00747|maupun non kodifikasi (UU di luar KUHP). Sumber hukum yang terkodifikasi (KUHP)
00748|artinya tersusun dalam satu buku. Sistematika KUHP yakni: Buku I Ketentuan Umum
00749|(Pasal 1- 103); Buku II Kejahatan (Pasal 104-448); dan Buku III Pelanggaran (Pasal
00750|449-669).
00751|- Bahwa Delik pidana:
00752| Kata delik berasal dari bahasa latin dellictum. Dalam Hukum Pidana Belanda, delik
00753|dikenal dengan istilah Straafbar Feit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik
00754|diartikan sebagai "perbuatan yg dapat dikenakan hukuman karena merupakan
00755|pelanggaran terhadap undang-undang.
00756|- Bahwa Untuk memahami pengertian delik, maka perlu memahami unsur-unsur delik,
00757|yaitu:
00758|a. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan: Harus ada suatu perbuatan atau
00759|serangkaian tindakan tertentu.
00760|b. Bertentangan dengan peraturan perundan-undangan: Perbuatan tersebut dilarang di
00761|dalam peraturan perundang-undangan.
00762|c. Dapat dikenakan sanksi: Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur
00763|sanksi bagi yang melanggarnya.
00764|Jadi, secara garis besar dapat dipahami bahwa pengertian delik adalah suatu
00765|perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
00766|perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi.
00767|- Bahwa Diantara beragamnya jenis delik, terdapat jenis delik formil dan delik materil, yang
00768|dapar ahli jelaskan sebagai berikut:
00769|a. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan/perbuatan yang
00770|dilarang. Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara
00771|tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan
00772|dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan
00773|selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan,
00774|tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari
00775|perbuatan.
00776|b. Delik material adalah delik yang menitikberatkan pada akibatnya yang timbul karena
00777|tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya
00778|
00779|(voltooid). Perumusan dengan cara materil maksud-nya ialah yang menjadi pokok
00780|larangan tindak pidana ialah pada menimbul-kan akibat tertentu, disebut dengan
00781|akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada
00782|menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu
00783|tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana,
00784|maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud
00785|perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang
00786|dilarang telah timbul atau belum.
00787|- Bahwa Hukum positif di Indoensia yang mengatur pemberantasan tindak pidana
00788|perdagangan orang yakni Undang -Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00789|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007
00790|Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720. Ruang lingkup materi
00791|pembahasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 te ntang Pemberantasan
00792|Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni:
00793|a. Bentuk tindak pidana perdagangan orang;
00794|b. Perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum,
00795|yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan
00796|saksi.
00797|c. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap
00798|penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk
00799|hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang
00800|sebagai ganti kerugian bagi korban;
00801|d. Mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta
00802|reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang
00803|mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan
00804|orang.
00805|- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00806|Pidana Perdagangan Orang secara sistematika, terdiri dari beberapa Bab, yakni:
00807|a. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1);
00808|b. Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – Pasal 18);
00809|c. Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan
00810|Orang (Pasal 19 – Pasal 27);
00811|d. Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan (Pasal 28
00812|– Pasal 42);
00813|e. Bab V Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 – Pasal 55);
00814|f. Bab VI Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 – Pasal 58);
00815|
00816|g. Bab VII Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 59 - Pasal
00817|63);
00818|h. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 64);
00819|i. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 65 – Pasal 67).
00820|- Bahwa Makna Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang
00821|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00822|Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
00823|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
00824|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
00825|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00826|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
00827|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk
00828|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.
00829|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
00830|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
00831|Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang
00832|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
00833|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia
00834|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00835|adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi,
00836|dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.
00837|- Bahwa Makna Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 4 Undang -Undang Republik
00838|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00839|Perdagangan Orang adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan
00840|tindak pidana perdagangan orang”.
00841|- Bahwa Makna Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia
00842|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00843|adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
00844|masih dalam kandungan”.
00845|- Bahwa Makna Ekspl oitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik
00846|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00847|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
00848|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
00849|atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
00850|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00851|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang
00852|oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.
00853|
00854|- Bahwa Makna Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik
00855|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00856|Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau
00857|organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
00858|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.
00859|- Bahwa Makna Perekrutan menurut Pasal 1 angka 9 Undang -Undang Re publik
00860|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00861|Perdagangan Orang adalah “ tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,
00862|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ”.
00863|- Bahwa Makna Pengiriman menurut Pasal 1 angka 10 Undang -Undang Republik
00864|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00865|Perdagangan Orang adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang
00866|dari satu tempat ke tempat lain”.
00867|- Bahwa Makna Kekerasan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik
00868|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00869|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
00870|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi
00871|nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”.
00872|- Bahwa Makna Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 12 Undang -Undang
00873|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00874|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan,
00875|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan
00876|sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.
00877|- Bahwa Makna Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia
00878|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00879|adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan
00880|putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau
00881|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.
00882|- Bahwa Terkait hak restitusi, dapat Ahli jelaskan:
00883|Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00884|Perdagangan Orang memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban
00885|sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus
00886|diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi
00887|korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan
00888|serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang
00889|mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.
00890|Pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam
00891|
00892|rumusan norma Pasal 48 Undang -Undang RI N o. 21 Tahun 2007 tentang
00893|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa:
00894|Ayat (1):
00895|Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh
00896|restitusi.
00897|Ayat (2):
00898|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
00899|a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
00900|b. penderitaan;
00901|c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
00902|d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
00903|Ayat (3):
00904|Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan
00905|tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
00906|Ayat (4):
00907|Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak
00908|dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
00909|Ayat (5):
00910|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di
00911|pengadilan tempat perkara diputus.
00912|Ayat (6):
00913|Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak
00914|diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
00915|Ayat (7):
00916|Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka
00917|hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan
00918|dikembalikan kepada yang bersangkutan.
00919|- Bahwa Makna Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 14 Undang -Undang Republik
00920|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00921|Perdagangan Orang adalah “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis,
00922|dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam
00923|keluarga maupun dalam masyarakat”
00924|- Bahwa Makna  Penjeratan  Utang menurut Pasal 1 angka 15 Undang -Undang
00925|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00926|Perdagangan Orang adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau
00927|keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau
00928|
00929|orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk
00930|pelunasan utang”.
00931|- Bahwa Makna rumusan norma “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
00932|Ayat (1) UU  RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00933|Perdagangan Orang mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana
00934|dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dimaknai bahwa
00935|manakala subjek hukum pelaku baik orang perseorangan atau korporasi melakukan
00936|tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) telah
00937|mengakibatkan korban tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama
00938|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
00939|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
00940|120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00
00941|(enam ratus juta rupiah).
00942|- Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana perdagangan orang dalam
00943|UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00944|maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik formil adalah delik yang
00945|menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang. Disebut dengan cara formil
00946|karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan
00947|perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan
00948|perbuatan tertentu yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
00949|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
00950|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
00951|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00952|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
00953|orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
00954|Indonesia. Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi
00955|orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan
00956|delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan
00957|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
00958|menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika
00959|perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula
00960|tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.
00961|- Bahwa Konklusi:
00962|Ada atau tidak adanya akibat yang ditimbulkan dari delik ini, pelaku tindak pidana
00963|perdagangan orang tetap dipidana. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya jenis delik
00964|formil dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00965|Perdagangan Orang.
00966|
00967|- Bahwa Dalam teori pidana, suatu tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu
00968|unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang
00969|pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika
00970|melakukan tindak pidana). Demikian pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
00971|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur
00972|subjektif dan unsur objektif, yang akan ahli uraikan berikut ini:
00973|a. Setiap orang;
00974| Unsur setiap orang diklasifikasikan sebagai unsur subjektif yang berkaitan dengan
00975|subjek hukum orang sebagai pelaku. Frasa “barang siapa” dalam KUHP merujuk
00976|kepada orang perseorangan, sedangkan frasa “setiap orang” dalam beberapa
00977|undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai “orang
00978|perseorangan” atau “korporasi”. Demikian pula makna “setiap orang” menurut
00979|Pasal 1 angka 4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
00980|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “orang
00981|perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”.
00982|b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00983|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
00984| Unsur ini oleh undang-undang diklasifikasikan sebagai unsur objektif/physical yaitu
00985|actus reus (perbuatan yang melanggar undang -undang pidana). Secara
00986|sederhana unsur ini merupakan bentuk perbuatan pidanannya yang diatur dalam
00987|rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
00988|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara makna, UU ini tidak
00989|memberikan definisi lebih lanjut dalam pasal batang tubuh UU maupun dalam
00990|penjelasan UU terhadap  frasa perekrutan, pengangkutan, penampungan,
00991|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Sebagai dasar untuk memberikan
00992|definisi terhadap frasa tersebut, maka ahli menggunakan penafsiran hukum
00993|gramatikal yakni penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Penafsiran ini berusaha
00994|menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara
00995|menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-
00996|hari. Di sini, penafsiran dapat menggunakan kamus hukum atau Kamus Besar
00997|Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan.
00998| Bertitiktolak dari penjelasan tersebut, untuk mengartikan makna frasa perekrutan,
00999|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, maka
01000|ahli menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan, yakni
01001|sebagai berikut:
01002|1) Perekrutan adalah proses,perbuatan merekrut.
01003|
01004|2) Pengangkutan adalah a). proses, cara, perbuatan mengangkut; 2). usaha
01005|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu
01006|tempat ke tempat lain.
01007|3) Penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung; penadahan;
01008|penyambutan.
01009|4) Pengiriman adalah proses, cara, perbuatan mengirimkan.
01010|5) Pemindahan adalah proses, cara, perbuatan memindahkan.
01011|6) Penerimaan adalah sambutan. Arti lainnya dari penerimaan adalah besarnya
01012|uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa.
01013|- Bahwa Konsklusi:
01014|Memperhatikan bentuk actus reus atau perbuatan pidananya, karena terdapat frasa
01015|“atau” dalam rumusan unsur ini, maka salah satu saja perbuatan pidananya telah
01016|dilakukan oleh pelaku sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua perbuatan
01017|dalam rumusan unsur ini.
01018|- Bahwa Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
01019|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
01020|atau memberi bayaran atau manfaat
01021|- Bahwa Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur
01022|subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
01023|dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung
01024|di dalam hatinya. Dalam ajaran hukum pidana unsur ini dikenal dengan istilah mens rea
01025|atau sikap batin atau niat jahat. Dalam keluarga civil law, “niat jahat” berada dalam doktrin
01026|kesalahan (schuld). Terkait dengan unsur kesalahan dalam tindak pidana dibedakan
01027|kedalam dua corak, yakni yang bercorak kesengajaan dan bercorak kelalaian (kealfaan).
01028|Memperhatikan unsur delik pasal ini, nampak bahwa unsur kesalahan delik pasal ini
01029|adalah bercorak kesengajaan. Walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit deng an
01030|menggunakan frasa "dengan sengaja", kesengajaan tersebut nampak dari penggunaan
01031|frasa “dengan ancaman…dst”. Jadi unsur kesalahan yang bercorak kesengajaan sebagai
01032|bagian dari mens rea atau niat jahat pelaku melakukan perbuatan perdagangan orang
01033|dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk:
01034|1) dengan ancaman kekerasan,
01035|2) dengan penggunaan kekerasan,
01036|3) dengan penculikan,
01037|4) dengan penyekapan,
01038|5) dengan pemalsuan,
01039|6) dengan penipuan,
01040|7) dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
01041|
01042|8) dengan penjeratan utang; atau
01043|9) dengan memberi bayaran atau manfaat. Konsklusi:
01044|- Bahwa  Memperhatikan bentuk kesengajaan tersebut, karena terdapat frasa “atau” dalam
01045|rumusan unsur ini, maka salah satu saja bentuk mens rea atau niat jahat pelaku yang
01046|dilakukan secara sengaja sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua bentuk
01047|kesengajaan dalam rumusan unsur ini.