00906|- Bahwa menurut cerita dari saksi Ulul Albab biaya yang dikeluarkan selama
00907|proses perekrutan tersebut sebesar Rp140.000.000,00,- (seratus empat
00908|puluh  juta  rupiah)  dan  uang  pendaftaran  tersebut  diserahkan  kepada
00909|Terdakwa Mai Suriyani, Terdakwa Hernawati dan Terdakwa Abdus Syahid,
00910|yang mana hal tersebut juga yang saksi alami;
00911|- Bahwa awalnya saya dijanjikan untuk dikirim bekerja ke Negara Australia
00912|oleh Terdakwa Mai Suriyani pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa di
00913|rumahnya  di  Perumahan  Elit  Kota  Mataram  Asri  sekitar  tanggal  16
00914|Desember 2023 untuk menyerahkan uang DP pendaftaran yang diminta
00915|Hal. 33 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
00916|Paraf
00917|KM A1 A2
00918|
00919|sedangkan  Terdakwa  Abdus  Syahid  menjanjikan  kepada  saksi  akan
00920|memproses  keberangkatan  ke  Negara  Australia  pada  tanggal  25
00921|Desember 2023 di sebuah tempat makan yang berada di daerah Cibubur,
00922|Jl.  Alternatif No 230 Kota Depok, Jawa Barat;
00923|- Bahwa cara perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa Mai Suriyani adalah
00924|dengan mengatakan kepada saksi bahwa bisa memproses keberangkatan
00925|saksi ke Negara Australia dengan jalur resmi dan pemberangkatan cepat
00926|dengan melengkapi persyaratan dokumen dan uang pendaftaran sebesar
00927|Rp140.000.000,00,-  (seratus  empat  puluh  juta  rupiah)  dan  jika  gagal
00928|diberangkatkan maka uang pendaftaran akan dikembalikan penuh tanpa
00929|potongan, setelah membayar DP nantinya saksi akan dikirim ke Jakarta
00930|guna selanjutnya akan diproses oleh Terdakwa Abdus Syahid dan atas
00931|semua janji tersebut saksi bersedia untuk diproses oleh para Terdakwa;
00932|- Bahwa  saksi  bersedia  dan  percaya  pada  Terdakwa  Mai  Suriyani  dan
00933|Terdakwa  Abdus  Syahid  karena  janji  awal  saat  merekrut  sangat
00934|menggiurkan sehingga bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang yang
00935|diminta;
00936|- Bahwa Terdakwa Mai Suriyani dan Terdakwa Abdus Syahid menjanjikan
00937|akan diberangkatkan dengan visa wisata dan setelah berhasil masuk ke
00938|Negara tersebut visa wisata tersebut akan diuruskan menjadi visa kerja
00939|sehingga saksi dapat bekerja di Australia;
00940|- Bahwa pada saat di penampungan saksi di apartemen Transpark Cibubur,
00941|Jl. Alternatif No 230, Kec. Cimanggis, Kota Depok Terdakwa Abdus Syahid
00942|pernah mengirimkan sebuah visa wisata dan tiket pesawat tujuan Australia
00943|yang membuat saksi semakin yakin akan diberangkatkan;
00944|- Bahwa  persyaratan  yang  diminta  oleh  Terdakwa  saat  awal  perekrutan
00945|adalah  Paspor  dan  uang  pendaftaran  sejumlah  Rp130.000.000,00,-
00946|(seratus  tiga  puluh  juta  rupiah)  dan  pada  saat  di  penampungan  saksi
00947|diminta tambahan uang sejumlah Rp10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah)
00948|sebagai uang saku saat pemberangkatan;
00949|- Bahwa Terdakwa Mai Suryani meminta uang pendaftaran kepada saksi
00950|dan  paman  saksi  bernama  Muhammad  Zulkarnaen  sejumlah
00951|Rp130.000.000,00,-  (seratus  tiga  puluh  juta  rupiah)  per  orang  adapun
00952|rincian penyerahan uang tersebut sebagai berikut:
00953|a. Terkirim ke No Rekening Bank 0561533431 atas nama Mai Suryani
00954|Hal. 34 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
00955|Paraf
00956|KM A1 A2
00957|
00958|- Pada  tanggal  18  Desember  2023  sejumlah  Rp40.000.000,00,-
00959|(empat puluh juta rupiah)
00960|- Pada  tanggal  19  Desember  2023  sejumlah  Rp40.000.000,00,-
00961|(empat puluh juta rupiah)
00962|- Pada tanggal 21 Desember 2023 sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga
00963|puluh lima juta rupiah)
00964|- Pada tanggal 23 Desember 2023 sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga
00965|puluh juta rupiah)
00966|- Pada  tanggal  24  Desember  2023  sejumlah  Rp75.000.000,00,-
00967|(tujuh puluh lima juta rupiah)
00968|- Pada tanggal 25 Desember 2023 sejumlah Rp39.000.000,00,- (tiga
00969|puluh sembilan juta rupiah)
00970|b. Terkirim ke No Rekening Bank 6290033967 atas nama Abdus Syahid
00971|pada tanggal 28 Desember 2023 sejumlah Rp20.000.000,00,- (dua
00972|puluh juta rupiah)
00973|- Bahwa saat proses perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa Mai Suryani
00974|saksi  dan  saksi  Muhammad  Zulkarnaen  sebelumnya  sudah  membuat
00975|paspor sendiri di Kantor Imigrasi Mataram dengan biaya pribadi;
00976|- Bahwa  setelah  menyerahkan  uang  pendaftaran  tanggal  18  Desember
00977|2023  kepada  Terdakwa  Mai  Suryani  selanjutnya  pada  tanggal  25
00978|Desember 2023 saksi diantar oleh Terdakwa Mai Suryani ke Jakarta guna
00979|dibawa kepada Terdakwa Abdus Syahid;
00980|- Bahwa  setelah  berada  di  Jakarta  kemudian  saksi  dan  dijemput  oleh
00981|Terdakwa  Abdus  Syahid  kemudian  saksi  berserta  saksi  Muhammad
00982|Zulkarnaen dibawah ke sebuah apartemen bernama Transpark Cibubur, Jl
00983|Alternatif No 230 Kec. Cimanggis, Kota Depok untuk menampung saksi
00984|beserta saksi Muhammad Zulkarnaen dan teman lainnya yang bernama
00985|sdr. Sahrup;
00986|- Bahwa  saksi  berada  di  tempat  penampungan  apartemen  bernama
00987|Transpark  Cibubur,  Jl  Alternatif  No  230  Kec.  Cimanggis,  Kota  Depok
00988|selama 2 (dua) bulan lamanya tanpa pernah diberikan arahan ataupun
00989|pelatihan maupun pengurusan lainnya sebelum diberangkatkan ke luar
00990|negeri dan selama di penampungan tersebut saksi menggunakan biaya
00991|pribadi;
00992|Hal. 35 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
00993|Paraf
00994|KM A1 A2
00995|
00996|- Bahwa  sampai  dengan  saat  ini  saksi  belum  juga  diberangkatkan  oleh
00997|Terdakwa Mai Suryani dan Terdakwa Abdus Syahid ke Negara Australia,
00998|pernah pada tanggal 29 Januari 2024 saat saksi dibawah ke bandara
00999|Soekarno-Hatta dan tiba disana saksi beserta teman saksi lainnya disuruh
01000|berlari seakan-akan sedang mengejar pesawat yang akan berangkatkan
01001|saksi sehingga menurut Terdakwa Abdus Syahid saat itu pemberangkatan
01002|saksi tertunda dan menunggu jadwal berikutnya dan saksi dikembalikan
01003|ke tempat penampungan;
01004|- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2023 seorang teman yang sama-sama
01005|direkrut  oleh  Terdakwa  Abdus  Syahid  bernama  sdr  Jumadil
01006|menginformasikan kepada saksi bahwa berhasil melarikan diri dari tempat
01007|penampungan  yang  berada  di  kos  di  daerah  Cibubur  karena  telah
01008|dilakukan penggerebekan oleh BP2MI dan mengamankan semua orang
01009|yang  akan  diberangkatkan  oleh  Terdakwa  Abdus  Syahid  karena  ada
01010|pencekalan di bandara Soekarno Hatta atas pemberangkatan kelompok
01011|lainnya salah satunya bernama saksi Ulul Albab;
01012|- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa Abdus Syahid namun tidak diangkat
01013|dan  saksi  mendatangi  rumah  Terdakwa  Mai  Suryani  bersama  saksi
01014|Muhammad  Zulkarnaen  untuk  bertanggungjawab  akan  tetapi  dirinya
01015|mengatakan  menunggu  Terdakwa  Abdus  Syahid  yang  akan
01016|mengembalikan  uang  saksi  tersebut,  sehingga  setelah  beberapa  kali
01017|menagih saksi beserta teman yang lain memutuskan untuk melaporkan
01018|kepada pihak kepolisian;
01019|- Bahwa  atas  peristiwa  tersebut  saksi  merasa  dirugikan  sejumlah
01020|Rp140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah);
01021|- Bahwa atas kerugian yang dialami oleh saksi maka saksi mengajukan
01022|Restitusi  sesuai  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  sejumlah
01023|Rp140.000.000,00,- (seratus empat puluh juta rupiah);
01024|Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bah
01025|wa keterangan Saksi  adalah  benar dan Para Terdakwa  tidak keberatan atas
01026|keterangan Saksi;
01027|Menimbang bahwa  Terdakwa  I  telah  mengajukan  Saksi  yang
01028|meringankan (a de charge) sebagai berikut:
01029|Saksi BAKO WIBOWO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
01030|sebagai berikut:
01031|- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ABDUS SYAHID Alias
01032|ANGKEP;
01033|- Bahwa saksi merupakan teman bisnis travel Terdakwa  ABDUS SYAHID
01034|Alias ANGKEP;
01035|- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi meringankan
01036|dari Terdakwa ABDUS SYAHID Alias ANGKEP;
01037|- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dalam perkara TPPO;
01038|- Bahwa  saksi  mengetahui  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  Alias  ANGKEP
01039|mempunyai travel dengan nama Syahita travel;
01040|- Bahwa  travel  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  Alias  ANGKEP kebanyakan
01041|memberangkatkan ke daerah-daerah di Indonesia dan ada beberapa kali
01042|memberangkatkan ke luar negeri;
01043|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ke
01044|terangan Saksi  adalah  benar dan Terdakwa  tidak keberatan atas keterangan
01045|Saksi;
01046|
01047|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01048|berikut:
01049|1. Ahli  PRADIPTHA  HIMAWAN  PUTRA,  S.H.,  M.H dibawah  sumpah
01050|memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01051|Hal. 36 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01052|Paraf
01053|KM A1 A2
01054|
01055|- Bahwa Ahli adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di
01056|Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan
01057|Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang  telah  ditunjuk  oleh
01058|Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara
01059|Barat sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Perdagangan
01060|Orang dan atau Orang Perorangan menempatkan Pekerja Migran dalam
01061|perkara tersebut diatas;
01062|- Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
01063|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia penempatan secara
01064|orang-perorangan  tidak  diperbolehkan  daan  saat  terjadinya  peristiwa
01065|Pemerintah  Indonesai  Cq.  Kementrian  Tenaga  Kerja  Transmigrasi
01066|Republik Indonesia belum melakukan MoU ataupun kerjasama dengan
01067|Pemerintah  Negara  Australia  terkait  Penempatan  Pekerja  Migran
01068|Indonesia;
01069|- Bahwa dari kronologis perkara yang telah diuraikan, Ahli menerangkan
01070|bahwa  alur Perekrutan dan penempatan yang dilakukan tersebut tidak
01071|sesuai  dengan  prosedur  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01072|dikarenakan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01073|Pelindungan PMI Pasal 69 yang menyatakan bahwa Orang Perseorangan
01074|dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  melaksanakan
01075|Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan  orang  perseorangan  yang
01076|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01077|dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
01078|(sepuluh)  tahun  dengan  denda  paling  banyak  Rp.15.000.000.000,00,-
01079|(lima belas miliar rupiah);
01080|- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Undang-Undang Republik
01081|Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01082|Indonesia  menerangkan  bahwa  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01083|penempatan  pekerja  mingran  Indonesia,  orang  perseorang  dimaksud
01084|dalam  ketentuan  ini  antarai  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memilki
01085|kewenangan  untuk  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia,  jadi  jelas
01086|sekali Orang perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan penempatan
01087|terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia). Adapun yang dapat melakukan
01088|perekrutan  dan  atau  penempatan  terhada  Pekerja  Migran  Indonesia
01089|adalan Perusahaan yang memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai
01090|Hal. 37 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01091|Paraf
01092|KM A1 A2
01093|
01094|P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki
01095|SIP2MI  (Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja  Migran)  yang  dikeluarkan  oleh
01096|Badan  Pekerja  MIgran  Indonesia  (BP2MI).  Hal  tersebut  berdasarkan
01097|ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017
01098|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Peraturan  Menteri
01099|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata
01100|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga
01101|Kerja  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Ijin  Pelaksanan
01102|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01103|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
01104|Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
01105|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01106|Govermen (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
01107|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
01108|dan BP2MI;
01109|b. Pihak Swasta dalam hal ini adalah Indonesia Swasta atau Perusahaan
01110|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah
01111|memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
01112|c. Secara Mandiri, yang dimaksud mandiri disini adalah Calon Pekerja
01113|Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak
01114|pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes Ri dan memiliki
01115|Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada Negara
01116|Pengguna pada sektor Formal. Perseorangan Yang akan bekerja di
01117|negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
01118|- telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01119|- bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01120|- tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor;
01121|- dilarang  bekerja  pada  pemberi  kerja  perseorangan  atau  sektor
01122|domestic. (Pasal 34 permenaker RI No. 9 Tahun 2019);
01123|- Bahwa Prosedur dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01124|yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01125|(P3MI) adalah sebagai berikut:
01126|a. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01127|Job  Order  (JO)  /  Demanlater  yang  berisikan  Kontrak  kerja,  Jenis
01128|pekerjaan, Sistem penggajian, Sistem pekerjaan, Identitas pengguna Job
01129|Hal. 38 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01130|Paraf
01131|KM A1 A2
01132|
01133|Order (JO). Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI Negara Penempatan
01134|yang dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
01135|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara
01136|online ke BP2MI untuk menerbitkan Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran
01137|(SIP 2MI) tersebut;
01138|b. Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran  (SIP2MI), maka
01139|P3MI Baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB Maupun Kantor cabang
01140|menghubungi  disnaker  Kab/Kota  untuk  melaporkan  adanya  Surat Ijin
01141|Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan selanjutnya
01142|bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan sosialisasi, Rekrutmen  dan
01143|Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan
01144|Negara Penempatan;
01145|c. Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia  (CPMI), maka
01146|pihak  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01147|(P3MI)  baru  mengajukan  proses  seleksi  ke  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
01148|Transmigrasi  Kab/Kota  sesuai  tempat  domisili  Calon  Pekerja  Migran
01149|Indonesia;
01150|d. Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen yang
01151|dimiliki CPMI yaitu KTP,Kartu Keluarga, Ijin Keluarga (Istri,Suami,Orang
01152|tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses wawancara.  Proses
01153|selanjutnya  adalah  dibuatkan  Berita  Acara  Serah  Terima  kepada
01154|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PЗMI) yang berisikan
01155|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI) memenuhi syarat  sebagai
01156|Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  dan  dikeluarkan  Surat  Rekomendasi
01157|untuk proses pembuatan paspor;
01158|e. Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
01159|Pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Balai
01160|Latihan  Kerja  Luar  Negeri (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01161|Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01162|dilakukan  proses  oleh  Perusahan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja
01163|Migran Indonesia (P3MI);
01164|- Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01165|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Pemerintah
01166|Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan
01167|Pelindungan Pekerja Migran  Indonesia bahwa Persyaratan  yang harus
01168|Hal. 39 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01169|Paraf
01170|KM A1 A2
01171|
01172|dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri
01173|adalah :
01174|a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01175|b) Memiliki Kompetensi;
01176|c) Sehat jasmani dan Rohani;
01177|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01178|e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01179|- Paspor;
01180|- Visa Kerja;
01181|- Asuransi (BPJS);
01182|- Medical Report;
01183|f) Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi  Tenaga
01184|Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut adalah system
01185|online pelayanan administrasi penempatan PMl dan penerbitan KTKLN
01186|yang  melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur
01187|dalam  Pasal  5  dan  Pasal  13  UU  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01188|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01189|- Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah;
01190|- Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh
01191|kepala desa;
01192|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01193|- Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01194|kesehatan dan psikologi;
01195|- Perjanjian Kerja;
01196|- Perjanjian Penempatan;
01197|- Bahwa sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja
01198|dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada Perusahaan