02368|Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa: “pelakunya dipidana dengan pidana
02369|penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
02370|Pasal tersebut”, dengan demikian apabila mengkaji secara komprehensif mengenai
02371|rumusan pasal tersebut diatas yang didasarkan pada penafsiran autentik dan asas
02372|interpretatio cessat in claris  (jika teks undang -undang sudah jelas, tidak perlu
02373|ditafsirkan lagi), Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam Pasal 132
02374|ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hanya
02375|pidana penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda;
02376|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
02377|maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang
02378|terakhir (ultimum remedium), yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02379|Menimbang bahwa mengenai lokasi Anak menjalani pidana yang dijatuhkan
02380|kepadanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pe rtimbangan pedoman
02381|pemidanaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;
02382|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11
02383|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dapat
02384|dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman
02385|pidana penjara bagi orang dewasa;
02386|Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai
02387|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No Register Litmas: 25/LIT.PA/BPS.SBG/III/2026
02388|tanggal 27 Maret 2026  yang dibuat oleh Sulhan Taufik Tanjung, S.I.P
02389|merekomendasikan klien anak berupa pidana dalam lembaga dan  dihubungkan
02390|dengan hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Orang tua Anak,
02391|dimana Orangtua Anak memohon keringanan hukuman karena anak masih punya
02392|masa depan yang cerah dan orangtua sanggup untuk melakukan pengawasan yang
02393|lebih terhadap Anak, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
02394|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat
02395|kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
02396|dari Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan
02397|aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang
02398|harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan
02399|secara moral (moral justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (social justice);
02400|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas
02401|yang juga dihubungkan dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan,
02402|
02403|Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02404|
02405|tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan dari Anak maupun Advokat Anak, maka
02406|Hakim berpendapat bahwa dalam keterangan Anak, Anak mengakui telah membawa
02407|dan mengangkut Narkotika jenis Ganja dari Mandailing Natal dan akan membawanya
02408|ke Sumatera Barat, selain itu dalam dalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana
02409|pada Hasil Litmas Bapas Anak, diketahui faktor penyebab tindak pidana oleh Anak
02410|adalah pengaruh lingkungan, pergaulan, serta adanya pengaruh orang dewasa dan
02411|juga kurangnya pengawasan orangtua;
02412|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Anak sudah sepatutnya
02413|Hakim memegang teguh prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11
02414|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pidana penjara sebagai
02415|upaya terakhir dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu
02416|Hakim juga tidak dapat mengesampingkan kepentingan masyarakat yang harus
02417|didudukkan secara berimbang dan proporsional;
02418|Menimbang bahwa dengan demikian, maka Hakim tidak sependapat dengan
02419|pertimbangan Hasil Litmas dari Bapas terkait pemilihan pemidanaan berupa
02420|pembinaan dalam lembaga  karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak secara
02421|spesifik menyampaikan alasan mengapa merekomendasikan pidana tersebut dan
02422|juga tidak menjelaskan secara detail lembaga mana yang sudah memenuhi kualifikasi
02423|dan kualitas untuk membina anak sehingga dicapai asas kepentingan terbaik bagi
02424|anak dan anak mendapatkan haknya dan bukan malah menjerumuskan anak
02425|terhadap lembaga yang malah berakibat merusak masa depan anak. Selain itu,
02426|pemidanaan tersebut bertentangan dengan amanat dari Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal
02427|132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara
02428|jelas mengatakan bahwa terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara,
02429|bukan pembinaan dalam lembaga;
02430|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas,
02431|maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pemberian
02432|pemidanaan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja, dikarenakan 2 (dua) hal
02433|tersebut merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok yang berbeda sebagaimana dalam
02434|Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02435|Anak, kemudian berdasarkan pertimbangan Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1
02436|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemidanaan hanya pidana
02437|penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda, sehingga menurut Hakim dalam
02438|perkara a quo dikarenakan tidak adanya pidana denda, sehingga pidana denda tidak
02439|perlu dikonversikan menjadi pelatihan kerja sebagaimana Surat Edaran Mahkamah
02440|Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan
02441|
02442|Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02443|
02444|Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dan hanya menerapkan
02445|pemidanaan berupa penjara saja;
02446|Menimbang bahwa perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam
02447|penjatuhan pidana sebagai berikut:
02448|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor
02449|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa: “dalam
02450|pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, motif
02451|dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pelaku Tindak Pidana, Tindak
02452|Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan
02453|Tindak Pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat
02454|hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, pengaruh pidana
02455|terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, pengaruh Tindak Pidana terhadap
02456|Korban atau keluarga Korban, pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban,
02457|dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
02458|Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah
02459|Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan
02460|KUHAP 2025 pada Poin II.3.b menegaskan bahwa: “Pasal 54 ayat (1) KUHP wajib
02461|dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau
02462|kumulatif yang termuat dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun
02463|dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan”;
02464|Menimbang bahwa terhadap aspek motif, tujuan, cara melakukan, dan bentuk
02465|kesalahan,  Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
02466|juga cara melakukan Tindak Pidana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur
02467|pasal di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya
02468|yang relevan untuk menjamin bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional;
02469|Menimbang bahwa mengenai sikap batin pelaku Tindak Pidana, Hakim
02470|menilai sikap batin Anak pada saat perbuatan tersebut dilakukan menunjukkan
02471|adanya kesengajaan (dolus) untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat
02472|mengangkut narkotika golongan I bukan tanaman karena Anak di iming-imingi
02473|sejumlah uang oleh Gilang Ramadhan. Selanjutnya selama menjalani pemeriksaan di
02474|persidangan Hakim menilai suasana batin Anak telah kooperatif dan secara jujur
02475|mengakui perbuatannya serta Anak juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji
02476|tidak akan mengulanginya;
02477|Menimbang bahwa mengenai aspek riwayat hidup, keadaan sosial, dan
02478|ekonomi pelaku, Anak berdasarkan fakta persidangan anak belum pernah dihukum
02479|sebelumnya dan berdasarkan pengakuan orangtua kondisi anak dalam keseharian
02480|merupakan orang yang baik dan sekarang masih menjalani pendidikan sebagai kelas
02481|
02482|Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02483|
02484|2 SMK . Lebih lanjut, kondisi ekonomi keluarga dalam masuk kedalam kategori
02485|menengah kebawah sehingga anak kurang pengawasan dari orangtua;
02486|Menimbang bahwa mengenai aspek pengaruh pidana terhadap masa depan
02487|pelaku, penjatuhan pidana terhadap Anak diharapkan menjadi sarana edukasi dan
02488|rehabilitasi bagi Anak agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terlebih lagi anak
02489|masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang cerah dan panjang. Hakim
02490|berpendapat bahwa seyogianya pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat
02491|proporsional, sehingga tidak memutus harapan Anak untuk kembali menjalani
02492|kehidupannya setelah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;
02493|Menimbang bahwa mengenai pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau
02494|keluarga Korban menurut Hakim bersinggungan dengan aspek pemaafan dari Korban
02495|dan/atau keluarga Korban sehingga Hakim akan pertimbangkan secara bersamaan.
02496|Hakim menilai perbuatan Anak telah bertentangan dengan program pemerintah dalam
02497|pemberantasan tindak;
02498|Menimbang bahwa mengenai aspek nilai hukum dan keadilan yang hidup
02499|dalam masyarakat, hakim berpendapat dalam hal lamanya menjatuhkan pidana yang
02500|selayaknya kepada Anak dalam perkara a quo haruslah menyesuaikan dengan nilai
02501|hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yakni rasa keadilan moral
02502|(moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice)
02503|sebagaimana amanat Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-
02504|undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
02505|Menimbang bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan diatas, hakim
02506|berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan kepada anak sebagai pembinaan
02507|yang didasarkan pada kepentingan terbaik terhadap anak (best interest of child) dan
02508|Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam
02509|Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
02510|sehingga Hakim tidak sependapat dengan penempatan pembinaan yang Penuntut
02511|Umum sampaikan dalam tuntutanya agar anak menjalani masa pembinaan di LPKA
02512|Medan, hakim pertimbangkan sebagai berikut:
02513|Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak merupakan
02514|penduduk asli Kota Padang Panjang dan saat ini masih tercatat sebagai siswa aktif
02515|pada salah satu sekolah di kota Padang Panjang. Hakim berpendapat penempatan
02516|Anak di LPKA bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman, melainkan upaya
02517|reintegrasi sosial dan upaya rehabilitatif dan restorative terhadap perubahan perilaku
02518|Anak yang sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk dukungan
02519|keluarga. Menempatkan Anak di LPKA Medan yang jauh dari jangkauan keluarga
02520|dikhawatirkan akan menimbulkan rasa isolasi yang justru dapat menghambat proses
02521|
02522|Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02523|
02524|perbaikan perilaku Anak dan menjadi beban secara ekonomi bagi orangtua karena
02525|biaya perjalanan yang mahal dihubungkan dengan kondisi ekonomi orangtua yang
02526|masih tahap menengah kebawah, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan
02527|problematika yang lebih banyak dan penempatan tersebut tidak menimbulkan
02528|kebermanfaatan bagi semua pihak. Hakim berpendapat point krusial yang harus
02529|diperhatikan untuk menentukan LPKA mana yang terbaik untuk Anak sebagai berikut:
02530|1. Aksesibilitas dan Dukungan Moral , p enempatan Anak seharusnya juga
02531|memperhatikan kemudahan orang tua dan keluarga untuk melakukan kunjungan
02532|rutin. Kehadiran keluarga secara fisik sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas
02533|psikologis Anak selama masa pembinaan.
02534|2. Keberlanjutan Pendidikan, perlu disadari bahwa Anak masih berstatus pelajar di
02535|Padang, penempatan di LPKA yang satu wilayah hukum dengan domisili asal
02536|akan memudahkan koordinasi antara pihak LPKA dengan sekolah asal maupun
02537|Dinas Pendidikan setempat guna menjamin hak pendidikan Anak tetap terpenuhi.
02538|3. Asas Reintegrasi Sosial, proses pembinaan harus menekankan pada pemulihan
02539|hubungan antara Anak dengan masyarakatnya. Mengembalikan Anak ke
02540|lingkungan sosial terdekatnya (Padang) pasca-pembinaan akan jauh lebih efektif
02541|jika ikatan sosialnya tidak terputus selama masa pidana;
02542|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan
02543|memperhatikan asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child) dan
02544|Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, serta memperhatikan Pasal
02545|43 Konvensi Hak Anak (UNCRC) dan Pasal 71  Undang-undang 11 tahun 2012
02546|tentang sistem peradilan pidana anak, Hakim berkeyakinan bahwa penempatan Anak
02547|di LPKA Padang lebih menjamin tercapainya tujuan pemasyarakatan dan
02548|perlindungan hak-hak dasar Anak dibandingkan di LPKA Medan;
02549|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
02550|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
02551|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02552|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak
02553|dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam
02554|tahanan;
02555|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
02556|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02557|Menimbang bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Ball diduga berisi
02558|narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna cokelat dengan berat
02559|Brutto 11.831 (sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dijadikan ke
02560|Netto 11.365,22 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima koma dua) gram, 1 (satu)
02561|
02562|Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02563|
02564|buah tas ransel merek Elektra 60 warna hitam merah, 1 (satu) buah tas ransel merek
02565|Elektra 60 warna biru dongker, 1 (satu) buah tas merek Buffback warna hitam, 1 (satu)
02566|unit handphone merek Tecno Pova  warna biru dengan Nomor IMEI:
02567|352814312677741 dan IMEI 352814312677758, 1 (satu) unit handphone selular
02568|merek Oppo warna biru dongker dengan IMEI I: 867511053066138 dan IMEI
02569|867511053066120, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cyan putih
02570|dengan Nomor Polisi BA XXXX NN, Nomor Rangka MH1JF6116AAK035946 dan
02571|nomor mesin JF61E1036263 dan Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu
02572|rupiah), terhadap barang bukti tersebut masih digunakan untuk kepentingan perkara
02573|lain yakni atas nama tersangka XXX (dilakukan penuntutan terpisah) sehingga perlu
02574|ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan untuk perkara lain;
02575|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu
02576|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
02577|Anak;
02578|Keadaan  yang  memberatkan:
02579|- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam
02580|penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika;
02581|Keadaan yang meringankan:
02582|- Anak belum pernah dihukum;
02583|- Anak mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatan serta
02584|berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
02585|- Anak masih muda belia dan diharapkan dapat merubah perilakunya dengan
02586|pembinaan dan pengawasan yang tepat;
02587|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
02588|pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
02589|Mengingat Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang -undang
02590|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang
02591|Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor
02592|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
02593|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
02594|tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-
02595|undangan lain yang bersangkutan;
02596|
02597|MENGADILI:
02598|1. Menyatakan Anak Anak terbukti s ecara sah dan meyakinkan bersalah
02599|melakukan tindak pidana “percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak atau
02600|melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman
02601|
02602|Hal. 43 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02603|
02604|beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
02605|kedua;
02606|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
02607|selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
02608|(LPKA) Kelas II Payakumbuh;
02609|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak
02610|dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
02611|4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
02612|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02613|‐ 21 (dua puluh satu) Ball diduga berisi narkotika jenis ganja yang dibungkus
02614|dengan lakban warna cokelat dengan berat Brutto 11.831 (sebelas ribu
02615|delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dijadikan ke Netto 11.365,22
02616|(sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima koma dua) gram;
02617|‐ 1 (satu) buah tas ransel merek Elektra 60 warna hitam merah;
02618|‐ 1 (satu) buah tas ransel merek Elektra 60 warna biru dongker;
02619|‐ 1 (satu) buah tas merek Buffback warna hitam;
02620|‐ 1 (satu) unit handphone merek Tecno Pova warna biru dengan Nomor IMEI:
02621|352814312677741 dan IMEI 352814312677758;
02622|‐ 1 (satu) unit handphone selular merek Oppo warna biru dongker dengan
02623|IMEI I : 867511053066138 dan IMEI 867511053066120;
02624|‐ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cyan putih dengan
02625|Nomor Polisi BA 2412 NN, Nomor Rangka MH1JF6116AAK035946 dan
02626|nomor mesin JF61E1036263;
02627|‐ Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
02628|Digunakan untuk perkara lain atas nama tersangka XXX(dilakukan penuntutan
02629|terpisah).
02630|6. Membebankan kepada Anak melalui orangtua Anak untuk membayar biaya
02631|perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
02632|
02633|Rabu
02634|
02635|15
02636|
02637|2026
02638|
02639|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 oleh Iwan
02640|Lamganda Manalu, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan
02641|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan
02642|
02643|Sari Rahma Dewi, S.H.
02644|
02645|       Panitera Pengganti,                   Hakim,
02646|
02647| Ttd. Ttd.
02648|     Sari Rahma Dewi, S.H. Iwan Lamganda Manalu, S.H.