02366|T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur bahwa Setiap
02367|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
02368|persyaratan:
02369|a. Berusia Minimal 18 Tahun;
02370|b. Memiliki Kompetensi;
02371|c. Sehat Jasmani dan Rohani;
02372|d. Memiliki Jaminan Sosial;
02373|e. Memiliki  dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan  sesuai  Pasal  13
02374|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02375|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
02376|• Surat  Keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
02377|melampirkan fotokopi buku nikah;
02378|• Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
02379|diketahui oleh kepala desa;
02380|• Sertifikat kompetensi kerja;
02381|• Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
02382|psikologi;
02383|• Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02384|• Visa kerja;
02385|• Perjanjian penempatan;
02386|• Perjanjian Kerja;
02387|Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur
02388|kedua diatas, tindakan Terdakwa yang bekerjasama dengan  Sdr. Ajman untuk
02389|melakukan pengiriman orang untuk bekerja ke luar negeri, dimana Sdr. Ajman selaku
02390|bos atau atasan T erdakwa yang selama ini mengarahkan T erdakwa dalam melakukan
02391|pengiriman  orang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  berperan  mengatur  tanggal
02392|keberangkatan dari Kota Pekanbaru ke negara Malaysia, dan setelah Saksi Emud,
02393|Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman tiba di Bandara Pekanbaru
02394|kemudian akan dibawa melalui jalan darat ke arah Pelabuhan Bengkalis dan naik
02395|kapal ferry ke Pelabuhan Muar Malaysia, lalu menuju ke Johor dengan menggunakan
02396|T aksi, dan setelah tiba di Johor sudah ada orang yang akan mengantarkan ke Negeri
02397|Sembilan, Malaysia, sedangkan T erdakwa berperan mengurus pembuatan paspor
02398|Saksi Ali, Saksi Emud, Saksi Samad Bin Sayuti dan Saksi Suratman dengan bantuan
02399|Sdr. Iwan, berikut  pengantarannya  ke  Kantor  Imigrasi  Serang  untuk pembuatan
02400|paspor dan ke T erminal I Bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatannya dari
02401|
02402|Jakarta  ke  Palembang dengan bantuan Saksi Samad  Bin  Muhani  selaku  supir,
02403|mengurus penjemputannya di Pelabuhan Muar Malaysia untuk dibawa ke tujuan akhir
02404|daerah Negeri Sembilan Malaysia dengan bantuan Sdr. Aji yang merupakan supir
02405|taksi, serta memungut pembayaran biaya keberangkatan dari Saksi Emud, Saksi Ali,
02406|Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman. Adapun pada hari Jumat, tanggal 13
02407|Desember 2024, Saksi Samad Bin Sayuti, Saksi Ali, Saksi Emud, dan Saksi Suratman
02408|masing-masing dijemput oleh Saksi  Samad Bin Muhani  atas perintah T erdakwa
02409|dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol A 1886 FP
02410|untuk diantar ke bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan diberangkatkan ke negara
02411|Malaysia melalui Kota Pekanbaru, akan tetapi dalam perjalanan sekira pukul 21.30
02412|WIB di Jl. Raya Soekarno-Hatta, Kel. Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak,
02413|Prov. Banten, tepatnya di lampu merah Malang Nengah mobil tersebut diberhentikan
02414|oleh pihak Kepolisian dan diamankan ke Polres Lebak, yang mana Saksi Emud, Saksi
02415|Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman merupakan warga negara Indonesia
02416|yang dibuktikan dengan adanya identitas keempat orang tersebut berupa Kartu T anda
02417|Penduduk (KTP) atas nama masing-masing, selanjutnya berdasarkan peta dunia letak
02418|negara  Malaysia  berada  di  Asia  T enggara  yang  berbatasan  dengan  Thailand,
02419|Indonesia,  Singapura,  Brunei  Darussalam,  dan  Filipina  sehingga  berada  di  luar
02420|Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , sebagaimana ketentuan Pasal 6
02421|ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang
02422|Wilayah  Negara,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan  Terdakwa
02423|tersebut  telah  menunjukkan  adanya  bantuan  yang  diberikan  oleh  Terdakwa
02424|kepada Sdr. Ajman untuk membawa Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti,
02425|dan Saksi Suratman yang merupakan warga negara Indonesia ke negara Malaysia
02426|yang berada di luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia, namun tidak berhasil
02427|dikarenakan Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman
02428|diamankan  oleh  pihak  Kepolisian  Polres  Lebak saat  dalam  perjalanan  menuju
02429|Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke negara Malaysia melalui Kota
02430|Pekanbaru,  sehingga Terdakwa terbukti telah  membantu melakukan percobaan
02431|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
02432|Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  Saksi  Emud,  Saksi  Ali,  Saksi
02433|Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman  pergi ke negara Malaysia adalah untuk
02434|bekerja  di  negara  Malaysia  sebagai  penyadap  getah  karet,  dimana  T erdakwa
02435|memberitahu kepada keempat orang korban tersebut bahwa upah atau gaji yang
02436|akan  didapatkan  pada  saat  bekerja  sebagai  penyadap  getah  karet  di  Malaysia
02437|tersebut adalah sebesar 4.000 (empat ribu) ringgit Malaysia;
02438|
02439|Menimbang bahwa sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia, T erdakwa
02440|tidak memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada  Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi
02441|Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman. Selain itu jenis paspor yang T erdakwa proses
02442|untuk Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman adalah
02443|paspor wisata bukan paspor untuk bekerja, hal mana bersesuaian dengan keterangan
02444|Ahli  Tulus Setyo Nugroho, S.E., M.M. yang menyatakan  berdasarkan  hasil cek
02445|data paspor di SISKOP2MI, paspor atas nama Sdr. ALI, Sdr. EMUD, Sdr. SAMAD dan
02446|Sdr. SURATMAN belum terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia, dan keterangan
02447|Saksi Adrianto Wibowo Bin Suprapto menerangkan bahwa saat diminta oleh pihak
02448|Kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap data atas nama Ali, Emud, Samad,
02449|dan Suratman pada aplikasi SIAPkerja, keempat orang tersebut tidak terdaftar di
02450|Dinas T enaga Kerja sebagai pencari kerja ke Luar Negeri, sehingga tidak sesuai
02451|dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 13 Undang-
02452|Undang Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
02453|Migran Indonesia;
02454|Menimbang bahwa T erdakwa tidak mendaftarkan  Saksi Emud, Saksi Ali,
02455|Saksi  Samad  Bin  Sayuti,  dan  Saksi  Suratman sebagai  Calon  Pekerja  Migran
02456|Indonesia (CPMI) di Kantor Disnaker Kabupaten Lebak, dimana menurut keterangan
02457|Ahli Tulus Setyo Nugroho, S.E., M.M., bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia
02458|yang sudah memiliki kompetensi dapat mendaftarkan dirinya di Dinas Tenaga
02459|Kerja  sesuai  domisili  kemudian  melengkapi  dokumen  yang  dipersyaratkan
02460|sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang
02461|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian pengiriman  Saksi Emud,
02462|Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman untuk bekerja di negara
02463|Malaysia tidak dilakukan sesuai dengan prosedur;
02464|Menimbang  bahwa  T erdakwa  memberikan  keterangan  bahwa  T erdakwa
02465|memberangkatkan  Saksi  Emud,  Saksi  Ali,  Saksi  Samad  Bin  Sayuti,  dan  Saksi
02466|Suratman ke negara Malaysia tidak melalui Agen Perusahaan atau PT akan tetapi
02467|melalui  Perorangan  atau  Pribadi,  dan  T erdakwa  tidak  mempunyai  izin  untuk
02468|memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, dimana menurut
02469|pendapat  Ahli  Tulus  Setyo  Nugroho,  S.E.,  M.M.,  bahwa  Perseorangan  tidak
02470|diperkenankan melakukan proses penempatan pekerja migran ke luar negeri, dan
02471|menurut Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang
02472|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan pekerja migran ke luar
02473|negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau
02474|Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan
02475|
02476|perusahaan sendiri, dengan demikian T erdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan
02477|pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
02478|Menimbang  bahwa  dalam  melakukan  perekrutan  dan  pengiriman  Saksi
02479|Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman, T erdakwa telah
02480|menerima pembayaran dari Saksi Emud sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta
02481|rupiah), dari Saksi Ali sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dari Saksi
02482|Samad Bin Sayuti sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dari Saksi
02483|Suratman sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
02484|sehingga total yang diterima oleh T erdakwa adalah sejumlah Rp41.250.000,00 (empat
02485|puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan yang T erdakwa
02486|dapatkan setelah dipotong biaya-biaya akomodasi dan pengurusan paspor tersebut
02487|yaitu  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dari  masing-masing  orang  sehingga
02488|totalnya  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  sedangkan  Sdr.  Ajman
02489|mendapatkan keuntungan sejumlah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
02490|rupiah);
02491|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti
02492|bahwa T erdakwa telah membantu Sdr. Ajman untuk membawa  Saksi  Ali, Saksi
02493|Emud, Saksi Samad bin Sayuti, dan Saksi Suratman ke negara Malaysia melalui Kota
