00505|melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana
00506|Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama
00507|Jaksa Penuntut Umum.
00508|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  berupa pidana  penjara  selama  6
00509|(enam) Bulan.
00510|3. Menyatakan barang bukti berupa:
00511|- 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor 86 / 33 / II /
00512|Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00513|          Pid.I.A.3
00514|
00515|2015;
00516|Dikembalikan kepada saksi I .
00517|4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima
00518|ribu rupiah).
00519|Setelah  mendengar  permohonan  Terdakwa  yang  pada  pokoknya
00520|menyatakan  Terdakwa  mengakui  kesalahannya  dan  mohon  keringanan
00521|hukuman;
00522|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe rmohonan
00523|Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
00524|Setelah  mendengar  Tanggapan  Terdakwa  terhadap  t anggapan
00525|Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;
00526|
00527|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00528|berikut:
00529|- 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta Nikah dengan Nomor xxxxx;
00530|Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00531|
00532|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00533|bersesuaian,  keterangan  Terdakwa,  surat,  dan  dihubungkan  dengan  barang
00534|bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00535|1. Bahwa,  pada  hari  Selasa  tanggal  02  Mei  2023  sekira  pukul
00536|20.00 WIB telah terjadi tindak pidana hubungan seksual secara melawan
00537|hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh Terdakwa
00538|dengan  saksi  V  bertempat  di  WC  Umum  di  sebuah  Kontrakan  yang
00539|terletak di Jalan Bukit Tinggi RT.03 RW.03, Kota Prabumulih;
00540|2. Bahwa,  tindak  pidana  hubungan  seksual  secara  melawan
00541|hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh Terdakwa
00542|dengan  saksi  V  diketahui  oleh  suami  Terdakwa  yakni  saksi  I  awal
00543|mulanya pada saat saksi I sedang duduk santai di teras Rumah Saksi  I
00544|kemudian datang saksi V menegur saksi I dan sempat ngobrol sebentar
00545|dan kemudian saksi V mengangkat telepon yang saksi I tidak tahu siapa,
00546|lalu  pada  saat  saksi  I  hendak  mengambil  air  wudhu  di  WC  Umum
00547|kontrakan rumah, saksi I mendapati dari luar wc ada pantulan / bayangan
00548|2 (dua) orang yang berada didalam wc, dikarenakan hal tersebut maka
00549|saksi I mengeceknya, pada saat saksi mendekat saksi I mendapati pintu
00550|tersebut dalam keadaan tertutup, kemudian pada saat saksi I membuka
00551|pintu saksi  I mendapati didalamnya ada istri saksi  I yang dalam hal ini
00552|adalah Terdakwa dengan saksi V sedang berdiri berhadap - hadapan
00553|sembari  tangan  sebelah  kanan  saksi  V  memegang  pundak  sebelah
00554|kanan istri saksi I ;
00555|3. Bahwa, mendapati hal tersebut kemudian saksi I memanggil ketua
00556|RT setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dan didapati
00557|pengakuan dari T erdakwa maupun saksi V bahwa keduanya telah menjalin
00558|asmara sejak lama dan pernah melakukan hubungan badan layaknya
00559|suami  istri  namun  pada  saat  keduanya  tertangkap  basah  pada  saat
00560|malam tersebut keduanya mengaku tidak sedang melakukan hubungan
00561|badan hanya saksi V sedang berciuman dengan Terdakwa;
00562|4. Bahwa, Terdakwa maupun saksi V mengakui bahwa keduanya
00563|telah menjalin asmara sejak tahun 2022;
00564|5. Bahwa, antara Terdakwa dan saksi V  bahwa keduanya sudah
00565|melakukan hubungan suami-istri sebanyak 5x (lima  kali) yang dilakukan
00566|di rumah Terdakwa maupun di rumah saksi V secara bergantian saat
00567|saksi I yang merupakan suami T erdakwa tidak sedang berada di rumah;
00568|Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00569|
00570|6. Bahwa,  keduanya  selalu  melakukan  komunikasi  apabila  akan
00571|bertemu  yakni  dengan  menggunakan  handphone  masing-masing  tanpa
00572|sepengetahuan suami sah T erdakwa;
00573|7. Bahwa, hal yang melatar belakangi T erdakwa melakukan perzinahan
00574|tersebut karena T erdakwa tidak memperoleh keturunan dari saksi  I  yang
00575|merupakan suami sah T erdakwa;
00576|8. Bahwa, dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa  1 (satu)
00577|buah  buku  nikah  /  Kutipan  akta  Nikah  dengan  Nomor  xxxxx  yang
00578|membuktikan  bahwa  Terdakwa  adalah  istri  sah  dari  saksi I pada saat
00579|kejadian tersebut;
00580|9. Bahwa, akibat dari perbuatan tersebut antara T erdakwa dan saksi I
00581|bercerai pada Bulan Juli T ahun 2023;
00582|
00583|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00584|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
00585|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00586|kepadanya;
00587|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00588|dengan  dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
00589|memerhatikan  fakta  hukum  tersebut  diatas  langsung  mempertimbangkan
00590|dakwaan alternatif  Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-
00591|Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00592|1. Perempuan yang telah kawin;
00593|2. Melakukan perzinahan;
00594|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00595|mempertimbangkan sebagai berikut:
00596|Ad.1 Unsur Perempuan yang telah kawin;
00597|Menimbang, bahwa kata “Perempuan” mempunyai makna yang
00598|sama dengan kata “Wanita” yang menunjuk kepada manusia atau orang
00599|(natuurlijk persoon) yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak
00600|dan  kewajiban  yakni  setiap  orang  atau  siapa  saja  yang  melakukan
00601|perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban
00602|pidana atas perbuatannya;
00603|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perkawinan
00604|berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
00605|tentang  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan
00606|seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
00607|atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
00608|Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00609|
00610|Maha  Esa.  Suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut
00611|hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta dilakukan
00612|pencatatan  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku
00613|sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut;
00614|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  mewajibkan  perempuan  tersebut
00615|tunduk kepada ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
00616|(Burgerlijk  Wetboek)  serta  menganut  azas  monogami  sebagaimana
00617|ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;
00618|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  telah  dihadapkan
00619|dipersidangan Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai
00620|dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama
00621|proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat
00622|mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat
00623|dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan
00624|kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam
00625|pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;
00626|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan, dari
00627|keterangan saksi dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa merupakan istri
00628|dari saksi I yang telah menikah secara sah menurut agama dan Negara
00629|sebagaimana yang tercatat dalam 1 (satu) buah buku nikah / Kutipan akta
00630|Nikah dengan Nomor xxxxxxx antara  saksi I   dan   Terdakwa  yang oleh
00631|Penuntut Umum diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
00632|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  ”Perempuan  yang
00633|telah kawin” telah terpenuhi;
00634|Ad.2. Unsur melakukan perzinahan;
00635|Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan R. Soesilo dalam
00636|buku  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  komentar-
00637|komentarnya  lengkap  pasal  demi  pasal  mendefinisikan  zinah  sebagai
00638|persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah
00639|kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.
00640|Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan
00641|suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;
00642|Menimbang,  bahwa  lebih  lanjut  yang  dimaksud  dengan
00643|persetubuhan  sebagaimana  Arrest  Hoge  Raad  5  Februari  1912
00644|menyatakan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-
00645|laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi
00646|Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00647|
00648|anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga
00649|mengeluarkan air mani;
00650|Menimbang, bahwa Profesor Simons sebagaimana yang dikutip
00651|oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dalam buku Delik-delik Khusus Tindak
00652|Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-
00653|Norma Kepatutan menyebutkan untuk adanya suatu perzinahan menurut
00654|pengertian  Pasal  284  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
00655|(KUHP),  diperlukan  adanya  suatu  vleeselijk  gemeenschap  atau
00656|diperlukan  adanya  suatu  hubungan  alat-alat  kelamin  yang  selesai
00657|dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan
00658|kata  lain,  untuk  adanya  suatu  perzinahan  seperti  yang  dimaksudkan
00659|dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
00660|diperlukan  adanya  suatu  persetubuhan  yang  selesai  dilakukan  antara
00661|seorang pria dengan seorang wanita;
00662|Menimbang, bahwa sebagaimana putusan  Arrest Hoge  Raad
00663|tanggal 16 Mei 1946, NJ 1946 Nomor 523 memutuskan tidak termasuk
00664|dalam pengertian zinah yakni mengadakan hubungan kelamin dengan
00665|pihak ketiga, yang dilakukan dengan persetujuan suami dari pihak ketiga
00666|tersebut.  Perbuatan  merupakan  perbuatan  yang  menodai  kesetiaan
00667|dalam perkawinan.
00668|Menimbang,  bahwa  tindak  pidana  perzinahan  sebagaimana
00669|yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
00670|Pidana (KUHP) merupakan delik aduan absolut ( absolute klachtdelicten).
00671|Di mana tidak dapat dilakukan penuntutan apabila tidak ada pengaduan
00672|dari  pihak  suami  atau  isteri  yang  dirugikan  (yang  dimalukan).  Hal  ini
00673|merupakan syarat mutlak untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku-
00674|pelakunya;
00675|Menimbang, bahwa pada  hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira
00676|pukul 20.00  WIB  telah terjadi  tindak pidana  hubungan seksual  secara
00677|melawan hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh
00678|Terdakwa dengan saksi V bertempat di WC Umum di sebuah Kontrakan
00679|yang terletak di Kota Prabumulih;
00680|Menimbang,  bahwa  tindak  pidana  hubungan  seksual  secara
00681|melawan hukum antara seorang wanita bersuami yang dilakukan oleh
00682|Terdakwa dengan saksi V diketahui oleh Suami sah Terdakwa pada saat
00683|saksi I sedang duduk santai di teras rumah saksi I kemudian datang saksi
00684|V  menegur saksi I dan sempat ngobrol sebentar dan kemudian saudara
00685|Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00686|
00687|Sulaiman mengangkat telepon yang saksi  I  tidak tahu siapa, lalu pada
00688|saat saksi I hendak mengambil air wudhu di WC Umum kontrakan rumah,
00689|saksi I  mendapati dari luar wc ada pantulan / bayangan 2 (dua) orang
00690|yang  berada  didalam  wc,  dikarenakan  hal  tersebut  maka  saksi  I
00691|mengeceknya, pada saat saksi mendekat saksi I mendapati pintu tersebut
00692|dalam keadaan tertutup, kemudian pada saat saksi I membuka pintu saksi
00693|I  mendapati  didalamnya  ada  istri  saksi  I  yang  dalam  hal  ini  adalah
00694|Terdakwa dengan saksi V  sedang berdiri berhadap - hadapan sembari
00695|tangan sebelah kanan saksi V memegang pundak sebelah kanan istri
00696|saksi I ;
00697|Menimbang, bahwa  selanjutnya  saksi I memanggil Ketua  RT dan
00698|Babinsa setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap T erdakwa dan saksi
00699|V dan  didapati  pengakuan  oleh  keduanya,  dan  bersesuaian  dengan
00700|keterangan para saksi bahwa antara  T erdakwa dan saksi V telah menjalin
00701|asmara  sejak  tahun  2022  dan  sudah  melakukan  hubungan  suami-istri
00702|sebanyak 5x (lima  kali) yang dilakukan di rumah Terdakwa sebanyak 2x
00703|(dua kali) maupun di rumah saksi V sebanyak 3x (tiga kali) yang dilakukan
00704|secara bergantian saat saksi I yang merupakan suami T erdakwa tidak sedang
00705|berada di rumah;
00706|Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat 1 (satu) buah buku nikah
00707|/ Kutipan akta Nikah dengan Nomor XXXXXXX yang membuktikan bahwa
00708|Terdakwa adalah istri sah dari  saksi I pada saat kejadian tersebut namun
00709|setelah kejadian tersebut T erdakwa dan saksi I bercerai pada bulan  Juli tahun
00710|2023;
00711|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  uraian  fakta  tersebut
00712|diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan T erdakwa dan saksi  V
00713|yang  telah  menjalin  hubungan  asmara  hingga  melakukan  hubungan
00714|layaknya suami istri sedangkan terjadinya perbuatan tersebut dilakukan
00715|saat  Terdakwa  masih  terikat  perkawinan  secara  sah  dengan  saksi  I
00716|sebagaimana  termuat  dalam  bukti  surat  1  (satu)  buah  buku  nikah  /
00717|Kutipan  akta  Nikah  dengan  Nomor  XXXXXX  adalah  perbuatan  zina
00718|sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pada Pasal ini, sehingga unsur
00719|ini terpenuhi;
00720|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1)
00721|ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  telah terpenuhi,
00722|maka  Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00723|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
00724|Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00725|
00726|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  di  persidangan
00727|Terdakwa  tidak  dalam  keadaan  kurang  sempurna  akalnya  (verstandelijke
00728|vermogens) atau sakit jiwa ( zeekelijke storing der verstandelijke vermogens)
00729|sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
00730|dan  Terdakwa  juga  tidak  dalam  keadaan  adanya  faktor  menghapuskan
00731|kesalahannya  karena  pengaruh  daya  paksa  (overmacht) baik  dari  orang
00732|maupun  keadaan  tertentu  sebagaimana  dalam  ketentuan  Pasal  48  Kitab
00733|Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Majelis tidak menemukan hal-hal
00734|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00735|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf  baik  bersifat  absolut  maupun  relatif
00736|sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab,
00737|maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan
00738|kesalahannya;
00739|Menimbang,  bahwa  kekuasaan  dan  kewenangan  Majelis  Hakim
00740|termasuk  dalam  menentukan  bentuk,  jenis,  dan  lamanya  suatu  pidana.
