01171|Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  dari  Bapas  Kelas  I  Malang  hari
01172|Selasa  tanggal  05  bulan  Agustus  Tahun  2025  terhadap  masalah
01173|Paraf
01174|K
01175|M
01176|H
01177|A
01178|1
01179|H
01180|A
01181|2
01182|
01183|pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  klien,  maka  Pembimbing
01184|Kemasyarakatan merekomendasikan:
01185|1. Pihak Kepolisian
01186|Dalam perkara Klien dilanjutkan dan tidak diupayakan diversi dalam hal
01187|ini perkara Klien memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun.
01188|2. Pihak Kejaksaan Negeri
01189|Dalam perkara Klien dilanjutkan dan tidak diupayakan diversi dalam hal
01190|ini perkara Klien memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun.
01191|3. Pihak Pengadilan Negeri
01192|Dalam persidangan anak dengan tidak mengurangi wewenang hakim
01193|dalam  memutus  perkara  Anak,  maka  kami  menyarankan  agar  klien
01194|diberi  Pidana  Pokok  berupa  Pidana  penjara  dengan  tetap
01195|mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  untuk  anak  sesuai  dengan
01196|Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  e  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01197|Peradilan Pidana Anak.
01198|Alasan pemberian saran tersebut adalah:
01199|1. Klien  melakukan  tindak  pidana  pencabulan  karena  tidak  dapat
01200|menahan hawa nafsu.
01201|2. Klien  telah  lulus  sekolah  dari  SMAN  1  XXX  sehingga  belum
01202|memiliki  keterampilan  yang  memang  pekerjaan  keseharian  klien
01203|merupakan serabutan.
01204|3. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana
01205|4. Hasil  Asesmen  Penilaian  Risiko  memiliki  tingkat  resiko  rendah
01206|(mengulangi tindak pidana) dan Faktor Kriminogenik Anak menunjukkan
01207|secara mayoritas bahwa klien berada resiko rendah (penyebab tindak
01208|pidana).
01209|5. Agar  klien  mendapat  pembelajaran  terhadap  perkara  tersebut
01210|sehingga ada perubahan akhlak dan moral pada diri klien.
01211|Menimbang,  bahwa  terhadap  hasil  penelitian  kemasyarakatan  baik
01212|kesimpulan maupun rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Majelis
01213|Hakim sependapat bahwa terhadap Anak Pelaku tersebut diberi pidana penjara
01214|sebagaimana  dalam  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  agar  dapat
01215|memenuhi  rasa  keadilan  bagi  Anak  korban  dan  juga  keluarganya,  serta
01216|Paraf
01217|K
01218|M
01219|H
01220|A
01221|1
01222|H
01223|A
01224|2
01225|
01226|dikemudian hari Anak Pelaku diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih baik
01227|lagi kedepannya;
01228|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e
01229|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01230|terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana
01231|berupa  pembinaan  dalam  lembaga,  sedangkan  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-
01232|Undang a quo menentukan bahwa pidana penjara terhadap Anak dilaksanakan
01233|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
01234|Menimbang, bahwa filosofi pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana
01235|Anak  bukan  semata-mata  bersifat  pembalasan  (retributif),  melainkan  lebih
01236|menitikberatkan  pada  pendekatan  pembinaan,  pendidikan,  rehabilitasi,  dan
01237|reintegrasi sosial demi kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the
01238|child), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
01239|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01240|Menimbang,  bahwa  menurut  pendapat  Barda  Nawawi  Arief,
01241|pemidanaan  terhadap  anak  harus  diarahkan  pada  upaya  perlindungan  dan
01242|pembinaan  kepribadian  anak  agar  anak  dapat  kembali  menjadi  anggota
01243|masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Demikian pula menurut Marlina
01244|dalam  teori  restorative  justice,  penjatuhan  pidana  terhadap  anak  harus
01245|mempertimbangkan  aspek  edukatif,  rehabilitatif,  dan  masa  depan  anak
01246|sehingga  pidana  penjara  bagi  anak  tidak  dapat  dipersamakan  dengan
01247|pemidanaan terhadap orang dewasa;
01248|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak Pelaku masih
01249|berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menurut hukum masih tergolong anak
01250|yang  memerlukan  pembinaan  secara  khusus,  terarah,  dan  berkelanjutan.
01251|Meskipun demikian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan
01252|Anak  dilakukan  berulang  kali,  menggunakan  kekerasan  dan  ancaman,
01253|menimbulkan trauma psikis terhadap Anak Korban, serta dilakukan terhadap
01254|Anak Korban yang masih memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga terhadap
01255|Anak tetap perlu dijatuhkan pidana yang memiliki nilai edukatif dan preventif;
01256|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penempatan  Anak
01257|Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar telah tepat
01258|dan sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, karena LPKA Kelas I
01259|Paraf
01260|K
01261|M
01262|H
01263|A
01264|1
01265|H
01266|A
01267|2
01268|
01269|Blitar  merupakan  lembaga  khusus  pembinaan  anak  yang  memiliki  program
01270|pendidikan formal, pembinaan mental dan keagamaan, konseling psikologis,
01271|serta pelatihan keterampilan kerja bagi anak binaan guna mempersiapkan anak
01272|kembali ke lingkungan masyarakat.
01273|Menimbang, bahwa berdasarkan informasi kelembagaan, LPKA Kelas I
01274|Blitar  juga  menyelenggarakan  berbagai  program  pelatihan  kerja  dan
01275|keterampilan  bagi  Anak  Binaan,  antara  lain  pelatihan  teknisi  sepeda  motor,
01276|pendidikan formal, pembinaan karakter, dan program kemandirian lainnya yang
01277|bertujuan  memberikan  bekal  keterampilan  hidup  bagi  Anak  Pelaku setelah
01278|selesai menjalani pidana.
01279|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tujuan  pemidanaan
01280|terhadap Anak, maka pidana penjara yang dijalani Anak Pelaku di LPKA Kelas I
01281|Blitar harus dimaknai sebagai sarana pembinaan dan perbaikan perilaku Anak,
01282|bukan sebagai bentuk pembalasan semata, sehingga diharapkan Anak dapat
01283|menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, memiliki keterampilan kerja, dan
01284|tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
01285|Menimbang, bahwa perihal penjatuhan pidana pelatihan kerja kepada
01286|Anak sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
01287|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan memberikan
01288|keterampilan  praktis,  membentuk  kedisiplinan,  tanggung  jawab,  dan
01289|kemandirian Anak sebagai bekal kehidupan sosial setelah selesai menjalani
01290|pidana, Majelis akan mempertimbangkan;
01291|Menimbang,  bahwa  pidana  pelatihan  kerja  terhadap  Anak  penting
01292|dijatuhkan mengingat berdasarkan fakta persidangan Anak masih berada pada
01293|usia  produktif  dan  masih  memiliki  kesempatan  untuk  memperbaiki  masa
01294|depannya,  sehingga  melalui  pelatihan  kerja  diharapkan  Anak  memperoleh
01295|kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat agar dapat kembali diterima
01296|dalam kehidupan bermasyarakat serta menghindarkan Anak dari pengulangan
01297|tindak pidana (residivisme), oleh karena berdasarkan informasi yang didapat
01298|Majelis bahwa di LPKA Kelas I Blitar juga menyelenggarakan berbagai program
01299|pelatihan kerja dan keterampilan bagi Anak Binaan, antara lain pelatihan teknisi
01300|sepeda  motor,  pendidikan  formal,  pembinaan  karakter,  dan  program
01301|kemandirian lainnya maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bagi Anak
01302|Paraf
01303|K
01304|M
01305|H
01306|A
01307|1
01308|H
01309|A
01310|2
01311|
01312|Pelaku  dijatuhkan  pidana  berupa  pembinaan  dalam  lembaga  sebagaimana
01313|Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01314|Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01315|(LPKA) Kelas I Blitar;
01316|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat
01317|pidana berupa penempatan Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01318|(LPKA) Kelas I Blitar yang juga menyelenggarakan berbagai program pelatihan
01319|kerja dan keterampilan bagi Anak Binaan, merupakan bentuk pemidanaan yang
01320|paling  tepat,  proporsional,  dan  sesuai  dengan  prinsip  perlindungan  anak,
01321|kepentingan  terbaik  bagi  anak,  keadilan  restoratif,  serta  tujuan  pembinaan
01322|dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
01323|Menimbang, bahwa pembelaan / Pledoi yang disampaikan Penasihat
01324|Hukum Anak Pelaku tanggal 12 Mei 2026 pada pokoknya memohon keringanan
01325|hukuman  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam  keadaan  yang
01326|meringankan pada diri Anak tersebut;
01327|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01328|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01329|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  Pelaku  harus
01330|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01331|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Pelaku  mampu  bertanggung
01332|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01333|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  Pelaku  telah
01334|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
01335|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01336|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01337|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01338|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01339|- 1 (satu) potong tank top warna hijau motif bunga
01340|- 1 (satu) potong spot bra warna putih
01341|- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
01342|- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat
01343|- 1 (satu) buku tulis diary warna biru
01344|- 1 (satu) buah alat pel warna biru muda
01345|Paraf
01346|K
01347|M
01348|H
01349|A
01350|1
01351|H
01352|A
01353|2
01354|
01355|- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam
01356|- 1 (satu) poton celana pendek warna coklat
01357|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
01358| yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 265/Pid.Sus-Anak-
01359|SITA/2025/PN Lmj oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 7
01360|Agustus  2025  dan  juga  Nomor  403/Pid.B-SITA/2025/PN  Lmj  tanggal  28
01361|November  2025  setelah  Majelis  memperhatikan  jenis  barang  bukti  tersebut
01362|adalah  termasuk  barang  bukti  yang  jika  dikembalikan  kepada  Anak  Korban
01363|untuk  dipergunakan  kembali  adalah  tidak  tepat  karena  dapat  menimbulkan
01364|ingatan terhadap peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban yang dapat
01365|menyebabkan trauma  psikis  kembali pada  Anak  Korban, sehingga  terhadap
01366|jenis  barang  bukti  Majelis  mempertimbangkan  yang  paling  tepat  adalah
01367|dimusnahkan;
01368|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak
01369|Pelaku,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang
01370|memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;
01371|Keadaan  yang  memberatkan:
01372|- Perbuatan Anak Pelaku telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis
01373|terhadap Anak Korban;
01374|- Perbuatan  Anak  Pelaku  dilakukan  berulang  kali  dalam  rentang  waktu
01375|yang cukup lama;
01376|- Perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara memaksa dan disertai
01377|ancaman agar anak korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada
01378|orang lain;
01379|- Perbuatan Anak Pelaku mengganggu masa depan dan perkembangan
01380|psikologis Anak Korban yang masih berusia anak;
01381|- Perbuatan Anak Pelaku dilakukan di tempat yang seharusnya menjadi
01382|tempat yang memberikan rasa aman bagi Anak Korban, yaitu rumah Anak
01383|Korban  dan  seharusnya  Anak  Pelaku  sebagai  sepupu  melindungi  dan
01384|menjaga Anak Korban;
01385|Keadaan yang meringankan:
01386|- Anak  Pelaku  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya  serta  koperatif
01387|selama pemeriksaan dipersidanga;
01388|Paraf
01389|K
01390|M
01391|H
01392|A
01393|1
01394|H
01395|A
01396|2
01397|
01398|- AnakPelaku belum pernah dihukum;
01399|- Anak  Pelaku  masih  berusia  anak  sehingga  masih  mempunyai
01400|kesempatan untuk memperbaiki diri dan dibina menjadi pribadi yang lebih
01401|baik;
01402|- Anak Pelaku masih memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan dan
01403|masa depannya;
01404|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Pelaku  dijatuhi  pidana,  maka
01405|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01406|
01407|MENGADILI:
01408|1. Menyatakan  Anak  Pelaku  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01409|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan  kekerasan  dan  ancaman
01410|kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  secara
01411|berlanjut”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
01412|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana
01413|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama
01414|3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
01415|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  Pelaku
01416|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01417|4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
01418|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01419|- 1 (satu) potong tank top warna hijau motif bunga
01420|- 1 (satu) potong spot bra warna putih
01421|- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
01422|- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat
01423|- 1 (satu) buku tulis diary warna biru
01424|- 1 (satu) buah alat pel warna biru muda
01425|Paraf
01426|K
01427|M
01428|H
01429|A
01430|1
01431|H
01432|A
01433|2
01434|
01435|- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam
01436|- 1 (satu) poton celana pendek warna coklat
01437|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
01438|Dimusnahkan;
01439|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah
01440|Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
01441|
01442|Senin
01443|
01444|18 Mei
01445|2026
01446|
01447|2026
01448|
01449|2026, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
01450|Faisal Ahsan, S.H., M.H., Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai
01451|
01452|Aidelia Citra Faradina, S.H.
01453|
01454|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01455|Faisal Ahsan, S.H., M.H. Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.
01456|Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.
01457|Panitera Pengganti,
01458|Aidelia Citra Faradina, S.H.