01063|berselisih dengan korban), Nenek/pendamping Anak II yang lalai dalam
01064|pengawasan perkembangan Anak yang masih sekolah, dugaan pengaruh
01065|alkohol yang ditenggak Anak II sejak pukul 16.00 WITA hingga 22.30 WITA
01066|(sebelum kedatangan korban) sesuai dengan kemampuan, serta keinginan
01067|anak II yang berakibat pada anak timbulnya keberanian Anak untuk
01068|menganiaya korban;
01069|3. Nenek/pendamping Anak sangat berharap agar anak II dapar mengambil
01070|hikmah dan tidak mengulangi perbuatan, dan Nenek berhadap dapat berdamai
01071|dengan anak korban, dan pemerintah setempat berpandangan agar bedamai
01072|dengan korban dengan adanya sanksi sosial atau kerja sosial berupa pelatihan
01073|kerja pada anak tanpa mengganggu anak dalam menunaikan pendidikannya;
01074|Menimbang bahwa dalam hasil Penelitian Masyarakat tersebut turut
01075|disertakan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak II dapat diberikan putusan
01076|berupa Pidana Pokok dengan syarat Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 71
01077|ayat 1.b ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01078|Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
01079|1. Anak II menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
01080|yang melanggar hukum;
01081|2. Anak II sudah pernah memperoleh putusan PN Tondano berupa Tindakan
01082|dikembalikan ke orang tua pada saat anak berusia 12 tahun;
01083|3. Anak II masih sekolah dan saat ini duduk di kelas XI SMA;
01084|4. Nenek Anak II masih sanggup membiayai penghidupan anak baik secara moril
01085|maupun materil (dengan bantuan orang tua anak yang bekerja di luar negeri);
01086|5. Nenek Anak II bersedia dan mampu untuk meningkatkan pengawasan dan
01087|pembimbingan kepada anak;
01088|6. Menghindarkan Anak II dari stigmatisasi sebagai mantan narapidana apabila
01089|Anak dipidana penjara;
01090|7. Memberikan Anak II tanggung jawab agar diberikan sanksi sosial atau kerja
01091|sosial berupa pelatihan kerja di Gereja, atau kantor lurah dimana anak
01092|bermukim yang akan diawasi Kejaksaan dan dibimbing oleh Pembimbing
01093|Kemasyarakatan;
01094|8. Apabila Hakim yang mengadili perkara Anak ini berkata lain, kiranya dapat
01095|mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
01096|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab,
01097|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem
01098|
01099|pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang
01100|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01101|Menimbang bahwa sistem pemidanaan Anak didasarkan pada Pasal 71 ayat
01102|(1) dan (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01103|Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari:
01104|- Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
01105|a. pidana peringatan;
01106|b. pidana dengan syarat:
01107|1)  pembinaan di luar lembaga;
01108|2)  pelayanan masyarakat, atau;
01109|3)  pengawasan;
01110|c. pelatihan kerja;
01111|d. pembinaan dalam lembaga; dan
01112|e. penjara;
01113|- Pidana tambahan terdiri atas:
01114|a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
01115|b. pemenuhan kewajiban adat;
01116| Menimbang bahwa pidana penjara terhadap Anak harus memperhatikan
01117|bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dari pemidanaan terhadap Anak.
01118|Pidana penjara dapat dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan
01119|membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-
01120|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01121|Anak;
01122|Menimbang bahwa pidana pembatasan kebebasan mensyaratkan bahwa
01123|tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana berat atau tindak pidana
01124|yang disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang
01125|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01126|Menimbang bahwa pidana pembatasan kebebasan lainnya yang dapat
01127|dijatuhkan kepada Anak selain penjara adalah pembinaan dalam lembaga. Pidana ini
01128|diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
01129|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik
01130|Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana
01131|dan Tindakan terhadap Anak, hal mana diatur bahwa pidana pembinaan di dalam
01132|lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang
01133|diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang menyediakan tempat tinggal yang
01134|memadai bagi Anak serta sarana pendidikan dan pelatihan kerja. Lembaga yang
01135|dimaksud bisa berupa LPKA maupun LPKS. Pidana pembinaan di dalam lembaga
01136|
01137|dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat
01138|dalam waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
01139|Sehingga meskipun adanya pembatasan kebebasan tetapi terkait kebutuhan anak
01140|masih terpenuhi termasuk pendidikan;
01141|Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang
01142|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa
01143|Hakim wajib mempertimb angkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari
01144|Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu
01145|pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil
01146|maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;
01147|Menimbang bahwa mengenai diversi bagi Anak I yang direkomendasikan
01148|oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado diatur
01149|dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
01150|Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa
01151|Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak
01152|pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula
01153|dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih
01154|dalam bentuk surat dakwaan subidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi
01155|(gabungan), selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01156|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa syarat
01157|diversi yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan
01158|merupakan pengulangan tindak pidana (residivis), dalam perkara ini Anak I memenuhi
01159|persyaratan untuk dilakukan diversi karena ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh)
01160|tahun dan bukan pengulangan, namun karena Anak I dalam perkara ini dihadapkan
01161|bersamaan dengan Anak II dalam 1 (satu) berkas perkara yang sama pada saat
01162|pelimpahan oleh Penuntut Umum ke persidangan sehingga Anak I tidak dapat
01163|ditempuh diversi karena terikat dengan Anak II yang sudah pernah dihukum
01164|sebelumnya, diversi terhadap Anak I dapat dilakukan dalam hal perkara antara Anak I
01165|dan Anak II dipisahkan berkas perkaranya  sejak awal dilakukan pelimpahan ke
01166|pengadilan, oleh karena itu rekomendasi mengenai diversi terhadap Anak I tidak
01167|dapat dilaksanakan, selanjutnya terhadap Anak I berdasarkan laporan litmas
01168|Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado diketahui
01169|bahwa Anak I mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya namun masih
01170|terlibat dalam pergaulan dengan teman yang mengkonsumsi minuman beralkohol
01171|hingga larut malam, yang mana pada saat kejadian perkara a quo terjadi dipicu oleh
01172|karena Anak I minum minuman beralkohol hingga larut malam, sehingga terhadap
01173|Anak I Hakim berpendapat bahwa orang tua belum dapat memberikan pengawasan
01174|
01175|maksimal kepada anak sehingga perlu untuk dibatasi kebebasan Anak untuk
01176|sementara waktu agar Anak I mendapatkan pembinaan dengan tetap memperhatikan
01177|hak-hak Anak;
01178|Menimbang bahwa terhadap Anak II oleh Pembimbing Kemasyarakatan
01179|Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado merekomendasikan pidana pengawasan
01180|mengenai hal tersebut dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
01181|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam penjelasan
01182|pasalnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah
01183|pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh
01184|Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak
01185|dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.;
01186| Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
01187|dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, terkait
01188|riwayat Anak II menunjukkan bahwa Anak II tumbuh berkembang di lingkungan
01189|keluarga yang harmonis, walaupun orang tua merantau namun tetap memberikan
01190|dukungan materi kepada anak melalui nenek, tetapi Anak II merokok dan minum-
01191|minuman alkohol yang mana di persidangan perbuatan Anak II yang mengkonsumsi
01192|minuman beralkohol hingga memicu terjadinya perbuatan Anak II kepada Anak
01193|Korban yang mana berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak II berkumpul untuk
01194|minum-minum pada saat sudah malam hari;
01195| Menimbang bahwa berdasarkan penguraian tersebut Hakim memandang
01196|perlu dijatuhi pidana. Terkait pidana pengawasan, orang tua Anak I dan Anak II
01197|sebagai lingkungan terdekat Para Anak saja tidak mampu untuk mencegah atau
01198|menghindarkan Para Anak dari lingkungan pergaulan yang buruk yang pada akhirnya
01199|menyebabkan Para Anak di usianya yang masih muda dapat melakukan suatu tindak
01200|pidana. Oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa pidana pengawasan tidak dapat
01201|memberikan hasil yang efektif untuk mencegah Para Anak dari lingkungan buruknya
01202|dan mencegah Anak I dan Anak II untuk melakukan tindak pidana di kemudian
01203|harinya dan perlu adanya pembatasan kebebasan Para Anak untuk sementara waktu
01204|agar Anak I dan Anak II mendapatkan pembinaan dengan tetap memperhatikan hak-
01205|hak Anak;
01206|Menimbang bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
01207|serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
01208|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga anak perlu mendapat
01209|kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan bekembang secara optimal, baik
01210|fisik, mental, maupun sosial sehingga penting untuk memberikan jaminan terhadap
01211|
01212|pemenuhan hak -haknya sehingga kelak mampu bertanggung jawab dalam
01213|keberlangsungan bangsa dan negara;
01214|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tehadap tindak pidana
01215|yang dilakukan oleh Para Anak dapat dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga;
01216|Menimbang bahwa Orang Tua Anak I di persidangan menyampaikan hal-hal
01217|yang bermanfaat bagi Anak, pada pokonya sebagai berikut:
01218|- Bahwa Orang Tua Anak menjamin akan lebih mengawasi dan mendidik Anak
01219|agar Anak dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya
01220|serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang
01221|melanggar hukum di kemudian hari;
01222|- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar atas putusan Hakim nantinya,
01223|menjadikan Anak mendapatkan pelajaran yang baik agar tidak mengulangi
01224|kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian
01225|hari;
01226|Menimbang bahwa Orang Tua Anak II di persidangan menyampaikan hal-hal
01227|yang bermanfaat bagi Anak, pada pokonya sebagai berikut:
01228|- Bahwa Orang Tua Anak menjamin akan lebih mengawasi dan mendidik Anak
01229|agar Anak dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya
01230|serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang
01231|melanggar hukum di kemudian hari;
01232|- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar atas putusan Hakim nantinya,
01233|menjadikan Anak mendapatkan pelajaran yang baik agar tidak mengulangi
01234|kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian
01235|hari;
01236|Menimbang bahwa dari hal-hal bermanfaat yang dikemukakan oleh Orang
01237|Tua Para Anak tersebut, Hakim melihat bahwa nantinya setelah Para Anak menjalani
01238|pidana yang dijatuhkan dan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, Orang
01239|Tua Para Anak telah menjamin untuk mendidik dan mengawasi Anak agar menjadi
01240|pribadi yang lebih baik kedepannya;
01241|Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terkait rehabilitasi sosial,
01242|berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
01243|2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap
01244|Anak mengatur bahwa upaya rehabilitasi sosial dilakukan pada penjatuhan Tindakan
01245|berupa perawatan di LPKS sedangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya
01246|terhadap Anak dijatuhi pidana, tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat
01247|menjalani pidana pembinaan dalam lembaga, program pembinaan yang dimaksud
01248|termasuk juga dalam upaya rehabilitasi sosial. Kemudian terkait perintah terhadap
01249|
01250|Pembimbing Kemsyarakatan perihal pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal
01251|65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01252|Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemsyarakatan secara hukum telah diberi tugas
01253|untuk itu yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap
01254|Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan,
01255|yang mana dalam perkara a quo Anak dijatuhi pidana;
01256|Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan telah memperhatikan segala
01257|aspek dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu pengambilan
01258|keputusan selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
01259|Anak tanpa melanggar harkat dan martabat Anak, yang dapat memberikan
01260|pembelajaran bagi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, yang
01261|lamanya ditentukan dalam amar putusan;
01262|Menimbang bahwa dalam perkara ini pada pembelaan Advokat disebutkan
01263|bahwa Anak Korban telah memaafkan perbuatan dari Para Anak, selanjutnya dalam
