00965|Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00966|1. Orang perseorangan;
00967|2. Yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana
00968|dimaksud dalam Pasal 69;
00969|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00970|mempertimbangkan sebagai berikut:
00971|Ad.1. Orang perseorangan;
00972|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-undang
00973|Republik Indonesia Nomor  18 T ahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
00974|Indonesia, yang dimaksud dengan Orang Perseorangan antara lain calo atau individu
00975|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
00976|
00977|Menimbang, bahwa orang perseorang juga dapat diartikan sebagai  siapa
00978|saja  yang  menjadi  subjek  hukum  yang  kepadanya  dapat  dimintai
00979|pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;
00980|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  juga  dimaksudkan  untuk  mengetahui
00981|tentang  siapakah  yang  dijadikan  sebagai  “Terdakwa”  dalam  surat  dakwaan
00982|Penuntut  Umum,  hal  ini  untuk  menghindari  “ error  in  persona ”  dalam
00983|menentukan pelaku tindak pidana;
00984|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00985|persidangan bahwa Terdakwa yang bernama  Faisal Bin (alm) Rusak  sebagai
00986|orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak
00987|pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat
00988|dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP,
00989|dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab
00990|dan  mendengar  setiap  pertanyaan  yang  diajukan  kepadanya  sehingga
00991|Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan
00992|perbuatannya;
00993|Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan
00994|tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim,
00995|baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut
00996|dinyatakan  terpenuhi.  Dengan  demikian  sepanjang  mengenai  subjek  hukum
00997|Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti
00998|secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00999|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01000|berpendapat unsur “orang perseorangan” ini telah terpenuhi;
01001|Ad.2. Yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01002|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
01003|Menimban,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  2  Undang-
01004|undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
01005|Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6
01006|Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
01007|undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menerangkan bahwa Pekerja
01008|Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah
01009|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01010|Indonesia. Lebih  lanjut, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Pekerja Migran
01011|Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja
01012|keluar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
01013|
01014|Menimbang,  bahwa  P asal  49  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01015|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01016|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023
01017|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
01018|Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Pelaksana Penempatan
01019|Pekerja Migran Indonesia Keluar Negeri terdiri atas:
01020|1. Badan;
01021|2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); atau
01022|3. Perusahaan  Yang  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  Untuk
01023|Kepentingan Perusahaan Sendiri.
01024|Menimbang, bahwa untuk Pekerja Migran Indonesia Perseorangan  diatur
01025|dalam Pasal 63  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18  tahun  2017
01026|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01027|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01028|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01029|Kerja, yang berbunyi sebagai berikut:
01030|(1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja ke luar
01031|negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
01032|(2) Segala  risiko  ketenagakerjaan  yang  dialami  oleh  Pekerja
01033|Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri;
01034|(3) Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  sebagaimana
01035|dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  melapor  pada  instansi  yang
01036|menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan
01037|Perwakilan Republik Indonesia;
01038|(4) Ketentuan  Iebih  lanjut  mengenai  Pekerja  Migran  Indonesia
01039|Perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan
01040|Peraturan Menteri.
01041|Menimbang,  bahwa  Pasal  69  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01042|Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01043|sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2023
01044|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
01045|Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja menegaskan  bahwa  orang  perseorangan
01046|dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01047|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
01048|disimpulkan bahwa Pekerja Migran Indonesia untuk dapat bekerja di luar Negeri
01049|dapat melalui Pelaksana Penempata Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01050|dimaksud dalam Pasal 49 atau tanpa melalui Pelaksana Penempatan Pekerja
01051|
01052|Migran  Indonesia  (Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan)  sebagaimana
01053|dimaksud  dalam  Pasal  63.  Sedangkan,  orang  perseorangan  dilarang
01054|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud
01055|dalam Pasal 69  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 18  tahun  2017
01056|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01057|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01058|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01059|Kerja;
01060|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  terungkap  fakta  Terdakwa
01061|ditangkap  pada tanggal 9 Mei 2025, karena diduga  telah melakukan tindak
01062|pidana  Orang  Perseorangan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01063|Indonesia, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 sekira Pukul 13.00
01064|WIB, yang bertempat di depan Kantor PT. Jagaaman Sarana yang beralamat di
01065|Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 2 (Arteri Supadio), Kelurahan Sungai Raya,
01066|Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Yang mana Terdakwa sedang
01067|mengantar  2 ( Dua) orang  Penumpang  yang bernama Busrah Juddin dan Aldi
01068|Mustajam  ke  tempat  tujuannya  yaitu  di  Daerah  Miri  Malaysia  melalui  jalur
01069|Entikong, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk
01070|Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol KB 1690 MJ;
01071|Menimbang, bahwa  2 ( Dua) orang  Penumpang  yang bernama Busrah
01072|Juddin dan Aldi Mustajam yang diantarkan oleh Terdakwa ke tempat tujuannya
01073|yaitu di Daerah Miri Malaysia melalui jalur Entikong  tujuannya adalah  untuk
01074|bekerja  sebagai  tukang  bagunan  dan  berjualan  di  daerah  Miri  Sarawak
01075|Malaysia;
01076|Menimbang,  bahwa  harga  Terdakwa  mengantarkan  penumpang  dari
01077|Pontianak sampai ke Miri Malaysia tersebut senilai 700 RM/ Orangnya, dengan
01078|rincian 300 RM untuk pribadi Terdakwa sedangkan 400 RM untuk mengurus
01079|Cop Paspor di Border Entikong (sudah dengan pengurusan di border Malaysia) .
01080|Selain itu, dari uang tersebut juga masih dipotong dengan uang bensin, uang
01081|makan  dan  lain-lain.  Sehingga,  ke untungan be rsih  Terdakwa  dapat  apabila
01082|mengantarkan  ke-2  (Kedua)  orang  penumpang  tersebut  adalah  sebesar
01083|Rp1.000.000,00  ( Satu  Juta  Rupiah) jika  dirupiahkan  dalam  mata  uang
01084|Indonesia. Dan  yang membayar ongkos atau biayan untuk  mengantarkan  2
01085|(Dua)  orang  Penumpang  yang  bernama  Busrah  Juddin  dan  Aldi  Mustajam
01086|tersebut adalah penumpang yang bersangkutan;
01087|Menimbang,  bahwa  alasan  sehingga  penumpang  tersebut  bisa
01088|menghubungi atau mempunyai nomor Terdakwa karena salah satu penumpang
01089|
01090|yang bernama Busrah Juddin yang kebetulan adalah Istrinya penumpang yang
01091|bernama  Aldi Mustajam  tersebut, mempunyai  Abang yang mana  Abangnya
01092|tersebut  menikah  dengan  Kakak  Kandung  Terdakwa  yang  bernama  Sdri.
01093|Rabania;
01094|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  pertama  kali  bertemu  ataupun  kenal
01095|dengan Sdri. Busrah adalah pada saat di Malaysia yang mana pada saat itu
01096|Terdakwa masih bekerja di Bintulu, Malaysia di suatu kebun sawit, pada saat itu
01097|pekerjaan  Terdakwa  adalah  membawa  alat  Exavator  dengan  tujuan  untuk
01098|membuka lahan atau kebun kemudian pekerjaan Sdri. Busrah pada saat itu di
01099|Miri, Malaysia adalah menjual cendol. Untuk percakapan pada saat pertama kali
01100|Terdakwa  bertemu  dengan  Sdri.  Busrah  di  Malaysia  adalah  Terdakwa  ada
01101|membahas  bahwa  Terdakwa  dan  dirinya  masih  ada  hubungan  keluarga
01102|kemudian apabila ingin pulang atau masuk kembali ke Malaysia bisa hubungi
01103|Terdakwa. Terdakwa kurang lebih 6 (Enam) kali Terdakwa telah mengantarkan
01104|CPMI  ke  arah  Miri,  Bintulu  dan  Khucing  untuk  pekerjaan  dan  sabagai  apa
01105|Terdakwa tidak mengetahuinya yang jelas seingat Terdakwa mereka bilang mau
01106|kerja saja;
01107|Menimbang,  bahwa  untuk  dapat  masuk  ke  Malaysia  Terdakwa
01108|menggunakan calo, untuk Calo yang Terdakwa pakai sembarangan orang saja
01109|karena   terdapat  banyak  Calo  untuk  mempermudah  mendapatkan  cop  di
01110|Paspor;
01111|Menimbang, bahwa  Terdakwa adalah  orang perseorangan yang tidak
01112|memiliki Perusahaan atau bukan merupakan Penyalur Pekerja Migran resmi
01113|yang  terdaftar  yang  telah  mengarahkan,  mengkoordinir  dan  mengangkut  2
01114|(Dua) orang CPMI untuk bekerja ke Malaysia, serta ke 2 ( Dua) CPMI tersebut
01115|tidak memiliki dokumen yang lengkap/persyaratan yang dimiliki oleh para CPMI
01116|tersebut untuk melaksanakan/bekerja ke Luar Negeri;
01117|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
01118|menurut  Majelis  Hakim  unsur  “yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01119|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” ini telah terpenuhi,
01120|karena Terdakwa dalam menempatkan 2 (Dua) orang Pekerja Migran Indonesia
01121|yang  bernama  Busrah  Juddin  dan  Aldi  Mustajam  tidak  melalui  Pelaksana
01122|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  ketentuan  P asal  49
01123|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01124|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01125|Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01126|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01127|
01128|Kerja. Terdakwa juga bukan merupakan Pemberi Kerja Berbadan Hukum yang
01129|dapat  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  sebagaiman
01130|ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017
01131|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah
01132|dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
01133|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01134|Kerja.  Serta  Terdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  menggunakan
01135|Calo dengan menambil upah  senilai 700 R inggit Malaysia/ Orangnya,  dengan
01136|rincian 300 R inggit  Malaysia untuk pribadi Terdakwa sedangkan 400 R inggit
01137|Malaysia untuk mengurus Cop Paspor di Border Entikong yang sudah termasuk
01138|dengan pengurusan di Border Malaysia;
01139|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01140|Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi;
01141|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  81  Juncto
01142|Pasal 69 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01143|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  telah  diubah  dengan
01144|Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
01145|Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta
01146|Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01147|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01148|dakwaan tunggal;
01149|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Terdakwa  atau  Penasihat
01150|Hukum  Terdakwa  yang  menyatakan  bahwa  Terdakwa  mohon  keringanan
01151|hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa
01152|merupakan tulang punngung keluarga , dan Terdakwa belum pernah dihukum .
01153|Hal  tersebut  akan  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  pula  dalam
01154|menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;
01155|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak
01156|ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik
01157|alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  maka  Majelis  yakin  kesalahan
01158|tersebut dapat dipertangungjawabkan kepada diri Terdakwa;
01159|Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di
01160|Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang
01161|Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tidak  dimaksudkan  sebagai
01162|tindakan  balas  dendam  melainkan  sebagai  upaya  pendidikan  atau
01163|pengayoman, agar di  satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya
01164|
01165|dikemudian hari, dan di  lain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai
01166|meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif)
01167|maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam
01168|masyarakat;
01169|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01170|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22
01171|ayat  (4)  KUHAP  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
01172|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01173|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi
01174|pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal
01175|193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa
01176|tetap berada dalam tahanan;
01177|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01178|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01179|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek
01180|Samsung  Galaxy  A24  warna  Hitam  (black)  milik  terdakwa Faisal  Bin  (Alm)
01181|Rusak  yang disita dari  terdakwa Faisal Bin (Alm) Rusak , yang mana barang
01182|bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan  serta mempunyai
01183|nilai  ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut dirampas
01184|untuk negara;
01185|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 2 (dua) lembar boarding pass
01186|pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6233 tanggal 8 Mei 2025
01187|tujuan Sultan Hasanuddin-Balikpapan atas nama Busrah Binti Juddin dan Aldi
01188|Mustajam dan 2 (dua) lembar boardingpass pesawat Batik Air dengan nomor
01189|penerbangan ID 6317 tanggal 8 Mei 2025 tujuan Balikpapan-Pontianak yang
01190|telah disita dari  Sdri. Busrah Binti Juddin, yang mana barang bukti tersebut
01191|masih diperlukan dalam lampiran berkas perkara, maka perlu ditetapkan barang
01192|bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;
01193|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  mobil  merek
01194|Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1690 MJ beserta 1 (satu)
01195|buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Salbiah  yang telah disita
01196|dari dari terdakwa Faisal Bin (Alm) Rusak, dan dipersidangan telah terungkap
01197|fakta bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol
01198|KB 1690 MJ yang digunakan oleh  Terdakwa  untuk membawa penumpang ke
01199|Malaysia adalah milik saksi  Salbiah  dimana  Mobil tersebut dalam STNK atas
01200|nama saksi Salbiah yang mana Mobil tersebut saksi  Salbiah beli dengan kredit
01201|pada bulan Oktober 2022 dengan leasing PT. Mandiri Tunas Finance dengan
01202|
01203|uang muka Rp16.000.000,00 ( Enam  Belas  Juta  Rupiah) dan kredit selama 5
01204|(Lima)  Tahun  dengan  angsuran  perbulan  Rp  5.262.000,00 ( Lima  Juta  Dua
01205|Ratus  Enam  Puluh  Dua  Ribu  Rupiah, sehingga menurut  Majelis Hakim perlu
01206|ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang
01207|yaitu saksi Salbiah;
01208|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) Lembar Foto Copy
01209|Paspor dengan Nomor Paspor : E0226838 atas nama FAISAL, 1 (satu) Lembar
01210|Foto  Copy  Paspor  dengan  Nomor  Paspor  :  C8800765  atas  nama  ALDI
01211|MUSTAJAM dan 1 (satu) Lembar Foto Copy Paspor dengan Nomor Paspor :
01212|C9908955 atas nama BUSRAH JUDDIN  yang tersebut dalam lampiran perkara
01213|ini dan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Majelis Hakim
01214|menyatakan  barang  bukti  tesebut  terlampir  dalam  berkas  perkara.  Namun,
01215|barang bukti tersebut tidak pernah dilakukan dan diajukan penyitaan, baik izin
01216|penyitaan maupun persetujuan penyitaan sebagaimana dalam lampiran berkas
01217|perkara,  maka  menurut  Majelis  Hakim  barang  bukti  tersebut  tidak  perlu
01218|dipertimbangkan lebih lanjut;
01219|
01220|MENGADILI:
01221|1. Menyatakan T erdakwa Faisal Bin (alm) Rusak  telah terbukti secara sah
01222|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang
01223|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia sebagaimana
01224|didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01225|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
01226|penjara selama 5 (Lima) Bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima
01227|Ratus  Juta  Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
01228|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
01229|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01230|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01231|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
01232|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01233|- 1  (satu)  unit  Handphone merek  Samsung  Galaxy  A24  warna  Hitam