01850|tahun  2005.  Kemudian  pada  tanggal  26  Januari  2025,  tanpa  ijin  dan
01851|sepengetahuan dari orang tua Anak Korban, bersama REZKY SISWATIS Alias
01852|VANESA, SANTI alias INTAN dan IRMAYANTI Alias MAMI ECI, Anak Korban
01853|berangkat menggunakan Pesawat Udara dari bandara Makassar dengan tujuan
01854|bandara Sorong;
01855|Menimbang,  bahwa  Setibanya  di  bandara  Sorong,  Anak  Korban
01856|menggunakan Kapal  Cepat untuk Menyeberang ke  Waisai Kabupaten. Raja
01857|Ampat, Setibanya di Waisai kabupaten Raja Ampat pada tanggal 1 Februari
01858|2025  pada  hari  pertama  Anak  Korban  bekerja  barulah  Anak  Korban  tahu
01859|dipekerjakan  sebagai  Wanita  Pemandu  lagu  (LC),  selama  berkerja  sebagai
01860|Wanita  Pemandu  Lagu  (LC),  Anak  Korban  dipaksa  untuk  minum  minuman
01861|beralkohol  dan  melayani  tamu  dengan  baik,  dan  saat-saat  melayani  tamu,
01862|diremas  payudara  Anak  Korban  dan  sempat  Anak  Korban  mengadu  ke
01863|Terdakwa namun Terdakwa tetap menyuruh Anak Korban untuk dilayani saja.
01864|Anak Korban dibayar oleh Tamu dan dicatat dalam nota sebesar Rp200.000,-
01865|
01866|(Dua ratus Ribu Rupiah) yang mana Rp.100.000,- (Seratus Ribu) untuk Anak
01867|Korban dan Rp100.000,- (Seratus Ribu) untuk Terdakwa. Apabila mau mengajak
01868|Anak Korban keluar maka harus membayar sebesar Rp1.500.000,- (satu juta
01869|lima ratus  ribu rupiah) dengan pembagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta
01870|rupiah) untuk Anak Korban sedangkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
01871|untuk Terdakwa. Selama bekerja kurang lebih 17 (tujuh belas) hari, Anak Korban
01872|belum  pernah  diberikan  Upah,  kemudian  pada  tanggal  15  Februari  2025
01873|pertama kali Anak Korban melayani di luar Cafe (BO) dan Anak Korban dibawa
01874|ke  penginapan  RIONA  Waisai  Kabupaten.  Raja  Ampat  dan  diminta  untuk
01875|berhubungan  badan  atau  berbuat  asusila  dengan  tamunya,  setelah  Anak
01876|Korban melakukan hubungan badan/asusila anak korban ditinggalkan begitu
01877|saja oleh tamunya tanpa bayaran dan kemudian Anak Korban bertemu dengan
01878|AMELIA dan  WINDA WATI yang juga menginap di penginapan tersebut dan
01879|Anak Korban menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Setelah bercerita, Anak
01880|Korban bertukar nomor telepon dengan  WINDA WATI, kemudian pada tanggal
01881|18 Februari 2025 setelah Anak Korban berkomunikasi dengan orang tuanya dan
01882|berkata  sejujurnya  terkait  pekerjaannya  dan  orang  tua  Anak  Korban
01883|menganjurkan  untuk  melapor  ke  Polres  Raja  Ampat,  karena  Anak  Korban
01884|merasa  takut  datang  ke  kantor  Polisi  sendiri,  Anak  Korban  menghubungi
01885|AMELIA  yang  kebetulan  masih  menginap  di  Penginapan  RIONA  Waisai
01886|Kabupaten. Raja Ampat, setelah Anak Korban bertemu dengan AMELIA, Anak
01887|Korban sempat bercerita dan menghubungi orang tuanya di Makassar. Tidak
01888|lama kemudian, panggilan masuk melalui  telepon  yaitu  Terdakwa  menyuruh
01889|Anak Korban kembali ke Tempat tinggal anak korban (Kosan), Karena Anak
01890|Korban merasa takut akan dipukul oleh Terdakwa, Anak Korban meminta tolong
