01031|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; 
01032|i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
01033|j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau 
01034|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;” 
01035| Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP 
01036|Nasional yang menyebutkan “ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku , 
01037|atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian 
01038|
01039|dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak 
01040|mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 
01041|kemanusiaan”; 
01042| Menimbang, bahwa selain aspek yuridis, hakim juga harus 
01043|mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya, Dimana Aspek filosofis 
01044|berkaitan dengan nilai -nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan utama 
01045|hukum. Hakim menilai apakah putusan yang diambil mencerminkan keadilan 
01046|substantif, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal. Dalam konteks ini, 
01047|hakim berupaya agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, 
01048|tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan perbaikan perilaku Para Anak 
01049|Berhadapan dengan Hukum (ABH) , sehingga setelah menjalani hukuman, 
01050|sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang 
01051|baik. Dan Hakim juga harus mempertimbangkan Aspek sosiologis juga menjadi 
01052|bagian penting dalam pertimbangan hakim. Aspek ini mengharuskan haki m 
01053|memperhatikan nilai -nilai budaya, kebiasaan, dan kebutuhan Masyarakat di 
01054|mana perkara tersebut terjadi. Putusan yang diambil harus memberikan manfaat 
01055|bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di 
01056|masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga meliputi analisis terhadap latar 
01057|belakang sosial Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , motif melakukan 
01058|tindak pidana, serta dampak putusan terhadap lingkungan sosial, sehingga 
01059|putusan hakim benar-benar mencerminkan kemanfaatan dan dapat diterima ol eh 
01060|masyarakat luas; 
01061| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1)  Undang-Undang No. 
01062|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tindakan yang 
01063|dapat dikenakan kepada Anak meliputi: 
01064|a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 
01065|b. penyerahan kepada seseorang; 
01066|c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
01067|d. perawatan di LPKS; 
01068|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 
01069|oleh pemerintah atau badan swasta; 
01070|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
01071|g. perbaikan akibat tindak pidana 
01072| Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 54 ayat (2) KUHP 
01073|Nasional dalam hukum positif ( ius constitutum  atas pemberlakukan Undang -
01074|undang Republik I ndonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -undang 
01075|Hukum Pidana atau KUHP (Baru)) dikenal sebagai pemaafan hakim  atau 
01076|
01077|rechterlijk pardon  atau judicial pardon  yang merupakan hal baru dalam 
01078|pemberlakuan KUHP (Baru); 
01079| Menimbang, bahwa pemaafan hakim atau rechterlijk pardon atau judicial 
01080|pardon merupakan pengampunan yang diberikan oleh hakim kepada seseorang 
01081|yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagai bentuk 
01082|kebijaksanaan hakim untuk memberikan kesempatan kedua, kepada pelaku 
01083|tindak pidan a yang menunjukkan penyesalan dan kemauan memperbaiki 
01084|perilakunya, yang jika diterapkan dalam putusan hakim maka dapat dikatakan 
01085|sebagai putusan pemaafan hakim.  
01086| Menimbang, bahwa putusan pemaafan hakim ini merupakan 
01087|kewenangan yang dimiliki oleh hakim yan g diberikan oleh undang-undang dalam 
01088|melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, mengadili dan memutus 
01089|perkara dengan terbatas pada syarat -syarat dan ketentuan penerapan putusan 
01090|pemaafaan hakim yang berkeadilan dan bertanggungjawab; 
01091|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim 
01092|didasarkan pada asas yaitu: 
01093|a. keadilan dan kemanusiaan, yakni penempatan nilai keadilan dan martabat 
01094|manusia sebagai dasar memastikan pemidanaan tidak bersifat represif 
01095|semata; 
01096|b. proporsionalitas, yakni keseimbang an antara tingkat kesalahan, sifat ringan 
01097|tindak pidana, dan konsekuensi hukum yang dijatuhkan; 
01098|c. pemidanaan sebagai upaya terakhir, yakni pidana dan tindakan sebagai 
01099|upaya terakhir apabila tujuan hukum dapat dicapai tanpa pemidanaan; 
01100|d. individualisasi p idana, yakni memperhatikan keadaan ringannya perbuatan, 
01101|keadaan pribadi pelaku dan/atau keadaan pada waktu dilakukan tindak 
01102|pidana serta yang terjadi kemudian; 
01103|e. kepastian hukum dan akuntabilitas, yakni pemaafan hanya dapat diberikan 
01104|melalui putusan hakim yang terbuka, disertai pertimbangan hukum yang jelas 
01105|dan dapat dipertanggungjawabkan; 
01106|f. kemanfaatan, yakni putusan pemaafan hakim harus mendatangkan 
01107|kemanfaatan yang lebih besar daripada penjatuhan pidana atau tindakan; 
01108|Menimbang, bahwa sebagaimana amana t Pasal 54 ayat (2) KUHP 
01109|Nasional tersebut di atas, dalam menentukan ringannya perbuatan, Majelis 
01110|Hakim mendasarkan pada Ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional yang 
01111|berisi keadaan yang membuat pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, 
01112|yang secara utuh pasal tersebut berbunyi: 
01113|
01114|“Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
01115|Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak 
01116|dijatuhkan jika ditemukan keadaan: 
01117|a) terdakwa adalah anak; 
01118|b) terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun; 
01119|c) terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; 
01120|d) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; 
01121|e) terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban; 
01122|f) terdakwa tidak menyadari bahwa tind ak pidana yang dilakukan akan 
01123|menimbulkan kerugian yang besar; 
01124|g) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; 
01125|h) korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak 
01126|pidana tersebut; 
01127|i) tindak pidana tersebut merupa kan akibat dari suatu keadaan yang tidak 
01128|mungkin terulang lagi; 
01129|j) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan 
01130|melakukan tindak pidana yang lain; 
01131|k) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa 
01132|atau keluarganya; 
01133|l) pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil 
01134|untuk diri terdakwa; 
01135|m) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak 
01136|pidana yang dilakukan terdakwa; 
01137|n) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau 
01138|o) tindak pidana terjadi karena kealpaan;” 
01139| Menimbang, bahwa selanjutnya juga akan di pertimbangkan keadaan 
01140|pribadi pelaku, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
01141|a. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; 
01142|b. Latar belakang mental dan intelektual pelaku Tindak Pidana untuk 
01143|menentukan kemampuan Terdakwa dalam mempertimbangkan melakukan 
01144|atau tidak melakukan tindak pidana; dan/atau 
01145|c. Bentuk kesalahan pelaku berupa kealpaan; 
01146| Menimbang, bahwa l ebih lanjut akan mempertimbangkan keadaan pada 
01147|saat dan setelah terjadinya tindak pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-
01148|hal sebagai berikut: 
01149|a. Keadaan lingkungan yang menyebabkan keterbatasan pilihan rasional pada 
01150|saat melakukan tindak pidana; 
01151|
01152|b. Tindak pidana yang dipicu oleh perbuatan korban sendiri; 
01153|c. Terdakwa meminta maaf kepada korban/keluarganya; 
01154|d. pihak korban memberikan maaf kepada Terdakwa; dan/atau 
01155|e. Terdakwa telah melakukan upaya pemulihan akibat dari tindak pidana 
01156|(memperbaiki barang  yang rusak, membayar ganti kerugian, membiayai 
01157|pengobatan, dsb.); 
01158|Keseluruhan hal-hal yang dipersyaratkan dalam penerapaan putusan pemaafan 
01159|hakim tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan pedoman 
01160|pemidanaan sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP  Nasional dan apabila 
01161|terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut pemberlakuan Pasal 54 ayat 
01162|(2) KUHP Nasional, dengan masing-masing pertimbangan sebagai berikut; 
01163| Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan perihal bentuk kesalahan 
01164|pelaku Tindak Pidana, mot if dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin 
01165|pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak 
01166|direncanakan, cara melakukan Tindak Pidana, sikap dan tindakan pelaku 
01167|sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat hidup, keadaan so sial, dan keadaan 
01168|ekonomi pelalu Tindak Pidana,  Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai 
01169|berikut; 
01170| Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam 
01171|uraian unsur pasal diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, 
01172|dimana ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  mendapatkan pesan singkat 
01173|dari chat Instagram yang melakukan janjian untuk tawuran dari pihak SMP 55 ke 
01174|Instagram kepada kelompok anak yang bernama ULTRAS PERSADA dimana 
01175|pemegang akun tersebut adalah ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  
01176|bersama teman-temannya kemudian ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  
01177|mengajak ABH I. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  dan ABH II. Anak 
01178|Berhadapan dengan Hukum dan anak yang lainnya untuk tawuran dan pada saat 
01179|itu ABH I. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  membawa senjata tajam 
01180|jenis Celurit, ABH II. Anak Berhadapan dengan Hukum , membawa senjata tajam 
01181|jenis samurai dengan gagang warna merah dan ABH III. Anak Berhadapan 
01182|dengan Hukum, membawa senjata tajam jenis parang atau mandau warna coklat 
01183|dengan gagang kayu, dimana senj ata tajam yang dibawa oleh Para Anak 
01184|Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk digunakan pada saat akan tawuran 
01185|dengan anak SMP 55 Kota Bekasi, tetapi senjata tajam tersebut belum sempat 
01186|digunakan oleh Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak jadi tawuran 
01187|karena diketahui oleh saksi Saksi III  hendak pulang dinas dari Polres Metro 
01188|Bekasi kota menuju kearah rumah tinggal saksi Saksi III  di Perum Nusa Indah 
01189|
01190|Cibitung dan pada saat melihat Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 
01191|membawa  dan menerima senjata tajam berwarna silver, lalu menepi di pinggir 
01192|Bekasi Timur  dan pada saat mereka berhenti, kemudian saksi Saksi III  
01193|menghampiri para ABH untuk turun dari motor dan saat itu  para ABH kedapatan 
01194|memegang 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan parang , akan tetapi ABH 
01195|II. Anak Berhadapan dengan Hukum  dan ABH III. Anak Berhadapan dengan 
01196|Hukum melarikan diri akan tetapi sekitar pukul 19.30 Wib, ABH II. Anak 
01197|Berhadapan dengan Hukum  dan ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  
01198|menyerahkan diri ke kantor polisi didampingi oleh orang tuanya dan kepala 
01199|sekolah SMP PERSADA; 
01200| Menimbang, bahwa meskipun niat dari Para Anak Berhadapan dengan 
01201|Hukum (ABH) adalah untuk tawuran akan tetapi tidak terjadi sehingga  tidak ada 
01202|korban dalam perkara ini, sehingga Para Anak Berhadapan dengan Hukum 
01203|(ABH) hanya menguasai atau memiliki senjata tajam tanpa ijin; 
01204| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 KUHP Nasional yang 
01205|mengatur bahwa hakim harus menegakkan hukum dan keadilan saat mengadili 
01206|perkara pidana, dan jika terdapat pertentangan antara keduanya, hakim harus 
01207|mengutamakan keadilan. Hadirnya KUHP Nasional mempertegas bahwa 
01208|hukuman pidana terhadap anak harus mempertim bangkan prinsip bahwa anak 
01209|tidak boleh diperlakukan seperti orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. 
01210|Hal ini sejalan dengan Pasal 51 huruf d KUHP Nasional yang menyatakan bahwa 
01211|tujuan pemidanaan adalah untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan 
01212|membebaskan terpidana dari rasa bersalah. 
01213|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
01214|perihal riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi Terdakwa , dengan 
01215|pertimbangan sebagai berikut: 
01216| Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Para Anak 
01217|Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berprestasi di Sekolah 
01218|SMP Persada dan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tidak pernah 
01219|dikenakan hukuman disiplin dari sekolah dan memiliki kegiatan yang positif 
01220|setelah diluar sekolah dengan mengikuti kegiatan eskul di sekolah; 
01221| Menimbang, bahwa karakter anak SMP di Indonesia (usia 13 -15 tahun) 
01222|merupakan masa transisi krusial yang ditandai dengan pencarian identitas, 
01223|otonomi, dan pubertas fisik. Sehingga mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu 
01224|tinggi, senang bersosialisasi, terpengaruh media sosial, serta mulai menghadapi 
01225|tantangan sosial dan akademis yang lebih kompleks, maka sebagaimana budaya 
01226|kearifan lokal masyarakat Indonesia yaitu individu yang 1. Religius, 2. Jujur , 3. 
01227|
01228|Toleransi, 4. Disiplin, 5. Kerja Keras, 6. Kreatif, 7. Mandiri, 8. Demokratis, 9. Rasa 
01229|Ingin Tahu , 10. Semangat Kebangsaan , 11. Cinta Tanah Air , 12. Menghargai 
01230|Prestasi, 13. Bersahabat/Komunikatif, 14. Cinta Damai, 15. Gemar Membaca, 16. 
01231|Peduli Lingkungan, 17. Peduli Sosial dan 18. Tanggung Jawab, sehingga karena 
01232|perbuatan tawuran belum terjadi serta Para Anak Berhadapan dengan Hukum 
01233|(ABH) diajak oleh teman -temannya atau pengaruh dari pergaulan sehingga ABH 
01234|I.  ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM , ABH II. Anak Berhadapan dengan 
01235|Hukum dan ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  ditangkap dan 
01236|menyerahkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para 
01237|Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); 
01238| Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pengaruh pidana terhadap masa 
01239|depan Terdakwa, serta nilai hukum dan k eadilan yang hidup dalam masyarakat , 
01240|Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: 
01241| Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran dan penjelasan dalam 
01242|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -
01243|undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional menyebutkan bahwa karakter daad-
01244|dader strafrecht  atau filsafat hukum pidana yang berfokus pada pelaku ( dader) 
01245|dan perbuatannya ( daad), di mana kejahatan dinilai dari kombinasi perbuatan 
01246|lahiriah (actus reus) dan niat jahat ( mens rea) pelaku, serta  mempertimbangkan 
01247|aspek-aspek pribadi pelaku (riwayat hidup, keadaan sosial/ekonomi, dll.) serta 
01248|dalam menentukan pidana, menciptakan sistem yang lebih humanis dan 
01249|individualis daripada sekadar fokus pada perbuatan saja, yang ternyata filsafat 
01250|hukum terseb ut dalam KUHP Nasional dianggap lebih manusiawi secara 
01251|sistemik. Atas dasar pemikiran tersebut dihubungkan dengan keadaan Para Anak 
01252|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  dalam perkara a quo , penjatuhan pidana 
01253|maupun tindakan justru malah tidak sesuai dengan cita hukum itu sendiri, hal 
01254|tersebut bukan tanpa alasan mengingat terjadinya tindak pidana dalam perkara a 
01255|quo dipicu oleh pergaulan dari teman -teman Para Anak Berhadapan dengan 
01256|Hukum (AB H) sehingga Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) salah 
01257|dalam pergaulan , bahwa Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah 
01258|menyesali perbuatannya telah pula meminta maaf kepada kedua o rang tuanya 
01259|didepan persidangan dan dalam perkara ini tidak ada korb an yang dirugikan , 
01260|disatu sisi Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih muda dan masih 
01261|dapat merubah sikap dan perbuatannya untuk masa depan yang lebih baik; 
01262| Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Berhadapan dengan Hukum 
01263|(ABH) masih berstatus pelajar  di SMP PERSADA , dimana tujuan utama 
01264|penjatuhan pidana bagi anak harus bersifat Edukatif dan Rehabilitatif dengan 
01265|
01266|tujuan membina, mendidik, dan membimbing anak agar tidak mengulangi 
01267|perbuatannya, serta memperbaiki mental dan perkembangan psikososialnya, 
01268|bersifat Perlindungan Anak dengan tujuan Memastikan kepentingan terbaik bagi 
01269|anak (the best interest of the child) tetap diutamakan, menghindari dampak 
01270|negatif pemenjaraan, dan melindungi masa depan anak dan bersifat Ultimum 
01271|Remedium dimana Penjara adalah ja lan terakhir. Sanksi pidana diarahkan pada 
01272|alternatif lain yang lebih mendidik seperti tindakan, peringatan, atau pidana 
01273|dengan syarat. Dan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam 
01274|pemeriksaan persidangan dimana Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  
01275|awalnya telah dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara tersebut 
01276|merupakan bagian dari proses pembinaan dan pembelajaran bagi Para Anak 
01277|Berhadapan dengan Hukum (ABH)  agar menyadari dan menginsyafi 
01278|perbuatannya untuk lebih berhati -hati dan setelah Hak im menilai rasa 
01279|penderitaan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) atas penahanan 
01280|tersebut sudah cukup dan proporsional dengan berat ringannya kesalahan dan 
01281|dampak yang dilakukan oleh Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) 
01282|artinya konflik hukum dan keadi lan sudah tuntas dan selesai serta telah terwujud 
01283|harmonisasi keadaan dan rasa keadilan serta pemulihan keadaan, dan apabila 
01284|Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)  masih dikenakan pidana maupun 
01285|tindakan dalam putusan ini maka perspektif cita hukum berupa keadilan, 
01286|kemanfaatan dan kepastian menjadi sudah tidak relevan lagi, tidak adil dalam 
01287|sudut pandang putusan secara kemanusiaan maupun pertanggungjawaban 
01288|putusan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada manfaat lagi baik untuk 
01289|pembinaan individu Para Anak Ber hadapan dengan Hukum (ABH) sendiri 
01290|maupun secara sosiolegal (tertib hukum masyarakat), serta tidak ada kepastian 
01291|secara proporsional atau keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang 
01292|dihadapan hukum itu sendiri, sehingga penjatuhan pidana maupun tindakan 
01293|dalam perkara a quo  terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam 
01294|masyarakat dan pengaruh pidana terhadap masa depan Para Anak Berhadapan 
01295|dengan Hukum (ABH) dinilai lebih besar mudharatnya (dampak negatif) dari pada 
01296|manfaatnya (dampak positif), artinya penjatuhan pidana sedapat mungkin 
01297|menghindarkan penderitaan hukum terhadap manusia atau Para Anak 
01298|Berhadapan dengan Hukum (ABH) jika memang cita hukum berupa keadilan, 
01299|kemanfaat dan kepastian sudah terwujud tanpa perlu pemberlakuan pemidanaan 
01300|(pidana dan/atau tindakan) terhadapnya; 
01301|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan 
01302|keseluruhan hal-hal tersebut di atas perihal pedoman pemidaan dalam perkara a 
01303|
01304|quo sebagaimana Pasal 54 ayat (1) KUHP (Baru), maka terhadapnya selanjutnya 
01305|Hakim akan mengkonstituir apakah penerapaan putusan pemaafan hakim 
01306|sebagaimana Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional Jo. Pasal 1 angka 19 dan Pasal 
01307|246 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum 
01308|Acara Pidana atau KUHAP (Baru) yang mengatur bahwa ringannya perbuatan, 
01309|keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta 
01310|yang terjadi kemudian dapat dijadikan da sar pertimbangan untuk tidak 
01311|menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan 
01312|mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan tersebut dapat diterapkan 
01313|dan beralasan menurut hukum; 
01314|Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan pemaafan hakim juga 
01315|terdapat batasan dan tidak berlaku untuk semua tindak pidana, salah satunya 
01316|adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau 
01317|lebih, Dimana Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diancam pidana 
01318|dalam Pasal 307 ayat (1) Jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 2023 
01319|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancamannya 7 (tujuh) tahun,  
01320|akan tetapi berdasarkan pasal Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang No. 11 Tahun