01300|seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM.
01301|Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh
01302|Sdr. Arif;
01303|- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Terdakwa beserta ke 10
01304|(sepuluh)  orang  lainnya  tiba  di  Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan  Provinsi
01305|Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari kapal
01306|laut  KM.  Thalia  sambil  menunggu  orang  suruhan  dari  Sdr.  Rizal  yang
01307|Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01308|
01309|sepengetahuan  Terdakwa  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan
01310|menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01311|- Bahwa  selanjutnya  sekira  pukul  10.00  wita  pada  saat  Sdr.  Rizal
01312|sementara  mengatur  orang  suruhannya  atas  nama  Sdr.  Bahar  untuk
01313|menjemput, Terdakwa beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh
01314|aparat Kepolisan RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara
01315|Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan Terdakwa
01316|dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural
01317|tersebut  akan  dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen
01318|serta persyaratan terkait pekerja migran indonesia;
01319|- Bahwa  biaya  pemberangkatan  dari  Pare-Pare  menuju  Kabupaten
01320|Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  telah  dibayarkan  kepada  Sdr.  Arif,
01321|dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah  sejumlah  Rp8.600.000,00
01322|(delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari Nunukan hingga
01323|lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01324|Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang dibayarkan;
01325|- Bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh Terdakwa dan ke 6
01326|(enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta  4 (empat) orang anak
01327|yang mengikuti orangtuanya  dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01328|Utara  menuju  Negara  Malaysia  di  lokasi  perusahaan  tempat  akan
01329|dipekerjakan  yaitu  akan  diberangkatkan  oleh  Sdr.  Bahar  menuju  daerah
01330|Sebatik  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  akan
01331|diberangkatkan  lagi  menuju  Daerah  Tawau,  Sabah,  Negara  Malaysia
01332|memalui  jalur  ilegal  / tidak  resmi  dan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen
01333|terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara
01334|Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju
01335|lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01336|Malaysia;
01337|- Bahwa Terdakwa akan bekerja sebagai mandor kebun yang bertugas
01338|untuk  mengawasi  pekerja  kebun  dan  juga  menghitung  hasil  panen  buah
01339|kelapa  sawit  dan  terkadang  juga  ikut  memanen  buah  kelapa  sawit  agar
01340|mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr.
01341|Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan Sdri.
01342|Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot racun
01343|hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput liar
01344|yang sudah tinggi;
01345|Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01346|
01347|- Bahwa peran Terdakwa adalah penghubung antara Sdr. Jescob dengan
01348|ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut,
01349|yang rencananya akan di pekerjakan di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi
01350|di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai penghubung antara
01351|Sdr. Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran
01352|Indonesia, dan bersama-sama berangkat dari daerah asal menuju Negara
01353|Malaysia;
01354|- Bahwa  Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran
01355|Indonesia serta  4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya , tidak
01356|dilengkapi  dokumen  perjalanan  yang  sah  baik  berupa  paspor  dan  tidak
01357|memiliki  dokumen-dokumen  terkait  Pekerja  Migran  Indonesia  serta
01358|kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
01359|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang untuk
01360|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar
01361|negeri;
01362|
01363|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01364|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01365|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01366|kepadanya;
01367|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01368|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01369|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01370|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor
01371|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
01372|Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
01373|Menimbang, bahwa saat perkara  ini diputus  telah berlaku ketentuan
01374|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01375|Pidana  dan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-undang
01376|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01377|menyatakan  “Dalam  hal  terdapat  perubahan  peraturan  perundang-undangan
01378|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01379|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01380|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”,;
01381|Menimbang,  bahwa mengenai  Tindak  Pidana  yang  sedang  dalam
01382|proses  dalam  proses  peradilan,  saat  berlakunya  Undang-Undang  Republik
01383|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01384|maka sesuai ketentuan dalam Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01385|Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01386|
01387|tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan  “Pada  saat
01388|Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01389|peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang
01390|yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka
01391|atau Terdakwa”;
01392|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
01393|1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025,
01394|menjelaskan bahwa dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih
01395|menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan
01396|ketentuan pidana yang baru. Dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama
01397|lebih menguntungkan Terdakwa daripada ketentuan pidana yang baru;
01398|Menimbang,  bahwa  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang
01399|Hukum  Pidana  mengatur  tentang  Penyertaan  dalam  Tindak  Pidana,
01400|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-
01401|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana .
01402|Sedangkan  Pasal  53  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01403|mengatur tentang Percobaan, telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-
01404|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01405|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01406|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01407|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01408|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01409|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01410|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01411|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01412|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01413|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01414|1. Orang perseorangan;
01415|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01416|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01417|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01418|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01419|dimaksud dalam Pasal 69;
01420|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01421|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01422|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01423|Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01424|
01425|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01426|mata atas kehendaknya sendiri;
01427|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01428|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01429|Ad.1. Orang Perseorangan;
01430|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01431|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01432|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01433|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01434|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01435|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01436|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01437|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01438|JUFRI  SANGKALA  BIN  SANGKALA  (ALM) ke hadapan  persidangan,
01439|berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan  Penuntut  Umum
01440|bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan  Terdakwa membenarkannya
01441|sehingga  orang  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  orang  yang
01442|sebenarnya;
01443|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01444|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01445|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01446|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01447|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01448|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01449|dimaksud dalam Pasal 69;
01450|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01451|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01452|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01453|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01454|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01455|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01456|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01457|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01458|mededader (turut serta melakukan);
01459|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01460|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01461|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01462|Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01463|
01464|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01465|lain  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan, turut  serta  melakukan  tindak
01466|pidana. Pasal 20 huruf b  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01467|Undang-undang  Hukum  Pidana merupakan  bentuk  dari  doen  plegen atau
01468|menyuruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang
01469|disuruh,  dalam  rumusan  ini  yang  disuruh  dapat  berupa  alat  tertentu  yang
01470|menjadi  perantara  atau  alat  atau  perpanjangan  tangan  dari  pelaku  untuk
01471|melakukan suatu tindak pidana;
01472| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01473|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01474|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01475|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01476|luar wilayah Republik Indonesia;
01477|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01478|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01479|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01480|a. Badan;
01481|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01482|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01483|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01484| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01485|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01486|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01487|persyaratan:
01488|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01489|b. Memiliki kompetensi;
01490|c. Sehat jasmani dan rohani;
01491|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01492|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01493|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01494|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01495|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01496|dokumen yang meliputi:
01497|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01498|melampirkan fotokopi buku nikah;
01499|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01500|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01501|Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01502|
01503|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01504|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01505|kesehatan dan psikologi;
01506|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01507|f. Visa kerja;
01508|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01509|kerja;
01510|h. Perjanjian Kerja;
01511|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01512|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01513|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01514|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01515|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01516|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01517|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01518|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01519|Terdakwa  ditangkap  oleh  saksi  Pedrik  Chantona  dan  Sdr.  Rochmad  Zuli
01520|Prastyo, S.H.  karena Terdakwa menjadi penghubung antara Sdr. Jescob Alias
01521|Toke (Daftar Pencarian Saksi) dan Sdr Rizal (Daftar Pencarian saksi) terkait
01522|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01523|Menimbang, b ahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 14
01524|Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan
01525|Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01526|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01527|Menimbang,  bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01528|diberangkatkan  sejumlah  7  (tujuh)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01529|Dewasa yaitu Terdakwa, Sdri. Hajrah, Sdr. Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir,
01530|Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01531|Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dengan istrinya Sdri. Hajrah
01532|bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang  berlokasi  di
01533|Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05
01534|Juli 2025 sedang cuti, bertemu dengan saksi Rahman dan Sdri.Dahlia datang ke
01535|rumah Terdakwa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan meminta
01536|kepada Terdakwa agar saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan
01537|Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama Terdakwa di Negara Malaysia;
01538|Menimbang,  bahwa  kemudian  atas  permintaan  tersebut  Terdakwa
01539|langsung  menanggapi  dengan  menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik
01540|Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01541|
01542|lahan  Serikat  LPL Enterprise).  Selang  beberapa  saat  Sdr.  Rizal  (Pengurus
01543|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia) ada menghubungi Terdakwa
01544|dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari
01545|saksi Rahman;
01546|Menimbang, bahwa  selanjutnya  Sdr. Arif (Pengurus  pemberangkatan
01547|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural)  telah  mengatur
01548|pemberangkatan Terdakwa bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari
01549|daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas
01550|petunjuk dari Sdr. Rizal. Setibanya Terdakwa dan Sdri. Hajrah di Kabupaten
01551|Pangkep  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  bertemu  dengan  Sdr.  Arif  kemudian
01552|meminta  uang  kepada  Terdakwa  sebagai  biaya  pengurusan  dan  biaya
01553|transportasi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif berangkat
01554|menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01555|Menimbang, bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Terdakwa
01556|bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu
01557|dengan Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah
01558|berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian
01559|Sdr. Arif meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman
01560|beserta  ke  8 (delapan)  orang  lainnya. Saat itu  Sdr. Rahman  membayarkan
01561|untuk dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr.
01562|Nawir,  Sdr.  Nurlia,  kedua  anaknya  dan  Sdr.  Ismail  meminjam  uang  dari
01563|Terdakwa;
01564|Menimbang, bahwa  setelah melakukan pembayaran kepada Sdr. Arif,
01565|kemudian  Terdakwa  beserta  ke  10  (sepuluh)  orang  lainnya  untuk  mengikuti
01566|salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut
01567|KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh
01568|Sdr. Arif;
01569|Menimbang, b ahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Terdakwa