00731|Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00732|Indonesia,  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan  antara  lain  calo  atau
00733|individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran
00734|Indonesia;
00735|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00736|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
00737|T erdakwa merupakan pelaku tindak pidana melaksanakan penempatan Pekerja
00738|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00739|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00740|
00741|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00742|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00743|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00744|berdasarkan  Pasal  1 angka  2  Undang-Undang Nomor 18  tahun  2017  tentang
00745|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00746|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
00747|wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18
00748|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur bahwa “Orang
00749|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
00750|artinya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  perseorangan  yang  tidak
00751|memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri
00752|merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00753|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00754|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00755|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00756|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00757|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00758|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00759|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00760|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00761|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00762|sehat jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan
00763|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00764|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00765|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00766|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00767|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00768|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00769|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00770|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00771|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00772|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00773|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00774|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00775|- Bahwa T erdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian sehubungan
00776|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui
00777|perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi pada Hari Senin
00778|
00779|18  November  2024  sekira  Pukul  22.30  Wib  di  rumah  T erdakwa  yang
00780|beralamat di Jl. Adi Sucipto Komp Pondok Kita B 42, RT 04 RW 004, Desa
00781|T eluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya;
00782|- Bahwa  dalam  memfasilitasi  para  CPMI  yang  akan  bekerja  di
00783|Malaysia tersebut T erdakwa tidak ada memiliki Perusahaan Travel dan ijin
00784|trayek;
00785|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh
00786|instansi yang berwenang terkait memfasilitasi 1 (satu) orang CPMI yang
00787|akan bekerja di Malaysia tersebut;
00788|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00789|Luar Negeri;
00790|- Bahwa pada awalnya T erdakwa tidak tahu sdra DEDE BIN MEMED
00791|mendapatkan  kontak  T erdakwa  dari  siapa  namun  kemudian  T erdakwa
00792|berkomunikasi denagn sdra DEDE BIN MEMED karena dirinya meminta
00793|bantuan  T erdakwa  untuk  memfasilitasi  perjalan  berangkat  masuk
00794|kemalaysia  untuk  bekerja  Kemudian  T erdakwa  membantunya  dengan
00795|memberitahu biaya fasilitasi tersebut yaitu akomodasi dari bandara supadio
00796|sampai ke entikong kab. Sanggau dengan harga Rp.3.500.000,- sedangkan
00797|untuk pembuatan paspor seharga Rp.4.000.000.- dan disetujui oleh sdra
00798|DEDE BIN MEMED tersebut dan akhirnya disepakati jika sdra DEDE BIN
00799|MEMED berangkat dari Jakarta menuju Pontianak pada hari senin tanggal
00800|18 November 2024 sekira pukul 16.50 Wib dari Jakarta dan sampai di
00801|Bandara Supadio sekira pukul 18.25 Wib yang mana setelah itu T erdakwa
00802|meminta bantuan sdra NASIR untuk menjemput sdra DEDE BIN MEMED di
00803|bandara  dengan  upah  Rp.50.000,-  untuk  kemudian  dibawa  kerumah
00804|T erdakwa yang beralamat Jl. Adi Sucipto Komp Pondok Kita B 42 RT/Rw
00805|004/004 Desa T eluk Kapuas Kec. Sungai Raya untuk selanjutnya akan
00806|T erdakwa bawa ke Entikong untuk bertemu dengan sdra SUKUR untuk
00807|pengurusan pembuatan paspor dan cop masuk keberangkatan bekerja ke
00808|Malaysia  nantinya  namun  belum  semua  terlaksana  sdra  DEDE  BIN
00809|MEMED  dan  T erdakwa  sudah  diamankan  oleh  pihak  kepolisian  untuk
00810|dibawa ke Mapolda Kalbar untuk pemerikasan lebih lanjut terkait CPMI non
00811|procedural;
00812|- Bahwa  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  penampungan  untuk
00813|menampung CPMI tersebut;
00814|- Bahwa awalnya T erdakwa tidak mengetahui siapa 1 (satu) orang
00815|CPMI  yang akan T erdakwa fasilitasi berangkat kerja ke Malaysia karena
00816|
00817|T erdakwa hanya mengetahui dari kontak hanphone T erdakwa kasi nama
00818|emilsunda379;
00819|- Bahwa peran T erdakwa dalam memfasilitasi 1 (satu) orang CPMI
00820|tersebut  maupun  CPMI  lain  yang  telah  T erdakwa  fasilitasi  adalah
00821|memfasilitasi  keberangkatan  ke  entkong  untuk  di  berikan  kepada  sdr
00822|SUKUR dan mengurus CPMI untuk di urus papornya oleh sdr SUKUR di
00823|Entikong;
00824|- Bahwa T erdakwa menggunakan jasa sdr NASIR untuk membawa
00825|penumpang  yang  tidak  banyak  hanya  2  (dua)  orang  maka  T erdakwa
00826|menggunakan jasa sdsr NASIR;
00827|- Bahwa T erdakwa mendapat keuntungan tidak menentu tergantung
00828|jumlah  penumpang  yang  diberangkatkan  ke  Malaysia  dan  yang  mau
00829|mengurus paspor di Entikong, terdahulu T erdakwa mendapat keuntungan
00830|bersih sekitar Rp700.000,00 sekali pengantaran dan sudah di potong makan
00831|dan minyak di perjalanan untuk satu orang;
00832|- Bahwa  T erdakwa  mengenali  barang  bukti  yang  diperlihatkan
00833|dipersidangan;
00834|- Bahwa T erdakwa mengenali foto rumah yang beralamat di Jalan
00835|Adi Sucipto Komp Mutiara Residence No 9, Desa T eluk Kapuas, Kecamatan
00836|Sungai Raya tersebut adalah rumah yang T erdakwa kontrak untuk rumah
00837|transit para  CPMI yang  T erdakwa  fasilitasi  untuk  berangkat  bekerja  ke
00838|Malaysia;
00839|- Bahwa T erdakwa mengenali sepedamotor tersebut yang digunakan
00840|oleh sdr NASIR untuk membawa 1 (Satu) orang CPMI atasnama DEDE BIN
00841|MEMED dari bandara Supadio ke rumah T erdakwa yang beralamat di Jalan
00842|Adi Sucipto Komp Mutiara Residence No 9, Desa T eluk Kapuas, Kecamatan
00843|Sungai Raya;
00844|- Bahwa T erdakwa tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke
00845|Luar Negeri, serta T erdakwa tidak memiliki izin untuk menampung ataupun
00846|menyalurksan serta menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar
00847|negeri;
00848| Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00849|T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00850|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00851|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00852|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00853|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00854|
00855|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00856|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00857|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00858|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00859|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00860|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh
00861|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00862|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00863|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00864|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00865|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00866|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00867|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00868|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00869|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00870|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00871|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Undang-
00872|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah
00873|terpenuhi,  maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00874|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00875|tunggal Penuntut Umum;
00876|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00877|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00878|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00879|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00880|Menimbang, bahwa oleh  karena  T erdakwa  mampu bertanggung  jawab,
00881|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00882|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00883|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00884|T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Terdakwa maupun alasan pembenar
00885|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00886|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00887|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan
00888|oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim
00889|tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara
00890|cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri
00891|T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00892|
00893|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00894|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00895|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00896|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00897|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00898|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00899|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00900|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi
00901|umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan
00902|tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi
00903|sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi
00904|masyarakat;
00905|Menimbang,  bahwa  mengenai  pokok  pembelaan  atau  permohonan
00906|T erdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan
00907|yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi
00908|suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan
00909|yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00910|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00911|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00912|ataupun  historikal  daripada  catatan  pidana  yang  telah  T erdakwa  lakukan  dan
00913|keadaan T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00914|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00915|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00916|terhadap  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00917|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00918|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  ditahan  dan  penahanan
00919|terhadap T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197
00920|ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00921|dalam tahanan;
00922|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00923|untuk  statusnya  akan  ditentukan  dan  ditetapkan  dalam  amar  putusan  dengan
00924|direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap barang bukti
00925|tersebut;
00926|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
00927|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00928|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
00929|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
00930|
00931|Keadaan yang memberatkan:
00932|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00933|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00934|Keadaan yang meringankan:
00935|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00936|mengulanginya lagi;
00937|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00938|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00939|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00940|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
00941|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
00942|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00943|bersangkutan;
00944|
00945|MENGADILI:
00946|1. Menyatakan T erdakwa Teguh Wibowo alias Teguh  bin ( Alm) Rasidi
00947|telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
00948|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
00949|Indonesia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00950|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana
00951|penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima
00952|ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar
00953|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
00954|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00955|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00956|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
00957|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00958|1) 1 (satu) unit HP merek OPPO warna dark grey dengan nomor
00959|IMEI: 863753061041216;
00960|2) 1  (satu)  unit  HP  merek  Infinix  warna  hitam  dengan  IMEI:
00961|357405282822808;
00962|Dirampas untuk negara;
00963|3) 1 (satu) buah passpor atan nama DEDE dengan nomor paspor
00964|C683605;
00965|Dikembalikan kepada Saksi DEDE;
00966|4) 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah
00967|dengan Plat KB 4604 WV beserta kunci
00968|Dikembalikan kepada Terdakwa;
00969|
00970|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00971|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00972|
00973|Senin
00974|
00975|16
00976|
00977|2025
00978|
00979|Roby Hermawan Citra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana,
00980|S.H.,  M.H.,  M.Han. dan  Inggit  Mukti  Setyaningrum,  S.H.,  M.H. masing-masing
00981|sebagai Hakim Anggota
00982|
00983|Bertholomius, A.Md.
00984|
00985|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00986|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han. Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00987|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., M.H.
00988|Panitera Pengganti
00989|Bertholomius, A.Md.