01264|persidangan juga didapatkan fakta bahwa Para Anak dan Anak Korban sudah terjadi
01265|perdamaian dimana Para Anak juga telah memberikan sejumlah uang untuk
01266|pengobatan dari Anak Korban, maka hal tersebut tidak kemudian menghapuskan
01267|perbuatan yang dilakukan oleh para anak, namun dapat dipandang sebagai keadaan
01268|yang dapat meringankan perbuatan para anak, namun mengenai lamanya pidana
01269|yang dijatuhkan terhadap Anak I dan Anak II berbeda, karena walaupun perbuatan
01270|Anak I yang melakukan penusukan kepada anak korban dan Anak II melakukan
01271|pemukulan, tapi terdapat keadaan dimana Anak II pernah dihukum sebelumnya
01272|sehingga hal tersebut kemudian dapat dipandang menjadi hal yang memberatkan
01273|bagi Anak II,  maka Hakim memandang lamanya pidana yang dijatuhkan
01274|sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi aspek
01275|kepastian, keadilan dan kemanfaatan;
01276|Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:
01277|1. Sebilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 25,8 (dua
01278|puluh lima koma delapan) centimeter, panjang mata pisau 16 (enam belas)
01279|centimeter, lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) centimeter yang terbuat dari besi
01280|biasa tajam pada kedua sisi dengan ujung meruncing mata pisau di bungkuskan
01281|sarung yang terbuat dari kardus dan dililitkan lakban berwarna putih, panjang
01282|gagang 9,8 (sembilan koma delapan) centimeter yang terbuat dari kayu berwarna
01283|hitam, pisau berbentuk huruf “J”;
01284|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
01285|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti
01286|tersebut dimusnahkan;
01287|
01288| Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak maka
01289|terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang
01290|meringankan Para Anak;
01291|Keadaan yang memberatkan:
01292|- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
01293|- Anak II pernah dihukum;
01294|Keadaan yang meringankan:
01295|- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
01296|perbuatan tersebut lagi;
01297|- Para Anak telah dimaafkan oleh Anak Korban;
01298|- Anak I belum pernah dihukum sebelumnya;
01299|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi
01300|pidana maka kepada Para Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01301| Memperhatikan Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
01302|tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
01303|Perlindungan Anak, Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
01304|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Pasal 21 Peraturan Pemerintah
01305|Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara
01306|Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, Undang-undang Nomor 25 Tahun
01307|2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
01308|Penyesuaian Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01309|
01310|MENGADILI:
01311|1. Menyatakan Anak I  dan Anak II tersebut diatas, terbukti secara sah dan
01312|menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan
01313|kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut
01314|Umum;
01315|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana
01316|pembinaan dalam lembaga masing-masing untuk Anak I selama 4 (empat) bulan
01317|dan untuk Anak II selama 6 (enam) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan
01318|Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Tumou Tou Manado;
01319|3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
01320|1. Sebilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang keseluruhan 25,8 (dua
01321|puluh lima koma delapan) centimeter, panjang mata pisau 16 (enam belas)
01322|centimeter, lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) centimeter yang terbuat dari
01323|besi biasa tajam pada kedua sisi dengan ujung meruncing mata pisau di
01324|bungkuskan sarung yang terbuat dari kardus dan dililitkan lakban berwarna
01325|
01326|putih, panjang gagang 9,8 (sembilan koma delapan) centimeter yang terbuat
01327|dari kayu berwarna hitam, pisau berbentuk huruf “J”;
01328|dimusnahkan;
01329|4. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah
01330|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01331|
01332|Selasa
01333|
01334|26 Mei 2026
01335|
01336|2026
01337|
01338|Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026 oleh Dessy
01339|Balaati, S.H ., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri
01340|Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
01341|juga, dengan dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri
01342|oleh Pingkan Tesalonika Wenur, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
01343|Minahasa dan Para Anak didampingi Advokat Para  Anak, Pembimbing
01344|Kemasyarakatan, serta Orang Tua Para Anak;
01345|Panitera Pengganti,
01346|
01347|Ttd./
01348|Vicky Billy Wurara, S.H.
01349|Hakim,
01350|
01351|Ttd./
01352|Dessy Balaati, S.H., M.H.
01353|
01354|Vicky Billy Wurara, S.H.
01355|
01356|Panitera Pengganti,
01357|
01358|Ttd./
01359|Vicky Billy Wurara, S.H.
01360|Hakim,
01361|
01362|Ttd./
01363|Dessy Balaati, S.H., M.H.