01375|Singapura  dan  memiliki  jaringan  dengan  perusahaan  yaitu  PT
01376|Amalah  yang  dapat  memfasilitasi  penempatan  Pekerja  Migran
01377|Indonesia. Relasi kuasa diantara keduanya terjadi tidak seimbang
01378|sebab Saksi Korban Wayem Binti Taryo dalam kondisi rentan karena
01379|kebutuhan hidup dan Terdakwa memiliki jalur untuk menempatkan
01380|bekerja, dengan demikian terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau
01381|posisi  rentan  pada  pihak-pihak  tersebut,  dengan  demikian  unsur
01382|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan telah terpenuhi;
01383|b. Bahwa  atas diprosesnya Saksi  Korban Wayem  Binti  (Alm) Taryo,
01384|Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  telah  dijanjikan  sejumlah
01385|manfaat yaitu gaji yang dijanjikan sejumlah 1.300 QR atau sejumlah
01386|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)/bulan,  pemberian  fee sejumlah
01387|Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Saksi Nurbaety Alias
01388|Beti Binti Sukarma (berkas terpisah) maka unsur penjeratan utang
01389|atau memberi bayaran atau manfaat telah terpenuhi;
01390|- Unsur  Tujuan (eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01391|tereksploitasi);
01392|- Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah
01393|mendapatkan  keuntungan  materiil  atas  dikirimnya  Saksi  Korban
01394|Wayem Binti (Alm) Taryo oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
01395|Idris Binti (Alm) Idris ke luar negeri. Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01396|(Alm) Idris mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga
01397|juta rupiah);
01398|- Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01399|telah menjelaskan pengertian eksploitasi, yaitu  :
01400|“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01401|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01402|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01403|
01404|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01405|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01406|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01407|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01408|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01409|Bahwa  dengan  berhasilnya  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01410|diberangkatkan oleh Saksi Nurbaety Alias Beti Binti Sukarma (berkas
01411|terpisah) dan bekerja untuk majikan di Irak mengakibatkan Terdakwa
01412|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  memperoleh  keuntungan  materiil,
01413|dengan  demikian  unsur  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01414|tereksploitasi telah terpenuhi;
01415|Bahwa dengan dipenuhinya secara nyata unsur proses, cara dan tujuan
01416|dalam  pembuktian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  pada
01417|perkara ini maka Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris terbukti telah
01418|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  terhadap  Saksi  Korban
01419|Wayem Binti (Alm) Taryo;
01420|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01421|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:
01422|        Pasal 49 :
01423|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :
01424|- Badan;
01425|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01426|- Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01427|untuk kepentingan Perusahaan sendiri;
01428|Pasal 51:
01429|Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan pekerja migran
01430|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01431|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri;
01432|        Pasal 59 :
01433|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01434|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01435|        Pasal 5 :
01436|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01437|memenuhi persyaratan :
01438|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01439|- Memiliki Kompetensi;
01440|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01441|
01442|- Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01443|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01444|Pasal 13 :
01445|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01446|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01447|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01448|wajib melampirkan  fotocopy buku nikah;
01449|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01450|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01451|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01452|- Surat  Keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01453|kesehatan dan psikologi;
01454|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01455|- Visa kerja;
01456|- Perjanjian Penempatan pekerja migran Indonesia dan
01457|- Perjanjian kerja;
01458|Pasal 7 :
01459|Perlindungan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran
01460|Indonesia meliputi :
01461|- Perlindungan sebelum bekerja;
01462|- Perlindungan selama bekerja;
01463|- Perlindungan setelah bekerja;
01464|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
01465|Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01466|Migran Indonesia :
01467|         Pasal 6 :
01468|Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui:
01469|- Sebelum bekerja;
01470|- Selama bekerja dan
01471|- Setelah bekerja;
01472|Pasal 7 :
01473|Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
01474|dilakukan melalui :
01475|- Pemberitan Informasi;
01476|- Pendaftaran;
01477|- Seleksi;
01478|- Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
01479|
01480|- Penandatanganan perjanjian penempatan;
01481|- Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
01482|- Pengurusan Visa kerja;
01483|- OPP;
01484|- Penandatanganan Perjanjian Kerja dan
01485|- Pemberangkatan;
01486|Paragraf 3. Selama bekerja
01487|         Pasal 24 :
01488|(1). Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01489|b  dimulai  sejak  Pekerja  Migran  Indonesia  tiba  di  negara  tujuan
01490|penempatan;
01491|(2). Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
01492|melaporkan kedatangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat
01493|Dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui
01494|Mitra Usaha P3MI.
01495|(3). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01496|di negara tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan
01497|keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama  berada  di  negara
01498|tujuan penempatan.
01499|         Pasal 25 :
01500|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
01501|negara tujuan penempatan melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran
01502|Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan.
01503|         Pasal 26 :
01504|(1). Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01505|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
01506|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
01507|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan.
01508|(2). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01509|wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada
01510|ayat ( 1 )
01511|Paragraf 4. Setelah bekerja.
01512|(1). Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01513|c dimulai sejak  pekerja migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia
01514|(2) Dalam hal Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada
01515|ayat  (1)  bermasalah  berdasarkan  laporan  dari  atase
01516|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh
01517|
01518|Kepala perwakilan Republik Indonesia, BP2MI  memfasilitasi Pekerja
01519|Migran Indonesia di Debarkasi Indonesia.
01520|- Bahwa  Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di
01521|Kota Erbil Negara Kurdistan of Irak tidak mempunyai peraturan perundang-
01522|undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian
01523|tertulis  antara  pemerintah  Negara  Irak  dengan  pemerintah  Republik
01524|Indonesia,  dan/atau  tidak  memiliki  sistem  Jaminan  sosial  dan/atau
01525|asuransi yang melindungi pekerja asing;
01526|- Bahwa pada saat proses penempatan Korban ke Negara Kurdistan of
01527|Irak terjadi, Indonesia masih menerapkan  moratorium atau penghentian
01528|sementara terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara di
01529|kawasan  Timur  Tengah  untuk  pengguna  perseorangan  yang  mana
01530|termasuk  didalamnya  adalah  Irak,  pekerja  rumah  tangga  bekerja  pada
01531|perseorangan sehingga termasuk yang dilarang.  Hal ini tertuang dalam
01532|Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  260  Tahun  2015  Tentang
01533|Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada
01534|Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
01535|         Pasal 13 :
01536|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01537|wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01538|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01539|melampirkan foto kopi buku nikah.
01540|- Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali
01541|yang diketahui oleh Kepala Desa /Lurah.
01542|- Sertifikat Kompetensi Kerja.
01543|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01544|kesehatan dan psikologi;
01545|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01546|- Visa kerja;
01547|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01548|- Perjanjian kerja;
01549|- Dan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
01550|291  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penempatan  dan
01551|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Irak melalui Sistem
01552|penempatan satu kanal.
01553|Pasal 69 :
01554|
01555|Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
01556|Indonesia;
01557|- Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Saksi Nurbaety
01558|Alais Beti Binti (Alm) Sukarma (berkas terpisah) tidak diperbolehkan
01559|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Saksi
01560|Wayem Binti (Alm) Taryo bukan melalui Pemerintah dan bukan melalui
01561|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01562|- Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Saksi Nurbaety
01563|Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  (berkas  terpisah)  tidak  mempunyai
01564|SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indoensia) sehingga tidak
01565|diperbolehkan menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai
01566|Pekerja Migran Indonesia ke Irak;
01567|Pasal 13 :
01568|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01569|wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01570|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01571|melampirkan fotokopi buku nikah.
01572|- Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01573|wali yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.
01574|- Sertifikat kompetensi kerja
01575|- Surat  Keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01576|kesehatan dan psikologi
01577|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat
01578|- Visa Kerja
01579|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan
01580|- Perjanjian Kerja
01581|Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01582|(Alm) Idris dan Saksi Nurbaety  Alias Beti Binti (Alm) Sukarma (berkas
01583|terpisah)  dapat  dikategorikan  telah  melanggar  peraturan  perundang-
01584|undangan yang berlaku sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang
01585|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
01586|Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01587|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01588|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
01589|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :
01590|Pasal 4 :
01591|
01592|Setiap orang  yang  membawa warga negara  Indonesia ke  luar  wilayah
01593|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01594|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01595|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01596|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
01597|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
01598|- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
01599|Pekerja Migran Indonesia :
01600|        Pasal 81 :
01601|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01602|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01603|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01604|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01605|         Pasal 69 :
01606|Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
01607|Indonesia;
01608|        Pasal 83 :
01609|Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01610|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01611|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01612|(sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima
01613|belas miliar rupiah);
01614|Pasal 68 :
01615|Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi
01616|persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01617|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
01618|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e :
01619|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01620|memenuhi persyaratan:
01621|- Memiliki Kompetensi;
01622|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01623|- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01624|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01625|Pasal 86 :
01626|Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
01627|paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah),  setiap
01628|Orang yang:
01629|
01630|- Membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah
01631|ditanggung  calon  Pemberi  Kerja  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01632|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
01633|- Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara
01634|tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01635|72 huruf b;
01636|- Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
01637|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c atau
01638|- Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  negara  tujuan
01639|penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d
01640|Pasal 72 huruf b sampai dan huruf c:
01641|Bahwa setiap Orang dilarang :
01642|- Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara
01643|tertentu yang dinyatakan tertutup;
01644|- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
01645|- Bahwa Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  saat ini menjabat sebagai
01646|Penyuluh Hukum Ahli Muda Biro Hukum Kementerian P2MI/BP2MI;
01647|- Bahwa  saat  ini  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,bertugas  di  Biro
01648|Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada
01649|Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua
01650|Pokja Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum
01651|Biro Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
01652|- Bahwa  dalam  ketentuan  Peraturan  Konvensi  Internasional,  Undang-
01653|Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
01654|Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal
01655|Niaga  Migran  dan  Awak  Kapal  Perikanan  Migran,  Peraturan
01656|Badan/Standar  perjanjian  kerja  untuk  waktu  bekerja  adalah  selama  8
01657|(delapan)  jam.  Sehingga  apabila  jam  kerja  yang  melebihi  ketentuan
01658|standar  selama  8  (delapan)  jam/hari  sudah  termasuk  dalam  kategori
01659|membuat orang tereksploitasi. Dan dalam pengertian tentang eksploitasi
01660|yang  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  sesuai  dengan
01661|ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
01662|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyatakan
01663|bahwa  persetujuan  korban  tidak  menghilangkan  penuntutan  pidana
01664|terhadap pelaku perdagangan orang. Artinya, pelaku tetap dapat dituntut
01665|pidana  meskipun  korban  telah  menyetujui  eksploitasi  yang  dialaminya.
01666|Sehingga  meskipun  sudah  ada  persetujuan  dari  korban,  atau  yang
01667|
01668|memberikan izin dari orang tua/ suami korban, tetap dapat masuk kategori
01669|ekploitasi  pada  tujuan  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Dan
01670|perekrutan hanya dapat dilakukan melalui Lembaga yang berwenang. Dan
01671|jika perorangan atau koorporasi selain 3 (tiga) entitas (BP2MI, P3MI, dan
01672|Perusahan untuk Perusahaan) dilarang menempatkan PMI sebagaimana
01673|ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  “Melarang
01674|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perseorangan”. Jika
01675|seseorang melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa
01676|izin atau tanpa badan hukum yang sah, maka akan dijerat pidana. Pidana
01677|yang dikenakan adalah hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
01678|atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (Lima  belas  miliar
01679|rupiah)”;
01680|- Bahwa Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara sah dapat
01681|dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
01682|agen penyalur yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Proses rekrutmen
01683|melalui  jalur  BP2MI  adalah  jalur  pemerintah,  sedangkan  melalui  agen
01684|penyalur  swasta  juga  sah  jika  agen  tersebut  memiliki  izin  resmi.
01685|Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran
01686|Indonesia  Nomor  2  Tahun  2025  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan
01687|Pencabutan  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Bahwa
01688|perektrutan harus mempunyai izin dan harus memenuhi  izin SIP2MI;
01689|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  menerangkan  tentang
01690|perbedaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun
01691|2017 dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2017 ada
01692|pada  1.  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dibagi  rata  dari
01693|Pemerintah  Daerah/Kota  dan  aspek  perlindungan  pada  saat  Selama,
01694|Sebelum, Setelah sesuai tahapan. Aspek larangan dan pidana antara lain :