00941|- Bahwa, gaji yang diterima apabila T erdakwa  dan 4 (empat) orang
00942|calon  pekerja  migran  Indonesia  yang  T erdakwa   rekrut  tersebut  adalah
00943|sebesar 56 Ringgit Malaysia per hari;
00944|- Bahwa,setelah sampai di perbatasan Indonesia - Malaysia yang
00945|akan mengurus untuk masuk ke Malaysia  sampai dengan ke tempat kerja
00946|adalah sdr RASIUN;
00947|- Bahwa.biaya yang saksi Muhammad Khairi Bin Jemaat  keluarkan
00948|untuk berangkat bekerja ke Malaysia tersebut Saksi   membeli tiket untuk
00949|berangkat ke Pontianak dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan
00950|ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi Saksi sendiri kemudian
00951|terkait biaya perjalanan makan dan minum juga Saksi  Muhammad Khairi Bin
00952|Jemaat  menggunakan uang pribadi atau tidak di tanggung oleh siapapun
00953|namun semua uang Saksi Muhammad Khairi Bin Jemaat  serahkan kepada
00954|terdakwa;
00955|- Bahwa,T erdakwa tidak memiliki Perusahaan yang bergerak di bidang
00956|pengurusan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  menampung  dan
00957|memberangkatkan  orang untuk bekerja di Malaysia;
00958|  Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan
00959|T erdakwa  ialah  membantu  kesemua  orang  tersebut  dalam  rangka  penempatan
00960|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00961|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tanpa  disertai  izin  resmi,  adapun  diri
00962|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00963|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00964|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00965|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
00966|tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00967|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00968|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00969|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya boleh dilakukan oleh Badan,
00970|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Perusahaan  yang
00971|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00972|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00973|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00974|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00975|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00976|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00977|pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai
00978|
00979|unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud
00980|dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00981|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang
00982|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi,
00983|maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00984|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan  tunggal
00985|Penuntut Umum;
00986|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00987|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00988|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus  mempertanggun
00989|gjawabkan perbuatannya;
00990|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab, maka
00991|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00992|Menimbang,  bahwa  selama  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,
00993|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00994|T erdakwa,  baik  alasan  pemaaf dalam  diri  Terdakwa maupun  alasan  pembenar
00995|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00996|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00997|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh
00998|undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan
00999|dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan
01000|bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri T erdakwa sesuai
01001|dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
01002|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
01003|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
01004|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
01005|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
01006|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
01007|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
01008|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
01009|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum
01010|agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana
01011|serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang
01012|bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;
01013|Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan atau permohonan T erdakwa
01014|yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan yang pada
01015|pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang
01016|
01017|akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal  keadaan  yang
01018|meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
01019|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
01020|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
01021|ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah T erdakwa lakukan dan keadaan
01022|T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
01023|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  T erdakwa telah dikenakan
01024|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
01025|terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
01026|dari pidana yang dijatuhkan;
01027|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01028|T erdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)
01029|huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar  T erdakwa  tetap dalam
01030|tahanan;
01031|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah
01032|dilakuan  penyitaan  secara  sah  dipersidangan  telah  dibenarkan  oleh  saksi-saksi
01033|maupun T erdakwa  untuk statusnya akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar
01034|putusan dengan direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap
01035|barang bukti tersebut;
01036|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
01037|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
01038|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
01039|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
01040|Keadaan yang memberatkan:
01041|- Perbuatan T erdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
01042|melindungi pekerja migran Indoneisa;
01043|Keadaan yang meringankan:
01044|- T erdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan;
01045|- T erdakwa belum pernah dihukum;
01046|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01047|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01048|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01049|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
01050|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01051|bersangkutan;
01052|
01053|MENGADILI:
01054|1. Menyatakan T erdakwa Jeni Ilham Bin Zainal Abidin  telah terbukti secara
01055|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana Melaksanakan
01056|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia sebagaimana  didakwakan  dalam
01057|dakwaan tunggal;
01058|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
01059|penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00
01060|(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
01061|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01062|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01063|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01064|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
01065|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01066|- 1 (satu ) unit Handphone merk Realme C11 warna abu-abu milik Sdr
01067|JENI ILHAM;
01068|         DIrampas untuk negara
01069|- 1 (satu) lembar Print Out E-Tiket Lion Air dari NAYLA TOUR AND
01070|TRAVEL dengan kode booking GLELGC;
01071|- 10 (sepuluh) lembar Print Out Boarding Pass dari Lombok
01072|ke Pontianak
01073|         T erlampir dalam berkas perkara
01074|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01075|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01076|
01077|Kamis
01078|
01079|24
01080|
01081|2025
01082|
01083|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, oleh Yeni Erlita,
01084|S.H.,  sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit
01085|Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
01086|
01087|Bertolumius,
01088|A.Md.
01089|
01090|Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01091|
01092|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.   Yeni Erlita, S.H.
01093|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
01094|Panitera Pengganti,
01095|Bertholumius, A.Md.,