01842|(sembilan  belas)  orang  Penumpang  di T arakan  kemudian  Terdakwa
01843|berangkatkan ke Sebatik Kabupaten Nunukan tersebut adalah sebesar
01844|Rp. 50.000 setiap orangnya jadi kalau Terdakwa urus ke 19 (sembilan
01845|belas)  penumpang  tersebut  Terdakwa  mendapatkan  keuntungan
01846|sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
01847|6. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira
01848|02.00  wita,  Saksi  Luqman  Khakim  Bin  Munaji,  Saksi  Gianlingga
01849|Lenconi, S.H Bin Akhmas Sunan, Saksi Ahmad Ariyadi Bin Amiruddin
01850|yang  merupakan  Anggota  personel  Ditpolairud  Polda  Kaltara
01851|menangkap Terdakwa di Tanjung Pasir Rt- Rw-Kel. Tanjung Pasir Kec.
01852|Tarakan  Timur  Kota  Tarakan.  Kemudian  setelah  dilakukan  introgasi
01853|singkat  kepada  Terdakwa  maka  Terdakwa  menerangkan  bahwa
01854|Terdakwa  atas  arahan  dari  Saudara  Ali  Ambon  (DPO)  dan  Saudara
01855|Karman (DPO) untuk mengurus 19 (Sembilan belas) orang penumpang
01856|mulai dari menjemput dari Pelabuhan Speedboat, kemudian mencarikan
01857|hotel atau penginapan kemudian mengantar ke pelabuhan speedboat
01858|serta  mencarikan  speedboat  untuk  ke  Sebatik  Kabupaten  Nunukan
01859|sampai speedboat berangkat ke Sebatik dan setelah sampai di Sebatik
01860|disana  yang  mengurusinya  adalah  Saudara  Ali  Ambon  (DPO)  dan
01861|Saudara Karman (DPO), namun  selanjutnya keinginan  19 (Sembilan
01862|belas) orang penumpang sebagai calon Pekerja Migran Illegal tersebut
01863|diatas untuk bekerja di Perkebunan Sawit di Negara Malaysia Tidak
01864|Terwujud (gagal);
01865|7. Bahwa Terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam membantu proses
01866|keberangkatan  dari  19  (Sembilan  belas)  orang  penumpang  dengan
01867|tujuan bekerja di perusahaan Kebun Sawit di Negara Malaysia namun
01868|Terdakwa bersama dengan Saksi Anwar Alias Bapak Adlan Bin Paturusi
01869|tidak  memenuhi  kewajiban/persyaratan  sebagaimana  pasal  13  UURI
01870|Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia
01871|yakni harus memiliki dokumen-dokumen sbb :
01872|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang sudah menikah
01873|melampirkan fotokopi surat nikah.
01874|
01875|b. Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh
01876|kepala desa atau lurah.
01877|c. Sertifikasi kompetensi kerja.
01878|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01879|kesehatan dan psikologi.
01880|e. Paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
01881|f. Visa kerja.
01882|g. Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
01883|h. Perjanjian kerja
01884|8. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ali Ambon (DPO), Saudara
01885|Karman  (DPO),  Saksi  Muhammad  Adlan  Juniansya  Bin  Anwar  dan
01886|Saksi Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul Rasyid  tidak memiliki
01887|Perizinan  Badan/Perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
01888|untuk  melakukan penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia,
01889|oleh karena itu Terdakwa bersama dengan Saudara Ali Ambon (DPO),
01890|Saudara Karman (DPO), Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin Anwar
01891|dan Saksi Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul Rasyid dilarang atau
01892|tidak diperbolehkan untuk menempatkan pekerja migran indonesia di
01893|Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017
01894|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
01895|9. Bahwa  19  (Sembilan  belas)  orang  penumpang  yang  diurus  oleh
01896|Terdakwa adalah Warga Negera Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda
01897|Penduduk atas nama mereka masing-masing (terlampir);
01898|
01899|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01900|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
01901|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01902|kepadanya;
01903|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01904|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01905|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01906|alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo . Pasal 69 UU Nomor 18
01907|tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat
01908|(1)  Ke-1  KUHP Jo.  Pasal  53  Ayat  (1)  KUHP,  yang  unsur-unsurnya  adalah
01909|sebagai berikut :
01910|1. Orang Perseorangan;
01911|2. Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01912|
01913|3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan
01914|Perbuatan;
01915|4. Mencoba  Melakukan  Kejahatan,  Jika  Niat  Untuk  Itu  Telah  Ternyata  Dari
01916|Adanya  Permulaan  Pelaksanaan  Dan  Tidak  Selesainya  Pelaksanaan  Itu,
01917|Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri.
01918|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01919|mempertimbangkan sebagai berikut:
01920|Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;
01921|Bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” yaitu dalam pasal
01922|1  angka  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
01923|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  di  maksud  dengan
01924|Orang  adalah  Orang  Perseorangan  dan/  atau  Korporasi.  Dan  dalam
01925|penjelasan pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
01926|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan Orang
01927|Perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
01928|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
01929|Bahwa unsur orang perseorangan dalam hal ini yaitu  sebagai subjek
01930|hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya
01931|sehingga  secara  historis  kronologis  manusia  sebagai  subjek  hukum  telah
01932|dengan  sendirinya  ada  kemampuan  bertanggung  jawab  kecuali  Terdakwa
01933|Anwar als Bapak  Adlan Bin Paturusi  dalam  proses persidangan dalam
01934|kondisi  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  tidak  ditemukan  adanya  alasan
01935|pembenar  dan  atau  pemaaf  sesuai  dengan  Pasal  44  KUHP  sehingga
01936|Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang
01937|telah dilakukannya.
01938|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  Majelis  Hakim
01939|berpendapat bahwa unsur  Orang Perseorangan  telah terpenuhi dan dapat
01940|dibuktikan menurut hukum.
01941|Ad.2.  Unsur  Dilarang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran
01942|Indonesia;
01943|Bahwa  yang dimaksud  penempatan Pekerja Migran Indonesia meliputi
01944|keseluruhan  proses  perekrutan,  pengurusan  dokumen,  pendidikan  dan
01945|pelatihan,  penampungan,  persiapan  pemberangkatan,  pemberangkatan
01946|sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.
01947|Bahwa  melakukan  penampungan,  persiapan  pemberangkatan,
01948|pemberangkatan warga Negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan
01949|dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia  merupakan
01950|
01951|rangkaian dari menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
01952|Bahwa  seseorang  yang  melakukan  penampungan,  mengurus
01953|pemberangkatan atau yang memberangkatkan orang yang ingin bekerja di luar
01954|negeri   dan  seseorang  tersebut  mengetahui  kalau  orang  yang  diurus
01955|pemberangkatannya  akan  bekerja  diluar  negeri  walaupun  pekerja  tersebut
01956|yang  mencari  sendiri  pekerja  diluar  negeri,  tidak  dibenarkan,  hal  tersebut
01957|sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia
01958|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
01959|berbunyi  “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
01960|Migran Indonesia “. Dan juga dalam penjelasan Pasal 69 Undang-Undang
01961|Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01962|Migran  Indonesia,  menjelaskan  Orang  perseorangan  dalam  ketentuan  ini
01963|antara  lain  Calo  atau  Individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
01964|menempatkan Pekerja Migran Indonesia.
01965|Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dari
01966|keterangan  saksi-saksi,  bukti  tambahan  dan  dihubungkan  pula  dengan
01967|keterangan para Terdakwa Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
01968|Bahwa  bermula  dari  kesepakatan  hubungan  kerja  sama  untuk  sama
01969|pengurusan/pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  negara  tujuan
01970|Malaysia  antara  Terdakwa  Anwar  Als  Bapak  Adlan  Bin  Paturusi  dengan
01971|Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) yang mana Saudara
01972|Ali  Ambon  (DPO)  dan  Saudara  Karman  (DPO)  sebagai  orang  yang
01973|memberikan  informasi  tentang  penumpang  yang  akan  diurus  mulai  dari
01974|menjemput  dari  Pelabuhan  Speedboat,  kemudian  mencarikan  hotel  atau
01975|penginapan kemudian mengantar ke pelabuhan speedboat serta mencarikan
01976|speedboat untuk ke Sebatik Kabupaten Nunukan sampai speedboat berangkat
01977|ke Sebatik dan setelah sampai di Sebatik disana yang mengurusinya adalah
01978|Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) sedangkan Terdakwa
01979|Anwar Alias Bapak Adlan Bin Paturusi sebagai orang yang menerima perintah
01980|dari Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) untuk mengurusi
01981|para penumpang yang dibantu oleh Saksi Saksi Muhammad Adlan Juniansya
01982|Bin  Anwar  sebagai  orang  yang  Terdakwa  tugaskan  untuk  menjemput  dan
01983|mengantar para penumpang dari tempat penginapan menuju ke pelabuhan
01984|speedboat  untuk  keberangkatan  menuju  Sebatik  Kab.  Nunukan  dan  Saksi
01985|Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul Rasyid sebagai orang yang bertugas
01986|mengantar  para  penumpang  dari  Tarakan  menuju  Sebatik  Kabupaten
01987|Nunukan;
01988|
01989|Bahwa pada bulan September 2024, Terdakwa menerima perintah dari
01990|Saudara  Ali  Ambon  (DPO)  dan  Saudara  Karman  (DPO)  untuk  mengurus
01991|penumpang  sebanyak  19  (sembilan  belas)  orang  yang  merupakan  calon
01992|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  di  kirimkan  ke  Malaysia,  kemudian
01993|langsung  menghubungi  Saksi  Muhammad  Adlan  Juniansya  Bin  Anwar
01994|mengajakan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin Anwar untuk menjemput
01995|19 (sembilan belas) orang penumpang tersebut pada hari rabu tanggal 04
01996|September  2024  sekitar  pukul  14.00  wita  di  Pelabuhan  Malundung  yang
01997|beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan dimana
01998|Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Taxi bandara warna Putih dengan
01999|Nomor Polisi KU 1395 BC sedangkan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin
02000|Anwar mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna Biru dengan nomor Polisi
02001|KU 1947 GH, lalu setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Adlan Juniansya
02002|Bin  Anwar  menjemput  19  (Sembilan  belas)  orang  penumpang  lalu  para
02003|penumpang tersebut Terdakwa dan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin
02004|Anwar  antar  menuju  ke  Hotel  Jakarta  dengan  biaya  1  (satu)  juta  rupiah
02005|perorang  untuk  pembayaran  biaya  Hotel/penginapan.  Lalu  selanjutnya
02006|Terdakwa menghubungi Saksi Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul Rasyid
02007|yang merupakan motoris  Kapal SB Bintang Sinar Express7 dengan tujuan
02008|untuk mengangkut para penumpang sebanyak 19 (sembilan belas) orang dari
02009|Tarakan ke Sebatik kab Nunukan;
02010|Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 05.30
02011|wita Terdakwa dan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin Anwar mengantar
02012|19 (sembilan belas) orang penumpang ke pelabuhan Jembatan Besi Tarakan
02013|yang beralamat di Jl. Mahoni Kel. Lingkas Ujung Kec. Tarakan Tarakan Timur
02014|Kota  Tarakan  lalu  setelah  para  penumpang  masuk  kedalam  speed  boad
02015|dikendalikan  oleh  Saksi  Syahrul  Gunawan  Als  Wawan  Bin  Abdul  Rasyid
02016|dengan tujuan memberangkatkan para penumpang ke Sebatik Kab.Nunukan
02017|lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Adlan Juniansya Bin Anwar pulang;
02018|Bahwa biaya keseluruhan untuk transportasi 19 (sembilan belas) orang
02019|penumpang  dari  Tarakan  menuju  sebatik  Kab.  Nunukan  tersebut  adalah
02020|sebesar Rp 4.750.000 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana
02021|biaya transportasi para penumpang dibayarkan oleh Saudara Ali Ambon (DPO)
02022|dan Saudara Karman (DPO) dengan cara mengirim uang kepada Terdakwa
02023|lalu Terdakwa bayarkan kepada Saksi Syahrul Gunawan Als Wawan Bin Abdul
02024|Rasyid;
02025|Bahwa  keuntungan  yang  Terdakwa  dapatkan  untuk  mengurusi  19
02026|
02027|(sembilan  belas)  orang  Penumpang  di  T arakan  kemudian  Terdakwa
02028|berangkatkan ke  Sebatik  Kabupaten N unukan tersebut adalah sebesar Rp.
02029|50.000  setiap  orangnya  jadi  kalau  Terdakwa  urus  ke  19  (sembilan  belas)
02030|penumpang  tersebut  Terdakwa  mendapatkan  keuntungan  sebesar  Rp.
02031|950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
02032|Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira
02033|02.00 wita, Saksi Luqman Khakim Bin Munaji, Saksi Gianlingga Lenconi, S.H
02034|Bin  Akhmas  Sunan,  Saksi  Ahmad  Ariyadi  Bin  Amiruddin  yang  merupakan
02035|Anggota personel Ditpolairud Polda Kaltara menangkap Terdakwa di Tanjung
02036|Pasir Rt- Rw-Kel. Tanjung Pasir Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Kemudian
02037|setelah  dilakukan  introgasi  singkat  kepada  Terdakwa  maka  Terdakwa
02038|menerangkan bahwa Terdakwa atas arahan dari Saudara Ali Ambon (DPO)
02039|dan  Saudara  Karman  (DPO)  untuk  mengurus  19  (Sembilan  belas)  orang
02040|penumpang  mulai  dari  menjemput  dari  Pelabuhan  Speedboat,  kemudian
02041|mencarikan  hotel  atau  penginapan  kemudian  mengantar  ke  pelabuhan
02042|speedboat serta mencarikan speedboat untuk ke Sebatik Kabupaten Nunukan
02043|sampai speedboat berangkat ke Sebatik dan setelah sampai di Sebatik disana
02044|yang mengurusinya adalah Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman
02045|(DPO), namun  selanjutnya keinginan 19 (Sembilan belas) orang  penumpang
02046|sebagai calon  Pekerja  Migran  Illegal  tersebut  diatas  untuk  bekerja  di
02047|Perkebunan Sawit di Negara Malaysia Tidak Terwujud (gagal);
02048|Bahwa Terdakwa  sebagai orang yang terlibat dalam membantu proses
02049|keberangkatan dari   19 (Sembilan belas) orang penumpang dengan tujuan
02050|bekerja  di  perusahaan  Kebun  Sawit  di  Negara  Malaysia  namun  Terdakwa
02051|bersama dengan Saksi Anwar Alias Bapak Adlan Bin Paturusi tidak memenuhi
02052|kewajiban/persyaratan sebagaimana pasal 13 UURI Nomor 18 tahun 2017
02053|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yakni harus memiliki dokumen-
02054|dokumen sbb :
02055|a. Surat  keterangan  status  perkawinan  bagi  yang  sudah  menikah
02056|melampirkan fotokopi surat nikah.
02057|b. Surat izin suami atau istri ,orang tua,atau wali yang diketahui oleh
02058|kepala desa atau lurah.
02059|c. Sertifikasi kompetensi kerja.
02060|d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
02061|dan psikologi.
02062|e. Paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat.
02063|f. Visa kerja.
02064|
02065|g. Perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia.
02066|h. Perjanjian kerja
02067|Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Ali Ambon (DPO), Saudara
02068|Karman  (DPO),  Saksi  Muhammad  Adlan  Juniansya  Bin  Anwar  dan  Saksi
02069|Syahrul  Gunawan  Als  Wawan  Bin  Abdul  Rasyid  tidak  memiliki  Perizinan
02070|Badan/Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk  melakukan
02071|penempatan, perekrutan pekerja migran Indonesia, oleh karena itu Terdakwa
02072|bersama dengan  Saudara Ali Ambon (DPO), Saudara Karman (DPO), Saksi
02073|Muhammad  Adlan  Juniansya  Bin  Anwar  dan  Saksi  Syahrul  Gunawan  Als
02074|Wawan Bin Abdul Rasyid dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menempatkan
02075|pekerja migran indonesia di Malaysia, sebagaimana ketentuan pasal 69 UURI
02076|Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
02077|Bahwa  19  (Sembilan  belas)  orang  penumpang  yang  diurus  oleh
02078|Terdakwa  adalah  Warga  Negera  Indonesia  sesuai  dengan  Kartu  Tanda
02079|Penduduk atas nama mereka masing-masing (terlampir);
02080|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  Majelis  Hakim
02081|berpendapat bahwa unsur Dilarang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
02082|Indonesia telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.
02083|Ad.3.  Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta
02084|Melakukan Perbuatan;
02085|Bahwa  yang  dimaksud  unsur  “Yang  Melakukan,  Yang  Menyuruh
02086|Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” Menurut R. Soesilo
02087|dalam buku  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  serta  Komentar-
02088|Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal  (2013),  yang  dimaksud  dengan
02089|‘mereka yang turut melakukan’ adalah medepleger. Medepleger merupakan
02090|orang  yang  secara  sengaja  turut  serta  berbuat  atau  mengerjakan  suatu
02091|kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara
02092|sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang;
02093|Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dari
02094|keterangan  saksi-saksi,  bukti  tambahan  dan  dihubungkan  pula  dengan
02095|keterangan Terdakwa Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
02096|Bahwa  bermula  dari  kesepakatan  hubungan  kerja  sama  untuk  sama
02097|pengurusan/pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  negara  tujuan
02098|Malaysia  antara  Terdakwa  Anwar  Als  Bapak  Adlan  Bin  Paturusi  dengan
02099|Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) yang mana Saudara
02100|Ali  Ambon  (DPO)  dan  Saudara  Karman  (DPO)  sebagai  orang  yang
02101|memberikan  informasi  tentang  penumpang  yang  akan  diurus  mulai  dari
02102|
02103|menjemput  dari  Pelabuhan  Speedboat,  kemudian  mencarikan  hotel  atau
02104|penginapan kemudian mengantar ke pelabuhan speedboat serta mencarikan
02105|speedboat untuk ke Sebatik Kabupaten Nunukan sampai speedboat berangkat
02106|ke Sebatik dan setelah sampai di Sebatik disana yang mengurusinya adalah
02107|Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) sedangkan Terdakwa
02108|Anwar Alias Bapak Adlan Bin Paturusi sebagai orang yang menerima perintah
02109|dari Saudara Ali Ambon (DPO) dan Saudara Karman (DPO) untuk mengurusi
02110|para penumpang yang dibantu oleh Saksi Saksi Muhammad Adlan Juniansya