00490|- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara
00491|TK.II  Makassar  Instalasi  Kedokteran  Forensik  Nomor  :
00492|VER/2460/X/2025/Forensik  tanggal  21  Nopember  2025  yang  ditanda
00493|tangani  oleh  dr.  Deny  Mathius,  M.Kes,  Sp.F  selaku  Dokter  Spesialis
00494|Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak KORBAN ,
00495|yang  pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
00496|- Ditemukan 1 (satu) luka tertutup berupa luka tusuk yang masih
00497|tertancap anak panah busur pada perut atas bagian tengah, diameter
00498|luka ± 0,7 cm dengan kedalaman luka sulit dinilai. Daerah sekitar luka
00499|tampak kemerahan. Tidak teraba gemeretak tulang.
00500|Kesimpulan :
00501|1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pada korban laki-laki bernama
00502|SAKSI 1 berusia 16 (enam belas) tahun. Ditemukan 1 (satu) luka
00503|tusuk pada perut atas bagian tengah.
00504|2.  Luka tersebut sesuai dengan luka akibat trauma tajam.
00505|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum
00506|tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat perbuatan yang dilakukan anak
00507|pelaku  berupa   “melakukan  kekerasan  terhadap  Anak, yang  mengakibatkan
00508|anak korban mengalami luka berat”;” telah terpenuhi menurut hukum ; 
00509|Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari  Pasal
00510|80  ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan
00511|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
00512|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
00513|
00514|Perlindungan  Anak sebagaimana  dakwaan Pertama  Penuntut Umum seperti
00515|dipertimbangkan diatas , maka anak pelaku  haruslah dinyatakan telah terbukti
00516|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
00517|didakwakan dalam dakwaan Pertama  Penuntut Umum tersebut;
00518|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  ternyata  tidak  diketemukan
00519|adanya  hal-hal  yang  dapat  mengecualikan  anak  pelaku  dari  pertanggung
00520|jawaban  pidana  baik  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  maka  anak
00521|pelaku  tetap  dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus  dijatuhi  pidana
00522|yang setimpal dengan perbuatannya ;
00523|Menimbang  bahwa  terhadap  Permohonan  anak  pelaku,  serta
00524|permohonan  orang  tua  anak   dan  pembelaan  Penasehat  hukumnya  yang
00525|meminta agar hukumannya diringankan dianggap telah dipertimbangkan dan
00526|akan ditetapkan dalam amar putusan oleh karena berat ringannya perbuatan
00527|anak dan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan anak tersebut juga
00528|harus  dipertimbangkan  dengan  tetap  mempertimbangkan  kepentingan  yang
00529|terbaik bagi anak;
00530|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim anak tidak menemukan
00531|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00532|alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung
00533|jawabkan perbuatannya;
00534|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00535|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00536|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  asas  kepentingan  yang
00537|terbaik bagi Anak  serta dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan
00538|serta  dengan  memperhatikan  rekomendasi  Laporan  Hasil  Penelitian
00539|Kemasyarakatan  (Litmas)  untuk  sidang  Pengadilan  atas  nama  Anak  ANAK
00540|PELAKU  yaitu  agar  Anak  Pelaku  diberikan  putusan  Pidana  berupa
00541|“Penempatan  di  LPKA”  maka  menurut  Hakim  perlu  dilakukan  penjatuhan
00542|Hukuman  berupa Pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;
00543|Menimbang, bahwa oleh karena Anak  ditahan dan penahanan terhadap
00544|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masa menjalani
00545|Pidana dikurangkan dengan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah
00546|dijalani anak, serta terhadap status penahanan anak harus tetap dipertahankan;
00547|             Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00548|yaitu :
00549|- 1 (satu) ketapel / pelontar busur yang terbuat dari besi dan di lilit
00550|kain warna merah dan terdapat karet pelontar warna kuning ;
00551|
00552|- 2  (dua)  anak  busur  yang  terbuat  dari  besi  trali  sepeda  motor
00553|dengan  panjang  mata  busur  13  Cm   dan  12  Cm  terdapat  rambut-
00554|rambut yang terbuat dari tali rafia warna merah dan hijau;
00555|oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan melakukan tindak
00556|pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan melakukan tindak pidana lagi,
00557|maka barang bukti tersebut memenuhi keadilan untuk dimusnahkan;
00558|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  No  11  tahun  2012
00559|tentang Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA) pasal 81 ayat (1) dinyatakan
00560|“Anak dijatuhi Pidana Penjara Di LPKA, apabila keadaan dan perbuatan anak
00561|akan membahayakan masyarakat”;
00562|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  No  11  tahun  2012
00563|tentang Sistem Peradilan Pidana anak (SPPA) pasal 81 angka (20) dinyatakan
00564|“Lembaga Pembinaan Khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah
00565|Lembaga atau Tempat anak menjalani masa Pidananya”;
00566|Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak-
00567|anak  lainnya  adalah  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  yang  merupakan
00568|penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi
00569|pembangunan nasional, Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta
00570|sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada
00571|masa  depan,  Oleh  karena  itu  diperlukan  adanya  pembinaan  secara  terus-
00572|menerus  demi  kelangsungan  hidup,  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,
00573|mental  dan  sosial  serta  perlindungan  dari  segala  kemungkinan  yang  akan
00574|membahayakan anak dan bangsa di masa depan ; 
00575|Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar
00576|hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
00577|adanya dampak negatif dari pergaulan, sehingga telah membawa perubahan
00578|sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku
00579|anak dalam hal ini ANAK PELAKU  ; 
00580|Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  No. 11
00581|Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu asas perlindungan
00582|anak adalah asas kepentingan yang terbaik bagi anak , yang sesuai dengan
00583|penjelasan  pasal  tersebut  maksudnya  adalah  bahwa  segala  pengambil an
00584|keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh
00585|kembang anak;
00586|Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan yang diambil dalam
00587|perkara sudah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan
00588|tidak mengesampingkan Perbuatan Pidana dari anak tersebut dan juga telah
00589|
00590|mempertimbangkan  korban  yang  menderita  luka  serta  juga  telah
00591|mempertimbangkan hasil Litmas;
00592|Menimbang,bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang
00593|No.11  Tahun  2012  tentang  Perlindungan  Anak,  bahwa  penjatuhan  pidana
00594|penjara bagi anak hanya dapat dilakukan sebagai  upaya terakhir (ultimum
00595|remidium) ; 
00596|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana  dan tindakan  terhadap
00597|diri  Anak  Pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang
00598|memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;
00599|Keadaan  Yang  Memberatkan:
00600|- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;
00601|Keadaan Yang Meringankan:
00602|- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
00603|- Anak  pelaku  berterus  terang  atas  perbuatannya  sehingga  diharapkan
00604|dapat mengubah sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari;
00605|- Anak Pelaku telah meminta maaf pada anak korban dipersidangan dan
00606|berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya;
00607|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00608|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00609|Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun
00610|2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
00611|Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
00612|23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang No 1 Tahun 2023,
00613|Undang Undang No 1 Tahun 2026, Undang Undang No 20 Tahun 2025 dan
00614|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
00615|
00616|MENGADILI:
00617|1. Menyatakan Anak Pelaku ANAK PELAKU telah terbukti secara sah dan
00618|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  melakukan  kekerasan
00619|terhadap Anak, berakibat luka berat dalam dakwaan alternatif Pertama;
00620|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  Pelaku  ANAK  PELAKU  berupa
00621|Pembinaan di LPKA Maros selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Anak
00622|Pelaku berada dalam tahanan;
00623|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
00624|Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00625|4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan;
00626|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
00627|
00628|- 1 (satu) ketapel / pelontar busur yang terbuat dari besi dan di lilit
00629|kain warna merah dan terdapat karet pelontar warna kuning ;
00630|- 2  (dua)  anak  busur  yang  terbuat  dari  besi  trali  sepeda  motor
00631|dengan panjang mata busur 13 Cm  dan 12 Cm terdapat rambut-rambut
00632|yang terbuat dari tali rafia warna merah dan hijau;
00633|Masing masing dimusnahkan;
00634|6. Membebankan kepada  Anak  Pelaku membayar biaya perkara sejumlah
00635|Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
00636|
00637|Selasa
00638|
00639|21 April 2026
00640|
00641|2026
00642|
00643|I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.
00644|
00645|Erna Harun, S.H.
00646|
00647|Panitera Pengganti,                  Hakim,
00648|  Erna Harun, S.H. I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.