01531|Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan
01532|Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01533|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01534|Menimbang,  bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01535|diberangkatkan  sejumlah  7  (tujuh)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01536|Dewasa yaitu Terdakwa, Sdri. Hajrah, Sdr. Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir,
01537|Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01538|Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dengan istrinya Sdri. Hajrah
01539|bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang  berlokasi  di
01540|Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05
01541|Juli 2025 sedang cuti, bertemu dengan saksi Rahman dan Sdri.Dahlia datang ke
01542|rumah Terdakwa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan meminta
01543|kepada Terdakwa agar saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan
01544|Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama Terdakwa di Negara Malaysia;
01545|Menimbang,  bahwa  kemudian  atas  permintaan  tersebut  Terdakwa
01546|langsung  menanggapi  dengan  menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik
01547|Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01548|
01549|lahan  Serikat  LPL Enterprise).  Selang  beberapa  saat  Sdr.  Rizal  (Pengurus
01550|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia) ada menghubungi Terdakwa
01551|dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari
01552|saksi Rahman;
01553|Menimbang, bahwa  selanjutnya  Sdr. Arif (Pengurus  pemberangkatan
01554|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural)  telah  mengatur
01555|pemberangkatan Terdakwa bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari
01556|daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas
01557|petunjuk dari Sdr. Rizal. Setibanya Terdakwa dan Sdri. Hajrah di Kabupaten
01558|Pangkep  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  bertemu  dengan  Sdr.  Arif  kemudian
01559|meminta  uang  kepada  Terdakwa  sebagai  biaya  pengurusan  dan  biaya
01560|transportasi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif berangkat
01561|menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01562|Menimbang, bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Terdakwa
01563|bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu
01564|dengan Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah
01565|berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian
01566|Sdr. Arif meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman
01567|beserta  ke  8 (delapan)  orang  lainnya. Saat itu  Sdr. Rahman  membayarkan
01568|untuk dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr.
01569|Nawir,  Sdr.  Nurlia,  kedua  anaknya  dan  Sdr.  Ismail  meminjam  uang  dari
01570|Terdakwa;
01571|Menimbang, bahwa  setelah melakukan pembayaran kepada Sdr. Arif,
01572|kemudian  Terdakwa  beserta  ke  10  (sepuluh)  orang  lainnya  untuk  mengikuti
01573|salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut
01574|KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh
01575|Sdr. Arif;
01576|Menimbang, b ahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Terdakwa
01577|beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan
01578|Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari
01579|kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal yang
01580|sepengetahuan  Terdakwa  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan
01581|menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01582|Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.
01583|Rizal  sementara  mengatur  orang  suruhannya  atas  nama  Sdr.  Bahar  untuk
01584|menjemput, Terdakwa beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh
01585|aparat Kepolisan RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara
01586|Halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01587|
01588|Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan Terdakwa dan
01589|ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut
01590|akan  dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  serta
01591|persyaratan terkait pekerja migran indonesia;
01592|Menimbang,  bahwa  biaya  pemberangkatan  dari  Pare-Pare  menuju
01593|Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah dibayarkan kepada Sdr.
01594|Arif,  dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah  sejumlah  Rp8.600.000,00
01595|(delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari Nunukan hingga
01596|lokasi Serikat LPL Enterprise  yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01597|Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang dibayarkan;
01598|Menimbang,  bahwa  rute  pemberangkatan  yang  akan  dilalui  oleh
01599|Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  serta  4
01600|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya dari  Kabupaten  Nunukan
01601|Provinsi  Kalimantan  Utara  menuju  Negara  Malaysia  di  lokasi  perusahaan
01602|tempat akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju
01603|daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan
01604|diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui
01605|jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga
01606|kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan
01607|dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju lokasi Serikat
01608|LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
01609|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  akan  bekerja  sebagai  mandor  kebun
01610|yang  bertugas  untuk  mengawasi  pekerja  kebun  dan  juga  menghitung  hasil
01611|panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa sawit
01612|agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan
01613|Sdr. Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan
01614|Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot
01615|racun hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput
01616|liar yang sudah tinggi;
01617|Menimbang, b ahwa peran Terdakwa adalah penghubung antara Sdr.
01618|Jescob  dengan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non
01619|prosedural  tersebut,  yang  rencananya  akan  di  pekerjakan  di  Serikat  LPL
01620|Enterprise yang berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai
01621|penghubung antara Sdr. Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon
01622|Pekerja  Migran  Indonesia,  dan  bersama-sama  berangkat  dari  daerah  asal
01623|menuju Negara Malaysia;
01624|Halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01625|
01626|Menimbang, bahwa Terdakwa dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja
01627|Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, tidak
01628|dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor dan tidak memiliki
01629|dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta kesemuanya berasal
01630|dari Provinsi Sulawesi Selatan;
01631|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin /  tidak  mempunyai
01632|wewenang  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01633|bekerja di luar negeri;
01634|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01635|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan  penempatan pekerja
01636|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
01637|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
01638|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
01639|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
01640|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
01641|kehendaknya sendiri;
01642|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
01643|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
01644|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
01645|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
01646|bukan karena semata-mata atas kehendakanya sendiri. Kemudian ketentuan
01647|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
01648|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
01649|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
01650|tindak pidana yang dituju;
01651|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
01652|yakni  memberangkatkan  Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  Calon  Pekerja  Migran
01653|Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya, yang mana
01654|tidak  selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak
01655|Terdakwa sendiri melainkan karena Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01656|Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya telah
01657|terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 14
01658|Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan
01659|Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01660|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01661|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
01662|Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana
01663|Halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01664|
01665|terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari
01666|Tindak  Pidana  yang  dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak
01667|mencapai  hasil,  atau  tidak  menimbulkan  akibat  yang  dilarang,  bukan
01668|karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
01669|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01670|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01671|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
01672|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01673|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
01674|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01675|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
01676|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01677|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01678|alternatif kedua;
01679|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
01680|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01681|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
01682|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
01683|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
01684|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
01685|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
01686|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
01687|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
01688|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
01689|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
01690|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
01691|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
01692|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
01693|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 11
01694|November 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
01695|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01696|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
01697|ini;
01698|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01699|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
01700|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01701|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01702|Halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01703|
01704|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
01705|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
01706|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
01707|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
01708|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
01709|pidana  Penuntut  Umum  tersebut,  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut
01710|berawal  ketika  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Non  Prosedural  menemui
01711|Terdakwa yang saat itu oleh Saksi Rahman Tammu bersama dengan istrinya
01712|yang  berkeinginan  agar  Saksi  Rahman  Tammu,  Sdri.  Dahlia,  Sdr.Nawir,
01713|Sdri.Nurliah, dan Sdr. Ismail untuk bekerja bersama-sama dengan Terdakwa di
01714|tempat Terdakwa bekerja di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di daerah
01715|Pitas, Sabah, Negara Malaysia, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan
01716|tersebut dilakukan dengan kerelaan atau kehendak sendiri dan penuh dengan
01717|kesadaran oleh Saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah,
01718|dan  Sdr.  Ismail  (Calon  Pekerja  Migran  Indonesia)  dan  tanpa  ada  tekanan
01719|dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01720|Migran  yang  berangkat  bersama-sama  dari  daerah  asal  menuju  Negara
01721|Malaysia  dilakukan  tanpa  tujuan  eksploitasi  ataupun  tanpa  mengakibatkan
01722|orang tereksploitasi oleh Terdakwa;
01723|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
01724|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
01725|denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam)
01726|bulan pidana kurungan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;
01727|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  kepada  Terdakwa,
01728|Majelis Hakim turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa yang bersama-
01729|sama sebagai penghubung antara Sdr. Jescob dengan ke 6 (enam) orang Calon
01730|Pekerja Migran Indonesia non prosedural dan sebagai penghubung antara Sdr.
01731|Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia
01732|serta 4 (empat) orang anak , dan Terdakwa bersama-sama ke 6 (enam) orang
01733|Calon Pekerja Migran Indonesia  serta 4 (empat) orang anak  berangkat dari
01734|daerah asal menuju Negara Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan
01735|yang  sah  baik  berupa  paspor  dan  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  terkait
01736|Pekerja Migran Indonesia serta tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang
01737|untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia  sehingga penjatuhan
01738|pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah
01739|ini telah dipandang adil dan tepat;
01740|Halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01741|
01742|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
01743|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
01744|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
01745|dalam keadaan yang meringankan;
01746|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo. Pasal  69
01747|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01748|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
01749|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
01750|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;
01751|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
01752|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
01753|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01754|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01755|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01756|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
01757|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
01758|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
01759|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
01760|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
01761|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
01762|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
01763|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01764|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
01765|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01766|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
01767|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
01768|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
01769|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
01770|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
01771|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
01772|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
01773|2) Besaran ancaman pidana denda;
01774|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
01775|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
01776|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
01777|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
01778|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01779|Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01780|
01781|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
01782|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
01783|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
01784|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
01785|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
01786|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
01787|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
01788|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
01789|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
01790|secara nyata”;
01791|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa