01531|Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dengan istrinya Sdri. Hajrah
01532|bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang  berlokasi  di
01533|Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05
01534|Juli 2025 sedang cuti, bertemu dengan saksi Rahman dan Sdri.Dahlia datang ke
01535|rumah Terdakwa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan meminta
01536|kepada Terdakwa agar saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan
01537|Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama Terdakwa di Negara Malaysia;
01538|Menimbang,  bahwa  kemudian  atas  permintaan  tersebut  Terdakwa
01539|langsung  menanggapi  dengan  menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik
01540|Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01541|
01542|lahan  Serikat  LPL Enterprise).  Selang  beberapa  saat  Sdr.  Rizal  (Pengurus
01543|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia) ada menghubungi Terdakwa
01544|dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari
01545|saksi Rahman;
01546|Menimbang, bahwa  selanjutnya  Sdr. Arif (Pengurus  pemberangkatan
01547|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural)  telah  mengatur
01548|pemberangkatan Terdakwa bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari
01549|daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas
01550|petunjuk dari Sdr. Rizal. Setibanya Terdakwa dan Sdri. Hajrah di Kabupaten
01551|Pangkep  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  bertemu  dengan  Sdr.  Arif  kemudian
01552|meminta  uang  kepada  Terdakwa  sebagai  biaya  pengurusan  dan  biaya
01553|transportasi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif berangkat
01554|menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01555|Menimbang, bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Terdakwa
01556|bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu
01557|dengan Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah
01558|berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian
01559|Sdr. Arif meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman
01560|beserta  ke  8 (delapan)  orang  lainnya. Saat itu  Sdr. Rahman  membayarkan
01561|untuk dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr.
01562|Nawir,  Sdr.  Nurlia,  kedua  anaknya  dan  Sdr.  Ismail  meminjam  uang  dari
01563|Terdakwa;
01564|Menimbang, bahwa  setelah melakukan pembayaran kepada Sdr. Arif,
01565|kemudian  Terdakwa  beserta  ke  10  (sepuluh)  orang  lainnya  untuk  mengikuti
01566|salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut
01567|KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh
01568|Sdr. Arif;
01569|Menimbang, b ahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Terdakwa
01570|beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan
01571|Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari
01572|kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal yang
01573|sepengetahuan  Terdakwa  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan
01574|menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01575|Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.
01576|Rizal  sementara  mengatur  orang  suruhannya  atas  nama  Sdr.  Bahar  untuk
01577|menjemput, Terdakwa beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh
01578|aparat Kepolisan RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara
01579|Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01580|
01581|Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan Terdakwa dan
01582|ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut
01583|akan  dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  serta
01584|persyaratan terkait pekerja migran indonesia;
01585|Menimbang,  bahwa  biaya  pemberangkatan  dari  Pare-Pare  menuju
01586|Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah dibayarkan kepada Sdr.
01587|Arif,  dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah  sejumlah  Rp8.600.000,00
01588|(delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari Nunukan hingga
01589|lokasi Serikat LPL Enterprise  yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01590|Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang dibayarkan;
01591|Menimbang,  bahwa  rute  pemberangkatan  yang  akan  dilalui  oleh
01592|Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  serta  4
01593|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya dari  Kabupaten  Nunukan
01594|Provinsi  Kalimantan  Utara  menuju  Negara  Malaysia  di  lokasi  perusahaan
01595|tempat akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju
01596|daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan
01597|diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui
01598|jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga
01599|kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan
01600|dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju lokasi Serikat
01601|LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
01602|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  akan  bekerja  sebagai  mandor  kebun
01603|yang  bertugas  untuk  mengawasi  pekerja  kebun  dan  juga  menghitung  hasil
01604|panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa sawit
01605|agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan
01606|Sdr. Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan
01607|Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot
01608|racun hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput
01609|liar yang sudah tinggi;
01610|Menimbang, b ahwa peran Terdakwa adalah penghubung antara Sdr.
01611|Jescob  dengan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non
01612|prosedural  tersebut,  yang  rencananya  akan  di  pekerjakan  di  Serikat  LPL
01613|Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai
01614|penghubung antara Sdr. Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon
01615|Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  bersama-sama  berangkat  dari  daerah  asal
01616|menuju Negara Malaysia;
01617|Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01618|
01619|Menimbang, bahwa Terdakwa dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja
01620|Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, tidak
01621|dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor dan tidak memiliki
01622|dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta kesemuanya berasal
01623|dari Provinsi Sulawesi Selatan;
01624|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin /  tidak  mempunyai
01625|wewenang  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01626|bekerja di luar negeri;
01627|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01628|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan  penempatan pekerja
01629|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
01630|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
01631|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
01632|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
01633|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01634|kehendaknya sendiri;
01635|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
01636|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
01637|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
01638|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
01639|bukan karena semata-mata atas kehendakanya sendiri. Kemudian ketentuan
01640|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
01641|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
01642|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
01643|tindak pidana yang dituju;
01644|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
01645|yakni  memberangkatkan  Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  Calon  Pekerja  Migran
01646|Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, yang mana
01647|tidak  selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak
01648|Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01649|Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya telah
01650|terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14
01651|Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan
01652|Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01653|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01654|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01655|Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana
01656|Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01657|
01658|terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari
01659|Tindak  Pidana  yang  dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak
01660|mencapai  hasil,  atau  tidak  menimbulkan  akibat  yang  dilarang,  bukan
01661|karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01662|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01663|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01664|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
01665|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01666|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01667|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01668|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01669|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01670|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01671|alternatif kedua;
01672|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01673|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01674|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01675|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01676|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01677|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01678|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01679|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
01680|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01681|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01682|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01683|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01684|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01685|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01686|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 11
01687|November 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
01688|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01689|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
01690|ini;
01691|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01692|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01693|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01694|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01695|Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01696|
01697|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
01698|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
01699|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
01700|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
01701|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
01702|pidana  Penuntut  Umum  tersebut,  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut
01703|berawal  ketika  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Non  Prosedural  menemui
01704|Terdakwa yang saat itu oleh Saksi Rahman Tammu bersama dengan istrinya
01705|yang  berkeinginan  agar  Saksi  Rahman  Tammu,  Sdri.  Dahlia,  Sdr.Nawir,
01706|Sdri.Nurliah, dan Sdr. Ismail untuk bekerja bersama-sama dengan Terdakwa di
01707|tempat Terdakwa bekerja di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di daerah
01708|Pitas, Sabah, Negara Malaysia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan
01709|tersebut dilakukan dengan kerelaan atau kehendak sendiri dan penuh dengan
01710|kesadaran oleh Saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah,
01711|dan  Sdr.  Ismail  (Calon  Pekerja  Migran  Indonesia)  dan  tanpa  ada  tekanan
01712|dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01713|Migran  yang  berangkat  bersama-sama  dari  daerah  asal  menuju  Negara
01714|Malaysia  dilakukan  tanpa  tujuan  eksploitasi  ataupun  tanpa  mengakibatkan
01715|orang tereksploitasi oleh Terdakwa;
01716|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
01717|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
01718|denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
01719|bulan pidana kurungan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;
01720|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  kepada  Terdakwa,
01721|Majelis Hakim turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa yang bersama-
01722|sama sebagai penghubung antara Sdr. Jescob dengan ke 6 (enam) orang Calon
01723|Pekerja Migran Indonesia non prosedural dan sebagai penghubung antara Sdr.
01724|Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia
01725|serta 4 (empat) orang anak , dan Terdakwa bersama-sama ke 6 (enam) orang
01726|Calon Pekerja Migran Indonesia  serta 4 (empat) orang anak  berangkat dari
01727|daerah asal menuju Negara Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan
01728|yang  sah  baik  berupa  paspor  dan  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  terkait
01729|Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang
01730|untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia  sehingga penjatuhan
01731|pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah
01732|ini telah dipandang adil dan tepat;
01733|Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01734|
01735|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
01736|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
01737|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
01738|dalam keadaan yang meringankan;
01739|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo. Pasal  69
01740|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01741|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
01742|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
01743|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;
01744|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
01745|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
01746|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01747|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01748|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01749|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
01750|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
01751|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
01752|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
01753|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
01754|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
01755|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
01756|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01757|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
01758|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01759|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
01760|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
01761|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
01762|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
01763|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
01764|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
01765|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
01766|2) Besaran ancaman pidana denda;
01767|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
01768|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
01769|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
01770|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
01771|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01772|Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01773|
01774|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
01775|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
01776|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
01777|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
01778|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
01779|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
01780|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
01781|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
01782|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
01783|secara nyata”;
01784|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
01785|Terdakwa sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal
01786|ini Terdakwa sedang tidak bekerja dan Terdakwa beserta ke 6 (enam) Calon
01787|Pekerja Migran Indonesia lainnya hendak akan bekerja namun tanpa proses
01788|pemenuhan  dokumen  persyaratan  sehingga  diamankan  oleh  petugas
01789|kepolisian,  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  kemampuan  secara  ekonomi  untuk
01790|membayar pidana denda serta Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sistem
01791|peradilan yang adil seharusnya memastikan bahwa seseorang tidak dipaksa
01792|membayar  denda  diluar  kemampuannya  yang  dapat  memperburuk  kondisi
01793|ekonomi Terdakwa;