01412|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapanya terhadap nota
01413|pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya:
01414|- Bahwa  dalam  Analisa  Yuridis  yang  Penasehat  Hukum  Terdakwa
01415|tuangkan pada Nota Pembelaannya adalah tidak tepat karena  fakta-fakta
01416|persidangan  yang  Penasehat  Hukum  tuangkan  telah  diambil  secara
01417|sepotong-sepotong  atau  ditambah  untuk  kepentingan  pembelaannya.
01418|Untuk  hal  ini  kami  serahkan  sepenuhnya  kepada  Majelis  Hakim  untuk
01419|melakukan penilaian;
01420|- Bahwa Penasehat Hukum  Terdakwa yang memohon Terdakwa agar
01421|dibebaskan  dari  segala  tuntutan  hukum  karena  Terdakwa  tidak  terbukti
01422|secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang didakwakan Penuntut
01423|Umum adalah sikap tidak konsisten dari Penasehat Hukum Terdakwa yang
01424|pada permohonannya juga meminta Majelis Hakim untuk memutus yang
01425|seringan-ringannya disertai dengan alasan-alasan yang meringankan bagi
01426|Terdakwa SAHARA Bin (Alm) SARNATA yang artinya secara tidak sadar
01427|Penasehat  hukum  Terdakwa  menginsafi  bahwa  perbuatan  Terdakwa
01428|SAHARA  Bin  (Alm)  SARNATA  telah  memenuhi  unsur  pidana  yang
01429|didakwakan kepada diri Terdakwa SAHARA Bin (Alm) SARNATA;
01430|- Bahwa segala unsur Pasal 10 Juncto Pasal 4 Juncto Undang-Undang
01431|Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01432|Pidana Perdagangan Orang  telah terpenuhi dan kami buktikan di dalam
01433|Surat  Tuntutan  kami  Nomor  NO.  REG.  PERK:  PDM  II-31/LBK/09/2024
01434|tanggal 10 Desember 2024;
01435|Menimbang, setelah mempelajari fakta hokum, Nota Keberatan T erdakwa
01436|dan Penasehat Hukumnya, serta T anggapan Penuntut Umum diatas Majelis Hakim
01437|berpendapat sebagai berikut:
01438|
01439|Menimbang, bahwa definisi perdagangan orang sebagaimana penjelasan
01440|Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01441|tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  sebagai  tindakan  perekrutan,
01442|pengangkutan, penampungan, pengiriman atau pemindahan seseorang dengan
01443|ancaman  kekerasaan,  penggunaan  kekerasaan,  penculikan,  penyekapan,
01444|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
01445|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
01446|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik
01447|yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan ekspolitasi
01448|atau mengakibatkan orang tereskploitasi;
01449|Menimbang,  bahwa mengacu  pada  definisi  tersebut  diatas  menurut
01450|Panduan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  orang  tahun  2021  yang
01451|diterbitkan  Internasional  Organization  For  Migran
01452|(IOM) Indonesia terdapat 3 (tiga) komponen dalam TPPO:
01453|1. Proses:
01454|Proses adalah tindakan bagaimana TPPO dilakukan, contohnya adalah perekturan,
01455|pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dimana jika salah satu contoh
01456|tepenuhi maka dapat diangap unsur proses telah terpenuhi;
01457|2. Cara:
01458|Mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi mencapai tujuan, contoh dari cara
01459|adalah  ancaman,  paksaan,  kekerasaan,  penculukan,  penipuan,  tipu  muslihat,
01460|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan
01461|pembayaran atau keuntungan untuk mendapat pesetujuan dari orang yang memiliki
01462|kendali atas orang lain;
01463|3. Tujuan:
01464|Tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangakain dan proses cara dalam Undang-
01465|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana
01466|Perdagangan  Orang,  konteks  dari  tujuan  adalah  eksploitasi  yaitu  adalah
01467|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
01468|terbatas pada pelacuran kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01469|serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasaan,  pemandaatan  fisik,  seksual,
01470|oragan  reproduksi  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01471|mentaraspalantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
01472|atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
01473|baik materil maupun immateril;
01474|Menimbang, bahwa indikator untuk yang dapat dijadikan acuan untuk
01475|mengidentifikasi  terjadinya  TPPO dengan melihat dari aktifitas pada  daerah
01476|
01477|asalnya seperti dalam proses perekrutan umumnya terdapat tipudaya berupa
01478|tawaran pekerjaan dan janji kekayaan, kepergian mendadak dari daerah asal,
01479|dan  lain-lain,  dalam  proses  pengiklanan  yaitu  misalnya  terdapat  tawaran
01480|bermigrasi apalagi dengan iming-iming tidak dikenai biaya atau ongkos bisa
01481|dibayar ketika korban sudah bekerja, dengan adanya agen yang menawarkan
01482|pekerjaan  tanpa  adanya  perjanjian,  dalam  proses  transportasi  yaitu  bukti
01483|pergerakan korban diawasi, dalam daerah transit tempat tinggal diakomodasi
01484|oleh satu orang serta terdapat satu orang yag menguasai semua dokumen
01485|korban, dimana terdapat komunikasi seringya telepon internasional ke tempat
01486|tujuan dengan indentitas telepon tidak diketehui;
01487|Menimbang, bahwa  Pasal 4, dan Pasal 10 Undang-Undang Republik
01488|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
01489|adalah mengandung delik formil yaitu delik yang tepenuhi selama unsur-unsur
01490|rumusan pasal tepenuhi;
01491|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Saksi Safiq dan
01492|Abbay menyewa rumah Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak,
01493|untuk dijadikan rumah penampungan para calon pekerja migran Indonesia (CPMI);
01494|Menimbang, bahwa para korban meninggalkan daerah asalnnya karena
01495|dijanjikan akan mendapat pekerjaan sebagai tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke
01496|luar negeri yang sesuai dengan indicator dalam proses perekrutan;
01497|Menimbang,  bahwa  para  korban  pergi  keluar  daerah  mereka  dengan
01498|bantuan sponsor yang menawarkan pekerjaan sebagai tenaga kerja Indonesia tanpa
01499|sebelumnya memilik perjanjian kerja, yang mana menurut Majelis Hakim hal tersebut
01500|sudah masuk kedalam proses periklanan;
01501|Menimbang, atas perintah Mr. Ali lalu pada tanggal 19 Mei 2024  Saksi
01502|Abay dan suaminya saksi Safiq mengurus proses pemindahaan dan penampungan
01503|Para Saksi korban dengan cara memesan taxi online ( grab) untuk menjemput 4
01504|(empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain
01505|Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda
01506|Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) untuk dibawa ke
01507|daerah Pasar Maja, Kab. Lebak Prov. Banten sebagai tempat peanmpungan,
01508|dimana   Setelah  bertemu  dengan  Para  Korban,  Saksi  Abbay  mengumpulkan
01509|Handphone Para Korban dengan alasan yaitu karena ditakutkan terjadi hal-hal
01510|yang tidak diinginkan seperti kabur, komplain ke sponsor daerah, dan lain-lain;
01511|Menimbang,  bahwa  menurut  keterangan  Saksi  Abbay  Mr.  Ali
01512|merupakan seseorang WNA yang mengurus atau memerintahkan kepada Saksi
01513|Abbay dan Saksi Safiq seluruh instruksi proses keberangkatan Para Korban;
01514|
01515|Menimbang, selanjutnya  Saksi Abay dan suaminya saksi Safiq pada hari
01516|selasa tanggal 21 Mei 2024 membawa pergi 4 (empat) orang CPMI dari daerah
01517|Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm),
01518|Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan
01519|Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menggunakan  kendaraan R4 Merk Toyota
01520|Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT  yang dipinjam dari Saksi Maturidi (Adik
01521|Kandung Saksi abbay) untuk Medical Check Up di Klinik daerah Jakarta dan  ke
01522|Kantor Imigrasi di Bogor untuk membuat Paspor, sesampainya di Imigrasi ada
01523|salah satu staff teman dari   Saksi Abay  memberitahukan kepada kami pada
01524|saat nanti diwawancara terkait tujuan pembuatan  Paspor, maka  Saksi korban
01525|harus menjawab "t ujuan membuat paspor untuk jalan - jalan ke Singapura ”,
