00494|dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak
00495|ada kesalahan orang;
00496|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis Hakim ,  selama
00497|pemeriksaan  di  persidangan  Anak  dalam  keadaan  sehat  jasmani  maupun
00498|rohani,  tidak  sedang  dibawah  pengampuan,  mampu  merespon  jalannya
00499|persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;
00500|Menimbang bahwa  dengan  memperhatikan  uraian  waktu  ( tempus)
00501|tindak pidana yang didakwakan terhadap Anak, dapat diketahui  bahwa pada
00502|waktu kejadian tersebut Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun  dengan
00503|turut memperhatikan ketentuan Pasal 20  Undang-Undang Republik Indonesia
00504|Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana ,  sehingga
00505|penyelesaian  perkara  Anak  dapat  dilakukan  berdasarkan  Sistem  Peradilan
00506|Pidana Anak;
00507|Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Anak
00508|tersebut  sebagai  subyek  pelaku  dari  pada  suatu  perbuatan  pidana  dalam
00509|perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah  Anak  tersebut benar telah
00510|melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal
00511|yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Anak tersebut benar telah
00512|melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal
00513|yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “seti ap
00514|orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih
00515|dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;
00516|Ad.2. Yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui
00517|atau patut diduga Anak
00518|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  415  KUHP,  yang
00519|dimaksud  dengan  "perbuatan  cabul"  adalah  kontak  seksual  yang  berkaitan
00520|dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan;
00521|Menimbang bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang
00522|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
00523|Anak,  yang  dimaksud  dengan  “ Anak” dalam  unsur  ini  yaitu  merujuk  pada
00524|pengertian “Anak yang menjadi korban Tindak Pidana” atau lazim disebut “Anak
00525|Korban”  yaitu  anak  yang  belum  berumur  18  (delapan  belas)  tahun  yang
00526|
00527|mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi  yang
00528|disebabkan oleh tindak pidana;
00529|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  Anak,
00530|serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  dan  bukti  surat  yang  dihadirkan
00531|dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa  Anak Korban saat ini masih berusia
00532|7 (tujuh) tahun, kemudian Anak saat diperiksa dipersidangan berusia 14 (empat
00533|belas)  tahun,  saat  melakukan  tindak  pidana  berusia  13  (tiga  belas)  tahun,
00534|sehingga  masih  masuk  dalam  kategori  Anak  sebagaimana  dalam  Undang-
00535|Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00536|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi,
00537|saksi-saksi dan Anak, serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat
00538|yang dihadirkan dipersidang maka diperoleh fakta bahwa awalnya  pada hari
00539|Senin, 15 September 2025, pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, Anak pergi ke
00540|toilet melihat Anak Korban saat hendak keluar dari toilet,  Anak lalu menyuruh
00541|Anak Korban kembali masuk ke dalam, awalnya Anak Korban menolak namun
00542|dipaksa oleh Anak dengan cara ditarik tangannya, setelah itu Anak langsung
00543|menurunkan pakaian Anak Korban dan memasukkan jari tangannya ke dalam
00544|vagina sembari menggerakkannya keluar masuk selama beberapa menit, Anak
00545|Korban mencoba memberontak dan melawan dengan memukul Anak namun
00546|dibalas oleh Anak dengan memukul bahu Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali
00547|lalu membekap mulut Anak Korban agar tidak berteriak, akhirnya setelah selesai
00548|Anak melepaskan Anak Korban lalu pergi meninggalkan Anak Korban;
00549|Menimbang, bahwa kejadian tersebut diulang lagi oleh Anak pada hari
00550|Rabu, 24 September 2025, sekitar pukul 10.30 WIB, saat itu Anak pergi ke toilet
00551|dan melihat Anak Korban hendak keluar toilet, Anak langsung menarik Anak
00552|Korban kembali ke dalam toilet, setelah itu Anak langsung menurunkan pakaian
00553|Anak  Korban  dan  memasukkan  jari  tangannya  ke  dalam  vagina  sembari
00554|menggerakkannya  keluar  masuk  selama  beberapa  menit,  setelah  itu  Anak
00555|Korban memukul Anak di kepalanya dan dibalas oleh Anak yang memukul Anak
00556|Korban beberapa kali lalu akhirnya pergi meninggalkan Anak Korban;
00557|Menimbang,  b ahwa  berdasarkan  Visum  et  Repertum  Nomor:
00558|440.7.22.1/VER.X/59/RSUD.01/2025 tanggal 20 Oktober 2025, yang dibuat dan
00559|ditandatangani  oleh  dr.  Mamorarika,  Sp.OG  selaku  Dokter  pemeriksa  pada
00560|Instalasi  Gawat  Darurat  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sejiran  Setason
00561|Kabupaten  Bangka  Barat,  terhadap  Anak  Korban  dengan  kesimpulan  hasil
00562|pemeriksaan pada vagina tampak luka lecet di daerah labia mayora ukuran
00563|kurang lebih nol koma lima kali nol koma lima sentimeter, pada pemeriksaan
00564|
00565|rectal touche tidak di dapatkan luka robekan pada selaput darah, hymenalis
00566|intake luka lecet dibagian labia mayora kiri;
00567|Menimbang  bahwa  dari  uraian  fakta  hukum  tersebut, Hakim  menilai
00568|bahwa perbuatan Anak yang menggunakan jari tangannya untuk memainkan
00569|alat kelamin Anak Korban dengan cara dimasukkan ke vagina Anak Korban
00570|sembari menggerakkannya keluar masuk selama beberapa menit  dan diulangi
00571|sebanyak 2 (dua) kali yakni pada  Senin, 15 September 2025 dan  Rabu, 24
00572|September  2025  merupakan  serangkaian  perbuatan  kontak  seksual  yang
00573|berkaitan dengan nafsu birahi serta Anak dengan kesadaran dan kehendaknya
00574|tetap melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban yang diketahuinya
00575|masih kategori usia anak;
00576|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,  unsur
00577|“Yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau
00578|patut diduga Anak”, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00579|Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dari  Pasal 415
00580|huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-
00581|Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,
00582|maka terpenuhi pula unsur ke-1 yakni Unsur “Setiap Orang” bahwa benar Anak
00583|sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut
00584|Umum;
00585|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 415 huruf b
00586|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang
00587|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah
00588|terpenuhi,  maka  Anak  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00589|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; 
00590|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
00591|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
00592|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
00593|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00594|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menuntut  Anak  dengan
00595|pidana tindakan Kewajiban mengikuti pendidikan formal di SLB Negeri Mentok
00596|selama 1 (satu) tahun yang beralamat di Jl. Lapangan Golf Pal. 2 Kec. Mentok,
00597|Kab.  Bangka  Barat,  Prov.  Kepulauan  Bangka  Belitung,  kemudian  dalam
00598|pembelaannya Anak dan Advokat memohon agar Anak diberikan hukuman yang
00599|seringan-ringannya, maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
00600|Menimbang,   bahwa  Pasal  69  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11
00601|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan  Pidana  Anak menyatakan  Anak  yang
00602|
00603|belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, kemudian
00604|Pasal  113  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP
00605|menyatakan Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat  dijatuhi
00606|pidana dan hanya dapat dikenai tindakan;
00607|Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang
00608|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan
00609|Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: 
00610|a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 
00611|b. penyerahan kepada seseorang; 
00612|c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
00613|d. perawatan di LPKS; 
00614|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
00615|diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
00616|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
00617|g. perbaikan akibat tindak pidana. 
00618|Kemudian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan
00619|huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;
00620|Menimbang, bahwa Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang
00621|Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menyatakan  Setiap Anak dapat dikenai
00622|tindakan berupa: 
00623|a. pengembalian kepada Orang Tua/wali; 
00624|b. penyerahan kepada seseorang; 
00625|c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
00626|d. perawatan di lembaga; 
00627|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang
00628|diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
00629|f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau 
00630|g. perbaikan akibat Tindak Pidana. 
00631|Kemudian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan
00632|huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;
00633|Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum  No.
00634|440.7.22.1/VER.I/08/RSUD.01/2026 tanggal 18 Januari 2026, yang dibuat dan
00635|ditandatangani  oleh  dr.  Erwin  Sumardi,  Sp.KJ  selaku  Dokter  Spesialis
00636|Kedokteran  Jiwa  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Sejiran  Setason,  yang
00637|melakukan pemeriksaan terhadap Anak dengan kesimpulan hasil pemeriksaan
00638|pelaku menderita retardasi mental/disabilitas intelektual sedang dan gangguan
00639|belajar  spesifik (menulis, membaca, berhitung)  dengan  fungsi mental  setara
00640|
00641|anak kelas 1-3 SD dan adanya retardasi mental/disabilitas intelektual sedang
00642|membuat pelaku diragukan memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang
00643|dilakukannya terhadap korban;
00644|Menimbang, bahwa berdasarkan  Laporan Penelitian Kemasyarakatan
00645|No. I.C-78/XI/2025, tertanggal 5 November 2025  yang dilakukan oleh Haryanto
00646|selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I
00647|Pangkalpinang yang pada pokoknya memberikan rekomendasi Tindakan berupa
00648|“Kewajiban mengikuti pendidikan formal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal
00649|82 ayat (1) huruf e Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00650|Peradilan Pidana Anak;
00651|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Sosial  Pendamping  Anak
00652|Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak tanggal 11 November 2025 yang
00653|dibuat dan ditandatangani oleh Desimar, S.Sos., selaku Tenaga Kesejahteraan
00654|Sosial dan A`ad Tirta Fujaka, S.Sos. I selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial,
00655|memberikan  rekomendasi  berupa  tindakan  kewajiban  mengikuti  pendidikan
00656|formal;
00657|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim
00658|juga  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam
00659|Pasal 54  Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
00660|Kitab Undang - Undang Hukum Pidana  sebagai hal yang wajib dipertimbangkan
00661|sebagai takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap
00662|Anak;
00663|Menimbang bahwa  sebagaimana  fakta  hukum  yang  telah  diuraikan
00664|diatas,  bentuk  kesalahan  Anak  dapat  dikualifikasikan  sebagai  kesengajaan
00665|(dolus/opzet), oleh karena Anak dengan pengetahuan dan kehendaknya sendiri
00666|melakukan perbuatan yang menjadi delik inti (bestanddelen atau core elements)
00667|dakwaan tunggal a quo;
00668|Menimbang bahwa motif dan tujuan Anak melakukan Tindak Pidana
00669|semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu birahinya yang timbul secara tiba-
00670|tiba (impulsif);
00671|Menimbang bahwa actus reus Anak dalam melakukan perbuatan yang
00672|menjadi delik inti ( bestanddelen atau core elements ) diikuti juga dengan sikap
00673|batin (mens rea) dari Anak yaitu Anak sejak dari awal sudah mengetahui bahwa
00674|Anak Korban masih tergolong usia anak dan untuk memuluskan perbuatannya
00675|Anak ada memukul Anak Korban dan membekap mulut Anak Korban agar tidak
00676|berteriak;
00677|Menimbang bahwa sikap dan tindakan Anak sesudah melakukan Tindak
00678|Pidana  tentu  sesuatu  hal  yang  sulit  untuk  dinilai,  oleh  karena  bagi  Hakim
00679|
00680|indikatornya  hanya  dapat  dilihat  dari  bagaimana  sikap  dan  tindakan  Anak
00681|selama proses persidangan, yaitu melalui sikap tubuh dan kejujuran Anak dalam
00682|memberikan  keterangan,  dimana  Hakim  menilai  Anak  belum  cukup  untuk
00683|menunjukkan sikap penyesalan yang benar-benar lahir dari kesadaran yang
00684|murni dari diri Anak, namun demikian hal ini dapat dipahami karena Anak hanya
00685|menempuh  bangku  sekolah  sampai  sekolah  dasar  kelas  1  (satu)  sehingga
00686|komunikasinya sangat lambat untuk mencerna setiap pertanyaan yang diberikan
00687|oleh Hakim kepada Anak;
00688|Menimbang bahwa dari sisi nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam
00689|masyarakat, perbuatan Anak tentunya tidak hanya menimbulkan penderitaan
00690|terhadap Anak Korban begitu juga dengan keluarga Anak Korban;
00691|Menimbang bahwa selain itu, dari sisi konsistensi pemidanaan, Hakim
00692|juga turut memperhatikan pidana ( strafmacht) yang telah dijatuhkan terhadap
00693|perkara  serupa,  hal  mana  demi  terhindar  dari  disparitas  pemidanaan
00694|(sentencing  of  disparity)  yang  sangat  jauh  perbedaannya,  tentunya  dengan
00695|tetap mengedepankan asas keadilan ( gerechtigkeit), kepastian hukum ( rechts
00696|zekerheids) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit);
00697|Menimbang  bahwa  berdasarkan  konsiderans  menimbang  huruf  a
00698|sampai  huruf  c  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00699|Peradilan Pidana Anak pada pokoknya menempatkan perlindungan hukum yang
00700|khusus bagi Anak demi menjaga harkat dan martabatnya, maka secara filosofis,
00701|penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  untuk  menjatuhkan  hukuman  yang
00702|sifatnya pembalasan, akan tetapi pidana haruslah dijadikan Anak sebagai hal
00703|yang  mendidik  dan  mendewasakan,  oleh  karena  itulah  mengapa  hukuman
00704|terhadap Anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat pada
00705|dasarnya  Anak  masih  dalam  kondisi  kejiwaan  yang  labil  dan  dalam  proses
00706|pemantapan psikis guna menghasilkan sikap yang kritis;
00707|Menimbang bahwa pada satu sisi, Negara melalui kehadiran  Undang-
00708|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  memang
00709|benar telah memberikan  perlindungan  terhadap Anak  sebagai pelaku  tindak
00710|pidana,  namun  pada  sisi  lain  Negara  pada  prinsipnya  juga  memberikan
00711|perlindungan  yang  maksimal  terhadap  anak  sebagai  korban  tindak  pidana
00712|melalui  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,
00713|yang walaupun dalam perjalanan keberlakuannya hingga sampai saat ini telah
00714|mengalami  beberapa  perubahan  sebagaimana  Penjelasan  Umum  Undang-
00715|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  pada  pokoknya
00716|menyebutkan 2 (dua) hal penting yaitu sebagai berikut:
00717|
00718|1. Bahwa  dalam  perjalanannya,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002
00719|tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih
00720|adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait
00721|dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di
00722|Masyarakat,  salah  satunya  adalah  kejahatan  seksual,  memerlukan
00723|peningkatan  komitmen  dari  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan
00724|Masyarakat  serta  semua  pemangku  kepentingan  yang  terkait  dengan
00725|penyelenggaraan Perlindungan Anak;
00726|2. Perubahan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang
00727|Perlindungan  Anak  juga  mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan
00728|sanksi pidana  dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak , untuk
00729|memberikan  efek  jera,  serta  mendorong  adanya  langkah  konkret  untuk
00730|memulihkan  kembali  fisik,  psikis  dan  sosial  Anak  korban  dan/atau  Anak
00731|pelaku kejahatan;
00732|Menimbang,  bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka
00733|Hakim  sepakat  dengan  jenis  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak
00734|adalah Tindakan berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal di SLB Negeri
00735|Mentok yang beralamat di Jl. Lapangan Golf Pal. 2 Kec. Mentok, Kab. Bangka
00736|Barat,  Prov.  Kepulauan  Bangka  Belitung ,  yang  lamanya  ditentukan
00737|sebagaimana amar putusan dibawah ini; 
00738|Menimbang,  bahwa  selain  itu  Penuntut  Umum  juga  menuntut
00739|Membebankan  kepada  Orang  Tua  Anak  untuk  membayar  restitusi  sejumlah
00740|Rp.30.437.000,00  (tiga  puluh  juta  empat  ratus  tiga  puluh  tujuh  ribu  rupiah)
00741|kepada Anak Korban berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi yang dikeluarkan
00742|oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R-
00743|3763/4.1.IP/LPSK/04/2026 tanggal 30 April 2026;
00744|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Anak dan orang tuanya
00745|melalui  Advokat  menyatakan  secara  lisan  dalam  pembelaannya  penolakan
00746|pembayaran  restitusi  dengan  alasan  ketidakmampuan  orangtua  Anak  untuk
00747|membayar uang restitusi sejumlah tersebut;
00748|Menimbang, bahwa orangtua (Ibu) dari Anak menerangkan Ibu Anak
00749|membesarkan  Anak  sendiri,  Ibu  Anak  bekerja  sebagai  buruh  timah  dengan
00750|penghasilan yang tidak menentu, dan Anak kadang ikut membantu mencari
00751|uang sebagai buruh timah dengan pamannya;
00752|Menimbang,  bahwa  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1
00753|Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
00754|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menyatakan:
00755|
00756|Korban berhak memperaleh Restitusi berupa: 
00757|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan; 
00758|b. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
00759|akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; 
00760|c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
00761|d. kerugian lain yang diclerita Korban sebagai akibat tindak pidana,
00762|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang
00763|berhubungan dengan proses hukum.; 
00764|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Mahkamah  Agung
00765|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
00766|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
00767|menyatakan  Korban  adalah  orang,  termasuk  anak  yang  belum  berumur  18
00768|(delapan  belas)  tahun  atau  masih  dalam  kandungan,  yang  mengalami