00958|- Bahwa  T erdakwa  mengenali  barang  bukti  yang  diperlihatkan
00959|dipersidangan;
00960|- Bahwa T erdakwa mengenali foto rumah yang beralamat di Jalan
00961|Adi Sucipto Komp Mutiara Residence No 9, Desa T eluk Kapuas, Kecamatan
00962|Sungai Raya tersebut adalah rumah yang T erdakwa kontrak untuk rumah
00963|transit para  CPMI yang  T erdakwa  fasilitasi  untuk  berangkat  bekerja  ke
00964|Malaysia;
00965|- Bahwa T erdakwa mengenali sepedamotor tersebut yang digunakan
00966|oleh sdr NASIR untuk membawa 1 (Satu) orang CPMI atasnama DEDE BIN
00967|MEMED dari bandara Supadio ke rumah T erdakwa yang beralamat di Jalan
00968|Adi Sucipto Komp Mutiara Residence No 9, Desa T eluk Kapuas, Kecamatan
00969|Sungai Raya;
00970|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00971|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00972|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00973|negeri;
00974| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00975|T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00976|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00977|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00978|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00979|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00980|
00981|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00982|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00983|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00984|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00985|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00986|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh
00987|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00988|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00989|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00990|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00991|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00992|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00993|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00994|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00995|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00996|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00997|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00998|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah
00999|terpenuhi,  maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
01000|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
01001|tunggal Penuntut Umum;
01002|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01003|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
01004|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
01005|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01006|Menimbang, bahwa oleh  karena  T erdakwa  mampu bertanggung  jawab,
01007|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01008|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
01009|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
01010|T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
01011|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
01012|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
01013|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
01014|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
01015|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
01016|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
01017|T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
01018|
01019|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
01020|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
01021|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
01022|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
01023|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
01024|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
01025|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
01026|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
01027|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
01028|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
01029|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
01030|masyarakat;
01031|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
01032|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan
01033|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
01034|suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan
01035|yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
01036|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
01037|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
01038|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
01039|keadaan T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
01040|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
01041|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
01042|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
01043|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01044|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  ditahan  dan  penahanan
01045|terhadap T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197
01046|ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
01047|dalam tahanan;
01048|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01049|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
01050|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
01051|tersebut;
01052|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
01053|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
01054|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
01055|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
01056|
01057|Keadaan yang memberatkan:
01058|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
01059|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
01060|Keadaan yang meringankan:
01061|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
01062|mengulanginya lagi;
01063|- T erdakwa belum pernah dihukum;
01064|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01065|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01066|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01067|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
01068|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01069|bersangkutan;
01070|
01071|MENGADILI:
01072|1. Menyatakan T erdakwa Teguh Wibowo alias Teguh  bin ( Alm) Rasidi
01073|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
01074|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01075|Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01076|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana
01077|penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima
01078|ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar
01079|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01080|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01081|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01082|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
01083|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01084|1) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna dark grey dengan nomor
01085|IMEI: 863753061041216;
01086|2) 1  (satu)  unit  HP  merek  Infinix  warna  hitam  dengan  IMEI:
01087|357405282822808;
01088|Dirampas untuk negara;
01089|3) 1 (satu) buah passpor atan nama DEDE dengan nomor paspor
01090|C683605;
01091|Dikembalikan kepada Saksi DEDE;
01092|4) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah
01093|dengan Plat KB 4604 WV beserta kunci
01094|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01095|
01096|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01097|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01098|
01099|Senin
01100|
01101|16 Juni 2025
01102|
01103|2025
01104|
01105|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari  Senin tanggal 16 Juni 2025, oleh kami
01106|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana,
01107|S.H.,  M.H.,  M.Han. dan  Inggit  Mukti  Setyaningrum,  S.H.,  M.H. masing-masing
01108|sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01109|
01110|Bertholomius, A.Md.
01111|
01112|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
01113|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han. Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
01114|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., M.H.
01115|Panitera Pengganti
01116|Bertholomius, A.Md.