01154|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik
01155|yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01156|Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01157|
01158|atau mengakibatkan orang tereksploitasi  diatur dengan Pasal 1 angka 1 dalam
01159|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
01160|Menimbang,  bahwa pengertian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01161|adalah setiap tindakan atau  serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
01162|tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01163|tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2);
01164|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,
01165|dihubungkan  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  diketahui
01166|bahwa  awalnya sekitar bulan Juni 2022 saksi korban meminta tolong kepada
01167|Terdakwa untuk membantu saksi korban bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita
01168|(TKW)  di  Qatar  dengan  pekerjaan  sebagai  juru  masak, karena  sebelumnya
01169|saksi korban sudah pernah menjadi TKW dan diberangkatkan oleh Terdakwa
01170|sehingga saksi korban meminta tolong kembali. Saksi korban datang ke rumah
01171|Terdakwa ditemani oleh suaminya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan
01172|bahwa di negara timur tengah sedang susah namun saksi korban masih tetap
01173|ingin pergi ke negara timur tengah karena butuh biaya untuk anaknya, akhirnya
01174|Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bambang dan
01175|mengatakan bahwa ada orang yang ingin ke luar negeri sebagai CPMI (Calon
01176|Pekerja  Migran  Indonesia)  dengan  tujuan  negara  timur  tengah  dan  Sdr.
01177|Bambang mengatakan “bawa saja ke sini” lalu Terdakwa meminta kepada saksi
01178|korban untuk membawa persyaratan yaitu KTP, KK, Surat Izin Orang Tua, dan
01179|Pasport.  Setelah Terdakwa memberitahu persyaratan yang harus dibawa oleh
01180|saksi korban, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan saksi korban pergi ke
01181|Sdr. Bambang  selaku  Korlap dari PT. Farhan. Kemudian pada pagi  hari
01182|sekitar tahun 2022 Terdakwa membawa saksi korban ke rumah Sdr. Bambang,
01183|setelah bertemu dengan Sdr. Bambang kemudian saksi korban berkomunikasi
01184|sendiri dengan Sdr. Bambang, selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian
01185|saksi korban pergi untuk  medical cek up  ke daerah Indramayu diantar oleh
01186|orangnya Sdr. Bambang, selang 5 (lima) hari saksi korban diberi pembayaran
01187|awal uang FIT (istilah uang jajan) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh
01188|Sdr. Bambang, setelah sekitar satu bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh
01189|Sdr. Bambang dan memberitahukan bahwa visa  sudah  turun  dan  saksi
01190|korban segera dibawa ke Jakarta setelah itu saksi korban bersama Terdakwa
01191|dan  keluarga  saksi  korban  berangkat  ke  rumah  Sdr.Bambang.  Setibanya
01192|Terdakwa dan saksi korban beserta keluarga di rumah Sdr. Bambang kemudian
01193|saksi korban diberikan arahan oleh Sdr. Bambang dan sisa uang FIT (istilah
01194|uang  jajan)  diberikan  lagi  sebesar  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dan
01195|Halaman 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01196|
01197|Terdakwa juga mendapat uang saku atau fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
01198|rupiah),  setelah  itu  saksi  korban  dibawa  ke  Jakarta   diantar   oleh   pihak
01199|perusahaan atau PT menuju ke penampungan;
01200|Menimbang,  bahwa  setelah  saksi  korban  sampai  di  Jakarta,  saksi
01201|korban  tidak  langsung  berangkat  ke  Negara  Qatar  melainkan  menunggu  di
01202|apartement selama 3 (tiga) hari. Kemudian saksi korban dijemput oleh travel
01203|yang berbeda dengan yang mengantarkan saksi korban dari Cirebon ke Jakarta,
01204|saksi  korban  diantar  ke  Bandara  Soekarno-Hatta  Jakarta  untuk  menuju  ke
01205|Negara Qatar. Kemudian setelah saksi korban sampai di Bandara Doha Qatar,
01206|saksi korban dijemput oleh sopir  agency  dan dibawa  ke sebuah  rumah dan
01207|saksi korban diminta untuk menunggu kembali untuk  mendapatkan majikan,
01208|setelah  3  (tiga)  hari  saksi  korban  diberitahu  bahwa  saksi  korban  sudah
01209|mendapatkan  majikan  dan dijemput. Setelah  saksi  korban  sampai di  rumah
01210|majikan saksi korban di Qatar keadaan di rumah majikan saksi korban tersebut
01211|ada  15  (lima  belas)  orang  yang  menempati  rumah,  dan  di  rumah  majikan
01212|tersebut saksi korban dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang
01213|tidak  ada  aturan  jam  kerja,  bahkan  saksi  korban  bekerja  selama  24  Jam
01214|sehingga menyebabkan saksi korban sakit karena kelelahan sampai  muntah
01215|darah dan masuk ke rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali;
01216|Menimbang, bahwa  Terdakwa tidak memiliki surat tugas atau izin dari
01217|instansi terkait untuk membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan
01218|Terdakwa tahu jika keberangkatan saksi korban merupakan ilegal, dimana yang
01219|legal seharusnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan ada pelatihan terlebih dahulu;
01220|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  atas,  terbukti
01221|bahwa benar Terdakwa telah membawa saksi korban ke luar negeri dengan
01222|maksud  untuk  dieksploitasi,  yang  mana  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh
01223|Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum
01224|tersebut di  atas.  Dengan  demikian, Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  oleh
01225|karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut tidak  berdasarkan  pada  prosedur  atau
01226|mekanisme  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka
01227|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan
01228|peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dalam  unsur  ini,  dan  juga
01229|bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi
01230|manusia;
01231|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur  yang membawa  warga
01232|Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan
01233|Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01234|
01235|maksud  untuk  dieksploitasi di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia
01236|telah terpenuhi menurut hukum;
01237|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 4 Undang-
01238|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01239|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01240|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01241|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
01242|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dakwaan  penuntut  umum  di  susun
01243|secara  alternatif  dimana  dakwaan  kesatu  telah  terbukti,  maka  terhadap
01244|dakwaan alternatif lainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
01245|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat
01246|Hukumnya  Majelis  Hakim  yang  pada  pokoknya  meminta  agar  diberikan
01247|keringanan  hukuman  terhadap  Terdakwa  dengan  alasan  Terdakwa  dalam
01248|proses persidangan bersikap koperatif, tidak berbelit-belit, sopan, dan Terdakwa
01249|belum  pernah  dihukum,  serta  Terdakwa  sebagai  tulang  punggung  keluarga,
01250|Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus namun akan
01251|mengakomodir  permohonan  Terdakwa  tersebut  dalam  penerapan  lamanya
01252|pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar
01253|putusan;
01254|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim memiliki
01255|kebebasan dan kemandirian sehingga dalam dalam melaksanakan kewenangan
01256|yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti,
01257|dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam
01258|masyarakat   serta  dalam  pertimbangan  tersebut  lainnya  di  atas   dalam
01259|menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan
01260|pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa ( vide Pasal 5 ayat (1)  dan Pasal 8
01261|Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
01262|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01263|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01264|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01265|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01266|dijatuhi pidana;
01267|Menimbang ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-
01268|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01269|Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain mengatur tentang ketentuan pidana
01270|penjara juga mengatur tentang ketentuan pidana denda, yang apabila denda
01271|Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01272|
01273|tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana
01274|kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;
01275|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01276|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01277|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01278|dijatuhkan;
01279|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01280|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01281|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01282|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yag diajukan di persidangan
01283|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01284|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01285|- 1  (satu)  buah  Pasport Nomor  :  C4582338  atas  nama  Iis  Bt
01286|Sarkadi Sarimin;
01287|Yang telah disita dari Saksi Iis Binti Sarkadi Sarimin, maka dikembalikan kepada
01288|pemilik yang sah yaitu Saksi Iis Binti Sarkadi Sarimin;
01289|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01290|- 1 (satu) lembar ijazah pendidikan kesetaraan program paket C
01291|Ilmu  Pengetahuan  Sosial  tahun  pelajaran  2018/2019  dengan  Nomor
01292|Induk Siswa Nasional: 9733542394 a.n Rasoma;
01293|Yang telah  disita  dari  Terdakwa  dan  bukan  hasil  dari  kejahatan  atau
01294|dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka dikembalikan kepada  pemilik
01295|yang sah yaitu Terdakwa;
01296|Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim,  pidana  yang  dijatuhkan
01297|pada  Terdakwa  diharapkan  dapat  menjadi  prevensi  khusus  (bagi  Terdakwa
01298|menjadi  sarana  pembinaan,  bimbingan,  agar  menjadi  insyaf  dan  menjadi
01299|anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi
01300|umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota
01301|masyarakat  lainnya),  sehingga  penjatuhan  pidana  tersebut  benar-benar
01302|dirasakan manfaatnya baik bagi negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;
01303| Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01304|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01305|yang meringankan Terdakwa;
01306|Keadaan  yang  memberatkan:
01307|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  upaya  pemerintah  dalam
01308|memberantas perdagangan orang di Indonesia;
01309|Halaman 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01310|
01311|- Perbuatan  Terdakwa  menimbulkan  kerugian  materil  dan  penderitaan
01312|yang mendalam bagi saksi korban;
01313|Keadaan yang meringankan:
01314|- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
01315|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01316|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01317|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01318|  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01319|berdasarkan  ketentuan  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  i  KUHAP  dan  Pasal  222
01320|KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01321|Memperhatikan,  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01322|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-
01323|undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01324|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01325|
01326|MENGADILI:
01327|1. Menyatakan Terdakwa Rasoma Bin (Alm) Sumadi, terbukti secara sah
01328|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”membawa warga negara
01329|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01330|Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01331|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01332|penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dan  denda  sejumlah
01333|Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila
01334|denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
01335|bulan;
01336|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01337|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01338|4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01339|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01340|- 1  (satu)  buah  Pasport  Nomor:  C4582338  atas  nama  Iis  Bt  Sarkadi
01341|Sarimin;
01342|Dikembalikan kepada Saksi Iis Binti Sarkadi Sarimin;
01343|- 1 (satu) lembar ijazah pendidikan kesetaraan program paket C Ilmu
01344|Pengetahuan  Sosial  tahun  pelajaran  2018/2019  dengan  Nomor  Induk
01345|Siswa Nasional: 9733542394 a.n Rasoma;
01346|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01347|Halaman 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01348|
01349|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01350|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01351|
01352|Selasa
01353|
01354|1 0 Juni  2025
01355|
01356|2025
01357|
01358|kami St. Iko
01359|Sudjatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.,
01360|dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
01361|
01362|Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.
01363|
01364|Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01365|Dony Riva Dwi Putra, S.H.,M.H. St. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H.
01366|Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.
01367|Panitera Pengganti,
01368|Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.