00483|berhubungan dengan saksi tidak melalui Terdakwa;
00484|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar
00485|dan tidak keberatan;
00486|3. Saksi Kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00487|- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan adanya
00488|kejadian pengamanan atas pelaku yang melakukan tindak pidana Perdagangan
00489|Orang yang pada saat itu dilakukan patrol oleh Tim Satgas TPPO di Hotel-hotel;
00490|- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Satgas TPPO pada hari Sabtu, tanggal
00491|16 November 2024 sekira pukul 23:00 WIB, bertempat di Rumah Kos  Jalan
00492|Alpukat, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin
00493|Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau bertempat di Hotel Diana di Jalan
00494|Pakunegara, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin
00495|Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
00496|- Bahwa Dasar kegiatan patroli dan pengecekan hotel – hotel yang dilakukan oleh
00497|Tim Satgas TPPO tersebut adalah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 2268
00498|/ XI / RES.1.8 / 2024 / Satreskrim tanggal 01 November 2024. Saya tergabung
00499|kedalam Tim Satgas TPPO tersebut, dan saya melakukan kegiatan patroli dan
00500|pengecekan di Hotel – Hotel terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut
00501|bersama dengan rekan – rekan saya yang lain yang tergabung kedalam Sprint
00502|Satgas TPPO tersebut;
00503|- Bahwa pada saat dilakukan  patrol oleh saksi bersama Tim Satgas TPPO
00504|menemukan sepasang laki – laki dan perempuan yang berada didalam sebuah
00505|kamar hotel yang tidak terikat dalam status perkawinan tersebut pada hari Sabtu
00506|16 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Sebuah kamar hotel Diana yang
00507|berada di Jalan Pakunegara Kelurahan  Raja Kecamatan Arut Selatan
00508|Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
00509|- Bahwa Perempuan yang saksi temukan berada di dalam sebuah Kamar hotel
00510|bersama dengan seoarang laki – laki yang tidak terikat dalam status perkawinan
00511|tersebut adalah Saksi korban sedangkan laki – laki yang saya temukan berada di
00512|dalam sebuah kamar hotel bersama dengan Saksi korban yang tidak terikat
00513|dalam status perkawinan tersebut adalah saudara HENDRI SAPUTRA;
00514|
00515|- Bahwa Maksud dan tujuan mereka berada didalam kamar Hotel tersebut adalah
00516|untuk melakukan hubungan badan sesuai dengan perjanjian yang telah
00517|ditentukan oleh seorang laki – laki yang menawarkan Saksi korban tersebut;
00518|- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi korban dan saudara HENDRA SAPUTRA
00519|bahwa mereka berada didalam kamar hotel tersebut dikarenakan saudara
00520|HENDRI SAPUTRA memesan perempuan kepada seorang laki – laki melalui
00521|aplikasi pesan Whatsapp yang kemudian laki – laki t ersebut menawarkan
00522|perempuan dengan cara mengirimkan beberapa foto – foto perempuan kepada
00523|saudara HENDRI SAPUTRA untuk dipilih oleh saudari HENDRI SAPUTRA, dan
00524|saat itu saudari HENDRI SAPUTRA memilih Saksi korban sehingga saat itu
00525|Saksi korban disuruh oleh laki – laki tersebut untuk melayani saudara HENDRI
00526|SAPUTRA berhubungan badan, sehingga saat itu saudara HENDRI SAPUTRA
00527|dan Saksi korban dapat berada didalam kamar hotel tersebut;
00528|- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi korban yang menyuruh dan
00529|menawarkannya kepada saudara HENDRI SAPUTRA adalah untuk melakukan
00530|hubungan badan tersebut adalah saudara GOVINDA (Terdakwa);
00531|- Bahwa adapun sistem kerja yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara
00532|Terdakwa menawarkan perempuan kepada saudara HENDRI SAPUTRA untuk
00533|melakukan hubungan badan tersebut dengan cara komunikasi melalui aplikasi
00534|pesan whatsapp dengan nomor 0821 5708 8463, yang kemudian Perempuan
00535|yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk melayani dalam melakukan hubungan
00536|badan kepada saudara HENDRI SAPUTRA dengan membayarkan sejumlah
00537|uang tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang tidak saya kenali yang mana
00538|salah satu dari Foto tersebut adalah Saksi korban;
00539|- Bahwa sepengetahuan saksi dari percakapan pesan whatsapp antara Terdakwa
00540|dan saudara HENDRI SAPUTRA bahwa saudara HENDRI SAPUTRA
00541|mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) untuk Saksi korban
00542|untuk melayani hubungan badan “ Long Time “ dengan saudara HENDRI
00543|SAPUTRA tersebut;
00544|- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara saudara Hendri melakukan
00545|pembayaran kepada Terdakwa yaitu dengan cara Uang pembayaran tersebut
00546|sudah dibayarkan oleh saudara HENDRI SAPUTRA kepada Terdakwa melalui
00547|transfer rekening bank yang saat itu dikirimkan oleh Terdakwa ke rekening Bank
00548|BCA dengan nomor : 8585124539 An. GOVINDA dan Uang pembayaran dari
00549|saudara HENDRI SAPUTRA tersebut belum diserahkan kepada Saksi korban
00550|dan masih ada pada Terdakwa;
00551|
00552|- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Saksi korban ada dihotel
00553|tersebut bersama dengan saudara HENDRI SAPUTRA karena disuruh oleh
00554|Terdakwa untuk melayani melakukan hubungan  badan  tersebut yaitu saya
00555|langsung menghubungi saudara BAGAS RIZKI PUTRA dan memberitahukan
00556|terkait hal tersebut yang kemudian saudara BAGAS RIZKI PUTRA bersama
00557|dengan Tim Satgas TPPO yang lain mengamankan Terdakwa sehubungan
00558|dengan menyuruh dan menawarkan perempuan kepada seorang laki – laki untuk
00559|melakukan hubungan badan tersebut dengan membayarkan sejumlah uang;
00560|- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penawaran perempuan kepada
00561|saudara Hendri Saputra yaitu dengan cara berdasarkan bukti percakapan
00562|whatsapp, cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengirimkan foto – foto
00563|perempuan kepada seorang laki – laki yang memesan perempuan kepadanya
00564|dengan tujuan akan diajak untuk melakukan hubungan badan, setelah seorang
00565|laki – laki tersebut menentukan pilihan kemudian Terdakwa dan seorang laki –
00566|laki tersebut mengatur harga terkait dengan perempuan yang dipilih untuk
00567|melayani hubungan badan tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga dan
00568|dilakukan pembayaran oleh seorang laki – laki tersebut kemudian Terdakwa
00569|menjemput dan mengantarkan seorang perempuan tersebut ke sebuah Hotel
00570|yang telah ditentukan dan kemudian saudara pergi dari hotel tersebut untuk
00571|menunggu menjemput kembali perempuan yang diantarkan tersebut ke hotel
00572|setelah melayani laki – laki yang memesannya tersebut melakukan berhubungan
00573|badan;
00574|- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan
00575|perbuatannya;
00576|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar
00577|dan tidak keberatan;
00578|
00579|Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Keterangan
00580|Ahli Dr. Kiki Kristanto,S.H.,M.H.,C.LA.,C.C.D.,C.Med di bawah sumpah pada pokoknya
00581|menerangkan sebagai berikut:
00582|- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam Bidang Hukum Pidana karena pendidikan dan
00583|pekerjaan ahli menekuni dan berkenaan dengan Bidang ilmu tersebut. Adapun dasar
00584|keahlian ahli, yakni:
00585|a. Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum dengan bidang konsentrasi Hukum Acara
00586|Pidana Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
00587|80/UN24/KP/2012 tentang Penetapan Jabatan Akademik/ Fungsional, diangkat
00588|sebagai Asisten Ahli dalam bidang ilmu Hukum Acara Pidana;
00589|
00590|b. Ahli pernah mengikuti Pe latihan Internasional Criminal Investigative Training
00591|Assistance Program (The Kompolnas Outreach Program Training) di Bogor
00592|Tahun 2014;
00593|c. Ahli pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hukum Pidana pada Fakultas
00594|Hukum Universitas Palangka Raya (2012-2015);
00595|d. Ahli pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi,
00596|Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas Hukum
00597|Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016;
00598|e. Penataran Nasional MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana Indonesia) Tahun
00599|2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di
00600|Masa Pandemi Covid 19” pada tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama
00601|22,5 Jam Penataran.
00602|f. Aktif sebagai peserta dalam Kegiatan seminar yang bertemakan Hukum Pidana:
00603|1) National Seminar Series Criminal Law and Criminology Tahun 2020, Tema:
00604|Kebijakan Pembebasan Narapidana, yang diselenggarakan Masyarakat
00605|Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki);
00606|2) Online Discussion and Sharing Sessions Assosiasi Pengajar V iktimologi
00607|Indonesia, Tahun 2020;
00608|3) Seminar Diseminasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),
00609|Tahun 2020, diselenggaran oleh KPK dan Pusat Edukasi Anti Korupsi Fakultas
00610|Hukum Universitas Sriwijaya;
00611|4) National Webinar 2020 Interactive Dialogue and Question – Answer on
00612|Criminal Law, Tema: Pencegahan Korupsi dalam Penanggulangan Bencana
00613|Non Alam Covid 19, diselenggaran oleh Forhum (Forum Masyarakat Hukum)
00614|Jogjakarta;
00615|5) Webinar dengan Tema: Permasalahan-permasalahan Hukum Pidana dan
00616|Kebijakan Hukum Pidana di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal,
00617|diselenggaran oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
00618|Jenderal Soedirman dan Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi
00619|Indonesia).
00620|6) Kuliah Umum Bidang Hukum Pidana Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., Tema:
00621|Penguatan Asas Legalitas dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional,
00622|diselenggarakan oleh Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan
00623|Ageng Tirtayasa, Tahun 2020;
00624|7) Workshop Pengajaran Hukum Pidana dan Launching Bukum Hukum Pidana:
00625|Suatu Pengantar, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan
00626|
00627|Kriminologi Indonesia bekerjsama dengan Fakultas Hukum Universitas
00628|Indonesia, RajaGrafindo Persada, Tahun 2020;
00629|8) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology#4: Korupsi Bantuan
00630|Sosial, diselenggaran oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi
00631|Indonesia, Tahun 2020;
00632|9) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology#5: Kejahatan Siber
00633|Dimasa Covid 19 dan Penanganannya, diselenggaran oleh Masyarakat Hukum
00634|Pidana dan Kriminologi Indonesia, Tahun 2020.
00635|- Bahwa :
00636|a. Riwayat Pendidikan Ahli :
00637|1) SD Negeri Palangka 21 Kota Palangka Raya, lulus tahun 1995.
00638|2) SMP Negeri 3 Kota Palangka Raya, lulus tahun 1998.
00639|3) SMU Negeri 4 Kota Palangka Raya, lulus tahun 2001.
00640|4) S1 Ilmu Hukum Fakul tas Hukum Universitas Palangka Raya, lulus
00641|tahun 2005.
00642|5) S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya lulus
00643|tahun 2009.
00644|6) S3 Doktor Bidang Hukum Pidana pada Program Doktor Ilmu Hukum
00645|Universitas Brawijaya, Malang lulus tahun 2020.
00646|b. Sertifikat Kompetensi Ahli:
00647|1) Certified Legal Audit (C.L.A);
00648|2) Certified Contract Drafter (C.C.D);
00649|3) Certified Mediator (C.MED).
00650|c. Pendidikan dan Pelatihan Ahli:
00651|1) Pelatihan Internasional Criminal Investigative Training Assistance
00652|Program (The Kompolnas Outreach Program Training) di Bogor
00653|Tahun 2014;
00654|2) Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi,
00655|Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas
00656|Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016;
00657|3) Penataran Nasional MAHUPIKI (Masy arakat Hukum Pidana
00658|Indonesia) Tahun 2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik
00659|Hukum Pidana dan Kriminologi di Masa Pandemi Covid 19” pada
00660|tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama 22,5 Jam
00661|Penataran;
00662|4) Pelatihan Hukum: Perancangan Kontrak Internasional;
00663|5) Pelatihan Hukum: Kejahatan Siber atau Cyber Crime;
00664|
00665|6) Pelatihan Kepailitan/PKPU: Strategi Permohonan Kepailitan Dan
00666|Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
00667|7) Pelatihan Hukum: Konsultan Hukum Perbankan;
00668|8) Pelatihan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana;
00669|9) Pelatihan Hukum: Praperadilan;
00670|10) Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
00671|11) Pelatihan Hukum: Profesi Likuidator;
00672|12) Pelatihan Hukum: Tindak Pidana Pencucian Uang;
00673|13) Pelatihan Hukum Asuransi;
00674|14) Pelatihan Hukum Pertambangan;
00675|15) Pelatihan Hukum Pertanahan;
00676|16) Pelatihan Hukum Penanganan Perkara PKPU.
00677|d. Riwayat Pekerjaan Ahli:
00678|1) Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 diangkat sebagai Calon
00679|Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Golongan Ruang IIIb
00680|berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor:
00681|21942/A.4/KP/2010;
00682|2) Terhitung mulai tanggal 01 November 2011 diangkat sebagai
00683|Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Palangka Raya
00684|berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:
00685|483/UN24/KP/2011, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I/IIIb;
00686|3) Terhitung mulai tanggal 01 April 2012 diangkat dalam Jabatan
00687|Fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Hukum
00688|Acara Pidana berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
00689|Kebudayaan Nomor: 80/UN24/KP/2012;
00690|4) Terhitung mulai tanggal 01 Aptil 2014 Kenaikan
00691|Pangkat/Golongan: Penata/IIIc berdasarkan Keputusan Menteri
00692|Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor:
00693|137789/A4.3/KP/2014;
00694|5) Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 berdasarkan Penetapan
00695|Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor: 72/UN24/KP/2016
00696|dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang
00697|III/d, dalam Jabatan Lektor;
00698|6) Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 Kenaikan
00699|Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I/IIId berdasarkan Keputusan
00700|Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor:
00701|88054/A2.3/KP/2016.
00702|
00703|- Bahwa Ahli Mengutip pendapat Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-
00704|dasar dan aturan- aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan
00705|ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan  dengan hukum dan
00706|mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.
00707|Sedangkan Simons, hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-
00708|larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa
00709|(pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang
00710|menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan -aturan
00711|untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Dari penjelasan
00712|tersebut, dapat dikonklusikan bahwa Hukum Pidana merupakan keseluruhan asas-
00713|asas, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tentang perbuatan-perbuatan yang
00714|dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya (tindak
00715|pidana), syarat-syarat untuk dapat memintai pertanggung- jawaban pidana terhadap
00716|orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
00717|(pertanggungjawaban pidana), serta tentang jenis-jenis dan jumlah sanksi pidana
00718|yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan
00719|diancam dengan pidana yang memenuhi persyaratan untuk dipertanggug- jawabkan
00720|dalam Hukum Pidana (pemidanaan).
00721|- Bahwa Aspek pembahasan hukum pidana, yakni:
00722|a) lus Poenale (hukum pidana materil);
00723| Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana
00724|serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif
00725|(hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam
00726|dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu
00727|hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan
00728|pidana lainnya di luar KUHP.
00729|b) lus Poeniendi (hak memidana/hukum pidana formil);
00730|Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang
00731|yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut
00732|cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan
00733|pertanggung- jawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan
00734|realisasi hukum pidana substantif materil, yaitu Hukum Acara Pidana yang
00735|dimuat dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan Hukum
00736|Acara Pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHAP. Hak-hak negara
00737|tersebut meliputi:
00738|1) Hak untuk mengancam hukuman;
00739|2) Hak untuk menjatuhkan hukuman;
00740|
00741|3) Hak untuk melaksanakan hukuman.
00742|Dengan demikian aspek pembahasaan hukum pidana meliputi:
00743|a. Masalah tindak pidana;
00744|b. Masalah pertanggungjawaban pidana; dan
00745|c. Masalah pidana dan pemidanaan.
00746|- Bahwa Hukum Pidana bersumber pada undang -undang, baik kodifikasi (KUHP)
00747|maupun non kodifikasi (UU di luar KUHP). Sumber hukum yang terkodifikasi (KUHP)
00748|artinya tersusun dalam satu buku. Sistematika KUHP yakni: Buku I Ketentuan Umum
00749|(Pasal 1- 103); Buku II Kejahatan (Pasal 104-448); dan Buku III Pelanggaran (Pasal
00750|449-669).
00751|- Bahwa Delik pidana:
00752| Kata delik berasal dari bahasa latin dellictum. Dalam Hukum Pidana Belanda, delik
00753|dikenal dengan istilah Straafbar Feit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik
00754|diartikan sebagai "perbuatan yg dapat dikenakan hukuman karena merupakan
00755|pelanggaran terhadap undang-undang.
00756|- Bahwa Untuk memahami pengertian delik, maka perlu memahami unsur-unsur delik,
00757|yaitu:
00758|a. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan: Harus ada suatu perbuatan atau
00759|serangkaian tindakan tertentu.
00760|b. Bertentangan dengan peraturan perundan-undangan: Perbuatan tersebut dilarang di
00761|dalam peraturan perundang-undangan.
00762|c. Dapat dikenakan sanksi: Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur
00763|sanksi bagi yang melanggarnya.
00764|Jadi, secara garis besar dapat dipahami bahwa pengertian delik adalah suatu
00765|perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
00766|perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi.
00767|- Bahwa Diantara beragamnya jenis delik, terdapat jenis delik formil dan delik materil, yang
00768|dapar ahli jelaskan sebagai berikut:
00769|a. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan/perbuatan yang
00770|dilarang. Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara
00771|tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan
00772|dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan
00773|selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan,
00774|tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari
00775|perbuatan.
00776|b. Delik material adalah delik yang menitikberatkan pada akibatnya yang timbul karena
00777|tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya
00778|
00779|(voltooid). Perumusan dengan cara materil maksud-nya ialah yang menjadi pokok
00780|larangan tindak pidana ialah pada menimbul-kan akibat tertentu, disebut dengan
00781|akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada
00782|menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu
00783|tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana,
00784|maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud
00785|perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang
00786|dilarang telah timbul atau belum.
00787|- Bahwa Hukum positif di Indoensia yang mengatur pemberantasan tindak pidana
00788|perdagangan orang yakni Undang -Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00789|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007
00790|Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720. Ruang lingkup materi
00791|pembahasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 te ntang Pemberantasan
00792|Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni: