01751|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
01752|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
01753|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01754|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01755|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
01756|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
01757|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
01758|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
01759|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
01760|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
01761|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
01762|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
01763|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01764|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
01765|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01766|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
01767|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
01768|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
01769|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
01770|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
01771|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
01772|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
01773|2) Besaran ancaman pidana denda;
01774|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
01775|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
01776|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
01777|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
01778|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01779|Halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01780|
01781|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
01782|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
01783|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
01784|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
01785|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
01786|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
01787|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
01788|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
01789|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
01790|secara nyata”;
01791|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
01792|Terdakwa sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan dalam hal
01793|ini Terdakwa sedang tidak bekerja dan Terdakwa beserta ke 6 (enam) Calon
01794|Pekerja Migran Indonesia lainnya hendak akan bekerja namun tanpa proses
01795|pemenuhan  dokumen  persyaratan  sehingga  diamankan  oleh  petugas
01796|kepolisian,  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  kemampuan  secara  ekonomi  untuk
01797|membayar pidana denda serta Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sistem
01798|peradilan yang adil seharusnya memastikan bahwa seseorang tidak dipaksa
01799|membayar  denda  diluar  kemampuannya  yang  dapat  memperburuk  kondisi
01800|ekonomi Terdakwa;
01801|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
01802|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepeda Terdakwa yang akan dimuat
01803|dalam amar putusan dibawah ini;
01804|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
01805|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
01806|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
01807|dipertimbangkan:
01808|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01809|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
01810|Pidana;
01811|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01812|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
01813|direncanakan atau tidak direncanakan;
01814|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
01815|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
01816|melakukan Tindak Pidana;
01817|Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01818|
01819|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01820|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
01821|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
01822|pelaku Tindak Pidana;
01823|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
01824|atau keluarga Korban;
01825|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
01826|Korban; dan/ atau
01827|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
01828|dalam masyarakat;
01829|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
01830|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
01831|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
01832|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
01833|Terdakwa telah menjadi penghubung antara Sdr. Jescob dan Sdr. Rizal untuk
01834|bersama-sama memberangkatkan Terdakwa dan ke 6 (enam) Calon Pekerja
01835|Migran  Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya
01836|dengan kehendak sendiri dan kesadaran penuh hendak bekerja di Serikat LPL
01837|Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia  melalui jalur
01838|tidak  resmi  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  persyaratan  terkait
01839|pekerja migran Indonesia;
01840|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  telah  memiliki  perencanaan
01841|terlebih dahulu dengan mempersiapkan rute pemberangkatan yang akan dilalui
01842|oleh Terdakwa dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
01843|(empat) orang anak dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menuju
01844|Negara Malaysia. Setibanya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara,
01845|akan  diberangkatkan  oleh  Sdr.  Bahar  menuju  daerah  Sebatik  Kabupaten
01846|Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  akan  diberangkatkan  lagi
01847|menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi
01848|dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya
01849|di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal;
01850|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dilatarbelakangi
01851|karena Terdakwa sebelumnya telah berhasil bekerja di  Serikat LPL Enterprise
01852|yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia secara ilegal sehingga
01853|Terdakwa  hendak  melakukannya  kembali  bersama-sama  dengan  6  (enam)
01854|Calon  Pekerja  Migran  lainnya  tanpa  ada  melakukan  pengajuan/ proses
01855|pengurusan dokumen kepada pihak terkait;
01856|Halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01857|
01858|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
01859|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
01860|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk:
01861|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
01862|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
01863|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
01864|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
01865|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
01866|memulihkan  keseimbangan, serta  mendatangkan  rasa  arnan  dan  damai
01867|dalam masyarakat; dan
01868|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
01869|terpidana.
01870|Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 51 Undang-undang
01871|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  bahwa
01872|tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 22
01873|Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk memperbaiki diri Terdakwa,
01874|agar  ketika  Terdakwa  telah  selesai  menjalani  pemidanaannya,  Terdakwa
01875|mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak
01876|pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat
01877|hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab,
01878|dan  dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan.  Selain  itu  sistem
01879|pemasyarakatan  juga  bertujuan  agar  memberikan  pelindungan  kepada
01880|masyarakat  dari  pengulangan  tindak  pidana,  maka  dari  itu  perlu  untuk
01881|memberikan  sanksi  pidana  dalam  rangka  melakukan  pembinaan  terhadap
01882|Terdakwa;
01883|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap
01884|Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas
01885|dendam  yang  diikuti  dengan  penjeraan,  melainkan  lebih  ditekankan  pada
01886|pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa
01887|akan  dapat  merenung  untuk  menyadari  kesalahannya  secara  mendalam,
01888|sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;
01889|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  penjatuhan  pidana
01890|haruslah  sepadan  dengan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan,  serta  turut
01891|memperhatikan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
01892|Menimbang, bahwa b erdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka
01893|pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  sebagaimana  didalam  amar
01894|putusan adalah dipandang adil dan tepat;
01895|Halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01896|
01897|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
01898|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa
01899|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
01900|pidana yang dijatuhkan;
01901|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01902|terhadap  diri  Terdakwa  telah  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu
01903|ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01904|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01905|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01906|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01907| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan
01908|Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2
01909|868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak
01910|"Jufrizah";
01911| 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
01912|Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2
01913|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
01914|"Hajerah".
01915|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan  serta mempunyai nilai
01916|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
01917|negara;
01918|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01919| 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
01920|Nomor  SERI  60e5e2e0.  Kemudian  Nomor  IMEI  1  862121071782552.
01921|dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-
01922|0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";
01923|adalah merupakan milik saksi Rahman Tammu Bin Tammu (Alm), maka
01924|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rahman
01925|Tammu Bin Tammu (Alm);
01926|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01927|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01928|yang meringankan Terdakwa;
01929|Keadaan  yang  memberatkan:
01930|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya
01931|perlindungan pekerja migran Indonesia;
01932|Keadaan yang meringankan:
01933|Halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01934|
01935|- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk
01936|tidak mengulanginya lagi;
01937|- Terdakwa tulang punggung keluarga;
01938|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
01939|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01940|Mengingat dan memperhatikan,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981
01941|tentang Hukum Acara Pidana , Pasal  81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun
01942|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01943|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a,huruf b, huruf c
01944|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01945|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01946|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01947|undang  Hukum  Pidana,  Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026
01948|Tentang Penyesuaian Pidana  serta peraturan perundang-undangan lain yang
01949|bersangkutan;
01950|
01951|MENGADILI:
01952|1. Menyatakan Terdakwa Jufri Sangkala Bin Sangkala (Alm) tersebut di
01953|atas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
01954|pidana “turut  serta  melakukan  percobaan  penempatan  Pekerja  Migran
01955|Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01956|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01957|penjara selama 4 (empat) tahun;
01958|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01959|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01960|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01961|5. Memerintahkan barang bukti berupa:
01962|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V2043 warna Biru Tua dengan
01963|Nomor Seri CMKZJFDAVSAAPJY9 IMEI 1 868826056146995. IMEI 2
01964|868826056146987 dan Nomor Whatsapp +60 13-920 3687 nama kontak
01965|"Jufrizah";
01966|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y20 (V2043) warna Biru dengan
01967|Nomor Seri TOUCR8AEXS6DPFWK IMEI 1861559058604110. IMEI 2
01968|861559058604102 dan Nomor Whatsapp +60 13-537-7807 nama kontak
01969|"Hajerah;
01970|Dirampas untuk Negara;
01971|- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3X warna biru muda dengan
01972|Nomor  SERI  60e5e2e0.  Kemudian  Nomor  IMEI  1  862121071782552.
01973|Halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01974|
01975|dan Nomor IMEI 2 862121071782545. dan Nomor Whatsapp +62 882-
01976|0227-57406 dengan nama kontak Whatsapp "Amel";
01977|Dikembalikan kepada Saksi Rahman Tammu Bin Tammu (Alm);
01978|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
01979|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01980|
01981|Senin
01982|
01983|26
01984|
01985|2026
01986|
01987|Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, oleh
01988|kami, Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Warjon Tarigan, S.H., Rifaldo
01989|Rizal,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam
01990|
01991|Berlin A. Jaddir, S.H.
01992|
01993|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01994|Warjon Tarigan, S.H. Dewantoro, S.H., M.H.
01995|Rifaldo Rizal, S.H.
01996|Panitera Pengganti,
01997|Berlin A. Jaddir, S.H.