01948|menyatakan bahwa tidak dapat dibuktikannya unsur kekerasan atau ancaman
01949|kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang  dilakukan
01950|terhadap anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “kekerasan
01951|atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya  yang
01952|dilakukan terhadap anak” sudah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sesuai
01953|dengan fakta yang ada di persidangan;
01954|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Anak  di  persidangan
01955|bahwa tidak dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak
01956|untuk dapat dilakukan perbuatan memasukkan alat kelamin Anak terhadap alat
01957|kelamin  Anak  Korban,  yang  mana  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut
01958|dilakukan dengan cara membujuk Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa
01959|berdasarkan Pasal 240 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
01960|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menjelaskan  bahwa
01961|Keterangan Anak hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri , sehingga
01962|harus didukung oleh alat bukti lain yang sah, namun tidak terdapat alat bukti lain
01963|yang mendukung keterangan dari Anak tersebut, sedangkan dengan kekerasan
01964|atau ancaman kekerasan terdapat beberapa alat bukti yang menunjukkan hal
01965|tersebut seperti keterangan dari Anak Korban, Saksi  SAKSI 1, dan  SAKSI 2,
01966|serta  ada  perubahan  dari  diri  Anak  Korban akibat  adanya  peristiwa  yang
01967|Hal. 53 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
01968|
01969|dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dengan kekerasan yang membuat
01970|Anak Korban menjadi trauma;
01971|Menimbang, bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
01972|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  pertanggungjawaban  Anak yaitu  bahwa
01973|dalam Pasal 473 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01974|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1
01975|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  juncto  Undang-Undang Nomor 11
01976|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mencantumkan unsur
01977|kesalahan sebagai unsur delik;
01978|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  36  Ayat  (2)  Undang-Undang
01979|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Surat
01980|Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi
01981|KUHP 2023 dan KUHAP 2025 pada Bagian II tentang Perihal Pelaksanaan
01982|KUHP pada Nomor 3 huruf c yang menjelaskan bahwa sebuah perbuatan yang
01983|dapat  dipidana  merupakan  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  dengan  sengaja,
01984|sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika
01985|secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
01986|Menimbang, bahwa ada tidaknya penyebutan unsur kesengajaan dalam
01987|rumusan delik mempunyai arti penting dalam konteks pembuktian. Jika suatu
01988|rumusan  delik  menyebutkan  bentuk  kesalahan  berupa  kesengajaan  secara
01989|eksplisit,  maka  penuntut  umum  harus  membuktikan  kesengajaan  tersebut.
01990|Sebaliknya,  jika  dalam  suatu  rumusan  delik  tidak  menyebutkan  bentuk
01991|kesalahan  secara  eksplisit,  maka  dengan  dapat  dibuktikannya  unsur-unsur
01992|delik, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dianggap telah terbukti dengan
01993|sendirinya  dimana  kesengajaan  tersebut  dapat  meliputi  semua  unsur  delik
01994|maupun hanya meliputi unsur-unsur tertentu dalam rumusan delik;
01995|Menimbang, bahwa mengacu pada fakta persidangan, Anak melakukan
01996|perbuatan sebagaimana didakwakan dengan kehendak dan kesadaran sendiri
01997|tanpa  paksaan,  dalam  keadaan  mampu  mempertanggungjawabkan
01998|perbuatannya, serta mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur.
01999|Oleh  karena  itu  Anak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas
02000|perbuatan yang dilakukan yaitu dengan kesalahan berupa kesengajaan;
02001|Menimbang, bahwa Anak telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun,
02002|yang dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan yang
02003|diajukan kepadanya  dengan  baik, serta  saat melakukan  tindak pidana tidak
02004|Hal. 54 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02005|
02006|terdapat hal yang menunjukkan bahwa Anak dalam keadaan disabilitas mental  /
02007|disabilitas intelektual, maka Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab;
02008|Menimbang, bahwa  oleh  karena  terdapat  kesalahan  Anak  dalam
02009|terjadinya tindak pidana, Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta
02010|dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat
02011|menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar
02012|dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
02013|pidana; 
02014|Menimbang, bahwa  untuk  menentukan  pemidanaan  kepada  Anak,
02015|Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman pemidanaan
02016|sebagaimana diatur pada Pasal 54  Ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun
02017|2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dan  memperhatikan
02018|kepentingan terbaik bagi Anak sebagai berikut :
02019|Menimbang,  bahwa ketentuan  pedoman  pemidanaan  merupakan
02020|bagian yang tidak terpisahkan dari  ketentuan dalam pemidanaan , maka  akan
02021|dipertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
02022|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dimana  Majelis
02023|Hakim wajib mempertimbangkan :
02024|a. bentuk kesalahan pembuat tindak pidana;
02025|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
02026|c. sikap batin pembuat tindak pidana;
02027|d. tindak  pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
02028|direncanakan;
02029|e. cara melakukan tindak pidana;
02030|f.sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
02031|g. riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak
02032|pidana;
02033|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
02034|i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
02035|j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
02036|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
02037|Menimbang,  bahwa  dikarenakan  ketentuan  pasal  tersebut  bersifat
02038|kumulatif alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan faktor-
02039|faktor yang relevan dan terbukti dalam fakta persidangan;
02040|Menimbang, bahwa terhadap faktor “ riwayat hidup, keadaan sosial dan
02041|keadaan  ekonomi  pelaku  tindak  pidana”,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
02042|perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dipengaruhi oleh
02043|Hal. 55 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02044|
02045|lingkungan sosial terdekatnya, dimana Anak diketahui memiliki ketergantungan
02046|pada konten pornografi dan hampir setiap hari mengakses film porno melalui
02047|tautan  yang  dikirimkan  secara  cuma-cuma  oleh  teman  Anak  yang  bernama
02048|Jupri,  sehingga  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana,  Majelis  Hakim
02049|mempertimbangkan secara cermat kondisi pribadi Anak tersebut;
02050|Menimbang, bahwa terhadap faktor  “pengaruh pidana terhadap masa
02051|depan pelaku tindak pidana” , Majelis Hakim menilai bahwa dampak penjatuhan
02052|pidana  terhadap  keberlanjutan  pendidikan  dan  perkembangan  pribadi  Anak,
02053|dimana  berdasarkan  keterangan  Anak  serta  keluarga  yang  dihadirkan  di
02054|persidangan  diketahui  bahwa  Anak  masih  berstatus  sebagai  siswa  kelas  IX
02055|(sembilan) Sekolah Menengah Pertama dan masih memiliki kesempatan untuk
02056|melanjutkan  pendidikannya,  sehingga  dalam  menjatuhkan  putusan,  Majelis
02057|Hakim berupaya memilih sanksi yang proporsional dan tidak menghambat masa
02058|depan pendidikan Anak, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi
02059|Anak tersebut;
02060|Menimbang, bahwa terhadap faktor “ pengaruh tindak pidana terhadap
02061|korban atau keluarga korban ” Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang
02062|dilakukan  oleh  Anak  telah  menimbulkan  dampak  destruktif  dan  kerugian
02063|multidimensional, dimana tindakan tersebut tidak hanya menghancurkan masa
02064|depan,  merampas  kebahagiaan,  serta  meninggalkan  trauma  psikologis  dan
02065|penderitaan  fisik  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  membawa  pengaruh  yang
02066|sangat  merugikan  bagi  keluarga  korban  dalam  berbagai  aspek,  termasuk
02067|mencoreng kehormatan keluarga, serta memberikan beban moral dan stigma
02068|sosial  yang  berkepanjangan  di  tengah  lingkungan  masyarakat,  sehingga
02069|kejahatan  Anak  ini  jelas-jelas  menimbulkan  penderitaan  yang  meluas  dan
02070|berakibat fatal;
02071|Menimbang, bahwa  terhadap faktor “ pemaafan dari korban  dan/atau
02072|keluarganya”, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak
02073|terhadap Anak Korban telah menimbulkan penderitaan yang mendalam, dimana
02074|berdasarkan  fakta  yang  terungkap  selama  persidangan  terlihat bahwa  Anak
02075|Korban  beserta  keluarganya  mengalami  kesedihan  yang  sangat  mendalam,
02076|serta hingga proses persidangan berlangsung tidak terdapat adanya pemberian
02077|maaf  dari  Anak  Korban  maupun  keluarganya  kepada  Anak,  sehingga  hal
02078|tersebut turut menjadi pertimbangan penting bagi Majelis Hakim dalam menilai
02079|tingkat kesalahan dan penjatuhan sanksi yang tepat;
02080|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak
02081|pidana dengan ancaman pidana yang berbentuk alternatif berupa penjara  atau
02082|Hal. 56 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02083|
02084|denda,  maka  dengan  memperhatikan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana
02085|tersebut di  atas, maka  Majelis  Hakim mempertimbangkan jenis pemidanaan
02086|yang sesuai terhadap Anak sebagai berikut :
02087|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana yang dipandang tepat
02088|untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak, berdasarkan  Pasal  60  Ayat  (3)
02089|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
02090|mengatur  bahwa  “Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  Penelitian
02091|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan sebelum  menjatuhkan
02092|Putusan perkara”;
02093|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan
02094|yang dibuat dan ditandatangani oleh Erwin Manalu, S.H. tertanggal 3 April 2026
02095|selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, diketahui bahwa Anak dalam
02096|melakukan perbuatan kepada Anak Korban dikarenakan Anak terpengaruh dari
02097|faktor luar yaitu dari adanya media sosial yang menampilkamn konten yang
02098|bermuatan  dewasa,  dan  juga  lingkungan  sekitar  Anak  selalu  membahas
02099|mengenai  pembahasan  yang  bermuatan  dewasa  seperti  hubungan  seksual,
02100|sehingga membuat Anak menjadi penasaran dengan hal tersebut. Lalu Anak
02101|yang masih merupakan kategori Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
02102|Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  juncto
02103|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
02104|sehingga  membuat  Anak  masih  belum  memiliki  kematangan  berfikir  dalam
02105|melakukan  tindakannya  terhadap  Anak  Korban,  sehingga  membutuhkan
02106|pendidikan dan bimbingan untuk dapat mengendalikan diri Anak;
02107|Menimbang,  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan  berdasarkan  hasil
02108|sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I
02109|Medan dan juga sesuai asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
02110|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya kelangsungan hidup
02111|dan tumbuh kembang Anak, perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir,
02112|sehingga  merekomendasikan terhadap Anak di berikan Pidana  Dengan Syarat
02113|berupa pelayanan masyarakat  sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
02114|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58
02115|Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan
02116|terhadap Anak;
02117|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  maka  Anak
02118|tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini, penjatuhan
02119|pidana bagi Anak sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak, haruslah
02120|mampu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di
02121|Hal. 57 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02122|
02123|masa depan sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-
02124|undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
02125|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
02126|Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
02127|Menjadi Undang-Undang;
02128|Menimbang,  bahwa  di  samping  itu,  ketentuan  Pasal  79  Ayat  (1)
02129|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
02130|menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan dapat diberlakukan dalam
02131|hal  Anak  melakukan  tindak  pidana  berat  atau  tindak  pidana  yang  disertai
02132|dengan  kekerasan.  Dalam  hal  ini,  bagian  Penjelasan  Umum  Peraturan
02133|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
02134|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
02135|Perlindungan  Anak  menyatakan  bahwa  kejahatan  seksual  terhadap  anak
02136|merupakan  kejahatan  serius  (serious  crime)  sehingga  penjatuhan  pidana
02137|terhadap pelaku kekerasan seksual harus memberikan efek jera dan mencegah
02138|terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;
02139|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah semata-mata ditujukan
02140|untuk membalas perbuatan Anak, melainkan juga untuk memberikan kesadaran
02141|kepadanya agar memperbaiki dirinya. Dalam hal ini, kenyataan bahwa pelaku
02142|tindak pidana adalah juga seorang Anak yang masih membutuhkan bimbingan
02143|dan pengasuhan lebih lanjut dari keluarga dan lingkungannya, peran aktif pihak
02144|keluarga  Anak  Korban  dan  Anak  sendiri  dalam  bersama-sama  mencegah
02145|terjadinya kembali tindak pidana Anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak
02146|Anak  Korban  di  masa  depan,  perlu  juga  diperhatikan  dalam  penjatuhan
02147|hukuman kepada Anak;
02148|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  sebagaimana
02149|pertimbangan sebelumnya, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari
02150|pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang merupakan kejahatan yang
02151|serius, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak,
02152|Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana
02153|penjara  sebagai  bentuk  efek  jera  kepada  Anak,  akan  tetapi  Majelis  Hakim
02154|berpendapat bahwa Anak tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
02155|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dengan masa
02156|waktu sebagaimana dalam amar putusan ini. Adapun pidana ini juga dijatuhkan
02157|dengan alasan karena  Majelis  Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh
02158|Anak  telah  merusak  masa  depan  Anak  Korban,  perbuatan  Anak  tersebut
02159|menyebabkan aib dan trauma bagi Anak Korban dan keluarganya , serta Anak
02160|Hal. 58 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02161|
02162|melakukan perbuatan kepada  Anak  Korban dilakukan secara sadar. Sehingga
02163|melalui  pemidanaan ini  kedepannya  Anak  diharapkan dapat menjadi  pribadi
02164|yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar
02165|hukum. Selanjutnya  Majelis  Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana
02166|yang  termuat  di  dalam  amar  putusan  ini  dan  memandang  hukuman  yang
02167|dijatuhkan sudah memenuhi  rasa  keadilan, dan kemanfaatan  serta  setimpal
02168|dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Dalam hal ini, pidana penjara
02169|tersebut selayaknya diartikan sebagai sarana bagi Anak untuk mendapatkan
02170|pembinaan dan bimbingan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ;Menimbang,
02171|bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan dan pedoman  pemidanaan di atas,
02172|oleh karena  Majelis Hakim  menilai tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  Anak
02173|termasuk tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, serta keadaan dan
02174|perbuatan  Anak  dinilai  sangat  merugikan  Anak  Korban  dan  keluarga  Anak
02175|Korban, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Anak yang
02176|lama dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
02177|Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim
02178|berpendapat  bahwa  karena  telah  sesuai  dengan  tujuan  dan  pedoman
02179|pemidanaan sebagaimana pertimbangan di atas, maka tidak perlu dijatuhkan
02180|pidana tambahan dalam perkara ini;
02181|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
02182|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02183|meringankan Anak;
02184|Keadaan yang memberatkan :
02185|- Perbuatan Anak menimbulkan aib dan trauma bagi Anak Korban dan
02186|keluarganya;
02187|- Perbuatan Anak telah berdampak negatif terhadap perkembangan dan
02188|berpotensi mempengaruhi masa depan Anak Korban; dan
02189|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
02190|Keadaan yang meringankan :
02191|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
02192|mengulangi perbuatannya; dan
02193|- Anak belum pernah dihukum;
02194|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
02195|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02196|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara untuk
02197|waktu tertentu yang dijatuhkan;
02198|Hal. 59 dari 62 hal. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sdk
02199|
02200|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02201|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
02202|berada dalam tahanan;
02203|Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 
02204|1. 1 (satu) potong baju lengan pendek wama biru; 
02205|2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
02206|3. 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;
02207|4. 1 (satu) potong shot warna merah; 
02208|5. 1 (satu) potong tanktop warna pink; dan
02209|6. 1 (satu) potong BH warna pink;
02210|yang telah disita dari Saksi SAKSI 1 namun dalam persidangan Anak Korban
02211|dan Saksi SAKSI 1 yang merupakan ibu Anak Korban menyatakan tidak ingin
02212|menerima  kembali  barang-barang  bukti  tersebut  serta  Majelis  Hakim
02213|berpandangan barang-barang bukti tersebut dikhawatirkan akan memunculkan
02214|kembali trauma bagi Anak Korban,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti
02215|tersebut dimusnahkan;
02216|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  71D ayat (1) Undang-Undang
02217|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan
02218|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
02219|2016, yang menyatakan bahwa setiap Anak yang menjadi korban dalam jenis-
02220|jenis  tindak  pidana  tertentu  yang  salah  satunya  adalah  anak  yang  menjadi
02221|korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan hak atas restitusi
02222|yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
02223|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  71D  Undang-
02224|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah
02225|dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17
02226|Tahun 2016  juncto  Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
02227|2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
02228|Pidana menegaskan bahwa “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang
02229|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
02230|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau
02231|ahli warisnya, dan secara khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum,
02232|yang berhak adalah anak korban;
02233|Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menawarkan
02234|kepada Anak Korban dan juga melalui Penuntut Umum mengenai haknya untuk