05215|- surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
05216|yangng  diketahui kepala desa atau lurah;
05217|- sertifikat kompetensi kerja;
05218|- Surat keterangan sehat; dan 
05219|- kartu kepsertaan jaminan Kesehatan nasional.
05220|- seleksi  dilakukan  oleh  P3MI,  dan  dalam  ha  tertentu  dapat
05221|mengikutsertakan  Mitar  Usaha  dan/atau  pemberi  kerja  untuk
05222|mewawancarai  CPMI  dengan  terlebih  dahulu  melapor  kepada
05223|LTSA PMI atau Dinas Kabupaten/Kota. Bagi yang    lulus seleksi
05224|dapat melanjutkan untuk mengurus paspor bagi CPMI yng belum
05225|memiliki paspor.
05226|- pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
05227|- Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  sarana  kesehatan  dan
05228|pemeriksaan  psikologi  dilakukan  di  lembaga  psikologi  sesuai
05229|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
05230|- penandatanganan Perjanjian Penempatan;
05231|- penandatanganan Perjanjian Penempatan dilakukan antara CPMI
05232|degan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
05233|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial;
05234|- Bahwa  dengan  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan
05235|dengan ketentuan:
05236|- dibayarkan setelah menandatangani perjanjian penempatan untuk
05237|
05238|program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja: dan
05239|- dibavarkan  setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  mengikuti
05240|OPP  untuk  program  Jaminan  Sosial  ketenagakerjaan  selama
05241|bekerja dan setelah bekerja.
05242|- pengurusan Visa Kerja;
05243|- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
05244|undangan negara tujuan penempatan.
05245|- OPP;
05246|- Yang didaftrakan oleh P3MI.
05247|- penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
05248|- pemberangkatan.
05249|- Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak boleh
05250|dilakukan oleh orang perseorangan. Mencari majikan atau job terhadap
05251|CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya  merupakan
05252|bagian dari mencari peluang kerja, yang mana hal ini merupakan tugas
05253|dan tanggungjawab dari P3MI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52
05254|ayat (1)huruf a UU No. 18 tahun 2017.
05255|- Istilah-istilah tersebut tidak dikenal dalam proses penempatan Pekerja
05256|Migran  Indonesia.  Namun,  dalam  melaksanakan  setiap  rangkaian
05257|proses  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dilakukan  oleh  P3MI
05258|yang telah memiliki SIP2MI.
05259|- Proses penandatanganan kontrak kerja atau perjanjian kerja difasilitasi
05260|oleh P3Ml sebagai pelaksana penempatan.
05261|- Bahwa  keterangan  yang  Ahli  berikan  sudah  benar  dan  dapat  Ahli
05262|pertanggung jawabkan. 
05263|3. MUHAMMAD  RIDHO  AMRULLAH dibawah  sumpah  pada  pokoknya
05264|menerangkan sebagai berikut:
05265|- Bahwa  Ahli  tetap  pada  keterangan  yang  diberikan  pada  tahap
05266|Penyidikan;
05267|- Bahwa  Ahli  mengerti  dan  bersedia  memberikan  keterangan  yang
05268|sebenar-benarnya terkait dengan Perkara Tindak Pidana Perdagangan
05269|Orang dan/atau Tindak Pidana Orang perseorangan yang melaksanakan
05270|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau setiap orang dilarang
05271|mengalihkan atau memindah tangankan SIP3MI kepada pihak lain atau
05272|setiap orang dilarang mengalihkan atau memindah tangankan SIP2MI
05273|kepihak  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Tindak  Pidana
05274|Perdagangan  Orang  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
05275|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
05276|dan/atau Pasal 81 Jo. Pasal 69 dan/atau Pasal 71 huruf (c) dan huruf (d)
05277|Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  18  tahun  2017  tentang
05278|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
05279|
05280|- Pendidikan terakhir Ahli adalah S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum
05281|pada Universitas Pancasila;
05282|- Pekerjaan Ahli adalah Pada 30 Desember 2020 sampai dengan sekarang
05283|sebagai  sampai  saat  ini  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
05284|Koordinator  Bidang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Direktorat
05285|Bina  Penempatan  dan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,
05286|Kementerian Ketenagakerjaan
05287|- Bahwa  Ahli  bekerja  di  Kemnaker  sudah  17  Tahun,  dan  menduduki
05288|jabatan menangani pelindungan pekerja migran Indonesia sudah 5 tahun
05289|- Bahwa  Jabatan  Ahli  sebagai  Pengantar  Kerja  Ahli  Madya  selaku
05290|Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tugas Ahli
05291|adalah melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan
05292|perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  penyusunan  norma,
05293|standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
05294|serta  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  pelindungan  Pekerja  Migran
05295|Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja, serta selama bekerja
05296|- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Perlindungan Pekerja
05297|Migran Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu
05298|Ahli sebagai Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
05299|- Bahwa  Ahli  pernah  dimintai  keterangan  sebagai  Ahli  di  bidang
05300|Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyidik
05301|Satgas  PTTPO  Mabes  Polri  maupun  Direktorat  Tipidum  Mabes  Polri,
05302|beberapa  Kepolisian  Daerah  dan  beberapa  Kepolisian  Resor,  serta
05303|PPNS, maupun di Pengadilan
05304|- Bahwa Tugas Kemnaker Sebagai pembuat kebijakan dituangkan dalam
05305|Pasal 45 UU 18 Tahun 2017, yaitu:
05306|- menyusun norma dan standar mengenai:
05307|- Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
05308|- pengawasan penyeienggaraan penempatan;
05309|- penetapan penyelenggara Jaminan Sosial;
05310|- pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
05311|- mengawasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan
05312|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
05313|- melakukan  kerja sama luar  negeri  untuk menjamin pemenuhan
05314|hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui koordinasi
05315|dengan menteri yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di
05316|bidang hubungan luar negeri;
05317|- menghentikan  atau  melarang  penempatan  Pekerja  Migran
05318|indonesia pada negara tertentu atau jabatan/ profesi tertentu;
05319|- menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul kepala Badan paling
05320|lama  60  (enam  puluh)  hari  kalender  terhitung  sejak  tanggal
05321|pengusulan; 
05322|
05323|- mengusulkan pejabat atase ketenagakerjaan kepada menteri yang
05324|menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar
05325|negeri;
05326|- melakukan  pemberdayaan  sosial  dan  ekonomi  purna  Pekerja
05327|Migran indonesia; dan
05328|- tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.
05329|- Selain  itu,  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan
05330|Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja
05331|Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Bina Penempatan dan
05332|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mempunyai  tugas
05333|melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
05334|penempatan  dan  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia,  fungsi
05335|dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
05336|Indonesia yaitu : 
05337|- penyiapan  perumusan  kebijakan  di  bidang  kelembagaan
05338|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
05339|migran  Indonesia,  dan  pelindungan  pekerja  migran
05340|Indonesia; 
05341|- penyiapan  pelaksanaan  kebijakan  di  bidang  kelembagaan
05342|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
05343|migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia; 
05344|- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
05345|bidang  kelembagaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia,
05346|penempatan pekerja migran Indonesia, dan pelindungan pekerja
05347|migran Indonesia; 
05348|- penyiapan pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi di bidang
05349|kelembagaan penempatan pekerja migran Indonesia, penempatan
05350|pekerja  migran  Indonesia,  dan  pelindungan  pekerja  migran
05351|Indonesia; 
05352|- penyiapan  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang  kelembagaan
05353|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  penempatan  pekerja
05354|migran Indonesia, dan pelindungan pekerja migran Indonesia; dan
05355|pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat
05356|- Bahwa  Pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
05357|dilakukan  oleh  P3MI,  termasuk  didalamnya  perekrutan  atau  seleksi,
05358|dapat  dilaksanakan  setelah  P3MI  memiliki  dokumen  SIP2MI  yang
05359|diterbitkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
05360|- Bahwa Pelatihan bagi tenaga kerja dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
05361|Kerja  yang  telah  memiliki  izin  dari  Dinas  yang  membidangi
05362|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
05363|
05364|bagi  pekerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri,  namun  yang  menjadi
05365|syarat sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017
05366|adalah memiliki sertifikat kompetensi.
05367|- Setiap tenaga kerja yang akan bekerja keluar negeri untuk mendapatkan
05368|sertifikat kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan
05369|oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP , untuk
05370|mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi dapat
05371|dilakukan  dengan  jalur  memiliki  pengalaman  atau  jalur  telah
05372|melaksanakan pelatihan
05373|- Bahwa: 
05374|- Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
05375|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
05376|dijelaskan dipersidangan, adalah terdapat orang perseorangan yang
05377|tidak  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  proses  penempatan
05378|PMI dan bukan merupakan atau tidak menjadi bagian dari P3MI PT.
05379|NSP, namun  melakukan proses penempatan terhadap para CPMI. 
05380|- Unsur  “Setiap  Orang  Dilarang  Mengalihkan  Atau  Memindah
05381|Tangankan  SIP3MI  Kepihak  Lain”  dan  “Setiap  Orang  Dilarang
05382|Mengalihkan  Atau  Memindah  Tangankan  SIP2MI  Kepihak  Lain”
05383|dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik
05384|adalah  terdapat  pihak  lain  diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan
05385|tindakan proses penempatan terhadap para CPMI PT. NSP .  
05386|- Bedasarkan  fakta  tersebut  maka  dapat  diindikasikan  bahwa  yang
05387|dapat dikenakan unsur “Orang Peseorangan” adalah Sdri. Hermin
05388|Naning Rahayu, hal ini dikarenakan dalam fakta yang disampaikan
05389|yang bersangkutan bukan bagian dari P3MI PT. NSP Cabang Malang
05390|namun  melakukan  proses  penempatan,  salah  satunya  adalah
05391|pembuatan paspor dan visa dan tiket keberangkatan para CPMI yang
05392|akan berangkat ke Hongkong.
05393|- Bahwa  selanjutnya  dalam  hal  melakukan  perekrutan  sampai  dengan
05394|penempatan  tersebut  dibantu  oleh  Sdr.  Dian  Permana  Putra selaku
05395|Kepala Cabang Malang dan Sdr. Alti Baiquniati selaku Staf darp PT. NSP
05396|Cabang Malang yang belum memiliki izin beroperasi (belum lulus OSS)
05397|artinya  belum  dapat beroperasi  maka  juga  dapat  dikategorikan  orang
05398|perorangan. 
05399|- Berdasarkan fakta tersebut dan sebagaimana dijelaskan oleh penyidik,
05400|maka dapat diindikasikan bahwa P3MI PT. NSP telah mengalihkan atau
05401|memindahtangankan  SIP3MI  atau  SIP2MI  kepada  pihak  lain  untuk
05402|melaksanakan  proses  penempatan  CPMI  PT.  NSP ,  mulai  dari
05403|
05404|seleksi/wawancara,  pengurusan  paspor,  visa,  dan
05405|pemberangkatan.Terkait  dengan  hal  ini  bukan  merupakan  kompetensi
05406|Ahli untuk menjawab.
05407|- Bahwa Kepala Kantor Cabang P3MI memiliki kewenangan sebagaimana
05408|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal
05409|ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
05410|2019, yang menyatakan bahwa: (2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
05411|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat
05412|P3MI. (3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
05413|berwenang untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja; b.
05414|seleksi calon Pekerja Migran Indonesia; dan c. penyelesaian kasus calon
05415|Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  sebelum
05416|bekerja atau setelah bekerja
05417|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
05418|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP, maka
05419|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau
05420|Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat
05421|(2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
05422|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP pada
05423|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP, maka
05424|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau
05425|Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan  Pasal 23 ayat
05426|(2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun 2019
05427|- Bahwa Kemnaker tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan Kantor
05428|Cabang  P3MI,  untuk  penerbitan  perijinan  Kantor  Cabang  P3MI
05429|merupakan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  sebagaimana
05430|ketentuan Pasal 40 huruf c.
05431|- Bahwa Setelah pelatihan, proses yang dilakukan adalah mengikuti uji
05432|kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat  kompetensi,  setelah
05433|mendapatkan  sertfikat  kompetensi  maka  dilakukan  pendaftaran  untuk
05434|bekerja ke luar negeri di SIAPKerja
05435|- Bahwa  hal ini dapat dibenarkan, SIP2MI diperuntukan bagi P3MI pusat
05436|dan juga Kantor Cabang. Selain itu, salah satu kewenangan dari Kantor
05437|Cabang adalah seleksi yang merupakan salah satu kewenangan yang
05438|dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang P3MI sesuai Pasal 23 ayat (3)
05439|Permenaker No. 10 Tahun 2019
05440|- Bahwa SIP3MI hanya dimiliki oleh P3MI pusat, sedangkan untuk Kantor
05441|Cabang tidak diperlukan memiliki SIP3MI, namun untuk pendirian atau
05442|pembentukan kantor cabang P3MI perlu adanya izin yang dikeluarkan
05443|
05444|oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi.  Ketika  Kantor  Cabang  P3MI  telah
05445|memiliki izin dari Pemerintah Daerah Provinsi, maka dapat melaksanakan
05446|kewenangan sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Permenaker No. 10 Tahun
05447|2019
05448|- Bahwa Kerjasama antara P3MI dengan LPK bukan merupakan tindakan
05449|yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tindakan yang
05450|dilakukan Kantor Cabang PT. NSP dalam melakukan pelatihan di LPK
05451|Pertiwi  Pejuang  Indonesia  dapat  diasumsikan  merupakan  bagian
05452|pelaksanaan dari kerjasama antara P3MI PT. NSP dengan LPK Pertiwi
05453|Pejuang Indonesia
05454|- Bahwa Tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan yang tidak
05455|dapat dibenarkan, karena proses penampungan yang dilakukan bukan
05456|bagian dari tata cara penempatan PMI, dan Sdri. Hermin Haning Rahayu ,
05457|Sdr.  Dian  Permana  Putra dan  Sdr.  Alti  Baiquniati merupakan  orang
05458|perseorangan  yang  tidak  berwenang  melakukan  proses  penempatan
05459|serta bukan bagian dari P3MI.
05460|- Bahwa  CPMI  yang  telah  terdaftar  di  Dinas  yang  membidangi
05461|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dan sedang/telah melakukan proses
05462|pemenuhan  dokumen  persyaratan  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
05463|seharusnya tidak dapat dipekerjakan didalam negeri
05464|- Bahwa Berdasarkan Pasal 10 Permenaker No. 9 Tahun 2019, yang dapat
05465|melakukan proses wawancara terhadap CPMI adalah P3MI dan P3MI
05466|dapat mengikutsertakan Mitra Usaha (agensi) dan/atau pemberi kerja
05467|- Bahwa Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam
05468|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
05469|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
05470|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
05471|- Pendaftaran; 
05472|Dilakukan  oleh  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  LTSA
05473|Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Dinas  Kabupaten/Kota  dengan
05474|melengkapi dokumen persyaratan, yaitu:
05475|- KTP elektronik dan Kartu keluarga: 
05476|- Surat Keterangan Status Perkawinan;
05477|- Surat Keterangan Izin Suami Atau Istri, Izin Orang Tua, Atau Izin
05478|Wali Yang Diketahui Kepala Desa Atau Lurah;
05479|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
05480|- Surat Keterangan Sehat; Dan
05481|- Kartu Kepsertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
05482|- Seleksi; 
05483|- Dilakukan  Oleh  P3mi,  Dan  Dalam  Ha  Tertentu  Dapat
05484|Mengikutsertakan  Mitar  Usaha  Dan/Atau  Pemberi  Kerja  Untuk
05485|Mewawancarai  Cpmi  Dengan  Terlebih  Dahulu  Melapor  Kepada
05486|
05487|Ltsa Pmi Atau Dinas Kabupaten/Kota. Bagi Yang Lulus Seleksi
05488|Dapat  Melanjutkan  Untuk  Mengurus  Paspor  Bagi  Cpmi  Yang
05489|Belum Memiliki Paspor.
05490|- Pemeriksaan Kesehatan Dan Psikologi; 
05491|- Pemeriksaan  Kesehatan  Dilakukan  Di  Sarana  Kesehatan  Dan
05492|Pemeriksaan  Psikologi  Dilakukan  Di  Lembaga  Psikologi  Sesuai
05493|Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
05494|- Penandatanganan Perjanjian Penempatan;
05495|- Penandatanganan Perjanjian Penempatan Dilakukan Antara Cpmi
05496|Degan P3mi Dan Diketahui Oleh Pejabat Dinas Kabupaten/Kota. 
05497|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial; 
05498|- Bahwa  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan  dengan
05499|ketentuan: 
05500|- Dibayarkan  Setelah  Menandatangani  Perjanjian  Penempatan
05501|Untuk  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Sebelum
05502|Bekerja: Dan
05503|- Dibayarkan  Setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Mengikuti
05504|Opp  Untuk  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Selama
05505|Bekerja Dan Setelah Bekerja.
05506|- Pengurusan Visa Kerja;
05507|- Yang  Dilaksanakan  Sesuai  Dengan  Ketentuan  Peraturan
05508|Perundang-Undangan Negara Tujuan Penempatan. 
05509|- Opp; 
05510|- Yang Didaftrakan Oleh P3mi. 
05511|- Penandatanganan Perjanjian Kerja; Dan 
05512|- Pemberangkatan.
05513|- Bahwa Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak
05514|boleh  dilakukan  oleh  orang  perseorangan.  Mencari  majikan  atau  job
05515|terhadap  CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya
05516|merupakan  bagian  dari  mencari  peluang  kerja,  yang  mana  hal  ini
05517|merupakan  tugas  dan  tanggungjawab  dari  P3MI  sebagaimana
05518|disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2017
05519|- Bahwa  Istilah-istilah  tersebut  tidak  dikenal  dalam  proses  penempatan
05520|Pekerja  Migran  Indonesia.  Namun,  dalam  melaksanakan  setiap
05521|rangkaian proses penempatan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh
05522|P3MI yang telah memiliki SIP2MI
05523|- Bahwa  Proses  penandatanganan  kontrak  kerja  atau  perjanjian  kerja
05524|difasilitasi oleh P3MI sebagai pelaksana penempatan
05525|- Bahwa  keterangan  yang  Ahli  berikan  sudah  benar  dan  dapat  Ahli
05526|pertanggung jawabkan.
05527|