00937|kepada Saksi Rukiyah jika nanti sudah sampai di dermaga Jonor Malaysia Saksi
00938|Rukiyah  akan  di  jemput  oleh  Bahar   dan  Saksi  Rukiyah  diberikan  nomor
00939|handphonenya. Bahwa saat Saksi Rukiyah sudah sampai di dermaga kapal
00940|Johor Malaysia Saksi Rukiyah bertemu dengan Bahar yang pada saat itu Saksi
00941|Rukiyah  ketahui  Bahar  adalah  anak  buah  dari  Majikan  yang  korban  akan
00942|bekerja disana atas nama Sharon Chong Alias Mis Ang (Perempuan, ±50 Tahun,
00943|Warga  Negara  Malaysia,  Handphone  +60  17-585  2756),  setalah  itu   Saksi
00944|Rukiyah  beristirahat  di  Johor  sesaat  dan  selanjutnya  berangkat menuju  Ipo
00945|Perak  dengan  menggunakan  mobil  dengan  Bahar  tidak  ikut,  setelah  Saksi
00946|Rukiyah sampai di Ipo Perak rumah dari majikan Saksi Rukiyah yaitu Sharon
00947|Chong Alias Mis Ang di alamat 2A Leboh Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh
00948|Perak Ipoh 31350 Kinta Perak dan Saksi Rukiyah langsung masuk disambut
00949|oleh Miss Ang.Bahwa Saksi Rukiyah bekerja di lpo Perak Malaysia di tempat
00950|Majikan Sharon Chong Alias Mis Ang selama kurang lebih 9 bulan dari bulan
00951|Maret 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.Adapun korban di janjikan
00952|oleh terdakwa dalam bekerja di Negara Malaysia dengan majikan yang sudah
00953|dikenalkan  Sharon  Chong  Alias  Mis  Ang  (Perempuan,  ±50  Tahun,  Warga
00954|Negara Malaysia, Hpandphone +60 17-585 2756, dengan alamat 2A Leboh
00955|Semangat 2 Taman Rapat Indah Ipoh Perak Ipoh 31350 Kinta Perak) tersebut
00956|sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), namun dalam fakta setelah Saksi
00957|Rukiyah bekerja disana selama 9 bulan hanya menadapatkan uang gajih kurang
00958|lebih Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan.Bahwa kemudian setelah 9
00959|(sembilan) bulan Saksi Rukiyah bekerja lpo Perak Malaysia di tempat Majikan
00960|
00961|Sharon  Chong  Alias  Mis  Ang  di  ingin  pulang  ke  Negara  Indonesia,  Saksi
00962|Rukiyah diantar ke Johor oleh suruhan dari Sharon Chong Alias Mis Ang dan
00963|Saksi Rukiyah ditempatkan disebuah penampungan/penginapan di Johor dan
00964|Saksi Rukiyah diberitahu oleh pemilik/penginapan bahwa Saksi Rukiyah harus
00965|membayar denda di Imigrasi Malaysia jika ingin pulang karena paspor Saksi
00966|Rukiyah bukan tujuan bekerja melainkan pelancong/jalan-jalan, sehingga saksi
00967|korban  RUKIYAH  mengeluarkan  biaya  denda  di  migrasi  Malaysia  sampai
00968|dengan biaya Tiket Pesawat menuju Indonesia sebesar Rp. 15.000.000,- lima
00969|belas juta rupiah). Kemudian Tepat di tanggal 27 Desember 2023 Saksi Rukiyah
00970|kembali ke Indonesia melalui Pesawat terbang dengan bukti Tiket Pesawat Air
00971|Asia.Bahwa  dalam  proses  Keberangkatan  Saksi  Rukiyah  dalam  bekerja  di
00972|Negara Malaysia tidak pernah ada Pelatihan Kerja, dan PT yang menaungi dan
00973|terdakwa  juga  bukan  sebagai  Perekut  dan  pemilik  LPK.Bahwa  Terdakwa
00974|bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penempatan Pekerja Migran
00975|Indonesia diluar negeri.
00976|Menimbang,  bahwa  kegiatan  perekrutan,  pemenuhan  dokumen
00977|terhadap  pekerja  migran  Indonesia  tersebut,  dilakukan  tidak  sesuai dengan
00978|prosedur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan .  terdakwa, tidak
00979|pernah  memberikan informasi  yang  utuh  kepada Saksi  Rukiyah mengenai
00980|lowongan pekerjaan, jenis jabatan, persyaratan jabatan, tata cara penempatan
00981|serta kondisi kerja di Malaysia. Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan
00982|Saksi Rukiyah  ke Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota sesuai dengan domisili dari
00983|CPMInya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Permenaker 9 Tahun 2019.
00984|Hal ini dibuktikan dengan tidak terdaftarnya  Saksi Rukiyah, di dalam sistem
00985|pendataan tenaga kerja luar negeri melalui aplikasi Siap Kerja Di Dinas Tenaga
00986|Kerja Kab/kota sesuai dengan Domisili CPMI. Hal ini  tentu berakibat data Calon
00987|Pekerja Migran Indonesia tidak teregistrasi di sistem pendataan tenaga kerja
00988|luar negeri sehingga Calon Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki ID sebagai
00989|kunci  utama/Primary  Key  yang  akan  digunakan  untuk  membuat  paspor,
00990|melaksanakan tes kesehatan,  serta t idak terlindungi  dalam Program Jaminan
00991|Sosial  Ketenagakerjaan  sebagai  syarat  sebagaimana  tercantum  di  dalam
00992|ketentuan Pasal 5 Undang-Undang 18 Tahun 2017 . Bahwa Saksi Rukiyah  tidak
00993|diberikan  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan
00994|kemampuan/kompetensi  bahasa  dan  keterampilan  bagi  pekerja  sebelum
00995|ditempatkan dan terdakwa , tidak pernah mendaftarkan  Saksi Rukiyah  dalam
00996|program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  sehingga   Saksi  Rukiyah  tidak
00997|terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial sebagaimana
00998|
00999|yang dipersyaratkan dalam peraturan. Bahwa Perekrutan Saksi Rukiyah untuk
01000|menjadi  Pekerja Migran Indonesia ke  Malaysia yang dilakukan oleh  terdakwa
01001|Tati  Nawati  Alias  Wati tidak  mengikuti  tahapan  proses  penempatan,  serta
01002|penempatan yang dilakukan tidak  dilengkapi dengan dokumen yang lengkap
01003|sebagaimana  dipersyaratkan  di  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  18
01004|Tahun  2017. 8  jenis  dokumen  tersebut  adalah : surat  keterangan  status
01005|perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah ,  surat
01006|keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
01007|kepala  desa  atau  lurah,  sertifikat  kompetensi  kerja,  surat  keterangan  sehat
01008|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
01009|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  yang  melaksanakan
01010|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01011|Pasal 69” telah terpenuhi;
01012|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01013|Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  :  18  Tahun  2017  tentang
01014|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
01015|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01016|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
01017|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01018|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada
01019|alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun
01020|pembenar,  sehingga  berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa
01021|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01022|Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
01023|pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
01024|akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
01025|dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab
01026|Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim
01027|tidak  menemukan  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di
01028|atas, sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat  mempertanggungjawabkan
01029|perbuatannya;
01030|Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif
01031|dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
01032|sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)
01033|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis
01034|Hakim  tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-
01035|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
01036|
01037|di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan
01038|hukum atas perbuatan Terdakwa;
01039|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01040|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01041|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana
01042|yang  dijatuhkan  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dengan
01043|mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  di
01044|mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
01045|perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan
01046|semata-mata  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah
01047|dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan  tetapi  juga  bersifat  edukatif  yaitu  instrumen
01048|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
01049|di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media
01050|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau  merupakan  instrumen
01051|intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
01052|perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
01053|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01054|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01055|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01056|dijatuhkan;
01057|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01058|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01059|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01060|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01061|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01062|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
01063|- 1  (satu)  buah  Buku  Paspor  atas  nama  Rukiyah  dengan  Nomor
01064|E2440464 diterbitkan di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan
01065|- 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass Air Asia Tertanggal 27 Desember
01066|2023
01067|Dikembalikan kepada Saksi Rukiyah.
01068|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01069|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01070|yang meringankan Terdakwa;
01071|Keadaan  yang  memberatkan:
01072|- Perbuatan terdakwa melawan hukum;
01073|- Perbuatan terdkwa merugikan saksi korban
01074|
01075|Keadaan yang meringankan:
01076|- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
01077|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01078|-     Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban
01079|
01080|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01081|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01082|Memperhatikan,  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang  -  Undang  Republik
01083|Indonesia  Nomor  :  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01084|Indonesia dan  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
01085|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01086|
01087|MENGADILI:
01088|1. Menyatakan Terdakwa Tati  Nawati  Alias  Wati  Binti  Darto terbukti
01089|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak  pidana  “ telah
01090|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01091|dimaksud dalam Pasal 69 ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif  Kedua
01092|Penuntut Umum;
01093|2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tati Nawati Alias Wati Binti Darto
01094|oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4  (empat)  tahun dan  6
01095|(enam) bulan  dan denda sebesar  Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
01096|juta  rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka
01097|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01098|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
01099|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01100|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
01101|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01102|- 1  (satu)  buah  Buku  Paspor  atas  nama  Rukiyah  dengan  Nomor
01103|E2440464 diterbitkan di Kantor Imigrasi Kalianda Lampung Selatan
01104|- 1 (satu) lembar Tiket Boarding Pass Air Asia Tertanggal 27 Desember
01105|2023
01106|Dikembalikan kepada Saksi Rukiyah.
01107|6. Menetapkan  agar  terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah
01108|Rp2,000.00 (dua ribu  rupiah).
01109|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01110|
01111|Rabu
01112|
01113|30
01114|
01115|2024
01116|
01117|oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Windana,
01118|S.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
01119|
01120|Suerma, S.H.
01121|
01122|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01123|Agus Windana, S.H.                                Yulia Susanda, S.H., M.H.
01124|Alfarobi, S.H.
01125|Panitera Pengganti,
01126|Suerma, S.H.