00491|chat kepada Saksi Korban dan meminta maaf kepada Saksi Korban karena
00492|Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah sehingga
00493|Terdakwa mengirimkan pesan ke Saksi Korban untuk meminta maaf;
00494|- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024
00495|Terdakwa dijemput oleh Saksi Siti Julaiha dan Saksi Eko Sapriono untuk
00496|menjelaskan kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut
00497|- Bahwa  pada  saat  sidang  desa,  Terdakwa  disumpah  Al-Quran,  namun
00498|Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dilakukan kepada Saksi Korban
00499|karena  yang  disebutkan  pada  saat  siding  tersebut  adalah  pemerkosaan
00500|sedangkan Terdakwa tidak memperkosa Saksi Korban;
00501|- Bahwa  Terdakwa  awalnya  berniat  untuk  menikahi  Saksi  Korban  namun
00502|Terdakwa ingin memantaskan diri terlebih dahulu;
00503|- Bahwa  saat  di  pondok  sebelum  melakukan  hubungan  badan,  antara
00504|Terdakwa dan Saksi Korban tidak berbicara apapun;
00505|
00506|- Bahwa  Saksi  Korban  tidak  ada  memberontak  saat  Terdakwa  membuka
00507|celana Saksi Korban;
00508|- Bahwa  pada  saat  melakukan  hubungan  badan  dengan  Saksi  Korban,
00509|Terdakwa tidak merasa kesulitan dan Terdakwa bisa langsung memasukkan
00510|alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban tanpa halangan;
00511|- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Siti Julaiha dan Saksi Eko Sapriono
00512|pernah ke pondok kebun durian tersebut;
00513|- Bahwa  ketika  Terdakwa  mengirimkan  chat  kepada  Saksi  Korban  untuk
00514|memantaskan diri, Terdakwa tidak ingin menikahi Saksi Korban pada saat
00515|itu;
00516|- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saat ini Saksi Korban sudah menikah;
00517|- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
00518|mengulanginya lagi;
00519|- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
00520|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  mengajukan  Saksi  yang
00521|meringankan baginya (a de charge) sebagai berikut:
00522|1 Saksi  Dewi  Susanti,  di  bawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
00523|sebagai berikut:
00524|- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak
00525|memiliki hubungan dengan terdakwa
00526|- Bahwa Saksi dihadirkan karena adanya laporan peristiwa tindak pidana
00527|yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, namun Saksi tidak
00528|mengetahui secara langsung mengenai perbuatan tersebut;
00529|- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  Saksi  Korban  tinggal  bersama  dengan
00530|saudara sepupunya yaitu Saksi Siti Julaiha dan Saksi Eko Sapriono;
00531|- Bahwa  Saksi Siti Julaiha berjualan di Madrasah  Desa Baru dan Saksi
00532|Korban  sering  membantu  Saksi  Siti  Julaiha  sedangkan Terdakwa
00533|mengajar di Madrasah Desa Baru;
00534|- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saudari  Nita yang merupakan kakak
00535|dari  Terdakwa  bahwa  Terdakwa  dipaksa  didekatkan  kepada Saksi
00536|Korban oleh Saksi Siti Julaiha dan T erdakwa sering disuruh  main  ke
00537|rumah oleh Saksi Siti Julaiha;
00538|- Bahwa kejadian perkosaan tersebut dilaporkan terjadi pada sekira bulan
00539|Januari 2024 dan Saksi mengetahuinya karena pada bulan Februari 2024
00540|Saksi ada mengikuti sidang desa di rumah Ketua RT 03;
00541|- Bahwa yang hadir pada saat sidang desa itu adalah Ketua RT 03, Ketua
00542|RT 01, Ketua Adat, pemuka agama serta dari pihak Keluarga Terdakwa
00543|
00544|dan pihak Keluarga Saksi Korban sedangkan Saksi hadir sebagai pihak
00545|keluarga Terdakwa;
00546|- Bahwa pada saat sidang desa tersebut membahas perbuatan apa yang
00547|dilakukan dimana Terdakwa tidak mengakui sudah melakukan hubungan
00548|badan  dan  Saksi  Korban  mengakui  sudah  berhubungan  badan  dan
00549|disumpah dengan Al-Quran yang disumpai oleh pemuka agama;
00550|- Bahwa pada saat sidang desa tersebut tidak terjadi kesepakatan;
00551|- Bahwa  setelah  itu  kembali  diadakan  sidang  desa  sekira  akhir  bulan
00552|Februari 2024, namun Saksi Siti Julaiha tidak bersedia dan langsung
00553|melaporkan kejadian ke Polsek Maro Sebo;
00554|- Bahwa  sepengetahuan  Saksi,  pihak  polsek  tidak  menanggapi  dan
00555|sehabis lebaran Saksi Korban melaporkan ke Polres Muaro Jambi;
00556|- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya perdamaian karena Saksi ikut
00557|hadir saat membuat surat damai, pada saat itu kejadian tindak pidana
00558|perkosaan sudah dilaporkan ke Kepolisian;
00559|- Bahwa Saksi hadir saat perdamaian di desa, saat itu Saksi Siti Julaiha
00560|dan Saksi Korban meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh
00561|juta rupiah) namun dari pihak Terdakwa meminta tempo waktu;
00562|- Bahwa keesokan harinya Saksi mengetahui bahwa pihak Terdakwa ada
00563|memberikan  uang  sejumlah  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dan
00564|memberikan jaminan sertifikat tanah kepada pihak Saksi Korban;
00565|- Bahwa sertifikat yang diberikan merupakan sertifikat milik Ayah Saksi
00566|karena Ayah Saksi merupakan ayah angkat dari Saudari Nita;
00567|- Bahwa  kemudian  perdamaian  tersebut  dibatalkan  dan  dibuat  surat
00568|pembatalan perdamaian lalu sertifikat tanah dikembalikan namun uang
00569|sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dikembalikan;
00570|- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  dimana  lokasi  pondok  kebun  durian
00571|tersebut;
00572|- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban saat ini sudah menikah dan
00573|Saksi melihat dari postingan Facebook Saksi Korban;
00574|Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  saksi  tersebut  Terdakwa
00575|membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;
00576|
00577|ahli dan surat. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan
00578|bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
00579|tentang Hukum Acara Pidana jika min imum dua alat bukti saling bersesuaian
00580|antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa
00581|terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim
00582|akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa;
00583|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  185  ayat  (4)
00584|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan
00585|bahwa  “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu
00586|kejadian  atau  keadaan  dapat digunakan  sebagai  suatu  alat bukti  yang  sah
00587|apabila  keterangan  saksi  itu  ada  hubungannya  satu  dengan  yang  lain
00588|sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
00589|keadaan tertentu”;
00590|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  tindak  pidana  persetubuhan,
00591|terkadang  tidak  ada  satu  pun  saksi  mata  yang  melihat  perbuatan  tersebut
00592|tersebut dilakukan, kecuali saksi  korban. Menariknya, Terdakwa sering tidak
00593|mengakui  perbuatannya.  Dalam  hal  demikian,  perlu  dicari  bagaimana
00594|pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, yakni secara formil bahwa
00595|dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki
00596|nilai  pembuktian  yang sama dan  sederajat, terkecuali alat bukti  Keterangan
00597|Terdakwa,  yang  nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan
00598|Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
00599|Pidana  yang  menentukan bahwa  keterangan  Terdakwa  hanya  berlaku  dan
00600|
00601|digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan
00602|dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan
00603|dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan
00604|menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim.
00605|Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah
00606|vrije bewijs  atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak
00607|terhadap  alat  bukti  tertentu.  Akan  tetapi  tergantung  alat  bukti  mana  yang
00608|diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang
00609|terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8
00610|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang
00611|sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d)
00612|Petunjuk  dan  (e)  Keterangan  Terdakwa.  Itu  sebabnya  Hakim  akhirnya  akan
00613|memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah
00614|yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa
00615|menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa ( vide, Pasal 183 Undang-
00616|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
00617|Menimbang,  bahwa  selanjutnya,  Majelis  Hakim  akan
00618|mempertimbangkan  dan  menilai  keterangan  saksi  yang  dihadirkan  oleh
00619|Terdakwa di depan persidangan;
00620|Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi Dewi Susanti
00621|dan Saksi Heri, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada pokoknya
00622|Para Saksi tersebut hanya mengetahui kejadian berdasarkan cerita dari kakak
00623|Terdakwa yaitu Saudari Nita, serta Para Saksi hanya mengetahui mengenai
00624|pertemuan antara keluarga untuk melakukan perdamaian yang pada akhirnya
00625|perdamaian dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan, namun Para Saksi tidak
00626|mengetahui  secara  langsung  bagaimana  perbuatan  Terdakwa  kepada  Saksi
00627|Korban;
00628|Menimbang,  bahwa  dengan demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat
00629|bahwa keterangan saksi tersebut tidak  memiliki nilai pembuktian yang sah dan
00630|dapat diterima secara hukum  sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 1 butir 26
00631|Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu
00632|“saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan
00633|penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu   perkara pidana yang ia
00634|dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”;
00635|Menimbang,  bahwa  keterangan  Saksi  Korban  di  atas  ternyata
00636|bersesuaian pula dengan  alat bukti surat berupa  Hasil  Pemeriksaan Psikologi
00637|Nomor: 027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Saksi Korban tanggal 04 Juli 2024 yang
00638|
00639|dibuat dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi
00640|(Kepala  UPTD  Pemeriksaan  Psikologi)   dan  Visum  Et  Repertum  Nomor:
00641|R/44/II/2024/Rumkit  tanggal  22  Februari  2024  yang  ditandatangani  oleh  Dr.
00642|Daniel H. Simbolon (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara
00643|TK II) , yang menegaskan adanya akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi
00644|Korban. Secara khusus, hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor:
00645|R/44/II/2024/Rumkit  telah  pula  menyatakan  bahwa:  “tampak  luka  robek  di
00646|selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas ”. Hal ini meneguhkan
00647|keyakinan  Majelis  Hakim  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tidak  dilakukan  atas
00648|keinginan bersama antara Terdakwa dan Saksi Korban. Sebaliknya, perbuatan
00649|tersebut jelas merupakan keinginan sepihak dari Terdakwa;
00650|Menimbang, bahwa  dalam  hal  demikian, berlakulah  ketentuan  Pasal
00651|185  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
00652|Pidana,  yaitu  keterangan  Saksi  Korban memang  berdiri  sendiri  tentang
00653|perbuatan  Terdakwa,  namun  keterangan  tersebut  tetap  dapat  digunakan
00654|sebagai suatu alat bukti yang sah oleh karena keterangan saksi tersebut ada
00655|hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat
00656|membenarkan  adanya  perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  didakwakan  oleh
00657|Penuntut Umum;
00658|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
00659|keterangan  Saksi  Dewi  Susanti  dan  Saksi  Heri tidak  dapat  melumpuhkan
00660|keterangan Saksi Korban. Oleh karena itu, keterangan Saksi Dewi Susanti dan
00661|Saksi  Heri jelas  tidak  terkait  dengan  perbuatan  Terdakwa  dan  harus
00662|dikesampingkan;
00663|Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, Majelis Hakim secara khusus
00664|mencermati secara seksama niat jahat ( mens rea) Terdakwa dalam melakukan
00665|perbuatan di atas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai
00666|berikut:
00667|1. Keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa tujuan
00668|Terdakwa  sejak  awal  mengenal  Saksi  Korban  adalah  karena  Terdakwa
00669|ingin  melampiaskan  hawa  nafsu  melakukan  hubungan  badan  dengan
00670|Saksi Korban ;
00671|2. Adanya  rangkaian  kebohongan  Terdakwa  ketika  menerangkan  Terdakwa
00672|berniat untuk menikahi Saksi Korban, namun tidak dilaksanakan dan hal
00673|tersebut  juga  dibuktikan  dengan  isi  pesan Whatsapp  yang  berisi  bahwa
00674|Terdakwa  meminta  maaf  dan  masih  ingin  memantaskan  diri,  sehingga
00675|
00676|memang  dari  awal  Terdakwa  tidak  memiliki  niat  untuk  menikahi  Saksi
00677|Korban;
00678|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  di  atas,
00679|menurut  Majelis,  seluruh  penyangkalan  Terdakwa  maupun  Nota  Pembelaan
00680|Penasihat  Hukum  Terdakwa  adalah  tidak  beralasan  hukum, sehingga  harus
00681|dikesampingkan;
00682|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  fakta  persidangan  juga
00683|dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak memiliki
00684|hubungan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  unsur  “Dengan  kekerasan  atau
00685|ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
00686|perkawinan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
00687|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  285  Kitab
00688|Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah
00689|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00690|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00691|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00692|menemukan  hal-hal yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana
00693|terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
00694|maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00695|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00696|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00697|Menimbang, bahwa  atas tuntutan Penuntut Umum,  Terdakwa melalui
00698|Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa
00699|apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  menjatuhkan  putusan  yang
00700|seringan-ringannya terhadap Terdakwa;
00701|Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00702|tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00703|Menimbang, bahwa  menurut Prof. Muladi, konsep pemidanaan harus
00704|didasarkan pada teori tujuan pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem
00705|Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan
00706|gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan,  dan  keserasian  dalam
00707|kehidupan  masyarakat  yang  menimbulkan  kerusakan  individual  dan
00708|masyarakat.  Tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan-
00709|kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; ( vide, pendapat Prof Muladi
00710|sebagaimana  dikutip  M.  Sholehuddin,  dalam  buku  ”Sistem  Sanksi  Dalam
00711|Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya” , PT. Raja
00712|Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51)
00713|
00714|Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan
00715|pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:
00716|- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap
00717|menjujung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
00718|- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang
00719|sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dan
00720|menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi
00721|usaha penanggulangan kejahatan;
00722|- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh
00723|Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;
00724|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
00725|pemidanaan sebagaimana amar putusan perkara ini merupakan pemidanaan
00726|yang pantas bagi Terdakwa, dengan berpedoman pada aspek kemanusiaan,
00727|edukatif dan keadilan, sebagaimana diuraikan di atas . Selain itu  pidana yang
00728|dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera  ( detterent effect ) dan Majelis Hakim
00729|berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah adil
00730|dan setimpal dengan perbuatan  Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi
00731|dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;
00732|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00733|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00734|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00735|dijatuhkan;
00736|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00737|terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00738|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00739|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00740|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00741|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00742|- 1 (Satu) helai Baju Jeket tanpa lengan pakai Topi warna Coklat ;
00743|- 1 (Satu) Helai  baju lengan Panjang warna abu-abu;
00744|- 1 (Satu) Helai baju dalam warna Pink;
00745|- 1 (Satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
00746|- 1 (Satu) Helai Jilbab Warna Hitam;
00747|- 1 (Satu) Helai kutang warna Merah;
00748|- 1 (Satu) Helai Celana dalam warna Coklat;
00749|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  barang  bukti  tersebut  telah  selesai
00750|digunakan  untuk  kepentingan  pemeriksaan  dan  dikhawatirkan  dapat
00751|
00752|menimbulkan  trauma  bagi  Saksi  Korban,  maka  perlu  ditetapkan  untuk
00753|dimusnahkan;
00754|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00755|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00756|yang meringankan Terdakwa;
00757|Keadaan  yang  memberatkan:
00758|- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
00759|- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma pasca
00760|kejadian;
00761|- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
00762|Keadaan yang meringankan:
00763|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00764|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
00765|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00766|Mengingat,  Pasal  285  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dan
00767|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
00768|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00769|M E N G A D I L I :
00770|1. Menyatakan Terdakwa Rijoi Rizki Bin Supardi (Alm)  tersebut di atas, telah
00771|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00772|Perkosaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00773|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
00774|selama 6 (enam) tahun;
00775|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00776|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;