01367|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01368|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01369|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01370|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal  86 huruf C Undang-Undang
01371|Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01372|Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01373|1) Setiap Orang;
01374|2) Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
01375|sebagaimana Pasal 72 huruf c;
01376|Ad.1. Setiap Orang
01377|Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana kata setiap orang dalam
01378|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01379|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merujuk pada pengertian orang yaitu
01380|orang perseorangan dan/atau korporasi;
01381|Menimbang bahwa orang perseorangan diartikan selaku subjek hukum
01382|yang  melakukan  tindak  pidana perlindungan pekerja  migran Indonesia  yang
01383|atas perbuatannya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;
01384|Menimbang bahwa yang diajukan dalam perkara a quo adalah TRIASIH
01385|Binti MUHADI yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimanaa dalam
01386|Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/PREJO/Etl.1/01/2025 tanggal
01387|31 Januari 2025, dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim perkara  a quo  di
01388|persidangan sebagaimanaa ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan
01389|dibenarkan identitas tersebut oleh Terdakwa;
01390|Menimbang bahwa telah diakuinya identitas Terdakwa sebagaimanaa
01391|dengan surat dakwaan penuntut umum dan keterangannya di Pengadilan, serta
01392|tidak ada pembuktian di persidangan bahwa Terdakwa adalah perwakilan dari
01393|suatu  korporasi,  maka  tidak  ditemukan  kekeliruan  orang  (error  in  persona)
01394|dalam perkara a quo, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;
01395|Menimbang bahwa untuk terpenuhinya suatu perbuatan pidana, tidak
01396|hanya sebatas pembenaran dan kesesuaian identitas Terdakwa, tetapi harus
01397|pula dibuktikan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan dan Terdakwa
01398|adalah  pelaku  sebagaimanaa  asas  Pidana  Geen  Straf Zonder  Schuld yang
01399|dianut dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
01400|Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa  “tidak  seorang  pun  dapat
01401|Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01402|
01403|dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah
01404|menurut  Undang-Undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang
01405|dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah  bersalah  atas  perbuatan  yang
01406|didakwakan atas dirinya;
01407|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
01408|akan mempertimbangkan perbuatan materiil yang didakwa kepada Terdakwa
01409|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
01410|Ad.2.  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
01411|sebagaimana Pasal 72 huruf c
01412|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang
01413|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
01414|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara
01415|Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
01416|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
01417|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang
01418|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01419|disebutkan “Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya
01420|disebut  SIP2MI  adalah  ijin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada
01421|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan  untuk
01422|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01423|Menimbang bahwa SIP2MI dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui
01424|Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal
01425|47  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01426|Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Menteri  Pelindungan  Pekerja  Migran
01427|Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Republik  Indonesia
01428|Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pencabutan Surat Izin
01429|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
01430|Menimbang bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01431|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan “Pelaksana
01432|penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri terdiri atas:
01433|a. Badan;
01434|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
01435|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01436|kepentingan Perusahaan sendiri;
01437|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
01438|berkesimpulan dokumen SIP2MI tidak dapat dimiliki oleh orang perseorangan,
01439|sehingga  Terdakwa  yang  telah  dihadirkan  sebagai  orang  perseorangan  dan
01440|Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01441|
01442|bukan  merupakan  perwakilan  dari  korporasi,  dan  tidak  dibuktikan  Terdakwa
01443|memiliki SIP2MI maka haruslah dibuktikan mengenai actus reus Terdakwa yaitu
01444|telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya SIP2MI;
01445|Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Nining Wahyuningsih sejak
01446|bulan Januari 2023 pada saat bekerja sebagai sponsor PT.Jafa Indo Corpora
01447|yang beralamat di Jl. Raya Wates-Purworejo ikut Borokulon Kec. Banyuurip
01448|Kab. Purworejo yang bergerak dibidang penempatan pekerja migran Indonesia
01449|dan meminta tolong untuk dibantu penempatan dan Terdakwa menindaklanjuti
01450|menawarkan dan mengarahkan kepada Nining Wahyuningsih untuk bekerja ke
01451|luar negeri tanpa melalui perusahaan PT. Jafa Indo Corpora;
01452|Menimbang bahwa penawaran tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan
01453|datang ke rumah Nining  Wahyuningsih dan  berkomunikasi dengan  IS  YUNI
01454|(dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan menginformasikan kepada Nining
01455|Wahyuningsih dapat bekerja ke luar negeri yaitu ke Arab Saudi secara cepat
01456|dan bisa langsung berangkat tanpa melalui Perusahaan, dengan gaji sebesar
01457|1200 real atau setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya
01458|meminta persyaratan untuk dipenuhi yang digunakan untuk pembuatan paspor
01459|dan visa;
01460|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pengakuan  Terdakwa  menggunakan
01461|jasa calo untuk pengurusan paspor yaitu hari Jumat tanggal 17 Januari 2023
01462|kantor Imigrasi Wonosobo alamat Selomerto, Kabupaten Wonosobo dan Paspor
01463|dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2023;
01464|Menimbang bahwa Paspor dengan Nomor E2379319 tercetak tanggal
01465|30 Januari 2023 atas nama Nining Wahyuningsih, Kantor Imigrasi Kelas II Non
01466|TPI Wonosobo telah menerima dokumen kelengkapan diantaranya:
01467|1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdri.  Nining Wahyuningsih
01468|dengan NIK: 3306095106900001;
01469|2) Kartu Keluarga Nomor: 3306091108089913;
01470|3) Akta Kelahiran atas nama Sdri.  Nining Wahyuningsih dengan
01471|nomor 5653/TP/1997;
01472|4) Surat  Tanda  Tamat  Belajar  Sekolah  Dasar  dengan  nomor
01473|03Dd0121175 atas nama Sdri. Nining Wahyuningsih;
01474|5) Surat Rekomendasi Permohonan Pembuatan Paspor dari PT.
01475|AL BAYT WISATA UNIVERSAL dengan  nomor: 232/alb  umroh/1/2023
01476|tertanggal 14 Januari 2023;
01477|Menimbang bahwa Paspor dengan Nomor E2379319 tercetak tanggal
01478|30 Januari 2023 atas nama Nining Wahyuningsih dikeluarkan atas permohonan
01479|Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01480|
01481|Pemohon dengan maksud untuk umroh, sehingga tidak bertentangan dengan
01482|peraturan perundang-undangan;
01483|Menimbang bahwa atas adanya Rekomendasi Permohonan Pembuatan
01484|Paspor dari PT. AL BAYT WISATA UNIVERSAL dengan nomor: 232/alb umroh/
01485|1/2023 tertanggal 14 Januari 2023, Saksi Saksi Nur Hidayati Binti Alm. Jamadi
01486|telah  menerangkan  nama  PT.  ALBAYT  WISATA  UNIVERSAL  telah
01487|disalahgunakan oleh orang lain yang saksi tidak ketahui, dengan cara telah
01488|memalsukan  surat  dengan  menggunakan  nama  PT.  ALBAYT  WISATA
01489|UNIVERSAL untuk permohonan pembuatan paspor, yang mana surat tersebut
01490|telah digunakan untuk mengajukan pembuatan paspor untuk Umroh di Kantor
01491|Imigrasi Wonosobo atas nama Nining Wahyuningsih dan telah ditunjukkan surat
01492|permohonan  pembuatan  paspor  nomor:  232/alb  umroh/I/2023  tanggal  14
01493|Januari 2023 yang tertulis KOP Surat PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL alamat
01494|Ruko Victorian Blok BB10 sektor 3A Tangerang selatan, saksi memastikan surat
01495|tersebut bukan surat yang dikeluarkan oleh PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL
01496|dan  tidak  pernah mengeluarkan  surat  tersebut  karena  adanya  perbedaan
01497|alamat PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL, tidak adanya cap resmi PT. ALBAYT
01498|WISATA UNIVERSAL dan tidak adanya lampiran rekomendasi dari Kementrian
01499|Agama;
01500|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  cermati  dan  meski  Terdakwa
01501|menyatakan tidak tahu adanya rekomendasi PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL,
01502|tetapi  atas  penggunaan  calo  yang  dilakukan  Terdakwa,  Majelis  Hakim
01503|berdasarkan kesaksian dari Saksi Saksi Nur Hidayati Binti Alm. Jamadi tersebut
01504|diatas,  PT.  ALBAYT  WISATA  UNIVERSAL  tidak  pernah  mengeluarkan
01505|Rekomendasi  Permohonan  Pembuatan  Paspor  dari  PT.  AL  BAYT  WISATA
01506|UNIVERSAL dengan nomor: 232/alb umroh/ 1/2023 tertanggal 14 Januari 2023
01507|karena tidak terdapat cap resmi  PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL dan tidak
01508|adanya lampiran rekomendasi dari Kementrian Agama;
01509|Menimbang  bahwa  atas  Paspor  dengan  Nomor  E2379319  tercetak
01510|tanggal  30  Januari  2023  atas  nama  Nining  Wahyuningsih  tercatat  telah
01511|melakukan perjalanan keluar negeri yaitu Warga Negara Indonesia atas nama
01512|Nining Wahyuningsih dengan NIK: 3306095106900001 dengan nomor Paspor:
01513|E2379319  tercetak  tanggal  30  Januari  2023  telah  melintas  atau  melakukan
01514|perjalanan ke Luar Negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu
01515|tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 03.31 WIB dan Warga Negara Indonesia
01516|atas nama Nining Wahyuningsih dengan NIK: 330609510690001 dengan nomor
01517|Paspor: E2379319 tercetak tanggal 30 Januari 2023 tersebut sampai dengan
01518|Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01519|
01520|saat  ini  belum  melakukan  perlintasan  masuk  Kembali  kewilayah  Negara
01521|Republik  Indonesia  baik  melalui  Bandara  Soekarno-Hatta  ataupun  Bandara
01522|Internasional yang lain yang terdapat di Indonesia;
01523|Bahwa  Terdakwa  juga  berperan  mengantar  Nining  Wahyuningsih  ke
01524|Jakarta yaitu ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur pada hari Senin tanggal
01525|20 Februari 2023 dan bertemu dengan IS YUNI rekan Terdakwa, dan Terdakwa
01526|selanjutnya pulang kembali ke Purworejo dan setelahnya terdapat menerima
01527|transfer dari IS YUNI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana
01528|barang  bukti  1 (satu)  bendel  laporan  transaksi  finansial  rekening  Bank  BRI
01529|nomor:  685501024848534  atas  nama  Triasih  periode  transaksi  17  Februari
01530|2023 - 22 Februari 2023;
01531|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yakobus Alex Yocom
01532|anak dari Petrus Emanuel Yocom selaku bagian Pengadiministrasi Umum Dinas
01533|Perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten
01534|Purworejo bahwa Nining Wahyuningsih tidak pernah terdaftar sebagai Pekerja
01535|Migran Indonesia pada aplikasi SIAPkerja Kementrian Tenaga Kerja;
01536|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Septiani dan
01537|barang bukti 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial rekening BANK BRI
01538|Nomor 675701006613531 atas nama BUDI SEPTIANI periode transaksi bulan
01539|April, Mei, Juni Dan Juli 2023 telah terdapat transfer  sebanyak 4 (empat) kali
01540|yaitu:
01541|1) Pada tanggal 3 April 2023 transfer sejumlah Rp2.423.362.00;
01542|2) Pada tanggal 2 Mei 2023 transfer sejumlah Rp3.789.650,00;
01543|3) Pada tanggal 5 Juni 2023 transfer sejumlah Rp3.479.988,00;
01544|4) Pada tanggal 3 April 2023 transfer sejumlahRp3.873.035,00;
01545|Menimbang bahwa atas bukti transfer tersebut telah diakui oleh Nining
01546|Wahyuningsih melalui Saksi Sutarso Bin Joyo Dikromo dan Saksi Budi Septiani
01547|adalah transfer dari Nining Wahyuningsih melalui majikannya, sehingga Majelis
01548|Hakim berkeyakinan telah terjadi hubungan kerja atau setidaknya pemberian
01549|upah  kepada  Nining  Wahyuningsih  sebagaimana  definisi  Pekerja  Migran
01550|Indonesia dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01551|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01552|Menimbang bahwa Negara Arab Saudi merupakan salah satu negara
01553|bagian Timur Tengah yang dinyatakan tertutup dilarang bagi Pekerja Migran
01554|Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan
01555|Nomor 260 Tahun 2015, dan Terdakwa mengakui dipersidangan mengakui hal
01556|Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01557|
01558|tersebut, tetapi telah menawarkan kepada Nining Wahyuningsih untuk bekerja di
01559|Arab Saudi;
01560|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  telah  terungkap  bahwa
01561|Nining Wahyuningsih juga tidak memiliki pelatihan kerja dan Terdakwa tidak
01562|pernah  membuktikan  dirinya  dan  menyatakan  tidak  memiliki  SIP2MI,  serta
01563|rekannya IS YUNI dinyatakan oleh Terdakwa juga sebagai perorangan dan tidak
01564|memiliki SIP2MI;
01565|Menimbang  bahwa  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
01566|(SIP2MI) diperlukan sebagai bentuk izin oleh Kepala Badan kepada perusahaan
01567|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  menempatkan  Calon  Pekerja
01568|Migran  Indonesia,  sehingga  secara  hukum  dilarang  untuk  setiap  orang
01569|melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya surat
01570|tersebut,  terlebih  untuk  orang  perorangan  karena  tegas  dinyatakan  hanya
01571|diberikan kepada perusahaan;
01572|Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim
01573|berkeyakinan  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  “menempatkan
01574|Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI”  dan  tidak  memiliki  hak  untuk
01575|melakukan hal itu menurut hukum sebagai orang perseorangan, maka dengan
01576|demikian unsur kedua “menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI”
01577|telah terpenuhi;
01578|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  86 huruf C
01579|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01580|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
01581|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  Terdakwa  melakukan  tindak  pidana
01582|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
01583|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dakwaan  berbentuk  alternatif  maka,
01584|Majelis  Hakim  telah  memilik  dan  berkeyakinan  dakwaan  alternatif  kedua
01585|terbukti, maka dakwaan yang lain tidak akan dipertimbangkan;
01586|Menimbang  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18
01587|tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  berkaitan  erat
01588|dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana konsideran
01589|butir b yang menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari
01590|perdagangan  manusia,  perbudakan,  kerja  paksa,  korban  kekerasan,
01591|kesewenang-wenangan,  kejahatan  atas  harkat  dan  martabat  manusia  serta
01592|perlakuan lain yang melanggar HAM;
01593|Menimbang  bahwa  asas  anti  perdagangan  manusia  dalam  Undang-
01594|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan
01595|Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01596|
01597|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  tidak  adanya  tindakan  perekrutan,
01598|pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  Calon  Pekerja
01599|Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan,
01600|penggunaan  kekerasan,  pencuiikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,dan
01601|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  uang  atau
01602|memberikan  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01603|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
01604|dalam  negara  maupun  antarnegara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01605|mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
01606|tereksploitasi;
01607|Menimbang bahwa sebagai orang perseorangan Terdakwa telah terbukti
01608|menempatkan  Warga  Negara  Indonesia  ke  Arab  Saudi  dan  erat  dengan
01609|kegiatan eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01610|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01611|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01612|pemanfaatan  fisik, seksual, organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum,
01613|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01614|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01615|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
01616|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  berharap  Terdakwa  mampu
01617|mengubah cara pandang terlebih dalam hal membantu mencari pekerjaan orang
01618|di luar negeri sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan
01619|setelah  menjalani  pidana  kembali  menjadi  individu  yang  lebih  baik  lagi
01620|sebagaimana tujuan pemidanaan yaitu pertama untuk mencegah dilakukannya
01621|tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum,  kedua  memasyarakatkan
01622|terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi
01623|orang yang baik dan berguna, ketiga menyelesaikan konflik yang ditimbulkan
01624|akibat  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa
01625|aman dan damai dalam masyarakat, keempat menumbuhkan rasa penyesalan
01626|dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
01627|Menimbang  bahwa  dalam  pembelaan  Terdakwa  yang  disampaikan
01628|melalui  Penasehat  Hukumnya  yang  memohon  keringanan  hukuman  akan
01629|Majelis Hakim pertimbangkan dan langsung dinyatakan dalam amar putusan;
01630|Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim