00730|kepribadian, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pidana kerja sosial tersebut
00731|diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial, serta
00732|memberikan efek pembelajaran kepada klien tanpa harus menghambat masa tumbuh
00733|kembang anak. Selain itu, klien juga direkomendasikan untuk tetap mengikuti pembinaan
00734|
00735|keagamaan, pendidikan, dan pengawasan dari orang tua serta pihak terkait agar klien
00736|dapat  memperbaiki  perilakunya,  menjauhi  pengaruh  pergaulan  negatif,  dan  tidak
00737|mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari. Namun demikian, apabila dalam
00738|proses peradilan diversi tidak tercapai atau terdapat pertimbangan hukum lain dari aparat
00739|penegak hukum maupun Majelis Hakim, maka diharapkan penjatuhan pidana terhadap
00740|klien tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan
00741|pidana yang bersifat pembinaan serta rehabilitatif dibandingkan pidana yang bersifat
00742|represif;
00743|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagaimana terlampir
00744|dalam  Surat  Tuntutan  Penuntut  Umum,  Permohonan  Anak  dan  Advokatnya  yang
00745|diajukan di persidangan, Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh
00746|Pembimbing Kemasyarakatan serta permohonan dari orangtua Anak serta terhadap hal-
00747|hal khusus yang perlu ditanggapi lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai
00748|berikut:
00749|- Bahwa Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai
00750|lamanya waktu (strafmaat) pemidanaan Anak yang mana akan Hakim putuskan
00751|sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
00752|- Bahwa  terhadap  rekomendasi  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagaimana
00753|terlampir  dalam  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  yang  pada  pokoknya
00754|memohon kepada Hakim untuk melaksanakan proses diversi pada perkara ini maka
00755|Hakim menyatakan tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan alasan
00756|bahwa Anak dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidairitas
00757|dengan pasal dakwaan primair yaitu pasal  479 ayat (2) huruf a dan d Undang-
00758|Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab Undang-Undang
00759|Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
00760|tahun dan dakwaan subsidair pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik
00761|Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00762|yang diancam dengan  pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana
00763|denda paling banyak kategori V (lima). Bahwa kedua pasal yang didakwakan oleh
00764|Penuntut  Umum  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  pelaksanaan  Diversi
00765|sebegaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00766|T entang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Diversi dilaksanakan
00767|dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
00768|a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
00769|b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
00770|Bahwa adapun mengenai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11
00771|T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana
00772|
00773|pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu
00774|perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa
00775|adalah mengatur mengenai pedoman Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara
00776|terhadap Anak dan bukan sebagai pasal yang merubah ancaman pidana yang
00777|telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sehingga
00778|berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat terhadap Anak dalam
00779|perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses diversi;
00780|- Bahwa terhadap permohonan dari Advokat dan orangtua Anak yang pada pokoknya
00781|memohon  kepada Hakim agar Anak dijatuhi  hukuman yang  seringan-ringannya
00782|karena Anak masih mau melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas
00783|(SMA) maka telah Hakim pertimbangkan dan putuskan sebagaimana termuat dalam
00784|amar putusan perkara ini;
00785|Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya
00786|faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan pembenar atau
00787|alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan
00788|hukum perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya;
00789|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan berusia di
00790|atas 14 T ahun, maka harus dinyatakan bersalah dengan memperhatikan Undang-
00791|Undang Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Anak patut
00792|dijatuhi pidana;
00793|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  sebagai  sarana
00794|pembalasan terhadap diri Anak melainkan bahwa sebagaimana diatur di Pasal 51
00795|Undang-undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
00796|sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
00797|Penyesuaian Pidana bahwa pemidanaan bertujuan untuk:
00798|a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi
00799|pelindungan dan pengayoman masyarakat;
00800|b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan
00801|agar menjadi orang yang baik dan berguna;
00802|c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,  memulihkan
00803|keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
00804|d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
00805|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 T ahun
00806|2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diperbarui
00807|dengan Undang-undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana bahwa
00808|pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;
00809|
00810|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-
00811|undang  Nomor  1  T ahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana
00812|sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
00813|Penyesuaian Pidana bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, Hakim wajib
00814|menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan
00815|terdapat pertentangan antara kepastian hukum  dan keadilan  maka  Hakim wajib
00816|mengutamakan keadilan;
00817|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pedoman
00818|Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
00819|T ahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  sebagaimana  telah
00820|diperbarui  dengan  Undang-undang  Nomor  1  T ahun  2026  tentang  Penyesuaian
00821|Pidana sebagai berikut:
00822|Menimbang bahwa Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00823|pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g
00824|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab Undang-
00825|Undang Hukum Pidana dengan motif Anak terpengaruh oleh pengaruh buruk dari AS
00826|dan selain itu Anak menginginkan uang yang akan anak gunakan untuk jajan dan ongkos
00827|modifikasi motor mempengaruhi  sikap batin  Anak untuk melakukan perbuatan itu
00828|dengan direncanakan sebelumnya dengan  cara  sebagaimana telah diurai dalam
00829|pertimbangan unsur  Ad.2  dakwaan subsidair di atas. Bahwa adapun  sikap dan
00830|tindakan  Anak  setelah  melakukan  tindak  pidana  yang  mengakui  semua
00831|perbuatannya  serta  orang  tua  Anak  telah  berdamai  dengan  Saksi  korban  dan
00832|mengganti kerugian yang diderita oleh korban sebagaimana termuat dalam bukti surat
00833|perjanjian damai yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah
00834|dipertimbangkan  oleh  Hakim.  Selanjutnya  Anak  yang  belum  pernah  dipidana
00835|sebelumnya  telah  turut dipertimbangkan  oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana
00836|terhadap diri Anak;
00837|Menimbang bahwa Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang
00838|Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-
00839|undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur bahwa dalam
00840|hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana
00841|pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah
00842|sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Bahwa Anak telah
00843|dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar
00844|Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023
00845|T entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara
00846|paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak kategori V yang mana menurut
00847|
00848|Pasal 79  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab
00849|Undang-Undang Hukum Pidana paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
00850|rupiah) maka  sudah  sepatutnya  Hakim  mendahulukan  pemidaana  denda  yang
00851|sifatnya lebih ringan daripada pidana penjara namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3)
00852|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan
00853|Pidana Anak yang mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana
00854|kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
00855|maka setelah mencermati dengan seksama mengenai Anak yang telah 3 (tiga) kali
00856|melakukan perbuatan pencurian dan memperhatikan dampak atas perbuatannya di
00857|masyarakat maka Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada diri
00858|Anak;
00859|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak telah  dikenakan
00860|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00861|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00862|Menimbang bahwa oleh Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi
00863|alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
00864|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
00865|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00866|1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00867|Rangka: MH1JMF211SK589935 dan Nomor Mesin: JMF2E1589706 tanpa Nomor
00868|Polisi;
00869|2. 1 (Satu) buah BPKB motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00870|Rangka:  MH1JMF211SK589935  dan  Nomor  Mesin:  JMF2E1589706  dengan
00871|Nomor TNKB: DA 6305 ZH No BPKB: H-02098328;
00872|3. 1 (Satu) lembar STNK motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00873|Rangka:  MH1JMF211SK589935  dan  Nomor  Mesin:  JMF2E1589706  dengan
00874|Nomor TNKB: DA 6305 ZH No STNK: 03266855;
00875|Bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwa  seluruh  barang  bukti  tersebut
00876|merupakan sepeda motor beserta dokumen kepemilikannya yang merupakan milik dari
00877|orangtua Anak yang digunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana namun tanpa
00878|sepengetahuan dari orangtua Anak maka dengan demikian terhadap barang bukti
00879|tersebut Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang
00880|sah yaitu orangtua Anak melalui perantara Anak;
00881|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, terlebih
00882|dahulu  akan  dipertimbangkan  keadaan-keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00883|meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak
00884|yang telah terbukti tersebut;
00885|
00886|Keadaan-keadaan yang memberatkan:
00887|- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian materi yang diderita oleh Saksi 1;
00888|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat karena Anak telah 3 (tiga) kali melakukan
00889|pencurian;
00890|Keadaan-keadaan yang meringankan:
00891|- Saksi 1 telah memaafkan Anak dan telah terjadi perdamaian antara Saksi 1 dan orang
00892|tua Anak sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Perdamaian;
00893|- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diperbaiki
00894|hidupnya;
00895|- Anak bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan;
00896|- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
00897|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal
00898|273 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana maka
00899|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
00900|Memperhatikan  ketentuan  Pasal  477  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang
00901|Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab Undang-Undang Hukum
00902|Pidana,  Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana
00903|Anak dan Undang-undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta
00904|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00905|
00906|M E N G A D I L I:
00907|1. Menyatakan Anak  sebagaimana tersebut di atas,  tidak  terbukti secara sah dan
00908|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair
00909|Penuntut Umum;
00910|2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
00911|3. Menyatakan Anak  sebagaimana tersebut di atas,  telah  terbukti secara sah dan
00912|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan yang
00913|memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
00914|4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3
00915|(tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura;
00916|5. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak
00917|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00918|6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
00919|7. Menetapkan barang bukti berupa:
00920|- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00921|Rangka: MH1JMF211SK589935 dan Nomor Mesin: JMF2E1589706 tanpa Nomor
00922|Polisi;
00923|
00924|- 1 (Satu) buah BPKB motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00925|Rangka:  MH1JMF211SK589935  dan  Nomor  Mesin:  JMF2E1589706  dengan
00926|Nomor TNKB: DA 6305 ZH No BPKB: H-02098328;
00927|- 1 (Satu) lembar STNK motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00928|Rangka:  MH1JMF211SK589935  dan  Nomor  Mesin:  JMF2E1589706  dengan
00929|Nomor TNKB: DA 6305 ZH No STNK: 03266855;
00930|Dikembalikan  kepada  pemiliknya  yang  sah  yaitu  orang  tua  Anak  melalui
00931|perantara Anak;
00932|8. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00
00933|(lima ribu rupiah);
00934|
00935|Selasa
00936|
00937|26 Mei 2026
00938|
00939|2026
00940|
00941|Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026, oleh Muhammad
00942|Noer Ramadhan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin dan diucapkan
00943|
00944|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 dengan dibantu
00945|oleh  Zulfadin Syarif, S.H., M.H. Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Batulicin
00946|
00947|Panitera Pengganti, Hakim,
00948|Zulfadin Syarif, S.H., M.H.                          Muhammad Noer Ramadhan, S.H.