00776|Menimbang bahwa dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang
00777|dilakukan Anak tersebut, Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Advokat
00778|Anak,  meskipun  paradigma  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
00779|mengedepankan  keadilan  restoratif,  bukan  berarti  Hakim  tidak
00780|mempertimbangkan  juga  pemulihan  bagi  korban,  berdasarkan  pengamatan
00781|Hakim  dalam  perkara  a  quo  korban  merupakan  seorang  anak  juga  yang
00782|
00783|berumur 16 (enam belas) tahun, dimana akibat kejadian tersebut Anak Korban
00784|berhenti sekolah pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Pertama) yang mana
00785|telah  mempengaruhi  masa  depan  Anak  Korban,  dengan  mengedepankan
00786|pemulihan bagi Anak, Hakim tidak boleh menutup mata dengan mengabaikan
00787|korban  dengan  demikian,  Hakim  memperhatikan  perbuatan  Anak  telah
00788|merugikan  Anak  Korban  sehingga  menimbulkan  trauma  dan  mempengaruhi
00789|masa depan Anak Korban, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut
00790|Umum  dan  rekomendasi  dari  hasil  penelitian  Pembimbing  Kemasyarakatan
00791|berupa penjatuhan pidana penjara bagi Anak;
00792|Menimbang bahwa setelah Hakim melihat semangat di dalam Undang-
00793|undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah restorative justice. Dimana tindak
00794|pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak  (Juvenile  Deliquency)  dipandang  sebagai
00795|bentuk  social  illness,  yang  mana  baik  Anak  merupakan  korban  daripada
00796|rendahnya  kontrol  orang  tua,  rendahnya  pencerahan  agama  yang  bersifat
00797|edukatif dan rasional. Maka tindakan yang dilakukan oleh Anak pada prinsipnya
00798|merupakan kumulasi faktor-faktor yang melatar belakangi. Sehingga menurut
00799|Hakim  adalah  tidak  adil  kiranya  jika  pendekatan  yang  dipergunakan  harus
00800|bersifat pembalasan ( retributif). Namun justru yang tepat adalah pendekatan
00801|edukatif  dimana  pencerahan  tersebut  tidak  hanya  ditujukan  kepada  Anak
00802|melainkan  juga  kepada  Keluarga  Anak  agar  lebih  memperhatikan  aspek
00803|spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak disamping kebutuhan materialitasnya.
00804|Oleh  karena  itu,  maka  berapa  lamanya  pidana  yang  dikenakan  yang  akan
00805|ditentukan dalam amar putusan ini menurut Hakim telah tepat;
00806|Menimbang  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  kepada  Anak,  Hakim
00807|mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00808| Bahwa makna pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
00809|(SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak
00810|dalam bentuk sanksi bertujuan  untuk memperbaiki perilaku Anak  dan
00811|pemidanaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan
00812|kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir;
00813| Bahwa  penanganan  perkara  pidana  berdasarkan  SPPA  juga
00814|mengutamakan pemberlakuan prinsip  restorative justice  yang dimaknai
00815|dengan upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada
00816|keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana
00817|dengan memperhatikan kepentingan korban;
00818| Bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap Anak bukanlah untuk
00819|membalas perbuatan Anak melainkan untuk menegakkan norma hukum
00820|
00821|pidana serta untuk mendidik dan membina Anak agar Anak bertanggung
00822|jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dikemudian hari
00823|Anak  tidak  lagi  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum  serta
00824|mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan diri Anak;
00825| Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan patut ditujukan agar
00826|Anak menyadari betul akan perbuatannya yang salah dan tidak akan
00827|mengulanginya  kembali,  hal  mana  yang  dapat  terjadi  apabila  Anak
00828|memperoleh  bimbingan  ataupun  pendidikan  secara  menyeluruh  yang
00829|lebih baik;
00830|Menimbang  bahwa  dalam  penjatuhan  pidana  kepada  Anak,  Hakim
00831|mempertimbangkan keadaan-keadaan yang disyaratkan dalam Pasal 54 ayat 1
00832|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00833|Pidana sebagai berikut:
00834|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
00835|b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00836|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
00837|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
00838|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
00839|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
00840|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  Tindak
00841|Pidana;
00842|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
00843|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
00844|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban;
00845|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
00846|Menimbang bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan tersebut, Hakim
00847|mempertimbangkan secara alternatif bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana
00848|Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, motif
00849|dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena merasa penasaran
00850|akibat menonton video porno, Penjatuhan pidana kepada Anak diharapkan akan
00851|dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri di masa depan, dan hal ini
00852|akan menjadi pertimbangan pula Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak
00853|selain hal yang masuk dalam keadaan memberatkan dan meringankan pada diri
00854|Anak;
00855|Menimbang  bahwa  Hakim  berpendapat  bahwa  penerapan  asas
00856|kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan  terhadap  pendapat  anak,
00857|kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak  dan  kesejahteraan  dan
00858|
00859|tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak di bawah umur
00860|sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga
00861|harus mempertimbangkan beratnya beban tindak pidana yang dilakukan oleh
00862|Anak,  maka  demi  penerapan  asas-asas  tersebut,  Hakim  berpendapat  Anak
00863|dalam perkara  a  quo  dapat dijatuhi pidana penjara  sebagaimana  tercantum
00864|dalam amar Putusan, yang mana pidana Penjara bagi Anak akan ditempatkan
00865|khusus yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan negara wajib
00866|memberikan hak untuk Anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
00867|(LPKA),  yaitu  memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,
00868|pendampingan,  pendidikan  dan  pelatihan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan
00869|ketentuan peraturan perundang-undangan;
00870|Menimbang bahwa saat ini dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
00871|Oelamasi  tidak  terdapat  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  dan
00872|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) terdekat berada di Kota Kupang,
00873|maka patut ditetapkan agar Anak menjalani pidananya di LPKA Kota Kupang;
00874|Menimbang  bahwa  masa  pemidanaan  yang  akan  dijalani  oleh  Anak
00875|sepatutnya dijalankan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
00876|sistem pemidanaan bagi Anak dimana pelaksanaan pidana terhadap Anak harus
00877|pula  memperhatikan  adanya  hak  Anak  untuk  mendapatkan  pendidikan
00878|keagamaan  yang  dapat  membantu  Anak  dalam  meningkatkan  spiritual
00879|keagamaan yang dapat digunakan oleh Anak untuk memperbaiki dirinya;
00880|Menimbang  bahwa  setelah  Hakim  mempertimbangkan  kualitas
00881|perbuatan, latar belakang dan dampak bagi Anak kedepannya, maka Hakim
00882|tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana
00883|yang harus dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan
00884|pidana  yang  dipandang  patut  dan  adil  bagi  Anak  yang  selengkapnya
00885|sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
00886|Menimbang bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak dalam
00887|hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda,
00888|maka  sesuai  Pasal  71  Ayat  (3)  UU  SPPA,  pidana  denda  diganti  dengan
00889|pelatihan kerja, sehingga terhadap tuntutan pidana pelatihan kerja pengganti
00890|pidana denda yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim sependapat dengan
00891|hal tersebut sebagaimana termuat dalam amar Putusan;
00892|Menimbang b ahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79  Ayat (2) Undang-
00893|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00894|Pidana Anak dikatakan bahwa “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan
00895|terhadap Anak paling lama ½  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara
00896|
00897|yang  diancamkan  terhadap  orang  dewasa”,  sedangkan  mengenai  pidana
00898|minimumnya  diatur  dalam  Pasal  79  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik
00899|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
00900|mengatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak;
00901|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
00902|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
00903|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00904|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
00905|penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00906|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00907|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00908|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
00909|berada dalam tahanan;
00910|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00911|berupa 1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna merah muda dan 1 (satu) Buah
00912|Celana dalam berwarna biru tua, yang mana keduanya merupakan pakaian dari
00913|Anak Korban yang digunakan saat kejadian persetubuhan, menurut Hakim agar
00914|pakaian  tersebut  tidak  menimbulkan  trauma  bagi  Anak  Korban,  maka  perlu
00915|ditetapkan agar kedua barang tersebut dimusnahkan;
00916|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00917|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00918|meringankan Anak;
00919|Keadaan  yang  memberatkan:
00920|- Perbuatan  Anak  tidaklah  mendukung  program  dari  pemerintah  terkait
00921|perlindungan anak dan perempuan;
00922|Keadaan yang meringankan:
00923|- Anak belum pernah dihukum;
00924|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana,  maka haruslah
00925|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00926|Mengingat  Pasal  473  Ayat  (4)  juncto  Pasal  473  Ayat  (1)  Undang-
00927|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,
00928|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00929|dan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang
00930|Hukum  Acara  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang
00931|Penyesuaian  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00932|bersangkutan;
00933|
00934|MENGADILI:
00935|
00936|1. Menyatakan  Anak,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00937|bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  kekerasan  memaksa  anak
00938|bersetubuh dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00939|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
00940|penjara selama  4 (empat) tahun  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
00941|(LPKA) Kota Kupang dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama
00942|100 (seratus) hari di Sentra Efata Kupang;
00943|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
00944|dijalani  oleh  Anak  tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00945|dijatuhkan;
00946|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00947|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00948|- 1 (satu) Buah Celana Pendek berwarna merah muda;
00949|- 1 (satu) Buah Celana dalam berwarna biru tua
00950|Dimusnahkan;
00951|6. Membebankan  kepada  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara
00952|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00953|
00954|Rabu
00955|
00956|29 April 2026
00957|
00958|2026
00959|
00960|Anisah Nur ‘Afifah, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang
00961|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
00962|
00963|Lilly Florian Otemusu, S.H., M.H.
00964|
00965|Panitera Pengganti, Hakim,
00966|TTD./ TTD./
00967|Lilly Florian Otemusu, S.H., M.H. Anisah Nur ‘Afifah, S.H.