04951|2. TITIS  WULANDARI,  S.Psi,  M.M.  dibawah  sumpah pada  pokoknya
04952|menerangkan sebagai berikut:
04953|- Bahwa  Saksi  tetap  pada  keterangan  yang  diberikan  pada  tahap
04954|Penyidikan 
04955|- Bahwa  saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara Perkara
04956|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan/atau  Tindak  Pidana  Orang
04957|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
04958|- Riwayat  Pendidikan  : Pendidikan  ilmu  Psikologi  Tahun  2007  lulus  S1
04959|Jurusan Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia
04960|YAl dan Tahun 2017lulus S2 Jurusan Magister Manajemen pada Fakultas
04961|MagisterManajemen Universitas Universitas Krisnadwipayana.
04962|- Riwayat pekerjaan Ahli meliputi :
04963|- Pada tahun 2009 bekerja di BNP2TKI, dengan jabatan CPNS
04964|- Pada Feb 2022 - Juli 2022 bekerja di BP3MI Rau dengan 
04965|jabatanKepala BP3MI Rlau.-
04966|- Pada Juli 2022 - Sekarang bekerja di BP3MI Jawa Timur 
04967|denganjabatan Kepala BP3MI Jawa Timur
04968|- Bahwa Ahli bekerja di BP2MI sudah 16 Tahun, dan menduduki jabatan
04969|sebagai Kepala BP3MI Jawa Timur sudah 2,5 tahun
04970|- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala BP3MI Jawa
04971|Timur,dengan tugas dan tanggung jawab yakni:
04972|a. Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;-
04973|b. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatandan
04974|pelindungan PMI yang ada di wilayah kerjanya;
04975|c. Penyelenggaraan  pemasyarakatan  program  penempatan
04976|danperlindungan PMI;
04977|d. Pelaksanaan  pelayanan  Orientasi  Pra  pemberangkatan  PMI  dan
04978|penerbitan e-KTKLN;
04979|e. Pelaksanaan  pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,  Lembaga
04980|penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
04981|f. Pengumpulan  data,  pemberian  layanan  informasi  serta  pembinaan
04982|
04983|sistem dan  jaringan informasi penempatan dan perlindungan PMI;
04984|g. Negara penempatan;
04985|h. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon PMI melalui penempatan
04986|oleh pemerintah;-
04987|i. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon PMI ;
04988|j. Pernantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
04989|k. Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
04990|l. Pelaksanaan  pemulangan  dari  debarkasi  ke  daerah  asal  bagi  PMI
04991|terkendala,Rehabilitasi dan Pemberdayaan;
04992|m.Pelaksanaan  evaluasi  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan
04993|penempatan dan  perlindungan PMI;
04994|n. Serta  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  BP2MI  melalui
04995|SekretarisUtama BP2MI;
04996|Ahli  mempunyai  ilmu  dan  keahlian  dibidang  Perlindungan  Pekerja
04997|Migran    Indonesia, karena pekerjaan Ahli menekuni bidang tersebut.
04998|- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Pelindungan
04999|Pekerja  Migran  Indonesia  baik  pada  tahapan  penyidikan  maupun  di
05000|Pengadilan.
05001|- Bahwa  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang  nomor  18  Tahun
05002|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Pasal  1  angka  5
05003|bahwasanya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya
05004|untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
05005|Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan
05006|terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum
05007|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum,
05008|ekonomi, dan sosial. Pada pasal 1 angka 6, 7, dan 8 dijelaskan terkait
05009|pelindungan sebelum,selama dan setelah bekerja sebagai berikut:
05010|- Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05011|memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran  sampai
05012|pemberangkatan.--
05013|- Pelindungan  Selama  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05014|memberikan  pelindungan  selama  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
05015|anggota keluarganya berada di luar negeri.
05016|- Pelindungan  Setelah  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
05017|memberikan  pelindungan  sejak  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
05018|anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
05019|daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
05020|- Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:
05021|- menjamin pemenuhan dan penegakan hak asas manusia sebagai
05022|warga negara dan Pekerja Migran Indonesia;dan
05023|- menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran
05024|Indonesia dan keluarganya.
05025|- Bahwa sebagaimana Permenaker Nomor 9 tahun 2019 pasal 6 tentang
05026|
05027|pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui
05028|tahapan:
05029|1) Sebelum bekerja
05030|2) selama bekerja
05031|3) Setelah bekerja
05032|- Sebagaimana pasal 7 (tahapan sebelum bekerja) dilakukan melalui:-
05033|- Pemberian informasi (ketika ada CPMI akan mendaftar sebagai CPMI
05034|maka Dinas akan memberikan informasi terkait P3MI yang memiliki
05035|SP3MI dan SIP2MI).
05036|- Proses pendaftaran, CPMI mengunggah dokumen ke aplikasi siap
05037|kerja diantaranya KTP, KK, buku nikah bagi yang sudah menikah,
05038|surat  ijin  kéluarga  yang  diketahui  Kades/lurah,  surat  keterangan
05039|sehat, BPJS  Kesehatan  dan  sertifikat  Kompetensi,setelah
05040|mengunggah  dan  dilakukan  verifikasi  oleh  Disnaker,maka  CPMI
05041|dapat memilih P3MI yang dipilih untuk memproses penempatan.
05042|- Proses seleksi, poses tersebut dilaksankan oleh P3MI sesuai pilihan
05043|CPMI   dan ketika sudah dinyatakan lulus seleksi maka CPMI harus
05044|membuat pasport.-
05045|- Proses pemeriksaan kesehatan dan psikologi, P3MI dapat membantu
05046|dan memfasilitasi CPMI yang telah lulus seleksi untuk melakukan
05047|pemeriksaan kesehatan psikologi yang selanjutnya CPMI oleh P3MI
05048|didaftarkan  pada  SISKOP2MI (Sistem  Komputerisasi  Perlindungan
05049|Pekerja Migran Indonesia), yang selanjutnya diajukan ke Disnaker
05050|untuk dilakukan Verifikasi dan setelah terverifikasi maka akan muncul
05051|ID di SISKO P2MI.-
05052|- Penandatanganan  perjanjian  penempatan  antara  CPMI  dan  P3MI
05053|yang didalamnya  memuat  negara  tujuan/penempatan  agensi,
05054|besaran gaji dan jabatan pekerjaan. 
05055|- Pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial,  P3MI  memfasilitasi
05056|pembuatan / pendaftaran BPJS Ketenaga kerjaan.
05057|- Pengurusan  visa  kerja,  P3MI  memfasilitasi  pengurusan  visa  kerja
05058|sesuai  peraturan  perundang-undangan  negara  tujuan  penempatan
05059|yang  artinya  ketika  WNI  untuk  menjadi  PMI  maka  wajib
05060|menggunakan visa kerja.
05061|- OPP  (Orientasi  Pra  Pemberangkatan),  P3MI  wajib  mendaftarkan
05062|P3MI dalam OPP dan melampirkan perjanjian kerja . pasport dan
05063|visa,kerja CPMI.
05064|- Penandatanganan  perjånjian  kerja  antara  CPMl  dengan  calon
05065|majikan.
05066|- Pemberangkatan CPMI.
05067|- Sebagaimana pasal 24 (tahapan selama bekerja):
05068|- Tahapan  selama  bekerja  dimulai  sejak  PMI  tiba  di  negara  tujuan
05069|
05070|penempatan.
05071|- PMI  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  1  wajib  melaporkan
05072|kedatangan kepada atas Ketenaga kerjaan atau pejabat dinas luar
05073|negeri  yang  ditunjuk  di  negara  tujuan  penempatan  melalui  mitra
05074|usaha P3MI.
05075|- Atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas yang ditunjuk di negara
05076|tujuan  penempatan  melakukan  pendataan  kedatangan  dan
05077|keberadaan PMI selama berada di negara tujuan penempatan
05078|- Pasal 26, P3MI wajib melaporkan data kepulangan dan atau data
05079|perpanjangan  perjanjian  kerja  PMI  kepada  atase  ketenagakerjaan
05080|atau pejabat dinas luar negeri. Lalu sebagaimana Pasal 27 Tahapan
05081|setelah bekerja dimulai sejak PMI tiba dideparkasi      Indonesia.
05082|Dalam hal PMI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bermasalah
05083|berdasarkan laporan dari atase ketenaga kerjaan atau pejabat dinas
05084|Luar  Negeri  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Perwakilan  Republik
05085|Indonesia, BP2MI memfasilitasi PMI di debarkasi Indonesia.
