00696|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00697|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
00698|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  unsur-unsur
00699|tindak pidana tersebut sebagai berikut;
00700|Ad.1 Setiap Orang;
00701|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-undang
00702|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00703|Orang yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
00704|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
00705|Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang
00706|yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa Aji Alias
00707|Ica;
00708|Menimbang  bahwa  diketahui  dari  keterangan  Terdakwa  sendiri  saat
00709|identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para
00710|saksi,  tidaklah  terjadi  kekeliruan  akan  orang  sebagai  subjek  hukum  yang
00711|dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
00712|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
00713|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;
00714|Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00715|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
00716|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00717|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00718|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat
00719|walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
00720|kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang
00721|tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
00722|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah
00723|terpenuhinya salah satu atau lebih elemen dari unsur ini maka unsur ini telah
00724|terbukti;
00725|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
00726|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah
00727|menguraikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perdagangan  Orang  adalah
00728|Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
00729|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00730|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00731|
00732|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00733|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
00734|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
00735|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
00736|Atas definisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perdagangan orang
00737|terdiri  dari  3  (tiga)  elemen,  yaitu  proses  (aktivitas),  cara,  dan  tujuan.  Yang
00738|dimaksud  elemen proses  (aktivitas)  meliputi segala  aktivitas yang berkaitan
00739|dengan pengangkutan atau pemindahan orang lintas batas/transnasional dan
00740|dalam negeri. Selanjutnya yang dimaksud elemen cara adalah metode yang
00741|diterapkan  agar  orang  yang  diperdagangkan  melakukan  proses  (aktivitas),
00742|seperti  adanya  pemaksaan,  tipu  daya,  atau  Tindakan  mengancam  yang
00743|dilakukan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang,  bahkan  termasuk
00744|pemberian janji tertentu yang disetujui korban. Sedangkan untuk elemen tujuan
00745|bermakna  bahwa  proses  dan  cara  bermuara  untuk  mengeksploitasi  agar
00746|memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya;
00747|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-
00748|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00749|Perdagangan  Orang,  telah  didefinisikan  bahwa  Eksploitasi  adalah  Tindakan
00750|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
00751|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
00752|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
00753|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00754|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
00755|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00756|immateril”;
00757|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan diketahui
00758|bahwa  Terdakwa  Aji  Alias  Ica telah  ditangkap  anggota  kepolisian  karena
00759|menyediakan  OPEN BO (prostitusi)  yang dilakukan oleh  saudari  DARYAWATI
00760|alias NUR yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024 sekitar
00761|jam  01:30  Wib,  di  Cafe  INCES Jalan  Imam  Bonjol,  Kelurahan  Tengah,
00762|Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
00763|Menimbang, bahwa  saudari  DARYAWATI alias NUR  diamankan pihak
00764|kepolisian ketika saudari DARYAWATI alias NUR sedang melayani pelanggan
00765|jasa prostitusi yang dipesan  saudara  Mahendra melalui Terdakwa  pada hari
00766|Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar  pukul 01.15 Wib di Penginapan
00767|Nibung Inn di Kamar Nomor 11 yang beralamat Jalan Pak Nibung, Kelurahan
00768|Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
00769|
00770|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  merupakan  pemilik  dari  CAFE  INCES
00771|yang  mana  KAFE  INCES menyediakan  tempat  karaoke  dan  minuman
00772|beralkohol  yang  mana  KAFE  INCES tidak  secara  langsung  menyediakan
00773|perempuan  OPEN  BO (prostitusi) dimana  biasa  para  tamu/pelanggan  yang
00774|datang langsung menawar kepada pelayan untuk diajak bersetubuh;
00775|Menimbang, bahwa KAFE  INCES tidak secara langsung menyediakan
00776|perempuan  OPEN  BO (prostitusi) dimana  biasa  para  tamu/pelanggan  yang
00777|datang langsung menawar kepada pelayan untuk diajak bersetubuh yang mana
00778|Terdakwa memperoleh fee/komisi dari tamu/pelanggan yang mengajak pelayan
00779|untuk diajak keluar Kafe untuk bersetubuh;
00780|Menimbang, bahwa saudari DARYAWATI alias NUR merupakan pelayan
00781|di  KAFE  INCES yang  mana  sebelumnya  Terdakwa  menawari  saudari
00782|DARYAWATI  alias  NUR  melayani saudara  Mahendra untuk OPEN  BO
00783|(prostitusi)  dengan  tarif  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  dengan  cara
00784|Terdakwa mendatangi saudari DARYAWATI alias NUR di Café Fitri, setelah itu
00785|Terdakwa mengatakan kepada saudari DARYAWATI alias NUR “Nur, mau tamu
00786|dak?”, kemudian di jawab saudari  DARYAWATI alias NUR  “Maok”, kemudian
00787|Terdakwa mengatakan kepada saudari DARYAWATI alias NUR “300 (tiga ratus)
00788|ye Nur”, kemudian saudari DARYAWATI alias NUR menjawab “Iye”;
00789|Menimbang,  bahwa  sebelumnya  saudara  Mahendra memesan
00790|perempuan OPEN BO (prostitusi) kepada Terdakwa dengan tarif Rp600.000,00
00791|(enam  ratus  ribu  rupiah)  yang  mana  tujuan  saudara  Mahendra memesan
00792|perempuan OPEN BO (prostitusi) kepada Terdakwa adalah untuk perempuan
00793|tersebut bersetubuh dengan saudara Mahendra;
00794|Menimbang, bahwa  awalnya pada hari  Minggu tanggal 1 7 November
00795|2024 saudara Mahendra menghubungi Terdakwa dengan menggunakan pesan
00796|Whatsapp  untuk perempuan  OPEN BO (prostitusi)  untuk diajak bersetubuh,
00797|kemudian Terdakwa dan saudara Mahendra sepakat tarif Rp600.000,00 (enam
00798|ratus ribu rupiah) untuk layanan  OPEN BO (prostitusi)  tersebut, selanjutnya
00799|Terdakwa mendatangi saudari DARYAWATI alias NUR di Café Fitri, kemudian
00800|Terdakwa mengatakan kepada saudari DARYAWATI alias NUR “Nur, mau tamu
00801|dak?”, kemudian di jawab saudari  DARYAWATI alias NUR  “Maok”, kemudian
00802|Terdakwa mengatakan kepada saudari DARYAWATI alias NUR “300 (tiga ratus)
00803|ye Nur”, kemudian saudari DARYAWATI alias NUR menjawab “Iye”, selanjutnya
00804|Terdakwa meminjam motor milik abang Terdakwa yang bernama saudara Yadi
00805|untuk menjemput saudari DARYAWATI alias NUR di Café Fitri dan mengatakan
00806|“yum  ku  antar”,  kemudian  saudari  DARYAWATI  alias  NUR  naik  ke  motor
00807|
00808|Terdakwa  dan  Terdakwa  mengantarkan  saudari  DARYAWATI  alias  NUR  ke
00809|Penginapan Nibung Inn untuk bertemu dengan saudara Mahendra, selanjutnya
00810|di  Penginapan  Nibung  Inn Terdakwa  bertemu  dengan  saudara  Mahendra
00811|kemudian  saudara  Mahendra menyerahkan  uang  sejumlah  Rp650.000,00
00812|(enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang
00813|sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudari  DARYAWATI
00814|alias NUR, selanjutnya saudari DARYAWATI alias NUR dan saudara Mahendra
00815|masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa pulang kembali ke Kafe INCES;
00816|Menimbang, bahwa  Terdakwa menerima fee atau komisi dari  pesanan
00817|OPEN BO  (prostitusi)  yang  dilakukan  saudara  Mahendra sejumlah
00818|Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
00819|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas  diketahui
00820|perbuatan Terdakwa Aji Alias Ica menyediakan saudari DARYAWATI alias NUR
00821|kepada saudara Mahendra sebagai perempuan  OPEN BO (prostitusi)  dengan
00822|tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari fee atau komisi tarif
00823|OPEN BO (prostitusi) yang dilakukan saudari DARYAWATI alias NUR sejumlah
00824|Rp350.000,00 ( tiga ratus lima puluh  ribu rupiah)  yang mana tujuan  saudara
00825|Mahendra memesan perempuan OPEN BO (prostitusi) kepada Terdakwa untuk
00826|memenuhi nafsu untuk bersetubuh dengan perempuan, sehingga berdasarkan
00827|pertimbangan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  melakukan
00828|perekrutan seseorang dengan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00829|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
00830|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;
00831|Menimbang, bahwa  oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
00832|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00833|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00834|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  perdagangan
00835|orang  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif pertama Penuntut
00836|Umum;
00837|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00838|persidangan  dan  berdasarkan  keyakinan  dari  Majelis  Hakim  ternyata  tidak
00839|diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa,  serta
00840|tidak  ditemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban
00841|pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan
00842|bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;
00843|Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim
00844|tidak sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
00845|
00846|sehingga  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  mengenai  lamanya
00847|penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang
00848|dilakukannya;
00849|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu
00850|Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara
00851|selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur
00852|yuridis)  namun  agar  putusan  Hakim  dipandang  adil  atau  memenuhi  rasa
00853|keadilan  bagi  Terdakwa,  Negara  dan  masyarakat  maka  Hakim  harus  pula
00854|mempertimbangkan  unsur  philosofis  dan  unsur  sosiologis  sehingga
00855|penyelesaian  perkara  tidak  semata-mata  hanya  bertitik  tolak  pada
00856|permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau  kepastian  hukum  melainkan
00857|harus  dapat  menjiwai  nilai-nilai  yang  berkembang  serta  rasa  keadilan  di
00858|masyarakat  sehingga  tercapai  tujuan  hukum  yakni  kepastian  hukum  dan
00859|keadilan;
00860|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasehat  Hukumnya
00861|mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk
00862|hukuman seringan-ringannya;
00863|Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  menganalisa  tuntutan
00864|Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang
00865|terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis
00866|Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada
00867|Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum
00868|karena  Majelis  Hakim  berpendapat  apabila  dikaitkan  dengan  tujuan
00869|pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan
00870|prevensi  general.  Prevensi  spesial  ditujukan  khusus  terhadap  Terdakwa
00871|sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah,
00872|sehingga  Terdakwa  nantinya  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya
00873|sedangkan  prevensi  general  ditujukan  kepada  khalayak  ramai  ataupun
00874|masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah
00875|melanggar  hukum,  sehingga  masyarakat  tidak  akan  melakukan  perbuatan
00876|seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa,  sehingga  berdasarkan  alasan-
00877|alasan  tersebut  Majelis  Hakim  memandang  cukup  tepat  dan  adil  apabila
00878|terhadap  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  sebagaimana  akan  disebutkan  dalam
00879|amar putusan perkara ini;
00880|Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum
00881|dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana
00882|
00883|penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan
00884|ditentukan dalam amar putusan;
00885|Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana
00886|denda, maka  ditetapkan apabila pidana  denda tersebut tidak  dibayar maka
00887|diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar
00888|putusan;
00889|Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa berada  dalam  tahanan,  maka
00890|dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8
00891|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  masa  penangkapan  dan  masa
00892|penahanan yang telah dijalani Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana
00893|yang dijatuhkan;
00894|Menimbang,  bahwa  karena  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00895|Terdakwa  sebagaimana  ditetapkan  dalam  amar  putusan  ini  lebih  lama  dari
00896|masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dan  tidak  ada  alasan  untuk
00897|membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan
00898|ketentuan Pasal 193 ayat (2) ‘b’ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
00899|Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00900|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
00901|Persidangan  berdasarkan  Pasal 46 ayat (2)  Undang-undang  Nomor 8 Tahun
00902|1981 tentang Hukum Acara Pidana , Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00903|sebagai berikut:
00904|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk
00905|OPPO A16 warna silver ,  1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru ,  Uang
00906|sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000
00907|lembar sebanyak 8 lembar , dan  Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima
00908|ribu  rupiah)  dengan  pecahan  Rp.100.000  sebanyak  2  lembar  dan  pecahan
00909|Rp.50.000 sebanyak 1 lemba r  yang mana berdasarkan fakta di Persidangan
00910|bahwa semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam
00911|tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan oleh karena semua barang bukti
00912|tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap
00913|semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;
00914|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ,
00915|berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f)  Undang-undang  Nomor 8
00916|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  perlu  terlebih  dahulu  akan
00917|dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  diri
00918|Terdakwa:
00919|Keadaan yang memberatkan:
00920|
00921|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00922|Keadaan yang meringankan:
00923|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00924|- Terdakwa belum pernah dipidana;
00925|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dinyatakan  bersalah  dan
00926|dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari
00927|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  Undang-undang
00928|Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  Terdakwa  harus  pula
00929|dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
00930|putusan ini;
00931|Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  maka
00932|segala  sesuatu  yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  dianggap
00933|merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;
00934|Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) U ndang-undang Nomor 21
00935|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan
00936|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
00937|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00938|
00939|MENGADILI:
00940|1. Menyatakan  Terdakwa Aji  Alias  Ica tersebut  diatas telah  terbukti
00941|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00942|“perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
00943|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  diri  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan
00944|pidana penjara selama  3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta  denda
00945|sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)  dengan
00946|ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
00947|kurungan selama 2 (dua) bulan;
00948|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
00949|dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  masa  pidana  yang
00950|dijatuhkan;
00951|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00952|5. Menetapkan barang bukti berupa :
00953|- 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver;
00954|- 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru;
00955|- Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan
00956|pecahan Rp.50.000 lembar sebanyak 8 lembar;
00957|
00958|- Uang  sejumlah  Rp.250.000,-  (dua  ratus  lima  ribu  rupiah)
00959|dengan  pecahan  Rp.100.000  sebanyak  2  lembar  dan  pecahan
00960|Rp.50.000 sebanyak 1 lembar
00961|Dirampas untuk Negara;
00962|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
00963|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00964|
00965|Senin
00966|
00967|28 April 2025
00968|
00969|2025
00970|
00971|Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman
00972|Panjaitan,  S.H., dan  Ika  Ratna  Utami,  S.H.,  M.H., masing-masing  sebagai
00973|Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang  yang terbuka untuk umum pada
00974|