00499|• 1 (satu) saset plastik berisi daun kering dengan berat netto 0,0446
00500|gram
00501|     adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam
00502|Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI
00503|Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
00504|• Urin milik M. IBNU IRFAN Als. IBNU BIN IRFAN.
00505|adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika
00506|Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur “tanpa hak” atau  “melawan
00507|hukum” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
00508|Ad.3. Unsur  “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
00509|Golongan I bukan tanaman”;  
00510| Menimbang,  bahwa  unsur  “Memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau
00511|menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman”  ini  bersifat  alternatif.
00512|Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya
00513|tidak  perlu  dibuktikan  lagi.  Sedangkan  apabila  beberapa  perbuatan  yang
00514|dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;
00515| Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  ini  yang  dimaksud  dengan
00516|“Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk
00517|tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam  terapi,
00518|serta  mempunyai  potensi  sangat  tinggi  mengakibatkan  ketergantungan.
00519|Narkotika  apa  saja  yang  termasuk  Golongan  I  terdapat  dalam  lampiran  I
00520|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober
00521|2009 tersebut diatas dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
00522|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan An
00523|ak Pelaku  ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba pada  hari  Sabtu tanggal 06
00524|September 2025 sekitar jam 02.25 WITA, Jalan Kandea II, Kel. Bontoala Tua,
00525|Kec. Bontoala Kota Makassar  karena diduga secara tanpa hak atau melawan
00526|hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai  Narkotika  Golongan  I jenis  sintetis
00527|bersama  dengan barang  bukti  berupa 1  (satu)  buah  dompet  hitam  yang
00528|didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip berisi daun kering narkotika jenis
00529|tembakau sintetis dengan berat netto 0,0446 gram dalam pemeriksaan  dan Ana
00530|k  Pelaku tidak  mempunyai  izin  dari  yang  berwenang  memiliki,  menyimpan,
00531|menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; 
00532|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik klip berisi
00533|daun kering narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,0446 gram  h
00534|5
00535|10
00536|15
00537|20
00538|25
00539|30
00540|35
00541|
00542|asil pemeriksaan di duga Narkotika Golongan I jenis s intetis tersebut milik Muh.
00543|Jauri alias Auri bin Swandi;
00544|Menimbang, bahwa Anak Pelaku menerangkan bahwa tembakau sintetis
00545|tersebut adalah milik dan kemudian diakul juga oleh  MUH JAURI ALIAS AURI
00546|BIN  SWANDI  bahwa  sebelumnya  iya  telah  menggunakan  tembakau  sintetis
00547|bersama dengan  M ALFA RIDZI ALIAS ALFA BIN IRFAN dan Anak Pelaku yang
00548|mana  termbakau  sintetis  yang  iya  gunakan  tersebut  adalah  rangkaian  atau
00549|bagian dari tembakau sintetis yang di iya gunakan Bersama dan kemudian MUH
00550|JAURI ALIAS AURI BIN SWANDI, M ALFA RIDZI ALIAS ALFA BIN IRFAN dan
00551|Anak  Pelaku,  dengan  demikian  Anak  Pelaku secara  terang-terangan  telah
00552|memiliki,  menyimpan  serta  menguasai Narkotika  Golongan I  adalah bentuk
00553|penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan
00554|Anak Pelaku tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika .
00555|Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
00556|tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut
00557|diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;
00558|Ad. 4  Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak  pidana
00559|Narkotika dan Prekursor Narkotika;
00560|Menimbang,  bahwa  bagian  dari  unsur  ini  mengandung  elemen  yang
00561|bersifat alternatif antara Percobaan dan Permufakatan Jahat, sehingga apabila
00562|salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;  
00563|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  percobaan  sebagaimana
00564|diatur  dalam  KUHP  Pasal  53  ayat  (1)  adalah  jika  niat  untuk  melakukan
00565|kejahatan  itu  telah  ternyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan,  dan  tidak
00566|selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
00567|kehendaknya sendiri
00568|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Permufakatan  Jahat
00569|sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
00570|Narkotika  adalah  perbuatan  dua  orang  atau  lebih  yang  bersekongkol  atau
00571|bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,
00572|menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota
00573|suatu  organisasi  kejahatan  Narkotika,  atau  mengorganisasikan  suatu  tindak
00574|pidana Narkotika.
00575|Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Para Saksi
00576|dan Keterangan Anak Pelaku  serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan
00577|dipersidangan  terungkap  fakta  bahwa  terpenuhinya  unsur  “memiliki,
00578|menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan
00579|5
00580|10
00581|15
00582|20
00583|25
00584|30
00585|35
00586|
00587|tanaman” terhadap diri MUH JAURI ALIAS AURI BIN SWANDI  dan  M ALFA
00588|RIDZI ALIAS ALFA BIN IRFAN  bersama Anak Pelaku tersebut pada awalnya ja
00589|njian  untuk  memakai  narkotika  jenis  sintetis  tersebut  terbukti  sebagai  suatu
00590|tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
00591|Golongan I bukan tanaman”;
00592|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,  Hakim
00593|berpendapat  bahwa  unsur  “Percobaan  atau  Permufakatan  jahat  untuk
00594|melakukan tindak pidana  Narkotika dan Prekursor Narkotika”  terhadap diri  Sak
00595|si  telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
00596|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  ternyata
00597|semua unsur dalam pasal 1Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023
00598|tentang  KUHP Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang
00599|Narkotika.  yang didakwakan kepada  Anak  dalam dakwaan  Alternatif tersebut
00600|telah  terpenuhi  dan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  ada,  sehingga  Hakim
00601|memperoleh  keyakinan  bahwa  Anak-lah  turut  melakukan ,  sehingga
00602|berkesimpulan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Anak telah
00603|melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya  dalam  dakwaan
00604|tersebut;
00605|Menimbang, bahwa terhadap pledoi Anak Pelaku yang diajukan melalui
00606|Advokatnya yang mohon untuk di kembalikan kepada orang tua Anak Pelaku at
00607|au memberikan keringanan hukuman kepada Anak Pelaku ;
00608|Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pleidoi yang diajukan
00609|oleh Penasihat Hukum Anak, akan terlebih dahulu memaknai arti “ Perbuatan
00610|Pidana”  ,  yang  dimaksud  dengan  istilah  “perbuatan  pidana”  menurut
00611|Prof.Moeljatno, SH dalam Bukunya Asas-asas Hukum Pidana halaman 59-63
00612|adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  hukum,  larangan  mana  disertai
00613|ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  bagi  barang  siapa  yang
00614|melanggar larangan tersebut, akan tetapi untuk pertanggungjawabab pidana
00615|tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, disamping itu harus
00616|ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau dengan kata lain berlaku
00617|asas Geen straf zonder schuld atau ohne schuld keine strafe atau Nulla poena
00618|sine culpa  (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan);
00619|Menimbang,  bahwa  untuk  melihat  adanya  Kesalahan  (Schuld)  yang
00620|dapat mengakibatkan Anak Pelaku dipidana haruslah :
00621|1. Melakukan perbuatan melawan hukum;
00622|2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
00623|5
00624|10
00625|15
00626|20
00627|25
00628|30
00629|35
00630|
00631|3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan/kealpaan
00632|(dolus/culpa);
00633|4. Tidak adanya alasan pemaaf;
00634|Menimbang,  bahwa  Kesalahan  (schuld)  terdiri  atas  beberapa  unsur,
00635|yakni:
00636|1. Adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  pada  si  pembuat,  artinya
00637|keadaan jiwa si pembuat harus normal;
00638|2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa
00639|kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut bentuk – bentuk
00640|kesalahan;
00641|3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan
00642|pemaaf;
00643|Menimbang, bahwa menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting) seseorang
00644|tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya apabila :
00645|1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan
00646|harga dan nilai dari perbuatannya;
00647|2. Ia  tidak  dapat  menentukan  kehendaknya  terhadap  perbuatan  yang  ia
00648|lakukan;
00649|3. Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang;
00650|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  dihubungkan  dengan
00651|pertimbangan unsur yang telah Hakim pertimbangkan, Anak Pelaku tahu bahwa
00652|narkoba adalah termasuk barang yang dilarang oleh undang-undang, dengan
00653|demikian  dalam  hal  ini  telah  terbukti  Anak  Pelaku  melakukan  “Kesalahan
00654|(Schuld)”,  sebagaimana  telah  Hakim  pertimbangkan  dalam  unsur-unsur
