01790|ada  dengan  perbuatan  yang  menurut  sifatnya  secara  langsung  dapat
01791|menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya kelakuan lain
01792|(vide Simons dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 338-
01793|KM A
01794|1
01795|A
01796|2
01797|Paraf
01798|
01799|339).  Bahwa  tentang  unsur  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
01800|sendiri, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang
01801|semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah
01802|terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh
01803|sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela
01804|mengundurkan diri dari niatnya semula;
01805|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  bahwa  pada
01806|tanggal 17  Februari 2024, para calon  pekerja  migran  yang  ditampung oleh
01807|Terdakwa di Apartemen Transpark Cibubur mengetahui bahwa telah dilakukan
01808|penggrebekan oleh BP2MI terhadap semua orang yang akan diberangkatkan
01809|ke  luar  negeri  dan  telah  dilakukan  pencekalan  di  Bandara  Soekarno  Hatta
01810|terhadap  para  calon  pekerja  migran,  dan  salah  satunya  dari  calon  pekerja
01811|tersebut  adalah  Ulul  Albab  yang  juga  direkrut  oleh  Terdakwa.  Setelah  itu
01812|diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migra n
01813|Indonesia  (SIP2MI).  Atas  kejadian  tersebut,  para  calon  pekerja  migran
01814|menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan namun Terdakwa sampai
01815|saat ini tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Dari uraian
01816|tersebut dapat disimpulkan bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh
01817|Terdakwa tidak selesai tidak atas kehendaknya sendiri melainkan dikarenakan
01818|adanya  pencekalan  dan  penggrebekan  oleh  BP2MI  terhadap  para  calon
01819|Pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “melakukan percobaan” secara sah
01820|dan meyakinkan terpenuhi;
01821|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
01822|berpendapat bahwa unsur “membantu atau melakukan percobaan” secara sah
01823|dan meyakinkan telah terpenuhi;
01824|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam addendum
01825|kedua ini  telah terpenuhi, maka Majelis Hakim  berpandanga n bahwa  unsur
01826|“membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa  warga  negara
01827|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01828|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan
01829|meyakinkan terpenuhi;
01830|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
01831|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01832|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti
01833|KM A
01834|1
01835|A
01836|2
01837|Paraf
01838|
01839|melakukan  tidak  pidana  “Membantu  dan  melakukan  percobaan  membawa
01840|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01841|maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
01842|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
01843|Menimbang  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
01844|pembelaan  secara  tertulis tanggal  23  Januari  2025  yang  pada  pokoknya
01845|menyebutkan  bahwa perbuatan  Terdakwa tidak memenuhi  unsur  eksploitasi
01846|sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007
01847|tentang  Pemberantasan  TPPO  dan  perbuatan  Terdakwa, lebih  tepat  masuk
01848|pada  kualifikasi  penipuan  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  378  KUHP.
01849|Terhadap dalil tersebut Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis
01850|Hakim untuk:
01851|1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa  ABDUS
01852|SYAHID alias ANGKEP untuk seluruhnya;
01853|2. Menolak  surat  dakwaan  yang  masuk  dalam  surat  tuntutan
01854|No.REG.PERKR:  PDM-324/MATAR/12/2022,  Pada  Perkara  Nomor:
01855|40/PID.B/2023/PN.MTR;
01856|3. Melepaskan  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  alias  ANGKEP dari  segala
01857|Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslag  van  rechtsvervolging);
01858|4. Membebaskan  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  alias  ANGKEP dari segala
01859|Tuduhan (vrijspraak);
01860|5. Membebankan biaya perkara kepada negara
01861|Menimbang  bahwa  terhadap  pembelaan  yang  diajukan  Penasihat
01862|Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik/tanggapan yang pada
01863|intinya tetap pada tuntutan;
01864|Menimbang bahwa dalam poin I V Nota Pembelaan Penasihat Hukum
01865|Terdakwa mendalilkan bahwa unsur eksploitasi tidak terpenuhi. Terhadap dalil
01866|tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemahaman pasal yang
01867|terdapat Pasal 4 UU Pemberantasan TPPO tidak dapat dipahami secara parsial
01868|melainkan  harus  dipahami  secara  keseluruhan.  Dalam  Pasal  4  UU
01869|Pemberantasan TPPO ada unsur yang melekat pada eksploitasi yaitu “dengan
01870|maksud”, yang menunjukkan bahwa pasal tersebut merupakan masuk pada
01871|delik formil. Selain itu pengertian eksploitasi dalam UU Pemberantasan TPPO
01872|terdapat  unsur-unsur  yang  dihubungkan  dengan  tanda  baca  koma  dan
01873|KM A
01874|1
01875|A
01876|2
01877|Paraf
01878|
01879|pengubung atau, yang maknanya unsur tersebut merupakan alternatif. Oleh
01880|karena unsur eksploitasi alternatif, bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka
01881|unsur eksploitasi telah terpenuhi pula, sehingga terhadap dalil pembelaan Poin
01882|IV tersebut  sebelumnya  sudah  pula  Majelis  Hakim  pertimbangkan  pada
01883|pertimbangan unsur-unsur. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpadangan bahwa
01884|terhadap  dalil  dalam  poin  IV Pembelaan  tersebut,  tidak  beralasan  untuk
01885|dikabulkan;
01886|Menimbang  bahwa  selanjutnya  terhadap  Penasihat  Hukum  Terdakwa
01887|yang mendalilkan bahwa Penuntut Umum keliru dalam mendakwakan Terdakwa
01888|1 sampai dengan Terdakwa 4 terhadap Pasal 10 jo. Pasal 4 UU Pemberantasan
01889|TPPO, mengingat kualifikasi tindakan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4
01890|masuk pada kualifikasi penipuan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
01891|berikut :
01892|Menimbang bahwa secara harfiah pengertian perdagangan orang adalah
01893|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
01894|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01895|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan
01896|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
01897|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
01898|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
01899|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi .
01900|Sedangkan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  setiap  tindakan  atau
01901|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
01902|ditentukan dalam undang-undang ini. (vide Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan
01903|TPPO);
01904|Menimbang  bahwa  terdapat  tiga  komponen  dalam  tindak  pidana
01905|perdagangan orang, yaitu proses, cara dan tujuan. Proses maksudnya adalah
01906|tindakan  bagaimana  TPPO  tersebut  dilakukan.  Cara  yaitu  metode  untuk
01907|melakukan proses dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan tujuan ialah hal
01908|yang  ingin  dicapai  dari  rangkaian  proses  dan  cara.  Bahwa  membaca  dalil
01909|pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan, perbuatan yang
01910|dilakukan Terdakwa tersebut lebih condong dan dikualifikasikan kepada tindak
01911|pidana  penipuan  sebagaimana  dalam  Pasal  378  KUHP.  Tindak  pidana
01912|penipuan  dalam  KUHP  haruslah  dipahami  berbeda  dengan  tindak  pidana
01913|KM A
01914|1
01915|A
01916|2
01917|Paraf
01918|
01919|perdagangan  orang, dimana  tindak  pidana  penipuan  merupakan  salah  satu
01920|lingkup perbuatan dalam komponen “cara” pada tindak pidana perdagangan
01921|orang. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa, maknanya
01922|bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  mengamini  bahwa  Terdakwa  telah
01923|melakukan  tindak  pidana  penipuan  yang  juga  merupakan  bagian  dari
01924|komponen tindak pidana perdagangan orang;
01925|Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur telah
01926|mempertimbangkan bawasannya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-
01927|unsur sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU No. 21 Tahun
01928|2007  tentang  Pemberantasan  TPPO  yang  pada  intinya  telah  terpenuhinya
01929|secara  sah  dan  meyakinkan  perbuatan  Terdakwa  dalam  dakwaan  alternatif
01930|pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
01931|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan
01932|haruslah ditolak untuk seluruhnya;
01933|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01934|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
01935|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu
01936|bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01937|pidana;
01938|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  pidana  sepatutnya  dijatuhkan
01939|terhadap  diri  Terdakwa,  perlu  diperhatikan  bahwa  maksud  dan  tujuan
01940|pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
01941|menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta
01942|mengadakan koreksi terhadap Terdakwa dan sebagaiman pula sesuai dengan
01943|teori  keadilan  bermartabat  yang  pada  pokoknya  dalam  penerapan  hukum
01944|sebagai sarana jalan keluar terhadap pelbagai permasalahan dalam kehidupan
01945|manusia  guna  terwujudnya  keadilan  harus  menempatkan  manusia  sebagai
01946|subjek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu cukup
01947|adil bagi  Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang termaktub dalam amar
01948|putusan ini;
01949|Menimbang  bahwa  oleh  karena  ancaman  pidana  pasal  yang  terbukti
01950|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
01951|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
01952|denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;
01953|KM A
01954|1
01955|A
01956|2
01957|Paraf
01958|
01959|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  telah
01960|mengajukan tuntutan restitusi (vide angka 3 tuntutan) terhadap  2 (dua ) orang
01961|korban percobaan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim akan
01962|mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan restutusi sebagai berikut;
01963|Menimbang  bahwa  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
01964|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01965|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
01966|atau ahli warisnya (vide Pasal 1 angka 13 UU Pemberantasan TPPO). Bahwa
01967|Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak
01968|memperoleh restitusi. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan
01969|kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan
01970|medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai
01971|akibat perdagangan orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak
01972|korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik
01973|Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan
01974|penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan
01975|kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi,  selanjutnya
01976|penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat
01977|tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini
01978|tidak  menghilangkan  hak  korban  untuk  mengajukan  sendiri  gugatan  atas
01979|kerugiannya. (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 48 ayat (1)
01980|UU Pemberantasan TPPO);
01981|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun
01982|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
01983|Dan  Kompensasi  Kepada  Kor ban  Tindak  Pidana  menyebutkan  bahwa
01984|permohonan  restitusi  dibuat  s ecara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia,
01985|ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  kuasanya,  dan  diajukan  kepada
01986|Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik,
01987|atau Penuntut Umum;
