01322|Binti (Alm) Sukarma  dapatkan sekitar  sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat
01323|juta rupiah) yang mana  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01324|pergunakan untuk biaya keperluan pribadi;
01325|- Bahwa  kapasitas  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
01326|Sukarma sebagai Sponsor atau perekrut Pekerja Migrant Indonesia (PMI)
01327|yang  mana  dibekali  dengan  Surat  Tugas  dari  pihak  Agency  “TOURIS
01328|COMPANY“, adapun Surat Tugas tersebut pada tahun 2021 sudah disita
01329|dalam perkara yang sama ketika di Pengadilan Negeri Indramayu;
01330|
01331|- Bahwa  pada  bulan  Juni  2024  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)
01332|Taryo sudah pulang ke Indonesia;
01333|- Bahwa  setahu  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
01334|Sukarma alasan sehingga Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo saat ini pulang
01335|ke Indonesia karena tidak betah bekerja di Negara Kurdistan OF Irak;
01336|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tidak melalui proses
01337|Rekomendasi  dari  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
01338|Kabupaten Cirebon;
01339|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ditempatkan sebagai
01340|Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Kurdistan OF Irak atas seijin
01341|dari ibunya;
01342|- Bahwa adapun terkait gaji bahwa Saksi Nurbaety Alias Beti
01343|Binti (Alm) Sukarma menjelaskan dan menjanjikan gaji tiap bulannya yang
01344|akan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo terima sejumlah $ 300 (tiga ratus
01345|dolar)  -  $  350  (tiga  ratus  lima  puluh  dolar)  atau  dirupiahkan  sejumlah
01346|Rp4.500.000,00  (empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  sampai  dengan
01347|sejumlah Rp5.000.000,00  (lima juta  rupiah)  adapun  yang diterima  oleh
01348|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ketika bekerja di Negara Kurdistan OF Irak
01349|berdasarkan kabar dari pihak Agency “TOURIS COMPANY“ sudah sesuai;
01350|- Bahwa keberangkatan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ke
01351|Negara Kurdistan OF Irak tidak sesuai prosedur atau Ilegal;
01352|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01353|bekerja sebagai Sponsor PMI (Pekerja Migran Indonesia ) dari tahun 2008
01354|sampai dengan tahun 2015 secara Resmi, kemudian sejak tahun 2020
01355|sampai dengan tahun 2021 secara Ilegal;
01356|- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dengan bekerja
01357|sebagai Sponsor PMI (Pekerja Migran Indonesia) yaitu :
01358|- Pada tahun 2019  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01359|bisa  membeli  mobil  Toyota  INNOVA tahun  2019  secara  menyicil  /
01360|angsuran;
01361|- Pada tahun 2019  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01362|bisa membeli mobil Toyota RUSH tahun 2013 secara Kontan;
01363|- Pada tahun 2018  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01364|bisa membeli Rumah di BTN Arjawinangun Permai  secara Kontan;
01365|- Bahwa  kendaraan  mobil  Toyota  INNOVA dan  kendaraan  mobil
01366|Toyota RUSH pada tahun 2022 di gunakan operasional oleh salah satu
01367|Ormas yang membantu  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01368|
01369|pada  saat  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma menjalani
01370|proeses  perkara  di  Polda  Jawa  Barat.  Adapun  Rumah  di  BTN
01371|Arjawinangun  Permai   sudah  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
01372|Sukarma gadaikan  dan  belum  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
01373|Sukarma tebus;
01374|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Als  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01375|menerima saudara Kokom awalnya dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01376|(Alm)  Idris  Binti  (Alm)  Idris  dan  saat  di  proses  kemudian  dinyatakan
01377|Fit/lolos dan sudah diberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus
01378|ribu rupiah) tetapi tidak jadi berangkat dan saudara Kokom membawakan
01379|ganti yaitu Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dan diantarkan oleh Terdakwa
01380|Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris kepada Saksi Nurbaety
01381|Als  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma   sekitar  bulan  Januari/  Februari  2020
01382|menerima pengajuan dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti
01383|(Alm) Idris dengan mengantarkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo yang
01384|ingin berangkat kerja ke luar negeri, selanjutnya saat diwawancarai oleh
01385|Saksi Nurbaety Als Beti Binti (Alm) Sukarma di rumahnya, Saksi Nurbaety
01386|Als  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  tidak  mau  memberangkatkan  karena
01387|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris menelpon
01388|berkali-kali meminta Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo untuk diterima maka
01389|Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma akhirnya mau menerima
01390|dan  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  menghubungkan
01391|kembali serta menyerahkan kepada saudara Voni yang Saksi Nurbaety
01392|Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma kenal  saat di tempat Medicalan dahulu
01393|disaat  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  bekerja  sebagai
01394|sponsor  resmi  perusahaan  PMI  (tahun  2008-2015)  dan  saudara  Voni
01395|tersebut  mengirimkan  orang  kepercayaannya  yaitu  saudara  Haerudin
01396|untuk menjemput Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dan melakukan proses
01397|Medical  Check  up yang  diantar  oleh  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti
01398|(Alm) Idris Binti (Alm) Idris;
01399|- Bahwa   Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01400|selanjutnya menyerahkan semua urusan proses Saksi Wayem Binti (Alm)
01401|Taryo kepada saudara Haerudin dan saudara Voni di Jakarta;
01402|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01403|menerima Calon Pekerja dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris
01404|Binti  (Alm)  Idris  dan  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01405|mendapatkan  komisi  dari  Agen  TOURIST COMPANY  dengan  rincian  :
01406|
01407|(sebagaimana  jawaban  BAP saksi  dalam  berkas  Cariyah  Als  Sar  Binti
01408|(Alm) Idris poin 16);
01409|- Bahwa  uang  saku  yang  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti
01410|(Alm)  Sukarma  terima  adalah  sejumlah  Rp4.000.000,00  (empat  juta
01411|rupiah) dan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris
01412|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kepada Saksi Wayem
01413|Binti  (Alm)  Taryo  sejumlah  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  Uang
01414|tersebut untuk  fee/komisi dari calon pekerja luar negeri yang dinyatakan
01415|Fit/ siap berangkat;
01416|- Bahwa Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma tidak
01417|memiliki perusahaan atau sebagai sponsor resmi dari perusahaan, Saksi
01418|Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  menjadi  perantara  dalam
01419|pemberangkatan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ke Erbil-Irak tidak resmi,
01420|sehingga  Saksi  WayemBinti  (Alm)  Idris  di  proses  oleh  rekanan  Saksi
01421|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma (saudara Haerudin dan saudara
01422|Voni) tidak melalui Dinas Ketenagakerjaan, tidak melalui pelatihan kerja,
01423|tidak memiliki asuransi dan tidak dilengkapi dengan surat perjanjian kerja;
01424|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01425|mendengar adanya cerita Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo bermasalah dari
01426|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris dan minta
01427|dipulangkan dari Erbil-Irak karena disana tidak mendapatkan majikan dan
01428|setelah itu Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma menyerahkan
01429|uang untuk pemulangan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo kepada saudara
01430|Haerudin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash,
01431|namun tidak ada bukti kwitansi dan dokumentasi, untuk membelikan tiket
01432|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo pulang dari Erbil -Irak ke Indonesia namun
01433|tidak disertai bukti ataupun dokumentasi kebenaran adanya tiket tersebut;
01434|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01435|sebelumnya  pernah  menjadi  sponsor  PT.  Farhat  dimana  informasinya
01436|secara lisan, jika PT tersebut resmi terdaftar. Saksi Nurbaety Alias Beti
01437|Binti (Alm) Sukarma tidak dapat melampirkan surat tugas resmi sebagai
01438|sponsor baik di berkas maupun di persidangan;
01439|- Bahwa sebelumnya Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm)
01440|Sukarma pernah di hukum dalam perkara TTPO Pasal 10 Undang-Undang
01441|Nomor  21  Tahun  2007  di  Pengadilan  Negeri  Indramayu  dengan  vonis
01442|selama 3 (tiga) tahun penjara, Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua
01443|ratus juta rupiah) Subsidair kurungan selama 6 (enam) Bulan;
01444|
01445|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01446|sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan
01447|Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma benar semua;
01448|Terhadap  keterangan  Saksi  tersebut  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01449|keberatan;
01450|
01451|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01452|berikut:
01453|1. Ahli MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.,  dibawah sumpah pada pokoknya
01454|menerangkan sebagai berikut:
01455|- Bahwa Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H, dalam keadaan sehat Jasmani
01456|dan Rohani;
01457|- Bahwa  Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  mengerti yaitu sehubungan
01458|dengan adanya Surat dari Kepala Kepolisian Resor  Kota Cirebon Nomor
01459|B/5905/Res.1.15/XI/2024/ Satreskrim tanggal 13 November 2024,  Perihal
01460|Permohonan bantuan keterangan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H, dalam
01461|perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking);
01462|- Bahwa yang  menjadi  dasar  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,
01463|memberikan  keterangan  selaku  Ahli  di  bidang  Perlindungan  dan
01464|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah Surat  Perintah Nomor
01465|SP.154/02.04/HK.07.04/II/2025, tanggal 10 Februari 2025;
01466|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah :
01467|- SDN Slamet Riyadi 123 Semarang;
01468|- SMPN 1 Wonosobo;
01469|- SMAN 2 Bantul;
01470|- S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
01471|- S2, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
01472|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah:
01473|- Tahun 2009 - 2014, Investigator Direktorat Penegakan Hukum
01474|Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI;
01475|- Tahun 2014 - 2015, Mediator BP3TKI Banjarbaru;
01476|- Tahun 2015 - 2016, Petugas Perlindungan dan Informasi P4TKI
01477|Malang;
01478|- Tahun 2016 - 2019, Koordinator P4TKI Malang;
01479|- Tahun 2019 - 2023, Koordinator P4MI Banyuwangi;
01480|- Tahun  2023,  Analis  Peraturan  Perundang-undangan  dan
01481|Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Dan Humas
01482|BP2MI;
01483|
01484|- Tahun  2023 -  sekarang,  Penyuluh  Hukum  Ahli  Muda  Biro
01485|Hukum Kementerian P2MI/BP2MI;
01486|- Bahwa  saat  ini  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  bertugas  di  Biro
01487|Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada
01488|Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua
01489|Pokja Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum
01490|Biro Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
01491|- Bahwa sebagai Ahli secara langsung Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,
01492|belum  pernah  namun  sebagai  tim  penyusunan  materi  Ahli  Muhammad
01493|Iqbal, S.H., M.H. , Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  sudah pernah dan
01494|cukup sering untuk mendukung Pimpinan. Ahli  Muhammad Iqbal, S.H.,
01495|M.H.,  juga  sudah  pernah  mengikuti  Pelatihan  Investigasi  yang
01496|dilaksanakan  oleh  Pusdik  Reskrim  Lemdikpol  POLRI  dan  Pelatihan
01497|Identifikasi  dan  Penanganan  Saksi/atau  Korban  Tindak  Pidana
01498|Perdagangan Orang yang dilaksanakan oleh International Organization for
01499|Migration (IOM);
01500|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  bersedia  mengangkat
01501|sumpah sebagai Ahli dan akan memberikan keterangan yang sebenar-
01502|benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,
01503|miliki;
01504|- Bahwa Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  tidak kenal dan tidak ada
01505|hubungan keluarga dengan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
01506|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
01507|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris;
01508|- Bahwa,  lebih  dahulu  perlu  diketahui  apa  pengertian  ”Perdagangan
01509|Orang”. Perdagangan Orang adalah tindakan Perekrutan, Pengangkutan,
01510|Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan,  atau  Penerimaan  Seseorang
01511|dengan  Ancaman  Kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,
01512|Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekuasaan  atau  Posisi  Rentan, Penjeratan
01513|Utang  atau  Memberi  Bayaran  atau  Manfaat,  sehingga  memperoleh
01514|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01515|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
01516|eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan Pasal 1
01517|angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
01518|- Bahwa, pengertian ”Tindak Pidana Perdagangan Orang” adalah Setiap
01519|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
01520|
01521|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01522|Tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
01523|- Bahwa  unsur-unsur dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
01524|terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa
01525|unsur adalah sebagai berikut :
01526|- ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN (Proses/Movement)
01527|a. Perekrutan;
01528|b. Pengangkutan;
01529|c. Penampungan;
01530|d. Pengiriman;
01531|e. Pemindahan atau;
01532|f. Penerimaan seseorang;
01533|- ELEMEN  UTAMA II :  CARA (Means)
01534|a. Ancaman kekerasan;
01535|b. Penggunaan kekerasan;
01536|c. Penculikan;
01537|d. Penyekapan;
01538|e. Pemalsuan;
01539|f. Penipuan;
01540|g. Penyalahgunaan kekuasaan atau;
01541|h. Penyalahgunaan posisi rentan;
01542|i. Penjeratan utang atau;
01543|j. Memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
01544|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik
01545|dilakukan didalam Negara maupun antar Negara
01546|- ELEMEN UTAMA  III : TUJUAN
01547|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01548|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara(delik formil);
01549|c. mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01550|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing  elemen utama (Proses, Cara
01551|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01552|pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dipenuhi  1
01553|(satu)  unsur dari masing-masing elemen utama.
01554|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01555|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
01556|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
01557|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,
01558|
01559|tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap
01560|individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01561|Trafficking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan
01562|penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara
01563|seksual, dan perdagangan anak;
01564|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
01565|langsung dan tidak langsung dengan Tindak Pidana Perdaganan Orang
01566|(TPPO) dan pemenuhan hak korban sebagai berikut:
01567|1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999
01568|Tentang Hak Asasi Manusia;
01569|2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984
01570|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk
01571|Diskriminasi Terhadap Wanita;
01572|3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998
01573|Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
01574|atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
01575|Merendahkan Martabat Manusiawi;
01576|4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
01577|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Nomor  87  Tentang  Kebebasan
01578|Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
01579|5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  1999
01580|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan
01581|Kerja Paksa;
01582|6. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1999
01583|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  Usia
01584|Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
01585|7. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  1999