03918|PTPPO,   oleh  karena  itu  artinya  dapat  dilihat  dalam
03919|penggunaan sehari-hari, di mana dalam Kamus Besar Bahasa
03920|Indonesia  untuk  kata  “tampung”  diberikan  arti  antara  lain
03921|
03922|sebagai  “menerima  dan  mengurus  (anak  yatim  piatu,  anak
03923|putus sekolah, pengungsi, dan sebagainya)”.Dengan demikian,
03924|bukan pelaku sendiri yang melakukan perekrutan, melainkan
03925|pelaku hanya menerima korban perdagangan orang dari pihak
03926|lain.
03927|3) “pengiriman”  diberikan  batasan  pengertian  dalam  Pasal  1
03928|angka  10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
03929|PTPPO, pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau
03930|melabuhkan  seseorang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain.
03931|Dengan pelaku yang melakukan perbuatan pengiriman korban
03932|perdagangan orang dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin
03933|saja  ia  bukan  orang  yang  melakukan  perekrutan,
03934|pengangkutan,  dan/atau  penampungan,  melainkan  semata-
03935|mata  melakukan  perbuatan  pengiriman,  yaitu  seperti
03936|membawa para korban perdagangan orang ke suatu tempat
03937|seperti pelabuhan laut, untuk dikirim ke tempat lain.
03938|4) “pemindahan” tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal
03939|1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,
03940|oleh  karena  itu  artinya  dapat  ditelusuri  dalam  penggunaan
03941|sehari-hari,  antara  lain  mencarinya  dalam  Kamus  Besar
03942|Bahasa  Indonesia.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
03943|kata “pindah” diberi arti sebagai “beralih atau bertukar tempat”,
03944|sedangkan  “pemindahan”  berarti  “proses,  cara,  perbuatan
03945|memindahkan”. Dengan demikian, pelaku telah memindahkan
03946|para  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dari  satu
03947|tempat ke tempat lain, sekalipun tempat pemindahan itu bukan
03948|merupakan tujuan  akhir bagi para  korban tersebut. Dengan
03949|demikian, pelaku mungkin saja bukan orang yang melakukan
03950|perekrutan,  penampungan,  ataupun  pengiriman  (ke  tempat
03951|tujuan akhir), melainkan hanya memindahkan para korban dari
03952|suatu lokasi ke lokasi lain yang bukan merupakan tujuan akhir.
03953|5) “penerimaan” tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1
03954|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO.
03955|Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap kata “terima”
03956|diberikan  arti  sebagai  “mendapat  (memperoleh)  sesuatu”.
03957|Dengan  demikian,  pelaku  munbgkin  saja  bukan  yang
03958|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampunan,
03959|pengiriman, dan/atau pemindahan, melainkan berada di pihak
03960|
03961|lain,  yaitu  sebagai  yang  menerima  pengiriman  para  korban
03962|perdagangan orang. Kata “seseorang” dalam unsur menunjuk
03963|pada  korban  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.
03964|Pengertian korban, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
03965|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO., adalah “seseorang
03966|yang  mengalami  penderitaan  psikis,  mental,  fisik,  seksual,
03967|ekonomi,  dan/atau  sosial,  yang  diakibatkan  tindak  pidana
03968|perdagangan orang”. Terkait dengan korban pada pasal ini, jika
03969|korbannya  adalah  Anak,  maka  menurut  Pasal  17  Undang-
03970|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  ancaman
03971|pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga).  Dengan  demikian  jika
03972|pidana dalam Pasal 2 adalah pidana penjara paling singkat 3
03973|(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
03974|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
03975|rupiah). dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta
03976|rupiah), akan menjadi pidana penjara paling singkat 4 tahun
03977|dan  paling  lama  20  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
03978|Rp.160.000.000,-  dan  paling  banyak  Rp.  900.000.000,-.
03979|Pengertian “Anak” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
03980|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  adalah  seseorang
03981|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
03982|yang masih dalam kandungan. Jadi, seseorang, baik laki-laki
03983|maupun perempuan, yang belum berusia 18 (delapan belas)
03984|tahun termasuk ke dalam pengertian Anak menurut Undang-
03985|Undang Perdagangan Orang.
03986|6) Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
03987|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
03988|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
03989|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat.  Unsur  ini
03990|merupakan  cara-cara  dalam  melakukan  perbuatan  materiel.
03991|Untuk  pengertian  istilah-istilah  ini,  tidak  dapat  digunakan
03992|keterangan  dalam  KUHP ,  sebab  dalam  Pasal  103  KUHP
03993|dikatakan ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII
03994|buku  ini  juga  berlaku  bagi  perbuatan-perbuatan  yang  oleh
03995|ketentuan  perundang-undangan  lainnya  diancam  dengan
03996|pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ini
03997|berarti yang berlaku yang berlaku untuk undangundang di luar
03998|
03999|KUHP  hanyalah  Buku  I  Bab  I  sampai  dengan  BAB  VIII,
04000|sedangkan BAB IX yang berjudul “Arti Beberapa Istilah Yang
04001|Dipakai Dalam Kitab Undang-Undang” dan Buku II (Kejahatan)
04002|sert Buku III (Pelanggaran) tidak berlaku untuk undang-undang
04003|di luar KUHPi Sehubungan dengan itu pembentuk Undang-
04004|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO itu sendiri telah
04005|memberikan  penafsiran  telah  beberapa  dari  istilah  yang
04006|berkenaan  dengan  cara  melakukan  perbuatan  materiel
04007|tersebut.  Cara-cara  tersebut  diberikan  keterangan  sebagai
04008|berikut:
04009|a. “Ancaman kekerasan”, menurut Pasal 1 angka 12 Undang-
04010|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,  adalah
04011|“setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan,
04012|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
04013|atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa
04014|takut  atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang”.
04015|Rumusan tersebut menunjukkan bahwa dengan ancaman
04016|kekerasan berarti kekerasan itu sendiri belum dilaksanakan,
04017|melainkan baru ancaman. Kata “ancam”, menurut Kamus
04018|Besar  Bahasa  Indonesia”,  berarti  “menyatakan  maksud
04019|(niat,  rencana)  untuk  melakukan  sesuatu  yg  merugikan,
04020|menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”.
04021|Jadi,  yang  dilakukan  baru  pernyataan  maksud  (niat,
04022|rencana)  berupa  ucapan,  tulisan,  gambar,  simbol,  atau
04023|gerakan tubuh yang menimbulkan rasa takut.
04024|b. “Penggunaan  kekerasan”  berarti  kekerasan  itu  telah
04025|dilaksanakan.,  Pengertian  “kekerasan”,  menurut  Pasal  1
04026|angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
04027|PTPPO adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum,
04028|dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
04029|psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau
04030|menimbulkan  terampasnya  kemerdekaan  seseorang”.
04031|Contohnya, pelaku sebagai orang yang tidak berhak telah
04032|mengurung korban dalam suatu ruangan/
04033|c. “Penculikan”  tidak  diberikan  penjelasan  dalam  Undang-
04034|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Dalam hal
04035|ini  arti  penculikan  dapat  dicari  pengertiannya  dalam
04036|penggunaan bahasa sehari-hari dengan mncarinya antara
04037|
04038|lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus
04039|Besar Bahasa Indonesia terhadap culik diberi arti, “mencuri
04040|atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu (dibunuh,
04041|dijadikan sandera)”. Cara ini antara lain dengan melarikan
04042|korban di luar kehendak korban dengan maksud si pelaku
04043|untuk menjadikan korban sebagai objek dalam perdagangan
04044|orang.
04045|d. “Penyekapan”,  yang  tidak  diberikan  batasan  arti  dalam
04046|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO,
04047|sehingga  pengertiannya  perlu  dicari  dari  sumber  seperti
04048|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  sebagai  penerapan
04049|penafsiran  tata  bahasa.  Menurut  Kamus  Besaer  Bahasa
04050|Indonesia  kata  “sekap”  berarti  “mengurung  (menutup,
04051|memingit)  di  kamar  dan  sebagainya”.  Dengan  demikian,
04052|perbuatan  penyekapan  ini  mirip  dengan  perbuatan
04053|penculikan.
04054|e. “Pemalsuan” juga tidak diberikan batasan pengertian dalam
04055|Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
04056|PTPPO, oleh karenanya dapat diberikan tafsiran yang luas
04057|dimana  pelaku  melakukan  perbutan  pemalsuan,  seperti
04058|pemalsuan  identitas  misalnya  pelaku  menyatakan  dirinya
04059|adalah  petugas  pencari  tenaga  kerja  yang  sah,  atau
04060|pemalsuan  keadaan,  misalnya  dengan  memberikan
04061|gambaran yang tidak benar mengenai rencana tempat kerja
04062|korban. Unsur pemalsuan dapat ditelusuri melalui Pasal 263
04063|KUHP  yang  melarang  setiap  perbuatan  membuat  surat
04064|palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan
04065|sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
04066|diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan
04067|maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai
04068|surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
04069|f. “Penipuan” juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal
04070|1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO,
04071|sehingga dapat dilakukan penafsiran tata bahasa. Menurut
04072|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  “tipu”  berarti  “perbuatan
04073|atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan
04074|maksud  untuk  menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari
04075|untung”.  Dengan  demikian,  perbuatan  penipuan  ini  mirip
04076|
04077|dengan  perbuatan  pemalsuan  (identitas  atau  keadaan).
04078|Unsur  penipuan  juga  diatur  oleh  Pasal  378  KUHP  yang
04079|memberikan  makna  penipuan  sebagai  setiap  perbuatan
04080|yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
04081|orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama
04082|palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
04083|rangkaian  kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk
04084|menyerahkan  barang  sesuatu  kepadanya,  atau  supaya
04085|memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang.
04086|g. “Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan: juga tidak
04087|diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang
04088|Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. “Penyalahgunaan
04089|kekuasaan”  merupakan  istilah  yang  sudah  dikenal  luas
04090|seperti misalnya seorang pejabat yang memiliki kekuasaan
04091|yang  menyalahgunakan  kekuasaan,  contohnya  pelaku
04092|memanfaatkan pejabat desa untuk mempengaruhi korban
04093|dan  orang  tua/wali  korban.  Sedangkan  “posisi  rentan”
04094|mencakup peristiwa di mana korban dan keluarganya dalam
04095|keadaan yang miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk
04096|menjadi korban perdagangan orang.
04097|h. “Penjeratan utang” tidak diberikan batasan arti dalam Pasal
04098|1 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dari kata
04099|penjeratan utang dapat mudah dipahami bahwa korban atau
04100|orangtua/walinya telah memiliki hutang yang tidak sanggup
04101|mengembalikan  pinjaman  karenanya  mudah  menyerah
04102|mengukuti  kemauan  pelaku  tidank  pidana  perdagangan
04103|orang.
04104|i. “Memberi  bayaran  atau  manfaat”  juga  tidak  diberikan
04105|batasan  arti  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  21
04106|Tahun 2007 tentang PTPPO tetapi unsur ini dapat mudah
04107|dipahami,  yaitu  korban  atau  orang  tua/wali  korban  telah
04108|menerima  pembayaran  berupa  sejumlahuang  atau
04109|mendapat  manfaat  misalnya  mendapatkan
04110|perbaikan/pembangunan  rumah.  Dengan  cara  ini  maka
04111|korban  dan  orang  tua/wali  sulit  menolak  kehendak  dari
04112|pelaku tindak pidana perdagangan orang.
04113|f. Walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
04114|kendali atas orang lain tersebut.
04115|g. Persetujuan  dapat  didefinisikan  sebagai  kesepakatan/perasaan
04116|
04117|berkenan dari kedua belah pihak atau lebih atas suatu hal. Adapun
04118|biasanya untuk bisa memberikan persetujuan, seseorang haruslah
04119|mengetahui  secara  menyeluruh  mengenai  hal  yang  ingin
04120|disetujuinya.  Persetujuan  dapat  berbentuk  ucapan  setuju  atau
04121|tindakan  berpartisipasi  pada  suatu  hal.  Unsur  ini  menunjukkan
04122|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, seperti
04123|persetujuan dari orang tua,wali, ataupun orang yang mengurus si
04124|Anak sebagai korban perdagangan orang, bukan merupakan alasan
04125|penghapus  pidana.  Pelaku  tetap  dihukum  atas  tindak  pidana
04126|perdagangan orang.
04127|h. Unsur   untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
04128|negara Republik Indonesia.
04129|Terhadap unsur ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan,
04130|kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut”
04131|menunjukkan tindak pidana  perdagangan  orang  merupakan delik
04132|formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup
04133|dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang  sudah
04134|dirumuskan,  dan  tidak  harus  menimbulkan  akibat.  Dalam
04135|pembagian macam-macam delik dikenal adanya pembedaan antara
04136|delik formal dan delik material. Delik formal adalah “apabila tindak
04137|pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai ujud perbuatannya,
04138|tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu”,
04139|atau “perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (voltooid delict)
04140|dengan  dilakukannya  perbuatan”.  Contohnya  yaitu  delik
04141|pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sedangkan delik materil adalah
04142|“apabila  tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  suatu  ketentuan
04143|hukum  pidana  di  situ  dirumuskan  sebagai  perbuatan  yang
04144|menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari
04145|perbuatan  itu”,  atau  “delik  yang  baru  dianggap  selesai  (voltooid)
04146|dengan  timbulnya  akibat  yang  dilarang”.  Tindak  pidana
04147|perdagangan orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
04148|21  Tahun  2007  tentang  PTPPO  merupakan  delik  formal,  karena
04149|eksploitasi dalam rumusan ini belum terjadi, yaitu misalnya korban
04150|belum  sampai  dijadikan  sebagai  pelacuran.  Eksploitasi  itu  baru
04151|merupakan  “tujuan”  dari  pelaku  tetapi  belum  terlaksana.  Tindak
04152|pidana dalam bentuk selesai nanti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat
04153|(2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  dimana  salah  satu
04154|unsurnya yaitu “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
04155|
04156|(1)  mengakibatkan  orang  tereksploitasi”.  Dengan  demikian  delik
04157|dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
04158|tentang PTPPO ini merupakan delik materiil.
04159|- Terdapat  prinsip-prinsip  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
04160|sebagaimana diatur oleh UU No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
04161|Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
04162|1. Sesuai  pasal  47  UU  No  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04163|Pekerja  Migran  Indonesia,  Tugas  Badan  Pelindungan  Pekerja
04164|Migran Indonesia (BP2MI) sebagai pelaksana kewajiban : 
04165|a)  Melaksanakan  kebijakan  penempatan  dan  pelindungan
04166|Pekerja Migran Indonesia : 
04167|1) Melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia.
04168|2) Menerbitkan dan mencabut SIP2MI.
04169|3) Menyelenggarakan pelayanan penempatan.
04170|4) Pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan sosial.
04171|5) Memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia.
04172|6) Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
04173|b)  Melaksanakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
04174|Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Pusat dengan
04175|negara tujuan.
04176|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3MI  kepada  Menteri  terhadap
04177|Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
04178|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  dengan
04179|berkoordinasi dengan perwakilan republik Indonesia di negara
04180|tujuan penempatan.
04181|e) Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja
04182|Migran Indonesia.
04183|f)  Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja
04184|Migran Indonesia.
04185|g) Tugas lain yang sesuai dengan kewenangnnya
04186|2. Dasar Hukum  dalam melakukan perekrutan, penempatan dan
04187|pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengacu
04188|pada  Undang  –  Undang  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang
04189|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No 59 Tahun 2021
04190|tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04191|3. Menurut  UU  18  Tahun  2017  pasal  1  ayat  (2)  Pekerja  Migran
04192|Indonesia  (PMI)  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
04193|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
04194|upah diluar wilayah negara Indonesia.
04195|4. Menurut pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
04196|
04197|adalah   setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  memenuhi  syarat
04198|sebagai  pencari  kerja  yang  akan  bekerja  diluar  negeri  dan
04199|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
04200|jawab dibidang ketenagakerjaan.
04201|5. Menurut pasal 1 huruf (2) PP no 59 tahun 2021 Penempatan
04202|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan  yang
04203|diberikan  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
04204|keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya
04205|dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja,
04206|dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social.
04207|6. Yang  dimaksud  dengan  Kegiatan  Pelayanan  yang  diberikan
04208|kepada CPMI sebagaimana Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 59 Tahun
04209|2021  Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran
04210|Indonesia    yaitu : 
04211|a. Pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas
04212|untuk  memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
04213|pemberangkatan,Yaitu meliputi pelindungan administratif dan
04214|pelindungan teknis (pasal 4).
04215|b. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas
04216|untuk  memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran
04217|Indonesia dan anggota keluarganya beradi di luar negeri, Yaitu
04218|meliputi:  a)  pendataan  dan  pendaftaran  oleh  Atase