00709|Menimbang bahwa  Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00710|dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 415 huruf b. Undang-Undang
00711|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-
00712|Undang Nomor 1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,  yang  unsur-
00713|unsurnya adalah sebagai berikut:
00714|1. Setiap orang;
00715|2. Melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui  atau  patut
00716|diduga Anak;
00717|Menimbang bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00718|mempertimbangkan sebagai berikut:
00719|Ad.1 Setiap orang
00720|Menimbang bahwa terminologi kata “setiap orang” dengan pengertian
00721|sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak (dader) atau setiap orang sebagai
00722|subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung
00723|jawaban dalam segala tindakannya;
00724|Menimbang  bahwa  pada  hakikatnya  unsur  ini  adalah  subjek  hukum
00725|pidana (Strafperson) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya
00726|berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;
00727|
00728|Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan Anak sebagai subjek
00729|hukum dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan secara khusus bahwa Anak
00730|adalah  seorang  Anak  dalam  pengertian  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang
00731|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni seseorang
00732|yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  pada  saat  tindak  pidana
00733|dilakukan. Status Anak sebagai Anak tidak menghapuskan kedudukan Anak
00734|sebagai subjek hukum pidana dan tidak pula mengeluarkan Anak dari cakupan
00735|frasa  "setiap  orang"  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  yang  didakwakan.
00736|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00737|justru secara tegas mengakui bahwa Anak dapat menjadi pelaku tindak pidana
00738|dan  tetap  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana,  namun  dengan
00739|perlakuan  khusus  yang  berlandaskan  pada  prinsip  kepentingan  terbaik  bagi
00740|Anak (the best interest of the child), restoratif, dan mengutamakan pendekatan
00741|keadilan  restoratif  (restorative  justice)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5
00742|undang-undang tersebut. Dengan demikian, meskipun Anak berstatus sebagai
00743|Anak,  Anak  tetap  merupakan  subjek  hukum  yang  dapat  dihadapkan  ke
00744|persidangan dan dimintakan pertanggungjawaban pidananya dalam kerangka
00745|peradilan pidana Anak;
00746|Menimbang  bahwa  didalam  persidangan  Penuntut  Umum  telah
00747|menghadapkan Anak dalam perkara ini yang Hakim tanyakan identitasnya ia
00748|mengaku sebagai yang dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas
00749|Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para
00750|Saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Anak dipersidangan
00751|perkara ini adalah benar Anak;
00752|Menimbang bahwa selama proses persidangan Anak dapat mengikuti
00753|jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang
00754|diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek
00755|hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap
00756|perbuatan dan perkataannya;
00757|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka
00758|Hakim berpendapat unsur ”setiap orang” telah terpenuhi;
00759|Ad.2 Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut
00760|diduga Anak;
00761|Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur inti ( bestanddeel)
00762|dari tindak pidana yang didakwakan, yang secara substansial terdiri atas dua
00763|elemen yang saling berkaitan, yaitu: pertama, adanya perbuatan cabul yang
00764|dilakukan oleh  Anak; dan kedua, bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan
00765|
00766|terhadap seseorang yang diketahui atau patut diduga sebagai  Anak.  Hakim
00767|akan mempertimbangkan kedua elemen tersebut secara bersamaan sebagai
00768|satu kesatuan unsur yang tidak terpisahkan;
00769|Menimbang bahwa  perbuatan  cabul  dalam  doktrin  hukum  pidana
00770|diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan
00771|keji yang berhubungan dengan nafsu birahi kelamin, yang tidak terbatas hanya
00772|pada  hubungan  kelamin,  melainkan  mencakup  pula  segala  perbuatan  yang
00773|menyerang  kehormatan  atau  kesopanan  seseorang  dalam  bidang  seksual,
00774|seperti meremas, meraba, menyentuh, atau melakukan kontak fisik terhadap
00775|bagian-bagian tubuh yang bersifat seksual tanpa persetujuan. Dalam hal ini
00776|Mahkamah  Agung  dalam  berbagai  putusannya  telah  menegaskan  bahwa
00777|perbuatan cabul tidak harus berupa persetubuhan, melainkan cukup apabila
00778|terdapat perbuatan fisik yang mengandung unsur seksual dan bertentangan
00779|dengan  norma  kesusilaan  yang  berlaku  di  masyarakat  (vide  yurisprudensi
00780|Mahkamah Agung);
00781|Menimbang bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00782|persidangan, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 22.30 WIB,
00783|Anak  dengan  dalih  meminta  Anak  Korban membantu  mengangkat  terpal  di
00784|dalam gudang yang terletak di sebelah rumah  Anak, telah menggunakan tipu
00785|muslihat untuk membawa Anak Korban ke dalam ruangan tertutup. Selanjutnya
00786|Anak meletakkan handphone di jendela gudang sebagai penerangan, menutup
00787|pintu  gudang,  kemudian  mendorong  Anak Korban ke  arah  dinding  sambil
00788|mencekik leher  Anak Korban dengan tangan kanan dan menutup mulut  Anak
00789|Korban dengan tangan kiri seraya mengucapkan kata-kata "LAYANI MAMAK".
00790|Perbuatan  fisik  Anak selanjutnya  semakin  meningkat  intensitasnya,  yakni
00791|meremas  payudara  sebelah  kiri  Anak Korban,  meraba  seluruh  tubuh  Anak
00792|Korban,  meremas  kedua  payudara  Anak Korban sekaligus,  dan  pada
00793|puncaknya memegang alat kelamin (vagina)  Anak Korban. Seluruh rangkaian
00794|perbuatan  tersebut  jelas-jelas  merupakan  perbuatan  yang  menyerang
00795|kehormatan  seksual  Anak Korban,  dilakukan  tanpa  persetujuan,  dan
00796|bertentangan secara nyata dengan norma kesusilaan yang hidup dan berlaku
00797|dalam masyarakat;
00798|Menimbang bahwa tindakan  Anak yang mencekik leher dan menutup
00799|mulut  Anak Korban serta melanjutkan perbuatannya meskipun  Anak Korban
00800|berusaha melepaskan diri dan berteriak meminta pertolongan, bahkan kembali
00801|mencekik  leher  Anak Korban seraya  mengucapkan  ancaman  "DIAM  ADO
00802|NENEK AGEK KETAWAN" atau "DIAM GEK DENGER NENEK", menunjukkan
00803|
00804|dengan  jelas  bahwa  perbuatan  Anak dilakukan  dengan  penuh  kesengajaan
00805|(opzet)  dan  menggunakan  paksaan  fisik  maupun  ancaman  psikologis  untuk
00806|memenuhi  nafsu  birahinya.  Fakta  bahwa  setelah  Anak Korban berhasil
00807|meloloskan diri dari gudang,  Anak masih mengejar dan menarik tangan  Anak
00808|Korban sambil berkata "CEPATLA LAYANI MAMAK DENGAT" serta berpesan
00809|agar  Anak Korban tidak  memberitahu  siapa  pun,  semakin  memperkuat
00810|kesimpulan bahwa seluruh rangkaian perbuatan  Anak merupakan perbuatan
00811|cabul  yang  disengaja,  terencana  secara  spontan,  dan  dilakukan  dengan
00812|kesadaran penuh. Anak sendiri pun mengakui perbuatannya serta menyatakan
00813|bahwa motifnya adalah karena pernah melihat video vulgar  Anak Korban dan
00814|menganggap  malam  itu  sebagai  kesempatan,  pengakuan  mana  semakin
00815|mengukuhkan  adanya  niat  (mens  rea)  untuk  melakukan  perbuatan  cabul
00816|terhadap Anak Korban;
00817|Menimbang bahwa  berkenaan  dengan  elemen  "seseorang  yang
00818|diketahui  atau  patut  diduga  Anak"  Pasal  150  KUHP  mendefinisikan  Anak
00819|sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun . Frasa "yang
00820|diketahui atau patut diduga" mengandung makna bahwa undang-undang tidak
00821|hanya mensyaratkan pengetahuan aktual dari pelaku, tetapi juga pengetahuan
00822|konstruktif,  yakni  kondisi  di  mana  pelaku  sepatutnya  mengetahui  atau
00823|seharusnya  menduga  bahwa  Korban adalah  seorang  Anak berdasarkan
00824|keadaan-keadaan yang ada dan dapat diketahui oleh orang yang berakal sehat
00825|dan bertanggung jawab;
00826|Menimbang bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00827|persidangan, Anak Korban telah terbukti merupakan Anak di bawah umur yang
00828|lahir pada tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
00829|Lahir Nomor 1609-LT-30052013-0337 tanggal 31 Mei 2013, sehingga pada saat
00830|kejadian tanggal 28 Juni 2025,  Anak Korban baru berusia 14 (empat belas)
00831|tahun 8 (delapan) bulan dan sama sekali belum mencapai usia 18 (delapan
00832|belas) tahun sebagaimana batas usia  Anak yang diatur oleh undang-undang.
00833|Anak dan  Anak Korban merupakan anggota dari organisasi pencak silat yang
00834|sama di wilayah yang sama, yakni  Kabupaten OKU Selatan , sehingga  Anak
00835|secara  faktual  telah  mengenal  Anak Korban dan  dengan  mudah  dapat
00836|mengetahui maupun menduga bahwa  Anak Korban adalah seorang  Anak di
00837|bawah umur. Keadaan fisik  Anak Korban sebagai seorang remaja perempuan
00838|berusia belasan tahun yang mengikuti latihan pencak silat pun secara kasat
00839|mata menunjukkan bahwa Anak Korban adalah seorang  Anak, sehingga tidak
00840|
00841|ada alasan rasional bagi  Anak untuk tidak mengetahui atau tidak menduga
00842|bahwa Anak Korban adalah seorang Anak dalam pengertian undang-undang;
00843|Menimbang bahwa dampak dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban
00844|sangatlah  nyata  dan  serius.  Setelah  peristiwa  pencabulan  tersebut,  Anak
00845|Korban kembali ke tempat latihan dalam keadaan menangis sekira pukul 23.00
00846|WIB dan langsung menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada rekan-rekan
00847|sesama  anggota  pencak  silat  seraya  memperlihatkan  bekas  cekikan  di
00848|lehernya, yang merupakan bukti fisik nyata dari kekerasan yang dilakukan Anak.
00849|Lebih lanjut, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog
00850|Hilma  Ulfa  S.Psi.,  M.Psi.  tanggal  20  November  2025,  Anak Korban telah
00851|mengalami kesedihan, ketakutan, trauma mendalam, dan terindikasi mengalami
00852|depresi  sedang  sebagai  akibat  langsung  dari  perbuatan  Anak,  yang
00853|menunjukkan  bahwa  perbuatan  pencabulan  tersebut  telah  mengakibatkan
00854|penderitaan psikologis yang signifikan dan berkepanjangan bagi Anak Korban;
00855|Menimbang bahwa adanya Surat Perjanjian Damai tanggal 26 Januari
00856|2026 antara pihak Anak dan pihak Anak Korban yang diwakili oleh ibunya, Saksi
00857|Saksi 1 , tidak menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan  Anak dan
00858|tidak  pula  menghalangi  pemidanaan  terhadap  Anak.  Hal  ini  karena  tindak
00859|pidana  pencabulan  terhadap  Anak merupakan  delik  yang  menyangkut
00860|kepentingan umum dan kepentingan negara dalam melindungi Anak-Anak dari
00861|segala bentuk kejahatan seksual, bukan semata-mata delik aduan ( klachtdelict)
00862|yang sepenuhnya bergantung pada kehendak Korban atau keluarganya. Dalam
00863|sistem  hukum  pidana  Indonesia  yang  menganut  asas  legalitas,  perdamaian
00864|antara  pelaku  dan  Korban hanya  dapat  menjadi  pertimbangan  yang
00865|meringankan  pidana,  namun  tidak  dapat  menggugurkan  tuntutan  pidana  itu
00866|sendiri (vide Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP);
00867|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut
00868|di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,
00869|Hakim berpendapat  bahwa  perbuatan  Anak  berupa  mendorong,  mencekik,
00870|menutup mulut, meremas payudara, meraba seluruh tubuh, serta memegang
00871|alat  kelamin  Anak  Korban secara  keseluruhan  merupakan  perbuatan  cabul
00872|sebagaimana  dimaksud  oleh  undang-undang,  yang  dilakukan  terhadap
00873|seseorang yang diketahui oleh Anak adalah seorang Anak.
00874|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka
00875|Hakim berpendapat unsur ”melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang
00876|diketahui atau patut diduga Anak” telah terpenuhi;
00877|
00878|Menimbang bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 415 huruf b.
00879|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00880|Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
00881|telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00882|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00883|dakwaan Penuntut Umum;
00884|Menimbang bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak menemukan
00885|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban  pidana, baik
00886|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta Anak  mampu
00887|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00888|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
00889|penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00890|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00891|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00892|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
00893|berada dalam tahanan;
00894|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00895|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00896|Menimbang bahwa  barang  bukti berupa  1  (satu)  buah  handphone
00897|merek  TECNO  SPARK  berwarna  GRAVITY  BLACK  dengan  Nomor  IMEI
00898|355632422427667,  IMEI  2  355632422427675  beserta  kotak  handphone
00899|berwarna  putih  dan  oren  bertuliskan  “TECNO  20C  DTS  DUAL  SPEAKER
00900|SPARK” yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan
00901|dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk  mengulangi  kejahatan  maka  perlu
00902|ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
00903|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju silat PSHT
00904|lengan  panjang  berwarna  hitam,  1  (satu)  helai  celana  panjang  trening  silat
00905|PSHT berwarna hitam  yang telah disita dari  Saksi Saksi 1, maka dikembalikan
00906|kepada Saksi Saksi 1;
00907|Menimbang bahwa  atas  diri  Anak  telah  dilakukan  penelitian
00908|kemasyarakatan  oleh  Tiara  Andesti,  Pembimbing  Kemasyarakatan  Balai
00909|Pemasyarakatan Kelas II Oku Induk dengan hasil rekomendasi sebagai berikut:
00910|• Sesuai kesimpulan di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat
00911|Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk pada
00912|Hars Jumat tanggal 06 Februari 2026 dan mengingat dalam hal ini Klien
00913|Anak diduga terlibat dalam tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana
00914|yang tertera pada tahap penyidikan, maka demi kepentingan terbaik bagi
00915|
00916|anak dan apabila anak dinyatakan bersalah dalam tindak pidana ini, maka
00917|kami  selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  memohon  kiranya  kepada
00918|Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, agar klien anak dikenai pidana
00919|pokok  berupa  penjara  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  1
00920|Palembang  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  71  Ayat  1  point  E
00921|Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00922|Anak;
00923|Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  mempelajari  laporan  penelitian
00924|kemasyarakatan tersebut sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang, dan
00925|Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan
00926|dimaksud, agar lebih menjamin terpenuhinya hak-hak Anak selama menjalani
00927|pembinaan serta lebih kondusif bagi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial
00928|Anak, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak ( the best interest of
00929|the child);
00930|Menimbang bahwa Hakim dalam persidangan telah bertanya kepada
00931|orang  tua  dari  Anak  terkait  kesanggupan  orang  tua  dalam  mendidik  Anak
00932|kedepannya dan orang tua Anak menyatakan sanggup untuk mendidik Anak
00933|untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan;
00934|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
00935|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00936|meringankan Anak;
00937|Keadaan yang memberatkan:
00938|- Perbuatan Anak telah membuat Anak Korban mengalami trauma;
00939|Keadaan yang meringankan:
00940|- Anak telah  mengakui  perbuatannya  dan  meminta  maaf  sekaligus
00941|mengajukan perdamaian terhadap  Anak Korban, dan  Anak Korban telah
00942|memaafkan Anak.
00943|- Anak masih berstatus sebagai siswa aktif disekolahnya (kelas 11), dan
00944|masih ingin melanjutkan pendidikannya;
00945|Menimbang bahwa oleh karena  Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
00946|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00947|Memperhatikan, Pasal 415 huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
00948|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor
00949|1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana dan  Undang-undang  Nomor  20
00950|Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00951|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00952|MENGADILI:
00953|
00954|1. Menyatakan  Anak  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00955|bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan Anak
00956|sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
00957|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak  oleh karena itu  dengan pidana penjara
00958|selama 10 (sepuluh) bulan;
00959|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
00960|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00961|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00962|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00963|1) 1 (satu) helai baju silat PSHT lengan panjang berwarna hitam;
00964|2) 1 (satu) helai celana panjang trening silat PSHT berwarna hitam;
00965|Dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;
00966|3) 1 (satu) buah handphone merek TECNO SPARK berwarna GRAVITY
00967|BLACK  dengan  Nomor  IMEI  355632422427667,  IMEI  2
00968|355632422427675 beserta kotak handphone berwarna putih dan oren
00969|bertuliskan “TECNO 20C DTS DUAL SPEAKER SPARK”;
00970|Dirampas untuk dimusnahkan;
00971|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara sejumlah
00972|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00973|Demikianlah  diputuskan  pada  hari  Senin,  tanggal  18  Mei  2026,  oleh
00974|Edgar  Pratama  Hanibal,  S.H.,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri
00975|Pengadilan Negeri Baturaja, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
00976|pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera
00977|Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri
00978|oleh  Robby  Yustisio  Adhyaksono,S.H.,M.H,  Penuntut  Umum dan  Anak
00979|menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua  Anak didampingi
00980|Advokat.
00981|Panitera Pengganti, Hakim,
00982|Rasida, S.H., M.H. Edgar  Pratama  Hanibal,
00983|S.H.
00984|
00985|Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan
00986|yang pada pokoknya sebagai berikut:
00987|- Bahwa Anak mengakui telah mencabuli Anak Korban;
00988|- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025 sekira pukul 19.30 WIB, Anak
00989|berada  di  tempat  latihan  silat  PSHT,  kemudian  sekira  pukul  22.30  WIB
00990|meminta Anak Korban mengantarkannya pulang menggunakan sepeda motor
00991|milik Anak Korban;
00992|- Bahwa di gudang sebelah rumahnya, Anak mengajak Anak Korban masuk,