02494|Pekanbaru dengan menjanjikan akan bekerja sebagai penyadap getah karet di Negeri
02495|Sembilan,  Malaysia  dengan  upah  sebesar  4.000  (empat  ribu)  ringgit  Malaysia
02496|sehingga  membuat  keempat  orang  tersebut  tertarik,  padahal  Terdakwa  dan
02497|Sdr. Ajman tidak pernah mendaftarkan Saksi  Ali, Saksi Emud, Saksi Samad bin
02498|Sayuti, dan Saksi Suratman sebagai pencari kerja ke Luar Negeri di Dinas T enaga
02499|Kerja, selain itu T erdakwa juga tidak pernah memberikan pelatihan keterampilan kerja
02500|terhadap Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman, serta
02501|tidak ada kontrak kerja bagi Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02502|Suratman  dari  Perusahaan  yang  akan  mempekerjakannya  di  negara  Malaysia
02503|sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun dalam melakukan
02504|perekrutan dan pengiriman Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02505|Suratman sebagai T enaga Kerja Indonesia ke negara Malaysia tersebut T erdakwa
02506|diberikan uang sejumlah total Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima
02507|puluh ribu rupiah) dari Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02508|Suratman yang kemudian setelah dikurangi biaya akomodasi dan pengurusan paspor,
02509|T erdakwa  mendapatkan  keuntungan  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),
02510|sedangkan Sdr. Ajman mendapatkan keuntungan sejumlah sebesar Rp3.500.000,00
02511|(tiga  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  oleh  karenanya Majelis  Hakim  berpendapat
02512|rangkaian  perbuatan  T erdakwa  dan  Sdr.  Ajman  tersebut  dikategorikan  sebagai
02513|
02514|tindakan percobaan memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi Emud, Saksi
02515|Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman untuk mendapatkan keuntungan
02516|materiil,  maka  telah  terbukti  T erdakwa  dan  Sdr.  Ajman  melakukan  percobaan
02517|eksploitasi terhadap Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02518|Suratman;
02519|Menimbang bahwa percobaan eksploitasi yang dilakukan oleh T erdakwa
02520|dan Sdr. Ajman terhadap Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02521|Suratman tersebut akan dilakukan di negara Malaysia, yang telah terbukti letaknya
02522|berada di luar batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya sub
02523|unsur  “untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”  telah
02524|terpenuhi;
02525|Meninbang  bahwa  selanjutnya  dari  fakta  bahwa  T erdakwa  bersama
02526|dengan Sdr. Ajman dalam memberangkatkan Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin
02527|Sayuti, dan Saksi Suratman sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan
02528|secara mandiri dan tanpa didaftarkan maupun dilaporkan kepada Dinas T enaga Kerja
02529|dan tidak ada izin yang T erdakwa miliki untuk melakukan perekrutan dan pengiriman
02530|tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, telah menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa
02531|sudah  terkandung  suatu  kehendak  atau  niat  untuk  melakukan  tindakannya
02532|tersebut sehingga dikualifisir sebagai tindakan “dengan maksud”;
02533|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
02534|tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan maksud untuk
02535|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;
02536|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
02537|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02538|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
02539|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02540|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02541|pertama Penuntut Umum;
02542|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
02543|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
02544|alasan  pembenar  dan /atau alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
02545|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02546|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
02547|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02548|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-mata  untuk
02549|memberikan  penghukuman  terhadap  Terdakwa,  namun  juga  memberikan
02550|kesempatan  kepada  Terdakwa  untuk  memperbaiki  diri  dan  memberikan
02551|
02552|kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di
02553|lingkungan sosial;
02554|Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut juga harus dipandang
02555|sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat;
02556|Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 10
02557|jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
02558|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain hukuman pidana
02559|penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat
02560|perbuatan pidana yang dilakukannnya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada
02561|Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana
02562|kurungan, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda
02563|dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana amar Putusan dibawah
02564|ini;
02565|Menimbang  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  dari  Terdakwa  dan
02566|Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seadil-
02567|adilnya  dan  seringan-ringannya  dengan  pertimbangan  Terdakwa  menyesali,
02568|mengakui, dan merasa bersalah atas perbuatannya, Terdakwa sopan selama
02569|persidangan, dan Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan,
02570|maka  hal  tersebut  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dengan  pertimbangan
02571|keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;
02572|Menimbang  bahwa  terhadap  adanya  permohonan  restisusi  dari
02573|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana termuat dalam
02574|Surat Nomor: R-4084/4.1.PPP/LPSK/07/2025 perihal Pengajuan Restitusi yang
02575|diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 3 Juli 2025
02576|berikut lampiran 1 (satu) rangkap Laporan Restitusi  yang telah diajukan kepada
02577|Pengadilan melalui Penuntut Umum dan di dalamnya telah termuat bukti-bukti yang
02578|menguatkan  permohonan  restitusi  tersebut,  selanjutnya  berdasarkan  keterangan
02579|Saksi Ali bin Darjat dan Saksi Emud bin Sala dalam persidangan yang menyatakan
02580|benar  dirinya  telah  mengajukan  permohonan  untuk  restitusi  kepada  Lembaga
02581|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana Majelis Hakim juga telah memberi
02582|kesempatan  kepada  T erdakwa  dan  Penasihat  Hukumnya  untuk  mengajukan
02583|tanggapan atas permohonan restisusi tersebut dan mengajukan alat bukti namun
02584|T erdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya mengajukan tanggapan secara lisan yang
02585|pada pokoknya mohon agar permohonan restitusi tersebut ditolak dikarenakan
02586|pada dasarnya para korban sendiri yang berkeinginan untuk bekerja di luar
02587|negeri  dan  Terdakwa  hanya  membantu  para  korban  tersebut  untuk  dapat
02588|bekerja di negara Malaysia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
02589|
02590|Menimbang bahwa terhadap permohonan restisusi tersebut, Majelis Hakim
02591|berpendapat T erdakwa telah terbukti membantu melakukan percobaan membawa
02592|warga negara Indonesia yaitu Saksi Emud bin Sala , Saksi Ali bin Darjat, Saksi
02593|Samad bin Sayuti, dan Saksi Suratman bin Sumarto  ke luar wilayah negara
02594|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
02595|Republik Indonesia, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa
02596|telah memungut pembayaran dari Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti,
02597|dan Saksi Suratman, selanjutnya para korban tersebut juga  harus mengeluarkan
02598|biaya transportasi dan biaya konsumsi selama menjalani proses hukum, dengan
02599|rincian sebagaimana termuat dalam lampiran 1 (satu) rangkap Laporan Restitusi
02600|pada Surat Nomor: R-4084/4.1.PPP/LPSK/07/2025 perihal Pengajuan Restitusi
02601|yang diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 3 Juli
02602|2025, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Saksi Emud bin Sala , Saksi
02603|Ali  bin  Darjat,  Saksi  Samad  bin  Sayuti,  dan  Saksi  Suratman  bin  Sumarto
02604|sepatutnya mendapatkan ganti kerugian berupa pembayaran penggantian uang
02605|yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan penggantian biaya biaya transportasi
02606|dan konsumsi yang telah ia keluarkan selama menjalani proses hukum;
02607|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
02608|dan Korban Nomor A.0142.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian
02609|Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
02610|Korban, tanggal 21 April 2025 , LPSK menyatakan kerugian yang dialami Saksi
02611|Emud bin Sala atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas
02612|juta sembilan ratus ribu rupiah);
02613|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
02614|dan Korban Nomor A.0143.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian
02615|Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
02616|Korban, tanggal 21 April 2025 , LPSK menyatakan kerugian yang dialami Saksi
02617|Ali bin Darjat atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp11.510.000,00 (sebelas juta
02618|lima ratus sepuluh ribu rupiah);
02619|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
02620|dan Korban Nomor A.0144.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian
02621|Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
02622|Korban, tanggal 21 April 2025 , LPSK menyatakan kerugian yang dialami Saksi