01336|Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01337|Indonesia  menerangkan  bahwa  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01338|penempatan  pekerja  mingran  Indonesia,  orang  perseorang  dimaksud
01339|dalam  ketentuan  ini  antarai  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memilki
01340|kewenangan  untuk  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia,  jadi  jelas
01341|sekali Orang perseorangan tidak dapat melakukan kegiatan penempatan
01342|terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia). Adapun yang dapat melakukan
01343|perekrutan  dan  atau  penempatan  terhada  Pekerja  Migran  Indonesia
01344|adalan Perusahaan yang memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai
01345|Hal. 37 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01346|Paraf
01347|KM A1 A2
01348|
01349|P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki
01350|SIP2MI  (Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja  Migran)  yang  dikeluarkan  oleh
01351|Badan  Pekerja  MIgran  Indonesia  (BP2MI).  Hal  tersebut  berdasarkan
01352|ketentuan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017
01353|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  Peraturan  Menteri
01354|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata
01355|Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga
01356|Kerja  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Pemberian  Ijin  Pelaksanan
01357|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01358|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
01359|Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
01360|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01361|Govermen (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
01362|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
01363|dan BP2MI;
01364|b. Pihak Swasta dalam hal ini adalah Indonesia Swasta atau Perusahaan
01365|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah
01366|memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
01367|c. Secara Mandiri, yang dimaksud mandiri disini adalah Calon Pekerja
01368|Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak
01369|pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes Ri dan memiliki
01370|Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada Negara
01371|Pengguna pada sektor Formal. Perseorangan Yang akan bekerja di
01372|negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
01373|- telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01374|- bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01375|- tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor;
01376|- dilarang  bekerja  pada  pemberi  kerja  perseorangan  atau  sektor
01377|domestic. (Pasal 34 permenaker RI No. 9 Tahun 2019);
01378|- Bahwa Prosedur dan pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01379|yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01380|(P3MI) adalah sebagai berikut:
01381|a. Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01382|Job  Order  (JO)  /  Demanlater  yang  berisikan  Kontrak  kerja,  Jenis
01383|pekerjaan, Sistem penggajian, Sistem pekerjaan, Identitas pengguna Job
01384|Hal. 38 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01385|Paraf
01386|KM A1 A2
01387|
01388|Order (JO). Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI Negara Penempatan
01389|yang dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
01390|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara
01391|online ke BP2MI untuk menerbitkan Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran
01392|(SIP 2MI) tersebut;
01393|b. Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran  (SIP2MI), maka
01394|P3MI Baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB Maupun Kantor cabang
01395|menghubungi  disnaker  Kab/Kota  untuk  melaporkan  adanya  Surat Ijin
01396|Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan selanjutnya
01397|bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan sosialisasi, Rekrutmen  dan
01398|Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan
01399|Negara Penempatan;
01400|c. Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia  (CPMI), maka
01401|pihak  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01402|(P3MI)  baru  mengajukan  proses  seleksi  ke  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
01403|Transmigrasi  Kab/Kota  sesuai  tempat  domisili  Calon  Pekerja  Migran
01404|Indonesia;
01405|d. Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen yang
01406|dimiliki CPMI yaitu KTP,Kartu Keluarga, Ijin Keluarga (Istri,Suami,Orang
01407|tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses wawancara.  Proses
01408|selanjutnya  adalah  dibuatkan  Berita  Acara  Serah  Terima  kepada
01409|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PЗMI) yang berisikan
01410|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI) memenuhi syarat  sebagai
01411|Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  dan  dikeluarkan  Surat  Rekomendasi
01412|untuk proses pembuatan paspor;
01413|e. Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
01414|Pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Balai
01415|Latihan  Kerja  Luar  Negeri (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01416|Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01417|dilakukan  proses  oleh  Perusahan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja
01418|Migran Indonesia (P3MI);
01419|- Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01420|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Pemerintah
01421|Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan
01422|Pelindungan Pekerja Migran  Indonesia bahwa Persyaratan  yang harus
01423|Hal. 39 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01424|Paraf
01425|KM A1 A2
01426|
01427|dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri
01428|adalah :
01429|a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01430|b) Memiliki Kompetensi;
01431|c) Sehat jasmani dan Rohani;
01432|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01433|e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01434|- Paspor;
01435|- Visa Kerja;
01436|- Asuransi (BPJS);
01437|- Medical Report;
01438|f) Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi  Tenaga
01439|Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut adalah system
01440|online pelayanan administrasi penempatan PMl dan penerbitan KTKLN
01441|yang  melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur
01442|dalam  Pasal  5  dan  Pasal  13  UU  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01443|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01444|- Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah;
01445|- Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh
01446|kepala desa;
01447|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01448|- Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01449|kesehatan dan psikologi;
01450|- Perjanjian Kerja;
01451|- Perjanjian Penempatan;
01452|- Bahwa sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja
01453|dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada Perusahaan
01454|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia(P3MI) yang memiliki
01455|Job Order atau Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)
01456|di  Provinsi  NTB  pada  tujuan  negara  penempatan  ke  Australia  sebab,
01457|berdasarkan  Pasal  31  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18
01458|tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang
01459|termasuk  dalam  negara  penempatan  1).  Mempunyai  Peraturan
01460|Perundang-undangan  yang  melindungi  Tenaga  Kerja  Asing,  2).  Telah
01461|Memiliki Perjanjian Tertulis antara Pemerintah Negara tujuan penempatan
01462|Hal. 40 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01463|Paraf
01464|KM A1 A2
01465|
01466|dan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  3).  Memiliki  Sistem  Jaminan
01467|Sosial  atau  asuransi  yang  melindungi  Pekerja  Asing.  Namun  dengan
01468|adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI Nomor 555 Tahun 2023
01469|tanggal  6  Oktober  2023  Tentang  Biaya  Penempatan  Pekerja  Migran
01470|Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI kepada Pemberi Kerja Berbadan
01471|Hukum di Negara Australia, maka diperbolehkan adanya penempatan PMI
01472|melalui Skema P to P (P3MI) khusus pada sektor tertentu (Chef, Motor
01473|Mekanik, Cooks, Welder, Metal Fabricator, dan Cabinet Markers) Tidak
01474|diperkenankan melalui orang-peroangan;
01475|2. Ahli  LAELY  WULANDARI,  S.H.,  M.H. dibawah  sumpah  memberikan
01476|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01477|- Bahwa  Ahli  adalah  seorang  Dosen  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang
01478|bekerja di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah ditugaskan
01479|Oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram sehubungan dengan
01480|terjadinya  dugaan  tindak  pidana  Perdagangan  Orang  dan  atau  Orang
01481|Perorangan menempatkan Pekerja Migran dalam perkara tersebut diatas;
01482|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  “Perdagangan  Orang  adalah
01483|tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
01484|Pemindahan atau Penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan,
01485|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01486|Kekerasan atau Posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
01487|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01488|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
01489|negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01490|mengakibatkan  orang  tereksploitasi”.  Pasal  1  ayat  (2)  “Tindak  Pidana
01491|Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan
01492|yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI
01493|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana
01494|perdagangan  orang”.  Adapun  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang
01495|(TPPO)  ada  3  (tiga)  yaitu  unsur  Proses,  unsur  Cara  dan  Tujuan
01496|Eksploitasi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
01497|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01498|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
01499|b. Cara:  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01500|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01501|Hal. 41 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01502|Paraf
01503|KM A1 A2
01504|
01505|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
01506|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  Yang
01507|memegang kendali atas orang lain tersebut;
01508|c. Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01509|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  Pelacuran,  Kerja  atau
01510|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01511|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
01512|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01513|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01514|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01515|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;
01516|- Bahwa mengacu pada Penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
01517|2007  "Dalam  ketentuan  ini,  kata  "UNTUK  TUJUAN"  sebelum  frasa
01518|mengeskploitasi  orang  tersebut"  menunjukan  bahwa  tindak  pidana
01519|perdagangan orang merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana
01520|perdagangan orang CUKUP dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan
01521|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbukan akibat dalam hal ini
01522|Eksploitasinya.  Namun  Haruslah  dapat ditunjukkan  ada  unsur  subjektif
01523|yang  memang  tujuan  pelaku  perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan
01524|ekspliotasi  atau  mengakibatkan  orang  itu  tereksploitasi.  Unsur  tindak
01525|pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan Tujuan adalah unsur
01526|kumulataif  sementara  bagian  bagian  dalam  unsur  itu  adalah  unsur
01527|alternatif;
01528|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan  Psikis,
01529|Mental,  Fisik,  Seksual  dan  atau  Sosial  yang  diakibatkan  dari  adanya
01530|tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21 Tahun
01531|2007;
01532|- Bahwa  ciri-ciri  dari  Perdagangan  Orang  dalam  Konteks  Migrasi
01533|Ketenagakerjaan adalah:
01534|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
01535|b. Pemindahan,  Pengiriman  dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain  tanpa
01536|tanpa batas waktu yang jelas; dokumen atau dengan dokumen palsu
01537|serta penampungan;
01538|c. Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
01539|d. Perekrutan dibawah umum (-18 tahun) dokumen dipalsukan;
01540|Hal. 42 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01541|Paraf
01542|KM A1 A2
01543|
01544|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
01545|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
01546|g. Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;
01547|h. Ditempatkan oleh perorangan, bukan PPPMI yang memiliki izin dari
01548|Menteri tenaga Kerja;
01549|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
01550|j. Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka  walaupun
01551|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
01552|k. Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  (Over
01553|Charging).
01554|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01555|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "Setiap orang
01556|yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak
01557|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
01558|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
01559|Pasal 6". Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain.
01560|Jadi pengertian Yang membantu tetap mengacu pada Pasal 56 KUHP
01561|(sesuai  Pasal  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig) adalah
01562|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
01563|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
01564|Pembantuan dilakukan pada waktu atau sebelum tindak pidana dilakukan.
01565|Sedangkan  Percobaan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  berniat
01566|melakukan perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan permulaan
01567|tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;
01568|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01569|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Setiap orang
01570|yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan
01571|tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama
01572|sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
01573|Pasal 5, dan Pasal 6”;
01574|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01575|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01576| Merencanakan: Membuat rencana;
01577|Hal. 43 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01578|Paraf
01579|KM A1 A2
01580|
01581| Pemufakatan  Jahat (Samenspanning)  dianggap  ada  apabila  sudah
01582|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01583|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01584|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01585|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "Setiap orang
01586|yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01587|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01588|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01589|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01590|sedikit  Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01591|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
01592|- Bahwa  Unsur-unsur  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01593|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01594| Setiap Orang: Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pengertian
01595|Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan atau korporasi
01596|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01597| Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01598|warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal ini apabila
01599|yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01600| Ke luar wilayah Republik Indonesia: Jika dibawa masih dalam wilayah
01601|Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam unsur pasal
01602|ini;
01603| Dengan maksud untuk di eksploitasi: Maka haruslah dapat ditujunkan
01604|unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia  bermaksud  (dapat
01605|digolongkan ke dalam menyengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01606|- Bahwa eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu pada
01607|Pasal  1  angka  7  eksplotasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
01608|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
01609|kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan,
01610|penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,
01611|atau secara melawan hukum memindagka atau mentransplantasi organ
01612|dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
01613|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materill
01614|maupun immaterial;
01615|Hal. 44 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01616|Paraf
01617|KM A1 A2
01618|
01619|- Bahwa Setelah Ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
01620|yang  ada,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  Saudara  ULUL  ALBAB
01621|merupakan  korban  perdagangan  orang  dengan  modus  pengiriman
01622|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
01623|- Bahwa  perbuatan  dari  Saudara  ABDUS  SYAHID  Als  ANGKEP,dkk
01624|merupakan  perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  dengan