01526|setelah membuat  Paspor Saksi Safiq  mengatakan bahwa  Para Saksi Korban
01527|akan  diberangkatkan  Minggu  dan  mudah-mudahan  Visa  nya  sudah  turun,
01528|setelah itu mereka kembali ke rumah penampungan;
01529|Menimbang, bahwa selama selama diberangkatakan dari tempat tinggalnya
01530|masing masing atapun selama berada di Perumahan Cluster Park Line Citra Maja
01531|Raya Kab. Lebak Prov. Banten Para Saksi Korban tidak mendapatkan pelatihan
01532|ataupun pembekalan keahlian menjadi tenaga kerja dari Saksi Abbay/ Saksi Safiq
01533|ataupun T erdakwa atau orang lain maupun Badan sertifikasi lainnya;
01534|Menimbang,  bahwa para saksi korban diawasi karna Saksi Abay khawatir
01535|para saksi korban tersebut melarikan diri Saksi Abbay meminta T erdakwa untuk
01536|membantu mengawasi para korban yang mana apabila terjadi sesuatu seperti korban
01537|dikawatirkan akan kabur agar memberitahukan saksi Abay Sobariah dan T erdakwa
01538|pernah dijanjikan diberikan uang oleh saksi Abay Sobariah sebesar Rp1.000.000,00
01539|(satu juta rupiah);
01540|Menimbang, bahwa T erdakwa telah melalukan tugasnya untuk melakukan
01541|pengawasan yaitu dengan menyatakan jangan jauh-jauh apabila para Saksi korban
01542|pergi keluar;
01543|Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Abbay dan Saksi Safiq dan
01544|Saksi lainnya di dapati fakta bahwa bahwa rumah yang terletak di di Perumahan
01545|Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten tersebut telah disewa
01546|untuk menampung 4 orang perempuan yang akan di dikirim sebagai pembantu
01547|rumah tangga ke luar negeri yaitu untuk dijadikan tenaga kerja Indonesia ke Negara
01548|Timur T engah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur perundang-undangan
01549|yang berlaku;
01550|
01551|Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli yaitu pada tahun 2015 terdapat
01552|moratorium melarang pekerja calon pekerja migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja
01553|ke  timur tengah  dan sampai saat ini masih berlaku;
01554|Menimbang, diperumahan terebut ada 4 (empat) orang security namun Saksi
01555|Abbay hanya meminta T erdakwa saja yang mengawasi para saksi korban tersebut;
01556|Menimbang, bahwa berdasarkan urain pertimbangan hokum diatas Majelis
01557|Hakim berpendapat bahwa Saksi Abbay dan Saksi Safiq Safiq mengurus proses
01558|pemindahaan  dan  penampungan  Para  Saksi  Korban  yaitu  membawa  Warga
01559|Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud
01560|untuk di Eksploitasi dengan dalih mempekerjakan Para Korban sebagai Tenaga
01561|Kerja  di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  dengan  tanpa  adanya
01562|pembekalan keterampilan ataupun prosedur yang sesuai untuk itu dimana telah
01563|nyata sejak tahun 2015 terdapat moratorium melarang pekerja calon pekerja migran
01564|Indonesia (CPMI) untuk bekerja ke  timur tengah, sehinggan berdasarkan fakta
01565|hokum  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  hal  tersebut  sudah  memenuhi
01566|proses tranportasi;
01567|Menimbang, bahwa  fakta dipersidangan menerangkan Para Saksi korban
01568|yang telah diiming-imingi untuk bekerja diluar negeri yaitu  Negara wilayah Timur
01569|T engah  sehingga mau keluar dari daerah asal mereka yaitu NTB, tindakan Saksi
01570|Abay dan Saksi Safiq yang mengurus proses pemindahan dan penampungan para
01571|korban tidak sesuai prosedur (dengan memesankan kepada Para Korban untuk
01572|menjawab pembuatan paspor korban dipergunakan untuk berpergian ke singapura,
01573|mengantar untuk para korban medical check up, mengambil alat komunikasi korban,
01574|serta meminta T erdakwa sahara untuk mejaga korban agar jangan kabur) menurut
01575|Majelish Hakim telah menunjukan indikator perbuatan  yang dapat dijadikan acuan
01576|untuk mengidentifikasi terjadinya TPPO dalam hal membawa membawa Warga
01577|Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud
01578|untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia  yang sejalan
01579|dengan pendapat  Ahli yang dihadirkan Penuntut Umum Tulus Setyo Nugroho
01580|yang  pada  pokoknya  menjelaskan  untuk  membedakan  apakah  telah  terjadi
01581|eksploitasi atau tidak  dapat dilihat  bilamana sepanjang proses  dan prosedur
01582|pemberangkatan CPMI keluar negeri dilakukan dengan  tidak benar atau tidak
01583|sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan arahnya
01584|adalah bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran kita saat diluar negeri nanti,
01585|sehingga karena tidak terdata secara sistem dan peraturan, maka PMI tersebut
01586|nantinya tidak mendapatkan hak-haknya atas perlindungan pekerja migran;
01587|
01588|Menimbang, karena tidak selesainya perbuatan Saksi Abbay dan Saksi
01589|Safiq  untuk  membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  Wilayah  Negara
01590|Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara
01591|Republik Indonesia karena telah ditangkapnya Terdakwa bersama Saksi Abbay
01592|dan  Saksi  Safiq  pada  tanggal  27  Mei  2024,  sehingga  Majelis  Hakim
01593|berpendapat Saksi Abbay dan Saksi Safiq telah terbukti melakukan percobaan
01594|membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
01595|dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
01596|sebagaimana pula terbukti dalam Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/Rbk yang
01597|merupakan perkara splitsing dengan perkara ini;
01598|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  tersebut  diatas
01599|T erdakwa yang melakukan pengawasan kepada Para Saksi korban atas perintah
01600|Saksi  Abbay  karena  para  saksi  korban  tersebut  ditakutkan  melarikan  diri  dari
01601|perumahan tersebut dengan berkata “jangan jauh jauh saat Para Saksi Korban keluar
01602|komplek”, dengan imbalan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)  yang
01603|termasuk  dalam  indikator  untuk  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk
01604|mengidentifikasi terjadinya TPPO dalam proses transportasi yaitu pergerakan
01605|korban  diawasi,  sebagaimana  telah  dibuktikan  dalam  pertimbangan
01606|sebelumnya padahal telah diketahui sedari awal oleh T erdakwa tujuan Saksi Abbay
01607|dan Safiq mengontrak rumah tersebut tadinya adalah untuk menjadi tempat tinggal
01608|Saksi Safiq dan Saksi Abbay dan bukan tempat tinggal Para Saksi korban ditambah
01609|adanya perintah mengawasi Para Saksi Korban dengan imbalan sejumlah uang
01610|menurut menurut Majelis Hakim T erdakwa telah mengetahui dan sepakat untuk
01611|membantu  membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  Wilayah  Negara
01612|Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara
01613|Republik Indonesia;
01614|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata
01615|Terdakwa  membantu  membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  Wilayah
01616|Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah
01617|Negara Republik Indonesia  dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
01618|“membantu  membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  Wilayah  Negara
01619|Republik Indonesia dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara
01620|Republik Indonesia” telah terpenuhi;
01621|Menimbang,  terkait  Nota  Pembelaan  T erdakwa  dan  Penasihat  Hukum
01622|T erdakwa  menyatakan  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  screenshoot foto
01623|percakapan dalam berkas perkara yang dipersidangan di hadapkan Penuntut Umum
01624|dengan dugaan  Terdakwa  berhubungan  melalui  chat  whatsap  dengan  ketua
01625|
01626|paguyuban cluster bahkan menanyakan terkait  company profile  perusahaan,
01627|dimana setelah dilakukan pengecekan ternyata nomor tersebut bukanlah nomor
01628|sahara Bin Sinarta, melainkan nomor telepon Abbay Sobariah, maka Terdakwa
01629|dan  Penasihat  Hukumnya  menolak   unsur  membantu  atau  melakukan
01630|percobaan membawa warga negera Indonesia untuk di ekspoitasi di luar negeri
01631|Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perbuatan Terdakwa untuk membantu
01632|membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
01633|dengan maksud untuk di Eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
01634|sehingga  terhadap  pembuktian  penuntut  umum  screenshoot foto percakapan
01635|dalam berkas perkara ataupun Nota Pembelaan T erdakwa dan Penasihat Hukum
01636|T erdakwa haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;
01637|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Jo. Pasal 4
01638|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01639|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
01640|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01641|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01642|Menimbang,  bahwa  dalam  tuntutannya  Penuntut  Umum  menuntut
01643|Terdakwa untuk membayar  Restitusi kepada saksi korban  Remiwati, Raodah,
01644|Ayu dan Ningsih Amanda Putri seluruhnya sejumlah Rp 43.244.000,- (Empat
01645|puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) subsidiair 6 (enam)
01646|bulan kurungan;
01647|Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah
01648|Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang  Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
01649|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  korban  tuindak  pidana  maka
01650|berdasarkan perhitungan yang telah dibuat oleh LPSK (Lembaga Perlindungan
01651|Saksi dan Korban) terhadap besaran yang disampaikan dalam laporan LPSK
01652|tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam Tuntutan Penuntut Umum akan
01653|dipertimbangkan sebagai berikut:
01654|Menimbang,  bahwa  meneliti  bukti  surat  berupa  permohonan
01655|pembayaran restitusi yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara yang
01656|diajukan para korban ditujukan kepada Saksi Abbay dan Saksi Safiq selain itu
01657|Majelis Hakim Hakim memandang pula bahwa peran Terdakwa dalam hal ini
01658|adalah membantu dan bukan sebagai peran atau pemaian utama dalam proses
01659|tindak pidana  membantu  membawa warga negara Indonesia keluar Wilayah
01660|Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar Wilayah
01661|Negara Republik Indonesia, selain itu Terdakwa juga belum menikmati upah
01662|atau  bayaran  sejumlah  Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) sehingga  Majelis
01663|
01664|Hakim perpendapat Tedakwa tidaklah wajib untuk dibebani membayar restitusi,
01665|sehingga terhadap tuntutan penunut umum terkait restitusi tersebut haruslah
01666|ditolak ataupun setidak-tidaknya dikesampingkan;
01667|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01668|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
01669|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Terdakwa  mampu
01670|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
01671|pidana;
01672|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ancaman  pidana  dalam  dakwaan
01673|Penuntut  Umum,  selain  memuat  pidana  penjara  juga  ada  ancaman  pidana
01674|denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula
01675|dijatuhi pidana denda yang  apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti
01676|dengan  pidana  kurungan  pengganti  denda,  sehingga  Majelis  Hakim  akan
01677|menjauhkan pidana denda yang sesuai menurut Majelis Hakim sebagaimana
01678|termuat dalam amar putusan ini;
01679|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01680|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01681|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01682|dijatuhkan;
01683|Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01684|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01685|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01686|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01687|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01688|Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi
01689|warna  Hijau  yang  menurut  fakta  dipersidangan  tidak  terbukti  digunakan
01690|Terdakwa sebagai media komunikasi bagi Terdakwa dengan Saksi Abay dan atau