01863|tidak ada yang menjemput mereka, sehingga akhirnya salah satu dari 6 (enam) orang
01864|tersebut yakni saksi AZIZUR RAHMAN kembali ke Kota Padangsidimpuan dengan
01865|menaiki bus lalu mendatangi rumah kontrakan tempat ia sebelumnya di kurang
01866|bersama  teman-temanya  lalu  membuat  keributan  hingga  akhirnya  tidak  lama
01867|kemudian pihak kepolisian datang dan menemukan 11 orang (sebelas) warga negera
01868|Bangladesh lainnya yang masih di kurung dalam rumah kontrakan tersebut, setelah itu
01869|Petugas Kepolisian juga langsung mengamankan Para T erdakwa;
01870|Menimbang, bahwa adapun 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh
01871|tersebut  awalnya  bekerja  Malaysia  kemudian  di  janjikan  akan  di  pekerjakan  ke
01872|Australia, akan tetapi pada faktanya mereka di bawa ke Indonesia, tepatnya di kurung
01873|dalam sebuah rumah di Kota Padangsidimpuan dan dilarang berkomunikasi dengan
01874|keluarga, maupun masyarakat sekitar, dan bagi mereka yang ingin keluar dari rumah
01875|tersebut dan kembali ke Malaysia harus membayar uang sejumlah BDT 200.000 atau
01876|RM 6.000 atau Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Para T erdakwa;
01877|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
01878|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
01879|negara asing masuk ke wilayah Indonesia;
01880|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
01881|Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;
01882|Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik
01883|Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain”;
01884|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 21 tahun 2007 tentang
01885|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang, Eksploitasi  adalah  tindakan
01886|dengan  atau tanpa persetujuan korban yang meliputi  tetapi tidak  terbatas  pada
01887|
01888|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01889|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara
01890|melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
01891|atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01892|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Dengan demikian, yang
01893|dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi” adalah adanya tujuan
01894|dari pelaku untuk menempatkan korban dalam kondisi tidak bebas, rentan, atau
01895|terpaksa, agar pelaku dapat memperoleh keuntungan secara melawan hukum;
01896|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan
01897|dimana 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh tersebut di janjikan akan di
01898|pekerjakan  ke  Australia,  akan  tetapi  pada  faktanya  mereka  di  bawa  masuk  ke
01899|Indonesia  secara  illegal  melalui  jalur  laut  dan  darat  sampai  pada  kota
01900|Padangsidimpuan, setelah sampai di Kota Padangsidimpuan lalu 17 (tujuh belas)
01901|orang warga negara Bangladesh tersebut  dimasukkan ke dalam sebuah rumah
01902|kotrakan dan mereka di larang keluar rumah atau berkomunikasi dengan orang lain
01903|serta para T erdakwa mengunci rumah tersebut, tindakan ini menunjukkan adanya
01904|pembatasan kebebasan yang merupakan bentuk penindasan, selanjutnya 17 (tujuh
01905|belas)  orang  warga  negara  Bangladesh  tersebut  diminta  untuk  mambayar  BDT
01906|200.000 atau RM 6.000 atau sekitar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) per
01907|orang jika ingin keluar dari rumah tersebut dan kembalikan ke Malaysia, sehingga 6
01908|(enam) orang dari 17 (tujuh belas) orang korban yang berada dalam rumah tersebut
01909|membayar kepada Para T erdakwa dan lalu mereka di kirim ke kembali ke Malaysia.
01910|Fakta ini menunjukkan adanya pemanfaatan kondisi rentan korban untuk memperoleh
01911|keuntungan ekonomi secara melawan hukum, yang merupakan bentuk eksploitasi
01912|sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
01913|Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui
01914|bahwa 17 (tujuh belas) orang warga Negara Bangladesh tersebut disekap dirumah
01915|kontrakan yang memiliki 2 kamar dengan perkiraan 5x5 meter dan diberi tidur hanya 1
01916|(satu) kamar sebanyak 17 (tujuh belas) orang cuma diberi alas tikar dan dikamar
01917|mandi tidak ada perlengkapan mandi serta mereka di kunci dan tidak boleh keluar dari
01918|rumah tersebut;
01919|Menimbang, bahwa warga Negara Bangladesh tersebut disekap selama 4
01920|(empat) hari dan hanya diberi makan 2 (hari) sekali siang dan malam;
01921|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
01922|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
01923|negara asing masuk ke wilayah Indonesia;
01924|Menimbang, bahwa menurut ahli Hukum Pidana Dr. Edi Yunara, S.H.M. Hum,
01925|menerangkan Eksploitasi dalam konteks UU Nomor 21 T ahun 2007, termasuk tetapi
01926|
01927|tidak terbatas pada kerja paksa, perbudakan, pemerasan atau pemanfaatan fisik dan
01928|ekonomi korban untuk memperoleh keuntungan materiil dan inmateriil;
01929|Menimbang, bahwa meskipun korban sadar akan perbuatannya, hal ini tidak
01930|meniadakan kemungkinan adanya eksploitasi oleh Para T erdakwa. Selanjutnya ahli
01931|juga menerangkan misalnya Para T erdakwa mengatakan hanya ingin membantu
01932|korban untuk kembali ke Negaranya akan tetapi karena cara yang digunakan Para
01933|T erdakwa tidak sesuai dengan peraturan melainkan adanya imbalan atau bayaran
01934|yang diminta oleh Para T erdakwa sudah termasuk dalam Tindak Pidana Perdagangan
01935|Orang;
01936|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  Majelis
01937|Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;
01938|Ad.4.  Unsur  “Orang  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut
01939|serta melakukan”;
01940|Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai pembuat
01941|(dader) suatu perbuatan pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh
01942|lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
01943|Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal turut
01944|serta  melakukan  perbuatan  pidana  mempunyai  pendapat  sebagaimana  dalam
01945|putusannya Nomor : 1117 K/Pid/1990, tanggal 30 Pebruari 1990 sebagai berikut
01946|yaitu : untuk dapatnya dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana
01947|dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu
01948|orang yang melakukan perbuatan pidana dan dalam hal ini kedua orang itu semuanya
01949|melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana“; 
01950|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan
01951|setelah dihubungkan dengan unsur ketiga maka dengan adanya perbuatan Para
01952|T erdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 Sekitar Pukul 00.10 WIB
01953|bertempat di Jl. Mawar Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan
01954|Selatan  Kota  Padangsidimpuan  karena  menampung  orang  Bangladesh  untuk
01955|diberangkatkan ke Australia untuk bekerja;
01956|Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat dimana T erdakwa I MD
01957|SHOHEL RANA awalnya yang berkomunikasi dengan seorang agen yang mengaku
01958|bernama MD ALI akan datang 17 (tujuh belas) orang Warga Negara Bangladesh dan
01959|T erdakwa I MD SHOHEL RANA diminta untuk menyiapkan tempat penampungan,
01960|setelah komunikasi tersebut selanjutnya T erdakwa I MD SHOHEL RANA meminta
01961|T erdakwa II NURHALIMA SITUMORANG yang merupakan orang Indonesia dan
01962|tinggal di Kota Padangsidimpuan untuk menyewa rumah kontrakan guna tempat
01963|menampung 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh tersebut sehingga
01964|T erdakwa II NURHALIMA SITUMORANG menyewa rumah kontrakan kepada MINDA
01965|
01966|MORA selama 3 (tiga) bulan, setelah rumah penampungan tersedia lalu T erdakwa II
01967|NURHALIMA SITUMORANG  mengirimkan  uang  kepada  RESTU  HAGABAEAN
01968|SITUMORANG untuk menjemput 17 (tujuh belas) orang warga negara Bangladesh
01969|dari  T ebing  Tinggi  menuju  ke  Kota  Padangsidimpuan.  Setelah  sampai  di  kota
01970|Padangsidimpuan  kemudian  17  (tujuh  belas)  orang  Warga  Negara  Bangladesh
01971|tersebut pun  di masukkan  ke  dalam  rumah  kontrakan  yang  sebelumnya sudah
01972|disewa, kemudian mengunci mereka di dalam rumah tersebut atau tidak izinkan untuk
01973|keluar dari dalam rumah kontrakan tersebut;
01974|Menimbang, bahwa Para T erdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah
01975|untuk  mengangkut,  menampung  maupun  memindahkan  serta  menerima  warga
01976|negara asing masuk ke wilayah Indonesia, maka menurut Majelis Hakim perbuatan
01977|Para T erdakwa telah memenuhi unsur dari perbuatan pidana sehingga Para T erdakwa
01978|haruslah dinyatakan sebagai orang yang melakukan oleh sebab itu menurut Majelis
01979|Hakim telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
01980|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 3 UU RI No.21
01981|T ahun  2007   tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  jika
01982|dihubungkan dengan fakta  hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut
01983|Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua
01984|Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah
01985|dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Para T erdakwalah sebagai orang
01986|yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan tidak
01987|ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang
01988|dapat menghapuskan kesalahan Para T erdakwa dan atau alasan pembenar yang
01989|dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para T erdakwa, oleh karena itu
01990|Para T erdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01991|melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU RI No.21 T ahun 2007 tentang
01992|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan kwalifikasi tindak pidana
01993|“Turut  serta  memasukkan  orang  ke  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  untuk
01994|dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain”;
01995|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa telah dinyatakan terbukti
01996|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka Para T erdakwa haruslah
01997|dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
01998|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan
01999|dijatuhkan bagi Para T erdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan
02000|tetapi  untuk  menyadarkan  Para  T erdakwa  akan  kesalahannya  sehingga  Para
02001|T erdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut
02002|Majelis  Hakim  harus  memperhatikan  asas  proporsional  (sesuai  dengan  tingkat
02003|kesalahan Para T erdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat
02004|
02005|korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para
02006|T erdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 T ahun
02007|2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
02008|Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga
02009|akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa
02010|tindak  pidana  merupakan  gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan  dan
02011|keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu
02012|dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-
02013|kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Para T erdakwa,
02014|sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-
02015|unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan
02016|hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para T erdakwa yang melakukan
02017|tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa
02018|pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para T erdakwa sadar sepenuhnya atas
02019|perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa
02020|yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan,
02021|unsur  ketiga, keadilan  yaitu pemidanaan  tersebut dirasakan adil baik oleh  Para
02022|T erdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah
02023|adanya  kepastian  hukum  bagi  Para  T erdakwa  maupun  bagi  orang  lain  yang
02024|melakukan tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang
02025|lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;
02026|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis
02027|Hakim  akan  mempertimbangkan  penjatuhan  pemidanaan  bagi  Para  T erdakwa
02028|sebagai berikut:
02029|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa dinyatakan telah terbukti
02030|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  Turut  serta
02031|memasukkan orang ke wilayah Negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi di
02032|wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dan dipersidangan
02033|Penuntut Umum menuntut agar Para T erdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12
02034|(dua belas) tahun dimana terhadap lamanya tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut
02035|Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan
02036|mempertimbangkan bahwa pada persidangan Para T erdakwa merupakan suami istri
02037|yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berusia kurang lebih 10
02038|tahun tentunya anak Para T erdakwa tersebut menurut Majelis Hakim juga masih
02039|sangat membutuhkan peran Para T erdakwa sebagai Orang Tua, terlebih terhadap
02040|T erdakwa  II  Nurhalimah  Situmorang  juga  merupakan  sosok  seorang  Ibu  yang
02041|nantinya jika dipidana penjara dengan waktu yang cukup lama akan mempengaruhi
02042|psikologis T erdakwa II Nurhalimah Situmorang maupun terhadap psikologis Anaknya
02043|
02044|tersebut serta juga dengan memperhatikan fakta di persidangan yaitu Para warga
02045|Negara Asing tersebut saat ini sudah dikembalikan ke Negara asalnya dengan kondisi
02046|Baik sehingga dengan memperhatikan keadaan tersebut tentunya terhadap Para
02047|T erdakwa tersebut akan dijatuhi pidana yang nantinya telah dipandang pantas dan adil
02048|untuk  Para  T erdakwa  dan  pada  persidangan  pun  Para  T erdakwa  mengajukan
02049|permohonan  yaitu  keringanan  hukuman,  maka  menurut  Majelis  Hakim  tujuan
02050|pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi
02051|Para T erdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Para T erdakwa agar dikemudian
02052|hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Para T erdakwa dapat kembali
02053|bermasyarakat dengan baik karena Para T erdakwa masih berusia muda sehingga
02054|diharapkan  dapat  memperbaiki  perilakunya  menjadi  lebih  baik  oleh  sebab  itu
02055|permohonan Para T erdakwa yang memohon keringanan hukuman serta permohonan
02056|yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para T erdakwa tersebut yang pada pokoknya
02057|juga memohon agar Para T erdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya yaitu
02058|Majelis berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim akan
02059|menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
02060|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  baik  dari  tingkat
02061|penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Para T erdakwa telah menjalani
02062|masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4)
02063|Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
02064|Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para
02065|T erdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02066|Menimbang, bahwa oleh karena Para T erdakwa hingga saat ini berada dalam
02067|Rumah T ahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah
02068|jenis penahanan atau untuk menangguhkan penahanannya, maka Majelis Hakim
02069|menyatakan agar Para T erdakwa tetap berada dalam Rumah T ahanan Negara;
02070|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Merk
02071|Vivo  Y03t  warna  Biru  Metalic  dengan  IMEI1  866245077776973  dan  IMEI2
02072|866245077776965, 1 (satu) Handphone Merk Vivo Y27s warna Purple dengan IMEI1
02073|865780077402114 dan IMEI2 865780077402106 dan 1 (satu) Handphone Merk
02074|Realme  12  warna  Hijau  Metalic  dengan  IMEI1  862743070088135  dan  IMEI2
02075|862743070088127 yang merupakan sarana yang dipergunakan Para T erdakwa untuk
02076|melakukan kejahatan, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas
02077|untuk dimusnahkan;
02078|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Paspor
02079|Negara Bangladesh atas nama RAJU MIAH nomor B00426375 T anggal pembuatan
02080|03 Juli 2022 s/d 20 Juli 2032, 1 (satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas
02081|nama SYFUL ISLAM nomor EL0692795 T anggal pembuatan 18 Juni 2023 s/d 17 Juni
02082|
02083|2028, 1 (satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama MOHAMMAD ALI
02084|nomor EJ0892694 T anggal pembuatan 01 Desember 2021 s/d 30 November 2026, 1
02085|(satu) buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama MD LOKMAN nomor
02086|EK0768721 T anggal pembuatan 03 Agustus 2022 s/d 03 Agustus 2027, 1 (satu) buah
02087|buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama MOHAMMAD NORUL ISLAM nomor
02088|AO2280291T anggal pembuatan 22 November 2021 s/d 21 November 2031, 1 (satu)
02089|buah buku Paspor  Negara Bangladesh atas nama ABU KALAM nomor EM0108828
02090|T anggal pembuatan 28 Oktober 2023 s/d 25 Oktober 2028 dan 1 (satu) Buah Pasport
02091|atasnama MD SHOHEL RANA No paspor EB0560740 masa berlaku dari tanggal 24
02092|November 2019 S.d 23 November 2020 yang erat kaitannya dengan tindak pidana
02093|yang dilakukan oleh Para T erdakwa, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut
02094|agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Rumah Detensi Imigrasi Medan;
02095|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  Kartu
02096|pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh atas nama MD. SHOHEL RANA, 1 (satu)
02097|Kartu pemerintahan Republik Rakyat Bangladesh atas nama MST . NURNAHER
02098|KHATUN dan 1 (satu) Buah Kartu KAD pendaftaran personel Binaan dengan nomor
02099|5275 0400 3269 6257 atas nama MD. SHOHEL RANA yang berdasarkan fakta
02100|hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik T erdakwa MD. SHOHEL
02101|RANA,  oleh  karenanya  terhadap  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada
02102|T erdakwa MD. SHOHEL RANA;
02103|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pasport atas
02104|nama NURHALIMA SITUMORANG No paspor  C9025017 masa berlaku dari tanggal
02105|19 Mei 2022 S.d 19 Mei 2027, 1 (satu) Buah Pasport atasnama  NURHALIMA
02106|SITUMORANG No paspor  B7706765 masa berlaku dari tanggal 26 September 2017
02107|S.d 26 September 2022, 1 (satu) Buah Pasport atas nama ALESSANDRO PRAYOGA
02108|PULUNGAN No paspor C9025018 masa berlaku dari tanggal 19 Mei 2022 S.d 19 Mei
02109|2027, 1 (satu) Buah Pasport atasnama  ALESSANDRO PRAYOGA PULUNGAN No
02110|paspor B7706764 masa berlaku dari tanggal 26 September 2017 S.d 26 September
02111|dan 20221 (satu) Lembar Surat Keterangan Nikah yang berdasarkan fakta hukum
02112|dipersidangan  barang  bukti  tersebut  adalah  milik  T erdakwa  NURHALIMA
02113|SITUMORANG, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada
02114|T erdakwa Nurhalima Situmorang atau Elessandro Prayoga Pulungan;
02115|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Paspor