00763|pada hari Senin pada tanggal 22 Juli 2024 sekira Pukul 21.45 WIB di Jalan
00764|Suprapto  Kelurahan  Pancuran  Kerambil  Kecamatan  Sibolga  Sambas  Kota
00765|Sibolga tepatnya di Hotel Hidup Baru;
00766|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00767|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00768|bukti  yang diajukan  di persidangan  diperoleh fakta  hukum  bahwa  awalnya
00769|Terdakwa menerima pesanan dari seseorang yang bernama Aldi (Kepolisian)
00770|untuk  kencan  dan  berhubungan  seksual  dengan  wanita  melalui  pesan
00771|whatsapp. Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) foto referensi wanita
00772|
00773|kepada Aldi (Kepolisian). Aldi (Kepolisian) kemudian memilih Saksi Korban
00774|sebagai teman kencannya;
00775|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00776|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00777|bukti yang diajukan di  persidangan diperoleh fakta hukum  bahwa  Terdakwa
00778|kemudian  menanyakan  kepada  Saksi  Korban  berapa  tarifnya  dan  Saksi
00779|Korban  mengatakan  bahwa  tarifnya  adalah  Rp550.000,00  (lima  ratus  lima
00780|puluh  ribu  rupiah).  Terdakwa  kemudian  mengatakan  kepada  Aldi  bahwa
00781|tarifnya adalah Rp750.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana upah
00782|untuk Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00783|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00784|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00785|bukti yang diajukan di  persidangan diperoleh fakta hukum  bahwa  Terdakwa,
00786|Saksi Korban dan Aldi (Kepolisian) kemudian berjanjian di Hotel Hidup Baru
00787|jam  22.00.  Aldi  (Kepolisian)  sudah  ada  di  Hotel  Hidup  Baru  menunggu
00788|dikamar  setelah  itu  Saksi  Korban  masuk  ke  dalam  kamar  dan  Terdakwa
00789|menerima uang dari Aldi (Kepolisian). Tidak berapa lama kemudian Terdakwa
00790|ditangkap Polisi;
00791|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00792|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00793|bukti  yang  diajukan  di persidangan  diperoleh  fakta  hukum  bahwa  Saksi
00794|Korban sudah 3 (tiga) kali di jual oleh Terdakwa;
00795|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di atas  maka  unsur
00796|kedua  “melakukan  penerimaan  seseorang”  harus  dinyatakan  telah
00797|terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
00798|Ad.3.  Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
00799|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
00800|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00801|manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00802|memegang kendali atas orang lain;
00803|Menimbang,  bahwa  sub unsur  ini  bersifat alternatif sehingga Hakim
00804|Ketua dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan
00805|akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana
00806|yang dilakukan oleh Terdakwa;
00807|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :
00808|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
00809|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
00810|
00811|menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya
00812|kemerdekaan  seseorang  (vide:  Pasal  1  Angka  (11)  Undang-undang
00813|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00814|Pidana Perdagangan Orang);
00815|- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum
00816|berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
00817|atau  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
00818|mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang  (vide:  Pasal  1  Angka  (12)
00819|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00820|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00821|- Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status
00822|atau  keadaan  menjaminkan  atau  terpaksa  menjaminkan  dirinya  atau
00823|keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa
00824|pribadinya  sebagai  bentuk  pelunasan  utang  (vide:  Pasal  1  Angka  (15)
00825|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00826|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00827|- Penculikan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00828|melarikan orang lain dengan maksud tertentu;
00829|- Penyekapan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00830|mengurung (menutup, memingit) orang lain di kamar dsb.;
00831|- Pemalsuan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00832|proses, cara, perbuatan memalsu;
00833|- Penipuan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00834|perbuatan  atau  perkataan  yg  tidak  jujur  dengan  maksud  untuk
00835|menyesatkan;
00836|- Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  dimaknai
00837|penyalahgunaan  posisi  dan/atau  kekuasaannya  untuk  mengambil
00838|keuntungan  yang  tidak  adil  dari  individu/pihak  lainnya,  termasuk  pihak
00839|yang memiliki posisi lebih rendah maupun rentan;
00840|- Memberi bayaran atau manfaat diartikan korban atau orang tua/wali
00841|korban  menerima  pembayaran  berupa  sejumlah  uang  atau  mendapat
00842|manfaat;
00843|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatannya
00844|tersebut menanyakan kepada Saksi Korban berapa tarifnya dan Saksi Korban
00845|mengatakan bahwa tarifnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu
00846|rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Aldi bahwa tarifnya adalah
00847|
00848|Rp750.000,00  (lima  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  dimana  upah  untuk
00849|Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
00850|Menimbang, bahwa  kemudian unsur ini juga  memberikan maksud
00851|bahwa Pelaku tetap dihukum atas tindak pidana perdagangan orang walaupun
00852|ada  persetujuan  korban  perdagangan  orang  juga  tidak  menghilangkan
00853|penuntutan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ketentuan Pasal
00854|26  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00855|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
00856|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur
00857|ketiga  “dengan  memberi  manfaat”  juga  harus  dinyatakan  telah  terpenuhi
00858|menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
00859|Ad.4.  Untuk  tujuan mengeksploitasi orang tersebut  di wilayah Negara
00860|Republik Indonesia;
00861|Menimbang,  bahwa  kata  “untuk  tujuan”  sebelum  frasa
00862|“mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana
00863|perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana
00864|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang
00865|sudah  dirumuskan,  dan  tidak  harus  menimbulkan  akibat  (vide:  Penjelasan
00866|Pasal 2 Ayat (1)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
00867|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00868|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  adalah
00869|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
00870|terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau
00871|praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
00872|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
00873|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
00874|atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
00875|baik  materiil  maupun  immateriil.  Sedangkan  dimaksud  dengan  eksploitasi
00876|Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
00877|tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
00878|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (vide: Pasal 1 Angka
00879|(7) dan (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00880|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00881|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00882|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00883|bukti  yang  diajukan  dipersidangan  diperoleh  fakta  hukum  bahwa benar
00884|dengan awalnya Terdakwa menerima pesanan dari seseorang yang bernama
00885|
00886|Aldi  (Kepolisian)  untuk  kencan  dan  berhubungan  seksual  dengan  wanita
00887|melalui pesan whatsapp. Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) foto
00888|referensi wanita kepada Aldi (Kepolisian). Aldi (Kepolisian) kemudian memilih
00889|Saksi Korban sebagai teman kencannya .  Terdakwa kemudian menanyakan
00890|kepada Saksi Korban berapa tarifnya dan Saksi Korban mengatakan bahwa
00891|tarifnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa
00892|kemudian mengatakan kepada Aldi bahwa tarifnya adalah Rp750.000,00 (lima
00893|ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  dimana  upah  untuk  Terdakwa  adalah
00894|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00895|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di wilayah
00896|Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  Jalan  Suprapto  Kelurahan  Pancuran
00897|Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di Hotel Hidup
00898|Baru;
00899|Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga beberapa kali melakukan
00900|hal tersebut kepada perempuan lainnya dimana sesuai fakta hukum Terdakwa
00901|Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) foto referensi wanita kepada
00902|Aldi (Kepolisian)  dan untuk Saksi Korban sendiri sudah 3 (tiga) kali di jual oleh
00903|Terdakwa,  dengan  keuntungan  berupa  komisi  pembayaran  jasa  seksual
00904|tersebut yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut;
00905|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  unsur
00906|keempat “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
00907|Republik Indonesia ” juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum
00908|terhadap perbuatan Terdakwa;
00909|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
00910|maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi
00911|seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
00912|Nomor  21 tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan
00913|Orang, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
00914|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00915|dakwaan  alternatif  pertama,  dan  dengan  terbuktinya  dakwaan  alternatif
00916|pertama  tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara
00917|alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan
00918|lebih lanjut;
00919|Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara
00920|lisan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 , dan setelah Majelis Hakim
00921|meneliti  maksud  dari  permohonan  tersebut  pada  pokoknya  adalah  suatu
00922|bentuk  permohonan  yang  disampaikan  untuk  mendapatkan  keringanan
00923|
00924|hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang
00925|dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
00926|Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk
00927|penyesalan  dari  Terdakwa,  selanjutnya  mengenai  keringanan  hukuman
00928|sebagaimana  inti  maksud  dari  permohonan  Terdakwa  tersebut  akan
00929|dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan
00930|dan meringankan;
00931|Menimbang,  bahwa  selama  proses  pemeriksaan  berlangsung  di
00932|persidangan  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
00933|menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar
00934|yang  dapat menghilangkan  sifat melawan  hukum  dari  perbuatan Terdakwa
00935|maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa,
00936|maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan
00937|pidana  yang  telah  dilakukannya,  maka  dengan  demikian  telah  cukup
00938|beralasan  hukum  bagi  Majelis  Hakim  untuk  menyatakan  Terdakwa  telah
00939|terbukti secara sah dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
00940|“melakukan  penerimaan  seseorang  dengan  memberi  manfaat  untuk
00941|tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik
00942|Indonesia”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1)
00943|KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;
00944|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00945|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  berdasarkan
00946|ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP  maka  perlu  ditetapkan  agar  masa
00947|penangkapan  dan penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya
00948|dari pidana yang  dijatuhkan;
00949|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai
00950|tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya
00951|melebihi masa penahanan yang telah dijalaninya, dan penahanan terhadap
00952|Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak
00953|menemukan  adanya  alasan  hukum  untuk  mengeluarkan  Terdakwa  dari
00954|tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP
00955|maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
00956|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
00957|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00958|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP
00959|dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti
00960|dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam
00961|
00962|Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan
00963|lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;
00964|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00965|1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan IMEI 1 860065050072679.
00966|IMEI 2 860065050072661 berwarna biru dongker;
00967|2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix dengan IMEI 356395477474286.
00968|IMEI 2 356395477474294 berwarna hitam;
00969|yang telah disita secara sah dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti
00970|tersebut merupakan sarana melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar
00971|barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
00972|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00973|1. Uang tunai sebanyak Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
00974|yang telah disita secara sah dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti
00975|tersebut  merupakan  sarana  melakukan  kejahatan,  namun  memiliki  nilai
00976|ekonomi,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
00977|negara;
00978|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00979|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00980|yang meringankan Terdakwa;
00981|Keadaan  yang  memberatkan:
00982|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00983|- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
00984|Keadaan yang meringankan:
00985|- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
00986|    Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
00987|dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau
00988|meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara,
00989|maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  222  KUHAP  pembebanan  kewajiban
00990|pembayaran  biaya  perkara  haruslah  diberikan  kepada  Terdakwa  yang
00991|jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;
00992|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor  21 tahun
00993|2007   tentang  Pemberantasan  Tindak   Pidana  Perdagangan  Orang,  dan
00994|Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
00995|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00996|
00997|MENGADILI:
00998|1. Menyatakan  Terdakwa  Roy Sumitra Alias Landong  tersebut diatas
00999|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
01000|
01001|“melakukan penerimaan seseorang dengan memberi manfaat untuk
01002|tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik
01003|Indonesia.”
01004|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Sumitra Alias Landong
01005|oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana
01006|denda  sebesar  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dengan
01007|ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
01008|pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01009|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang telah dijalani
01010|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01011|4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
01012|5. Menyatakan barang bukti berupa :
01013|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan IMEI 1 860065050072679.
01014|IMEI 2 860065050072661 berwarna biru dongker;
01015|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix dengan IMEI 356395477474286.
01016|IMEI 2 356395477474294 berwarna hitam;
01017|Dirampas untuk dimusnahkan;
01018|- Uang tunai sebanyak Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
01019|Dirampas untuk negara;
01020|6. Membebankan kepada Terdakw a  membayar biaya perkara  sejumlah
01021|Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
01022|
01023|Kamis
01024|
01025|14 November
01026|
01027|2024
01028|
01029|2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah
01030|Akbar Citrawan, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H ., masing-masing
01031|
01032|Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.
01033|
01034|Hakim Anggota,
01035|Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.
01036|Hakim Ketua,
01037|Yura Pratama Yudhistira, S.H.
01038|
01039|Grace Martha Situmorang, S.H .
01040|Panitera Pengganti,
01041|Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.