00273|didatangi oleh istrinya yang bernama Saksi 1,  terjadi keributan dan 
00274|diketahui bahwa Pasangan Terdakwa telah hamil; 
00275|- Bahwa hubungan Terdakwa dan Pasangan Terdakwa adalah tanpa ikatan 
00276|perkawinan yang sah dimana akibat adanya hubungan tersebut akhi rnya 
00277|Pasangan Terdakwa hamil dan melahirkan anak laki -laki di Rumah Sakit  
00278|Bojonegoro; 
00279|
00280|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  akan 
00281|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, 
00282|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
00283|kepadanya; 
00284|
00285|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
00286|dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke -1 a 
00287|KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
00288|1. Unsur barang siapa; 
00289|2. Unsur seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina, padahal 
00290|diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 
00291|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim 
00292|mempertimbangkan sebagai berikut:  
00293|Ad.1. Unsur barang siapa; 
00294|Menimbang, bahwa  unsur setiap orang atau barang siapa adalah 
00295|menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini Terdakwa dengan 
00296|segala identitasnya sebagaimana tersebut di  atas, di persidangan  telah 
00297|didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis 
00298|Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar, sehingga Terdakwa adalah sebagai 
00299|subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. 
00300|Terdakwa tersebut sesuai dengan fakta di persidangan adalah sebagai pelaku 
00301|tindak pidana yang diajukan di depan persidangan ini; 
00302|Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi; 
00303|Ad.2. Unsur seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina, 
00304|padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 
00305|Menimbang, b ahwa Pasal 127 KUHPerdata (BW) menyebutkan “Pada 
00306|waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu 
00307|orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki 
00308|saja”; 
00309|Menimbang, b ahwa Pasal 127 BW tersebut, yang berkaitan dengan 
00310|perkawinan, terhadap warga negara Indonesia sudah diatur secara khusus oleh 
00311|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 3 
00312|ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “Pada 
00313|asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya 
00314|boleh memiliki seorang suami ”, walaupun di dalam ayat (2) disebutkan bahwa 
00315|“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 
00316|seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”; 
00317|Menimbang, b ahwa zin a sesuai dengan KUHP adalah “perbuatan 
00318|persetubuhan yang dilakukan oleh laki -laki atau perempuan yang telah kawin 
00319|dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya”; 
00320|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan 
00321|persidangan diperoheh fakta bahwa terdakwa memiliki seor ang istri yang 
00322|
00323|bernama Saksi 1 yang menikah di KUA Bengkulu. Dalam pernikahan tersebut 
00324|antara Terdakwa dan Saksi 1 dikaruniai seorang anak laki-laki; 
00325|Menimbang, b ahwa selama pernikahan tersebut antara Terdakwa dan 
00326|Saksi 1 tinggal dalam satu rumah dan terakhir di Aspol Surabaya; 
00327|Menimbang, b ahwa selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan 
00328|Pasangan Terdakwa  sekitar Bulan Nopember 2019 di toko buku Mall, hingga 
00329|akhirnya antara Terdakwa dan Pasangan Terdakwa  semakin akrab dan 
00330|menjalin hubungan pacaran, hingga pada sekitar bulan Maret 2020 terjadilah 
00331|hubungan badan/persetubuhan antara Terdakwa dan Pasangan Terdakwa  di 
00332|Apartemen Surabaya, dan kemudian beberapa kali melakukan persetubuhan di 
00333|Apartemen tersebut dan j uga dilakukan di Hotel Surabaya dan di Perumahan 
00334|Sidoarjo yang merupakan tempat tinggal Pasangan Terdakwa , hingga 
00335|menyebabkan Pasangan Terdakwa hamil dan melahirkan anak ; 
00336|Menimbang, bahwa Saksi 1 yang merupakan istri Terdakwa, menaruh 
00337|kecurigaan akan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi 
00338|1 pada tanggal 9 Ja nuari 2021 sekitar jam 01.00 WIB, bersama temannya dan 
00339|petugas Satpam, mendatangi rumah pasangan terdakwa, saat itu Saksi 1 dan 
00340|temannya menemukan Terdakwa berada di rumah tersebut bersama Pasangan 
00341|Terdakwa yang dalam keadaan hamil, sehingga terjadi keributan antara 
00342|Terdakwa dan Saksi 1; 
00343|Menimbang, bahwa walaupun saat ini antara Terdakwa dan Saksi 1  
00344|sudah bercerai, tetapi perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dan Pasangan 
00345|Terdakwa dilakukan ketika Terdakwa masih menjadi suami sah Saksi 1; 
00346|Dengan demikian Unsur seorang pria yang telah kawin yang melakukan 
00347|zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi; 
00348|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) 
00349|ke-1 a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 
00350|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
00351|dalam dakwaan tunggal; 
00352|
00353|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan 
00354|hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
00355|alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
00356|mempertanggung jawabkan perbuatannya; 
00357|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, 
00358|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
00359|
00360|Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, 
00361|Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan 
00362|rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat sebagaimana ditentukan oleh 
00363|Pasal 5 ayat (1) Undang - undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
00364|Kehakiman sebagai dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi dan 
00365|justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;  
00366|Menimbang, bahwa dalam teori penjatuhan putusan dikenal teori 
00367|keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh 
00368|Undang - undang dan kepentingan pihak -pihak yang tersangkut atau berkaitan 
00369|dengan perkara, antara lain keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan 
00370|para Terdakwa;  
00371|Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan 
00372|mempertimbangkan pula tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat 
00373|Hukum Terdakwa terhadap tuntutan tersebut , maka lamanya pidana yang akan 
00374|dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini,  
00375|menurut  Majelis Hakim  telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan 
00376|kepastian hukum; 
00377|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut 
00378|pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa 
00379|tidak ditahan; 
00380|Menimbang, bahwa barang bukti yang terdapat dalam berkas perkara, 
00381|digunakan sebagai barang bukti atas nama terdakwa dalam perkara lain, yang 
00382|saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut sudah 
00383|dikembalikan kepada masing masing yang berhak sesuai putusan perkara lain 
00384|tersebut, sehingga tidak lagi diajukan dalam pekara ini; 
00385|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, 
00386|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan 
00387|yang meringankan Terdakwa; 
00388|Keadaan  yang  memberatkan: 
00389|- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan; 
00390|Keadaan yang meringankan: 
00391|- Terdakwa  mengakui terus terang; 
00392|- Terdakwa belum pernah dihukum; 
00393|
00394|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka 
00395|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
00396|
00397|Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke -1 a KUHP  dan Undang-undang 
00398|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -
00399|undangan lain yang bersangkutan; 
00400|
00401|MENGADILI: 
00402|1. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan 
00403|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “zina” sebagaimana diatur 
00404|dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP; 
00405|2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
00406|selama 3 (tiga)bulan; 
00407|3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada 
00408|putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana 
00409|melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama  6 (enam) 
00410|bulan berakhir; 
00411|4. Menetapkan  barang bukti berupa:  
00412|- Nihil 
00413|5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara  sejumlah 
00414|Rp2.000,00  (dua ribu rupiah); 
00415|
00416|Senin
00417|
00418|6
00419|
00420|2023
00421|
00422|Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 , oleh kami, 
00423|Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad, S.H., M.H. 
00424|, Agus Pambudi, S.H.. masing -masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan 
00425|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh 
00426|Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi 
00427|Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta 
00428|dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap 
00429|
00430|Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi 
00431|Sularso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta 
00432|dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap 
00433|
00434|Hakim Anggota, Hakim Ketua, 
00435|
00436|Muhammad, S.H., M.H.   Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. 
00437|
00438|Agus Pambudi, S.H.. 
00439|
00440|Panitera Pengganti, 
00441|
00442|Budi Sularso, S.H., M.H.