01313|dibaca secara utuh sebagai satu kesatuan artinya perbuatan membeli Narkotika
01314|Golongan I bukan tanaman harus ditujukan untuk Narkotika Golongan I bukan
01315|tanaman  dengan  berat  5  (lima)  gram  atau  lebih,  sedangkan  pembelian
01316|Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Anak II
01317|tersebut beratnya kurang dari 5 (lima) gram, sehingga unsur ini tidak terpenuhi
01318|oleh perbuatan Anak II;
01319|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai
01320|perbuatan Anak II tidak memenuhi unsur membeli Narkotika Golongan I dalam
01321|bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
01322|Menimbang,  bahwa  namun  demikian,  sejalan  dengan  Yurisprudensi
01323|Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986  yang menyatakan “apabila
01324|pelaku  didakwa  dan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  pencurian  dengan
01325|pemberatan,  artinya  delik  pencurian  dalam  arti  yang  lebih  ringan  termasuk
01326|dalam dakwaan  in casu ”, maka dari yurisprudensi tersebut telah memberikan
01327|suatu kaidah hukum secara implisit bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana
01328|diluar dari pasal yang didakwakan, dengan ketentuan, pasal tersebut masih
01329|dalam satu rumpun dan jenis deliknya lebih ringan. Sehingga berdasarkan hal
01330|itu, meskipun dalam perkara ini, Anak II didakwa dengan dakwaan berbentuk
01331|alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
01332|
01333|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01334|2023  tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
01335|Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01336|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01337|1  Tahun  2023  Tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
01338|Tentang Penyesuaian Pidana atau kedua Pasal 609 ayat (2) Huruf a Undang-
01339|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01340|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-
01341|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01342|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang – Undang No.
01343|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, namun delik pidana yang lebih
01344|ringan  yang menjadi dasar perbuatan  pokoknya telah termasuk  didalamnya
01345|meskipun tidak didakwakan yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik
01346|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01347|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01348|Penyesuaian Pidana atau kedua  Pasal 609 ayat (1) Huruf a Undang-Undang
01349|Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
01350|tentang  Penyesuaian  Pidana  karena  Pasal  114  Ayat  (2)  Undang-Undang
01351|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.  Undang-
01352|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01353|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana merupakan  pemberatan  atas
01354|perbuatan pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01355|35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01356|tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01357|Pidana yakni terkait jumlah beratnya dan bentuk dari Narkotika Golongan I;
01358|Menimbang, bahwa  berdasarkan kaidah hukum diatas, Hakim menilai
01359|meskipun pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang
01360|dilakukan oleh Anak II tersebut beratnya tidak sampai 5 (lima) gram, namun hal
01361|tersebut  tidak  serta  merta  menghapuskan  perbuatan  Anak  II  yang  telah
01362|melakukan pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang
01363|menjadi perbuatan pokok yang tercantum dalam  Pasal 114 Ayat (1) Undang-
01364|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01365|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang
01366|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berbunyi “Setiap orang
01367|yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,
01368|membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau
01369|menyerahkan Narkotika Golongan I”. Bahwa dalam pertimbangan unsur diatas,
01370|
01371|perbuatan yang telah dapat dibuktikan atas perbuatan Anak II adalah “tanpa
01372|hak membeli Narkotika Golongan I”, maka perbuatan Anak II tersebut telah
01373|memenuhi unsur-unsur dalam  Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik
01374|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01375|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01376|Penyesuaian  Pidana  yang  termasuk  dalam  bagian  dari  Pasal  114  Ayat (2)
01377|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01378|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01379|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  dan  untuk  selanjutnya,
01380|Hakim menilai perlu untuk memperbaiki penerapan hukum terhadap perbuatan
01381|Anak II dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01382|35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01383|tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01384|Pidana yang lebih ringan dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik
01385|Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor
01386|1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01387|Penyesuaian Pidana;
01388|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Hakim
01389|menilai perbuatan Anak I telah memenuhi unsur “ Tanpa hak menjual Narkotika
01390|Golongan  I  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)  gram”  dan
01391|perbuatan  Anak  II  telah  memenuhi  unsur  “Tanpa  hak  membeli  Narkotika
01392|Golongan I”;
01393|Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
01394|Narkotika dan Prekusor Narkotika;
01395|Menimbang bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Pasal 1
01396|angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah
01397|perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk
01398|melakukan,  melaksanakan,  membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh,
01399|menganjurkan,  memfasilitasi,  memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu
01400|organisasi  kejahatan  narkotika  atau  mengorganisasi  suatu  tindak  pidana
01401|narkotika;
01402|Menimbang,  bahwa  mengenai  ”membantu,  turut  serta  melakukan,
01403|menyuruh, menganjurkan” tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang
01404|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim
01405|akan  mengacu  kepada  pengertian  ”membantu,  turut  serta  melakukan,
01406|menyuruh, menganjurkan” sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana; 
01407|
01408|Menimbang, bahwa yang dimaksud “membantu” adalah mereka yang
01409|dengan  sengaja  memberikan  kesempatan,  sarana,  atau  keterangan  untuk
01410|melakukan  suatu  kejahatan,  yang  di  dalam  doktrin  sering  disebut  sebagai
01411|medeplichtigheid  yang  dapat  juga  berarti  turut  bertanggung  jawab  terhadap
01412|perbuatan  orang  lain,  karena  telah  mempermudah  atau  mendorong
01413|dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain; 
01414|Menimbang,  bahwa  turut  serta  melakukan  atau  sering  juga  disebut
01415|dengan deelneming di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang
01416|yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga
01417|apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak
01418|pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku
01419|tindak pidana dan setidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku
01420|tindak pidana; 
01421|Menimbang, bahwa menyuruh memiliki pengertian memerintah supaya
01422|seseorang melakukan sesuatu; 
01423|Menimbang, bahwa menganjurkan memiliki pengertian menggerakkan
01424|orang lain baik dengan kata-kata,janji atau upah bahkan dengan kekuasaan
01425|yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan; 
01426|Menimbang,  bahwa  memfasilitasi  memiliki  pengertian  memberikan
01427|sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; 
01428|Menimbang, bahwa memberi konsultasi memiliki pengertian memberi
01429|nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;
01430|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dalam unsur
01431|sebelumnya, tindak pidana narkotika dalam perkara a quo melibatkan beberapa
01432|orang dengan peranannya masing-masing yaitu:
01433|1. Saksi Saksi III berperan menghubungi dan memesan pil ekstasi kepada
01434|Anak I, mengajak Anak II untuk patungan uang membeli pil ekstasi, dan
01435|melakukan transaksi pembelian pil ekstasi dengan Anak I;
01436|2. Anak I berperan menjual pil ekstasi kepada Saksi III dan Anak II;
01437|3. Anak II berperan memberi uang patungan kepada Saksi III untuk membeli
01438|pil ekstasi kepada Anak I;
01439|Menimbang, bahwa dengan adanya peran dari masing-masing orang
01440|tersebut  yang  saling  melengkapi  sehingga  terlaksana  transaksi  jual  beli  pil
01441|ekstasi telah menunjukkan bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan atau
01442|permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  Narkotika  ini,  sehingga
01443|Hakim  menilai  unsur  “permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana
01444|Narkotika” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;
01445|
01446|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 114 Ayat (2)
01447|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01448|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01449|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)
01450|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
01451|Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP  Jo. Undang-Undang
01452|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terpenuhi  dalam
01453|perbuatan Anak I dan semua unsur dari  Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang
01454|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.  Undang-
01455|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP  Jo. Undang-Undang Nomor 1
01456|Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  Jo.  Pasal  132  Ayat  (1)  Undang-
01457|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo.
01458|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP Jo.  Undang-Undang
01459|Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana telah  terpenuhi  oleh
01460|perbuatan Anak II, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01461|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01462|dakwaan alternatif kesatu;
01463|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01464|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01465|baik  sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Para  Anak
01466|mampu bertanggung jawab,  maka Para  Anak harus dinyatakan bersalah dan
01467|dijatuhi pidana;
01468|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Anak dan Advokatnya
01469|yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak bersikap sopan
01470|di persidangan, Para Anak masih muda sehingga masih ada kesempatan untuk
01471|memperbaiki  masa  depannya,  Para  Anak  menyesali  dan  berjanji  tidak
01472|mengulangi perbuatannya, dan Anak II juga memohon keringanan karena ia
01473|masih ingin bersekolah serta dari orang tua Para Anak juga menyampaikan
01474|harapan  agar  Para  Anak  dapat  diberikan  keringanan  hukuman,  Hakim
01475|berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Anak telah
01476|menitikberatkan  pada  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  asas
01477|perlindungan, dan asas keadilan baik bagi Para Anak;
01478|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  pada  intinya
01479|selaras  dengan  pertimbangan  Hakim  sepanjang  mengenai  dakwaan  yang
01480|terbukti dalam perbuatan Para Anak, khususnya untuk perbuatan Anak II telah
01481|pula  dinyatakan  terbukti  dengan  pertimbangan  dalam  unsur  kedua,  namun
01482|mengenai lama dan jenis pemidanaan yang akan diberikan, Hakim tentunya
01483|
01484|akan  menilai  segala  aspek  dengan  memperhatikan  asas  pembinaan  dan
01485|pembimbingan terhadap Para Anak;
01486|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan (4)
01487|Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01488|Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari
01489|Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;
01490|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  Laporan  Hasil
01491|Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak  atas nama Anak I
01492|dan  Anak  II  tertanggal  23  April  2026  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh
01493|Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang bernama Zulkarnain, S.E. yang
01494|pada pokoknya memberi rekomendasi terhadap Anak I dan Anak II untuk dibina
01495|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan pidana yang seringan-
01496|ringannya;
01497|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  rekomendasi  yang
01498|disampaikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  pada  pokoknya
01499|memberikan rekomendasi agar Para Anak di penjara  di Lembaga Pembinaan
01500|Khusus Anak (LPKA) dengan pidana yang seringan-ringannya , maka Hakim
01501|akan mempertimbangkan hal ini secara rasional dengan tetap mengedepankan
01502|pada asas kepentingan terbaik bagi Para Anak; 
01503|Menimbang,  bahwa  terhadap  rekomendasi  berdasarkan  laporan
01504|penelitian  kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  selaras
01505|dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mengenakan pidana penjara, maka
01506|seyogianya  untuk  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  Hakim  sependapat
01507|dengan  rekomendasi  laporan  penelitian  masyarakat  dan  tuntutan  Penuntut
01508|Umum;
01509|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang
01510|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01511|Pidana  Anak  yaitu  definisi  Anak  yang  berkonflik  dengan  Hukum  yang
01512|selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua
01513|belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang  diduga
01514|melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam perkara a quo, Para Anak
01515|telah berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga sesuai dengan pasal 69 ayat (1)
01516|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01517|kepada Anak tersebut dapat dijatuhi pidana;
01518|Menimbang,  bahwa  namun  perlu  diingat  bahwa  pendekatan  yang
01519|dipakai  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengutamakan  pendekatan
01520|Keadilan Restoratif yaitu  tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam
01521|
01522|melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Para Anak tidak
01523|mengulangi  lagi  perbuatannya  dikemudian  hari,  dan  dilain  pihak  anggota
01524|masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang
01525|sama  (edukatif,  korektif  dan  preventif)  maka  cukuplah  adil  dan  patut  serta
01526|sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
01527|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang
01528|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Para Anak dapat
01529|dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (“LPKA”) apabila
01530|keadaan dan perbuatan Para Anak akan membahayakan masyarakat, maka
01531|dikarenakan perbuatan Anak I yaitu menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk
01532|bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram,  maka  hal  tersebut  dapat
01533|dikategorikan sebagai perbuatan yang membahayakan masyarakat terutama
01534|jika Narkotika tersebut sempat beredar di masyarakat, sehingga Hakim menilai
01535|terhadap  Anak  I  dapat  dikenakan pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan
01536|Khusus Anak (“LPKA”), sedangkan terhadap Anak II, Hakim menilai perlu pula
01537|untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  agar  Anak  II  mendapatkan  pembinaan
01538|dalam  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (“LPKA”)  supaya  Anak  II  tidak
01539|mengulangi perbuatannya. Walaupun Anak II berada di LPKA, Anak II juga
01540|masih bisa untuk  melanjutkan keinginannya untuk bersekolah;
01541|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang
01542|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara
01543|yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  paling  lama  ½  (satu  perdua)  dari
01544|maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap Terdakwa dewasa, maka
01545|terhadap Anak I,  maksimum pidana penjara yang dijatuhkan paling lama  ½
01546|(satu perdua) dari maksimum pidana penjara  yang diancam dalam  Pasal 114
01547|Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
01548|Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-
01549|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 Ayat
01550|(1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang
01551|Narkotika  Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  KUHP Jo.
01552|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana , sehingga
01553|dikarenakan ancaman pidana terhadap dakwaan yang terbukti  pada  perkara
01554|Anak I adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
01555|paling lama 20 (dua puluh) tahun , yang mana  berdasarkan  Pasal 79 ayat (3)
01556|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01557|bahwa  minimum  khusus  pidana  penjara  tidak  berlaku  terhadap  Anak  dan
01558|berdasarkan pasal 81 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang
01559|
01560|Sistem Peradilan Pidana Anak, jika tindak pidana yang diancam dengan pidana
01561|mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dapat dijatuhkan pada
01562|Anak  I  maksimal  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun,  maka
01563|hukuman  pidana  yang  dapat dijatuhkan  pada  Anak  I  dalam  perkara  a  quo
01564|maksimal 10 (sepuluh) tahun;
01565|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  untuk  Anak  II,  oleh  karena  dalam