00729|memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkret  untuk
00730|memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  Anak  korban  dan/atau  Anak
00731|pelaku kejahatan;
00732|Menimbang,  bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka
00733|Hakim  sepakat  dengan  jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak
00734|adalah Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal di SLB Negeri
00735|Mentok yang beralamat di Jl. Lapangan Golf Pal. 2 Kec. Mentok, Kab. Bangka
00736|Barat,  Prov.  Kepulauan  Bangka  Belitung ,  yang  lamanya  ditentukan
00737|sebagaimana amar putusan dibawah ini; 
00738|Menimbang,  bahwa  selain  itu  Penuntut  Umum  juga  menuntut
00739|Membebankan  kepada  Orang  Tua  Anak  untuk  membayar  restitusi  sejumlah
00740|Rp.30.437.000,00  (tiga  puluh  juta  empat  ratus  tiga  puluh  tujuh  ribu  rupiah)
00741|kepada Anak Korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi yang dikeluarkan
00742|oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R-
00743|3763/4.1.IP/LPSK/04/2026 tanggal 30 April 2026;
00744|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak dan orang tuanya
00745|melalui  Advokat  menyatakan  secara  lisan  dalam  pembelaannya  penolakan
00746|pembayaran  restitusi  dengan  alasan  ketidakmampuan  orangtua  Anak  untuk
00747|membayar uang restitusi sejumlah tersebut;
00748|Menimbang, bahwa orangtua (Ibu) dari Anak menerangkan Ibu Anak
00749|membesarkan  Anak  sendiri,  Ibu  Anak  bekerja  sebagai  buruh  timah  dengan
00750|penghasilan yang tidak menentu, dan Anak kadang ikut membantu mencari
00751|uang sebagai buruh timah dengan pamannya;
00752|Menimbang,  bahwa  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1
00753|Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
00754|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyatakan:
00755|
00756|Korban berhak memperaleh Restitusi berupa: 
00757|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan; 
00758|b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
00759|akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; 
00760|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
00761|d. kerugian lain yang diclerita Korban sebagai akibat tindak pidana,
00762|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang
00763|berhubungan dengan proses hukum.; 
00764|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Mahkamah  Agung
00765|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
00766|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00767|menyatakan  Korban  adalah  orang,  termasuk  anak  yang  belum  berumur  18
00768|(delapan  belas)  tahun  atau  masih  dalam  kandungan,  yang  mengalami
00769|pencleritaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
00770|suatu tindak pidana;
00771|Menimbang,  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  Anak  Korban
00772|dan keluarganya dalam perkara  a quo , berhak diwakili kepentingannya untuk
00773|mengajukan restitusi dalam tuntutan Penuntut Umum; 
00774|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 12
00775|Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan, d alam hal
00776|pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali;
00777|Menimbang,  bahwa  setelah  mencermati  Keputusan  Lembaga
00778|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026
00779|tentang penilaian ganti rugi, dengan nilai total Rp30.437.000,00 (tiga puluh juta
00780|empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada Anak Korban, dengan rincian:
00781|1. Ganti Kerugian Atas Kehilangan Kekayaan Atau Penghasilan, meliputi:
00782|A. Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh keluarga korban dampak
00783|dari peristiwa dan proses hukum yang dijalani, sebesar Rp100.000,00
00784|(seratus ribu rupiah);
00785|B. Biaya  konsumsi  yang  dikeluarkan  dampak  dari  peristiwa  dan
00786|proses hukum yang dijalani, sebesar Rp605.000,00 (enam ratus lima
00787|ribu rupiah);
00788|C. Kehilangan  penghasilan  akibat  proses  hukum,  sebesar
00789|Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
00790|2. Ganti Kerugian Atas Penderitaan sebagai Akibat Tindak Pidana, meliputi:
00791|A. Biaya  pemulihan  penderitaan  psikis,  sebesar  Rp23.376.000,00
00792|(dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
00793|
00794|3. Penggantian  Biaya  Medis  dan/atau  Biaya  Psikologis,  sebesar
00795|Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
00796|Menimbang,  bahwa  Pasal  8  ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah  Agung
00797|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
00798|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00799|menyatakan  Penuntut  Umum  mengajukan  alat  bukti  di  persidangan  untuk
00800|membuktikan permohonan restitusi;
00801|Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada proses pembuktian
00802|mengenai  hal  tersebut,  sehingga  hak  dari  Anak,  Orang  Tua  Anak  dan
00803|Advokat untuk menanggapi permohonan restitusi  sebagaimana dibunyikan
00804|dalam  Pasal  8  ayat  (8)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022
00805|tentang  Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
00806|Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang berbunyi “Hakim memberikan
00807|kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan
00808|tanggapan  atas permohonan Restitusi dan mengajukan  alat bukti ”,  menjadi
00809|hilang,  mengingat  permohonan  Restitusi  perkara  a  quo baru  disampaikan
00810|dalam tuntutan Penuntut Umum;
00811|Menimbang,  bahwa  salah  satu  biaya  paling  besar  timbul  dari  Biaya
00812|pemulihan penderitaan psikis, sebesar Rp23.376.000,00 (dua puluh tiga juta
00813|tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun berdasarkan Laporan Sosial
00814|Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal
00815|4  Desember  2025  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Dini  Abell  Febiyan,
00816|S.Tr.Sos., selaku Pekerja Sosial dan A`ad Tirta Fujaka, S.Sos. I selaku Kepala
00817|Bidang  Rehabilitasi  Sosial,  memberikan  rekomendasi  berupa  anak
00818|membutuhkan dukungan dan pendampingan dari keluarga dalam menghadapi
00819|proses hukum hingga selesai, anak tidak dihadapkan secara langsung dengan
00820|pelaku,  anak  merasa  takut  saat  melihat  dan  bertemu  dengan  pelaku  dan
00821|berdasarkan  Visum  et  Repertum  Psychiatricum  No.
00822|440.7.22.1/VER.XI/62/RSUD.01/2025 tanggal 24 Oktober 2025, yang dibuat dan
00823|ditandatangani  oleh  dr.  Erwin  Sumardi,  Sp.KJ  selaku  Dokter  Spesialis
00824|Kedokteran  Jiwa  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sejiran  Setason,  yang
00825|melakukan  pemeriksaan  terhadap  Anak  Korban  dengan  kesimpulan  hasil
00826|pemeriksaan  saat ini tidak ditemukan tanda dan gejala yang cukup untuk
00827|memenuhi kriteria penegakan diagnosis gangguan psikiatri , sehingga latar
00828|belakang  dilakukannya  pemulihan  penderitaan  psikis  menjadi  hilang  dengan
00829|tidak terpenuhinya kriteria penegakan diagnosis gangguan psikiatri;
00830|
00831|Menimbang,  bahwa  sedangkan  penilaian  Proyeksi  Kebutuhan
00832|Pemulihan Psikologis dari Jasa Layanan Konsultasi Psikologi tanggal 5 Maret
00833|2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Wardiansah Putra, M.Psi
00834|Psikolog (BP-11) dalam Lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan
00835|Korban Nomor R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026, tidak dijadikan sebagai alat
00836|bukti di persidangan, tidak pula disebut dalam surat tuntutan baik sebagai
00837|bukti surat maupun alat bukti lainnya;
00838|Menimbang, bahwa kemudian mengenai  biaya  lain  yang  tidak kalah
00839|besar  berupa  Kehilangan  penghasilan  akibat  proses  hukum,  sebesar
00840|Rp5.920.000,00 (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan bukti
00841|BP-10 dalam Lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
00842|Nomor R.3615/KEP/SMP-LPSK/04/2026 berupa gaji harian, sedangkan dalam
00843|sidang tidak dapat dibuktikan dalam jangka waktu 24 September 2025 hingga 5
00844|Oktober 2025 apakah benar Ayah Anak Korban tidak bekerja, hal inilah yang
00845|perlu  dibuktikan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  persidangan  sebagaimana
00846|dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
00847|2022 tentang  Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi
00848|Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana,  tidak  hanya  serta  merta
00849|memasukkan restitusi saat tuntutan dibacakan di persidangan;;
00850|Menimbang, bahwa  ahli hukum  Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso
00851|dalam  bukunya  “Anotasi  KUHP  Nasional”  halaman  110,  pada  pokoknya
00852|disebutkan  bahwa pertimbangan atas  kemampuan ekonomi  terdakwa dalam
00853|menjatuhkan pidana denda adalah suatu hal yang sangat penting dan harus
00854|diperhatikan hakim, dimana sistem peradilan yang adil seharusnya memastikan
00855|bahwa seseorang tidak dipaksa untuk membayar denda di luar kemampuannya
00856|yang  dapat  memperburuk  kondisi  ekonomi  dan  sosial  terdakwa.  Dengan
00857|mempertimbangkan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa  secara  nyata,
00858|hakim  dapat  menyesuaikan  besarnya  denda  agar  sesuai  dengan  kapasitas
00859|ekonomi Terdakwa sehingga hal ini dapat memastikan bahwa hukuman yang
00860|diberikan  memiliki  efek  yang  adil  dan  tidak  merugikan  Terdakwa  secara
00861|berlebihan;
00862|Menimbang  bahwa  Hakim  menilai  dengan  mendasarkan  konsep
00863|pemikiran hukum pidana saat ini dihubungkan dengan perkara a quo penentuan
00864|besaran  restitusi juga  memerlukan  ada nya bukti  nyata  yang  terang  untuk
00865|menjelaskan kemampuan ekonomi (dalam perkara a quo) orang tua Anak, yang
00866|mana apabila dihubungkan dengan bagaimana kemampuan ekonomi orang tua
00867|Anak,  ternyata  tidak  didapati  gambaran  yang  terang  dan  jelas  di  dalam
00868|
00869|persidangan karena tidak dibuktikan oleh Penuntut Umum adanya harta benda
00870|yang dapat disita guna dijadikan/dijatuhkan sita jaminan pembayaran restitusi
00871|(Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana
00872|Bantuan  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual) , sedangkan  dalam
00873|persidangan  orang  tua  Anak  telah  secara  nyata  menyatakan  membesarkan
00874|Anak  sendiri,  bekerja  sebagai  buruh  timah  dengan  penghasilan  yang  tidak
00875|menentu, dan Anak kadang ikut membantu mencari uang sebagai buruh timah,
00876|selain itu tanpa adanya kejelasan mengenai harta orang tua Anak yang dapat
00877|digunakan  sebagai  jaminan  pembayaran  restitusi  yang  disebutkan  dalam
00878|Putusan  (dari  proses  pembuktian),  juga  menimbulkan  potensi
00879|penyalahgunaan/tindakan sewenang-wenang dalam penyitaan harta yang juga
00880|belum diketahui ada atau tidaknya,  sehingga terhadap hal ini penerapan pidana
00881|yang  beralasan  diterapkan  hanya lah  Tindakan  terhadap  Anak,  sedangkan
00882|mengenai permohonan restitusi haruslah ditolak;
00883|Menimbang bahwa berdasarkan  uraian  pertimbangan tersebut, maka
00884|pidana yang disebutkan dalam amar ini  telah memperhatikan asas keadilan
00885|yang sejalan dengan irah-irah putusan ini; 
00886|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00887|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
00888| 1 (satu) helai gamis busana muslim berwarna hijau tosca;
00889| 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
00890| 1 (satu) helai kaosa dalam warna putih;
00891| 1 (satu) helai celana short warna warni bermotif Polkadot;
00892| 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty;
00893|Bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak
00894|Korban  pada  saat  terjadinya  tindak  pidana,  yang  menurut  Hakim  apabila
00895|dikembalikan hanya akan menimbulkan ingatan buruk bagi Anak Korban, maka
00896|terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
00897|Menimbang  bahwa untuk  menjatuhkan  hukuman  terhadap diri  Anak,
00898|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00899|yang meringankan Anak;
00900|Keadaan  yang  memberatkan:
00901|- Belum  ada  perdamaian  antara  Anak  dengan  Anak  Korban  maupun
00902|keluarganya;
00903|Keadaan yang meringankan:
00904|- Anak belum pernah dihukum;
00905|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
00906|
00907|Menimbang bahwa oleh  karena Anak dijatuhi  pidana, dan  tidak ada
00908|permohonan  pembebasan  pembebanan  biaya  perkara  (Pasal  273  ayat  (3)
00909|KUHAP)  maka  haruslah  dibebani  pula  untuk  membayar  biaya  perkara,
00910|sebagaimana Pasal 273 ayat (1) KUHAP; 
00911|Mengingat  Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
00912|tentang  KUHP  jo  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00913|Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum
00914|Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
00915|Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2025 tentang Dana
00916|Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah
00917|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan
00918|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana  serta
00919|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00920|
00921|MENGADILI:
00922|1. Menyatakan  Anak  tersebut diatas,  telah  terbukti secara sah dan
00923|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ melakukan  perbuatan
00924|cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui  Anak ” sebagaimana  dalam
00925|dakwaan tunggal;
00926|2. Menjatuhkan  hukuman  tindakan  kepada  Anak  oleh  karena  itu
00927|berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal selama 1 (satu) tahun di
00928|SLB Negeri Mentok; 
00929|3. Menetapkan barang bukti berupa:
00930| 1 (satu) helai gamis busana muslim berwarna hijau tosca;
00931| 1 (satu) helai jilbab berwarna putih;
00932| 1 (satu) helai kaosa dalam warna putih;
00933| 1 (satu) helai celana short warna warni bermotif Polkadot;
00934| 1 (satu) helai celana dalam warna ungu bergambar Hello Kitty;
00935|dirampas untuk dimusnahkan;
00936|4. Membebankan  kepada  Anak membayar biaya perkara se jumlah
00937|Rp2.500,00  (dua ribu lima ratus rupiah);
00938|
00939|Kamis
00940|
00941|7 Mei 2026
00942|
00943|2026
00944|
00945|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026, oleh Ignas
00946|Ridlo  Anarki,  S.H., M.H.,  sebagai  Hakim  Pengadilan  Anak  pada Pengadilan
00947|Negeri Mentok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
00948|tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ismarsudi, S.H ., Panitera Pengganti, serta
00949|
00950|dihadiri oleh  Rico Viandi Simamora, S.H.,  Penuntut Umum  dan Anak  dengan
00951|diampingi Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;            
00952|
00953|Ismarsudi, S.H .
00954|
00955|Panitera Pengganti, Hakim,
00956|    Ismarsudi, S.H Ignas Ridlo Anarki, S.H., M.H.