00495|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
00496|Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 473
00497|ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023  juncto  Undang-Undang Nomor 11
00498|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak
00499|
00500|haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
00501|pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
00502|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
00503|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana maupun meringankan
00504|penjatuhan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka
00505|Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00506|Menimbang bahwa setelah membaca Tuntutan Pidana, Pembelaan Advokat
00507|Anak, Pendapat Nenek Kandung Anak, dan Rekomendasi Laporan Hasil Penelitian
00508|Kemasyarakatan, Hakim berpendapat pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan
00509|kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:
00510|Menimbang  bahwa  dalam  Rekomendasi  Laporan  Hasil  Penelitian
00511|Kemasyarakatan Anak xxx diberikan rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan
00512|sebagai berikut:
00513|“Selanjutnya apabila mendapat Putusan Hakim, kami Pembimbing Kemasyarakatan
00514|Bapas Kelas II Sumbawa Besar memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar
00515|klien anak dikenakan tindakan berupa pidana berupa pidana penjara dan ditempatkan
00516|di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Lombok  Tengah
00517|........................................................................................................................................
00518|dan
00519|Pelatihan Kerja pada Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramitha Mataram  ”
00520|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  Surat  Tuntutan  sependapat
00521|dengan rekomendasi tersebut dan meminta agar Anak dijatuhkan pidana “penjara
00522|selama 1 (satu) tahun di LPKA Mataram di Lombok Tengah dan Pelatihan kerja
00523|selama 4 (empat) bulan Pada Sentra Paramitha Mataram”;
00524|Menimbang  bahwa  setelah  mencermati  keseluruhan  fakta-fakta  yang
00525|terungkap di persidangan, Hakim tidak sependapat dengan Rekomendasi Laporan
00526|Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak dan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Hakim
00527|berpendapat pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun
00528|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan membawa semangat
00529|yang  menempatkan  hukum  pidana  sebagai  ultimum  remidium  atau  last  resort
00530|sebagaimana ditegaskan dalam salah satu asas yang diatur dalam Pasal 2 huruf I
00531|Undang-Undang  tersebut  yang  menyatakan  “ Perampasan  kemerdekaan  dan
00532|pemidanaan sebagai upaya terakhir”. Hal tersebut pula sebagaimana dikuatkan dalam
00533|penjelasan  umum  yang  menyatakan  “substansi  yang  paling  mendasar  dalam
00534|Undang- Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif
00535|dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses
00536|peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan
00537|
00538|dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial
00539|secara wajar”;
00540|
00541|Menimbang bahwa lebih lanjut apabila memperhatikan perbandingan jenis
00542|pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 3 T ahun 1997 tentang Pengadilan Anak
00543|dan Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00544|terdapat perbedaan yang mencolok mengenai semangat yang dibawa oleh Para
00545|Pembuat  Undang-Undang  yang  mana  terlihat  pidana  perampasan  kemerdekaan
00546|berupa pidana penjara di tempatkan pada posisi yang paling akhir dari pidana pokok
00547|lainnya dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini jelas menandakan Pembuat Undang-
00548|Undang  menginginkan  bahwa  penerapan  pidana  penjara  terhadap  Anak  yang
00549|Berkonflik  dengan  Hukum  dilakukan  sebagai  upaya  terakhir,  jika  upaya-upaya
00550|pemidanaan pokok lainnya tidak dapat diterapkan, hal tersebut sesuai pula dengan
00551|Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00552|Pidana Anak yang menyatakan demikian;
00553|Menimbang  bahwa  penjatuhan  pidana  penjara  disertai  pengganti  denda
00554|berupa pelatihan kerja Hakim rasa kurang tepat. Anak dan Anak Saksi merupakan
00555|pasangan kekasih yang sepanjang kejadian persetubuhan terjadi berulang kali tidak
00556|dilandasi atas dasar paksaan maupun kekerasan melainkan secara konsensual (atas
00557|dasar rasa suka sama suka). Jarak usia antara Anak dan Anak Saksi hanya 1 (satu)
00558|tahun serta sama-sama belum memasuki usia yang matang untuk memilih (consent)
00559|menjalani hubungan layaknya orang dewasa. Penjatuhan pidana penjara secara
00560|sepihak (hanya kepada laki-laki) menimbulkan ketidakadilan sebab pada kejadian
00561|pertama meskipun dibujuk oleh Anak, Anak Saksi sendiri mengambil inisiatif serupa
00562|dengan mendominasi keadaan melalui gerakan perempuan diatas (women on top);
00563|Menimbang bahwa melihat sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan
00564|Anak  bertujuan  menanggulangi  kejahatan-kejahatan  yang  mengancam  tumbuh
00565|kembang  anak  seperti  predator  seks,  pedophilia,  pornografi  dunia  maya,  dan
00566|eksploitasi seksual anak maka telah tepat untuk memberikan ancaman pemidanaan
00567|yang  berat  dan  keras.  Namun  demikian  rumusan  pasal  tersebut  juga
00568|mengkriminalisasi dan mempersamakan kasus-kasus yang lahir atas dasar relasi
00569|konsensual usia muda (seperti pacaran). Mahkamah Agung melalui Surat Edaran
00570|Nomor 1 T ahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar telah
00571|mengeluarkan kebijakan pelonggaran sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam
00572|tindak  pidana  perlindungan  anak  dengan  pertimbangan  khusus  yaitu  adanya
00573|perdamaian, rekonsiliasi, atau perbuatan konsensual;
00574|Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum pidana di seluruh dunia,
00575|Hakim menemukan beberapa negara bagian di Amerika Serikat (sejak tahun 2007 di
00576|
00577|Connecticut dan Indiana), Kanada, T asmania, dan Victoria telah memperkenalkan
00578|konsep Romeo & Julliet Law. Sebagaimana Indonesia, negara-negara tersebut juga
00579|memberikan ancaman hukuman yang tinggi atas kejahatan-kejahatan seksual yang
00580|mengancam hak anak atas pengembangan diri dan keamanan. Namun  Romeo &
00581|Julliet Law hadir sebagai pengecualian (close-in-age exemption) atas kasus aktivitas
00582|seksual yang bersifat konsensual tanpa tekanan atau unsur kekerasan dan dilakukan
00583|dalam perbedaan usia yang relatif dekat (antara 1-4 tahun). Pengecualian dimaksud
00584|bukan untuk membebaskan pelaku dari tindak pidana yang telah dilakukan, melainkan
00585|mencegah hukuman paling berat diterapkan;
00586|Menimbang,  bahwa  apabila  mengacu  pada  prinsip  dasar  pidana
00587|sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 79 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
00588|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa “pidana
00589|pembatasan kebebasan (penjara)” diberlakukan pada anak yang melakukan tindak
00590|pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, sehingga dari
00591|pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan Hakim
00592|menilai bahwa Anak belum dapat dikategorikan telah melakukan tindak pidana berat,
00593|sehingga amat tidak patut untuk menerapkan hukuman penjara. Hal tersebut juga
00594|senada dengan aturan Beijing Rules 1985 tentang Standard Minimum Rules of The
00595|Administration of Juvenile Justice yang telah di ratifikasi dengan membentuk Undang-
00596|Undang Nomor 3 T ahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mengamanatkan bahwa
00597|Anak tidak boleh menjadi sasaran hukuman badan;
00598|Menimbang bahwa Hakim khawatir jika Anak dijatuhi dengan pidana berupa
00599|penjara apalagi dengan waktu yang relatif lama, ditakutkan kehidupan sosial Anak dan
00600|masa sekolah akan terganggu, serta stigmatisasi yang akan diterima oleh Anak akan
00601|berdampak pada kehidupannya kelak di masa yang akan datang;
00602|Menimbang bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Anak,
00603|serta dengan mempertimbangkan kemanfaatan hukum, dan demi terciptanya keadilan
00604|antara kedua belah pihak, serta dari pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan
00605|yang telah dijelaskan di atas, Hakim memandang adil apabila menjatuhkan pidana
00606|pokok berupa “Pidana Dengan Syarat Pengawasan” kepada Anak;
00607|Menimbang bahwa syarat umum ini secara normatif, telah tercakup dalam
00608|lamanya masa percobaan yang dikenakan kepada Anak sebagaimana dalam amar
00609|putusan ini;
00610|Menimbang bahwa terkait dengan syarat khusus, Hakim menetapkan supaya
00611|Anak wajib lapor kepada Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan pada
00612|Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar. Hal ini penting sebab meskipun Anak
00613|hanya dikenakan pidana bersyarat namun tidak menghilangkan aspek tanggung
00614|
00615|jawab  Penuntut  Umum  untuk  melakukan  pengawasan  dan  Pembimbing
00616|Kemasyarakatan melakukan pembimbingan;
00617|Menimbang  bahwa  mengenai  bentuk  dan  tenggang  waktu  pelaporan,
00618|dilakukan Anak setiap 2 (dua) minggu sekali, selama tenggang waktu 1 (satu) tahun
00619|dan 10 (sepuluh) bulan, tepatnya tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulan kepada
00620|Penuntut  Umum  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai  Pemasyarakatan
00621|Kelas  II  Sumbawa  Besar  dan  guna  mengikuti  program  pembimbingan  sesuai
00622|kebutuhan Anak dengan tujuan membentuk pribadi yang baik, taqwa dan patuh pada
00623|hukum;
00624|Menimbang bahwa Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023
00625|T entang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  juncto  Pasal VII angka 44 Undang-
00626|Undang  Nomor  1  T ahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  memuat  ancaman
00627|alternatif yakni Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau denda. Memperhatikan
00628|kondisi  Anak  yang  kurang  mampu  serta  sebagai  bentuk  penyesalan  sungguh-
00629|sungguh untuk bertobat atas segala perbuatan dan kesalahan yang dilakukan kepada
00630|Korban, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut agar Anak tidak dijatuhi
00631|pidana denda;
00632|Menimbang bahwa sebagai korban tindak pidana, Anak Saksi memiliki hak
00633|untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang harus ditanggung oleh Anak
00634|(sesuai  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  T ahun  2022  tentang  T ata  Cara
00635|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban
00636|Tindak  Pidana).  Setelah  dijelaskan  dalam  persidangan,  Anak  Saksi  tidak
00637|menggunakan  hak  tersebut.  Namun  demikian,  segala  bentuk  kerugian  yang
00638|dideritanya tidak hapus dan dapat dituntut di kemudian hari;
00639|Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan
00640|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00641|Menimbang bahwa Barang Bukti berupa:
00642|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna cream bergambar boneka;
00643|- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream bergambar boneka;
00644|- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
00645|- 1 (satu) lembar bra berwarna abu-abu;
00646|merupakan barang-barang yang digunakan saat tindak pidana ini berlangsung, sebab
00647|Anak dan Anak Saksi dipersidangan tidak mau lagi menerima barang tersebut karena
00648|sudah tidak layak lagi untuk digunakan, maka Majelis Hakim memandang adil dan
00649|patut untuk ditetapkan barang tersebut dimusnahkan;
00650|
00651|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu
00652|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00653|Anak;
00654|Keadaan yang memberatkan:
00655|- Perbuatan Anak menyebabkan rasa malu bagi keluarga Anak Saksi;
00656|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00657|Keadaan yang meringankan:
00658|- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
00659|- Anak tidak pernah memaksa Anak Saksi dan persetubuhan dilakukan atas dasar 
00660|suka sama suka;
00661|- Anak selain sebagai pelaku juga sebagai korban pergaulan bebas;
00662|- Anak kooperatif sepanjang persidangan, serta berterus terang dan mengakui 
00663|segala perbuatannya;
00664|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00665|pula untuk membayar biaya perkara;
00666|Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016
00667|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun
00668|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
00669|Perlindungan Anak juncto Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023
00670|juncto Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00671|dan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00672|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00673|
00674|MENGADILI:
00675|1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
00676|tindak  pidana  “membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya”
00677|sebagaimana dalam Dakwaan;
00678|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
00679|(satu) tahun;
00680|3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada
00681|putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena T erpidana melakukan
00682|suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)
00683|bulan;
00684|4. Menetapkan agar Anak wajib lapor diri kepada Penuntut Umum demi kepentingan
00685|pengawasan  dan  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  demi  kepentingan
00686|pembimbingan, setiap 2 (dua) minggu sekali, dengan perincian tiap minggu
00687|
00688|pertama dan ketiga setiap bulan, selama tenggang waktu 1 (satu) tahun dan 6
00689|(enam) bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
00690|5. Memerintahkan  agar  selama  menjalani  pidana  dengan  syarat  pengawasan
00691|tersebut,  Anak  ditempatkan  dibawah  pengawasan  Penuntut  Umum  pada
00692|Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dengan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan
00693|pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar;
00694|6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
00695|- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna cream bergambar boneka;
00696|- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna cream bergambar boneka;
00697|- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;
00698|- 1 (satu) lembar bra berwarna abu-
00699|abu; dimusnahkan;
00700|7. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima 
00701|ribu rupiah);
00702|
00703|2026
00704|
00705|Demikianlah diputuskan pada 2026, oleh Made Mas Maha Wihardana, S.H.,
00706|sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan
00707|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan
00708|dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
00709|Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Fera Yuanika, Penuntut Umum
00710|dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat dan Nenek Kandung
00711|Anak.
00712|
00713|I Komang Lanus, S.H., M.H.
00714|
00715|Hakim,
00716|ttd.
00717|Made Mas Maha Wihardana, S.H.
00718|Panitera Pengganti,
00719|ttd.
00720|I Komang Lanus, S.H., M.H.