00729|mengedepankan pendekatan keadilan restoratif demi kepentingan terbaik bagi anak.
00730|Dalam pelaksanaan diversi tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan
00731|agar klien diberikan tindakan berupa pidana kerja sosial yang bersifat edukatif, pembinaan
00732|kepribadian, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Pidana kerja sosial tersebut
00733|diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial, serta
00734|memberikan efek pembelajaran kepada klien tanpa harus menghambat masa tumbuh
00735|kembang anak. Selain itu, klien juga direkomendasikan untuk tetap mengikuti pembinaan
00736|
00737|keagamaan, pendidikan, dan pengawasan dari orang tua serta pihak terkait agar klien
00738|dapat  memperbaiki  perilakunya,  menjauhi  pengaruh  pergaulan  negatif,  dan  tidak
00739|mengulangi perbuatannya kembali di kemudian hari. Namun demikian, apabila dalam
00740|proses peradilan diversi tidak tercapai atau terdapat pertimbangan hukum lain dari aparat
00741|penegak hukum maupun Majelis Hakim, maka diharapkan penjatuhan pidana terhadap
00742|klien tetap memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan
00743|pidana yang bersifat pembinaan serta rehabilitatif dibandingkan pidana yang bersifat
00744|represif;
00745|Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagaimana terlampir
00746|dalam  Surat  Tuntutan  Penuntut  Umum,  Permohonan  Anak  dan  Advokatnya  yang
00747|diajukan di persidangan, Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh
00748|Pembimbing Kemasyarakatan serta permohonan dari orangtua Anak serta terhadap hal-
00749|hal khusus yang perlu ditanggapi lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai
00750|berikut:
00751|- Bahwa Hakim sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai
00752|lamanya waktu (strafmaat) pemidanaan Anak yang mana akan Hakim putuskan
00753|sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
00754|- Bahwa  terhadap  rekomendasi  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagaimana
00755|terlampir  dalam  hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  yang  pada  pokoknya
00756|memohon kepada Hakim untuk melaksanakan proses diversi pada perkara ini maka
00757|Hakim menyatakan tidak sependapat dengan rekomendasi tersebut dengan alasan
00758|bahwa Anak dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan dalam bentuk subsidairitas
00759|dengan pasal dakwaan primair yaitu pasal  479 ayat (2) huruf a dan d Undang-
00760|Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab Undang-Undang
00761|Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
00762|tahun dan dakwaan subsidair pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik
00763|Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
00764|yang diancam dengan  pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana
00765|denda paling banyak kategori V (lima). Bahwa kedua pasal yang didakwakan oleh
00766|Penuntut  Umum  tersebut  tidak  memenuhi  persyaratan  pelaksanaan  Diversi
00767|sebegaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00768|T entang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Diversi dilaksanakan
00769|dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 
00770|a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
00771|b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
00772|Bahwa adapun mengenai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Nomor 11
00773|T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana
00774|
00775|pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu
00776|perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa
00777|adalah mengatur mengenai pedoman Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara
00778|terhadap Anak dan bukan sebagai pasal yang merubah ancaman pidana yang
00779|telah  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sehingga
00780|berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat terhadap Anak dalam
00781|perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses diversi;
00782|- Bahwa terhadap permohonan dari Advokat dan orangtua Anak yang pada pokoknya
00783|memohon  kepada Hakim agar Anak dijatuhi  hukuman yang  seringan-ringannya
00784|karena Anak masih mau melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas
00785|(SMA) maka telah Hakim pertimbangkan dan putuskan sebagaimana termuat dalam
00786|amar putusan perkara ini;
00787|Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya
00788|faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan pembenar atau
00789|alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan
00790|hukum perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya;
00791|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan berusia di
00792|atas 14 T ahun, maka harus dinyatakan bersalah dengan memperhatikan Undang-
00793|Undang Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka Anak patut
00794|dijatuhi pidana; 
00795|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  sebagai  sarana
00796|pembalasan terhadap diri Anak melainkan bahwa sebagaimana diatur di Pasal 51
00797|Undang-undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
00798|sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
00799|Penyesuaian Pidana bahwa pemidanaan bertujuan untuk:
00800|a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi
00801|pelindungan dan pengayoman masyarakat;
00802|b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan
00803|agar menjadi orang yang baik dan berguna;
00804|c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,  memulihkan
00805|keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan
00806|d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
00807|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 T ahun
00808|2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diperbarui
00809|dengan Undang-undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana bahwa
00810|pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;
00811|
00812|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-
00813|undang  Nomor  1  T ahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana
00814|sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang
00815|Penyesuaian Pidana bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, Hakim wajib
00816|menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan
00817|terdapat pertentangan antara kepastian hukum  dan keadilan  maka  Hakim wajib
00818|mengutamakan keadilan;
00819|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pedoman
00820|Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
00821|T ahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  sebagaimana  telah
00822|diperbarui  dengan  Undang-undang  Nomor  1  T ahun  2026  tentang  Penyesuaian
00823|Pidana sebagai berikut:
00824|Menimbang bahwa Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00825|pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g
00826|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab Undang-
00827|Undang Hukum Pidana dengan motif Anak terpengaruh oleh pengaruh buruk dari AS
00828|dan selain itu Anak menginginkan uang yang akan anak gunakan untuk jajan dan ongkos
00829|modifikasi motor mempengaruhi  sikap batin  Anak untuk melakukan perbuatan itu
00830|dengan direncanakan sebelumnya dengan  cara  sebagaimana telah diurai dalam
00831|pertimbangan unsur  Ad.2  dakwaan subsidair di atas. Bahwa adapun  sikap dan
00832|tindakan  Anak  setelah  melakukan  tindak  pidana  yang  mengakui  semua
00833|perbuatannya  serta  orang  tua  Anak  telah  berdamai  dengan  Saksi  korban  dan
00834|mengganti kerugian yang diderita oleh korban sebagaimana termuat dalam bukti surat
00835|perjanjian damai yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah
00836|dipertimbangkan  oleh  Hakim.  Selanjutnya  Anak  yang  belum  pernah  dipidana
00837|sebelumnya  telah  turut dipertimbangkan  oleh  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana
00838|terhadap diri Anak;
00839|Menimbang bahwa Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang
00840|Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-
00841|undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengatur bahwa dalam
00842|hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana
00843|pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah
00844|sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Bahwa Anak telah
00845|dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar
00846|Pasal 477 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023
00847|T entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan pidana penjara
00848|paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak kategori V yang mana menurut
00849|
00850|Pasal 79  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab
00851|Undang-Undang Hukum Pidana paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
00852|rupiah) maka  sudah  sepatutnya  Hakim  mendahulukan  pemidaana  denda  yang
00853|sifatnya lebih ringan daripada pidana penjara namun berdasarkan Pasal 71 ayat (3)
00854|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 T entang Sistem Peradilan
00855|Pidana Anak yang mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana
00856|kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
00857|maka setelah mencermati dengan seksama mengenai Anak yang telah 3 (tiga) kali
00858|melakukan perbuatan pencurian dan memperhatikan dampak atas perbuatannya di
00859|masyarakat maka Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada diri
00860|Anak;
00861|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak telah  dikenakan
00862|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
00863|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00864|Menimbang bahwa oleh Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi
00865|alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
00866|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
00867|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00868|1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00869|Rangka: MH1JMF211SK589935 dan Nomor Mesin: JMF2E1589706 tanpa Nomor
00870|Polisi;
00871|2. 1 (Satu) buah BPKB motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00872|Rangka:  MH1JMF211SK589935  dan  Nomor  Mesin:  JMF2E1589706  dengan
00873|Nomor TNKB: DA 6305 ZH No BPKB: H-02098328;
00874|3. 1 (Satu) lembar STNK motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00875|Rangka:  MH1JMF211SK589935  dan  Nomor  Mesin:  JMF2E1589706  dengan
00876|Nomor TNKB: DA 6305 ZH No STNK: 03266855;
00877|Bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwa  seluruh  barang  bukti  tersebut
00878|merupakan sepeda motor beserta dokumen kepemilikannya yang merupakan milik dari
00879|orangtua Anak yang digunakan oleh Anak untuk melakukan tindak pidana namun tanpa
00880|sepengetahuan dari orangtua Anak maka dengan demikian terhadap barang bukti
00881|tersebut Hakim berpendapat sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang
00882|sah yaitu orangtua Anak melalui perantara Anak;
00883|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, terlebih
00884|dahulu  akan  dipertimbangkan  keadaan-keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
00885|meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak
00886|yang telah terbukti tersebut; 
00887|
00888|Keadaan-keadaan yang memberatkan:
00889|- Perbuatan Anak menyebabkan kerugian materi yang diderita oleh Saksi 1;
00890|- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat karena Anak telah 3 (tiga) kali melakukan
00891|pencurian;
00892|Keadaan-keadaan yang meringankan:
00893|- Saksi 1 telah memaafkan Anak dan telah terjadi perdamaian antara Saksi 1 dan orang
00894|tua Anak sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Perdamaian;
00895|- Anak masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk dibina dan diperbaiki
00896|hidupnya; 
00897|- Anak bersikap sopan dan kooperatif selama jalannya persidangan;
00898|- Anak belum pernah dipidana sebelumnya;
00899|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal
00900|273 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana maka
00901|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
00902|Memperhatikan  ketentuan  Pasal  477  ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang
00903|Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 T entang Kitab Undang-Undang Hukum
00904|Pidana,  Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan Pidana
00905|Anak dan Undang-undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta
00906|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
00907|
00908|M E N G A D I L I:
00909|1. Menyatakan Anak  sebagaimana tersebut di atas,  tidak  terbukti secara sah dan
00910|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair
00911|Penuntut Umum;
00912|2. Membebaskan Anak dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
00913|3. Menyatakan Anak  sebagaimana tersebut di atas,  telah  terbukti secara sah dan
00914|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan yang
00915|memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
00916|4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3
00917|(tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura;
00918|5. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak
00919|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00920|6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
00921|7. Menetapkan barang bukti berupa:
00922|- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00923|Rangka: MH1JMF211SK589935 dan Nomor Mesin: JMF2E1589706 tanpa Nomor
00924|Polisi;
00925|
00926|- 1 (Satu) buah BPKB motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00927|Rangka:  MH1JMF211SK589935  dan  Nomor  Mesin:  JMF2E1589706  dengan
00928|Nomor TNKB: DA 6305 ZH No BPKB: H-02098328;
00929|- 1 (Satu) lembar STNK motor merek Honda BEAT warna hitam dengan Nomor
00930|Rangka:  MH1JMF211SK589935  dan  Nomor  Mesin:  JMF2E1589706  dengan
00931|Nomor TNKB: DA 6305 ZH No STNK: 03266855;
00932|Dikembalikan  kepada  pemiliknya  yang  sah  yaitu  orang  tua  Anak  melalui
00933|perantara Anak;
00934|8. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00
00935|(lima ribu rupiah);
00936|
00937|Selasa
00938|
00939|26
00940|
00941|2026
00942|
00943|Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026, oleh Muhammad
00944|Noer Ramadhan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin dan diucapkan
00945|
00946|Zulfadin Syarif, S.H., M.H.
00947|
00948|Panitera Pengganti, Hakim,
00949|Zulfadin Syarif, S.H., M.H.                          Muhammad Noer Ramadhan, S.H.