03892| Bahwa  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan  (LKP)  wajib  memiliki  NPSN
03893|untuk terdaftar  di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila
03894|tidak memiliki NPSN tidak boleh beroperasional atau menerima peserta
03895|didik;
03896| Bahwa  dari  hasil  pengecekan  Dinas  Pendidikan  terhadap  Voyager
03897|International  School   dinyatakan  layak  dan  dituangkan  dalam  surat
03898|rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
03899| Bahwa  sistem  pelaporan  kegiatan  Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan
03900|dilaporkan melalui DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang diinput oleh
03901|operator lembaga;
03902| Bahwa  penanggung  jawab  operasional  Voyager  International  School
03903|adalah Sdri. Rina Happyani selaku Ketua LKP;
03904|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
03905|berkeberatan.
03906|7. Imam Pambudi Raharjo, S.H. , memberikan keterangan  dibawah sumpah
03907|yang pada pokoknya sebagai berikut:
03908| Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan
03909|dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan tanda tangan
03910|dalam BAP tersebut adalah benar milik Saksi;
03911| Bahwa  bekerja  sebagai  Kepala  Bidang  Pelatihan,  Vokasi,  dan
03912|Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
03913| Bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  Saksi  sebagai  Kepala  Bidang
03914|Pelatihan, Vokasi, dan Produktivitas mencakup perencanaan kegiatan,
03915|pembinaan  jabatan  fungsional,  penyusunan  kebijakan  teknis,
03916|Hal. 51 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03917|
03918|pelaksanaan pelatihan, kerja sama antar lembaga, hingga verifikasi dan
03919|monitoring.  Saksi  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas  Tenaga
03920|Kerja Kota Bandar Lampung;
03921| Bahwa LPK Voyager International School adalah lembaga pelatihan di
03922|bidang pariwisata dan perhotelan, beralamat di jalan Pramuka, Nomor
03923|28, kelurahan Langkapura, kota Bandar Lampung yang dikelola oleh
03924|Yayasan Rina Happyani Purnomo dan Saksi tidak mengetahui secara
03925|pasti apakah LPK tersebut bekerja sama dengan P3MI (Perusahaan
03926|Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
03927| Bahwa  dokumen  yang  dimiliki  Dinas  Tenaga  Kerja  berupa  dokumen
03928|perizinan,  struktur  organisasi,  sarana-prasarana,  dan  dokumentasi
03929|kegiatan LPK Voyager;
03930| Bahwa proses akreditasi LPK dikeluarkan oleh DPMPTSP melalui OSS.
03931|Prosesnya dimulai dari permohonan, verifikasi bersama Dinas Tenaga
03932|Kerja, dan rekomendasi sebelum dikeluarkannya Sertifikat Standar;
03933| Bahwa  program  yang  terakreditasi  di  LPK  Voyager
03934|meliputi  jurusan Housekeeping,  Food  and  Beverages  Service,  serta
03935|Food and Beverages Product;
03936| Bahwa  mengenai  pengiriman  Pekerja  Migran,  LPK  tidak  memiliki
03937|wewenang  untuk  memberangkatkan  CPMI  (Calon  Pekerja  Migran
03938|Indonesia) ke luar negeri. Fungsi LPK hanya untuk pelatihan;
03939| Bahwa ada 6 (enam) orang korban PMI nonprosedural tidak terdaftar di
03940|Dinas Tenaga Kerja;
03941| Bahwa  legalitas  dan  pendirian  LPK  Voyager  sejak  1  Februari  2021
03942|dengan  berbagai  izin  legal  dari  DPMPTSP,  akta  notaris,  dan
03943|rekomendasi  Dinas  Tenaga  Kerja.  Memiliki  struktur  organisasi  dan
03944|akreditasi dari Lembaga Akreditasi LPK;
03945| Bahwa struktur organisasi LPK Voyager terdiri dari Direktur, Direktur
03946|Operasional, Humas, Admin, Instruktur, hingga staf pendukung. Nama-
03947|nama disebutkan secara lengkap dalam dokumen;
03948| Bahwa MoU penyaluran tenaga kerja Saksi tidak mengetahui apakah
03949|LPK Voyager memiliki MoU dengan perusahaan penyalur tenaga kerja
03950|dan LPK tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut;
03951| Bahwa fasilitas dan sarana LPK Voyager memiliki tiga ruko bertingkat,
03952|fasilitas belajar, tempat praktik, dan plang identitas. Bangunan diketahui
03953|milik Rina Happyani;
03954|Hal. 52 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03955|
03956| Bahwa Legalitas dan Akreditasi LPK sudah memiliki legalitas lengkap,
03957|akreditasi jurusan dilakukan setiap tahun;
03958| Bahwa  sertifikat  kompetensi  CPMI  diwajibkan  memiliki  sertifikat
03959|kompetensi, khususnya di bidang perhotelan dan kapal pesiar;
03960| Bahwa penerbit sertifikat kompetensi Saksi tidak mengetahui lembaga
03961|penerbitnya,  namun  LPK  Voyager  telah  memiliki  sertifikat  akreditasi
03962|program pelatihannya;
03963| Bahwa  LPK  berfungsi  sebagai  tempat  pelatihan  guna  menciptakan
03964|tenaga kerja siap pakai, bukan untuk penempatan kerja;
03965| Bahwa penempatan PMI hanya P3MI yang memiliki kewenangan untuk
03966|melakukan perekrutan dan pengiriman PMI ke luar negeri, bukan LPK;
03967|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
03968|berkeberatan.
03969|8. Rina  Happyani,  S.E.  Binti  Didik  Hapidin,  S.H.,
03970|memberikan keterangan  dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
03971|berikut:
03972| Bahwa  Saksi  Pemilik  dan  Ketua  LPK  Voyager  International  School,
03973|hubungan Saksi dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2018, tidak ada
03974|MoU atau kerja sama resmi;
03975| Bahwa LPK Voyager memiliki jurusan: memasak, restoran, bartender,
03976|cleaning service, dan house keeping. LPK berada di bawah naungan
03977|Dinas  Tenaga  Kerja,  fokus  pada  pelatihan  kerja,  sedangkan  LKP
03978|(Lembaga Kursus dan Pelatihan) lebih ke pembelajaran umum di bawah
03979|Dinas Pendidikan;
03980| Bahwa  Saksi  mengenal  Terdakwa  Sabda  sejak  tahun  2018  melalui
03981|Lembaga Captain Club. Tidak ada perjanjian kerja sama (MoU) resmi
03982|atau tanda tangan sah antara LPK Voyager dengan Terdakwa Sabda.
03983|Draft  MoU  pernah  disusun  oleh  staf  bernama  Nur  atas  permintaan
03984|Sabda, namun tidak disetujui oleh Saksi;
03985| Bahwa  Saksi  mengetahui  bahwa  Sabda  aktif  di  media  sosial
03986|menawarkan  lowongan  dan  pernah  menyampaikan  tawaran  kerja
03987|melalui staf;
03988| Bahwa yang berangkat ke Bahrain, yaitu Sri Anggun, Cindy, Devi, Ayu,
03989|Iis, dan Nadia adalah alumni LPK Voyager.
03990| Bahwa mereka mengikuti pelatihan teori dan magang masing-masing
03991|selama enam bulan di hotel dalam negeri;
03992|Hal. 53 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
03993|
03994| Bahwa lowongan ke Bahrain disampaikan Sabda ke staf, lalu diteruskan
03995|ke alumni;
03996| Bahwa proses rekrutmen dilakukan Sabda, termasuk wawancara via
03997|WhatsApp, pengumpulan CV, dan pencetakan visa;
03998| Bahwa  untuk  biaya  dan  visa  alumni  diminta  membayar
03999|Rp15.000.000,00 per  orang  oleh  Sabda.  Pembayaran  dilakukan  ke
04000|rekening pribadi Sabda atau rekening lembaga;
04001| Bahwa Visa yang digunakan ternyata adalah visa kunjungan, bukan visa
04002|kerja, yang baru diketahui setelah korban tidak menerima gaji;
04003| Bahwa Terdakwa Sabda juga memesan tiket pesawat untuk para alumni
04004|melalui saksi Nur, staf Voyager;
04005| Bahwa komunikasi langsung dengan pihak hotel dilakukan oleh Sabda,
04006|wawancara  dilakukan  via  video  call  oleh  seseorang  bernama  Shan
04007|Shah;
04008| Bahwa setelah tiba di Bahrain, para alumni tidak menerima gaji selama
04009|dua bulan;
04010| Bahwa ada dugaan pelecehan seksual terjadi terhadap 1 atau 2 korban,
04011|namun Saksi tidak mengetahui rinciannya;
04012| Bahwa LPK Voyager mencetak dokumen karena diminta, namun tidak
04013|mengetahui rincian penggunaannya;
04014| Bahwa  tindakan  lembaga  saat  mengetahui  masalah  adalah
04015|menghubungi Sabda dan meminta pertanggungjawaban;
04016| Bahwa korban lebih dulu melapor ke pihak lembaga dibandingkan ke
04017|KBRI;
04018| Bahwa  Saksi  tidak  menerima  keuntungan  dari  keberangkatan  anak-
04019|anak;
04020| Bahwa Saksi mengetahui adanya transfer Rp1.000.000,00 dari Sabda
04021|ke rekening lembaga untuk operasional, bukan sebagai keuntungan;
04022| Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar tiket, bisa Saksi
