00247|- Bahwa pada awal tahun 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Anak mengirimkan
00248|pesan Whatsapp kepada Anak Korban dan meminta dikirimkan foto payudara
00249|dan Anak mengancam “kalau tidak mau lebih baik putus saja”, sehingga Anak
00250|Korban takut dan akhirnya mengirimkan foto payudaranya kepada Anak;
00251|- Bahwa saat itu Anak melakukan paksaan terhadap Anak Korban dengan
00252|cara  mengancam-ancam  Anak  Korban  apabila  Anak  Korban  tidak  mau
00253|
00254|menuruti  permintaannya  (berhubungan  badan)  maka  Anak  akan
00255|menyebarkan  aib  (foto  porno)  yang  sebelumnya  Anak  Korban  pernah
00256|mengirimkannya kepada Anak;
00257|- Bahwa video persetubuhan Anak dengan Anak Korban disebar melalui
00258|story whatsapp akun milik Anak Korban yang sudah dibajak oleh Anak;
00259|- Bahwa  Anak  Korban  tidak  mengetahui  apakah  video  tersebut  sudah
00260|dikirimkan kepada yang lainnya;
00261|- Bahwa Anak menyebarkan video asusila tersebut dengan menggunakan
00262|Handphone merk VIVO warna aqua blue milik Anak melalui aplikasi whatsapp
00263|web  sehingga  seolah-olah  yang  mengirimkan  story  pada  akun  whatsapp
00264|Anak  Korban  tersebut  adalah  Anak  Korban  sendiri.  Namun  pada
00265|kenyataannya Anak lah yang telah membajak akun whatsapp Anak Korban;
00266|- Bahwa setelah Anak Korban memutuskan status hubungan (pacaran),
00267|Anak ada melakukan pemerasan dengan cara meminta uang kepada Anak
00268|Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan mengatakan,
00269|”mintak  ku  duit  50  ribu”  lalu  Anak  Korban  menanyakan,  ”untuk  apa?”
00270|kemudian Anak menjawab, ” untuk jajan, men kau dak berik duit tu ku sebar
00271|aib kau ”, mendengar hal tersebut Anak Korban pun langsung memberikan
00272|uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) kepada Anak;
00273|- Bahwa Akibat dari  tindak pidana persetubuhan tersebut Anak Korban
00274|merasa malu dan menyesal dikarenakan video porno Anak Korban sudah
00275|tersebar;
00276|Terhadap keterangan Anak Korban, Anak membenarkannya;
00277|3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00278|- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 30 April tahun 2025 sekira pukul 14.15
00279|Wib saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Kab. Bangka
00280|Barat. Saksi diberihahukan oleh Saksi I bahwa video persetubuhan Anak
00281|Korban tersebar;
00282|- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak tersebut yakni semenjak
00283|duduk di kelas 1 (satu) SMP;
00284|- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 16 tahun;
00285|- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada Saksi bagaimana cara
00286|Anak mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut;
00287|- Bahwa  Saksi  tidak  mengetahui  siapa  yang  telah  menyebarkan  video
00288|persetubuhan Anak Korban lersebut;
00289|
00290|- Bahwa Anak Korban mengalami kelakutan, murung, kesal kepada diri
00291|sendiri  dan  malu  untuk  keluar  dari  rumah  dikarenakan  video
00292|persetubuhannya dengan Anak sudah tersebar;
00293|Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;
00294|4. Anak Saksi, dengan didampingi orang yang dipercaya, dibawah sumpah
00295|pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00296|- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April tahun 2025 sekira pukul 11.00
00297|pada saat Anak Saksi berada di kantin SMP, Anak Saksi ada mendengar
00298|bahwa video Anak Korban sudah tersebar kemudian sekira pukul 14.15 wib
00299|Anak  Saksi  datang  kerumah  Saksi  I  kemudian  Anak  Saksi  menceritakan
00300|tentang video persetubuhan Anak Korban tersebut;
00301|- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya dari cerita dari siswa-siswi pada saat
00302|Anak  Saksi  ada  di  sekolah  bahwa  yang  telah  melakukan  persetubuhan
00303|dengan Anak Korban tersebut adalah Anak;
00304|- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18. 30 wib datang Saksi I dan
00305|istrinya ke rumah Anak Saksi kemudian Saksi I menanyakan kepada Anak
00306|Saksi  bahwa  “benar atau ade  video Anak Korban ”  kemudian  Anak  Saksi
00307|menjawab "ntah benar atau dak tingok dulu " kemudian Saksi I menanyakan
00308|kepada Anak Saksi bahwa " masih ada dak video e " kemudian Anak Saksi
00309|menjawab "kalo di ku dakde, ku tanya dulu dengan kawan ku siapa tau ada”;
00310|- Bahwa  kemudian  Anak  Saksi  mengirimkan  pesan  melalui  whatsapp
00311|kepada  Sdri  -  "ade  dak  video  Anak  Korban  tengah  berentem  main
00312|(berhubungan badan) " kemudian dibalas Sdri - " untuk apa" kemudian Anak
00313|Saksi  mengirimkan  pesan  lagi  “bapak  kek  ibu  nak  e"  kemudian  Sdri  -
00314|menjawab  "kelak  dulu  nanya  dengan  teman  lain"  kemudian  Anak  Saksi
00315|menjawab " aoklah" kemudian Sdri - mengirim video tersebut kepada Anak
00316|Saksi;
00317|- Bahwa kemudian setelah mendapat video persetubuhan Anak Korban
00318|tersebut kemudian orangtua Anak Korban meminta kepada Anak Saksi untuk
00319|mengirimkan  video  persetubuhan  Anak  Korban  tersebut  kemudian  Anak
00320|Saksi mengirimkan video tersebut ke ibu Anak Saksi kemudian ibu Anak
00321|Saksi mengirimkan video tersebut ke orangtua Anak Korban melalui aplikasi
00322|whatsapp kemudian orang tua Anak Korban melihat video tersebut bahwa
00323|memang benar ni Anak Korban yang di video kemudian setelah itu orang tua
00324|Anak Korban pulang ke rumahnya;
00325|
00326|- Bahwa  Anak  Saksi  tidak  mengetahui  siapa  yang  menyebarkan  video
00327|persetubuhan  Anak  Korban  tersebut  bisa  tersebar  di  lingkungan  sekolah
00328|Anak Saksi dan tempat tinggal Anak Saksi;
00329|Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;
00330|
00331|atau ahli warisnya. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
00332|2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
00333|
00334|Pidana menyebutkan  bahwa setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana
00335|berhak memperoleh restitusi termasuk Anak korban kekerasan fisik;
00336|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  setelah  memperhatikan
00337|ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2022
00338|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan  Pasal 4 Peraturan Mahkamah
00339|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
00340|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00341|berpendapat bahwa korban berhak memperoleh Restitusi berupa Ganti kerugian
00342|atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; Ganti kerugian, baik materiil
00343|maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
00344|sebagai akibat tindak pidana; Penggantian biaya perawatan medis dan/atau
00345|psikologis; dan/atau Ganti kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat
00346|tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya
00347|lain yang berhubungan dengan proses hukum;
00348|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya  juga menuntut
00349|agar Anak membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp72.047.000,00
00350|(tujuh  puluh  dua  juta  empat  puluh  tujuh  ribu  rupiah)  sebagaimana  Laporan
00351|Penilaian Restitusi Nomor R----/4.1.PPP/LPSK/03/---- dan Keputusan Lembaga
00352|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R.----/KEP/SMP-LPSK/03/----  atas
00353|nama korban Anak Korban, dengan rincian penilaian sebagai berikut:
00354|- Kehilangan  kekayaan  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh
00355|Pemohon  untuk  transportasi  selama  proses  hukum,  sejumlah
00356|Rp1.525.000,00;
00357|- Kehilangan  kekayaan  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  Pemohon
00358|untuk  kebutuhan  konsumsi  selama  proses  hukum,  sejumlah
00359|Rp522.000,00;
00360|- Proyeksi biaya pemulihan penderitaan fisik dan psikologis korban,
00361|sejumlah Rp70.000.000,00;
00362|Menimbang bahwa Orangtua Anak melalui Advokat Anak menyatakan
00363|mohon keringanan atas jumlah nilai restitusi tersebut;
00364|Menimbang bahwa Hakim berpendapat lembaga restitusi dalam sistem
00365|peradilan pidana dimaksudkan untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia
00366|in casu hak korban tindak pidana agar terwujud keadilan dan penghargaan yang
00367|pantas terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Negara
00368|Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan hak fundamental dalam aspek
00369|kehidupan  manusia.  Selanjutnya,  untuk  menjatuhkan  besarnya  nilai  restitusi
00370|dalam perkara   a quo,  Hakim akan menggali, mengikuti dan memahami nilai-
00371|
00372|nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, sebagaimana
00373|amanah  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan
00374|Kehakiman;
00375|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (12) huruf c Peraturan
00376|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
00377|Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
00378|Pidana, dalam hal Terdakwa adalah anak maka restitusi harus dibayarkan oleh
00379|orang tua anak;
00380|Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan,
00381|kemampuan  orangtua  Anak  serta  kebutuhan  Anak  Korban,  Hakim  tidak
00382|sependapat  dengan  jumlah  proyeksi  biaya  pemulihan  penderitaan  fisik  dan
00383|psikologis korban, khususnya terhadap tindakan Hymenoplasty, Labiapasty dan
00384|Vaginoplasty  dengan  total  biaya  tindakan  medis  sebesar  Rp51.000.000,00,
00385|dikarenakan tindakan tersebut bukan disebabkan adanya gangguan Kesehatan
00386|dan/atau gangguan fungsi Kesehatan Anak Korban, sehingga beralasan untuk
00387|ditolak.  Selanjutnya,  Hakim  berpendapat  terhadap  Anak  Korban  lebih  tepat
00388|diberikan  biaya  untuk  pemulihan  kondisi  psikologis  korban  sebagaimana
00389|penilaian LPSK sejumlah Rp40.650.000,00 dan pemeriksaan infeksi menular
00390|seksual sejumlah Rp4.555.000,00, sehingga rincian besaran restitusi kepada
00391|Anak Korban adalah sebagai berikut:
00392|- Biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk transportasi selama
00393|proses hukum, sejumlah Rp1.525.000,00;
00394|- Biaya  yang  dikeluarkan  Pemohon  untuk  kebutuhan  konsumsi
00395|selama proses hukum, sejumlah Rp522.000,00;
00396|- Pemulihan kondisi psikologis korban sebagaimana penilaian LPSK
00397|sejumlah Rp40.650.000,00;
00398|- Pemeriksaan IMS sejumlah Rp4.555.000,00;
00399|Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat total restitusi
00400|yang  harus  dibayarkan  oleh  orangtua  Anak  kepada  Anak  Korban  adalah
00401|sejumlah Rp47.252.000,00,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua
00402|ribu rupiah);
00403|Menimbang, bahwa  berdasarkan  Pasal  30  ayat  (5)  Peraturan
00404|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
00405|Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban
00406|Tindak Pidana menyebutkan Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat
00407|30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  pelaku  tindak  pidana  dan/atau  Pihak  Ketiga
00408|menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
00409|
00410|atau  30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  penetapan  Pengadilan  diucapkan  atau
00411|diberitahukan  dalam  hal  Restitusi  diajukan  setelah  putusan  perkara  pokok
00412|berkekuatan hukum tetap;
00413|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10),
00414|(11), dan (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata
00415|Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
00416|Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian
00417|Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud
00418|pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan
00419|tembusan  kepada  Ketua  Pengadilan,  kemudian  dalam  hal  pelaku  tindak
00420|pidana  belum  melaksanakan  pemberian  Restitusi,  Jaksa  memerintahkan
00421|pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat
00422|14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal
00423|pelaksanaan  pemberian  Restitusi  kepada  Korban  tidak  dipenuhi  sampai
00424|melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau
00425|LPSK  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Jaksa,  kemudian  setelah
00426|menerima  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10),  Jaksa
00427|menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan
00428|tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30
00429|(tiga puluh) hari;
00430|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  ketentuan  Pasal  33  ayat  (5)
00431|Undang-Undang Nomor  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
00432|Seksual,  Hakim  dalam  putusan  memerintahkan  jaksa  untuk  melelang  sita
00433|jaminan  Restitusi  sepanjang  tidak  dilakukan  pembayaran  Restitusi  dalam
00434|jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah
00435|memperoleh kekuatan hukum tetap;
00436|Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat
00437|(7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
00438|Seksual dinyatakan  bahwa  jika  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita
00439|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  mencukupi  biaya  Restitusi,
00440|terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana
00441|pokoknya, selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut:
00442|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara   a  quo,  Anak  telah  terbukti
00443|melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang termasuk tindak pidana
00444|kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  c
00445|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
00446|Seksual,  selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang
00447|
00448|Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana serta
00449|Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara
00450|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
00451|Korban Tindak Pidana tidak mengatur penjatuhan pidana pengganti terhadap
00452|Anak khususnya yang melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual;
00453|Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) serta
00454|Pasal 30 Ayat 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
00455|Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
00456|Restitusi  Dan  Kompensasi,  dikhususkan  terhadap  perkara  tindak  pidana
00457|perdagangan orang dan terorisme;
00458|Menimbang bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas
00459|dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta ketentuan Pasal 53
00460|KUHP, maka Hakim mengesampingkan  ketentuan Pasal 33 ayat (7)  Undang-
00461|Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan
00462|Hakim berkesimpulan Anak tidak dapat dikenakan pidana pengganti apabila
00463|setelah harta kekayaan Orang Tua/Wali Anak disita dan dilelang masih tidak
00464|dapat memenuhi pembayaran restitusi;
00465|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim  dengan  memperhatikan
00466|ketentuan  Pasal  8  Ayat  (7),  Pasal  9,  dan  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah
00467|Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2025  tentang  Dana  Bantuan  Korban
00468|Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam hal terpidana tidak mampu membayar
00469|restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, Hakim berpendapat
00470|agar  jaksa  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  LPSK  untuk  pelaksanaan
00471|kompensasi  sejumlah  restitusi  kurang  bayar  kepada  korban  melalui  dana
00472|bantuan korban;
00473|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak tidak  ditahan  dan  menurut
00474|pendapat  Hakim  telah  ada  jaminan  dari  orangtua,  serta tidak  cukup  alasan
00475|untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
00476|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00477|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00478|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
00479|a. 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna Baby
00480|Blue;
00481|b. 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
00482|c. 1 (satu) helai BRA/BH berwarna Pink;
00483|d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;
00484|
00485|Menimbang,  bahwa  barang  bukti tersebut  diatas telah  dipergunakan
00486|pada  saat  melakukan  kejahatan  yang  menimbulkan  trauma  kepada  Anak
00487|Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
00488|e. 1  (satu)  unit  handphone  merek  Samsung  Type
00489|Galaxy A14 berwarna Silver;
00490|Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, dipersidangan terbukti adalah
00491|milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;
00492|f. 1  (satu)  unit  handphone merek  VIVO  Type  Y12
00493|berwarna Aqua Blue;
00494|  Menimbang, bahwa barang bukti  tersebut  telah dipergunakan untuk
00495|melakukan kejahatan serta  mempunyai nilai ekonomis,  maka perlu ditetapkan
00496|agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00497|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
00498|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00499|yang meringankan Anak;
00500|Keadaan  yang  memberatkan:
00501|- Perbuatan  Anak  menimbulkan  penderitaan  fisik  dan  psikis  bagi  Anak
00502|Korban dan juga keluarga Anak Korban;
00503|- Anak juga menyebarkan video persetubuhan Anak Korban;
00504|- Perbuatan  Anak  menjatuhkan  harkat  dan  martabat  Anak  Korban  dan
00505|keluarga Anak Korban;
00506|Keadaan yang meringankan:
00507|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
00508|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana,  maka haruslah
00509|dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada
00510|orangtua Anak Korban;
00511|Memperhatikan,  Pasal  473  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
00512|2023  tentang  KUHP dan  Pasal  81  ayat  2  jo.  Pasal  76D  Undang-Undang
00513|Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
00514|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun
00515|2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00516|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo
00517|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  jo. Pasal
00518|127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
00519|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  jo. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
00520|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Undang-undang Nomor 3 Tahun
00521|1997  tentang  Pengadilan  Anak  dan  Undang-undang  Nomor 20 Tahun  2025
00522|
00523|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
00524|bersangkutan;
00525|MENGADILI: