01167|keadaan  tersebut  tidak  menghapus  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan
01168|persetubuhan terhadap anak;
01169|Menimbang, bahw dengan demikian Unsur “Korban merupakan anak”
01170|telah terpenuhi menurut hukum;
01171|Ad.4. Unsur “Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut”;
01172|Paraf
01173|K
01174|M
01175|H
01176|A
01177|1
01178|H
01179|A
01180|2
01181|
01182|Menimbang,  bahwa  Pasal  126  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01183|Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  mengatur  bahwa  beberapa
01184|perbuatan pidana yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus
01185|dipandang sebagai satu rangkaian perbuatan diperlakukan sebagai perbuatan
01186|berlanjut (voortgezette handeling);
01187|Menimbang, bahwa menurut pendapat Pompe dan Lamintang, perbuatan
01188|berlanjut terjadi apabila:
01189| terdapat beberapa perbuatan pidana;
01190| perbuatan-perbuatan tersebut sejenis;
01191| dilakukan terhadap objek atau korban yang sama;
01192| lahir dari satu kehendak atau niat yang sama;
01193| memiliki hubungan erat satu sama lain;
01194|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  persidangan,  Anak
01195|Pelaku  telah  melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak  Korban  sebanyak  4
01196|(empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu:
01197|- pertama  pada  tahun  2023  di  kamar  rumah  warisan  orang  tua  Anak
01198|Korban;
01199|- kedua pada tahun 2024 di rumah Anak Pelaku;
01200|- ketiga pada tahun 2024 di rumah warisan orang tua Anak Korban;
01201|- keempat pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.30
01202|WIB di kamar mandi rumah warisan keluarga Anak Korban di Kabupaten
01203|Lumajang;
01204|Menimbang,  bahwa  seluruh  perbuatan  tersebut  dilakukan  terhadap
01205|korban  yang  sama  dengan  pola  yang  relatif  sama,  yaitu  mendatangi  Anak
01206|Korban  ketika  sedang  sendiri, menguasai  atau  membungkam  Anak  Korban,
01207|membuka pakaian Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam
01208|alat kelamin Anak Korban;
01209|Menimbang,  bahwa  rangkaian  perbuatan  tersebut  dilakukan  secara
01210|berulang dengan tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi nafsu seksual Anak
01211|Pelaku sebagaimana diakui sendiri oleh Anak Pelaku;
01212|Menimbang, bahwa antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya
01213|terdapat hubungan yang erat, baik dari segi cara melakukan, objek yang dituju,
01214|Paraf
01215|K
01216|M
01217|H
01218|A
01219|1
01220|H
01221|A
01222|2
01223|
01224|maupun motif perbuatannya, sehingga merupakan  satu rangkaian kehendak
01225|yang berkesinambungan;
01226|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  berpendapat
01227|perbuatan  Anak  Pelaku  memenuhi  kualifikasi  sebagai  perbuatan  berlanjut
01228|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Republik
01229|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
01230|Menimbang, bahw dengan demikian Unsur “Dilakukan sebagai perbuatan
01231|berlanjut” telah terpenuhi menurut hukum;
01232|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur dari Pasal 473 ayat (2)
01233|huruf b Jo. Pasal 126 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. UU RI
01234|No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Pelaku
01235|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01236|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal
01237|Penuntut Umum tersebut;
01238|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01239|Kemasyarakatan  tanggal  5  Agustus  2025  Nomor  Litmas  :  78/BKA/POL-
01240|PN/VII/2025 terhadap  Anak  Pelaku yang  dilakukan  oleh  petugas  dari  Balai
01241|Pemasyarakatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
01242|KESIMPULAN DAN REKOMENDASI:
01243|C. Kesimpulan
01244|Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
01245| Klien  bernama  Muhammad  Rasya  Andika  Pramudita  lahir  di
01246|Lumajang pada tanggal 25 September 2007 (17 tahun 01 bulan) oleh
01247|bapak Imam Safi’i dan Ibu Anita Nindriya Indriyati.
01248| Klien  melakukan  tindak  pidana  pencabulan  karena  tidak  dapat
01249|menahan hawa nafsu.
01250| Hasil Asesmen Penilaian Risiko memiliki tingkat rendah dan Faktor
01251|Kriminogenik Anak secara mayoritas menunjukkan bahwa klien berada
01252|resiko rendah.
