00974|atau  mempunyai  nomor  Terdakwa  karena  salah  satu  penumpang  yang
00975|bernama Busrah  Juddin  yang kebetulan adalah  Istrinya penumpang yang
00976|bernama  Aldi Mustajam tersebut, mempunyai Abang yang mana Abangnya
00977|tersebut  menikah  dengan  Kakak  Kandung  Terdakwa  yang  bernama  Sdri.
00978|Rabania;
00979|- Bahwa benar  Terdakwa pertama kali bertemu ataupun kenal dengan
00980|Sdri.  Busrah  adalah  pada  saat  di  Malaysia  yang  mana  pada  saat  itu
00981|Terdakwa masih bekerja di Bintulu , Malaysia di suatu kebun sawit, pada saat
00982|itu pekerjaan Terdakwa adalah membawa alat Exavator dengan tujuan untuk
00983|membuka lahan atau kebun kemudian pekerjaan Sdri. Busrah pada saat itu
00984|di Miri, Malaysia adalah menjual cendol;
00985|- Bahwa  benar  untuk  percakapan  pada  saat  pertama  kali  Terdakwa
00986|bertemu dengan Sdri. Busrah di Malaysia adalah Terdakwa ada membahas
00987|bahwa  Terdakwa  dan  dirinya  masih  ada  hubungan  keluarga  kemudian
00988|apabila ingin pulang atau masuk kembali ke Malaysia bisa hubungi Terdakwa;
00989|- Bahwa  benar  sebanyak  kurang  lebih  6  (Enam)  kali  Terdakwa  telah
00990|mengantarkan CPMI ke arah Miri, Bintulu dan Khucing untuk pekerjaan dan
00991|sabagai  apa  Terdakwa  tidak  mengetahuinya  yang  jelas  seingat  Terdakwa
00992|mereka bilang mau kerja saja;
00993|- Bahwa benar untuk Calo yang Terdakwa pakai sembarangan orang saja
00994|karena  terdapat banyak  Calo  untuk  mempermudah mendapatkan cop  di
00995|Paspor;
00996|- Bahwa benar Terdakwa adalah orang perseorangan yang tidak memiliki
00997|Perusahaan  atau  bukan  merupakan  Penyalur  Pekerja  Migran  resmi  yang
00998|terdaftar yang telah mengarahkan, mengkoordinir dan mengangkut 2 ( Dua)
00999|orang CPMI untuk bekerja ke Malaysia, serta ke 2 ( Dua) CPMI tersebut tidak
01000|memiliki dokumen yang lengkap/persyaratan yang dimiliki oleh para CPMI
01001|tersebut untuk melaksanakan/bekerja ke Luar Negeri;
01002|
01003|- Bahwa  benar  barang  bukti  yang  dihadirkan  dan  diperlihatkan  di
01004|persidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang
01005|dilakukan oleh Terdakwa;
01006|- Bahwa benar  pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna
01007|hitam  dengan  Nopol  KB  1690  MJ  yang  digunakan  oleh  Terdakwa  untuk
01008|membawa penumpang ke Malaysia adalah milik saksi Salbiah dimana Mobil
01009|tersebut dalam STNK atas nama  saksi Salbiah  yang mana  Mobil tersebut
01010|saksi Salbiah beli dengan kredit pada bulan Oktober 2022 dengan leasing PT.
01011|Mandiri Tunas Finance dengan uang muka Rp16.000.000,00 ( Enam  Belas
01012|Juta  Rupiah) dan kredit selama 5  (Lima) Tahun  dengan  angsuran perbulan
01013|Rp 5.262.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
01014|
01015|Menimbang,  bahwa  segala  sesuatu  yang  terjadi  di  persidangan
01016|sebagaimana  yang  tercatat  dalam  berita  acara  telah  turut  dipertimbangkan
01017|dengan seksama;
01018|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01019|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta  hukum tersebut di atas,
01020|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01021|kepadanya;
01022|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01023|dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Juncto Pasal 69
01024|Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01025|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01026|Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01027|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01028|Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01029|1. Orang perseorangan;
01030|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
01031|dimaksud dalam Pasal 69;
01032|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01033|mempertimbangkan sebagai berikut:
01034|Ad.1. Orang perseorangan;
01035|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
01036|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01037|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
01038|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01039|
01040|Menimbang, bahwa orang perseorang juga dapat diartikan sebagai  siapa
01041|saja  yang  menjadi  subjek  hukum  yang  kepadanya  dapat  dimintai
01042|pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;
01043|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  juga  dimaksudkan  untuk  mengetahui
01044|tentang  siapakah  yang  dijadikan  sebagai  “Terdakwa”  dalam  surat  dakwaan
01045|Penuntut  Umum,  hal  ini  untuk  menghindari  “ error  in  persona ”  dalam
01046|menentukan pelaku tindak pidana;
01047|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
01048|persidangan bahwa Terdakwa yang bernama  Faisal Bin (alm) Rusak  sebagai
01049|orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak
01050|pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat
01051|dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP,
01052|dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab
01053|dan  mendengar  setiap  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya  sehingga
01054|Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan
01055|perbuatannya;
01056|Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan
01057|tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim,
01058|baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut
01059|dinyatakan  terpenuhi.  Dengan  demikian  sepanjang  mengenai  subjek  hukum
01060|Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti
01061|secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
01062|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01063|berpendapat unsur “orang perseorangan” ini telah terpenuhi;
01064|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01065|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
01066|Menimban,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-
01067|undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
01068|Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6
01069|Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
01070|undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menerangkan bahwa Pekerja
01071|Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah
01072|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01073|Indonesia. Lebih  lanjut, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Pekerja Migran
01074|Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja
01075|keluar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
01076|
01077|Menimbang,  bahwa  P asal  49  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01078|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01079|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023
01080|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
01081|Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Pelaksana Penempatan
01082|Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri terdiri atas:
01083|1. Badan;
01084|2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); atau
01085|3. Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  Untuk
01086|Kepentingan Perusahaan Sendiri.
01087|Menimbang, bahwa untuk Pekerja Migran Indonesia Perseorangan  diatur
01088|dalam Pasal 63  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18  tahun  2017
01089|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01090|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01091|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01092|Kerja, yang berbunyi sebagai berikut:
01093|(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar
01094|negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
01095|(2) Segala  risiko  ketenagakerjaan  yang  dialami  oleh  Pekerja
01096|Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri;
01097|(3) Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  sebagaimana
01098|dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  melapor  pada  instansi  yang
01099|menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan
01100|Perwakilan Republik Indonesia;
01101|(4) Ketentuan  Iebih  lanjut  mengenai  Pekerja  Migran  Indonesia
01102|Perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan
01103|Peraturan Menteri.
01104|Menimbang,  bahwa  Pasal  69  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01105|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01106|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023
01107|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
01108|Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja menegaskan  bahwa  orang  perseorangan
01109|dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01110|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
01111|disimpulkan bahwa Pekerja Migran Indonesia untuk dapat bekerja di luar Negeri
01112|dapat melalui Pelaksana Penempata Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01113|dimaksud dalam Pasal 49 atau tanpa melalui Pelaksana Penempatan Pekerja
01114|
01115|Migran  Indonesia  (Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan)  sebagaimana
01116|dimaksud  dalam  Pasal  63.  Sedangkan,  orang  perseorangan  dilarang
01117|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud
01118|dalam Pasal 69  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18  tahun  2017
01119|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01120|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01121|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01122|Kerja;
01123|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  terungkap  fakta  Terdakwa
01124|ditangkap  pada tanggal 9 Mei 2025, karena diduga  telah melakukan tindak
01125|pidana  Orang  Perseorangan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01126|Indonesia, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira Pukul 13.00
01127|WIB, yang bertempat di depan Kantor PT. Jagaaman Sarana yang beralamat di
01128|Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2 (Arteri Supadio), Kelurahan Sungai Raya,
01129|Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Yang mana Terdakwa sedang
01130|mengantar  2 ( Dua) orang  Penumpang  yang bernama Busrah Juddin dan Aldi
01131|Mustajam  ke  tempat  tujuannya  yaitu  di  Daerah  Miri  Malaysia  melalui  jalur
01132|Entikong, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk
01133|Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1690 MJ;
01134|Menimbang, bahwa  2 ( Dua) orang  Penumpang  yang bernama Busrah
01135|Juddin dan Aldi Mustajam yang diantarkan oleh Terdakwa ke tempat tujuannya
01136|yaitu di Daerah Miri Malaysia melalui jalur Entikong  tujuannya adalah  untuk
01137|bekerja  sebagai  tukang  bagunan  dan  berjualan  di  daerah  Miri  Sarawak
01138|Malaysia;
01139|Menimbang,  bahwa  harga  Terdakwa  mengantarkan  penumpang  dari
01140|Pontianak sampai ke Miri Malaysia tersebut senilai 700 RM/ Orangnya, dengan
01141|rincian 300 RM untuk pribadi Terdakwa sedangkan 400 RM untuk mengurus
01142|Cop Paspor di Border Entikong (sudah dengan pengurusan di border Malaysia) .
01143|Selain itu, dari uang tersebut juga masih dipotong dengan uang bensin, uang
01144|makan  dan  lain-lain.  Sehingga,  ke untungan be rsih  Terdakwa  dapat  apabila
01145|mengantarkan  ke-2  (Kedua)  orang  penumpang  tersebut  adalah  sebesar
01146|Rp1.000.000,00  ( Satu  Juta  Rupiah) jika  dirupiahkan  dalam  mata  uang
01147|Indonesia. Dan  yang membayar ongkos atau biayan untuk  mengantarkan  2
01148|(Dua)  orang  Penumpang  yang  bernama  Busrah  Juddin  dan  Aldi  Mustajam
01149|tersebut adalah penumpang yang bersangkutan;
01150|Menimbang,  bahwa  alasan  sehingga  penumpang  tersebut  bisa
01151|menghubungi atau mempunyai nomor Terdakwa karena salah satu penumpang
01152|
01153|yang bernama Busrah Juddin yang kebetulan adalah Istrinya penumpang yang
01154|bernama  Aldi Mustajam  tersebut, mempunyai  Abang yang mana  Abangnya
01155|tersebut  menikah  dengan  Kakak  Kandung  Terdakwa  yang  bernama  Sdri.
01156|Rabania;
01157|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  pertama  kali  bertemu  ataupun  kenal
01158|dengan Sdri. Busrah adalah pada saat di Malaysia yang mana pada saat itu
01159|Terdakwa masih bekerja di Bintulu, Malaysia di suatu kebun sawit, pada saat itu
01160|pekerjaan  Terdakwa  adalah  membawa  alat  Exavator  dengan  tujuan  untuk
01161|membuka lahan atau kebun kemudian pekerjaan Sdri. Busrah pada saat itu di
01162|Miri, Malaysia adalah menjual cendol. Untuk percakapan pada saat pertama kali
01163|Terdakwa  bertemu  dengan  Sdri.  Busrah  di  Malaysia  adalah  Terdakwa  ada
01164|membahas  bahwa  Terdakwa  dan  dirinya  masih  ada  hubungan  keluarga
01165|kemudian apabila ingin pulang atau masuk kembali ke Malaysia bisa hubungi
01166|Terdakwa. Terdakwa kurang lebih 6 (Enam) kali Terdakwa telah mengantarkan
01167|CPMI  ke  arah  Miri,  Bintulu  dan  Khucing  untuk  pekerjaan  dan  sabagai  apa
01168|Terdakwa tidak mengetahuinya yang jelas seingat Terdakwa mereka bilang mau
01169|kerja saja;
01170|Menimbang,  bahwa  untuk  dapat  masuk  ke  Malaysia  Terdakwa
01171|menggunakan calo, untuk Calo yang Terdakwa pakai sembarangan orang saja
01172|karena   terdapat  banyak  Calo  untuk  mempermudah  mendapatkan  cop  di
01173|Paspor;
01174|Menimbang, bahwa  Terdakwa adalah  orang perseorangan yang tidak
01175|memiliki Perusahaan atau bukan merupakan Penyalur Pekerja Migran resmi
01176|yang  terdaftar  yang  telah  mengarahkan,  mengkoordinir  dan  mengangkut  2
01177|(Dua) orang CPMI untuk bekerja ke Malaysia, serta ke 2 ( Dua) CPMI tersebut
01178|tidak memiliki dokumen yang lengkap/persyaratan yang dimiliki oleh para CPMI
01179|tersebut untuk melaksanakan/bekerja ke Luar Negeri;
01180|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
01181|menurut  Majelis  Hakim  unsur  “yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01182|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” ini telah terpenuhi,
01183|karena Terdakwa dalam menempatkan 2 (Dua) orang Pekerja Migran Indonesia
01184|yang  bernama  Busrah  Juddin  dan  Aldi  Mustajam  tidak  melalui  Pelaksana
01185|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  ketentuan  P asal  49
01186|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01187|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01188|Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01189|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01190|
01191|Kerja. Terdakwa juga bukan merupakan Pemberi Kerja Berbadan Hukum yang
01192|dapat  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  sebagaiman
01193|ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017
01194|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01195|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01196|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01197|Kerja.  Serta  Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  menggunakan
01198|Calo dengan menambil upah  senilai 700 R inggit Malaysia/ Orangnya,  dengan
01199|rincian 300 R inggit  Malaysia untuk pribadi Terdakwa sedangkan 400 R inggit
01200|Malaysia untuk mengurus Cop Paspor di Border Entikong yang sudah termasuk
01201|dengan pengurusan di Border Malaysia;
01202|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01203|Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi;
01204|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Juncto
01205|Pasal 69 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01206|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01207|Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01208|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01209|Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01210|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01211|dakwaan tunggal;
01212|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Terdakwa  atau  Penasihat
01213|Hukum  Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa  Terdakwa  mohon  keringanan
01214|hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa
01215|merupakan tulang punngung keluarga , dan Terdakwa belum pernah dihukum .
01216|Hal  tersebut  akan  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  pula  dalam
01217|menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;
01218|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak
01219|ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik
01220|alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  maka  Majelis  yakin  kesalahan
01221|tersebut dapat dipertangungjawabkan kepada diri Terdakwa;
01222|Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di
01223|Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang
01224|Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tidak  dimaksudkan  sebagai
01225|tindakan  balas  dendam  melainkan  sebagai  upaya  pendidikan  atau
01226|pengayoman, agar di  satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya
01227|
01228|dikemudian hari, dan di  lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai
01229|meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif)
01230|maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam
01231|masyarakat;
01232|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01233|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22
01234|ayat  (4)  KUHAP  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
01235|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01236|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi
01237|pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal
01238|193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa
01239|tetap berada dalam tahanan;
01240|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01241|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01242|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek
01243|Samsung  Galaxy  A24  warna  Hitam  (black)  milik  terdakwa Faisal  Bin  (Alm)
01244|Rusak  yang disita dari  terdakwa Faisal Bin (Alm) Rusak , yang mana barang