00961|2) 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hijau tosca;
00962|3) 1 (satu) helai celana berukuran  pendek selutut warna biru  kombinasi
00963|putih dengan motif garis-garis;
00964|4) 1 (satu) helai celana dalam warna putih tidak memiliki merk dan ukuran;
00965|5) 1 (satu) helai Bra/BH warna pink tidak memiliki merk dan ukuran;
00966|- Bahwa dalam persidangan dihadirkan bukti surat sebagai berikut :
00967|1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000 atas nama Anak lahir pada
00968|tanggal 8 Juli 2008;
00969|2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000 atas nama Saksi anak lahir
00970|pada tanggal 6 Oktober 2010;
00971|3. Visum ET Repertum Nomo : 445/RSUD/08 ditandatangi dr.Hendry
00972|Adi  Saputra,  Sp.  OG  pada  tanggal  5  Mei  2026  dengan  kesimpulan
00973|adanya robekan selaput dara (hymen) pada arah 2,3,4,5,7,9 dan 12 yang
00974|diakibatkan oleh trauma tumpul, selaput dara (hymen) pada arah 1,6,8,
00975|dan  11  tampak  masih  utuh  (intak)  dan  tanda-tanda  kekerasan  tidak
00976|dijumpai pada seluruh tubuh;
00977|
00978|Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu
00979|yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang
00980|tidak terpisahkan dengan putusan ini;
00981|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00982|berdasarkan fakta -fakta  hukum tersebut diatas,  Anak dapat dinyatakan telah
00983|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00984|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00985|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fak
00986|ta-fakta  hukum  tersebut  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  pertama
00987|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
00988|2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
00989|Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
00990|Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sak
00991|
00992|23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 1
00993|ke 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
00994|Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00995|1. Setiap orang;
00996|2. Dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian
00997|kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya
00998|atau dengan orang lain;
00999|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
01000|mempertimbangkan sebagai berikut:
01001|Ad.1. Setiap orang
01002|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang
01003|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
01004|Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, yang  dimaksud
01005|dengan “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;
01006|Menimbang  bahwa  menurut  Hakim,  pengertian  “setiap  orang”  pada
01007|unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang
01008|apabila  terbukti  melakukan  suatu  tindak  pidana  maka  kepadanya  harus
01009|dipertanggungjawabkan  atas  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  unsur  ini
01010|dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai
01011|Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari
01012|adanya error in persona dalam menghukum seseorang;
01013|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-
01014|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01015|Pidana  Anak  menyebutkan  “Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  yang
01016|selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
01017|tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
01018|pidana”;
01019|Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh
01020|Penuntut Umum seorang Anak yang bernama  Anak lahir pada tanggal 8 Juli
01021|2008 saat ini berumur 17 Tahun, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi A
01022|nak belum berusia 18 tahun, kemudian atas pertanyaan Hakim, Anak telah men
01023|erangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas An
01024|ak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan  PDM-9A/SIAK/05/2026 tanggal
01025|18 Mei 2026, dan di mata hukum terkualifikasi sebagai Anak yang Berkonflik de
01026|ngan  Hukum  (Anak)  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  3
01027|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01028|Peradilan Pidana Anak, maka kepadanya diberlakukan ketentuan dalam Undan
01029|g-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01030|Pidana Anak, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yan
01031|g didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;
01032|Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sak
01033|
01034|Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat terhadap uns
01035|ur “setiap orang” telah terpenuhi;
01036|Ad.2.  Dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian
01037|kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya
01038|atau dengan orang lain
01039|Menimbang bahwa unsur “dengan tipu muslihat” adalah suatu tindakan
01040|yang  dapat  disaksikan  oleh  orang  lain  baik  disertai  maupun  tidak  disertai
01041|dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu
01042|kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari
01043|bahwa hal itu tidak ada;
01044|Menimbang  bahwa  unsur  “rangkaian  kebohongan”  adalah  beberapa
01045|keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu,
01046|padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak
01047|harus  seluruhnya  berisi  kebohongan,  tetapi  orang  akan  berkesimpulan  dari
01048|keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;
01049|Menimbang  bahwa  unsur  “membujuk  anak”  adalah  perbuatan
01050|memberikan atau menjanjikan sesuatu pada seorang anak dengan serangkaian
01051|kata-kata  tipu  muslihat  sehingga  anak  tersebut  terperdaya  dan  akhirnya
01052|menuruti segala keinginan pelaku;
01053|Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif
01054|sehingga hanya mensyaratkan adanya  pemenuhan salah satu bagian unsur
01055|maka unsur ini terpenuhi;
01056|Menimbang  bahwa  unsur  ”anak”  berdasarkan  Pasal  150  Undang-
01057|Undangg Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01058|Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun;
01059|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan
01060|berdasarkan doktrin hukum pidana adalah memasukkan alat kelamin pria ke
01061|dalam alat kelamin wanita;
01062|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui
01063|pada bulan Februari 2026 sekira pukul 14.30 WIB  anak mengatakan akan main
01064|kerumah, saksi anak bertanya ”emang kau berani?”, anak menjawab ”ya berani
01065|lah”, saksi anak bertanya ”kau mau lewat dari mana?”, anak menjawab ”Dari
01066|Jendela  Ajalah”.  Anak  datang  ke  rumah  saksi  anak  di  Kabupaten  Siak,
01067|kemudian anak masuk ke dalam kamar saksi anak melalui jendela kamar;
01068|Menimbang bahwa anak dan saksi anak ngobrol di atas kasur sambil
01069|berbaring, anak merayu dan membujuk saksi anak dengan menciumi pipi dan
01070|bibir saksi anak sambil mengajak saksi anak untuk melakukan persetubuhan,
01071|saksi anak menolak ajaka anak, tetapi anak merayu dan membujuk lagi saksi
01072|anak dengan mengelus-elus badan saksi anak;
01073|Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sak
01074|
01075|Menimbang  bahwa  saksi  anak  takut  apabila  setelah  melakukan
01076|persetubuhan saksi anak hamil, tetapi anak mengatakan bahwa dirinya akan
01077|bertanggung  jawab  dengan  saksi  anak  dengan  mengatakan  ”Bertanggung
01078|Jawab  Aku”,  kemudian  saksi  anak  menjawab  ”Kau  Bertanggung  Jawab
01079|Ngapain?” kemudian anak mengatakan ”Ya  Ku Nikahi Kau” dan saksi anak
01080|menjawab  ”Masih  Juga  Sekolah,  Mau  Gimana”  lalu  anak  mengatakan  ”Ya
01081|Pande-Pande Lah”;
01082|Menimbang  bahwa  anak  langsung  membuka  celana  dan  celana
01083|dalamnya hingga sebatas lutut, saat itu saksi anak masih takut, tetapi saksi
01084|anak disuruh membuka celana oleh anak, dalam posisi berbaring, saksi anak
01085|menarik selimut dan membuka celana serta celana dalam saksi anak hingga
01086|sebatas lutut saja, kemudian anak meniduri/ menimpa badan saksi anak;
01087|Menimbang  bahwa  anak  mengangkat  baju  dan  Bra/  BH  saksi  anak
01088|hingga sebatas leher, kemudian meraba-raba dan menghisap payudara saksi
01089|anak,  setelah  itu  anak  mencium  bibir  dan  pipi.  Anak  memasukkan  alat
01090|kelaminnya  kedalam  alat  kelamin  saksi  anak  sambil  menggoyangkan
01091|pinggulnya dengan gerakan maju mundur, hingga anak mengatakan ”Udah Mau
01092|Keluar”. Anak menggeluarkan cairan seperma di dalam celananya;
01093|Menimbang bahwa anak sudah 2 (dua) kali bersetubuh dengan saksi
01094|anak Korban dengan cara yang kurang lebih sama dengan kejadian pertama
01095|pada bulan Februari 2026 yang kedua 27 Maret 2026 dan ketika bersetubuh
01096|anak dengan saksi anak Korban selalu melakukannya  di rumah saksi anak
01097|Korban;
01098|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Visum  ET  Repertum  Nomo  :
01099|445/RSUD/08 ditandatangi dr.Hendry Adi Saputra, Sp. OG pada tanggal 5 Mei
01100|2026  dengan  kesimpulan  adanya  robekan  selaput  dara  (hymen)  pada  arah
01101|2,3,4,5,7,9 dan 12 yang diakibatkan oleh trauma tumpul, selaput dara (hymen)
01102|pada arah 1,6,8, dan 11 tampak masih utuh (intak) dan tanda-tanda kekerasan
01103|tidak dijumpai pada seluruh tubuh;
01104|Menimbang  bahwa  perbuatan  persetubuhan  antara  Anak  dan  saksi
01105|anak  sudah  dilakukan  2  (dua)  kali  dalam  tahun  2026  sehingga  pada  saat
01106|kejadian  saksi  anak  Korban  yang  lahir  pada  tanggal  6  Oktober  2010
01107|berdasarkan Akta Kelahiran 000 diketahui saksi anak Korban belum berusia 18
01108|tahun;
01109|Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan anak membujuk saksi
01110|anak untuk bersetubuh dengan cara mengajak saksi anak untuk bersetubuh
01111|sebanyak 2 (dua) kali dan berjanji akan bertanggung jawab jika saksi anak hamil
01112|hingga  akhirnya  saksi  anak  mau  bersetubuh  meskipun  awalnya  menolak,
01113|Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sak
01114|
01115|sehingga perbuatan persetubuhan tersebut terjadi karena adanya bujukan dari
01116|anak kepada saksi anak, berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan anak
01117|telah memenuhi unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
01118|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 81 Ayat (2)
01119|Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan
01120|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2016  Tentang
01121|Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
01122|Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 1 ke 3 Undang-Undang
01123|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah terpenuhi,
01124|maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
01125|tindak  pidana  “membujuk  Anak  untuk  melakukan  persetubuhan  dengannya”
01126|sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
01127|Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya
01128|alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang
01129|dilakukan oleh Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan
01130|Anak,  maka  terhadap  Anak  harus  dinyatakan  bersalah  dan  harus
01131|mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang sesuai
01132|dengan rasa keadilan;
01133|Menimbang bahwa tentang pemidanaan sebagaimana Pasal 54 ayat (1)
01134|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP akan dipertimbangkan
01135|sebagai berikut:
01136|a. Bentuk  kesalahan  Anak  telah  dipertimbangkan  dalam  pertimbangan
01137|unsur  perbuatan  pidana  sehingga  untuk  mempersingkat  putusan  ini
01138|pertimbangan  tersebut  secara  mutatis  mutandis  termuat  dalam  unsur
01139|pemidanaan a quo;
01140|b. Motif dan tujuan Anak melakukan tindak pidana karena ingin bersetubuh
01141|dengan Anak Korban yang merupakan pacarnya;
01142|c. Bahwa Anak menyadari bahwa perbuatannya salah;
01143|d. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sudah direncanakan hal
01144|ini  dibuktikan  dengan  Anak  mengajak  Anak  Korban  bersetubuh  dengan
01145|membujuk  Anak  Korban  dengan  cara  mengajak  berkali-kali  dan  berjanji
01146|akan  bertanggung  jawab  jika  Anak  hamil  sehingga  yang  awalnya  Anak
01147|Korban menolak hingga akhirnya menjadi mau;
01148|e. Bahwa  terkait  dengan  cara  melakukan  tindak  pidana,  telah
01149|dipertimbangkan  dalam  pertimbangan  unsur  perbuatan  pidana  sehingga
01150|untuk  mempersingkat  putusan  ini  pertimbangan  tersebut  secara  mutatis
01151|mutandis termuat dalam unsur pemidanaan a quo;
01152|f. Bahwa  Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  untuk  tidak
01153|mengulangi lagi perbuatannya;
01154|g. Bahwa Anak saat ini masih bersekolah, saat ini kelas XI;
01155|Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sak
01156|
01157|h. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak dapat membuat saksi anak
01158|hamil  hal  tersebut dapat  membahayakan  saksi  anak  yang  masih  belum
01159|berumur 18 tahun;
01160|i. Bahwa  dalam  perkara  ini  ada  pemaafan  dari  keluarga  saksi  anak,
01161|persetubuhan dilakukan tanpa paksaan apapun;
01162|j. Bahwa terlepas dari persetubuhan yang dilakukan tidak dengan paksaan,
01163|bersetubuh  dengan  anak  di  bawah  umur  merupakan  tindakan  yang
01164|melanggar hukum tetapi dalam menjatuhkan pemidanaan juga harus turut
01165|dipertimbangkan  terkait  Anak  yang  juga  masih  di  bawah  umur  ketika
01166|melakukan perbuatan pidana;
01167|Menimbang  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana,  Hakim  juga
01168|memperhatikan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik
01169|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
01170|mengatur  bahwa  ”Anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan
01171|berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini”,  kemudian  berdasarkan
01172|Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
01173|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa ”Pidana pokok
01174|bagi Anak terdiri atas:
01175|a. Pidana peringatan;
01176|b. Pidana dengan syarat:
01177|i. Pembinaan di luar lembaga;
01178|ii.  Pelayanan masyarakat; atau
01179|iii.  Pengawasan;
01180|c. Pelatihan kerja;
01181|d. Pembinaan dalam lembaga; dan
01182|e. Penjara”;
01183|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan
01184|Petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  Balai Pemasyarakatan  (BAPAS)
01185|Kelas I Pekanbaru merekomendasikan Anak apabila terbukti bersalah kiranya
01186|dapat diberikan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga sesuai dengan Pasal 71
01187|ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
01188|Peradilan Pidana Anak dan menempatkan Anak di Sentra Abiseka Pekanbaru;
01189|Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan
01190|pidana terhadap anak dengan Pidana penjara di Lembaga Khusus Anak (LPKA)
01191|Pekanbaru dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak
01192|tetap ditahan  serta pelatihan kerja  selama  3 (Tiga) Bulan  di Sentra  Abiseka
01193|Pekanbaru;
01194|Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sak
01195|
01196|Menimbang bahwa terhadap Rekomendasi Bapas, tuntutan Penuntut
01197|Umum  dan  Permohonan  Anak  tersebut  diatas  akan  Hakim  pertimbangkan
01198|sebagai berikut:
01199|Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik
01200|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01201|paragraf  pertama  menyatakan  bahwa  Anak  adalah  bagian  yang  tidak
01202|terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah
01203|Bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia, Anak memiliki peran strategis
01204|yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap Anak atas
01205|kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari
01206|kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak
01207|patut  dihayati  sebagai  kepentingan  terbaik  bagi  kelangsungan  hidup  umat
01208|manusia;
01209|Menimbang  bahwa  berdasarkan  faktor  terjadinya  tindak  pidana  yang
01210|dilakukan oleh anak, Hakim berpendapat perlu adanya perhatian, pembinaan,
01211|dan pengawasan lebih agar Anak terhindar dari pengaruh negatif dan menjadi
01212|pribadi yang lebih baik;
01213|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai
01214|penjatuhan  pidana  pembatasan  kebebasan  kepada  Anak  berupa  pidana
01215|penjara adalah yang terbaik bagi Anak dengan memperhatikan ketentuan dalam
01216|Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012
01217|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa “Setiap Anak
01218|dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara,
01219|kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”, kemudian
01220|dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun
01221|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “minimum khusus
01222|pidana  penjara  tidak  berlaku  terhadap  Anak”,  sehingga  Hakim  berpendapat
01223|dalam penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah yang seberat-beratnya, akan
01224|tetapi harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat dengan memperhatikan
01225|kebutuhan  jasmani,  rohani,  dan  sosial  Anak  selama  menjalani  pidananya
01226|tersebut agar Anak tidak kehilangan masa depan yang masih terbentang luas;
01227|Menimbang bahwa Hakim memandang penjatuhan pidana kepada Anak
01228|bukanlah untuk  pembalasan, bukan  untuk menimbulkan  nestapa  bagi  Anak,
01229|serta  bukan  juga  untuk  memisahkan  Anak  dari  kedua  orang  tua  yang
01230|menyayanginya,  akan  tetapi  untuk  memperbaiki  diri  Anak  dan  memberikan
01231|pembinaan kepada Anak sehingga Anak memiliki bekal yang bermanfaat bagi
01232|Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2026/PN Sak
01233|
01234|kehidupannya,  pada  intinya  penjatuhan  pidana  kepada  Anak  adalah  untuk
01235|kepentingan terbaik bagi Anak;
01236|Menimbang  bahwa  perbuatan  pidana  dalam  dari  Pasal  81  Ayat  (2)
01237|Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan
01238|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2016  Tentang