02718|jam selebihnya bekerja secara terus -menerus dan Saksi Wayem Binti (Alm)
02719|Taryo mengalami sakit;
02720|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo menyampaikan semua keluhan
02721|tersebut kepada pihak keluarga yaitu Saksi Darsih Binti (Alm) Waslim selaku
02722|Ibunya;
02723|- Bahwa  Saksi  Wayem Binti (Alm)  Taryo saat berada di  tempat agen
02724|dengan kondisi dibatasi kebebasannya;
02725|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo menghubungi keluarga dengan
02726|cara meminjam telpon melalui teman saat bekerja di tempat majikan;
02727|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo berada di Erbil – Irak selama
02728|kurang lebih 4 (empat) tahun dan total bekerja selama 1 (satu) tahun dengan
02729|3 (tiga) kali berpindah majikan, (1 (satu) bulan majikan pertama, 3 (tiga) bulan
02730|majikan kedua dan 8 (delapan) bulan di majikan ketiga) dengan gaji perbulan
02731|diberikan oleh majikan sejumlah 300 (tiga ratus) dolar Erbil dalam rupiah
02732|
02733|sejumlah  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  dan  dari  bekerja  selama  1
02734|(satu)  tahun hanya mendapat 4 (empat) bulan gaji;
02735|- Bahwa saat Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo mengatakan ingin pulang ke
02736|pihak agen, setelah dari majikan ketiga lalu Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
02737|dilaporkan ke pihak polisi di Erbil – Irak dan dilakukan proses hukum serta
02738|mengalami pemenjaraan selama 2 tahun. Selanjutnya Saksi Wayem Binti
02739|(Alm)  Taryo  meminta  bantuan  dari  pihak  KBRI  di  Erbil  agar  dapat
02740|dipulangkan. Lalu pada sekitar 18 Januari 2024 Saksi Wayem Binti (Alm)
02741|Taryo dapat pulang dan tiba di Bandara Soekarno- Hatta;
02742|- Bahwa saat Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tiba dan kurang lebih 1
02743|(satu) minggu berada di Indonesia, perkara Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
02744|saat itu dilakukan pelaporan dan ibu Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo yang
02745|bernama Saksi Darsih Binti (Alm) Waslim yang menjadi pelapor ke pihak
02746|kepolisian;
02747|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dilakukan pemeriksaan berupa
02748|permintaan  keterangan  oleh  anggota  kepolisian  yang  mendatangi  rumah
02749|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo, Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ketahui saat
02750|dipersidangan dan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
02751|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo membenarkan isinya dan Saksi
02752|Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dalam  Berita
02753|acara Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo pada berkas tersebut;
02754|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo saat akan bekerja ke Negara
02755|Erbil  di  Irak,  sebelum  berangkat  tidak  melalui  pendataan  dan  atau
02756|pendaftaran lewat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
02757|- Bahwa  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  saat  direkrut  sebagai  calon
02758|tenaga kerja ke luar negeri melalui Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
02759|Idris dan Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma (berkas terpisah);
02760|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tidak memiliki kompetensi kerja
02761|karena tidak melalui pelatihan kerja dimana pun;
02762|- Bahwa  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  tidak  memiliki  asuransi  /
02763|perlindungan Kesehatan maupun ketenagakerjaan;
02764|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tidak memiliki surat perjanjian
02765|kerja dari pihak agen;
02766|- Bahwa uang  fee tersebut digunakan sebelum berangkat untuk bayar
02767|hutang Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
02768|- Bahwa mendapatkan uang fee yang pertama Saksi Wayem Binti (Alm)
02769|Taryo  dapat  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  kemudian  yang
02770|
02771|kedua Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dapat sejumlah Rp500.000,00 (lima
02772|ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
02773|ribu rupiah) dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris;
02774|- Bahwa bisa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo terima karena diberikan
02775|sebagai uang saku;
02776|- Bahwa  bentuk  kekerasan  fisik  yang  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
02777|alami saat bekrja di Erbil-Irak yaitu Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo di pukul, di
02778|tampar oleh Agen saudara Pristiawan karena Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
02779|minta pulang;
02780|- Bahwa jam kerja Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dari pukul 05.00 pagi
02781|sampai dengan pukul 22.00 malam dan hanya diberi 1 (satu) jam waktu untuk
02782|istirahat;
02783|- Bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,
02784|dalam Ketentuan Peraturan Konvensi Internasional, Undang-Undang Nomor
02785|18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
02786|2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan
02787|Awak Kapal Perikanan Migran, Peraturan  Badan/Standar perjanjian kerja
02788|untuk waktu bekerja adalah selama 8 (delapan) jam, sehingga apabila jam
02789|kerja yang melebihi ketentuan standar selama 8 (delapan) jam/hari sudah
02790|termasuk dalam kategori membuat orang tereksploitasi dan dalam pengertian
02791|tentang  eksploitasi  yang  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
02792|sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
02793|Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
02794|menyatakan  bahwa  Persetujuan  Korban  tidak  menghilangkan  Penuntutan
02795|Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang. Artinya, pelaku tetap dapat
02796|dituntut  pidana  meskipun  korban  telah  menyetujui  eksploitasi  yang
02797|dialaminya. Sehingga meskipun  sudah  ada  persetujuan  dari  korban, atau
02798|yang  memberikan  izin  dari  orang  tua/suami  korban,  tetap  dapat  masuk
02799|kategori ekploitasi pada tujuan dari tindak pidana perdagangan orang dan
02800|perekrutan hanya dapat dilakukan melalui Lembaga yang berwenang dan jika
02801|Perorangan atau Koorporasi selain 3 entitas (BP2MI, P3MI, dan Perusahan
02802|untuk Perusahaan) dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02803|sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
02804|“Melarang  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  secara
02805|perseorangan”  jika  seseorang  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02806|Indonesia (PMI) tanpa izin atau tanpa badan hukum yang sah maka akan
02807|dijerat pidana, Pidana yang dikenakan adalah hukuman penjara paling lama
02808|
02809|10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
02810|belas miliar rupiah);
02811|- Bahwa Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara sah dapat
02812|dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
02813|agen penyalur yang memiliki izin resmi dari pemerintah;
02814|- Bahwa Proses Rekrutmen melalui jalur BP2MI adalah jalur Pemerintah,
02815|sedangkan  melalui  agen  penyalur  swasta  juga  sah  jika  agen  tersebut
02816|memiliki izin resmi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan
02817|Pekerja  Migran  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2025  Tentang  Tata  Cara
02818|Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
02819|- Bahwa perektrutan harus mempunyai izin dan harus memenuhi  izin
02820|SIP2MI;
02821|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  menerangkan  tentang
02822|perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2017
02823|dengan peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2017 ada pada 1.
02824|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibagi rata dari pemerintah
02825|daerah/  kota  dan  aspek  perlindungan  pada  saat  Selama,  Sebelum  dan
02826|Setelah sesuai tahapan. Aspek larangan dan pidana antara lain : Negara
02827|tertutup  (Pasal  68,  penempatan  tidak  memenuhi  Syarat  Umur,  tidak
02828|Kompeten, serta ketentuan Pasal 13,  Pasal 88) sedangkan pada Undang-
02829|Undang  Nomor  21  Tahun  2017  pada  aspek  pemidanaan  dan  unsur
02830|eskploitasi  dimana  2  (dua)  ketentuan  Undang-Undang  tersebut  saling
02831|beririsan seperti halnya untuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
02832|adalah unsur Pekerja Migran Indonesia (Perlindungan Migran Indonesia);
02833|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal, S.H.,  M.H.,  juga  menerangkan  terkait
02834|Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260
02835|Tahun  2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan   Tenaga
02836|Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan
02837|Timur Tengah dimana salah satunya adalah Negara Irak, sampai saat ini
02838|surat keputusan tersebut masih belum dicabut dan berlaku;
02839|- Bahwa Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., menerangkan secara historis
02840|mengapa  terdapat  ketentuan  penutupan  penempatan  Pekerja  Migran
02841|Indonesia  (PMI)  karena  sebelumnya  sudah  ada  Moratorium dengan
02842|Pemerintah Arab Saudi pada Tahun 2011 dilakukan perluasan menjadi 19
02843|Negara di Timur Tengah dimana di Kawasan Timur Tengah untuk Pekerja
02844|Migran dari Indonesia menerapkan Sistem Kafil/Kafalah dimana pekerja tidak
02845|mempunyai ruang gerak yang bebas dan seolah seperti menjadi hak milik,
02846|
02847|tidak  mengakses  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),
02848|menerapkan hukuman mati kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa
02849|melalui notifikasi ke Pemerintah Republik Indonesia dan komponen regulasi
02850|belum  mendukung  perlindungan.  Atas  dasar  alasan  ini  maka  terdapat
02851|ketentuan pembatasan tersebut;
02852|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Membawa
02853|warga  negara  Indonesia  keluar  wilayah  Negara  Indonesia,  dengan  maksud
02854|untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia” Majelis hakim
02855|berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut
02856|hukum;
02857|Ad.3.  Unsur  “Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
02858|melakukan perbuatan”
02859|Menimbang,  bahwa  unsur  “melakukan  atau  turut  serta  melakukan”
02860|perbuatan  yang  dikenal  dengan  “Delik  Penyertaan”  dalam  Pasal  55  KUHP.
02861|Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang
02862|yang  melakukan  perbuatan  pidana  yaitu  orang  yang  turut  serta  melakukan
02863|perbuatan itu” ex Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh
02864|bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan
02865|bahwa jika peserta-peserta itu “rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het
02866|feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak
02867|menjelaskan  lebih  lanjut  (Prof.  Moeljatno,  SH.  Hukum  Pidana  Delik-delik
02868|Percobaan, Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111);
02869|Menimbang,  bahwa  pengertian  “turut  serta”  sebagaimana  dimaksud
02870|dalam  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  menurut  Ruslan  Saleh  (dalam
02871|bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, hal.11),
02872|antara lain sebagai berikut:
02873|- Tetapi  janganlah  hendaknya  mengartikan  bahwa  dalam  hal  turut  serta
02874|melakukan  ini  tiap-tiap  peserta  harus  melakukan  perbuatan  pelaksanaan,
02875|yang  utama  adalah  bahwa  dalam  pelaksanaan  perbuatan  pidana  itu  ada
02876|kerjasama antara mereka;
02877|- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara
02878|mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan
02879|atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-
02880|persatu  dan  berdiri  sendiri-sendiri  terlepas  dari  hubungannya  dengan
02881|perbuatan  peserta  lainnya,  melainkan  melihat  perbuatan  masing-masing
02882|peserta  itu  dalam  hubungan  dan  sebagai  kesatuan  dengan  perbuatan
02883|pesertanya;
02884|
02885|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Saksi,  keterangan
02886|Ahli, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa
02887|Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dalam mewujudkan secara materiil tindak
02888|pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 4 Undang-
02889|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02890|Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tergambar secara
02891|jelas  dalam  fakta  persidangan  bahwa  terdapat  pelaku/peserta  lain  dalam
02892|konteks penyertaan yang berkontribusi dalam mewujudkan tindak pidana yang
02893|didakwakan Penuntut Umum;
02894|Menimbang, bahwa penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro berarti
02895|turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu
02896|tindak  pidana.  Sedangkan  Schaffmeister,  Keijzer,  dan  Sutorius  mengatakan
02897|bahwa  ketika  berbicara  mengenai  penyertaan  jika  terdapat  beberapa  orang
02898|dalam kaitan tertentu, di mana yang satu dengan yang lain telah sampai pada
02899|pelaksanaan suatu rumusan tindak pidana  yang lengkap, sedangkan masing-
02900|masing dari mereka itu hanya melaksanakan sebagian dari unsur tindak pidana
02901|itu. Namun, dengan peranan masing-masing dengan memenuhinya sebagian
02902|unsur tindak pidana yang dilakukan akhirnya tindak pidana tersebut selesai atau
02903|terpenuhilah semua unsur tindak pidana tersebut;
02904|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perkara  a  quo,  jenis  penyertaan
02905|yang melekat dalam perkara ini yaitu adanya turut serta ( medeplegen). Turut
02906|serta menurut A.Z. Abidin dan A. Hamzah yaitu “Para pelaku-peserta (penulis:
02907|turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara
02908|sadar  dan  bersama-sama  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  secara
02909|keseluruhan  mewujudkan  delik  atau  pun  sesuai  dengan  kesepakatan
02910|pembagian  peran,  seorang  melakukan  perbuatan  yang  sangat  penting  bagi
02911|terwujudnya  delik  atau  tindak  pidana”.  Pengertian  turut  serta  di  atas
02912|memberikan 2 (dua) syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu
02913|adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang
02914|erat  dan  adanya  kesengajaan  dalam  mewujudkan  tindak  pidana.  Menurut
02915|pendapat Loebby Luqman, bahwa dalam memberikan syarat pada terbentuknya
02916|turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang
02917|berbentuk ikut serta ialah:
02918|a. Harus ada kerja sama dari tiap peserta;
02919|b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;
02920|Dengan demikian dalam turut serta melakukan ini harus ada kerja sama secara
02921|fisik antar masing-masing pelaku;
02922|
02923|Menimbang,  bahwa  sejalan  dengan  hal  tersebut,  Yurisprudensi
02924|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1/1955/M/Pid  tanggal  22
02925|Desember 1955 menguraikan tentang pengertian “turut serta” yaitu:
02926|- Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  adalah  medepleger
02927|(kawan  peserta)  dari  kejahatan  yang  didakwakan,  dapat disimpulkan  dari
02928|peristiwa  yang  menggambarkan  bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti
02929|(Alm) Idris dengan Saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat
02930|untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02931|- Bahwa  selaku  medepleger (kawan  peserta)  dalam  tindak  pidana  yang
02932|didakwakan kepada Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris tidak perlu
02933|bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  melakukan  sendiri
02934|perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
02935|- Bahwa seorang  medepleger (kawan peserta) yang turut melakukan tindak
02936|pidana  tidak  usah  memenuhi  segala  unsur  yang  oleh  undang-undang
02937|dirumuskan untuk tindak pidana itu;
02938|- Bahwa atas proses yang dilakukan oleh  Terdakwa Cariyah Alias Sar
02939|Binti (Alm) Idris  bersama-sama dengan Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm)
02940|Sukarma (berkas terpisah) dengan menjadi perantara yang menghubungkan
02941|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo kepada pihak- pihak selanjutnya sehingga
02942|Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  dapat  berangkat  ke  Erbil-Irak  dengan
02943|dipekerjakan  oleh  Agen  Tourist  Company  di  luar  Wilayah  Indonesia  dan
02944|bekerja  melebihi  8  (delapan)  jam  waktu  yang  diperbolehkan  berdasarkan
02945|ketentuan peraturan sehingga menyebabkan Saksi Wayem Binti (Alm) taryo
02946|telah tereksploitasi di luar wilayah negara Indonesia;
02947|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  unsur  “Turut  serta
02948|melakukan perbuatan” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah
02949|terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
02950|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-
02951|Undang R epublik Indonesia I Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
02952|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah
02953|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02954|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02955|dakwaan alternatif kesatu;
02956|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Terdakwa  dan  Penasihat
02957|Hukum  Terdakwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam  hal-hal
02958|memberatkan dan meringankan;
02959|
02960|Menimbang,  bahwa  dalam  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02961|pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut
02962|umum  yang  terlalu  berat  dan  mohon  keringanan  hukuman.  Terhadap  hal
02963|tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
02964|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
02965|diketahui  fakta  bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan
02966|Terdakwa.  Akan  tetapi,  dalam  perkembangan  saat  ini  menunjukan  Tindak
02967|Pidana  Perdagangan  Orang  merupakan  kejahatan  yang  terorganisir  dengan
02968|memanfaatkan kondisi perekonomian dari seseorang. Bahwa sebagai sebuah
02969|kejahatan yang terorganisir peran Terdakwa dalam melakukan Perekrutan tidak
02970|dapat dipandang sebagai peranan yang kecil, karena awal dari terjadinya tindak
02971|pidana  perdagangan  orang  justru  dari  tahapan  perekrutan  ini.  Sehingga
02972|diharapkan  melalui  jenis  dan  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  diri
02973|Terdakwa memberikan efek edukatif dan korektif serta membawa perubahan
02974|pada diri Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
02975|berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa
02976|telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan
02977|dengan  rasa  keadilan  masyarakat,  bila  terhadap  Terdakwa  dijatuhi  pidana
02978|sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
02979|Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan
02980|kesalahan  Terdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan  kesewenang
02981|wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu