00687|langsung  menuju  ke  Penginapan  Polewali  II  bersama  dengan  saksi
00688|
00689|MUHAMMAD YASRI untuk menemui saksi HASAN dan saksi AHMAD DANI
00690|untuk mengambil uang keberangkatan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas
00691|juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sampai
00692|di Penginapan Polewali II terdakwa menghubungi kembali saksi HASAN
00693|namun tidak diangkat dan ternyata saksi HASAN dan saksi AHMAD DANI
00694|sudah turun dari kamar yang berada di lantai dua dan bertemu dengan
00695|terdakwa untuk menyerahkan uang keberangkatan ke Negara malaysia  di
00696|Halaman Parkir Penginapan Polewali II Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota,
00697|Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
00698|- Bahwa  berdasarkan  informasi  tersebut  saksi  Akmal  Pulungan,  Dkk  dari
00699|personil Subditgakkum langsung menuju bandara Hang Nadim Batam dan
00700|mengamati  penumpang  yang  keluar  dari  bandara,  dan  diketahui  saksi
00701|Akmal Pulungan, Dkk pada saat itu salah seorang penumpang keluar dari
00702|bandara dan menuju ke Mobil Brio warna kuning dengan Nomor Polisi BP
00703|1951 QJ dan saksi Akmal Pulungan, Dkk segera membuntuti kendaraan itu
00704|sampai berhenti disalah satu daerah pelita yang bnernama Hotel Polewali
00705|Batam dan sesampainya dihotel saksi Akmal Pulungan, Dkk dari personil
00706|Subditgakkum  Ditpolairud  Polda  Kepri  melakukan  pemeriksaan  terhadap
00707|terdakwa Satriawan Zein alias Awang dan mengamankan saksi HASAN,
00708|saksi AHMAD DANI dan saksi MUHAMMAD YASIR calon PMI dan diketahui
00709|terdakwa Satriawan Zein alias Awang adalah pengurus PMI secara non
00710|procedural pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB  atau
00711|setidak-tidaknya  pada  bulan  Mai  2024  bertempat  di  Halaman  Parkir
00712|Penginapan  Polewali  II  Batam,  Kelurahan  Lubuk  Baja  Kota,  Kecamatan
00713|Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
00714|
00715|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00716|berikut:
00717|1. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 berwarna hijau muda dengan nomor
00718|Imei  1:  864240069403019  Imei  2:  8642400694030001  beserta  kartu
00719|handphone  XL  dengan  nomor  Sim  1:  081927100007  dan  Sim  2:
00720|087777334404; 
00721|2. 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio berwarna kuning dengan nomor Polisi
00722|BP 1951 QJ;
00723|
00724|3. Uang sebesar Rp 13.100.000 (tiga belas juta seratus ribu rupiah).
00725|
00726|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00727|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00728|- Bahwa  benar,  kronologis  sehingga  terdakwa  diamankan  oleh  petugas
00729|Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Riau yaitu b ahwa tindak
00730|pidana percobaan membawa calon pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri
00731|tersebut terjadi pada Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB
00732|atau  setidak-tidaknya pada bulan  Mei  2024 bertempat  di  Halaman Parkir
00733|Penginapan  Polewali  II  Batam,  Kelurahan  Lubuk  Baja  Kota,  Kecamatan
00734|Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. 3 (tiga) orang Pekerja
00735|Migran  Indonesia  llegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia
00736|tersebut yang diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul
00737|10.00 WIB Halaman Parkir Penginapan Polewali II Batam, Kelurahan Lubuk
00738|Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. 
00739|- Bahwa  3  (tiga)  orang  Pekerja  Migran  Indonesia  llegal  yang  akan
00740|diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia  tersebut  tidak  dilengkapi  dokumen
00741|selaku pekerja migran Indonesia ;
00742|- Bahwa keberangkatan 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia llegal ke
00743|negara Malaysia diurus oleh terdakwa Satria Zein Alias Awang dimana yang
00744|menjemput PMI kebandara Hang Nadim adalah terduga terdakwa Satriawan
00745|alias  Awang  dengan  menggunakan  kendaraan  mobil  Brio  warna  kuning
00746|dengan nomor Polisi BP 1951 QJ;
00747|- Bahwa 3 (tiga) orang Pekerja Migran Indonesia lllegal yang akan di kirim ke
00748|Negara Malaysia tersebut adalah 
00749|1. Hasan (Laki-Laki).
00750|2. Ahmad Dani (Laki-Laki).
00751|3. Muhammad Yasir (Laki-Laki)
00752|- Bahwa  terdakwa  Satriawan  Zein  alias  Awang  adalah  pengurus  Pekerja
00753|Migran Indonesia secara non prosedural dan 3 (tiga) orang Pekerja Migran
00754|Indonesia yang akan dikirim secara non procedural ke luar negeri yaitu ke
00755|Malaysia, 2 (dua) orang dikirim melalui Pelabuhan Tikus Perairan Batam
00756|sementara  1  (satu)  orang  dikirim  melalui  pelabuhan  resmi  namun  tidak
00757|dilengkapi dokumen selaku pekerja migran Indonesia;
00758|
00759|- Bahwa saksi  HASAN, saksi AHMAD DANI dan saksi MUHAMMAD YASIR
00760|calon PMI  tidak ada memiliki dokumen pekerjaan atau pun paspor untuk
00761|berangkat  ke  Negara  Malaysia  yang  dimiliki  hanya  KTP  dan  tidak  ada
00762|memiliki kompetensi, atau keterampilan untuk berangkat menuju Negara
00763|Malaysia menjadi Pekerja Migran Indonesia. 
00764|- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
00765|Indonesia  (SIP2MI)  yang  resmi  atau  sah  dari  Pemerintah  Republik
00766|Indonesia pada saat tersangka mengurus keberangkatan ke 3 (tiga) orang
00767|Pekerja Migran Indonesia illegal atas nama saksi  HASAN,  saksi AHMAD
00768|DANI dan saksi MUHAMMAD YASIR ke negara Malaysia tersebut dan tidak
00769|ada memiliki Dokumen perjalanan keluar Negeri serta tidak ada memiliki
00770|Kompetensi untuk bekerja diluar Negeri yaitu berupa sertifikat keterampilan
00771|dan tidak pernah mengikuti pelatihan yang sah dari lembaga pelatihan dan
00772|Keuntungan  terdakwa  dapat  dalam  pengiriman  3  (tiga)  orang  Pekerja
00773|Migran  Indonesia  illegal  yang  akan  diberangkatkan  ke  Negara  Malaysia
00774|tersebut sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).
00775|- Bahwa  benar,  terdakwa  menerangkan Terdakwa  menuju  ke  Penginapan
00776|Polewali  II  bersama  dengan  saksi  MUHAMMAD  YASRI  untuk  menemui
00777|saksi  HASAN  dan  saksi  AHMAD  DANI  untuk  mengambil  uang
00778|keberangkatan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah),kemudian
00779|sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa sampai di Penginapan Polewali
00780|II terdakwa menghubungi kembali saksi HASAN namun tidak diangkat dan
00781|ternyata saksi HASAN dan saksi AHMAD DANI sudah turun dari kamar
00782|yang  berada  di  lantai  dua  dan  bertemu  dengan  terdakwa  untuk
00783|menyerahkan uang keberangkatan ke Negara malaysia di Halaman Parkir
00784|Penginapan  Polewali  II  Batam,  Kelurahan  Lubuk  Baja  Kota,  Kecamatan
00785|Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau .
00786|
00787|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis Hakim  akan
00788|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
00789|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00790|kepadanya;
00791|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00792|dengan dakwaan yang berbentuk  gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan
00793|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00794|alternatif ke dua dengan  terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan prim air
00795|
00796|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69 Undang-Undang Republik
00797|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00798|Indonesia sebagaimana diubah dengan  UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang
00799|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
00800|2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  yang  unsur-unsurnya
00801|adalah sebagai berikut :
00802|1. Unsur orang perseorangan;
00803|2. Unsur ”Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00804|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00805|mempertimbangkan sebagai berikut:
00806|Ad.1 Unsur “orang perseorangan”
00807|Menimbang,  bahwa  kata  “setiap  orang”  menurut  doktrin  hukum  pidana
00808|bukanlah  unsur  melainkan  subyek  dari  suatu  tindak  pidana,  tetapi  penting
00809|dibuktikan  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  orang  (error  in  persona)
00810|dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek
00811|hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu
00812|tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh
00813|Penuntut Umum
00814|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” sebagaimana
00815|ditentukan  dalam  pasal  1  butir  1 9 Undang-undang  Nomor  18 tahun  20 17
00816|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah orang perseorangan atau
00817|korporasi ;
00818|Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398
00819|K/Pid/1994  Tanggal  30  Juni  1995  pengertian  “setiap  orang”  disamakan
00820|pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang
00821|siapa“ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek
00822|hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya,
00823|sehingga unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan
00824|kepersidangan  sebagai  terdakwa  karena  didakwa  melakukan  tindak  pidana.
