00534|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar
00535|dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan
00536|Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari da n menjauhkan
00537|Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhad ap
00538|Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke
00539|dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran
00540|serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus
00541|bertujuan pada terciptanya Kea dilan Restoratif, bagi Anak maupun bagi Para
00542|korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak
00543|yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama -sama mengatasi
00544|masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segal a
00545|sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan
00546|masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan
00547|menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan;
00548|
00549|Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak di  dalam perkara a
00550|quo  di Dakwa dengan pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka menurut hukum
00551|tidak perlu dilaksanakan upaya diversi dan hukuman yang pantas dan layak
00552|terhadap perbuatan Anak adalah  Pemidanaan (vide Pasal 7 Ayat (1) dan (2) )
00553|Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan  Pidana Anak;
00554|Menimbang, bahwa dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012
00555|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menganut prinsi p pemidanaan yang
00556|diperingan dibandingkan dengan orang dewasa, sebagaimana diatur dalam
00557|Pasal 81 ayat (2) Undang-undang a quo, yang pada pokoknya mengatur bahwa
00558|pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Para Anak adalah paling lama
00559|(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;
00560|Menimbang,  bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-
00561|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
00562|berbunyi: sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan
00563|kepada orang tua/ wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang
00564|bermanfaat bagi anak , dimana dalam hal ini selam a proses persidangan anak
00565|tetap didampingi oleh kedua orang tua anak yang menyatakan bahwa kedua
00566|orang tua telah berusaha untuk mendidik anak namun karena pengaruh
00567|lingkungan sehingga anak berperilaku tidak baik, namun kedua orang tua
00568|berharap agar anak dapat hukuman yang terbaik bagi anak;
00569|Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang -
00570|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  hakim
00571|harus pula mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat
00572|oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas II
00573|Sumbawa Besar , terhadap Anak tanggal 15 April  2026 Nomor:
00574|I.B/04/IV/SBW/2026 dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap
00575|Anak tersebut telah terlampir pula dalam berkas perkara ini;
00576|Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian hakim terhadap Anak di
00577|persidangan, perbuatan Anak dilakukan dengan kesengajaan, dan pada
00578|prinsipnya H akim sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap
00579|kesimpulan dan pendapat yang telah diuraikan di dalam Laporan Hasil
00580|Penelitian Kemasyarakatan Terhadap Anak;
00581|Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial yakni dengan melihat
00582|lingkungan Anak dan dilihat dari kenyataan kehidupan sehari -hari banyak
00583|masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu
00584|Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak haruslah
00585|dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut buka nlah merupakan
00586|pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat
00587|
00588|lagi hukum dijatuhkan untuk edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Anak tidak
00589|melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;
00590|Menimbang b ahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan
00591|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan
00592|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00593|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00594|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00595|Menimbang bahwa barang bukti berupa  1 (satu) buah anak panah
00596|dengan gagang terbuat dari bambu dan mata panah terbuat dari sendok stenlis
00597|dan diikat dengan menggunakan karet warna merah serta baling -baling terbuat
00598|dari plastik . yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
00599|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu
00600|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
00601|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak,
00602|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal -hal yang memberatkan dan
00603|yang meringankan;
00604|Hal yang memberatkan :
00605|- Perbuatan Anak sangat Meresahkan masyarakat karena maraknya peristiwa
00606|yang sama diwilayah Kabupaten Dompu  dimana banyak kejadian korban
00607|panah;
00608|- Perbuatan  anak menyebabkan luka pada korban;
00609|- anak sudah beberapa kali melakukan tindak pidana namun berhasil
00610|didamaikan dan diselesaikan secara RJ;
00611|Hal yang meringankan :
00612|- Anak berterus terang dan bersikap sopan;
00613|- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri;
00614|        Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan  Anak
00615|sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran
00616|biaya perkara, maka orang tua Anak harus dibebankan untuk membayar biaya
00617|perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
00618|Menimbang, bahwa sejak tanggal 02 Januari 2026, telah berlaku
00619|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang -Undang
00620|Nomor I Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Dimana tempus delictie
00621|perkara a quo terjadi sebelum Undang -Undang Nomor 1 Hal  6 dan 8 Tahun
00622|2023 tentang KUHP dan Undang -Undang Nomor I Tahun 2026 tentang
00623|Penyesuaian Pidana berlaku. Sehingga perkara masuk dalam masa transisi
00624|pemberlakuan Undang -Undang Nomor I Tahun 2023 tentang KUHP dan
00625|Undang-Undang Nomor I Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
00626|
00627|MENGADILI  :
00628|1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan
00629|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “PENGANIAYAAN",
00630|sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
00631|2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana
00632|pembinaan selama 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya di Lembaga
00633|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah Jalan Tojong -
00634|Ojong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok
00635|Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
00636|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
00637|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00638|4. Menyatakan barang bukti berupa :
00639|1 (satu) buah anak pa nah dengan gagang terbuat dari bambu dan mata
00640|panah terbuat dari sendok stenlis dan diikat dengan menggunakan karet
00641|warna merah serta baling -baling terbuat dari plastik . Dirampas untuk
00642|dimusnahkan;
00643|5. Menetapkan agar anak  membayar biaya perkara  sejumlah Rp2.500,00
00644|(dua ribu lima ratus rupiah), yang dibebankan kepada orang tua anak;
00645|
00646|Kamis,
00647|
00648|21 Mei  2026,
00649|
00650|2026,
00651|
00652|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei  2026, oleh
00653|Faqihna Fiddin, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan
00654|
00655|Lalu Muh Nur , Panitera Pengganti
00656|
00657|
00658|Panitera Pengganti,    Hakim,
00659|          ttd                                                                                       ttd
00660|Lalu Muh Nur, Faqihna Fiddin, S.H.M.H.,