01496|Pidana serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01497|Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01498|
01499|Pidana,  sehingga  terhadap  perkara  yang  sedang  diperiksa  perlu
01500|mempertimbangkan  ketentuan  hukum  yang  paling  menguntungkan  bagi
01501|Terdakwa;
01502|Menimbang, bahwa  berdasarkan  asas  lex  favor  reo sebagaimana
01503|diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01504|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap tindak pidana
01505|yang sedang dalam proses peradilan wajib diterapkan ketentuan peraturan
01506|perundang-undangan yang paling menguntungkan bagi Terdakwa;
01507|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  meskipun  pembuktian  unsur-
01508|unsur tindak pidana tetap merujuk pada ketentuan Pasal 81 jo.  Pasal 69
01509|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01510|Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01511|namun  dalam  penentuan  jenis  dan  besaran  pidana,  khususnya  pidana
01512|denda,  Majelis  Hakim  perlu  menyesuaikannya  dengan  ketentuan
01513|sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01514|2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  jo.  Undang-Undang
01515|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang mengatur mengenai
01516|klasifikasi pidana denda dalam bentuk kategori;
01517|Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan ketentuan tersebut
01518|dimaksudkan  agar  pemidanaan  terhadap  Terdakwa  tetap  selaras  dengan
01519|asas kepastian hukum, keadilan, serta penerapan ketentuan hukum yang
01520|paling menguntungkan bagi Terdakwa.
01521|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01522|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01523|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kesatu
01524|sebagaimana diatur dalam pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI Nomor 18 tahun 2017
01525|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 20 huruf C UU No.
01526|1 tahun 2023 tentang KUHP , yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:
01527|1. Unsur “Setiap Orang”;
01528|2. Unsur “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”;
01529|3. Unsur “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa
01530|Memenuhi Persyaratan Perizinan”;
01531|4. Unsur “Penyertaan (Turut Serta Melakukan)”;
01532|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01533|mempertimbangkan sebagai berikut:
01534|Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”
01535|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  setiap  orang dalam
01536|ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01537|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  orang  perseorangan  atau
01538|korporasi  yang  melakukan  perbuatan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-
01539|undang tersebut;
01540|Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01541|
01542|Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa
01543|yaitu  Tutik  Mega  Ningsih dan  Lilik  Wiyanti,  yang  identitas  lengkapnya
01544|sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah
01545|dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa serta para saksi;
01546|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan
01547|para Terdakwa sendiri, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan,
01548|Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang
01549|mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga
01550|unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.
01551|Ad. 2. Unsur “Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”
01552|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  melaksanakan
01553|penempatan Pekerja Migran Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01554|69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah kegiatan pelayanan yang
01555|meliputi  perekrutan,  pelatihan,  penampungan,  pengurusan  dokumen,
01556|pemberangkatan, hingga penempatan Pekerja Migran Indonesia ke negara
01557|tujuan;
01558|Menimbang, Bahwa Terdakwa  Tutik Mega Ningsih  bekerja sebagai
01559|Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama di Kabupaten Blitar sejak tahun
01560|2023,  yang  bergerak  dalam  bidang  penempatan  Calon  Pekerja  Migran
01561|Indonesia (CPMI) ke luar negeri antara lain ke Taiwan, Hongkong, Singapura,
01562|Polandia, Austria, dan Makau;
01563|Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa Tutik Mega
01564|Ningsih  antara  lain  melakukan  perekrutan  dan  pendaftaran  CPMI  serta
01565|mengajukan biodata CPMI kepada kantor pusat untuk proses penempatan;
01566|Menimbang, bahwa para CPMI yang direkrut kemudian  ditampung
01567|dan dilatih di BLK-LN Mega Sukses Mandiri yang beralamat di Desa Jimbe,
01568|Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;
01569|Menimbang, bahwa Terdakwa  Lilik Wiyanti  bekerja sebagai  trainer
01570|sekaligus  admin  di  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri, yang  memberikan
01571|pelatihan  kepada  CPMI  berupa  pelatihan  bahasa  Inggris,  memasak,
01572|pekerjaan rumah tangga, etika kerja, serta perawatan bayi dan anak;
01573|Menimbang, bahwa sistem yang dijalankan di BLK-LN Mega Sukses
01574|Mandiri  meliputi  pendaftaran  CPMI,  pengisian  biodata,  pemeriksaan
01575|kesehatan  (medical  check-up),  pelatihan  kerja  selama  kurang  lebih  dua
01576|bulan,  hingga  ujian  kompetensi  sebelum  disalurkan  ke  perusahaan
01577|penempatan;
01578|Menimbang,  bahwa  setelah  para  CPMI  menyelesaikan  pelatihan,
01579|data CPMI tersebut kemudian dikirimkan ke PT. Sukses Mandiri Utama pusat
01580|untuk proses penempatan ke luar negeri;
01581|Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01582|
01583|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  Luthfi  dengan
01584|para Terdakwa sebelum berangkat ke Luar Negeri mengadakan kesepakatan
01585|untuk  tidak  menerima  gaji  selama  7  (tujuh)  bulan  artinya  para  Terdakwa
01586|memiliki  meansrea  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan
01587|memberangkatkan saksi Luthfi untuk bekerja di Singapura;
01588|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Luthfi pada saat
01589|dipersidangan menjelaskan keberangkatan saksi ke Singapura pada tanggal
01590|22 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan diantar oleh Sdr. Saksi
01591|Supriyadi  ke  sebuah  pom  bensin  kemudian dari  pom  bensin  saksi Luthfi
01592|dijemput dengan menggunakan transport darat ke bandara Juanda dan saat
01593|itu saksi Luthfi sudah membawa tiket penerbangan dari Juanda ke Singapura
01594|kemudian  setibanya  di  Singapura  saksi  Luthfi  dijemput  oleh  Agen  untuk
01595|dibawa  ke  ruang  transit  milik  dari  Agen  yang  ada  di  Singapura.  Setelah
01596|selesai semua administrasi dan koordinasi dari Agen kepada majikan yang
01597|akan  mempekerjakan  Saksi  dengan  majikannya  lalu  saksi  Luthfi  dibawa
01598|kerumah  majikan  tersebut.  Kemudian  saksi  Luthfi  menetaplah  dirumah
01599|majikan dan bekerjalah disana selayaknya asisten rumah tangga. Namun
01600|dengan  perjalanan  waktu  hari  demi  hari  saksi  Luthfi  tidak  tahan  karena
01601|pekerjaanya  melebihi  dari  waktu  yang  dijanjikan.  Sehingga  saksi
01602|menginginkan dan bertekad untuk keluar dari majikan tersebut.
01603|Menimbang,  bahwa  majelis  menilai  selama  proses  meberangkat
01604|saksi Luthfi ke Singapura pada saat dibandara saksi Luthfi diingatkan untuk
01605|pergi wisata, bukan untuk bekerja. Sedangkan para Terdakwa mengetahui
01606|bahwa saksi Luthfi pergi ke Singapura untuk bekerja sebagai tenaga pekerja
01607|migran Indonesia;
01608|Menimbang bahwa setelah saksi luthfi keluar dari majikan tersebut,
01609|majikan  menghubungi  Agen  untuk  meminta  uang  Ganti  rugi  senilai  Rp.
01610|38.000.000 (tiga puluh delapan juta rupiah). Kemudian dari keluarga saksi
01611|Luthfi mengirimkan uang sebesar yang disebutkan diatas dan ditransfer ke
01612|rekening  a.n  Wong  Lok  Yan.  Kemudian  saksi  Kembali  ketanah  air  dan
01613|membuat  laporan  kepada  kepolisian  terhadap  peristiwa  yang  terjadi  di
01614|Singapura saksi merasa dirugikan karena dipekerjakan tidak sesuai yang
01615|diperjanjikan oleh BLK-LN Mega Sukses Mandiri, dan berjalannya  proses
01616|penyidikan telah  ditetapkannya  terdakwa  sebagai tersangka  saat itu para
01617|terdakwa meminta untuk damai kepada saksi Luthfi. Maka dikembalikanlah
01618|uang kesepakatan damai kepada saksiLuthfi sebesar Rp. 38.000.0000;
01619|Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01620|
01621|Menimbang,  bahwa  majelis  menilai  dengan  adanya  kesepakatan
01622|damai antara para terdakwa dengan saksi Luthfi menandakan para Terdakwa
01623|bersalah dengan tujuannya semata-mata hanya mencari keuntungan;
01624|Menimbang,  bahwa  rangkaian  kegiatan  tersebut  secara  nyata
01625|merupakan bagian dari proses penempatan Pekerja Migran Indonesia , yang
01626|meliputi perekrutan, pelatihan, penampungan, dan pengurusan administrasi
01627|sebelum diberangkatkan ke luar negeri;
01628|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  unsur  melaksanakan
01629|penempatan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi.
01630|Ad.  3.  Unsur  “Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01631|Tanpa Memenuhi Persyaratan Perizinan”
01632|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang-
01633|Undang Nomor 18 Tahun 2017, pelaksanaan penempatan Pekerja Migran
01634|Indonesia hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi
01635|dari Pemerintah berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01636|Indonesia (SIP3MI);
01637|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan
01638|keterangan  ahli  dihubungkan  dengan  Fakta-fakta  yang  terungkap
01639|dipersidangan yang saling bersesuaian maka Majelis hakim menilai Bahwa
01640|BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  tidak  memiliki  izin  yang  aktif dalam
01641|menjalankan  kegiatan  pelatihan dan penampungan  Calon  Pekerja Migran
01642|Indonesia (CPMI);
01643|Menimbang bahwa berdasakan penjelasan dari Ahli  membenarkan
01644|bahwa  Persyaratan  Permohonan  Paspor  untuk  Calon  Pekerja  Migran
01645|Indonesia  yang  berdomisili  di  Indonesia  adalah  : E-KTP ,  KK, ijazah/buku
01646|nikah/Surat  Baptis  serta  paspor  lama  jika  sudah  memiliki  pada  awalnya
01647|sesuai PERMENKUMHAM No. 8 tahun 2014 bahwa ada Surat rekomendasi
01648|dari Dinas Tenaga Kerja bagi pemohon yang akan bekerja ke Luar negeri,
01649|namun sejak berlakunya PERMENKUMHAM No. 18 tahun 2022 tertanggal
01650|19 September 2022 terhadap Surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja
01651|bagi pemohon yang akan bekerja ke Luar negeri sudah dihapus/ditiadakan
01652|sesuai pasal 4 PERMENKUMHAM No. 18 tahun 2022, sehingga persyaratan
01653|pembuatan paspor CPMI persyaratannya sama dengan pembuataan paspor
01654|biasa  tapi  biasanya  kami  meminta  surat  rekomendasi  dari  BP2MI  (Jika
01655|diperlukan atau dikhawatirkan adanya penyelahgunaan Pasport)  dan paspor
01656|nomor  E8624414  atas  nama  LUTFI  KHUSNUL JANNAH  diterbitkan  oleh
01657|Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01658|
01659|Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pada tanggal 23 September 2024
01660|berlaku sampai dengan 23 September 2034 ;
01661|Menimbang bahwa berdasarkan pandangan ahli pada saat dilakukan
01662|wawancara, pengambilan foto wajah dan sidik jari kepada pemohon atas
01663|nama LUTFI KHUSNUL JANNAH didapatkan hasil wawancara bahwa ybs
01664|membuat  paspor  dalam  rangka  untuk  wisata  ke  Malaysia  selama  satu
01665|minggu ;
01666|Menimbang  bahwa  berdasakan  fakta-fakta  yang  terungkap
01667|dipersidangan menjelaskan bahwa izin BLK-LN Mega Sukses Mandiri sudah
01668|tidak  aktif dan  para  Terdakwa  juga  mengetahui  harus  ada  SIP2MI  pada
01669|setiap pengiriman tenaga kerja keluar negeri namun untuk BLK-LN Mega
01670|Sukses Mandiri tidak memiliki izin ataupun perizinan yang berkaitan dengan
01671|kegiatan  penempatan  CPMI namun  kegiatan  perekrutan,  pelatihan,  dan
01672|penampungan CPMI tetap dilakukan di BLK-LN Mega Sukses Mandiri tetap
01673|menerima peserta dan peserta BLK-LN tersebut  tetap mengirimkan pekerja
01674|yaitu saksi Lutfi ke Singapura kemudian terhadap kesepakataan antara para
01675|terdakwa dan saksi Lutfi untuk biaya Administrasi yang harus dibayarkan oleh
01676|setiap calon peserta sebesar Rp.  4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun
01677|pembayaran  tersebut  dengan  cara  akan  dilakukan  pemotongan  sesuai
01678|dengan  kesepakatan antara saksi  Lutfi dengan  para  terdakwa  pada saat
01679|sudah  bekerja  di  Singapura  kemudian  menurut  keterangan  saksi  Lutfi
01680|dipersidangan juga menjelaskan kalau  Terdakwa Lilik Wiyanti mengatakan
01681|apabila saksi telah diberangkatkan bekerja ke luar negeri maka gaji saksi
01682|akan  dipotong  selama  kurang  lebih  7  (tujuh)  bulan  sejumlah  sekitar
01683|Rp5.800.000,00  dari  gaji  yang  disepakati  sebesar  Rp.  6.470.000,00,
01684|sehingga  saksi  hanya  menerima  bersih  sekitar  Rp.  670.000,00  setiap
01685|bulannya adapun alasan pemotongan tersebut bertujuan untuk keuntungan
01686|dari para terdakwa dan untuk membayar biaya selama mengikuti pelatihan di
01687|BLK-LN Mega Sukses Mandiri ;
01688|Menimbang,  bahwa  dengan  tetap  dilaksanakannya  kegiatan
01689|perekrutan, pelatihan,  dan  penampungan  CPMI  di  BLK-LN  Mega  Sukses
01690|Mandiri  tanpa adanya izin yang sah , maka kegiatan tersebut bertentangan
01691|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  berlaku dan para
01692|terdakwa mengetahui Ketika CPMI yang akan dikirim keluar negeri sebagai
01693|pekerja harus melengkapi document-dokumnt sebagaimana yang dianjurkan
01694|oleh SIP2MI ( surat izin perekrutan pekerja Migran Indonesia ) sebagaimana
01695|Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01696|
01697|diatur didalam ketentuan   pasal 49 UU Nomor 18 Tahun 2017,  Pelaksana
01698|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
01699|a. Badan;
01700|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01701|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk 
01702|kepentingan perusahaan sendiri ;
01703|Menimbang Bahwa  sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2017, dalam
01704|pasal 51 dinyatakan bahwa “Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan
01705|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis
01706|berupa  SIP3MI  dari  Menteri” dan  dalam  pasal  59 dinyatakan  bahwa
01707|“Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01708|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI” ;
01709|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  melaksanakan
01710|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  memenuhi  persyaratan
01711|perizinan telah terpenuhi.
01712|Ad. 4. Unsur “Penyertaan (Turut Serta Melakukan)”;
01713|Menimbang, bahwa  ketentuan  mengenai penyertaan dalam  tindak
01714|pidana diatur dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
01715|tentang KUHP , yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat
01716|dipidana apabila turut serta melakukan tindak pidana bersama orang lain;
01717|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap
01718|dipersidangan  menjelaskan  kalua  terdakwa  Tutik  Mega  sebagai  kepala
01719|cabang PT Sukses Mandiri Utama sejak tahun 2023.  Tutik Mega berperan
01720|melakukan perekrutan dan melakukan pendaftaran CPMI dan pendaftaran ID
01721|ke Dinas Tenaga Kerja menurut wilayah asal masing masing CPMI, dengan
01722|relasi dari terdakwa Tutik Mega selaku Kepala cabang PT. SMU mengajukan
01723|biodata CPMI ke Kantor Pusat melalu WA kepada Ibu Santun (istri Direktur
01724|PT.SMU)  untuk  diseleksi.  Setelah  diterima  oleh  Kantor  Pusat   Terdakwa
01725|mengajukan ID CPMI ke Dinas Tenaga Kerja dan yang mengurus ke  dinas
01726|Adalah Supriadi. Pada bulan September 2024 LUTHFI KHUSNUL JANNAH
01727|di kenalkan oleh kawannya bernama EKA kepada LILIK WIYANTI. Bahwa
01728|terdakwa  Lilik  Wiyanti  merupakan  orang  yang  merektrut  Luthfi  Khusnul
01729|Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01730|
01731|Jannah, yang menjadi CPMI dan akan di berangkatkan sebagai PMI dan
01732|ditempatkan di Singapura.
01733|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  di  persidangan  diperoleh
01734|keadaan bahwa Terdakwa Tutik Mega Ningsih berperan dalam melakukan
01735|perekrutan  CPMI  serta  mengajukan  biodata  CPMI  ke  perusahaan
01736|penempatan;
01737|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  Lilik  Wiyanti  berperan  memberikan
01738|pelatihan kepada CPMI serta membantu administrasi pendaftaran CPMI di
01739|BLK-LN Mega Sukses Mandiri;
01740|Menimbang,  bahwa  kegiatan  perekrutan,  pelatihan,  dan
01741|penampungan CPMI tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam satu
01742|rangkaian kegiatan sebelum CPMI disalurkan untuk bekerja di luar negeri;
01743|Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian peran tersebut, para
01744|Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan rangkaian perbuatan yang
01745|saling berkaitan dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01746|Menimbang, bahwa d engan demikian unsur turut serta melakukan
01747|tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  huruf  c  Undang-
01748|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi ;
01749|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
01750|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
01751|Menimbang bahwa selama proses persiedangan ini para terdakwa
01752|tidak  mengakui  perbuatannya  yang  merekrut  dengan  tujuan  untuk
01753|memperkerjakan  saksi  Lutfi  sebagai  Tenaga  Kerja  Wanita  di  Singapura
01754|namun perlu dipahami bahwa jika para terdakwa membantah seluruh dari
01755|keterangan saksi Lutfi tersebut harus dibuktikan pada saat dipersidangan
01756|bukan hanya sekedar membantah saja dan sebagaimana yang kita ketahui
01757|bahwa para terdakwa memiliki hak ingkat namun berdasarkan fakta-fakta
01758|yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan
01759|ahli  serta  bukti-bukti  surat  telah  memberikan  keyakinan  hakim  jika  para
01760|terdakwa  telah  meyakinkan  bersalah  sebagaimana  yang  tertulis  didalam
01761|dakwaan Kesatu dari penuntut umum ;
01762|Menimbang bahwa didalam nota pembelaan pensihat hukum para
01763|terdakwa  pada  pokoknya  meminta  kepada  Majelis  Hakim  agar
01764|membebaskan  para  terdakwa  dari  dakwaan  karena  perkara  aquo  sudah
01765|diperiksa didalam perkara yang lain sehingga perkara aquo dinyatakan Nebis
01766|in idem, terhadap pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa ini telah
01767|Majelis Hakim jawab didalam pertimbangan hukum diputusan sela sehingga
01768|Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2025/PN Blt
01769|
01770|menurut hemat Majelis untuk poin pembelaan ini tidak perlu dipertimbangkan