02039|pada tanggal 21 Agustus 2009. Saat tindak pidana perkara a quo terjadi, yaitu
02040|pada bulan November 2024, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun.
02041|Oleh  karena  itu,  Anak  Korban  masuk  ke  dalam  kategori  anak  dalam
02042|UndangUndang ini, sehingga unsur “ jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
02043|dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi;
02044|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo.
02045|Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
02046|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
02047|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02048|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02049|pertama;
02050|Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang
02051|memohon agar Terdakwa diringankan Hukumannya dari tuntutan hukum yang
02052|diajukan  Penuntut  Umum  karena  Terdakwa  merasa  tuntutan  tersebut terlalu
02053|berat. Terdakwa pun merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya
02054|perbuatannya  lagi.  Sementara  Penuntut  Umum  dapat  membuktikan  bahwa
02055|perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana perdagangan orang
02056|terhadap  anak.  Akan  tetapi  dalam  hal  penjatuhan  hukuman,  Majelis  Hakim
02057|tentukan dalam amar putusan ini;
02058|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal
02059|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
02060|Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02061|
02062|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
02063|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02064|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
02065|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02066|Menimbang  bahwa  pada  hakikatnya  penjatuhan  pidana  bukanlah  bersifat
02067|pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas
02068|lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa.
02069|Tetapi  penjatuhan  pidana  adalah  bersifat  edukatif,  konstruktif,  dan  motivatif
02070|dengan  harapan  agar  Terdakwa  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  kelak
02071|setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana
02072|juga  merupakan  tindakan  preventif  agar  masyarakat  lainnya  agar  tidak
02073|melakukan tindak pidana yang sama;
02074|Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang
02075|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
02076|Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02077|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
02078|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,
02079|mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus
02080|yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan
02081|ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang
02082|dilakukan.  Selanjutnya,  Penuntut  umum  memberitahukan  kepada  korban
02083|tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi.  Penuntut  Umum  memuat
02084|permohonan  restitusi  tersebut  di  dalam  dakwaannya.  Kemudian,  Penuntut
02085|Umum  menyampaikan  jumlah  kerugian  yang  diderita  korban  akibat  tindak
02086|pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan;
02087|Menimbang  bahwa  oleh  karena  sampai  dengan  agenda  sidang
02088|pembacaan  tuntutan,  Penuntut  Umum  tidak  juga  mengajukan  permohonan
02089|restitusi yang merupakan hak Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak dapat
02090|mempertimbangkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  Anak  Korban  dan
02091|Keluarganya seperti yang dilampirkan di dalam Berkas Perkara dari Penyidik.
02092|Namun, hal ini tidak menghilangkan hak Anak Korban untuk mengajukan sendiri
02093|gugatan  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim
02094|berpendapat agar Anak Korban dan/atau keluarga mengajukan permohonan
02095|restitusi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak Korban dan/atau
02096|keluarganya mengetahui putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;
02097|
02098|MENGADILI:
02099|1. Menyatakan  TERDAKWA tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
02100|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang
02101|terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
02102|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA oleh  karena  itu  dengan
02103|pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  sejumlah
02104|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02105|tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
02106|bulan;
02107|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
02108|dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02109|4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
02110|5. Menyatakan barang bukti berupa:
02111| 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna
02112|Startrail Black beserta kotak dan 1 (satu) lembar bon/ faktur pembelian
02113|Handphone;
02114| 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bertulisan
02115|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02116| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02117|“HIIL”;
02118| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  tanpa
02119|merek;
02120|Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02121|
02122| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02123|“BEDDA”;
02124| 5  (lima)  lembar  uang  tunai  seratus  ribu  rupiah  sejumlah
02125|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
02126|dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dijadikan  barang  bukti
02127|dalam  Perkara  Pidana  Nomor  56/Pid.Sus/2025/PN  Tkn  atas  nama
02128|SAKSI 5;
02129|6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02130|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
02131|
02132|Senin
02133|
02134|1 September 2025
02135|
02136|2025
02137|
02138|Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami, Rahma
02139|Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua,  Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. , dan
02140|Anisa Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
02141|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 September 2025
02142|oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
02143|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
02144|Takengon, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon
02145|dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
02146|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02147|dto. dto.
02148|Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. Rahma Novatiana, S.H.
02149|dto.
02150|Anisa Rahman, S.H.
02151|
02152|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.
02153|
02154|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02155|dto. dto.
02156|Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. Rahma Novatiana, S.H.
02157|dto.
02158|Anisa Rahman, S.H.
02159|Panitera Pengganti,
02160|dto.
02161|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.