01891|AMELIA dan  WINDA WATI untuk mengantar anak korban ke Polres Raja Ampat
01892|untuk melapor dan saat itu juga AMELIA dan  WINDA WATI mengantar Anak
01893|Korban ke Polres Raja Ampat, tetapi dalam perjalanan Anak Korban berpapasan
01894|dengan  Terdakwa  sambil  saling  kejar  dengan  menggunakan  sepeda  Motor,
01895|Anak Korban langsung menuju Polres Raja Ampat Untuk mengamankan diri,
01896|setibanya di Polres Raja Ampat, Anak Korban bercerita tentang kejadiannya dan
01897|Anak Korban kemudian didampingi oleh Unit PPA Polres Raja Ampat untuk
01898|mendampingi Anak korban dalam membuat laporan kepada Pihak Kepolisian,
01899|Setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma jika bertemu dengan
01900|Terdakwa karena Anak Korban takut akan dipukul oleh Terdakwa;
01901|Menimbang, bahwa  Selama 2 (dua) minggu bekerja, Anak korban sudah
01902|melayani hubungan intim dengan 3 (tiga) orang laki-laki dan penghasilan anak korban
01903|
01904|selama 2 (dua) minggu tersebut sebayak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang
01905|tersebut diambil oleh T erdakwa, dan pada saat itu usia anak korban masih 15 (lima
01906|belas) tahun karena anak korban  lahir 1 Oktober tahun 2009, sesuai dengan bukti
01907|akta kelahiran nomor 853/UM/CS/2009, yang di keluarkan di Sungguminasa pada
01908|tanggal tiga Nopember dua ribu sembilan, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
01909|sipil kabupaten goa Ir.H. Suwandi,M.Si, sedangkan pada KTP anak korban yang di
01910|buat oleh T erdakwa anak korban lahir  tahun 2005;
01911|Menimbang, bahwa  dari hasil verifikasi/validasi dan konsolidasi melalui SIAK,
01912|dan Saksi pernah melakukan verifikasi terhadap KTP korban dan Hasil verifikasi
01913|terhadap KTP korban tidak ditemukan data sebagaimana yang tercatum dalam KTP
01914|yang ditunjukan, dan telah komunikasi dengan Dukcapil Kabupaten Pangkajene dan
01915|Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dimana hasil koordinasi bahwa data yang
01916|ditunjukkan tidak ditemukan di SIAK pada Dukcapil Kabupaten Pangkajene dan
01917|Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian diperkuat dengan hasil Biometrik
01918|terhadap anak korban bahwa tidak ditemukan data rekam biometrik KTP El yang
01919|bersangkutan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dokumen  tersebut  bukan
01920|merupakan Produk dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dan Nomor Induk
01921|Kependudukan 7371065110050003 tidak tercatat dalam Sistem informasi Administrasi
01922|Kependudukan;
01923|Menimbang,  bahwa   berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD
01924|Kab. Raja Ampat no. 400.7.3/011/Ver/RSUD-RA/III/2025 tanggal 18 Februari
01925|2025 oleh dokter pemeriksa dr. KHUMAIRA RIANI dengan hasil pemeriksaan,
01926|Robekan  lama  selaput  dara  arah  jam  tujuh.  Tidak  didapatkan  darah  dan
01927|pembengkakan,  Robekan  lama  selaput  dara  arah  jam  dua.  Didapatkan
01928|kemerahan ditepi robekan. Tidak didapatkan pendarahan dan pembengkakan,
01929|Tidak  didapatkan  lecet,  Kesimpulan:  sudah  pernah  berhubungan  intim  dan
01930|belum pernah melahirkan.
01931|Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan  tersebut  di  atas  maka
01932|terhadap  unsur  merekrut,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman  telah
01933|terpenuhi menurut hukum;
01934|3. Unsur  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01935|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01936|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
01937|manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
01938|kendali atas orang lain;
01939|
01940|Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat
01941|alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini
01942|telah terpenuhi;
01943|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam
01944|persidangan  yang  dimaksud  dengan  "posisi  rentan"  adalah  suatu  kondisi  di
01945|mana seseorang tidak memiliki atau terbatas dalam pilihan, antara lain karena
01946|ketergantungan ekonomi, usia, ketidaktahuan, atau hubungan kekuasaan yang
01947|timpang.  Dalam  konteks  ini,  korban  berada  dalam  kondisi  rentan  secara
01948|ekonomi,  usia  dan  atau  ketidaktahuan  sehingga  tindakan  Terdakwa  yang
01949|memfasilitasi, menegosiasikan, dan mengatur agar Anak korban dapat bekerja
01950|sebagai pemandu lagu / LC di Café Manta yang dikelola oleh Terdakwa dan
01951|mendapat bayaran untuk hal tersebut dari pelanggan, dan atau berdasarkan
01952|pengakuan Anak Korban pula, Terdakwa juga memberikan opsi / pilihan kepada
01953|pelanggan untuk bisa mendapatkan “layanan di luar café / sistem BO yang
01954|artinya anak korban dapat melayani pelanggan diluar café atau dengan kata lain
01955|kencan  atau  melakukan  hubungan  seksual  di  suatu  hotel  dengan  bayaran”
01956|merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan terhadap posisi rentan korban,
01957|sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Lebih lanjut, berdasarkan prinsip
01958|hukum yang berlaku secara internasional sebagaimana diatur dalam Protokol
01959|Palermo (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking
01960|in  Persons,  Especially  Women  and  Children),  yang  telah  diratifikasi  oleh
01961|Indonesia,  ditegaskan  bahwa  persetujuan  korban  terhadap  eksploitasi  tidak
01962|menghapus  unsur  perdagangan  orang,  apabila  dalam  prosesnya  digunakan
01963|cara yang termasuk dalam unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut;
01964|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam
01965|persidangan meskipun Anak Korban datang sendiri kepada Terdakwa agar bisa
01966|bekerja, yang dalam pengakuan Anak Korban bekerja sebagai tukang Laundry,
01967|namun malah bekerja sebagai Lady Companion / LC;
01968|Menimbang,  bahwa  anak  korban  ANDI  NUR  SALSABILA  PAHLEVI
01969|sempat  berencana  kabur  dari  penguasaan  Terdakwa  namun  Terdakwa
01970|mensyaratkan Anak Korban untuk membayar utang sebanyak Rp10.000.000,-
01971|( sepuluh juta rupiah ) sebagai imbalan telah membiayai keberangkatan Anak
01972|Korban dari Makassar ke Kab. Raja Ampat, biaya pembuatan KTP palsu, biaya
01973|baju-baju anak korban yang sempat dibelikan oleh Terdakwa dan juga biaya –
01974|biaya lainnya seperti tempat tinggal Anak Korban dan makan serta listrik selama
01975|Anak Korban bekerja dengan Terdakwa, dan Terdakwa  mengetahui kondisi
01976|
01977|ekonomi, usia dan atau ketidaktahuan anak korban yang lemah, Terdakwa justru
01978|memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan dengan menawarkan
01979|anak  korban  kepada  pelanggan  sebagai  pemandu  lagu  yang  juga
01980|mengakibatkan anak korban tereksploitasi;
01981|Menimbang, bahwa dengan  pertimbangan tersebut maka terhadap unsur
01982|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
01983|bayaran telah terpenuhi menurut hukum;
01984|5. Unsur walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
01985|kendali atas orang lain  Tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah
01986|Negara Republik Indonesaia;
01987|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam
01988|persidangan   menunjukkan  bahwa  Anak  korban  atas  nama  ANDI  NUR
01989|SALSABILA PAHLEVI datang sendiri kepada Terdakwa IRMAYANTI Alias MAMI
01990|ECI, untuk bekerja di laundry milik Terdakwa namun kenyataannya anak korban
01991|dipekerjakan  sebagai  pemandu  lagu  yang  pada  saat  bekerja  anak  korban
01992|dipegang-pegang  bagian  pribadinya  yakni  payudara,  lalu  berdasarkan
01993|pengakuan Anak Korban, dirinya juga sempat melayani pelanggan diluar café
01994|dengan dijajakan sebanyak 3 ( tiga ) kali dengan pelanggan yang terjadi di Hotel
01995|Riona Waisai Kabupaten Raja Ampat sampai dengan disetubuhi oleh pelanggan
01996|tersebut,  untuk  pembayaran  dari  pelanggan  selama  Anak  Korban  menjadi
01997|pemandu  lagu  dan  atau  melayani  diluar  café  (  sistem  BO  )  pembayaran
01998|dilakukan  hanya  kepada  Terdakwa  saja  yang  uangnya  tidak  atau  belum
01999|diberikan kepada Anak  Korban dengan  alasan  Anak Korban masih  memiliki
02000|hutang kepada Terdakwa yang telah membiayai transportasi dari Makassar ke
02001|Kab. Raja Ampat dan biaya – biaya lainnya seperti membeli baju – baju dan
02002|tinggal anak korban;
02003|Menimbang,  bahwa  dengan  segenap  pertimbangan  tersebut  maka
02004|terhadap  unsur  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik
02005|Indonesaia telah terpenuhi menurut hukum;
02006|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut
02007|diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan
02008|alternatif  Kesatu Jaksa   Penuntut    Umum    telah   terpenuhi  dan  dengan
02009|sekurang-kurangnya 2 (dua) alat   bukti   yang   sah, dan  Majelis Hakim
02010|memperoleh  keyakinan  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan
02011|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
02012|
02013|Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang  adil dan patut apabila
02014|Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
02015|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  terbukti  telah  melakukan
02016|tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu  Penuntut Umum
02017|dan  tidak  ada  alasan-alasan  penghapus  pidana  (straafuits-luitingsgronden)
02018|berupa alasan pembenar (justification) maupun alasan pemaaf (excuses), maka
02019|patutlah  Terdakwa  dihukum  setimpal  dengan  perbuatannya,  akan  tetapi
02020|hukuman  yang  diberikan  kepada Terdakwa  bukanlah  sebagai  sarana  balas
02021|dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian
02022|hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu
02023|bahkan diharapkan  Terdakwa dapat memperbaiki  dirinya  dengan perbuatan-
02024|perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah
02025|dipertimbangkan  faktor-faktor  yuridis,  sosiologis  dan  philosophis  dan,serta
02026|menjunjung tinggi prinsip equality before the law  perlakuan yang sama dimata
02027|hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun
02028|tuntutan  hukum  bagi  tindak  pidana  tersebut  maka  menurut  Majelis  Hakim
02029|hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada   Terdakwa seperti tersebut
02030|dalam amar putusan ini;
02031|Menimbang,  oleh  karena  dakwaan  alternatif  Kesatu  telah  terpenuhi
02032|maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan;
02033|Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Anak Korban melalui LPSK
02034|(Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban)  telah  mengajukan  permohonan
02035|restitusi dari Anak Korban kepada Terdakwa sebesar Rp128.201.500,- ( seratus
02036|dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus rupiah )
02037|Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut,  Terdakwa
02038|melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya
02039|agar  membebaskan  Terdakwa  dari  biaya  Restitusi  yakni  sebesar
02040|Rp128.201.500,- ( seratus dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus
02041|rupiah ),dan di bebaskan dari hukuman pengganti 6 (enam) bulan penjara;
02042|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
02043|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
02044|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  7
02045|Tahun 2018 tentang Pemberian  Konpensasi, Restitusi  dan Bantuan  Kepada
02046|saksi dan Korban, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI
02047|Nomor  35 Tahun 2020, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada
02048|Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;
02049|
02050|Menimbang, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi
02051|berupa:
02052|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
02053|b. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan
02054|langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
02055|c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
02056|Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh korban,
02057|keluarga, atau kuasanya;
02058|Menimbang, bahwa Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan
02059|sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
02060|hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum
02061|putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  LPSK  dapat
02062|mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya;
02063|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  restitusi  diajukan  oleh
02064|korban  melalui  LPSK  yang  diajukan  sebelum  putusan, maka  Majelis  Hakim
02065|berkewajiban memeriksa permohonan tersebut;
02066|Menimbang, bahwa dalam permohonannya Anak korban melalui LPSK
02067|telah mengajukan besaran restitusi yang dimintakan agar dibebankan kepada
02068|Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;
02069|Menimbang,  bahwa  besaran  jumlah  restitusi  yang  dimohonkan  oleh
02070|Korban melalui LPSK berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh LPSK,
02071|Nomor  R-2858/5.2.HSKR/LPSK/06/2025,  yang  pada  pokoknya  memberikan
02072|penilaian ganti kerugian terhadap korban sebesar   Rp128.201.500,- ( seratus
02073|dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus rupiah );
02074|Menimbang,  bahwa  dalam  penilaian  restitusi,  LPSK  telah  merinci
02075|komponen dan uraian restitusi yakni:
02076|1. kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atas  penghasilan  sejumlah
02077|Rp1.317.000,00 (satu juta tiga ratus ribu tujuh belas rupiah);
02078|2. kerugian  atas  penderitaan  akibat  tindak  pidana  sejumlah
02079|Rp108.184.000,00 (serratus delapan juta serratus delapan ribu rupiah);
02080|3. Kerugian lain diderita korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan
02081|orang Rp.18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
02082|Total nilai kewajaran perhitungan LPSK sebesar Rp128.201.500,00 (serratus
02083|dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu kima ratus rupiah);
02084|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31
02085|Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
02086|tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam melaksanakan tugasnya salah
02087|
02088|satu  kewenangan  LPSK  adalah  melakukan  penilaian  ganti  rugi  dalam
02089|pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi.  Dan  dalam  hal  kewenangan  LPSK
02090|sebagaimana dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan
02091|atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai
02092|sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
02093|Menimbang,  bahwa  LPSK  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan
02094|penilaian  ganti  rugi  dalam  pemberian  restitusi,  dan  berdasarkan  Laporan
02095|penilaian restitusi yang didukung oleh bukti-bukti yang menurut penilaian LPSK,
02096|telah menilian ganti kerugian terhadap pemberian restitusi yang diajukan oleh
02097|korban  dengan  jumlah  ganti  kerugian  sebagaimana  dalam  permohonannya,
02098|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh
02099|korban melalui LPSK tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;
02100|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (13) PERMA RI Nomor 1
02101|Tahun  2022  tentang  Tata  cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian
02102|Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, Dalam perkara tindak
02103|pidana  perdagangan  orang  dan  terorisme,  putusan  memuat  pula  lamanya
02104|pidana  penjara  atau kurungan  pengganti  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-
02105|Undang;
02106|Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum  Terdakwa
02107|yang  pada  pokoknya  memohon agar  membebaskan  Terdakwa  dari  biaya
02108|Restitusi yakni sebesar Rp128.201.500,- ( seratus dua puluh delapan juta dua
02109|ratus seribu lima ratus rupiah ),dan di bebaskan dari hukuman pengganti 6
02110|(enam)  bulan  penjara,  Majelis  Hakim  berpendapat  oleh  karena  telah
02111|dipertimbangkan  Majelis  Hakim  tentang  permohonan  restitusi  yang  diajukan
02112|oleh  korban  melalui  LPSK  cukup  beralasan,  yang  mana  LPSK  diberikan
02113|kewenangan  untuk  menilai  ganti  kerugian  dalam  pemberian  restitusi,  serta
02114|dalam melakukan penilaian didasarkan pada bukti-bukti dan analisa terhadap
02115|bukti-bukti tersebut, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak
02116|beralasan dan karenanya haruslah ditolak;