00671|Indonesia  atas  nama  SAMI  BINTI  POMLIMA dengan  nomor  paspor
00672|AU424096 Nomor Reg 1A2327AE5531JSST; 1 (satu) lembar tiket kapal
00673|KM.  PANTOKRATOR  atas  nama  SAMI  BINTI  POMLIM,  merupakan
00674|barang yang telah  ditemukan  pada saat penangkapan Terdakwa  dan
00675|menjadi barang bukti dalam persidangan;
00676|
00677|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00678|berikut:
00679|- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 5G berwarna hitam dengan nomor
00680|IMEI  1:  862084059825571,  IMEI  2:  862084059825563  dengan  nomor
00681|simcard +62821-5380-6898 nama kontak Edy; 
00682|- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2043 berwarna biru dengan nomor
00683|IMEI  1:  868826059977917,  IMEI  2:  86882608997709  dengan  nomor
00684|simcard +60138651829 nama kontak Chaca Muhammad; 
00685|- 1 (satu) unit lembar fotocopy paspor Republik Indonesia atas nama Chaca
00686|Binti  Muhammad  dengan  nomor  Paspor  E2171208  Nomor  Reg
00687|1a1327ae9419-Xqs; 
00688|- 1 (satu) lembar tiket kapal KM. Pantokrator atas nama Muh. Dafi; 
00689|- 1 (satu)  lembar fotocopy  paspor  Republik  Indonesia  atas  nama  Adi bin
00690|Misno dengan nomor paspor C9619364 Nomor Reg 1A1327AE8421CWRP;
00691|- 1 (satu) lembar tiket Kapal KM. Pantokrator atas nama Adi; 
00692|- 1  (satu)  buah  buku  paspor  Republik  Indonesia  atas  nama  Sami  binti
00693|Pomlima  dengan  nomor  paspor  AU424096  Nomor  Reg
00694|1A2327AE5531JSST; 
00695|- 1 (satu) lembar tiket kapal KM. Pantokrator atas nama Sami binti Pomlim;
00696|
00697|- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V21 5G berwarna hitam dengan nomor
00698|IMEI  1:  862084059825571,  IMEI  2:  862084059825563  dengan  nomor
00699|simcard +62821-5380-6898 nama kontak Edy; 
00700|- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2043 berwarna biru dengan nomor
00701|IMEI  1:  868826059977917,  IMEI  2:  86882608997709  dengan  nomor
00702|simcard +60138651829 nama kontak Chaca Muhammad; 
00703|- 1 (satu) unit lembar fotocopy paspor Republik Indonesia atas nama Chaca
00704|Binti  Muhammad  dengan  nomor  Paspor  E2171208  Nomor  Reg
00705|1a1327ae9419-Xqs; 
00706|- 1 (satu) lembar tiket kapal KM. Pantokrator atas nama Muh. Dafi; 
00707|- 1 (satu)  lembar fotocopy  paspor  Republik  Indonesia  atas  nama  Adi bin
00708|Misno dengan nomor paspor C9619364 Nomor Reg 1A1327AE8421CWRP;
00709|- 1 (satu) lembar tiket Kapal KM. Pantokrator atas nama Adi; 
00710|- 1  (satu)  buah  buku  paspor  Republik  Indonesia  atas  nama  Sami  binti
00711|Pomlima  dengan  nomor  paspor  AU424096  Nomor  Reg
00712|1A2327AE5531JSST; 
00713|- 1 (satu) lembar tiket kapal KM. Pantokrator atas nama Sami binti Pomlim;
00714|
00715|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00716|diajukan  di  persidangan  yang  saling  berhubungan  dan  bersesuaian,  maka
00717|diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00718|- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan untuk
00719|memberikan  keterangan  mengenai  peristiwa  penangkapan  yang
00720|dilakukan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa karena hendak
00721|memberangkatkan  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  untuk  bekerja  di
00722|Malaysia, tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan
00723|Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 pukul 13.30 WITA
00724|di rumah T erdakwa yang berada di Jalan Pasar Baru RT . 4, Kelurahan
00725|Nunukan Timur, Kecamatan Nununkan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi
00726|Kalimantan Utara; 
00727|- Bahwa  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  akan  diberangkatkan
00728|menuju  Malaysia  berjumlah  6  (enam)  orang,  terdiri  dari  3  (orang)
00729|dewasa dan 3 (tiga) orang anak yang berasal dari provinsi Sulawesi
00730|Selatan;
00731|- Bahwa maksud dan tujuan WNI tersebut datang ke Kab. Nunukan, Prov.
00732|Kalimantan Utara adalah untuk berangkat menuju Tawau, Malaysia yang
00733|diberangkatkan oleh Terdakwa. Tujuan mereka ke Tawau untuk bekerja;
00734|- Bahwa 6 (enam) orang Warga Negara Indonesia tersebut tidak semua
00735|berangkat untuk bekerja, melainkan ada juga yang ikut dengan orang
00736|tuannya, yaitu:
00737| Sami binti Pomlima akan bekerja di Perusahaan Mellur Beribu
00738|SDN. BHD di Kalabakan Malaysia sebagai babysister; 
00739| Chaca  binti  Muhammad  dan  Adi  bin  Misno  akan  bekerja  di
00740|Perusahaan  Hapseng  SDN  BHD  di  Lahad  Datu  Malaysia,
00741|masing-masing sebagai mandor dan security;
00742| Sedangkan terdapat 3 (tiga) orang Anak yaitu: Muh Denis bin Adi,
00743|Muh Denil bin Adi dan Muh Defi bin Adi ikut dengan Chaca binti
00744|Muhammad dan Adi bin Misno;
00745|- Bahwa  Terdakwa  mendapatkan  permintaan  dari  Kristina  untuk
00746|menampung dan memberangkatkan keenam orang tersebut. Sehingga
00747|Terdakwa  dijanjikan  imbalan  sejumlah  RM500  (lima  ratus  ringgit
00748|Malaysia) atau apabila dikonversi menjadi mata uang rupiah menjadi
00749|sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk
00750|setiap orang dewasa yang diberangkatkan olehnya;
00751|
00752|- Bahwa  Terdakwa  akan  memberangkatkan  6  (enam)  orang  Warga
00753|Negara Indonesia tersebut melalui pelabuhan speedboat sungai Bolong,
00754|Kelurahan  Nunukan  Timur  tanpa  melalui  pemeriksaan  oleh  pejabat
00755|Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi;
00756|- Bahwa keenam orang tersebut tidak memiliki dokumen perjanjian kerja,
00757|asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja di luar
00758|negeri;
00759|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam
00760|hal untuk memberangkatkan atau mempekerjakan WNI keluar Negeri;
00761|- Bahwa  barang-barang berupa:  1  (satu)  unit  Handphone  merk  VIVO
00762|TYPE  V21  5G  berwarna  hitam  dengan  nomor  IMEI  1  :
00763|862084059825571  IMEI  2  :  862084059825563  dengan  nomor  HP
00764|+62821-5380-6898 nama kontak “EDY”; 1 (satu) unit Handphone merk
00765|VIVO  TYPE  V2043  berwarna  biru  dengan  nomor  IMEI  1  :
00766|868826059977917  IMEI  2  :  86882608997709  dengan  nomor  HP
00767|+60138651829  nama  kontak  “CHACA  MUHAMMAD”;  1  (satu)  unit
00768|lembar fotocopy paspor Republik Indonesia atas nama CHACA BINTI
00769|MUHAMMAD  dengan  nomor  Paspor  E2171208  Nomor  Reg
00770|1a1327ae9419-Xqs; 1 (satu) lembar tiket kapal KM. PANTOKRATOR
00771|atas  nama  MUH  DAFI;  1  (satu)  lembar  fotocopy  paspor  Republik
00772|Indonesia atas nama ADI Bin MISNO dengan nomor paspor C9619364
00773|Nomor  Reg  1A1327AE8421CWRP;  1  (satu)  lembar  tiket  Kapal  KM.
00774|PANTOKRATOR atas nama ADI; 1 (satu) buah buku paspor Republik
00775|Indonesia  atas  nama  SAMI  BINTI  POMLIMA dengan  nomor  paspor
00776|AU424096 Nomor Reg 1A2327AE5531JSST; 1 (satu) lembar tiket kapal
00777|KM.  PANTOKRATOR  atas  nama  SAMI  BINTI  POMLIM,  merupakan
00778|barang yang telah  ditemukan  pada saat penangkapan Terdakwa  dan
00779|menjadi barang bukti dalam persidangan;
00780|
00781|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00782|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00783|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00784|kepadanya;
00785|Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut
00786|Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
00787|Dakwaan Pertama : Pasal 4 jo. Pasal 10  UU No. 21 Tahun 2007 tentang
00788|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
00789|Dakwaan Kedua : Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
00790|
00791|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00792|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 53
00793|ayat (1) KUHP;
00794|Dakwaan Ketiga : Pasal 83  jo. Pasal 68  jo.  Pasal 5 huruf b Undang-
00795|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
00796|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
00797|Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
00798|Menimbang,  bahwa Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00799|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00800|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00801|alternatif kedua  sebagaimana  diatur  Pasal  81  jo. Pasal  69  Undang-Undang
00802|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00803|Indonesia  jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai
00804|berikut:
00805|1. Unsur orang perseorangan;
00806|2. Unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00807|Ad. 1. Unsur orang perseorangan
00808|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-
00809|Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan orang adalah orang
00810|perseorangan dan/atau korporasi;
00811|Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang RI
00812|No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo
00813|atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja
00814|Migran Indonesia;
00815|Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan
00816|dibuat  untuk  mengatur  hidup  dan  kehidupan  manusia,  termasuk  ketentuan-
00817|ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017
00818|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka  unsur  orang
00819|perseorangan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun
00820|2017  pada  dasarnya  ditujukan  kepada  manusia  perorangan  atau  seorang
00821|manusia serta korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak
00822|pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00823|Menimbang,  bahwa  di  persidangan,  Penuntut  Umum  telah
00824|menghadapkan  Akbar  alias  Ambar  bin  Alm.  Arifin  sebagai  Terdakwa  dalam
00825|perkara  ini,  dan  tidak  ada  orang  lain  lagi  kecuali  ia  Terdakwa  yang  uraian
00826|identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa
00827|sendiri  dan  para  saksi  yang  hadir  di  persidangan  sehingga  tidak  terdapat
00828|
00829|kekeliruan  (error  in  persona)  terhadap  orang  yang  dihadapkan  sebagai
00830|Terdakwa dalam perkara ini;
00831|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
00832|unsur orang perorangan telah terpenuhi;
00833|Ad. 2. Unsur ”  Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia  ”  
00834|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-
00835|Undang  RI  No.  18  Tahun  2017,  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
00836|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
00837|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
00838|Indonesia;
00839|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang
00840|RI  No.  18  Tahun  2017,  orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
00841|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  sedangkan  berdasarkan  ketentuan
00842|Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan
00843|kegiatan  pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  adalah  Badan,
00844|perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  dan  perusahaan  yang
00845|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri,
00846|sehingga  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  orang  perseorangan
00847|tidak  mempunyai  hak  untuk  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00848|Indonesia;
00849|Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu
00850|percobaan  tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang  tersebut  harus  memenuhi
00851|syarat-syarat sebagai berikut:
00852|a. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
00853|b. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
00854|c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;
00855|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam
00856|persidangan,  Terdakwa  dihadapkan  dan  diperiksa  dalam  persidangan  untuk
00857|memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh
00858|anggota  Kepolisian  terhadap  Terdakwa  karena  hendak  memberangkatkan
00859|Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Malaysia, tanpa dilengkapi
00860|dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari  Jumat
00861|tanggal 4 Oktober 2024 pukul 13.30 WITA di rumah T erdakwa yang berada di Jalan
00862|Pasar  Baru  RT .  4,  Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nununkan  Timur,
00863|Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; 
00864|Menimbang,  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  akan
00865|diberangkatkan  menuju  Malaysia  berjumlah  6  (enam)  orang,  terdiri  dari  3
00866|
00867|(orang) dewasa dan 3 (tiga) orang anak yang berasal dari provinsi Sulawesi
00868|Selatan.  Maksud  dan  tujuan  WNI  tersebut  datang  ke  Kab.  Nunukan,  Prov.
00869|Kalimantan  Utara  adalah  untuk  berangkat  menuju  Tawau,  Malaysia  yang
00870|diberangkatkan oleh Terdakwa. Tujuan mereka ke Tawau untuk bekerja;
00871|Menimbang, bahwa 6 (enam) orang Warga Negara Indonesia tersebut
00872|tidak semua berangkat untuk bekerja, melainkan ada juga yang ikut dengan
00873|orang tuannya, yaitu:
00874| Sami binti Pomlima akan bekerja di Perusahaan Mellur Beribu SDN. BHD
00875|di Kalabakan Malaysia sebagai babysister; 
00876| Chaca binti Muhammad dan Adi bin Misno akan bekerja di Perusahaan
00877|Hapseng  SDN  BHD  di  Lahad  Datu  Malaysia,  masing-masing  sebagai
00878|mandor dan security;
00879| Sedangkan terdapat 3 (tiga) orang Anak yaitu: Muh Denis bin Adi, Muh
00880|Denil bin Adi dan Muh Defi bin Adi ikut dengan Chaca binti Muhammad
00881|dan Adi bin Misno;
00882|Dalam  hal  ini,  Terdakwa  mendapatkan  permintaan  dari  Kristina  untuk
00883|menampung  dan  memberangkatkan  keenam  orang  tersebut.  Sehingga
00884|Terdakwa dijanjikan imbalan sejumlah RM500 (lima ratus ringgit Malaysia) atau
00885|apabila dikonversi menjadi mata uang rupiah menjadi sejumlah Rp1.800.000,00
00886|(satu  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  untuk  setiap  orang  dewasa  yang
00887|diberangkatkan  olehnya.  Terdakwa  akan  memberangkatkan  6  (enam)  orang
00888|Warga Negara Indonesia tersebut melalui pelabuhan speedboat sungai Bolong,
00889|Kelurahan Nunukan Timur tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di
00890|tempat pemeriksaan Imigrasi;
00891|Menimbang,  bahwa  keenam  orang  tersebut  tidak  memiliki  dokumen
00892|perjanjian kerja, asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja
00893|di luar negeri. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal
00894|untuk memberangkatkan atau mempekerjakan WNI keluar Negeri;
00895|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  rangkaian  perbuatan
00896|yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
00897|perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa  merupakan  suatu  perbuatan
00898|yang  termasuk  dalam  kategori  percobaan  melaksanakan  penempatan
00899|Pekerjaan  Migran  Indonesia,  karena  Terdakwa  telah  mempunyai  niat  untuk
00900|melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut telah dimulai dengan
00901|perbuatan  pelaksanaan  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  bukan  karena
00902|kehendaknya sendiri, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal
00903|69  Undang-Undang  RI  No.  18  Tahun  2017,  Terdakwa  sebagai  orang
00904|
00905|perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja
00906|Migran  Indonesia,  dengan  demikian  unsur  “percobaan  melaksanakan
00907|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan
00908|Terdakwa;
00909|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
00910|tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 81 Jo. Pasal
00911|69  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00912|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  jo.  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP  telah
00913|terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
00914|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
00915|pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan
00916|terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;
00917|Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  yang  diajukan  secara  lisan,
00918|Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim
00919|karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji
00920|tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; 
00921|Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa
00922|pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan
00923|segala  alasannya,  maka  Majelis  Hakim  tidak  perlu  mempertimbangkan
00924|permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup
00925|dipertimbangkan  dalam  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang
00926|meringankan;
00927|Menimbang, bahwa  walaupun  perbuatan  Terdakwa telah  memenuhi
00928|seluruh  rumusan  unsur  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
00929|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00930|Indonesia jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP , sebagaimana didakwakan ole h Penuntut