01832|Menimbang bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap
01833|diri  Anak,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan  menguraikan  hal-hal  sebagai
01834|berikut:
01835|Menimbang  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  telah  meratifikasi
01836|Konvensi  Hak-Hak  Anak  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  melalui
01837|Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi
01838|tentang Hak-Hak Anak. Dengan ratifikasi tersebut, negara memiliki kewajiban
01839|untuk memastikan bahwa setiap Anak harus diperlakukan secara manusiawi,
01840|sesuai dengan martabat dan tahap perkembangan usianya. Negara juga wajib
01841|memberikan  perlindungan  kepada  Anak  agar  tetap  memiliki  harapan  untuk
01842|menyongsong masa depan;
01843|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan,
01844|terlebih dalam Perkara Pidana Anak, tetapi bagaimana Anak setelah menjalani
01845|pemidanaannya,  Anak  mampu  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan
01846|tidak  mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh
01847|lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat
01848|hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
01849|Menimbang  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01850|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pidana  pokok  terhadap  Anak  tidak
01851|Hal.51 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01852|
01853|hanya terbatas pada pidana penjara, melainkan juga terdapat bentuk pidana
01854|lain, yakni berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan
01855|pembinaan dalam lembaga. Keberadaan bentuk pidana yang beragam tersebut
01856|mencerminkan  pendekatan  hukum  yang  restoratif  dan  rehabilitatif  dalam
01857|menangani  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dengan  tetap  menjunjung
01858|tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
01859|Menimbang  bahwa  Anak  merupakan  individu  yang  sedang  berada
01860|dalam  tahap  pertumbuhan  dan  perkembangan,  baik  secara  fisik,  mental,
01861|maupun emosional. Pada tahap ini, Anak masih dalam proses pembentukan jati
01862|diri,  sehingga  memungkinkan  bagi  Anak  untuk  berubah,  memperbaiki
01863|kesalahan, dan belajar dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, perlakuan
01864|terhadap Anak harus didasarkan pada pendekatan yang bersifat pembinaan dan
01865|pemulihan, bukan semata-mata penghukuman;
01866|Menimbang  bahwa  sebagaimana  Laporan  Hasil  Penelitian
01867|Kemasyarakatan  Nomor  :  -  terttanggal  30  Oktober  2025  yang  memberi
01868|rekomendasi  jika  Anak  dinyatakan  bersalah  agar  dikenai  pidana  berupa
01869|pembinaan  dalam  Lembaga  di  sentra  “Antasena”  Magelang,  sebagaimana
01870|ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11
01871|Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  Majelis  Hakim
01872|sepakat bahwa pembinaan  dalam  Lembaga  tepat diterapkan dalam  perkara
01873|incasu, mengingat Anak saat ini tidak sedang menempuh pendidikan formal
01874|sehingga  tidak  memiliki  kegiatan  terstruktur  selama  di  rumah,  selain  itu
01875|sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 006/BKL/PRW/X/2025 tanggal
01876|29 Oktober 2025 Anak incasu tercatat telah bekerja di bengkel pada bidang
01877|otomotif motor/mekanik, dengan demikian pembinaan dalam Lembaga di Sentra
01878|“Antasena” Magelang  diharapkan mampu lebih memberikan rehabilitasi sosial
01879|berupa pembinaan dan pelatihan baik secara fisik, spiritual, dan emosional,
01880|sehingga  akhirnya  nanti  Anak  dapat  kembali  dalam  masyarakat  dan  dapat
01881|memperbaiki  diri,  serta  tidak  mengulangi  tindak  pidana  di  masa  yang  akan
01882|datang;
01883|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Majelis
01884|Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01885|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01886|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01887|Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) potong kaos lengan
01888|pendek warna hijau, 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) warna abu-abu, 1
01889|(satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “SMEKZA 1967”
01890|Hal.52 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01891|
01892|pada bagian belakang,  1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru
01893|kombinasi merah,  1 (satu) potong baju OSIS lengan panjang warna putih, 1
01894|(satu) potong rok OSIS panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone
01895|merk  Samsung  tipe  A14  5G  warna  hitam  dengan  nomor  IMEI  1:
01896|351998831457890 dan nomor IMEI 2: 359538361457894, yang telah disita dari
01897|Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Anak
01898|Korban;
01899|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
01900|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01901|meringankan Anak;
01902|Keadaan     yang memberatkan:
01903|- Perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan  secara
01904|berulang sebanyak 5 (lima) kali;
01905|- Perbuatan yang dilakukan Anak menimbulkan rasa malu dan tekanan
01906|psikis/mental bagi Anak Korban;
01907|Keadaan   yang meringankan:
01908|- Anak mengakui  perbuatannya  dan  bersedia  bertanggung  jawab  atas
01909|perbuatannya terhadap Anak Korban, dan berjanji tidak akan mengulanginya
01910|di masa yang akan datang;
01911|- Anak belum pernah dipidana;
01912|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan atau tindakan
01913|maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01914|Mengingat Pasal  81  ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016
01915|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
01916|Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
01917|2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang
01918|Hukum  Pidana, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01919|Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01920|Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01921|bersangkutan;
01922|
01923|MENGADILI:
01924|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01925|bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan
01926|atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan
01927|dengannya  yang dilakukan secara berlanjut,  sebagaimana dalam dakwaan
01928|alternatif pertama Penuntut Umum;
01929|Hal.53 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01930|
01931|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
01932|pembinaan dalam lembaga di Sentra “Antasena” Magelang  selama 1 (satu)
01933|tahun  dan  6  (enam)  bulan,  dan  pidana  berupa  pelatihan  kerja  sebagai
01934|pengganti denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Purworejo selama 6 (enam)
01935|bulan yang dilaksanakan pada hari kerja untuk jangka waktu paling singkat 1
01936|(satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
01937|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01938|- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
01939|- 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) warna abu-abu;
01940|- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “SMEKZA
01941|1967” pada bagian belakang;
01942|- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru kombinasi merah;
01943|- 1 (satu) potong baju OSIS lengan panjang warna putih;
01944|- 1 (satu) potong rok OSIS panjang warna abu-abu;
01945|- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A14 5G warna hitam dengan
01946|nomor IMEI 1: 351998831457890 dan nomor IMEI 2: 359538361457894.
01947|Dikembalikan kepada Anak Korban.
01948|4. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01949|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01950|
01951|Senin
01952|
01953|20
01954|
01955|2026
01956|
01957|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01958|Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari  Senin, tanggal  20
01959|April 2026, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Budi
01960|Darma, S.H., M.H.  dan Muhammad  Asnawi  Said, S.H., M.H. masing-masing
01961|sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
01962|pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
01963|Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Dwi  Retno P alupi,  S.Pd., Panitera
01964|Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri
01965|
01966|Dwi Retno Palupi, S.Pd.
01967|
01968|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01969|M. Budi Darma, S.H., M.H. Hernawan, S.H., M.H.
01970|Hal.54 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01971|
01972|Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.
01973|Panitera Pengganti,
01974|Dwi Retno Palupi, S.Pd.