01628|kekerasan  fisik  berupa  pukulan  dari  majikan  saksi  korban  jika  saksi  korban
01629|melakukan kesalahan dalam bekerja.
01630|Menimbang   bahwa  selama   masa   menunggu   keberangkatan   ke   Luar
01631|Negeri,   saksi   korban   tidak   mendapatkan   pelatihan   apapun   untuk   menjadi
01632|Asisten Rumah Tangga (ART) di Luar Negeri.
01633|Menimbang   bahwa   berdasarkan   pendapat  Ahli   Pidana  yaitu  ASSOC.
01634|PROF.DR.   MUSA  DARWIN  PANE,  S.H,   M.H.,  dosen  pada  Fakultas  Hukum
01635|Universitas  Komputer Indonesia  (Unikom),  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud
01636|dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01637|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,   kerja  atau  pelayanan  paksa,
01638|perbudakan    atau    praktik    serupa    perbudakan,    penindasan,    pemerasan,
01639|
01640|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01641|memindahkan   atau   mentransplantasi   organ   dan/atau   jaringan   tubuh   atau
01642|memanfaatkan   tenaga   atau   kemampuan   seseorang   oleh   pihak   lain   untuk
01643|mendapatkan    keuntungan    balk    materiil    maupun    immateriil.    Berdasarkan
01644|rumusan  tersebut,   tidak  diberikan   gaji   pada  saat   bekerja  jelas   dapat
01645|dikualifikasikan  sebagai  bentuk  eksp[oitasi  tenaga  kerja,  karena  terdapat
01646|pemanfaatan    tenaga    atau    kemampuan    seseorang    untuk    memperoleh
01647|keuntungan  secara  sepihak tanpa  memberikan  hak yang  seharusnya  diterima
01648|oleh  pekerja.  Kondisi  demikian  pada  hakikatnya termasuk dalam  lingkup  kerja
01649|paksa   atau   praktik   serupa   perbudakan,   sebagaimana   ditegaskan   dalam
01650|ketentuan a quo.  Dengan demikian,  praktik menahan atau tidak membayarkan
01651|gaji   pekerja  migran  tidak  hanya  merupakan   pelanggaran  terhadap  hak-hak
01652|ketenagakerjaan, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk eksploitasi dalam
01653|perspektif hukum pidana, khususnya tindak pidana perdagangan orang.
01654|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  terlihat
01655|jelas  bahwa  perbuatan  Terdakwa  telah  memenuhi  unsur  "Membawa  Wanga
01656|Negara  Indonesia ke luar wilayah  Negara  Republik lndones.ia dengan  maksud
01657|untuk d`Ieksplo.itasi d.I Iuar wilayah Negara Republik Indonesia.".
01658|Menimbang,     bahwa     dalam     persidangan,     Majelis     Hakim     tidak
01659|menemukan  adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban
01660|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01661|mampu  bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan
01662|dijatuhi pidana;
01663|Menimbang,   bahwa   selanjutnya  terhadap  Tuntutan   Pidana   Penuntut
01664|Umum  maka  Majelis  Hakim  menyatakan  tidak  sependapat  dengan  lamanya
01665|Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan  Pidana Penuntut Umum dan
01666|mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum
01667|haruslah    dilakukan    secara    tegas    serta    proposional    dan    bahwa   tujuan
01668|pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan
01669|Terdak\A/a,   akan   tetapi   merupakan   koreksi   atas   kesalahan   yang   dilakukan
01670|Terdakwa yang  bersifat edukatif,  preventif dan sekaligus bersifat represif yakni
01671|agar  hal  semacam  itu  tidak  terulang  lagi  di  kemudian  hari,  namun  di  sisi  lain
01672|perlu  juga  dipertimbangkan  kepentingan  Terdakwa  agar  yang  bersangkutan
01673|setelah  kembali  ke  masyarakat  dapat  menjalani  kehidupannya  secara  normal
01674|sebagai  warga  masyarakat  yang  balk  dimana  diharapkan  Terdakwa  masih
01675|dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih
01676|balk tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;
01677|tralaman43dan46putusanNomori309mldsuseoapNBib/
01678|
01679|Menimbang,  bahwa  maka  lamanya  Terdakwa  dipidana  menurut  Majelis
01680|Hakim   memandang   cukup   tepat   dan   adil   bi]a   kepada   Terdakwa   dalam
01681|penjatuhan  pidana tersebut selain  harus  memberikan efek jera  bagi Terdakwa
01682|sekaligus  mencegah terjadinya  perbuatan  serupa  baik oleh Terdakwa  maupun
01683|anggota masyarakat yang lain (cJete/7ence), juga harus menjadi suatu instrumen
01684|untuk   membina,   mendidik,   dan   memperbaiki   perilaku   Terdakwa   itu   sendiri
01685|(reformatif).
01686|Menimbang bahwa selain itu,  penjatuhan pidana melalui putusan ini juga
01687|sepatutnya   menjadi   sebuah   instrumen   untuk   menyampaikan   pesan   moral
01688|kepada  masyarakat  mengingat  bagaimanapun  juga  hukum  tidak  akan  berarti
01689|jika tidak dijiwai oleh moralitas (quf.d /eges s/.ne monbus), oleh karena itu Majelis
01690|Hakim  memandang  adil dan  patut apabila dijatuhi  hukuman yang  setimpal dan
01691|pantas  dengan  rasa  keadilan  masyarakat  sebagaimana  yang  akan  dijatuhkan
01692|dalam amar putusan dibawah ini;
01693|Menimbang,   bahwa   oleh   karena   di   persidangan   Penasihat   Hukum
01694|Terdakwa  ada  mengajukan  Pembelaan  secara  tertulis  maka  terhadap  segala
01695|hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut
01696|oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti
01697|secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak Pidana sebagaimana
01698|dalam  Dakwaan  Alternatif  Pertama  tersebut  maka  Pembelaan  a  quo  akan
01699|dipertimbangkan     sebagai     alasan-alasan     untuk     memberikan     keringanan
01700|hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;
01701|Menimbang,  bahwa selama  pemeriksaan  persidangan  ini  Majelis  Hakim
01702|tidak   menemukan   adanya   alasan-alasan   yang   dapat   menghapuskan   sifat
01703|melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan
01704|pemaaf,  sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara
01705|sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  telah  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
01706|didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan A[tematif Pertama;
01707|Menimbang,   bahwa   oleh   karena   Terdakwa   dalam   perkara   ini   telah
01708|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  maka  terhadap  masa  penangkapan
01709|dan  penahanan  tersebut  tetaplah  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana
01710|yang dijatuhkan;
01711|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  berada  dalam  tahanan  dan
01712|penahanan   terhadap   Terdakwa   dilandasi   alasan   yang   cukup   maka   perlu
01713|ditctapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01714|Menimbang, bahwa terhadap barang buk(i berupa:  1  (satu) buah passpor
01715|Republik  Indonesia  wama  hijau  atas  nama  NENENG  YOLAN  Nomor  passpor
01716|Ha/aman44dan'46Pufusanrvomor730gfl/d.Sus¢\2 5mN
01717|
01718|E7394015.  0leh  karena  barang  bukti  tersebut  adalah  milik  dari  korban  maka
01719|sudah  sepatutnya  barang  bukti  tersebut  Dikemba[ikan  kepada  saksi  korban
01720|NENENG YOLAN.
01721|Menimbang,   bahwa   untuk   menjatuhkan   pidana   terhadap   Terdakwa
01722|maka  perlu  dipertimbangkan terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan
01723|keadaan yang meringankan Terdakwa;
01724|Keadaan  yang  memberatkan:
01725|-   Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian immateril
01726|-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01727|Keadaan yang meringankan:
01728|-   Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
01729|-   Terdakwa menyesal dan beTjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
01730|-   Terdakwa belum pernah dihukum;
01731|Memperhatikan,  PaLsal  4  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor
01732|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01733|dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2025 tentang  Kitab
01734|Undang-Undang   Hukum   Acara   Pidana   (KUHAP),   Undang-Undang   Republik
01735|Indonesia Nomor 1  Tahun 2026 serta peraturan perundang-undangan lain yang
01736|bersangkutan;
01737|
01738|MENGADILI:
01739|1.  Menyatakan Terdakwa ANENG  ROSITA Binti ADIS RUSLINO telah terbukti
01740|secara     sah     dan     menyakinkan     bersalah     melakukan     tindak     pidana
01741|" perdagangan orang " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
01742|2.  Menjatuhkan   pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  oleh   karena  itu  dengan
01743|pidana    penjara   selama    5    (Lima)    Tahun   tahun   dan   denda   sebesar
01744|Rp200.000.000,-  (dua  ratus juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda
01745|tersebut tidak dibayar maka  diganti  dengan  pidana selama  6  (enam)  bulan
01746|kurungan.
01747|3.   Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  Restitusi  kepada  saksi
01748|korban  NENENG  YOLAN  Binti  MOMON  sejumlah  Rp  72.500.000,-  (tujuh
01749|puluh   dua   juta   lima   ratus   ribu   rupiah)   berdasarkan   Laporan   Penilaian
01750|Restitusi     Nomor    9784/P.BPP-LPSK/Vlll/2025     yang     dikeluarkan     oleh
01751|Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  (LPSK).  Dengan  ketentuan jika
01752|Terpidana  tidak  membayar  uang  restitusi  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari
01753|sesudah   putusan   pengadilan   memperoleh   kekuatan   hukum  tetap,   maka
01754|harta   bendanya   dapat  disita   oleh   Jaksa   dan   dilelang   untuk   membayar
01755|restitusi dan dengan ketentuan Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta
01756|tralanan45denacputusanNomriso9midsuedENb/
01757|
01758|yang   mencukupi   untuk   membayar   restitusi   tersebut,   maka   akan   diganti
01759|dengan Pidana Kumungan pengganti selama 6 (enam) Bulan.
01760|4.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani
01761|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01762|5.  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01763|6.  Menetapkan barang bukti berupa:
01764|-     1    (satu)   buah   passpor   Republik   Indonesia   warna   hijau   atas   nama
01765|NENENG YOLAN Nomor passpor E7394015.
01766|Dikembalikan kepada saksi korban NENENG YOLAN.
01767|7.  Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01768|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01769|Demikianlah    diputuskan   daiam    sidang    permusyawaratan    Majelis
01770|
01771|Senin
01772|
01773|02  Februari
01774|
01775|2026
01776|
01777|2026,  oleh  kami,   Budj  Santoso,  S.H.  sebagai  Hakim  Kefua,  Nenny  Ekawafy
01778|Barus,  S,H.,  M.H.,  dan  RR.  Dewi  Lestari  Nuroso,  S.H.,  M.H.,  masing-masing
01779|sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum
01780|
01781|Rahayu   Apriliyanti,   S.H.,   M.H.
01782|
01783|Hakim Anggota ,
01784|"enny
01785|Hakim Ketua,
01786|RR.  Dewi Lestari Nuroso, S.H.,  M.H.,
01787|Panitera Pengganti,
01788|Rahayu Apriliyanti,  S.H
01789|Ttd Ttd
01790|Ttd
01791|Ttd