00715|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
00716|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
00717|Atas definisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perdagangan orang
00718|terdiri  dari  3  (tiga)  elemen,  yaitu  proses  (aktivitas),  cara,  dan  tujuan.  Yang
00719|dimaksud  elemen proses  (aktivitas)  meliputi segala  aktivitas yang berkaitan
00720|dengan pengangkutan atau pemindahan orang lintas batas/transnasional dan
00721|dalam negeri. Selanjutnya yang dimaksud elemen cara adalah metode yang
00722|diterapkan  agar  orang  yang  diperdagangkan  melakukan  proses  (aktivitas),
00723|seperti  adanya  pemaksaan,  tipu  daya,  atau  Tindakan  mengancam  yang
00724|dilakukan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang,  bahkan  termasuk
00725|pemberian janji tertentu yang disetujui korban. Sedangkan untuk elemen tujuan
00726|
00727|bermakna  bahwa  proses  dan  cara  bermuara  untuk  mengeksploitasi  agar
00728|memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya;
00729|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-
00730|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00731|Perdagangan  Orang,  telah  didefinisikan  bahwa  Eksploitasi  adalah  Tindakan
00732|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
00733|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
00734|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
00735|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00736|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
00737|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00738|immateril”;
00739|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan diketahui
00740|bahwa  Terdakwa  MUHAMMAD ARIS PRASETYO alias ARIS bin SUWATNO
00741|RAHARJO ditangkap anggota kepolisian karena membantu  menawarkan saksi
00742|Devi dalam  layanan OPEN BO (prostitusi)  kepada saksi  Riki yang dilakukan
00743|pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 0 0.59 wib di Kamar
00744|No. 07 Penginapan Buana Inn di Jalan Merdeka, Kelurahan Kantor, Kecamatan
00745|Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
00746|Menimbang, bahwa cara Terdakwa membantu me nawarkan jasa OPEN
00747|BO (prositusi) yang dilakukan oleh saksi Devi dengan cara Terdakwa menerima
00748|pesanan  OPEN  BO  (prositusi)  melalui  chat  whatsapp,  kemudian  Terdakwa
00749|menawarkan saksi  Devi kepada pelanggan dan Terdakwa  menentukan harga
00750|lalu Terdakwa menghubungi saksi Devi mengenai adanya pelanggan yang akan
00751|menggunakan  jasanya,  kemudian  saksi  Devi datang  ke  lokasi  yang  telah
00752|ditentukan  untuk  bertemu  dengan  pelanggan,  kemudian  setelah  Saksi  Devi
00753|memberikan layanan seksual kepada pelanggan, saksi Devi akan memberi fee
00754|atau komisi kepada Terdakwa;
00755|Menimbang, bahwa  tarif layanan OPEN BO (prostitusi)  yang dilakukan
00756|saksi Devi sekitar  sejumlah  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  sampai
00757|dengan  Rp700.000,00  (tujuh  ratus  rupiah) yang  mana  Terdakwa  yang
00758|menentukan tarif tersebut kepada pelanggan yang memesan layanan OPEN
00759|BO (prostitusi) yang dilakukan saksi Devi;
00760|Menimbang, bahwa saksi Devi diamankan pihak kepolisian ketika saksi
00761|Devi sedang melayani pelanggan jasa prostitusi yang dipesan saksi Riki melalui
00762|Terdakwa dengan tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah);
00763|
00764|Menimbang,  bahwa  awalnya  pada  hari  Jum’at  tanggal  15  November
00765|2024  saksi  Riki menghubungi  Terdakwa  dengan  menggunakan  pesan
00766|Whatsapp dimana saksi Riki mengatakan “mau pesan cewek, ada yang bagus
00767|e” kemudian Terdakwa menjawab “700”, setelah itu dijawab lagi oleh saksi Riki
00768|“ade foto nye ndak?” kemudian Terdakwa mengirimkan foto saksi Devi kepada
00769|saksi  Riki,  setelah  itu  saksi  Riki menanyakan  “yg  lain  ade  nda”  kemudian
00770|Terdakwa menjawab “gada”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 November
00771|2024  sekitar  pukul  21.30  Wib  saksi  Riki kembali  menghubungi  Terdakwa
00772|menanyakan  “malam  ini  bise  nda”  setelah  itu  Terdakwa  menjawab  “bs”,
00773|kemudian saksi  Riki mengatakan “saya udah di kamar bg, di buana inn bg”,
00774|kemudian Terdakwa meminta saksi Riki untuk memfoto kunci kamar, setelah itu
00775|Terdakwa mengatakan “700 skli main sntai gas e bg?” kemudian dijawab oleh
00776|saksi  Riki “gas bg”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi  Riki
00777|“bayar cash dikamar sebelum main ye”, selanjutnya sekitar pukul pukul 00.08
00778|Wib  Terdakwa  menyuruh  saksi  Devi untuk  menemui  saksi  Riki tersebut  di
00779|kamar, lalu saksi Devi akhirnya datang ke kamar tersebut sekitar pukul 00.59
00780|Wib  dan  bertemu  saksi  Riki tersebut.  Selanjutnya  saksi  Devi menghubungi
00781|Terdakwa  untuk  menyerahkan  uang  fee  atau  komisi  karena  mencarikan
00782|pelanggan,  namun  kemudian  Terdakwa  mendatangi  saksi  Devi di  Kosnya,
00783|namun setelah saksi Devi menyerahkan uang fee atau komisi kepada Terdakwa
00784|tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
00785|Menimbang, bahwa  Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang
00786|sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menawarkan saksi Devi
00787|untuk melakukan layanan OPEN BO (prostitusi) kepada saksi Riki yang mana
00788|saksi  Devi sendiri yang memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus
00789|ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
00790|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  ada  memaksa  saksi  Devi untuk
00791|melakukan layanan OPEN BO (prostitusi)  yang mana  sebelumnya saksi  Devi
00792|meminta kepada Terdakwa untuk mencarikannya pelanggan layanan OPEN BO
00793|(prostitusi) karena Terdakwa bekerja di hotel , sehingga Terdakwa menawarkan
00794|saksi  Devi apabila  ada  pelanggan  yang  menanyakan  layanan  OPEN  BO
00795|(prostitusi) dan Terdakwa telah beberapakali membantu saksi Devi mencarikan
00796|pelanggan layanan OPEN BO (prostitusi);
00797|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas  diketahui
00798|perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIS PRASETYO alias ARIS bin SUWATNO
00799|RAHARJO menawarkan saksi  Devi dalam layanan  OPEN  BO  (prostitusi)
00800|kepada saksi Riki dilakukan dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan
00801|
00802|berupa uang dari fee atau komisi  mencarikan pelanggan layanan OPEN BO
00803|(prostitusi) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)  yang mana tujuan
00804|saksi  Riki memesan  layanan  OPEN  BO  (prostitusi)  untuk  memenuhi  nafsu
00805|untuk  berhubungan  seksual  dengan  perempuan,  sehingga  berdasarkan
00806|pertimbangan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  melakukan
00807|perekrutan seseorang dengan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00808|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
00809|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;
00810|Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat
00811|Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk
00812|memutus  Terdakwa  bersalah  melanggar  Pasal  296  Kitab  Undang-undang
00813|Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
00814|Menimbang,  bahwa  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan
00815|Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak
00816|pembelaan  Terdakwa  dan  memutuskan  Terdakwa  sebagaimana  tuntutan
00817|Penuntut Umum;
00818|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Terdakwa  dan  tanggapan
00819|Penuntut  Umum  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
00820|sebagai berikut;
00821|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa
00822|MUHAMMAD  ARIS  PRASETYO  alias  ARIS  bin  SUWATNO  RAHARJO
00823|ditangkap anggota kepolisian karena membantu  menawarkan saksi Devi dalam
00824|layanan  OPEN  BO  (prostitusi) kepada  saksi  Riki dengan  cara  Terdakwa
00825|menerima pesanan OPEN BO (prositusi) dari saksi Riki melalui chat whatsapp,
00826|kemudian Terdakwa  menawarkan saksi  Devi kepada saksi  Riki dan Terdakwa
00827|mematok tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk layanan OPEN BO
00828|(prostitusi) tersebut, kemudian  Terdakwa menghubungi saksi  Devi mengenai
00829|adanya  saksi  Riki yang  akan  menggunakan  jasanya,  kemudian  saksi  Devi
00830|datang  ke  lokasi  yang  telah  ditentukan  untuk  bertemu  dengan  saksi  Riki,
00831|kemudian setelah Saksi  Devi rencananya akan  memberikan layanan seksual
00832|kepada saksi Riki;
00833|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
00834|Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Terdakwa  memiliki  peran  dalam
00835|menawarkan  saksi  Devi kepada  saksi  Riki untuk  melakukan  untuk  layanan
00836|OPEN BO (prostitusi)  yang mana Terdakwa sendirilah menawarkan saksi Devi
00837|kepada saksi  Riki dan Terdakwa yang menentukan tarif yang untuk layanan
00838|OPEN  BO  (prostitusi) tersebut  serta  Terdakwa  yang  menyuruh  saksi  Devi
00839|
00840|memberikan layanan OPEN BO (prostitusi) kepada saksi Riki yang mana tujuan
00841|Terdakwa  melakukan  perbuatannya  tersebut  untuk  memperoleh  keuntungan
00842|berupa uang dari fee atau komisi dari layanan OPEN BO (prostitusi)  tersebut,
