01532|SURYANI  Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp.75.000.000
01533|(tujuh puluh lima juta rupiah);
01534|- 1 (satu) Transaksi tanggal 25 Desember 2023 ke rekening an. MAI
01535|SURIYANI  Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp.39.000.000
01536|(tiga puluh sembilan juta rupiah);
01537|- 1 (satu) Transaksi tanggal 28 Desember 2023 ke rekening an. MAI
01538|SURIYANI  Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp.20.000.000
01539|(dua puluh juta rupiah).
01540|- 2  (dua)  lembar  fotokopi  Surat  Perjanjian  Pengurusan  Proses  ke
01541|negara Australia;
01542|- 1 (satu) lembar Booking tiket Penerbangan dari Trip.com maskapai
01543|Qantas  Australia  berangkat  dari  Bandara  Soeta  tujuan  Bandara
01544|Melbourne Australia;
01545|- 2 (dua) lembar Visa Pengunjung yang dikeluarkan oleh Departemen
01546|Dalam Negeri Pemerintah Australia tanggal 8 Januari 2024  terlampir
01547|KM A
01548|1
01549|A
01550|2
01551|Paraf
01552|
01553|dalam berkas perkara.
01554|5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
01555|rupiah)
01556|Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
01557|pokoknya menyatakan:
01558|1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa I ABDUS
01559|SYAHID alias ANGKEP untuk seluruhnya;
01560|2. Menolak  surat  dakwaan  yang  masuk  dalam  surat  tuntutan
01561|No.REG.PERKR:  PDM-324/MATAR/12/2022,  Pada  Perkara  Nomor:
01562|40/PID.B/2023/PN.MTR;
01563|3. Melepaskan  Terdakwa  I  ABDUS  SYAHID  alias  ANGKEP dari  segala
01564|Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslag  van  rechtsvervolging);
01565|4. Membebaskan  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  alias  ANGKEP dari  segala
01566|Tuduhan (vrijspraak);
01567|5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;;
01568|
01569|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01570|berikut:
01571|a. 7 (tujuh) lembar bukti penyerahan yang dengan rincian sebagai berikut:
01572|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  18  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01573|SURIYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp40.000.000
01574|(empat puluh juta rupiah);
01575|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  19  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01576|SURIYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp40.000.000
01577|(empat puluh juta rupiah);
01578|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  21  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01579|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp35.000.000 (tiga
01580|puluh lima juta rupiah);
01581|KM A
01582|1
01583|A
01584|2
01585|Paraf
01586|
01587|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  23  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01588|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp30.000.000 (tiga
01589|puluh juta rupiah);
01590|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  24  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01591|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp75.000.000 (tujuh
01592|puluh lima juta rupiah);
01593|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  25  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01594|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp39.000.000 (tiga
01595|puluh sembilan juta rupiah);
01596|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  28  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01597|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp20.000.000 (dua
01598|puluh juta rupiah);
01599|b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pengurusan  Proses ke  Negara
01600|Australia;
01601|c. 1 (satu) lembar booking tiket penerbangan dari Trip.com maskapai Qantas
01602|Australia berangkat  dari  Bandara  Soe karno  Hatta tujuan  Bandara
01603|Melbourne Australia;
01604|d. 2 (dua) lembar Visa Pengunjung yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam
01605|Negeri Pemerintah Australia tanggal 8 Januari 2024;
01606|
01607|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-saksi  yang  saling
01608|bersesuaian,  keterangan  Terdakwa,  surat  dan  dihubungkan  dengan  barang
01609|bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
01610|1. Bahwa benar Terdakwa merupakan orang yang melakukan perekrutan
01611|dan sosialisasi rekrutmen Pekerja Migran Indonesia untuk dipekerjakan
01612|di Australia;
01613|2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
01614|Migran Indonesia (P3MI);
01615|3. Bahwa  benar  Terdakwa tidak  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja
01616|Migran Indonesia (SIP2M);
01617|4. Bahwa  benar  Terdakwa  telah  melakukan  sosialisasi  dan  rekrutmen
01618|terhadap calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Australia;
01619|5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan rekrutmen calon Pekerja Migran
01620|Indonesia  melalui  Saksi  Mai  Suriyani  Alias  Mai  dengan  meminta
01621|persyaratan  berupa  dokumen  dan  uang  pendaftaran  sejumlah
01622|KM A
01623|1
01624|A
01625|2
01626|Paraf
01627|
01628|Rp140.000.000,00  (seratus  empat  puluh  juta  rupiah)  tanpa  melihat
01629|keterampilan ataupun pengalaman (track record) yang dimiliki oleh calon
01630|pekerja migran tersebut;
01631|6. Bahwa benar calon pekerja  telah menyerahkan sejumlah uang kepada
01632|Terdakwa  dengan  jumlah  Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta
01633|rupiah) sebagai uang pendaftaran;
01634|7. Bahwa benar para calon pekerja migran yang direkrut oleh Saksi Mai
01635|Suriyani  Alias  Mai  diantarkan  ke  Jakarta  untuk  bertemu  dengan
01636|Terdakwa dan tinggal di Apartemen Transpark Cibubur di wilayah Jakarta
01637|untuk menunggu keberangkatan ke Australia;
01638|8. Bahwa benar para Calon Pekerja Migran Indonesia telah menunggu di
01639|Apartemen  Transpark  Cibubur  selama  2  (dua)  bulan  dengan  tidak
01640|diberikan pelatihan bahasa ataupun pelatihan kerja kepada para calon
01641|pekerja migran;
01642|9. Bahwa benar para calon pekerja migran belum didaftarkan dan terdaftar
01643|pada orientasi pra pemberangkatan di Kantor  BP3MI Nusa  Tenggara
01644|Barat  serta  tidak  pernah  mengikuti  atau  diikutkan  pelatihan  kerja
01645|berkaitan dengan lowongan kerja tersebut;
01646|10.Bahwa benar para calon pekerja migran hingga saat ini calon pekerja
01647|migran belum diberangkatkan ke Australia;
01648|
01649|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01650|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
01651|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
01652|Umum;
01653|Menimbang  bahwa  Terdakwa telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01654|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01655|memerhatikan  fakta  hukum  tersebut  memilih  mempertimbangkan  dakwaan
01656|pertama melanggar  Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01657|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang unsur-
01658|unsurnya sebagai berikut:
01659|1. Unsur “setiap orang”;
01660|2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga
01661|negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01662|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01663|KM A
01664|1
01665|A
01666|2
01667|Paraf
01668|
01669|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01670|mempertimbangkan sebagai berikut:
01671|Ad. 1 Unsur “setiap orang”
01672|Menimbang bahwa  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau
01673|korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (vide  Pasal  1
01674|angka  4  UU  No.  21  Tahun  2007).  Terminologi  orang  perseorangan  dalam
01675|Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01676|Pidana  Perdagangan  Orang  memiliki  kesamaan  dengan  terminologi
01677|barangsiapa  dalam  KUHP  (WvS),  dimana  berdasarkan  Buku  Pedoman
01678|Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi
01679|Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
01680|Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa”
01681|atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan  dader atau Terdakwa atau
01682|setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang
01683|dapat  serta  mampu  dimintai  pertanggungjawaban  dalam  segala  bentuk
01684|tindakan atau perbuatannya;
01685|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  yang  dimaksudkan  dengan
01686|barangsiapa disini adalah orang ( een eider) atau manusia ( naturlijke persoon)
01687|yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;
01688|Menimbang bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai
01689|subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan
01690|serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang
01691|lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;
01692|Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau
01693|didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta
01694|memiliki  kecakapan  bertindak  dan  mampu  dalam  arti  tidak  terganggu  akal
01695|pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang
01696|diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;
01697|Menimbang bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum
01698|yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa, hal ini
01699|sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya
01700|dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;
01701|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari
01702|keterangan   saksi,  petunjuk  dan  keterangan  Terdakwa,  bahwa  Terdakwa
01703|KM A
01704|1
01705|A
01706|2
01707|Paraf
01708|
01709|ABDUS SYAHID Alias ANGKEP telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula
01710|diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam
01711|surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani,
01712|maka  Majelis  Hakim  memandang  Terdakwa  mampu  melakukan  perbuatan
01713|hukum,  dan  kepadanya  dapat  dipertanggung  jawabkan  terhadap  apa  yang
01714|diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa
01715|adalah subjek hukumnya;
01716|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan
01717|bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01718|Ad.  2  Unsur  “membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa
01719|warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia
01720|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01721|Indonesia”
01722|Menimbang  bahwa  unsur  ”membantu  atau  melakukan  percobaan”
01723|memiliki keterkaitan dengan unsur setelahnya yaitu ”membawa warga negara
01724|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01725|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka Majelis Hakim
01726|akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  unsur  ”membawa  Warga  Negara
01727|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01728|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01729|Menimbang bahwa frasa membawa dalam UU No mor 21 Tahun 2007
01730|merupakan bagian dari pengertian perekrutan sebagaimana termaktub dalam
01731|Pasal 1 angka 9. Secara harfiah membawa orang memiliki pengertian yakni
01732|mengajak seseorang dari tempatnya kini ke tempat yang berbeda;
01733|Menimbang  bahwa  sebelum  melihat  apakah  perbuatan  Terdakwa
01734|tersebut merupakan perbuatan yang dimaksudkan menge ksploitasi WNI ke luar
01735|negeri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah
01736|calon pekerja migran tersebut merupakan Warga Negara Indonesia atau bukan;
01737|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
01738|keterangan dan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Muhammad
01739|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  sebagai  korban  perekrutan  calon
01740|Pekerja Migran Indonesia ke negara Australia yang dilakukan oleh Terdakwa
01741|menyatakan bahwa kewarganegaraan dari masing-masing Saksi Korban adalah
01742|Warga Negara Indonesia;
01743|KM A
01744|1
01745|A
01746|2
01747|Paraf
01748|
01749|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01750|apakah  perbuatan  Terdakwa  yang  membawa  calon  pekerja  migran  yang
01751|berkewarganegaraan Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar wilayah
01752|negara Republik Indonesia?;
01753|Menimbang  bahwa  pengertian  unsur  “dengan  maksud”  sejatinya
01754|merupakan pengembangan makna dari niat ( voornemen). Dalam doktrin ilmu
01755|hukum,  niat  memiliki  maksud  yaitu  sikap  batin  yang  sifatnya  sesuatu  yang
01756|masih berada dalam  hati, sehingga dengan  kata lain niat ialah  subjectieve
01757|onrechtselemet atau melawan hukum yang bersifat subjektif (vide Moeljatno
01758|dalam Eddy O.S. Hiariej, hlm. 336);
01759|Menimbang bahwa eksploitasi dalam UU No mor 21 Tahun 2007 tentang
01760|Pemberantasan TPPO memiliki pengertian yaitu  tindakan dengan atau tanpa
01761|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
01762|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01763|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
01764|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
01765|jaringan tubuh atau  memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01766|pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
01767|(vide Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO);
01768|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi,  keterangan
01769|Terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  pada
01770|persidangan,  diperoleh  fakta  bahwa  Terdakwa  melalui  Saudari  Mai  Suriyani
01771|Alias Mai melakukan rekrutmen calon Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan
01772|di rumah  Saudari Mai Suriyani Alias Mai  yang beralamat  di Perum Elit Kota
01773|Mataram Asri Blok B Nomor 22, RT/RW: 000/187, Kelurahan Jempong Baru,
01774|Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sehingga atas penawaran dan rekrutmen
01775|tersebut para calon pekerja migran tertarik dan ingin menjadi  Pekerja  Migran
01776|Indonesia.  Setelah  itu  para  calon  pekerja  migran  diminta  oleh  Saudari  Mai
01777|Suriyani Alias Mai untuk menyerahkan paspor dan uang pendaftaran sejumlah
01778|Rp140.000.000,00 ( seratus empat puluh juta rupiah ). Setelah itu para calon
01779|pekerja migran tersebut lantas membuat paspor  menggunakan biaya pribadi .
01780|Para calon pekerja migran tersebut dijanjikan oleh  Saudari Mai Suriyani Alias
01781|Mai  untuk  diberangkatkan  ke  Jakarta  dan  bertemu  dengan  Terdakwa  yang
01782|merupakan bos dari Mai Suriyani Alias Mai;
01783|KM A
01784|1
01785|A
01786|2
01787|Paraf
01788|
01789|Menimbang  bahwa  setelah  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
01790|Lukmanul Hakim tiba di Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa, para calon
01791|pekerja migran ditampung di Apartemen Transpark Cibubur di Jakarta. Para
01792|calon pekerja tinggal di tempat tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan dan tidak
01793|diberikan kejelasan terkait keberangkatannya ke negara Australia, serta tidak
01794|ada pelatihan kerja ataupun pelatihan bahasa yang diberikan kepada calon
01795|pekerja migran. Terdakwa telah mengurus visa kunjungan dan tiket pesawat
01796|dari Jakarta ke Australia untuk para Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan
01797|diberangkatkan ke negara Australia. Setelah menunggu hingga 2 (dua) bulan di
01798|tempat  penampungan,  para  calon  pekerja  migran  mengetahui  bahwa  ada
01799|penggrebekan terhadap semua orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri
01800|yang  dilakukan  BP2MI dan  telah  dilakukan  pencekalan  di  Banda  Soekarno
01801|Hatta  terhadap  calon  pekerja  migran,  salah  satu  calon  pekerja  tersebut
01802|bernama Ulul Albab yang juga direkrut oleh Terdakwa. Setelah itu diketahui
01803|bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migra n Indonesia
01804|(SIP2MI). Selanjutnya  calon  pekerja  migran  tersebut hendak  menanyakan
01805|kepada Terdakwa terkait permasalahan yang terjadi, namun Terdakwa tidak
01806|dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
01807|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  Pradiptha  Himawan
01808|Putra,  S.H.,  M.H.  dan  Ahli  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H.,  yang  menjelaskan
01809|sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 1 angka 9 UU Nomor 18 Tahun 2017
01810|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan  bahwa
01811|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan  usaha
01812|berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari
01813|Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  Pekerja  Migran
01814|Indonesia.  Pasal  69  UU  Nomor  18  Tahun  2017  menerangkan  bahwa
01815|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan  Pekerja  Migran Indonesia,
01816|orang perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01817|yang tidak memilki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01818|sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja
01819|Migran  Indonesia).  Adapun  yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan/atau
01820|penempatan  terhadap Pekerja  Migran  Indonesia  adalan  Perusahaan  yang
01821|memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan
01822|KM A
01823|1
01824|A
01825|2
01826|Paraf
01827|
01828|Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
01829|Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
01830|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
01831|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
01832|diindahkan  oleh  pihak  yang  hendak  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran
01833|Indonesia,  bila  hal  tersebut  tidak  dilakukan,  maka  perbuatan  penempatan