01791|pekerja migran ditampung di Apartemen Transpark Cibubur di Jakarta. Para
01792|calon pekerja tinggal di tempat tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan dan tidak
01793|diberikan kejelasan terkait keberangkatannya ke negara Australia, serta tidak
01794|ada pelatihan kerja ataupun pelatihan bahasa yang diberikan kepada calon
01795|pekerja migran. Terdakwa telah mengurus visa kunjungan dan tiket pesawat
01796|dari Jakarta ke Australia untuk para Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan
01797|diberangkatkan ke negara Australia. Setelah menunggu hingga 2 (dua) bulan di
01798|tempat  penampungan,  para  calon  pekerja  migran  mengetahui  bahwa  ada
01799|penggrebekan terhadap semua orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri
01800|yang  dilakukan  BP2MI dan  telah  dilakukan  pencekalan  di  Banda  Soekarno
01801|Hatta  terhadap  calon  pekerja  migran,  salah  satu  calon  pekerja  tersebut
01802|bernama Ulul Albab yang juga direkrut oleh Terdakwa. Setelah itu diketahui
01803|bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migra n Indonesia
01804|(SIP2MI). Selanjutnya  calon  pekerja  migran  tersebut hendak  menanyakan
01805|kepada Terdakwa terkait permasalahan yang terjadi, namun Terdakwa tidak
01806|dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;
01807|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  Pradiptha  Himawan
01808|Putra,  S.H.,  M.H.  dan  Ahli  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H.,  yang  menjelaskan
01809|sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 1 angka 9 UU Nomor 18 Tahun 2017
01810|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan  bahwa
01811|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan  usaha
01812|berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari
01813|Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  Pekerja  Migran
01814|Indonesia.  Pasal  69  UU  Nomor  18  Tahun  2017  menerangkan  bahwa
01815|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan  Pekerja  Migran Indonesia,
01816|orang perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01817|yang tidak memilki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
01818|sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja
01819|Migran  Indonesia).  Adapun  yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan/atau
01820|penempatan  terhadap Pekerja  Migran  Indonesia  adalan  Perusahaan  yang
01821|memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan
01822|KM A
01823|1
01824|A
01825|2
01826|Paraf
01827|
01828|Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
01829|Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
01830|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
01831|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
01832|diindahkan  oleh  pihak  yang  hendak  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran
01833|Indonesia,  bila  hal  tersebut  tidak  dilakukan,  maka  perbuatan  penempatan
01834|Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara illegal;
01835|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  bahwasanya
01836|Terdakwa merupakan  perseorangan  yang  tidak  memiliki  Perusahaan
01837|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  serta  tidak  memiliki  izin
01838|berkaitan  dengan  penerimaan,  pengiriman  maupun  penempatan  Pekerja
01839|Migran  Indonesia  di  luar  negeri  sebagaimana  termaktub  dalam  UU
01840|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  serta  peraturan  pelaksananya,
01841|sehingga  Terdakwa  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apapun  baik
01842|langsung  maupun  tidak  langsung  berkaitan  dengan  penempatan  migran
01843|Indonesia.  Terdakwa  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  di
01844|negara Australia menggunakan visa kunjungan atau kunjungan dengan tujuan
01845|agar  para  calon  pekerja  migran  bisa  masuk  ke  negara  Australia,  dengan
01846|demikian dokumen yang digunakan tidak sesuai peruntukannya yang dimana
01847|visa yang seharusnya digunakan untuk Pekerja Migran Indonesia adalah visa
01848|kerja.  Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  Terdakwa  telah  mengabaikan
01849|ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perbuatan yang dilakukannya
01850|dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Australia yang dilakukan oleh
01851|Terdakwa merupakan perbuatan yang illegal. Demikian juga berdasarkan fakta
01852|di persidangan bahwa korban selama dalam penampungan telah mengeluarkan
01853|uang untuk biaya makannya sendiri, tidak mendapat pelatihan atau persiapan
01854|apapun saat dijanjikan Terdakwa untuk bekerja ke negara Australia. Hal ini juga
01855|dapat  mengakibatkan  korban  tere ksplotasi  apabila  korban  benar
01856|diberangkatkan tanpa keahlian;
01857|Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat
01858|bahwa  sedari  awal,  Terdakwa  telah  memiliki  maksud  untuk  melakukan
01859|eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri atau di luar wilayah
01860|Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
01861|“membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
01862|KM A
01863|1
01864|A
01865|2
01866|Paraf
01867|
01868|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”
01869|telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;
01870|Menimbang bahwa terhadap unsur tentang “membantu atau melakukan
01871|percobaan” dipertimbangkan sebagai berikut;
01872|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “membantu  atau  melakukan
01873|percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
01874|terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;
01875|Menimbang bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut
01876|merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;
01877|Menimbang bahwa membantu ( medeplichtige) setidaknya terdapat dua
01878|pihak  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih.  Pertama  adalah  pelaku  atau
01879|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
01880|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
01881|ad se accessorium). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua n pada
01882|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
01883|adalah pembantuan itu dib erikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan
01884|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
01885|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
01886|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
01887|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
01888|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).
01889|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
01890|Hukum Pidana, hlm. 379);
01891|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
01892|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
01893|dipertimbangkan sebagai berikut;
01894|Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa
01895|melakukan  rekrutmen  penerimaan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan
01896|meminta dokumen dan  uang pendaftaran sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus
01897|empat puluh juta rupiah ), tanpa melihat keterampilan yang dimiliki oleh calon
01898|pekerja  migran  serta  pengalaman  (track  record)  dari  calon  pekerja  migran
01899|tersebut.  Terdakwa  melakukan  rekrutmen  penerimaan  calon  pekerja  migran
01900|melalui  Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai  yang  menjadi  perpanjangan  tangan
01901|Terdakwa untuk menawarkan atau merekrut orang lain menjadi pekerja migran
01902|KM A
01903|1
01904|A
01905|2
01906|Paraf
01907|
01908|ke  negara  Australia.  Setelah  persyaratan  dokumen  dilengkapi oleh  calon
01909|pekerja  migran  dan  uang  pendaftaran telah  diserahkan,  para  calon pekerja
01910|migran diantarkan oleh Saudari Mai Suriyani Alias Mai kepada Terdakwa untuk
01911|dilakukan pengurusan visa dan diberangkatkan ke negara Australia;
01912|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan
01913|bahwa adanya keterkaitan peran antara Terdakwa dalam upaya menyiapkan
01914|calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  dikirimkan  ke  Australia, meskipun
01915|Terdakwa belum  mengantongi  izin  berkaitan  dengan  penempatan  pekerja
01916|migran Indonesia ke luar negeri. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
01917|bukanlah  pembantu  melainkan  pelaku  atau  pembuat,  sehingga  unsur
01918|“membantu” tidak secara sah dan meyakinkan terpenuhi;
01919|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01920|apakah  perbuatan  Terdakwa  tersebut  merupakan  suatu  percobaan  tindak
01921|pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;
01922|Menimbang bahwa UU Pemberantasan TPPO tidak memberi batasan
01923|pengertian  tentang  percobaan,  namun  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,
01924|mengenai percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) yang
01925|menyebutkan  setidaknya  tiga  unsur  yaitu  adanya  niat,  adanya  permulaan
01926|pelaksana  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata
01927|disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa niat ( voornemen) sebagai unsur yang
01928|subjektif dalam percobaan. Niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada
01929|dalam  hati.  Menimbang  bahwa  permulaan  pelaksana  dalam  Memorie  can
01930|Toelichting (MvT) diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Bila
01931|melihat pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, permulaan
01932|pelaksana sebagaimana dalam percobaan terjadi jika perbuatan yang dilakukan
01933|itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana dan perbuatan yang
01934|dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju. Dalam
01935|permulaan pelaksana, doktrin Simons membagi permulaan pelaksana menjadi
01936|delik-delik  yang  dirumuskan  secara  formil  dan  materil.  Pada  delik  formil,
01937|permulaan pelaksanaan telah ada dengan melakukan perbuatan yang disebut
01938|dalam rumusan delik, sedangkan delik materil, permulaan pelaksanaan telah
01939|ada  dengan  perbuatan  yang  menurut  sifatnya  secara  langsung  dapat
01940|menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya kelakuan lain
01941|(vide Simons dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 338-
01942|KM A
01943|1
01944|A
01945|2
01946|Paraf
01947|
01948|339).  Bahwa  tentang  unsur  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
01949|sendiri, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang
01950|semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah
01951|terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh
01952|sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela
01953|mengundurkan diri dari niatnya semula;
01954|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  bahwa  pada
01955|tanggal 17  Februari 2024, para calon  pekerja  migran  yang  ditampung oleh
01956|Terdakwa di Apartemen Transpark Cibubur mengetahui bahwa telah dilakukan
01957|penggrebekan oleh BP2MI terhadap semua orang yang akan diberangkatkan
01958|ke  luar  negeri  dan  telah  dilakukan  pencekalan  di  Bandara  Soekarno  Hatta
01959|terhadap  para  calon  pekerja  migran,  dan  salah  satunya  dari  calon  pekerja
01960|tersebut  adalah  Ulul  Albab  yang  juga  direkrut  oleh  Terdakwa.  Setelah  itu
01961|diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migra n
01962|Indonesia  (SIP2MI).  Atas  kejadian  tersebut,  para  calon  pekerja  migran
01963|menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan namun Terdakwa sampai
01964|saat ini tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Dari uraian
01965|tersebut dapat disimpulkan bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh
01966|Terdakwa tidak selesai tidak atas kehendaknya sendiri melainkan dikarenakan
01967|adanya  pencekalan  dan  penggrebekan  oleh  BP2MI  terhadap  para  calon
01968|Pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “melakukan percobaan” secara sah
01969|dan meyakinkan terpenuhi;
01970|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
01971|berpendapat bahwa unsur “membantu atau melakukan percobaan” secara sah
01972|dan meyakinkan telah terpenuhi;
01973|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam addendum
01974|kedua ini  telah terpenuhi, maka Majelis Hakim  berpandanga n bahwa  unsur
01975|“membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa  warga  negara
01976|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01977|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan
01978|meyakinkan terpenuhi;
01979|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
01980|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01981|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti
01982|KM A
01983|1
01984|A
01985|2
01986|Paraf
01987|
01988|melakukan  tidak  pidana  “Membantu  dan  melakukan  percobaan  membawa
01989|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01990|maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
01991|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
01992|Menimbang  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
01993|pembelaan  secara  tertulis tanggal  23  Januari  2025  yang  pada  pokoknya
01994|menyebutkan  bahwa perbuatan  Terdakwa tidak memenuhi  unsur  eksploitasi
01995|sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007
01996|tentang  Pemberantasan  TPPO  dan  perbuatan  Terdakwa, lebih  tepat  masuk
01997|pada  kualifikasi  penipuan  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  378  KUHP.
01998|Terhadap dalil tersebut Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis
01999|Hakim untuk:
02000|1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa  ABDUS
02001|SYAHID alias ANGKEP untuk seluruhnya;
02002|2. Menolak  surat  dakwaan  yang  masuk  dalam  surat  tuntutan
02003|No.REG.PERKR:  PDM-324/MATAR/12/2022,  Pada  Perkara  Nomor:
02004|40/PID.B/2023/PN.MTR;
02005|3. Melepaskan  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  alias  ANGKEP dari  segala
02006|Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslag  van  rechtsvervolging);
02007|4. Membebaskan  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  alias  ANGKEP dari segala
02008|Tuduhan (vrijspraak);
02009|5. Membebankan biaya perkara kepada negara
02010|Menimbang  bahwa  terhadap  pembelaan  yang  diajukan  Penasihat
02011|Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik/tanggapan yang pada
02012|intinya tetap pada tuntutan;
02013|Menimbang bahwa dalam poin I V Nota Pembelaan Penasihat Hukum
02014|Terdakwa mendalilkan bahwa unsur eksploitasi tidak terpenuhi. Terhadap dalil
02015|tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemahaman pasal yang
02016|terdapat Pasal 4 UU Pemberantasan TPPO tidak dapat dipahami secara parsial
02017|melainkan  harus  dipahami  secara  keseluruhan.  Dalam  Pasal  4  UU
02018|Pemberantasan TPPO ada unsur yang melekat pada eksploitasi yaitu “dengan
02019|maksud”, yang menunjukkan bahwa pasal tersebut merupakan masuk pada
02020|delik formil. Selain itu pengertian eksploitasi dalam UU Pemberantasan TPPO
02021|terdapat  unsur-unsur  yang  dihubungkan  dengan  tanda  baca  koma  dan
02022|KM A
02023|1
02024|A
02025|2
02026|Paraf
02027|
02028|pengubung atau, yang maknanya unsur tersebut merupakan alternatif. Oleh
02029|karena unsur eksploitasi alternatif, bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka
02030|unsur eksploitasi telah terpenuhi pula, sehingga terhadap dalil pembelaan Poin
02031|IV tersebut  sebelumnya  sudah  pula  Majelis  Hakim  pertimbangkan  pada
02032|pertimbangan unsur-unsur. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpadangan bahwa
02033|terhadap  dalil  dalam  poin  IV Pembelaan  tersebut,  tidak  beralasan  untuk
02034|dikabulkan;
02035|Menimbang  bahwa  selanjutnya  terhadap  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02036|yang mendalilkan bahwa Penuntut Umum keliru dalam mendakwakan Terdakwa
02037|1 sampai dengan Terdakwa 4 terhadap Pasal 10 jo. Pasal 4 UU Pemberantasan
02038|TPPO, mengingat kualifikasi tindakan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4
02039|masuk pada kualifikasi penipuan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
02040|berikut :
02041|Menimbang bahwa secara harfiah pengertian perdagangan orang adalah
02042|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
02043|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
02044|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan
02045|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
02046|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
02047|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
02048|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi .
02049|Sedangkan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  setiap  tindakan  atau
02050|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
02051|ditentukan dalam undang-undang ini. (vide Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan
02052|TPPO);
02053|Menimbang  bahwa  terdapat  tiga  komponen  dalam  tindak  pidana
02054|perdagangan orang, yaitu proses, cara dan tujuan. Proses maksudnya adalah
02055|tindakan  bagaimana  TPPO  tersebut  dilakukan.  Cara  yaitu  metode  untuk
02056|melakukan proses dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan tujuan ialah hal
02057|yang  ingin  dicapai  dari  rangkaian  proses  dan  cara.  Bahwa  membaca  dalil
02058|pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan, perbuatan yang
02059|dilakukan Terdakwa tersebut lebih condong dan dikualifikasikan kepada tindak
02060|pidana  penipuan  sebagaimana  dalam  Pasal  378  KUHP.  Tindak  pidana
02061|penipuan  dalam  KUHP  haruslah  dipahami  berbeda  dengan  tindak  pidana
02062|KM A
02063|1
02064|A
02065|2
02066|Paraf
02067|
02068|perdagangan  orang, dimana  tindak  pidana  penipuan  merupakan  salah  satu
02069|lingkup perbuatan dalam komponen “cara” pada tindak pidana perdagangan
02070|orang. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa, maknanya
02071|bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  mengamini  bahwa  Terdakwa  telah
02072|melakukan  tindak  pidana  penipuan  yang  juga  merupakan  bagian  dari
02073|komponen tindak pidana perdagangan orang;
02074|Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur telah
02075|mempertimbangkan bawasannya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-
02076|unsur sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU No. 21 Tahun
02077|2007  tentang  Pemberantasan  TPPO  yang  pada  intinya  telah  terpenuhinya
02078|secara  sah  dan  meyakinkan  perbuatan  Terdakwa  dalam  dakwaan  alternatif
02079|pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
02080|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan
02081|haruslah ditolak untuk seluruhnya;
02082|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
02083|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
02084|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu
02085|bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
02086|pidana;