00696|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00697|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00698|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
00699|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  unsur-unsur
00700|tindak pidana tersebut sebagai berikut;
00701|Ad.1 Setiap Orang;
00702|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-undang
00703|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00704|Orang yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
00705|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
00706|Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang
00707|yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa Aji Alias
00708|Ica;
00709|Menimbang  bahwa  diketahui  dari  keterangan  Terdakwa  sendiri  saat
00710|identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para
00711|saksi,  tidaklah  terjadi  kekeliruan  akan  orang  sebagai  subjek  hukum  yang
00712|dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
00713|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
00714|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;
00715|Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00716|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
00717|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00718|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00719|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat
00720|walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
00721|kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang
00722|tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
00723|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah
00724|terpenuhinya salah satu atau lebih elemen dari unsur ini maka unsur ini telah
00725|terbukti;
00726|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
00727|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah
00728|menguraikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perdagangan  Orang  adalah
00729|Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
00730|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00731|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00732|
00733|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00734|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
00735|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
00736|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
00737|Atas definisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perdagangan orang
00738|terdiri  dari  3  (tiga)  elemen,  yaitu  proses  (aktivitas),  cara,  dan  tujuan.  Yang
00739|dimaksud  elemen proses  (aktivitas)  meliputi segala  aktivitas yang berkaitan
00740|dengan pengangkutan atau pemindahan orang lintas batas/transnasional dan
00741|dalam negeri. Selanjutnya yang dimaksud elemen cara adalah metode yang
00742|diterapkan  agar  orang  yang  diperdagangkan  melakukan  proses  (aktivitas),
00743|seperti  adanya  pemaksaan,  tipu  daya,  atau  Tindakan  mengancam  yang
00744|dilakukan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang,  bahkan  termasuk
00745|pemberian janji tertentu yang disetujui korban. Sedangkan untuk elemen tujuan
00746|bermakna  bahwa  proses  dan  cara  bermuara  untuk  mengeksploitasi  agar
00747|memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya;
00748|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-
00749|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00750|Perdagangan  Orang,  telah  didefinisikan  bahwa  Eksploitasi  adalah  Tindakan
00751|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
00752|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
00753|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
00754|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00755|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
00756|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00757|immateril”;
00758|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan diketahui
00759|bahwa  Terdakwa  Aji  Alias  Ica telah  ditangkap  anggota  kepolisian  karena
00760|menyediakan  OPEN BO (prostitusi)  yang dilakukan oleh  saudari  DARYAWATI
00761|alias NUR yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 17 November 2024 sekitar
00762|jam  01:30  Wib,  di  Cafe  INCES Jalan  Imam  Bonjol,  Kelurahan  Tengah,
00763|Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
00764|Menimbang, bahwa  saudari  DARYAWATI alias NUR  diamankan pihak
00765|kepolisian ketika saudari DARYAWATI alias NUR sedang melayani pelanggan
00766|jasa prostitusi yang dipesan  saudara  Mahendra melalui Terdakwa  pada hari
00767|Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar  pukul 01.15 Wib di Penginapan
00768|Nibung Inn di Kamar Nomor 11 yang beralamat Jalan Pak Nibung, Kelurahan
00769|Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
00770|
00771|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  merupakan  pemilik  dari  CAFE  INCES
00772|yang  mana  KAFE  INCES menyediakan  tempat  karaoke  dan  minuman
00773|beralkohol  yang  mana  KAFE  INCES tidak  secara  langsung  menyediakan
00774|perempuan  OPEN  BO (prostitusi) dimana  biasa  para  tamu/pelanggan  yang
00775|datang langsung menawar kepada pelayan untuk diajak bersetubuh;
00776|Menimbang, bahwa KAFE  INCES tidak secara langsung menyediakan
00777|perempuan  OPEN  BO (prostitusi) dimana  biasa  para  tamu/pelanggan  yang
00778|datang langsung menawar kepada pelayan untuk diajak bersetubuh yang mana
00779|Terdakwa memperoleh fee/komisi dari tamu/pelanggan yang mengajak pelayan
00780|untuk diajak keluar Kafe untuk bersetubuh;
00781|Menimbang, bahwa saudari DARYAWATI alias NUR merupakan pelayan
00782|di  KAFE  INCES yang  mana  sebelumnya  Terdakwa  menawari  saudari
00783|DARYAWATI  alias  NUR  melayani saudara  Mahendra untuk OPEN  BO
00784|(prostitusi)  dengan  tarif  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  dengan  cara
00785|Terdakwa mendatangi saudari DARYAWATI alias NUR di Café Fitri, setelah itu
00786|Terdakwa mengatakan kepada saudari DARYAWATI alias NUR “Nur, mau tamu
00787|dak?”, kemudian di jawab saudari  DARYAWATI alias NUR  “Maok”, kemudian
00788|Terdakwa mengatakan kepada saudari DARYAWATI alias NUR “300 (tiga ratus)
00789|ye Nur”, kemudian saudari DARYAWATI alias NUR menjawab “Iye”;
00790|Menimbang,  bahwa  sebelumnya  saudara  Mahendra memesan
00791|perempuan OPEN BO (prostitusi) kepada Terdakwa dengan tarif Rp600.000,00
00792|(enam  ratus  ribu  rupiah)  yang  mana  tujuan  saudara  Mahendra memesan
00793|perempuan OPEN BO (prostitusi) kepada Terdakwa adalah untuk perempuan
00794|tersebut bersetubuh dengan saudara Mahendra;
00795|Menimbang, bahwa  awalnya pada hari  Minggu tanggal 1 7 November
00796|2024 saudara Mahendra menghubungi Terdakwa dengan menggunakan pesan
00797|Whatsapp  untuk perempuan  OPEN BO (prostitusi)  untuk diajak bersetubuh,
00798|kemudian Terdakwa dan saudara Mahendra sepakat tarif Rp600.000,00 (enam
00799|ratus ribu rupiah) untuk layanan  OPEN BO (prostitusi)  tersebut, selanjutnya
00800|Terdakwa mendatangi saudari DARYAWATI alias NUR di Café Fitri, kemudian
00801|Terdakwa mengatakan kepada saudari DARYAWATI alias NUR “Nur, mau tamu
00802|dak?”, kemudian di jawab saudari  DARYAWATI alias NUR  “Maok”, kemudian
00803|Terdakwa mengatakan kepada saudari DARYAWATI alias NUR “300 (tiga ratus)
00804|ye Nur”, kemudian saudari DARYAWATI alias NUR menjawab “Iye”, selanjutnya
00805|Terdakwa meminjam motor milik abang Terdakwa yang bernama saudara Yadi
00806|untuk menjemput saudari DARYAWATI alias NUR di Café Fitri dan mengatakan
00807|“yum  ku  antar”,  kemudian  saudari  DARYAWATI  alias  NUR  naik  ke  motor
00808|
00809|Terdakwa  dan  Terdakwa  mengantarkan  saudari  DARYAWATI  alias  NUR  ke
00810|Penginapan Nibung Inn untuk bertemu dengan saudara Mahendra, selanjutnya
00811|di  Penginapan  Nibung  Inn Terdakwa  bertemu  dengan  saudara  Mahendra
00812|kemudian  saudara  Mahendra menyerahkan  uang  sejumlah  Rp650.000,00
00813|(enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang
00814|sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saudari  DARYAWATI
00815|alias NUR, selanjutnya saudari DARYAWATI alias NUR dan saudara Mahendra
00816|masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa pulang kembali ke Kafe INCES;
00817|Menimbang, bahwa  Terdakwa menerima fee atau komisi dari  pesanan
00818|OPEN BO  (prostitusi)  yang  dilakukan  saudara  Mahendra sejumlah
00819|Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
00820|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas  diketahui
00821|perbuatan Terdakwa Aji Alias Ica menyediakan saudari DARYAWATI alias NUR
00822|kepada saudara Mahendra sebagai perempuan  OPEN BO (prostitusi)  dengan
00823|tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang dari fee atau komisi tarif
00824|OPEN BO (prostitusi) yang dilakukan saudari DARYAWATI alias NUR sejumlah
00825|Rp350.000,00 ( tiga ratus lima puluh  ribu rupiah)  yang mana tujuan  saudara
00826|Mahendra memesan perempuan OPEN BO (prostitusi) kepada Terdakwa untuk
00827|memenuhi nafsu untuk bersetubuh dengan perempuan, sehingga berdasarkan
00828|pertimbangan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  melakukan
00829|perekrutan seseorang dengan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00830|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
00831|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;
00832|Menimbang, bahwa  oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
00833|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00834|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00835|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  perdagangan
00836|orang  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif pertama Penuntut
00837|Umum;
00838|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00839|persidangan  dan  berdasarkan  keyakinan  dari  Majelis  Hakim  ternyata  tidak
00840|diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa,  serta
00841|tidak  ditemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban
00842|pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan
00843|bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;
00844|Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim
00845|tidak sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
00846|
00847|sehingga  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  mengenai  lamanya
00848|penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang
00849|dilakukannya;
00850|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu
00851|Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara
00852|selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur
00853|yuridis)  namun  agar  putusan  Hakim  dipandang  adil  atau  memenuhi  rasa
00854|keadilan  bagi  Terdakwa,  Negara  dan  masyarakat  maka  Hakim  harus  pula
00855|mempertimbangkan  unsur  philosofis  dan  unsur  sosiologis  sehingga
00856|penyelesaian  perkara  tidak  semata-mata  hanya  bertitik  tolak  pada
00857|permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau  kepastian  hukum  melainkan
00858|harus  dapat  menjiwai  nilai-nilai  yang  berkembang  serta  rasa  keadilan  di
00859|masyarakat  sehingga  tercapai  tujuan  hukum  yakni  kepastian  hukum  dan
00860|keadilan;
00861|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melalui  Penasehat  Hukumnya
00862|mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk
00863|hukuman seringan-ringannya;
00864|Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  menganalisa  tuntutan
00865|Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang
00866|terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis
00867|Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada
00868|Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum
00869|karena  Majelis  Hakim  berpendapat  apabila  dikaitkan  dengan  tujuan
00870|pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan
00871|prevensi  general.  Prevensi  spesial  ditujukan  khusus  terhadap  Terdakwa
00872|sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah,
00873|sehingga  Terdakwa  nantinya  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya
00874|sedangkan  prevensi  general  ditujukan  kepada  khalayak  ramai  ataupun
00875|masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah
00876|melanggar  hukum,  sehingga  masyarakat  tidak  akan  melakukan  perbuatan
00877|seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa,  sehingga  berdasarkan  alasan-
00878|alasan  tersebut  Majelis  Hakim  memandang  cukup  tepat  dan  adil  apabila
00879|terhadap  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  sebagaimana  akan  disebutkan  dalam
00880|amar putusan perkara ini;
00881|Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum
00882|dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana
00883|
00884|penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan
00885|ditentukan dalam amar putusan;
00886|Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana
00887|denda, maka  ditetapkan apabila pidana  denda tersebut tidak  dibayar maka
00888|diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar
00889|putusan;
00890|Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa berada  dalam  tahanan,  maka
00891|dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8
00892|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  masa  penangkapan  dan  masa
00893|penahanan yang telah dijalani Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana
00894|yang dijatuhkan;
00895|Menimbang,  bahwa  karena  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00896|Terdakwa  sebagaimana  ditetapkan  dalam  amar  putusan  ini  lebih  lama  dari
00897|masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dan  tidak  ada  alasan  untuk
00898|membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan
00899|ketentuan Pasal 193 ayat (2) ‘b’ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
00900|Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00901|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
00902|Persidangan  berdasarkan  Pasal 46 ayat (2)  Undang-undang  Nomor 8 Tahun
00903|1981 tentang Hukum Acara Pidana , Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00904|sebagai berikut:
00905|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk
00906|OPPO A16 warna silver ,  1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru ,  Uang
00907|sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000
00908|lembar sebanyak 8 lembar , dan  Uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima
00909|ribu  rupiah)  dengan  pecahan  Rp.100.000  sebanyak  2  lembar  dan  pecahan
00910|Rp.50.000 sebanyak 1 lemba r  yang mana berdasarkan fakta di Persidangan
00911|bahwa semua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam
00912|tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan oleh karena semua barang bukti
00913|tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap
00914|semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;
00915|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ,
00916|berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f)  Undang-undang  Nomor 8
00917|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  perlu  terlebih  dahulu  akan
00918|dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  diri
00919|Terdakwa:
00920|Keadaan yang memberatkan:
00921|
00922|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00923|Keadaan yang meringankan:
00924|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00925|- Terdakwa belum pernah dipidana;
00926|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dinyatakan  bersalah  dan
00927|dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari
00928|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  Undang-undang
00929|Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  Terdakwa  harus  pula
00930|dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
00931|putusan ini;
00932|Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  maka
00933|segala  sesuatu  yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  dianggap
00934|merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;
00935|Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) U ndang-undang Nomor 21
00936|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan
00937|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
00938|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00939|
00940|MENGADILI:
00941|1. Menyatakan  Terdakwa Aji  Alias  Ica tersebut  diatas telah  terbukti
00942|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00943|“perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
00944|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  diri  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan
00945|pidana penjara selama  3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta  denda
00946|sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)  dengan
00947|ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
00948|kurungan selama 2 (dua) bulan;
00949|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
00950|dijalani  oleh  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  masa  pidana  yang
00951|dijatuhkan;
00952|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00953|5. Menetapkan barang bukti berupa :
00954|- 1 (satu) unit HP merk OPPO A16 warna silver;
00955|- 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru;
00956|- Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan
00957|pecahan Rp.50.000 lembar sebanyak 8 lembar;
00958|
00959|- Uang  sejumlah  Rp.250.000,-  (dua  ratus  lima  ribu  rupiah)
00960|dengan  pecahan  Rp.100.000  sebanyak  2  lembar  dan  pecahan
00961|Rp.50.000 sebanyak 1 lembar
00962|Dirampas untuk Negara;
00963|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
00964|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00965|
00966|Senin
00967|
00968|28 April 2025
00969|
00970|2025
00971|
00972|Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025 oleh kami,
00973|Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman