00999|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, maka
01000|ahli menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan, yakni
01001|sebagai berikut:
01002|1) Perekrutan adalah proses,perbuatan merekrut.
01003|
01004|2) Pengangkutan adalah a). proses, cara, perbuatan mengangkut; 2). usaha
01005|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu
01006|tempat ke tempat lain.
01007|3) Penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung; penadahan;
01008|penyambutan.
01009|4) Pengiriman adalah proses, cara, perbuatan mengirimkan.
01010|5) Pemindahan adalah proses, cara, perbuatan memindahkan.
01011|6) Penerimaan adalah sambutan. Arti lainnya dari penerimaan adalah besarnya
01012|uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa.
01013|- Bahwa Konsklusi:
01014|Memperhatikan bentuk actus reus atau perbuatan pidananya, karena terdapat frasa
01015|“atau” dalam rumusan unsur ini, maka salah satu saja perbuatan pidananya telah
01016|dilakukan oleh pelaku sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua perbuatan
01017|dalam rumusan unsur ini.
01018|- Bahwa Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
01019|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
01020|atau memberi bayaran atau manfaat
01021|- Bahwa Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur
01022|subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
01023|dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung
01024|di dalam hatinya. Dalam ajaran hukum pidana unsur ini dikenal dengan istilah mens rea
01025|atau sikap batin atau niat jahat. Dalam keluarga civil law, “niat jahat” berada dalam doktrin
01026|kesalahan (schuld). Terkait dengan unsur kesalahan dalam tindak pidana dibedakan
01027|kedalam dua corak, yakni yang bercorak kesengajaan dan bercorak kelalaian (kealfaan).
01028|Memperhatikan unsur delik pasal ini, nampak bahwa unsur kesalahan delik pasal ini
01029|adalah bercorak kesengajaan. Walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit deng an
01030|menggunakan frasa "dengan sengaja", kesengajaan tersebut nampak dari penggunaan
01031|frasa “dengan ancaman…dst”. Jadi unsur kesalahan yang bercorak kesengajaan sebagai
01032|bagian dari mens rea atau niat jahat pelaku melakukan perbuatan perdagangan orang
01033|dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk:
01034|1) dengan ancaman kekerasan,
01035|2) dengan penggunaan kekerasan,
01036|3) dengan penculikan,
01037|4) dengan penyekapan,
01038|5) dengan pemalsuan,
01039|6) dengan penipuan,
01040|7) dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
01041|
01042|8) dengan penjeratan utang; atau
01043|9) dengan memberi bayaran atau manfaat. Konsklusi:
01044|- Bahwa  Memperhatikan bentuk kesengajaan tersebut, karena terdapat frasa “atau” dalam
01045|rumusan unsur ini, maka salah satu saja bentuk mens rea atau niat jahat pelaku yang
01046|dilakukan secara sengaja sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua bentuk
01047|kesengajaan dalam rumusan unsur ini.
01048|- Bahwa Walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
01049|orang lain;
01050|Makna usnur ini yakni walaupun pelaku berdalih telah memperoleh persetujuan dari
01051|orang yang dipekerjakan secara seksual, maka dalih tersebut tidak serta merta
01052|menghapus sifat pidananya. Artinya, ada atau tidak adanya persetujuan dari orang yang
01053|dieksploitasi secara seksual oleh pelaku, manakala perbuatan perekrutan, pengangkutan,
01054|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang telah terjadi, maka
01055|pelaku dapat dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya.
01056|- Bahwa Untuk tujuan mengeksploitasi;
01057|Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut”
01058|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu
01059|adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur
01060|perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.
01061|- Bahwa Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
01062|tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
01063|pada ayat (1);
01064|Unsur ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
01065|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Artinya, manakala perbuatan yang
01066|dilakukan pelaku telah mengakibatkan korban tereksploitasi, maka sanksi pidana yang
01067|sama pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01068|Pidana Perdagangan Orang yang akan diterapkan terhadap pelaku.
01069|- Bahwa Pasal 506 KUHP berbunyi sebagai berikut:
01070|"Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan
01071|menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu
01072|tahun."
01073|  Pasal ini mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual, khususnya terhadap
01074|perempuan, di mana seseorang mendapatkan keuntungan ekonomi dari tindakan cabul
01075|yang dilakukan oleh perempuan tersebut.
01076|a. Unsur-unsur Pasal 506 KUHP:
01077|1) "Barang siapa";
01078|
01079|Subjek hukum, y aitu pelaku yang memanfaatkan tindakan cabul untuk
01080|mendapatkan keuntungan.
01081|2) "Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita";
01082|Pelaku memperoleh manfaat, baik berupa uang maupun barang, dari
01083|tindakan cabul seorang perempuan. Misalnya, bertindak sebagai mucikari
01084|atau pengelola praktik prostitusi.
01085|3) "Menjadikannya sebagai pencarian";
01086|Pelaku menjadikan perbuatan ini sebagai sumber penghidupan atau usaha
01087|yang terus menerus.
01088|4) "Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun"; Sanksi pidana
01089|berupa kurungan maksimal satu tahun.
01090|b. Penerapan Pasal 506 KUHP;
01091|Pasal ini sering digunakan untuk menindak pihak yang bertindak sebagai
01092|mucikari dalam praktik prostitusi atau eksploitasi seksual terhadap perempuan.
01093|Namun, perempuan yang melakukan perbuatan cabul tersebut (korban) tidak
01094|diancam dengan pasal ini, karena fokusnya adalah kepada pihak yang
01095|mengeksploitasi.
01096|- Bahwa Berikut adalah penjabaran masing-masing unsur dalam Pasal 506 KUHP:
01097|a. Barang siapa;
01098|1) Penjelasan:
01099|Frasa ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu siapa saja yang melakukan
01100|tindakan sebagaimana diatur dalam pasal. Subjek tersebut bisa individu atau
01101|kelompok, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau status sosial.
01102|2) Aplikasi:
01103|Pelaku tidak harus memiliki hubungan hukum atau hubungan kerja formal
01104|dengan perempuan yang dieksploitasi. Siapa pun yang mengambil
01105|keuntungan dari tindakan cabul seorang perempuan dapat dikenakan pasal
01106|ini.
01107|b. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang Wanita; 1)Penjelasan:
01108| Pelaku mendapatkan manfaat ekonomi atau material dari perbuatan cabul yang
01109|dilakukan oleh seorang perempuan. Perbuatan cabul di sini bisa berupa prostitusi
01110|atau tindakan seksual lain yang dijadikan sumber pendapatan bagi pelaku.
01111|2) Elemen kunci:
01112|a) Perbuatan cabul dilakukan oleh seorang perempuan.
01113|b) Pelaku mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut.
01114|c) Keuntungan ini bisa berupa uang, barang, atau jasa. Contoh:
01115|
01116|Seorang mucikari yang mendapatkan bayaran dari pelanggan atas jasa
01117|yang dilakukan oleh seorang pekerja seks.
01118|c. Menjadikannya sebagai pencarian;
01119|1) Penjelasan:
01120| Pelaku tidak hanya sekali memanfaatkan perbuatan cabul tersebut,
01121|melainkan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian atau kegiatan
01122|yang berlangsung terus menerus.
01123|2) Aplikasi:
01124| Frasa ini mengindikasikan sifat sistematis atau berulang dari tindakan
01125|tersebut. Pelaku menjadikan eksploitasi perempuan sebagai cara utama
01126|untuk mencari nafkah.
01127|3) Contoh:
01128|a) Seseorang yang mengelola rumah bordil.
01129|b) Seorang mucikari yang secara rutin mengatur transaksi antara pelanggan
01130|dan pekerja seks.
01131|d. Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun;
01132|1) Penjelasan:
01133| Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana
01134|kurungan selama 1 tahun. Hukuman ini mencerminkan bahwa perbuatan
01135|tersebut dianggap sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP.
01136|2) Aplikasi:
01137| Hakim dapat memutus hukuman kurungan yang lebih ringan dari batas
01138|maksimal tergantung pada pertimbangan kasus, termasuk niat pelaku,
01139|dampak kepada korban, dan faktor lainnya.
01140|Catatan:
01141|Pasal ini menitikberatkan pada eksploitasi perempuan oleh pihak ketiga.
01142|Perempuan yang melakukan perbuatan cabul (sebagai pekerja seks)
01143|biasanya tidak dianggap sebagai pelaku dalam pasal ini, melainkan sebagai
01144|korban eksploitasi. Tujuan utama pasal ini adalah melindungi perempuan dari
01145|eksploitasi seksual sistematis oleh pihak lain.
01146|- Bahwa ahli tidak mengenali  dan tidak ada hubungan keluarga den gan saudara
01147|GOVINDA Bin MULYADI;
01148|- Bahwa ahli tidak mengenali dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudari VINA
01149|CRYSTIANTANI tersebut;
01150|- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 12 warna Hijau
01151|Metalik dengan nomor IMEI: 862743070452158 milik saudara GOVINDA Bin MULYADI
01152|dapat dianggap sebagai barang bukti yang sangat menguatkan dalam pembuktian
01153|
01154|perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2
01155|Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01156|Orang, dengan alasan sebagai berikut:
01157|1) Keterkaitan Barang Bukti dengan Perbuatan Tersangka;
01158|a) Percakapan WhatsApp:
01159| Handphone tersebut memuat perca kapan antara saudara GOVINDA Bin
01160|MULYADI dengan saksi HENDRI SAPUTRA terkait pemesanan perempuan.
01161|Percakapan ini mengindikasikan adanya perekrutan dan pengiriman perempuan
01162|untuk tujuan eksploitasi seksual.
01163|b) Foto yang Dikirim:
01164| Pengiriman foto perempuan u ntuk dipilih oleh saksi HENDRI SAPUTRA
01165|menunjukkan adanya langkah -langkah konkret dalam mendukung proses
01166|perdagangan orang.
01167|c) Bukti Transfer:
01168| Aplikasi BCA Internet Banking di handphone tersebut memuat bukti transfer
01169|pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,- dari saksi HENDRI SAPUTRA ke rekening
01170|GOVINDA. Hal ini membuktikan adanya transaksi komersial dalam tindakan
01171|tersebut.
01172|2) Unsur yang terpenuhi berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007;
01173|a) Barang bukti menunjukkan adanya penjeratan utang kepada saksi VINA
01174|CRYSTIANTANI sebagai bentuk penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan
01175|eksploitasi.
01176|b) Handphone tersebut menjadi media utama dalam proses pengiriman (melalui
01177|komunikasi untuk pengantaran perempuan ke hotel) dan penerimaan manfaat
01178|ekonomi (melalui transaksi bank).
01179|3) Peran Barang Bukti dalam Pembuktian;
01180|a) Barang bukti ini merupakan bukti elektronik, yang diakui dalam Pasal 5 Ayat
01181| (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
01182|sebagai alat bukti sah di muka hukum.
01183|b) Bukti ini juga dapat diverifikasi melalui digital forensik untuk memastikan keaslian
01184|data dan percakapan yang terdapat di dalam handphone tersebut.
01185|4) Keterhubungan dengan Pasal 184 KUHAP;
01186|Barang bukti berupa handphone ini mendukung pembuktian berdasarkan Pasal 184
01187|KUHAP, yang mencakup:
01188|a) Bukti Surat:
01189| Bukti transfer di aplikasi perbankan.
01190|b) Keterangan Ahli:
01191|
01192| Misalnya, ahli digital forensik yang dapat memvalidasi isi handphone.
01193|c) Keterangan Saksi:
01194| Saksi HENDRI SAPUTRA dan VINA CRYSTIANTANI dapat mengonfirmasi
01195|keterlibatan GOVINDA dalam proses tersebut.
01196| Kesimpulan:
01197|Barang bukti berupa handphone ini sangat relevan dan dapat digunakan untuk
01198|membuktikan:
01199|1) Tersangka GOVINDA Bin MULYADI telah melakukan tindakan perekrutan
01200|dan pengiriman perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual.
01201|2) Adanya transaksi ekonomi sebagai keuntungan tersangka dalam rangka
01202|perdagangan orang.
01203|3) Posisi rentan korban akibat jeratan utang yang dimanfaatkan oleh tersangka.
01204|Dengan demikian, handphone tersebut merupakan barang bukti yang
01205|menguatkan pembuktian dalam perkara ini.
01206|Screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis perkara
01207|tersebut diatas dapat tergolong sebagai informasi elektronik dan/atau
01208|dokumen elektronik, berdasarkan definisi yang diatur dalam Undang-Undang
01209|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),
01210|sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
01211|1) Definisi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik; Menurut Pasal 1
01212|UU ITE:
01213|a) Informasi Elektronik adalah satu atau seku mpulan data elektronik,
01214|termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
01215|rancangan, foto, elektronik, atau sejenisnya, yang memiliki arti atau
01216|nilai.
01217|b) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat,
01218|diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
01219|digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat,
01220|ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem
01221|elektronik lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
01222|gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya.
01223|2) Analisis Terhadap Screenshot :
01224|Merupakan hasil tangkapan layar dari komunikasi atau interaksi yang
01225|terjadi melalui media digital, seperti percakapan WhatsApp. Ini jelas
01226|termasuk dalam kategori Informasi Elektron ik dan dapat dianggap
01227|sebagai Dokumen Elektronik, karena merupakan data digital yang
01228|dihasilkan dan disimpan oleh perangkat elektronik.
01229|
01230|3) Keabsahan Sebagai Alat Bukti;
01231|Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
01232|Elektronik serta hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah,
01233|sama seperti alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Namun,
01234|untuk dijadikan alat bukti yang sah, keaslian dan integritas informasi atau
01235|dokumen tersebut harus diverifikasi, misalnya melalui digital forensic. Ini
01236|penting untuk memastikan bahwa screenshot atau foto tersebut tidak
01237|diubah atau dimanipulasi sebelum dipresentasikan di pengadilan.
01238|Kesimpulan:
01239|Baik screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis
01240|perkara tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik
01241|dan/atau Dokumen Elektronik berdasarkan UU ITE, dan keduanya dapat
01242|digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum, asalkan
01243|keasliannya diverifikasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
01244|- Bahwa Print out dari screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis
01245|perkara tersebut diatas, menurut ahli, dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang
01246|sah dengan catatan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang
01247|Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya dalam UU No. 19 Tahun
01248|2016, informasi elektronik dan dokumen elektronik termasuk print out dari informasi
01249|elektronik, dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, dengan syarat bahwa informasi
01250|tersebut memenuhi ketentuan dan keotentikan yang diatur dalam hukum.
01251|Beberapa poin penting terkait print out dari screenshot sebagai alat bukti hukum adalah
01252|sebagai berikut:
01253|1) Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan Alat Bukti yang Sah
01254|dalam Pasal 5 a yat (1) UU ITE, disebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau
01255|dokumen elektronik serta hasil cetaknya (print out) merupakan alat bukti hukum yang
01256|sah. Artinya, meskipun informasi tersebut dicetak, asalnya dari sistem elektronik
01257|menjadikannya tetap sebagai bukti yang valid.
01258|2) Keabsahan dan Keotentikan agar print out dari screenshot tersebut dapat digunakan
01259|sebagai bukti yang sah, perlu dipastikan bahwa informasi yang terdapat dalam
01260|dokumen elektronik tersebut adalah otentik dan tidak dimanipulasi. Keaslian
01261|dokumen elektronik ini dapat diverifikasi melalui berbagai metode, termasuk forensik
01262|digital atau penelusuran metadata dari sistem elektronik aslinya.
01263|3) Terkait Kekuatan Pembuktian Pasal 5 ayat (2) UU ITE juga mengatur bahwa alat
01264|bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah, sepanjang informasi
01265|tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat
01266|
01267|dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, screenshot yang di-print out dapat dijadikan
01268|bukti jika mampu memenuhi syarat-syarat tersebut.
01269|4) Autentikasi dalam beberapa kasus, otentikasi bukti elektronik seperti screenshot bisa
01270|diperlukan. Pengadilan biasanya mengharuskan pihak yang mengajukan bukti
01271|tersebut untuk membuktikan keaslian dan sumber asalnya, misalnya melalui
01272|perangkat atau aplikasi dari mana screenshot itu diambil.
01273| Jadi, print out dari screenshot yang diperlihatkan oleh pemeriksan pada kronologis
01274|perkara tersebut diatas dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum,
01275|dengan catatan bahwa keaslian, keutuhan, dan relevansinya da pat
01276|dipertanggungjawabkan di pengadilan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU
01277|ITE.
01278|- Bahwa Analisis Ahli terhadap Kasus GOVINDA Bin MULYADI berdasarkan Pasal 2 Ayat
01279|(1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01280|Orang, yakni sebagai berikut:
01281|a. Unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007;
01282| Pasal ini menetapkan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mencakup:
01283|1) Setiap orang:
01284| Subjek hukum siapa saja yang terlibat langsung dalam tindakan tersebut.
01285|2) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
01286|atau penerimaan seseorang:
01287| Tindakan aktif dalam proses memperdagangkan orang.
01288|3) Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
01289|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
01290|utang, atau memberi bayaran atau manfaat:
01291| Cara atau sarana yang digunakan untuk melibatkan korban.
01292|4) Untuk tujuan mengeksploitasi dan mengakibatkan orang tereksploitasi:
01293| Tujuan akhir tindakan tersebut adalah eksploitasi, baik seksual, tenaga kerja, atau
01294|lainnya.
01295|b. Penjabaran unsur berdasarkan fakta kasus;
01296|1) Subjek Hukum - "Setiap orang";
01297|  GOVINDA Bin MULYADI merupakan individu yang bertindak sebagai pihak
01298|yang memfasilitasi tindakan eksploitasi terhadap korban (VIN A
01299|CRYSTIANTANI). Sebagai subjek hukum, ia adalah pelaku yang relevan untuk
01300|diperiksa tanggung jawab pidananya.
01301|2) Tindakan - "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01302|pemindahan, atau penerimaan seseorang";
01303|
01304|  GOVINDA melakukan perekrutan dan pengiriman dengan menawarkan foto
01305|perempuan kepada HENDRI SAPUTRA melalui WhatsApp. Ia juga mengangkut
01306|korban ke lokasi hotel yang telah ditentukan, memenuhi unsur tindakan dalam
01307|proses perdagangan.
01308|3) Sarana - "Dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi
01309|rentan, atau penjeratan utang";
01310|  GOVINDA menggunakan penjeratan utang sebagai cara untuk memaksa
01311|korban (VINA CRYSTIANTANI) menerima permintaan tersebut. Korban berada
01312|dalam posisi rentan karena ketidakmampuannya melunasi utang sebesa r
01313|Rp1.100.000. Penagihan utang secara terus-menerus membuat korban merasa
01314|tertekan hingga setuju melakukan tindakan tersebut.
01315|4)  Tujuan - "Untuk tujuan mengeksploitasi dan mengakibatkan orang
01316|tereksploitasi"; GOVINDA dengan sengaja menawarkan korban untuk eksploitasi
01317|seksual (melayani hubungan badan "long time" dengan bayaran Rp2.000.000).
01318|Korban tidak menikmati hasil kerja sepenuhnya karena uang tersebut ditahan
01319|GOVINDA dengan alasan melunasi utang.
01320|c. Kesimpulan Ahli;
01321|Perbuatan GOVINDA Bin MULYADI telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2
01322|Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO.
01323|1) Alasan hukum:
01324|a) GOVINDA melakukan perekrutan, pengiriman, dan pengangkutan korban.
01325|b) Sarana yang digunakan adalah penjeratan utang dan penyalahgunaan posisi
01326|rentan korban.
01327|c) Tujuan tindakan ini adalah untuk mengeksploitasi korban secara seksual,