01689|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah
01690|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01691|sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
01692|Menimbang  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  yang  pada
01693|pokoknya  menuntut  Anak  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  memiliki,
01694|menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan
01695|
01696|tanaman  sebagaimana  dalam  Dakwaan  alternatif  kedua,  serta  pembelaan
01697|Advokat Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Anak yang
01698|menggunakan  modal  yang  berasal  dari  uang  jajan  sekolah  yang  ditabung
01699|tersebut  tidak  menunjukkan  adanya  niat  (mens  rea )  sebagai  pengedar
01700|professional  yang  mencari  keuntungan  finansial  sistemik,  maka  Hakim
01701|berpendapat bahwa perbuatan Anak sebagaimana telah diuraikan sebelumnya
01702|telah mencocoki rumusan unsur dalam dakwaan alternatif pertama dimana Anak
01703|membeli akun jualan atas nama “69 tarott”, membeli akun Dana temannya, serta
01704|membeli bahan- bahan seperti tembakau biasa serta cairan spray mengandung
01705|narkotika golongan I kemudian mengunggah di story Instagram “69tarott” dan
01706|menempelkan narkotika tersebut setelah pembeli melunasi pembayaran telah
01707|menunjukkan  adanya  niat/kesengajaan  dalam  diri  Anak  untuk  secara  aktif
01708|menjual  narkotika  golongan  I.  Dengan  demikian  Hakim  tetap  berkeyakinan
01709|bahwa  Anak  terbukti  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dalam  dakwaan
01710|alternatif pertama dan oleh karenanya Hakim tidak sependapat dengan tuntutan
01711|Penuntut  Umum.  Sedangkan  terhadap  pembelaan  Advokat  Anak  berkaitan
01712|dengan hal tersebut patut untuk dikesampingkan;
01713|Menimbang  bahwa  terhadap  pembelaan  Advokat  Anak  yang  pada
01714|pokoknya  memohon  agar  Anak  diberikan  tindakan  berupa  pengembalian
01715|kepada  orang  tua,  oleh  karena  pembelaan  tersebut  berkaitan  dengan
01716|pemidanaan maka Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tersebut dalam
01717|pertimbangan mengenai pemidanaan;
01718|Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun
01719|2023  tentang  KUHP  mengatur  bahwa  setiap  orang  hanya  dapat  dimintai
01720|pertanggungjawaban atas tindak Pidana yang  dilakukan dengan sengaja atau
01721|karena  kealpaan.  Pengertian  “dengan  sengaja”  (dolus/opzet)  dalam  tindak
01722|pidana adalah kondisi batin pelaku yang menghendaki ( willen) dan mengetahui
01723|(weten)  perbuatannya  beserta  akibatnya,  bukan  sekadar  kebetulan  atau
01724|kelalaian;
01725|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  unsur  dakwaan  alternatif
01726|pertama  yang  telah  dinyatakan  terbukti  dalam  perbuatan  Anak  tersebut
01727|diketahui  bahwa  Anak  dalam  menjual  Narkotika  golongan  I  bukan  tanaman
01728|tersebut  dilakukan  dengan  kehendak  sendiri  dan  sadar  akan  akibat
01729|perbuatannya. Sehingga Hakim menilai Anak melakukan tindak pidana tersebut
01730|dengan sengaja. Dengan demikian Anak dapat dimintai pertanggungjawaban
01731|atas tindak pidana yang dilakukannya;
01732|
01733|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
01734|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
01735|sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  telah  terpenuhinya
01736|ketentuan alat bukti minimum ( bewijs minimum), serta Anak telah berumur lebih
01737|dari 12 (dua belas) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 T ahun
01738|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 40 Undang-undang Nomor 1
01739|tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  maka  Anak harus
01740|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  oleh  karena  Anak mampu
01741|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01742|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  l aporan  Penelitian
01743|Kemasyarakatan  Nomor  Register  Litmas  -  tanggal 8  Agustus  2025  yang
01744|merekomendasikan  agar  klien  Anak  sebaiknya  diberikan  tindakan  dengan
01745|menyerahkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam
01746|hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan
01747|Khusus  (BRSAMPK)  Sentra  Wirajaya  Jalan  A.  Pettarani  Makassar  untuk
01748|melanjutkan  pendidikannya,  dibimbing  dan  diberi  keterampilan  demi  masa
01749|depannya, sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan menjadi bermanfaat
01750|bagi klien yang nantinya berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat
01751|dibawah  pengawasan  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Makassar  dengan
01752|pertimbangan Anak masih dibawah umur dan merupakan kebanggaan serta
01753|harapan orang tua, orangtua Anak masih sanggup membimbing dan memberi
01754|perhatian serta kasih sayang yang utuh kepada Anak dan lebih memperhatikan
01755|Pendidikan Anak demi masa depan Anak serta merasa sanggup memberikan
01756|pengawasan dan mengontrol pergaulan klien secara optimal agar klien Anak
01757|tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari, serta
01758|Anak  baru  pertama  kali  terlibat  tindak  pidana,  mengakui  dan  menyesali
01759|perbuatannya,  berjanji  untuk  tidak  mengulangi  lagi  serta  berjanji  untuk
01760|memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
01761|Menimbang  bahwa  berdasarkan  laporan  sosial  pekerja  sosial
01762|perlindungan  Anak  yang  dikeluarkan  oleh  Pendamping  Rehabilitasi  Sosial
01763|(Pekerja Sosial) tanggal 7 Agustus 2025 yang pada pokoknya menyarankan
01764|agar  Anak  diperhatikan  hak-haknya  dalam  proses  peradilan  dengan
01765|mengedepankan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  sehingga  tercapai  keadilan
01766|restorative  bagi  anak,  Anak  diberikan  layanan  bimbingan  psikososial  guna
01767|terciptanya  perubahan  perilaku  dan  agar  anak  tidak  lagi  mengulangi
01768|perbuatannya, Anak diberikan pembinaan di LPKS;
01769|
01770|Menimbang bahwa  terhadap rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan
01771|dan  Pendamping  Rehabilitasi  Sosial  (Pekerja  Sosial)  tersebut  dan  dikaitkan
01772|dengan  fakta  hukum  di  persidangan  maka  Hakim  terlebih  dahulu
01773|mempertimbangkan hal sebagai berikut:
01774|Menimbang  bahwa  sebagaimana  dalam  uraian  unsur  dalam
01775|pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa Anak menjual tembakau sintetis
01776|yang  mengandung  narkotika  golongan  I  jenis  MDMB-4en-PINACA.  Adapun
01777|MDMB-4en-PINACA merupakan  narkotika  golongan  I  bukan  tanaman karena
01778|merupakan hasil sintesis kimia yang disemprotkan pada daun tembakau. Akan tetapi,
01779|dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: - tanggal 1 Agustus
01780|2025,  melaporkan  berat  keseluruhan  tembakau  yang  mengandung  MDMB-4en-
01781|PINACA adalah sebesar 2,8617 (dua koma delapan enam satu tujuh) gram dan
01782|1,3671 (satu koma tiga enam tujuh satu) gram, tanpa memisahkan berat zat aktifnya.
01783|Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa s ubstansi yang mengandung efek
01784|narkotika adalah cairan sintetisnya, bukan daun tembakau yang menjadi pembawa.
01785|Sehingga kuantitas narkotika golongan I yang sesungguhnya dijual oleh Anak masih
01786|tergolong sedikit dan tidak terorganisir;
01787|Menimbang  bahwa  prinsip  pelindungan  hukum  terhadap  Anak
01788|sebagaimana Konvensi Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the Child )
01789|yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan
01790|Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights
01791|of the Child  (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)  yang kemudian dijewantahkan
01792|dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01793|Anak  (SPPA)  sebagai  pengganti  dari  Undang-undang  Nomor  3  tahun  1997
01794|tentang Pengadilan Anak, bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-
01795|benar  menjamin  perlindungan  kepentingan  terbaik  terhadap  anak  yang
01796|berhadapan dengan hukum;
01797|Menimbang bahwa Pasal 69 dan Pasal 70  Undang-undang Nomor 11
01798|tahun 2012  tentang SPPA  telah mengatur  bahwa Anak hanya dapat dijatuhi
01799|pidana atau  dikenai  tindakan  yang mana penjatuhan tindakan harus berdasar
01800|pada ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu
01801|dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian.  Pasal 81 ayat (5) Undang-
01802|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur bahwa pidana penjara
01803|terhadap  Anak  hanya  digunakan  sebagai  upaya  terakhir,  dengan  demikian
01804|seharusnya ada upaya-upaya lain terlebih dahulu terhadap Anak sebelum Hakim
01805|dapat menjatuhkan pidana penjara terhadapnya;
01806|
01807|Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
01808|2009 Tentang Narkotika Juncto UU No. 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian
01809|Pidana yang telah terpenuhi dalam perbuatan  Anak diancam dengan pidana
01810|penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/
01811|atau pidana denda paling banyak kategori VI;
01812|Menimbang  bahwa  dengan  demikian,  berdasarkan  landasan  filosofis
01813|pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA kemudian
01814|dihubungkan pula dengan Pasal 54 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 1
01815|tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  dikaitkan
01816|dengan perkara  a quo  khususnya  untuk kepentingan terbaik bagi  Anak, maka
01817|Hakim  menilai  penjatuhan  sanksi  yang  tepat  terhadap  Anak  adalah  berupa
01818|pidana pembinaan di dalam lembaga  sebagaimana dalam  Pasal 80  Undang-
01819|undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  SPPA. Hal  tersebut  dengan
01820|mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kondisi Anak
01821|maupun  keluarganya  maka  dengan  penjatuhan  pidana  pembinaan  dalam
01822|lembaga  diharapkan  Anak  dapat  memperbaiki  dirinya  mengingat  perbuatan
01823|yang dilakukan oleh Anak adalah diakibatkan besarnya pengaruh lingkungan
01824|dan pergaulan yang tidak baik serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari
01825|orang tua yang mengakibatkan Anak melanggar undang-undang;
01826|Menimbang bahwa dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik
01827|bagi Anak maka Hakim berpendapat Anak dalam menjalani pidana pembinaan
01828|dalam lembaga untuk ditempatkan pada  Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang
01829|Memerlukan  Perlindungan  Khusus  (BRSAMPK)  Sentra  Wirajaya  untuk
01830|memberikan  pembinaan  khusus  berupa  rehabilitasi  sosial  dan  pembinaan
01831|perilaku  terkait  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkotika,  peningkatan
01832|kesadaran hukum, serta penguatan pengendalian diri Anak guna mencegah
01833|terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika di kemudian hari;
01834|Menimbang  bahwa  ketentuan  mengenai  Pidana  Pembinaan  dalam
01835|lembaga diatur dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
01836|tentang  SPPA menentukan  pembinaan  dalam  lembaga  dilaksanakan  paling
01837|singkat  3  (tiga)  bulan  dan  paling  lama  24  (dua  puluh  empat)  bulan,  maka
01838|lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan;
01839|Menimbang  bahwa  kemudian  Pasal  114  ayat  (1)  Undang-Undang
01840|Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto UU No. 1 Tahun 2026 Tentang
01841|Penyesuaian Pidana juga mengatur penjatuhan pidana denda secara kumulatif
01842|alternatif.  Maka  berdasarkan  Pasal  71  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11
01843|Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil
01844|
01845|diancam  pidana kumulatif berupa  penjara  dan  denda, pidana  denda diganti
01846|dengan  pelatihan  kerja.  Dengan  demikian  Hakim  tidak  sependapat  dengan
01847|tuntutan  Penuntut  Umum  yang  menuntut  untuk  menjatuhkan  pidana  denda
01848|kepada Anak. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja;
01849|Menimbang bahwa penjelasan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor
01850|11  Tahun  2012  tentang  SPPA  mengatur  bahwa  yang  dimaksud  dengan
01851|‘lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja’ antara lain balai Latihan kerja,
01852|lembaga Pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang
01853|menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan,
01854|Pendidikan, atau sosial;
01855|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada
01856|Anak  maka  Hakim  akan  mempertimbangkan  kemanfaatan  bagi  Anak,
01857|kemampuan  Anak,  serta  jenis  pelatihan  kerja,  hal  ini  juga  sebagaimana
01858|diamanatkan dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang
01859|Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian jika dihubungkan dengan  bukti
01860|A de charge berupa surat yang diajukan oleh Anak/ Advokat Anak berupa  Surat
01861|Pernyataan  PKL Nomor  -  tanggal  27  Januari  2026  atas  nama  Anak  yang
01862|dikeluarkan oleh Drs. Muhtar, MM selaku Kepala UPT SMK Negeri 1 Maros
01863|yang  menunjukkan  bahwa  Anak  sampai  dengan  putusan  ini  dibacakan
01864|seharusnya mengikuti program praktek kerja industri pada PT. Nuansa Mitra
01865|Selaras Batangase, yang berdasarkan keterangan dari  A de charge  Saksi III
01866|merupakan syarat wajib kelulusan sekolah Anak;
01867|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana pelatihan kerja
01868|maka Hakim mempertimbangkan pelatihan sesuai dengan kompetensi keahlian
01869|Anak yakni Agribisnis Perikanan Air Tawar pada SMK Negeri 1 Maros, yang
01870|mana pelatihan praktek kerja yang dilaksanakan oleh UPT SMK Negeri 1 Maros
01871|pada  PT..  Nuansa  Mitra  Selaras  Batangase  tersebut  juga  termasuk  dalam
01872|pengertian lembaga Pendidikan vokasi  sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1)
01873|huruf  a  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  68  tahun  2022  tentang  Revitalisasi
01874|Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sehingga atas dasar keberlangsungan
01875|hak Anak atas pendidikan, kelanjutan program Praktik Kerja Lapangan sebagai bagian
01876|dari pendidikan vokasi Anak, serta kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim
01877|menjatuhkan pidana pelatihan kerja pada Praktek Kerja Industri pada PT . Nuansa
01878|Mitra Selaras Batangase yang diselenggarakan oleh UPT . SMK Negeri 1 Maros
01879|dengan jangka waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan;
01880|
01881|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01882|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01883|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01884|Menimbang bahwa oleh karena  pemeriksaan Anak telah selesai dan
01885|kepentingan  pemeriksaan  sudah  terpenuhi  serta  pidana  yang  dijatuhkan
01886|terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam lembaga dan pidana pelatihan
01887|kerja, maka menurut Hakim tidak memerlukan tindakan penahanan, oleh karena
01888|itu terhadap Anak yang sedang dalam masa tahanan, haruslah dikerluarkan dari
01889|tahanan sejak putusan diucapkan;
01890|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01891|maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01892|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik
01893|bening besar berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang berdasarkan hasil
01894|pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: - tersisa 2,7813 (dua koma
01895|tujuh delapan satu tiga) gram, 5 (lima) saset plastik bening kecil berisi narkotika
01896|jenis  tembakau  sintetis  yang  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Laboratoris
01897|Kriminalistik Nomor Lab: - tersisa 1,2668 (satu koma dua enam enam delapan)
01898|gram,  1  (satu)  saset  plastik  bening  besar  berisi  tembakau  sintetis  yang
01899|berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: - tersisa
01900|18,6416 (delapan belas koma enam empat satu enam) gram, 1 (satu) pack
01901|saset plastik bening kosong, 1 (satu) pack kertas vapir, 2 (dua) botol plastik
01902|spray berwarna bening, dan 1 (satu) akun Instagram atas nama “69 tarott” dan
01903|kata sandi “Auliniful31” , merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk
01904|melakukan  kejahatan sehingga  dikhawatirkan  akan  dipergunakan untuk
01905|mengulangi  kejahatan,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut
01906|dimusnahkan;
01907|Menimbang  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit
01908|handphone merk Iphone warna putih dengan IMEI 1: 353052101736811 dan
01909|IMEI 2: 353052101600298, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepulu
01910|ribu rupiah), dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
01911|dalam persidangan terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Anak untuk
01912|melakukan  tindak  pidana,  namun  oleh  karena  barang  bukti  tersebut  masih
01913|bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas
01914|untuk negara;
01915|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor honda
01916|scoopy warna hitam dengan nomor rangka MH1JM3118JK562889 dan nomor
01917|mesin JM31E1558853, dalam persidangan terbukti merupakan barang milik Saksi III
01918|
01919|dan  tidak terbukti bahwa kendaraan itu diperoleh dari hasil tindak pidana, ataupun
01920|secara khusus disiapkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sehingga Hakim
01921|tidak  sependapat  dengan  tuntutan  penuntut  umum.  Oleh  karena  itu,  untuk
01922|mewujudkan prinsip keadilan yang berimbang antara kepentingan penegakan hukum
01923|dan  perlindungan  hak-hak  dasar  seseorang  atas  harta  bendanya  maka  perlu
01924|ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi III;
01925|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
01926|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01927|meringankan Anak;
01928|Keadaan  yang  memberatkan:
01929|- Perbuatan  Anak  tidak  mendukung  program  Pemerintah  dalam
01930|memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
01931|Keadaan yang meringankan:
01932|- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
01933|- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
01934|- Anak masih ingin bersekolah dan melanjutkan pendidikannya;
01935|- Anak masih berusia muda sehingga besar harapan dapat memperbaiki
01936|sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari;
01937|Menimbang bahwa oleh karena  Anak dijatuhi pidana maka haruslah
01938|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;      
01939|Mengingat Pasal  114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
01940|tentang Narkotika Juncto UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,
01941|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01942|dan  Undang-undang  Nomor 20 Tahun  2025 tentang  Kitab  Undang-undang
01943|Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01944|bersangkutan; 
01945|
01946|MENGADILI:
01947|1. Menyatakan  Anak,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01948|bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan
01949|I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
01950|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
01951|pembinaan  dalam  lembaga  dengan  menempatkan  Anak  di  Balai
01952|Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
01953|Sentra Wirajaya Makassar selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan kerja di PT .
01954|Nuansa Mitra Selaras Batangase yang diselenggarakan oleh UPT . SMK Negeri