01657|Halaman 31 dari 46 halaman    Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01658|Paraf
01659|K
01660|M
01661|H
01662|A
01663|
01664|I
01665|H
01666|A
01667|
01668|I
01669|I
01670|
01671|mo baterima tamu, ngana pe kita tidak lalah ba kuti ini?” yang artinya: kamu itu bikin diri
01672|mau terima tamu, kamu kira tidak capek mencari tamu dari hape?;
01673|25. Bahwa benar Saksi Korban  melayani tamu berhubungan seksual sebanyak
01674|5 hingga 10 orang dalam sehari;
01675|26. Bahwa benar siapapun yang mendapatkan tamu yang dilayani oleh Saksi
01676|Korban  akan mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
01677|27. Bahwa benar Saksi Korban  pernah pergi keluar kos yaitu kunjungi orang
01678|tua juga pernah pergi piknik bersama  TEMAN I,  T erdakwa, SAKSI VI, TEMAN IV,
01679|SAKSI V atau TEMAN V;
01680|28. Bahwa benar  setelah ditangkap, Saksi Korban   menjalani tes kesehatan
01681|dan didapatkan hasilnya yaitu Saksi Korban  mengidap penyakit Sifilis, sebagaimana
01682|dimuat dalam Visum Et Repertum Nomor : R/51/XI/2024/Rs.Bhayangkara tanggal
01683|04 November 2024 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani
01684|oleh  dr. Nurul  Fuada,  Sp.OG,  selaku  dokter  spesialis  obgyn  pada  RS
01685|Bhayangkara  Polda  Gorontalo dengan  hasil  pemeriksaan  sebagai  berikut:
01686|Selaput dara tidak utuh, sudah robek; Tampak ujud kelainan kulit berupa seperti
01687|jerawat di dinding vagina luar, jumlah banyak; Tampak Luka-luka mengering di
01688|sekitar  vagina, anus  dan  paha; Periksa  darah  Sifilis  :  Reaktif.  Kesimpulan  :
01689|Setelah  diperiksa  seorang  wanita  ditemukan  selaput  dara  tidak  utuh,  sudah
01690|robek. Tampak ujud kelainan kulit berupa seperti jerawat di dinding vagina luar,
01691|jumlah banyak, tampak luka-luka mengering di sekitar vagina, anus dan paha,
01692|dan hasil pemeriksaan darah SIFILIS REAKTIF.  Saat ini  Saksi Korban   telah
01693|dinyatakan sembuh;
01694|29. Bahwa benar Saksi UCUN mengetahui Saksi Korban  tinggal di KOS dan
01695|sehari-hari Saksi Korban  juga TEMAN I melayani tamu;
01696|30. Bahwa  benar  Saksi  Korban   tidak pernah dipaksa atau diancam oleh
01697|TEMAN I atau siapapun agar tinggal di KOS atau agar mau melayani tamu;
01698|31. Bahwa benar T erdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mencari
01699|nafkah dengan cara baik dan tidak melanggar hukum lagi;
01700|
01701|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
01702|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di  atas, Terdakwa dapat dinyatakan
01703|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01704|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01705|dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal
01706|11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01707|Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ATAU Dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat
01708|(2) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01709|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP  ATAU  Dakwaan
01710|Ketiga  Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
01711|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat
01712|(1) KUHP;
01713|Menimbang  bahwa  didalam  Surat  Dakwaan,  Penuntut  Umum  mendakwa
01714|Terdakwa dengan 2 undang-undang yaitu  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01715|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  TPPO)  dan
01716|Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  TPPA),
01717|secara alternatif. Pasal yang didakwakan dari 2 undang-undang ini memiliki ’benang
01718|merah’ yaitu mengenai eksploitasi;
01719|Menimbang bahwa sebagaimana diketahui UU TPPO merupakan UU yang di-
01720|sah-kan sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan Protokol Persatuan Bangsa-
01721|Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak
01722|Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang sebelumnya
01723|dikenal  sebagai  Protokol  Palermo,  yang  telah  ditandatangani  oleh  Pemerintah
01724|Indonesia. UU TPPO pada Bab I Ketentuan Umum di Pasal 1 angka 7 memberikan
01725|pengertian ”Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01726|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01727|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01728|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01729|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
01730|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01731|Halaman 33 dari 46 halaman    Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01732|Paraf
01733|K
01734|M
01735|H
01736|A
01737|
01738|I
01739|H
01740|A
01741|
01742|I
01743|I
01744|
01745|maupun  immateriil”.  Pada  UU  TPPO,  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  eksploitasi
01746|maka  persetujuan  korban  tidak  menjadi  hal  penting,  melainkan  berdasarkan
01747|pengertian mengenai perdagangan orang dan tindak pidana perdagangan orang,
01748|maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dijadikan dasar untuk pembuktian terjadinya
01749|tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:
01750|1. Unsur PROSES. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara
01751|alami  atau  didesain,  yang  meliputi:  meliputi  perekrutan,  pengangkutan,
01752|penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
01753|2. Unsur CARA. Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk
01754|menjamin  proses  dapat  terlaksana,  yang  meliputi:  ancaman,  kekerasan,
01755|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,  penyekapan,  penipuan,
01756|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01757|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang
01758|yang memegang kendali;
01759|3. Unsur  TUJUAN.  Sesuatu  yang  nantinya  akan  tercapai  dan  atau
01760|terwujud  sebagai  akibat  dari  tindakan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan
01761|orang  yang  meliputi  eksploitasi  orang  atau  mengakibatkan  orang
01762|tereksploitasi  dalam  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-
01763|UndangTindak Pidana Perdagangan Orang.
01764|Menimbang bahwa, sedangkan,  UU TPPA dirancang dan di-sah-kan untuk
01765|menjamin  dan  melindungi  hak-hak  anak  agar  mereka  dapat  hidup,  tumbuh  dan
01766|berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
01767|kemanusiaan. UU TPPA pada bagian Penjelasan di Pasal 66 menjelaskan y ang
01768|dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa
01769|persetujuan  Anak  yang  menjadi  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
01770|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01771|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
01772|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
01773|atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  Anak  oleh  pihak  lain  untuk
01774|mendapatkan keuntungan materiil” dan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara
01775|Halaman 34 dari 46 halaman    Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01776|Paraf
01777|K
01778|M
01779|H
01780|A
01781|
01782|I
01783|H
01784|A
01785|
01786|I
01787|I
01788|
01789|seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh
01790|lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
01791|semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”. Dasar pembuktian yang paling utama
01792|adalah  usia  korban, belum  ber-usia  18  tahun  atau  telah  ber-usia  18  tahun  dan
01793|perbuatan mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan organ tubuh seksual atau
01794|organ tubuh;
01795|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berupa dakwaan
01796|alternatif  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan  yang  menurut
01797|Majelis  Hakim  paling  sesuai  dengan  fakta  hukum  dan  yang  lebih  tepat  serta
01798|dianggap paling memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut diatas
01799|yaitu Dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat (2) Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01800|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat
01801|(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01802|1. Unsur “Setiap orang”;
01803|2. Unsur  “Melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01804|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01805|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01806|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
01807|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
01808|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  mengakibatkan  orang  ter-
01809|eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia”;
01810|3. Unsur “Merencanakan atau melakukan permufakatan jahat”;
01811|4. Unsur “Perbuatan itu dilakukan secara berlanjut”;
01812|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tindak  pidana  dalam  Dakwaan
01813|Ketiga tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
01814|Unsur Kesatu : “Setiap Orang”;
01815|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “setiap  orang”  ialah
01816|menunjuk kepada manusia/orang/ natuurlijke person, yakni  setiap orang ( een eider )
01817|atau siapa saja pelaku ( dader) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat
01818|Halaman 35 dari 46 halaman    Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01819|Paraf
01820|K
01821|M
01822|H
01823|A
01824|
01825|I
01826|H
