00507|bersesuaian,  keterangan  Terdakwa,  surat,  dan  dihubungkan  dengan  barang
00508|bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00509|1. Bahwa,  pada  hari  Selasa  tanggal  02  Mei  2023  sekira  pukul
00510|20.00 WIB telah terjadi tindak pidana hubungan seksual secara melawan
00511|hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh Terdakwa
00512|dengan  saksi  V  bertempat  di  WC  Umum  di  sebuah  Kontrakan  yang
00513|terletak di Jalan Bukit Tinggi RT.03 RW.03, Kota Prabumulih;
00514|2. Bahwa,  tindak  pidana  hubungan  seksual  secara  melawan
00515|hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh Terdakwa
00516|dengan  saksi  V  diketahui  oleh  suami  Terdakwa  yakni  saksi  I  awal
00517|mulanya pada saat saksi I sedang duduk santai di teras Rumah Saksi  I
00518|kemudian datang saksi V menegur saksi I dan sempat ngobrol sebentar
00519|dan kemudian saksi V mengangkat telepon yang saksi I tidak tahu siapa,
00520|lalu  pada  saat  saksi  I  hendak  mengambil  air  wudhu  di  WC  Umum
00521|kontrakan rumah, saksi I mendapati dari luar wc ada pantulan / bayangan
00522|2 (dua) orang yang berada didalam wc, dikarenakan hal tersebut maka
00523|saksi I mengeceknya, pada saat saksi mendekat saksi I mendapati pintu
00524|tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian pada saat saksi I membuka
00525|pintu saksi  I mendapati didalamnya ada istri saksi  I yang dalam hal ini
00526|adalah Terdakwa dengan saksi V sedang berdiri berhadap - hadapan
00527|sembari  tangan  sebelah  kanan  saksi  V  memegang  pundak  sebelah
00528|kanan istri saksi I ;
00529|3. Bahwa, mendapati hal tersebut kemudian saksi I memanggil ketua
00530|RT setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dan didapati
00531|pengakuan dari T erdakwa maupun saksi V bahwa keduanya telah menjalin
00532|asmara sejak lama dan pernah melakukan hubungan badan layaknya
00533|suami  istri  namun  pada  saat  keduanya  tertangkap  basah  pada  saat
00534|malam tersebut keduanya mengaku tidak sedang melakukan hubungan
00535|badan hanya saksi V sedang berciuman dengan Terdakwa;
00536|4. Bahwa, Terdakwa maupun saksi V mengakui bahwa keduanya
00537|telah menjalin asmara sejak tahun 2022;
00538|5. Bahwa, antara Terdakwa dan saksi V  bahwa keduanya sudah
00539|melakukan hubungan suami-istri sebanyak 5x (lima  kali) yang dilakukan
00540|di rumah Terdakwa maupun di rumah saksi V secara bergantian saat
00541|saksi I yang merupakan suami T erdakwa tidak sedang berada di rumah;
00542|Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00543|
00544|6. Bahwa,  keduanya  selalu  melakukan  komunikasi  apabila  akan
00545|bertemu  yakni  dengan  menggunakan  handphone  masing-masing  tanpa
00546|sepengetahuan suami sah T erdakwa;
00547|7. Bahwa, hal yang melatar belakangi T erdakwa melakukan perzinahan
00548|tersebut karena T erdakwa tidak memperoleh keturunan dari saksi  I  yang
00549|merupakan suami sah T erdakwa;
00550|8. Bahwa, dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa  1 (satu)
00551|buah  buku  nikah  /  Kutipan  akta  Nikah  dengan  Nomor  xxxxx  yang
00552|membuktikan  bahwa  Terdakwa  adalah  istri  sah  dari  saksi I pada saat
00553|kejadian tersebut;
00554|9. Bahwa, akibat dari perbuatan tersebut antara T erdakwa dan saksi I
00555|bercerai pada Bulan Juli T ahun 2023;
00556|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00557|
00558|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
00559|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00560|kepadanya;
00561|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00562|dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
00563|memerhatikan  fakta  hukum  tersebut  diatas  langsung  mempertimbangkan
00564|dakwaan alternatif  Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-
00565|Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00566|1. Perempuan yang telah kawin;
00567|2. Melakukan perzinahan;
00568|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00569|mempertimbangkan sebagai berikut:
00570|Ad.1 Unsur Perempuan yang telah kawin;
00571|Menimbang, bahwa kata “Perempuan” mempunyai makna yang
00572|sama dengan kata “Wanita” yang menunjuk kepada manusia atau orang
00573|(natuurlijk persoon) yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak
00574|dan  kewajiban  yakni  setiap  orang  atau  siapa  saja  yang  melakukan
00575|perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban
00576|pidana atas perbuatannya;