01988|Menimbang  bahwa  Para  Pemohon  restutusi  (korban)  melalui  Atasan
01989|Penyidik  pada  Kepolisian  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  berdasarkan  Surat
01990|Nomor  B/1173/IV/RES.1.15/2024/Ditreskrimum  tanggal  27  April 2024  telah
01991|mengajukan  bantuan  penghitungan  restitusi  perkara  TPPO  kepada  Ketua
01992|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Terhadap  permintaan  restitusi
01993|KM A
01994|1
01995|A
01996|2
01997|Paraf
01998|
01999|tersebut,  LPSK  mengirimkan  surat  korespondensi  Nomor  R-
02000|4739/4.1.IP/LPSK/7/2024  tanggal  30  Juli 2024  yang  isinya  tentang  laporan
02001|penilaian restitusi;
02002|Menimbang  bahwa  dalam  hal  permohonan  diajukan  melalui  Penyidik
02003|atau LPSK, Penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi
02004|kepada  Penuntut  Umum  disertai  Keputusan  LPSK  mengenai  besaran  nilai
02005|Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran
02006|nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling
02007|lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;
02008|Menimbang bahwa LPSK telah menerbitkan Petikan Surat Keputusan
02009|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  A. 2196.R  s.d.
02010|A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi,
02011|dengan rincian sebagai berikut:
02012|a. Korban  MUHAMMAD  ZULKARNAEN dengan  besaran  Restitusi
02013|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02014|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02015|b. Korban  LUKMANUL  HAKIM  dengan  besaran  Restitusi
02016|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02017|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02018|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
02019|Hakim telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Terdakwa atau
02020|Penasihat  Hukumnya  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan
02021|Restitusi dan mengajukan alat bukti;
02022|Menimbang  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tidak mengajukan
02023|tanggapan atas permohonan restitusi dalam nota pembelaan;
02024|Menimbang  bahwa  dalam  memeriksa  berkas  permohonan  restitusi,
02025|Majelis Hakim akan memuat dalam pertimbangan putusan beserta alasan dan
02026|termuat pula dalam amar putusan;
02027|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
02028|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
02029|didakwakan pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 10
02030|jo.  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  serta  berdasarkan
02031|keterangan saksi-saksi korban dan memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (2)
02032|dan  penjelasan  UU  No. 21  Tahun  2007, yang  menyebutkan  bahwa  bentuk
02033|KM A
02034|1
02035|A
02036|2
02037|Paraf
02038|
02039|kerugian lain dapat berupa kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar,
02040|biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau
02041|kehilangan  penghasilan  yang  dijanjikan  pelaku  dan  memperhatikan  pula
02042|Petikan  Surat  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor
02043|A.2196.R  s.d.  A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian
02044|Ganti Rugi dengan perincian jumlah kerugian yang terhitung jelas, maka Majelis
02045|Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh  Para
02046|Pemohon  tersebut  beralasan  menurut  hukum  untuk  dikabulkan,  dengan
02047|perincian sebagai berikut:
02048|a. Korban  MUHAMMAD  ZULKARNAEN dengan  besaran  Restitusi
02049|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02050|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02051|b. Korban  LUKMANUL  HAKIM  dengan  besaran  Restitusi
02052|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02053|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02054|Dengan  ketentuan  bahwa  apabila  restitusi  tersebut  tidak  dibayarkan
02055|maka diganti dengan pidana kurangan selama 6 (enam) bulan;
02056|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
02057|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02058|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
02059|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02060|terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
02061|agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02062|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02063|a. 7 (tujuh) lembar bukti penyerahan yang dengan rincian sebagai berikut:
02064|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  18  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02065|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp40.000.000 (empat
02066|puluh juta rupiah);
02067|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  19  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02068|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp40.000.000 (empat
02069|puluh juta rupiah);
02070|KM A
02071|1
02072|A
02073|2
02074|Paraf
02075|
02076|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  21  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02077|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp35.000.000 (tiga
02078|puluh lima juta rupiah);
02079|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  23  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02080|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp30.000.000 (tiga
02081|puluh juta rupiah);
02082|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  24  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI