00836|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo.
00837|Pasal 76 C Undang -undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
00838|Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo
00839|Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan
00840|Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
00841|Perubahan Kedua Atas Undang -Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
00842|Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang Jo. Undang -Undang No 1 Tahun
00843|2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012
00844|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan
00845|telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00846|dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00847|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
00848|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00849|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak
00850|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00851|pidana;
00852|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
00853|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00854|Menimbang bahwa  sebelum menjatuhkan  pidana terhadap Anak,
00855|Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
00856|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut agar
00857|Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) bulan di Lembaga Pembinaan
00858|Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
00859|Menimbang bahwa Anak melalui Advokatnya  mengajukan pembelaan
00860|secara lisan  yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhkan pidana
00861|pengawasan atau Pembinaan di Luar Lembaga  karena Anak masih mau
00862|melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di
00863|Kabupaten Lebong  yang saat ini anak masih aktif berstatus sebagai pelajar
00864|kelas 1 (satu) ;
00865|Menimbang bahwa ibu dari Anak telah menyampaikan harapannya dan
00866|masih sanggup membina serta mendidik Anak, namun menyerahkan kepada
00867|Majelis Hakim mengenai hukuman yang adil bagi Anak;
00868|Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang
00869|dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda atas nama Zulfitri Ali Akbar
00870|
00871|pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu dengan Nomor Register
00872|160/I.A/XI/2025, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar anak
00873|dijatuhkan pidana dengan syarat, yaitu berupa kewajiban mengikuti pembinaan
00874|oleh Balai Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 73 ayat (4) Undang -Undang
00875|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana;
00876|Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
00877|Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menentukan
00878|Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
00879|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54;
00880|Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 51 KUHP disebutkan tujuan
00881|dari pemidanaan ialah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
00882|menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat,
00883|memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar
00884|menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan
00885|akibat tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan serta mendatangkan
00886|rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan
00887|dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
00888|Menimbang bahwa berlandaskan tujuan pemidanaan tersebut, dalam
00889|menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim
00890|wajib berpedoman pada Pasal 54 KUHP. Pasal 54 KUHP mengatur 11
00891|(sebelas) pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan dalam pengenaan
00892|pidana terhadap Anak. Kesebelas faktor tersebut disusun dalam bentuk
00893|kumulatif alternatif, sehingga Majelis dapat memilih satu atau lebih faktor dalam
00894|mempertimbangkan pemidanaan;
00895|Menimbang bahwa melihat bentuk kesalahan, motif , tujuan melakukan
00896|pidana, dan cara Anak melakukan tindak pidana  sebagaimana telah Majelis
00897|Hakim uraikan pada unsur-unsur dalam membuktikan kesalahan pada diri Anak,
00898|dan sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai tindak pidana yang dilakukan
00899|oleh Anak karena Anak dipukul dan diprovokasi terlebih dahulu, yang mana
00900|walaupun perbuatan balasan dari Anak tersebut merupakan perbuatan yang
00901|dilarang, namun Anak tidak memiliki niat untuk terlebih dahulu melukai Anak
00902|Korban;
00903|Menimbang bahwa melihat sikap dan tindakan Anak sesudah
00904|melakukan tindak pidana, Majelis Hakim menilai Anak menunjukkan sikap
00905|menyesal dengan cara kooperatif di persidangan walaupun tidak dilakukan
00906|penahanan terhadap Anak, dan Anak menunjukkan keinginan yang kuat untuk
00907|melanjutkan sekolah;
00908|
00909|Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat pidana
00910|yang akan dijatuhkan terhadap Anak haruslah proporsional, berorientasi pada
00911|nilai-nilai keadilan restoratif, sekaligus memberi ruang bagi Anak untuk
00912|memperbaiki diri, melaksanakan kembali tanggung jawabnya terhadap keluarga,
00913|serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat;
00914|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, pembelaan yang
00915|diajukan oleh Anak melalui Advokatnya,  harapan orang tua, Hasil Penelitian
00916|Kemasyarakatan, dan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP maka  Majelis Hakim
00917|mempertimbangkan sebagai berikut:
00918|Menimbang b ahwa Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11
00919|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menganut pendekatan restorative
00920|justice di mana lebih menekankan pada pertanggungjawaban yang diselesaikan
00921|secara kekeluargaan untuk mengurangi permusuhan dan kebencian,
00922|mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat serta lebih mengaktifkan
00923|peran serta anggota masyarakat dalam upaya pemulihan. Oleh sebab itu
00924|penjatuhan pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya ultimum remedium
00925|yang baru dijatuhkan Hakim apabila situasi dan kondisinya sudah tidak
00926|memungkinkan lagi bagi Hakim untuk menjatuhkan jenis pidana pokok lainnya;
00927|Menimbang bahwa di  persidangan pertama  telah diupayakan diversi
00928|terhadap keluarga Anak dan keluarga Anak Korban namun para pihak tidak
00929|sepakat melaksanakan diversi . Meskipun demikan Majelis Hakim tetap
00930|mengedepankan pemulihan ke keadaan semu la dengan cara pendekatan
00931|keadilan restoratif, namun perdamaian tersebut juga tidak tercapai dikarenakan
00932|tidak terdapat kesepakatan antara keluarga Anak Korban dan keluarga Anak
00933|perihal uang damai. Hal ini dikarenakan keluarga Anak Korban meminta uang
00934|damai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dipersidangan ibu
00935|Anak korban juga menyampaikan bahwa biaya pengobatan yang telah
00936|dikeluarkan dari pengobatan jahitan di kepala sampai kontrol lanjutan adalah
00937|total sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) . Selanjutnya
00938|keluarga Anak menyampaikan hanya mampu memberikan uang bantuan
00939|sebagai permintaan maaf  sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan 1
00940|(satu) ekor kambing kepada keluarga Anak Korban, dan keluarga Anak
00941|sebelumnya juga telah membantu biaya rontgen kepala Anak Korban di RSUD
00942|sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , k emudian Ibu dari Anak juga
00943|ada menjenguk keadaan Anak Korban  setelah peristiwa perkelahian terjadi ,
00944|sehingga hal ini menunjukkan orang tua dari Anak berusaha ikut bertanggung
00945|jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya dan dengan ini selaras
00946|
00947|dengan pernyataan ibu dari Anak yang mengatakan bahwa masih sanggup
00948|untuk mendidik dan membina Anak agar harapannya tidak mengulangi kembali
00949|perbuatannya;
00950|Menimbang bahwa tanpa membenarkan apa yang dilakukan oleh Anak,
00951|akan tetapi  perkara ini masuk ke persidangan awalnya disebabkan oleh
00952|perkelahian masing-masing teman dari Anak dan Anak Korban tanpa awalnya
00953|melibatkan Anak dan Anak Korban. Namun kemudian Anak Korban tersulut dan
00954|Anak Korban yang pertama kali memulai perkelahian  serta melakukan
00955|kekerasan terhadap Anak , sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Anak
00956|bukan dilakukan secara acak ataup un ia memperoleh kesenangan dalam
00957|melakukan ha l tersebut, melainkan Anak  kurang mendapatkan edukasi
00958|mengenai regulasi emosi yang baik yang menyebabkan Anak membalas
00959|kekerasan tersebut dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum;
00960|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut  di atas,
00961|maka Majelis Hakim  sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai
00962|bentuk kesalahan yang terbukti dalam perbuatan Anak, sedangkan mengenai
00963|bentuk pertanggungjawaban Anak , Majelis Hakim sependapat dengan
00964|rekomendasi dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar anak dijatuhkan pidana
00965|dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga kepada Anak;
00966|Menimbang bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
00967|menganut asas kepentingan terbaik bagi Anak sehingga pidana dengan syarat
00968|yaitu berupa pembinaan di luar lembaga adalah pidana yang paling tepat
00969|diberikan kepada Anak, mengingat Anak harus menyelesaikan pendidikannya ,
00970|serta di persidangan Anak menunjukkan keinginan yang kuat untuk bersekolah
00971|dan Anak juga harus memahami serta menyesali bahwa perbuatannya adalah
00972|salah sehingga selama menjalani pidana dengan syarat diharapkan Anak tetap
00973|dapat menggapai masa depannya sekaligus juga menyadari dan menyesali
00974|agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang;
00975|Menimbang bahwa pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar
00976|lembaga dipilih karena di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei
00977|merupakan cakupan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu yang sanggup
00978|untuk melakukan pembinaan terhadap Anak, dengan harapan pembinaan ini
00979|dapat berlangsung sebagaimana mestinya dan dapat membina Anak menjadi
00980|lebih baik ke depannya;
00981|Menimbang bahwa pidana dengan syarat ditentukan oleh Undang -
00982|Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dijatuhkan dengan syarat umum
00983|yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa
00984|
00985|pidana dengan syarat, dan syarat khusus yaitu untuk melakukan atau tidak
00986|melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan tetap
00987|memperhatikan kebebasan Anak;
00988|Menimbang bahwa terhadap syarat khusus sebagaimana Pasal 73 ayat
00989|(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00990|Peradilan Pidana Anak, maka Majelis Hakim menetapkan agar Anak wajib
00991|menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di
00992|Kabupaten Lebong, hal ini juga bersesuaian dengan keinginan Anak yang masih
00993|ingin bersekolah. Kemudian Majelis Hakim memandang perlu menetapkan
00994|pemberlakuan larangan jam keluar malam dari pukul 20.00 WIB sampai dengan
00995|pukul 05.00 WIB, mengingat tindak pidana ini dilakukan di malam hari, sehingga
00996|harapannya dapat menjadi upaya pre ventif agar tidak terjadi pengulangan di
00997|masa depan dan melatih Anak tidak lagi pergi keluar malam. Majelis Hakim juga
00998|memandang perlu menetapkan agar Anak wajib mengikuti segala bentuk ibadah
00999|di Masjid Nurul Iman di Kabupaten Lebong demi peningkatan sisi spiritual Anak
01000|yang Majelis Hakim nilai di persidangan masih perlu ditingkatkan . Serta Anak
01001|diwajibkan harus mengikuti program pembinaan, konseling dan pembimbingan
01002|oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Bengkulu;
01003|Menimbang bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat
01004|patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang -undang Republik
01005|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu
01006|masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan
01007|syarat umum, yang menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat
01008|dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta di
01009|persidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan Anak;
01010|Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana diatur di dalam Surat
01011|Edaran Mahkamah Agung Nomor  1 Tahun 2017 angka 7 huruf b, disebutkan
01012|tentang keharusan pencantuman sebagaimana Pasal 73 ayat (7) Undang-
01013|undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01014|Pidana Anak  tentang pidana bersyarat, maka diperintahkan kepada Penuntut
01015|Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan
01016|melakukan pembimbingan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
01017|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01018|perlu diperti mbangkan terlebih dahulu keadaan  yang memberatkan dan yang
01019|meringankan Anak;
01020|Keadaan  yang  memberatkan:
01021|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01022|
01023|- Antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban tidak ada perdamaian;
01024|Keadaan yang meringankan:
01025|- Anak belum pernah dihukum;
01026|- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
01027|- Anak dan keluarga Anak memiliki niat untuk menyelesaikan perkara secara
01028|kekeluargaan, namun tidak diterima oleh Keluarga Korban;
01029|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
01030|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01031|Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang -undang RI
01032|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang RI Nomor 23
01033|Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun
01034|2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang
01035|Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang RI
01036|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang
01037|Jo. Undang -Undang No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo.
01038|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01039|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01040|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01041|
01042|MENGADILI:
01043|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01044|bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak”
01045|sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01046|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana
01047|penjara selama 5 (lima) bulan  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01048|(LPKA) Bengkulu;
01049|3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di
01050|kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan,
01051|Anak sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan berakhir, terbukti
01052|melakukan tindak pidana, disertai syarat umum : tidak boleh melakukan
01053|suatu tindak pidana selama masa percobaan  dan syarat khusus : Anak
01054|wajib tetap menyelesaikan sekolahnya di S ekolah Menengah Kejuruan
01055|Negeri di Kabupaten Lebong, pemberlakuan larangan jam keluar malam
01056|dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, Anak wajib
01057|mengikuti segala bentuk ibadah di Masjid Nurul Iman  di Kabupaten
01058|Lebong, serta Anak wajib mengikuti program pembimbingan, konseling
01059|
01060|dan pembinaan perilaku  yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan
01061|Kelas I Bengkulu selama 7 (tujuh) bulan;
01062|4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan
01063|Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan selama Anak
01064|menjalani masa pidana dengan syarat;
01065|5. Membebankan kepada Anak biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga
01066|ribu rupiah);
01067|
01068|Rabu
01069|
01070|22 April 2026
01071|
01072|2026
01073|
01074|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
01075|Anak pada Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2026 ,
01076|oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Riana Devi Lestari, S.H.,
01077|M.H., dan Putri Carera Santi Romauli Simamora, S.H.,  M.H., masing-masing
01078|
01079|Pedro Maryadi , S.H.
01080|
01081|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01082|
01083|dto            dto
01084|
01085|Riana Devi Lestari, S.H., M.H. Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.
01086|
01087|           dto
01088|Putri Carera Santi Romauli Simamora, S.H.,M.H.
01089|Panitera Pengganti,
01090|dto
01091|Pedro Maryadi, S.H.