02298|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
02299|Hukum Pidana, hlm. 379);
02300|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
02301|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
02302|dipertimbangkan sebagai berikut;
02303|Menimbang  bahwa  dalam  fakta-fakta  persidangan  terungkap  bahwa
02304|Terdakwa  yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi  Muhammad
02305|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, dimana Terdakwa telah menjanjikan
02306|akan  memberangkatkan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul
02307|Hakim  sebagai  calon  pekerja  migran  Indonesia,  untuk  itu  Terdakwa  telah
02308|KM A
02309|1
02310|A
02311|2
02312|Paraf
02313|
02314|meminta uang pendaftaran sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh
02315|juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim.
02316|Setelah Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim membayar
02317|uang  pendaftaran,  Terdakwa  juga  yang  mengantarkan  Saksi  Muhammad
02318|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  ini  ke  Jakarta  untuk  diurus
02319|keberangkatannya oleh Saksi Abdus Syahid Als Angkep, padahal senyatanya
02320|telah jelas bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Abdus Syahid Als Angkep tidak
02321|memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Surat
02322|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan
02323|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  sebagai  pekerja
02324|migran  Indonesia.  Tindakan  terdakwa  yang  seolah-olah  mencari  target  di
02325|daerah  untuk  dikirimkan  kepada  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  telah
02326|menggambarkan  secara  utuh  peran  upaya  pembantuan  untuk  melakukan
02327|TPPO;
02328|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02329|apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu percobaan tindak
02330|pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;
02331|Menimbang bahwa UU Pemberantasan TPPO tidak memberi batasan
02332|pengertian  tentang  percobaan,  namun  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,
02333|mengenai percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) yang
02334|menyebutkan  setidaknya  tiga  unsur  yaitu  adanya  niat,  adanya  permulaan
02335|pelaksana  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata
02336|disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa niat (voornemen) sebagai unsur yang
02337|subjektif dalam percobaan. Niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada
02338|dalam  hati.  Menimbang  bahwa  permulaan  pelaksana  dalam  Memorie  can
02339|Toelichting (MvT) diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Bila
02340|melihat pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, permulaan
02341|pelaksana sebagaimana dalam percobaan terjadi jika perbuatan yang dilakukan
02342|itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana dan perbuatan yang
02343|dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju. Dalam
02344|permulaan pelaksana, doktrin Simons membagi permulaan pelaksana menjadi
02345|delik-delik  yang  dirumuskan  secara  formil  dan  materil.  Pada  delik  formil,
02346|permulaan pelaksanaan telah ada dengan melakukan perbuatan yang disebut
02347|dalam rumusan delik, sedangkan delik materil, permulaan pelaksanaan telah
02348|KM A
02349|1
02350|A
02351|2
02352|Paraf
02353|
02354|ada  dengan  perbuatan  yang  menurut  sifatnya  secara  langsung  dapat
02355|menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya kelakuan lain
02356|(vide Simons dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 338-
02357|339).  Bahwa  tentang  unsur  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
02358|sendiri, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang
02359|semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah
02360|terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh
02361|sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela
02362|mengundurkan diri dari niatnya semula;
02363|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,
02364|keterangan  terdakwa  dan  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan
02365|dalam  persidangan  terungkap  fakta-fakta  bahwa  Tindakan  Terdakwa  yang
02366|mengantarkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim ke
02367|Jakarta  untuk  dipertemukan  dengan  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  untuk
02368|memberangkatkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim
02369|ke  Australia  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  dengan  menggunakan  VISA
02370|Wisata dan bukan VISA Kerja, hingga akhirnya upaya tersebut diketahui oleh
02371|pihak BP2MI yang akhirnya melakukan penggerebekan terhadap salah satu
02372|tempat  penampungan  calon  pekerja  migran  Indonesia,  bahkan  sampai  ada
02373|pencekalan  terhadap  calon  pekerja  migran  Indonesia  di  bandara  Soekarno
02374|Hatta, sehingga membuat Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul
02375|Hakim menjadi kebingungan dan memilih pulang ke Lombok. Bahwa dari fakta
02376|tersebut telah  nyata  adanya  niat dari  Terdakwa  untuk  mengirimkan  pekerja
02377|migran Indonesia secara tidak resmi, namun pemberangkatan menuju Australia
02378|belum terlaksana
02379|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
02380|berpendapat bahwa unsur “membantu dan melakukan percobaan” secara sah
02381|dan meyakinkan telah terpenuhi;
02382|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam addendum
02383|kedua ini  telah terpenuhi, maka Majelis Hakim  berpandangan bahwa unsur
02384|“membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa  warga  negara
02385|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
02386|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan
02387|meyakinkan terpenuhi;
02388|KM A
02389|1
02390|A
02391|2
02392|Paraf
02393|
02394|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
02395|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02396|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti
02397|melakukan  tidak  pidana  “Membantu  dan  melakukan  percobaan  membawa
02398|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
02399|maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
02400|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
02401|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  telah
02402|mengajukan tuntutan restitusi (vide angka 3 tuntutan) terhadap 2 (dua) orang
02403|korban percobaan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim akan
02404|mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan restitusi sebagai berikut;
02405|Menimbang  bahwa  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
02406|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
02407|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
02408|atau ahli warisnya (vide Pasal 1 angka 13 UU Pemberantasan TPPO). Bahwa
02409|Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak
02410|memperoleh restitusi. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan
02411|kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan
02412|medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai
02413|akibat perdagangan orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak
02414|korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik
02415|Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan
02416|penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan
02417|kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi,  selanjutnya
02418|penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat
02419|tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini
02420|tidak  menghilangkan  hak  korban  untuk  mengajukan  sendiri  gugatan  atas
02421|kerugiannya. (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 48 ayat (1)
02422|UU Pemberantasan TPPO);
02423|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun
02424|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
02425|Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana  menyebutkan  bahwa
02426|permohonan  restitusi  dibuat  sccara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia,
02427|ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  kuasanya,  dan  diajukan  kepada
02428|KM A
02429|1
02430|A
02431|2
02432|Paraf
02433|
02434|Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik,
02435|atau Penuntut Umum;
02436|Menimbang  bahwa  Para  Pemohon  restutusi  (korban)  melalui  Atasan
02437|Penyidik  pada  Kepolisian  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  berdasarkan  Surat
02438|Nomor  B/1173/IV/RES.1.15/2024/Ditreskrimum  tanggal  27  April 2024  telah
02439|mengajukan  bantuan  penghitungan  restitusi  perkara  TPPO  kepada  Ketua
02440|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Terhadap  permintaan  restitusi
02441|tersebut,  LPSK  mengirimkan  surat  korespondensi  Nomor  R-
02442|4739/4.1.IP/LPSK/7/2024  tanggal  30  Juli 2024  yang  isinya  tentang  laporan
02443|penilaian restitusi;
02444|Menimbang  bahwa  dalam  hal  permohonan  diajukan  melalui  Penyidik
02445|atau LPSK, Penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi
02446|kepada  Penuntut  Umum  disertai  Keputusan  LPSK  mengenai  besaran  nilai
02447|Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran
02448|nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling
02449|lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;
02450|Menimbang bahwa LPSK telah menerbitkan Petikan Surat Keputusan
02451|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  A. 2196.R  s.d.
02452|A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi,
02453|dengan rincian sebagai berikut:
02454|a. Korban  Muhammad  Zulkarnaen  dengan  besaran  Rp.147.600.000,00
02455|(seratus  empat  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  yang
02456|dibebankan kepada Terdakwa dan
02457|b. Korban Lukmanul Hakim dengan besaran Rp.147.600.000,00 (seratus
02458|empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada
02459|Terdakwa;
02460|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
02461|Hakim telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Terdakwa atau
02462|Penasehat  Hukumnya  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan
02463|Restitusi dan mengajukan alat bukti;
02464|Menimbang bahwa masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa tidak
02465|mengajukan tanggapan atas permohonan restitusi dalam nota pembelaan;
02466|KM A
02467|1
02468|A
02469|2
02470|Paraf
02471|
02472|Menimbang  bahwa  dalam  memeriksa  berkas  permohonan  restitusi,
02473|Majelis Hakim akan memuat dalam pertimbangan putusan beserta alasan dan
02474|termuat pula dalam amar putusan;
02475|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
02476|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
02477|didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 10 jo.
02478|Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta berdasarkan keterangan
02479|saksi-saksi  korban  dan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  48  ayat  (2)  dan
02480|penjelasan UU No. 21 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa bentuk kerugian
02481|lain  dapat  berupa  kehilangan  harta  milik,  biaya  transportasi  dasar,  biaya
02482|pengacara  atau  biaya  lain  yang  berhubungan  dengan  proses  hukum  atau
02483|kehilangan  penghasilan  yang  dijanjikan  pelaku  dan  memperhatikan  pula
02484|Petikan  Surat  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor
02485|A.2196.R  s.d.  A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian
02486|Ganti  Rugi  dengan  perincian  jumlah   tentang  Penilaian  Ganti  Rugi  dengan
02487|perincian  jumlah  kerugian  yang  terhitung  jelas,  maka  Majelis  Hakim
02488|berpendapat bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh Para Pemohon
02489|tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perincian sebagai
02490|berikut:
02491|a. Korban  MUHAMMAD  ZULKARNAEN dengan  besaran  Restitusi
02492|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02493|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02494|b. Korban  LUKMANUL  HAKIM  dengan  besaran  Restitusi
02495|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02496|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa
02497|Dengan  ketentuan  bahwa  apabila  restitusi  tersebut  tidak  dibayarkan
02498|maka diganti dengan pidana kurangan selama 6 (enam) bulan;
02499|Menimbang  bahwa  Penasehat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
02500|pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan
02501|hukuman  dengan  alasan  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
02502|mengulangi kembali;
02503|KM A
02504|1
02505|A
02506|2
02507|Paraf
02508|
02509|Menimbang  bahwa  setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum
02510|terhadap  pembelaan  Terdakwa  melalui  Penasehat  Hukumnya  yang  pada
02511|pokoknya tetap pada tuntutannya;
02512|Menimbang  bahwa  setelah  mendengar  tanggapan  Terdakwa  melalui
02513|Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang
02514|pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan memohon keringanan hukuman
02515|dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
02516|kembali;
02517|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
02518|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02519|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
02520|Menimbang  bahwa  oleh  karena  terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02521|terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
02522|agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02523|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02524|a. 7  (tujuh)  lembar  bukti  penyerahan  yang  dengan  rincian  sebagai
02525|berikut:
02526| 1 (satu) Transaksi tanggal 18 Desember 2023 ke rekening an.
02527|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02528|Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
02529| 1 (satu) Transaksi tanggal 19 Desember 2023 ke rekening an.
02530|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02531|Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
02532| 1 (satu) Transaksi tanggal 21 Desember 2023 ke rekening an.
02533|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02534|Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
02535| 1 (satu) Transaksi tanggal 23 Desember 2023 ke rekening an.
02536|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02537|Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
02538| 1 (satu) Transaksi tanggal 24 Desember 2023 ke rekening an.
02539|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02540|Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
02541|KM A
02542|1
02543|A
02544|2
02545|Paraf
02546|
02547| 1 (satu) Transaksi tanggal 25 Desember 2023 ke rekening an.
02548|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02549|Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
02550| 1 (satu) Transaksi tanggal 28 Desember 2023 ke rekening an.
02551|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02552|Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
02553|b. 2  (dua)  lembar  fotokopi  Surat  Perjanjian  Pengurusan  Proses  ke
02554|Negara Australia;
02555|c. 1 (satu) lembar  booking tiket  penerbangan dari Trip.com maskapai
02556|Qantas  Australia berangkat  dari  Bandara  Soekarno  Hatta tujuan
02557|Bandara Melbourne Australia;
02558|d. 2 (dua) lembar Visa Pengunjung yang dikeluarkan oleh Departemen
02559|Dalam Negeri Pemerintah Australia tanggal 8 Januari 2024;
02560|Terlampir dalam berkas perkara;
02561|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
02562|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02563|meringankan Terdakwa
02564|Keadaan yang memberatkan:
02565|- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/korban baik secara materiil
02566|maupun immateriil;
02567|Keadaan yang meringankan:
02568|- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
02569|- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
02570|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
02571|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02572|Mengingat Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
02573|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-
02574|Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
02575|perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
02576|
02577|M E N G A D I L I
02578|1. Menyatakan Terdakwa MAI SURIYANI Als MAI terbukti secara sah dan
02579|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Membantu  dan
02580|KM A
02581|1
02582|A
02583|2
02584|Paraf
02585|
02586|melakukan  percobaan  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
02587|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
02588|luar wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan
02589|alternatif kesatu;
02590|2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
02591|masing-masing  selama  6  (enam)  tahun  dan  pidana  denda  sebesar
02592|Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan