00727|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan
00728|yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,  membawa  atau  memisahkan
00729|seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
00730|Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud Pengangkutan adalah
00731|kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
00732|dengan menggunakan alat angkutan baik darat, laut, maupun udara;
00733|Menimbang,  bahwa  secara  umum  yang  dimaksud  Penampungan
00734|adalah menempatkan sesuatu baik orang maupun barang pada suatu tempat;
00735|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang
00736|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00737|
00738|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Pengiriman adalah tindakan
00739|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
00740|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang
00741|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00742|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Kekerasan adalah adalah
00743|setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan
00744|sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan,
00745|atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
00746|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang
00747|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00748|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Ancaman Kekerasan adalah
00749|setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,  gambar,
00750|simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang
00751|menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
00752|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang
00753|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00754|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Penjeratan Utang adalah
00755|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00756|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00757|tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;
00758|Menimbang,  bahwa  persetujuan  korban  perdagangan  orang  maupun
00759|orang yang memegang kendali atas korban tidak menghilangkan penuntutan
00760|tindak pidana perdagangan orang;
00761|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang
00762|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00763|Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau
00764|tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
00765|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00766|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
00767|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
00768|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
00769|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
00770|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang
00771|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00772|Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk
00773|pemanfaatan  organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk
00774|
00775|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
00776|pelacuran dan percabulan;
00777|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  menentukan
00778|apakah  perbuatan  Terdakwa  masuk  dalam  kualifikasi  sub  unsur  perekrutan,
00779|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
00780|seseorang, yang mana terhadap sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga
00781|dengan telah terpenuhinya salah satu elemen dalam sub unsur tersebut maka
00782|unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
00783|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00784|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00785|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa pada bulan Juli tahun
00786|2024  Terdakwa  Alfonsina  Samangun  alias  Apong  alias  Sairin menawarkan
00787|kepada Saksi Korban untuk bekerja melakukan pelayanan seksual kepada laki-
00788|laki  dengan  tarif  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  yang  dibagi  untuk
00789|Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Korban
00790|sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban menyetujuinya;
00791|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  Alfonsina  Samangun  alias
00792|Apong alias Sairin menawarkan kepada Saksi Korban untuk bekerja melakukan
00793|pelayanan  seksual  kepada  laki-laki  masuk  dalam  kategori  “mengajak”  yang
00794|menjadi pengertian dari “perekrutan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9
00795|Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00796|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga Majelis Hakim
00797|berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;
00798|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00799|mempertimbangkan mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya apakah
00800|hal tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
00801|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
00802|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat yang
00803|mana terhadap sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga dengan telah
00804|terpenuhinya salah satu elemen dalam sub unsur tersebut maka unsur ini telah
00805|terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
00806|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00807|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00808|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa setiap selesai melayani
00809|laki-laki yang memesan, Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi Korban
00810|“kerja  begini  saja,  dari  pada  susah-susah” dan  setiap  ada  laki-laki  yang
00811|memesan Saksi Korban melalui Terdakwa, Terdakwa mengatakan  “ikut saja
00812|
00813|karena ini pekerjaan gampang uang cepat masuk ” dan jika Saksi Korban tidak
00814|menjawab  telepon  dari  Terdakwa  saat ada  laki-laki  yang  memesan  pelayan
00815|seksual  dari  Saksi  Korban  melalui  Terdakwa,  Terdakwa  menelepon  Saksi
00816|Korban terus menerus dan Terdakwa juga memaki-maki Saksi Korban sehingga
00817|Saksi Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa;
00818|Menimbang,  bahwa  jika  dihubungkan  dengan  pengertian  “ancaman
00819|kekerasan”, serangkaian ucapan Terdakwa termasuk makian dan juga tindakan
00820|Terdakwa  menelepon  Saksi  Korban  terus-menerus  saat  Saksi  Korban  tidak
00821|mengangkat telepon dari Terdakwa saat ada laki-laki yang memesan pelayanan
00822|seksual dari Saksi Korban melalui Terdakwa, dapat  menimbulkan rasa takut
00823|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  Saksi  Korban,  sehingga  Majelis  Hakim
00824|berpendapat bahwa sub unsur ini telah terpenuhi;
00825|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00826|mempertimbangkan  tujuan  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut  apakah
00827|sebagai eksploitasi terhadap korban, berdasarkan fakta hukum yang terungkap
00828|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00829|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa  Terdakwa sudah 7
00830|(tujuh) kali menjual Saksi Korban kepada laki-laki untuk melayani bersetubuh
00831|sejak bulan Oktober 2024 hingga yang terakhir pada hari Minggu tanggal 24
00832|November  2024  tersebut  dan  semua  transaksi  seksual  tersebut  semua
00833|dilakukan didalam kamar yang berada di rumah Terdakwa;
00834|Menimbang, bahwa  dalam  setiap  perbuatan, Saksi  Korban melayani
00835|laki-laki  untuk  bersetubuh  dengan  cara  laki-laki  yang  memesan  melalui
00836|Terdakwa tersebut memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban dan
00837|melakukan persetubuhan dan setelah selesai setiap perbuatan persetubuhan,
00838|Saksi  Korban  mendapat  bayaran  dari  laki-laki  yang  memesan  sebesar
00839|Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
00840|rupiah)  diberikan  oleh  Saksi  Korban  kepada  Terdakwa  sebagai  bagian  dari
00841|Terdakwa;
00842|Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka
00843|8  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00844|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perbuatan Terdakwa
00845|yang memanfaatkan Saksi Korban untuk melakukan pelayanan seksual kepada
00846|setiap laki-laki yang memesan melalui Terdakwa, yaitu Saksi Korban melakukan
00847|pelayanan untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut dan Terdakwa mendapat
00848|keuntungan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelayanan
00849|seksual yang dilakukan oleh Saksi Korban, termasuk dalam kategori Eksploitasi
00850|
00851|Seksual  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  sub  unsur  ini  telah
00852|terpenuhi;
00853|Menimbang,  bahwa  yang  terakhir  Majelis  Hakim  akan
00854|mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diwilayah
00855|Negara  Republik  Indonesia,  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00856|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00857|Terdakwa,  surat  dan  barang  bukti  yang  diajukan,  bahwa  semua  perbuatan
00858|Terdakwa  dilakukan  di  rumah  milik  Terdakwa  yang  beralamat  di  belakang
00859|perumahan KPPN lama, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten
00860|Kepulauan Tanimbar dan semua transaksi seksual yang dilakukan oleh Saksi
00861|Korban  kepada  setiap  laki-laki  yang  memesan  melalui  Terdakwa  dilakukan
00862|didalam  kamar  yang  terletak  di  rumah  Terdakwa  tersebut  sehingga  Majelis
00863|Hakim berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;
00864|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
00865|di  atas  Majelis  Hakim  berkesimpulan  Unsur  “ Melakukan  perekrutan,
00866|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
00867|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
00868|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00869|kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
00870|atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00871|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang
00872|tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;
00873|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-
00874|undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00875|Perdagangan Orang  telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah
00876|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  Perdagangan
00877|Orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
00878|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Terdakwa  melalui  Penasihat
00879|Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang
00880|pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
00881|Pasal  296  KUHP  sebagaimana  dakwaan  alternatif  Kedua  Penuntut  Umum
00882|sehingga  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukumnya  memohon  keringanan
00883|hukuman;
00884|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  yang  telah
00885|Majelis Hakim uraikan diatas Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1)
00886|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00887|Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
00888|
00889|sehingga  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Terdakwa  melalui  Penasihat
00890|Hukumnya harus dikesampingkan;
00891|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00892|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00893|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
00894|mampu  bertanggungjawab  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan
00895|dijatuhi pidana;
00896|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00897|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00898|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00899|dijatuhkan;
00900|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00901|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00902|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00903|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00904|- 1  (satu)  buah  handphone  merek  REALME  C11  2021  berwarna  biru
00905|muda;
00906|yang disita dari Korban, maka dikembalikan kepada Korban;
00907|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00908|- 3 (tiga) lembar uang tunai dengan nominal masing-masing seratus ribu
00909|rupiah;
00910|yang disita dari Saksi Saksi 3 dan merupakan hasil dari tindak pidana serta
00911|mempunyai nilai ekonomis , maka  perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
00912|dirampas untuk negara;
00913|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00914|- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A03S berwarna putih
00915|dengan silikon berwarna hitam;
00916|yang disita dari Terdakwa Alfonsina Samangun alias Apong dan merupakan alat
00917|yang dipakai untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis ,
00918|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00919|Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan lamanya pidana yang akan
00920|dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Amar Putusan adalah sudah sesuai
00921|dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan;
00922|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00923|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00924|yang meringankan Terdakwa;
00925|Keadaan yang memberatkan:
00926|
00927|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00928|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
00929|upaya perlindungan wanita dari kejahatan seksual;
00930|Keadaan yang meringankan:
00931|- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00932|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00933|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00934|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00935|Mengingat,  Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007
00936|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dan  Undang-
00937|undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00938|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00939|
00940|MENGADILI:
00941|1. Menyatakan Terdakwa Alfonsina Samangun alias Apong tersebut diatas,
00942|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00943|“Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
00944|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00945|penjara  selama  6  (enam)  Tahun  dan  pidana  denda  sebesar
00946|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
00947|denda tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama  6
00948|(enam) bulan;
00949|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00950|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00951|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00952|5. Menetapkan barang bukti berupa :
00953|- 1 (satu) buah handphone merek REALME C11 2021 berwarna
00954|biru muda;
00955|Dikembalikan kepada Korban;
00956|- 3  (tiga)  lembar  uang  tunai  dengan  nominal  masing-masing
00957|seratus ribu rupiah;
00958|- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A03S berwarna
00959|putih dengan silikon berwarna hitam;
00960|Dirampas untuk Negara;
00961|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
00962|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00963|
00964|
00965|Kamis
00966|
00967|5
00968|
00969|2025
00970|
00971|Ignatius Yulyanto
00972|Ari Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan M. Eric Ilham
00973|Aulia  Akbar,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,
00974|
00975|Maria  Lutkarda  Futwembun
00976|
00977|Hakim-Hakim Anggota,
00978|M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.
00979|Haru Manviska, S.H.
00980|Hakim Ketua,
00981|Elfas Yanuardi, S.H.
00982|Panitera Pengganti,
00983|Maria Lutkarda Futwembun