01187|Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
01188|tahun atau lebih;
01189|Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
01190|tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
01191|Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
01192|Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01193|Korban  Tindak  Pidana,  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
01194|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01195|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
01196|atau ahli warisnya. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
01197|2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
01198|
01199|Pidana menyebutkan  bahwa setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana
01200|berhak memperoleh restitusi termasuk Anak korban kekerasan fisik;
01201|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  setelah  memperhatikan
01202|ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2022
01203|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan  Pasal 4 Peraturan Mahkamah
01204|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
01205|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
01206|berpendapat bahwa korban berhak memperoleh Restitusi berupa Ganti kerugian
01207|atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; Ganti kerugian, baik materiil
01208|maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
01209|sebagai akibat tindak pidana; Penggantian biaya perawatan medis dan/atau
01210|psikologis; dan/atau Ganti kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat
01211|tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya
01212|lain yang berhubungan dengan proses hukum;
01213|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya  juga menuntut
01214|agar Anak membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp72.047.000,00
01215|(tujuh  puluh  dua  juta  empat  puluh  tujuh  ribu  rupiah)  sebagaimana  Laporan
01216|Penilaian Restitusi Nomor R----/4.1.PPP/LPSK/03/---- dan Keputusan Lembaga
01217|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R.----/KEP/SMP-LPSK/03/----  atas
01218|nama korban Anak Korban, dengan rincian penilaian sebagai berikut:
01219|- Kehilangan  kekayaan  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh
01220|Pemohon  untuk  transportasi  selama  proses  hukum,  sejumlah
01221|Rp1.525.000,00;
01222|- Kehilangan  kekayaan  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  Pemohon
01223|untuk  kebutuhan  konsumsi  selama  proses  hukum,  sejumlah
01224|Rp522.000,00;
01225|- Proyeksi biaya pemulihan penderitaan fisik dan psikologis korban,
01226|sejumlah Rp70.000.000,00;
01227|Menimbang bahwa Orangtua Anak melalui Advokat Anak menyatakan
01228|mohon keringanan atas jumlah nilai restitusi tersebut;
01229|Menimbang bahwa Hakim berpendapat lembaga restitusi dalam sistem
01230|peradilan pidana dimaksudkan untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia
01231|in casu hak korban tindak pidana agar terwujud keadilan dan penghargaan yang
01232|pantas terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Negara
01233|Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan hak fundamental dalam aspek
01234|kehidupan  manusia.  Selanjutnya,  untuk  menjatuhkan  besarnya  nilai  restitusi
01235|dalam perkara   a quo,  Hakim akan menggali, mengikuti dan memahami nilai-
01236|
01237|nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, sebagaimana
01238|amanah  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan
01239|Kehakiman;
01240|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (12) huruf c Peraturan
01241|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01242|Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01243|Pidana, dalam hal Terdakwa adalah anak maka restitusi harus dibayarkan oleh
01244|orang tua anak;
01245|Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan,
01246|kemampuan  orangtua  Anak  serta  kebutuhan  Anak  Korban,  Hakim  tidak
01247|sependapat  dengan  jumlah  proyeksi  biaya  pemulihan  penderitaan  fisik  dan
01248|psikologis korban, khususnya terhadap tindakan Hymenoplasty, Labiapasty dan
01249|Vaginoplasty  dengan  total  biaya  tindakan  medis  sebesar  Rp51.000.000,00,
01250|dikarenakan tindakan tersebut bukan disebabkan adanya gangguan Kesehatan
01251|dan/atau gangguan fungsi Kesehatan Anak Korban, sehingga beralasan untuk
01252|ditolak.  Selanjutnya,  Hakim  berpendapat  terhadap  Anak  Korban  lebih  tepat
01253|diberikan  biaya  untuk  pemulihan  kondisi  psikologis  korban  sebagaimana
01254|penilaian LPSK sejumlah Rp40.650.000,00 dan pemeriksaan infeksi menular
01255|seksual sejumlah Rp4.555.000,00, sehingga rincian besaran restitusi kepada
01256|Anak Korban adalah sebagai berikut:
01257|- Biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk transportasi selama
01258|proses hukum, sejumlah Rp1.525.000,00;
01259|- Biaya  yang  dikeluarkan  Pemohon  untuk  kebutuhan  konsumsi
01260|selama proses hukum, sejumlah Rp522.000,00;
01261|- Pemulihan kondisi psikologis korban sebagaimana penilaian LPSK
01262|sejumlah Rp40.650.000,00;
01263|- Pemeriksaan IMS sejumlah Rp4.555.000,00;
01264|Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat total restitusi
01265|yang  harus  dibayarkan  oleh  orangtua  Anak  kepada  Anak  Korban  adalah
01266|sejumlah Rp47.252.000,00,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua
01267|ribu rupiah);
01268|Menimbang, bahwa  berdasarkan  Pasal  30  ayat  (5)  Peraturan
01269|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01270|Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban
01271|Tindak Pidana menyebutkan Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat
01272|30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  pelaku  tindak  pidana  dan/atau  Pihak  Ketiga
01273|menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
01274|
01275|atau  30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  penetapan  Pengadilan  diucapkan  atau
01276|diberitahukan  dalam  hal  Restitusi  diajukan  setelah  putusan  perkara  pokok
01277|berkekuatan hukum tetap;
01278|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10),
01279|(11), dan (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata
01280|Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
01281|Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian
01282|Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud
01283|pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan
01284|tembusan  kepada  Ketua  Pengadilan,  kemudian  dalam  hal  pelaku  tindak
01285|pidana  belum  melaksanakan  pemberian  Restitusi,  Jaksa  memerintahkan
01286|pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat
01287|14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal
01288|pelaksanaan  pemberian  Restitusi  kepada  Korban  tidak  dipenuhi  sampai
01289|melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau
01290|LPSK  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Jaksa,  kemudian  setelah
01291|menerima  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10),  Jaksa
01292|menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan
01293|tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30
01294|(tiga puluh) hari;
01295|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  ketentuan  Pasal  33  ayat  (5)
01296|Undang-Undang Nomor  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
01297|Seksual,  Hakim  dalam  putusan  memerintahkan  jaksa  untuk  melelang  sita
01298|jaminan  Restitusi  sepanjang  tidak  dilakukan  pembayaran  Restitusi  dalam
01299|jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah
01300|memperoleh kekuatan hukum tetap;
01301|Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat
01302|(7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01303|Seksual dinyatakan  bahwa  jika  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita
01304|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  mencukupi  biaya  Restitusi,
01305|terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana
01306|pokoknya, selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut:
01307|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara   a  quo,  Anak  telah  terbukti
01308|melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang termasuk tindak pidana
01309|kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  c
01310|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
01311|Seksual,  selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang
01312|
01313|Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana serta
01314|Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara
01315|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
01316|Korban Tindak Pidana tidak mengatur penjatuhan pidana pengganti terhadap
01317|Anak khususnya yang melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual;
01318|Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) serta
01319|Pasal 30 Ayat 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
01320|Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
01321|Restitusi  Dan  Kompensasi,  dikhususkan  terhadap  perkara  tindak  pidana
01322|perdagangan orang dan terorisme;
01323|Menimbang bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas
01324|dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta ketentuan Pasal 53
01325|KUHP, maka Hakim mengesampingkan  ketentuan Pasal 33 ayat (7)  Undang-
01326|Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan
01327|Hakim berkesimpulan Anak tidak dapat dikenakan pidana pengganti apabila
01328|setelah harta kekayaan Orang Tua/Wali Anak disita dan dilelang masih tidak
01329|dapat memenuhi pembayaran restitusi;
01330|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim  dengan  memperhatikan
01331|ketentuan  Pasal  8  Ayat  (7),  Pasal  9,  dan  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah
01332|Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2025  tentang  Dana  Bantuan  Korban
01333|Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam hal terpidana tidak mampu membayar
01334|restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, Hakim berpendapat
01335|agar  jaksa  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  LPSK  untuk  pelaksanaan
01336|kompensasi  sejumlah  restitusi  kurang  bayar  kepada  korban  melalui  dana
01337|bantuan korban;
01338|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak tidak  ditahan  dan  menurut
01339|pendapat  Hakim  telah  ada  jaminan  dari  orangtua,  serta tidak  cukup  alasan
01340|untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01341|
01342|MENGADILI:
01343|1. Menyatakan  Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01344|melakukan  tindak  pidana  “beberapa  kali  memaksa  dan  membujuk  Anak
01345|untuk melakukan persetubuhan dengannya”,  sebagaimana dalam dakwaan
01346|tunggal;
01347|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01348|selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus
01349|Anak (LPKA) kelas II Pangkalpinang;
01350|3. Membebankan orangtua Anak untuk membayar restitusi kepada Anak
01351|Korban sejumlah Rp47.252.000,00,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima
01352|puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
01353|setelah  putusan  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dan  dalam  hal
01354|pelaksanaan pemberian restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai
01355|melampaui batas waktu tersebut, Jaksa menyita harta kekayaan orangtua
01356|Anak dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran
01357|restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
01358|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01359|a. 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna Baby Blue;
01360|b. 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
01361|c. 1 (satu) helai BRA/BH berwarna Pink;
01362|d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;
01363|Dirampas untuk dimusnahkan;
01364|e. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type Galaxy A14
01365|berwarna Silver;
01366|dikembalikan kepada Anak Korban ;
01367|f. 1  (satu) unit handphone  merek VIVO Type Y12 berwarna
01368|Aqua Blue.
01369|dirampas untuk negara;
01370|5. Membebankan  biaya  perkara  pada  Anak  melalui  orangtuanya
01371|sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
01372|
01373|Rabu
01374|
01375|6 Mei 2026
01376|
01377|2026
01378|
01379|Angga Wahyu Perdana, S.H.
01380|
01381|Yoedi Tri Suryapermana, S.H.
01382|
01383|Panitera Pengganti, Hakim,
01384|Yoedi Tri Suryapermana, S.H.                                  Angga Wahyu Perdana, S.H.