00960|Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
00961|Elektronik tersebut diatas, karenanya dalam mempertimbangkan unsur dalam pasal 
00962|ini, Majelis Hakim akan mengemukakan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di 
00963|persidangan sebagai berikut: 
00964|- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan mencarikan calon pelanggan dan 
00965|menawarkan jasa open BO (Booking Online) untuk berhubungan seksual dengan 
00966|Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat sejak bulan Agustus 
00967|2025; 
00968|- Bahwa cara Terdakwa menawarkan jasa open BO ( Booking Online) untuk 
00969|berhubungan seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz  adalah 
00970|
00971|Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange 
00972|dengan Imei: 864997062770690 dan 864997062770682 untuk mengoperasikan 
00973|aplikasi MiChat dengan nama akun “Kiki Aziba”, kemudian Terdakwa 
00974|mengunggah foto-foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status 
00975|dengan kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di 
00976|album, COD” untuk mempromosikan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui 
00977|aplikasi MiChat, selanjutnya dengan menggunakan fitur “menyapa” lalu Terdakwa 
00978|melakukan komunikasi dengan calon pelanggan untuk negosiasi harga dengan 
00979|calon pelanggan maupun memberitahukan lokasi dan nomor kamar guest house; 
00980|- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mencarikan calon pelanggan 
00981|untuk Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz sekaligus melakukan negosiasi tarif 
00982|harga dengan calon pelanggan melalui fitur chat aplikasi MiChat, yang mana tarif 
00983|yang ditawarkan dibuka mulai dari harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) 
00984|hingga mencapai kesepakatan harga minimal (net) sebesar Rp250.000,00 (dua 
00985|ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual; 
00986|- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa memberitahukan lokasi 
00987|pelayanan hubungan seksual kepada pelanggan, yaitu di Kamar Nomor 15 Guest 
00988|House Bintang, yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Desa Jone, Kecamatan 
00989|Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur; 
00990|- Bahwa pembayaran jasa open BO (Booking Online) dilakukan secara tunai oleh 
00991|pelanggan kepada Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz di ruang kamar guest house 
00992|sebelum melakukan hubungan seksual tersebut; 
00993|- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh 
00994|ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang dilayani oleh Saksi Azila Rahmi binti Abdul 
00995|Aziz; 
00996|- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange 
00997|dengan IMEI : 864997062770690 dan 864997062770682, Alamat IP : 
00998|10.1.213.44 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk 
00999|mengoperasikan aplikasi MiChat dan melakukan penawaran jasa pelayanan 
01000|hubungan seksual, termasuk mengunggah foto dan status yang berkaitan dengan 
01001|penawaran/promosi Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz; 
01002|- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu 
01003|rupiah) adalah adalah uang milik Terdakwa yang merupakan uang hasil dari 
01004|kegiatan jasa pelayanan hubungan seksual pada hari penangkapan; 
01005|- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi yang ditemukan 
01006|adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa alat kontrasepsi yang belum 
01007|digunakan oleh Saksi Azila Rahmi bin Abdul Aziz; 
01008|
01009|- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot MiChat adalah percakapan 
01010|antara Terdakwa dengan calon pelanggan melalui aplikasi MiChat yang isinya 
01011|bernegosiasi tarif/harga jasa pelayanan hubungan seksual dengan Saksi Azila 
01012|Rahmi binti Abdul Aziz; 
01013|- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan  melakukan kegiatan mencarikan calon 
01014|pelanggan dan menawarkan jasa open BO (Booking Online) adalah untuk 
01015|mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 
01016|Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim 
01017|menilai bahwa Terdakwa yang mengakui dan menyadari perbuatannya berupa 
01018|melakukan kegiatan menawarkan jasa open BO (Booking Online) untuk berhubungan 
01019|seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat dengan 
01020|nama akun “Kiki Aziba” sejak bulan Agustus 2025 kemudian Terdakwa juga 
01021|mengunggah foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan 
01022|kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album, 
01023|COD” pada aplikasi MiChat tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan 
01024|sengaja; 
01025|Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan melalui aplikasi 
01026|MiChat tersebut diatas dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat berdasarkan 
01027|kewenangan, peraturan, maupun izin untuk mengunggah konten dengan muatan 
01028|asusila merupakan tanpa hak; 
01029|Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan jasa open BO 
01030|(Booking Online) untuk berhubungan seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul 
01031|Aziz menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange dengan Imei: 
01032|864997062770690 dan 864997062770682 untuk mengoperasikan aplikasi MiChat 
01033|dengan nama akun “Kiki Aziba”, kemudian Terdakwa mengunggah foto-foto Saksi 
01034|Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan kalimat penawaran seperti 
01035|”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album, COD” untuk mempromosikan 
01036|Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat dihubungkan dengan 
01037|pengertian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan dalam  pertimbangan ini 
01038|merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai “mendistribusikan”, 
01039|mengingat Terdakwa mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik berupa 
01040|unggahan foto-foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan 
01041|kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album, 
01042|COD” yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, yang mana Terdakwa 
01043|mengunggah foto-foto dan membuat status tersebut pada aplikasi MiChat dengan 
01044|akun bernama ”Kiki Aziba” yang merupakan suatu sistem elektronik, sehingga dapat 
01045|
01046|diketahui oleh umum karena dapat diakses oleh banyak orang yang sebagian besar 
01047|tidak saling mengenal; 
01048|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
01049|dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan 
01050|sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan 
01051|yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” telah terpenuhi dan terbukti secara 
01052|sah menurut hukum; 
01053|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 
01054|45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas 
01055|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
01056|telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
01057|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 
01058|Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa 
01059|Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuma n dengan alasan 
01060|Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di Surabaya dan 
01061|Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dalam hal ini 
01062|Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan 
01063|bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa; 
01064|Menimbang bahwa terhadap diberlakukannya Undang -Undang Nomor 1 
01065|Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana perlu Majelis Hakim 
01066|pertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan keberlakuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 
01067|45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas 
01068|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 
01069|Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 
01070|Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 
01071|Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya diubah dan 
01072|dibaca Pasal 407 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
01073|Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
01074|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana; 
01075|Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
01076|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “dalam hal terdapat perubahan 
01077|peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-
01078|undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”, 
01079|yang dimana jika diperbandingkan, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
01080|Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
01081|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman 
01082|pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ata u denda paling banyak 
01083|
01084|Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan Pasal 407 Undang-Undang 
01085|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana 
01086|telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian 
01087|Pidana mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 
01088|pidana denda paling banyak kategori VI; 
01089|Menimbang bahwa berdasarkan perbandingan ketentuan kedua pengaturan 
01090|tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan pemidanaan pada 
01091|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -
01092|Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih 
01093|menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menggunakan 
01094|ketentuan tersebut; 
01095|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan 
01096|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
01097|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung 
01098|jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya 
01099|akan ditentukan dalam amar putusan ini; 
01100|Menimbang bahwa di dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
01101|Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang 
01102|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan 
01103|selain pidana penjara juga diatur dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim 
01104|selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarannya akan ditentukan 
01105|sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda 
01106|tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya 
01107|sebagaimana ditentukan di dalam amar di bawah ini; 
01108|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan 
01109|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan 
01110|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
01111|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap 
01112|Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap 
01113|berada dalam tahanan; 
01114|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk 
01115|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
01116|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone 
01117|merk Oppo warna orange dengan Imei: 864997062770690 dan 864997062770682, 
01118|Alamat IP : 10.1.213.44 dan 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi (kondom) merek sutra, 
01119|yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo dan 
01120|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang serupa dalam 
01121|
01122|perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu 
01123|ditetapkan untuk dimusnahkan; 
01124|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar 
01125|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari transaksi tindak pidana 
01126|dalam perkara a quo serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti 
01127|tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan dirampas untuk negara; 
01128|Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah screenshoot MiChat yang 
01129|dipergunakan sebagai lampiran dalam berkas perkara merupakan fotokopi sehingga 
01130|menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas 
01131|perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam 
01132|berkas perkara; 
01133|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu 
01134|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
01135|Terdakwa; 
01136|Keadaan yang memberatkan: 
01137|- Perbuatan T erdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak moral 
01138|generasi muda; 
01139|Keadaan yang meringankan: 
01140|- T erdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; 
01141|- T erdakwa merupakan tulang punggung keluarga; 
01142|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 
01143|dibebani untuk membayar biaya perkara; 
01144|Mengingat Pasal 27 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. 
01145|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
01146|Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan 
01147|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan 
01148|perundang-undangan lain yang bersangkutan;  
01149|
01150|M E N G A D I L I : 
01151|1. Menyatakan Terdakwa Andri Irawan als Andre bin Hamdani Rahmad tersebut di 
01152|atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
01153|“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang 
01154|memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum“ sebagaimana 
01155|dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; 
01156|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
01157|selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh 
01158|juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan 
01159|pidana penjara selama 50 (lima puluh) hari; 
01160|
01161|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
01162|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
01163|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;  
01164|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
01165|- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna orange dengan Imei: 
01166|864997062770690 dan 864997062770682, Alamat IP : 10.1.213.44; 
01167|- 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi (kondom) merek sutra; 
01168|Dimusnahkan; 
01169|- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 
01170|Dirampas untuk negara; 
01171|- 1 (satu) buah screenshoot MiChat; 
01172|Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
01173|6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
01174|5.000,00 (lima ribu rupiah); 
01175|
01176|Rabu
01177|
01178|14
01179|
01180|2026
01181|
01182|Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., 
01183|sebagai Hakim Ketua, Catty Ratnasari Sitorus, S.H., M.H.Li. dan Yasmin Khairiyyah, 
01184|S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang 
01185|
01186|Sunar Baskoro, S.H.
01187|
01188|            Hakim-hakim Anggota, 
01189|
01190|                          Ttd 
01191|Catty Ratnasari Sitorus, S.H., M.H.Li. 
01192|
01193|       Ttd 
01194|      Yasmin Khairiyyah, S.H., M.H. 
01195|Hakim Ketua, 
01196|
01197|Ttd 
01198|Ari Listyawati, S.H., M.H.