02367|menendang  lengan  tangan  kanan  Anak  Korban  sebanyak  1  (satu)  kali  dan
02368|menendang bagian telinga sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
02369|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut  diatas
02370|dihubungkan dengan makna sengaja sebagai maksud yang telah Majelis Hakim
02371|uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak
02372|yang  melakukan  perbuatan  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak  yang
02373|mengakibatkan  mati sudah  memenuhi  salah  satu  bentuk  kesengajaan  yaitu
02374|sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi  ( opzet  me
02375|waarschijnlijkheidsbewustzijn). Majelis  Hakim  berpendapat  demikian  dengan
02376|pertimbangan sebagai berikut:
02377|- Ketika Anak menerima pukulan dari Anak Korban Balien Rimdo Simamora,
02378|dalam diri Anak seketika timbul kehendak sadar untuk membalas. Sikap batin
02379|yang menghendaki ini diwujudkan dalam tindakan nyata berupa pemukulan
02380|kembali yang diarahkan langsung kepada kepala Anak Korban  Balien Rimdo
02381|Simamora;
02382|- Bahwa tindakan Anak yang melakukan peninjuan ke arah wajah sebanyak
02383|3 (tiga) kali dan menendang bagian telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali
02384|merupakan serangan yang menyasar langsung ke area kepala Anak Korban.
02385|Majelis Hakim menilai bahwa area wajah, telinga, dan kepala secara umum dan
02386|universal telah diketahui oleh masyarakat termasuk oleh Anak dalam kapasitas
02387|pertumbuhan  mentalnya  sebagai  pusat  sistem  saraf  dan  organ  vital  yang
02388|sangat sensitif, rawan, serta berbahaya jika mengalami trauma akibat benturan
02389|fisik;
02390|- Bahwa dengan mengarahkan pukulan bertubi-tubi serta tendangan keras
02391|ke area kepala (wajah dan telinga), secara objektif maupun subjektif telah ada
02392|pengetahuan pada diri Anak bahwa tindakan kekerasan fisik berskala intens itu
02393|sangat mungkin sekali terjadi menimbulkan luka berat, pendarahan dalam, atau
02394|akibat  paling  fatal  berupa  hilangnya  nyawa  Anak  Korban  Balien  Rimdo
02395|Simamora;
02396|- Bahwa  meskipun  bayangan  atau  kesadaran  akan  risiko  maut  tersebut
02397|secara  nalar  sangat  mungkin  terjadi,  Anak  ternyata  tidak  mengurungkan
02398|niatnya  ataupun  membatasi  tindakan  pembelaannya  secara  proporsional.
02399|Sebaliknya, didorong oleh rasa amarah akibat dipukul terlebih dahulu, Anak
02400|Hal. 78 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02401|
02402|tetap melakukan dan melanjutkan tindakan kekerasan tersebut secara agresif
02403|(terbukti dari kuantitas serangan: 3 kali tinjuan wajah dan 2 kali tendangan).
02404|Sikap  batin  yang  melandasi  perbuatan  ini  menunjukkan  bahwa  Anak  telah
02405|menerima, menginsyafi, dan mengambil risiko munculnya akibat fatal tersebut
02406|demi menyalurkan aksi balasannya;
02407|- Bahwa  fakta  Anak  Korbanyang  memulai  percekcokan  dan  melakukan
02408|pemukulan  pertama  tidak  serta-merta  menghapus  kesadaran  kognitif  Anak
02409|mengenai bahaya dari intensitas serangan balasannya. Ketika Anak memilih
02410|untuk membalas dengan memukul wajah secara berulang dan menendang
02411|telinga  kiri, Anak  telah  berada  pada  posisi  menyadari  bahwa  maut sangat
02412|mungkin terjadi, namun ia mengabaikan risiko tersebut dan tetap meneruskan
02413|perbuatannya hingga akibat mati itu benar-benar terjadi pada Anak Korban
02414|Balien Rimdo Simamora;
02415|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
02416|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  Anak  telah
02417|dilakukan dengan sengaja, sehingga dengan mengacu kepada ketentuan pasal
02418|36  Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
02419|Pidana,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Anak  dapat  dimintai
02420|pertanggungjawaban Pidana;
02421|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
02422|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana  baik
02423|dalam  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf  sehingga  Anak  dapat
02424|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02425|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka
02426|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02427|Menimbang bahwa pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2023
02428|Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  mengatur  dalam  pemidanaan
02429|wajib dipertimbangkan:
02430|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; 
02431|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 
02432|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; 
02433|d. tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
02434|e. cara melakukan Tindak Pidana; 
02435|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; 
02436|g. riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelalu  Tindak
02437|Pidana; 
02438|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; 
02439|Hal. 79 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02440|
02441|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
02442|j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
02443|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
02444|Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026
02445|tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025 mengatur “Pasal
02446|54 ayat (1) KUHP wajib dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut baik
02447|yang  bersifat  alternatif  atau  kumulatif  yang  termuat  dalam  putusan  dengan
02448|menempatkan di dalam unsur ataupun dalam keadaan yang meringankan dan
02449|keadaan yang memberatkan”;
02450|Menimbang bahwa didalam fakta  persidangan  menurut Majelis Hakim
02451|telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
02452|a. Anak  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  melakukan  kekerasan
02453|terhadap Anak yang mengakibatkan mati;
02454|b. Motif  Anak  melakukan  kekerasan  itu  untuk  membalas  pukulan  yang
02455|dilakukan Anak Korban  Balien Rimdo Simamora terhadap Anak;
02456|c. Anak  tidak  merencanakan  untuk  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak
02457|Korban  Balien Rimdo Simamora;
02458|d. Anak  menyesali  perbuatannya  setelah  melakukan  kekerasan  terhadap
02459|Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
02460|e. Akibat  Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Keluarga  Anak  Korbanmerasa
02461|kehilangan;
02462|f. Belum  ada  perdamaian  antara  keluarga  Anak  Korbandan  Anak  dan
02463|keluarga Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat belum ada pemaafan dari
02464|Keluarga Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
02465|Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 54 ayat (1)
02466|Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
02467|dan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman
02468|Implementasi  KUHP  2023  dan  KUHAP  2025,  Majelis  Hakim  akan
02469|mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  sebagai  hal
02470|yang  memberatkan  dan  hal  yang  meringankan  sebelum  menjatuhkan
02471|pemidanaan terhadap Anak;
02472|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
02473|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
02474|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
02475|Restoratif;
02476|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
02477|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan Restoratif
02478|Hal. 80 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02479|
02480|adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
02481|keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
02482|penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
02483|semula, dan bukan pembalasan;
02484|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
02485|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
02486|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
02487|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
02488|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
02489|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, dan Orangtua Anak Korban, akan tetapi
02490|sampai  sebelum  perkara  ini  diputus  tidak  ditemukan  adanya  kesepakatan
02491|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, serta Orangtua Anak Korban, Sehingga
