01345|Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak
01346|keberatan;
01347|
01348|          Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum disamping telah
01349|menghadirkan para Saksi tersebut di atas, juga telah memanggil Ahli untuk
01350|menjelaskan  keahliannya  terkait  dengan  perkara  ini  namun  Ahli  tidak  dapat
01351|menghadap ke persidangan untuk menjelaskan keahliannya dikarenakan sakit
01352|berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Zen
01353|Takaeb tanggal 03 Juli 2025, dan atas permohonan tersebut Penasihat Hukum
01354|Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan keterangan tersebut bersifat
01355|satu arah dan keterangan Ahli tidak dapat digali lebih dalam untuk memperjelas
01356|perkara ini serta tidak dapat mengetahui sejauh mana kemampuan Ahli dalam
01357|bidangnya, setelahnya Majelis Hakim mengambil sikap bahwa keterangan Ahli
01358|yang  dibacakan  tersebut  tetap  sah  karena  keterangan  Ahli  sudah  pernah
01359|diberikan di bawah janji dalam proses penyidikan pada tanggal 21 Mei 2025;
01360|Hal. 36 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01361|
01362|1. Ahli Zem Takaeb, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya
01363|sebagai berikut:
01364|- Bahwa Ahli mengerti bahwa saat ini Ahli akan dimintai didengar
01365|pendapatnya  sebagai  Ahli  di  bidang  Tenaga  Kerja  dalam  Kasus
01366|Perekrutan dan pengangkutan, Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud
01367|Pasal 17 Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01368|Tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55
01369|ke (1) Ayat 1 KUHP  atau/ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21
01370|Tahun 2007 Tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan orang
01371|Jo Pasal 55 KUHP atau/ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01372|2007  Tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  Perdagangan  orang  Jo
01373|Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor
01374|LP/A/ 01 /II /2025/SPKT / Res Matim/ Polda NTT, tanggal 15 Februari
01375|2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp. Sidik / 7 / II / 2025 / Sat
01376|Reskrim, tanggal 17 Februari 2025;
01377|- Bahwa  Ahli  menerangkan  Riwayat  hidup  dan  pekerjaan  Ahli
01378|sebagai berikut:
01379| S1 hukum Undana pada tahun 2006;
01380| PNS di kanwil Disnaker pada tahun 1998;
01381| Staf bidang Kanwil Disnaker tahun 1998;
01382| Jabatan  Fungsional  Pengantar  Kerja  Ahli  Pertama  di  Disnaker
01383|Provinsi tahun 2011;
01384| Jabatan  Fungsional  Pengantar  Kerja  Ahli  Muda  di  Disnaker
01385|Provinsi tahun 2013;
01386| Fungsional Pengantar Kerja Ahli Madya di Disnakertrans Provinsi
01387|pada tahun 2022 sampai dengan sekarang;
01388|- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli terkait
01389|eksploitasi tenaga kerja dari Jawa lewat NTT dengan tujuan ke Australia
01390|sebanyak 26 orang calon tenaga kerja dengan cara diselundupkan pada
01391|tanggal 20 Mei tahun 2022 dan tanggal 11 Juli tahun 2022;
01392|- Bahwa  Ahli  bertugas  pada  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
01393|Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  timur  bagian  Perencanaan,
01394|Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga kerja dan
01395|Transmigrasi Provinsi NTT, pada Seksi Penempatan, Pembinaan dan
01396|Pemagangan Tenaga Kerja;
01397|- Bahwa Ahli sebagai Pengantar Kerja Ahli Madya memiliki sertifikat
01398|kompetensi di bidang ketenagakerjaan khususnya Penempatan Tenaga
01399|Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01400|
01401|Kerja baik calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daearah (AKAD) dan
01402|Antar Kerja Antar Negara (AKAN) dengan nomor Sertifikasi 781003359b
01403|3 0000072 2021 tanggal 29 November 2021;
01404|- Bahwa  tenaga  kerja  antar  daerah  (AKAD)  proses  pelayanan
01405|penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi dalam wilayah Negara
01406|Kesatuan Republik Indonesia;
01407|- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi seorang calon AKAD dan
01408|AKAN antara lain berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Ijin Orang tua
01409|mengetahui  Lurah/  KepalaDesa,  SKCK  (Surat  Keterangan  Catatan
01410|Kepolisian),  Surat  Perjanjian  Penempatan,  dan  Kartu  Pencari  Kerja
01411|(SIAPkerja-ID),  Sertifikat  Pelatihan  sesuai  dengan  bidang  pekerjaan
01412|calon tenaga kerja;
01413|- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
01414|Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 menyatakan pencari kerja pada Pasal
01415|28 ayat (2) Informasi Pencari Kerja minimal memuat Identitas Pencari
01416|Kerja,  keahlian  atau  sertifikat  kompetensi  yang  dimilki,  pengalaman
01417|kerja dan informasi jabatan yang dilamar serta berdasarkan Pasal 30
01418|ayat (2) pencari kerja harus memiliki akun SIAPkerja untuk mengakses
01419|informasi lowongan pekerjaan melalui SIAPkerja, pencari kerja terlebih
01420|dahulu mengisi profil data diri dan mendaftar sebagai pencari kerja;
01421|- Bahwa  apabila  seseorang  hendak  menjadi  tenaga  kerja  Antar
01422|Kerja Antar Daerah (AKAD) telah memenuhi persyaratan tersebut diatas
01423|dapat  memperoleh  rekomendasi  pemberangkatan  dari  dinas  yang
01424|membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota daerah asal calon tenaga
01425|kerja  dan  apabila  perekrut atau  kordinator  umum  dari  LPTKS  maka
01426|harus memasukan surat permohonan rekomendasi pemberangkatan ke
01427|Disnakertrans dari calon tenaga kerja yang sudah direkrut agar siap
01428|diberangkatkan sesuai dengan daerah tujuan;
01429|- Bahwa  apabila  perusahaan  pengguna  jasa  tenaga  kerja/  atau
01430|LPTKS sudah mengajukan Permohonan Rekomendasi Keberangkatan
01431|dan Penempatan calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
01432|yang  dilakukan  oleh  Disnakertrans  dan  tenaga  kerja  sesuai  dengan
01433|aturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah sesuai dengan
01434|Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
01435|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang
01436|Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, yaitu melihat kembali LPTKS
01437|apakah memenuhi pasal 46 (1) Pemberi Kerja yang merekrut sendiri
01438|Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01439|
01440|Pencari Kerja secara langsung di daerah asal Pencari Kerja atau di luar
01441|provinsi domisili Pemberi Kerja wajib memiliki SPP AKAD dan SPR. Dan
01442|Pasal 47 (1) SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1),
01443|diterbitkan  oleh  Dinas  Provinsi  asal  Pencari  Kerja.  (2)  Untuk
01444|mendapatkan  SPR  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  Pemberi
01445|Kerja  mengajukan  permohonan  dengan  melampirkan  salinan  SPP
01446|AKAD dalam Pasal 48:
01447|(1) Pemberi Kerja yang telah mendapatkan Pencari Kerja sesuai
01448|dengan kualifikasi jabatan dapat melakukan seleksi secara mandiri
01449|atau melibatkan Pengantar Kerja.
01450|(2) Pencari Kerja yang telah lulus seleksi dan sepakat untuk bekerja
01451|wajib menandatangani perjanjian kerja.
01452|(3) Dalam hal Pemberi Kerja merekrut sendiri Pencari Kerja secara
01453|langsung di daerah asal Pencari Kerja atau di luar provinsi domisili,
01454|Pemberi  Kerja  harus  melaksanakan  orientasi  pra  penempatan
01455|Pencari Kerja yang telah lulus seleksi.
01456|Pasal 49 (1) Pencari Kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra
01457|penempatan  menandatangani  perjanjian  kerja  sebelum  bekerja.  (2)
01458|Perjanjian  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan
01459|perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja dan Pemberi Kerja yang memuat
01460|syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak.  (3)  Perjanjian  kerja
01461|sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat: a. identitas para
01462|pihak;  b. alamat  tempat  kerja;  c.  hak  dan  kewajiban  para  pihak; d.
01463|syarat-  syarat  kerja; e. besaran  upah  dan  tata  cara  pembayaran; f.
01464|tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan g. tanda tangan para
01465|pihak. Pasal 50 Pemberi Kerja yang telah mendapatkan Tenaga Kerja
01466|wajib  menyampaikan  laporan  penempatan  atau  laporan  lowongan
01467|pekerjaan  yang  telah  terisi  kepada  Kementerian  Ketenagakerjaan
01468|melalui SIAPkerja. Pasal 52 Pemberi Kerja yang membutuhkan Tenaga
01469|Kerja, dapat merekrut Pencari Kerja melalui PPTKS atau P3RT. Pasal
01470|53  PPTKS  atau  P3RT  yang  akan  merekrut  Pencari  Kerja  untuk
01471|ditempatkan kepada Pemberi Kerja wajib: a. memiliki perjanjian kerja
01472|sama  penempatan;  b.  melaporkan  informasi  lowongan  pekerjaan;  c.
01473|memiliki SPP AKAD; dan d. memiliki SPR. Pasal 54 (1) Perjanjian kerja
01474|sama  penempatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53  huruf  a
01475|merupakan  perjanjian  tertulis  antara  PPTKS  atau  P3RT  dengan
01476|Pemberi  Kerja  yang  memuat  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam
01477|Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01478|
01479|PTKDN. (2) Perjanjian kerja sama penempatan sebagaimana dimaksud
01480|pada  ayat  (1)  minimal  memuat:  a.  identitas  para  pihak;  b. hak  dan
01481|kewajiban para pihak; c. lingkup pekerjaan; d. jumlah Tenaga Kerja yang
01482|dibutuhkan e. besaran upah; f. imbalan jasa/biaya penempatan; dan g.
01483|jaminan  penempatan.  Jika  semuanya  lengkap  maka  Dinas  yang
01484|membidangi  ketenagakerjaan  kabupaten/kota  asal  tenaga  kerja
01485|mengeluarkan rekomendasi pemberangkatan yang di dahului dengan
01486|melakukan orentasi Pra Penempatann (OPP) oleh pemberi kerja atau
01487|LPTKS  bersama-sama  dengan  Dinas  Kabupaten/kota  daerah  asal
01488|tenaga kerja;
01489|- Bahwa apabila tenaga kerja tidak berkompeten dan tidak memiliki
01490|sertifikat maka wajib dilakukan pelatihan dan pelatihan tersebut bisa dari
01491|pemberi kerja dalam hal ini LPTKS bekerja sama dengan BLK (balai
01492|latihan kerja swasta) atau Balai latihan kerja pemerintah untuk melatih
01493|calon tenaga kerja sesuai bidangnya dan setelah itu barulah di terbitkan
01494|sertifikat kompetensinya dan juga di tempatkan sesuai dengan sertifikat
01495|tersebut;
01496|- Bahwa di provinsi NTT terdapat BLK (Balai Latihan Kerja) milik
01497|Pemerintah  Provinsi ada dan BLK (Balai Latihan Kerja) Swasta;
01498|- Bahwa apabila jika perusahaan pengguna/pemberi kerja langsung
01499|sudah  menyampaikan  lowongan  kerja/atau  SPP  AKAD/SPR  dan
01500|kemudian  apabila  ada  calon  tenaga  kerja  yang  sudah
01501|membekali/memiliki  sertifikat  kompetensi  maka  sudah  dinyatakan
01502|memenuhi syarat keterampilan yang ditentukan sesuai lowongan dan
01503|siap di berangkatkan, dan apabila calon tenaga kerja belum membekali
01504|sertifikat  kompetensi  untuk  mengisi  lowongan  dimaksud  maka
01505|perusahaan  pengguna/pemberi  tenaga  kerja  harus  berkomunikasi
01506|dengan BLK swasta atau pemerintah untuk melatih tenaga kerja sesuai
01507|dengan  kompetensinya  dan  selanjutnya  bisa  mendapatkan  sertifikat
01508|kompetensi  setelah  itu  bisa  mendapatkan  surat  rekomendasi
01509|pemberangkatan setelah menandatangani perjanjian penempatan calon
01510|tenaga kerja dan telah mengikuti OPP (Orentasi Pra Penempatan) yang
01511|dilakukan oleh perusahaan dan bersama-sama dengan Dinas Provinsi
01512|atau Kabupaten/Kota;
01513|- Bahwa jika semua calon tenaga kerja antar kerja antar daerah
01514|(AKAD ) yang baru direkrut belum mengikuti  pelatihan  tidak bisa di
01515|keluarkan rekomendasi pemberangkatan dikarenakan di Provinsi NTT
01516|Hal. 40 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01517|
01518|terdapat  Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor
01519|358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penghentian
01520|Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
01521|Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya tenaga kerja asal NTT
01522|wajib memiliki sertifikat kompetensi apabila hendak kerja keluar NTT;
01523|- Bahwa  penampungan  Perusahaan  Pengguna/Penerima  Tenaga
01524|Kerja melekat dengan Balai Latihan Kerja dikarenakan di Provinsi NTT
01525|terdapat  Keputusan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor
01526|358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang Penghentian
01527|Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
01528|Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya tenaga kerja asal NTT
01529|wajib  memiliki  sertifikat  kompetensi  keluar  NTT  dan  wajib
01530|menyampaikan  laporan  ke  Disnakertrans  Daerah  asal  tenaga  kerja
01531|dengan  memberikan  kebebasan  tenaga  kerja  untuk  berkoordinasi
01532|dengan keluarganya dan bahkan Dinas Tenaga Kerja asalnya serta di
01533|laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja daerah tujuan penempatan dari
01534|hal tersebut dari Dinas Nakertrans kabupaten daerah asal tenaga kerja
01535|bisa melakukan monitoring.
01536|- Bahwa perusahaan pengguna/pemberi tenaga kerja yang sudah
01537|terdaftar pada kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTT :Perusahaan yang
01538|sudah terdaftar pada kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTT : terdapat
01539|Lembaga  Penyalur  Pekerja  Rumah  Tangga  (LPPRT/P3RT)  ada  23
01540|kantor cabang yaitu LPPRT/P3RT terdaftar untuk  AKAD  dan  2
01541|PPTKS/LPTKS PT. Maha Karya Indonesia Maju Lembaga Penempatan
01542|tenaga Kerja swasta (LPTKS) yaitu PT Sinar Mustika Flobamora yang
01543|terdaftar lokasi penempatan tenaga kerjanya di Kalimantan tengah dan
01544|untuk selain PT tersebut tidak ada lagi PT Pelaksanan Penempatan
01545|tenaga  kerja  yang  terdaftar  23  dan  AKAN  53  Perusahaan  di
01546|Disnakertrans Provinsi NTT;
01547|- Bahwa PT. Karya Abdi Mulia selaku perusahaan penyeleksi dan
01548|penempatan tanaga kerja yang beralamat di Jojoran 5 Timur Desa Mojo
01549|Kec. Gubeng Kota Surabaya Prov. Jawa Timur tidak pernah terdaftar
01550|dan menyampaikan SPPAKAD serta mengajukan Permohonan SPR ke
01551|Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTT  untuk
01552|mendapatkan  Surat  Pengantar  Rekrut  (SPR)  sebagai  wajib  lapor
01553|lowongan  Pekerjaan  sesuai  Pepres  Nomor  57  Tahun  2023  tentang
01554|Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01555|
01556|Wajib  Lapor  Lowongan  Pekerjaan  untuk  dilakukan  penyuluhan,
01557|pendaftran dan seleksi;
01558|- Bahwa  seseorang/badan  usaha  bisa  melakukan  perekrutan,
01559|penampungan dan pemberangkatan harus memiliki SPPAKAD terdaftar
01560|dan menyampaikan SPPAKAD serta mengajukan Permohonan SPR ke
01561|Dinas Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTT  untuk
01562|mendapatkan  Surat  Pengantar  Rekrut  (SPR)  sebagai  wajib  lapor
01563|lowongan  Pekerjaan  sesuai  Pepres  Nomor  57  Tahun  2023  Tentang
01564|Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan;
01565|- Bahwa  PT Karya  Abdi  Mulia  selaku  perusahan  penyeleksi  dan
01566|penempatan tenaga kerja dalam negeri dalam melakukan perekrutan
01567|calon tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah ( AKAD ) tidak memiliki
01568|rekomendasi yaitu :
01569| Rekomendasi permohonan pengesahan perjanjian kerja (PK) dan
01570|Surat  Persetujuan  Penempatan  (SPP)  AKAD  dari  pemerintah
01571|Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
01572| Rekomendasi Persetujuan Menerima dan Mendatangakan Tenaga
01573|Kerja Antar Kerja Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
01574|Timur;
01575| Surat Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dari Direktorat
01576|Jenderal  Pembinaan  Penempatan  tenaga  Kerja  dan  Perluasan
01577|Kesempatan  Kerja  Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik
01578|Indonesia;
01579| Surat Rekomendasi Rekrut dan Seleksi Calon Tenaga Kerja AKAD
01580|dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
01581| Surat Pengantar Kerja dari Pemerintah Kabupaten Manggarai;
01582|seperti  yang  dijelas  diatas  oleh  penyidik  bahwa  tidak  terdaftar  dan
01583|menyampaikan  SPPAKAD  serta  mengajukan  Permohonan  SPR  ke
01584|Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTT  untuk
01585|mendapatkan  Surat  Pengantar  Rekrut(  SPR)  sebagai  wajib  lapor
01586|lowongan Pekerjaan sesuai Pepres Nomor 57 tahun 2023 tentang wajib
01587|lapor Lowongan Pekerjaan;
01588|- Bahwa menurut Ahli, PT. KARYA ABDI MULIA dengan Direktur
01589|Terdakwa  IV  BUDI  RAHMAN  ALIAS  BUDI selaku  perusahaan
01590|penyeleksi  dan  penempatan  tenaga  kerja  dalam  negeri  dengan
01591|menyuruh  Terdakwa  III  YOHANES  JEMADU  ALIAS  JHON dan
01592|selanjutnya Terdakwa III YOHANES JEMADU ALIAS JHON  menyuruh
01593|Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2025/PN Rtg
01594|
01595|Terdakwa I DANIEL LUMA ALIAS DEBRI dan Terdakwa II MARIANUS
01596|RISKI ANDUT ALIAS RISKI  untuk merekrut calon tenaga kerja antar
01597|kerja  antar  daerah  (  AKAD  )  di  kabupaten  Manggarai,  dimana
01598|direncanakan akan dikirim ke PT. ANUGERAH ABADI MULTI USAHA
01599|(  PT. AMMU  )  selaku  anak  perusahaan  dari  PT.  CILIANDRY ANKY
01600|ABADI  GRUP,  bergerak  dibidang  perkebunan  kelapa  sawit  yang
01601|beralamat di Desa Luan Kec. Muara Samu Kab. Paser Prov. Kalimantan
01602|Timur. PT. CILIANDRY ANKY ABADI GRUP dengan anak perusahaan
01603|PT.  ANUGERAH  ABADI  MULTI  USAHA  (  PT.  AMMU  )  di  duga
01604|memberikan  dukungan  berupa  anggaran  kepada  PT.  KARYA  ABDI
01605|MULIA  dengan  Direktur  saudara  BUDI  RAHMAN  sebesar  Rp.
01606|10.000.000  (  sepuluh  juta  rupiah  )  untuk  memperlancar  kegiatan
01607|perekrutan, yang di jelaskan oleh penyidik di atas PT. KARYA ABDI
01608|MULIA  Seperti  yang  saya  jelas  diatas  bahwa  terdaftar  dan
01609|menyampaikan  SPPAKAD  serta  mengajukan  Permohonan  SPR  ke
01610|Dinas  Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTT  untuk
01611|mendapatkan  Surat  Pengantar  Rekrut  (SPR)  sebagai  Wajib  Lapor
01612|Lowongan  Pekerjaan  sesuai  Pepres  Nomor  57  Tahun  2023  tentang
01613|Wajib  Lapor  Lowongan  Pekerjaan  dan  Pemenaker  Nomor  18  Tahun
01614|2024 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sedangkan jika
01615|tidak  memenuhi  persyratan  seperti  yang  Ahli  sampaikan  maka  akan
01616|memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdanganan Orang yaitu Bab 1
01617|Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1 ) dan ayat ( 2);
01618|- Bahwa  tenaga  kerja  yang  di  rekrut  dari  Provinsi  NTT  lebih
01619|tepatnya di kabupaten Manggarai kemudian berpindah ke daerah lain
01620|harus melengkapi surat ijin sesuai Perturan Menteri Ketenagakerjaan RI
01621|Nomo 18 tahun 2024 tentang penempatan tenaga Kerja dalam negeri