00512|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik
00513|Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
00514|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang adalah orang
00515|perseorangan atau korporasi dan sesuai Pasal 145 KUHP, Setiap Orang adalah
00516|orang perseorangan, termasuk Korporasi;
00517|Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti
00518|menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu
00519|
00520|perbuatan  hukum  yang  memenuhi  syarat  hukum  untuk  dapat  dimintai
00521|pertanggungjawaban hukum;
00522|Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak
00523|yang  bernama    Anak   lengkap  dengan  segala  identitasnya  yang  ternyata
00524|bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga
00525|secara  hukum  dalam  perkara  aquo  tidak  terjadi  adanya  kesalahan  tentang
00526|orangnya atau error in persona;
00527|Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan
00528|persidangan ternyata Anak mampu memahami dan mampu menjawab dengan
00529|baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum
00530|Anak  ada  dalam  keadaan  normal,  sehat jasmani  dan  rokhani  maka  secara
00531|hukum  dipandang  telah  memenuhi  syarat  hukum  untuk  dapat  dimintai
00532|pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;
00533|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan
00534|demikian  cukup beralasan bagi   Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi
00535|dan terbukti secara sah menurut hukum;
00536|Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
00537|atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau
00538|dengan orang lain;
00539|Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada
00540|diri pelaku. S engaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat
00541|atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang
00542|kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi  Memorie van Toelichting  (Memori
00543|Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.
00544|Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan
00545|yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan
00546|bahwa perbuatan itu melanggar hukum;
00547|Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi,
00548|antara lain:
00549|1) Kesengajaan sebagai maksud;
00550|2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
00551|3) Kesengajaan dengan kemungkinan;
00552|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”melawan hukum” adalah
00553|melakukan  hal-hal  yang  dilarang  oleh  hukum  secara  tertulis  atau  melawan
00554|hukum dalam artian formal;
00555|Menimbang,  bahwa  sub-unsur  perbuatan  materiil  yang  didakwakan
00556|kepada Anak adalah “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
00557|
00558|membujuk anak”, dari rumusan perbuatan tersebut terlihat adanya frasa “atau”
00559|dalam unsur ini yang menunjukkan bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat
00560|alternatif,  sehingga  jika  salah  satu  elemen  unsur  (sub-unsur)  tersebut  telah
00561|terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;
00562|Menimbang, bahwa persetubuhan memiliki beberapa pengertian :
00563|- Pengertian  “bersetubuh”  menurut  Mr.  M.H.  Tirtaamidjaja,  SH
00564|mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan
00565|perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
00566|- Persetubuhan  ialah  peraduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan
00567|perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota
00568|laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan
00569|air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) ;
00570|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
00571|Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
00572|sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang
00573|Nomor  17  Tahun  2016) diatur  bahwa  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum
00574|berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam
00575|kandungan”;
00576|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 150  KUHP, Anak adalah seseorang
00577|yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
00578|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Kartu Keluarga
00579|Anak Korban lahir pada taggal 23 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas
00580|Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep diperoleh fakta bahwa
00581|pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas)
00582|tahun sehinga telah memenuhi kualifikasi anak;
00583|Menimbang bahwa Anak korban telah disetubuhi Anak sebanyak 2 (dua)
00584|kali yaitu pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekira pukul 03.30
00585|WIB di rumah milik temannya Anak yang bernama Kholid yang beralamat di Bulle’en
00586|Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dan yang kedua kalinya pada hari Senin
00587|tanggal 15 September 2025 sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi rumah milik
00588|temannya  Anak  pelaku  yang  bernama  Aldi  yang  beralamat  di  Desa  Kebunan
00589|Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
00590|Menimbang  bahwa  pada  saat  Anak  melakukan  persetubuhan  dan
00591|pencabulan terhadap Anak Korban tersebut vagina Anak korban mengeluarkan darah
00592|dan nyeri;
00593|Menimbang bahwa  Cara Anak menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban
00594|yang pertama kali di kamar rumah Kholid, Anak mengajak Anak Korban kekamar
00595|
00596|Kholid untuk tidur namun Anak langsung menindih Anak Korban dan  mencium bibir
00597|Anak korban, memegang kedua payudara Anak korban kemudian menyikap baju dan
00598|BH kemudian Anak menurunkan celana yang dipakainya dan setelah alat kelaminnya
00599|tegang kemudian dimasukkan ke vagina secara naik turun dan setelah klimak sperma
00600|Anak  dikeluarkan  dan  ditumpahkan  di  perut  Anak  Korban  sedangkan  kejadia
00601|persetubuhan yang kedua Anak Pelaku menyetubuhi dan mencabuli Anak korban di
00602|kamar mandi rumah milik Aldi dengan cara membuka celana yang Anak korban pakai
00603|kemudian  Anak  menurunkan  celana  yang  dipakainya  kemudian  menyuruh  Anak
00604|Korban terlentang di kamar mandi dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian
00605|dimasukkan ke vagina secara naik turun dan setelah klimak sperma Anak dikeluarkan
00606|dan ditumpahkan di lantai kamar mandi;
00607|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  perbuatan  Anak  yang
00608|telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukan
00609|alat kelaminnya berupa penis ke alat kelamin anak korban yang mana dilakukan
00610|dengan cara membujuk dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung
00611|jawab  jika  Anak  korban  hamil   dan  berdasarkan  Visum  et  Repertum  No.
00612|400.2.3/096/102.101/IX/2025, tanggal 22 September 2025 yang di buat dan di
00613|tanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, M.Ked.Klin, Sp.OG dokter pada RSUD
00614|dr.  H.  MOH.ANWAR  Kabupaten  Sumenep  pada  pokoknya  Tampak  robekan
00615|lama hymen sampai dengan dasar pada arah pukul 1,5,6,7,10 pada klien (anak
00616|Korban) Telah  memenuhi  kualifikasi  membujuk  anak  untuk  melakukan
00617|persetubuhan dengannya;
00618|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas
00619|menurut    Hakim  Anak  sejak  awal  memang  sejak  awal  menghendaki  dan
00620|mengetahui  adanya  perbuatan  persetubuhan  dengan  anak  korban,  dengan
00621|demikian menurut  Hakim telah memenuhi kualifikasi dengan sengaja;
00622|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  cukup  beralasan  bagi  Hakim
00623|menyatakan  unsur Dengan  sengaja  melakukan  membujuk  anak  untuk
00624|melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut
00625|hukum;
00626|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  81 ayat (2)
00627|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
00628|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016
00629|Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
00630|Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak m enjadi  Undang-undang  telah
00631|terpenuhi,  maka  Anak   haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00632|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  membujuk  anak
00633|
00634|melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
00635|alternatif kesatu;
00636|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti
00637|maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;
00638|Menimbang,  bahwa  selanjutnya    Hakim  akan  mempertimbangkan
00639|pembelaan dari  Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada  pokoknya  memohon
00640|keringanan hukuman, dan oleh karena  pembelaan tersebut tidak menyangkut
00641|fakta dan kaidah hukum yang didakwakan , namun hanya berupa permohonan
00642|keringanan  hukuman,  maka  pembelaan tersebut  tidak  dapat  membantah
00643|pendapat   Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas , dengan demikian
00644|Hakim  menyatakan  unsur-unsur  dakwaan  tersebut  telah  terpenuhi  oleh
00645|perbuatan  Anak  sedangkan  tentang  permohonan  keringanan  hukuman  akan
00646|Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang
00647|memberatkan dan meringankan;
00648|Menimbang, bahwa dalam persidangan  Hakim tidak dapat menemukan
00649|hal-hal  yang  dapat  membuat  Anak  lepas  dari  pertanggungjawaban  pidana
00650|terhadap  diri  Anak  baik  itu  merupakan  alasan  pembenar  maupun  alasan
00651|pemaaf, sehingga  Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab;
00652|Menimbang,  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  tiada
00653|pidana tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP
00654|Nasional  yang  mengatur  bahwa  “ Setiap  orang  hanya  dapat  dimintai
00655|pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau
00656|karena kealpaan. ”, dan karena tindak pidana  pencabulan  yang dilakukan oleh
00657|Anak  sebagaimana  disebutkan  di  atas  telah  dilakukan  oleh  Anak  dengan
00658|kesengajaan, maka  Anak mampu bertanggung jawab, sehingga Anak harus
00659|dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang
00660|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  juncto Pasal 361 huruf c
00661|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, maka
00662|Anak harus dijatuhi pidana;
00663|Menimbang, bahwa    Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak
00664|adalah  dengan  mempedomani  ketentuan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  tentang
00665|Pedoman  Pemidanaan  yang  mengatur  bahwa  “Dalam  pemidanaan  wajib
00666|dipertimbangkan:  a.  bentuk  kesalahan  pelaku  Tindak  Pidana;  b.  motif  dan
00667|tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak
00668|Pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak  direncanakan;  e.  cara
00669|melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan
00670|Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku
00671|
00672|Tindak Pidana; h. pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku Tindak
00673|Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j.
00674|pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan
00675|keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;
00676|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  yang  terungkap  di
00677|persidangan, maka   Hakim patut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00678|- Tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  menimbulkan  trauma  pada  anak
00679|korban;
00680|- Cara  Anak  melakukan  tindak  pidana  dilakukan  dengan  cara  sengaja
00681|untuk memenuhi keinginan nafsu birahi Anak;
00682|- Perbuatan Anak tidak dilakukan dengan kekerasan;
00683|- Perbuatan yang dilakukan Anak tidak semata mata karena inisiatif Anak
00684|saja;
00685|dengan demikian   Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berdasarkan
00686|pedoman pemidanaan di atas dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan
00687|tertentu  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dengan  memperhatikan  tujuan
00688|pemidanaan  di  Indonesia  yang  bukan  untuk  menakut-nakuti  pelaku  tindak
00689|pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk  menyadarkan
00690|pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam
00691|masyarakat  di  samping  juga  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,
00692|sehingga  dengan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  agar  di
00693|kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi
00694|melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 53 ayat (1)
00695|KUHP yang mengatur bahwa “ Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim
00696|wajib  menegakkan  hukum  dan  keadilan.”, dengan  demikian    Hakim  dalam
00697|perkara  ini  akan  menjatuhkan  hukuman  yang  adil  dan  setimpal  dengan
00698|perbuatan serta bobot kesalahan Anak sebagaimana disebutkan dalam amar
00699|putusan ini;
00700|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah Seorang Anak maka
00701|berlaku  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
00702|Undang nomor 11 tahun 2012;
00703|Menimbang bahwa lamanya pemidanaan terhadap Anak sebagaimana
00704|pasal 79 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00705|Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  Pidana  pembatasan  kebebasan  yang
00706|dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana
00707|penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
00708|
00709|Menimbang bahwa sebagimana pasal 79 ayat 3 Undang-Undang nomor
00710|11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Minimum
00711|khusus  pidana  penjara  tidak  berlaku  terhadap  Anak  dan  oleh  karenanya
00712|lamanya Pidana yang  dijatuhkan Terhadap Anak tidak ada minimal khusus;
00713|Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan angka 2   Undang-
00714|Undang nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana menyatakan
00715|bahwa Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
00716|tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  memuat  ancaman  pidana
00717|minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus kecuali
00718|Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak
00719|asasi  manusia,  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  korupsi,  dan  tindak
00720|pidana pencucian uang;
00721|Menimbang  bahwsannya  lamanya  pemidanaan  terhadap  Anak
00722|sebagaimana  dipertimbangkan   sebelumnya  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)
00723|KUHP dan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;
00724|Menimbang  bahwa  oleh  karena  ancaman  Pidana  pasal  81  ayat  2
00725|Undang- Undang Perlindangan Anak terdapat Pidana Komulatif yaitu Pidana
00726|Penjara dan denda maka khusus Pidana Denda sebagaimana pasal 71 ayat 3
00727|SPPA, Denda Diganti dengan Pelatihan kerja;
00728|Menimbang  bahwa  sebagaimana  pasal  78  ayat  1  dan  2  SPPA
00729|menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
00730|ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja
00731|yang  sesuai  dengan  usia  Anak.  Dan  Pidana  pelatihan  kerja  sebagaimana
00732|dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
00733|1 (satu) tahun;
00734|Menimbang  bahwa  sebagaimana  pertimbangan  diatas  maka  Hakim
00735|menentapkan lamanya Pelatihan kerja selama 3 bulan yang akan dilakukan
00736|Anak di Balai Latihan Kerja kabupaten Sumenep;
00737|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah penahanan
00738|yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
00739|pidana yang dijatuhkan;
00740|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00741|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
00742|berada dalam tahanan;
00743|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00744|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00745|
00746|Menimbang  bahwa  barang  bukti  1  (satu)  buah  celana  kain  Panjang
00747|berwarna  hitam dan  1  (satu)  buah  kemeja  lengan  Panjang  berwarna  biru
00748|barang milik Anak korban yang dikhawatirkan memberikan trauma bagi anak
00749|korban  dan  dipersidangan  mohon  ditetapkan  untuk  dimusnahkan  maka
00750|kesemua barang bukti tersebut dimusnahkan;
00751|Menimbang, bahwa  untuk menjatuhkan pidana  terhadap  Anak  maka
00752|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00753|meringankan Anak sebagai berikut:
00754|Keadaan yang memberatkan:
00755|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  korban  Trauma  dan  membuat
00756|Anak korban kehilangan kehormatan;
00757|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00758|- Belum ada Perdamaian antara Anak dan Anak korban;
00759|Keadaan yang meringankan:
00760|- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
00761|- Anak belum pernah dihukum;
00762|- Anak masih bersekolah;
00763|- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
00764|- Anak masih muda sehingga masih memiliki harapan untuk memperbaiki
00765|perbuatannya;
00766|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
00767|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00768|Mengingat,  Pasal  81  ayat  (2) Undang-Undang R epublik  Indonesia
00769|Nomor 17  Tahun 2016  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
00770|Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas
00771|Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
00772|Perlindungan Anak m enjadi Undang-undang, Undang Undang Nomor 1 Tahun
00773|2023 tentang KUHP, Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian
00774|Tindak  Pidana,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun  2025
00775|tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) dan Undang-Undang nomor 11 tahun
00776|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, serta  peraturan  perundang-
00777|undangan lain yang bersangkutan.
00778|
00779|MENGADILI:
00780|1. Menyatakan Anak   Anak  tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
00781|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk
00782|anak melakukan persetubuhan dengannya” , sebagaimana dalam dakwaan
00783|alternatif kesatu;
00784|
00785|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan  pidana penjara
00786|selama 2 (dua) Tahun;
00787|3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja kepada Anak selama 3 (tiga) bulan
00788|di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sumenep;
00789|4. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
00790|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00791|5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00792|6. Menetapkan barang bukti, berupa:
00793|- 1 (satu) buah celana kain Panjang berwarna hitam;
00794|- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna biru;
00795|Dirampas untuk dimusnahkan;
00796|7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
00797|5.000,00 (lima ribu rupiah);
00798|
00799|Senin
00800|