01253|D. Rekomendasi
01254|Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan tersebut diatas dan hasil sidang
01255|Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  (TPP)  dari  Bapas  Kelas  I  Malang  hari
01256|Selasa  tanggal  05  bulan  Agustus  Tahun  2025  terhadap  masalah
01257|Paraf
01258|K
01259|M
01260|H
01261|A
01262|1
01263|H
01264|A
01265|2
01266|
01267|pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  klien,  maka  Pembimbing
01268|Kemasyarakatan merekomendasikan:
01269|1. Pihak Kepolisian
01270|Dalam perkara Klien dilanjutkan dan tidak diupayakan diversi dalam hal
01271|ini perkara Klien memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun.
01272|2. Pihak Kejaksaan Negeri
01273|Dalam perkara Klien dilanjutkan dan tidak diupayakan diversi dalam hal
01274|ini perkara Klien memiliki ancaman pidana diatas 7 tahun.
01275|3. Pihak Pengadilan Negeri
01276|Dalam persidangan anak dengan tidak mengurangi wewenang hakim
01277|dalam  memutus  perkara  Anak,  maka  kami  menyarankan  agar  klien
01278|diberi  Pidana  Pokok  berupa  Pidana  penjara  dengan  tetap
01279|mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  untuk  anak  sesuai  dengan
01280|Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  e  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01281|Peradilan Pidana Anak.
01282|Alasan pemberian saran tersebut adalah:
01283|1. Klien  melakukan  tindak  pidana  pencabulan  karena  tidak  dapat
01284|menahan hawa nafsu.
01285|2. Klien  telah  lulus  sekolah  dari  SMAN  1  XXX  sehingga  belum
01286|memiliki  keterampilan  yang  memang  pekerjaan  keseharian  klien
01287|merupakan serabutan.
01288|3. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana
01289|4. Hasil  Asesmen  Penilaian  Risiko  memiliki  tingkat  resiko  rendah
01290|(mengulangi tindak pidana) dan Faktor Kriminogenik Anak menunjukkan
01291|secara mayoritas bahwa klien berada resiko rendah (penyebab tindak
01292|pidana).
01293|5. Agar  klien  mendapat  pembelajaran  terhadap  perkara  tersebut
01294|sehingga ada perubahan akhlak dan moral pada diri klien.
01295|Menimbang,  bahwa  terhadap  hasil  penelitian  kemasyarakatan  baik
01296|kesimpulan maupun rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Majelis
01297|Hakim sependapat bahwa terhadap Anak Pelaku tersebut diberi pidana penjara
01298|sebagaimana  dalam  rekomendasi  Pembimbing  Kemasyarakatan  agar  dapat
01299|memenuhi  rasa  keadilan  bagi  Anak  korban  dan  juga  keluarganya,  serta
01300|Paraf
01301|K
01302|M
01303|H
01304|A
01305|1
01306|H
01307|A
01308|2
01309|
01310|dikemudian hari Anak Pelaku diharapkan akan menjadi pribadi yang lebih baik
01311|lagi kedepannya;
01312|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e
01313|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01314|terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana
01315|berupa  pembinaan  dalam  lembaga,  sedangkan  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-
01316|Undang a quo menentukan bahwa pidana penjara terhadap Anak dilaksanakan
01317|di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
01318|Menimbang, bahwa filosofi pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana
01319|Anak  bukan  semata-mata  bersifat  pembalasan  (retributif),  melainkan  lebih
01320|menitikberatkan  pada  pendekatan  pembinaan,  pendidikan,  rehabilitasi,  dan
01321|reintegrasi sosial demi kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest of the
01322|child), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang
01323|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01324|Menimbang,  bahwa  menurut  pendapat  Barda  Nawawi  Arief,
01325|pemidanaan  terhadap  anak  harus  diarahkan  pada  upaya  perlindungan  dan
01326|pembinaan  kepribadian  anak  agar  anak  dapat  kembali  menjadi  anggota
01327|masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Demikian pula menurut Marlina
01328|dalam  teori  restorative  justice,  penjatuhan  pidana  terhadap  anak  harus
01329|mempertimbangkan  aspek  edukatif,  rehabilitatif,  dan  masa  depan  anak
01330|sehingga  pidana  penjara  bagi  anak  tidak  dapat  dipersamakan  dengan
01331|pemidanaan terhadap orang dewasa;
01332|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak Pelaku masih
01333|berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menurut hukum masih tergolong anak
01334|yang  memerlukan  pembinaan  secara  khusus,  terarah,  dan  berkelanjutan.
01335|Meskipun demikian, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan
01336|Anak  dilakukan  berulang  kali,  menggunakan  kekerasan  dan  ancaman,
01337|menimbulkan trauma psikis terhadap Anak Korban, serta dilakukan terhadap
01338|Anak Korban yang masih memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga terhadap
01339|Anak tetap perlu dijatuhkan pidana yang memiliki nilai edukatif dan preventif;
01340|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penempatan  Anak
01341|Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar telah tepat
01342|dan sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak, karena LPKA Kelas I
01343|Paraf
01344|K
01345|M
01346|H
01347|A
01348|1
01349|H
01350|A
01351|2
01352|
01353|Blitar  merupakan  lembaga  khusus  pembinaan  anak  yang  memiliki  program
01354|pendidikan formal, pembinaan mental dan keagamaan, konseling psikologis,
01355|serta pelatihan keterampilan kerja bagi anak binaan guna mempersiapkan anak
01356|kembali ke lingkungan masyarakat.
01357|Menimbang, bahwa berdasarkan informasi kelembagaan, LPKA Kelas I
01358|Blitar  juga  menyelenggarakan  berbagai  program  pelatihan  kerja  dan
01359|keterampilan  bagi  Anak  Binaan,  antara  lain  pelatihan  teknisi  sepeda  motor,
01360|pendidikan formal, pembinaan karakter, dan program kemandirian lainnya yang
01361|bertujuan  memberikan  bekal  keterampilan  hidup  bagi  Anak  Pelaku setelah
01362|selesai menjalani pidana.
01363|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tujuan  pemidanaan
01364|terhadap Anak, maka pidana penjara yang dijalani Anak Pelaku di LPKA Kelas I
01365|Blitar harus dimaknai sebagai sarana pembinaan dan perbaikan perilaku Anak,
01366|bukan sebagai bentuk pembalasan semata, sehingga diharapkan Anak dapat
01367|menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, memiliki keterampilan kerja, dan
01368|tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
01369|Menimbang, bahwa perihal penjatuhan pidana pelatihan kerja kepada
01370|Anak sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
01371|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan memberikan
01372|keterampilan  praktis,  membentuk  kedisiplinan,  tanggung  jawab,  dan
01373|kemandirian Anak sebagai bekal kehidupan sosial setelah selesai menjalani
01374|pidana, Majelis akan mempertimbangkan;
01375|Menimbang,  bahwa  pidana  pelatihan  kerja  terhadap  Anak  penting
01376|dijatuhkan mengingat berdasarkan fakta persidangan Anak masih berada pada
01377|usia  produktif  dan  masih  memiliki  kesempatan  untuk  memperbaiki  masa
01378|depannya,  sehingga  melalui  pelatihan  kerja  diharapkan  Anak  memperoleh
01379|kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat agar dapat kembali diterima
01380|dalam kehidupan bermasyarakat serta menghindarkan Anak dari pengulangan
01381|tindak pidana (residivisme), oleh karena berdasarkan informasi yang didapat
01382|Majelis bahwa di LPKA Kelas I Blitar juga menyelenggarakan berbagai program
01383|pelatihan kerja dan keterampilan bagi Anak Binaan, antara lain pelatihan teknisi
01384|sepeda  motor,  pendidikan  formal,  pembinaan  karakter,  dan  program
01385|kemandirian lainnya maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup bagi Anak
01386|Paraf
01387|K
01388|M
01389|H
01390|A
01391|1
01392|H
01393|A
01394|2
01395|
01396|Pelaku  dijatuhkan  pidana  berupa  pembinaan  dalam  lembaga  sebagaimana
01397|Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01398|Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01399|(LPKA) Kelas I Blitar;
01400|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat
01401|pidana berupa penempatan Anak Pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
01402|(LPKA) Kelas I Blitar yang juga menyelenggarakan berbagai program pelatihan
01403|kerja dan keterampilan bagi Anak Binaan, merupakan bentuk pemidanaan yang
01404|paling  tepat,  proporsional,  dan  sesuai  dengan  prinsip  perlindungan  anak,
01405|kepentingan  terbaik  bagi  anak,  keadilan  restoratif,  serta  tujuan  pembinaan
01406|dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
01407|Menimbang, bahwa pembelaan / Pledoi yang disampaikan Penasihat
01408|Hukum Anak Pelaku tanggal 12 Mei 2026 pada pokoknya memohon keringanan
01409|hukuman  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam  keadaan  yang
01410|meringankan pada diri Anak tersebut;
01411|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01412|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01413|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  Pelaku  harus
01414|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01415|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Pelaku  mampu  bertanggung
01416|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01417|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  Pelaku  telah
01418|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
01419|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01420|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01421|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01422|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01423|- 1 (satu) potong tank top warna hijau motif bunga
01424|- 1 (satu) potong spot bra warna putih
01425|- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
01426|- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat
01427|- 1 (satu) buku tulis diary warna biru
01428|- 1 (satu) buah alat pel warna biru muda
01429|Paraf
01430|K
01431|M
01432|H
01433|A
01434|1
01435|H
01436|A
01437|2
01438|
01439|- 1 (satu) buah senter kecil warna hitam
01440|- 1 (satu) poton celana pendek warna coklat
01441|- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
01442| yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 265/Pid.Sus-Anak-
01443|SITA/2025/PN Lmj oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 7
01444|Agustus  2025  dan  juga  Nomor  403/Pid.B-SITA/2025/PN  Lmj  tanggal  28
01445|November  2025  setelah  Majelis  memperhatikan  jenis  barang  bukti  tersebut
01446|adalah  termasuk  barang  bukti  yang  jika  dikembalikan  kepada  Anak  Korban
01447|untuk  dipergunakan  kembali  adalah  tidak  tepat  karena  dapat  menimbulkan
01448|ingatan terhadap peristiwa persetubuhan yang dialami Anak Korban yang dapat
01449|menyebabkan trauma  psikis  kembali pada  Anak  Korban, sehingga  terhadap
01450|jenis  barang  bukti  Majelis  mempertimbangkan  yang  paling  tepat  adalah
01451|dimusnahkan;
01452|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak
01453|Pelaku,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang
01454|memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;
01455|Keadaan  yang  memberatkan:
01456|- Perbuatan Anak Pelaku telah menimbulkan penderitaan fisik dan psikis
01457|terhadap Anak Korban;
01458|- Perbuatan  Anak  Pelaku  dilakukan  berulang  kali  dalam  rentang  waktu
01459|yang cukup lama;
01460|- Perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara memaksa dan disertai
01461|ancaman agar anak korban tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada
01462|orang lain;
01463|- Perbuatan Anak Pelaku mengganggu masa depan dan perkembangan
01464|psikologis Anak Korban yang masih berusia anak;
01465|- Perbuatan Anak Pelaku dilakukan di tempat yang seharusnya menjadi
01466|tempat yang memberikan rasa aman bagi Anak Korban, yaitu rumah Anak
01467|Korban  dan  seharusnya  Anak  Pelaku  sebagai  sepupu  melindungi  dan
01468|menjaga Anak Korban;
01469|Keadaan yang meringankan:
01470|- Anak  Pelaku  mengakui  dan  menyesali  perbuatannya  serta  koperatif
01471|selama pemeriksaan dipersidanga;
01472|Paraf
01473|K
01474|M
01475|H
01476|A
01477|1
01478|H
01479|A
01480|2
01481|
01482|- AnakPelaku belum pernah dihukum;
01483|- Anak  Pelaku  masih  berusia  anak  sehingga  masih  mempunyai
01484|kesempatan untuk memperbaiki diri dan dibina menjadi pribadi yang lebih
01485|baik;
01486|- Anak Pelaku masih memiliki harapan untuk melanjutkan pendidikan dan
01487|masa depannya;
01488|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Pelaku  dijatuhi  pidana,  maka
01489|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01490|Memperhatikan,  Pasl  473  Ayat  (2)  huruf  b  Jo.  Pasal  126  Ayat  (1)
01491|Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang RI
01492|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-
01493|Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
01494|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01495|
01496|MENGADILI:
01497|1. Menyatakan  Anak  Pelaku  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01498|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan  kekerasan  dan  ancaman
01499|kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya  secara
01500|berlanjut”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
01501|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana
01502|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar selama
01503|3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
01504|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  Pelaku
01505|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01506|4. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan;
01507|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01508|- 1 (satu) potong tank top warna hijau motif bunga
01509|- 1 (satu) potong spot bra warna putih
01510|- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
01511|- 1 (satu) potong celana dalam warna cokelat
01512|- 1 (satu) buku tulis diary warna biru