00843|sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
00844|Terdakwa memiliki peran aktif dalam memperoleh manfaat kendali atas saksi
00845|Devi untuk melakukan  layanan  OPEN BO (prostitusi) , oleh karena itu  Majelis
00846|Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan
00847|haruslah ditolak;
00848|Menimbang, bahwa  oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
00849|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00850|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00851|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  perdagangan
00852|orang  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif pertama Penuntut
00853|Umum;
00854|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00855|persidangan  dan  berdasarkan  keyakinan  dari  Majelis  Hakim  ternyata  tidak
00856|diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa,  serta
00857|tidak  ditemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban
00858|pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan
00859|bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya; 
00860|Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim
00861|tidak sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
00862|sehingga  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  mengenai  lamanya
00863|penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang
00864|dilakukannya; 
00865|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu
00866|Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara
00867|selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur
00868|yuridis)  namun  agar  putusan  Hakim  dipandang  adil  atau  memenuhi  rasa
00869|keadilan  bagi  Terdakwa,  Negara  dan  masyarakat  maka  Hakim  harus  pula
00870|mempertimbangkan  unsur  philosofis  dan  unsur  sosiologis  sehingga
00871|penyelesaian  perkara  tidak  semata-mata  hanya  bertitik  tolak  pada
00872|permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau  kepastian  hukum  melainkan
00873|harus  dapat  menjiwai  nilai-nilai  yang  berkembang  serta  rasa  keadilan  di
00874|masyarakat  sehingga  tercapai  tujuan  hukum  yakni  kepastian  hukum  dan
00875|keadilan; 
00876|
00877|Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  menganalisa  tuntutan
00878|Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang
00879|terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis
00880|Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada
00881|Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum
00882|karena  Majelis  Hakim  berpendapat  apabila  dikaitkan  dengan  tujuan
00883|pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan
00884|prevensi  general.  Prevensi  spesial  ditujukan  khusus  terhadap  Terdakwa
00885|sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah,
00886|sehingga  Terdakwa  nantinya  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya
00887|sedangkan  prevensi  general  ditujukan  kepada  khalayak  ramai  ataupun
00888|masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah
00889|melanggar  hukum,  sehingga  masyarakat  tidak  akan  melakukan  perbuatan
00890|seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa,  sehingga  berdasarkan  alasan-
00891|alasan  tersebut  Majelis  Hakim  memandang  cukup  tepat  dan  adil  apabila
00892|terhadap  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  sebagaimana  akan  disebutkan  dalam
00893|amar putusan perkara ini;
00894|Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum
00895|dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana
00896|penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan
00897|ditentukan dalam amar putusan;
00898|Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana
00899|denda, maka  ditetapkan apabila pidana  denda tersebut tidak  dibayar maka
00900|diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar
00901|putusan;
00902|Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa berada  dalam  tahanan,  maka
00903|dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8
00904|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  masa  penangkapan  dan  masa
00905|penahanan yang telah dijalani Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana
00906|yang dijatuhkan;
00907|Menimbang,  bahwa  karena  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00908|Terdakwa  sebagaimana  ditetapkan  dalam  amar  putusan  ini  lebih  lama  dari
00909|masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dan  tidak  ada  alasan  untuk
00910|membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan
00911|ketentuan Pasal 193 ayat (2) ‘b’ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
00912|Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00913|
00914|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
00915|Persidangan  berdasarkan  Pasal 46 ayat (2)  Undang-undang  Nomor 8 Tahun
00916|1981 tentang Hukum Acara Pidana , Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00917|sebagai berikut:
00918|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk
00919|VIVO warna gold , 1 (satu) unit HP cassing warna hitam bertuliskan STROKE; ,
00920|Uang  sejumlah  Rp.500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  pecahan
00921|Rp.100.000 sebanyak 2 lembar , dan  Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus
00922|ribu  rupiah)  dengan  pecahan  Rp.100.000  sebanyak  2  lembar yang  mana
00923|berdasarkan  fakta  di  Persidangan  bahwa  semua  barang  bukti  tersebut
00924|merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
00925|dan oleh karena semua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka
00926|Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  semua  barang  bukti  tersebut  akan
00927|dirampas untuk Negara;
00928|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ,
00929|berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f)  Undang-undang  Nomor 8
00930|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  perlu  terlebih  dahulu  akan
00931|dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  diri
00932|Terdakwa:
00933|Keadaan yang memberatkan:
00934|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00935|Keadaan yang meringankan: 
00936|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00937|- Terdakwa belum pernah dipidana;
00938|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dinyatakan  bersalah  dan
00939|dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari
00940|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  Undang-undang
00941|Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  Terdakwa  harus  pula
00942|dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
00943|putusan ini; 
00944|Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  maka
00945|segala  sesuatu  yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  dianggap
00946|merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;
00947|Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) U ndang-undang Nomor 21
00948|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan
00949|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
00950|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00951|
00952|MENGADILI:
00953|1. Menyatakan  Terdakwa MUHAMMAD  ARIS  PRASETYO  alias  ARIS
00954|bin SUWATNO RAHARJO  tersebut diatas  telah terbukti secara sah dan
00955|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “perdagangan  orang”
00956|sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama; 
00957|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  diri  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan
00958|pidana penjara selama  3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta  denda
00959|sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga  ratus  juta  rupiah) dengan  ketentuan
00960|apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan
00961|selama 4 (empat) bulan;
00962|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
00963|dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  masa  pidana  yang
00964|dijatuhkan; 
00965|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00966|5. Menetapkan barang bukti berupa :
00967|- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold;
00968|- 1 (satu) unit HP cassing warna hitam bertuliskan STROKE; 
00969|- Uang sejumlah Rp.500.000,-  (lima ratus ribu rupiah) dengan
00970|pecahan Rp.100.000 sebanyak 2 lembar;
00971|- Uang  sejumlah  Rp.200.000,-  (dua  ratus  ribu  rupiah)  dengan
00972|pecahan Rp.100.000 sebanyak 2 lembar
00973|Dirampas untuk Negara;
00974|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
00975|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 
00976|
00977|Senin
00978|
00979|28
00980|
00981|2025
00982|
00983|Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh kami,
00984|Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman
00985|Panjaitan,  S.H., dan  Ika  Ratna  Utami,  S.H.,  M.H., masing-masing  sebagai
00986|
00987|Panitera Pengganti,
00988|Muhammad Hariyandi 
00989|
00990|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00991|Andre Budiman Panjaitan, S.H.             Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.
00992|
00993|Ika Ratna Utami, S.H., M.H.
00994|Panitera Pengganti,
00995|Muhammad Hariyandi