02492|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak didalam
02493|perkara  ini  tidak  dapat  berpedoman  kepada  pendekatan  Keadilan  Restoratif
02494|sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
02495|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02496|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
02497|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
02498|menjatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
02499|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
02500|tersebut di  atas, maka untuk menjatuhkan  hukuman yang pantas bagi Anak,
02501|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
02502|Kemasyarakatan;
02503|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
02504|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
02505|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar  Anak  diberikan
02506|hukuman pidana pokok berupa pidana penjara seringan-ringannya;
02507|Menimbang  bahwa  terhadap  Rekomendasi  yang  disampaikan  oleh
02508|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa
02509|Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi  Pembimbing Kemasyarakatan
02510|yang  merekomendasikan  terhadap  Anak  dijatuhi  Pidana  Penjara  dengan
02511|pertimbangan sebagai berikut:
02512|- Bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02513|Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa penjatuhan pidana
02514|penjara terhadap anak adalah upaya terakhir (ultimum remedium);
02515|- Bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02516|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa  Anak  dijatuhi
02517|Hal. 81 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02518|
02519|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
02520|membahayakan masyarakat;
02521|- Setelah  membaca  hasil  rekomendasi  Laporan  hasil  penelitian
02522|kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan  dengan
02523|ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11
02524|Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  maka  Majelis  Hakim
02525|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
02526|terakhir, namun terhadap Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
02527|penjara di LPKA dengan pertimbangan sebagai berikut:
02528|a. Perbuatan Anak telah membahayakan Masyarakat, Majelis Hakim
02529|berpendapat  demikian  dikarenakan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa
02530|Anak melakukan kekerasan terhadap anak-anak dari Masyarakat lain;
02531|b. Didalam  LPKA anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
02532|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
02533|c. Didalam  LPKA  Anak  akan  mendapatkan  kesempatan  untuk
02534|melanjutkan pendidikan Formal;
02535|d. Didalam  LPKA  Anak  diharapkan  mampu  merenungi  semua
02536|kesalahannya dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat
02537|terhadap Hukum serta bertanggung jawab;
02538|e. Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  didalam  persidangan
02539|telah terbukti Anak telah aktif mengikuti bela diri kungfu, sehingga Majelis
02540|Hakim berharap di LPKA, Anak mampu mendapat pembinaan sehingga
02541|Anak mampu mengembangkan bakat di bela diri kungfu tersebut;
02542|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
02543|Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
02544|- Bahwa  Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Keluarga Anak
02545|Korban Balien Rimdo Simamora;
02546|- Bahwa  belum ada  perdamaian antara Keluarga  Anak Korbandan  Anak
02547|serta Orangtua Anak, sehingga Menurut Majelis Hakim belum terjadi pemulihan
02548|keadaan didalam perkara aquo.
02549|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
02550|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
02551|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang sama
02552|Majelis  Hakim  juga  harus  memastikan  bahwa  putusan  terhadap  Anak
02553|memberikan keadilan bagi keluarga Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
02554|Menimbang bahwa didalam pembelaan nya pada pokoknya Advokat Anak
02555|memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana pengawasan terhadap
02556|Hal. 82 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02557|
02558|Anak  dengan  argumentasi  bahwa  Pasal  71  ayat (4)  Undang-Undang  No. 11
02559|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa pidana
02560|apapun yang dijatuhkan untuknya dilarang melanggar harkat dan martabat dari
02561|anak yang melakukan tindak pidana dan hukuman pidana penjara bagi Anak
02562|adalah ultimum remedium atau upaya terakhir;
02563|Menimbang bahwa terhadap pembelaan Advokat Anak Tersebut diatas
02564|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
02565|- Bahwa  prinsip  ultimum  remedium  dalam  penjatuhan  pidana  penjara
02566|terhadap Anak memang merupakan asas penting dalam Sistem Peradilan
02567|Pidana  Anak,  namun  penerapannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  berat
02568|ringannya  perbuatan  yang  dilakukan,  akibat  yang  ditimbulkan,  serta
02569|kepentingan perlindungan masyarakat dan korban;
02570|- Bahwa dalam perkara a quo terbukti perbuatan Anak telah mengakibatkan
02571|akibat yang sangat serius berupa meninggalnya Anak Korban Balien Rimdo
02572|Simamora,  sehingga  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  fisik,  tetapi  juga
02573|penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban;
02574|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  hingga  saat  ini  belum  terdapat
02575|perdamaian  antara  keluarga  Anak  Korbandengan  Anak  maupun  orangtua
02576|Anak,  sehingga  pemulihan  keadaan  (restorative  justice)  belum  tercapai
02577|secara nyata dalam perkara a quo;
02578|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  meskipun  asas  kepentingan
02579|terbaik bagi Anak (the best interests of the child) wajib menjadi pertimbangan
02580|utama dalam setiap putusan terhadap Anak, namun asas tersebut tidak dapat
02581|dipisahkan  dari  kewajiban  Majelis  Hakim  untuk  memberikan  perlindungan
02582|hukum dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya;
02583|- Bahwa oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, Majelis
02584|Hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan  aspek  pembinaan  terhadap  Anak
02585|semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi keluarga Anak
02586|Korbanserta dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan Anak;
02587|- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
02588|pidana  pengawasan  sebagaimana  dimohonkan  oleh  Advokat  Anak  belum
02589|cukup  memenuhi  rasa  keadilan,  baik  bagi  keluarga  Anak  Korbanmaupun
02590|dalam rangka pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan
02591|akibat yang sangat serius berupa hilangnya nyawa seseorang. Oleh Karena
02592|itu  Majelis  Hakim  berpendapat  pidana  pengawasan  sebagaimana
02593|dimohonkan oleh Advokat Anak harus ditolak;
02594|Hal. 83 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02595|
02596|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  tersebut  diatas  maka
02597|Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Nota pembelaan Advokat Anak
02598|tidak  beralasan  menurut  hukum  dan  patut  untuk  dikesampingkan  dan  oleh
02599|karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota pembelaan Advokat Anak
02600|harus ditolak seluruhnya;
02601|Menimbang bahwa didalam permohonannya pada pokoknya Orangtua
02602|Anak memohon kepada Majelis Hakim agar anak diserahkan kepada Orangtua
02603|Anak dan Orangtua Anak berjanji akan memberikan pengawasan, bimbingan, dan
02604|perhatian yang lebih baik kepada anak agar kesalahan yang sama tidak terulang
02605|kembali di kemudian hari;
02606|Menimbang bahwa terhadap permohonan orangtua Anak Tersebut diatas
02607|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
02608|- Bahwa  tujuan  penyerahan  Anak  kepada  orangtua  pada  prinsipnya
02609|merupakan  salah  satu  bentuk  pembinaan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
02610|Anak, namun penerapannya harus mempertimbangkan secara cermat tingkat
02611|keseriusan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta efektivitas pengawasan
02612|dalam mencegah terulangnya tindak pidana;
02613|- Bahwa dalam perkara a quo terbukti perbuatan Anak telah mengakibatkan
02614|akibat yang sangat serius berupa meninggalnya Anak Korban Balien Rimdo
02615|Simamora, sehingga  perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
02616|perbuatan ringan;
02617|- Bahwa meskipun terdapat pernyataan dari orangtua Anak yang berjanji
02618|akan  memberikan  pengawasan  dan  pembinaan  lebih  baik,  Majelis  Hakim
02619|menilai bahwa jaminan tersebut bersifat subjektif dan tidak dapat secara serta-
02620|merta  menjamin  bahwa  Anak  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  di
02621|kemudian hari;
02622|- Bahwa selain itu, kondisi faktual menunjukkan bahwa hingga saat ini belum
02623|terdapat  pemulihan  keadaan  secara  menyeluruh  antara  keluarga  Anak
02624|Korbandengan Anak maupun orangtua Anak, sehingga aspek tanggung jawab
02625|sosial atas perbuatan Anak belum sepenuhnya terpenuhi;
02626|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalam  perkara  yang
02627|mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kepentingan terbaik bagi Anak
02628|tidak dapat dimaknai secara terpisah dari perlindungan terhadap korban dan
02629|rasa keadilan masyarakat;
02630|- Bahwa Majelis Hakim menilai permohonan agar Anak diserahkan kepada
02631|orangtua dengan alasan pengawasan dan pembinaan tidak cukup memadai
02632|Hal. 84 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02633|
02634|untuk menjamin tercapainya tujuan pemidanaan, baik dari aspek pembinaan
02635|Anak maupun pencegahan pengulangan tindak pidana;
02636|- Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
02637|penyerahan Anak kepada orangtua sebagaimana dimohonkan oleh Orangtua
02638|Anak harus ditolak;
02639|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  tersebut  diatas  maka
02640|Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Orangtua Anak
02641|tidak  beralasan  menurut  hukum  dan  patut  untuk  dikesampingkan  dan  oleh
02642|karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota pembelaan Advokat Anak
02643|harus ditolak seluruhnya;
02644|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  Anak,  Advokat  Anak,  dan
02645|orangtua Anak yang memohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya,
02646|Majelis  Hakim  berpendapat  akan  memberikan  putusan  yang  adil  dan  tetap
02647|memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan
02648|fakta-fakta yang terungkap di persidangan; 
02649|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
02650|terhadap  anak,  Majelis  Hakim  telah  memperhatikan  asas  proporsional  sesuai
02651|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
02652|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
02653|memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak dan bukan semata-mata untuk
02654|memberikan pembalasan kepada anak atas perbuatan yang telah dilakukannya,
02655|serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik untuk masa