02534|atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-
02535|persatu  dan  berdiri  sendiri-sendiri  terlepas  dari  hubungannya  dengan
02536|perbuatan  peserta  lainnya,  melainkan  melihat  perbuatan  masing-masing
02537|peserta  itu  dalam  hubungan  dan  sebagai  kesatuan  dengan  perbuatan
02538|pesertanya;
02539|
02540|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Saksi,  keterangan
02541|Ahli, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa
02542|Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dalam mewujudkan secara materiil tindak
02543|pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 4 Undang-
02544|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02545|Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tergambar secara
02546|jelas  dalam  fakta  persidangan  bahwa  terdapat  pelaku/peserta  lain  dalam
02547|konteks penyertaan yang berkontribusi dalam mewujudkan tindak pidana yang
02548|didakwakan Penuntut Umum;
02549|Menimbang, bahwa penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro berarti
02550|turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu
02551|tindak  pidana.  Sedangkan  Schaffmeister,  Keijzer,  dan  Sutorius  mengatakan
02552|bahwa  ketika  berbicara  mengenai  penyertaan  jika  terdapat  beberapa  orang
02553|dalam kaitan tertentu, di mana yang satu dengan yang lain telah sampai pada
02554|pelaksanaan suatu rumusan tindak pidana  yang lengkap, sedangkan masing-
02555|masing dari mereka itu hanya melaksanakan sebagian dari unsur tindak pidana
02556|itu. Namun, dengan peranan masing-masing dengan memenuhinya sebagian
02557|unsur tindak pidana yang dilakukan akhirnya tindak pidana tersebut selesai atau
02558|terpenuhilah semua unsur tindak pidana tersebut;
02559|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perkara  a  quo,  jenis  penyertaan
02560|yang melekat dalam perkara ini yaitu adanya turut serta ( medeplegen). Turut
02561|serta menurut A.Z. Abidin dan A. Hamzah yaitu “Para pelaku-peserta (penulis:
02562|turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara
02563|sadar  dan  bersama-sama  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  secara
02564|keseluruhan  mewujudkan  delik  atau  pun  sesuai  dengan  kesepakatan
02565|pembagian  peran,  seorang  melakukan  perbuatan  yang  sangat  penting  bagi
02566|terwujudnya  delik  atau  tindak  pidana”.  Pengertian  turut  serta  di  atas
02567|memberikan 2 (dua) syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu
02568|adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang
02569|erat  dan  adanya  kesengajaan  dalam  mewujudkan  tindak  pidana.  Menurut
02570|pendapat Loebby Luqman, bahwa dalam memberikan syarat pada terbentuknya
02571|turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang
02572|berbentuk ikut serta ialah:
02573|a. Harus ada kerja sama dari tiap peserta;
02574|b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;
02575|Dengan demikian dalam turut serta melakukan ini harus ada kerja sama secara
02576|fisik antar masing-masing pelaku;
02577|
02578|Menimbang,  bahwa  sejalan  dengan  hal  tersebut,  Yurisprudensi
02579|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1/1955/M/Pid  tanggal  22
02580|Desember 1955 menguraikan tentang pengertian “turut serta” yaitu:
02581|- Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  adalah  medepleger
02582|(kawan  peserta)  dari  kejahatan  yang  didakwakan,  dapat disimpulkan  dari
02583|peristiwa  yang  menggambarkan  bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti
02584|(Alm) Idris dengan Saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat
02585|untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02586|- Bahwa  selaku  medepleger (kawan  peserta)  dalam  tindak  pidana  yang
02587|didakwakan kepada Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris tidak perlu
02588|bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  melakukan  sendiri
02589|perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
02590|- Bahwa seorang  medepleger (kawan peserta) yang turut melakukan tindak
02591|pidana  tidak  usah  memenuhi  segala  unsur  yang  oleh  undang-undang
02592|dirumuskan untuk tindak pidana itu;
02593|- Bahwa atas proses yang dilakukan oleh  Terdakwa Cariyah Alias Sar
02594|Binti (Alm) Idris  bersama-sama dengan Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm)
02595|Sukarma (berkas terpisah) dengan menjadi perantara yang menghubungkan
02596|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo kepada pihak- pihak selanjutnya sehingga
02597|Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  dapat  berangkat  ke  Erbil-Irak  dengan
02598|dipekerjakan  oleh  Agen  Tourist  Company  di  luar  Wilayah  Indonesia  dan
02599|bekerja  melebihi  8  (delapan)  jam  waktu  yang  diperbolehkan  berdasarkan
02600|ketentuan peraturan sehingga menyebabkan Saksi Wayem Binti (Alm) taryo
02601|telah tereksploitasi di luar wilayah negara Indonesia;
02602|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  unsur  “Turut  serta
02603|melakukan perbuatan” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah
02604|terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
02605|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-
02606|Undang R epublik Indonesia I Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
02607|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah
02608|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02609|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02610|dakwaan alternatif kesatu;
02611|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Terdakwa  dan  Penasihat
02612|Hukum  Terdakwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam  hal-hal
02613|memberatkan dan meringankan;
02614|
02615|Menimbang,  bahwa  dalam  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02616|pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut
02617|umum  yang  terlalu  berat  dan  mohon  keringanan  hukuman.  Terhadap  hal
02618|tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
02619|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
02620|diketahui  fakta  bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan
02621|Terdakwa.  Akan  tetapi,  dalam  perkembangan  saat  ini  menunjukan  Tindak
02622|Pidana  Perdagangan  Orang  merupakan  kejahatan  yang  terorganisir  dengan
02623|memanfaatkan kondisi perekonomian dari seseorang. Bahwa sebagai sebuah
02624|kejahatan yang terorganisir peran Terdakwa dalam melakukan Perekrutan tidak
02625|dapat dipandang sebagai peranan yang kecil, karena awal dari terjadinya tindak
02626|pidana  perdagangan  orang  justru  dari  tahapan  perekrutan  ini.  Sehingga
02627|diharapkan  melalui  jenis  dan  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  diri
02628|Terdakwa memberikan efek edukatif dan korektif serta membawa perubahan
02629|pada diri Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
02630|berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa
02631|telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan
02632|dengan  rasa  keadilan  masyarakat,  bila  terhadap  Terdakwa  dijatuhi  pidana
02633|sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
02634|Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan
02635|kesalahan  Terdakwa.  Pemidanaan  tidak  boleh  mencerminkan  kesewenang
02636|wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu
02637|sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan
02638|terhadap  diri  Terdakwa. Selain  itu,  hakikat pemidanaan  harus  merefleksikan
02639|tujuan pembinaan  dan pengajaran bagi diri  Terdakwa, yang  pada  gilirannya
02640|Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan
02641|pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa
02642|mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
02643|Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Replik
02644|pada tanggal 08 Juli 2025 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
02645|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02646|mengajukan  pula  Duplik  pada  tanggal  10  Juli  2025  yang  pada  pokoknya
02647|Penasihat Hukum Tedakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum
02648|berkaitan dengan Tuntutan atas Dakwaan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang
02649|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;
02650|Menimbang,  bahwa  mengenai  Duplik  Terdakwa  melalui  Penasihat
02651|Hukum  Terdakwa  maka  Majelis  Hakim  uraikan  di  dalam  pertimbangan
02652|
02653|sebagaimana unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
02654|telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum
02655|tersebut, maka terhadap Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara
02656|tertulis tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;
02657|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02658|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
02659|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
02660|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
02661|dijatuhi pidana;
02662|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
02663|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa  selain dijatuhi
02664|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
02665|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
02666|Menimbang ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-
02667|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
02668|Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain mengatur tentang ketentuan pidana
02669|penjara juga mengatur tentang ketentuan pidana denda, yang apabila denda
02670|tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana
02671|kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;
02672|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
02673|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02674|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02675|dijatuhkan;
02676|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02677|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02678|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02679|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02680|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02681| Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1 ( satu)  buah  Paspor  an.
02682|WAYEM No C6648824  dan  1 ( satu) lembar electronic Ticket Recept dengan
02683|Nomor Tiket 1762367759183  yang telah disita dari  Saksi Wayem Binti (Alm)
02684|Taryo, maka dikembalikan kepada Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
02685| Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
02686|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
02687|yang meringankan Terdakwa;
02688|Keadaan  yang  memberatkan:
02689|
02690|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  upaya  pemerintah  dalam
02691|memberantas perdagangan orang di Indonesia;
02692|Keadaan yang meringankan:
02693|- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
02694|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02695|- Antara  Terdakwa dengan Saksi korban  Wayem Binti (Alm) taryo  telah
02696|membuat surat pernyataan tidak menuntut dihadapan hukum dan disaksikan
02697|oleh Kepala Desa Tersana dan bermaterai;
02698|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
02699|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02700|Memperhatikan, Pasal  4 Undang-Undang R epublik Indonesia I Nomor
02701|21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagagan Orang Jo.
02702|Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
02703|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
02704|bersangkutan;
02705|
02706|MENGADILI:
02707|1. Menyatakan  Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris , terbukti
02708|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ”T urut serta
02709|melakukan  membawa  warga  negara  Indonesia  keluar  wilayah  Negara
02710|Indonesia,  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara
02711|Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut
02712|Umum;
02713|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
02714|Idris oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  Tahun  dan
02715|denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan
02716|apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
02717|3 (tiga) Bulan;
02718|3. Menetapkan barang bukti berupa:
02719|- 1 (satu) buah Paspor an. WAYEM No C6648824;
02720|- 1  (satu)  lembar  electronic  Ticket  Recept  dengan  Nomor  Tiket
02721|1762367759183;
02722|Dikembalikan kepada Saksi korban Wayem Binti (Alm) Taryo;
02723|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02724|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02725|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02726|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02727|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02728|
02729|Rabu
02730|
02731|16 Juli 2025
02732|
02733|2025
02734|
02735|Pengadilan Negeri Sumber, pada hari  Rabu  tanggal  16 Juli 2025 , oleh kami,
02736|Grace  Meilanie  PDT Pasau,  S.H.,  M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Chandra
02737|Revolisa, S.H., M.H., Rahmawati, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim
02738|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
02739|
02740|Sunu Wilardi, S .H.
02741|
02742|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02743|Chandra Revolisa, S.H.,M.H.         Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.
02744|Rahmawati, S.H., M.H.
02745|Panitera Pengganti,
02746|Sunu Wilardi, S.H.