01461|3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
01462|Nomor  Seri  TOUCR8AEXS6DPFWK  IMEI  1861559058604110.  IMEI  2
01463|Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01464|
01465|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
01466|"Hajerah";
01467|4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
01468|Nomor SERI 60e5e2e0. Kemudian Nomor IMEI 1 862121071782552. dan
01469|Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882- 0227-
01470|57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";
01471|
01472|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01473|- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Rani Sanjani Bin Ilham dan saksi
01474|Iqbal Muharrar karena Terdakwa telah memfasilitasi pemberangkatan Calon
01475|Pekerja Migran Indonesia dengan melakukan penjemputan dari daerah asal
01476|Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari Kabupaten Bantaeng
01477|Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  atas perintah Sdr Rizal
01478|(Daftar  Pencarian  saksi),  untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten
01479|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
01480|- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025
01481|sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di
01482|Dusun  Saukeng  Rt.  001  /  Rw.  002  Desa  Singa,  Kecamatan  Herlang,
01483|Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
01484|- Bahwa  penangkapan  terhadap  Terdakwa  adalah  pengembangan
01485|setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi Jufri Sangkala pada hari
01486|Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan
01487|Tunon  Taka  Nunukan  Jalan  Tien  Soeharto,  Kelurahan  Nunukan  Timur,
01488|Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01489|- Bahwa  Terdakwa  mengetahui  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01490|akan  diberangkatkan  sejumlah  7  (tujuh)  orang  Calon  Pekerja  Migran
01491|Indonesia Dewasa yaitu saksi Jufri Sangkala, Sdri. Hajrah, saksi Rahman,
01492|Sdri  Dahlia,  Sdr.  Nawir,  Sdr.  Nurlia,  Sdr.  Ismail  akan  diberangkatkan  ke
01493|Malaysia  karena  adanya  permintaan  dari  Sdr.Rizal  di  Malaysia  melalui
01494|Whatsapp  (WA)  yang  disebut  Terdakwa  sebagai  “Bos  Malaysia”,  serta
01495|termasuk 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01496|- Bahwa sebelumnya saksi Jufri Sangkala dengan istrinya Sdri. Hajrah
01497|bekerja di Negara Malaysia pada Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di
01498|Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal
01499|05 Juli 2025 sedang cuti, bertemu dengan saksi Rahman dan Sdri.Dahlia
01500|datang  ke  rumah  saksi  Jufri  Sangkala  di  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi
01501|Sulawesi Selatan meminta kepada saksi Jufri Sangkala agar saksi Rahman,
01502|Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01503|
01504|Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama
01505|di Negara Malaysia;
01506|- Bahwa  Terdakwa  langsung  menanggapi  dengan  menghubungi
01507|Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik  lahan  Serikat  LPL  Enterprise).  Selang
01508|beberapa  saat  Sdr.  Rizal  ada  menghubungi  saksi  Jufri  Sangkala  dan
01509|menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari
01510|saksi Rahman;
01511|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  telah  mengatur  pemberangkatan  saksi
01512|Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari daerah
01513|asal  sampai  tiba  di  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  atas
01514|petunjuk  dari  Sdr.  Rizal.  Saksi  Jufri  Sangkala  dan  Sdri.  Hajrah  tiba  di
01515|Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dijemput oleh Jabal (DPO)
01516|yang  merupakan  supir  Terdakwa  dengan  menumpangi  mobil  Terdakwa.
01517|Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian meminta uang kepada saksi
01518|Jufri Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu
01519|saksi  Jufri  Sangkala  bersama-sama  dengan  Terdakwa  berangkat  menuju
01520|Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01521|- Bahwa  pada  hari  Sabtu  tanggal  12  Juli  2025,  saksi  Jufri  Sangkala
01522|bersama  Sdri.  Hajrah  tiba  di  Pelabuhan  Nusantara  Kota  Parepare  dan
01523|bertemu dengan saksi Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang
01524|juga telah berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan.
01525|Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi. Saat
01526|itu  Sdr.  Rahman  membayar  dirinya  dan  Sdri.  Dahlia,  kedua  anaknya,
01527|sedangkan untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, kedua anaknya dan Sdr. Ismail
01528|meminjam uang dari saksi Jufri Sangkala;
01529|- Bahwa  setelah  melakukan pembayaran kepada  Terdakwa, kemudian
01530|Terdakwa mengarahkan saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang
01531|lainnya  untuk  mengikuti  salah  seorang  buruh  pelabuhan  yang  menuntun
01532|untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket
01533|kapal laut telah diakomodir oleh Terdakwa;
01534|- Bahwa  pada  hari  Senin  tanggal  14  Juli  2025,  saksi  Jufri  Sangkala
01535|beserta  ke  10  (sepuluh)  orang  lainnya  tiba  di  Pelabuhan  Tunon  Taka
01536|Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  diarahkan  oleh  Sdr.  Rizal
01537|untuk turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari
01538|Sdr.  Rizal  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan  menjemput  di
01539|Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01540|Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01541|
01542|- Bahwa  selanjutnya  sekira  pukul  10.00  wita  pada  saat  Sdr.  Rizal
01543|sementara  mengatur  Sdr.  Bahar  untuk  menjemput,  saksi  Jufri  Sangkala
01544|beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh aparat Kepolisan RI
01545|karena  berencana  akan  diberangkatkan  menuju  Negara  Malaysia  melalui
01546|jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan saksi Jufri Sangkala dan ke 6
01547|(enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut akan
01548|dipekerjakan tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen serta persyaratan
01549|terkait pekerja migran Indonesia;
01550|- Bahwa biaya pemberangkatan dari daerah asal ke Pare-Pare hingga
01551|menuju  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  telah  dibayarkan
01552|kepada  Terdakwa, dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah  sejumlah
01553|Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari
01554|Nunukan hingga lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas,
01555|Sabah, Negara Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang
01556|dibayarkan;
01557|- Bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh saksi Jufri Sangkala
01558|dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta  4 (empat)
01559|orang anak yang mengikuti orangtuanya  menuju lokasi perusahaan tempat
01560|akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju daerah
01561|Sebatik  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  akan
01562|diberangkatkan  lagi  menuju  Daerah  Tawau,  Sabah,  Negara  Malaysia
01563|memalui  jalur  ilegal  / tidak  resmi  dan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen
01564|terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara
01565|Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju
01566|lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01567|Malaysia;
01568|- Bahwa saksi Jufri Sangkala akan bekerja sebagai mandor kebun yang
01569|bertugas untuk mengawasi pekerja kebun dan juga menghitung hasil panen
01570|buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa sawit agar
01571|mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr.
01572|Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan Sdri.
01573|Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot racun
01574|hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput liar
01575|yang sudah tinggi;
01576|- Bahwa  keuntungan  Terdakwa  yang  telah  diterima  sebagai  biaya
01577|pengurusan adalah senilai Rp. 665.000 (enam ratus enam puluh ima ribu
01578|rupiah);
01579|Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01580|
01581|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01582|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat
01583|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01584|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01585|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01586|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01587|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor
01588|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
01589|Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
01590|Menimbang,  bahwa  saat  perkara  ini  diputus  telah  berlaku  ketentuan
01591|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01592|Pidana  dan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-undang
01593|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01594|menyatakan  “Dalam  hal  terdapat  perubahan  peraturan  perundang-undangan
01595|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01596|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01597|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01598|Menimbang, bahwa mengenai Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01599|dalam proses peradilan, saat berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia
01600|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  maka
01601|sesuai  ketentuan  dalam  Pasal  618  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023
01602|tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan  “Pada  saat
01603|Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01604|peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang
01605|yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka
01606|atau Terdakwa”;
01607|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
01608|1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025,
01609|menjelaskan bahwa dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih
01610|Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01611|
01612|menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan
01613|ketentuan pidana yang baru. Dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama
01614|lebih menguntungkan Terdakwa daripada ketentuan pidana yang baru;
01615|Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
01616|Pidana mengatur tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana, sebagaimana telah
01617|dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 1
01618|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan Pasal 53
01619|ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  mengatur  tentang
01620|Percobaan, telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01621|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01622|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01623|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01624|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01625|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01626|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01627|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01628|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana telah dicabut dengan
01629|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01630|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01631|1. Orang perseorangan;
01632|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01633|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01634|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01635|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01636|dimaksud dalam Pasal 69;
01637|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01638|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01639|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01640|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01641|mata atas kehendaknya sendiri;
01642|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01643|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01644|Ad.1. Orang Perseorangan;
01645|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01646|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01647|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01648|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01649|Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01650|
01651|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01652|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01653|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01654|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01655|ANDI  ARIFUDDIN  Als  BALLONG  Bin  SAKKIRANG  (Alm) ke hadapan
01656|persidangan,  berdasarkan  identitas  yang  termuat  didalam  surat  dakwaan
01657|Penuntut  Umum  bersesuaian  dengan  keterangan  saksi-saksi  dan Terdakwa
01658|membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah
01659|orang yang sebenarnya;
01660|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01661|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01662|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01663|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01664|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01665|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01666|dimaksud dalam Pasal 69;
01667|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01668|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01669|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01670|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01671|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01672|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01673|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01674|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01675|mededader (turut serta melakukan);
01676|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01677|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01678|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01679|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01680|lain  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan, turut  serta  melakukan  tindak
01681|pidana. Pasal 20 huruf b  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01682|Undang-undang  Hukum  Pidana merupakan  bentuk  dari  doen  plegen atau
01683|menyuruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang
01684|disuruh,  dalam  rumusan  ini  yang  disuruh  dapat  berupa  alat  tertentu  yang
01685|menjadi  perantara  atau  alat  atau  perpanjangan  tangan  dari  pelaku  untuk
01686|melakukan suatu tindak pidana;
01687|Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01688|
01689| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01690|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01691|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01692|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01693|luar wilayah Republik Indonesia;
01694|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01695|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  pelaksana
01696|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01697|a. Badan;
01698|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01699|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01700|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01701| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01702|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01703|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01704|persyaratan:
01705|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01706|b. Memiliki kompetensi;
01707|c. Sehat jasmani dan rohani;
01708|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01709|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01710|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01711|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  untuk  dapat
01712|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01713|dokumen yang meliputi:
01714|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01715|melampirkan fotokopi buku nikah;
01716|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01717|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01718|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01719|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01720|kesehatan dan psikologi;
01721|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01722|f. Visa kerja;
01723|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01724|kerja;
01725|h. Perjanjian Kerja;