00704|berdasarkan bukti surat perihal Surat Keterangan No. 044/ SKT.RSUD/2025 
00705|tanggal 17 Juni 2025 yang ditandatangani oleh dr. Firsta Sabilli; 
00706|15. Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun 
00707|sebagaimana tanggal lahir anak yaitu 8 April 2008 yang tertuang dalam Bukti surat 
00708|akta kelahiran Nomor 137 3-LT-06032012-0024 yang dikeluarkan oleh dinas 
00709|kependudukan dan pencatatan sipil kota sawahlunto tanggal 6 maret 2012 dan 
00710|bukti surat Kartu Keluarga Nomor 1371031310110041 yang dikeluarkan tanggal 
00711|14 Oktober 2024 oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatat an sipil 
00712|kabupaten dharmasraya; 
00713|16. Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan R2 Honda Blade warna Merah Orange Nomor 
00714|polisi BA 6823 MS a.n. Teti Murni tersebut merupakan milik dari Saksi 3  
00715|sebagaimana bukti surat BPKB; 
00716|17. Bahwa Anak belum pernah dihukum; 
00717|18. Bahwa selama ini Anak tinggal di sawahlunto tidak bersama dengan orang 
00718|tuanya; 
00719|
00720|Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah 
00721|berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah 
00722|melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
00723|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penun tut Umum dengan 
00724|dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 
00725|Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Undang – Undang Republik 
00726|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang - 
00727|Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang 
00728|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
00729|1. Setiap orang; 
00730|2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
00731|mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; 
00732|3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; 
00733|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Hakim 
00734|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00735|Ad.1.      Unsur setiap orang; 
00736| Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan 
00737|pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP 
00738|ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana; 
00739| Menimbang, bahwa Pasal 145 KUHP yang dimaksud dengan setiap orang 
00740|adalah perseorangan atau korporasi, lebih lanjut oleh karena dalam perkara a quo 
00741|
00742|diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
00743|Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur “setiap orang” dibatasi pengertiannya, yaitu 
00744|dalam pengertian “Anak yang Berkonflik dengan Hukum” sebagaimana dimaksudkan 
00745|dalam Pasal 1 angka 3 Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan 
00746|pengertian “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 
00747|(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”; 
00748| Menimbang, bahwa Anak mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas 
00749|perkara, dan dalam putusan ini adalah identitasnya, dan ketika tindak pidana terjadi, 
00750|dihubungkan dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1373-LT-06032012-0024 yang 
00751|dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota sawahlunto tanggal 6 
00752|maret 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 1371031310110041 yang dikeluarkan tanggal 
00753|14 Oktober 2024 oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 
00754|dharmasraya, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak berumur 17 (tujuh belas) 
00755|tahun atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak adalah 
00756|orang perseorangan dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan 
00757|selama persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Anak sendiri 
00758|dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anaklah 
00759|orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sesuai identitasnya yang tercantum 
00760|dalam surat dakwaan dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah 
00761|diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Anak tidak 
00762|mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya; 
00763| Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka 
00764|Hakim berpendapat bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu di mintai 
00765|pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan 
00766|Subjek (error in persona), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” 
00767|telah terpenuhi; 
00768| Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipersalahkan atas 
00769|tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat 
00770|mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur 
00771|tindak pidana ( element van het delict ) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan 
00772|dibawah ini; 
00773|Ad.2.   Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya 
