01843|(sembilan  belas)  orang  Penumpang  di T arakan  kemudian  Terdakwa
01844|berangkatkan ke Sebatik Kabupaten Nunukan tersebut adalah sebesar
01845|Rp. 50.000 setiap orangnya jadi kalau Terdakwa urus ke 19 (sembilan
01846|belas)  penumpang  tersebut  Terdakwa  mendapatkan  keuntungan
01847|sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
01848|6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira
01849|02.00  wita,  Saksi  Luqman  Khakim  Bin  Munaji,  Saksi  Gianlingga
01850|Lenconi, S.H Bin Akhmas Sunan, Saksi Ahmad Ariyadi Bin Amiruddin
01851|yang  merupakan  Anggota  personel  Ditpolairud  Polda  Kaltara
01852|menangkap Terdakwa di Tanjung Pasir Rt- Rw-Kel. Tanjung Pasir Kec.
01853|Tarakan  Timur  Kota  Tarakan.  Kemudian  setelah  dilakukan  introgasi
01854|singkat  kepada  Terdakwa  maka  Terdakwa  menerangkan  bahwa
01855|Terdakwa  atas  arahan  dari  Saudara  Ali  Ambon  (DPO)  dan  Saudara
01856|Karman (DPO) untuk mengurus 19 (Sembilan belas) orang penumpang
01857|mulai dari menjemput dari Pelabuhan Speedboat, kemudian mencarikan
01858|hotel atau penginapan kemudian mengantar ke pelabuhan speedboat
01859|serta  mencarikan  speedboat  untuk  ke  Sebatik  Kabupaten  Nunukan
01860|sampai speedboat berangkat ke Sebatik dan setelah sampai di Sebatik
01861|disana  yang  mengurusinya  adalah  Saudara  Ali  Ambon  (DPO)  dan
01862|Saudara Karman (DPO), namun  selanjutnya keinginan  19 (Sembilan
01863|belas) orang penumpang sebagai calon Pekerja Migran Illegal tersebut
01864|diatas untuk bekerja di Perkebunan Sawit di Negara Malaysia Tidak
01865|Terwujud (gagal);
01866|7. Bahwa Terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam membantu proses
01867|keberangkatan  dari  19  (Sembilan  belas)  orang  penumpang  dengan
01868|tujuan bekerja di perusahaan Kebun Sawit di Negara Malaysia namun
01869|Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar Alias Bapak Adlan Bin Paturusi
01870|tidak  memenuhi  kewajiban/persyaratan  sebagaimana  pasal  13  UURI
01871|Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
01872|yakni harus memiliki dokumen-dokumen sbb :
01873|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah
01874|melampirkan fotokopi surat nikah.
01875|
01876|b. Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh
01877|kepala desa atau lurah.
01878|c. Sertifikasi kompetensi kerja.
01879|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01880|kesehatan dan psikologi.
01881|e. Paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
01882|f. Visa kerja.
01883|g. Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
01884|h. Perjanjian kerja
01885|8. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ali Ambon (DPO), Saudara
01886|Karman  (DPO),  Saksi  Muhammad  Adlan  Juniansya  Bin  Anwar  dan
01887|Saksi Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul Rasyid  tidak memiliki
01888|Perizinan  Badan/Perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
01889|untuk  melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia,
01890|oleh karena itu Terdakwa bersama dengan Saudara Ali Ambon (DPO),
01891|Saudara Karman (DPO), Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin Anwar
01892|dan Saksi Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul Rasyid dilarang atau
01893|tidak diperbolehkan untuk menempatkan pekerja migran indonesia di
01894|Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017
01895|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
01896|9. Bahwa  19  (Sembilan  belas)  orang  penumpang  yang  diurus  oleh
01897|Terdakwa adalah Warga Negera Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda
01898|Penduduk atas nama mereka masing-masing (terlampir);
01899|
01900|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01901|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
01902|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01903|kepadanya;
01904|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01905|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01906|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01907|alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo . Pasal 69 UU Nomor 18
01908|tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
01909|(1)  Ke-1  KUHP Jo.  Pasal  53  Ayat  (1)  KUHP,  yang  unsur-unsurnya  adalah
01910|sebagai berikut :
01911|1. Orang Perseorangan;
01912|2. Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01913|
01914|3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan
01915|Perbuatan;
01916|4. Mencoba  Melakukan  Kejahatan,  Jika  Niat  Untuk  Itu  Telah  Ternyata  Dari
01917|Adanya  Permulaan  Pelaksanaan  Dan  Tidak  Selesainya  Pelaksanaan  Itu,
01918|Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.
01919|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01920|mempertimbangkan sebagai berikut:
01921|Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;
01922|Bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” yaitu dalam pasal
01923|1  angka  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
01924|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan
01925|Orang  adalah  Orang  Perseorangan  dan/  atau  Korporasi.  Dan  dalam
01926|penjelasan pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
01927|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan Orang
01928|Perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
01929|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
01930|Bahwa unsur orang perseorangan dalam hal ini yaitu  sebagai subjek
01931|hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya
01932|sehingga  secara  historis  kronologis  manusia  sebagai  subjek  hukum  telah
01933|dengan  sendirinya  ada  kemampuan  bertanggung  jawab  kecuali  Terdakwa
01934|Anwar als Bapak  Adlan Bin Paturusi  dalam  proses persidangan dalam
01935|kondisi  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  tidak  ditemukan  adanya  alasan
01936|pembenar  dan  atau  pemaaf  sesuai  dengan  Pasal  44  KUHP  sehingga
01937|Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang
01938|telah dilakukannya.
01939|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  Majelis  Hakim
01940|berpendapat bahwa unsur  Orang Perseorangan  telah terpenuhi dan dapat
01941|dibuktikan menurut hukum.
01942|Ad.2.  Unsur  Dilarang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran
01943|Indonesia;
01944|Bahwa  yang dimaksud  penempatan Pekerja Migran Indonesia meliputi
01945|keseluruhan  proses  perekrutan,  pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan
01946|pelatihan,  penampungan,  persiapan  pemberangkatan,  pemberangkatan
01947|sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
01948|Bahwa  melakukan  penampungan,  persiapan  pemberangkatan,
01949|pemberangkatan warga Negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan
01950|dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia  merupakan
01951|
01952|rangkaian dari menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
01953|Bahwa  seseorang  yang  melakukan  penampungan,  mengurus
01954|pemberangkatan atau yang memberangkatkan orang yang ingin bekerja di luar
01955|negeri   dan  seseorang  tersebut  mengetahui  kalau  orang  yang  diurus
01956|pemberangkatannya  akan  bekerja  diluar  negeri  walaupun  pekerja  tersebut
01957|yang  mencari  sendiri  pekerja  diluar  negeri,  tidak  dibenarkan,  hal  tersebut
01958|sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia
01959|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
01960|berbunyi  “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
01961|Migran Indonesia “. Dan juga dalam penjelasan Pasal 69 Undang-Undang
01962|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01963|Migran  Indonesia,  menjelaskan  Orang  perseorangan  dalam  ketentuan  ini
01964|antara  lain  Calo  atau  Individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
01965|menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
01966|Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dari
01967|keterangan  saksi-saksi,  bukti  tambahan  dan  dihubungkan  pula  dengan
01968|keterangan para Terdakwa Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
01969|Bahwa  bermula  dari  kesepakatan  hubungan  kerja  sama  untuk  sama
01970|pengurusan/pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  negara  tujuan
01971|Malaysia  antara  Terdakwa  Anwar  Als  Bapak  Adlan  Bin  Paturusi  dengan
01972|Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) yang mana Saudara
01973|Ali  Ambon  (DPO)  dan  Saudara  Karman  (DPO)  sebagai  orang  yang
01974|memberikan  informasi  tentang  penumpang  yang  akan  diurus  mulai  dari
01975|menjemput  dari  Pelabuhan  Speedboat,  kemudian  mencarikan  hotel  atau
01976|penginapan kemudian mengantar ke pelabuhan speedboat serta mencarikan
01977|speedboat untuk ke Sebatik Kabupaten Nunukan sampai speedboat berangkat
01978|ke Sebatik dan setelah sampai di Sebatik disana yang mengurusinya adalah
01979|Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) sedangkan Terdakwa
01980|Anwar Alias Bapak Adlan Bin Paturusi sebagai orang yang menerima perintah
01981|dari Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) untuk mengurusi
01982|para penumpang yang dibantu oleh Saksi Saksi Muhammad Adlan Juniansya
01983|Bin  Anwar  sebagai  orang  yang  Terdakwa  tugaskan  untuk  menjemput  dan
01984|mengantar para penumpang dari tempat penginapan menuju ke pelabuhan
01985|speedboat  untuk  keberangkatan  menuju  Sebatik  Kab.  Nunukan  dan  Saksi
01986|Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul Rasyid sebagai orang yang bertugas
01987|mengantar  para  penumpang  dari  Tarakan  menuju  Sebatik  Kabupaten
01988|Nunukan;
01989|
01990|Bahwa pada bulan September 2024, Terdakwa menerima perintah dari
01991|Saudara  Ali  Ambon  (DPO)  dan  Saudara  Karman  (DPO)  untuk  mengurus
01992|penumpang  sebanyak  19  (sembilan  belas)  orang  yang  merupakan  calon
01993|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  di  kirimkan  ke  Malaysia,  kemudian
01994|langsung  menghubungi  Saksi  Muhammad  Adlan  Juniansya  Bin  Anwar
01995|mengajakan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin Anwar untuk menjemput
01996|19 (sembilan belas) orang penumpang tersebut pada hari rabu tanggal 04
01997|September  2024  sekitar  pukul  14.00  wita  di  Pelabuhan  Malundung  yang
01998|beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dimana
01999|Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Taxi bandara warna Putih dengan
02000|Nomor Polisi KU 1395 BC sedangkan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin
02001|Anwar mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna Biru dengan nomor Polisi
02002|KU 1947 GH, lalu setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Adlan Juniansya
02003|Bin  Anwar  menjemput  19  (Sembilan  belas)  orang  penumpang  lalu  para
02004|penumpang tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin
02005|Anwar  antar  menuju  ke  Hotel  Jakarta  dengan  biaya  1  (satu)  juta  rupiah
02006|perorang  untuk  pembayaran  biaya  Hotel/penginapan.  Lalu  selanjutnya
02007|Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul Rasyid
02008|yang merupakan motoris  Kapal SB Bintang Sinar Express7 dengan tujuan
02009|untuk mengangkut para penumpang sebanyak 19 (sembilan belas) orang dari
02010|Tarakan ke Sebatik kab Nunukan;
02011|Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 05.30
02012|wita Terdakwa dan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin Anwar mengantar
02013|19 (sembilan belas) orang penumpang ke pelabuhan Jembatan Besi Tarakan
02014|yang beralamat di Jl. Mahoni Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Tarakan Timur
02015|Kota  Tarakan  lalu  setelah  para  penumpang  masuk  kedalam  speed  boad
02016|dikendalikan  oleh  Saksi  Syahrul  Gunawan  Als  Wawan  Bin  Abdul  Rasyid
02017|dengan tujuan memberangkatkan para penumpang ke Sebatik Kab.Nunukan
02018|lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin Anwar pulang;
02019|Bahwa biaya keseluruhan untuk transportasi 19 (sembilan belas) orang
02020|penumpang  dari  Tarakan  menuju  sebatik  Kab.  Nunukan  tersebut  adalah
02021|sebesar Rp 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana
02022|biaya transportasi para penumpang dibayarkan oleh Saudara Ali Ambon (DPO)
02023|dan Saudara Karman (DPO) dengan cara mengirim uang kepada Terdakwa
02024|lalu Terdakwa bayarkan kepada Saksi Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul
02025|Rasyid;
02026|Bahwa  keuntungan  yang  Terdakwa  dapatkan  untuk  mengurusi  19
02027|
02028|(sembilan  belas)  orang  Penumpang  di  T arakan  kemudian  Terdakwa
02029|berangkatkan ke  Sebatik  Kabupaten N unukan tersebut adalah sebesar Rp.
02030|50.000  setiap  orangnya  jadi  kalau  Terdakwa  urus  ke  19  (sembilan  belas)
02031|penumpang  tersebut  Terdakwa  mendapatkan  keuntungan  sebesar  Rp.
02032|950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
02033|Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira
02034|02.00 wita, Saksi Luqman Khakim Bin Munaji, Saksi Gianlingga Lenconi, S.H
02035|Bin  Akhmas  Sunan,  Saksi  Ahmad  Ariyadi  Bin  Amiruddin  yang  merupakan
02036|Anggota personel Ditpolairud Polda Kaltara menangkap Terdakwa di Tanjung
02037|Pasir Rt- Rw-Kel. Tanjung Pasir Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Kemudian
02038|setelah  dilakukan  introgasi  singkat  kepada  Terdakwa  maka  Terdakwa
02039|menerangkan bahwa Terdakwa atas arahan dari Saudara Ali Ambon (DPO)
02040|dan  Saudara  Karman  (DPO)  untuk  mengurus  19  (Sembilan  belas)  orang
02041|penumpang  mulai  dari  menjemput  dari  Pelabuhan  Speedboat,  kemudian
02042|mencarikan  hotel  atau  penginapan  kemudian  mengantar  ke  pelabuhan
02043|speedboat serta mencarikan speedboat untuk ke Sebatik Kabupaten Nunukan
02044|sampai speedboat berangkat ke Sebatik dan setelah sampai di Sebatik disana
02045|yang mengurusinya adalah Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman
02046|(DPO), namun  selanjutnya keinginan 19 (Sembilan belas) orang  penumpang
02047|sebagai calon  Pekerja  Migran  Illegal  tersebut  diatas  untuk  bekerja  di
02048|Perkebunan Sawit di Negara Malaysia Tidak Terwujud (gagal);
02049|Bahwa Terdakwa  sebagai orang yang terlibat dalam membantu proses
02050|keberangkatan dari   19 (Sembilan belas) orang penumpang dengan tujuan
02051|bekerja  di  perusahaan  Kebun  Sawit  di  Negara  Malaysia  namun  Terdakwa
02052|bersama dengan Saksi Anwar Alias Bapak Adlan Bin Paturusi tidak memenuhi
02053|kewajiban/persyaratan sebagaimana pasal 13 UURI Nomor 18 tahun 2017
02054|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni harus memiliki dokumen-
02055|dokumen sbb :
02056|a. Surat  keterangan  status  perkawinan  bagi  yang  sudah  menikah
02057|melampirkan fotokopi surat nikah.
02058|b. Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh
02059|kepala desa atau lurah.
02060|c. Sertifikasi kompetensi kerja.
02061|d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
02062|dan psikologi.
02063|e. Paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
02064|f. Visa kerja.
02065|
02066|g. Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
02067|h. Perjanjian kerja
02068|Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ali Ambon (DPO), Saudara
02069|Karman  (DPO),  Saksi  Muhammad  Adlan  Juniansya  Bin  Anwar  dan  Saksi
02070|Syahrul  Gunawan  Als  Wawan  Bin  Abdul  Rasyid  tidak  memiliki  Perizinan
02071|Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk  melakukan
02072|penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa
02073|bersama dengan  Saudara Ali Ambon (DPO), Saudara Karman (DPO), Saksi
02074|Muhammad  Adlan  Juniansya  Bin  Anwar  dan  Saksi  Syahrul  Gunawan  Als
02075|Wawan Bin Abdul Rasyid dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan
02076|pekerja migran indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI
02077|Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
02078|Bahwa  19  (Sembilan  belas)  orang  penumpang  yang  diurus  oleh
02079|Terdakwa  adalah  Warga  Negera  Indonesia  sesuai  dengan  Kartu  Tanda
02080|Penduduk atas nama mereka masing-masing (terlampir);
02081|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  Majelis  Hakim
02082|berpendapat bahwa unsur Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
02083|Indonesia telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.
02084|Ad.3.  Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta
02085|Melakukan Perbuatan;
02086|Bahwa  yang  dimaksud  unsur  “Yang  Melakukan,  Yang  Menyuruh
02087|Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” Menurut R. Soesilo
02088|dalam buku  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  serta  Komentar-
02089|Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal  (2013),  yang  dimaksud  dengan
02090|‘mereka yang turut melakukan’ adalah medepleger. Medepleger merupakan
02091|orang  yang  secara  sengaja  turut  serta  berbuat  atau  mengerjakan  suatu
02092|kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara
02093|sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang;
02094|Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dari
02095|keterangan  saksi-saksi,  bukti  tambahan  dan  dihubungkan  pula  dengan
02096|keterangan Terdakwa Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
02097|Bahwa  bermula  dari  kesepakatan  hubungan  kerja  sama  untuk  sama
02098|pengurusan/pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  negara  tujuan
02099|Malaysia  antara  Terdakwa  Anwar  Als  Bapak  Adlan  Bin  Paturusi  dengan
02100|Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) yang mana Saudara
02101|Ali  Ambon  (DPO)  dan  Saudara  Karman  (DPO)  sebagai  orang  yang
02102|memberikan  informasi  tentang  penumpang  yang  akan  diurus  mulai  dari
02103|
02104|menjemput  dari  Pelabuhan  Speedboat,  kemudian  mencarikan  hotel  atau
02105|penginapan kemudian mengantar ke pelabuhan speedboat serta mencarikan
02106|speedboat untuk ke Sebatik Kabupaten Nunukan sampai speedboat berangkat
02107|ke Sebatik dan setelah sampai di Sebatik disana yang mengurusinya adalah
02108|Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) sedangkan Terdakwa
02109|Anwar Alias Bapak Adlan Bin Paturusi sebagai orang yang menerima perintah
02110|dari Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) untuk mengurusi
02111|para penumpang yang dibantu oleh Saksi Saksi Muhammad Adlan Juniansya