00741|Pertimbangannya  adalah  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  memutus  perkara  ini
00742|dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta  situasi dan kondisi di
00743|persidangan  yang  kesemuanya  diolah  dalam  fakta-fakta  yang  menjadi
00744|pertimbangan  matang.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  juga  memperhatikan  aspek
00745|yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan
00746|dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;
00747|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap
00748|Terdakwa dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.  Yang
00749|diuraikan bahwa secara aspek yuridis dalam penjatuhan pemidanaan haruslah
00750|sebagaimana  dalam  ketentuan  peraturan  perundangan,  secara  filosofis
00751|diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu hal
00752|yang  dapat  mendidik  dan  menyadarkan  Terdakwa  sehingga  diharapkan
00753|Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya di masa
00754|mendatang. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah
00755|mempertimbangkan hal-hal mengenai kebaikan dan kepentingan Terdakwa;
00756|Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  maksud  sanksi  tersebut
00757|diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan
00758|dapat diterima dan menjadi upaya preventif (contoh) sehingga perbuatan serupa
00759|tidak terulang dalam masyarakat;
00760|Menimbang,  bahwa  sekalipun  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan
00761|meyakinkan  sebagai  pelaku  tindak  pidana,  namun  Majelis  Hakim  dalam
00762|Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Pbm
00763|
00764|menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan memperhatikan beberapa fakta
00765|yang dapat menjadi pertimbangan khusus oleh Majelis Hakim;
00766|Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pelaku
00767|kejahatan  adalah  seorang  berjenis  kelamin  Perempuan.  Dengan  demikian
00768|dalam pemeriksaan dalam persidangan Majelis memperhatikan perlindungan
00769|khusus terhadap kaum perempuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah
00770|Agung  (Perma)  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara
00771|Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam ketentuan Pasal 6 Perma  a
00772|quo menyebutkan  bahwa  Hakim  dalam  mengadili  perkara  perempuan  yang
00773|berhadapan dengan hukum haruslah menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal
00774|dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan
00775|Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi. Sehingga penjatuhan
00776|pidana pada diri Terdakwa sebagai pelaku kejahatan sebagaimana dalam amar
00777|putusan  a quo  yang pada pokoknya berupa pemidanaan  akan di jatuhkan
00778|disesuaikan dengan memperhatikan keadilan, prinsip - prinsip penjaminan atas
00779|kesetaraan gender, perlindungan dari kekerasan dan bebas dari perlakuan yang
00780|merendahkan derajat martabat perempuan;
00781|Menimbang,  bahwa  selain  daripada  pertimbangan  beberapa  aspek
00782|tersebut diatas, selanjutnya dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam
00783|persidangan  Majelis  berpendapat  bahwa  Terdakwa  memiliki  peran  yakni
00784|menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh saksi  V. Sehingga
00785|hal ini menjadi petunjuk dan pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim dalam
00786|menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  Terdakwa  disesuaikan  dengan  derajat
00787|kesalahan  Terdakwa  dan  apa  yang  menjadi  sikap  batin  pelaku  sehingga
00788|diwujudkan dengan melakukan suatu perbuatan Pidana;
00789|Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai
00790|segi tersebut, maka putusan yang Majelis Hakim akan jatuhkan di yakini adil
00791|dan  tepat  sebagai  wujud  untuk  mencapai  tujuan  hukum  yakni  Kepastian,
00792|Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;