00918|sebagai  opzet dalam arti sempit atau  opzet als oogmerk  saja. Pelaku tindak
00919|pidana itu harus mengetahui barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang
00920|lain, dan dirinya telah melakukan perbuatan melawan hak atau tidak berhak
00921|untuk berbuat demikian;
00922|Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memilikinya adalah melakukan
00923|perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang
00924|dapat menjual, merubah bentuknya, memberikan sebagai hadiah kepada orang
00925|lain semata-mata tergantung kepada kemauannya;
00926|Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu sikap
00927|seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan
00928|kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain,
00929|menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, namun merugikan pemiliknya
00930|dan meresahkan masyarakat;
00931|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00932|persidangan  diketahui  Anak  melakukan  tindak  pidana  pencurian  pada  hari
00933|Senin tanggal 26 Januari 2026 sekira pukul 08.00 Wib, yang sebelumnya tidur
00934|di kursi teras gereja HKBP Rahut Bosi tepat disebelah rumah Saksi Bisuk Ubat
00935|Gultom, bangun tidur dan hendak pergi ke toilet gereja. Pada saat hendak ke
00936|toilet, Anak melihat rumah Saksi Bisuk Ubat Gultom sedang dalam keadaan
00937|kosong, kemudian Anak berniat untuk melakukan pencurian dirumah tersebut
00938|dan  Anak  melihat  sebuah  pisau  tergeletak  di  atas  meja  di  samping  kamar
00939|mandi gereja tersebut;
00940|Menimbang bahwa Anak yang saat itu sedang tidak memiliki uang dan
00941|melihat rumah Saksi Bisuk Ubat Gultom dalam keadaan kosong, selanjutnya
00942|Anak menggunakan sebilah pisau yang telah Anak peroleh dari samping kamar
00943|mandi  dan  memecahkan  kaca  jendela  tersebut  menggunakan  pisau.  Setelah
00944|berhasil masuk melalui jendela, Anak menuju ruang tamu dan merk Advan SKETSA
00945|3  warna  abu-abu  dengan  IMEI  1:  355166116264094  dan  IMEI  2:
00946|355166116364092 dan  kemudian  Anak  mengambilnya.  Ketika  Anak  berada
00947|diruang tamu, Anak melihat kunci sepeda motor tergatung di samping pintu depan
00948|rumah, setelah itu Anak mengambil kunci tersebut dan didepan rumah Saksi
00949|Bisuk Ubat Gultom tersebut terdapat 1 unit sepeda motor merk Honda Revo
00950|warna  hitam  dengan  Nomor  mesin:  HB61E1371777  dan  nomor  rangka
00951|25C8833  atas  nama  Hasiholan  Lubis  yang  telah  dibeli  oleh  Penawati  Lubi
00952|berdasarkan kwitansi pembelian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merek
00953|Revo, Nomor Polisi BB 3430 YD yang terparkir di teras rumah Saksi Bisuk Ubat
00954|
00955|Gultom,  kemudian  Anak  menggunakan  kunci  yang  diperolehnya  untuk
00956|menyalakan  mesin  sepeda  motor  dan  setelah  berhasil  kemudian  Anak
00957|membawa sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tersebut pergi menuju
00958|ke Siborongborong;
00959|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
00960|menyatakan unsur “d engan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan
00961|cara merusak dan memecahkan” telah terpenuhi;
00962|Menimbang bahwa oelha karena seluruh unsur dari pasal 477 ayat (1)
00963|huruf f KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang
00964|Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Anak harus dinyatakan telah
00965|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00966|pencurian yang dilakukan dengan cara merusak dan memecah sebagaimana
00967|dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
00968|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00969|apakah  terhadap  pribadi  dan  perbuatan  Anak  terdapat  alasan  penghapus
00970|pertanggungjawaban  pidana,  baik  berupa  alasan  pemaaf  maupun  alasan
00971|pembenar,  sehingga  berakibat  dapat  atau  tidaknya  Anak
00972|mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;
00973|Menimbang  bahwa  alasan  pemaaf  merupakan  alasan  yang  bersifat
00974|subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum
00975|atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini
00976|telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 1, Pasal 42, Pasal 43, dan
00977|Pasal 44 KUHP Nasional, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak
00978|menemukan  fakta  yang  menunjukkan  keadaan-keadaan  sebagaimana
00979|ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan  Anak dapat
00980|mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;
00981|Menimbang bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat
00982|objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau
00983|pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32,
00984|Pasal 33 dan Pasal 34 KUHP Nasional, dan selama proses persidangan Majelis
00985|Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya
00986|keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-
00987|pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada
00988|alasan bagi  Anak untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya
00989|tersebut;
00990|Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun
00991|
00992|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah  menentukan
00993|pertanggungjawaban  pidana  dalam  perkara  anak  hanya  dapat
00994|dipertanggungjawabkan  kepada  anak  yang  sudah  berusia  12  (dua  belas)
00995|tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dan diketahui
00996|Anak berdasarkan  fotokopi  Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal
00997|08 Februari 2023  oleh karena itu  Anak pada saat kejadian  dan  pada  saat
00998|perkara ini dilimpahkan Anak telah berusia 17 (tujuh belas)  sehingga Majelis
00999|Hakim  berkeyakinan  Anak dapat  mempertanggungjawabkan  seluruh
01000|perbuatannya;
01001|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01002|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01003|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak
01004|mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01005|pidana;
01006|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01007|mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dan jenis
01008|pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak;
01009|Menimbang  bahwa  Anak  dan Advokat Anak  dalam  permohonannya
01010|pada pokoknya memohon agar Anak diberikan hukuman seringan-ringannya
01011|dengan  alasan  Anak  mengakui  dan  menyesali  perbuatannnya  dan  berjanji
01012|tidak akan mengulanginya lagi, Anak telah meminta maaf kepada Korban dan
01013|Korban telah memaafkan Anak;
01014|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
01015|sesuai Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
01016|Sistem Peradilan Pidana Anak,  Majelis Hakim juga  harus mempertimbangkan
01017|Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01018|Sibolga  Nomor  Litmas: 27/Lit.PA/BPS SBG/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 atas
01019|nama Anak, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Nelson Purba,  yang
01020|pada  pokoknya merekomendasikan  kepada  Majelis  Hakim  hal-hal  sebagai
01021|berikut;
01022|1. Dalam  menangani  perkara  klien  anak  supaya  tetap
01023|memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  penghargaan  terhadap
01024|pendapat anak dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak dan
01025|mengusahakan  suasana  kekeluargaan  tetap  terpelihara,  sebagaimana
01026|disebutkan dalam pasal 18 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
01027|Peradilan Pidana Anak.
01028|
01029|2. Agar mempertimbangkan aspek fisikologis dan masa depan anak
01030|dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri.
01031|3. Dengan tetap mengedepankan “Kepentingan terbaik bagi Anak”
01032|dan  memberikan  rasa  keadilan  terhadap  korban,  maka  kiranya  Klien
01033|diberikan  pidana  pokok  berupa  pidana  penjara  seringan-ringannya
01034|sebagaimana yang tertuang pada pasal 71 ayat 1 (huruf e) UU RI No 11
01035|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan
01036|untuk memberikan efek jera kepada anak dan ketidaksanggupan keluarga
01037|secara moral dan material untuk merawat dan membina anak.
01038|Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan juga telah diupayakan
01039|untuk didengar pendapat orang tua Anak, namun baik orangtua, wali, ataupun
01040|keluarga anak tidak hadir lagi sejak persidangan pemeriksaan Anak, namun
01041|Advokat Anak selaku orang yang mendampingi Anak dan juga sebagai orang
01042|yang dipercaya Anak menyampaikan mohon keringanan hukuman bagi Anak;
01043|Menimbang bahwa  setelah mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut
01044|Umum, permohonan Anak dan Advokat Anak,  rekomendasi  dari Pembimbing
01045|Kemasyarakatan  dalam Laporan Hasil Penelitian  Kemasyarakatan,  ancaman
01046|pidana  dari  pasal  yang  didakwakan,  Tujuan  Pemidanaan  dan  Pedoman
01047|Pemidanaan  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  51  dan  Pasal  54
01048|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01049|pidana, maka Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak,
01050|pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  harus  lah  dapat  mewujudkan  tujuan
01051|pemidanaan  itu  sendiri,  sehingga  penjatuhan  pidana  oleh  Hakim  dapat
01052|mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  tersebut  kembali  oleh  Anak  maupun
01053|orang  lain,  dan  dapat  memasyarakatkan  setelah  menjalani  pidana  nantinya
01054|serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
01055|diri Anak sehingga setelah menjalani pidana, Anak menjadi pribadi yang lebih
01056|baik dan dapat diterima kembali dimasyarakat serta mendatangkan rasa aman
01057|dan  damai  dalam  masyarakat  dengan  tetap  memperhatikan  asas-asas
01058|perlindungan bagi Anak yang meliputi asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas
01059|hak  untuk  hidup,  kelangsungan  hidup  dan  perkembangan  serta  asas
01060|penghargaan terhadap pendapat Anak;
01061|Menimbang bahwa dengan tetap mendasarkan hal-hal tersebut di atas
01062|dan  mengingat  sifat  dari  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  Anak  serta
01063|berpedoman kepada Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang
01064|Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim
01065|sependapat  dengan  Penuntut  Umum  dan  rekomendasi  dari  Pembimbing
01066|
01067|Kemasyarakatan yang termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari
01068|Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No. Register 19/Lit.PA/BPS-SBG/II/2026
01069|tanggal 11 Februari 2026  agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara
01070|meski Pasal 70 huruf a telah menentukan bahwa sedapat mungkin terhadap
01071|Terdakwa  yang  masih  termasuk  kategori  Anak  tidak  dijatuhi  pidana  penjara
01072|dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 54  Undang-
01073|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana ,
01074|dikarenakan sebagaimana yang telah disampaikan Advokat Anak dan diakui
01075|oleh Anak, sebelum perkara ini Anak telah beberapa kali  mengambil barang
01076|milik orang lain  namun  berakhir damai  sehingga  perkaranya tidak  diproses,
01077|namun ternyata Anak tetap kembali mengulangi perbuatannya. Apabila dilihat
01078|dari tujuan Anak melakukan pencurian tersebut bukan didasari alasan ataupun
01079|kebutuhan  yang  mendesak  namun  hanya  untuk  bersenang-senang.  Majelis
01080|Hakim berpendapat dibutuhkan penjatuhan pidana yang dapat memberikan efek
01081|jera bagi Anak agar anak tidak kembali mengulangi perbuatannya dan terwujud
01082|pula  rasa  aman  dan  damai  dalam  masyarakat  khususnya  masyarakat  di
01083|Kabupaten Tapanuli Utara;
01084|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam,
01085|namun pemidanaan tersebut benar-benar Proporsional dengan Prinsip Edukatif,
01086|Korektif,  Preventif  dan  Represif,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
01087|pidana yang dijatuhkan kepada  Anak yang disebutkan dalam amar putusan di
01088|bawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Anak yang sepatutnya menyadari
01089|dan berhati-hati dalam bertindak, dan terkait dengan permohonan keringanan
01090|hukuman  akan  dipertimbangkan  dengan  memperhatikan  keadaan  yang
01091|memberatkan dan meringankan dalam diri Anak;
01092|Menimbang  bahwa  Pasal  85  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01093|Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah
01094|menentukan bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga
01095|Pembinaan  Khusus  Anak,  namun  dikarenakan  di  Kabupaten  Tapanuli  Utara
01096|tidak  terdapat  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  maka  Hakim
01097|berpendapat  demi  kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  Majelis  Hakim  perlu
01098|menetapkan agar Anak ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01099|(LPKA)  terdekat  yaitu  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  I
01100|Medan;
01101|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01102|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01103|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01104|
01105|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01106|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
01107|berada dalam tahanan;
01108|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut
01109|Umum di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:
01110|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01111|1) 1 (satu) buah jaket hoodie warna kuning merk Stoutwear;
01112|2) 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk BCR Premiun;
01113|3) 2 (dua) buah pecahan kaca warna hitam transparan;
01114|4) Sebilah  pisau  bergangangkan  plastic  warna  merah  muda  dengan
01115|Panjang sekitar 26 cm;
01116|yang  telah  dipergunakan  oleh  Anak  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan
01117|dikhawatirkan  akan  dipergunakan  lagi,  maka  barang  bukti  tersebut  agar
01118|dirampas untuk dimusnahkan;
01119|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01120|1) 1 (satu) unit Tablet merk ADVAN SKETSA 3 warna Abu-abu dengan Imei
01121|1: 355166116264094 dan imei 2: 355166116364092;
01122|2) 1  (satu)  unit  Sepeda  Motor  merk  Honda  Revo  warna  Hitam  dengan
01123|Nomor mesin: HB61E1371777 dan nomor rangka: 25C8833 beserta 1 Kunci
01124|sepeda motor.
