01177|Hal. 32 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01178|
01179|tersebut diatas yang ingin menjemput narkotika jenis ganja dari Panyabungan yang
01180|rencananya akan dibawa ke Kota Padang Sumatera Barat dikualifikasikan sebagai
01181|perbuatan mengangkut, hal ini ditandai bahwa Anak mengangkat tas yang berisi
01182|narkotikan dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut dengan menggunakan
01183|sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cyan putih dengan Nomor Polisi BA XXXX
01184|NN, Nomor Rangka MH1JF6116AAK035946 dan nomor mesin JF61E1036263 ,
01185|sehingga secara jelas bahwa keberadaan barang ada dalam pengangkutan dilakukan
01186|melalui darat sebagaimana kriteria dari defenisi mengangkut yang telah ditegaskan
01187|diatas. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan serangkaian tindakan Anak dan XXX
01188|dikategorikan sebagai perbuatan mengangkut;
01189|Menimbang bahwa perbuatan mengangkut diatas haruslah dihubungkan
01190|dengan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa hak atau secara melawan
01191|hukum;
01192|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan
01193|diketahui Anak tidak bekerja di bidang kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam
01194|melakukan perbuatan mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut;
01195|Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian fakta hukum diatas
01196|dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Hakim
01197|menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan tanpa
01198|wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin dari pihak/orang yang berwenang
01199|untuk itu dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum dari Anak yang seyogyanya
01200|membantu pemerintah dalam pemberantasan narkotika, dengan demikian Hakim
01201|berpendapat bahwa Perbuatan Anak tersebut diatas memenuhi kualifikasi “tanpa hak
01202|atau melawan hukum”;
01203|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas
01204|menunjukkan seluruh elemen unsur pada unsur kedua ini terpenuhi, oleh karena itu
01205|Hakim berpendapat oleh karena Penuntut Umum mendakwa Pasal 115 ayat 2 Jo. 132
01206|ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan
01207|bahwa keduanya adalah satu kesatuan sehingga unsur “tanpa hak atau melawan
01208|hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I
01209|dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)
01210|batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram” haruslah dihubungkan dengan unsur
01211|percobaan atau permufakatan jahat sehingga unsur ini mutantis mutandis terpenuhi
01212|apabila unsur selanjutnya telah terpenuhi;
01213|Ad.3.  Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
01214|Narkotika dan Prekursor Narkotika;
01215|
01216|Hal. 33 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01217|
01218|Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari
01219|elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi menurut hukum. Adapun
01220|elemen unsur yang sifatnya alternatif tersebut ialah “percobaan untuk melakukan
01221|tindak pidana narkotika dan prekursor” atau “permufakatan jahat untuk melakukan
01222|tindak pidana narkotika dan prekursor”;
01223|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor
01224|35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya
01225|unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan
01226|bukan semata -mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan
01227|berdasarkan Pasal 1 angka 18 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang
01228|dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang
01229|bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut
01230|serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,
01231|menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu
01232|tindak pidana Narkotika;
01233|Menimbang bahwa permufakatan jahat dianggap terbukti apabila memenuhi
01234|unsur:
01235|1. Adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih;
01236|2. Adanya persekongkolan atau kesepakatan antara pelaku tersebut;
01237|3. Persekongkolan atau kesepakatan tersebut tentang untuk melakukan,
01238|melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,
01239|menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu
01240|organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak
01241|pidana Narkotika;
01242|Menimbang bahwa unsur permufakatan jahat terpenuhi ketika terbukti adanya
01243|kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun tidak ada
01244|transaksi finansial, asalkan ada niat bersama untuk memanfaatkan atau menguasai
01245|narkotika. Kesepakatan dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku mengenai
01246|rencana bersama, termasuk penyimpanan dan penggunaan narkotika oleh lebih dari
01247|satu orang, tanpa memerlukan bukti tertulis atau formal. Fokus permufakatan jahat
01248|adalah pada kesepakatan kolektif untuk melanggar hukum narkotika;
01249|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan
01250|diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WIB di
01251|Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tepatnya di rumah XXX, saat itu Anak
01252|sedang bersama-sama XXX. Selanjutnya Anak mendengar XXX menelepon XXX dan
01253|menyurh untuk menjemput ganja 12 kg ke Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing
01254|Natal. Selanjutnya XXX menyetujuinya dan mengajak Anak untuk m enjemputnya
01255|
01256|Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01257|
01258|denga berkata “kawani aku jemput ganja ke panyabungan 12 kilo, perkilonya nanti kita
01259|akan mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasilnya kita bagi
01260|dua” lalu Anak menanyakan apakah aman dan XXX mengiyakannya. Selanjutnya
01261|Anak menyetujuinya dan bersepakat untuk menjemput ganja tersebut;
01262|Menimbang bahwa selanjutnya Anak dan XXX pergi menjemput narkotika
01263|jenis Ganja ke kota Panyabungan Mandailing Natal untuk dibawa ke Kota Padang
01264|dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cyan
01265|putih dengan Nomor Polisi BA XXXX NN, Nomor Rangka MH1JF6116AAK035946
01266|dan nomor mesin JF61E1036263 dan Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus
01267|ribu rupiah) dan 2 buah ransel;
01268|Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Kabupaten
01269|Mandailing Natal Saksi I dan Saksi II menangkap Anak dan XXX dan mengamankan
01270|barang bukti lalu dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;
01271|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan
01272|teori mengenai percobaan atau permufakatan jahat diatas, Hakim berpendapat bahwa
01273|yang perlu dicermati adalah kedua elemen unsur tersebut termasuk kedalam
01274|pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata “untuk” dan “akan”
01275|sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum selesai
01276|dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah
01277|bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan
01278|persekongkolan harus sudah terjadi  sedangkan percobaan adalah sudah ada
01279|permulaan namun tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku;
01280|Menimbang bahwa dalam perkara a quo dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu
01281|Anak dan XXX dan telah terlihat persengkongkolan dan kesepatakan antara Anak dan
01282|XXXberupa akan bersama-sama menjemput narkotika jenis ganja dan akan membagi
01283|keuntungan dari upah yang diperoleh yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per
01284|kilo jika berhasil membawa narkotika tersebut ke Kota Padang Provinsi Sumatra Barat,
01285|sehingga telah memenuhi kategori permufakatan jahat.
