01592|atau status anak di bawah umur;
01593|Menimbang bahwa penjeratan utang dapat dimaknai sebagai tindakan
01594|menempatkan seseorang dalam situasi terpaksa menjaminkan diri, keluarga,
01595|atau jasa pribadinya sebagai pelunasan utang, yang seringkali berujung pada
01596|eksploitasi;
01597|Menimbang  bahwa  memberi  bayaran  atau manfaat  walaupun
01598|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
01599|dapat dimaknai sebagai modus eksploitasi dengan memberikan bayaran atau
01600|manfaat kepada pihak yang memiliki otoritas, pengaruh, atau kuasa atas diri
01601|orang lain sehingga korban tidak memiliki pilihan bebas, seperti orang tua, wali,
01602|mucikari  yang  mengendalikan  korban  agar  mendapatkan  akses  untuk
01603|mendapatkan akses dan persetujuan korban;
01604|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  Angka  5  Undang-Undang
01605|Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01606|orang, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
01607|termasuk anak yang masih dalam kandungan;
01608|Menimbang bahwa berdasarkan  Protocol To Prevent, Suppress And
01609|Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children,Supplementing
01610|The  United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime
01611|(Protokol Palermo T ahun 2000) yang kemudian diratifikasi menjadi Undang-
01612|Undang Nomor 14 T ahun 2009, "anak" didefinisikan sebagai siapa pun yang
01613|berusia di bawah 18 tahun. Protokol ini menegaskan bahwa perlunya perhatian
01614|khusus bagi anak-anak karena kerentanan mereka yang sangat tinggi, sebab
01615|secara hukum, seorang anak dianggap belum memiliki kapasitas penuh untuk
01616|menyadari konsekuensi atau risiko dari tindakan eksploitatif yang menimpanya;
01617|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01618|persidangan yakni saat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan
01619|oleh Para T erdakwa, Anak Korban masih berusia 16 (enam) belas tahun, maka
01620|kualifikasi Anak Korban dalam perkara ini secara sah dan meyakinkan adalah
01621|sebagai “Korban”;
01622|Menimbang bahwa secara yuridis Anak Korban yang masih berusia 16
01623|tahun berada dalam posisi rentan akibat dari keterbatasan psikis maupun
01624|mental,  serta  adanya  ketergantungan  Anak  Korban  akan  kebutuhan
01625|ekonominya. Kebutuhan ekonomi untuk "uang jajan" dan "keperluan sekolah"
01626|Anak Korban menunjukkan adanya kerentanan finansial yang dimanfaatkan
01627|Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn
01628|
01629|oleh Para T erdakwa sebagai penyalahgunaan  posisi  rentan dalam tindak
01630|pidana yang dilakukan oleh Para T erdakwa;
01631|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan,  total
01632|pembayaran dari Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi sejumlah
01633|Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui T erdakwa II,
01634|olehnya uang tersebut dibagi menjadi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
01635|rupiah)  untuk  Anak  Korban,  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  untuk
01636|T erdakwa I, dan Rp.100.000,00 (seratus  ribu rupiah) untuk T erdakwa II;
01637|Menimbang bahwa  pemberian uang dari Saksi Nazmi Alias Jimi Alias
01638|Gepeng Bin Alm. Nusdi melalui Para T erdakwa kepada Anak Korban, dimana
01639|Anak Korban menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu
01640|rupiah)  untuk bersetubuh dengan Saksi Nazmi  Alias Jimi Alias Gepeng Bin
01641|Alm. Nusdi menunjukkan adanya tindakan pemberian bayaran sebagai cara
01642|Para T erdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01643|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka
01644|unsur ketiga yakni “Dengan  Penyalahgunaan Posisi Rentan  dan  Memberi
01645|Bayaran” telah terpenuhi;
01646|Ad.4. “Mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01647|Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
01648|mengakibatkan orang tereksploitasi merupakan salah hal penting dari tujuan
01649|tindak  pidana  tersebut.  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  tidak
01650|hanya menitikberatkan pada proses dan cara tindak pidana tersebut dilakukan,
01651|namun kondisi tereksploitasi menjadi sebab seseorang kehilangan hak asasi
01652|manusianya demi keuntungan pihak lain;
01653|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  mengakibatkan  orang
01654|tereksploitasi merujuk pada tujuan akhir dari tindakan perdagangan orang.
01655|Frasa  "mengakibatkan"  menunjukkan  adanya  hubungan  sebab-akibat
01656|(kausalitas). Seseorang dianggap mengakibatkan orang lain tereksploitasi jika
01657|tindakannya menjadi jalan atau sarana sehingga eksploitasi itu terjadi;
01658|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Surat  Visum Et
01659|Repertum Nomor XXXXXXX yang menunjukkan adanya robekan pada selaput
01660|dara Anak Korban pada posisi pukul 1, 3, dan 9 dengan kesan selaput dara
01661|tidak utuh, menunjukan telah terjadi senggama pada diri Anak Korban yang
01662|kemudian diakui oleh  Saksi Nazmi  Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi
01663|bahwa persetubuhan dengan Anak Korban tersebut terjadi di rumah T erdakwa
01664|II;
01665|Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn
01666|
01667|Menimbang bahwa T erdakwa II mengirimkan foto Anak Korban kepada
01668|Saksi Nazmi  Alias Jimi  Alias  Gepeng  Bin Alm. Nusdi melalui  WhatsApp
01669|dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui
01670|olehnya,  T erdakwa  I  mengantarkan  Anak  Korban  ke  rumah  T erdakwa  II
01671|menggunakan sepeda motor Honda Scoopy (BL-5344-TN) merupakan  jalan
01672|atau sarana sehingga Anak Korban tereksploitasi;
01673|Menimbang bahwa dalam persidangan T erdakwa II menerima bayaran
01674|dari  Saksi  Nazmi  Alias  Jimi  Alias  Gepeng  Bin  Alm.  Nusdi  sejumlah
01675|Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  yang  kemudian  dibagi  menjadi
01676|Rp150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  untuk  Anak  Korban,
01677|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk T erdakwa I, dan Rp.100.000,00
01678|(seratus ribu rupiah) untuk T erdakwa II sehingga Majelis Hakim berpendapat
01679|bahwa Para T erdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil menjual Anak
01680|Korban;
01681|Menimbang bahwa  dalam persidangan Para T erdakwa menjual Anak
01682|Korban bukan hanya kepada Saksi Nazmi Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm.
01683|Nusdi, nyatanya juga kepada laki-laki lain sehingga Majelis Hakim berpendapat
01684|bahwa perbuatan Para T erdakwa menjual Anak Korban secara berulang-ulang
01685|menegaskan Anak Korban menjadi objek eksploitasi;
01686|Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat, meskipun Anak Korban
01687|terlihat  "setuju"  atas  tawaran  Para  T erdakwa  dan  nyatanya  Anak  Korban
01688|menerima  uang  sejumlah  Rp150.000,00  (seratus  lima  puluh  ribu  rupiah),
01689|secara yuridis perbuatan Para T erdakwa kepada Anak Korban dipandang
01690|sebagai suatu tindakan yang menyebabkan Anak Korban tereksploitasi;
01691|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka
01692|unsur ke empat yakni “Mengakibatkan Orang Tereksploitasi” telah terpenuhi;
01693|Ad.5. “Turut serta melakukan tindak pidana”;
01694|Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan bentuk turut
01695|serta dalam melakukan tindak pidana. Pertama kerja sama yang disadari
01696|(Bewust Samenwerking) yakni para pelaku harus memiliki kehendak yang
01697|sama untuk mencapai tujuan tindak pidana tersebut. Tidak harus ada perjanjian
01698|tertulis, cukup ada kesepahaman (sekalipun terjadi secara mendadak di lokasi
01699|kejadian) untuk melakukan kejahatan tersebut. Kedua pelaksanaan bersama
01700|secara fisik (Gezamenlijke Uitvoering) yaitu masing-masing orang yang "turut
01701|serta" harus melakukan tindakan yang berkontribusi langsung pada terjadinya
01702|tindak pidana;
01703|Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn
01704|
01705|Menimbang bahwa turut serta memiliki dua syarat, pertama para pelaku
01706|bekerja sama secara sadar dalam bentuk koordinasi, dan kedua pelaksanaan
01707|bersama, yakni para pelaku berkontribusi yang nyata dan esensial dalam
01708|pelaksanaan kejahatan;
01709|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Para T erdakwa
01710|memiliki peran yang saling berkaitan yakni T erdakwa I sebagai penghubung
01711|yang menawarkan pekerjaan, menjemput, dan mengantarkan Anak Korban
01712|kepada T erdakwa II, dan T erdakwa II berperan sebagai pihak yang mencari
01713|laki-laki  yang  ingin  bersetubuh  dengan  Anak  Korban, sekaligus  sebagai
01714|penyedia tempat (rumahnya), dan pengatur pembagian uang hasil menjual
01715|Anak Korban kepada Saksi  Nazmi  Alias Jimi Alias Gepeng Bin Alm. Nusdi,
01716|menunjukan bahwa Para T erdakwa bekerja sama secara sadar berkontribusi
01717|yang  nyata  dan  esensial  dalam  pelaksanaan  tindak  pidana  perdagangan
01718|orang;
01719|Menimbang bahwa  Para T erdakwa mendapatkan keuntungan berupa
01720|uang  dari  hasil  menjual  Anak  Korban  sebagai  tujuannya,  hal  tersebut
01721|merupakan satu kesatuan perbuatan sebagai bentuk turut serta melakukan
01722|tindak pidana;
01723|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka
01724|unsur kelima yakni “Turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;
01725|Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang
01726|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO),  pembuktian  tindak
01727|pidana harus memenuhi tiga unsur kumulatif, yakni unsur proses, cara dan tujuan,
01728|yang dalam perkara a quo seluruh unsur tersebut telah terpenuhi; 
01729|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 455 Ayat (2) Jo. Pasal
01730|20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
01731|Hukum Pidana Jo. Pasal VII Angka 40 Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
01732|Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Para T erdakwa dinyatakan telah terbukti
01733|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif
01734|pertama;
01735|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21
01736|T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa
01737|setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak
01738|memperoleh restitusi, namun dalam persidangan hingga pembacaan putusan ini
01739|dibacakan oleh Majelis Hakim, baik Anak Korban dan/atau Walinya tidak mengajukan
01740|hak restitusinya;
01741|Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn
01742|
01743|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan Para  T erdakwa  yang  pada
01744|pokoknya  menyatakan  bahwa  T erdakwa  I  telah  mengakui  perbuatannya  dan
01745|memohon  kepada  Majelis  Hakim  agar  memberikan  hukuman  yang  seringan-
01746|ringannya, sebab T erdakwa I masih berusia yang relatif muda dan memiliki masa
01747|depan, sedangkan T erdakwa II telah mengakui perbuatannya dan memohon kepada
01748|Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya, sebab T erdakwa
01749|II masih memiliki anak yang masih balita yang membutuhkan perhatian dan kasih
01750|sayang darinya.  Sementara itu, Penuntut Umum dalam surat tuntutannya, terkait
01751|dengan  pemidanaan meminta kepada  Majelis Hakim untuk  menjatuhkan pidana
01752|kepada  T erdakwa I dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan kepada
01753|T erdakwa II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim akan
01754|mempertimbangkan kedua hal tersebut dalam pertimbangan pemidanaan dengan hal
01755|yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan
01756|kepada Para T erdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;
01757|Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan Majelis
01758|Hakim mempertimbangkan pertanggungjawaban Para T erdakwa sebagai berikut;
01759|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan
01760|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01761|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para T erdakwa mampu bertanggung
01762|jawab, maka Para T erdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01763|Menimbang bahwa untuk menentukan berat ringannya pemidanaan kepada
01764|Para  T erdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pedoman
01765|pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (1) KUHP sebagai berikut;
01766|Menimbang bahwa  berkaitan  dengan  bentuk  kesalahan  pelaku,  Majelis
01767|Hakim menilai bahwa perbuatan T erdakwa dilakukan dengan  kesengajaan  (dolus)
01768|dengan  maksud, karena  sejak  awal  Para  T erdakwa  secara  sadar  melakukan
01769|rangkaian perbuatan mulai dari menghubungi Anak Korban, memberikan Anak Korban
01770|pekerjaan  untuk  melakukan  persetubuhan,  menjemput,  mengantarkan  hingga
01771|memberikan upah kepada Anak Korban yang kesemua perbuatan tersebut berkaitan
01772|langsung dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01773|Menimbang bahwa dari  motif dan tujuan perbuatan, terungkap bahwa Para
01774|T erdakwa melakukan perbuatannya sebab keduanya terdesak kebutuhan ekonomi;
01775|Menimbang bahwa  sikap batin Para T erdakwa tercermin dari menghubungi
01776|Anak  Korban,  memberikan  Anak  Korban  pekerjaan,  menjemput,  mengantarkan
01777|hingga memberikan upah kepada Anak Korban menunjukkan tingkat keseriusan
01778|dalam kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01779|Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn
01780|
01781|Menimbang bahwa  sikap dan tindakan T erdakwa setelah melakukan  Tindak
01782|Pidana Perdagangan Orang, antara lain menawarkan Anak Korban kepada pihak lain
01783|dimana  Para  T erdakwa  mendapatkan  keuntungan  hasil  menjual  Anak  Korban,
01784|menunjukkan tidak adanya penyesalan spontan atas perbuatannya;
01785|Menimbang bahwa  berkaitan  dengan  riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01786|ekonomi Para T erdakwa, terungkap bahwa T erdakwa I masih berusia relatif muda dan
01787|memiliki masa depan dan berstatus sebagai karyawan honor di Apotek Kimia Farma,
01788|Sedangkan T erdakwa II, terungkap bahwa saat melakukan perbuatannya T erdakwa II
01789|merupakan ibu dari tiga orang anak yang mana salah seorang diantaranya masih
01790|berusia di bawah lima tahun, dan T erdakwa II yang mencari nafkah untuk anak-
01791|anaknya sebab suami T erdakwa II sedang menjalani pemidanaan, namun keadaan
01792|tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang
01793|dilakukan, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan
01794|dalam penentuan berat atau ringannya pidana, sepanjang tetap selaras dengan
01795|tingkat  kesalahan  dan  dampak  perbuatan  Para  T erdakwa  terhadap  kepentingan
01796|masyarakat luas;
01797|Menimbang bahwa pengaruh pidana terhadap masa depan Para T erdakwa,
01798|perlu dipandang sebagai upaya pembinaan dan pencegahan agar Para T erdakwa
01799|tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberikan pesan tegas bahwa negara
01800|akan  menindak  tegas  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  dilakukan  pihak
01801|manapun;
01802|Menimbang bahwa sejatinya Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan
01803|kejahatan serius dan dapat dikatakan sebagai perbudakan modern yang memiliki
01804|dampak yang signifikan baik fisik maupun moril bagi para korban yang direnggut hak
01805|asasi manusianya, khususnya bagi Anak Korban yang terenggut masa depannya
01806|sebagai generasi penerus bangsa;
01807|Menimbang bahwa perbuatan Para T erdakwa bertentangan dengan  nilai
01808|hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Aceh
01809|yang menjaga jiwa dan kehormatan (Hifzh an-Nafs dan Hifzh al-'Ird) adalah kewajiban
01810|utama.  Eksploitasi  manusia,  terutama  dalam  bentuk  perbudakan  modern  atau
01811|prostitusi, sangat dilarang karena merendahkan martabat manusia yang dimuliakan
01812|oleh agama;
01813|Menimbang bahwa  dengan  memperhatikan  keseluruhan  pertimbangan
01814|tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tingkat kesalahan Para T erdakwa tergolong
01815|tinggi, baik dari aspek kesengajaan, perencanaan, peran aktif, maupun dampak
01816|perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana yang berat dan proporsional adalah layak,
01817|Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn
01818|
01819|adil,  dan  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan  untuk  melindungi  masyarakat,
01820|memberikan efek jera, serta menegakkan kewibawaan hukum;
01821|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah
01822|alternatif, maka kepada Para T erdakwa akan dijatuhi pidana penjara;
01823|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa I telah dikenakan
01824|penangkapan dan penahanan yang sah secara hukum, maka berdasarkan ketentuan
01825|Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 T ahun 1981 tentang
01826|Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 108 ayat (7) Undang-
01827|Undang Republik Indonesia Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
01828|Hukum  Acara  Pidana,  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
01829|dikurangkan  seluruhnya  dari  lamanya  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  terhadap
01830|T erdakwa I;
01831|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa II tidak dilakukan
01832|penangkapan dan penahanan, dikarenakan T erdakwa II sedang menjalani hukuman
01833|penjara;
01834|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa I ditahan dan penahanan terhadap
01835|diri T erdakwa I dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan
01836|Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 T ahun 1981
01837|tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Pasal 250 ayat (1)
01838|huruf k  sebagaimana telah diubah  dengan  Pasal  108  ayat (7) Undang-Undang
01839|Republik Indonesia Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01840|Acara Pidana, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar T erdakwa I
01841|tetap ditahan;
01842|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa II tidak ditahan dan tidak dilakukan
01843|penahanan terhadap T erdakwa II, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan status
01844|penahanan T erdakwa II;
01845|Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai jilbab polos warna
01846|maroon dengan pinggiran raempel, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna putih
01847|dan unggu, 1 (satu) helai BH/BRA warna coklat polos merek PIAOLI, 1 (satu) helai
01848|celana dalam warna biru muda, 1 (satu) helai celana jeans  cutbray warna biru
01849|dongker, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak Korban, segera
01850|sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
01851|Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bantal dan sarung
01852|bantal bahan silk warna pink motif bunga-bunga, 1 (satu) buah kasur palembang
01853|warna biru elektrik, motif ditengah warna putih dan bulat-bulat hitam dengan kondisi
01854|robek, 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Tipe A18, warna Glowing Blue, silicone case
01855|Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2026/PN Ttn
01856|
01857|bening menguning, IMEI 1: 861703062297418, IMEI 2: 861703062297400, 1 (satu)
01858|Unit  Hand Phone IPHONE Tipe 6s Plus, warna  Rose Gold,  silicone case warna
01859|Hitam,  IMEI:  35  573507  504994  2,  yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan
01860|kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka
01861|perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut dimusnahkan sehingga  tidak  dapat
01862|dipergunakan lagi;
01863|Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor/kendaraan