00495|3. Welfare  Approach (Perlindungan  Anak).  Hakim  menerapkan
00496|prinsip Best Interest of the Child (Kepentingan terbaik bagi anak)
00497|yang  merupakan  mandat  dalam  UU  Perlindungan  Anak  dan
00498|Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hakim Anak fokus bukan
00499|pada kesalahan semata tetapi kesejahteraan anak;
00500|4. Sosiological  Jurisprudence  (Hukum  Berorientasi  pada
00501|Masyarakat) Hukum dipandang sebagai sarana mencapai tujuan
00502|social, bukan sekedar penjatuhan pidana atas kesalahan anak.
00503|Hakim  wajib untuk  melihat dan memperhatikan  realitas social
00504|yang dihadapi Anak Pelaku dalam lingkungan social, lingkungan
00505|keluarga, lingkungan sekolah, sertifikat atau ijazah Pendidikan
00506|serta membuka peluang masa depan terbaik bagi Anak Pelaku.
00507|Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
00508|perkara ini, ternyata Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat
00509|menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak Pelaku (wederehcttelijke
00510|heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat
00511|mengecualikan  Anak  Pelaku  dari  pertanggungjawaban  pidana  ( toerekend
00512|strafbaar  heid),  baik  alasan  pembenar  (recht  vaardigings  gronden)  maupun
00513|alasan  pemaaf  ( veront  schuldigings  gronden),  maka  Hakim  berkesimpulan
00514|bahwa Anak Pelaku haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
00515|sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
00516|
00517|Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku terbukti secara sah dan
00518|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  serta  mampu  bertanggung
00519|jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193
00520|ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
00521|1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Anak Pelaku haruslah dijatuhi hukuman
00522|pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;
00523|Menimbang,  bahwa  berpedoman  pada  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-
00524|Undang  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang:  Kekuasaan
00525|Kehakiman,  yang  menyatakan:  Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan
00526|memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,
00527|Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974
00528|tertanggal  23  Nopember  1974,  bahwasanya  Mahkamah  Agung  Republik
00529|Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan  (motiveringplich)
00530|atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;
00531|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku
00532|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00533|yang meringankan pada diri Anak Pelaku.
00534|Hal-hal yang memberatkan :
00535|- Perbuatan pelaku Anak meresahkan masyarakat
00536|Hal-hal yang meringankan :
00537|- Pelaku anak berterus terang dan menyesali perbuatannya
00538|- Pelaku Anak belum pernah dipidana
00539|- Pelaku Anak seorang pelajar
00540|Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas statusnya ditetapkan
00541|dalam amar putusan ini;
00542|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Pelaku  dijatuhi  pidana  maka
00543|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara
00544|Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 2  ayat (1) Undang-
00545|Undang Darurat R.I No :  12 tahun 1951,LN No. 78 tahun 1951 jo Undang-undang
00546|Nomor 1 tahun 1961  jo Pasal 307 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023
00547|tentang KUHP ,  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan
00548|Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua
00549|Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum,  serta
00550|pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
00551|
00552|MENGADILI:
00553|
00554|1. Menyatakan anak Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
00555|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak  membawa,
00556|memiliki,menguasai, menyimpan senjata penikam  atau senjata penusuk”;
00557|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak oleh karena itu berupa Pembinaan
00558|di Griya Abhipraya Sombere Makassar selama 4 (empat) bulan;
00559|3. Memerintahkan agar Anak di ditempatkan dalam lembaga pembinaan Griya
00560|Abhipraya Sombere makassar;
00561|4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani
00562|oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00563|5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
00564| 1 (satu)  batang anak panah/busur terbuat dari besi  paku ukuran
00565|11  cm   dengan  ujung  runcing  dan  bergerigi  dan  pada  bagian
00566|belakakng terdapat kain nilon berwarna putih berbentuk segitiga
00567|dililit  dengan  benang  dan  1  (satu)  buah  celana  panjang  warna
00568|coklat.
00569|               Dirampas untuk dimusnahkan
00570|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00571|(lima ribu rupiah);
00572|
00573|Senin
00574|
00575|20 April 2026
00576|
00577|2026
00578|
00579|Demikianlah  diputuskan  dalam Sidang Anak pada  hari Senin  tanggal
00580|20 April 2026,  oleh  MUHAMMAD ASRI, S.H,M.H.,  sebagai Hakim Anak pada
00581|Pengadilan Negeri Makassar, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
00582|
00583|ANDI RISWAN
00584|DEWA PUTRA ILYAS, S.H.
00585|
00586|      Panitera Pengganti,           Hakim,
00587| ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, S.H      MUHAMMAD ASRI, S.H,M.H