04170|4) Pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan sosial.
04171|5) Memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia.
04172|6) Memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia.
04173|b)  Melaksanakan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
04174|Indonesia melalui kerja sama antara pemerintah Pusat dengan
04175|negara tujuan.
04176|c) Mengusulkan  pencabutan  SIP3MI  kepada  Menteri  terhadap
04177|Perusahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
04178|d) Memberikan  pelindungan  selama  bekerja  dengan  dengan
04179|berkoordinasi dengan perwakilan republik Indonesia di negara
04180|tujuan penempatan.
04181|e) Melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja
04182|Migran Indonesia.
04183|f)  Melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja
04184|Migran Indonesia.
04185|g) Tugas lain yang sesuai dengan kewenangnnya
04186|2. Dasar Hukum  dalam melakukan perekrutan, penempatan dan
04187|pelindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri mengacu
04188|pada  Undang  –  Undang  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang
04189|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan PP No 59 Tahun 2021
04190|tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
04191|3. Menurut  UU  18  Tahun  2017  pasal  1  ayat  (2)  Pekerja  Migran
04192|Indonesia  (PMI)  adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
04193|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
04194|upah diluar wilayah negara Indonesia.
04195|4. Menurut pasal 1 ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
04196|
04197|adalah   setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  memenuhi  syarat
04198|sebagai  pencari  kerja  yang  akan  bekerja  diluar  negeri  dan
04199|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
04200|jawab dibidang ketenagakerjaan.
04201|5. Menurut pasal 1 huruf (2) PP no 59 tahun 2021 Penempatan
04202|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan  yang
04203|diberikan  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
04204|keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya
04205|dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja,
04206|dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan social.
04207|6. Yang  dimaksud  dengan  Kegiatan  Pelayanan  yang  diberikan
04208|kepada CPMI sebagaimana Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 59 Tahun
04209|2021  Tentang  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran
04210|Indonesia    yaitu : 
04211|a. Pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas
04212|untuk  memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
04213|pemberangkatan,Yaitu meliputi pelindungan administratif dan
04214|pelindungan teknis (pasal 4).
04215|b. Pelindungan  selama  bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas
04216|untuk  memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran
04217|Indonesia dan anggota keluarganya beradi di luar negeri, Yaitu
04218|meliputi:  a)  pendataan  dan  pendaftaran  oleh  Atase
04219|ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang  ditunjuk;
04220|b)   pemantauan   dan   evaluasi   terhadap  Pemberi  Kerja,
04221|pekerjaan, dan kondisi kerja; c) fasilitasi pemenuhan hak PMI;
04222|d)  Fasilitasi  penyelesaian  kasus  ketenagakerjaan;  e)
04223|pemberian  layanan  jasa  kekonsuleran;  f)  pendampingan,
04224|mediasi,  advokasi,  dan  pemberian  bantuan  hukum  berupa
04225|fasilitasi  jasa  advokat  oleh  Pemerintah  Pusat  dan/atau
04226|Perwakilan RI atau perwalian sesuai dengan hukum negara
04227|setempat; g) pembinaan terhadap PMI; h) fasilitasi repatriasi
04228|(pasal  13) 
04229|c. Pelindungan  setelah  bekerja  adalah  keselurahan  aktivitas
04230|untuk  membeikan  pelindungan  sejak  PMI  dan  anggota
04231|keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
04232|daerah  asal  termasuk  pelayanan  lanjutan  menjadi  pekerja
04233|produktif, Yaitu meliputi: a) fasilitasi kepulangan sampai daerah
04234|
04235|asal;  b)  penyelesaian  hak  PMI  yang  sakit  dan  meninggal
04236|dunia; c) fasilitasi pengurusan PMI yang sakit dan meninggal
04237|dunia; d) rehabilitasi dan reintegrasi sosial; e) pemberdayaan
04238|PMI dan keluarganya (pasal 21).
04239|7. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 UU RI No. 18 tahun
04240|2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, bahwa setiap pekerja
04241|migran  indonesia  yang  akan  bekerja  keluar  negeri  harus
04242|memenuhi persyaratan :
04243|a. berusia minimal 18 tahun;
04244|b. memiliki kompetensi;
04245|c. sehat jasmani dan rohani;
04246|d. terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan  Sosial
04247|dan;
04248|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
04249|f. Untuk poin (e) Dokumen sesuai pasal 13 UU RI No. 18 tahun
04250|2017 tentang Pekerja Migran Indonesia, meliputi :
04251|1) surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah
04252|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 
04253|2) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau
04254|izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
04255|3) sertifikat kompetensi kerja; 
04256|4) surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
04257|kesehatan dan psikologi;
04258|5) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 
04259|6) Visa Kerja; 
04260|7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
04261|8) dan Perjanjian Kerja.
04262|g. Menurut  PP  59  Tahun  2021  pasal  4  ayat  2  tentang
04263|Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
04264|1 (Pelindungan Sebelum Bekerja), paling sedikit meliputi :
04265|1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan;
04266|dan
04267|2) Penetapan kondisi dan syarat kerja.
04268|h. Menurut PP 59 Tahun 2021 Paragraf 2 tentang Kelengkapan
04269|dan keabsahan Dokumen Penempatan, pada pasal 5 :
04270|- Ayat (1) menjelaskan tentang Dokumen penempatan
04271|sesuai pada UU 18 tahun 2017;
04272|
04273|- Ayat  (2)  bahwa  BP2MI  atau  pejabat  fungsional
04274|pengantar kerja atau petugas yang ditunjuk oleh dinas
04275|yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
04276|ketenagakerjaan  melakukan  verifikasi  kelengkapan
04277|dan  keabsahan  dokumen  penempatan  sebagaimana
04278|dimaksud pada ayat 1.
04279|8. Sesuai dengan pasal 49 UU  No  18  Tahun  2017  Pelaksana
04280|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar negeri terdiri atas:
04281|a. Badan.
04282|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
04283|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04284|untuk kepentingan perusahaan sendiri
04285|9. Kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh Perusahaan Penempatan
04286|Pekerja Migran Indonesia  (P3MI) baik kepada pemerintah dan
04287|CPMI yang akan disalurkan/ditempatkan ke Luar Negeri adalah :
04288|a) Sesuai  dengan  Pasal  52  UU  No  18  tahun  2017  P3MI
04289|mempunyai tugas dan tanggung jawab:
04290|1. Mencari peluang kerja.
04291|2. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia 
04292|3. Menyelesaikan  permasalahan  pekerja  migran  Indonesia
04293|yang ditempatkannya.
04294|b) Pasal 86 PP 59 Tahun 2021 :
04295|1. Tugas  P3MI  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04296|sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf b memastikan
04297|perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditempatkan.
04298|2. Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  P3MI  pada
04299|pemberi kerja perseorangan wajib melalui mitra usaha di
04300|negara tujuan.
04301|3. Dalam penempatan pekerja Migran Indonesia sebagaimana
04302|dimaksud pada ayat (1) P3MI wajib :
04303|a. Melaporkan  hasil  seleksi  Calon  Pekerja  Migran
04304|Indonesia pada dinas.
04305|b. Melaporkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
04306|akan diberangkatkan dan dipulangkan kepada atase
04307|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang
04308|ditunjuk.
04309|c. Melakukan  seleksi  pada  Dinas  Daerah
04310|
04311|Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.
04312|d. menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesiayang
04313|telah  memenuhi  persyaratan  kelengkapan  dokumen
04314|sebelum bekerja.
04315|e. Melaporkan hasil monitoring terhadap Pekerja Migran
04316|Indonesia yang ditempatkan.
04317|f. Menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran
04318|Indonesia yang ditempatkan.
04319|g. Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia untuk
04320|jabatan  yang  tidak  bertentangan  dengan  norma
04321|kesusilaan dan/atau ketentuan perundang-undangan.
04322|h. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada
04323|negara tertentu yang dinyatakan tertutup.
04324|i. Memulangkan  Pekerja  Migran  Indonesia  dalam  hal
04325|berakhirnya  perjanjian  kerja,  pemutusan  hubungan
04326|kerja, meninggal dunia, mengalami kecelakaan kerja,
04327|dan/atau  sakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat
04328|menjalankan pekerjaannya, dan/atau sebab lain yang
04329|menimbulkan kerugian Pekerja Migran Indonesia.
04330|j. Memiliki  SP2MI  dalam  menempatkan  Calon  Pekerja
04331|Migran Indonesia.
04332|k. Mendaftarkan  dan  mengikutsertakan  Calon  Pekerja
04333|Migran Indonesia dalam OPP.
04334|10. Sesuai  dengan  pasal  51  dan  59  UU  No  18  tahun  2017
04335|Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan
04336|Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis  berupa
04337|SIP3MI dari Menteri dan wajib memiliki SP2MI
04338|a. Sesuai dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 57 ayat 1 bahwa
04339|SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
04340|diperpanjang  setiap 5  (lima)  tahun  sekali  setelah mendapat
04341|rekomendasi dari Badan 
04342|b. Sesuai  Peraturan  BP2MI  No 03  tahun  2020 tentang Tata
04343|Cara Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI
04344|pada  pasal  10  bahwa SIP2MI berlaku selama  6 bulan  dan
04345|dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 3 bulan
04346|11. Untuk orang yang statusnya tidak / bukan karyawan di Perusahan
04347|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan orang tersebut
04348|
04349|juga tidak memiliki surat penunjukan dari Perusahan Penempatan
04350|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  tidak  memiliki  hak  untuk
04351|menempatkan Penempatan Pekerja Migran (PMI) untuk bekerja di
04352|Luar Negeri sebagaimana Pasal 69 UU No 18 tahun 2017 tentang
04353|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang/perseorangan
04354|dilarang melaksanakan penempatan PMI.
04355|12. Seorang  petugas  rekrut/petugas  lapangan  (PL)  tidak
04356|diperbolehkan  melakukan  proses  sendiri  terhadap  PMI  untuk
04357|dilakukan penempatan ke luar negeri untuk bekerja tanpa melalui
04358|kantor  P3MI  karena  bertentangan  dengan  pasal  69  UU  No  18
04359|tahun 2017 bahwa Orang perseorangan dilarang melaksanakan
04360|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan berdasarkan pasal 49
04361|bahwa Pelaksana penempatan PMI ke luar negeri terdiri atas:
04362|a. Badan; 
04363|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau 
04364|c. perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04365|untuk kepentingan perusahaan sendiri.
04366|13. Isi  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
04367|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  Orang
04368|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
04369|Indonesia
04370|14. Isi  Pasal  80  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
04371|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:
04372|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
04373|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana
04374|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda
04375|paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
04376|15. Pemberlakuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
04377|Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  jo.  Pasal  80
04378|Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan
04379|Pekerja  Migran  Indonesia  merujuk  pasa  asas  lex  specialist
04380|derogate  lex  generalis,  dimana  aturan  yang  bersifat  khusus
04381|menyimpangi  aturan  yang  bersifat  umum.  Namun  aturan  yang
04382|bersifat umum  tetap  dicantumkan  pada  perumusan  unsur-unsur
04383|perbuatan materiilnya, sepanjang aturan yang lebih umum tersebut
04384|masih dinyatakan berlaku atau tidak dicabut keberlakuannya.
04385|
04386|- Bahwa definisi dan pengertian Pasal 2 Pasal 4 dan Pasal 10 Tindak
04387|Pidana Perdagangan Orang di Undang-undang Republik Indonesia
04388|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
04389|Perdagangan Orang meliputi: 
04390|1. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal
04391|2 ayat (1) yang dapat menyebabkan atau belum menyebabkan
04392|terjadinya eksploitasi yang disebut dalam satu pasal. Perbuatan-
04393|perbuatan tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, Pasal
04394|4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12. Sebagaimana disebutkan pada
04395|Pasal 2 ayat (1), maka pasal-pasal yang telah disebutkan (Pasal
04396|3,  Pasal  4,  Pasal  5,  Pasal  6,  dan  Pasal  12)  memiliki  dua
04397|kemungkinan terkait dengan eksploitasi seperti halnya Pasal 2
04398|ayat  (1).  Penegas  adanya  kemungkinan  terjadi  atau  belum
04399|terjadinya eksploitasi adalah Pasal 2 ayat (2). Maksudnya adalah
04400|apabila telah terjadi eksploitasi, maka perbuatan yang  disebut
04401|dalam  pasal-pasal  tersebut telah  dapat disebut dengan  tindak
04402|pidana yang mengakibatkan adanya eksploitasi. Namun apabila
04403|belum terjadi proses eksploitasi korban, maka perbuatan yang
04404|disebutkan  dalam  pasal-pasal  tersebut  terbatas  pada  tindak
04405|pidana perdangan orang tanpa adanya eksploitasi. 
04406|2. Perbuatan sebagian dari perbuatan yang dimaksud dalam Pasal
04407|2  ayat  (1)  yang  belum  menyebabkan  terjadinya  eksploitasi.
04408|Perbuatanperbuatan  tersebut  sebagaimana  disebutkan  pada
04409|Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11. Pada Pasal 9, penegas belum
04410|adanya  eksploitasi  adalah  adanya  kalimat  “dan  tindak  pidana
04411|tersebut  tidak  terjadi”.  Pasal  10  ditegaskan  dengan  adanya
04412|kalimat  “Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
04413|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”.
04414|Sedangkan penegas Pasal 11 adalah batasan perbuatan yang
04415|disebutkan  dalam  pasal  tersebut,  yakni  “merencanakan  atau
04416|melakukan pemufakatan jahat”.
04417|Ruang  lingkup  pengaturan  hukum  tindak  pidana  perdagangan
04418|orang  dalam  Undang  Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
04419|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi:
04420|a. Aspek tindak pidana perdangan orang. 
04421|Ini  diatur  dalam  Pasal  2  sampai  Pasal  18  Undang-undang
04422|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
04423|
04424|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini
04425|mengatur  ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dijatuhkan
04426|terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang baik itu pidana
04427|penjara 47 maupun pidana denda. Bagi para pelaku human
04428|trafficking yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang
04429|ini yang mengakibatkan mengalami eksploitasi, dengan cara
04430|melakukan  kegiatan  perdagangan  orang  yang  dimulai  dari
04431|percobaan,  pemanfaatan,  pengiriman  bahkan  korporasi
04432|terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang akan dijatuhkan
04433|pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak
04434|600 juta rupiah, dan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan
04435|paling lama seumur hidup; 
04436|b. Aspek lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan
04437|Orang. Aspek ini mengatur tentang adanya orang-orang yang
04438|berusaha  menghalangi,  mencegah,  merintangi  dan  bahkan
04439|mengagalkan suatu  penyidikan  dan  persidangan pengadilan
04440|terhadap  tersangka  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini.
04441|Aspek ini juga mengatur tentang berbagai tindak pidana lain
04442|yang terjadi yang dimana tindak pidana itu mendukung Tindak
04443|Pidana Perdagangan Orang ini, aspek ini diatur dalam Pasal
04444|19  sampai  dengan  Pasal  27  Undang-undang  Republik
04445|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
04446|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
04447|c. Aspek  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidanng
04448|pengadilan.  Aspek  ini  berisikan  mengenai  penyidikan,
04449|penuntutan  dan  pemeriksaan  di  siding  pengadilan  dalam
04450|perkara  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  termasuk
04451|didalamnya pemeriksaan alat bukti, saksi dan korban aspek ini
04452|48 dimulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 42 Undang-
04453|undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
04454|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
04455|d. Aspek pencegahan dan Penanganan yang diatur dalam Pasal
04456|56 – 57 dan diatur dalam Pasal 58 Undang-undang Republik
04457|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan
04458|Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
04459|e. Aspek  kerjasama  international  dan  peran  serta  masyarakat.
04460|
04461|Aspek  ini  diatur  dalam  Pasal  59  sampai  dengan  Pasal  63
04462|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007
04463|tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
04464|Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017
04465|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melarang adanya
04466|orang perseorangan melaksanakan penempatan Pekerja Migran
04467|Indonesia yang meliputi calo atau individu yang tidak memiliki
04468|kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
04469|dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
04470|dan denda paling banyak Rpf 5.000.000.000,00 (lima belas miliar
04471|rupiah)  sebagaimana  diatir  oleh  Pasal  81  Undang-undang
04472|Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan
04473|Pekerja Migran Indonesia.
04474|Pasal  71  melarang  setiap  perbuatan  mengalihkan  atau
04475|memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain atau mengalihkan
04476|atau  memindahtangankan  SIP2MI  kepada  pihak  iain  dengan
04477|sanksi  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda
04478|paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)