07126|gaji sejumlah ¥50.000 (lima puluh ribu yen) per bulan namun Saksi Zuinal Aini
07127|dan Saksi Fiski Yuniati tidak mengetahui berapa total seluruhnya jumlah gaji
07128|perbulan yang diterima saat magang di Perusahaan Simota Farm tersebut dan
07129|setelah melapor di KBRI Tokyo dan dilakukan pemeriksaan oleh KBRI Tokyo
07130|kepada  Dinas  Ketenagakerjaan  Ibaraki  baru  diketahui  bahwa  gaji  yang
07131|seharusnya diterima  adalah se jumlah ¥200.000 (dua ratus ribu yen) sampai
07132|dengan  ¥250.000 (dua ratus lima puluh ribu yen) per bulan tetapi yang di terima
07133|hanya  ¥50.000  (lima  puluh  ribu  yen)  perbulan  dan  diketahui  juga  terdapat
07134|pemotongan  gaji  yang  dilakukan  Perusahaan  shimota  farm  tanpa
07135|sepengetahuan  dari  Saksi  Fiski  Yuniati  dan  Saksi  Zuinal Aini  berupa
07136|pemotongan  biaya  tiket  keberangkatan  dan  kepulangan  dari  Indonesia  ke
07137|Jepang dan/atau dari Jepang ke Indonesia, pemotongan biaya rumah, potongan
07138|biaya pembelajaran, biaya asuransi, serta potongan pengeluaran lainnya yang
07139|jumlahnya bervariasi;
07140|Menimbang,  bahwa  setelah  melalui  proses  mediasi  terhadap
07141|perusahaan shimota farm di Jepang yang dibantu oleh KBRI Tokyo  terhadap
07142|sisa gaji tersebut telah dibayarkan oleh pihak Simota Farm kepada Saksi Fiski
07143|Yuniati dan Saksi Zuinal Aini setelah dilakukan mediasi oleh pihak KBRI Tokyo;
07144|
07145|Menimbang, bahwa berdasarkan  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
07146|Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata
07147|Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan Pemagangan Di Luar Negeri pasal 15
07148|ayat (1) disebutkan bahwa “ Lembaga pendidikan yang akan menyelenggarakan
07149|pemagangan bagi siswanya harus mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur
07150|Jenderal dengan melampirkan : a. copy izin sebagai lembaga pendidikan yang
07151|masih  berlaku;  b.  program  pemagangan;  c.  copy  surat  perjanjian  antara
07152|lembaga pendidikan dengan lembaga penerima pemagang di luar negeri; d.
07153|copy  perjanjian  pemagangan  antara  siswa  peserta  pemagangan  dengan
07154|lembaga pendidikan tempat siswa belajar yang memuat hak dan kewajiban para
07155|pihak; e. tingkat pencapaian kualifikasi keterampilan atau keahlian yang akan
07156|diperoleh siswa setelah mengikuti pemagangan;
07157|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan
07158|Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi dalam
07159|Pasal 4  ayat (2)  dikatakan  bahwa  salah satu Kerja  sama  akademik  adalah
07160|pemagangan  dan  berdasarkan  Pasal  47  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa
07161|perjanjian kerjasama harus memuat waktu penandatangan kerjasama, identitas
07162|para pihak, ruang lingkup kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing pihak
07163|secara timbal balik, jangka waktu kerja sama, keadaan kahar, penyelesaian
07164|sengketa dalam kerja sama, sanksi atas pelanggaran kerja sama dan dalam
07165|pasal 49 ayat (1), (2) bahwa Perjanjian kerjasama sebagaimana dalam Pasal 47
07166|ayat  (1)  harus  mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  Direktur  Jenderal  dan
07167|Perjanjian selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberitahukan
07168|oleh Pimpinan perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal;
07169|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan tidak ada perjanjian
07170|pemagangan antara siswa peserta pemegangan  di jepang dengan  lembaga
07171|pendidikan tempat siswa belajar yaitu Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
07172|yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yang ada hanya kesepakatan
07173|antara  mahasiswa  dengan Politeknik  Pertanian Negeri  Payakumbuh  tentang
07174|kewajiban  mahasiswa  yang  berangkat  magang  untuk  memberikan  uang
07175|kontribusi sejumlah ¥17.500 (tujuh belas ribu lima ratus yen) per bulan dan tidak
07176|ada juga Perjanjian Kerjasama akademik antara Politeknik Pertanian Negeri
07177|Payakumbuh dengan perusahan shimota farm yang mengatur secara jelas hak
07178|dan  kewajiban  dari  Peserta  pemagangan  di  perusahaan  shimota  dan
07179|berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi
07180|Gusmalini  bahwa  Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  tidak  ada
07181|mendaftarkan program magang keluar negeri yaitu ke jepang kepada Direktur
07182|
07183|Jenderal dalam hal ini Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang
07184|pelatihan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga kerja sebagaimana ketentuan
07185|Pasal 15 ayat (1)  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
07186|Indonesia  Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
07187|Penyelenggaraan Pemagangan Di Luar Negeri serta Politeknik Pertanian Negeri
07188|Payakumbuh juga  tidak  ada  mendapatkan  persetujuan  mengenai  kerjasama
07189|bidang  akademik  berupa  magang  antara  Politeknik  Pertanian  Negeri
07190|Payakumbuh dengan perusahaan shimota farm dari Direktur Jenderal dalam hal
07191|ini  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Tinggi  Kementerian  Pendidikan  dan
07192|Kebudayaan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  Peraturan  Menteri
07193|Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  14  tahun  2014  tentang  Kerjasama
07194|Perguruan Tinggi;
07195| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim
07196|berpendapat  bahwa  Saksi  Zuinal  Aini  dan  Saksi  Fiski  Yuniati  yang
07197|diberangkatkan magang ke perusahaan Shimota Farm di Jepang, akan tetapi
07198|perlakuan yang dialami oleh Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati bukan
07199|sebagai  Mahasiswa  magang  melainkan  lebih  dari  seorang  pekerja  di
07200|perusahaan  tersebut,  yang  mana  jam  kerja  pegawai/pekerja  tetap  di
07201|perusahaan Shimota Farm bekerja dari jam 08.00 pagi sampai dengan jam
07202|05.00 sore waktu Jepang, sedangkan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati
07203|yang merupakan mahasiswa magang bekerja mulai pukul 08.00 pagi sampai
07204|dengan  pukul  10.00  malam  waktu  Jepang,  dan  juga  seharusnya  gaji  yang
07205|diterima oleh Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati dari Perusahaan Shimota
07206|Farm adalah  ¥200.000 (dua ratus ribu yen) sampai dengan  ¥250.000 (dua
07207|ratus lima puluh ribu yen) per bulan tetapi yang di terima hanya ¥50.000 (lima
07208|puluh ribu yen) perbulan, sehingga dari hal tersebut Saksi Zuinal Aini dan Saksi
07209|Fiski  Yuniati  telah  dimanfaatkan  tenaganya  dan  pembayaran  untuk  tenaga
07210|tersebut  tidak  sesuai  sebagaimana  seharusnya  walaupun  kekurangan
07211|pembayaran  tersebut  telah  diterima  oleh  Saksi  Zuinal  Aini  dan  Saksi  Fiski
07212|Yuniati akan tetapi hal tersebut telah melalui gugatan di Jepang yang selesai
07213|melalui proses mediasi dan Terdakwa selaku direktur tidak pernah melakukan
07214|review atau perbaikan mengenai LoA yang berisi kerjasama antara Politeknik
07215|Pertanian Negeri Payakumbuh dengan perusahaan shimota farm yang mana
07216|LoA  tersebut  tidak  ada  mencantumkan  mengenai  hak  dan  kewajiban  dari
07217|mahasiswa magang seperti berapa besar gaji yang diterima dari mahasiswa
07218|magang  tersebut  dan  tidak  ada  juga  mengatur  mengenai  jam  kerja  dari
07219|mahasiswa  yang  mengikuti  magang  di  perusahaan  shimota  tersebut  dan
07220|
07221|program magang atas dasar kerjasama yang menjadi dasar Saksi Zuinal Aini
07222|dan Saksi Fiski  Yuniati bisa magang di Perusahaan shimota tidak didaftarkan
07223|kepada Direktur Jenderal sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan
07224|Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor
07225|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
07226|Pemagangan  Di  Luar  Negeri  serta  Perjanjian  Kerjasama  tersebut  tidak  ada
07227|mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal sebagaimana ketentuan Pasal 49
07228|ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014
07229|tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
07230|Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai siapa
07231|yang memanfaatkan tenaga Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati tersebut
07232|dan keuntungan apa yang diperolehnya dari hal tersebut;
07233|Menimbang, bahwa keberangkatan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski
07234|Yuniati magang ke perusahaan shimota di Jepang adalah pada saat Terdakwa
07235|menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang mana
07236|sebelum berangkat dilakukan mekanisme seleksi yang dilakukan di tingkat prodi
07237|dan tingkat institusi yang mana dasar dari Program magang tersebut adalah
07238|MoU  dan  LoA  antara  Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  dengan
07239|Perusahaan Shimota Farm untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu MoU yang
07240|ditanda tangani Saksi Gusmalini pada tahun 2017 yang berlaku sampai tahun
07241|2022  yaitu  ketika  Terdakwa  menjabat  sebagai  Direktur  dan  keputusan
07242|pemungutan uang kontribusi sejumlah ¥17.500 (tujuh belas ribu lima ratus yen)
07243|per bulan tersebut juga dilakukan Terdakwa ketika menjabat sebagai Direktur
07244|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang mana tujuan penggunaan uang
07245|kontribusi  yang  diterima  dari  mahasiswa  magang  di  jepang  tersebut  tidak
07246|dituangkan  secara  jelas  didalam  Mou  dan  LoA antara  Politeknik  Pertanian
07247|Negeri  Payakumbuh  dan  Shimota  Farm  yang  dijadikan  dasar  dilakukannya
07248|penarikan uang kontribusi dan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang
07249|diwakili oleh Terdakwa awalnya menerima keuntungan berupa uang kontribusi
07250|yang sempat disetorkan Saksi Fiski Yuniati sejumlah Rp26.000.000 (dua puluh
07251|enam juta rupiah) dari gaji Saksi Fiski Yuniati ketika magang di shimota, tetapi
07252|sudah dikembalikan kepada Saksi Fiski  Yuniati karena menjadi rekomendasi
07253|temuan audit Inspektorat bukan karena sukarela dikembalikan oleh Politeknik
07254|Pertanian  Negeri  Payakumbuh  dan  Terdakwa  juga  memperoleh  keuntungan
07255|immateril berupa nama baik dari program tersebut dan bertambahnya jumlah
07256|mahasiwa yang mendaftar di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh karena
07257|
07258|program  magang  ke  jepang  tersebut,  sehingga  dari  uraian  tersebut  diatas
07259|dengan demikian pengertian dari eksploitasi telah terpenuhi;
07260|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis
07261|Hakim berpendapat bahwa keberangkatan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski
07262|Yuniati yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
07263|Republik Indonesia yang dalam hal ini negara Jepang adalah untuk dieksploitasi
07264|di luar wilayah negara Republik Indonesia , sehingga dengan demikian unsur
07265|“membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
07266|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ”
07267|telah terpenuhi;
07268|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan diatas  Majeli s
07269|berkesimpulan  bahwa  perbuatan Terdakwa  tersebut  telah memenuhi  unsur
07270|kedua ini;
07271|Ad. 3.  Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
07272|melakukan perbuatan
07273|Menimbang, bahwa “yang melakukan” diartikan sebagai seorang yang
07274|sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa
07275|pidana, sedangkan “yang turut serta melakukan” dimana sedikit-dikitnya harus
07276|ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut
07277|melakukan  (medepleger)  peristiwa  pidana  itu.   Disini  diminta,  bahwa  kedua
07278|orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan sehingga syarat dalam
07279|ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  adalah
07280|adanya niat dan kehendak yang sama dan pelakunya  lebih dari satu  orang
07281|serta adanya kerjasama diantara  Para Pelaku;
07282|Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis
07283|Hakim  akan  memilih  sub  unsur  yang  sesuai  dengan  fakta  hukum  dalam
07284|persidangan, dimana jika salah satu sub unsur tersebut terbukti maka sub unsur
07285|lainnya tidak perku dibuktikan lagi;
07286|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas bahwa
07287|Saksi  Fiski  Yuniati dan  Saksi  Zuinal  Aini  mengetahui  dari  Saksi  Gusmalini
07288|mengenai adanya program magang di luar negeri pada tahun 2016 ketika Saksi
07289|Fiski Yuniati dan Saksi Zuinal Aini baru mendaftar di Politeknik Pertanian Negeri
07290|Payakumbuh dan program magang ke jepang yang dimulai dari proses seleksi
07291|sampai dengan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati magang di perusahaan
07292|shimota kemudian sampai dengan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski  Yuniati
07293|kabur ke KBRI dan akhirnya kembali ke Indonesia sebagaimana telah majelis
07294|Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  unsur  membawa  warga  negara
07295|
07296|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
07297|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia diatas  adalah ketika
07298|Terdakwa menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
07299|dan walaupun dasar keberangkatan Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski  Yuniati
07300|magang  ke  shimota  adalah  MoU/LoA  antara  Politeknik  Pertanian  Negeri
07301|Payakumbuh  dengan  shimota  farm  dibuat  oleh  Saksi  Gusmalini  pada  saat
07302|masih  menjabat  sebagai  Direktur  pada  tahun  2017  yang  masih  tetap
07303|dipergunakan ketika Terdakwa menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian
07304|Negeri  Payakumbuh  dikarenakan  jangka  waktunya  belum  berakhir  sampai
07305|dengan tahun 2022 dan yang menjadi korban dalam perkara a quo adalah Saksi
07306|Zuinal Aini dan Saksi Fiski  Yuniati  yang melakukan magang ke perusahaan
07307|Shimota di Jepang pada tahun 2019 pada saat Terdakwa menjabat sebagai
07308|Direktur,  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Terdakwalah  yang  menjadi
07309|pelaku  utama  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  dikarenakan  korban
07310|yaitu Saksi Zuinal Aini dan Saksi Fiski Yuniati magang ke Perusahaan Shimota
07311|Farm  pada  saat  Terdakwa  sebagai  Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri
07312|Payakumbuh dan terhadap Saksi Gusmalini berperan membuat MoU antara
07313|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Shimota Farm pada tahun
07314|2017  dan  masih  dipergunakan  sebagai  dasar  ketika  Terdakwa  menjabat,
07315|sehingga  berdasarkan  pertimbangan  diatas  unsur  “yang  melakukan”  telah
07316|terpenuhi;
07317|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan diatas  Majeli s
07318|berkesimpulan  bahwa  perbuatan Terdakwa  tersebut  telah memenuhi  unsur
07319|ketiga ini;
07320|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak
07321|restitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Undang-undang Republik
07322|Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
07323|Perdagangan Orang;
07324|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  13  Undang-Undang  Republik
07325|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
07326|Perdagangan Orang menyatakan restitusi adalah pembayaran ganti kerugian
07327|yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang
07328|berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang
07329|diderita korban atau ahli warisnya;
07330|Menimbang,  bahwa  restitusi  tersebut  adalah  ganti  kerugian  yang
07331|didasarkan  atas  kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya
07332|untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain
07333|
07334|yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang ( vide Pasal 48 ayat (2)
07335|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
07336|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
07337|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung
07338|Nomor  1  tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
07339|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana mengatur
07340|mengenai tata cara Pengajuan dan Permohonan sebelum putusan pengadilan
07341|yang berkekuatan hukum tetap;
07342|Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaan Nomor Reg.
07343|Perkara PDM-01/PYKBH/07/2024 atas nama Terdakwa Elvin Hasman dan Surat
07344|Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-01/PYKBH/07/2024 tanggal 7 November
07345|2024 telah mengajukan permohonan Restitusi atas nama Korban Saksi Zuinal
07346|Aini dan Saksi Fiski Yuniati;
07347|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  dalam  pembelaannya
07348|menanggapi   terhadap  permohonan  restitusi  tersebut  yang  mana  Penasihat
07349|Hukum  dalam  pembelaanya  menyatakan  bahwa  apakah  benar  telah  terjadi
07350|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana
07351|kegiatan magang yang dilakukan oleh Saksi Fiski Yuniati dan Saksi Zuinal Aini
07352|juga  dirasakan  oleh  9  Mahasiswa  magang  lainnya  yaitu  David  Putra,  Dani
07353|Pratama,  Enardi,  Febri  Yelsa  Yunika,  Fri  Candra  Mulya,  Muhammad  Reza
07354|Pahlevi, Septia Kurnia, Rahmat Andhika Putra, dan Rahmad Fadly, sehingga
07355|jika Terdakwa tidak benar benar melakukan tindak pidana Perdagangan Orang
07356|tidak  mungkin  juga  dipenuhi  ketentuan Pasal  48  Undang-Undang  Republik
07357|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
07358|Perdagangan Orang yang mengatur tentang Restitusi;
07359|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  Restitusi  Korban  Saksi
07360|Zuinal Aini dan Saksi Fiski  Yuniati yang diajukan melalui LPSK dan Penuntut
07361|Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
07362|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan
07363|Saksi dan Korban Nomor : A.3069.R/KEP/SMP-LPSK/IX tanggal 25 September
07364|2023 tentang Penilaian Ganti Rugi kepada Pemohon yang bernama Zuinal Aini,
07365|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  merekomendasikan  kepada
07366|Pengadilan  untuk  dapat  mengabulkan  restitusi  dengan  nilai  sejumlah
07367|Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
07368|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Lembaga  Perlindungan
07369|Saksi dan Korban Nomor : A.3070.R/KEP/SMP-LPSK/IX tanggal 25 September
07370|2023  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi  kepada  Pemohon  yang  bernama  Fiski
07371|
07372|Yuniati,  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  merekomendasikan kepada
07373|Pengadilan  untuk  dapat  mengabulkan  restitusi  dengan  nilai sejumlah
07374|Rp5.440.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
07375|Menimbang, bahwa komponen kerugian yang dimohonkan oleh Saksi
07376|Zuinal  Aini  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban serta  dalam
07377|lampirannya adalah ganti rugi yang didasarkan atas biaya perawatan psikologis
07378|meliputi  biaya  Pemulihan  psikologis  untuk  9  (sembilan)  sesi  sejumlah
07379|Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), biaya penggantian biaya
07380|transport per kedatangan psikolog sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus
07381|lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  biaya  konsumsi  Psikolog  yaitu  sejumlah
07382|Rp270.000,00  (dua  ratus  tujuh  puluh  ribu  rupiah)  dengan  total  sejumlah
07383|Rp6.120.000,00 (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah)
07384|Menimbang, bahwa komponen kerugian yang dimohonkan oleh Saksi
07385|Fiski  Yuniati  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban serta  dalam