalan
01069|dengan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas Kelas
01070|II Kupang, serta telah terpenuhinya sarana pengawasan dan pembinaan melalui
01071|Perjanjian Kerja Sama dengan Gereja XXX tertanggal 18 April 2026, sehingga
01072|mekanisme  pengawasan  oleh  Penuntut  Umum  dan  pembimbingan  oleh
01073|Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7)
01074|dan Pasal 77 ayat (2) UU SPPA dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
01075|terukur;
01076|Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01077|
01078|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelayanan masyarakat ini juga
01079|secara  tegas  tidak  melanggar  harkat  dan  martabat  Anak  sebagaimana
01080|diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (4) UU SPPA, sekaligus menghindarkan Anak
01081|dari  pidana  pembatasan  kebebasan  atau  perampasan  kemerdekaan  yang
01082|hanya dapat diterapkan apabila pembinaan di luar lembaga tidak dimungkinkan.
01083|Dengan  mempertimbangkan  usia  Anak  yang  masih  17  (tujuh  belas)  tahun,
01084|status  sebagai  pelaku  pertama  kali,  penyesalan  yang  dinyatakan  secara
01085|kooperatif di persidangan, dukungan pengawasan dari orang tua, serta kondisi
01086|sosial-ekonomi  keluarga  yang  memungkinkan  Anak  tetap  melanjutkan
01087|pendidikan,  Hakim  berpendapat  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  telah
01088|memenuhi  fungsi  pembinaan,  pencegahan  pengulangan  tindak  pidana,  dan
01089|pemulihan  keseimbangan  sosial,  tanpa  mengganggu  kelangsungan  tumbuh
01090|kembang serta hak konstitusional Anak;
01091|Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana
01092|diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok berupa
01093|pelayanan masyarakat kepada Anak Anak telah memenuhi seluruh persyaratan
01094|formil dan materiil berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 73, dan
01095|Pasal  76  UU  SPPA,  sehingga  tidak  diperlukan  penjatuhan  pidana  penjara,
01096|pelatihan  kerja,  maupun  pembinaan  dalam  lembaga,  dan  pidana  tambahan
01097|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA juga tidak diperlukan
01098|mengingat  pidana  pokok  yang  dijatuhkan  telah  cukup  memenuhi  tujuan
01099|pemidanaan Anak;
01100|Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak dijatuhkan pidana dengan
01101|syarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
01102|ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01103|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  sepanjang  pemeriksaan
01104|perkara ini Anak tidak dikenakan penahanan, maka Anak tetap dalam keadaan
01105|bebas dengan kewajiban untuk melaksanakan pidana pelayanan masyarakat
01106|sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  amar  putusan  ini,  di  bawah
01107|pengawasan  Penuntut  Umum  dan  pembimbingan  Pembimbing
01108|Kemasyarakatan;
01109|Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditangkap dan tidak ditahan,
01110|sehingga menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka
01111|Anak tidak ditahan;
01112|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  Penuntut
01113|Umum dalam persidangan, yaitu:
01114|Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01115|
01116| 1 (satu) lembar baju  Kemeja  lengan  panjang berwarna  merah  muda,
01117|terdapat bercak darah pada bagian kerah baju bagian belakang;
01118| 1 (satu) buah Kursi Plastik berwarna biru dalam keadaan rusak pada
01119|bagian tengah kursi ada patahan;
01120|Bahwa berdasarkan analisis yuridis pertimbangan Hakim, kedua barang
01121|bukti tersebut merupakan alat dan hasil yang berkaitan langsung dengan tindak
01122|pidana  penganiayaan  yang  dibuktikan  dalam  persidangan,  sehingga  demi
01123|kepentingan pembuktian, ketertiban hukum, dan pencegahan penyalahgunaan
01124|di  kemudian  hari,  maka  kedua  barang  bukti  tersebut  dirampas  untuk
01125|dimusnahkan;
01126|Menimbang,  Bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana,  Hakim
01127|mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  Anak
01128|sebagai berikut:
01129|Keadaan yang memberatkan:
01130| Perbuatan Anak mengakibatkan luka-luka pada Korban;
01131| Perbuatan menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi Korban
01132|dan keluarganya;
01133|Keadaan yang meringankan:
01134| Anak merupakan pelaku pertama kali dan tidak memiliki riwayat
01135|pemidanaan;
01136| Anak  bersikap  kooperatif,  berterus  terang,  dan  menyatakan
01137|penyesalan di persidangan;
01138|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka haruslah
01139|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01140|Memperhatikan Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-
01141|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01142|Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 76,
01143|dan  Pasal  79  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012
01144|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia
01145|Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01146|undangan lain yang bersangkutan;
01147|
01148|MENGADILI:
01149|1. Menyatakan  Anak
01150|Berhadapan  Dengan  Hukum  ANAK telah  terbukti  secara  sah  dan
01151|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang turut
01152|serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua
01153|;
01154|Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01155|
01156|2. Menjatuhkan Pidana dengan
01157|syarat berupa Pelayanan Masyarakat pada Gereja XXX, Kecamatan Rote
01158|Selatan,  Kabupaten  Rote  Ndao  selama  60  (enam  puluh)  jam  dengan
01159|ketentuan pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat sebagai berikut:
01160|1. Kegiatan meliputi: membantu kebersihan lingkungan gereja,
01161|membantu  persiapan  dan  pemberesan  kegiatan  kebaktian,  serta
01162|mengikuti bimbingan rohani/konseling karakter;
01163|2. Waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) jam per hari;
01164|3. Memerintahkan Pembimbing
01165|Kemasyarakatan  wajib  melakukan  pembimbingan  dan  pendampingan
01166|dalam  pelaksanaan  pembinaan  pelayanan  masyarakat  dengan
01167|pengawasan Jaksa Penuntut Umum selama masa pidana;
01168|4. Menetapkan  barang  bukti
01169|berupa :
01170| 1  (satu)  lembar  baju  Kemeja  lengan  panjang  berwarna
01171|merah muda terdapat bercak darah pada bagian kerah baju;
01172| 1 (satu) buah Kursi Plastik berwarna Biru dalam keadaan
01173|rusak dimana ada patahan dua kaki kursi.
01174|           dimusnahkan;
01175|5. Membebankan kepada Anak
01176|untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
01177|
01178|Kamis
01179|
01180|4 Juni 2026
01181|
01182|2026
01183|
01184|Daniel
01185|Kevin  Octovianus  Tallo,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Pengadilan  Anak  pada
01186|Pengadilan  Negeri  Rote  Ndao
01187|
01188|Lea Yuliana Odja Lanoe, S.H.
01189|
01190|       Panitera Pengganti, Hakim,
01191|Lea Yuliana Odja Lanoe, S.H.                 Daniel Kevin Octovianus Tallo, S.H.,M.H