00705|melakukan  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh  orang  lain,  meskipun
00706|demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri
00707|peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh ( pleger) itu harus
00708|hanya  merupakan  suatu  alat  (instrumen)  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud
00709|dengan  turut  melakukan  (medepleger)  dalam  arti  kata  bersama-sama
00710|melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan
00711|
00712|(pleger) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana itu (R.
00713|Susilo);
00714|Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana
00715|Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan ( deelneming). Pengertian ini perlu
00716|dikemukakan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  dari  peserta  pelaku
00717|tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan ( deelneming) dibahas oleh
00718|Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya ”Hukum Pidana, Kumpulan
00719|Kuliah  Bagian Kedua” menyebutkan  Pasal  55  ayat (1) Ke-1  KUHP sebagai
00720|ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu “ strafbaarfeit atau delict”, apabila
00721|dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal
00722|ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;
00723|Menimbang bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00724|yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau
00725|delik.  Turut  serta  melakukan  itu  dapat  terjadi  jika  dua  orang  atau  lebih
00726|melakukan  secara  bersama-sama  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,
00727|sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat
00728|tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga
00729|tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai
00730|suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut
00731|Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan
00732|Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad,
00733|Noyon  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  26  Juni  1971  Nomor
00734|15/K/Kr/1970, bahwa  “tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang
00735|berbentuk  ikut  serta  harus  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana  yang
00736|dilakukan”. Menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  dalam  putusannya
00737|Nomor:  1395.K/Pid/1985  tanggal  24  Septemebr  1987  yang  memutuskan
00738|sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif
00739|melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)”. Roeslan Saleh,
00740|S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan,
00741|penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan: ‘Tetapi janganlah
00742|hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap
00743|peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa
00744|dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal
00745|ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.’ Jika
00746|turut serta melakukan ini adalah adanya kerja  sama yang erat antara mereka
00747|maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak,
00748|kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu
00749|dan  berdiri  sendiri,  terlepas  dari  hubungan  perbuatan-perbuatan  peserta
00750|
00751|lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan
00752|dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;
00753|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan
00754|fakta hukum di persidangan, bahwa awalnya sekitar Tahun 2020 saksi Saeful
00755|Azis Bin (Alm) Sayuti ketika sedang memproses Visa di Kedutaan Saudi Arabia
00756|bertemu dengan Terdakwa di parkiran Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. Dari
00757|awal  perkenalan  tersebut  Terdakwa  mengaku  sebagai  Hendel  di  Bandara
00758|Soekarno-Hatta dan mengaku bisa meloloskan calon pekerja Indonesia yang
00759|hendak bekerja di Luar Negeri dan Terdakwa berkata kepada saksi Saeful Azis
00760|Bin (Alm) Sayuti, jika tanpa adanya Hendel, calon tenaga kerja Indonesia yang
00761|akan bekerja di Luar Negeri tidak akan bisa lolos dalam pemeriksaan dan tidak
00762|akan bisa naik pesawat serta tidak akan di erbangkan jika tidak menggunakan
00763|jasa hendel. Berawal dari pertemuan tersebut selanjutnya saksi Saeful Azis Bin
00764|(Alm) Sayuti menjalin hubungan kerja sama dengan Terdakwa, saksi Saeful Azis
00765|Bin (Alm) Sayuti yang berperan merekrut tenaga kerja, sedangkan Terdakwa
00766|yang  berperan  sebagai  hendel  atau  yang  mengurusi  keberangkatan  keluar
00767|negeri  calon tenaga  kerja, dari  pembelian tiket pesawat hingga  pengurusan
00768|boarding pass;
00769|Menimbang bahwa  pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira
00770|pukul 18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati
00771|ditelepon  oleh  terdakwa  untuk  datang  ke  rumahnya  karena  malamnya  mau
00772|berangkat terbang ke Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi
00773|Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap
00774|terdakwa dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih.
00775|Kemudian pada saat diperjalanan Terdakwa, Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00776|Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang berpakaian preman dan
00777|bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan polisi bertanya
00778|”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa kita akan
00779|pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi; 
00780|Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa 4 (empat) orang yang akan
00781|diberangkatkan ke Arab Saudi atas nama Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00782|Sdr.  Dewi  Purwati  dan  Sdr.  Sumiati  namun  belum  sempat  diberangkatkan,
00783|Terdakwa sudah ditangkap polisi;
00784|Menimbang bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu di bandara untuk
00785|pemberangkatan yang ingin pergi keluar negeri dan Terdakwa yang membelikan
00786|tiket,  check in  tiket yang dibantu oleh teman Terdakwa menggunakan uang
00787|Terdakwa  dengan  harga  pemberangkatan  untuk  per-orangan  sebesar
00788|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00789|
00790|Menimbang  bahwa  unsur  turut  serta  melakukan  perbuatan  ini  telah
00791|terpenuhi;
00792|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur-unsur  hukum  dalam
00793|dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim
00794|memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak
00795|pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan
00796|demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00797|menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta  melaksanakan
00798|penempatan pekerja migran Indonesia;
00799|Menimbang  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah  T erdakwa
00800|dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di
00801|depan hukum;
00802|Menimbang  bahwa  menurut  pengamatan  Majelis  Hakim  selama
00803|berlangsungnya  persidangan  perkara  ini,  T erdakwa  adalah  orang  yang  mampu
00804|mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah
00805|laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya
00806|sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa T erdakwa mempunyai
00807|alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang
00808|dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;
00809|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,
00810|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00811|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  Undang-undang  Republik
00812|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00813|Indonesia menganut  sistem  kumulatif  dalam  penjatuhan  pidana  kepada
00814|terdakwa  yaitu  disamping  pidana  penjara  juga  pidana  denda  yang  harus
00815|dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana
00816|yang diatur dalam Undang-undang tersebut;  
00817|Menimbang  bahwa  mengenai  pidana  kurungan  pengganti  denda,  jika
00818|terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan,
00819|hal ini tidak diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
00820|18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, s ehingga
00821|dengan  demikian  maka  Majelis  Hakim  harus  mempedomani  dari  ketentuan
00822|umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal
00823|30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa “jika pidana denda tidak dibayar, ia
00824|diganti dengan pidana kurungan;
00825|Menimbang bahwa mengenai permohonan yang dimohonkan oleh T erdakwa
00826|melalui  Penasihat  Hukum  sebagaimana  terdapat  dalam  nota  pledoi  yang  telah
00827|disebutkan sebelumnya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya setelah
00828|terlebih  dahulu  memperhatikan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan,
00829|
00830|dengan mendasarkan pada prinsip bahwa pemidanaan sebagaimana yang akan
00831|disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang sebanding dengan perbuatan
00832|yang dilakukan oleh T erdakwa atau disebut juga dengan prinsip proporsionalitas
00833|sebagai prinsip dasar yang menpukulin bahwa pemidanaan yang diberikan sesuai
00834|dengan tingkat kesalahan dan kejahatan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat
00835|dari T erdakwa sebagai pelaku kejahatan;
00836| Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00837|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00838|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00839|dijatuhkan; 
00840|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00841|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00842|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00843|Menimbang  bahwa  mengenai  barang  bukti  Majelis  akan
00844|mempertimbangkan sebagai berikut:
00845|Menimbang bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada
00846|Pasal  46  ayat (1)  KUHAP M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  pembahasan
00847|permasalahan  dan  penerapan  KUHAP  berpendapat  bahwa  Pengadilan
00848|berwenang:
00849|1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa
00850|benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda
00851|tersebut;
00852|2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
00853|3. Menjatuhkan  putusan  yang  memerintahkan  pemusnahan  atau  perusakan
00854|benda sitaan;
00855|4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi
00856|sebagai barang bukti dalam perkara lain; 
00857|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP
00858|menyebutkan  “barang-barang  kepunyaan  terpidana  yang  diperoleh  dari
00859|kejahatan  atau  sengaaja  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dapat
00860|dirampas;
00861|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  39  KUHAP  R.  Soesilo
00862|menguraikan  bahwa  barang  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan
00863|dapat  dirampas  sepanjang  barang  tersebut  adalah  barang-barang  milik
00864|Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh
00865|dirampas;
00866|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  39  ayat  (1)  b  KUHAP
00867|menyatakan  “yang  dapat  dikenakan  penyitaan  adalah  benda  yang  telah
00868|dipergunakan  secara  langsung  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  untuk
00869|
00870|mempersiapkannya;
00871|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00872|berupa:  1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Reno 8 5G model CPH2359 dengan
00873|nomor IMEI 1: 868250060782838 IMEI 2: 868250060782820, yang terpasang kartu
00874|SIM dengan nomor: 081294499344;
00875|oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan
00876|dengan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan
00877|agar dirampas untuk Negara;
00878|Menimbang  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  pada  diri  T erdakwa  bukanlah
00879|merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi T erdakwa
00880|agar  selama  menjalani  pidananya  tersebut,  T erdakwa  dapat  merenungi  kembali
00881|bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana,
00882|dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut T erdakwa dapat
00883|kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga
00884|dengan mengingat tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan
00885|yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis
00886|Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada T erdakwa dipandang sudah tepat
00887|dan telah memenuhi rasa keadilan;
00888|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00889|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00890|yang meringankan Terdakwa;
00891|Keadaan yang memberatkan:
00892|- Perbuatan Terdakwa  dapat  menimbulkan  masalah  bagi  Pekerja  Migran
00893|Indonesia di Luar Negeri;
00894|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00895|Keadaan yang meringankan:
00896|- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
00897|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00898|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
00899|   Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan
00900|akan  dijatuhi  pidana  dan  Terdakwa  tidak  mengajukan  permohonan  agar
00901|dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222
00902|ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara
00903|sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;
00904|Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia
00905|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal
00906|55 ayat (1) ke-1 KUHP  dan Undang-undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum
00907|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00908|
00909|MENGADILI:
00910|1. Menyatakan  terdakwa Mukhlisol  Aman  Bin  (Alm)  Mustari telah terbukti
00911|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “turut  serta
00912|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00913|2. Menjatuhkan pidana kepada  terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
00914|selama  7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
00915|dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
00916|selama 1 (satu) bulan;
00917|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh
00918|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00919|4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00920|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
00921|- 1 (satu) unit Handpone Merk OPPO Reno 8 5G model CPH2359 dengan
00922|nomor IMEI 1: 868250060782838 IMEI 2: 868250060782820, yang terpasang
00923|kartu SIM dengan nomor: 081294499344;
00924|Dirampas untuk Negara. 
00925|6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar  Rp5.000,00 (lima ribu
00926|rupiah).
00927|
00928|Senin
00929|
00930|3
00931|
00932|2025
00933|
00934|Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami,
00935|Hendri Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. dan
00936|Aswin Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
00937|
00938|Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus
00939|Sadikin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta
00940|dihadiri oleh Selamet, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
00941|
00942|Hakim Anggota,        Hakim Ketua,
00943|Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.                            Hendri Irawan, S.H.
00944|Aswin Arief, S.H., M.H.
00945|Panitera Pengganti,
00946|
00947|                               Agus Sadikin, S.H., M.H.