01582|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01583|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01584|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01585|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "Setiap orang
01586|yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01587|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01588|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01589|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01590|sedikit  Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01591|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
01592|- Bahwa  Unsur-unsur  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01593|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01594| Setiap Orang: Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pengertian
01595|Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan atau korporasi
01596|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01597| Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01598|warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal ini apabila
01599|yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01600| Ke luar wilayah Republik Indonesia: Jika dibawa masih dalam wilayah
01601|Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam unsur pasal
01602|ini;
01603| Dengan maksud untuk di eksploitasi: Maka haruslah dapat ditujunkan
01604|unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia  bermaksud  (dapat
01605|digolongkan ke dalam menyengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01606|- Bahwa eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu pada
01607|Pasal  1  angka  7  eksplotasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
01608|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
01609|kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01610|penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,
01611|atau secara melawan hukum memindagka atau mentransplantasi organ
01612|dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
01613|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materill
01614|maupun immaterial;
01615|Hal. 44 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01616|Paraf
01617|KM A1 A2
01618|
01619|- Bahwa Setelah Ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
01620|yang  ada,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  Saudara  ULUL  ALBAB
01621|merupakan  korban  perdagangan  orang  dengan  modus  pengiriman
01622|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
01623|- Bahwa  perbuatan  dari  Saudara  ABDUS  SYAHID  Als  ANGKEP,dkk
01624|merupakan  perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  dengan
01625|cara  merekrut  korban,  dengan  menawarkan  korban  serta  mengiming-
01626|imingi memberangkatkan bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke
01627|negara Australia melalui Perusahaan resmi sehingga korban bersedia dan
01628|menyerahkan  uang  pendaftaran  yang  selanjutnya  para  tersangka
01629|melakukan  kegiatan  pemindahan  dilanjutkan  dengan  kegiatan
01630|penampungan;
01631|- Bahwa  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  tersangka  maka  seseorang
01632|haruslah memenuhi unsur pasal yang disetidaknya dibuktikan dengan dua
01633|alat  bukti  yang  sah.  dari  keterangan  penyidik  maka  Saudar  ABDUS
01634|SYAHID  Als  ANGKEP,dkk  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  tersangka
01635|karena memenuhi unsur pasal yakni:
01636|Perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  sebagai
01637|berikut：
01638|a. Proses
01639|- Merekrut korban;
01640|- Memindahkan korban dari Lombok menuju Jakarta;
01641|- Melakukan Penampungan selama korban di Jakarta;
01642|b. Cara
01643|Melakukan Penipuan dengan janji akan dipekerjakan ke negara Australia
01644|menggunakan perusahaan resmi pada sektor perkebunan dengan gaji
01645|yang akan diterima sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
01646|c. Tujuan
01647|Tujuan dari TPPO dalam peristiwa hukum yang dipaparkan dalam BAP
01648|ini  telah  terpenuhi  yakni  bahwa  korban  selama  dalam  penampungan
01649|telah mengeluarkan uang untuk biaya makannya sendiri, tidak mendapat
01650|pelatihan  atau  persiapan  apapun  untuk  saat  dijanjikan  Tersangka
01651|Saudara ABDUS SYAHID, dkk bekerja ke negara Australia. Hal ini juga
01652|dapat  mengakibatkan  korban  teresplotasi  apabila  korban  benar
01653|diberangkatkan tanpa keahlian;
01654|Hal. 45 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01655|Paraf
01656|KM A1 A2
01657|
01658|Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Ahli
01659|sebagai berikut:
01660|Hal. 58 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01661|Paraf
01662|KM A1 A2
01663|
01664|Ahli  Samsul  Hidayat,  S.H.,  M.H.  dibawah  sumpah  memberikan
01665|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01666|- Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2007.5
01667|Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 21
01668|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01669|maka  pengertian  atau  definisi  perdagangan  orang  adalah:  “Tindakan
01670|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
01671|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01672|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01673|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01674|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01675|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
01676|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01677|atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01678|- Bahwa  berbeda  halnya  pengertian  perdagangan  orang  sebagaimana
01679|diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor:  21  Tahun  2007  tentang
01680|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Kitab  Undang-
01681|Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur perdagangan
01682|orang dalam Pasal 297 dan 324, yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan
01683|perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana
01684|penjara  paling  lama  enam  tahun.”  (Pasal  297  KUHP). “  Barangsiapa
01685|dengan  biaya  sendiri  atau  biaya  orang  lain  menjalankan  perniagaan
01686|budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja
01687|turut  serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  salah  satu
01688|perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama
01689|dua belas tahun.” (Pasal 324 KUHP);
01690|- Bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3 (tiga) yaitu
01691|unsur  Proses,  unsur  Cara  dan  Tujuan  Eksploitasi,  hal  tersebut  dapat
01692|dijelaskan sebagai berikut:
01693| Proses:  tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01694|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
01695| Cara:  dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01696|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01697|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan       utang atau Memberi
01698|Hal. 59 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01699|Paraf
01700|KM A1 A2
01701|
01702|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
01703|yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
01704| Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01705|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  Pelacuran,  Kerja  atau
01706|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01707|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
01708|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01709|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01710|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01711|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;
01712|- Bahwa TPPO dalam bentuk membawa ke Luar negeri diatur dalam Pasal
01713|4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01714|Perdagangan  Orang,  yang  merumuskan  bahwa:  ”Setiap  orang  yang
01715|membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01716|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01717|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01718|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01719|sedikit  Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01720|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
01721|- Bahwa  Unsur-unsur  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01722|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01723| Setiap Orang : Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pengertian
01724|Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan atau korporasi
01725|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01726| Yang membawa Warga Negara Indonesia : Jadi yang dibawa adalah
01727|warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal ini apabila
01728|yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01729| Ke luar wilayah Republik Indonesia: Jika dibawa masih dalam wilayah
01730|Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam unsur pasal
01731|ini;
01732| Dengan maksud untuk di eksploitasi: Maka haruslah dapat ditujunkan
01733|unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia  bermaksud  (dapat
01734|digolongkan ke dalam menyengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01735| Sedangkan  Eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah
01736|mengacu pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan
01737|Hal. 60 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01738|Paraf
01739|KM A1 A2
01740|
01741|atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
01742|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
01743|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
01744|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindagka
01745|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01746|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01747|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01748|- Bahwa pembantuan dan percobaan melakukan TPPO diatur dalam Pasal
01749|10  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01750|Perdagangan  Orang,  yang  merumuskan  bahwa  :  ”Setiap  orang  yang
01751|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana
01752|perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
01753|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01754|- Bahwa kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain.
01755|Jadi pengertian Yang membantu tetap mengacu pada Pasal 56 KUHP
01756|(sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)  adalah
01757|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
01758|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
01759|Pembantuan dilakukan pada waktu atau sebelum tindak pidana dilakukan;
01760|- Bahwa Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah berniat melakukan
01761|perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan permulaan tapi tidak
01762|selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya Pasal 11 UU RI
01763|No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01764|Orang  adalah:  ”Setiap  orang  yang  merencanakan  atau  melakukan
01765|permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
01766|dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana
01767|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01768|- Unsur-unsur pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01769|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01770| Merencanakan: Membuat rencana;
01771| Pemufakatan  Jahat  (samenspanning)  dianggap  ada  apabila  sudah
01772|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01773|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01774|- Bahwa sudah ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau
01775|lebih untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01776|Hal. 61 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01777|Paraf
01778|KM A1 A2
01779|
01780|- Bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  26  disebutkan  Persetujuan  korban
01781|perdagangan  orang  tidak  menghilangkan  penuntutan  tindak  pidana
01782|perdagangan orang.
01783|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor:
01784|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01785|Orang, maka yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti
01786|kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang telah
01787|berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang
01788|diderita  korban  atau ahli  warisnya. Lebih lanjut Pasal  48 menegaskan
01789|bahwa korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, berupa
01790|ganti kerugian atas:
01791| Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01792| Penderitaan;
01793| Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan atau;
01794| Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
01795|Yang  dimaksud  “kerugian  lain”  dalam  hal  ini  misalnya  adalah
01796|kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau
01797|biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan
01798|penghasilan yang dijanjikan pelaku;
01799|- Bahwa berdasarkan dakwaan terhadap para terdakwa sebagaimana di
01800|maksud dalam pasal 81 undang-undang PPMI Nomor : 18 tahun 2017
01801|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  yang  berbunyi  orang
01802|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01803|sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 di pidana dengan pidana penjara
01804|paling lama 10 tahun, dan yang dimaksud pada pasal 69 adalah orang
01805|perseorangan  di  larang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01806|Indonesia. Adapun unsur – unsur yang terdapat didalam Pasal 2 Undang-
01807|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
01808|Pemberantasan  Tindak  Pidana  perdagangan  orang  atau  Pasal  81  jo.
01809|Pasal  69  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017
01810|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, adalah sebagai berikut:
01811| Orang  perseorangan,  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
01812|adalah setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang
01813|mampu  bertanggungjawab  (toerekenbaarheid) atas  segala
01814|perbuatannya;
01815|Hal. 62 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01816|Paraf
01817|KM A1 A2
01818|
01819| Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
01820|bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-
01821|undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau  kejadian  yang
01822|ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan
01823|disertai  sanksi/ancaman  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa
01824|yang  melanggar  larangan  tersebut,  bahwa  yang  dimaksud  dengan
01825|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia
01826|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
01827|upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud
01828|dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merujuk pada pasal 1
01829|angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
01830|2021  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang
01831|merumuskan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah
01832|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01833|Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum
01834|bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
01835|- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas muncul Pertanyaannya sebagai
01836|berikut:
01837| Ketika para terdakwa mengatas namakan perusahaan atau PT yang
01838|merekrut tenaga Pekerja Migran Indonesia, yang dimana PT tersebut
01839|tidak memiliki izin atau job kerja sesuai yang di janjikan kepada para
01840|korban  atau  pelapor,  apakah  bisa  di  nyatakan  merekrut  orang
01841|perseorangan sebagaimana yang di maksud pasal 69 Undang-undang
01842|PPMI? perbuatan para terdakwa mengatas namakan PT PT tersebut
01843|tidak  memiliki  izin  atau  job  kerja  sesuai  yang  di  janjikan  kepada
01844|seseorang  tidak  dapat  dinyatakan  merekrut  orang  perseorangan
01845|sebagaimana yang di maksud pasal 69 Undang-undang PPMI karena
01846|rekrutmen  tersebut  atas  nama  PT,  maka  PT  lah  yang
01847|bertanggunjawan,  namun  jika  PT  tersebut  hanya  dicatut  namanya
01848|maka  perbuatan  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana
01849|penipuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 378 KUHP;
01850| para  terdakwa  yang  merekrut,  menjanjikan  untuk  melakukan
01851|penempatan  pekerja  migran  ke  luar  negeri  tanpa  mengikuti
01852|prosedur/mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang PPMI
01853|Jo peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan
01854|Hal. 63 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01855|Paraf
01856|KM A1 A2
01857|
01858|Pelindungan Pekerja  Migran Indonesia. Yang tertuang pada pasal 1
01859|ayat (1) undang-undang PPMI dan PP 59 pasal 1 ayat (1) Jo pasal 1
01860|ayat  (3).  Pasal  1  ayat  (1)  yang  berbunyi  Calon  Pekerja  Migran
01861|Indonesia  adalah  setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  memenuhi
01862|syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan
01863|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota  yang bertanggung
01864|jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  UU  PPMI.  Pasal  1  ayat  (1)
01865|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan
01866|yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
01867|Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01868|bekerja, dan setelah bekerja. Pasal 1 ayat (3) Pelindungan Sebelum
01869|Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan
01870|sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;