00721|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Orang  Perseorangan
00722|berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “yang berkaitan dengan orang
00723|secara pribadi” yaitu merupakan manusia secara pribadi atau natuurlijk persoon dan
00724|bukan merupakan badan hukum atau recht person;
00725|Menimbang, bahwa orang perseorangan yaitu sebagai subyek hukum yang
00726|didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara a quo Penuntut Umum telah
00727|menghadapkan T erdakwa yang bernama Dwi Chandra bin Mohdar, yang berdasarkan
00728|keterangan saksi-saksi serta keterangan T erdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa
00729|orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar T erdakwa, orang yang
00730|dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas T erdakwa sebagaimana
00731|tersebut dalam surat dakwaan;
00732|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00733|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
00734|
00735|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
00736|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00737|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian
00738|unsur  orang  perseorangan  telah  terpenuhi  namun  untuk  menentukan  apakah
00739|T erdakwa  merupakan  pelaku  tindak  pidana  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00740|Migran Indonesia sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perlu
00741|dibuktikan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur Pasal telah terpenuhi;
00742|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00743|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
00744|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
00745|berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00746|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang
00747|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
00748|Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun
00749|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  bahwa  “Orang
00750|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, artinya
00751|perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak memiliki badan
00752|hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran di luar negeri merupakan
00753|perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
00754|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
00755|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00756|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  terdiri  dari  Badan,
00757|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  Perusahaan  yang
00758|menempatakan pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
00759|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang-Undang  Republik
00760|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00761|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00762|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00763|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial,
00764|memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00765|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00766|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00767|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00768|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00769|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00770|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00771|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00772|
00773|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00774|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00775|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  anggota  Subdit  IV
00776|Ditreskrimum Polda Kalbar yang diantaranya adalah Saksi Sy. Boy Awalludin dan
00777|Saksi Muhammad Yudha telah mengamankan T erdakwa pada hari Jumat tanggal 22
00778|November 2024 sekira pukul 15.00 WIB di sekitaran Untan Pontianak T enggara
00779|karena melakukan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa melalui perusahaan
00780|penyalur pekerja migran Indonesia yang resmi;
00781|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara T erdakwa melakukan
00782|penempatan pekerja migran Indonesia tersebut adalah dengan mengantarakan calon
00783|pekerja  migran  tersebut  ke  Penginapan  Saka  yang  berada  di  Aruk  Kabupaten
00784|Sambas lalu diberangkatkan ke negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi
00785|dokumen atau persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pekerja migran Indonesia
00786|untuk bekerja ke luar negeri;
00787|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kronologi kejadiannya yakni
00788|awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saudari
00789|Fransisca menelepon T erdakwa tetapi tidak T erdakwa angkat, kemudian sekira pukul
00790|12.00 WIB Saudari Fransisca kembali menelepon dan T erdakwa mengangkat telepon
00791|tersebut kemudian Saudari Fransisca meminta T erdakwa untuk menjemput 3 (tiga)
00792|orang dan mengantarkannya ke Aruk Sambas, setelah itu pada sekira pukul 13.30
00793|WIB T erdakwa ditelepon oleh Saksi Ruslan Yulanda alias Alan melalui whatsapp yang
00794|memberitahukan bahwa akan mengantar  1 (satu) orang penumpang dari Saudari
00795|Fransisca dan disepakati 1 (satu) orang Penumpang tersebut diantar ke sekitaran
00796|Untan  dengan  harga  pengantaran  Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah) sehingga
00797|T erdakwa langsung menuju ke sekitaran Untan untuk menunggu Ruslan Yulanda alias
00798|Alan namun Saksi Ruslan Yulanda alias Alan tidak kunjung datang sampai akhirnya
00799|T erdakwa diamankan ke Polda Kalimantan Barat untuk dimintai keterangan lebih
00800|lanjut;
00801|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum T erdakwa sudah 2 (dua) kali
00802|membawa  penumpang  dari  Saudari  Fransisca,  yang  pertama  kali  pada  pada
00803|pertengahan bulan November 2024 sebanyak 2 (dua) orang dan yang kedua pada
00804|hari Jumat tanggal 22 November 2024 sebanyak 1 (satu) orang yaitu Saudari Maria
00805|Lipat Hada alias Ria;
00806|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum T erdakwa mengetahui jika
00807|Saudari Maria Lipat Hada alias Ria tersebut akan pergi bekerja ke luar negeri yakni ke
00808|Malaysia dan pada saat berkomunikasi dengan Saudari Fransisca T erdakwa sempat
00809|mengirimkan  link atau tautan berita melalui  whatsapp yang isinya tentang operasi
00810|
00811|kepolisian untuk pengamanan pekerja migran ilegal, namun T erdakwa tetap bersedia
00812|untuk mengantar Saudari Maria Lipat Hada alias Ria ke penginapan di Aruk karena
00813|Saudari  Fransisca  mengatakan  akan  bertanggung  jawab  apabila  terjadi  sesuatu
00814|dengan T erdakwa;
00815|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum  upah yang T erdakwa terima
00816|dari Saudari Fransisca adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per
00817|orang yang ditransfer ke rekening T erdakwa;
00818|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  diatas,  perbuatan
00819|T erdakwa membantu Saudari Fransisca berkaitan dengan pengiriman Calon Pekerja
00820|Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia yang mana T erdakwa berperan mengantar para
00821|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Penginapan Saka yang ada di perbatasan
00822|Aruk, Sambas sebelum akhirnya Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut
00823|diberangkatkan ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja dan menerima upah diluar
00824|wilayah Republik Indonesia yang berarti Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
00825|akan diantar oleh T erdakwa ke perbatasan Aruk, Sambas merupakan Pekerja Migran
00826|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
00827|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00828|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00829|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00830|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
00831|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00832|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00833|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00834|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00835|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00836|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00837|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00838|pekerja  migran  Indonesia,  maka  perbuatan  T erdakwa  telah  memenuhi  unsur
00839|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
00840|Pasal 69;
00841|Ad.3. Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta
00842|melakukan perbuatan;
00843|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah orang
00844|yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;
00845|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah
00846|dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang
00847|disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi
00848|
00849|dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia
00850|dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan
00851|orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan
00852|atas perbuatannya; 
00853|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah
00854|melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus
00855|ada  dua  orang,  yakni  yang  melakukan  dan  yang  turut  melakukan  dan  dalam
00856|tindakannya  keduanya  harus  melakukan  perbuatan  pelaksanaan,  jadi  keduanya
00857|melakukan anasir tindak pidana itu;
00858|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana  telah
00859|diuraikan secara lengkap pada unsur sebelumnya maka Majelis Hakim berkesimpulan
00860|bahwa T erdakwa dalam perkara ini berperan membantu  Saudari Fransiska untuk
00861|mengantar  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Penginapan  Saka  di
00862|perbatasan  Aruk,  Sambas  yang  mana  atas  peran  T erdakwa  tersebut  T erdakwa
00863|mendapatkan upah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta Saudari
00864|Fransisca  menjanjikan  akan  bertanggung  jawab  apabila  terjadi  sesuatu  pada
00865|T erdakwa;
00866|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka
00867|Majelis  Hakim menilai  bahwa  seluruh  rangkaian  perbuatan  T erdakwa  bersama
00868|dengan Saudari Fransisca tersebut adalah perbuatan yang pada akhirnya bertujuan
00869|untuk mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Malaysia untuk bekerja
00870|dan menerima upah di Malaysia;
00871|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis
00872|Hakim berkesimpulan unsur turut serta melakukan perbuatan itu dalam hal ini telah
00873|terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00874|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU
00875|RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
00876|ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka T erdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
00877|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
00878|dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
00879|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00880|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00881|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus
00882|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00883|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab, maka
00884|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00885|
00886|Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  pemidanaan  bukanlah  sebagai
00887|pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan
00888|seseorang,  namun  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  T erdakwa  bertujuan  untuk
00889|mendidik  dan  memperbaiki  agar  T erdakwa  menjadi  manusia  yang  lebih  baik
00890|dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan
00891|yang berlaku, mencegah T erdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari
00892|dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh T erdakwa, dan
00893|disamping  itu  pemidanaan  bertujuan  pula  untuk  memberikan  perlindungan  dan
00894|menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir
00895|dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan T erdakwa kembali agar
00896|kelak setelah selesai menjalani hukumannya, T erdakwa berubah menjadi lebih baik
00897|dan diterima kembali di masyarakat;
00898|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan
00899|Majelis Hakim terhadap T erdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah
00900|dipandang telah patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh T erdakwa
00901|serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi T erdakwa maupun bagi masyarakat;
00902|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan T erdakwa yang pada pokoknya
00903|sependapat dengan hal-hal yang meringankan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut
00904|Umum  serta  mohon  putusan  yang  seringan-ringannya  dengan  alasan  T erdakwa
00905|bersikap kooperatif dan sopan selama di persidangan, T erdakwa merupakan tulang
00906|punggung keluarga, T erdakwa tidak menikmati dana atau uang dalam pekerjaan
00907|tersebut dan T erdakwa belum pernah dihukum maka terhadap hal-hal tersebut akan
00908|Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri T erdakwa
00909|dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
00910|T erdakwa;
00911|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap T erdakwa telah dikenakan
00912|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00913|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00914|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00915|T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar T erdakwa tetap
00916|berada dalam tahanan;
00917|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00918|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00919|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone
00920|Iphone  7  +  128  Gb  warna  hitam  merupakan  handphone  milik  T erdakwa  yang
00921|digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudari Fransisca berkaitan dengan tindak
00922|
00923|pidana yang dilakukan dan oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi
00924|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00925|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk
00926|Daihatsu Xenia nomor polisi : 1782 MI warna merah metalik, merupakan kendaraan
00927|milik Saksi Ruslan Yulanda alias Alan bin Saminan maka perlu ditetapkan agar barang
00928|bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ruslan Yulanda alias Alan bin Saminan;
00929|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa, maka
00930|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00931|meringankan T erdakwa;
00932|Keadaan yang memberatkan:
00933|- Perbuatan  T erdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah
00934|dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00935|Keadaan yang meringankan:
00936|- T erdakwa  menyesali  perbuatannya,  berjanji  tidak  akan
00937|mengulanginya lagi;
00938|- T erdakwa belum pernah dihukum;
00939|- T erdakwa kooperatif dalam mengikuti jalannya persidangan;
00940|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00941|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00942|Memperhatikan,  Pasal  81  juncto Pasal  69  Undang-undang  Republik
00943|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
00944|juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-
00945|Undang  Nomor 8 T ahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan
00946|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00947|
00948|MENGADILI:
00949|1. Menyatakan T erdakwa Dwi Chandra bin Mohdar tersebut di atas,
00950|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana
00951|orang  perseorangan  yang  turut  serta  melaksanakan  penempatan
00952|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan
00953|alternatif kedua;
00954|2. Menjatuhkan  pidana  kepada T erdakwa  oleh karena itu  dengan
00955|pidana  penjara  selama  8  (delapan)  bulan  dan  denda  sebesar
00956|Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila
00957|denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  1
00958|(satu) bulan;
00959|
00960|3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah
00961|dijalani T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00962|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
00963|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00964|- 1 (satu) unit handphone Iphone 7 + 128 Gb warna hitam;
00965|Dirampas untuk negara;
00966|- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia nomor polisi : 1782 MI warna
00967|merah metalik;
00968|Dikembalikan kepada Saksi Ruslan Yulanda alias Alan bin Saminan;
00969|6. Membebankan kepada T erdakwa untuk membayar biaya perkara
00970|sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00971|
00972|Kamis
00973|
00974|5
00975|
00976|2025
00977|
00978|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari  Kamis tanggal  5 Juni 2025, oleh kami,
00979|Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Y eni Erlita, S.H. dan Inggit Mukti
00980|Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
00981|
00982|dengan  didampingi  para Hakim Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Juwairiah,  S.H.
00983|Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh  Lucas
00984|Juan AP , S.H. Penuntut Umum dan T erdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
00985|
00986|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00987|Yeni Erlita, S.H. Praditia Danindra, S.H., M.H.
00988|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
00989|Panitera Pengganti
00990|Juwairiah, S.H.