00825|Syarat  untuk  dapat  dipidananya  seseorang  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana
00826|adalah  adanya  unsur  kesalahan  dan  pertanggung  jawaban.  Untuk  dapat
00827|dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut
00828|haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembenar,
00829|pemaaf maupuan penghapus pidana ;
00830|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  44  Kitab  Undang-Undang
00831|Hukum Pidana menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dirumuskan
00832|
00833|secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan untuk
00834|bertanggung  jawab  dan  apabila  terdapat  keraguan  atas  kemampuan
00835|bertanggungjawabnya  maka  ketidakmampuan  bertanggungjawabnya  akan
00836|dibuktikan;
00837|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  dipersidangan  Majelis
00838|Hakim  tidak  memperoleh  sedikitpun  keraguan  akan  kemampuan
00839|bertanggungjawab  dari  Terdakwa,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai
00840|bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;
00841|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mendakwa  Terdakwa
00842|melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan
00843|Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan
00844|tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya,
00845|sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat
00846|mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  dengan  demikian  yang  dimaksud
00847|setiap orang tersebut adalah Terdakwa SATRIAWAN ZAEN Als AWANG Bin
00848|Alm. ZAENAL, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
00849|“Setiap orang” telah terpenuhi;
00850|Ad.2 Unsur  ” Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00851|Indonesia”;
00852|Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih
00853|dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :
00854|- Bahwa yang  dimaksud  dengan  “dilarang”  menurut  ketentuan  Undang-
00855|undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau  kejadian  yang
00856|ditimbulkan  oleh  kelakuan  orang),  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan
00857|disertai sanksi/ancaman berupa  pidana tertentu  bagi  barang siapa yang
00858|melanggar  larangan  tersebut,  tanpa  memandang  perbuatan  tersebut
00859|disengaja ataupun tidak ;
00860|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia adalah  setiap
00861|Warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan
00862|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
00863|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  Majelis
00864|Hakim  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Dilarang  melaksanakan
00865|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia ”  adalah  larangan  untuk  melakukan
00866|kegiatan  penempatan  Warga Negara Indonesia yang  akan, sedang atau telah
00867|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
00868|Indonesia ;
00869|
00870|Menimbang,  bahwa  menurut  majelis  hakim  yang  dimaksud  dengan
00871|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  adalah  suatu  proses
00872|perbuatan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada penyediaan sarana prasarana,
00873|menerima pembayaran, atau mengirimkan pekerja migran Indonesia;
00874|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
00875|menurut ketentuan pasal 1 angka 2 U ndang-Undang No mor 18 Tahun 2017
00876|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara
00877|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00878|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, 
00879|Menimbang  bahwa  dalam  Pasal  5  Setiap  Pekerja  Migran  Indonesia
00880|yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi  persyaratan:  a)  berusia
00881|minimal 18 (delapan belas) tahun, b) memiliki kompetensi; c) sehat jasmani dan
00882|Rohani, d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan e)
00883|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00884|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 69 U ndang-Undang No. 18 Tahun
00885|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyebutkan  bahwa
00886|orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00887|Indonesia,  sedangkan  arti  kata  dilarang  menurut  Kamus  Besar  Bahasa
00888|Indonesia adalah tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;
00889|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
00890|menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
00891|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  orang  perseorangan
00892|dan/atau korporasi;
00893|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 59  Undang-Undang
00894|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
00895|menyebutkan bahwa:
00896|1. Perusahaan Penempatan Pekerja
00897|Migran  Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
00898|SIP2MI;
00899|2. SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak
00900|dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain;
00901|3. SIP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
00902|mencantumkan negara tujuan penempatan.
00903|4. Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana dimaksud
00904|pada  ayat  (1),  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  harus
00905|memiliki dokumen:
00906|
00907|a. Perjanjian Kerja Sama penempatan;
00908|b. surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
00909|c. rancangan Perjanjian Penempatan; dan
00910|d. rancangan Perjanjian Kerja
00911|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di
00912|persidangan  perbuatan terdakwa Terdakwa  Satriawan Zein alias Awang  yang
00913|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  bekerja  ke  luar  negeri  yaitu
00914|Negara Malaysia dengan cara  Terdakwa Satriawan Zein alias Awang  selaku
00915|Pengurus Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Illegal diperintahkan oleh
00916|sdr. HASAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2024 sekira jam 19.35 WIB, dari
00917|Lombok menghubungi terdakwa dengan nomor 081927100007 menggunakan
00918|operator  nomor  XL  087739690461  mengatakan  “ada  ga  penyebrangan  ke
00919|Malaysia”  terdakwa  jawab  "ada"  dijawab  HASAN  "berapa  ongkos  tambang"
00920|terdakwa jawab  Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) "dijawab
00921|HASAN "ya" terdakwa tanya “kapan kamu mau kesini (Batam)” dijawab HASAN
00922|“besok saya sudah beli tiket”. Pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul
00923|06.30  WIB  HASAN menghubungi terdakwa kembali  mengatakan “saya mau
00924|terbang dari Lombok” terdakwa jawab “ya nanti kalo sampai di Batam telfon”
00925|dijawab  HASAN  "ya",  kemudian  pada  pada  jam  09.11  WIB  terdakwa  ada
00926|dihubungi oleh teman terdakwa saksi MUHAMMAD YASIR yang merupakan
00927|teman terdakwa yang datang dari Lombok, akan berangkat ke Negara malaysia.
00928|Saksi MUHAMMAD YASIR kemudian meminta kepada terdakwa untuk dijemput
00929|di  bandara  dengan  mengatakan  "saudara  tolong  jemput saksi  MUHAMMAD
00930|YASIR  di  bandara"  terdakwa  jawab  "ya  saya  jemput"  kemudian  terdakwa
00931|menuju ke Bandara Hang Nadim Batam untuk menjemput saksi. MUHAMMAD
00932|YASIR  namun  pada  saat  terdakwa  di  perjalanan  menuju  ke  Bandara  Hang
00933|Nadim Batam pada pukul 09.02 WIB, saksi HASAN yang sebelumnya sudah
00934|berkomunikasi  dengan  terdakwa  ada  menghubungi  terdakwa  kembali  dan
00935|mengatakan "saya sudah sampai di Batam" terdakwa jawab "ya saudara nanti
00936|langsung keluar naik taxsi minta antar ke Nagoya Pelita ke penginapan Polewali
00937|II" dijawab saksi Hasan "ya", kemudian sekira jam 09.25 WIB, setelah terdakwa
00938|menjemput saksi MUHAMMAD YASIR, terdakwa menghubungi saksi HASAN
00939|namun tidak diangkat dan terdakwa langsung menuju ke Penginapan Polewali II
00940|bersama dengan saksi MUHAMMAD YASRI untuk menemui saksi HASAN dan
00941|
00942|saksi  AHMAD  DANI  untuk  mengambil  uang  keberangkatan  sebesar  Rp.
00943|13.000.000 (tiga belas juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 WIB pada saat
00944|terdakwa  sampai  di  Penginapan  Polewali  II  terdakwa  menghubungi  kembali
00945|saksi  HASAN   namun  tidak  diangkat dan  ternyata  saksi  HASAN  dan  saksi
00946|AHMAD DANI sudah turun dari kamar yang berada di lantai dua dan bertemu
00947|dengan terdakwa untuk menyerahkan uang keberangkatan ke Negara malaysia
00948|di Halaman Parkir Penginapan Polewali II Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota,
00949|Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
00950|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  Satriawan  Zaen  Als  Awang  Bin  alm.
00951|Zaenal  adalah  perseorangan  dan  bukan  merupakan  perusahaan  sehingga
00952|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00953|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69
00954|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00955|Indonesia bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
00956|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
00957|Indonesia.
00958|Menimbang,  bahwa  Orang  perseorangan  dilarang  menempatkan
00959|Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa