02042|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
02043|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
02044|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan
02045|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
02046|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
02047|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
02048|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi .
02049|Sedangkan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  setiap  tindakan  atau
02050|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
02051|ditentukan dalam undang-undang ini. (vide Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan
02052|TPPO);
02053|Menimbang  bahwa  terdapat  tiga  komponen  dalam  tindak  pidana
02054|perdagangan orang, yaitu proses, cara dan tujuan. Proses maksudnya adalah
02055|tindakan  bagaimana  TPPO  tersebut  dilakukan.  Cara  yaitu  metode  untuk
02056|melakukan proses dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan tujuan ialah hal
02057|yang  ingin  dicapai  dari  rangkaian  proses  dan  cara.  Bahwa  membaca  dalil
02058|pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan, perbuatan yang
02059|dilakukan Terdakwa tersebut lebih condong dan dikualifikasikan kepada tindak
02060|pidana  penipuan  sebagaimana  dalam  Pasal  378  KUHP.  Tindak  pidana
02061|penipuan  dalam  KUHP  haruslah  dipahami  berbeda  dengan  tindak  pidana
02062|KM A
02063|1
02064|A
02065|2
02066|Paraf
02067|
02068|perdagangan  orang, dimana  tindak  pidana  penipuan  merupakan  salah  satu
02069|lingkup perbuatan dalam komponen “cara” pada tindak pidana perdagangan
02070|orang. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa, maknanya
02071|bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  mengamini  bahwa  Terdakwa  telah
02072|melakukan  tindak  pidana  penipuan  yang  juga  merupakan  bagian  dari
02073|komponen tindak pidana perdagangan orang;
02074|Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur telah
02075|mempertimbangkan bawasannya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-
02076|unsur sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU No. 21 Tahun
02077|2007  tentang  Pemberantasan  TPPO  yang  pada  intinya  telah  terpenuhinya
02078|secara  sah  dan  meyakinkan  perbuatan  Terdakwa  dalam  dakwaan  alternatif
02079|pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
02080|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan
02081|haruslah ditolak untuk seluruhnya;
02082|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
02083|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
02084|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu
02085|bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
02086|pidana;
02087|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  pidana  sepatutnya  dijatuhkan
02088|terhadap  diri  Terdakwa,  perlu  diperhatikan  bahwa  maksud  dan  tujuan
02089|pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
02090|menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta
02091|mengadakan koreksi terhadap Terdakwa dan sebagaiman pula sesuai dengan
02092|teori  keadilan  bermartabat  yang  pada  pokoknya  dalam  penerapan  hukum
02093|sebagai sarana jalan keluar terhadap pelbagai permasalahan dalam kehidupan
02094|manusia  guna  terwujudnya  keadilan  harus  menempatkan  manusia  sebagai
02095|subjek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu cukup
02096|adil bagi  Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang termaktub dalam amar
02097|putusan ini;
02098|Menimbang  bahwa  oleh  karena  ancaman  pidana  pasal  yang  terbukti
02099|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
02100|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
02101|denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;
02102|KM A
02103|1
02104|A
02105|2
02106|Paraf
02107|
02108|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  telah
02109|mengajukan tuntutan restitusi (vide angka 3 tuntutan) terhadap  2 (dua ) orang
02110|korban percobaan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim akan
02111|mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan restutusi sebagai berikut;
02112|Menimbang  bahwa  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
02113|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
02114|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
02115|atau ahli warisnya (vide Pasal 1 angka 13 UU Pemberantasan TPPO). Bahwa
02116|Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak
02117|memperoleh restitusi. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan
02118|kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan
02119|medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai
02120|akibat perdagangan orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak
02121|korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik
02122|Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan
02123|penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan
02124|kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi,  selanjutnya
02125|penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat
02126|tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini
02127|tidak  menghilangkan  hak  korban  untuk  mengajukan  sendiri  gugatan  atas
02128|kerugiannya. (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 48 ayat (1)
02129|UU Pemberantasan TPPO);
02130|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun
02131|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
02132|Dan  Kompensasi  Kepada  Kor ban  Tindak  Pidana  menyebutkan  bahwa
02133|permohonan  restitusi  dibuat  s ecara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia,
02134|ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  kuasanya,  dan  diajukan  kepada
02135|Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik,
02136|atau Penuntut Umum;
02137|Menimbang  bahwa  Para  Pemohon  restutusi  (korban)  melalui  Atasan
02138|Penyidik  pada  Kepolisian  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  berdasarkan  Surat
02139|Nomor  B/1173/IV/RES.1.15/2024/Ditreskrimum  tanggal  27  April 2024  telah
02140|mengajukan  bantuan  penghitungan  restitusi  perkara  TPPO  kepada  Ketua
02141|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Terhadap  permintaan  restitusi
02142|KM A
02143|1
02144|A
02145|2
02146|Paraf
02147|
02148|tersebut,  LPSK  mengirimkan  surat  korespondensi  Nomor  R-
02149|4739/4.1.IP/LPSK/7/2024  tanggal  30  Juli 2024  yang  isinya  tentang  laporan
02150|penilaian restitusi;
02151|Menimbang  bahwa  dalam  hal  permohonan  diajukan  melalui  Penyidik
02152|atau LPSK, Penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi
02153|kepada  Penuntut  Umum  disertai  Keputusan  LPSK  mengenai  besaran  nilai
02154|Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran
02155|nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling
02156|lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;
02157|Menimbang bahwa LPSK telah menerbitkan Petikan Surat Keputusan
02158|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  A. 2196.R  s.d.
02159|A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi,
02160|dengan rincian sebagai berikut:
02161|a. Korban  MUHAMMAD  ZULKARNAEN dengan  besaran  Restitusi
02162|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02163|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02164|b. Korban  LUKMANUL  HAKIM  dengan  besaran  Restitusi
02165|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02166|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02167|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
02168|Hakim telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Terdakwa atau
02169|Penasihat  Hukumnya  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan
02170|Restitusi dan mengajukan alat bukti;
02171|Menimbang  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tidak mengajukan
02172|tanggapan atas permohonan restitusi dalam nota pembelaan;
02173|Menimbang  bahwa  dalam  memeriksa  berkas  permohonan  restitusi,
02174|Majelis Hakim akan memuat dalam pertimbangan putusan beserta alasan dan
02175|termuat pula dalam amar putusan;
02176|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
02177|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
02178|didakwakan pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 10
02179|jo.  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  serta  berdasarkan
02180|keterangan saksi-saksi korban dan memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (2)
02181|dan  penjelasan  UU  No. 21  Tahun  2007, yang  menyebutkan  bahwa  bentuk
02182|KM A
02183|1
02184|A
02185|2
02186|Paraf
02187|
02188|kerugian lain dapat berupa kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar,
02189|biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau
02190|kehilangan  penghasilan  yang  dijanjikan  pelaku  dan  memperhatikan  pula
02191|Petikan  Surat  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor
02192|A.2196.R  s.d.  A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian
02193|Ganti Rugi dengan perincian jumlah kerugian yang terhitung jelas, maka Majelis
02194|Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh  Para
02195|Pemohon  tersebut  beralasan  menurut  hukum  untuk  dikabulkan,  dengan
02196|perincian sebagai berikut:
02197|a. Korban  MUHAMMAD  ZULKARNAEN dengan  besaran  Restitusi
02198|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02199|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02200|b. Korban  LUKMANUL  HAKIM  dengan  besaran  Restitusi
02201|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02202|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02203|Dengan  ketentuan  bahwa  apabila  restitusi  tersebut  tidak  dibayarkan
02204|maka diganti dengan pidana kurangan selama 6 (enam) bulan;
02205|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
02206|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02207|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
02208|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02209|terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
02210|agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02211|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02212|a. 7 (tujuh) lembar bukti penyerahan yang dengan rincian sebagai berikut:
02213|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  18  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02214|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp40.000.000 (empat
02215|puluh juta rupiah);
02216|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  19  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02217|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp40.000.000 (empat
02218|puluh juta rupiah);
02219|KM A
02220|1
02221|A
02222|2
02223|Paraf
02224|
02225|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  21  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02226|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp35.000.000 (tiga
02227|puluh lima juta rupiah);
02228|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  23  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02229|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp30.000.000 (tiga
02230|puluh juta rupiah);
02231|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  24  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02232|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp75.000.000 (tujuh
02233|puluh lima juta rupiah);
02234|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  25  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02235|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp39.000.000 (tiga
02236|puluh sembilan juta rupiah);
02237|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  28  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
02238|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp20.000.000 (dua
02239|puluh juta rupiah);
02240|b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pengurusan Proses ke Negara
02241|Australia;
02242|c. 1  (satu)  lembar  booking tiket  penerbangan  dari  Trip.com  maskapai
02243|Qantas Australia berangkat dari Bandara Soekarno Hatta tujuan Bandara
02244|Melbourne Australia;
02245|d. 2  (dua)  lembar  Visa  Pengunjung  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen
02246|Dalam Negeri Pemerintah Australia tanggal 8 Januari 2024;
02247|yang  dibutuhkan  untuk  kelengkapan  berkas  perkara, maka perlu  ditetapkan
02248|agar tetap terlampir dalam berkas;
02249|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
02250|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02251|meringankan Terdakwa;
02252|Keadaan yang memberatkan:
02253|- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/korban baik secara materiil
02254|maupun immateriil;
02255|Keadaan yang meringankan:
02256|- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
02257|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02258|KM A
02259|1
02260|A
02261|2
02262|Paraf
02263|
02264|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
02265|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02266|Mengingat Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
02267|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-
02268|Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
02269|perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
02270|
02271|MENGADILI:
02272|1. Menyatakan Terdakwa Abdus Syahid Alias Angkep  terbukti secara sah
02273|dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Membantu  dan
02274|melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
02275|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
02276|wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
02277|kesatu ;
02278|2. Menjatuhkan  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara
02279|masing-masing  selama  6  (enam)  tahun  dan pidana  denda  sebesar
02280|Rp350.000.000,00  (tiga  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan
02281|apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar,  diganti  dengan  pidana
02282|kurungan selama 4 (empat) bulan ;
02283|3. Menghukum  pula  terdakwa  untuk  membayar  restitusi  sebesar
02284|Rp147.600.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
02285|kepada sdr. Muhammad Zulkarnaen sesuai dengan penghitungan LPSK
02286|dengan nilai total kewajaran no  Register: 238 6/P.BPP-LPSK/V/2024 dan
02287|sdr. Lukmanul Hakim sesuai dengan penghitungan LPSK dengan nilai total
02288|kewajaran no  Register: 238 7/P.BPP-LPSK/V/2024 dengan ketentuan jika
02289|terdakwa  tidak  membayar  uang  restitusi  paling  lama  1  (satu)  bulan,
02290|sesudah  putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  maka
02291|dijatuhkan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan.
02292|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02293|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02294|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02295|6. Menetapkan barang bukti berupa:
02296|a. 7 (tujuh) lembar bukti penyerahan yang dengan rincian sebagai berikut:
02297|KM A
02298|1
02299|A
02300|2
02301|Paraf
02302|
02303|- 1 (satu) Transaksi tanggal 18 Desember 2023 ke rekening an. MAI
02304|SURIYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp40.000.000
02305|(empat puluh juta rupiah);
02306|- 1 (satu) Transaksi tanggal 19 Desember 2023 ke rekening an. MAI
02307|SURIYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah  Rp40.000.000
02308|(empat puluh juta rupiah);
02309|- 1 (satu) Transaksi tanggal 21 Desember 2023 ke rekening an. MAI
02310|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp35.000.000 (tiga
02311|puluh lima juta rupiah);
02312|- 1 (satu) Transaksi tanggal 23 Desember 2023 ke rekening an. MAI
02313|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp30.000.000 (tiga
02314|puluh juta rupiah);
02315|- 1 (satu) Transaksi tanggal 24 Desember 2023 ke rekening an. MAI
02316|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp75.000.000 (tujuh
02317|puluh lima juta rupiah);
02318|- 1 (satu) Transaksi tanggal 25 Desember 2023 ke rekening an. MAI
02319|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp39.000.000 (tiga
02320|puluh sembilan juta rupiah);
02321|- 1 (satu) Transaksi tanggal 28 Desember 2023 ke rekening an. MAI
02322|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp20.000.000 (dua
02323|puluh juta rupiah);
02324|b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pengurusan Proses ke Negara
02325|Australia;
02326|c. 1  (satu)  lembar  booking tiket  penerbangan  dari  Trip.com  maskapai
02327|Qantas  Australia berangkat  dari  Bandara  Soekarno  Hatta tujuan
02328|Bandara Melbourne Australia;