02205|
02206|Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
02207|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02208|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
02209|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
02210|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02211|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
02212|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
02213|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
02214|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
02215|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
02216|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02217|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
02218|alternatif kedua; 
02219|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02220|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
02221|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02222|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02223|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
02224|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
02225|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim
02226|pertimbangkan sebagai berikut:
02227|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
02228|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
02229|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
02230|pidana Penuntut Umum, oleh karena  sebagaimana yang terungkap pada fakta
02231|persidangan bahwa rangkaian kejadian peristiwa dalam perkara in casu berawal
02232|dari  Saksi  Riswandi  Als  Sandi  Bin  Rasyide  (Alm) Calon  Pekerja  Migran
02233|Indonesia non prosedural  menghubungi saudara Sudi (kakak Saksi) yang saat
02234|ini bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di Negara Malaysia, lalu
02235|menanyakan  apakah  masih  ada  lowongan  pekerjaan  untuk  Saksi  Saksi
02236|Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur di tempat
02237|saudara  Sudi  bekerja,  lalu  saudara  Sudi  memberitahukan  bahwa  kebetulan
02238|perusahaan  sawit  tempat  saudara  Sudi  sedang  membutuhkan  karyawan,
02239|setelah itu saudara Sudi mengirimkan nomor WhatsApp milik saudara Asri Als
02240|Mandor  Asri  (Daftar  Pencarian  Saksi)  agar  Saksi  Riswandi  Als  Sandi  Bin
02241|Rasyide (Alm) bisa berkomunukasi langsung dengan saudara Asri Als Mandor
02242|Asri. Tidak lama kemudian terjadilah komunikasi antara Saksi Riswandi dengan
02243|Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02244|
02245|saudara Asri Als Mandor Asri  terkait keberangkatan. Bahwa perbuatan yang
02246|dilakukan oleh Terdakwa tanpa tujuan eksploitasi ataupun tanpa mengakibatkan
02247|orang tereksploitasi oleh Terdakwa;
02248|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
02249|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
02250|denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
02251|bulan pidana kurungan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;
02252|Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan lamanya pemidanaan kepada
02253|diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim  akan  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman
02254|pemidanaan yang dikaitkan dengan perkara  a quo  sebagaimana yang akan
02255|termuat dalam amar putusan di bawah ini yang telah dipandang adil dan tepat; 
02256|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
02257|pokoknya  hanya  memohon  keringanan  hukuman,  dengan  segala  alasannya
02258|maka tidak akan dipertimbangkan secara khusus melaikan Majelis Hakim akan
02259|pertimbangkan sebagaimana mempertimbangkan keadaan memberatkan dan
02260|keadaan yang meringankan;
02261|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo.  Pasal  69
02262|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02263|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
02264|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
02265|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda; 
02266|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
02267|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
02268|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
02269|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
02270|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
02271|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
02272|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
02273|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
02274|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
02275|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
02276|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
02277|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
02278|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02279|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
02280|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02281|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
02282|Halaman 56 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02283|
02284|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
02285|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
02286|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
02287|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
02288|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
02289|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
02290|2) Besaran ancaman pidana denda;
02291|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
02292|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
02293|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
02294|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
02295|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02296|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
02297|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
02298|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
02299|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
02300|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa; 
02301|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
02302|Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  berbunyi  “Dalam
02303|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
02304|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
02305|secara nyata”;
02306|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02307|Terdakwa  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  yang  mana  waktu  bekerja  dan
02308|pengahasilan  Terdakwa  tidak  menentu  dan  dalam  perkara  a  quo  Terdakwa
02309|Terdakwa akan mendaptkan keuntungan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu
02310|rupiah) dari saudari Rismawati dan Terdakwa tidak memiliki kemampuan secara
02311|ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta  Majelis  Hakim
02312|mempertimbangkan  pula  bahwa  sistem  peradilan  yang  adil  seharusnya
02313|memastikan  bahwa  seseorang  tidak  dipaksa  membayar  denda  diluar
02314|kemampuannya yang dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02315|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02316|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
02317|dalam amar putusan dibawah ini;
02318|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
02319|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
02320|Halaman 57 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02321|
02322|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
02323|dipertimbangkan: 
02324|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02325|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
02326|Pidana;
02327|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02328|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02329|direncanakan atau tidak direncanakan;
02330|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
02331|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
02332|melakukan Tindak Pidana;
02333|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
02334|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
02335|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
02336|pelaku Tindak Pidana;
02337|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
02338|atau keluarga Korban;
02339|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
02340|Korban; dan/ atau
02341|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
02342|dalam masyarakat;
02343|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
02344|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
02345|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
02346|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
02347|Terdakwa melakukan pidana didorong oleh kesadaran penuh dan didorong oleh
02348|tujuan  mendapatkan  keuntungan  secara  materil  yakni  upah  sejumlah  Rp.
02349|200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudari Rismawati tetapi belum dinikmati
02350|oleh Terdakwa;
02351|Menimbang,  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  atas
02352|kesadaran  penuh  dari  diri  Terdakwa  yang  memiliki  kehendak  bebas  untuk
02353|menolak atau menuruti perintah dari saudari Rismawati;
02354|Menimbang,  bahwa  dari  fakta  persidangan  diketahui  pula  bahwa
02355|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana diawali denga perencanaan terlebih
02356|dahulu;
02357|Halaman 58 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02358|
02359|Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pula
02360|mempengaruhi masa depan keluarga Terdakwa dalam hal ini Terdakwa adalah
02361|tulang punggung keluarga dengan tanggungan istri dan 4 (empat) orang anak;
02362|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
02363|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
02364|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk: 
02365|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
02366|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
02367|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02368|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
02369|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
02370|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  arnan  dan  damai
02371|dalam masyarakat; dan 
02372|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
02373|terpidana.
02374|Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  ketentuan  pasal  51
02375|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum
02376|Pidana serta dihubungkan dengan perbuatan pada diri Terdakwa yang terbukti
02377|sebagai  turut  serta  dalam  percobaan  orang  perorangan  melaksanakan
02378|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sehinggah  dalam  perkara  a  quo
02379|pemidanaan  yang  paling  relevan  terhadap  diri  Terdakwa  adalah
02380|Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02381|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna serta menumbuhkan
02382|rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
02383|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
02384|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
02385|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
02386|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
02387|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
02388|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
02389|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
02390|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
02391|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02392|pidana yang dijatuhkan;
02393|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02394|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
02395|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02396|Halaman 59 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02397|
02398|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02399|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
02400|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
02401|1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu – Abu
02402|dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082.
02403|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan serta  mempunyai  nilai
02404|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
02405|negara;
02406|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02407|1) 12  (dua  belas)  Lembar  Manifest  daftar  penumpang  Kapal
02408|KM.PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute pelabuhan Nusantara Pare
02409|Pare menuju ke pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
02410|adalah barang yang digunakan untuk melakukan tidak pidana dan dikhawatirkan
02411|akan  digunakan  untuk  melakukan  pengulangan  tindak  pidana  maka perlu
02412|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
02413|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02414|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02415|yang meringankan Terdakwa;
02416|Keadaan  yang  memberatkan:
02417|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya
02418|perlindungan pekerja migran Indonesia;
02419|Keadaan yang meringankan:
02420|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
02421|tidak mengulanginya lagi;
02422|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02423|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
02424|- Terdakwa masih dalam usia produktif;
02425|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
02426|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
02427|Mengingat dan memperhatikan,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
02428|tentang Hukum Acara Pidana , Pasal  81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
02429|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
02430|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a,huruf b, huruf c
02431|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
02432|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
02433|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
02434|undang  Hukum  Pidana,  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
02435|Halaman 60 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02436|
02437|Tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang
02438|bersangkutan;
02439|
02440|MENGADILI:
02441|1. Menyatakan  Terdakwa  Baso  Bin  Jusmain tersebut  di  atas,  terbukti
02442|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “turut serta
02443|melakukan  percobaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”,
02444|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 
02445|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02446|penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
02447|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02448|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
02449|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02450|5. Memerintahkan barang bukti berupa:
02451|a) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu –
02452|Abu dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082;
02453|Agar dirampas untuk negara;
02454|b) 12 (dua belas) Lembar Manifest daftar penumpang Kapal KM.
02455|PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute pelabuhan Nusantara Pare
02456|Pare menuju ke pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
02457|Dirampas untuk dimusnahkan
02458|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
02459|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02460|
02461|Senin
02462|
02463|2
02464|
02465|2026
02466|
02467|Negeri  Nunukan, pada hari  Senin, tanggal  2 Maret 2026 , oleh  kami, Raden
02468|Narendra  Mohni  Iswoyokusumo,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Untung
02469|Surapati, S.H., Ridwan Syaleh, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota,
02470|yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  Rabu tanggal  4
02471|Maret 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
02472|dibantu  oleh  Hernandia  Agung  Permana,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada
02473|Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut
02474|Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya; 
02475|
02476|dibantu  oleh  Hernandia  Agung  Permana,  S.H.,  Panitera  Pengganti  pada
02477|Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut
02478|
02479|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02480|Untung Surapati, S.H. Raden Narendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.
02481|Halaman 61 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02482|
02483|Ridwan Syaleh, S.H.
02484|Panitera Pengganti,
02485|Hernandia Agung Permana, S.H.