00500|Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe dengan hasil pemeriksaan tampak luka
00501|robek pada selaput dara pada arah jam tiga koma jam enam koma dan jam
00502|Sembilan titik, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
00503|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
00504|Hakim  berpendapat  bahwa  Anak telah  melakukan  memaksa  Anak  Korban
00505|untuk  melakukan  persetubuhan  dengannya,  dengan  demikian  unsur  kedua
00506|telah terpenuhi;
00507|Ad.3.Jika  antara  beberapa  perbuatan,  meskipun  masing-masing  merupakan
00508|kejahatan  atau  pelanggaran  ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga
00509|harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
00510|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
00511|keterangan  Anak  Korban,  keterangan  Saksi-saksi  masing-masing  dibawah
00512|sumpah di depan persidangan, dan keterangan Anak dimana yang melakukan
00513|persetubuhan  terhadap  Anak  Korban  adalah  Anak,  dimana  persetubuhan
00514|tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali dimana  pertama kali saat Anak
00515|dan Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD pada tahun 2018 dan Anak terakhir
00516|menyetubuhi Anak Korban sampai Anak Korban kelas 5 (lima) SD pada tahun
00517|2019 yang dilakukan di rumah Anak yang beralamat di Kelurahan Dulalowo,
00518|Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
00519|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas
00520|Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak dan
00521|Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD pada tahun 2018 dan Anak terakhir
00522|menyetubuhi Anak Korban sampai Anak Korban kelas 5 (lima) SD pada tahun
00523|2019  dan mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, dengan demikian
00524|unsur ketiga telah terpenuhi;
00525|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dalam Pasal 81 Ayat (1)
00526|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00527|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
00528|Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
00529|Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gto
00530|
00531|Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jounto Pasal 64 Ayat (1) Kitab
00532|Undang-undang  Hukum  Pidana t elah terpenuhi,  maka  Anak haruslah
00533|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00534|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
00535|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  lisan dari  Anak  dan
00536|Penasihat Hukum  yang  pada pokoknya  mohon keringanan hukuman  Hakim
00537|akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan
00538|dalam perbuatan Anak;
00539|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
00540|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00541|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak harus
00542|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00543|Menimbang,  bahwa  terhadap rekomendasi  dari  Tim  Pengamat
00544|Pemasyarakatan  (TPP)  Balai  Kemasyarakatan  Kelas  II  Gorontalo
00545|merekomendasikan  terhadap  Anak  diberikan  putusan  pidana  penjara  di
00546|Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo sesuai Pasal 71 Ayat (1)
00547|huruf e Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00548|Sistem Peradilan Pidana Anak;
00549|Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar pendapat
00550|dari wali Anak dimana wali Anak merasa kasihan dengan kondisi anak dimana
00551|Ayah dari Anak sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Ibu
00552|dari  Anak  sudah  meninggal  dunia  sehingga  anak  tinggal  bersama  dengan
00553|kakak kandungnya;
00554|Menimbang,  bahwa  Anak sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  11
00555|Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  saat  melakukan  tindak
00556|pidana  sehingga  mengenai  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Anak patut  di
00557|kenakan  pidana  penjara  sebagaimana  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  f,  sehingga
00558|penerapan  pidananya  harus  memperhatikan  asas  kepentingan  terbaik  bagi
00559|anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir,
00560|serta hak anak seperti ditegaskan dalam Pasal 2 butir (d) dan (i) serta Pasal 3
00561|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00562|Menimbang,  bahwa  dengan  pidana  penjara  tersebut  diharapkan
00563|membawa  efek  pembelajaran  sekaligus  kesadaran  dalam  diri  untuk  tidak
00564|mengulangi lagi perbuatannya. Dalam konteks ini, Pengadilan juga menyetujui
00565|pendapat serta saran dari Petugas Bapas sebagaimana termuat dalam laporan
00566|penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas
00567|II Gorontalo atas nama Firdaud Junus Alias Daud  serta permohonan Anak dan
00568|Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gto
00569|
00570|Penasihat Hukum dalam permohonannya yang memohon agar Anak dipidana
00571|seringan-ringannya;
00572|Menimbang, bahwa  atas  pertimbangan kepentingan  Anak dan  Anak
00573|Korban  tersebut  sebagaimana  disebutkan  diatas  serta  perbuatan  yang
00574|didakwakan terhadap Anak, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu
00575|dilakukanya perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Nomor
00576|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan oleh karena Anak
00577|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00578|pidana penjara dan denda;
00579|Menimbang, bahwa terhadap pindana denda sebagaimana ketentuan
00580|Pasal  71  ayat  (3)  Undang-Undang No mor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00581|Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan
00582|kerja,  berdasarkan  rekomendasi  yang  dimuat  dalam  Laporan  Penelitian
00583|Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo atas nama Anak
00584|tanggal  26  Juli  2024  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan
00585|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-
00586|95.OT.02.02  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Griya  Abhipraya  Tahun  2023
00587|tanggal  02  Desember  2023, terhadap  Anak  dilaksanakan  pelatihan  kerja  di
00588|Griya Abhipraya Momongu Lipu’u;
00589|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tugas  Pembimbing
00590|Kemasyarakatan,  antara  lain  melakukan  pembimbingan  dan  pengawasan
00591|terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana, seperti
00592|disebutkan dalam ketentuan Pasal 65 butir d Undang Undang Nomor 11 Tahun
00593|2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perlu diperintahkan kepada
00594|Panitera Pengadilan Negeri  Gorontalo, guna mengirimkan salinan putusan ini
00595|kepada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Gorontalo,  untuk  diketahui  selain
00596|kepada Penuntut Umum;
00597|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00598|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00599|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan
00600|yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya
00601|dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
00602| Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak ditahan  dan  penahanan
00603|terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak
00604|tetap berada dalam tahanan;
00605|Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti
00606|di persidangan;
00607|Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gto
00608|
00609|Menimbang,  bahwa  dalam  petitum  angka  1  (satu)  surat  tuntutan
00610|Penuntut  Umum,  Majelis  Hakim  menemukan  bahwa  rumusan  unsur  dalam
00611|petitum tersebut tidak sesuai dengan unsur Pasal yang didakwakan dalam surat
00612|dakwaan Penuntut Umum;
00613|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak m aka
00614|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00615|meringankan bagi Anak;
00616|Keadaan  yang  memberatkan:
00617|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00618|- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
00619|Keadaan yang meringankan:
00620|- Anak belum pernah di hukum;
00621|- Anak bersikap sopan selama persidangan;
00622|- Anak telah menyesali perbuatannya;
00623|- Anak masih berusia muda yang kedepannya masih bisa diharapkan dapat
00624|memperbaiki pribadinya;
00625|  Menimbang, bahwa oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka  Anak
00626|harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00627|Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
00628|Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
00629|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
00630|undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
00631|undang Jounto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  serta
00632|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00633|
00634|M E N G A D I L I:
00635|1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
00636|tindak pidana “Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara
00637|berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00638|2. Menjatuhkan  pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
00639|selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 4
00640|(empat) Bulan pada Griya Abhipraya Momongu Lupi’u di BAPAS Gorontalo;
00641|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan
00642|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00643|4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
00644|5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara se jumlah Rp5.000,00
00645|(lima ribu rupiah);
00646|
00647|Rabu
00648|
00649|21 Mei
00650|
00651|2025
00652|
00653|Demikian diputuskan pada hari  Rabu  tanggal  21 Mei  20 25  oleh  Ottow
00654|Gorontalo,  dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
00655|
00656|Sapriadi Saridjan, S.H.
00657|
00658|Panitera Pengganti,                                                   Hakim,
00659|Sapriadi Saridjan, S.H.                          Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H., M.H.