00774|mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; 
00775|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum diatas bahwa 
00776|kejadian ini terjadi Pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekitar Pukul 15.30 WIB di 
00777|Jalan Umum Soekarno Hatta Sungai Durian Kel Durian II Kecamatan Barangin Kota 
00778|Sawahlunto telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Roda 2 (dua) yang 
00779|
00780|dikendarai oleh Anak menabrak kendaraan roda 2 (dua) yang dikendarai oleh Korban 
00781|(alm); 
00782|Menimbang bahwa Kecelakaan tersebut bermula ketika Anak, Saksi 1 dan 
00783|Saksi 2 berangkat dari Kos teman mereka yaitu Panggilan Fizi yang bertempat di 
00784|dekat gerbang SMK 2 (dua) Sawahlunto Desa Santur Kecamatan Barangin Kota 
00785|Sawahlunto yang hendak mengantarkan Anak ke rumah ayah angkatnya di Lubang 
00786|Tembok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dengan menggunakan 1 (satu) unit 
00787|kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BA 5013 JA milik Saksi 2 
00788|yang dikendarai oleh Anak. Bahwa pada saat itu Anak menawarkan diri kepada Saksi 
00789|2 dan Saksi 1 untuk mengendari sepeda motor 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk 
00790|Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi BA 5013 JA milik Saksi 2 tersebut. Setelah 
00791|mendengar permintaan Anak untuk mengendarai, lalu Saksi 2  dan Saksi 1  
00792|memperbolehkan Anak untuk mengendarai kendaraan tersebut dan membonceng 
00793|Saksi 2 dan Saksi 1. Sesampainya di jalan turunan melewati Kantor Bank BRI Santur, 
00794|Anak mengendarai sepeda motor tersebut ketengah jalan untuk menghindari jalan 
00795|berlubang-lubang di tepi kiri sepanjang jalan penurunan tersebut. Saat melewati jalan 
00796|penurunan tersebut Saksi 1 menoleh ke kiri dan hingga kecelakaan terjadi. Saksi 2 
00797|dan Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna Merah 
00798|Orange Nomor polisi BA 6823 MS  yang dikendarai Korban (alm) datang dari arah 
00799|Sawahlunto menuju Simpang Santur melebar ke sisi kiri (jalur kiri dari arah Simpang 
00800|Santur menuju Sawahlunto), kemudian Anak berusaha menghindar dengan berbelok 
00801|ke kanan, saat Anak berbelok ke kanan kendaraan yang dikendarai Korban (alm) juga 
00802|berbelok ke kanan Anak sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari, Lalu kendaraan 
00803|yang dikendarai Anak menabrak samping depan kendaraan yang dikendarai Korban 
00804|(alm) berhenti di jalur kanan (dari arah Simpang Santur menuju arah Sawahlunto). 
00805|Kemudian, Saksi 2 dan Saksi 1 terjatuh disamping kanan kendaraan yang dikendarai 
00806|oleh Anak dan Korban (alm) terhempas dan kepalanya membentur ke badan jalan 
00807|sedangkan Anak tergelatak dijalan bersebelahan dengan Korban (alm); 
00808|Menimbang bahwa saat mengemudikan kendaraan tersebut Anak, Saksi 1, 
00809|Saksi 2, Korban (alm) dan Saksi Korban I tidak menggunakan helm; 
00810|Menimbang bahwa pengaturan perihal syarat diperbolehkannya mengendarai 
00811|suatu kendaraan diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
00812|Lintas Dan Angkutan Jalan yang tertera pada bagian kesatu Surat Izin Mengemudi 
00813|Paragraf 1 Persyaratan Pengemudi pasal 77 ayat (1) yaitu Setiap orang yang 
00814|mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi 
00815|sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Selanjutnya, Pasal 80 
00816|huruf d menjelaskan bahwa Surat Izin mengemudi C (SIM C) berlaku untuk 
00817|
00818|mengemudikan Sepeda Motor. Kewajiban mengenai alat pengamanan yang dipakai 
00819|untuk sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat (2) jo. 106 ayat (8) yaitu Setiap orang 
00820|yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib 
00821|mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Selanjutnya Pasal 
00822|106 ayat (9) batas maksimal penumpang pada sepeda motor dilarang lebih dari 1 
00823|(satu) orang; 
00824|Menimbang bahwa Anak tidak memiliki SIM C dan ketika mengendarai sepeda 
00825|motor tersebut, Anak, Saksi 2, Saksi 1, Korban (alm) dan Saksi Korban I tidak 
00826|menggunakan Helm. Disisilain, Anak saat mengemudikan sepeda motor tersebut 
00827|membawa penumpang 2 (dua) orang sehingga telah melanggar ketentuan dalam 
00828|pasal 106 ayat (9) tersebut. Perbuatan tersebut merupakan suatu penyebab dari 
00829|kecelakaan yang telah terjadi sehingga merupakan bentuk kelalaian dari Anak; 
00830|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut 
00831|di atas Hakim berkesimpulan bahwa Anak Yang mengemudikan kendaraan bermotor 
00832|yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas , maka dengan 
00833|demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi; 
00834|Ad.3.    Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia; 
00835|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas. 
00836|Kecelakaan yang terjadi telah mengakibatkan Korban (alm) dan Saksi Korban Saksi 
00837|Korban I menjalani perawatan di RSUD Kota Sawahlunto, hingga pada keesokannya 
00838|Saksi Korban Saksi Korban I dapat meninggalkan rumah sakit dan menjalani rawat 
00839|jalan, sementara itu Korban (alm) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 pukul 10.40 
00840|WIB dinyatakan meninggal dunia di RSUD Sawahlunto sebagaimana berdasarkan 
00841|bukti surat perihal Surat Keterangan No. 044/SKT.RSUD/2025 tanggal 17 Juni 2025 
00842|yang ditandatangani oleh dr. Firsta Sabilli; 
00843|Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 551/VISUM 
00844|RSUD/SWL-2025 tanggal 17 Juni 2025 atas nama KORBAN (ALM) yang dikeluarkan 
00845|oleh RSUD Kota Sawahlunto yang ditanda tangani oleh dr. Mai Ismil Husni 
00846|Tasyriqiyyah, deng an hasil pemeriksaan ditemukan Penurunan kesadaran, 
00847|perdarahan aktif yang keluar dari hidung, mulut dan telinga kanan, lebam melingkar 
00848|pada kedua mata, patah tulang tengkorak kanan dan kiri, benturan paru akibat 
00849|kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban 
00850|(mengancam nyawa). Pasien meninggal jam sepuluh lewat empat puluh menit waktu 
00851|Indonesia bagian barat pada tanggal tujuh belas juni tahun dua ribu dua puluh lima di 
00852|ICU RSUD Sawahlunto; 
00853|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut 
00854|di atas Hakim berpendapat bahwa kematian Korban (alm) disebabkan karena luka 
00855|
00856|yang berasal dari kecelakaan karena tertabrak oleh Anak, maka dengan demikian 
00857|terhadap unsur ketiga ini yaitu “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” 
00858|telah terpenuhi; 
00859|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) 
00860|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
00861|Angkutan Jalan Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 
00862|Tentang Sistem Peradilan Anak Jo. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 
00863|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  telah terpenuhi, maka Anak haruslah 
00864|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
00865|mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
00866|kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana 
00867|dakwaan penuntut umum; 
00868|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal 
00869|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
00870|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan 
00871|perbuatannya; 
00872|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan 
00873|tindak pidana, maka selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah Hakim akan 
00874|menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak?; 
00875|Menimbang, bahwa putusan yang akan diambil oleh Hakim terhadap Anak 
00876|selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga 
00877|diharapkan dapat menjadi pelajaran yang dapat menghantarkan Anak menuju masa 
00878|depan yang baik untuk mengembangkan diriny a sebagai warga negara yang 
00879|bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan agamanya; 
00880|Menimbang, bahwa Anak masih berstatus Anak, maka di persidangan telah 
00881|didengar hal yang dikemukakan Advokat Anak yang pada pokoknya meminta 
00882|keringanan hukuman dengan alasan Anak masih ingin melanjutkan sekolah, Anak 
00883|menyesali perbuatannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 
00884| Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari 
00885|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, tanggal 24 
00886|November 2025 yang dibuat oleh Fadillah Firsta selaku Pembimbing Kemasyarakatan 
00887|telah memberikan rekomendasi yang pada pokoknya terhadap Anak diberikan 
00888|Tindakan Perawatan di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentral 
00889|Abhiseka Pekanbaru, yang isi lengkap dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan 
00890|tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk 
00891|Sidang Pengadilan Negeri terhadap klien atas nama Anak, yang terlampir dalam 
00892|berkas perkara ini; 
00893|
00894| Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan, dalam hal 
00895|penjatuhan pidana Hakim mengedepankan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu 
00896|sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi pelaku tindak pidana dan bagi 
00897|anggota masyarakat; 
00898|Menimbang, bahwa terhadap Anak yang belum berusia 14 (empat belas) 
00899|tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian 
00900|kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan 
00901|perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban 
00902|mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau 
00903|badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak 
00904|pidananya, sedangkan Anak yang sudah berusia 14 (empat belas) tahun ke atas 
00905|tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam -macam pidana sebagaimana 
00906|dalam Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
00907|Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut: 
00908|1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat 
00909|(pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan 
00910|kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara; 
00911|2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
00912|pidana, pemenuhan kewajiban adat; 
00913| Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 
00914|tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 
00915|tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak 
00916|berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-
00917|prinsip Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi non diskriminasi, perlindungan dari 
00918|kekerasan, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup 
00919|dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak; 
00920| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan azas kepentingan yang terbaik 
00921|bagi anak adalah segala pengambilan keputusan yang menyangkut Anak yang 
00922|dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya harus selalu 
00923|mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh ke mbang Anak, maka 
00924|kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama, oleh 
00925|karenanya Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Anak yang berhadapan dengan 
00926|hukum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak 
00927|dan memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum 
00928|tersebut diharapkan dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar;  
00929| Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 
00930|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat 
00931|
00932|(2) tidak dikenal pidana denda, namun dalam ayat (3) disebutkan “apabila dalam 
00933|hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda 
00934|diganti dengan pelatihan kerja” dan dalam Pasal 78 ayat (1) dan a yat (2) pada 
00935|pokoknya disebutkan pidana pelatihan kerja dilaksanakan dilembaga yang 
00936|melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak paling singkat 3 (tiga) 
00937|bulan dan paling lama 1 (satu) tahun; 
00938| Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak 
00939|dibidang kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia , 
00940|sebagaimana halnya dengan perbuatan yang telah Anak lakukan, undang-undang 
00941|secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif 
00942|atau alternative yaitu pidana penjara dan /atau denda, serta dengan 
00943|mempertimbangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 
00944|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
00945|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 
00946|Anak sudah berusia 14 (empat belas) tahun dan berdasarkan fakta yang terungkap di 
00947|persidangan hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh 
00948|Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada A nak berupa tindakan 
00949|perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra 
00950|Abiseka Pekanbaru, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini; 
00951|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat 
00952|kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, 
00953|bukan hanya berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang harus diterapkan oleh 
00954|Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (moral 
00955|justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (social justice); 
00956|Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak 
00957|cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan; 
00958|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 
00959|- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Honda Blade warna Merah Orange Nomor 
00960|polisi BA 6823 MS Tahun 2009 dengan  No. Rangka : 
00961|MH1JBB1159K056948, dan No. Mesin: JBB1F1059176.  
00962|- 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 Honda Blade warna Merah Orange 
00963|Nomor polisi BA 6823 MS Tahun 2009 dengan No. Rangka : 
00964|MH1JBB1159K056948, dan No. Mesin: JBB1F1059176 an. TETI MURNI. 
00965|- 1 (satu) Buah kunci Kendaraan R2 Honda Blade warna Merah Orange 
00966|Nomor polisi BA 6823 MS Tahun 2009 dengan No. Rangka : 
00967|MH1JBB1159K056948, dan No. Mesin: JBB1F1059176. 
00968|
00969|Yang merupakan kendaraan milik Saksi 3, maka perlu ditetapkan barang bu kti 
00970|tersebut dikembalikan kepada Saksi 3; 
00971|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 
00972|- 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Warna Hitam Nomor Polisi