01907|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01908|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01909|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01910|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01911|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01912|alternatif kedua;
01913|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01914|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01915|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01916|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01917|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01918|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01919|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01920|Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01921|
01922|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
01923|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01924|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01925|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01926|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01927|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01928|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01929|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 22
01930|Desember 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
01931|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01932|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
01933|ini;
01934|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01935|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01936|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01937|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01938|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
01939|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
01940|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
01941|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
01942|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
01943|pidana  Penuntut  Umum  tersebut,  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut
01944|merupakan proses pengembangan dalam perkara saksi Jufri Sangkala yang
01945|telah  diputus  dalam  register  perkara  306/Pid.Sus/2025/PN.Nnk.  Diketahui
01946|bahwa bermula ketika Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Saksi
01947|Rahman  Tammu  bersama  dengan  istrinya)  menemui  saksi  Jufri  Sangkala
01948|berkeinginan agar saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah,
01949|dan Sdr. Ismail untuk bekerja bersama-sama dengan saksi Jufri Sangkala di
01950|tempatnya bekerja di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di daerah Pitas,
01951|Sabah,  Negara  Malaysia,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan
01952|tersebut dilakukan dengan kerelaan atau kehendak sendiri dan penuh dengan
01953|kesadaran oleh saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah, dan
01954|Sdr. Ismail (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan tanpa ada tekanan dilakukan
01955|oleh  saksi  Jufri  Sangkala.  Kemudian  Terdakwa  berperan  mengatur
01956|keberangkatan dari  daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
01957|dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-
01958|Pare untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
01959|Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01960|
01961|Kalimantan  Utara.  Perbuatan  Terdakwa  yang  mengatur  pemberangkatan
01962|tersebut dilakukan tanpa tujuan eksploitasi ataupun tanpa mengakibatkan orang
01963|tereksploitasi oleh Terdakwa;
01964|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
01965|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
01966|denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diganti dengan pidana
01967|penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari, maka akan
01968|dipertimbangkan sebagai berikut;
01969|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  kepada  Terdakwa,
01970|Majelis  Hakim  turut  mempertimbangkan  peran  dari  Terdakwa  yang  telah
01971|mengatur pemberangkatan dengan melakukan penjemputan ke 7 (tujuh) orang
01972|Calon  Pekerja Migran Indonesia non  prosedural dan  serta 4 (empat)  orang
01973|anak, dari daerah asal  Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari
01974|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  atas
01975|perintah  Sdr  Rizal  (Daftar  Pencarian  saksi),  dan  diarahkan  menuju  menuju
01976|Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan  Utara,  dengan  tujuan  bekerja  di
01977|Negara  Malaysia yang  tidak  dilengkapi  dokumen  perjalanan  yang  sah  baik
01978|berupa paspor  dan  tidak memiliki  dokumen-dokumen  terkait Pekerja Migran
01979|Indonesia  serta  tidak  memiliki  ijin  /  tidak  mempunyai  wewenang  untuk
01980|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sehingga  penjatuhan
01981|pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah
01982|ini telah dipandang adil dan tepat;
01983|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
01984|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
01985|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
01986|dalam keadaan yang meringankan;
01987|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo. Pasal  69
01988|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01989|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
01990|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
01991|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;
01992|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
01993|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
01994|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01995|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01996|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01997|Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01998|
01999|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
02000|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
02001|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
02002|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
02003|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
02004|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
02005|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
02006|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02007|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
02008|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02009|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
02010|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
02011|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
02012|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
02013|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
02014|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
02015|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
02016|2) Besaran ancaman pidana denda;
02017|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
02018|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
02019|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
02020|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
02021|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02022|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
02023|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
02024|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
02025|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
02026|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
02027|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
02028|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
02029|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
02030|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
02031|secara nyata”;
02032|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02033|Terdakwa adalah seorang supir yang sedang menjalani penahanan di Lembaga
02034|Pemasyarakatan dalam hal ini Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. Rizal untuk
02035|melakukan  penjemputan  Calon  Pekerja  Migran  yang  hendak  akan  bekerja
02036|Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02037|
02038|namun tanpa proses pemenuhan dokumen persyaratan sehingga diamankan
02039|oleh  petugas  kepolisian,  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  kemampuan  secara
02040|ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta  Majelis  Hakim
02041|mempertimbangkan bahwa sistem peradilan yang adil seharusnya memastikan
02042|bahwa seseorang tidak dipaksa membayar denda diluar kemampuannya yang
02043|dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02044|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02045|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang akan dimuat
02046|dalam amar putusan dibawah ini;
02047|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
02048|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
02049|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
02050|dipertimbangkan:
02051|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02052|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
02053|Pidana;
02054|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02055|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02056|direncanakan atau tidak direncanakan;
02057|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
02058|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
02059|melakukan Tindak Pidana;
02060|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
02061|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
02062|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
02063|pelaku Tindak Pidana;
02064|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
02065|atau keluarga Korban;
02066|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
02067|Korban; dan/ atau
02068|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
02069|dalam masyarakat;
02070|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
02071|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
02072|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
02073|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
02074|Terdakwa  telah  mengatur  pemberangkatan  dengan  melakukan  penjemputan
02075|Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02076|
02077|dari  daerah  asal  Kabupaten  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari
02078|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  atas
02079|perintah Sdr Rizal, untuk selanjutnya diarahkan menuju Kabupaten Nunukan,
02080|Provinsi  Kalimantan  Utara,  terhadap  ke  7  (tujuh)  Calon  Pekerja  Migran
02081|Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya  dengan
02082|kehendak  sendiri  dan  kesadaran  penuh  hendak  bekerja  di  Serikat  LPL
02083|Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia  melalui jalur
02084|tidak  resmi  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  persyaratan  terkait
02085|pekerja migran Indonesia;
02086|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  telah  memiliki  perencanaan
02087|terlebih dahulu dengan mempersiapkan rute pemberangkatan dari daerah asal
02088|yang akan dilalui dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari
02089|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare, dan
02090|Terdakwa telah mempersiapkan jadwal serta kendaraan yang akan digunakan
02091|untuk menjemput ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
02092|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya  termasuk  keberangkatan
02093|hingga  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian oleh  Sdr.
02094|Bahar  akan  diberangkatkan  lagi  menuju  Daerah  Tawau,  Sabah,  Negara
02095|Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen
02096|terkait  tenaga  kerja  Indonesia.  Setibanya  di  daerah  Tawau,  Sabah,  Negara
02097|Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal;
02098|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi karena
02099|Terdakwa  memperoleh  keuntungan  dari  biaya  pengurusan  dan  biaya
02100|transportasi penjemputan;
02101|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
02102|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
02103|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk:
02104|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
02105|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
02106|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02107|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
02108|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
02109|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
02110|dalam masyarakat; dan
02111|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
02112|terpidana.
02113|Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02114|
02115|Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 51 Undang-undang
02116|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  bahwa
02117|tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22
02118|Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki diri Terdakwa,
02119|agar  ketika  Terdakwa  telah  selesai  menjalani  pemidanaannya,  Terdakwa
02120|mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
02121|pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
02122|hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab,
02123|dan  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan.  Selain  itu  sistem
02124|pemasyarakatan  juga  bertujuan  agar  memberikan  pelindungan  kepada
02125|masyarakat  dari  pengulangan  tindak  pidana,  maka  dari  itu  perlu  untuk
02126|memberikan  sanksi  pidana  dalam  rangka  melakukan  pembinaan  terhadap
02127|Terdakwa;
02128|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap
02129|Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas
02130|dendam  yang  diikuti  dengan  penjeraan,  melainkan  lebih  ditekankan  pada
02131|pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa
02132|akan  dapat  merenung  untuk  menyadari  kesalahannya  secara  mendalam,
02133|sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;
02134|Menimbang,  bahwa  M ajelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
02135|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
02136|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
02137|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
02138|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
02139|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
02140|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
02141|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
02142|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02143|pidana yang dijatuhkan;
02144|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02145|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
02146|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02147|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02148|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
02149|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit
02150|Handphone  merk  INFINIX  SMART 9  warna  Abu  abu  dengan  Nomor  SERI.
02151|X6532,  kemudian  Nomor  IMEI  1.  35792549505238C  dan  Nomor  IMEI  2.
02152|Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02153|
02154|357925495052398,  Nomor  Handphone  +62  851-  4516-8900  dan  Nomor
02155|Whatsapp +62 851-4516-8900 dengan nama kontak Whatsapp “Arif”, yang telah
02156|dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan serta  mempunyai  nilai  ekonomis,
02157|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
02158|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02159| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan
02160|Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2
02161|868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak
02162|"Jufrizah";
02163| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
02164|Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2
02165|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
02166|"Hajerah".
02167| 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
02168|Nomor  SERI  60e5e2e0. Kemudian  Nomor  IMEI  1 862121071782552.
02169|dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-
02170|0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel;
02171|Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara  Jufri Sangkala Bin
02172|Sangkala (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan