01127|- Bahwa,  lebih  dahulu  perlu  diketahui  apa  pengertian  ”Perdagangan
01128|Orang”. Perdagangan Orang adalah tindakan Perekrutan, Pengangkutan,
01129|Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan,  atau  Penerimaan  Seseorang
01130|dengan  Ancaman  Kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,
01131|Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekuasaan  atau  Posisi  Rentan, Penjeratan
01132|Utang  atau  Memberi  Bayaran  atau  Manfaat,  sehingga  memperoleh
01133|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01134|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
01135|eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan Pasal 1
01136|angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
01137|- Bahwa, pengertian ”Tindak Pidana Perdagangan Orang” adalah Setiap
01138|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
01139|
01140|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01141|Tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
01142|- Bahwa  unsur-unsur dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
01143|terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa
01144|unsur adalah sebagai berikut :
01145|- ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN (Proses/Movement)
01146|a. Perekrutan;
01147|b. Pengangkutan;
01148|c. Penampungan;
01149|d. Pengiriman;
01150|e. Pemindahan atau;
01151|f. Penerimaan seseorang;
01152|- ELEMEN  UTAMA II :  CARA (Means)
01153|a. Ancaman kekerasan;
01154|b. Penggunaan kekerasan;
01155|c. Penculikan;
01156|d. Penyekapan;
01157|e. Pemalsuan;
01158|f. Penipuan;
01159|g. Penyalahgunaan kekuasaan atau;
01160|h. Penyalahgunaan posisi rentan;
01161|i. Penjeratan utang atau;
01162|j. Memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
01163|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik
01164|dilakukan didalam Negara maupun antar Negara
01165|- ELEMEN UTAMA  III : TUJUAN
01166|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01167|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara(delik formil);
01168|c. mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01169|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing  elemen utama (Proses, Cara
01170|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01171|pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dipenuhi  1
01172|(satu)  unsur dari masing-masing elemen utama.
01173|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01174|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
01175|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
01176|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,
01177|
01178|tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap
01179|individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01180|Trafficking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan
01181|penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara
01182|seksual, dan perdagangan anak;
01183|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
01184|langsung dan tidak langsung dengan Tindak Pidana Perdaganan Orang
01185|(TPPO) dan pemenuhan hak korban sebagai berikut:
01186|1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999
01187|Tentang Hak Asasi Manusia;
01188|2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984
01189|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk
01190|Diskriminasi Terhadap Wanita;
01191|3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998
01192|Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
01193|atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
01194|Merendahkan Martabat Manusiawi;
01195|4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
01196|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Nomor  87  Tentang  Kebebasan
01197|Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
01198|5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  1999
01199|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan
01200|Kerja Paksa;
01201|6. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1999
01202|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  Usia
01203|Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
01204|7. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  1999
01205|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi
01206|dalam Pekerjaan dan Jabatan;
01207|8. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  1999
01208|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kerja Paksa;
01209|9. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1956
01210|Tentang  Berlakunya Ratifikasi  Konvensi ILO Nomor  98  Tentang  Hak
01211|Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam  Pekerjaan  yang
01212|Sama;
01213|10. Bahwa penting pula memperhatikan  ketentuan dalam dokumen
01214|Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Transnational
01215|
01216|Organized Crime  (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
01217|Tindak  Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi)  sebagai  komitmen
01218|Pemerintah Indonesia yang telah ikut menandatangai Konvensi Palermo
01219|2000.  Pasal  3  Protokol  Palermo  mengatur  bahwa  Persetujuan  dari
01220|seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01221|seperti yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap
01222|batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam
01223|tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut. Selanjutnya di Pasal 3 (c)
01224|Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan
01225|seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap  sebagai
01226|“Perdagangan Manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara
01227|yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini
01228|11. Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  pengesahan  konvensi
01229|internasional Mengenai perlindungan hak-Hak Seluruh Pekerja migran
01230|dan Anggota Keluarganya;
01231|12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
01232|Pekerja Migran Indonesia;
01233|13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
01234|Saksi dan Korban;
01235|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris dan
01236|Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  (berkas  terpisah)  telah
01237|memenuhi unsur pidana perdagangan orang dan juga pidana pelindungan
01238|Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI), hal  tersebut  dapat dijelaskan  sebagai
01239|berikut :
01240|1. Bahwa  untuk  ditempatkannya  seseorang  atau  Calon  Pekerja
01241|Migran Indonesia (CPMI) maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur
01242|sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01243|2017 yaitu sebagai berikut :
01244|- Setiap  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar
01245|negeri harus memenuhi persyaratan:
01246|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) Tahun;
01247|b. Memiliki Kompetensi;.
01248|c. Sehat Jasmani dan Rohani;.
01249|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01250|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”.
01251|2. Bahwa yang dimaksud dengan SIP2MI sesuai dengan Pasal 1
01252|angka  17  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  adalah  Surat  lzin
01253|
01254|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI
01255|adalah  lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan
01256|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan  untuk
01257|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01258|3. Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  sar  Binti  (Alm)  Idris  telah
01259|memproses  penempatan  Korban  Saksi  Wayem Binti  Taryo  tanpa
01260|mengikuti  prosedur  dan  prasyarat  yang  ditetapkan,  hal  ini  dapat
01261|dibuktikan dari kronologis:
01262|a. Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo  tidak pernah dilatih bekerja
01263|melalui Balai Latihan Kerja atau Lembaga Pelatihan Kerja sehingga
01264|tidak  dipersiapkan  dan  tidak  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan
01265|dengan sertifikat pelatihan;
01266|b. Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo tidak  diperiksa  kesehatan
01267|Jasmani  dan  Rohaninya  secara  komprehensif melalui  sarana
01268|kesehatan  yang  resmi  dan  berijin  sebagai  sarana  kesehatan
01269|pemeriksaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan standar
01270|pemeriksaan yang sesuai serta tidak pernah diperiksa psikologinya
01271|melalui standar tes psikologi yang sesuai, yang dilakukan hanyalah
01272|membawa ke klinik Jasa Prima yang tidak diketahui kapasitasnya;
01273|c. Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo tidak  didaftarkan  dalam
01274|kepesertaan Jaminan Sosial, terbukti pada kronologis perkara yaitu
01275|adanya pengakuan dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris
01276|Binti (Alm) Idris;
01277|d. Saksi Korban Wayem Binti Taryo diproses tanpa dokumen yang
01278|lengkap,  sekedar  menggunakan  dokumen  alakadarnya  yaitu  KTP,
01279|Paspor  dan  Surat  Pernyataan  Izin  dari  ibunya  yang  mana  tidak
01280|memiliki kualifikasi secara hukum mengingat  Saksi  Korban  Wayem
01281|Binti Taryo telah menikah sehingga yang seharusnya memberikan
01282|izin  adalah  suaminya  dan  wajib  diketahui  oleh  Kepala  Desa,
01283|sementara  itu  dokumen  persyaratan  yang  seharusnya  dilengkapi
01284|sesuai  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  adalah
01285|sebagai berikut :
01286|- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01287|melampirkan fotocopy buku nikah;
01288|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01289|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01290|- Sertifikat Kompetensi kerja;
01291|
01292|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01293|kesehatan dan psikologi;
01294|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01295|- Visa Kerja;
01296|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01297|- Perjanjian Kerja.
01298|- Bahwa  seorang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  haruslah
01299|terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab
01300|dibidang Ketenagakerjaan atau dalam hal ini Disnaker domisili asal Korban
01301|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
01302|18 Tahun 2017, sementara Saksi Korban Wayem Binti Taryo diproses oleh
01303|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris tanpa melalui pendaftaran
01304|sehingga statusnya tidak terdaftar di sistem pendataan Pekerja Migran
01305|Indonesia milik pemerintah dengan demikian  Saksi  Korban  Wayem Binti
01306|(Alm) Taryo tidak terlindungi dengan baik oleh Pemerintah;
01307|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris melakukan proses
01308|melalui PT Amalah, sepengetahuan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  PT
01309|tersebut tidak terdapat dalam daftar P3MI, sehingga keberadaannya patut
01310|diduga ilegal dan dengan kondisi tersebut maka dapat dipastikan bahwa
01311|PT Amalah tidak memiliki SIP2MI yang menjadi syarat untuk melakukan
01312|kegiatan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  padahal  keberadaan
01313|SIP2MI  sifatnya  wajib,  tanpa  SIP2MI  maka  P3MI  dilarang  melakukan
01314|penempatan, sebagaimana Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18
01315|Tahun 2017;
01316|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris juga melakukan
01317|kegiatan rekrut tanpa alas hak yang benar, terbukti pada kronologis yaitu
01318|pengakuan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris yang tidak memiliki
01319|surat  tugas  atau  perikatan  dengan  P3MI/PPTKIS.  Dengan  demikian
01320|Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah  menjalankan
01321|kegiatannya secara orang-perseorangan yang mana telah dilarang orang
01322|perseorangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01323|sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01324|2017;
01325|- Bahwa berkaitan dengan pidana perdagangan orang, bahwa Terdakwa
01326|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah memenuhi  unsur  pidana
01327|perdagangan orang yaitu :
01328|
01329|- Unsur  Proses (perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01330|pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang).
01331|a. Bahwa tindakan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris
01332|telah  memenuhi  unsur  perekrutan  yang  dimulai  dengan  adanya
01333|keinginan Saksi korban Wayem Binti Taryo bekerja diluar negeri yang
01334|kemudian direspon dengan kesanggupan untuk melakukan proses
01335|serta  meminta  dokumen  Saksi  korban  Wayem Binti  Taryo dan
01336|menjalani beberapa proses tahapan yang difasilitasi oleh Terdakwa
01337|Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris selain itu pada kronologis juga telah
01338|diakui oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris bahwa telah
01339|merekrut Saksi Korban Wayem Binti Taryo;
01340|b. Bahwa  Saksi Korban   Wayem  Binti Taryo  telah diangkut oleh
01341|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris berpindah-pindah untuk
01342|memenuhi tahapan proses yang diinginkan oleh Terdakwa Cariyah
01343|Alias Sar Binti (Alm) Idris untuk memenuhi proses dengan tujuan
01344|ditempatkan  bekerja  di  luar  negeri  dengan  demikian  unsur
01345|pengangkutan telah terpenuhi;
01346|c. Bahwa sesuai dengan keterangan,  Saksi  Korban  Wayem Binti
01347|Taryo telah ditampung di Jakarta bersama dengan 6 (enam) orang
01348|perempuan lainnya yang juga Calon Pekerja Migran Indonesia sejak
01349|tanggal 19 Juli 2022 hingga keberangkatan di tanggal 20 Juli 2022,
01350|dengan demikian unsur penampungan telah terpenuhi;
01351|d. Bahwa tanggal 20 Juli 2022  Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo
01352|bersama 6 (enam) orang lainnya diantar oleh 2 (dua) orang yang
01353|tidak dikenal dibawa ke Bandara Sukarno-Hatta untuk diterbangkan
01354|menuju Irak menggunakan pesawat Srilanka Air, dengan demikian
01355|telah terjadi pengiriman, maka unsur pengiriman telah terpenuhi;
01356|e. Bahwa tanggal 21 Juli 2022  Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo
01357|tiba di Irak dan dijemput oleh agency dan menginap selama 3 (hari),
01358|setelah itu tanggal 24 Juli 2022  Saksi  korban  Wayem Binti Taryo
01359|ditempatkan di majikan pertama, atas fakta dijemputnya oleh agency
01360|dan juga penempatan Saksi Korban Wayem Binti Taryo pada Majikan
01361|maka telah terjadi penerimaan seseorang dalam hal ini agency dan
01362|majikan, sehingga unsur penerimaan seseorang terpenuhi;
01363|- Unsur  Cara (ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01364|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01365|
01366|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
01367|atau manfaat).
01368|a. Bahwa  Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo adalah  seorang  yang
01369|sedang  membutuhkan  pekerjaan  dan  penghasilan  untuk
01370|penghidupannya,  sementara  itu  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti
01371|(Alm)  Idris  adalah  pihak  yang  memiliki  pengalaman  dalam
01372|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  terkonfirmasi  dalam
01373|keterangan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris yang juga
01374|menawarkan  Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo untuk  bekerja  di
01375|Singapura  dan  memiliki  jaringan  dengan  perusahaan  yaitu  PT
01376|Amalah  yang  dapat  memfasilitasi  penempatan  Pekerja  Migran
01377|Indonesia. Relasi kuasa diantara keduanya terjadi tidak seimbang
01378|sebab Saksi Korban Wayem Binti Taryo dalam kondisi rentan karena
01379|kebutuhan hidup dan Terdakwa memiliki jalur untuk menempatkan
01380|bekerja, dengan demikian terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau
01381|posisi  rentan  pada  pihak-pihak  tersebut,  dengan  demikian  unsur
01382|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan telah terpenuhi;
01383|b. Bahwa  atas diprosesnya Saksi  Korban Wayem  Binti  (Alm) Taryo,
01384|Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  telah  dijanjikan  sejumlah
01385|manfaat yaitu gaji yang dijanjikan sejumlah 1.300 QR atau sejumlah
01386|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)/bulan,  pemberian  fee sejumlah
01387|Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Saksi Nurbaety Alias
01388|Beti Binti Sukarma (berkas terpisah) maka unsur penjeratan utang
01389|atau memberi bayaran atau manfaat telah terpenuhi;
01390|- Unsur  Tujuan (eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01391|tereksploitasi);
01392|- Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah
01393|mendapatkan  keuntungan  materiil  atas  dikirimnya  Saksi  Korban
01394|Wayem Binti (Alm) Taryo oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
01395|Idris Binti (Alm) Idris ke luar negeri. Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01396|(Alm) Idris mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga
01397|juta rupiah);
01398|- Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01399|telah menjelaskan pengertian eksploitasi, yaitu  :
01400|“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01401|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01402|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01403|
01404|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01405|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01406|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01407|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01408|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01409|Bahwa  dengan  berhasilnya  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01410|diberangkatkan oleh Saksi Nurbaety Alias Beti Binti Sukarma (berkas
01411|terpisah) dan bekerja untuk majikan di Irak mengakibatkan Terdakwa
01412|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  memperoleh  keuntungan  materiil,
01413|dengan  demikian  unsur  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01414|tereksploitasi telah terpenuhi;
01415|Bahwa dengan dipenuhinya secara nyata unsur proses, cara dan tujuan