00763|- Penerimaan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00764|proses, cara, perbuatan menerima seseorang;
00765|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00766|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00767|bukti yang diajukan di  persidangan diperoleh fakta hukum  bahwa  Terdakwa
00768|menerima  pesanan  kencan  dan  berhubungan  seksual  untuk  Saksi  Korban
00769|pada hari Senin pada tanggal 22 Juli 2024 sekira Pukul 21.45 WIB di Jalan
00770|Suprapto  Kelurahan  Pancuran  Kerambil  Kecamatan  Sibolga  Sambas  Kota
00771|Sibolga tepatnya di Hotel Hidup Baru;
00772|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00773|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00774|bukti  yang diajukan  di persidangan  diperoleh fakta  hukum  bahwa  awalnya
00775|Terdakwa menerima pesanan dari seseorang yang bernama Aldi (Kepolisian)
00776|untuk  kencan  dan  berhubungan  seksual  dengan  wanita  melalui  pesan
00777|whatsapp. Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) foto referensi wanita
00778|
00779|kepada Aldi (Kepolisian). Aldi (Kepolisian) kemudian memilih Saksi Korban
00780|sebagai teman kencannya;
00781|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00782|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00783|bukti yang diajukan di  persidangan diperoleh fakta hukum  bahwa  Terdakwa
00784|kemudian  menanyakan  kepada  Saksi  Korban  berapa  tarifnya  dan  Saksi
00785|Korban  mengatakan  bahwa  tarifnya  adalah  Rp550.000,00  (lima  ratus  lima
00786|puluh  ribu  rupiah).  Terdakwa  kemudian  mengatakan  kepada  Aldi  bahwa
00787|tarifnya adalah Rp750.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana upah
00788|untuk Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00789|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00790|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00791|bukti yang diajukan di  persidangan diperoleh fakta hukum  bahwa  Terdakwa,
00792|Saksi Korban dan Aldi (Kepolisian) kemudian berjanjian di Hotel Hidup Baru
00793|jam  22.00.  Aldi  (Kepolisian)  sudah  ada  di  Hotel  Hidup  Baru  menunggu
00794|dikamar  setelah  itu  Saksi  Korban  masuk  ke  dalam  kamar  dan  Terdakwa
00795|menerima uang dari Aldi (Kepolisian). Tidak berapa lama kemudian Terdakwa
00796|ditangkap Polisi;
00797|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00798|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00799|bukti  yang  diajukan  di persidangan  diperoleh  fakta  hukum  bahwa  Saksi
00800|Korban sudah 3 (tiga) kali di jual oleh Terdakwa;
00801|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di atas  maka  unsur
00802|kedua  “melakukan  penerimaan  seseorang”  harus  dinyatakan  telah
00803|terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
00804|Ad.3.  Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
00805|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
00806|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00807|manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00808|memegang kendali atas orang lain;
00809|Menimbang,  bahwa  sub unsur  ini  bersifat alternatif sehingga Hakim
00810|Ketua dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan
00811|akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana
00812|yang dilakukan oleh Terdakwa;
00813|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :
00814|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
00815|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
00816|
00817|menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya
00818|kemerdekaan  seseorang  (vide:  Pasal  1  Angka  (11)  Undang-undang
00819|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00820|Pidana Perdagangan Orang);
00821|- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum
00822|berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
00823|atau  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
00824|mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang  (vide:  Pasal  1  Angka  (12)
00825|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00826|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00827|- Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status
00828|atau  keadaan  menjaminkan  atau  terpaksa  menjaminkan  dirinya  atau
00829|keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa
00830|pribadinya  sebagai  bentuk  pelunasan  utang  (vide:  Pasal  1  Angka  (15)
00831|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00832|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00833|- Penculikan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00834|melarikan orang lain dengan maksud tertentu;
00835|- Penyekapan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00836|mengurung (menutup, memingit) orang lain di kamar dsb.;
00837|- Pemalsuan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00838|proses, cara, perbuatan memalsu;
00839|- Penipuan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00840|perbuatan  atau  perkataan  yg  tidak  jujur  dengan  maksud  untuk
00841|menyesatkan;
00842|- Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  dimaknai
00843|penyalahgunaan  posisi  dan/atau  kekuasaannya  untuk  mengambil
00844|keuntungan  yang  tidak  adil  dari  individu/pihak  lainnya,  termasuk  pihak
00845|yang memiliki posisi lebih rendah maupun rentan;
00846|- Memberi bayaran atau manfaat diartikan korban atau orang tua/wali
00847|korban  menerima  pembayaran  berupa  sejumlah  uang  atau  mendapat
00848|manfaat;
00849|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatannya
00850|tersebut menanyakan kepada Saksi Korban berapa tarifnya dan Saksi Korban
00851|mengatakan bahwa tarifnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu
00852|rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Aldi bahwa tarifnya adalah
00853|
00854|Rp750.000,00  (lima  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  dimana  upah  untuk
00855|Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
00856|Menimbang, bahwa  kemudian unsur ini juga  memberikan maksud
00857|bahwa Pelaku tetap dihukum atas tindak pidana perdagangan orang walaupun
00858|ada  persetujuan  korban  perdagangan  orang  juga  tidak  menghilangkan
00859|penuntutan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ketentuan Pasal
00860|26  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00861|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
00862|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur
00863|ketiga  “dengan  memberi  manfaat”  juga  harus  dinyatakan  telah  terpenuhi
00864|menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
00865|Ad.4.  Untuk  tujuan mengeksploitasi orang tersebut  di wilayah Negara
00866|Republik Indonesia;
00867|Menimbang,  bahwa  kata  “untuk  tujuan”  sebelum  frasa
00868|“mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana
00869|perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana
00870|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang
00871|sudah  dirumuskan,  dan  tidak  harus  menimbulkan  akibat  (vide:  Penjelasan
00872|Pasal 2 Ayat (1)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
00873|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00874|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  adalah
00875|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
00876|terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau
00877|praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
00878|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
00879|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
00880|atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
00881|baik  materiil  maupun  immateriil.  Sedangkan  dimaksud  dengan  eksploitasi
00882|Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
00883|tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
00884|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (vide: Pasal 1 Angka
00885|(7) dan (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00886|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00887|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00888|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00889|bukti  yang  diajukan  dipersidangan  diperoleh  fakta  hukum  bahwa benar
00890|dengan awalnya Terdakwa menerima pesanan dari seseorang yang bernama
00891|
00892|Aldi  (Kepolisian)  untuk  kencan  dan  berhubungan  seksual  dengan  wanita
00893|melalui pesan whatsapp. Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) foto
00894|referensi wanita kepada Aldi (Kepolisian). Aldi (Kepolisian) kemudian memilih
00895|Saksi Korban sebagai teman kencannya .  Terdakwa kemudian menanyakan
00896|kepada Saksi Korban berapa tarifnya dan Saksi Korban mengatakan bahwa
00897|tarifnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa
00898|kemudian mengatakan kepada Aldi bahwa tarifnya adalah Rp750.000,00 (lima
00899|ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  dimana  upah  untuk  Terdakwa  adalah
00900|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00901|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di wilayah
00902|Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  Jalan  Suprapto  Kelurahan  Pancuran
00903|Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di Hotel Hidup
00904|Baru;
00905|Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga beberapa kali melakukan
00906|hal tersebut kepada perempuan lainnya dimana sesuai fakta hukum Terdakwa
00907|Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) foto referensi wanita kepada
00908|Aldi (Kepolisian)  dan untuk Saksi Korban sendiri sudah 3 (tiga) kali di jual oleh
00909|Terdakwa,  dengan  keuntungan  berupa  komisi  pembayaran  jasa  seksual
00910|tersebut yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut;
00911|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  unsur
00912|keempat “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
00913|Republik Indonesia ” juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum
00914|terhadap perbuatan Terdakwa;
00915|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
00916|maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi
00917|seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
00918|Nomor  21 tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan
00919|Orang, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
00920|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00921|dakwaan  alternatif  pertama,  dan  dengan  terbuktinya  dakwaan  alternatif
00922|pertama  tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara
00923|alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan
00924|lebih lanjut;
00925|Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara
00926|lisan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 , dan setelah Majelis Hakim
00927|meneliti  maksud  dari  permohonan  tersebut  pada  pokoknya  adalah  suatu
00928|bentuk  permohonan  yang  disampaikan  untuk  mendapatkan  keringanan
00929|
00930|hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang
00931|dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
00932|Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk
00933|penyesalan  dari  Terdakwa,  selanjutnya  mengenai  keringanan  hukuman
00934|sebagaimana  inti  maksud  dari  permohonan  Terdakwa  tersebut  akan
00935|dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan
00936|dan meringankan;
00937|Menimbang,  bahwa  selama  proses  pemeriksaan  berlangsung  di
00938|persidangan  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
00939|menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar
00940|yang  dapat menghilangkan  sifat melawan  hukum  dari  perbuatan Terdakwa
00941|maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa,
00942|maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan
00943|pidana  yang  telah  dilakukannya,  maka  dengan  demikian  telah  cukup
00944|beralasan  hukum  bagi  Majelis  Hakim  untuk  menyatakan  Terdakwa  telah
00945|terbukti secara sah dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
00946|“melakukan  penerimaan  seseorang  dengan  memberi  manfaat  untuk
00947|tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik
00948|Indonesia”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1)
00949|KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;
00950|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00951|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  berdasarkan
00952|ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP  maka  perlu  ditetapkan  agar  masa
00953|penangkapan  dan penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya
00954|dari pidana yang  dijatuhkan;
00955|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai
00956|tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya
00957|melebihi masa penahanan yang telah dijalaninya, dan penahanan terhadap
00958|Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak
00959|menemukan  adanya  alasan  hukum  untuk  mengeluarkan  Terdakwa  dari
00960|tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP
00961|maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
00962|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
00963|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00964|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP
00965|dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti
00966|dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam
00967|
00968|Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan
00969|lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;
00970|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00971|1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan IMEI 1 860065050072679.
00972|IMEI 2 860065050072661 berwarna biru dongker;
00973|2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix dengan IMEI 356395477474286.
00974|IMEI 2 356395477474294 berwarna hitam;
00975|yang telah disita secara sah dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti
00976|tersebut merupakan sarana melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar
00977|barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
00978|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00979|1. Uang tunai sebanyak Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
00980|yang telah disita secara sah dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti
00981|tersebut  merupakan  sarana  melakukan  kejahatan,  namun  memiliki  nilai
00982|ekonomi,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
00983|negara;
00984|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00985|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00986|yang meringankan Terdakwa;
00987|Keadaan  yang  memberatkan:
00988|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00989|- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
00990|Keadaan yang meringankan:
00991|- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
00992|    Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
00993|dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau
00994|meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara,
00995|maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  222  KUHAP  pembebanan  kewajiban
00996|pembayaran  biaya  perkara  haruslah  diberikan  kepada  Terdakwa  yang
00997|jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;
00998|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor  21 tahun
00999|2007   tentang  Pemberantasan  Tindak   Pidana  Perdagangan  Orang,  dan
01000|Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01001|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01002|
01003|MENGADILI:
01004|1. Menyatakan  Terdakwa  Roy Sumitra Alias Landong  tersebut diatas
01005|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
01006|
01007|“melakukan penerimaan seseorang dengan memberi manfaat untuk
01008|tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik
01009|Indonesia.”
01010|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Sumitra Alias Landong
01011|oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana
01012|denda  sebesar  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dengan
01013|ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
01014|pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01015|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang telah dijalani
01016|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01017|4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
01018|5. Menyatakan barang bukti berupa :
01019|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan IMEI 1 860065050072679.
01020|IMEI 2 860065050072661 berwarna biru dongker;
01021|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix dengan IMEI 356395477474286.
01022|IMEI 2 356395477474294 berwarna hitam;
01023|Dirampas untuk dimusnahkan;
01024|- Uang tunai sebanyak Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
01025|Dirampas untuk negara;
01026|6. Membebankan kepada Terdakw a  membayar biaya perkara  sejumlah
01027|Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
01028|
01029|Kamis
01030|
01031|14 November
01032|2024
01033|
01034|2024
01035|
01036|2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah
01037|Akbar Citrawan, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H ., masing-masing
01038|sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
01039|
01040|Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.
01041|
01042|Hakim Anggota,
01043|Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.
01044|Hakim Ketua,
01045|Yura Pratama Yudhistira, S.H.
01046|
01047|Grace Martha Situmorang, S.H .
01048|Panitera Pengganti,
01049|Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.