04023|sendiri atau Saksi Nur;
04024| Bahwa  Sabda  beralasan  uang sejumlah  Rp15.000.000,00 diperlukan
04025|agar proses berjalan aman dan lancar;
04026| Bahwa LPK Voyager hanya menyelenggarakan pelatihan kerja, tidak
04027|memiliki kewenangan memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri;
04028| Bahwa alumni yang menjadi korban keberangkatan non-prosedural ke
04029|Bahrain dikenalkan ke Terdakwa Sabda oleh staf Voyager;
04030|Hal. 54 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
04031|
04032| Bahwa proses rekrutmen, visa, dan tiket difasilitasi oleh Sabda, bukan
04033|lembaga;
04034| Bahwa  biaya  sujumlah  Rp15.000.000,00  dipungut  Sabda,  tidak
04035|diketahui peruntukannya secara rinci oleh Saksi;
04036| Bahwa  visa  yang  digunakan  adalah  visa  kunjungan,  baru  diketahui
04037|setelah korban mengalami masalah;
04038| Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari kasus ini dan hanya
04039|membantu cetak dokumen atas permintaan;
04040| Bahwa  saat  korban  mengalami  masalah  (tidak  digaji  dan  dugaan
04041|pelecehan), lembaga tidak bertindak langsung, namun menyampaikan
04042|kepada Sabda untuk bertanggung jawab;
04043|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
04044|berkeberatan.
04045|9. Nur  Hidayati,  SS  Binti  Syamudi, memberikan  keterangan  dibawah
04046|sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
04047| Bahwa  jabatan  Saksi  di  LPK  Voyager  International  School
04048|sebagai Admin, hubungan Saksi dengan Terdakwa komunikasi intens
04049|sejak November 2022 untuk perekrutan alumni ke Bahrain;
04050| Bahwa Saksi berkomunikasi langsung dengan Terdakwa Sabda sejak
04051|awal November terkait tawaran lowongan kerja ke Timur Tengah;
04052| Bahwa  Terdakwa  meminta  dibuatkan  MoU  yang  menurutnya  bukan
04053|untuk kerja sama lembaga, melainkan keperluan pengajuan KPR;
04054| Bahwa Terdakwa menawarkan untuk menyalurkan alumni lembaga ke
04055|luar negeri, khususnya ke Bahrain;
04056| Bahwa untuk legalitas dan proses keberangkatan, Terdakwa mengaku
04057|kepada Saksi punya kewenangan memberangkatkan tenaga kerja ke
04058|luar negeri, namun Saksi tidak mengecek kebenaran legalitas tersebut;
04059| Bahwa  paspor  dibuat oleh  lembaga  untuk  tujuan  studi  banding  dan
04060|pelatihan, bukan untuk bekerja;
04061| Bahwa  proses  pencetakan  dokumen  visa  dan  data  administrasi
04062|dilakukan oleh Saksi berdasarkan instruksi dari Terdakwa Sabda;
04063| Bahwa mekanisme perekrutan Alumni mengikuti pelatihan 1 tahun (6
04064|bulan kelas, 6 bulan PKL), kemudian dijanjikan bisa bekerja;
04065| Bahwa  proses  rekrutmen  dilakukan  saat  acara  di  Hotel  Sheraton,
04066|dihadiri Terdakwa Sabda yang memperkenalkan user dari Qatar;
04067|Hal. 55 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
04068|
04069| Bahwa  data  anak-anak  yang  tidak  lolos  seleksi  Qatar  kemudian
04070|dialihkan oleh Terdakwa untuk diberangkatkan ke Bahrain;
04071| Bahwa  biaya  pemrosesan  sebesar  Rp15.000.000,00,  per  orang
04072|ditransfer ke rekening lembaga, lalu diserahkan ke Terdakwa Sabda.
04073|Transfer  dilakukan  ke  lembaga  karena  orang  tua  mempercayai
04074|lembaga;
04075| Bahwa jenis visa adalah visa kunjungan (visit visa), bukan visa kerja.
04076|Hal ini baru diketahui setelah anak-anak tidak mendapat gaji di Bahrain;
04077| Bahwa tiket pesawat dipesan oleh Saksi atas arahan Terdakwa Sabda.
04078|Visa dan tiket dikirimkan oleh Sabda untuk dicetak oleh lembaga;
04079| Bahwa  komunikasi  dan  pengarahan  untuk  keberangkatan  dilakukan
04080|oleh Terdakwa melalui grup WhatsApp;
04081| Bahwa  enam  alumni  bekerja  sebagai  waitress di  Hotel  Jumairah,
04082|Bahrain, dan tidak digaji selama dua bulan;
04083| Bahwa  korban  sempat  mengadu  ke  Saksi  dan  KBRI.  Kepulangan
04084|mereka difasilitasi oleh KBRI;
04085| Bahwa ada dugaan pelecehan seksual terhadap satu atau dua korban,
04086|namun detailnya tidak diketahui Saksi;
04087| Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengurus hak-hak korban, namun
04088|tidak ada penyelesaian konkret;
04089| Bahwa  Saksi merasa bertanggung jawab secara  moral karena  telah
04090|mendidik para korban dari awal;
04091| Bahwa Saksi telah membuat MoU (dalam bentuk PDF, atas permintaan
04092|Sabda)  dan  mengirimkan  ke  Terdakwa  setelah  meminta  izin  dari
04093|pimpinan (Rina Happyani);
04094| Bahwa  Saksi  menerima  kompensasi  Rp1.000.000,00,  dari  Terdakwa
04095|Sabda untuk operasional lembaga, digunakan untuk keperluan ATK dan
04096|pribadi;
04097| Bahwa MoU yang dibuat atas permintaan Terdakwa Sabda bukan untuk
04098|kerja sama resmi, melainkan untuk keperluan pribadi;
04099| Bahwa  Terdakwa  Sabda  menawarkan  kerja  ke  Bahrain,  menjanjikan
04100|akomodasi, gaji, dan visa kerja;
04101| Bahwa  biaya  Rp15.000.000,00  dikumpulkan  melalui  lembaga,  lalu
04102|diserahkan ke Sabda;
04103| Bahwa  anak-anak  diberangkatkan  ke  Bahrain  menggunakan  visa
04104|kunjungan, bukan visa kerja;
04105|Hal. 56 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
04106|
04107| Bahwa setelah dua bulan bekerja di hotel, korban tidak menerima gaji
04108|dan akhirnya dipulangkan oleh KBRI;
04109| Bahwa Lembaga merasa bertanggung jawab secara moral namun tidak
04110|mengetahui rincian administrasi perekrutan;
04111| Bahwa  Terdakwa  Sabda  memberikan  kompensasi  sejumlah
04112|Rp1.000.000,00  untuk  keperluan  lembaga,  yang  digunakan  untuk
04113|operasional dan pribadi Saksi;
04114| Bahwa  Terdakwa  hadir  di  acara  Sheraton  lembaga  dan
04115|memperkenalkan user dari Qatar;
04116| Bahwa proses wawancara dilakukan via WhatsApp video call dengan
04117|pihak hotel di Bahrain (Shan Shah);
04118|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  tidak
04119|berkeberatan.
04120|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
04121|berikut:
04122|1. Dr. Ahmad Sofian, H., M.A . dibawah sumpah  memberikan pendapat pada
04123|pokoknya sebagai berikut:
04124| Bahwa  pertanggungjawaban  pidana mensyaratkan  bahwa  subjek
04125|hukum memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, yang
04126|berkaitan  erat  dengan  unsur  kesalahan  (dolus).  Jika  perbuatan
04127|dilakukan  secara  sengaja,  maka  pelaku  patut  dimintai
04128|pertanggungjawaban;
04129| Bahwa bentuk Kesengajaan (Dolus) ada tiga bentuk kesengajaan dalam
04130|hukum pidana:
04131|1. Dolus  Directus  (kesengajaan  sebagai  maksud):  pelaku  bertujuan
04132|langsung untuk mencapai akibat tertentu;
04133|2. Dolus Certus (keinsafan kepastian): pelaku menyadari bahwa akibat
04134|akan terjadi walau bukan tujuan utama;
04135|3. Dolus  Eventualis  (keinsafan  kemungkinan):  pelaku  menyadari
04136|kemungkinan akibat terjadi, tapi tetap melanjutkan perbuatan.
04137| Bahwa eksploitasi menurut UU TPPO (UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 4)
04138|Pasal  4  mengatur  tentang  eksploitasi  terhadap  WNI  di  luar  negeri,
04139|dengan dua bentuk:
04140|1. Belum  terjadi  eksploitasi,  namun  terdapat  kehendak  untuk
04141|mengeksploitasi;
04142|2. Sudah terjadi eksploitasi;
04143|Hal. 57 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
04144|
04145|3. Eksploitasi  meliputi  kerja  paksa,  pemanfaatan  organ  tubuh  atau
04146|seksual, dan dapat terjadi meskipun ada persetujuan korban;
04147|4. Studi Kasus dan Penerapan Pasal 4
04148| Bahwa apabila orang tanpa izin memberangkatkan WNI ke luar negeri
04149|dengan janji pekerjaan dan menggunakan visa kunjungan, lalu ternyata
04150|pekerjaan tidak sesuai dan korban tidak digaji, maka unsur Pasal 4
04151|terpenuhi. Ini mencerminkan eksploitasi dengan cara-cara illegal;
04152| Bahwa perspektif UU No. 18 Tahun 2017 tentang PPMI Pasal 86 huruf b
04153|melarang penempatan PMI ke negara tanpa hubungan diplomatik;
04154| Bahwa penempatan hanya boleh dilakukan oleh korporasi berizin resmi,
04155|bukan oleh individu;
04156| Bahwa pelanggaran bisa dikenakan pidana hingga 5 tahun dan denda
04157|Rp15 miliar;
04158| Bahwa permufakatan  terjadi  ketika  beberapa  pihak  bersama-sama
04159|menyusun dan melaksanakan rencana kejahatan, seperti menggunakan
04160|visa  kunjungan  alih-alih  visa  kerja.  Semua  pelaku  dapat  dimintai
04161|pertanggungjawaban pidana penuh;
04162| Bahwa U ndang-Undang TPPO juga mengatur hak korban atas ganti
04163|rugi (restitusi) dalam Pasal 43. Penegak hukum wajib memperhatikan
04164|keseimbangan  antara  pemidanaan  dan  pemulihan  hak-hak  korban,
04165|termasuk kerugian fisik dan mental;
04166| Bahwa barang bukti dapat berupa  Alat untuk melakukan tindak pidana ,
04167|hasil  dari  tindak  pidana,  barang  yang  menghalangi  penyidikan.
04168|Jika berkaitan dengan nilai, barang bukti dapat dijadikan dasar restitusi
04169|korban. Untuk korporasi, izin usaha bisa dicabut;
04170| Bahwa aspek  filosofis  UU  TPPO lahir  dari  kriminal  transnasional
04171|(transordinary crime ) seperti perbudakan modern, eksploitasi seksual,
04172|kerja paksa, dan perdagangan organ, yang banyak menimpa WNI di
04173|luar negeri;
04174|Menimbang, bahwa Penuntut Umum  telah mengajukan  Surat sebagai
04175|berikut:
04176| Surat  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor
04177|A.0053.R/KEP-LPSK/II TAHUN 2025 yang ditandatangani secara Elektronik
04178|berdasarkan  Sumpah  Jabatan  oleh  Brigjen. Pol. (Purn)  Dr.  Achmadi,
04179|S.H.,M.A.P. selaku Ketua Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban Republik
04180|Indonesia;
04181|Hal. 58 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
04182|
04183|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
04184|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
04185| Bahwa benar keterangan saya dihadapan penyidik itu benar semuanya;