01286|Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan mengangkut yang dilakukan oleh
01287|Anak dan XXXtidak selesai karena ditangkap oleh Saksi I dan Saksi II di Kabupaten
01288|Mandailing Natal, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaksanaan
01289|mengangkut telah dilakukan namun ditengah prosesnya tidak berhasil dan bukan
01290|karena kehendak dari Anak dan XXX. d engan demikan, hakim berkesimpulan
01291|serangkaian tindakan Anak dan XXX telah memenuhi kualifikasi “percobaan atau
01292|permufakatan jahat”;
01293|
01294|Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01295|
01296|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, hakim
01297|berkesimpulan unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
01298|pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi pada diri Anak;
01299|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132
01300|Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  tentang
01301|Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01302|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana Jo
01303|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah
01304|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
01305|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua
01306|Penuntut Umum;
01307|Menimbang bahwa Anak telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
01308|pidana, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana dari
01309|anak (setiap orang) tersebut sebagai berikut:
01310|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor
01311|1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa:
01312|“setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
01313|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, perbuatan yang dapat dipidana
01314|adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan tindak pidana yang
01315|dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam
01316|peraturan perundang-undangan”;
01317|Menimbang bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan “(geen straaf
01318|zonder schuld)” sebagai asas legalitas dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023
01319|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan agar supaya orang yang
01320|melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang
01321|diancamkan pada diri Anak, harus ada pertanggungjawaban pidana ( criminal
01322|responsibility) atas dasar kesalahannya;
01323|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana dan
01324|selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan sesuatu
01325|bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas
01326|kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat
01327|melawan hukum atas perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun
01328|sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah atas
01329|perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta
01330|kepadanya harus dijatuhi pidana;
01331|Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Anak yang pada pokoknya tidak
01332|membantah tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon
01333|
01334|Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01335|
01336|kepada Hakim untuk mempertimbangkan aspek non yuridis, Hakim berpendapat
01337|bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi
01338|Anak;
01339|Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, hakim perlu
01340|mempertimbangkan secara komprehensif mengenai 2 hal pokok yaitu: Pertama,
01341|mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan Kedua, lokasi anak menjalani
01342|pemidanaannya sebagai berikut:
01343|Menimbang bahwa dalam tuntutannya pada poin 2 yang meminta bahwa:
01344|“Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anakdengan pidana penjara selama 4 (Empat)
01345|Tahun dan Pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni
01346|LPKA Kelas I Medan sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja selama 6 (enam)
01347|Bulan”, dan setelah Hakim mengkofirmasi dipersidangan kepada Penuntut Umum
01348|bahwa Pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni LPKA
01349|Kelas I Medan sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan
01350|merupakan konversi dari pidana denda yang dituntut kepada Anak, terhadap hal
01351|tersebut selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut:
01352|Menimbang bahwa Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
01353|tentang Narkotika hakikatnya mengatur tentang percobaan dan permufakatan untuk
01354|melakukan tindak pidana narkotika sehingga ketentuan tersebut tidak dipandang
01355|sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang
01356|sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (onvolkomen dekictsvorm). Hal inilah yang
01357|mendasari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Anak dengan Pasal
01358|115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
01359|Narkotika sehingga terbuktilah tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat tanpa
01360|hak mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi
01361|1 (satu) kilogram sebagaimana telah Hakim pertimbangkan diatas;
01362|Menimbang bahwa Hakim berpendapat merupakan suatu kesalahan
01363|pemahaman dalam penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
01364|2009 tentang Narkotika jika menganggap pasal tersebut adalah assessor dari Pasal
01365|utama, karena sejatinya dalam perkara a quo Pasal 115 ayat 2 dan Pasal 132 ayat 1
01366|Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan satu kesatuan
01367|karena jika Pasal 132 ayat 1 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
01368|Narkotika tidak terbukti maka Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
01369|2009 tentang Narkotika secara mutantis mutandis tidak terbukti. Kedudukan Pasal 132
01370|ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bestanddeel
01371|atau elemen vital berimplikasi pada ketentuan pidana yang diberlakukan atau yang
01372|dijatuhkan. Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo ketentuan pidana yang
01373|
01374|Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01375|
01376|akan dijatuhkan kepada Anak haruslah mengikuti ketentuan didalam Pasal 132 ayat 1
01377|Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
01378|Menimbang bahwa ketentuan Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35
01379|Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa: “pelakunya dipidana dengan pidana
01380|penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01381|Pasal tersebut”, dengan demikian apabila mengkaji secara komprehensif mengenai
01382|rumusan pasal tersebut diatas yang didasarkan pada penafsiran autentik dan asas
01383|interpretatio cessat in claris  (jika teks undang -undang sudah jelas, tidak perlu
01384|ditafsirkan lagi), Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam Pasal 132
01385|ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hanya
01386|pidana penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda;
01387|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
01388|maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang
01389|terakhir (ultimum remedium), yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01390|Menimbang bahwa mengenai lokasi Anak menjalani pidana yang dijatuhkan
01391|kepadanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pe rtimbangan pedoman
01392|pemidanaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;
01393|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11
01394|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dapat
01395|dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman
01396|pidana penjara bagi orang dewasa;
01397|Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai
01398|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No Register Litmas: 25/LIT.PA/BPS.SBG/III/2026
01399|tanggal 27 Maret 2026  yang dibuat oleh Sulhan Taufik Tanjung, S.I.P
01400|merekomendasikan klien anak berupa pidana dalam lembaga dan  dihubungkan
01401|dengan hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Orang tua Anak,
01402|dimana Orangtua Anak memohon keringanan hukuman karena anak masih punya
01403|masa depan yang cerah dan orangtua sanggup untuk melakukan pengawasan yang
01404|lebih terhadap Anak, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
01405|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat
01406|kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
01407|dari Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan
01408|aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang
01409|harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan
01410|secara moral (moral justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (social justice);
01411|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas
01412|yang juga dihubungkan dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan,
01413|
01414|Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01415|
01416|tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan dari Anak maupun Advokat Anak, maka
01417|Hakim berpendapat bahwa dalam keterangan Anak, Anak mengakui telah membawa
01418|dan mengangkut Narkotika jenis Ganja dari Mandailing Natal dan akan membawanya
01419|ke Sumatera Barat, selain itu dalam dalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana
01420|pada Hasil Litmas Bapas Anak, diketahui faktor penyebab tindak pidana oleh Anak
01421|adalah pengaruh lingkungan, pergaulan, serta adanya pengaruh orang dewasa dan
01422|juga kurangnya pengawasan orangtua;
01423|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Anak sudah sepatutnya
01424|Hakim memegang teguh prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11
01425|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pidana penjara sebagai
01426|upaya terakhir dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu
01427|Hakim juga tidak dapat mengesampingkan kepentingan masyarakat yang harus
01428|didudukkan secara berimbang dan proporsional;
01429|Menimbang bahwa dengan demikian, maka Hakim tidak sependapat dengan
01430|pertimbangan Hasil Litmas dari Bapas terkait pemilihan pemidanaan berupa
01431|pembinaan dalam lembaga  karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak secara
01432|spesifik menyampaikan alasan mengapa merekomendasikan pidana tersebut dan
01433|juga tidak menjelaskan secara detail lembaga mana yang sudah memenuhi kualifikasi
01434|dan kualitas untuk membina anak sehingga dicapai asas kepentingan terbaik bagi
01435|anak dan anak mendapatkan haknya dan bukan malah menjerumuskan anak
01436|terhadap lembaga yang malah berakibat merusak masa depan anak. Selain itu,
01437|pemidanaan tersebut bertentangan dengan amanat dari Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal
01438|132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara
01439|jelas mengatakan bahwa terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara,
01440|bukan pembinaan dalam lembaga;
01441|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas,
01442|maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pemberian
01443|pemidanaan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja, dikarenakan 2 (dua) hal
01444|tersebut merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok yang berbeda sebagaimana dalam
01445|Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01446|Anak, kemudian berdasarkan pertimbangan Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1
01447|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemidanaan hanya pidana
01448|penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda, sehingga menurut Hakim dalam
01449|perkara a quo dikarenakan tidak adanya pidana denda, sehingga pidana denda tidak
01450|perlu dikonversikan menjadi pelatihan kerja sebagaimana Surat Edaran Mahkamah
01451|Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan
01452|
01453|Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01454|
01455|Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dan hanya menerapkan
01456|pemidanaan berupa penjara saja;
01457|Menimbang bahwa perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam
01458|penjatuhan pidana sebagai berikut:
01459|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor
01460|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa: “dalam
01461|pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, motif