00959|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
00960|putusan  perkara".  Bahwa  dalam  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  Untuk
00961|Sidang  Pengadilan  yang  dibuat  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai
00962|Pemasyarakatan Kelas II Kupang Nomor: -tertanggal 7 April 2026 dan telah pula
00963|disampaikan  dalam  persidangan,  pada  pokoknya  memberi  rekomendasi
00964|terhadap Anak dikenakan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat
00965|di tempat Ibadah Gereja XXX selama 3 (tiga) bulan, Kabupaten Rote Ndao,
00966|sesuai  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  (b)  angka  (2)  Undang-Undang  Republik
00967|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari
00968|laporan tersebut didapatkan informasi pada pokoknya sebagai berikut: 
00969| Anak Anak merupakan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang pertama
00970|kali berhadapan dengan proses peradilan pidana formal; 
00971| Anak tinggal bersama orang tua kandung di Dusun Oele, Desa Daleholu,
00972|Kecamatan  Rote  Selatan,  Kabupaten  Rote  Ndao,  dan  mendapatkan
00973|pengawasan serta bimbingan yang memadai dari keluarga; 
00974| Berdasarkan  hasil  asesmen,  Anak  menunjukkan  penyesalan  atas
00975|perbuatan yang dilakukan, memiliki kesadaran untuk memperbaiki diri, dan
00976|berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya; 
00977| Anak  masih berada dalam  usia sekolah dan  keluarga berharap Anak
00978|dapat melanjutkan pendidikannya sambil menjalankan proses pembinaan; 
00979|Menimbang, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pidana
00980|Pelayanan Masyarakat tersebut, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kupang telah
00981|menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pihak GBI Firman Hidup
00982|Fafalu dalam hal ini Pdt. - dan diketahui oleh Kepala Desa Daleholu tertanggal
00983|18 April 2026;
00984|Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
00985|
00986|Menimbang, bahwa pemidanaan adalah proses represif, yaitu tindakan
00987|yang dilakukan terhadap pelaku setelah perbuatan pidana yang didakwakan
00988|pada  diri  pelaku  terbukti.  Bahwa  Hakim  berpendapat  siapa  yang  berbuat
00989|kejahatan, maka akan terkena derita, tetapi tidak hanya penderitaan semata
00990|sebagai suatu pembalasan, tetapi juga ketertiban masyarakat. Penderitaan yang
00991|harus dikenai pada pelaku tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu
00992|sebagai  efek  jera  dan  memperbaiki  pelaku  (korektif)  agar  tidak  mengulangi
00993|perbuatannya  (preventif),  sedangkan  ketertiban  masyarakat  sesuai  dengan
00994|tujuan  pemidanaan  sebagai  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  mana
00995|perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk; 
00996|Menimbang,  bahwa  Anak  Anak  selama  dalam  persidangan
00997|menunjukkan  penyesalan  yang  mendalam,  memberikan  keterangan  secara
00998|jujur,  tidak  berbelit-belit,  dan  berkomitmen  untuk  tidak  mengulangi
00999|perbuatannya,  sehingga  Hakim  berpendapat  Anak  memang  telah  jera  dan
01000|proses hukum yang dijalaninya telah memberikan pembelajaran bagi Anak;
01001| Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  memperhatikan  keterangan
01002|Saksi/Korban Saksi 1yang menyatakan telah menerima permintaan maaf dari
01003|Anak Anak dan keluarganya, namun Korban menginginkan perkara ini tetap
01004|berlanjut untuk diproses secara hukum. Bahwa Korban tidak menuntut ganti rugi
01005|materil,  namun  dalam  upaya  perdamaian  secara  adat  sebelumnya  terdapat
01006|perbedaan pandangan mengenai besaran denda adat yang diminta, sehingga
01007|kesepakatan perdamaian tidak tercapai;
01008| Menimbang,  bahwa  Hakim  juga  telah  mengupayakan  mekanisme
01009|keadilan restoratif (restorative justice) antara Anak Anak dan Saksi/Korban Saksi
01010|1, serta memfasilitasi proses diversi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
01011|Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun di dalam persidangan upaya
01012|tersebut  tidak  berhasil  dikarenakan  para  pihak  tidak  mencapai  kesepakatan
01013|terkait bentuk dan besaran pemulihan secara adat; 
01014|Menimbang, bahwa meskipun upaya diversi tidak berhasil, Hakim tetap
01015|mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak, proporsionalitas, dan
01016|orientasi reintegrasi sosial dalam menentukan jenis dan beratnya pidana yang
01017|akan dijatuhkan, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi Korban dan
01018|ketertiban masyarakat;
01019|Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal dakwaan yang dipilih,
01020|yaitu Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1
01021|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  adalah  pidana
01022|penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
01023|Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01024|
01025|banyak  kategori  III.  Bahwa  terhadap  ancaman  pidana  tersebut,  ketentuan
01026|pemidanaan bagi Anak berlaku sebagai lex specialis sebagaimana diatur dalam
01027|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01028|Peradilan Pidana Anak. Pasal 71 ayat (1) UU SPPA secara hierarkis mengatur
01029|pidana pokok bagi Anak yang terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan
01030|syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan),
01031|pelatihan  kerja,  pembinaan  dalam  lembaga,  dan  penjara,  di  mana  urutan
01032|tersebut mencerminkan asas perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir
01033|dan pengutamaan sanksi yang bersifat pembinaan;
01034|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA, pidana
01035|pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu
01036|perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan  terhadap  orang
01037|dewasa.  Dengan  demikian,  batas  maksimum  pidana  yang  dapat  dijatuhkan
01038|terhadap Anak dalam perkara ini adalah 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang
01039|secara objektif telah memenuhi persyaratan untuk dijatuhkan pidana dengan
01040|syarat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  73  ayat  (1)  UU  SPPA,  yang
01041|memperbolehkan penjatuhan pidana dengan syarat apabila ancaman pidana
01042|penjara paling lama 2 (dua) tahun. Bahwa dalam penjatuhan pidana dengan
01043|syarat, Hakim wajib menetapkan syarat umum dan syarat khusus (Pasal 73 ayat
01044|(2)), dengan jangka waktu pelaksanaan paling lama 3 (tiga) tahun, serta wajib
01045|menjamin pemenuhan hak Anak untuk tetap mengikuti wajib belajar 9 tahun
01046|(Pasal 73 ayat (8));
01047|Menimbang, bahwa dari jenis-jenis pidana pokok bagi Anak tersebut,
01048|Hakim  menilai  pidana  pelayanan  masyarakat sebagaimana  dimaksud  dalam
01049|Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2 juncto Pasal 76 UU SPPA merupakan sanksi
01050|yang paling tepat dan proporsional. Pasal 76 ayat (1) UU SPPA secara tegas
01051|menyatakan  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  merupakan  pidana  yang
01052|dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada
01053|kegiatan kemasyarakatan yang positif, dengan durasi paling singkat 7 (tujuh)
01054|jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam. Penjatuhan sanksi ini sejalan
01055|dengan rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas Kelas
01056|II Kupang, serta telah terpenuhinya sarana pengawasan dan pembinaan melalui
01057|Perjanjian Kerja Sama dengan Gereja XXX tertanggal 18 April 2026, sehingga
01058|mekanisme  pengawasan  oleh  Penuntut  Umum  dan  pembimbingan  oleh
01059|Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (7)
01060|dan Pasal 77 ayat (2) UU SPPA dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
01061|terukur;
01062|Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01063|
01064|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelayanan masyarakat ini juga
01065|secara  tegas  tidak  melanggar  harkat  dan  martabat  Anak  sebagaimana
01066|diamanatkan dalam Pasal 71 ayat (4) UU SPPA, sekaligus menghindarkan Anak
01067|dari  pidana  pembatasan  kebebasan  atau  perampasan  kemerdekaan  yang
01068|hanya dapat diterapkan apabila pembinaan di luar lembaga tidak dimungkinkan.
01069|Dengan  mempertimbangkan  usia  Anak  yang  masih  17  (tujuh  belas)  tahun,
01070|status  sebagai  pelaku  pertama  kali,  penyesalan  yang  dinyatakan  secara
01071|kooperatif di persidangan, dukungan pengawasan dari orang tua, serta kondisi
01072|sosial-ekonomi  keluarga  yang  memungkinkan  Anak  tetap  melanjutkan
01073|pendidikan,  Hakim  berpendapat  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  telah
01074|memenuhi  fungsi  pembinaan,  pencegahan  pengulangan  tindak  pidana,  dan
01075|pemulihan  keseimbangan  sosial,  tanpa  mengganggu  kelangsungan  tumbuh
01076|kembang serta hak konstitusional Anak;
01077|Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan hukum sebagaimana
01078|diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana pokok berupa
01079|pelayanan masyarakat kepada Anak Anak telah memenuhi seluruh persyaratan
01080|formil dan materiil berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 73, dan
01081|Pasal  76  UU  SPPA,  sehingga  tidak  diperlukan  penjatuhan  pidana  penjara,
01082|pelatihan  kerja,  maupun  pembinaan  dalam  lembaga,  dan  pidana  tambahan
01083|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA juga tidak diperlukan
01084|mengingat  pidana  pokok  yang  dijatuhkan  telah  cukup  memenuhi  tujuan
01085|pemidanaan Anak;
01086|Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak dijatuhkan pidana dengan
01087|syarat berupa pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
01088|ayat (1) huruf b angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01089|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dan  sepanjang  pemeriksaan
01090|perkara ini Anak tidak dikenakan penahanan, maka Anak tetap dalam keadaan
01091|bebas dengan kewajiban untuk melaksanakan pidana pelayanan masyarakat
01092|sesuai  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  amar  putusan  ini,  di  bawah
01093|pengawasan  Penuntut  Umum  dan  pembimbingan  Pembimbing
01094|Kemasyarakatan; 
01095|Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditangkap dan tidak ditahan,
01096|sehingga menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka
01097|Anak tidak ditahan;
01098|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  Penuntut
01099|Umum dalam persidangan, yaitu: 
01100|Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01101|
01102| 1 (satu) lembar baju  Kemeja  lengan  panjang berwarna  merah  muda,
01103|terdapat bercak darah pada bagian kerah baju bagian belakang; 
01104| 1 (satu) buah Kursi Plastik berwarna biru dalam keadaan rusak pada
01105|bagian tengah kursi ada patahan; 
01106|Bahwa berdasarkan analisis yuridis pertimbangan Hakim, kedua barang
01107|bukti tersebut merupakan alat dan hasil yang berkaitan langsung dengan tindak
01108|pidana  penganiayaan  yang  dibuktikan  dalam  persidangan,  sehingga  demi
01109|kepentingan pembuktian, ketertiban hukum, dan pencegahan penyalahgunaan
01110|di  kemudian  hari,  maka  kedua  barang  bukti  tersebut  dirampas  untuk
01111|dimusnahkan;
01112|Menimbang,  Bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana,  Hakim
01113|mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  Anak
01114|sebagai berikut:
01115|Keadaan yang memberatkan:
01116| Perbuatan Anak mengakibatkan luka-luka pada Korban;
01117| Perbuatan menimbulkan dampak fisik dan psikologis bagi Korban
01118|dan keluarganya;
01119|Keadaan yang meringankan:
01120| Anak merupakan pelaku pertama kali dan tidak memiliki riwayat
01121|pemidanaan;
01122| Anak  bersikap  kooperatif,  berterus  terang,  dan  menyatakan
01123|penyesalan di persidangan;
01124|Menimbang  bahwa  oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka haruslah
01125|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01126|Memperhatikan Pasal 466 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf (c) Undang-
01127|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01128|Undang Hukum Pidana jo. Pasal 2, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2, Pasal 76,
01129|dan  Pasal  79  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012
01130|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia
01131|Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01132|undangan lain yang bersangkutan;
01133|
01134|MENGADILI:
01135|1. Menyatakan  Anak
01136|Berhadapan  Dengan  Hukum  ANAK telah  terbukti  secara  sah  dan
01137|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap Orang yang turut
01138|serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua
01139|;
01140|Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rno
01141|
01142|2. Menjatuhkan Pidana dengan
01143|syarat berupa Pelayanan Masyarakat pada Gereja XXX, Kecamatan Rote
01144|Selatan,  Kabupaten  Rote  Ndao  selama  60  (enam  puluh)  jam  dengan
01145|ketentuan pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat sebagai berikut: 
01146|1. Kegiatan meliputi: membantu kebersihan lingkungan gereja,
01147|membantu  persiapan  dan  pemberesan  kegiatan  kebaktian,  serta
01148|mengikuti bimbingan rohani/konseling karakter; 
01149|2. Waktu pelaksanaan maksimal 3 (tiga) jam per hari; 
01150|3. Memerintahkan Pembimbing
01151|Kemasyarakatan  wajib  melakukan  pembimbingan  dan  pendampingan
01152|dalam  pelaksanaan  pembinaan  pelayanan  masyarakat  dengan
01153|pengawasan Jaksa Penuntut Umum selama masa pidana;
01154|4. Menetapkan  barang  bukti
01155|berupa :
01156| 1  (satu)  lembar  baju  Kemeja  lengan  panjang  berwarna
01157|merah muda terdapat bercak darah pada bagian kerah baju;
01158| 1 (satu) buah Kursi Plastik berwarna Biru dalam keadaan
01159|rusak dimana ada patahan dua kaki kursi. 
01160|           dimusnahkan;
01161|5. Membebankan kepada Anak
01162|untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
01163|
01164|Kamis
01165|
01166|4 Juni 2026
01167|
01168|2026
01169|
01170|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026, oleh Daniel
01171|Kevin  Octovianus  Tallo,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Pengadilan  Anak  pada
01172|Pengadilan  Negeri  Rote  Ndao,  yang  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk
01173|umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh  Lea Yuliana Odja
01174|Lanoe, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  Penuntut Umum dan Anak,
01175|Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat Anak serta orang tua Anak;
01176|
01177|Lea Yuliana Odja Lanoe, S.H.
01178|
01179|       Panitera Pengganti, Hakim,
01180|Lea Yuliana Odja Lanoe, S.H.                 Daniel Kevin Octovianus Tallo, S.H.,M.H