00685|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan teori-
00686|teori  dalam  prinsip-prinsip  hukum  pidana  dihubungkan  dengan  perbuatan
00687|pidana yang telah dilakukan oleh Anak, maka jenis dan lamanya pidana yang
00688|dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa
00689|
00690|telah  tepat  dan  adil  dengan  harapan  memberikan  manfaat  (efek  jera  dan
00691|edukasi) kepada Anak untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
00692|Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  yang  diperoleh  selama
00693|persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak
00694|dari  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau
00695|alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan
00696|ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor
00697|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana),  perbuatan
00698|tersebut  dilakukan  untuk  melaksanakan  perintah  jabatan  dari  Pejabat  yang
00699|berwenang (Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
00700|Undang-Undang Hukum Pidana), perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan
00701|darurat  (Pasal  33  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
00702|Undang-Undang  Hukum  Pidana),  perbuatan  tersebut  dilakukan  karena
00703|pembelaan terhadap serangan atau ancarnan serangan seketika yang melawan
00704|hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan,
00705|atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 1
00706|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan ketiadaan sifat
00707|melawan hukum dari Tindak Pidana (Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 1
00708|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan/atau anak yang
00709|pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun
00710|(Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
00711|Undang Hukum Pidana), dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
00712|dipaksa  oleh  adanya  ancarnan,  tekanan,  atau  kekuatan  yang  tidak  dapat
00713|dihindari (Pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
00714|Undang-Undang Hukum Pidana), pembelaan terpaksa yang melampaui batas
00715|yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau
00716|ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana (Pasal 43
00717|Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00718|Pidana) dan karena perintah jabatan yang diberikan dengan wewenang dan
00719|pelaksanaannya  termasuk  dalam  lingkup  pekerjaannya  (Pasal  44  Undang-
00720|Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum
00721|Pidana),  oleh  karenanya  Hakim  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  yang
00722|dilakukan Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;
00723|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00724|maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  pidana,  dimana  bentuk
00725|pemidanaan terhadap Anak akan ditentukan setelah pertimbangan berikut;
00726|
00727|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  ayat  (1)  Undang-undang
00728|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di persidangan
00729|telah didengar pendapat orang tua dari Anak untuk mengemukakan hal yang
00730|bermanfaat bagi Anak, namun orang tua Anak hanya mendampingi Anak pada
00731|sidang pertama, untuk selanjutnya tidak pernah mendampingi Anak dan tidak
00732|menyampaikan pendapatnya;
00733|Menimbang,  bahwa  setelah  membaca  laporan  penelitian
00734|kemasyarakatan Anak tersebut agar Anak dijatuhi pidana penjara;
00735|Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum selama
00736|di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan Anak, dihubungkan dengan
00737|Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak dan Pasal 71 ayat (1) huruf e
00738|juncto  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00739|Peradilan Pidana Anak beserta penjelasannya; Untuk itu Hakim berpendapat
00740|demi  menumbuhkan  rasa  tanggung  jawab  pada  diri  Anak  dan  dengan
00741|memperhatikan  situasi  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  Kota  Bandar
00742|Lampung, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e juncto Pasal 81 Undang-
00743|undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah
00744|tepat dan adil terhadap Anak tersebut menjalani pidana penjara;
00745|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
00746|penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 108 ayat (7)
00747|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00748|Acara  Pidana,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
00749|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00750|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 ayat (6) Undang-
00751|Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
00752|Pidana,  oleh  karena  Anak  dipersalahkan  melakukan  tindak  pidana
00753|sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup
00754|untuk  mengeluarkan  Anak  dari  dalam  tahanan,  maka  kepada  Anak
00755|diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;
00756|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
00757|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00758|yang meringankan yang terdapat pada Anak;
00759|Keadaan  yang  memberatkan:
00760|- Tren tindak pidana pencurian di Kota Bandar Lampung sedang tinggi dan
00761|membahayakan keselamatan masyarakat Kota Bandar Lampung;
00762|Keadaan yang meringankan:
00763|
00764|- Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan
00765|menjadi  Anak  yang  berbakti  dan  senantiasa  mendo’akan  orang  tuanya
00766|sehingga menjadi ‘amal jariyah yang tidak akan terputus;
00767|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) dan (3)
00768|Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  oleh
00769|karena  Anak  dijatuhi  pidana  dan  Anak  sebelumnya  tidak  mengajukan
00770|permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Anak harus
00771|dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
00772|dalam amar putusan ini;
00773|Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) e, f dan g Undang-Undang Nomor
00774|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 ayat (1)
00775|huruf e juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00776|Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang
00777|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-
00778|undangan lain yang bersangkutan.
00779|
00780|MENGADILI:
00781|1. Menyatakan  Anak  MS tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan
00782|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan
00783|Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00784|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak  MS  oleh karena itu dengan Pidana
00785|Penjara selama 6 (enam) bulan;
00786|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00787|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00788|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00789|5. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga
00790|ribu rupiah);
00791|
00792|Senin
00793|
00794|25 Mei 2026
00795|
00796|2026
00797|
00798|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, oleh
00799|Samsumar  Hidayat,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Tunggal  pada  Pengadilan
00800|
00801|Anggun Arif Nur, S.H.
00802|
00803|Panitera Pengganti, Hakim,
00804|
00805|Anggun Arif Nur, S.H. Samsumar Hidayat, S.H., M.H.