01679|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01680|lain  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan, turut  serta  melakukan  tindak
01681|pidana. Pasal 20 huruf b  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01682|Undang-undang  Hukum  Pidana merupakan  bentuk  dari  doen  plegen atau
01683|menyuruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang
01684|disuruh,  dalam  rumusan  ini  yang  disuruh  dapat  berupa  alat  tertentu  yang
01685|menjadi  perantara  atau  alat  atau  perpanjangan  tangan  dari  pelaku  untuk
01686|melakukan suatu tindak pidana;
01687|Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01688|
01689| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01690|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01691|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01692|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01693|luar wilayah Republik Indonesia;
01694|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01695|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  pelaksana
01696|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01697|a. Badan;
01698|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01699|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01700|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01701| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01702|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01703|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01704|persyaratan:
01705|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01706|b. Memiliki kompetensi;
01707|c. Sehat jasmani dan rohani;
01708|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01709|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01710|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01711|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  untuk  dapat
01712|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01713|dokumen yang meliputi:
01714|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01715|melampirkan fotokopi buku nikah;
01716|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01717|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01718|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01719|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01720|kesehatan dan psikologi;
01721|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01722|f. Visa kerja;
01723|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01724|kerja;
01725|h. Perjanjian Kerja;
01726|Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01727|
01728|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01729|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01730|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01731|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01732|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01733|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01734|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01735|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01736|Terdakwa ditangkap oleh saksi Rani Sanjani Bin Ilham dan saksi Iqbal Muharrar
01737|karena Terdakwa  telah  memfasilitasi pemberangkatan  Calon Pekerja  Migran
01738|Indonesia dengan melakukan penjemputan dari daerah asal Kabupaten Maros
01739|Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi  Sulawesi
01740|Selatan  menuju  Kota  Pare-Pare atas  perintah  Sdr  Rizal  (Daftar  Pencarian
01741|saksi),  untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
01742|Kalimantan Utara;
01743|Menimbang, bahwa  Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26
01744|Agustus  2025  sekira  pukul  10.00  Wita  bertempat  di  rumah  Terdakwa  yang
01745|beralamat  di  Dusun  Saukeng  Rt.  001  /  Rw.  002  Desa  Singa,  Kecamatan
01746|Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
01747|Menimbang,  b ahwa  penangkapan  terhadap  Terdakwa  adalah
01748|pengembangan  setelah  dilakukannya  penangkapan  terhadap  saksi  Jufri
01749|Sangkala  pada  hari  Senin  tanggal  14  Juli  2025,  sekira  pukul  10.00  Wita
01750|bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan
01751|Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01752|Utara;
01753|Menimbang,  b ahwa  Terdakwa  mengetahui  Calon  Pekerja  Migran
01754|Indonesia yang akan diberangkatkan sejumlah  7 (tujuh) orang Calon Pekerja
01755|Migran  Indonesia  Dewasa  yaitu  saksi  Jufri  Sangkala,  Sdri.  Hajrah,  saksi
01756|Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail akan diberangkatkan
01757|ke  Malaysia  karena  adanya  permintaan  dari  Sdr.Rizal  di  Malaysia  melalui
01758|Whatsapp (WA) yang disebut Terdakwa sebagai “Bos Malaysia”, serta termasuk
01759|4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01760|Menimbang, b ahwa sebelumnya saksi Jufri Sangkala dengan istrinya
01761|Sdri.  Hajrah  bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang
01762|berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu
01763|tanggal  05  Juli  2025  sedang  cuti,  bertemu  dengan  saksi  Rahman  dan
01764|Sdri.Dahlia  datang  ke  rumah  saksi  Jufri  Sangkala  di  Kabupaten  Bantaeng
01765|Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01766|
01767|Provinsi  Sulawesi  Selatan  meminta  kepada  saksi  Jufri  Sangkala  agar  saksi
01768|Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan Sdr. Ismail dapat ikut bekerja
01769|bersama di Negara Malaysia;
01770|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  langsung  menanggapi  dengan
01771|menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik  lahan  Serikat  LPL Enterprise).
01772|Selang  beberapa  saat Sdr. Rizal  (Pengurus  pemberangkatan  Calon  Pekerja
01773|Migran Indonesia) ada menghubungi saksi Jufri Sangkala dan menyampaikan
01774|bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari saksi Rahman;
01775|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Terdakwa  telah  mengatur
01776|pemberangkatan saksi Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang
01777|lainnya dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01778|Utara atas petunjuk dari Sdr. Rizal. Saksi Jufri Sangkala dan Sdri. Hajrah tiba di
01779|Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dijemput oleh Jabal (DPO) yang
01780|merupakan  supir  Terdakwa  dengan  menumpangi  mobil  Terdakwa.  Setelah
01781|bertemu  dengan  Terdakwa  kemudian  meminta  uang  kepada  saksi  Jufri
01782|Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu saksi
01783|Jufri  Sangkala  bersama-sama  dengan  Terdakwa  berangkat  menuju  Kota
01784|Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01785|Menimbang, bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025, saksi Jufri
01786|Sangkala bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan
01787|bertemu dengan saksi Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga
01788|telah  berangkat  dari  daerah  asal  Kota  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan.
01789|Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi. Saat itu
01790|Sdr. Rahman membayar dirinya dan Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan
01791|untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, kedua anaknya dan Sdr. Ismail meminjam uang
01792|dari saksi Jufri Sangkala;
01793|Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa,
01794|kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh)
01795|orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun
01796|untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket
01797|kapal laut telah diakomodir oleh Terdakwa;
01798|Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, saksi Jufri
01799|Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka
01800|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk
01801|turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal
01802|bernama Sdr. Bahar yang rencananya akan menjemput di Pelabuhan Tunon
01803|Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01804|Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01805|
01806|Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.
01807|Rizal sementara mengatur Sdr. Bahar untuk menjemput, saksi Jufri Sangkala
01808|beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh aparat Kepolisan RI
01809|karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur
01810|tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam)
01811|orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural  tersebut  akan
01812|dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  serta  persyaratan
01813|terkait pekerja migran Indonesia;
01814|Menimbang, bahwa biaya pemberangkatan dari daerah asal ke Pare-
01815|Pare  hingga  menuju  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  telah
01816|dibayarkan  kepada  Terdakwa,  dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah
01817|sejumlah  Rp8.600.000,00  (delapan  juta  enam  ratus  juta  rupiah), sedangkan
01818|biaya dari Nunukan hingga lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah
01819|Pitas, Sabah, Negara Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada
01820|yang dibayarkan;
01821|Menimbang, bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh saksi
01822|Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
01823|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti orangtuanya menuju lokasi  perusahaan
01824|tempat akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju
01825|daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan
01826|diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia memalui
01827|jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga
01828|kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan
01829|dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju lokasi Serikat
01830|LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
01831|Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala akan bekerja sebagai mandor
01832|kebun yang bertugas untuk mengawasi pekerja kebun dan juga menghitung
01833|hasil panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa
01834|sawit agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir
01835|dan  Sdr.  Ismail  akan  bekerja  sebagai  buruh  panen  buah  kelapa  sawit
01836|sedangkan Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai
01837|penyemprot  racun  hama,  pemungut  biji  brondolan  kelapa  sawit  dan  juga
01838|menebas rumput liar yang sudah tinggi;
01839|Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa yang telah diterima sebagai
01840|biaya pengurusan adalah senilai Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh ima
01841|ribu rupiah);
01842|Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01843|
01844|Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon
01845|Pekerja  Migran  Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti
01846|orangtuanya, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor
01847|dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta
01848|kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
01849|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin /  tidak  mempunyai
01850|wewenang  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01851|bekerja di luar negeri;
01852|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut di  atas,
01853|Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01854|yang akan diberangkatkan menuju ke  Tawau, Sabah,  Malaysia dengan tujuan
01855|untuk  bekerja , tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  sah  seperti  Visa  Kerja,
01856|Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  maupun  Perjanjian  Kerja,
01857|sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana
01858|ditetapkan  oleh  Pemerintah  atau  perusahaan  penempatan  pekerja  migran
01859|Indonesia  atau  merupakan  perusahaan  yang  akan  menempatkan  pekerja
01860|migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa
01861|bertindak  secara  pribadi  atau  orang  perseorangan  dengan  tujuan  untuk
01862|memperoleh keuntungan,  sebagai  upah  jasa  Terdakwa  dalam  melakukan
01863|penjemputan  para calon pekerja migran  tersebut dari daerah asal Kabupaten
01864|Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi
01865|Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  untuk selanjutnya diarahkan menuju
01866|Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara hingga tujuan bekerja di lokasi
01867|Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
01868|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01869|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan  penempatan pekerja
01870|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
01871|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
01872|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
01873|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
01874|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01875|kehendaknya sendiri;
01876|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
01877|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
01878|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
01879|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
01880|bukan  karena  semata-mata  atas  kehendaknya  sendiri.  Kemudian  ketentuan
01881|Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01882|
01883|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
01884|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
01885|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
01886|tindak pidana yang dituju;
01887|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  merupakan  pengembangan
01888|dari perkara atas nama saksi Jufri Sangkala, yang diketahui bahwa saksi Jufri
01889|Sangkala tidak dapat menyelesaikan pemberangkatkannya berikut ke 6 (enam)
01890|Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti
01891|orangtuanya, yang  mana  tidak  selesainya  perbuatan  tersebut  bukan  karena
01892|kehendaknya sendiri melainkan karena telah terlebih dahulu diamankan oleh
01893|petugas kepolisian  pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00
01894|Wita  bertempat  di  Pelabuhan  Tunon  taka  Nunukan  Jalan  Tien  Soeharto
01895|Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi
01896|Kalimantan Utara;
01897|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01898|Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana
01899|terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari
01900|Tindak  Pidana  yang  dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak
01901|mencapai  hasil,  atau  tidak  menimbulkan  akibat  yang  dilarang,  bukan
01902|karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01903|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01904|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01905|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
01906|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01907|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01908|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01909|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01910|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01911|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01912|alternatif kedua;
01913|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01914|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01915|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01916|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01917|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01918|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01919|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01920|Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01921|
01922|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
01923|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01924|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01925|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01926|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01927|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01928|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01929|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 22
01930|Desember 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
01931|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01932|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
01933|ini;
01934|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01935|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01936|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01937|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01938|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
01939|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
01940|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
01941|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
01942|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
01943|pidana  Penuntut  Umum  tersebut,  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut
01944|merupakan proses pengembangan dalam perkara saksi Jufri Sangkala yang
01945|telah  diputus  dalam  register  perkara  306/Pid.Sus/2025/PN.Nnk.  Diketahui