00103|dan terdakwa kirimkan kepada Achmad Farid Hamsyah pada tanggal 2 Oktober 2024; Bahwa yang menentukan lokasi berjalannya proses transplatasi ginja( yang akan dilakukan Oleh isteri terdakwa yang bernama Rina Afifia Hayuning Mas selaku calon pendonor ginjal dan Suryani MaPPE selaku penerima donor ginjal adalah Achmad Farid Hamsyah dan lokasi akan dilakukan transplatasi ginjal di Jaypee Hospital Delhi India; Bahwa yang Terdakwa ketahui sesuai dengan keterangan Achmad Farid Hamsyah bahwa proses transplatasi ginjal yang akan dilakukan Oleh isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas selaku calon pendonor ginjal dan Suryani Mappe selaku penerima donor ginjat adalah Achmad Farid Hamsyah dan lokasi yang dipilih untuk dilakukan transplatasi ginjal di Jaypee Hospital Delhi India akan berjalan pada akhir November 2024; Bahwa yang Terdakwa ketahui sesuai dengan kontrak pemilihan Paket A yang diterbitkan Oleh CV. KARYA BERSAMA MITRA tentang Persiapan Untuk Proses Berobat Transplatasi di Luar Negeri (India) yang ditanda tangani Oleh Achmad Farid Hamsyah dalam hal pemilihan Paket A yang dilakukan Oleh NUNU, bahwa harga yang harus dibayar NUNU untuk proses transplatasi ginjal Suryani Mappe yaitu sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan include biaya rumah sakit dan kebutuhan akomodasi pasien; Bahwa benar terdakwa pernah melakukan transplatasi ginjal pada bulan Desember 2023 di RSCM Jakarta adalah Pak SUGIK dengan nomor telepon 08811025422666; Bahwa kompensasi yang terdakwa terima dari BUDI atas transplatasi ginjal terdakwa pada bulan Desember 2023 di RSCM Jakarta sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan yang melakukan pembayaran adalah SUGIK selaku mediator melalui transfer ke rekening terdakwa pribadi Bank BCA Nomor 8620651258 dan terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan BUDI; Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diserahkan Oleh Nunu kepada Achmad Farid Halaman 47 dad 83 Putusan Nomar 272/P/d, SusQ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 47 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00104|
00105|Hamsyah, namun Achmad Farid Hamsyah mengatakan kepada terdakwa bahwa diberi uang Oleh Nunu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kegunaannya untuk tiket pesawat; Bahwa 2 (dua) dokumen bernama apostille yang diterbitkan Oleh Direktur Jendral Adminitrasj Hukum Umum Kemenkumham RI di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan dilampiri buku nikah terdakwa dengan isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0572 026 VI/2019 dan Kartu Keluarga No.3573051102210001 atas nama Kepala Keluarga Mochammad Baharudin Amin, peruntukannya untuk dokumen perjalanan international pengganti Buku Nikah dan Kartu Keluarga; Bahwa berdasarkan keterangan dari Achmad Farid Hamsyah bahwa 2 dokumen bernama apostille yang diterbitkan Oleh Direktur Jendral Adminitrasi Hukum IJmum Kemenkumham R.I. di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan dilampiri buku nikah Terdakwa dengan isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0572 026 VI/2019 dan Kartu Keluarga No. 3573051102210001 atas nama Kepala Keluarga Mochammad Baharudin Amin, peruntukannya untuk dokumen perjalanan international pengganti Buku Nikah dan Kartu Keluarga peruntukannya untuk dokumen perjalanan international pengganti Buku Nikah dan Kartu Keluarga dan untuk persyaratan transplatasi ginjal yang akan dilakukan Oleh isteri Terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas selaku pendonor dan Suryani Mappe selaku pasien; Bahwa yang mengajukan permohonan terhadap 2 (dua) dokumen dengan di lampiri buku nikah saudara dengan isteri Terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0572 026 VI/2019 dan Kartu Keluarga No.3573051102210001 atas nama Kepala Keluarga Mochammad Baharudin Amindengan dokumen tersebut bernama "apostille" yang dikeluarkan Oleh Direktur Jendral Adminitrasi Hukum Umum Kemenkumham R.I. di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2024 adalah Achmad Farid Hamsyah; Halaman 48 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid.SusQ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 48 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00106|
00107|Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari keluarga penerima ginjal isteri terdakwa atas nama NUNU dengan rincian :Pertama terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Kedua terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ketiga terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Keempat terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah); Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa karena desakan ekonomi terdakwa mencarikan pendonor ginjal yang mana golongan darah isteri Terdakwa O sama dengan yang pasien yang membutuhkan ginjal dengan Golongan darah O sehingga Terdakwa menyampaikan isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa bersedia; Bahwa alasan dari Achmad Farid Hamsyah merekomendasikan Jaypee Hospital India untuk kegiatan transplatasi ginjal yang akan dilakukan Oleh calon pasien penerima transplatasi yang bernama Suryani Mappe dan calon pasien selaku pendonor transplatasi ginjal yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas dikarenakan Achmad Farid Hamsyah merupakan mantan pendonor ginjal yang proses transplantnya dilakukan di Jaypee Hospital India dan juga Achmad Farid Hamsyah menjelaskan bahwa untuk proses di Jaypee Hospital India murah dan cepat; Bahwa terkait hal rencana terdakwa beserta rombongan yang bernama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, Rahmawati Nur Indah Dan Rina Alifia Hayuning Mas bertemu di India dengan calon penerima donor ginjal yang bernama SURYANI MAPPE terdakwa tidak mengetahui karena yang mengatur jadwal pemberangkatan adalah Achmad Farid Hamsyah dengan dibantu Oleh isterinya yang bernama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, Bahwa ketika Terdakwa serta rombongan terdakwa yang bernama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, Nur Indah, Achmad Farid Hamsyah Dan Rina Alifia Hayuning Mas akan melakukan pemberangkatan ke India melalui Bandara International Juanda Surabaya di Sidoarjo terdakwa memberikan kabar kepada keluarga pasien yang bernama NIJNU melalui VVhet88app; Halaman 49 dan 83 putusan Nomor 272/Pid. Sus./2025'PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 49 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00108|
00109|Bahwa dapat terdakwa jelaskan terkait masing — masing peran terkait kegiatan transplatasi ginjal yang akan dilakukan di Jaypee Hospital India dengan pasien atas nama SURYANI MAPPE selaku penerima donor ginjal dan RINA ALIFIA i-IAYUNING MAS selaku pendonor ginjal dan untuk peranan terkait penkara ini ACHMAD FARID HAMSYAH selaku penyedia jasa layanan / mediator adanya proses transplatasi ginjal di Jaypee Hospital India, pengurusan proses pembelian tiket, visa, pengurusan perijinan untuk proses transplatasi ginjal yang dilakukan di Jaypee Hospital India, selanjutnya peran dari terdakwa selaku pendamping isteri terdakwa atas nama Rina Alifia Hayuning Mas yang akan melakukan donor ginjal dan peran dari Ayu Wardhani Sechatur Rochmania selaku penyedia translator yang bernama Rahmawati Nur IndAH; Bahwa terhadap uang pembayaran dari keluarga pasien atas nama NUNU sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada ACHMAD FARID HAMSYAH, Terdakwa tidak mengetahuinya yang Terdakwa tahu hanya uang kompensasi sebesar Rp. (enam ratus juta rupiah) yang akan akan diberikan Oleh NUNU kepada Terdakwa dan istrinya, yang merupakan bentuk sebagai kornpensasi atas kesediaan isteri terdakwa sebagai pendonor ginjal kepada pasien atas nama SURYANI MAPPE. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberikan kesempatan Oleh majelis Hakim; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Dr.Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum sebagai berikut: Bahwa menurut pasal 44 KUHP seseorang dianggap melakukan tindak pidana dan diancam pidana syaratnya ada dua di datam hukum pidana yaitu yang pertama unsur Sifat melawan hukum dan yang kedua unsur kesalahan, unsur Sifat melawan hukurn itu mempunyai pengertian ketika perbuatan seseorang tidak memiliki alasan pembenar, sedangkan unsur kesalahan terkait Sifat apakah perbuatan seseorang tersebut dapat Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 272/Pid. SusQ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 50 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00110|
00111|dipertanggungjawabkan, sedangkan kesalahan terkait dengan posisi rentan di dalam pasal 44 posisi rentan seperti apa mengejawantahkan aspek kesalahan sangat terbatas sehingga saat ini bermunculan kasus-kasus yang ramai akan tetapi enam bulan Iagi akan ada undang-undang yang mengatur pemidanaan tidak sebatas pada alasan pemaaf dan alasan pembenar akan tetapi akan lebih luas Iagi juga dihubungkan dengan pasal 53 dan 55 tentang adanya pertentangan kepastian hukum; Bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Undang-undang yang bersifat administratif mencakup tentang kesehatan jadi sifatnya bukan hukum pidana namun demikian ada pasal 432 terkait setiap orang dilarang melaksanakan transplantasi organ dan memperjualbelikan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 42 ada peraturan pelaksana yaitu PP Nomor 28 T ahun 2024 itu mengatur secara detil jadi kalau harus metihat unsur melawan hukumnya harus ada putusan di situ, di sini yang dikemukakan menual intinya tidak boleh ada konteks jual beli yang menghasilkan keuntungan; - Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melakukan transplantasi harus mendaftarkan diri ke Rumah Sakit, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima kemudian membuat pernyataan yang tidak boleh mengkomersilkan tetapi ada biaya dan biaya tersebut ditanggung Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau orang yang menerima bahasanya untuk penghargaan , jadi ketika proses tersebut dilakukan di Rumah Sakit pendonor tidak bisa dipersalahkan dan terdapat kata di dalam unsur tersebut yang menyatakan tidak boleh ada unsur jual beli tetapi boleh ada unsur penghargaan karena di dalam biaya-biaya tersebut meliputi biaya pemeriksaan biaya transplantasi, biaya kesehatan dan ada biaya penghargaan lalu unsur melawan hukumnya dimana di situ ada persetujuan dari pendonor, bagi yang sudah meninggal persetujuan dari pihak keluarga sedangkan bagi yang masih hidup harus yang bersangkutan dan tidak boleh ada perjanjian jual beli. Inilah yang menjelaskan tidak mudahnya aspek adminiatratif; Bahwa asas ultimatum remidium hubungannya dengan daya paksa karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana setiap pasal-pasal yang selalu diawali dengan unsur barang siapa dalam arti orang yang bisa bertanggung jawab sehat jasmani maupun rohani, seseorang tidak bisa bertanggung jawab ini kalau dalam pasal 53 itu hanya memberikan beragam normatif tidak Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 272/Pid. Sus/2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 51 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00112|
00113|memberikan definisi artinya orang kondisi ini tidak bisa bertanggung jawab pasal 44 bersifar deskriptif normatif Bahwa pelaku tindak pidana itu bisa saja dilakukan lebih dari satu orang kalau lebih dari satu orang bagaimana caranya instrumen dan pasal 55 yang melakukan kemudian yang turut serta yang menganjurkan , yang menyuruh Iakukan berarti akan melakukan perbuatan itu, yang menyuruh Iakukan beda Iagi tapi kalau di Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru secara jelas dinyatakan kalau menyuruh Iakukan artinya orang yang menyuruh dapat dipidana karena dianggap sebagai alat, di Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru sudah disebutkan, kemudian turut serta arinya ketika seseorang dikenakan pasal 55 ayat 1 turut sena melaksanakan perbuatan berarti unsur- unsur yang dikenakan kepada beberapa orang itu harus sama, walaupun perannya berbeda dan ini penting sekali misal ketika orang mencuri dengan kekerasan di tempat umum bisa jadi tidak semua memenuhi unsur tapi rangkaian termasuk juga ketika ada orang yang melakukan kegiatan posisi rentan apakah dia dianggap sebagai turut serta karena prinsipnya turut serta bekerja bersama-sama mempunyai kehendak yang sama, niat dan tujuan yang sama; Bahwa sebenarnya tindak pidana perdagangan orang ini dengan sengaja memindahkan seseorang untuk dieksploitasi artinya dengan atau tanpa persetujuan yang jadi persoalan ketika kedua belah pihak misalkan suami isteri bahwa bisa jadi kadar pembenarnya tidak masuk 100 (seratus) persen tetapi tetap bisa diakomodir; Bahwa asaz retroactive pasal 53 dan 54 belum bisa digunakan sebelum tanggal 2 Januari 2026 belum bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus- kasus sampai tanggal I Januari 2026 saya hanya menjelaskan bahwa ketika ada pasal-pasal yang disangkakan maka seseorang dapat dipidana kalau melanggar hukum dan kesalahan pun juga dapat hanya ketika bersalah; Bahwa menerangkan dalam unsur pidana Indonesia, dikenal asas Ultimatum Remedium, ahli menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindak pidana ada dua hal penting yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan. Dalarn keadaan seseorang posisi rentan dimasud dalam pasal 44 KUHp. Dalarn prosedur transpratasi ginjal di Indonesia, ada biaya-biaya salah satunya adalah Penghargaan kepada pendonor, ahli menjelaskan perbedaan antara donor secara resmi di rumah sakit dan donor yang dilakukan secara Halaman 52 dan 83 putusan Nomor 272/Pid. SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 52 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00114|
00115|mandiri dengan pemberian penghargaan secara sah, dan menurut hukum hal tersebut diatur selama tidak dikomersialisasi. Menurut ahli, benar dalam Undang-Undang jula beli itu dilarang namun, dalam peraturan pelaksana, penghargaan itu dapat diberikan melalui sumber dana APBN, APBD atau yang lainnya. Bahwa asas nullum crimen sine actus (tidak ada pidana tanpa perbuatan), dalam konteks perbuatan pidana itu belum terjadi, khusus dalam perkara TPPO. Bahwa tentang unsur ekspleotasi, jika trasnplatasi belum terjadi dan seseorang ditangkap di bandara apakah ketentuan pasal I LJU TPPO. Dalam keteranganya ahli menerangkan bahwa khusus untuk transplatansi ada frasa "dengan maksud untuk dieksploitasi" artinya bahwa harus dibuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal ini lebih mengarahkan atau menyasar ke orang — orang atau Lembaga — Lembaga yang melakukan rekrutmen untuk melakukan eksploitasi. Maksud dari IJU TPPO adalah Penindakan cepat yang dilakukan Oleh Negara sebagai alat antisipasi dini jangan sampai terjadi ada kegiatan warga negara yang dilakukan secara masal dikirim ke Juar kemudian mereka terlantar kehidupannya diluar negeri, yang mana kegiatan tersebut hanya untuk memberikan salah satu pihak saja yang memperoleh keuntungan dengan/dari warga negara yang dilakukan secara masal dikirim ke luar negeri Bahwa Pasal 10 1-JU TPPO itu menyatakan jika tindak pidana belum terjadi maka siapa pun yang membantu atau melakukan percobaan melakukan tindak pidana yang sama harus dihukum Oleh karena ada niat Pasal 4 UU TPPO secara khusus dengan maksud eksploitasi, artinya dengan maksud itu memiliki makna ganda, artinya ada pelaku mengendalikan eksploitasi, dan akibat dilakukan ekspolitasi itu menjadi tujuan terjadi eksploitasi, artinya tujuan eksploitasi adalah tujuan pelaku nantinya melakukan eksploitasi Ketika dihadapkan pada posisi Terdakwa, apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum, tapi perlu dilihat kadarnya kesalahannya atau melawannya, jadi perlu semestinya ada pedoman pemidanaan terhadap kondisi-kondisi rentan. Terkait KUHP baru, bukan untuk menyarankan digunakan karena belum berlaku, namun Ahli ingin menjelaskan terkait konsep terkait pasal yang didakwaan adalah perihal pemidanaan karena bersalah atau melawan, ahli Halaman 53 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid. SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 53 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00116|
00117|
00118|Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 Terdakwa diamankan Oleh petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sekira pukul 09.00 WIB, dengan lokasi terdakwa diamankan di loket pemeriksaan imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Terminal 2 international Bandar Udara Juanda Surabaya; Bahwa pada saat diamankan Oleh Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Terminal 2 International Bandar Udara Juanda Surabaya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa diamankan Oleh petugas bersama dengan isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas, Terdakwa dan isterinya tersebut hendak menuju Kuala Lumpur kemudian setelah ke Kuala Lumpur terdakwa berangkat kembali ke Delhi India dengan maksud dan tujuan untuk proses transplatasi ginjal isteri terdakwa; Bahwa Terdakwa sudah janjian dengan 3 (tiga) orang yaitu Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania serta Nur Indah Rahmawati yang pada saat itu sudah proses check in dan setelah adanya kecurigaan dari Petugas imigrasi tentang keterangan terdakwa dan isteri terdakwa, maka ketiga orang tersebut juga dimintai keterangan Oleh Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa dokumen kelengkapan penerbangan berupa paspor, visa, tiket pesawat, boarding pass, atas nama terdakwa Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, Rina Afia Hayuning Mas serta Nur Indah Bahwa yang melakukan pengurusan dan pembiayaan atas II dokumen tersebut adalah Achmad Farid Hamsyah yang diserahkan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa pada saat janjian untuk bertemu di Circle K Terminal 2 International Bandar Udara Juanda Surabaya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024; Bahwa untuk isteri Terdakwa tidak sakit namun adanya pendonoran ginjal dengan sistem kompensasi yang terdakwa ketahui dari Achmad Farid Hamsyah dan untuk penerima pendonoran ginjal isteri Terdakwa yaitu Suryani Mappe; Bahwa proses terdakwa kenal dengan Achmad Farid Hamsyah dari grup Facebook yang bernama 'Kumpulan Pasien Homodialisis" pada sekira bulan Agustus 2024 yang di grup tersebut sebagai admin adalah Achmad Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 272/Pid.SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 43 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00119|
00120|Farid Hamsyah, maka dari itu terdakwa melakukan chat massanger facebook kepada Achmad Farid Hamsyah dengan akun facebook "Aris saja" kemudian diarahkan Oleh Achmad Farid Hamsyah untuk lanjut ke percakapan Whatsapp dan Terdakwa menyatakan kepada Achmad Farid Hamsyah bahwa yang mau melakukan pendonoran adalah isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas; Bahwa Terdakwa pernah konsultasi dengan Achmad Farid melalui messenger yang kenal melalui aplikasi Facebook dalam group Jual beli atau donor ginjal kemudian Terdakwa menanyakan apakah benar harga pasaran ginjal harganya mencapai Rp.1000.000.000,- (satu milyar) kemudian dijawab Achmad Farid tidak benar harganya ginjal di pasaran sekitar Rp.150.OOO.OOO,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.OOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah); Bahwa yang membuat terdakwa yakin bahwa Achmad Farid Hamsyah merupakan orang yang berkompeten dalam hal pencari donor ginjal untuk orang yang membutuhkan karena terdakwa diberikan dokumen melalu Whatssapp Achmad Farid Hamsyah berupa dokumen PDF CV. KARY A BERSAMA MITRA yang bergerak dibidang Health Consultation Service, Financial Consultation Service and Travel dan juga Achmad Farid Hamsyah selaku admin di grup Facebook yang bernama "Kumpulan Pasien Homodialisis"; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa atas nama pasien Suryani Mappe butuh donor ginjal sehingga isteri terdakwa bersedia mendonorkan ginjalnnya kepada Suryani Mappe dari akun Facebook yang bernama "Sulsel donor" pada tanggal 21 September 2024; Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada akun facebook yang bernama "sulsel donor" yang terdakwa ketahui pada tanggal 21 September 2024 sebagai berikut : Terdakwa : "Mbak apakah benar dipostingan ini butuh golongan darah O" Akun Facebook "Sulsel donor" : "Iya benar lanjut wa saja 087802023120". Setelah mendapatkan nomor Whatssapp tersebut kemudian terdakwa melakukan chat pribadi dan baru terdakwa ketahui pada saat chat pribadi yang melakukan komunikasi dengan terdakwa adalah NONU yang bertempat tinggal didaerah Makassar Sulawesi I-talaman 44 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid.SW2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 44 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00121|