02472|memperoleh keuntungan bagi dirinya , bersesuaian dengan kriteria eksploitasi
02473|dalam hal ini, adalah tindakan dengan persetujuan korban (Saksi Korban Susan
02474|Susanti Adu dan Saksi Korban Adrian Boys ) tersebut adalah memanfaatkan
02475|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
02476|keuntungan materiil;
02477|Menimbang, bahwa karena apa yang dilakukan oleh M. VINDY NADA
02478|NANTA telah memenuhi  unsur perekrutan, penerimaan seseorang dengan
02479|pemalsuan serta penyalahgunaan posisi rentan, maka M. VINDY NADA NANTA
02480|dengan dengan demikian telah melakukan tindak pidana perdagangan orang,
02481|dan para Terdakwa dalam hal ini, yang memberikan pembantuan kepada M.
02482|VINDY NADA NANTA  dalam penyediaan dokumen palsu, yang telah
02483|memberikan kemudahan bagi M. VINDY NADA NANTA  untuk melakukan
02484|eksploitasi, para Terdakwa dengan demikian telah memenuhi unsur yang
02485|membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, sehingga
02486|dengan demikian unsur ad. 2 telah terpenuhi;
02487|
02488|Hal 68 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02489|
02490|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari Pasal 10 Undang -
02491|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02492|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan
02493|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
02494|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
02495|Menimbang, bahwa  selanjutnya, sebelum Majelis akan menanggapi
02496|Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis
02497|Hakim akan mempertimbangkan perbedaan pendapat dengan Penuntut Umum,
02498|yang menuntut para Terdakwa dengan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang -Undang
02499|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02500|Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
02501|Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum, disusun secara alternatif,
02502|dimana dakwaan alternatif pertama diancam dengan Pasal 4 Undang -Undang
02503|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02504|Orang, selanjutnya dakwaan alternatif kedua diancam dengan Pasal 10 Undang
02505|-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02506|Perdagangan Orang, namun dalam Tuntutannya oleh Penuntut Umum dakwaan
02507|alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua tersebut dibuktikan secara
02508|kumulatif, yaitu dengan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang -Undang Nomor 21 Tahun
02509|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
02510|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
02511|Nomor 07 Tahun 2012, dalam proses pemeriksaan/ pembuktian dakwaan yang
02512|bersifat alternatif Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang
02513|paling relevan dengan fakta -fakta persidangan dan atau yang lebih mudah
02514|pembuktiannya;
02515|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah
02516|Agung Nomor 07 Tahun 2012, perihal perubahan bentuk Surat Dakwaan,
02517|ditentukan bahwa :
02518|a. KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang
02519|membuat surat dakwaan.
02520|b. Dakwaan subsidaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif.
02521|c. Dalam dakwaan subsidaritas harus dibuktikan dakwaan primair lebih dahulu.
02522|
02523|Hal 69 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02524|
02525|d. Bahwa pada dakwaan berbentuk subsidaritas walaupun dalam tuntutan JPU
02526|terbukti dakwaan subsidair, akan tetapi Hakim wajib membuktikan dakwaan
02527|primair terlebih dahulu.
02528|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
02529|Nomor 07 Tahun 2012 tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hakim tidak
02530|berwenang untuk melakukan  perubahan bentuk Surat Dakwaan , dakwaan
02531|alternatif sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan demikian
02532|tidak dapat dibaca sebagai dakwaan kumulatif, dan dalam hal dakwaan disusun
02533|secara alternatif maka Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana
02534|yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;
02535|Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Undang -Undang Nomor 21 Tahun
02536|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , disebutkan
02537|bahwa “s etiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk
02538|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan  pidana yang
02539|sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,  Pasal 4, Pasal 5, dan
02540|Pasal 6”, sehingga kaitan antara Pasal 10 dengan Pasal 4 Undang -Undang
02541|Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO  hanyalah pada aspek pemidanaan, yaitu
02542|“dipidana dengan pidana yang sama”, dan bukan mengenai unsur pidananya;
02543|Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur Pasal 4 Undang -
02544|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02545|Perdagangan Orang, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi, karena para korban
02546|tidak berhasil diberangkatkan ke luar negeri, sehingga dalam hal ini perbuatan
02547|yang dapat memenuhi unsur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar
02548|wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana pasal Pasal 4 Undang -
02549|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO belumlah terpenuhi, sedangkan
02550|Pasal 4 dengan Pasal 10 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007  yang
02551|seyogyanya dapat di-juncto-kan tidak dapat dikaitkan karena dakwaan disusun
02552|secara alternatif;
02553|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pembelaan
02554|dari Para Terdakwa  dan atau Penasehat hukumnya, dimana mengenai
02555|pembelaan yang mendalilkan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti melakukan
02556|tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, Majelis
02557|mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam
02558|pertimbangan unsur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
02559|
02560|Hal 70 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02561|
02562|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa terbukti keseluruhan
02563|unsur dalam Pasal tersebut, oleh karenanya pembelaan Para Terdakwa dan atau
02564|Penasehat Hukumnya tersebut yang menyatakan tidak terbukti melakukan
02565|tindakan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang,
02566|haruslah dinyatakan ditolak;
02567|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pleidoi bahwa kedua
02568|Terdakwa sama sekali tidak memiliki kapasitas pengambil kebijakan apalagi
02569|inisiatif terhadap pengiriman tenaga kerja yang diduga ilegal tersebut, terhadap
02570|pembelaan mana, Majelis Hakim sependapat, oleh karenanya apa yang
02571|dinyatakan terbukti terhadap para Terdakwa adalah pembantuan terhadap
02572|pelaku, atau pengambil kebijakan, dan dalam pembantuan keputusan untuk
02573|melakukan pengiriman tenaga kerja bukan ada pada para Terdakwa, namun
02574|Majelis tidak sependap at bahwa para Terdakwa hanya menjalankan perintah
02575|atasan, karena para Terdakwa dalam hal ini menurut Majelis Hakim tidaklah
02576|berada dalam posisi yang tidak dapat menolak permintaan atasan, pembelaan
02577|bahwa para Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan ters ebut haruslah
02578|dinyatakan ditolak;
02579|Menimbang, bahwa perihal pembelaan bahwa tidak ada satu pun bukti
02580|yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari
02581|dugaan tindak pidana ini. Tidak terdapat aliran dana, perintah eksplisit, atau
02582|keterlibatan langsung dalam proses perekrutan dan pemberangkatan yang tidak
02583|sesuai ketentuan. Bahkan Saksi-Saksi kunci pun tidak bisa menyatakan dengan
02584|tegas bahwa Para Terdakwa  bertindak secara melawan hukum atau
02585|mengeksploitasi korban, terhadap pleidoi tersebut Majelis Hakim sependapat
02586|hanya mengenai tidak terlibatnya secara langsung para Terdakwa dalam proses
02587|perekrutan dan pemberangkatan, karena secara tidak langsung proses
02588|perekrutan serta pemberangkatan sangat terbantu oleh pemalsuan surat atau
02589|dokumen yang dilakukan oleh para Terdakwa, sedangkan mengenai keuntungan
02590|pribadi Majelis tidak sependapat, karena dalam melakukan pembantuan, para
02591|Terdakwa mengetahui bahwa dijanjikan sejumlah uang, pembelaan mana
02592|haruslah ditolak;
02593|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketiadaan niat jahat, Majelis
02594|tidak sependapat, mengingat sebagai orang yang telah dewasa, para Terdakwa
02595|
02596|Hal 71 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02597|
02598|tentu paham, bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukannya akan merugikan
02599|orang/ pihak lain, pleidoi mana haruslah ditolak;
02600|Menimbang, bahwa mengenai pembelaan pribadi para Terdakwa,
02601|Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa program dari para
02602|Terdakwa sebenarnya memiliki tujuan sangat baik, namun seharusnya
02603|diwujudkan dengan cara yang baik pula, bukan dengan memalsuk an atau
02604|memanipulasi dokumen, sertifikat, atau kualifikasi tertentu yang berkaitan
02605|dengan keterampilan seseorang yang menunjukkan kemampuan seseorang, hal
02606|mana tentu sangat merugikan pihak penerbit yang sah dari dokumen -dokumen
02607|tersebut, serta sangat memba hayakan keselamatan para korban dalam
02608|melakukan pekerjaannya nanti baik didalam apalagi diluar negeri, sehingga
02609|penting untuk melihat konteks pemalsuan atau memanipulasi dokumen yang
02610|dilakukan, apabila dilakukan untuk tujuan mengirimkan orang untuk bekerja baik
02611|dalam maupun duluar negeri, dan para pelaku mendapat keuntungan untuk itu,
02612|maka akan terjerat dengan Pasal-Pasal dalam Peraturan TPPO;
02613|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan
02614|tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan
02615|Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak
02616|terbukti Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
02617|Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan yang pada
02618|pokoknya memohon keringanan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan
02619|dengan pertimbangan mengenai berat ringannya kesalahan para Terdakwa;
02620|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
02621|menemukan hal -hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana,
02622|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa
02623|harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
02624|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa  mampu bertanggung
02625|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
02626|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta
02627|kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing
02628|selama 8 (delapan) tahun , dengan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
02629|telah dijalaninya dan pidana denda masing-masing sebesar Rp150.000.000,00
02630|(seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar oleh para Terdakwa
02631|maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
02632|
02633|Hal 72 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02634|
02635|Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan
02636|berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira -kira sepadan untuk
02637|dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,
02638|apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di
02639|pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para
02640|Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan
02641|mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah
02642|dikemukakan di atas ;
02643|Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana
02644|tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan jika
02645|mempunyai kesalahan ;
02646|Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak
02647|pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih
02648|memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk
02649|menyelesaikan permasalahannya, selai n daripada melakukan perbuatannya
02650|tersebut ;
02651|Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan
02652|dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan
02653|antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, demikian pula korban sebagai
02654|subyek hukum, tidak dapat dilepaskan dari alasan mengapa tindak pidana terjadi
02655|terhadapnya dan hubungan antara korban dengan keadaan batin pelaku tindak
02656|pidana saat melakukan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai
02657|aspek kriminologis dari para Terdakwa sebelum, pada saat serta s esudah ia
02658|melakukan tindak pidana tersebut serta akan menilai dari aspek viktimologis
02659|Korban sebelum, pada saat serta sesudah tindak pidana tersebut terjadi
02660|terhadapnya ;
02661|Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa  sebagaimana Pasal 10
02662|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02663|Perdagangan Orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
02664|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
02665|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh ju ta rupiah) dan paling banyak
02666|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
02667|Menimbang, bahwa hampir selalu tindak pidana perdagangan orang
02668|dilakukan oleh seseorang dengan dalih membantu korbannya untuk bekerja,
02669|
02670|Hal 73 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02671|
02672|bahwa benar hampir selalu tindak pidana perdagangan orang juga atas niat dari
02673|korban sendiri yang karena kebutuhan akibat keinginan besar para korban untuk
02674|memperoleh pekerjaan, tergiur oleh janji – janji akan gaji atau penghasilan untuk
02675|kemudian menerima tawaran para pelaku perdagangan orang dengan dalih
02676|membantu para korbannya tersebut ;
02677|Menimbang, bahwa selanjutnya karena faktor kebutuhan atau “posisi
02678|rentan” dari korban itulah yang kemudian dimanfaatkan dan disalahgunakan
02679|sebagai dalih oleh para pelaku untuk meng -eksploitasi para korbannya yang
02680|tujuan akhirnya sebenarnya adalah untuk memperoleh keuntungan, karena itulah
02681|perihal kemampuan dan keterampilan hampir selalu merupakan faktor yang tidak
02682|esensial;
02683|Menimbang, bahwa ciri/ pola yang dapat dipersamakan antara
02684|“membantu” para korbannya yang sering dijadikan dalih para pelaku, dengan
02685|“mengeksploitiasi” seperti dimaksud oleh Undang - Undang, adalah sebagai
02686|berikut :
02687|1. Ketidakpedulian terhadap tujuan akhir atau hasil akhir dimana serta
02688|bagaimana korban akan diperkerjakan  atau diperlakukan ditempatnya
02689|bekerja, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu
02690|tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti bagaimana
02691|nantinya ia akan mampu untuk terampil bekerja ditempat kerjanya;
02692|2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan
02693|mengenai “fee” atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah
02694|tujuan utama, sehingga skill/ atau keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh
02695|korban tidak diperhitungkan dengan seksama ;
02696|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan para
02697|Terdakwa adalah telah melakukan pembantuan untuk memanfaatkan posisi
02698|rentan dari Korban, dengan tidak begitu memperdulikan aspek keterampilan dari
02699|Korban, terbukti surat serta dokumen yang menjadi syarat kemampuan dan
02700|keterampilan justru dipalsukan oleh para Terdakwa , namun demikian Majelis
02701|Hakim melihat bahwa dipersidangan Para Terdakwa  telah menunjukkan
02702|penyesalan karena kesalahannya tersebut, dan selanjutnya tetaplah menurut
02703|Majelis Hakim, pe rbuatan Para Terdakwa  tersebut sangatlah tidak patut,
02704|mengingat tingginya jumlah korban “Perdagangan Orang” di Wilayah Nusa
02705|Tenggara Timur, Para Terdakwa  tidak seharusnya berbuat demikian, karena
02706|
02707|Hal 74 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02708|
02709|Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain
02710|selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;
02711|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,
02712|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02713|yang meringankan Para Terdakwa;
02714|Keadaan yang memberatkan :
02715|• Perbuatan para Terdakwa merugikan para Korban serta pihak terkait lainnya;
02716|Keadaan yang meringankan :
02717|• Para Terdakwa  menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta
02718|berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
02719|• Terdakwa Bramasta Adinda merupakan tulang punggung keluarga dengan 2
02720|(dua) orang anak yang masih balita;
02721|• Terdakwa Doris Wahyu Bulan  menanggung hidup orang tuanya yang telah
02722|lanjut usia;
02723|Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari -hari
02724|banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu
02725|Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa
02726|haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan
02727|pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi
02728|bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan
02729|perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya
02730|untuk tidak melakukan hal yang sama ;
02731|Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan
02732|bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa , dan dengan
02733|memperhatikan disparitas antar perkara,  aspek keadilan masyarakat serta
02734|kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan
02735|perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari
02736|penuntut umum yang menuntut 8 (delapan) tahun, dan pidana denda masing -
02737|masing sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) apabila
02738|denda tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan Pidana Kurungan
02739|selama 4 (empat) bulan , dirasakan cukup berat apabila disepadankan
02740|dengan kesalahan yang dilakukannya ;
02741|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa  telah
02742|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat
02743|
02744|Hal 75 dari 77 hal. Putusan No: 30 / Pid.Sus / 2025 / PN Kpg
02745|
02746|(4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung
02747|Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa
02748|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02749|pidana yang dijatuhkan ;
02750|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
02751|terhadap Para Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup  maka berdasarkan
02752|ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para
02753|Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
02754|Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa
02755|dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan
02756|hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan
02757|kepada pihak yang paling berhak menerima kembali nam anya tercantum dalam
02758|putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu
02759|harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan
02760|sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;
02761|Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang
02762|diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
02763|− 1 (Satu) Buah Handphone Vivo V30e warna silver;
02764|− 1 (Satu) Buah HP Samsung Galaxy A 14 5G warna silver;
02765|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, Terdakwa
02766|Doris Wahyu Bulan untuk membuat dokumen palsu berupa Transkrip Nilai Saksi
02767|korban SUSAN SUSANTI ADU dan Saksi korban ADRIAN BOYS dengan cara
02768|Terdakwa DORIS WAHYU BULAN menggunakan HP merk Vivo V30e warna
02769|silver, selanjutnya Terdakwa BRAMASTA ADINDA untuk memalsukan tanda
02770|tangan Direktur Politeknik Sahid Assoc Prof. Dr. DERINTA ENTAS pada MoU
02771|tertangal 03 Juli 2024 antara Hotel Howard dan Politeknik Sah id dengan cara
02772|Terdakwa BRAMASTA ADINDA menggunakan HP merk Samsung galaxy A 14
02773|5 G warna silver, karena barang bukti mana telah dipergunakan untuk melakukan
02774|kejahatan namun karena masih memiliki nilai manfaat, maka perlu ditetapkan
02775|agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
02776|Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa  dinyatakan telah terbukti
02777|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang
02778|didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal -hal sebagaimana