01002|Elektronik tersebut diatas, karenanya dalam mempertimbangkan unsur dalam pasal
01003|ini, Majelis Hakim akan mengemukakan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di
01004|persidangan sebagai berikut:
01005|- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan mencarikan calon pelanggan dan
01006|menawarkan jasa open BO (Booking Online) untuk berhubungan seksual dengan
01007|Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat sejak bulan Agustus
01008|2025;
01009|- Bahwa cara Terdakwa menawarkan jasa open BO ( Booking Online) untuk
01010|berhubungan seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz  adalah
01011|
01012|Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange
01013|dengan Imei: 864997062770690 dan 864997062770682 untuk mengoperasikan
01014|aplikasi MiChat dengan nama akun “Kiki Aziba”, kemudian Terdakwa
01015|mengunggah foto-foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status
01016|dengan kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di
01017|album, COD” untuk mempromosikan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui
01018|aplikasi MiChat, selanjutnya dengan menggunakan fitur “menyapa” lalu Terdakwa
01019|melakukan komunikasi dengan calon pelanggan untuk negosiasi harga dengan
01020|calon pelanggan maupun memberitahukan lokasi dan nomor kamar guest house;
01021|- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mencarikan calon pelanggan
01022|untuk Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz sekaligus melakukan negosiasi tarif
01023|harga dengan calon pelanggan melalui fitur chat aplikasi MiChat, yang mana tarif
01024|yang ditawarkan dibuka mulai dari harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
01025|hingga mencapai kesepakatan harga minimal (net) sebesar Rp250.000,00 (dua
01026|ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual;
01027|- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa memberitahukan lokasi
01028|pelayanan hubungan seksual kepada pelanggan, yaitu di Kamar Nomor 15 Guest
01029|House Bintang, yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Desa Jone, Kecamatan
01030|Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
01031|- Bahwa pembayaran jasa open BO (Booking Online) dilakukan secara tunai oleh
01032|pelanggan kepada Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz di ruang kamar guest house
01033|sebelum melakukan hubungan seksual tersebut;
01034|- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
01035|ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang dilayani oleh Saksi Azila Rahmi binti Abdul
01036|Aziz;
01037|- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange
01038|dengan IMEI : 864997062770690 dan 864997062770682, Alamat IP :
01039|10.1.213.44 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk
01040|mengoperasikan aplikasi MiChat dan melakukan penawaran jasa pelayanan
01041|hubungan seksual, termasuk mengunggah foto dan status yang berkaitan dengan
01042|penawaran/promosi Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz;
01043|- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu
01044|rupiah) adalah adalah uang milik Terdakwa yang merupakan uang hasil dari
01045|kegiatan jasa pelayanan hubungan seksual pada hari penangkapan;
01046|- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi yang ditemukan
01047|adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa alat kontrasepsi yang belum
01048|digunakan oleh Saksi Azila Rahmi bin Abdul Aziz;
01049|
01050|- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot MiChat adalah percakapan
01051|antara Terdakwa dengan calon pelanggan melalui aplikasi MiChat yang isinya
01052|bernegosiasi tarif/harga jasa pelayanan hubungan seksual dengan Saksi Azila
01053|Rahmi binti Abdul Aziz;
01054|- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan  melakukan kegiatan mencarikan calon
01055|pelanggan dan menawarkan jasa open BO (Booking Online) adalah untuk
01056|mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
01057|Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim
01058|menilai bahwa Terdakwa yang mengakui dan menyadari perbuatannya berupa
01059|melakukan kegiatan menawarkan jasa open BO (Booking Online) untuk berhubungan
01060|seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat dengan
01061|nama akun “Kiki Aziba” sejak bulan Agustus 2025 kemudian Terdakwa juga
01062|mengunggah foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan
01063|kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album,
01064|COD” pada aplikasi MiChat tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan
01065|sengaja;
01066|Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan melalui aplikasi
01067|MiChat tersebut diatas dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat berdasarkan
01068|kewenangan, peraturan, maupun izin untuk mengunggah konten dengan muatan
01069|asusila merupakan tanpa hak;
01070|Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan jasa open BO
01071|(Booking Online) untuk berhubungan seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul
01072|Aziz menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange dengan Imei:
01073|864997062770690 dan 864997062770682 untuk mengoperasikan aplikasi MiChat
01074|dengan nama akun “Kiki Aziba”, kemudian Terdakwa mengunggah foto-foto Saksi
01075|Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan kalimat penawaran seperti
01076|”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album, COD” untuk mempromosikan
01077|Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat dihubungkan dengan
01078|pengertian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan dalam  pertimbangan ini
01079|merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai “mendistribusikan”,
01080|mengingat Terdakwa mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik berupa
01081|unggahan foto-foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan
01082|kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album,
01083|COD” yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, yang mana Terdakwa
01084|mengunggah foto-foto dan membuat status tersebut pada aplikasi MiChat dengan
01085|akun bernama ”Kiki Aziba” yang merupakan suatu sistem elektronik, sehingga dapat
01086|
01087|diketahui oleh umum karena dapat diakses oleh banyak orang yang sebagian besar
01088|tidak saling mengenal;
01089|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
01090|dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan
01091|sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan
01092|yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” telah terpenuhi dan terbukti secara
01093|sah menurut hukum;
01094|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal
01095|45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas
01096|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
01097|telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01098|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01099|Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa
01100|Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuma n dengan alasan
01101|Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di Surabaya dan
01102|Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dalam hal ini
01103|Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan
01104|bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;
01105|Menimbang bahwa terhadap diberlakukannya Undang -Undang Nomor 1
01106|Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana perlu Majelis Hakim
01107|pertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan keberlakuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal
01108|45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas
01109|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
01110|Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
01111|Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
01112|Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya diubah dan
01113|dibaca Pasal 407 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01114|Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
01115|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
01116|Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01117|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “dalam hal terdapat perubahan
01118|peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-
01119|undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”,
01120|yang dimana jika diperbandingkan, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
01121|Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang
01122|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman
01123|pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ata u denda paling banyak
01124|
01125|Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan Pasal 407 Undang-Undang
01126|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana
01127|telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01128|Pidana mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
01129|pidana denda paling banyak kategori VI;
01130|Menimbang bahwa berdasarkan perbandingan ketentuan kedua pengaturan
01131|tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan pemidanaan pada
01132|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -
01133|Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih
01134|menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menggunakan
01135|ketentuan tersebut;
01136|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01137|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01138|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung
01139|jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya
01140|akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01141|Menimbang bahwa di dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
01142|Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang
01143|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan
01144|selain pidana penjara juga diatur dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim
01145|selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarannya akan ditentukan
01146|sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda
01147|tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya
01148|sebagaimana ditentukan di dalam amar di bawah ini;
01149|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
01150|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01151|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01152|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap
01153|Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
01154|berada dalam tahanan;
01155|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
01156|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01157|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone
01158|merk Oppo warna orange dengan Imei: 864997062770690 dan 864997062770682,
01159|Alamat IP : 10.1.213.44 dan 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi (kondom) merek sutra,
01160|yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara a quo dan
01161|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang serupa dalam
01162|
01163|perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu
01164|ditetapkan untuk dimusnahkan;
01165|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar
01166|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari transaksi tindak pidana
01167|dalam perkara a quo serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti
01168|tersebut Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan dirampas untuk negara;
01169|Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah screenshoot MiChat yang
01170|dipergunakan sebagai lampiran dalam berkas perkara merupakan fotokopi sehingga
01171|menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai kelengkapan dalam berkas
01172|perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam
01173|berkas perkara;
01174|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu
01175|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
01176|Terdakwa;
01177|Keadaan yang memberatkan:
01178|- Perbuatan T erdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi merusak moral
01179|generasi muda;
01180|Keadaan yang meringankan:
01181|- T erdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
01182|- T erdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01183|Menimbang bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01184|dibebani untuk membayar biaya perkara;
01185|Mengingat Pasal 27 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.
01186|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
01187|Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dan
01188|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01189|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01190|
01191|M E N G A D I L I :
01192|1. Menyatakan Terdakwa Andri Irawan als Andre bin Hamdani Rahmad tersebut di
01193|atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
01194|“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang
01195|memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum“ sebagaimana
01196|dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
01197|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01198|selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh
01199|juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan
01200|pidana penjara selama 50 (lima puluh) hari;
01201|
01202|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
01203|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01204|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01205|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01206|- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna orange dengan Imei:
01207|864997062770690 dan 864997062770682, Alamat IP : 10.1.213.44;
01208|- 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi (kondom) merek sutra;
01209|Dimusnahkan;
01210|- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
01211|Dirampas untuk negara;
01212|- 1 (satu) buah screenshoot MiChat;
01213|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01214|6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
01215|5.000,00 (lima ribu rupiah);
01216|
01217|Rabu
01218|
01219|14 Januari 2026
01220|
01221|2026
01222|
01223|Tanah Grogot pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026, oleh Ari Listyawati, S.H., M.H.,
01224|sebagai Hakim Ketua, Catty Ratnasari Sitorus, S.H., M.H.Li. dan Yasmin Khairiyyah,
01225|S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
01226|
01227|Sunar Baskoro, S.H.
01228|
01229|            Hakim-hakim Anggota,
01230|
01231|                          Ttd
01232|Catty Ratnasari Sitorus, S.H., M.H.Li.
01233|
01234|       Ttd
01235|      Yasmin Khairiyyah, S.H., M.H.
01236|Hakim Ketua,
01237|
01238|Ttd
01239|Ari Listyawati, S.H., M.H.
01240|
01241|Panitera Pengganti,
01242|
01243|Ttd
01244|Sunar Baskoro, S.H.