00577|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perkawinan
00578|berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
00579|tentang  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan
00580|seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
00581|atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
00582|Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00583|
00584|Maha  Esa.  Suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut
00585|hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta dilakukan
00586|pencatatan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku
00587|sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut;
00588|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  mewajibkan  perempuan  tersebut
00589|tunduk kepada ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
00590|(Burgerlijk  Wetboek)  serta  menganut  azas  monogami  sebagaimana
00591|ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;
00592|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  telah  dihadapkan
00593|dipersidangan Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai
00594|dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama
00595|proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat
00596|mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat
00597|dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan
00598|kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam
00599|pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;
00600|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, dari
00601|keterangan saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa merupakan istri
00602|dari saksi I yang telah menikah secara sah menurut agama dan Negara
00603|sebagaimana yang tercatat dalam 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta
00604|Nikah dengan Nomor xxxxxxx antara  saksi I   dan   Terdakwa  yang oleh
00605|Penuntut Umum diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
00606|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  ”Perempuan  yang
00607|telah kawin” telah terpenuhi;
00608|Ad.2. Unsur melakukan perzinahan;
00609|Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan R. Soesilo dalam
00610|buku  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  komentar-
00611|komentarnya  lengkap  pasal  demi  pasal  mendefinisikan  zinah  sebagai
00612|persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah
00613|kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.
00614|Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan
00615|suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;
00616|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  yang  dimaksud  dengan
00617|persetubuhan  sebagaimana  Arrest  Hoge  Raad  5  Februari  1912
00618|menyatakan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-
00619|laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi
00620|Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00621|
00622|anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga
00623|mengeluarkan air mani;
00624|Menimbang, bahwa Profesor Simons sebagaimana yang dikutip
00625|oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku Delik-delik Khusus Tindak
00626|Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-
00627|Norma Kepatutan menyebutkan untuk adanya suatu perzinahan menurut
00628|pengertian  Pasal  284  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
00629|(KUHP),  diperlukan  adanya  suatu  vleeselijk  gemeenschap  atau
00630|diperlukan  adanya  suatu  hubungan  alat-alat  kelamin  yang  selesai
00631|dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan
00632|kata  lain,  untuk  adanya  suatu  perzinahan  seperti  yang  dimaksudkan
00633|dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
00634|diperlukan  adanya  suatu  persetubuhan  yang  selesai  dilakukan  antara
00635|seorang pria dengan seorang wanita;
00636|Menimbang, bahwa sebagaimana putusan  Arrest Hoge  Raad
00637|tanggal 16 Mei 1946, NJ 1946 Nomor 523 memutuskan tidak termasuk
00638|dalam pengertian zinah yakni mengadakan hubungan kelamin dengan
00639|pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga
00640|tersebut.  Perbuatan  merupakan  perbuatan  yang  menodai  kesetiaan
00641|dalam perkawinan.
00642|Menimbang,  bahwa  tindak  pidana  perzinahan  sebagaimana
00643|yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
00644|Pidana (KUHP) merupakan delik aduan absolut ( absolute klachtdelicten).
00645|Di mana tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan
00646|dari  pihak  suami  atau  isteri  yang  dirugikan  (yang  dimalukan).  Hal  ini
00647|merupakan syarat mutlak untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-
00648|pelakunya;
00649|Menimbang, bahwa pada  hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira
00650|pukul 20.00  WIB  telah terjadi  tindak pidana  hubungan seksual  secara
00651|melawan hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh
00652|Terdakwa dengan saksi V bertempat di WC Umum di sebuah Kontrakan
00653|yang terletak di Kota Prabumulih;
00654|Menimbang,  bahwa  tindak  pidana  hubungan  seksual  secara
00655|melawan hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh
00656|Terdakwa dengan saksi V diketahui oleh Suami sah Terdakwa pada saat
00657|saksi I sedang duduk santai di teras rumah saksi I kemudian datang saksi
00658|V  menegur saksi I dan sempat ngobrol sebentar dan kemudian saudara
00659|Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00660|
00661|Sulaiman mengangkat telepon yang saksi  I  tidak tahu siapa, lalu pada
00662|saat saksi I hendak mengambil air wudhu di WC Umum kontrakan rumah,
00663|saksi I  mendapati dari luar wc ada pantulan / bayangan 2 (dua) orang
00664|yang  berada  didalam  wc,  dikarenakan  hal  tersebut  maka  saksi  I
00665|mengeceknya, pada saat saksi mendekat saksi I mendapati pintu tersebut
00666|dalam keadaan tertutup, kemudian pada saat saksi I membuka pintu saksi
00667|I  mendapati  didalamnya  ada  istri  saksi  I  yang  dalam  hal  ini  adalah
00668|Terdakwa dengan saksi V  sedang berdiri berhadap - hadapan sembari
00669|tangan sebelah kanan saksi V memegang pundak sebelah kanan istri
00670|saksi I ;
00671|Menimbang, bahwa  selanjutnya  saksi I memanggil Ketua  RT dan
00672|Babinsa setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap T erdakwa dan saksi
00673|V dan  didapati  pengakuan  oleh  keduanya,  dan  bersesuaian  dengan
00674|keterangan para saksi bahwa antara  T erdakwa dan saksi V telah menjalin
00675|asmara  sejak  tahun  2022  dan  sudah  melakukan  hubungan  suami-istri
00676|sebanyak 5x (lima  kali) yang dilakukan di rumah Terdakwa sebanyak 2x
00677|(dua kali) maupun di rumah saksi V sebanyak 3x (tiga kali) yang dilakukan
00678|secara bergantian saat saksi I yang merupakan suami T erdakwa tidak sedang
00679|berada di rumah;
00680|Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat 1 (satu) buah buku nikah
00681|/ Kutipan akta Nikah dengan Nomor XXXXXXX yang membuktikan bahwa
00682|Terdakwa adalah istri sah dari  saksi I pada saat kejadian tersebut namun
00683|setelah kejadian tersebut T erdakwa dan saksi I bercerai pada bulan  Juli tahun
00684|2023;
00685|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  uraian  fakta  tersebut
00686|diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan T erdakwa dan saksi  V
00687|yang  telah  menjalin  hubungan  asmara  hingga  melakukan  hubungan
00688|layaknya suami istri sedangkan terjadinya perbuatan tersebut dilakukan
00689|saat  Terdakwa  masih  terikat  perkawinan  secara  sah  dengan  saksi  I
00690|sebagaimana  termuat  dalam  bukti  surat  1  (satu)  buah  buku  nikah  /
00691|Kutipan  akta  Nikah  dengan  Nomor  XXXXXX  adalah  perbuatan  zina
00692|sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pada Pasal ini, sehingga unsur
00693|ini terpenuhi;
00694|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1)
00695|ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  telah terpenuhi,
00696|maka  Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00697|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
00698|Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00699|
00700|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  di  persidangan
00701|Terdakwa  tidak  dalam  keadaan  kurang  sempurna  akalnya  (verstandelijke
00702|vermogens) atau sakit jiwa ( zeekelijke storing der verstandelijke vermogens)
00703|sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
00704|dan  Terdakwa  juga  tidak  dalam  keadaan  adanya  faktor  menghapuskan
00705|kesalahannya  karena  pengaruh  daya  paksa  (overmacht) baik  dari  orang
00706|maupun  keadaan  tertentu  sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  48  Kitab
00707|Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Majelis tidak menemukan hal-hal
00708|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00709|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  baik  bersifat  absolut  maupun  relatif
00710|sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab,
00711|maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan
00712|kesalahannya;
00713|Menimbang,  bahwa  kekuasaan  dan  kewenangan  Majelis  Hakim
00714|termasuk  dalam  menentukan  bentuk,  jenis,  dan  lamanya  suatu  pidana.
00715|Pertimbangannya  adalah  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  ini
00716|dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta  situasi dan kondisi di
00717|persidangan  yang  kesemuanya  diolah  dalam  fakta-fakta  yang  menjadi
00718|pertimbangan  matang.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  memperhatikan  aspek
00719|yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan
00720|dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;
00721|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap
00722|Terdakwa dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.  Yang
00723|diuraikan bahwa secara aspek yuridis dalam penjatuhan pemidanaan haruslah
00724|sebagaimana  dalam  ketentuan  peraturan  perundangan,  secara  filosofis
00725|diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu hal
00726|yang  dapat  mendidik  dan  menyadarkan  Terdakwa  sehingga  diharapkan
00727|Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa
00728|mendatang. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah
00729|mempertimbangkan hal-hal mengenai kebaikan dan kepentingan Terdakwa;
00730|Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  maksud  sanksi  tersebut
00731|diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan
00732|dapat diterima dan menjadi upaya preventif (contoh) sehingga perbuatan serupa
00733|tidak terulang dalam masyarakat;
00734|Menimbang,  bahwa  sekalipun  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan
00735|meyakinkan  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  namun  Majelis  Hakim  dalam
00736|Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00737|
00738|menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan beberapa fakta
00739|yang dapat menjadi pertimbangan khusus oleh Majelis Hakim;
00740|Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pelaku
00741|kejahatan  adalah  seorang  berjenis  kelamin  Perempuan.  Dengan  demikian
00742|dalam pemeriksaan dalam persidangan Majelis memperhatikan perlindungan
00743|khusus terhadap kaum perempuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah
00744|Agung  (Perma)  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara
00745|Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam ketentuan Pasal 6 Perma  a
00746|quo menyebutkan  bahwa  Hakim  dalam  mengadili  perkara  perempuan  yang
00747|berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal
00748|dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan
00749|Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Sehingga penjatuhan
00750|pidana pada diri Terdakwa sebagai pelaku kejahatan sebagaimana dalam amar
00751|putusan  a quo  yang pada pokoknya berupa pemidanaan  akan di jatuhkan
00752|disesuaikan dengan memperhatikan keadilan, prinsip - prinsip penjaminan atas
00753|kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan dan bebas dari perlakuan yang
00754|merendahkan derajat martabat perempuan;
00755|Menimbang,  bahwa  selain  daripada  pertimbangan  beberapa  aspek
00756|tersebut diatas, selanjutnya dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam
00757|persidangan  Majelis  berpendapat  bahwa  Terdakwa  memiliki  peran  yakni
00758|menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi  V. Sehingga
00759|hal ini menjadi petunjuk dan pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim dalam
00760|menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  Terdakwa  disesuaikan  dengan  derajat
00761|kesalahan  Terdakwa  dan  apa  yang  menjadi  sikap  batin  pelaku  sehingga
00762|diwujudkan dengan melakukan suatu perbuatan Pidana;
00763|Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai
00764|segi tersebut, maka putusan yang Majelis Hakim akan jatuhkan di yakini adil
00765|dan  tepat  sebagai  wujud  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yakni  Kepastian,
00766|Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;
00767|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  tidak ditahan dan menurut
00768|pendapat  Majelis  Hakim  cukup  alasan  untuk  menahan,  maka  perlu
00769|memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
00770|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00771|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00772|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) buah buku nikah /
00773|Kutipan akta Nikah dengan Nomor  xxxxxxx yang  telah disita dari  saksi I, maka
00774|dikembalikan kepada saksi I;
00775|Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00776|
00777|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00778|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00779|yang meringankan Terdakwa;
00780|Keadaan  yang  memberatkan:
00781|- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma agama dan kesusilaan;
00782|- Perbuatan Terdakwa menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan
00783|sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang
00784|perkawinan;
00785|Keadaan yang meringankan:
00786|- Terdakwa belum pernah dihukum.
00787|- Terdakwa mengakui kesalahannya;
00788|- Terdakwa kooperatif dalam perisidangan;
00789|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah
00790|dibebani pula untuk membayar biaya perkara  sebagaimana dalam ketentuan
00791|Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
00792|Mengingat,  Pasal  284  Ayat  (1)  ke-1  huruf  b  Kitab  Undang-Undang