00482|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  81  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017
00483|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  sesuai  dengan  Laporan
00484|Polisi  Nomor:  LP/A/18/V/2025/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA  KALBAR,
00485|tanggal 8 Mei 2025 yang dilaporkan oleh Saksi Salman Faris Al Wahid.
00486|- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pekerjaan:
00487|a. 1  Februari  2018  s/d  31  Juli  2022  bekerja  di  Balai  Pelayanan
00488|Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI)
00489|Kalimantan Barat Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00490|sebagai  Pengelola  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  pada  P4TKI
00491|Entikong;
00492|b. 1  Agustus  s/d  1  Februari  2023  bekerja  di  UPT  BP2MI  Wilayah
00493|Kalimantan Barat, P4MI BP2MI Entikong sebagai Analis Tenaga Kerja;
00494|c. 1 Februari 2022 s/d 1 Februari 2023 bekerja di UPT BP2MI Wilayah
00495|Kalimantan  Barat,  P4MI  BP2MI  Entikong  sebagai  Analis  Tenaga  Kerja
00496|menjabat sebagai Koordinator BP2MI Entikong;
00497|d. 1 Maret 2024 s/d saat ini bekerja pada Balai Pelayanan Perlindungan
00498|Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Tim
00499|Layanan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia;
00500|e. 2 Januari 2025 s/d saat ini bekerja pada Balai Pelayanan Perlindungan
00501|Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Tim
00502|Kerja Layanan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia.
00503|- Bahwa  Ahli memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang Perlindungan
00504|Pekerja Migran Indonesia, karena berkaitan dengan bidang pekerjaan saat
00505|sekarang ini yaitu bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Kantor
00506|BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kalimantan
00507|Barat;
00508|
00509|- Bahwa Ahli menerangkan pada saat ini tugas dan tanggung jawabnya
00510|melakukan   pelayanan  informasi  dan  kehumasan,  meliputi  perencanaan,
00511|pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit
00512|komunikasi  kehumasan  serta  pengembangan  pelayanan  informasi  dan
00513|kehumasan, kegiatan khususnya Pekerja Migran Indonesia. Ahli  menjabat
00514|sebagai Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama selaku Ketua Tim
00515|Kerja  Layanan  Perlindungan,  pemberdayaan, Rehabilitasi  dan  Reintegrasi
00516|Pekerja  Migran  Indonesia  di  BP3MI  Kalimantan  Barat.  B erdasarkan
00517|Keputusan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00518|(BP3M) Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Kerja
00519|Pada  Balai  Pelayanan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP3MI)
00520|Kalimantan  Barat  membentuk  Tim  Kerja  Layanan  Perlindungan,
00521|pemberdayaan,  Rehabilitasi  dan  Reintegrasi  Pekerja  Migran  Indonesia
00522|dengan daftar Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:
00523|a. Melaksanakan  pemulangan  Pekerja  Migran  Indonesia
00524|bermasalah/terkendala;
00525|b. Melaksanakan Pelayanan Helpdesk pada embar kasi dan debar
00526|kasi di Bandara dan Pos Lintas Batas Negara;
00527|c. Melaksanakan pengelolaan rumah aman (shelter) bagi Pekerja
00528|Migran Indonesia;
00529|d. Melaksanakan pengolahan data layanan helpdesk dan rumah
00530|aman (shelter) bagi Pekerja Migran Indonesia;
00531|e. Melaksanakan pengawasan pelayanan jaminan sosial Pekerja
00532|Migran Indonesia;
00533|f. Melaksanakan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan
00534|pemenuhan  hak  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia/Pekerja  Migran
00535|Indonesia secara terpadu;
00536|g. Menyusun bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif
00537|bagi P3MI/ Perusahaan Pelaksana UKPS;
00538|h. Melaksanakan  pencegahan  dan  penangan  Calon  Pekerja
00539|Migran  Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  ditempatkan
00540|secara ilegal;
00541|i.Melaksanakan pengolahan data pengaduan, penyelesaian kasus dan
00542|pencegahan pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia;
00543|j.Melaksanakan pelayanan helpdesk pada emberkasi dan debarkasi di
00544|Bandara dan Pos Lintas Batas Negara;
00545|
00546|k. Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas  bulanan,  triwulan,
00547|semester dan tahunan;
00548|l.Melaksanakan pemberdayaan sosial purna Pekerja Migran Indonesia
00549|dan Keluarganya;
00550|m. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi purna Pekerja Migran
00551|Indonesia dan Keluarganya;
00552|n. Melaksanakan pengolahan data pemberdayaan Pekerja Migran
00553|Indonesia;
00554|o. Melaksanakan  fasilitasi  rehabilitasi  dan  reintegrasi  Pekerja
00555|Migran Indonesia;
00556|p. Melaksanakan  penugasan  kedinasan  lainnya  dari  Kepala
00557|BP3MI.
00558|- Bahwa terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja
00559|di luar  Negeri terdapat aturan hukum di Indonesia yang mengaturnya ya ng
00560|diantaranya;
00561|a. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
00562|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
00563|b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2021  tentang
00564|Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
00565|c. Peraturan  Menteri  Ketenaga  kerjaan  Nomor  9  Tahun  2019
00566|tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00567|d. Dll.
00568|- Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang
00569|Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
00570|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00571|setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
00572|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00573|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00574|No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia di Luar
00575|Negeri,  yang  dapat  melakukan  pengiriman  PMI  adalah  Pelaksana
00576|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas
00577|a. Badan,
00578|b. Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia(  P3 MI);
00579|Dan
00580|c. Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
00581|Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.
00582|
00583|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00584|badan  usaha  berbadan  hukum  dan  atau  perseorangan  terbatas  yang
00585|memperoleh izin  tertulis  dari menteri  untuk  menyelenggarakan  Pelayanan
00586|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00587|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut
00588|wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
00589|Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
00590|- Bahwa Ahli menerangkan Syaratnya antara lain:
00591|a. Memiliki  dokumen  perjanjian  kerja  sama  Penempatan  antara
00592|P3MI dengan Calon Pengguna (User);
00593|b. Memilki  permintaan  Nyata  yang  di  sebut  JOB  ORDER  dari
00594|pengguna;
00595|c. Draft  perjanjian  penempatan  (perjanjian  tertulis  antara  P3MI
00596|dengan CPMI);
00597|d. Draft perjanjian kerja (perjanjian tertulis antara CPMI dengan
00598|Pengguna/ User);
00599|e. Untuk  huruf  a,b,dan  harus  disahkan  oleh  perwakilan  RI  di
00600|Negara Tujuan Penempatan.
00601|- Bahwa  berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 51
00602|ayat (1) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perusahaan yang
00603|akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00604|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49  huruf  b  wajib  mendapatkan  izin
00605|tertulis  berupa  SIP3MI  dari  menteri,  selanjutnya  berdasarkan  Peraturan
00606|Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  09  Tahun  2019  tentang  Tatacara
00607|Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Pelaksanaan Penempatan
00608|Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
00609|a. Sebelum Bekerja
00610|b. Selama Bekerja
00611|c. Setelah Bekerja
00612|Pasal 7 Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a
00613|dilakukan melalui:
00614|a. Pemberian Informasi
00615|b. Pendaftaran
00616|c. Seleksi
00617|d. Pemeriksaan Kesehatan dan Pisikologi
00618|e. Penandatanganan Perjanjian Penempatan
00619|f. Pendaftaran Kepeesertaan Jaminan Sosial
00620|
00621|g. Pengursan Visa Kerja
00622|h. OPP
00623|i. Penandatanganan Perjanjian Kerja dan
00624|j. Pemberangkatan
00625|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  5  U ndang-Undang R epublik  Indonesia
00626|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
00627|bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri
00628|harus memenuhi persyaratan:
00629|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00630|b. Memiliki kompetensi;
00631|c. Sehat jasmani dan rohani;
00632|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
00633|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00634|Serta Pada pasal 12 ayat (1) Undang– Undang tersebut mengatakan bahwa
00635|Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan
00636|sebelum bekerja;
00637|- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki P3MI (Perusahaan Penempatan
00638|Pekerja Migran Indonesia) adalah sebagai berikut menurut pasal 59 U ndang-
00639|Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017:
00640|a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
00641|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan
00642|Pekerja Migran Indonesia).
00643|b. SIP2MI  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
00644|dialihkan dan di pindahtangankan kepada pihak lain.
00645|c. SIP2MI  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  harus
00646|mencantumkan negara tujuan penempatan.
00647|d. Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana di maksud pada ayat
00648|(1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki
00649|dokumen:
00650|1. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
00651|2. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja.
00652|3. Rancangan Perjanjian Penempatan dan
00653|4. Rancangan Perjanjian kerja.
00654|- Bahwa  Pengiriman  ataupun  Penempatan   Pekerja  Migran  Indonesia
00655|tidak  dapat  dilaksanakan  secara  orang  perseorangan,  sebagaimana
00656|tercantum pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00657|
00658|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan
00659|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
00660|- Bahwa  Ahli  menerangkan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh
00661|Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan telah melanggar Pasal 69 Undang-
00662|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
00663|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  berbunyi  “ Orang  perseorangan  dilarang
00664|melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” dengan penjelasan;
00665| Terdakwa tidak  memiliki  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  telah
00666|memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
00667|penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00668| Terdakwa turut serta memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia  atas nama
00669|Aldi  Mustajam  untuk  bekerja  sebagai  buruh  bangunan  atau  pekerja
00670|konstruksi dan Busrah Juddin bekerja sebagai Pramusaji ataupun penjaga
00671|kedai  pada  pemberi  kerja  perseorangan  di  Negara  Bagian  Serawak
00672|Malaysia  tanpa  melengkapi  syarat  dan  dokumen  yang  lengkap
00673|sebagaimana  diatur  dalam  pasal  13  Undang-undang  nomor  18  tahun
00674|2017;
00675| Perbuatan Terdakwa merupakan individu atau orang perseorangan yang
00676|memfasilitasi dan berusaha menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
00677|bekerja  keluar negeri tanpa mengindahkan perlindungan administratif  dan
00678|perlindungan teknis yang meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen
00679|penempatan  dan  penetapan  kondisi  dan  syarat  kerja,  merupakan
00680|perbuatan  yang  termasuk  dalam  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan
00681|kepada Calon PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sebelum bekerja atau
00682|Pra  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia/  Sebelum  bekerja,
00683|sebagaimana  penjelasan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00684|diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021
00685|tentang  Pelaksanaan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00686|berbunyi  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan
00687|pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00688|dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama
00689|bekerja, dan setelah bekerja;
00690|- Bahwa  Ahli  menerangkan  Menurut pendapat Ahli  perbuatan  yang
00691|dilakukan Terdakwa merupakan  orang  atau   perseorangan  tidak  sesuai
00692|dengan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur  di
00693|dalam Undang-Undang R epublik  Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang
00694|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 69 “ orang perseorangan
00695|
00696|dilarang  melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia ”  dan
00697|berdasarkan  pada  pasal  81  UU  No  18  Tahun  2017  yakni  “ orang
00698|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
00699|sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  69  dipidana  penjara  paling  lama  10
00700|(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 ( Lima Belas
00701|Milyar Rupiah)”;
00702|- Bahwa  Ahli  menerangkan  y ang  dimaksud  dengan  unsur  “ Orang
00703|Perseorangan“ sebagaimana yang tertera di dalam unsur Pasal 69 U ndang-
00704|Undang R epublik  Indonesia Nomor  18  tahun  2017,  tertuang  di  dalam
00705|penjelasan  Pasal  69  UU  No  18  Tahun  2017  yang  berbunyi  “ Orang
00706|perseorangan” dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
00707|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, orang
00708|yang  melaksanakan  penempatan  PMI  keluar  Negeri  tidak  melaui   P3MI
00709|(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
00710|- Bahwa  dengan  unsur  ”Dilarang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja
00711|Migran  Indonesia ”  adalah  orang  perorang  tidak  diperbolehkan  untuk
00712|melakukan  perekrutan,  menampung,  membawa,  memberangkatkan,
00713|memfasilitasi,  untuk  kepentingan  bekerja  ke  luar  Negeri,  dan  jika  orang
00714|perseorangan tidak mengindahkan PP 59 Tahun 2021 maka perseorangan
00715|tersebut  melanggar  aturan   pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
00716|Indonesia;
00717|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran
00718|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui  pelaksana
00719|penempatan. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar
00720|Negeri pada pemberi Kerja berbadan hukum. Segala risiko ketenagakerjaan,
00721|menjadi tanggung jawab sendiri.  Skema penempatan “ Perseorangan” berarti
00722|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  melamar  secara  langsung  ke
00723|lowongan kerja yang dibuka oleh pemberi kerja;
00724|- Bahwa  Ahli  menerangkan  Terdakwa tidak  memiliki  kewenangan
00725|menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;
00726|- Bahwa  tindakan  Terdakwa  tidak  dibenarkan  yang  mana  tindakan
00727|tersebut melanggar Pasal 69 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00728|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pelanggaran terhadap pasal tersebut
00729|dapat  diberikan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81  yang
00730|berbunyi  “Orang  perseorangan”  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00731|Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 dipidana dengan
00732|
00733|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
00734|Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah)”;
00735|- Bahwa  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja
00736|Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tergolong pada
00737|kegiatan:
00738|a. Sebelum  bekerja  yaitu  proses  layanan  Perlindungan
00739|administratif dan Perlindungan teknis.
00740|b. Kegiatan  selama  bekerja  yaitu  layanan  Perlindungan  yang
00741|diberikan  oleh  perwakilan  Republik  Indonesia  kepada  pekerja  Migran
00742|Indonesia yang sedang melaksanakan kerja selama 1-2 tahun sesuai
00743|masa kontrak di Negara Penempatan.
00744|c. Kegiatan setelah bekerja yaitu proses akhir melalui rehebilitasi,
00745|reintegrasi  dan  pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
00746|Keluarganya.
00747|
00748|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00749|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00750|- Bahwa  Terdakwa  mengerti  dihadirkan  ke  persidangan  untuk
00751|memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
00752|Terdakwa tersebut;
00753|- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2025, karena diduga
00754|telah  melakukan  tindak  pidana  Orang  Perseorangan  melaksanakan
00755|penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang terjadi pada hari Kamis tanggal
00756|8 Mei 2025 sekira Pukul 13.00 WIB, yang bertempat di depan Kantor PT.
00757|Jagaaman Sarana yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2
00758|(Arteri  Supadio),  Kelurahan  Sungai  Raya,  Kecamatan  Sungai  Raya,
00759|Kabupaten Kubu Raya;
00760|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  1  ( Orang)  penumpang  keluarga
00761|Terdakwa tersebut bernama sdra. Yansir (7316021502830002) yang mana
00762|merupakan  sepupu  Terdakwa  (Anak  Kandung  dari  tante  Terdakwa  yang
00763|bernama  Saudari  Mara’da)  yang  hanya  Terdakwa  ajak  untuk  menemani
00764|Terdakwa  saja  pada  saat  menjemput  penumpang  di  Bandara  Supadio
00765|Pontianak, sedangkan 2 ( Dua) orang penumpang  lainnya yang Terdakwa
00766|kenal hanya Sdri. Busrah (Sepupu Jauh Terdakwa) sedangkan untuk 1 orang
00767|laki-laki tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya akan
00768|tetapi dia adalah Suami dari Sdri Busrah;
00769|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  kedua  orang  penumpang  Terdakwa
00770|tersebut adalah pasangan Suami Istri, yang mempunyai hubungan keluarga
00771|
00772|dengan  Terdakwa  adalah  yang  perempuan  dengan  nama  saksi  Busrah
00773|(Sepupu Jauh Terdakwa);
00774|- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya 2 ( Dua) orang Penumpang
00775|tersebut akan Terdakwa antarkan ke tempat tujuan mereka yaitu di Daerah
00776|Miri Malaysia melalui jalur Entikong, Kabupaten Sanggau;
00777|- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ke 2 (Dua) orang penumpang tersebut
00778|berasal dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Barat;
00779|- Bahwa  Terdakwa  membawa  ke  2  (Dua)  orang  penumpang  tersebut
00780|menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan