00479|Polisi  Nomor:  LP/A/18/V/2025/SPKT.DITRESKRIMUM/POLDA  KALBAR,
00480|tanggal 8 Mei 2025 yang dilaporkan oleh Saksi Salman Faris Al Wahid.
00481|- Bahwa Ahli menerangkan Riwayat Pekerjaan:
00482|a. 1  Februari  2018  s/d  31  Juli  2022  bekerja  di  Balai  Pelayanan
00483|Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  (BP3TKI)
00484|Kalimantan Barat Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00485|sebagai  Pengelola  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  pada  P4TKI
00486|Entikong;
00487|b. 1  Agustus  s/d  1  Februari  2023  bekerja  di  UPT  BP2MI  Wilayah
00488|Kalimantan Barat, P4MI BP2MI Entikong sebagai Analis Tenaga Kerja;
00489|c. 1 Februari 2022 s/d 1 Februari 2023 bekerja di UPT BP2MI Wilayah
00490|Kalimantan  Barat,  P4MI  BP2MI  Entikong  sebagai  Analis  Tenaga  Kerja
00491|menjabat sebagai Koordinator BP2MI Entikong;
00492|d. 1 Maret 2024 s/d saat ini bekerja pada Balai Pelayanan Perlindungan
00493|Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Tim
00494|Layanan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia;
00495|e. 2 Januari 2025 s/d saat ini bekerja pada Balai Pelayanan Perlindungan
00496|Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Barat sebagai Ketua Tim
00497|Kerja Layanan Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia.
00498|- Bahwa  Ahli memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang Perlindungan
00499|Pekerja Migran Indonesia, karena berkaitan dengan bidang pekerjaan saat
00500|sekarang ini yaitu bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) pada Kantor
00501|BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kalimantan
00502|Barat;
00503|
00504|- Bahwa Ahli menerangkan pada saat ini tugas dan tanggung jawabnya
00505|melakukan   pelayanan  informasi  dan  kehumasan,  meliputi  perencanaan,
00506|pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit
00507|komunikasi  kehumasan  serta  pengembangan  pelayanan  informasi  dan
00508|kehumasan, kegiatan khususnya Pekerja Migran Indonesia. Ahli  menjabat
00509|sebagai Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama selaku Ketua Tim
00510|Kerja  Layanan  Perlindungan,  pemberdayaan, Rehabilitasi  dan  Reintegrasi
00511|Pekerja  Migran  Indonesia  di  BP3MI  Kalimantan  Barat.  B erdasarkan
00512|Keputusan Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00513|(BP3M) Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Kerja
00514|Pada  Balai  Pelayanan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP3MI)
00515|Kalimantan  Barat  membentuk  Tim  Kerja  Layanan  Perlindungan,
00516|pemberdayaan,  Rehabilitasi  dan  Reintegrasi  Pekerja  Migran  Indonesia
00517|dengan daftar Uraian Tugas dan Tanggung Jawab:
00518|a. Melaksanakan  pemulangan  Pekerja  Migran  Indonesia
00519|bermasalah/terkendala;
00520|b. Melaksanakan Pelayanan Helpdesk pada embar kasi dan debar
00521|kasi di Bandara dan Pos Lintas Batas Negara;
00522|c. Melaksanakan pengelolaan rumah aman (shelter) bagi Pekerja
00523|Migran Indonesia;
00524|d. Melaksanakan pengolahan data layanan helpdesk dan rumah
00525|aman (shelter) bagi Pekerja Migran Indonesia;
00526|e. Melaksanakan pengawasan pelayanan jaminan sosial Pekerja
00527|Migran Indonesia;
00528|f. Melaksanakan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan
00529|pemenuhan  hak  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia/Pekerja  Migran
00530|Indonesia secara terpadu;
00531|g. Menyusun bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif
00532|bagi P3MI/ Perusahaan Pelaksana UKPS;
00533|h. Melaksanakan  pencegahan  dan  penangan  Calon  Pekerja
00534|Migran  Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  ditempatkan
00535|secara ilegal;
00536|i.Melaksanakan pengolahan data pengaduan, penyelesaian kasus dan
00537|pencegahan pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia;
00538|j.Melaksanakan pelayanan helpdesk pada emberkasi dan debarkasi di
00539|Bandara dan Pos Lintas Batas Negara;
00540|
00541|k. Menyusun  laporan  pelaksanaan  tugas  bulanan,  triwulan,
00542|semester dan tahunan;
00543|l.Melaksanakan pemberdayaan sosial purna Pekerja Migran Indonesia
00544|dan Keluarganya;
00545|m. Melaksanakan pemberdayaan ekonomi purna Pekerja Migran
00546|Indonesia dan Keluarganya;
00547|n. Melaksanakan pengolahan data pemberdayaan Pekerja Migran
00548|Indonesia;
00549|o. Melaksanakan  fasilitasi  rehabilitasi  dan  reintegrasi  Pekerja
00550|Migran Indonesia;
00551|p. Melaksanakan  penugasan  kedinasan  lainnya  dari  Kepala
00552|BP3MI.
00553|- Bahwa terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja
00554|di luar  Negeri terdapat aturan hukum di Indonesia yang mengaturnya ya ng
00555|diantaranya;
00556|a. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
00557|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
00558|b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2021  tentang
00559|Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
00560|c. Peraturan  Menteri  Ketenaga  kerjaan  Nomor  9  Tahun  2019
00561|tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00562|d. Dll.
00563|- Bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-undang
00564|Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
00565|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00566|setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
00567|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00568|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00569|No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia di Luar
00570|Negeri,  yang  dapat  melakukan  pengiriman  PMI  adalah  Pelaksana
00571|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri terdiri atas
00572|a. Badan,
00573|b. Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia(  P3 MI);
00574|Dan
00575|c. Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
00576|Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri.
00577|
00578|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
00579|badan  usaha  berbadan  hukum  dan  atau  perseorangan  terbatas  yang
00580|memperoleh izin  tertulis  dari menteri  untuk  menyelenggarakan  Pelayanan
00581|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00582|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut
00583|wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
00584|Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
00585|- Bahwa Ahli menerangkan Syaratnya antara lain:
00586|a. Memiliki  dokumen  perjanjian  kerja  sama  Penempatan  antara
00587|P3MI dengan Calon Pengguna (User);
00588|b. Memilki  permintaan  Nyata  yang  di  sebut  JOB  ORDER  dari
00589|pengguna;
00590|c. Draft  perjanjian  penempatan  (perjanjian  tertulis  antara  P3MI
00591|dengan CPMI);
00592|d. Draft perjanjian kerja (perjanjian tertulis antara CPMI dengan
00593|Pengguna/ User);
00594|e. Untuk  huruf  a,b,dan  harus  disahkan  oleh  perwakilan  RI  di
00595|Negara Tujuan Penempatan.
00596|- Bahwa  berdasarkan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 51
00597|ayat (1) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perusahaan yang
00598|akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00599|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49  huruf  b  wajib  mendapatkan  izin
00600|tertulis  berupa  SIP3MI  dari  menteri,  selanjutnya  berdasarkan  Peraturan
00601|Menteri  Ketenagakerjaan  RI  Nomor  09  Tahun  2019  tentang  Tatacara
00602|Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 Pelaksanaan Penempatan
00603|Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui tahapan:
00604|a. Sebelum Bekerja
00605|b. Selama Bekerja
00606|c. Setelah Bekerja
00607|Pasal 7 Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a
00608|dilakukan melalui:
00609|a. Pemberian Informasi
00610|b. Pendaftaran
00611|c. Seleksi
00612|d. Pemeriksaan Kesehatan dan Pisikologi
00613|e. Penandatanganan Perjanjian Penempatan
00614|f. Pendaftaran Kepeesertaan Jaminan Sosial
00615|
00616|g. Pengursan Visa Kerja
00617|h. OPP
00618|i. Penandatanganan Perjanjian Kerja dan
00619|j. Pemberangkatan
00620|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  5  U ndang-Undang R epublik  Indonesia
00621|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
00622|bahwa Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri
00623|harus memenuhi persyaratan:
00624|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00625|b. Memiliki kompetensi;
00626|c. Sehat jasmani dan rohani;
00627|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
00628|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00629|Serta Pada pasal 12 ayat (1) Undang– Undang tersebut mengatakan bahwa
00630|Calon Pekerja Migran Indonesia wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan
00631|sebelum bekerja;
00632|- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki P3MI (Perusahaan Penempatan
00633|Pekerja Migran Indonesia) adalah sebagai berikut menurut pasal 59 U ndang-
00634|Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017:
00635|a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
00636|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI (Surat Izin Perekrutan
00637|Pekerja Migran Indonesia).
00638|b. SIP2MI  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
00639|dialihkan dan di pindahtangankan kepada pihak lain.
00640|c. SIP2MI  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (1)  harus
00641|mencantumkan negara tujuan penempatan.
00642|d. Untuk mendapatkan SIP2MI sebagaimana di maksud pada ayat
00643|(1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memiliki
00644|dokumen:
00645|1. Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
00646|2. Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia dari pemberi kerja.
00647|3. Rancangan Perjanjian Penempatan dan
00648|4. Rancangan Perjanjian kerja.
00649|- Bahwa  Pengiriman  ataupun  Penempatan   Pekerja  Migran  Indonesia
00650|tidak  dapat  dilaksanakan  secara  orang  perseorangan,  sebagaimana
00651|tercantum pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00652|
00653|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan
00654|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
00655|- Bahwa  Ahli  menerangkan  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh
00656|Terdakwa tersebut tidak dibenarkan dan telah melanggar Pasal 69 Undang-
00657|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
00658|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  berbunyi  “ Orang  perseorangan  dilarang
00659|melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” dengan penjelasan;
00660| Terdakwa tidak  memiliki  Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  telah
00661|memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
00662|penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00663| Terdakwa turut serta memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia  atas nama
00664|Aldi  Mustajam  untuk  bekerja  sebagai  buruh  bangunan  atau  pekerja
00665|konstruksi dan Busrah Juddin bekerja sebagai Pramusaji ataupun penjaga
00666|kedai  pada  pemberi  kerja  perseorangan  di  Negara  Bagian  Serawak
00667|Malaysia  tanpa  melengkapi  syarat  dan  dokumen  yang  lengkap
00668|sebagaimana  diatur  dalam  pasal  13  Undang-undang  nomor  18  tahun
00669|2017;
00670| Perbuatan Terdakwa merupakan individu atau orang perseorangan yang
00671|memfasilitasi dan berusaha menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
00672|bekerja  keluar negeri tanpa mengindahkan perlindungan administratif  dan
00673|perlindungan teknis yang meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen
00674|penempatan  dan  penetapan  kondisi  dan  syarat  kerja,  merupakan
00675|perbuatan  yang  termasuk  dalam  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan
00676|kepada Calon PMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) sebelum bekerja atau
00677|Pra  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia/  Sebelum  bekerja,
00678|sebagaimana  penjelasan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00679|diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021
00680|tentang  Pelaksanaan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00681|berbunyi  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan
00682|pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00683|dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama
00684|bekerja, dan setelah bekerja;
00685|- Bahwa  Ahli  menerangkan  Menurut pendapat Ahli  perbuatan  yang
00686|dilakukan Terdakwa merupakan  orang  atau   perseorangan  tidak  sesuai
00687|dengan  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur  di
00688|dalam Undang-Undang R epublik  Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang
00689|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 69 “ orang perseorangan
00690|
00691|dilarang  melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia ”  dan
00692|berdasarkan  pada  pasal  81  UU  No  18  Tahun  2017  yakni  “ orang
00693|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia,
00694|sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  69  dipidana  penjara  paling  lama  10
00695|(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 ( Lima Belas
00696|Milyar Rupiah)”;
00697|- Bahwa  Ahli  menerangkan  y ang  dimaksud  dengan  unsur  “ Orang
00698|Perseorangan“ sebagaimana yang tertera di dalam unsur Pasal 69 U ndang-
00699|Undang R epublik  Indonesia Nomor  18  tahun  2017,  tertuang  di  dalam
00700|penjelasan  Pasal  69  UU  No  18  Tahun  2017  yang  berbunyi  “ Orang
00701|perseorangan” dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
00702|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia, orang
00703|yang  melaksanakan  penempatan  PMI  keluar  Negeri  tidak  melaui   P3MI
00704|(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia);
00705|- Bahwa  dengan  unsur  ”Dilarang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja
00706|Migran  Indonesia ”  adalah  orang  perorang  tidak  diperbolehkan  untuk
00707|melakukan  perekrutan,  menampung,  membawa,  memberangkatkan,
00708|memfasilitasi,  untuk  kepentingan  bekerja  ke  luar  Negeri,  dan  jika  orang
00709|perseorangan tidak mengindahkan PP 59 Tahun 2021 maka perseorangan
00710|tersebut  melanggar  aturan   pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
00711|Indonesia;
00712|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran
00713|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui  pelaksana
00714|penempatan. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar
00715|Negeri pada pemberi Kerja berbadan hukum. Segala risiko ketenagakerjaan,
00716|menjadi tanggung jawab sendiri.  Skema penempatan “ Perseorangan” berarti
00717|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  melamar  secara  langsung  ke
00718|lowongan kerja yang dibuka oleh pemberi kerja;
00719|- Bahwa  Ahli  menerangkan  Terdakwa tidak  memiliki  kewenangan
00720|menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri;
00721|- Bahwa  tindakan  Terdakwa  tidak  dibenarkan  yang  mana  tindakan
00722|tersebut melanggar Pasal 69 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00723|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pelanggaran terhadap pasal tersebut
00724|dapat  diberikan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  81  yang
00725|berbunyi  “Orang  perseorangan”  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00726|Migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 69 dipidana dengan
00727|
00728|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
00729|Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Milyar Rupiah)”;
00730|
00731|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00732|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00733|- Bahwa  Terdakwa  mengerti  dihadirkan  ke  persidangan  untuk
00734|memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh
00735|Terdakwa tersebut;
00736|- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2025, karena diduga
00737|telah  melakukan  tindak  pidana  Orang  Perseorangan  melaksanakan
00738|penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang terjadi pada hari Kamis tanggal
00739|8 Mei 2025 sekira Pukul 13.00 WIB, yang bertempat di depan Kantor PT.
00740|Jagaaman Sarana yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2
00741|(Arteri  Supadio),  Kelurahan  Sungai  Raya,  Kecamatan  Sungai  Raya,
00742|Kabupaten Kubu Raya;
00743|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  1  ( Orang)  penumpang  keluarga
00744|Terdakwa tersebut bernama sdra. Yansir (7316021502830002) yang mana
00745|merupakan  sepupu  Terdakwa  (Anak  Kandung  dari  tante  Terdakwa  yang
00746|bernama  Saudari  Mara’da)  yang  hanya  Terdakwa  ajak  untuk  menemani
00747|Terdakwa  saja  pada  saat  menjemput  penumpang  di  Bandara  Supadio
00748|Pontianak, sedangkan 2 ( Dua) orang penumpang  lainnya yang Terdakwa
00749|kenal hanya Sdri. Busrah (Sepupu Jauh Terdakwa) sedangkan untuk 1 orang
00750|laki-laki tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya akan
00751|tetapi dia adalah Suami dari Sdri Busrah;
00752|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  kedua  orang  penumpang  Terdakwa
00753|tersebut adalah pasangan Suami Istri, yang mempunyai hubungan keluarga
00754|
00755|dengan  Terdakwa  adalah  yang  perempuan  dengan  nama  saksi  Busrah
00756|(Sepupu Jauh Terdakwa);
00757|- Bahwa Terdakwa menerangkan rencananya 2 ( Dua) orang Penumpang
00758|tersebut akan Terdakwa antarkan ke tempat tujuan mereka yaitu di Daerah
00759|Miri Malaysia melalui jalur Entikong, Kabupaten Sanggau;
00760|- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ke 2 (Dua) orang penumpang tersebut
00761|berasal dari Kota Makassar Provinsi Sulawesi Barat;
00762|- Bahwa  Terdakwa  membawa  ke  2  (Dua)  orang  penumpang  tersebut
00763|menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan
00764|Nopol KB 1690 MJ;
00765|- Bahwa  2  (dua)  orang  penumpang  tersebut  yang  menghubungi
00766|Terdakwa dan meminta tolong untuk mengantarkan mereka ke Wilayah Miri
00767|Malaysia. Lalu tujuan mereka akan ke Wilayah Miri Malaysia Terdakwa belum
00768|sempat menanyakannya sehingga Terdakwa tidak mengetahuinya;
00769|- Bahwa  yang menyuruh  Terdakwa  untuk menjemput ke 2 ( Dua) orang
00770|penumpang  tersebut  adalah  mereka  sendiri  dengan  cara  menghubungi
00771|Terdakwa  dengan  Nomor  +60  12-894  9862  dengan  berkata  “kalo  masuk
00772|malesia berapa” dan Terdakwa menjawab “Siapa ni” lalu dia menjawab “saya
00773|adiknya Nurdin” mendengar hal itu Terdakwa menjawab “ biaya antar sampai
00774|miri menggunakan kereta atau mobil sebesar 700 RM per- 1 orangnya”;
00775|- Bahwa pada intinya mereka yang ingin Terdakwa mengantarkan mereka