01752|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
01753|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
01754|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
01755|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
01756|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01757|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
01758|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01759|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
01760|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
01761|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
01762|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
01763|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
01764|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
01765|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
01766|2) Besaran ancaman pidana denda;
01767|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
01768|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
01769|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
01770|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
01771|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01772|Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01773|
01774|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
01775|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
01776|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
01777|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
01778|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
01779|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
01780|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
01781|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
01782|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
01783|secara nyata”;
01784|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
01785|Terdakwa sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal
01786|ini Terdakwa sedang tidak bekerja dan Terdakwa beserta ke 6 (enam) Calon
01787|Pekerja Migran Indonesia lainnya hendak akan bekerja namun tanpa proses
01788|pemenuhan  dokumen  persyaratan  sehingga  diamankan  oleh  petugas
01789|kepolisian,  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  kemampuan  secara  ekonomi  untuk
01790|membayar pidana denda serta Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sistem
01791|peradilan yang adil seharusnya memastikan bahwa seseorang tidak dipaksa
01792|membayar  denda  diluar  kemampuannya  yang  dapat  memperburuk  kondisi
01793|ekonomi Terdakwa;
01794|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
01795|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
01796|dalam amar putusan dibawah ini;
01797|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
01798|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
01799|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
01800|dipertimbangkan:
01801|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01802|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
01803|Pidana;
01804|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01805|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
01806|direncanakan atau tidak direncanakan;
01807|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
01808|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
01809|melakukan Tindak Pidana;
01810|Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01811|
01812|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01813|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
01814|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
01815|pelaku Tindak Pidana;
01816|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
01817|atau keluarga Korban;
01818|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
01819|Korban; dan/ atau
01820|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
01821|dalam masyarakat;
01822|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
01823|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
01824|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
01825|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
01826|Terdakwa telah menjadi penghubung antara Sdr. Jescob dan Sdr. Rizal untuk
01827|bersama-sama memberangkatkan Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01828|Migran  Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya
01829|dengan kehendak sendiri dan kesadaran penuh hendak bekerja di Serikat LPL
01830|Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia  melalui jalur
01831|tidak  resmi  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  persyaratan  terkait
01832|pekerja migran Indonesia;
01833|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  telah  memiliki  perencanaan
01834|terlebih dahulu dengan mempersiapkan rute pemberangkatan yang akan dilalui
01835|oleh Terdakwa dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
01836|(empat) orang anak dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju
01837|Negara Malaysia. Setibanya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara,
01838|akan  diberangkatkan  oleh  Sdr.  Bahar  menuju  daerah  Sebatik  Kabupaten
01839|Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  akan  diberangkatkan  lagi
01840|menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi
01841|dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya
01842|di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal;
01843|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dilatarbelakangi
01844|karena Terdakwa sebelumnya telah berhasil bekerja di  Serikat LPL Enterprise
01845|yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia secara ilegal sehingga
01846|Terdakwa  hendak  melakukannya  kembali  bersama-sama  dengan  6  (enam)
01847|Calon  Pekerja  Migran  lainnya  tanpa  ada  melakukan  pengajuan/ proses
01848|pengurusan dokumen kepada pihak terkait;
01849|Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01850|
01851|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
01852|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
01853|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk:
01854|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
01855|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
01856|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
01857|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
01858|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
01859|memulihkan  keseimbangan, serta  mendatangkan  rasa  arnan  dan  damai
01860|dalam masyarakat; dan
01861|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
01862|terpidana.
01863|Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 51 Undang-undang
01864|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  bahwa
01865|tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22
01866|Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki diri Terdakwa,
01867|agar  ketika  Terdakwa  telah  selesai  menjalani  pemidanaannya,  Terdakwa
01868|mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
01869|pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
01870|hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab,
01871|dan  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan.  Selain  itu  sistem
01872|pemasyarakatan  juga  bertujuan  agar  memberikan  pelindungan  kepada
01873|masyarakat  dari  pengulangan  tindak  pidana,  maka  dari  itu  perlu  untuk
01874|memberikan  sanksi  pidana  dalam  rangka  melakukan  pembinaan  terhadap
01875|Terdakwa;
01876|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap
01877|Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas
01878|dendam  yang  diikuti  dengan  penjeraan,  melainkan  lebih  ditekankan  pada
01879|pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa
01880|akan  dapat  merenung  untuk  menyadari  kesalahannya  secara  mendalam,
01881|sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;
01882|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
01883|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
01884|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
01885|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
01886|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
01887|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
01888|Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01889|
01890|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
01891|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
01892|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
01893|pidana yang dijatuhkan;
01894|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01895|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
01896|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01897|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01898|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01899|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01900| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan
01901|Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2
01902|868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak
01903|"Jufrizah";
01904| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
01905|Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2
01906|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
01907|"Hajerah".
01908|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan  serta mempunyai nilai
01909|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
01910|negara;
01911|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01912| 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
01913|Nomor  SERI  60e5e2e0.  Kemudian  Nomor  IMEI  1  862121071782552.
01914|dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-
01915|0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";
01916|adalah merupakan milik saksi Rahman Tammu Bin Tammu (Alm), maka
01917|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahman
01918|Tammu Bin Tammu (Alm);
01919|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01920|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01921|yang meringankan Terdakwa;
01922|Keadaan  yang  memberatkan:
01923|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya
01924|perlindungan pekerja migran Indonesia;
01925|Keadaan yang meringankan:
01926|Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01927|
01928|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
01929|tidak mengulanginya lagi;
01930|- Terdakwa tulang punggung keluarga;
01931|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
01932|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01933|Mengingat dan memperhatikan,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
01934|tentang Hukum Acara Pidana , Pasal  81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
01935|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01936|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a,huruf b, huruf c
01937|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01938|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01939|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01940|undang  Hukum  Pidana,  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
01941|Tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang
01942|bersangkutan;
01943|
01944|MENGADILI:
01945|1. Menyatakan Terdakwa Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) tersebut di
01946|atas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
01947|pidana “turut  serta  melakukan  percobaan  penempatan  Pekerja  Migran
01948|Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01949|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01950|penjara selama 4 (empat) tahun;
01951|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01952|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01953|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01954|5. Memerintahkan barang bukti berupa:
01955|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan
01956|Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2
01957|868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak
01958|"Jufrizah";
01959|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
01960|Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2
01961|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
01962|"Hajerah;
01963|Dirampas untuk Negara;
01964|- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
01965|Nomor  SERI  60e5e2e0.  Kemudian  Nomor  IMEI  1  862121071782552.
01966|Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01967|
01968|dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-
01969|0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";
01970|Dikembalikan kepada Saksi Rahman Tammu Bin Tammu (Alm);
01971|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
01972|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01973|
01974|Senin
01975|
01976|26 Januari 2026
01977|
01978|2026
01979|
01980|Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, oleh
01981|kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Warjon Tarigan, S.H., Rifaldo
01982|Rizal,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam
01983|
01984|Berlin  A.  Jaddir,  S.H.
01985|
01986|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01987|Warjon Tarigan, S.H. Dewantoro, S.H., M.H.
01988|Rifaldo Rizal, S.H.
01989|Panitera Pengganti,
01990|Berlin A. Jaddir, S.H.