01827|A
01828|
01829|I
01830|I
01831|
01832|bertanggungjawab  menurut  hukum  atas  segala  perbuatannya  dan  apabila
01833|perbuatannya  tersebut  memenuhi  seluruh  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  yang
01834|didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku , atau
01835|barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban
01836|dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang
01837|telah dilakukannya;
01838|Menimbang,  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  dimana  Terdakwa  dengan
01839|identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas
01840|pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai
01841|identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa
01842|yaitu TERDAKWA adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;
01843|Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal
01844|budi  dan  pikirannya  selama  persidangan  dapat  menjawab  dengan  baik  semua
01845|pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  baik oleh  Majelis  Hakim  maupun Penuntut
01846|Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan
01847|perbuatannya. Maka dengan demikian unsur ke-Satu telah terpenuhi;
01848|Unsur Ke dua : “ Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01849|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01850|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
01851|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01852|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat
01853|walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
01854|kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
01855|di wilayah negara Republik Indonesia”;
01856|Menimbang bahwa dalam dokumen UNODC (United Nations Office on Drags
01857|and  Crime )  Checklist  Criminalization  of  Trafficking  under  the  Protocol  dimuat
01858|pembagian  unsur  dari  kriminalisasi  perdagangan  orang  yang  bersifat  alternatif-
01859|kumulatif, yaitu:
01860|A. Acts/Perbuatan Yang Dilakukan:
01861|i. Recruitment/Perekrutan
01862|Halaman 36 dari 46 halaman    Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01863|Paraf
01864|K
01865|M
01866|H
01867|A
01868|
01869|I
01870|H
01871|A
01872|
01873|I
01874|I
01875|
01876|ii. Transportation/Pengangkutan
01877|iii. Transfer/Pemindahan
01878|iv. Harbouring/Penyembunyian
01879|v. Receipt Of Persons/Penerimaan
01880|B. Means/Cara/ Bagaimana Dilakukan:
01881|i. Use Of Force/Penggunaan Kekerasan/Tenaga
01882|ii. Threat  Of  The  Use  Of  Force /Ancaman  Penggunaan
01883|Kekerasan/Tenaga
01884|iii. Other Forms Of Coercion/Bentuk Paksaan Lain
01885|iv. Abduction/Penculikan
01886|v. Fraud/Penipuan
01887|vi. Deception/Tipu Muslihat
01888|vii. Abuse  Of  Power  Or  Of  A  Position  Of
01889|Vulnerability/Penyalahgunaan Kekuasaan Atau Posisi Rentan;
01890|viii. Giving  Or  Receiving  Payments  Or  Benefits  To  Achieve  The
01891|Consent  Of  A  Person  Having  Control  Over  Another /Memberi  Atau
01892|Menerima Pembayaran Atau Manfaat Untuk Memperoleh Persetujuan
01893|Orang Yang Memiliki Kendali Terhadap Orang Lain
01894|C. Purpose/Tujuan/Mengapa Dilakukan:
01895|i. Prostitution/Prostitusi
01896|ii. Other  Forms  Of  Sexual  Exploitation /Bentuk  Lain  Eksploitasi
01897|Seksual
01898|iii. Forced Labour Or Services/Kerja Atau Pelayanan Paksa
01899|iv. Slavery/Perbudakan
01900|v. Practices Similar To Slavery/Praktik Mirip Perbudakan
01901|vi. Servitude/Penghambaan
01902|vii. Removal Of Organs/Penghilangan Organ
01903|Menimbang bahwa  pembagian unsur dari UNODC tersebut diatas bersifat
01904|alternatif-kumulatif;
01905|Menimbang bahwa dalam unsur “ perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01906|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang”  adalah sub-unsur mengenai
01907|Halaman 37 dari 46 halaman    Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01908|Paraf
01909|K
01910|M
01911|H
01912|A
01913|
01914|I
01915|H
01916|A
01917|
01918|I
01919|I
01920|
01921|Tindakan yang Dilakukan, bersifat alternatif karena adanya kata penghubung “ATAU”
01922|sehingga  apabila salah  satu  sub-unsur  telah terpenuhi oleh  perbuatan Terdakwa
01923|maka  unsur  ini  patut  dinyatakan  telah  terpenuhi.  Demikian  dengan  “ancaman
01924|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01925|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
01926|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01927|memegang kendali atas orang lain” juga  adalah sub-unsur mengenai Cara Yang
01928|Digunakan,  bersifat  alternatif  karena  adanya  kata  penghubung  “ATAU”  sehingga
01929|apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur
01930|ini patut dinyatakan telah terpenuhi.
01931|Menimbang  bahwa  dari  fakta  hukum  diketahui  pada  hari Jumat tanggal 1
01932|November 2024 sekitar Jam 20.00 WITA di KOS yang disewa dan ditempati oleh TEMAN I
01933|yang terletak di  Kabupaten  Gorontalo, dilakukan  penangkapan  terhadap  T erdakwa
01934|TERDAKWA, SAKSI V , SAKSI VI , TEMAN IV , TEMAN I, TEMAN V  dan Saksi Korban
01935|SAKSI KORBAN   oleh  SAKSI II  bersama Tim dari Resmob Polda Gorontalo  dan
01936|dibawa ke Polda Gorontalo  berdasarkan informasi mengenai adanya penjualan orang
01937|menggunakan aplikasi MiChat untuk berhubungan seksual;
01938|Menimbang  bahwa  selain  dilakukan  penangkapan  juga  ditemukan  sejumlah
01939|barang dari KOS yaitu: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A15 warna
01940|biru metalik; 1 (satu) buah anak kunci warna silver bertuliskan GRT; 1 (satu) dus
01941|kondom merek Fiesta rasa Stroberi isi 3 (tiga) buah; 1 (satu) buah selimut bercorak
01942|gambar doraemon; 1 (satu) buah sprei bercorak bertuliskan GG; 1 (satu) buah sprei
01943|berwarna hijau bergambar bunga-bunga;  1 (satu) buah handphone merek Samsung
01944|A54 warna silver;  1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A14 warna
01945|silver; 1 (satu) buah handphone merek infinix Hot 9 play warna ungu;  1 (satu) buah
01946|handphone  merek  Realme  C53  warna  hitam  metalik; 3  (tiga)  lembar  uang
01947|Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);  1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu
01948|rupiah); 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);  1 (satu) buah
01949|handphone merek Tecno Spark 20C warna putih metalik , seluruhnya adalah barang-
01950|Halaman 38 dari 46 halaman    Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2025/PN Lbo
01951|Paraf
01952|K
01953|M
01954|H
01955|A
01956|
01957|I
01958|H
01959|A
01960|
01961|I
01962|I
01963|
01964|barang dari dalam KOS . Terdakwa menggunakan handphone merk Infinix Hot 9 play
01965|warna ungu yaitu handphone milik Terdakwa;
01966|Menimbang bahwa cara mendapatkan tamu untuk Saksi Korban  adalah dalam
01967|akun T erdakwa pada aplikasi MiChat di handphone T erdakwa, T erdakwa memuat foto Saksi
01968|Korban  lalu akan ada respon dari pengguna MiChat lainnya dengan bertanya mengenai
01969|harga, siapa yang difoto itu dan lokasi. Bila ada kesepakatan maka pemilik akun
01970|akan membagi titik lokasi kepada calon tamu lalu tamu datang dan menyerahkan
01971|uang sesuai kesepakatan lalu dilayani berhubungan seksual oleh Saksi Korban .
01972|Tamu dilayani oleh Saksi Korban  dengan sebelumnya tamu harus menyerahkan
01973|uang  bayaran  sebagaimana  yang  telah  disepakati  yaitu  sekitar  Rp150.000,00
01974|(seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan
01975|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila melayani tamu selama 1 malam. Seluruh uang
01976|bayaran dari tamu yang diterima Saksi Korban  diserahkan kepada TEMAN I;
01977|Menimbang bahwa Saksi Korban   adalah seorang perempuan yang berusia