00728|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang
00729|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00730|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan
00731|yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,  membawa  atau  memisahkan
00732|seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
00733|Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud Pengangkutan adalah
00734|kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
00735|dengan menggunakan alat angkutan baik darat, laut, maupun udara;
00736|Menimbang,  bahwa  secara  umum  yang  dimaksud  Penampungan
00737|adalah menempatkan sesuatu baik orang maupun barang pada suatu tempat;
00738|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang
00739|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00740|
00741|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Pengiriman adalah tindakan
00742|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
00743|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang
00744|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00745|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Kekerasan adalah adalah
00746|setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan
00747|sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan,
00748|atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
00749|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang
00750|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00751|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Ancaman Kekerasan adalah
00752|setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,  gambar,
00753|simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang
00754|menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;
00755|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang
00756|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00757|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Penjeratan Utang adalah
00758|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00759|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00760|tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;
00761|Menimbang,  bahwa  persetujuan  korban  perdagangan  orang  maupun
00762|orang yang memegang kendali atas korban tidak menghilangkan penuntutan
00763|tindak pidana perdagangan orang;
00764|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang
00765|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00766|Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau
00767|tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
00768|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00769|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
00770|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
00771|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
00772|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
00773|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang
00774|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00775|Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk
00776|pemanfaatan  organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk
00777|
00778|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
00779|pelacuran dan percabulan;
00780|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  menentukan
00781|apakah  perbuatan  Terdakwa  masuk  dalam  kualifikasi  sub  unsur  perekrutan,
00782|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
00783|seseorang, yang mana terhadap sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga
00784|dengan telah terpenuhinya salah satu elemen dalam sub unsur tersebut maka
00785|unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
00786|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00787|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00788|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa pada bulan Juli tahun
00789|2024  Terdakwa  Alfonsina  Samangun  alias  Apong  alias  Sairin menawarkan
00790|kepada Saksi Korban untuk bekerja melakukan pelayanan seksual kepada laki-
00791|laki  dengan  tarif  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  yang  dibagi  untuk
00792|Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Korban
00793|sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban menyetujuinya;
00794|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  Alfonsina  Samangun  alias
00795|Apong alias Sairin menawarkan kepada Saksi Korban untuk bekerja melakukan
00796|pelayanan  seksual  kepada  laki-laki  masuk  dalam  kategori  “mengajak”  yang
00797|menjadi pengertian dari “perekrutan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9
00798|Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00799|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga Majelis Hakim
00800|berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;
00801|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00802|mempertimbangkan mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya apakah
00803|hal tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
00804|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
00805|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat yang
00806|mana terhadap sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga dengan telah
00807|terpenuhinya salah satu elemen dalam sub unsur tersebut maka unsur ini telah
00808|terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
00809|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00810|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00811|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa setiap selesai melayani
00812|laki-laki yang memesan, Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi Korban
00813|“kerja  begini  saja,  dari  pada  susah-susah” dan  setiap  ada  laki-laki  yang
00814|memesan Saksi Korban melalui Terdakwa, Terdakwa mengatakan  “ikut saja
00815|
00816|karena ini pekerjaan gampang uang cepat masuk ” dan jika Saksi Korban tidak
00817|menjawab  telepon  dari  Terdakwa  saat ada  laki-laki  yang  memesan  pelayan
00818|seksual  dari  Saksi  Korban  melalui  Terdakwa,  Terdakwa  menelepon  Saksi
00819|Korban terus menerus dan Terdakwa juga memaki-maki Saksi Korban sehingga
00820|Saksi Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa;
00821|Menimbang,  bahwa  jika  dihubungkan  dengan  pengertian  “ancaman
00822|kekerasan”, serangkaian ucapan Terdakwa termasuk makian dan juga tindakan
00823|Terdakwa  menelepon  Saksi  Korban  terus-menerus  saat  Saksi  Korban  tidak
00824|mengangkat telepon dari Terdakwa saat ada laki-laki yang memesan pelayanan
00825|seksual dari Saksi Korban melalui Terdakwa, dapat  menimbulkan rasa takut
00826|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  Saksi  Korban,  sehingga  Majelis  Hakim
00827|berpendapat bahwa sub unsur ini telah terpenuhi;
00828|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00829|mempertimbangkan  tujuan  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut  apakah
00830|sebagai eksploitasi terhadap korban, berdasarkan fakta hukum yang terungkap
00831|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00832|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa  Terdakwa sudah 7
00833|(tujuh) kali menjual Saksi Korban kepada laki-laki untuk melayani bersetubuh
00834|sejak bulan Oktober 2024 hingga yang terakhir pada hari Minggu tanggal 24
00835|November  2024  tersebut  dan  semua  transaksi  seksual  tersebut  semua
00836|dilakukan didalam kamar yang berada di rumah Terdakwa;
00837|Menimbang, bahwa  dalam  setiap  perbuatan, Saksi  Korban melayani
00838|laki-laki  untuk  bersetubuh  dengan  cara  laki-laki  yang  memesan  melalui
00839|Terdakwa tersebut memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban dan
00840|melakukan persetubuhan dan setelah selesai setiap perbuatan persetubuhan,
00841|Saksi  Korban  mendapat  bayaran  dari  laki-laki  yang  memesan  sebesar
00842|Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
00843|rupiah)  diberikan  oleh  Saksi  Korban  kepada  Terdakwa  sebagai  bagian  dari
00844|Terdakwa;
00845|Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka
00846|8  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00847|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perbuatan Terdakwa
00848|yang memanfaatkan Saksi Korban untuk melakukan pelayanan seksual kepada
00849|setiap laki-laki yang memesan melalui Terdakwa, yaitu Saksi Korban melakukan
00850|pelayanan untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut dan Terdakwa mendapat
00851|keuntungan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelayanan
00852|seksual yang dilakukan oleh Saksi Korban, termasuk dalam kategori Eksploitasi
00853|
00854|Seksual  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  sub  unsur  ini  telah
00855|terpenuhi;
00856|Menimbang,  bahwa  yang  terakhir  Majelis  Hakim  akan
00857|mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diwilayah
00858|Negara  Republik  Indonesia,  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00859|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00860|Terdakwa,  surat  dan  barang  bukti  yang  diajukan,  bahwa  semua  perbuatan
00861|Terdakwa  dilakukan  di  rumah  milik  Terdakwa  yang  beralamat  di  belakang
00862|perumahan KPPN lama, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten
00863|Kepulauan Tanimbar dan semua transaksi seksual yang dilakukan oleh Saksi
00864|Korban  kepada  setiap  laki-laki  yang  memesan  melalui  Terdakwa  dilakukan
00865|didalam  kamar  yang  terletak  di  rumah  Terdakwa  tersebut  sehingga  Majelis
00866|Hakim berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;
00867|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
00868|di  atas  Majelis  Hakim  berkesimpulan  Unsur  “ Melakukan  perekrutan,
00869|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
00870|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
00871|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00872|kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
00873|atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00874|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang
00875|tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;
00876|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-
00877|undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00878|Perdagangan Orang  telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah
00879|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  Perdagangan
00880|Orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
00881|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Terdakwa  melalui  Penasihat
00882|Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang
00883|pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
00884|Pasal  296  KUHP  sebagaimana  dakwaan  alternatif  Kedua  Penuntut  Umum
00885|sehingga  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukumnya  memohon  keringanan
00886|hukuman;
00887|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  yang  telah
00888|Majelis Hakim uraikan diatas Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1)
00889|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00890|Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
00891|
00892|sehingga  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Terdakwa  melalui  Penasihat
00893|Hukumnya harus dikesampingkan;
00894|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00895|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00896|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
00897|mampu  bertanggungjawab  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan
00898|dijatuhi pidana;
00899|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00900|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00901|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00902|dijatuhkan;
00903|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00904|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00905|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00906|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00907|- 1  (satu)  buah  handphone  merek  REALME  C11  2021  berwarna  biru
00908|muda;
00909|yang disita dari Korban, maka dikembalikan kepada Korban;
00910|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00911|- 3 (tiga) lembar uang tunai dengan nominal masing-masing seratus ribu
00912|rupiah;
00913|yang disita dari Saksi Saksi 3 dan merupakan hasil dari tindak pidana serta
00914|mempunyai nilai ekonomis , maka  perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
00915|dirampas untuk negara;
00916|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00917|- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A03S berwarna putih
00918|dengan silikon berwarna hitam;
00919|yang disita dari Terdakwa Alfonsina Samangun alias Apong dan merupakan alat
00920|yang dipakai untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis ,
00921|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00922|Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan lamanya pidana yang akan
00923|dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Amar Putusan adalah sudah sesuai
00924|dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan;
00925|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00926|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00927|yang meringankan Terdakwa;
00928|Keadaan yang memberatkan:
00929|
00930|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00931|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
00932|upaya perlindungan wanita dari kejahatan seksual;
00933|Keadaan yang meringankan:
00934|- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00935|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00936|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00937|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00938|Mengingat,  Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007
00939|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dan  Undang-
00940|undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00941|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00942|
00943|MENGADILI:
00944|1. Menyatakan Terdakwa Alfonsina Samangun alias Apong tersebut diatas,
00945|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00946|“Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
00947|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00948|penjara  selama  6  (enam)  Tahun  dan  pidana  denda  sebesar
00949|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
00950|denda tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama  6
00951|(enam) bulan;
00952|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00953|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00954|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00955|5. Menetapkan barang bukti berupa :
00956|- 1 (satu) buah handphone merek REALME C11 2021 berwarna
00957|biru muda;
00958|Dikembalikan kepada Korban;
00959|- 3  (tiga)  lembar  uang  tunai  dengan  nominal  masing-masing
00960|seratus ribu rupiah;
00961|- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A03S berwarna
00962|putih dengan silikon berwarna hitam;
00963|Dirampas untuk Negara;
00964|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
00965|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00966|
00967|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
00968|Negeri Saumlaki, pada hari  Kamis, tanggal 5 Juni 2025 , oleh Ignatius Yulyanto
00969|Ari Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan M. Eric Ilham
00970|Aulia  Akbar,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan
00971|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh
00972|Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. dan
00973|Haru  Manviska,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  dibantu  oleh
00974|Maria  Lutkarda  Futwembun,  Panitera  Pengganti pada  Pengadilan  Negeri
00975|Saumlaki,  serta  dihadiri  oleh  Nikko  Anderson,  S.H.  Penuntut  Umum  dan
00976|Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
00977|
00978|Kamis
00979|
00980|5 Juni 2025
00981|
00982|2025
00983|
00984|Negeri Saumlaki, pada hari  Kamis, tanggal 5 Juni 2025 , oleh Ignatius Yulyanto
00985|Haru  Manviska,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  dibantu  oleh
00986|
00987|Maria  Lutkarda  Futwembun
00988|
00989|Hakim-Hakim Anggota,
00990|M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.
00991|Haru Manviska, S.H.
00992|Hakim Ketua,
00993|Elfas Yanuardi, S.H.
00994|Panitera Pengganti,
00995|Maria Lutkarda Futwembun