05086|- Persyaratan yang harus dipenuhi telah diatur dalam Pasal 5 Undang-
05087|Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Setiap Pekerja
05088|Migran Indonesia  yang akan     bekerja keluar negeri harus memenuhi
05089|persyaratan:
05090|- Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun;
05091|- Memiliki Kompetensi;-
05092|- Sehat Jasmani Dan Rohani;-
05093|- Terdaftar Dan Memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan
05094|- Memiliki Dokumen yang dipersyaratkan.
05095|- Kemudian dalam Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang 18 Tahun 2017
05096|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
05097|wajib memiliki dokumen yang meliputi:
05098|- Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yng  telah  menikah
05099|melampirkan fotokopi buku nikah-
05100|- Surat keterangan izin suami/istri, izin orangtua, atau izin wali yang
05101|diketahui  oleh kepala desa atau lurah 
05102|- Sertifikat kompetensi kerja (BLK).-
05103|- Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
05104|dan psikologi
05105|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat-
05106|- Visa kerja
05107|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perjanjian Kerja
05108|- Bahwa  Pelatihan  bagi  tenaga  kerja  dilaksanakan  oleh  Lembaga
05109|Pelatihan Kerja yang telah memiliki izin dari Dinas yang membidangi
05110|ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Pelatihan bukan merupakan syarat
05111|bagi pekerja yang akan bekerja di luar negeri, namun yang menjadi
05112|syarat sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017
05113|
05114|adalah memiliki sertifikat kompetensi.-Setiap tenaga kerja yang akan
05115|bekerja keluar negeri untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dapat
05116|mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
05117|Profesi yang memiliki lisensi dari BNSP, untuk mengikuti uji kompetensi
05118|dan mendapatkan sertifikat kompetensi dapat dilakukan dengan jalur
05119|memiliki pengalaman atau jalur telah melaksanakan pelatihan.
05120|Unsur orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
05121|Migran Indonesia dalam fakta tersebut dan sebagaimana yang telah
05122|dijelaskan  oleh  penyidik,  adalah  terdapat  orang  perseorangan  yang
05123|tidak memiliki kewenangan dalam melakukan proses penempatan PMI
05124|dan  bukan  merupakan  atau  tidak  menjadi  bagian  dari  P3MI  PT.
05125|NSP ,namun melakukan proses penempatan terhadap para CPMI.
05126|Unsur "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau Memindah Tangankan
05127|SIP3MI Kepihak Lain"  dan "Setiap Orang Dilarang Mengalihkan Atau
05128|Memindah Tangankan SIP2MI Kepihak Lain" dalam fakta tersebut dan
05129|sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik adalah terdapat pihak lain
05130|diluar  P3MI  PT.  NSP yang  melakukan  tindakan  proses  penempatan
05131|terhadap para CPMI PT. NSP .
05132|Terkait  dengan  hal  ini  bukan  merupakan  kompetensi  Ahli  untuk
05133|menjawab.
05134|Bedasarkan  fakta  tersebut  dan  sebagaimana  dijelaskan  oleh
05135|penyidik,maka dapat diindikasikan bahwa yang dapat dikenakan unsur
05136|“Orang  Peseorangan"adalah  Sdri.Hermin  Naning  Rahayu,  hal  ini
05137|dikarenakan dalam fakta yang disampaikan penyidik yang bersangkutan
05138|bukan  bagian  dari  P3MI  PT.  NSP  namun  melakukan  proses
05139|penempatan,salah satunya adalah pembuatan paspor dan visa dan tiket
05140|keberangkatan para CPMI yang akan berangkat ke Hongkong.
05141|Kepala  Kantor  Cabang  P3MI  memiliki  kewenangan  sebagaimana
05142|kewenangan yang diperuntukan bagi Kantor Cabang P3MI, Dimana hal
05143|ini diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Permenaker No. 10 tahun
05144|2019,yang menyatakan bahwa:(2) Kantor Cabang P3MI sebagaimana
05145|dirnaksud pada ayat (1) bertindak untuk dan atas nama kantor pusat
05146|P3MI.(3) Kantor Cabang P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
05147|berwenang untuk melakukan: a. penyampaian informasi peluang kerja;
05148|b. seleksi calon Pekerja Migran Indonesia; dan c.penyelesaian kasus
05149|calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia sebelum
05150|bekerja atau setelah bekerja.
05151|Kepala  Cabang  ataupun  Staf  Kantor  Cabang  P3MI  PT.  NSP  pada
05152|dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP, maka
05153|
05154|dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang atau
05155|Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat
05156|(2) dan ayat (3)Permenaker No. 10 tahun 2019.
05157|- Bahwa Kepala Cabang ataupun Staf Kantor Cabang P3MI PT. NSP
05158|pada dasarnya merupakan satu kesatuan dari Kantor Cabang PT. NSP ,
05159|maka dari itu kewenangan ataupun tanggungjawab dari Kepala Cabang
05160|atau Staf Kantor Cabang mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 23
05161|ayat (2) dan ayat (3)Permenaker No. 10 tahun 2019.
05162|- Bahwa  berdasarkan  data  pada  SISKOP2MI  PT.  NSP  yang
05163|beralamatkan di Taman Palem Lestari Roko Pelangi Blok C No 38 Kel.
05164|Cengkareng Barat Kec.Cengkareng Jakarta Barat terdaftar berizin resmi
05165|hingga  15/07/2027,namun  tidak  terdapat  info  perihal  kantor  cabang.
05166|Kewenangan terkait penerbitan Kantor Cabang P3MI, untuk penerbitan
05167|perijinan  Kantor  Cabang  P3MI  merupakan  kewenangan  Pemerintah
05168|Daerah Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Permenaker Nomor
05169|10 tahun 2019.
05170|- Bahwa Setelah pelatihan, proses yang dilakukan adalah mengikuti uji
05171|kompetensi  untuk  mendapatkan  sertifikat  kompetensi,  setelah
05172|mendapatkan sertfikat kompetensi maka dilakukan pendaftaran untuk
05173|bekerja ke luar negeri di SIAPKerja.
05174|- Bahwa  Ya,  hal  ini  dapat  dibenarkan,  SIP2MI  berlaku  nasional  dan
05175|diperuntukan bagi P3MI pusat juga Kantor Cabang. Selain itu, salah
05176|satu kewenangan dari Kantor Cabang adalah seleksi yang merupakan
05177|salah satu kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Cabang
05178|P3MI sesuai Pasal 23 ayat (3) Permenaker No.10 Tahun 2019. SIP3MI
05179|hanya dimiliki oleh P3MI pusat, sedangkan untuk Kantor Cabang tidak
05180|diperlukan memiliki SIP3MI, namun untuk pendirian atau pembentukan
05181|kantor  cabang  P3MI  perlu  adanya  izin  yang  dikeluarkan  oleh
05182|Pemerintah Daerah Provinsi.Ketika Kantor Cabang P3MI telah memiliki
05183|izin  dari  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  maka  dapat  melaksanakan
05184|kewenangan sesuai dengan Pasal 23ayat (3) Permenaker No. 10 Tahun
05185|2019.
05186|- Bahwa Kerjasama antara P3MI dengan LPK bukan merupakan tindakan
05187|yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tindakan yang
05188|dilakukan Kantor Cabang PT. NSP dalam melakukan pelatihan di LPK
05189|Pertiwi  Pejuang  Indonesia  dapat  diasumsikan  merupakan  bagian
05190|pelaksanaan dari kerjasama antara P3MI PT. NSP dengan LPK Pertiwi
05191|Pejuang Indonesia.
05192|- Bahwa  Tindakan  yang  dilakukan  tersebut  merupakan  tindakan  yang
05193|
05194|tidak dapat dibenarkan, karena proses penampungan yang dilakukan
05195|bukan bagian dari tata cara penempatan PMI, dan Sdri. Hermin Haning
05196|Rahayu  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  berwenang
05197|melakukan proses penempatan serta bukan bagian dari P3MI. CPMI
05198|yang  telah  terdaftar  di  Dinas  yang  membidangi  ketenagakerjaan  di
05199|Kabupaten/Kota  dan  sedang/telah  melakukan  proses  pemenuhan
05200|dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri seharusnya tidak
05201|dapat dipekerjakan didalam negeri. Berdasarkan Pasal 10 Permenaker
05202|No. 9 Tahun 2019, yang dapat melakukan proses wawancara terhadap
05203|CPMI  adalah  P3MI  dan  P3MI  dapat  mengikutsertakan  Mitra  Usaha
05204|(agensi) dan/atau pemberi kerja. 
05205|- Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam
05206|Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
05207|Migran  Indonesia,  untuk  pelaksanaan  penempatan  oleh  P3MI  pada
05208|tahapan sebelum bekerja sebagai berikut:
05209|- pendaftaran;
05210|- dilakukan oleh Calon Pekerja Migran Indonesia pada LTSA Pekerja
05211|Migran Indonesa atau Dinas Kabupaten/Kota dengan melengkapi
05212|dokumen persyaratan,  yaitu:
05213|- KTP elektronik dan Kartu keluarga:
05214|- surat keterangan status perkawinan;
05215|- surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
05216|yangng  diketahui kepala desa atau lurah;
05217|- sertifikat kompetensi kerja;
05218|- Surat keterangan sehat; dan 
05219|- kartu kepsertaan jaminan Kesehatan nasional.
05220|- seleksi  dilakukan  oleh  P3MI,  dan  dalam  ha  tertentu  dapat
05221|mengikutsertakan  Mitar  Usaha  dan/atau  pemberi  kerja  untuk
05222|mewawancarai  CPMI  dengan  terlebih  dahulu  melapor  kepada
05223|LTSA PMI atau Dinas Kabupaten/Kota. Bagi yang    lulus seleksi
05224|dapat melanjutkan untuk mengurus paspor bagi CPMI yng belum
05225|memiliki paspor.
05226|- pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
05227|- Pemeriksaan  kesehatan  dilakukan  di  sarana  kesehatan  dan
05228|pemeriksaan  psikologi  dilakukan  di  lembaga  psikologi  sesuai
05229|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
05230|- penandatanganan Perjanjian Penempatan;
05231|- penandatanganan Perjanjian Penempatan dilakukan antara CPMI
05232|degan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/Kota.
05233|- pendaftaran kepesertaan Jarninan Sosial;
05234|- Bahwa  dengan  pembayaran  premi  jaminan  sosial  yang  dilakukan
05235|dengan ketentuan:
05236|- dibayarkan setelah menandatangani perjanjian penempatan untuk
05237|
05238|program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum bekerja: dan
05239|- dibavarkan  setelah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  mengikuti
05240|OPP  untuk  program  Jaminan  Sosial  ketenagakerjaan  selama
05241|bekerja dan setelah bekerja.
05242|- pengurusan Visa Kerja;
05243|- yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
05244|undangan negara tujuan penempatan.
05245|- OPP;
05246|- Yang didaftrakan oleh P3MI.
05247|- penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
05248|- pemberangkatan.
05249|- Proses penempatan sebagaimana UU No. 18 tahun 2017 tidak boleh
05250|dilakukan oleh orang perseorangan. Mencari majikan atau job terhadap
05251|CPMI  untuk  bekerja  di  Hong  Kong  atau  negara  lainnya  merupakan
05252|bagian dari mencari peluang kerja, yang mana hal ini merupakan tugas
05253|dan tanggungjawab dari P3MI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52
05254|ayat (1)huruf a UU No. 18 tahun 2017.
05255|- Istilah-istilah tersebut tidak dikenal dalam proses penempatan Pekerja
05256|Migran  Indonesia.  Namun,  dalam  melaksanakan  setiap  rangkaian
05257|proses  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dilakukan  oleh  P3MI
05258|yang telah memiliki SIP2MI.
05259|- Proses penandatanganan kontrak kerja atau perjanjian kerja difasilitasi
05260|oleh P3Ml sebagai pelaksana penempatan.
05261|- Bahwa  keterangan  yang  Ahli  berikan  sudah  benar  dan  dapat  Ahli
05262|pertanggung jawabkan. 
05263|3. MUHAMMAD  RIDHO  AMRULLAH dibawah  sumpah  pada  pokoknya
05264|menerangkan sebagai berikut:
05265|- Bahwa  Ahli  tetap  pada  keterangan  yang  diberikan  pada  tahap
05266|Penyidikan;