02367|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
02368|dalam dakwaan alternatif kesatu;
02369|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
02370|menemukan hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
02371|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02372|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02373|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02374|Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa , yang berpendapat bahwa perbuatan
02375|Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
02376|sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 6 huruf c Undang Undang
02377|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
02378|Seksual, sehingga terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari segala tuntutan hukum
02379|(onslag van rechts vervolging), karena sesuai dengan pertimbangan Majelis
02380|Hakim tersebut diatas, bahwa  Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan
02381|bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta -fakta yang terungkap di
02382|persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana “ Pelecehan seksual ”
02383|sehingga Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa  ditolak;
02384|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan
02385|Penasehat Hukum terdakwa di persidangan berupa foto dimana menunjukan
02386|antara saksi korban dengan Terdakwa bertemu didalam suatu acara
02387|
02388|pertandingan , Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah
02389|dipertimbangkan didalam unsur diatas ;
02390|Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap
02391|semua alat bukti dan segala hal yang te rungkap di persidangan, Penuntut
02392|Umum dalam surat tuntutannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah
02393|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana didalam Pasal 6 huruf c
02394|Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
02395|Pidana K ekerasan Seksual  sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam
02396|pembelaannya tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan
02397|Terdakwa tidak terbukti secara sah dakwaan dakwaan didalam Kesatu Pasal 6
02398|huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20 22 Tentang
02399|Tindak Pidana Kekerasan Seksual  atau kedua Pasal 6 huruf b Undang Undang
02400|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
02401|Seksual dan meminta Terdakwa tersebut diberikan Putusan (Vrijspraak) atau
02402|setidak-tidaknya diberikan pembebasan dari segala dakwaan dan tuntutan
02403|hukum ( Ontslag van Rechtservolging) dari Dakwaan kesatu atau Kedua ;
02404|Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan
02405|satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa ,
02406|dalam men ilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan
02407|merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan
02408|yang menjamin adanya kebebasan dari persamaan di muka hukum serta
02409|menjunjung tinggi “asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence )”
02410|akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang
02411|antara Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
02412|Menimbang, bahwa terdapat adanya perbedaan sudut pandang dalam
02413|diri Penuntut Umum ataupun Penasiha t Hukum Terdakwa maka apabila
02414|dianalisa adanya perbedaan penafsiran dan dan sudut pandang tersebut dapat
02415|terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama maka aspek ini tergantung
02416|kepada sikap, titik tolak dan pandangan Para Pihak dalam perkara pidana yaitu :
02417|1. Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan
02418|subyektif dari posisi yang subyektif;
02419|2. Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang
02420|obyektif;
02421|3. Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi yang
02422|obyektif pula;
02423|Menimbang, bahwa disamping pandangan dari Mr. Trapman diatas,
02424|maka menurut Mr. A.A.G. Peters  dalam Buku Pokok -Pokok Hukum Acara
02425|
02426|Pidana Indonesia karangan Achmad Soemoedipra ja, S.H., Penerbit Alumni,
02427|Bandung, halaman 41 -44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan
02428|diatas yaitu, “Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim
02429|adalah orientasi mereka secara bersama -sama terhadap hukum, apa yang
02430|memisahkan mereka a dalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan
02431|umum, Penasihat Hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim
02432|dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret ”;
02433|Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini se bagai
02434|wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan
02435|terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif sehingga apabila
02436|putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan Penuntut
02437|Umum tidaklah berarti Majel is Hakim telah berpihak kepada Penuntut Umum
02438|dan begitu juga sebaliknya;
02439|Menimbang, bahwa dalam persidangan  Majelis Hakim tidak menemukan
02440|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
02441|alasan pembenar dan /atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02442|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02443|Keadaan  yang  memberatkan:
02444|− Perbuatan Terdakwa membawa dampak trauma bagi Saksi Korban;
02445|− Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
02446|rangka penghapusan tindak pidana kekerasan seksual;
02447|Keadaan yang meringankan:
02448|− Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki
02449|prilakunya dikemidan hari ;
02450|− Terdakwa belum pernah di huk um;
02451|Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun
02452|keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan
02453|beberapa hal yang berkaitan den gan penjatuhan pidana yang akan diberikan
02454|kepada Terdakwa. Selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang
02455|sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa
02456|Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki
02457|perilakunya di kemudian hari. Maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata -
02458|mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya
02459|harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan
02460|dendam semata. Tujuan pemidanaan adalah bukan la gi sekedar pembalasan
02461|dendam semata atas perbuatan Terdakwa serta pemberian hukuman yang
02462|seberat-beratnya bagi Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan
02463|
02464|tersebut dapat mengembalikan Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan
02465|bertanggung jawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus
02466|mengandung unsur -unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna
02467|bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar
02468|sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku
02469|mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan
02470|kejahatan. Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu
02471|Prevensi General,  yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak
02472|pidana oleh warga masyarakat yang lain deng an menegakkan hukum demi
02473|pengayoman warga masyarakat;
02474|Menimbang, bahwa  pemidanaan  merupakan  ultimum remedium
02475|atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan
02476|pemidanaan menu rut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan
02477|obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya
02478|menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzun g),
02479|tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan
02480|bagi Terdakwa sendiri un tuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi
02481|perbuatann ya k embali dan juga harus melihat implikasi social
02482|kemasyarakatann ya dalam k erangka tujuan pemidanaan yang preventif,
02483|edukatif dan  korektif, sehingga mampu memenuh i rasa keadilan masyarakat
02484|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
02485|dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02486|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
02487|dijatuhkan;
02488|Menimbang, bahwa didalam Pasal 6 huruf c Undang Undang Republik
02489|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,
02490|mengatur pidana penjara  dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi
02491|pidana penjara, juga ditambahkan dengan pidana denda, yang besar serta
02492|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
02493|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
02494|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02495|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02496|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1  (satu) buah kaos
02497|lengan pendek warna merah;  1 (satu) buah celana Panjang warna hitam; dan 1
02498|(satu) buah one piece warna merah;  yang telah disita oleh Penyidik Polres
02499|Bantul, telah digunakan pembuktian dipersidangan dan terhadap barang bukti
02500|tersebut dik hawatirkan akan membawa trauma bagi korban maka terhadap
02501|
02502|barang bukti tersebut Dimusnahkan; untuk 1 (satu) buah Handphone OPPO F9
02503|dengan IMEI 1: 861609044221139, IMEI 2 : 861609044221147 warna merah ;
02504|yang telah disita oleh Penyidik Polres Bantul, telah dig unakan pembuktian
02505|dipersidangan dan diketahui akan pemiliknya maka Dikembalikan kepada
02506|Saksi Korban . Sedangkan 1 (satu) lembar sertifikat pelatih tingkat dasar atas
02507|nama TERDAKWAdengan nomor: 14-16-03012 cabang olahraga gulat tahun
02508|2013; dan 1 (satu) lembar pelatih tingkat nasional a tas nama  TERDAKWA
02509|dengan nomor: 15 -23-00257 cabang olahraga gulat tahun 2015 , yang telah
02510|disita oleh Penyidik Polres Bantul, telah digunakan pembuktian dipers idangan
02511|dan diketahui akan pemiliknya maka Dikembalikan kepada Terdakwa ;
02512|Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan
02513|permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka
02514|berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang -Undang  Hukum Acara
02515|Pidana (KUHAP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.
02516|
02517|MENGADILI:
02518|1. Menyatakan Terdakwa  tersebut diatas terbukti secara sah dan
02519|menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan
02520|kedudukan, wewenang, kepercayaan, memanfaatkan kerentanan,
02521|ketidaksetaraan, memaksa perbuatan cabul dengannya ”
02522|sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
02523|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02524|penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar
02525|Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)  dengan ketentuan apabila
02526|denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
02527|selama 2 (dua) bulan kurungan ;
02528|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02529|Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02530|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02531|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02532|− 1  (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;
02533|− 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam;
02534|− 1 (satu) buah one piece warna merah;
02535|Dimusnahkan;
02536|
02537|− 1 (satu) buah Handphone OPPO F9 dengan IMEI 1:
02538|861609044221139, IMEI 2 : 861609044221147 warna merah ;
02539|Dikembalikan kepada Saksi Korban.
02540|− 1 (satu) lembar sertifikat pelatih tingkat dasar atas nama
02541|TERDAKWAdengan nomor: 14 -16-03012 cabang olahraga gulat
02542|tahun 2013;
02543|− 1 (satu) lembar pelatih tingkat n asional a tas nama
02544|TERDAKWAdengan nomor: 15 -23-00257 cabang olahraga gulat
02545|tahun 2015;
02546|Dikembalikan kepada Terdakwa ;
02547|6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00
02548|(dua ribu rupiah).
02549|
02550|JUM’AT
02551|
02552|23
02553|
02554|2023
02555|
02556|Pengadilan Negeri Bantul, pada hari JUM’AT, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami,
02557|GATOT RAHARJO , S.H., M.H ., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH
02558|UTAMI, S.H., M.Hum. dan EKO ARIEF WIBOWO , S.H., M.H., masing-masing
02559|sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
02560|
02561|BAKHRIYATUN KAROMAH , S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada
02562|
02563|
02564|Hakim Anggota,  Hakim Ketua,
02565|
02566|DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. GATOT RAHARJO, S.H., M.H.
02567|
02568|EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.
02569|Panitera Pengganti,
02570|
02571|SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,  S.E.,S.H.