00743|Menimbang,  bahwa  Anak  saat  peristiwa  tindak  pidana  dilakukan
00744|adalah  berusia  12  (dua  belas)  tahun  8  (delapan)  bulan  berdasarkan
00745|Undang  -  undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan
00746|Pidana Anak adalah Anak;
00747|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, Hakim
00748|berpendapat Anak  telah  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak  Korban
00749|dengan demikian unsur “ dengan melakukan kekerasan terhadap Anak
00750|” telah terpenuhi.
00751|Menimbang, bahwa oleh karena salah seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat
00752|2 jo Pasal 76 C Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
00753|tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
00754|2002  Tentang  Perlindungan  Anak  telah  terpenuhi,  maka  Anak haruslah
00755|
00756|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00757|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
00758|Menimbang, bahwa  dalam persidangan,  Hakim tidak menemukan hal-
00759|hal  yang  dapat  me nghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00760|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Anak  harus
00761|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00762|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak mampu  bertanggung  jawab,
00763|maka  Anak harus  dinyatakan  bersalah  dan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00764|meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;
00765|Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara
00766|Anak  didasarkan  pada  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
00767|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);
00768|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang menyebutkan
00769|bahwa Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas :
00770|1. Perlindungan
00771|2. Keadilan;
00772|3. Nondiskriminasi;
00773|4. Kepentingan terbaik bagi Anak;
00774|5. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
00775|6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
00776|7. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
00777|Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak, maka Anak diberikan
00778|kepentingan  yang  terbaik  merupakan  hal  pokok  yang  harus  diberikan  oleh
00779|Hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan Hakim akan memberikan putusan
00780|yang terbaik dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta
00781|perkembangan Anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak
00782|dan budi pekerti, perhatian orangtua, masyarakat  dan pemerintah;
00783|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang - undang Nomor
00784|11 Tahun 2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang
00785|belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
00786|Menimbang, bahwa Anak pada saat perbuatan tindak pidana dilakukan
00787|berusia 12 (dua belas) tahun dan 8 (delapan) bulan dan saat perkara akan
00788|
00789|diputuskan oleh Pengadilan berusia 13 (tiga belas) tahun maka terhadap Anak
00790|hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 69 tersebut;
00791|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 Undang - undang
00792|Nomor 11 Tahun 2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah
00793|Pasal 82
00794|(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
00795|a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
00796|b. penyerahan kepada seseorang;
00797|c. perawatan di rumah sakit jiwa;
00798|d. perawatan di LPKS;
00799|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
00800|oleh pemerintah atau badan swasta;
00801|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
00802|g. perbaikan akibat tindak pidana.
00803|(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f
00804|dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
00805|Menimbang,  bahwa  sebelum  Hakim  menjatuhkan  pidana
00806|dipertimbangkan  Laporan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Balai
00807|Pemasyarakatan Jember terhadap Anak Muhammad Rizki Ardiyansyah yang
00808|dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Sopyan  Dwi  Kuwadiyanto,  Pembimbing
00809|Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Jember tertanggal  29 Agustus 2025
00810|dengan  kesimpulan  merekomendasikan  terhadap  Anak  untuk  diberikan
00811|“Tindakan  berupa  kewajiban  mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan
00812|yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta di Griya Abhipraya Pondok
00813|Pesantren  Nurul  Huda  yang  beralamat  di  Desa  Karanganyar  Kecamatan
00814|Ambulu Kabupaten Jember”, dengan pertimbangan :
00815|1. Tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  bukan  merupakan  tindak  pidana
00816|pengulangan;
00817|2. Ancaman pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah tujuh tahun;
00818|3. Anak masih berusia 12 tahun 08 bulan pada saat kejadian;
00819|4. Anak masih bersekolah;
00820|5. Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana;
00821|6. Orang tua Anak sanggup mendidik Anak.
00822|Menimbang, bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Laporan Hasil
00823|Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) menuntut agar Anak dijatuhi tindakan;
00824|Menimbang, bahwa telah didengar pendapat Anak dan atau orang tua
00825|Anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada pokoknya orangtua
00826|(ibu kandung)  dari  Anak a mengharapkan Anak mendapatkan hukuman yang
00827|
00828|seringannya dan berharap hukuman tersebut tempat pelaksanaannya ada di
00829|wilayah Kabupaten Bondowoso karena orangtua Anak tidak memiliki biaya jika
00830|Anak berada ditempat diluar Kabupaten Bondowoso;
00831|Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  mempelajari  hasil  persidangan,
00832|berpendapat  perbuatan  Anak  adalah  perbuatan  serius  yang  sangat
00833|membahayakan keselamatan orang lain, bahkan hal tersebut bukan pertama
00834|kali dilakukan Anak, Anak pernah menggunakan cutter untuk melukai teman
00835|namun  tidak  sampai  menimbulkan  luka  robek.  Hakim  menilai  hal  tersebut
00836|membuat  Anak  kembali  melakukan  menyakiti  temannya  karena  peristiwa
00837|sebelumnya  tidak  ada  akibat  hukum  yang  diterimanya  atau  akibat  yang
00838|ditimbulkan tidak membahayakan;
00839|Menimbang,  bahwa  Hakim  menilai  perbuatan  tindak  pidana  yang
00840|dilakukan oleh Anak, didasarkan pada berbagai faktor yang diantaranya adalah
00841|kurangnya  perhatian  dan  pengawasan  orangtua  terhadap  pendidikan  dan
00842|pergaulan  Anak  serta  rendahnya  moralitas  akhlak  dan  budi  pekerti  Anak,
00843|ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya juga
00844|merupakan kesalahan dari orang tua, keluarga, serta lingkungan masyarakat
00845|sekitar, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak semata-mata bukanlah hanya
00846|kesalahan  pribadi  dari  Anak, akan  tetapi  merupakan  kesalahan  kolektif dari
00847|orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;
00848|Menimbang, bahwa Hakim Anak juga adalah orang tua dan memiliki
00849|anak sehingga sangat mengerti perasaan orangtua Anak Korban. Namun dalam
00850|hal ini sesuai dengan amanat Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang
00851|Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang menjadi tujuan sistem peradilan
00852|pidana  anak  adalah  perlindungan,  pembinaan  dan  kepentingan  terbaik  bagi
00853|anak bukan pembalasan sehingga pendekatan harus bersifat rehabilitatif dan
00854|edukatif  dan  bentuk  pertanggungjawaban  pidananya  tidak  dapat  disamakan
00855|dengan orang dewasa;
00856|Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Anak tergolong berbahaya dan
00857|akibat yang ditimbulkan membahayakan keselamatan nyawa orang lain namun
00858|secara  psikologis  dan  sosiologis  Anak  masih  berada  dalam  tahap
00859|perkembangan  oleh  karena  itu  Hakim  Anak  mempertimbangkan  demi
00860|kepentingan terbaik Anak, sependapat dengan Bapas dan Penuntut Umum dan
00861|
00862|berpendapat pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah tindakan
00863|berupa kewajiban mengikuti pendidikan disebuah lembaga;
00864|Menimbang,  bahwa  namun  demikian  mengenai  lamanya  Anak
00865|melaksanakan tindakan  yang  dijatuhkan  Hakim  Anak  walaupun berdasarkan
00866|ketentuan Pasal 82 Ayat 2 adalah paling lama 1 tahun namun Hakim Anak
00867|menilai  jangka  waktu  tersebut  tidaklah  cukup  terlebih  melihat  akibat  yang
00868|ditimbulkan dari perbuatan  pidana yang dilakukan Anak  sehingga  mengenai
00869|lamanya  Anak  melaksanakan  tindakan  akan  diperberat  Hakim  Anak  namun
00870|tetap  sesuai  dengan  ketentuan  bentuk  pertanggungjawaban  Anak  yakni
00871|tindakan;
00872|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00873|berdasarkan  ketentuan  Pasal  46  KUHAP  jo  Pasal  194  KUHAP  untuk
00874|selanjutnya dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut:
00875|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00876|- 1 (satu) buah cutter warna kuning;
00877|- 1 (satu) potong atasan seragam almamater SMPN 1 Grujugan warna kuning
00878|motif kotak-kotak;
00879|- 1 (satu) potong bawahan celana panjang warna kuning;
00880|- 1 (satu) potong dasi warna kuning;
00881|- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
00882| adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan barang - barang lainnya adalah
00883|milik Anak Korban namun Hakim Anak menilai barang - barang tersebut sudah
00884|tidak layak pakai dan menimbulkan trauma mendalam bagi Anak Korban dan
00885|keluarganya sehingga terhadap barang bukti dimusnahkan;
00886|Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan tindakan terhadap diri
00887|Anak,  berdasarkan ketentuan Pasal 197 KUHAP maka perlu dipertimbangkan
00888|terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
00889|Keadaan  yang  memberatkan:
00890|- Perbuatan Anak membahayakan keselamatan jiwa Anak Korban;
00891|- Tidak ada perdamaian diantara Terdakwa dan Anak;
00892|Keadaan yang meringankan:
00893|- Anak mengakui perbuatannya;
00894|
00895|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  tindakan  maka
00896|berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya
00897|perkara;
00898|
00899|MENGADILI:
00900|1. Menyatakan  Anak  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00901|bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap Anak ”
00902|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
00903|2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan “ kewajiban
00904|mengikuti  pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang diadakan oleh
00905|Pemerintah atau Badan Swasta di Griya Abhipraya Pondok Pesantren
00906|Nurul Huda yang beralamat di Desa Karanganyar Kecamatan Ambulu
00907|Kabupaten Jember” selama 24 (dua puluh empat) bulan;
00908|3. Menetapkan barang bukti berupa :
00909|- 1 (satu) buah cutter warna kuning;
00910|- 1  (satu)  potong  atasan  seragam  almamater  SMPN  1  Grujugan  warna
00911|kuning motif kotak-kotak;
00912|- 1 (satu) potong bawahan celana panjang warna kuning;
00913|- 1 (satu) potong dasi warna kuning;
00914|- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
00915|Dimusnahkan;
00916|4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00
00917|(lima ribu rupiah);
00918|
00919|Senin
00920|
00921|12 Januari 2026
00922|
00923|2026
00924|
00925|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026, oleh
00926|Enny Oktaviana, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri
00927|
00928|Sujito, S.H.
00929|
00930|Panitera Pengganti, Hakim Anak,
00931|Sujito, S.H. Enny Oktaviana, S.H.