01783|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01784|
01785|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01786|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01787|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01788|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01789|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01790|Bahwa  dengan  berhasilnya  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01791|diberangkatkan oleh Saksi Nurbaety Alias Beti Binti Sukarma (berkas
01792|terpisah) dan bekerja untuk majikan di Irak mengakibatkan Terdakwa
01793|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  memperoleh  keuntungan  materiil,
01794|dengan  demikian  unsur  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01795|tereksploitasi telah terpenuhi;
01796|Bahwa dengan dipenuhinya secara nyata unsur proses, cara dan tujuan
01797|dalam  pembuktian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  pada
01798|perkara ini maka Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris terbukti telah
01799|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  terhadap  Saksi  Korban
01800|Wayem Binti (Alm) Taryo;
01801|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01802|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:
01803|        Pasal 49 :
01804|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :
01805|- Badan;
01806|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01807|- Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01808|untuk kepentingan Perusahaan sendiri;
01809|Pasal 51:
01810|Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan pekerja migran
01811|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01812|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri;
01813|        Pasal 59 :
01814|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01815|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01816|        Pasal 5 :
01817|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01818|memenuhi persyaratan :
01819|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01820|- Memiliki Kompetensi;
01821|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01822|
01823|- Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01824|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01825|Pasal 13 :
01826|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01827|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01828|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01829|wajib melampirkan  fotocopy buku nikah;
01830|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01831|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01832|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01833|- Surat  Keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01834|kesehatan dan psikologi;
01835|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01836|- Visa kerja;
01837|- Perjanjian Penempatan pekerja migran Indonesia dan
01838|- Perjanjian kerja;
01839|Pasal 7 :
01840|Perlindungan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran
01841|Indonesia meliputi :
01842|- Perlindungan sebelum bekerja;
01843|- Perlindungan selama bekerja;
01844|- Perlindungan setelah bekerja;
01845|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
01846|Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01847|Migran Indonesia :
01848|         Pasal 6 :
01849|Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui:
01850|- Sebelum bekerja;
01851|- Selama bekerja dan
01852|- Setelah bekerja;
01853|Pasal 7 :
01854|Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
01855|dilakukan melalui :
01856|- Pemberitan Informasi;
01857|- Pendaftaran;
01858|- Seleksi;
01859|- Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
01860|
01861|- Penandatanganan perjanjian penempatan;
01862|- Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
01863|- Pengurusan Visa kerja;
01864|- OPP;
01865|- Penandatanganan Perjanjian Kerja dan
01866|- Pemberangkatan;
01867|Paragraf 3. Selama bekerja
01868|         Pasal 24 :
01869|(1). Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01870|b  dimulai  sejak  Pekerja  Migran  Indonesia  tiba  di  negara  tujuan
01871|penempatan;
01872|(2). Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
01873|melaporkan kedatangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat
01874|Dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui
01875|Mitra Usaha P3MI.
01876|(3). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01877|di negara tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan
01878|keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama  berada  di  negara
01879|tujuan penempatan.
01880|         Pasal 25 :
01881|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
01882|negara tujuan penempatan melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran
01883|Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan.
01884|         Pasal 26 :
01885|(1). Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01886|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
01887|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
01888|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan.
01889|(2). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01890|wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada
01891|ayat ( 1 )
01892|Paragraf 4. Setelah bekerja.
01893|(1). Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01894|c dimulai sejak  pekerja migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia
01895|(2) Dalam hal Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada
01896|ayat  (1)  bermasalah  berdasarkan  laporan  dari  atase
01897|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh
01898|
01899|Kepala perwakilan Republik Indonesia, BP2MI  memfasilitasi Pekerja
01900|Migran Indonesia di Debarkasi Indonesia.
01901|- Bahwa  Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di
01902|Kota Erbil Negara Kurdistan of Irak tidak mempunyai peraturan perundang-
01903|undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian
01904|tertulis  antara  pemerintah  Negara  Irak  dengan  pemerintah  Republik
01905|Indonesia,  dan/atau  tidak  memiliki  sistem  Jaminan  sosial  dan/atau
01906|asuransi yang melindungi pekerja asing;
01907|- Bahwa pada saat proses penempatan Korban ke Negara Kurdistan of
01908|Irak terjadi, Indonesia masih menerapkan  moratorium atau penghentian
01909|sementara terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara di
01910|kawasan  Timur  Tengah  untuk  pengguna  perseorangan  yang  mana
01911|termasuk  didalamnya  adalah  Irak,  pekerja  rumah  tangga  bekerja  pada
01912|perseorangan sehingga termasuk yang dilarang.  Hal ini tertuang dalam
01913|Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  260  Tahun  2015  Tentang
01914|Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada
01915|Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
01916|         Pasal 13 :
01917|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01918|wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01919|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01920|melampirkan foto kopi buku nikah.
01921|- Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali
01922|yang diketahui oleh Kepala Desa /Lurah.
01923|- Sertifikat Kompetensi Kerja.
01924|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01925|kesehatan dan psikologi;
01926|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01927|- Visa kerja;
01928|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01929|- Perjanjian kerja;
01930|- Dan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
01931|291  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penempatan  dan
01932|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Irak melalui Sistem
01933|penempatan satu kanal.
01934|Pasal 69 :
01935|
01936|Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
01937|Indonesia;
01938|- Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Saksi Nurbaety
01939|Alais Beti Binti (Alm) Sukarma (berkas terpisah) tidak diperbolehkan
01940|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Saksi
01941|Wayem Binti (Alm) Taryo bukan melalui Pemerintah dan bukan melalui
01942|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01943|- Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Saksi Nurbaety
01944|Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  (berkas  terpisah)  tidak  mempunyai
01945|SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indoensia) sehingga tidak
01946|diperbolehkan menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai
01947|Pekerja Migran Indonesia ke Irak;
01948|Pasal 13 :
01949|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01950|wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01951|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01952|melampirkan fotokopi buku nikah.
01953|- Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01954|wali yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.
01955|- Sertifikat kompetensi kerja
01956|- Surat  Keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01957|kesehatan dan psikologi
01958|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat
01959|- Visa Kerja
01960|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan
01961|- Perjanjian Kerja
01962|Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01963|(Alm) Idris dan Saksi Nurbaety  Alias Beti Binti (Alm) Sukarma (berkas
01964|terpisah)  dapat  dikategorikan  telah  melanggar  peraturan  perundang-
01965|undangan yang berlaku sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang
01966|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
01967|Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01968|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01969|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
01970|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :
01971|Pasal 4 :
01972|
01973|Setiap orang  yang  membawa warga negara  Indonesia ke  luar  wilayah
01974|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01975|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01976|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01977|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
01978|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
01979|- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
01980|Pekerja Migran Indonesia :
01981|        Pasal 81 :
01982|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01983|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01984|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01985|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01986|         Pasal 69 :
01987|Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
01988|Indonesia;
01989|        Pasal 83 :
01990|Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01991|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01992|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01993|(sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima
01994|belas miliar rupiah);
01995|Pasal 68 :
01996|Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi
01997|persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01998|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
01999|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e :
02000|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
02001|memenuhi persyaratan:
02002|- Memiliki Kompetensi;
02003|- Sehat Jasmani dan Rohani;
02004|- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
02005|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02006|Pasal 86 :
02007|Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
02008|paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah),  setiap
02009|Orang yang:
02010|
02011|- Membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah
02012|ditanggung  calon  Pemberi  Kerja  kepada  Calon  Pekerja  Migran
02013|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
02014|- Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara
02015|tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
02016|72 huruf b;
02017|- Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
02018|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c atau
02019|- Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  negara  tujuan
02020|penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d
02021|Pasal 72 huruf b sampai dan huruf c:
02022|Bahwa setiap Orang dilarang :
02023|- Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara
02024|tertentu yang dinyatakan tertutup;
02025|- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
02026|- Bahwa Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  saat ini menjabat sebagai
02027|Penyuluh Hukum Ahli Muda Biro Hukum Kementerian P2MI/BP2MI;
02028|- Bahwa  saat  ini  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,bertugas  di  Biro
02029|Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada
02030|Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua
02031|Pokja Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum
02032|Biro Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
02033|- Bahwa  dalam  ketentuan  Peraturan  Konvensi  Internasional,  Undang-
02034|Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
02035|Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal
02036|Niaga  Migran  dan  Awak  Kapal  Perikanan  Migran,  Peraturan
02037|Badan/Standar  perjanjian  kerja  untuk  waktu  bekerja  adalah  selama  8
02038|(delapan)  jam.  Sehingga  apabila  jam  kerja  yang  melebihi  ketentuan
02039|standar  selama  8  (delapan)  jam/hari  sudah  termasuk  dalam  kategori
02040|membuat orang tereksploitasi. Dan dalam pengertian tentang eksploitasi
02041|yang  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  sesuai  dengan
02042|ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
02043|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyatakan
02044|bahwa  persetujuan  korban  tidak  menghilangkan  penuntutan  pidana
02045|terhadap pelaku perdagangan orang. Artinya, pelaku tetap dapat dituntut
02046|pidana  meskipun  korban  telah  menyetujui  eksploitasi  yang  dialaminya.
02047|Sehingga  meskipun  sudah  ada  persetujuan  dari  korban,  atau  yang
02048|
02049|memberikan izin dari orang tua/ suami korban, tetap dapat masuk kategori
02050|ekploitasi  pada  tujuan  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Dan
02051|perekrutan hanya dapat dilakukan melalui Lembaga yang berwenang. Dan
02052|jika perorangan atau koorporasi selain 3 (tiga) entitas (BP2MI, P3MI, dan
02053|Perusahan untuk Perusahaan) dilarang menempatkan PMI sebagaimana
02054|ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  “Melarang
02055|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perseorangan”. Jika
02056|seseorang melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa
02057|izin atau tanpa badan hukum yang sah, maka akan dijerat pidana. Pidana
02058|yang dikenakan adalah hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
02059|atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (Lima  belas  miliar
02060|rupiah)”;
02061|- Bahwa Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara sah dapat
02062|dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
02063|agen penyalur yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Proses rekrutmen
02064|melalui  jalur  BP2MI  adalah  jalur  pemerintah,  sedangkan  melalui  agen
02065|penyalur  swasta  juga  sah  jika  agen  tersebut  memiliki  izin  resmi.
02066|Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran
02067|Indonesia  Nomor  2  Tahun  2025  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan
02068|Pencabutan  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Bahwa
02069|perektrutan harus mempunyai izin dan harus memenuhi  izin SIP2MI;
02070|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  menerangkan  tentang
02071|perbedaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun
02072|2017 dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2017 ada
02073|pada  1.  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dibagi  rata  dari
02074|Pemerintah  Daerah/Kota  dan  aspek  perlindungan  pada  saat  Selama,
02075|Sebelum, Setelah sesuai tahapan. Aspek larangan dan pidana antara lain :
02076|Negara  tertutup  (Pasal  68,  Penempatan  tidak  memenuhi  syarat  umur,
02077|Tidak Kompeten, serta ketentuan Pasal 13 dan Pasal 88). Pada Undang-
02078|Undang  Nomor  21  Tahun  2017  pada  Aspek  Pemidanaan  dan  unsur
02079|Eskploitasi,  dimana  dua  ketentuan  Undang-Undang  tersebut  saling
02080|beririsan seperti halnya untuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
02081|adalah unsur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
02082|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal, S.H.,  M.H.,  juga  menerangkan  terkait
02083|Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260
02084|Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga
02085|Kerja  Indonesia  pada  Pengguna  Perseorangan  di  Negara-Negara
02086|
02087|Kawasan Timur Tengah dimana salah satunya adalah Negara Irak, sampai
02088|saat ini Surat Keputusan tersebut masih belum dicabut dan berlaku;
02089|- Bahwa Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., menerangkan secara historis
02090|mengapa  terdapat  Ketentuan  Penutupan  Penempatan  Pekerja  Migran
02091|Indonesia  (PMI),  karena  sebelumnya  sudah  ada  Moratorium dengan
02092|Pemerintah Arab Saudi pada Tahun 2011 dilakukan perluasan menjadi 19
02093|(sembilan  belas)  negara  di  Timur  Tengah  dimana  di  Kawasan  Timur
02094|Tengah  untuk  Pekerja  Migran  dari  Indonesia  menerapkan  Sistem
02095|Kafil/Kafalah dimana pekerja tidak mempunyai ruang gerak yang bebas
02096|dan seolah seperti menjadi hak milik, tidak mengakses perlindungan bagi
02097|Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),  menerapkan  hukuman  mati  kepada
02098|Pekerja  Migra  Indonesia  (PMI)  tanpa  melalui  notifikasi ke  Pemerintah
02099|Republik  Indonesia  dan  komponen  regulasi  belum  mendukung
02100|perlindungan. Atas dasar alasan ini maka terdapat ketentuan pembatasan
02101|tersebut;
02102|- Bahwa  benar,  semua  keterangan  yang  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,
02103|M.H., berikan dengan sebenar-benarnya;