05723|adanya  dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena  merupakan
05724|extra ordinary crime;
05725|- Bahwa  Biasanya terkait proses pemagangan mahasiswa ke luar negeri,
05726|harus diawali dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara
05727|tujuan di bidang Pendidikan;
05728|- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya kerjasama antara Indonesia dengan
05729|negara tujuan magang di bidang Pendidikan;
05730|- Bahwa Jika Lembaga pendidikan mengirimkan mahasiswa magang ke luar
05731|negeri,  tanpa  adanya  perjanjian  kerjasama  antara  Indonesia  dengan
05732|negara  penerima  magang,  dan  di  negara  penerima  magang  tersebut
05733|mahasiswa  bekerja  tidak  sesuai  dengan  jam  kerja  yang  diperjanjikan,
05734|merupakan kesalahan perusahaan dan bukan eksploitasi;
05735|- Bahwa  Magang  mahasiswa  terutama  magang  di  luar  negeri  berada  di
05736|bawah Kementerian Pendidikan Tinggi;
05737|- Bahwa  Penyelenggaran  magang  ke  luar  negeri  diatur  berdasarkan
05738|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
05739|Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
05740|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
05741|- Bahwa Apabila suatu kampus melakukan pengiriman mahasiswa magang
05742|ke  luar  negeri, termasuk  dalam  Lembaga  Pendidikan  yang  merupakan
05743|Penyelenggara pemangangan di luar negeri sebagaimana diatur didalam
05744|Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
05745|Republik  Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara
05746|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
05747|- Bahwa Apabila lampiran sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 Ayat (1)
05748|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
05749|Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
05750|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  tidak  dipenuhi  oleh
05751|Lembaga Pendidikan, maka merupakan kesalahan;
05752|- Bahwa Apabila lampiran-lampiran tersebut tidak terpenuhi sebagaimana
05753|Pasal  15  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
05754|Republik  Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara
05755|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan tetap
05756|melakukan  pengiriman  mahasiswa  magang  ke  luar  negeri,  maka  hal
05757|tersebut  merupakan  kesalahan  dan  dapat  ditindak  lanjuti  ke  Lembaga
05758|Pendidikan yang melakukan pengiriman mahasiwa magang;
05759|
05760|Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
05761|2. Ahli Dr.  Khairul  Fahmi,  S.H.,  M.H., dibawah  sumpah  pada  pokoknya
05762|menerangkan sebagai berikut:
05763|- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Andalas;
05764|- Bahwa Ahli hadir memberikan pendapat di persidangan sesuai keahlian
05765|ahli di bidang hukum tata negara/perundang- undangan;
05766|- Bahwa  Keberadaan  Peraturan  menteri  diatur  dalam  pasal  8  Undang
05767|Undang  Pembentukan  Peraturan  perundang  undangan,  dalam  pasal
05768|tersebut ada  peraturan  menteri,  peraturan  lembaga  dan  peraturan  lain
05769|yang mana memiliki kekuatan mengikat jika diperintahkan oleh Peraturan
05770|yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan  dari  yang
05771|membuatnya, itulah yang menjadi otoritas pembentukan peraturan menteri
05772|tersebut;
05773|- Bahwa  Magang  dalam  permen  ristekdikti  adalah  Magang  dalam
05774|pelaksanaan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yatu  Dharma  Pendidikan,
05775|Dharma  Penelitian  dan  Dharma  Pengabdian  Masyarakata,  yang  mana
05776|dalam  Dharma  Pendidikan  itu  salah  satunya  adalah  kegiatan  magang
05777|dengan  tujuan  untuk  memenuhi  target-target  dalam  pembelajaran
05778|khususnya dalam pendidikan vokasi yang mana menargetkan penguasaan
05779|Teknis dalam pembelajarannya, sehingga magang tersebut sebagai salah
05780|satu  bentuk  dari  pelaksanaan  Dharma  Perguruan  Tinggi  yaitu  Dharma
05781|Pendidikan;
05782|- Bahwa juga diatur dalam Permen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
05783|tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga mengatur
05784|mengenai pelaksanaan magang dan target targetnya tetapi tidak secara
05785|jelas  diatur  bahwa  magang  tersebut  merupakan  suatu  kewajiban,
05786|selanjutnya diatur juga bahwa magang menjadi suatu kewajiban terutama
05787|untuk D1, D2, D3 sebagaimana diatur dalam Permendikbudridtek Nomor
05788|53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
05789|- Bahwa Magang didalam perguruan tinggi merupakan suatu mandat dari
05790|pelaksanaan Dharma Perguruan tinggi dan magang tersebut juga menjadi
05791|Target kinerja dari perguruan tinggi tersebut, yang mana menjadi ukuran
05792|dari kinerja dari perguruan tinggi tersebut dan reward dari perguruan tinggi
05793|tersebut  juga  dapat  dilihat  dari  berapa  jumlah  mahasiswa  yang  ikut
05794|program magang tersebut
05795|- Bahwa Magang yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan
05796|Transmigrasi  Nomor  :  PER.08/MEN/V/2008  tentang  tata  cara  perizinan
05797|
05798|dan penyelenggaraan Pemagangan luar negeri yang merupakan turunan
05799|dari ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003
05800|tentang Ketenagakerjaan yaitu adalah magang dalam konteks pelatihan
05801|kerja yang mana dikaitkan dengan magang yang dilakukan oleh Perguruan
05802|tinggi merupakan dua hal yang berbeda yang mana aturan aturan dalam
05803|perguruan tinggi arahnya tidak kesitu tetapi menuju ke pemenuhan dharma
05804|perguruan tinggi;
05805|- Bahwa Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi terbagi 3, yaitu: Otonom
05806|(Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), Perguruan Tinggi Negeri Badan
05807|Layanan Umum (PTN BLU), Satker. Untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan
05808|Layanan Umum (PTN BLU) dan Satker;
05809|- Bahwa  Statuta  Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  diatur
05810|berdasarkan  Peraturan  Menteri  yang  mana  Politeknik  Pertanian  Negeri
05811|Payakumbuh merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
05812|(PTN BLU);
05813|- Bahwa  setiap  statute  pasti  mencantumkan  mandat  dharma  perguruan
05814|tinggi tersebut, sehingga setiap kebijakan terutama yang berkaitan dengan
05815|mahasiswa  pasti  mencatumkan  dharma  perguruan  tinggi  tersebut
05816|termasuk bagaimana pelaksanaanya baik melalui kerjasama dll;
05817|- Bahwa Permenristekdikti nomor 38 wewenang untuk pelaksanaan dharma
05818|perguruan tinggi dan wewenang untuk melaksanakan pemagangan secara
05819|ilmu  perundangan  undangan  ataupun  ilmu  pemerintahan  dapat
05820|dikualifikasikan sebagai wewenang atributif perguruan tinggi yang mana
05821|dapat diatur di statutanya sehingga seluruh kewenangan yang diberikan
05822|oleh Permenristekdikti ini ke perguruan tinggi tersebut termasuk kegiatan
05823|pemagangan,  perguruan  tinggi  tersebut  berwenang  untuk
05824|melaksanakannya;
05825|- Bahwa kewenangan untuk melaksanakan magang tersebut dengan syarat
05826|pertama yaitu merupakan kurikulum dari perguruan tinggi tersebut, kedua
05827|dilaksanakan  dengan  cara  kerjasama  seperti  contoh  dengan  pelaku
05828|industry dengan tujuan agar mahasiswa merasakan proses belajar di dunia
05829|praktek seperti apa;
05830|- Bahwa dalam pasal 77 Permenristekdikti Nomor 38 tahun 2017 tentang
05831|Statuta Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh menyatakan Politeknik
05832|Payakumbuh dapat melakukan kerjasama di bidang akademik dan non
05833|akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain dari dalam negeri
05834|
05835|atau  luar  negeri  dan  kerjasama  sama  tersebut  salah  satunya  dapat
05836|berbentuk pemagangan;
05837|- Bahwa  Pembentukan  Permenakertrans  Nomor  8  tahun  2008  dalam
05838|pembentukannya selama diperintahkan oleh kewenagan yang lebih tinggi
05839|dan dibentuk oleh pejabat atau badan yang berwenang maka peraturan
05840|tersebut sah;
05841|- Bahwa  dalam  menilai  pembentukan  peraturan  harusnya  juga  dinilai
05842|objeknya  yang  mana  jika  magang  Pendidikan  maka  yang  diatur  oleh
05843|peraturan yang membawahi tentang Pendidikan, kalau ranahnya tenaga
05844|kerja  maka  peraturan  yang  membawahinya  adalah  tentang
05845|ketenagakerjaan  jangan  dicampurkan  dua  rezim  hukum  yang  berbeda
05846|terhadap satu objek;
05847|- Bahwa  dasar  kebijakan  atau  peraturan  dibuat  adalah  pertama
05848|kewenangan 
05849|- Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor
05850|PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan
05851|Pemagangan di Luar Negeri adalah pertama apakah pejabat yang mebuat
05852|keputusan  tersebut  mempunyai  wewenang  atau  tidak.  kedua  apakah
05853|tindakan yang diambil mempunyai dasar hukum atau tidak, apabila pejabat
05854|memutuskan sesuatu mempunyai wewenang untuk memutuskan itu dan
05855|ada tidak dasar hukumnya. kemudian tidak bisa rezim hukum lain masuk
05856|ke  ranah  hukum  kebijakan  yang  dibuatnya  karena  pejabat  tersebut
05857|mengambil  keputusan  berdasarkan  kewenangannya.  itulah  dasar
05858|pembatas apabila kita membawa pada hukum administrasi pemerintahan
05859|dalam  konteks  legalitas  dan  keabsahan  seorang  pejabat  TUN itu
05860|mengambil Keputusan;
05861|- Bahwa  Pengelolaan Keuangan  Perguruan  Tinggi terbagi  3, yaitu: yang
05862|paling  Otonom  Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Hukum,  kecuali  tanah,
05863|Perguruan  Tinggi  Negeri  Badan  Layanan  Umum  (PTN  BLU)  dan
05864|perguruan tinggi Satker, Untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan
05865|Umum  (PTN  BLU)  dan  Satker  dan  semua  uang  harus  disetor  ke  kas
05866|negara dengan PNBP;
05867|- Bahwa perguruan tinggi satker akan sangat ketat dengan anggaran karena
05868|untuk  menambah  akun  PNBP  harus  persetujuan  Menteri  keuangan,
05869|sehingga untuk kegiatan magang diambil dari anggaran diluar itu yagn
05870|mana contoh dibebankan kekerjasama
05871|
05872|- Bahwa  Politani  Payakumbuh  yang  merupakan  perguruan  tinggi  satker
05873|boleh mengumpulkan uang berdasarkan perjanjian kerjasama, sehingga
05874|harus  dibuat  dalam  perjanjian  kerjasama  tersebut  antara  Perusahaan
05875|dengan Perusahaan untuk mengumpulkan dana maupun dari mahasiswa;
05876|- Bahwa  Didalam  perjanjian  kerjasama  harus  dicantumkan  hak  dan
05877|kewajiban mahasiswa magang tersebut;
05878|- Bahwa  lembaga  pendidikan  sebagaimana  Peraturan  Menteri
05879|Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor : PER.08/MEN/V/2008 tentang
05880|tata cara perizinan dan penyelenggaraan Pemagangan luar negeri adalah
05881|merupakan Lembaga Pendidikan formal, yang mana  diarahkan kepada
05882|Lembaga Pendidikan formal yang berada dibawah kordinasi atau tugas
05883|dari  kewenangan  provinsi,  kabupaten  atau  kota  sementara  Pendidikan
05884|tinggi tidak di provinsi, kabupaten atau kota tapi langsung dari kementrian;
05885|- Bahwa  dalam  magang  luar  negeri  hanya  merujuk  pada  perjanjian
05886|kerjasama  yang  mana  harus  diatur  mengenai  teknis  magangnya  di
05887|perjanjian tersebut dan mengenai teknis sepanjang bersesuaian dengan
05888|kurikulum dari perguruan tinggi;
05889|- Bahwa Pasal 25 Permenakertrans nomor 8 tahun 2008 merupakan bab
05890|tentang pelatihan kerja, jadi pemagang yang diatur dalam bab tersebut
05891|dikaitkan dengan pasal 21 lebih kepada lebih pada pemagangan di luar
05892|negeri dalam rangka pelatihan kerja, sementara di rezim pemagangan di
05893|perguruan tinggi tunduk untuk melaksanakan dharma perguruan tingginya;
05894|- Bahwa dalam pasal 77 ayat (3) Permenristekdikti Nomor 38 tahun 2017
05895|tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, bahwa magang
05896|politani  tersebut  sudah  menjadi  wewenang  atributifnya  politani  untuk
05897|menjalankan dharma perguruan tingginya yaitu target Pendidikan;
05898|- Bahwa  Permenristek  Dikti  nomor  3  tahun  2020  tidak  berlaku  surut
05899|terhadap kegiatan magang yang dilakukan pada tahun 2019, tapi praktek
05900|magang yang dilakukan tersebut sudah diatur oleh masing-masing statuta
05901|perguruan tinggi;
05902|- Bahwa  sebelum  tahun  2019  belum  ada  aturan  teknis  yang  mengatur
05903|secara  rinci  mengenai  pemagangan  diluar  negeri  karena  memang
05904|perguruan tinggi diberikan kewenangan untuk melakukan itu yang mana
05905|basisnya adalah kerjasama antara perguruan tinggi dan Perusahaan;
05906|- Bahwa  jika  perjanjian  kerjasama  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  hal
05907|tersebut  merupakan  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  maka  yang  diatur
05908|dalam perjanjian tersebut tidak dilaksanakan hak dan kewajibannya maka
05909|
05910|diselesaikan dengan pengaturan penyelesaian sengketa dalam perjanjian
05911|tersebut seperti ganti rugi, atau penyelesaian lewat pengadilankah dll;
05912|- Bahwa  pemimpin  perguruan  tinggi  atas  kewenangan  atributif  dalam
05913|pelaksanaan magang tersebut dapat mengambil kebijakan dalam konteks
05914|bagaimana kegiatan magang seperti menarik uang dari mahasiswa guna
05915|magang  berjalan  dengan  baik  seperti  kegiatan  persiapan,  pelatihan,
05916|kemampuan  dasar  dan  selama  uang  tersebut  dipergunakan  untuk
05917|kepentingan  mahasiswa  tersebut  seperti  magang  ke  luar  negeri  maka
05918|kebijakan tersebut adalah kebijakan yang sah;
05919|- Bahwa  jika  uang  dipergunakan  masih  dalam  konteks  magang  maka
05920|dibenarkan,  jika  tidak  dipergunakan  untuk  tujuan  magang  maka  tidak
05921|dibenarkan;
05922|- Bahwa jika uang yang ditarik dari mahasiswa tersebut mengenai dimana
05923|disimpannya  kembali  kepada  kebijakan  dari  pimpinan  perguruan  tinggi
05924|tersebut;
05925|- Bahwa kalau tidak ada perjanjian misalnya contoh hanya dibuat perjanjian
05926|akan penarikan uang kontribusi tetapi tidak dijelaskan dalam perjanjian
05927|tersebut akan dipergunakan untuk apa uang kontribusi tersebut maka tidak
05928|ada dasar hukum untuk menggunakan uang tersebut;
05929|- Bahwa pada asasnya  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
05930|Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
05931|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri berlaku umum, sehingga
05932|harus dilihat konteksnya;
05933|- Bahwa Lembaga Pendidikan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
05934|Transmigrasi  Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan
05935|dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  Lembaga
05936|Pendidikan mandatnya untuk pelatihan kerja sebagai mana delegasi pasal
05937|25 UU Ketenagakerjaan;
05938|- Bahwa  Pasal  70  ayat  (1)  UU  13  tahun  2003  yang  dimaksud  dalam
05939|kurikulum pendidikan dalam pasal tersebut adalah kurikulum Pendidikan
05940|pelatihan, kurikulum formal dan informal yang tujuannya untuk kurikulum
05941|Pendidikan untuk pelatihan;
05942|- Bahwa dalam ilmu tata peraturan perundang-undangan bahwa Pasal 25
05943|UU Nomor 13 tahun 2003 adalah dalam bab pelatihan kerja, yang mana
05944|Permenakertrans  Nomor   PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara
05945|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri merupakan
05946|
05947|turunan  dari  Pasal  25  tersebut  sehingga  magang  yang  diatur  dalam
05948|permenakertrans tersebut adalah magang dalam rangka pelatihan kerja;
05949|- Bahwa berdasarkan peraturan delegasi dalam ilmu peraturan perundang-
05950|undangan bahwa  Permenakertrans Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang
05951|Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri
05952|bahwa peraturan ini sudah mengatur sesuatu hal diluar dari kewenangan
05953|yang dimandatkan kepadanya;
05954|- Bahwa dalam lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
05955|pendelegasian kewenangan harus memuat dengan tegas ruang lingkup
05956|materi yang diatur dan jenis peraturannya, dalam pasal 25 jelas ruang
05957|lingkup yang diatur adalah mengenai ruang lingkup pelatihan kerja yang
05958|mana melebihi lingkup dari pelatihan kerja karena menyangkut masalah
05959|Pendidikan formal sehingga melebihi kewenangan yang didelegasikan;
05960|- Bahwa  selagi  perguruan  tinggi  melaksanakan  magang  sesuai  dengan
05961|batas  kewenangan  atributifnya  tidak  masalah  yang  mana  juga  harus
05962|disesuaikan dengan statutanya yang merupakan batas kewenangannya;
05963|- Bahwa Permendikbud 14 tahun 2014 Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan
05964|bahwa  perjanjian  kerjasama  harus  memuat  waktu  penandatangan
05965|kerjasama,  identitas  para  pihak,  ruang  lingkup  kerjasama,  hak  dan
05966|kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik, jangka waktu kerja
05967|sama, keadaan kahar, penyelesaian sengketa dalam kerja sama, sanksi
05968|atas  pelanggaran  kerja  sama  dan  dalam  pasal  49  ayat  (2)  bahwa
05969|Perjanjian  kerjasama  sebagaimana  dalam  Pasal  47  ayat  (1)  harus
05970|mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari  Direktur  Jenderal  dan  Perjanjian
05971|selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberitahukan oleh
05972|Pimpinan perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal dan dalam praktek
05973|kerjasama  hanya  dilaporkan  kepada  Dirjen  dasarnya  adalah  masing
05974|masing  statuta  tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  dalam  hal
05975|Politeknik Negeri Payakumbuh;
05976|- Bahwa Pasal 73 ayat (3) Permendikti Nomor 38 tahun 2017 lebih kepada
05977|kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
05978|- Bahwa persetujuan dan laporan dari Dirjen untuk melaksanakan magang
05979|diluar negeri merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang mana harus
05980|dilaporkan  secara  tertulis  sebelum  magang  berlangsung  berupa
05981|perencanaan baik magang yang ada anggarannya dari RKAKL maupun
05982|magang yang dananya bersumber dari kerjasama;
05983|
05984|- Bahwa  bentuk  kerjasama  mengenai  magang  tersebut  dapat  dibuat
05985|kerjasama  antara  kampus  dengan  Perusahaan  dan  pembiayaan  dari
05986|magang luar negeri tersebut dapat berasal dari Perusahaan seluruhnya,
05987|ditanggung  separuh-separuh  oleh  Perusahaan  dan  mahasiswa,  atau
05988|dibebankan seluruhnya kepada mahasiswa yang mana tergantung dari isi
05989|perjanjian antara kampus dan Perusahaan;
05990|- Bahwa  kalau  tidak  ada  diatur  dalam  perjanjian  antara  kampus  dan
05991|perusahaan  mengenai  pembiayaan  magang  keluar  negeri  maka
05992|pembebanan  biaya  tersebut  tidak  memiliki  dasar  dan  tidak  bisa
05993|dibebankan kepada mahasiswa;
05994|- Bahwa misalnya ada kementerian A mengeluarkan suatu kebijakan yang
05995|mengatur mengenai suatu kegiatan X  yang merupakan kewenangan atau
05996|ruang lingkup dari kementerian B, tetapi di kementerian B sendiri tidak
05997|memiliki aturan mengenai kegiatan X tersebut, maka harus dinilai terlebih
05998|dahulu kewenangannya, jika aturan dari kementerian B tidak ada mengatur
05999|mengenai kegiatan X tersebut maka aturan kementerian A dapat berlaku
06000|untuk kegiatan X tersebut;
06001|- Bahwa  semua  aturan  pelaksana  di  Tingkat  kementrian  tetap  berlaku
06002|selama tidak dicabut atau dibatalkan, dan mengikat;
06003|- Bahwa menurut Ahli dasar hukum untuk menyelesaikan suatu kasus mesti
06004|merujuk pada hukum yang mengatur objek kasus tersebut misalnya jika
06005|objeknya  adalah  Pendidikan  maka  fairnya  adalah  menggunakan  dasar
06006|hukum yang mengatur tentang Pendidikan dan jika tidak diatur mengenai
06007|Pendidikan  tersebut  maka  akan  digunakan  rujukan  lainnya  karena  di
06008|Indonesia  dikenal  suatu  kesatuan  sistem  hukum  sehingga  dapat
06009|menggunakan rujukan aturan yang lainnya;
06010|Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
06011|
06012|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
06013|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
06014|
06015|- Bahwa  Terdakwa  menjadi  Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri
06016|Payakumbuh  sejak  tanggal  15  Agustus  2018  sampai  dengan  bulan