00435|- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Desember 2022, berawal
00436|dari informasi pihak lain, dilanjutkan komunikasi melalui telepon, hingga
00437|akhirnya bertemu fisik pertama kali di Kebayoran, Jakarta, setelah itu
00438|Saksi diminta kembali ke Banyuwangi;
00439|- Bahwa  pada  sekitar  bulan  November  2022,  karena  membutuhkan
00440|pekerjaan,  Saksi  atas  saran  dari  kakaknya  menghubungi  Terdakwa
00441|melalui nomor telepon 082332085417 untuk menanyakan ketersediaan
00442|pekerjaan di luar negeri;
00443|Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00444|
00445|- Bahwa  Terdakwa  menjanjikan  banyak  pilihan  pekerjaan  di  berbagai
00446|negara seperti Korea, Inggris, Belanda, Jerman, dan Australia, dengan
00447|iming-iming  gaji  yang  jauh  lebih  besar  dibandingkan  di  Indonesia,  di
00448|antaranya upah lebih dari Rp 20.000.000,- per bulan untuk Korea, dan
00449|600 Poundsterling (sekitar Rp 12.000.000,-) per minggu untuk Eropa;
00450|- Bahwa untuk pembahasan lebih lanjut mengenai biaya dan administrasi,
00451|Terdakwa meminta Saksi untuk menemuinya langsung di Jakarta;
00452|- Bahwa  setelah  mendapat  restu  dari  orang  tua,  Saksi  berangkat  ke
00453|Jakarta  pada  tanggal  12  Desember  2022  dan  bertemu  Terdakwa  di
00454|alamat  Jl.  Dasa  Raya  No.  3,  RT  006  RW  001,  Gandaria  Utara,
00455|Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
00456|- Bahwa  dalam  pertemuan  tersebut,  Terdakwa  menyatakan  total  biaya
00457|keberangkatan ke luar negeri adalah sebesar Rp 85.000.000,- (delapan
00458|puluh lima juta rupiah), dengan kewajiban pembayaran uang muka (DP)
00459|senilai Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan
00460|Terdakwa akan mengurus seluruh administrasi;
00461|- Bahwa  pada  hari  yang  sama,  yakni  12  Desember  2022,  Saksi
00462|menyerahkan uang muka sejumlah Rp 42.500.000,- secara tunai kepada
00463|Terdakwa,  sesuai  permintaan  Terdakwa  yang  menolak  pembayaran
00464|melalui transfer meskipun Saksi memiliki rekening BCA atas nama Aji
00465|Pangestu  dengan  nomor  8980507590,  dan  Saksi  menerima  kuitansi
00466|sebagai tanda terima pembayaran tersebut, lalu diminta pulang untuk
00467|menunggu kabar selanjutnya;
00468|- Bahwa  setelah  menunggu  kurang lebih  tiga bulan, pada  bulan Maret
00469|2023,  Terdakwa  menghubungi  Saksi  untuk  meminta  tambahan  uang
00470|dengan alasan pengurusan pekerjaan ke Australia;
00471|- Bahwa  atas  permintaan  tersebut,  pada  tanggal  7  Maret  2023,  Saksi
00472|mentransfer uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening
00473|Bank BRI dengan nomor 096901024309535 atas nama Winarsih;
00474|- Bahwa  pada tanggal 11  Desember  2023, Terdakwa kembali meminta
00475|Saksi untuk mentransfer uang, dan Saksi kembali mentransfer sejumlah
00476|Rp  5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  ke  rekening  Bank  BRI  atas  nama
00477|Winarsih tersebut;
00478|- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Februari 2024, Terdakwa melalui
00479|telepon (nomor HP 082332085417) menginformasikan agar Saksi segera
00480|berangkat  ke  Jakarta  untuk  selanjutnya  diberangkatkan  ke  Hongkong
00481|karena  adanya  lowongan  pekerjaan  mendesak,  dengan  menyatakan
00482|Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00483|
00484|bahwa jika tidak berangkat saat itu, Terdakwa tidak dapat menjanjikan
00485|kesempatan lain;
00486|- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024, Terdakwa kembali menelepon Saksi,
00487|memberitahukan bahwa Saksi akan diberangkatkan ke Hongkong pada
00488|tanggal  6  Maret  2024,  serta  meminta  pelunasan  biaya  dan
00489|keberangkatan segera ke Jakarta;
00490|- Bahwa  menindaklanjuti permintaan  pelunasan tersebut, Saksi kembali
00491|mentransfer uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
00492|ke rekening Bank BRI atas nama Winarsih yang sama;
00493|- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2024, Saksi berangkat dari Banyuwangi
00494|menuju  Jakarta  menggunakan  bus,  dan  setibanya  di  Terminal  Lebak
00495|Bulus,  Saksi  melanjutkan  perjalanan  dengan  layanan  Grab  menuju
00496|alamat yang diberikan Terdakwa di Jl. Dasa Raya No. 3, Gandaria Utara,
00497|dimana Saksi kemudian bertemu dengan Sdr. Prasetyo Wahyu Ababil
00498|asal Trenggalek;
00499|- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Saksi bersama Sdr. Prasetyo Wahyu
00500|Ababil menerima arahan dari Terdakwa yang meyakinkan bahwa bekerja
00501|di  luar  negeri  itu  menyenangkan,  aman,  dan  bergaji  besar,  serta
00502|Terdakwa memberikan dokumen perjalanan berupa itinerary;
00503|- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, saat berada di Bandara Internasional
00504|Soekarno-Hatta,  Terdakwa  menginstruksikan  Saksi  dan  Sdr.  Prasetyo
00505|Wahyu Ababil agar tidak banyak bertanya kepada petugas imigrasi dan
00506|cukup menunjukkan dokumen itinerary, serta memberitahukan akan ada
00507|seseorang bernama Sdri. Hani yang menjemput di Hongkong;
00508|- Bahwa Saksi berangkat dari Indonesia menuju Hongkong pada tanggal 6
00509|Maret 2024;
00510|- Bahwa  pada  tanggal  7  Maret 2024,  Saksi  dan  Sdr.  Prasetyo  Wahyu
00511|Ababil tiba di Hongkong dan dijemput oleh seorang perempuan yang
00512|mengaku bernama Sdri. Hani (atau Hani), yang sebelumnya tidak Saksi
00513|kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
00514|- Bahwa  Saksi  dan  Sdr.  Prasetyo  Wahyu  Ababil  kemudian  ditampung
00515|selama dua hari dalam kondisi tidak layak, yaitu di sebuah tenda di area
00516|rooftop  sebuah  apartemen  yang  berdekatan  dengan  kandang  kelinci,
00517|pada saat itu cuaca sedang dingin;
00518|- Bahwa  setelah  Saksi  mengajukan  keluhan  mengenai  kondisi  tempat
00519|tinggal,  Terdakwa  kemudian  membiayai  penginapan  Saksi  dan  Sdr.
00520|Prasetyo Wahyu Ababil selama satu bulan;
00521|Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00522|
00523|- Bahwa  untuk  tiga  bulan  berikutnya,  Saksi  dan  Sdr.  Prasetyo  Wahyu
00524|Ababil  terpaksa  membiayai  sendiri  biaya  penginapan,  dan  dua  bulan
00525|terakhir  dihabiskan  di  selter  (tempat  penampungan  di  bawah
00526|pengawasan  imigrasi  Hongkong),  sehingga  total  Saksi  berada  di
00527|Hongkong selama enam bulan;
00528|- Bahwa selama enam bulan penantian tersebut, Saksi dan Sdr. Prasetyo
00529|Wahyu  Ababil  terus  berkomunikasi  dengan  Terdakwa  menanyakan
00530|kejelasan pekerjaan, namun Terdakwa selalu meminta untuk bersabar
00531|dengan alasan pekerjaan masih dicarikan;
00532|- Bahwa karena ketidakpastian pekerjaan dan menipisnya bekal, Saksi dan
00533|Sdr. Prasetyo Wahyu Ababil terpaksa mencari pekerjaan serabutan di
00534|tempat pemulungan barang bekas yang tidak menentu penghasilannya,
00535|dan  selama  di  sana  sering  menerima  hinaan  serta  makian  (seperti
00536|"tulilomo") dari orang sekitar;
00537|- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah proses pemeriksaan di imigrasi
00538|Hongkong bahwa visa yang Saksi miliki adalah visa kunjungan (turis),
00539|bukan visa kerja;
00540|- Bahwa  Saksi  tidak mengetahui secara pasti  dokumen apa saja yang
00541|seharusnya dilengkapi untuk bekerja di luar negeri, karena Saksi hanya
00542|menyerahkan dokumen pribadi berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga,
00543|Ijazah SD, dan Kartu Tanda Penduduk kepada Terdakwa untuk diurus;
00544|- Bahwa Saksi telah memiliki paspor pribadi yang kemudian diserahkan
00545|kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan semuanya sudah beres
00546|dan tinggal berangkat;
00547|- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang mengurus visa, namun
00548|Saksi menerima visa tersebut dari Terdakwa;
00549|- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja, tidak memiliki
00550|sertifikat  kompetensi,  tidak  pernah  menjalani  pemeriksaan  kesehatan
00551|maupun psikologis, serta tidak pernah menerima surat keterangan sehat
00552|sebagaimana mestinya syarat bagi Pekerja Migran Indonesia;
00553|- Bahwa  Saksi  tidak  pernah  menandatangani  dokumen  perjanjian
00554|penempatan kerja sebelum keberangkatan ke Hongkong;
00555|- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dirinya telah didaftarkan dalam
00556|program jaminan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, karena
00557|Saksi hanya menerima semua proses secara jadi dari Terdakwa;
00558|- Bahwa  Saksi  percaya  Terdakwa  memiliki  izin  resmi  karena  adanya
00559|informasi dari orang-orang di sekitar yang menyatakan bahwa Terdakwa
00560|Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00561|
00562|telah  banyak  memberangkatkan  orang  tanpa  ada  keluhan,  ditambah
00563|dengan jaminan dari Terdakwa bahwa perjalanan akan aman dan banyak
00564|pekerjaan tersedia dengan upah sekitar Rp 22.000.000,-;
00565|- Bahwa  selama  berada  di  Hongkong,  Saksi  hanya  menunggu  tanpa
00566|kejelasan pekerjaan, dan fasilitas tempat tinggal dari Terdakwa hanya
00567|didapatkan selama satu bulan;
00568|- Bahwa Terdakwa telah menjanjikan uang saku masing-masing sebesar
00569|Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi dan Sdr. Prasetyo Wahyu
00570|Ababil, namun uang tersebut tidak pernah diberikan;
00571|- Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa,  Saksi  merasa  sangat  dirugikan
00572|karena  janji  tidak  sesuai  dengan  kenyataan,  tidak  mendapatkan
00573|pekerjaan  sama  sekali,  mengalami  perlakuan  yang  tidak  manusiawi
00574|dengan ditempatkan di dekat kandang kelinci, serta menderita kerugian
00575|materiil sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang
00576|telah diterima Terdakwa dan tidak dikembalikan;
00577|- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, peran Terdakwa dalam perkara ini
00578|adalah  sebagai  pihak  yang  merekrut,  menawarkan  pekerjaan,
00579|meyakinkan Saksi, serta mengatur keberangkatan Saksi ke Hongkong
00580|dengan iming-iming imbalan finansial yang besar;
00581|- Bahwa  Saksi  kembali  ke  Indonesia  dari  Hongkong  pada  tanggal  28
00582|Agustus 2024;
00583|Terhadap  keterangan  Saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat  yang
00584|
00585|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00586|berikut:
00587|3. Titis Wulandari, S.Psi, M.M. ,  di bawah sumpah memberikan pendapat pada
00588|pokoknya sebagai berikut:
00589|- Bahwa Ahli merupakan Kepala BP3MI Jawa Timur;
00590|- Bahwa Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
00591|bertugas menyusun program, melakukan pembinaan, pemantauan, dan
00592|evaluasi terhadap lembaga penempatan dan pelindungan Pekerja Migran
00593|Indonesia  (PMI).  Lembaga  ini  juga  menyosialisasikan  program
00594|penempatan  dan  pelindungan  PMI,  serta  memberikan  pelayanan
00595|langsung seperti Orientasi Pra Pemberangkatan, penerbitan E-KTKLN,
00596|dan pengelolaan data serta informasi PMI. Selain itu, BP3MI melakukan
00597|pengawasan  terhadap  layanan  jaminan  sosial  dan  lembaga  terkait,
00598|memantau  PMI  di  negara  penempatan,  memfasilitasi  penyelesaian
00599|Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00600|
00601|masalah,  serta  membantu  pemulangan  PMI  bermasalah  hingga
00602|pemberdayaannya. BP3MI juga bertanggung jawab atas evaluasi dan
00603|pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala BP2MI.
00604|- Bahwa sesuai Pasal 5 UU RI No. 18 Tahun 2017, setiap PMI yang akan
00605|bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: berusia minimal 18
00606|(delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani,
00607|terdaftar dan memiliki kepesertaan jaminan sosial, dan memiliki dokumen
00608|lengkap yang dipersyaratkan.
00609|- Bahwa  sesuai  Pasal  13  UU  RI  No.  18  Tahun  2017,  untuk  dapat
00610|ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
00611|memiliki  dokumen  yang  meliputi:  surat  keterangan  status  perkawinan
00612|(bagi  yang  telah  menikah  melampirkan  fotokopi  buku  nikah),  surat
00613|keterangan  izin  suami  atau  istri,  izin  orang  tua,  atau  izin  wali  yang
00614|diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat
00615|keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan
00616|psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa
00617|Kerja, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Perjanjian
00618|Kerja.
00619|- Bahwa  menurut  Pasal  49  UU  RI  No.  18  Tahun  2017,  yang  diberi
00620|kewenangan  oleh  pemerintah  sebagai  Pelaksana  untuk  bisa
00621|menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri untuk bekerja
00622|yaitu: Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
00623|atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
00624|kepentingan perusahaan sendiri.
00625|- Bahwa sesuai Pasal 51 UU RI No. 18 Tahun 2017, perusahaan yang
00626|akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib
00627|mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri, dan Pasal 59 UU RI
00628|No.  18  Tahun  2017  menyatakan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
00629|Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki
00630|SIP2MI.
00631|- Bahwa Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 secara tegas menyatakan
00632|bahwa  "orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan
00633|Pekerja Migran Indonesia."
00634|- Bahwa Pasal 81 jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 menetapkan
00635|bahwa  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00636|Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana
00637|Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00638|
00639|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling
00640|banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
00641|- Bahwa untuk penempatan PMI ke Hongkong, tidak ada larangan dari
00642|Pemerintah  Indonesia,  namun  harus  memenuhi  persyaratan  sesuai
00643|dengan  Keputusan  Dirjen  Bina  Penta  dan  PKK  (terbaru  Kep.  No.
00644|3/488/PK.02.01/XI/2022), yang mencakup penempatan melalui P3MI ke
00645|pemberi kerja berbadan hukum atau skema "PMI Perseorangan" (PMI
00646|yang akan bekerja ke luar negeri tanpa pelaksana penempatan dan tidak
00647|dipekerjakan  pada  jabatan  yang  terendah  pada  setiap  sektor,  bukan
00648|individu yang menempatkan orang lain).
00649|- Bahwa negara yang masuk dalam larangan Pemerintah Indonesia untuk
00650|penempatan PMI adalah negara penempatan yang tidak termasuk dalam
00651|keputusan Dirjen Bina Penta & PKK dengan keputusan terbaru (saat ini
00652|mengacu  pada  Kep.  No.  3/147/PK.02.01/IV/2023),  serta  berdasarkan
00653|Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
00654|Penempatan  TKI  pada  pengguna  perseorangan  di  negara-negara
00655|kawasan  Timur  Tengah  (misalnya  Arab  Saudi,  Aljazair,  Bahrain,  Irak,
00656|Kuwait,  Lebanon,  Libya,  Maroko,  Mauritania,  Mesir,  Oman,  Palestina,
00657|Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Jordania).
00658|- Bahwa  sesuai  Pasal  1  ayat  1  PP  Nomor  59  Tahun  2021  Tentang
00659|Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Permenaker
00660|Nomor 9 Tahun 2019, PMI berhak atas pelindungan komprehensif yang
00661|meliputi: 
00662|o Bahwa  pelindungan  sebelum  bekerja  adalah  keseluruhan
00663|aktivitas  untuk  memberikan  pelindungan  sejak  pendaftaran
00664|sampai pemberangkatan, meliputi pelindungan administratif dan
00665|pelindungan  teknis  (seperti  pemberian  informasi,  pendaftaran,
00666|seleksi, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, penandatanganan
00667|Perjanjian  Penempatan,  pendaftaran  kepesertaan  Jaminan
00668|Sosial, pengurusan Visa Kerja, dan pemberangkatan).
00669|o Bahwa pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas
00670|untuk memberikan pelindungan selama pekerja migran Indonesia
00671|dan  Anggota  Keluarganya  berada  di  luar  negeri  (meliputi
00672|pendataan, pemantauan kondisi kerja, fasilitasi pemenuhan hak,
00673|fasilitasi  penyelesaian  kasus,  layanan  jasa  kekonsuleran,
00674|pendampingan hukum, pembinaan, dan fasilitasi repatriasi).
00675|Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Njk
00676|
00677|o Bahwa pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas
00678|untuk  memberikan  pelindungan  sejak  PMI  dan  Anggota
00679|Keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
00680|daerah  asal  termasuk  pelayanan  lanjutan  menjadi  Pekerja
00681|Produktif  (meliputi  fasilitasi  kepulangan,  penyelesaian  hak,
00682|fasilitasi  pengurusan  PMI  sakit/meninggal,  rehabilitasi  dan
00683|reintegrasi sosial, dan pemberdayaan).
00684|
00685|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00686|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00687|- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah bekerja sebagai Pekerja Migran
00688|Indonesia  di  luar  negeri,  akan  tetapi  Terdakwa  pernah  mendapat
00689|pendidikan dan pelatihan Bahasa di PT. Bijak Depok pada tahun 2008,
00690|namun  Terdakwa  tidak  bekerja  sebagai  CPMI  (Calon  Pekerja  Migran
00691|Indonesia);
00692|- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi agen Perusahaan Penempatan
00693|Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) manapun dan menjalankan kegiatan
00694|CPMI tersebut secara mandiri;
00695|- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan pemberangkatan CPMI
00696|tidak  memiliki  badan  hukum  terkait  dengan  penyalur  PPPMI  dan
00697|menjalankan kegiatan pemberangkatan CPMI secara mandiri;
00698|- Bahwa Terdakwa mengakui beberapa kali memberangkatkan CPMI ke
00699|beberapa negara (Eropa dan Hongkong (Asia)) dimana kegiatan tersebut
00700|Terdakwa jalankan sejak tahun 2019 sampai saat ini;
00701|- Bahwa  Terdakwa  mengakui  sudah  mengenal  Saksi  Prasetyo  Wahyu
00702|Ababil yang beralamat di Dusun Brongkah RT. 017 RW. 006, Kelurahan
00703|Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dimana yang
00704|bersangkutan ikut Terdakwa sejak umur 16 tahun dan Terdakwa yang
00705|memberangkatkan  kerja  ke  Hongkong,  serta  Terdakwa  tidak  ada
00706|hubungan famili dengannya;
00707|- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal lupa bulan Agustus 2019, Saksi
00708|Prasetyo  Wahyu  Ababil  membutuhkan  pekerjaan  dan  menelepon
00709|Terdakwa  menanyakan  ketersediaan  pekerjaan  di  Luar  Negeri,  dan