01105| Terdakwa  Sdri.  Winarsih  sejak  tahun  2019  telah  menawarkan  dan
01106|menjanjikan pekerjaan di luar negeri (seperti Korea, Inggris, Belanda,
01107|Jerman, Australia, dan Hongkong) dengan iming-iming gaji besar kepada
01108|Saksi Prasetyo Wahyu Ababil dan Saksi Aji Pangestu.
01109| Terdakwa  meminta  dan  menerima  sejumlah  uang  dari  Saksi  Prasetyo
01110|Wahyu Ababil sebesar total Rp 95.000.000,- dan dari Saksi Aji Pangestu
01111|sebesar  total  Rp  85.000.000,-  sebagai  biaya  untuk  pengurusan
01112|keberangkatan ke luar negeri.
01113| Terdakwa  mengurus  seluruh  administrasi  dan  dokumen  keberangkatan
01114|para Saksi, termasuk paspor (bahkan mengurus paspor baru bagi Saksi
01115|Prasetyo Wahyu Ababil melalui calo setelah deportasi dari Australia) dan
01116|visa, yang kemudian diketahui oleh para Saksi di Hongkong adalah visa
01117|kunjungan (turis) bukan visa kerja.
01118| Terdakwa menyediakan tempat penampungan sementara bagi para Saksi
01119|di kontrakannya di Jakarta sebelum keberangkatan.
01120| Terdakwa memberikan arahan, tiket, dan itinerary perjalanan kepada para
01121|Saksi serta mengatur penjemputan mereka di Hongkong oleh Sdri. HANI.
01122| Terdakwa memberangkatkan Saksi Prasetyo Wahyu Ababil dan Saksi Aji
01123|Pangestu ke Hongkong pada tanggal 6 Maret 2024.
01124| Terdakwa  mengakui  bahwa  ia  menjalankan  kegiatan  pemberangkatan
01125|Calon Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  secara  mandiri, tidak  pernah
01126|menjadi agen Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01127|manapun, tidak memiliki badan hukum terkait penyalur P3MI, dan tidak
01128|memiliki  izin  resmi  (SIP3MI/SIP2MI)  untuk  melakukan  penempatan
01129|Pekerja Migran Indonesia.
01130| Terdakwa mengakui bahwa para Saksi tidak pernah diberikan pelatihan
01131|kerja,  sertifikat  kompetensi,  tidak  pernah  menjalani  pemeriksaan
01132|kesehatan  atau  psikologis  yang  semestinya,  tidak  pernah
01133|menandatangani dokumen perjanjian penempatan, dan tidak didaftarkan
01134|dalam program jaminan sosial.
01135| Ahli Titis Wulandari, S.Psi, M.M., selaku Kepala BP3MI Jawa Timur, telah
01136|menerangkan  bahwa  orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01137|penempatan Pekerja Migran Indonesia dan penempatan tersebut harus
01138|dilakukan  oleh  lembaga  yang  memiliki  izin  resmi  serta  memenuhi
01139|berbagai persyaratan administratif dan teknis untuk pelindungan PMI.
01140|Menimbang, bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa
01141|mulai  dari  merekrut,  menerima  dana,  mengurus  dokumen,  menampung,
01142|Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01143|
01144|memberikan  arahan,  hingga  memberangkatkan  Saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil
01145|dan Saksi Aji Pangestu ke Hongkong dengan tujuan untuk bekerja, meskipun
01146|pada akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan dan menggunakan
01147|visa turis, secara jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan-
01148|kegiatan  yang  merupakan  inti  dari  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
01149|Indonesia. 
01150|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi sebagai P3MI dan
01151|melakukan kegiatan ini sebagai orang perseorangan, yang menguatkan bahwa
01152|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Pasal  69  Undang-
01153|Undang RI No. 18 Tahun 2017.
01154|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  sendiri  mengakui  perbuatannya
01155|memberangkatkan  Saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil  dan  Saksi  Aji  Pangestu  ke
01156|Hongkong  tanpa  dilengkapi  perizinan  berusaha  adalah  dilarang  atau  tidak
01157|diperbolehkan.  Dengan  demikian,  berdasarkan  seluruh  uraian  pertimbangan
01158|tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi
01159|dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;
01160|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  mengenai  fakta
01161|hukum  tersebut,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  perbuatan
01162|sebagaimana dimaksud telah terpenuhi;
01163|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69
01164|Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01165|Indonesia  telah  terpenuhi, maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01166|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01167|dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01168|Menimbang, bahwa selain penerapan pidana dalam tuntutan Penuntut
01169|umum  juga  ada  permintaan  dari  korban  untuk  dimintakan  Restitusi  kepada
01170|Terdakwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13
01171|Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  maka  yang  dimaksud
01172|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
01173|kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, Pasal 7 Ayat (1)
01174|huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
01175|Korban menyatakan : Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan
01176|berupa: hak  atas restitusi  atau ganti kerugian yang  menjadi  tanggung jawab
01177|pelaku tindak pidana;
01178|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7
01179|Tahun  2018  tentang  Pemberian  Kompensasi,  Restitusi  dan  Bantuan  Kepada
01180|Saksi dan Korban, dinyatakan bahwa korban Tindak Pidana berhak memperoleh
01181|Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01182|
01183|restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti
01184|kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai
01185|akibat  tindak  pidana  dan/atau  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/atau
01186|psikologis  dan  Pasal  8  ayat  11  Perma  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara
01187|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada
01188|Korban  Tindak  Pidana  menyebutkan  hakim  memeriksa  berkas  permohonan
01189|restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang yang diajukan
01190|ke persidangan serta mempertimbangkannya didalam putusan;
01191|Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima permohonan restitusi
01192|dari  LPSK  untuk  Korban  Prasetyo  Wahyu  Ababil  Dan  Korban  Aji  Pangestu,
01193|sesuai  masing-masing  Surat  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
01194|Korban Nomor A.0130.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian Ganti
01195|Rugi  tertanggal  9  April  2025,  An.  Prasetyo  Wahyu  Ababil,  LPSK
01196|merekomendasikan  Untuk  Dapat  mengabulkan  Restitusi  Sebesar  Rp
01197|106.000.000,-  (Seratus  Enam  Juta  Rupiah)  dan  Surat  Keputusan  Lembaga
01198|Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.0131.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025
01199|tentang Penilaian Ganti Rugi tertanggal 9 April 2025, An. Aji Pangestu, LPSK
01200|merekomendasikan  Untuk  Dapat  mengabulkan  Restitusi  Sebesar  Rp
01201|78.500.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); 
01202|Menimbang, bahwa Restitusi tidak diatur di dalam Undang-Undang RI
01203|Nomor 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun
01204|diatur didalam:
01205|- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
01206|Korban;
01207|- Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pemberian
01208|Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; 
01209|Didalam  kedua peraturan tersebut menyatakan bahwa  semua  Korban  Tindak
01210|Pidana (tidak dibedakan) dapat mengajukan Restitusi melalui LPSK RI;
01211|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dan  fakta-fakta  tersebut
01212|maka Terdakwa Winarsih dibebankan untuk membayar Restitusi kepada korban
01213|yaitu saksi  Prasetyo Wahyu Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  yang dalam hal ini
01214|terhadap Restitusi yang akan dibebankan kepada Terdakwa tersebut tentunya
01215|adalah  secara  proporsional  yang  kenyataannya  adalah  Terdakwa  juga
01216|mengeluarkan  biaya-biaya  sehubungan  dengan  pekerjaan  yang  disampaikan
01217|kepada  saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil dan  saksi  Aji  Pangestu tersebut  yaitu
01218|Terdakwa telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan Visa serta tiket pesawat
01219|untuk  saksi  Prasetyo  Wahyu  Ababil  dan  saksi  Aji  Pangestu  sebagaimana
01220|Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01221|
01222|terungkap di persidangan, selain itu Terdakwa juga mengeluarkan biaya untuk
01223|kebutuhan  sehari-hari  dan  biaya  tempat tinggal  untuk  saksi  Prasetyo  Wahyu
01224|Ababil dan saksi Aji Pangestu . Oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka
01225|setelah  melakukan  penilaian  yang  cermat  dan  berkeadilan  terhadap  seluruh
01226|aspek tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah patut dan adil untuk
01227|mengabulkan  sebagian  permohonan  restitusi  yaitu  terhadap  Terdakwa
01228|dibebankan untuk membayar Restitusi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
01229|rupiah) kepada saksi  Prasetyo Wahyu Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  dan jika
01230|tidak membayar  Restitusi tersebut  maka diganti dengan pidana  penjara yang
01231|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;
01232|Menimbang bahwa selanjutnya mengenai  materi pembelaan Terdakwa
01233|yang  meminta  agar  diberikan  hukuman  yang  seringan-ringannya,  maka  hal
01234|tersebut  akan  dipertimbangkan  dengan  memperhatikan  keadaan  yang
01235|memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;
01236|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01237|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01238|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01239|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01240|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01241|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
01242| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01243|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
01244|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01245|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01246|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01247|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01248|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01249|untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah
01250|paspor asli Nomor 013733065, 1 (satu) lembar kuitansi transfer Bank BRI Nomor
01251|rekening 0969024309535, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pengurusan
01252|Visa APEC dan pemberangkatan dengan nominal Rp. 80.000.000, dikembalikan
01253|kepada saksi PRASETYO WAHYU ABABIL selaku pemilik yang sah. Kemudian
01254|untuk  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  paspor  Nomor  C9185361,  3  (tiga)
01255|lembar bukti transfer Bank BRI dengan nomor rekening 0969024309535 atas
01256|nama Winarsih, dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Apply ke NZ dengan
01257|nominal  Rp.  42.500.000,-  dikembalikan  kepada  saksi  AJI PANGESTU  selaku
01258|pemilik yang sah, kemudian 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 10 Nomor
01259|Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01260|
01261|Sim  Card  Telkomsel  082332085417  adalah  barang  bukti  yang  dipergunakan
01262|dalam  tindak  pidana,  agar  tidak  dipergunakan  kembali  sehingga  sudah
01263|sepatutnya  dan  selayaknya  barang  bukti  tersebut  dimusnahkan,  kemudian  1
01264|(satu)  buku  Tabungan  BCA atas  nama  WINARSIH  dengan  nomor  rekening
01265|1410483056, 1 (satu) buku Tabungan BRI atas nama WINARSIH dengan nomor
01266|rekening 0969024309535, 1 (satu) buku Tabungan BNI atas nama WINARSIH
01267|dengan  nomor  rekening  1446852587,  1  (satu)  buah  kartu  nama  pekerjaan
01268|WINARSIH di Youwin Trevel, dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik yang
01269|sah;
01270|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01271|perlu dipertimbangkan terlebih  dahulu keadaan  yang  memberatkan dan yang
01272|meringankan Terdakwa;
01273|Keadaan yang memberatkan:
01274|- Perbuatan Terdakwa merugikan secara materiil terhadap Saksi Prasetyo
01275|Wahyu Ababil dan Saksi Aji Pangestu;
01276|Keadaan yang meringankan:
01277|- Terdakwa berterus terang di persidangan;
01278|- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
01279| Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01280|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01281|Memperhatikan Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang RI No. 18 Tahun
01282|2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Undang-Undang
01283|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01284|undangan lain yang bersangkutan;
01285|
01286|MENGADILI:
01287|1. Menyatakan  Terdakwa  Winarsih tersebut di atas,  telah terbukti secara sah
01288|dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “perseorangan  yang
01289|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, sebagaimana dalam
01290|dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01291|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  oleh  karena  itu  dengan
01292|pidana penjara selama  2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan  dan pidana
01293|denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan
01294|apabila  pidana denda tersebut  tidak dibayar  maka  diganti dengan pidana
01295|penjara selama 3 (tiga) bulan;
01296|3. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  restitusi  kepada  saksi
01297|Wahyu Prasetyo Ababil  dan saksi  Aji Pangestu  sejumlah Rp20.000.000,00
01298|Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01299|
01300|(dua  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  restitusi  tersebut  tidak
01301|dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
01302|4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
01303|seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
01304|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01305|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01306|- 1 (satu) buah paspor asli Nomor 013733065 ;
01307|- 1  (satu)  lembar  kuitansi  transfer  Bank  BRI  Nomor  rekening
01308|0969024309535 ;
01309|- 1  (satu)  lembar  kuitansi  pembayaran  pengurusan  Visa  APEC  dan
01310|pemberangkatan dengan nominal Rp. 80.000.000,- ;
01311|Dikembalikan kepada Saksi Prasetyo Wahyu Ababil.
01312|- 1 (satu) buah paspor Nomor C9185361 ;
01313|- 3  (tiga)  lembar  bukti  transfer  Bank  BRI  dengan  nomor  rekening
01314|0969024309535 atas nama Winarsih ;
01315|- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Apply ke NZ dengan nominal Rp.
01316|42.500.000,- ;
01317|Dikembalikan kepada Saksi Aji Pangestu.
01318|- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy Note 10 Nomor Sim Card Telkomsel
01319|082332085417 ;
01320|Dimusnahkan.
01321|- 1  (satu)  buku  Tabungan  BCA atas  nama  WINARSIH  dengan  nomor
01322|rekening 1410483056 ;
01323|- 1  (satu)  buku  Tabungan  BRI  atas  nama  WINARSIH  dengan  nomor
01324|rekening 0969024309535 ;
01325|- 1  (satu)  buku  Tabungan  BNI  atas  nama  WINARSIH  dengan  nomor
01326|rekening 1446852587 ;
01327|- 1 (satu) buah kartu nama pekerjaan WINARSIH di Youwin Trevel.
01328|Dikembalikan kepada Terdakwa. 
01329|7. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01330|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01331|
01332|Rabu
01333|
01334|2 1
01335|
01336|2025
01337|
01338|Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari  Rabu, tanggal 2 1 Mei 2025, oleh kami,
01339|Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. dan Muh. Gazali
01340|Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
01341|
01342|Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Agus
01343|Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
01344|
01345|Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri
01346|oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; 
01347|
01348|Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01349| Feri Deliansyah, S.H. Jamuji, S.H. M.H.
01350| Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.
01351|Panitera Pengganti,
01352|Agus Prasetyo, S.H.