01125|yang diajukan oleh Penuntut Umum dan merupakan milik Saksi Peminawati
01126|Lubis  berdasarkan  kwitansi  pembelian  tertanggal  27  Juli  2015  dan  karena
01127|masih memiliki manfaat dan nilai ekonomis bagi pemiliknya maka ditetapkan
01128|agar dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Saksi Peminawati Lubis;
01129|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
01130|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01131|yang meringankan Anak;
01132|Keadaan  yang  memberatkan:
01133|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01134|- Anak  pernah  mengambil  barang  milik  orang  lain,  berakhir  berdamai
01135|namun Anak kembali mengulangi perbuatannya;
01136|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  kerusakan  pada  rumah  Saksi  Bisuk
01137|Ubat Gultom;
01138|Keadaan yang meringankan:
01139|- Anak mengakui perbuataannya dan berjanji tidak akan mengulanginya
01140|lagi;
01141|- Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
01142|
01143|- Anak bersedia dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dibina dalam
01144|lembaga;
01145|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
01146|pula untuk membayar biaya perkara;
01147|Mengingat  Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP jo Undang-Undang Republik
01148|Indonesia Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
01149|Undang Republik Indonesia Nomor 20 T ahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
01150|Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01151|
01152|MENGADILI:
01153|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01154|bersalah  melakukan  tindak  pidana  pencurian  sebagaimana  dalam  dakwaan
01155|alternatif pertama;
01156|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01157|selama 1 (satu) tahun  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)  Kelas I
01158|Medan;
01159|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01160|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01161|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01162|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01163|1) 1 (satu) buah jaket hoodie warna kuning merk Stoutwear;
01164|2) 1 (satu) buah celana Panjang jeans merk BCR Premiun;
01165|3) 2 (dua) buah pecahan kaca warna hitam transparan;
01166|4) Sebilah pisau bergangangkan plastic warna merah muda dengan
01167|Panjang sekitar 26 cm;
01168|Dimusnahkan;
01169|5) 1  (satu)  unit  Tablet  merk  ADVAN  SKETSA 3  warna  Abu-abu
01170|dengan Imei 1: 355166116264094 dan imei 2: 355166116364092;
01171|6) 1  (satu)  unit  Sepeda  Motor  merk  Honda  Revo  warna  Hitam
01172|dengan  Nomor  mesin:  HB61E1371777  dan  nomor  rangka:  25C8833
01173|beserta 1 Kunci sepeda motor.
01174|Dikembalikan kepada Saksi Peminawati Lubis;
01175|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
01176|(lima ribu rupiah);
01177|
01178|Jumat
01179|
01180|27 Maret 2026
01181|
01182|2026
01183|
01184|Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim
01185|Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026, oleh kami,
01186|Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wita Rohana
01187|Pandiangan, S.H . dan Kristina Melati Pasaribu , S.H.  masing-masing sebagai
01188|
01189|Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
01190|pada hari Senin tanggal 30 Maret 2026 oleh  Hakim Ketua  didampingi  Para
01191|Hakim Anggota, dibantu oleh Prima Sakti Sidabutar, S.H. Panitera Pengganti,
01192|
01193|Prima Sakti Sidabutar, S.H.
01194|
01195|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01196|Wita Rohana Pandiangan, S.H. Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.
01197|Kristina Melati Pasaribu, S.H.
01198|Panitera Pengganti,
01199|Prima Sakti Sidabutar, S.H.