02648|tertipu karena pekerjaan yang diterima tidak sesuai dengan video pekerjaan
02649|yang pernah diperlihatkan Saksi Deni Maulana dan Terdakwa;
02650|
02651|48. Bahwa  selama  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin
02652|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad bekerja di Negara Jepang tidak
02653|mendapatkan gaji sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa dimana gaji
02654|yang  akan  diterima  yaitu  sebesar  Rp22.000.000,00  (dua  puluh  dua  juta
02655|rupiah) bersih per bulan namun faktanya mendapatkan upah/ gaji apabila
02656|bekerja namun ketika tidak bekerja tidak mendapatkan upah/ gaji dan Saksi
02657|Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Taufik Sholeh Bin
02658|Ahmad tidak mengetahui berapa upah/ gaji dalam sehari bekerja namun
02659|total uang yang diterima selama bekerja di Jepang yaitu sebesar 25 MAN
02660|atau sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu dipotong
02661|dengan pinjaman kepada Nakazima Shinjing sebesar 10 MAN atau sebesar
02662|Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang dapat dibawa pulang
02663|ke Indonesia selama bekerja 3 (tiga) bulan di Jepang yaitu sebesar 15 MAN
02664|atau sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
02665|49. Bahwa  selama  Saksi  Irvanudin  Bin  Kusniawan,  Saksi  Hariyadi  Bin
02666|Darno dan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad di Negara Jepang, Terdakwa
02667|tidak pernah mendapatkan komplain terkait pembayaran gaji/ upah;
02668|50. Bahwa kemudian menjelang masa visa habis Saksi Hariyadi Bin Darno,
02669|Saksi Irvanudin Bin Kusniawan, Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad dipulangkan
02670|lalu  dijanjikan  untuk  diberangkatkan  kembali  namun  karena  adanya
02671|pandemic Covid-19 maka tidak ada kejelasan informasi sampai akhirnya
02672|bulan April 2023 Saksi Hariyadi Bin Darno, Saksi Irvanudin Bin Kusniawan,
02673|Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad mendapatkan informasi bahwa salah satu
02674|peserta  pelatihan  Bahasa  atas  nama  Abdul  Aziz  yang  juga  dijanjikan
02675|berangkat bekerja ke Negara Jepang oleh Saksi Deni Maulana pulang dan
02676|menerangkan tidak ada kepastian kapan diberangkatkan bekerja ke Negara
02677|Jepang;
02678|51. Bahwa  kemudian  pada  tahun  2021  legalitas  yang  dimiliki  oleh  LPK
02679|Momiji Gakkou, antara lain: 
02680|a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 1245000362099, tanggal
02681|29 Maret 2021 yang diterbitkan Pemerintah Kab. Bandung Provinsi Jawa
02682|Barat;
02683|b. Izin  Usaha,  yang  diterbitkan  tanggal  29  Maret  2021  berikut
02684|lampiran; 
02685|c. Akta pendirian No. 4 tanggal 30 Juli 2021;
02686|d. Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  Nomor:  AHU-
02687|0020608.AH.01.04.Tahun  2021  tentang  Pengesahan  Pendirian  Badan
02688|
02689|Hukum  Yayasan  Momiji  Gakkou,  tanggal  01  September  2021  berikut
02690|lampiran;
02691|52. Bahwa Akibat yang Saksi Hanan Bin Kamdi alami atas kejadian tersebut
02692|Saksi Hanan Bin Kamdi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar
02693|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk keperluan: 
02694|-  Biaya pelatihan Bahasa Jepang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan
02695|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02696|- Biaya  pembuatan  dokumen  Rp14.500.000,00  (empat  belas  juta  lima
02697|ratus ribu rupiah);
02698|- Biaya  pelunasan  proses  berangkat  bekerja  ke  Negara  Jepang
02699|Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
02700|- Pembuatan paspor Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
02701|- Biaya sendiri untuk kontrakan, kehidupan sehari-hari, biaya pulang pergi
02702|dari  Lampung  ke  Bandung  selama  menunggu  proses  berangkat  ke
02703|Negara Jepang dan perlengkapan untuk berangkat ke Negara Jepang
02704|dengan total kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta
02705|rupiah);
02706|- Pelatihan bahasa di Yayasan Mirai Nusantara 7.850.000,00 (tujuh juta
02707|delapan ratus lima pulih ribu rupiah);
02708|dan kerugian sampai saat ini tidak diberangkatkan Kembali oleh Saksi Deni
02709|Maulana Yusuf  untuk bekerja ke luar negeri;
02710|53. Bahwa dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang Saksi Hariyadi
02711|Bin Darno sudah habis sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
02712|54. Bahwa dalam proses keberangkatan ke Negara Jepang, Saksi Taufik
02713|Sholeh  Bin  Ahmad  sudah  habis  sekitar  Rp9.000.000,00  (sembilan  juta
02714|rupiah) sedangkan kekurangannya dibayarkan terlebih dahulu oleh Saksi
02715|Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan;
02716|55. Bahwa uang milik Hariyadi sudah Saksi Deni Maulana Yusuf Bin Juju
02717|Setiawan kembalikan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan
02718|uang Saksi Irvanudin Bin Kusniawan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh
02719|empat juta rupiah), sedangkan Saksi Taufik Sholeh Bin Ahmad belum Saksi
02720|Deni Maulana Yusuf Bin Juju Setiawan kembalikan uangnya;
02721|56. Bahwa berdasarkan surat dari Kedutaan Jepang tanggal 16 Oktober
02722|2024  pada  pokoknya  menerangkan  kegiatan  yang  boleh  dilakukan  oleh
02723|warga negara asing di Jepang dengan status “Temporary Visitor” adalah
02724|tamasya,  rekreasi,  olahraga,  kunjungan  keluarga,  tur,  pelatihan  atau
02725|meeting, bisnis atau kegiatan lain selama masa tinggal di Jepang misalnya
02726|
02727|turis atau  peserta  konferensi. Kegiatan yang  tidak  diperbolehkan  adalah
02728|mengatur  bisnis  termasuk  memperoleh  pendapatan  atau  aktivitas  yang
02729|menerima remunerasi (kecuali mempunyai izin untuk terlibat dalam aktivitas
02730|seperti itu);
02731|57. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja
02732|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang
02733|Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri,
02734|adapun Pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari system pelatihan
02735|kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di
02736|Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau Perusahaan atau instansi
02737|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  di  bawah  bimbingan  dan
02738|pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam
02739|proses produksi barang dan jasa dalam rangka menguasai keterampilan
02740|atau  keahlian  tertentu. Berdasarkan  Pasal  2 ayat (1)  Peraturan  Menteri
02741|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:
02742|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
02743|Pemagangan di Luar Negeri, adapun penyelenggara pemagangan di luar
02744|negeri  terdiri  dari:  LPK  Swasta,  Perusahaan,  Instansi  Pemerintah  dan
02745|Lembaga Pendidikan;
02746|58. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02747|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Pelatihan kerja diselenggarakan
02748|oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja
02749|swasta", kemudian pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
02750|2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Lembaga pelatihan kerja swasta
02751|dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan" Berdasarkan
02752|Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
02753|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/N/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02754|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dan  Pasal  1  Angka  7
02755|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  17 Tahun  2016  tentang  Tata
02756|Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja,  adapun
02757|Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi
02758|pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan
02759|untuk menyelenggarakan pelatihan kerja;
02760|59. Bahwa  yang  dimaksud  LPK  Swasta  yaitu  LPK  badan  hukum  atau
02761|perorangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang-undang
02762|Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  tersebut  diatas.
02763|Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17
02764|
02765|Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Pendaftaran  Lembaga
02766|Pelatihan  Kerja,  untuk  mendapatkan  izin  LPK,  LPK  Swasta  harus
02767|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  kepala  dinas
02768|kabupaten/kota, dengan melampirkan:
02769|a. Fotokopi  akta  dan  Keputusan  pengesahan  pendirian  atau
02770|perubahan  sebagai  badan  hukum  yang  di  sahkan  oleh  instansi  yang
02771|berwenang;
02772|b. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum
02773|dalam akta yang dilengkapi oleh identitas diri dan pas poto;
02774|c. Fotokopi NPWP atas nama Lembaga;
02775|d. Fotokopi tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan
02776|pra sarana kantor dan pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 tahun;
02777|e. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang;
02778|f. Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK
02779|yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat: 
02780| Struktur organisasi dan uraian tugas. 
02781| Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertipikat
02782|kompetensi dan tenaga pelatihan.
02783| Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3
02784|tahun. 
02785| Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan
02786|diselenggarakan.
02787| Kapasitas pelatihan per tahun,
02788| Daftar sarana dan pra sarana pelatihan sesuai dengan
02789|program pelatihan yang akan diselenggarakan;
02790|60. Bahwa  LPK  swasta  tidak  berhak  membawa  atau  memberangkatkan
02791|Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik
02792|Indonesia, adapun dasarnya yaitu Pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun
02793|2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Pelatihan Kerja diselenggarakan dan
02794|diarahkan  untuk  membekali,  meningkatkan,  dan  mengembangkan
02795|kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan,  produktivitas  dan
02796|kesejahteraan sehingga Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPK Swasta)
02797|hanya diselenggarakan dan diarahkan untuk pelatihan kerja bukan sebagai
02798|Lembaga  yang  dapat  membawa  atau  memberangkatkan  Warga  Negara
02799|Indonesia untuk bekerja ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
02800|61. Bahwa  LPK  Swasta  dapat  menyelenggarakan  pemagangan  ke  Luar
02801|Negeri berdasarkan Pasal 1 Angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 3 ayat
02802|
02803|(1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
02804|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02805|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02806|62. Bahwa  berdasarkan  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02807|Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
02808|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02809|63. Bahwa  LPK  Swasta  yang  menyelenggarakan  pemagangan  di  luar
02810|negeri harus memenuhi persyaratan: Memiliki izin LPK yang masih berlaku,
02811|memiliki  program  pemagangan,  mendapatkan  izin  penyelenggaraan
02812|pemagangan dari Direktur Jenderal;
02813|64. Bahwa  Program  pemagangan  diatur  dalam  Pasal  17, Pasal  18  dan
02814|Pasal  19  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik
02815|Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02816|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
02817|a. Pasal 17:
02818|1) Penyelenggara  pemagangan  wajib  memiliki  program
02819|pemagangan;
02820|2) Program  pemagangan  bagi  LPK  swasta  sekurang-
02821|kurangnya harus memuat: 
02822|a) nama pelatihan pemagangan;
02823|b) tujuan dan sasaran program pemagangan;
02824|c) program kejuruan; 
02825|d) pelaksanaan program pemagangan;
02826|e) tindak lanjut pasca pemagangan.
02827|3) Program kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
02828|huruf c, sekurang-kurangnya memuat:
02829|a) persyaratan peserta;
02830|b) tingkat dan kualifikasi kompetensi yang akan dicapai; 
02831|c) kurikulum dan silabi; 
02832|d) jadual pelaksanaan program; 
02833|e) perangkat lunak yang dipergunakan; 
02834|f) perangkat keras yang dipergunakan; 
02835|g) instruktur dan tenaga kepelatihan; 
02836|h) sistem dan metoda pelatihan; 
02837|i) persyaratan kelulusan;
02838|j) sertifikasi kompetensi;
02839|k) perjanjian pemagangan; 
02840|
02841|l) sarana  dan  prasarana,  instruktur,  dan  tenaga
02842|kepelatihan serta workshop sesuai dengan kejuruan.
02843|4) Pelaksanaan  program  pemagangan  sebagaimana
02844|dimaksud pada ayat (2) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
02845|a) nama, alamat LPK dan penanggung jawab program;
02846|b) nama,  alamat  perusahaan  tempat  pemagangan,  dan
02847|penanggung jawab program; 
02848|c) monitoring dan evaluasi; 
02849|d) pelaporan. 
02850|5) Tindak  lanjut  pasca  pemagangan  sebagaimana
02851|dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain meliputi: 
02852|a) penempatan dalam negeri; 
02853|b) penempatan luar negeri; 
02854|c) usaha mandiri;
02855|6) Perjanjian  pemagangan  sebagaimana  dimaksud  pada
02856|ayat (3) huruf k, sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban para
02857|pihak antara lain:
02858|a) uang saku dan transport bagi peserta pemagangan;
02859|b) perlindungan  bagi  peserta  pemagangan  antara  lain  :
02860|asuransi kecelakaan, kesehatan, kematian, fasilitas keselamatan
02861|dan kesehatan kerja;
02862|c) pembiayaan program magang;
02863|d) penyelesaian perselisihan;
02864|7) Dalam  hal  LPK  swasta  tidak  memiliki  persyaratan
02865|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  I,  maka  LPK  swasta
02866|tersebut harus  bekerjasama  dengan  LPK  lain  yang  sesuai  dengan
02867|kejuruan  pemagangan  yang  akan  dilaksanakan  dalam  bentuk
02868|perjanjian kerjasama;
02869|8) Program  pemagangan  bagi  perusahaan  dan/atau
02870|instansi pemerintah dan/atau lembaga pendidikan disesuaikan dengan
02871|kebutuhan  perusahaan  dan/atau  instansi  pemerintah  dan/atau
02872|Lembaga pendidikan yang bersangkutan;
02873|b.  Pasal 18: 
02874|1) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana
02875|dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  merupakan  satu
02876|kesatuan yang utuh dan berkelanjutan;
02877|
02878|2) Program  pemagangan  LPK  swasta  sebagaimana
02879|dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (7)  harus
02880|mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggungjawab di bidang
02881|ketenagakerjaan provinsi;
02882|c. Pasal  19  Penyelenggara  pemagangan  tidak  diperbolehkan
02883|mengikutsertakan  kembali  peserta  pemagangan  untuk  program
02884|pemagangan yang sama;
02885|65. Bahwa Warga Negara Indonesia yang menjadi peserta Pemagangan
02886|berbeda dengan Pekerja Migran Indonesia. Adapun pemagangan di luar
02887|negeri telah diatur sebagaimana penjelasan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
02888|dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang
02889|Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri
02890|tersebut diatas dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri
02891|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor:
02892|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
02893|Pemagangan di Luar Negeri, yang dimaksud Pemagangan di Luar Negeri
02894|adalah  bagian dari  system pelatihan  kerja yang  diselenggarakan secara
02895|utuh dan terpadu di Indonesia  dan di Luar Negeri oleh Lembaga Pelatihan
02896|Kerja atau Perusahaan atau instansi pemerintah atau Lembaga Pendidikan
02897|dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan atau pekerja yang lebih
02898|berpengalaman,  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  dalam  rangka
02899|menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, sedangkan Pekerja Migran
02900|Indonesia  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017
02901|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimana berdasarkan Pasal
02902|1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
02903|Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
02904|adalah  setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
02905|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wiiayah  Republik
02906|Indonesia;
02907|66. Bahwa  tidak  ada  batasan  waktu  yang  dibutuhkan  dari  persiapan
02908|dokumen  hingga  berangkat  ke  luar  negeri  dengan  tujuan  bekerja
02909|menggunakan  Visa  Kerja,  selama  calon  Pekerja  telah  memenuhi
02910|persyaratan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia yaitu yang
02911|telah  memiliki  Perjanjian  Kerja,  Passpor  dan  Visa  Kerja  sebagaimana
02912|tercantum  dalam  Pasal  22  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
02913|Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekeria l
02914|Migran Indonesia maka Perusahaan Penempaan Pekerja Migran Indonesia
02915|
02916|(PI) wajib memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia. Dapat Saksi
02917|Deni Maulana Yusuf Bin  Juju  Setiawan  jelaskan bahwa  untuk  memiliki
02918|perjanjian kerja, passport dan Visa Kerja sebagaimana tercantum dalam
02919|Pasal 22 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 09
02920|Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02921|tersebut harus melalui tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud
02922|dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia
02923|Nomor  09  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran
02924|Indonesia, yaitu:
02925|a. pemberian informasi;
02926|b. pendaftaran;
02927|c. seleksi;
02928|d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
02929|e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;
02930|f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
02931|g. pengurusan Visa Kerja; 
02932|h. OPP; 
02933|i.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan 
02934|j.pemberangkatan.
02935|67. Bahwa  seseorang  dengan  Visa  Kunjungan  (Temporary  Visitor)  tidak
02936|dapat melakukan pekerjaan di Luar Negeri, adapun penjelasanya sebagai
02937|berikut :
02938|Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Nomor  18  Tahun  2017