00655|sebagaimana  dalam  pertimbangan  unsur  yang  termuat  dalam  putusan  ini,
00656|dimana  perbuatan  Anak  Pelaku  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
00657|meyakinkan melanggar  Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 tahun 2023
00658|tentang  KUHP Jo  Pasal  132  Ayat  (1)  UU  RI  No.  35  Tahun  2009  tentang
00659|Narkotika akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini; 
00660|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Hasil  Penelitian  Masyarakat  atas
00661|nama Eko Riski Zakaria, S.E dari BAPAS Kelas I Makassar tanggal 23 Septemb
00662|er 2025, merekomendasikan agar Anak di berikan putusan berupa pembinaan di
00663|LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Sentra Wirajaya di Maka
00664|ssar;
00665|Menimbang, bahwa pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00666|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : 
00667|(1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :
00668|5
00669|10
00670|15
00671|20
00672|25
00673|30
00674|35
00675|
00676|a. Pidana peringatan
00677|b. Pidana dengan syarat :
00678|1). Pembinaan di luar lembaga
00679|2). Pelayanan Masyarakat
00680|3). Pengawasan
00681|c. Pelatihan kerja
00682|d. Pembinaan dalam lembaga
00683|e. Penjara
00684|(2)  Pidana Tambahan terdiri atas :
00685|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
00686|b. Pemenuhan kewajiban adat
00687|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  fakta  hukum yang
00688|terungkap  di  persidangan,  tuntutan  Penuntut  Umum,  hasil  Penelitian
00689|Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap  Anak,  permohonan orangtua  Anak,
00690|Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
00691|Bahwa  mengingat akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita
00692|yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945,  dimana  pemidanaan  tidak
00693|dimaksudkan  sebagai  tindakan  balas  dendam,  melainkan  sebagai  upaya
00694|pendidikan/pengajaran  atau  pengayoman  agar  disatu  pihak Anak  tidak
00695|mengulangi  lagi  perbuatannya  di  kemudian  hari,  dan  dilain  pihak  anggota
00696|masyarakat  lainnya  jangan  sampai  meniru  atau  mencontoh  perbuatan  yang
00697|sama  (edukatif,  korektif  dan  preventif),  maka  cukuplah  adil  dan  patut  serta
00698|sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, jika  Anak dijatuhi pidana seperti
00699|akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan;
00700|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta-fakta  dipersidangan,  bahwa
00701|kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Anak karena dipengaruhi oleh rasa
00702|penasaran dan pengaruh lingkungan serta ingin mendapatkan uang dengan
00703|cepat dan mudahl
00704|Menimbang, bahwa hubungan Anak dan keluarga terjalin dengan baik
00705|dan  harmonis  dimana  Anak  menghormati  orang  tua  dan  kakak-kakaknya,
00706|begitupun  juga  sebaliknya  orang  tua  Anak  yang  selalu  mendampingi,
00707|menasehati dan membimbing Anak Pelaku dan antara anggota keluarga yang
00708|satu  dengan  lain  memiliki  hubungan  yang  cukup  baik,  kondisi  tergolong
00709|harmonis, Anak  dipersidangan  telah  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00710|perbuatannya  dan  sebagaimana  Hasil  Penelitian  Masyarakat  dari  Bapas,
00711|sehingga apabila mencermati sifat, dampak dan faktor dari tindak pidana yang
00712|dilakukan oleh  Anak, maka Hakim berpendapat bahwa keadaan dan perbuatan
00713|5
00714|10
00715|15
00716|20
00717|25
00718|30
00719|35
00720|
00721|Anak tersebut dapatlah dikategorikan membahayakan masyarakat dan tentunya
00722|sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut  menurut Hakim, sangatlah perlu untuk
00723|melakukan rehabilitasi terhadap Anak untuk mendidik kembali dan memperbaiki
00724|sikap dan perilaku Anak, sehingga Anak dapat meninggalkan perilaku buruk
00725|sebagaimana  telah  Anak  lakukan  dan  hukuman  tersebut  bukan  untuk
00726|pembalasan sebagai akibat perbuatannya;
00727|Menimbang,  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  adalah
00728|dalam  rangka  penegakan  hukum  pidana  dengan  memperhatikan  aspek
00729|Perlindungan masyarakat yaitu :
00730|1. Bahwa  penegakan  hukum  yang  diterapkan  kepada  Anak  bertujuan  untuk
00731|melindungi masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan
00732|membahayakan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kejahatan;
00733|2. Bahwa  penegakan  hukum  pidana  terhadap  Anak  bertujuan  untuk
00734|memperbaiki Anak (sebagai pelaku kejahatan) atau berusaha mengubah dan
00735|mempengaruhi  tingkah  laku  Anak  agar  kembali  patuh  pada  hukum  dan
00736|dengan harapan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna sehingga
00737|masyarakat terlindungi dari sifat berbahaya seseorang;
00738|3. Bahwa  penegakan  hukum  pidana  terhadap  Anak  juga  sebagai  upaya
00739|memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keseimbangan dan
00740|keselarasan  berbagai  kepentingan  dan  nilai  yang  terganggu  serta  terjadi
00741|kegoncangan  dalam  masyarakat,  sebagai  akibat  dari  kejahatan  yang
00742|dilakukan  oleh  Anak  maka  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  Anak
00743|diharapkan akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai
00744|dalam masyarakat dan keluarganya;
00745|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta-fakta  yuridis  yang  telah
00746|dipertimbangkan diatas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana
00747|sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti
00748|bahwa  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut  usia  Anak  17 (tujuh  belas)
00749|tahun dan 11 (sebelas) bulan yang masih tergolong usia anak menurut Undang-
00750|Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
00751|Menimbang,  bahwa  apabila  mencermati  kategori  tindak  pidana  yang
00752|dilakukan  oleh  Anak  adalah  tindak  pidana  memiliki,  menguasai  atau
00753|menyediakan  narkotika Golongan I jenis s intetis, dimana Anak me nyediakan
00754|narkotika tersebut untuk di pakai bersama dengan Muh. Jauri dan M. Alfa Ridzi,
00755|Anak bukan bandar narkotika juga bukan mafia dalam peredaran narkotika jenis
00756|sintetis dan tidak terdapat adanya fakta bahwa Anak terlibat dalam jaringan
00757|peredaran gelap narkotika. Dipersidangan Anak mengakui bersalah dan berjanji
00758|5
00759|10
00760|15
00761|20
00762|25
00763|30
00764|35
00765|
00766|tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya,  demikian  pula wali Anak  Pelaku
00767|berjanji untuk mendidik dan mengawasi Anak dengan lebih baik lagi;
00768|Menimbang,  bahwa  Wali Anak  dipersidangan  menyampaikan  hal-hal
00769|yang bermanfaat bagi Anak, pada pokoknya, yaitu Anak tersebut berkelakuan
00770|baik,  Anak seorang anak yatim piatu yang di besarkan oleh Neneknya , rajin
00771|beribadah dan selaku  wali akan mendidik Anak agar menjadi lebih baik dan
00772|terarah perilakunya, tidak mengulangi kesalahan yang sama ataupun perbuatan
00773|lain yang melanggar hukum dan sangat berharap agar Anak dapat kembali mela
00774|njutkan sekolahnya;
00775|Menimbang, bahwa dari hal-hal bermanfaat yang dikemukakan oleh Wali
00776|Anak tersebut, Hakim melihat ada kesungguhan yang sangat besar dari pihak
00777|keluarga  untuk  dapat  menyayangi,  membimbing  dan  mendidik  Anak  agar
00778|menjadi lebih baik lagi, serta ada keinginan dari Anak, keluarga Anak agar Anak
00779|dapat  membaiki  kelakuan  dan  melanjutkan  sekolah  lagi,  namun  dengan
00780|memperhatikan  fakta-fakta  hukum  dipersidangan  bahwa  Anak  telah  terlibat
00781|dalam  memiliki,  menguasai  atau  menyediakan  narkotika  golongan  I  bukan
00782|tanaman,  telah  membuktikan  adanya  kekurangan  dalam  pengawasan  dan
00783|pembinaan dari orang tua terhadap Anak, sehingga selain pengawasan dan
00784|pembinaan  dari  pihak  keluarga,  perlu  adanya  penanganan  yang  tepat  dan
00785|sungguh-sungguh  dari  orang-orang  yang  berkompeten  terhadap  Anak  demi
00786|untuk menghindari dampak yang lebih buruk terhadap Anak  sebagai akibat dari
00787|penyalahgunaan  narkotika  jenis  sintetis,  yang tentunya  jika  tidak  ditangani
00788|dengan tepat  akan  sangat  merugikan Anak , dimana penanganan yang tepat
00789|terhadap Anak tersebut ;
00790|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
00791|dengan didasarkan pada Asas Kelangsungan Hidup Dan Tumbuh Kembang
00792|Anak,  Asas  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak,  Asas  Pembinaan  dan
00793|Pembimbingan Anak, maka  Hakim  akan menjatuhkan Pidana Pembinaan Di
00794|Dalam Lembaga bagi Anak berupa kewajiban mengikuti program  Pembinaan,
00795|Rehabilitasi dan Pendidikan;
00796|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  81  ayat  (5)
00797|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak,
00798|Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, selain
00799|itu Hakim juga berpendapat kalau perbuatan Anak tidak termasuk tindak pidana
00800|berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan sebagaimana diatur
00801|dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem