00927|Rukiyah bekerja disana selama 9 bulan hanya menadapatkan uang gajih kurang
00928|lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.Bahwa kemudian setelah 9
00929|(sembilan) bulan Saksi Rukiyah bekerja lpo Perak Malaysia di tempat Majikan
00930|
00931|Sharon  Chong  Alias  Mis  Ang  di  ingin  pulang  ke  Negara  Indonesia,  Saksi
00932|Rukiyah diantar ke Johor oleh suruhan dari Sharon Chong Alias Mis Ang dan
00933|Saksi Rukiyah ditempatkan disebuah penampungan/penginapan di Johor dan
00934|Saksi Rukiyah diberitahu oleh pemilik/penginapan bahwa Saksi Rukiyah harus
00935|membayar denda di Imigrasi Malaysia jika ingin pulang karena paspor Saksi
00936|Rukiyah bukan tujuan bekerja melainkan pelancong/jalan-jalan, sehingga saksi
00937|korban  RUKIYAH  mengeluarkan  biaya  denda  di  migrasi  Malaysia  sampai
00938|dengan biaya Tiket Pesawat menuju Indonesia sebesar Rp. 15.000.000,- lima
00939|belas juta rupiah). Kemudian Tepat di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Rukiyah
00940|kembali ke Indonesia melalui Pesawat terbang dengan bukti Tiket Pesawat Air
00941|Asia.Bahwa  dalam  proses  Keberangkatan  Saksi  Rukiyah  dalam  bekerja  di
00942|Negara Malaysia tidak pernah ada Pelatihan Kerja, dan PT yang menaungi dan
00943|terdakwa  juga  bukan  sebagai  Perekut  dan  pemilik  LPK.Bahwa  Terdakwa
00944|bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran
00945|Indonesia diluar negeri.
00946|Menimbang,  bahwa  kegiatan  perekrutan,  pemenuhan  dokumen
00947|terhadap  pekerja  migran  Indonesia  tersebut,  dilakukan  tidak  sesuai dengan
00948|prosedur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan .  terdakwa, tidak
00949|pernah  memberikan informasi  yang  utuh  kepada Saksi  Rukiyah mengenai
00950|lowongan pekerjaan, jenis jabatan, persyaratan jabatan, tata cara penempatan
00951|serta kondisi kerja di Malaysia. Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan
00952|Saksi Rukiyah  ke Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota sesuai dengan domisili dari
00953|CPMInya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Permenaker 9 Tahun 2019.
00954|Hal ini dibuktikan dengan tidak terdaftarnya  Saksi Rukiyah, di dalam sistem
00955|pendataan tenaga kerja luar negeri melalui aplikasi Siap Kerja Di Dinas Tenaga
00956|Kerja Kab/kota sesuai dengan Domisili CPMI. Hal ini  tentu berakibat data Calon
00957|Pekerja Migran Indonesia tidak teregistrasi di sistem pendataan tenaga kerja
00958|luar negeri sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki ID sebagai
00959|kunci  utama/Primary  Key  yang  akan  digunakan  untuk  membuat  paspor,
00960|melaksanakan tes kesehatan,  serta t idak terlindungi  dalam Program Jaminan
00961|Sosial  Ketenagakerjaan  sebagai  syarat  sebagaimana  tercantum  di  dalam
00962|ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2017 . Bahwa Saksi Rukiyah  tidak
00963|diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan
00964|kemampuan/kompetensi  bahasa  dan  keterampilan  bagi  pekerja  sebelum
00965|ditempatkan dan terdakwa , tidak pernah mendaftarkan  Saksi Rukiyah  dalam
00966|program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  sehingga   Saksi  Rukiyah  tidak
00967|terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana
00968|
00969|yang dipersyaratkan dalam peraturan. Bahwa Perekrutan Saksi Rukiyah untuk
00970|menjadi  Pekerja Migran Indonesia ke  Malaysia yang dilakukan oleh  terdakwa
00971|Tati  Nawati  Alias  Wati tidak  mengikuti  tahapan  proses  penempatan,  serta
00972|penempatan yang dilakukan tidak  dilengkapi dengan dokumen yang lengkap
00973|sebagaimana  dipersyaratkan  di  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  18
00974|Tahun  2017. 8  jenis  dokumen  tersebut  adalah : surat  keterangan  status
00975|perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah ,  surat
00976|keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
00977|kepala  desa  atau  lurah,  sertifikat  kompetensi  kerja,  surat  keterangan  sehat
00978|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
00979|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  yang  melaksanakan
00980|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
00981|Pasal 69” telah terpenuhi;
00982|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
00983|Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  18  Tahun  2017  tentang
00984|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
00985|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
00986|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
00987|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00988|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada
00989|alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun
00990|pembenar,  sehingga  berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa
00991|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00992|Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
00993|pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
00994|akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
00995|dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab
00996|Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim
00997|tidak  menemukan  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di
00998|atas, sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat  mempertanggungjawabkan
00999|perbuatannya;
01000|Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif
01001|dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
01002|sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)
01003|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis
01004|Hakim  tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-
01005|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
01006|
01007|di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan
01008|hukum atas perbuatan Terdakwa;
01009|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01010|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01011|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana
01012|yang  dijatuhkan  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dengan
01013|mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  di
01014|mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
01015|perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan
01016|semata-mata  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah
01017|dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan  tetapi  juga  bersifat  edukatif  yaitu  instrumen
01018|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
01019|di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media
01020|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau  merupakan  instrumen
01021|intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
01022|perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
01023|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01024|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01025|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01026|dijatuhkan;
01027|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01028|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01029|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01030|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01031|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01032|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
01033|- 1  (satu)  buah  Buku  Paspor  atas  nama  Rukiyah  dengan  Nomor
01034|E2440464 diterbitkan di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan
01035|- 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass Air Asia Tertanggal 27 Desember
01036|2023
01037|Dikembalikan kepada Saksi Rukiyah.
01038|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01039|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01040|yang meringankan Terdakwa;
01041|Keadaan  yang  memberatkan:
01042|- Perbuatan terdakwa melawan hukum;
01043|- Perbuatan terdkwa merugikan saksi korban
01044|
01045|Keadaan yang meringankan:
01046|- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
01047|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01048|-     Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban
01049|
01050|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01051|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01052|Memperhatikan,  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang  -  Undang  Republik
01053|Indonesia  Nomor  :  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01054|Indonesia dan  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
01055|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01056|
01057|MENGADILI:
01058|1. Menyatakan Terdakwa Tati  Nawati  Alias  Wati  Binti  Darto terbukti
01059|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak  pidana  “ telah
01060|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01061|dimaksud dalam Pasal 69 ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif  Kedua
01062|Penuntut Umum;
01063|2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tati Nawati Alias Wati Binti Darto
01064|oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4  (empat)  tahun dan  6
01065|(enam) bulan  dan denda sebesar  Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
01066|juta  rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
01067|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01068|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
01069|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01070|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
01071|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01072|- 1  (satu)  buah  Buku  Paspor  atas  nama  Rukiyah  dengan  Nomor
01073|E2440464 diterbitkan di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan
01074|- 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass Air Asia Tertanggal 27 Desember
01075|2023
01076|Dikembalikan kepada Saksi Rukiyah.
01077|6. Menetapkan  agar  terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah
01078|Rp2,000.00 (dua ribu  rupiah).
01079|
01080|Rabu
01081|
01082|30
01083|
01084|2024
01085|
01086|Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Windana,
01087|S.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota
01088|
01089|Suerma, S.H.
01090|
01091|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01092|Agus Windana, S.H.                                Yulia Susanda, S.H., M.H.
01093|Alfarobi, S.H.
01094|Panitera Pengganti,
01095|Suerma, S.H.