00698|Serang;
00699|- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memfasilitasi Pekerja
00700|Migran  Indonesia  (PMI)  yang  bermasalah,  sakit  dan  meninggal  serta
00701|melayani pengaduan PMI juga melakukan pencegahan penempatan PMI
00702|secara Non Prosedural dan tugas lainnya dari pimpinan saksi;
00703|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
00704|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00705|Migran Indonesia Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
00706|kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
00707|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota
00708|yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
00709|
00710|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
00711|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00712|Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
00713|Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
00714|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00715|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang
00716|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00717|Migran  Indonesia,  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah
00718|Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui
00719|pelaksana penempatan;
00720|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
00721|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00722|Migran  Indonesia, Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00723|adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
00724|memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
00725|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00726|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
00727|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00728|Migran  Indonesia  Pemberi  Kerja  adalah  instansi  pemerintah,  badan
00729|hukum  pemerintah,  badan  hukum  swasta,  dan/atau  perseorangan  di
00730|negara  tujuan  penempatan  yang  mempekerjakan  Pekerja  Migran
00731|Indonesia ;
00732|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
00733|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00734|Migran Indonesia, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
00735|selanjutnya  disebut  Perjanjian  Penempatan  adalah  perjanjian  tertulis
00736|antara  pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Calon
00737|Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak,
00738|dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan
00739|penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
00740|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang
00741|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00742|Migran  Indonesia,  Perjanjian  Kerja  adalah  perjanjian  tertulis  antara
00743|Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja,
00744|hak,  dan  kewajiban  setiap  pihak,  serta  jaminan  keamanan  dan
00745|keselamatan  selama  bekerja  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
00746|perundang-undangan;
00747|
00748|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang
00749|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00750|Migran  Indonesia,  Visa  Kerja  adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh
00751|pejabat  yang  berwenang  di  suatu  negara  tujuan  penempatan  yang
00752|memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara
00753|yang bersangkutan;
00754|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang
00755|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00756|Migran  Indonesia  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
00757|Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  SIP3MI  adalah  izin  tertulis  yang
00758|diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia
00759|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00760|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang
00761|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00762|Migran Indonesia Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang
00763|selanjutnya disebut SIP2MI adalah lzin yang diberikan oleh kepala Badan
00764|kepada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00765|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
00766|- Bahwa Ahli menjelaskan m enurut penjelasan pasal 2 huruf h Undang-
00767|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
00768|Pekerja  Migran  Indonesia  Yang  dimaksud  dengan  "asas  anti-
00769|perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan,
00770|pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja
00771|Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  ancaman
00772|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
00773|penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
00774|uang  atau  memberikan  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
00775|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
00776|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan
00777|eksploitasi atau mengakibatkan CPMI atau PMI tereksploitasi;
00778|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang
00779|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00780|Migran Indonesia meliputi :
00781|a) Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada  Pemberi  Kerja
00782|berbadan hukum;
00783|b) Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada  Pemberi  Kerja
00784|Perseorangan atau rumah tangga; dan
00785|
00786|c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
00787|- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, maka
00788|CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi :
00789|a) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
00790|melampirkan fotokopi buku nikah;
00791|b) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
00792|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
00793|c) sertifikat kompetensi kerja;
00794|d) surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00795|kesehatan dan psikologi
00796|e) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
00797|f) Visa Kerja;
00798|g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00799|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut pasal  15  ayat  1  Undang-Undang
00800|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00801|Migran  Indonesia  Hubungan  kerja  antara  Pemberi  Kerja  dan  Pekerja
00802|Migran Indonesia terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud
00803|dalam Pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak;
00804|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang
00805|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00806|Migran  Indonesia menyebutkan  bahwa  Orang  perseorangan  dalam
00807|ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki
00808|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan menurut
00809|ketentuan  pasal  49  orang  perorangan  bukan  pelaksana  penempatan
00810|Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
00811|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
00812|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  ketentuan Pasal 1 angka
00813|2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2017  tentang
00814|Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia  yang  termasuk Pekerja  Migran
00815|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
00816|telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
00817|Republik Indonesia, jadi jika ada seseorang pencari kerja dan terdaftar di
00818|dinas bidang ketenagakerjaan yang akan bekerja ke luar negeri dapat
00819|disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), apabila orang tersebut
00820|tidak terdaftar di dinas bidang ketenagakerjaan sebagai pencari kerja ke
00821|luar negeri tidak bisa dikatakan sebagai CPMI (Calon Pekerja Migran
00822|Indoneisia) atau PMI (Pekerja Migran Indonesia);
00823|
00824|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
00825|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  orang yang tidak terdaftar
00826|di dinas ketenagakerjaan sementara orang tersebut akan bekerja di luar
00827|negeri tidak mendapatkan Pelindungan sesuai dengan Undang-Undang
00828|No. 18  tahun  2017  karena  orang  tersebut  belum  terdaftar  di  instansi
00829|ketenagakerjaan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1
00830|Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017;
00831|- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
00832|(Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015. Kepmenaker ini berisi tentang
00833|penghentian dan pelarangan penempatan  PMI di negara-negara Timur
00834|Tengah. Penghentian ini dilakukan karena kasus kekerasan yang dialami
00835|PMI,dan sampai saat ini  sampai saat ini  aturan tersebut  belum dicabut
00836|dan masih berlaku;
00837|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  penampungan  CPMI  harus  ada  izin  oleh
00838|BP3MI yang mana izin tersebut diajukan ke Dinas Perindutrian, Transmigras
00839|i dan Tenaga Kerja serta harus memenuhi beberapa persyaratan serta ak
00840|an dilakukan survey terlebih dahulu ke tempat penampungan tersebut ,
00841|sehingga  orang-perseorangan tidak  dapat  melakukan  penampungan
00842|CPMI apalagi untuk dikirim ke Luar Negeri sangat tidak dibenarkan;
00843|- Bahwa Ahli menjelaskan orang perseorangan tidak dapat mengeluarkan
00844|sertifikat keahlian kecuali yang mengeluarkan adalah BNSP yakni Badan
00845|Nasional  Sertifikasi  Profesi,  yaitu  lembaga  pemerintah  yang  bertugas:
00846|Menetapkan  standar  kompetensi  kerja  nasional  Indonesia  (SKKNI),
00847|Memberikan sertifikasi kepada profesional di Indonesia, Mengatur dan
00848|mengembangkan sertifikasi profesi, Melaksanakan sertifikasi kompetensi
00849|kerja;
00850|- Bahwa Ahli menjelaskan Agensi P3MI haruslah berbadan hukum, tidak
00851|bisa dilakukan oleh orang-perseorangan;
00852|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  untuk  membedakan  apakah  telah  terjadi
00853|eksploitasi  atau  tidak  dapat  dilihat bilamana  sepanjang  proses  dan
00854|prosedur pemberangkatan CPMI keluar negeri  dilakukan  dengan  tidak
00855|benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan , maka
00856|dapat  dipastikan  arahnya  adalah bentuk  eksploitasi  terhadap  pekerja
00857|migran kita saat diluar negeri nanti, sehingga karena tidak terdata secara
00858|sistem dan peraturan, maka PMI tersebut nantinya tidak mendapatkan
00859|hak-haknya atas perlindungan pekerja migran.
00860|
00861|Terdahap keterangan ahli tersebut Terdakwa membernarkan dan tidak
00862|mengajukan keberatan;
00863|
00864|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00865|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00866|- Bahwa T erdakwa pernah dilakukan pemeriksaan BAP di kantor kepolisian
00867|dan semua keterangan T erdakwa di BAP tersebut benar;
00868|- Bahwa T erdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan
00869|para saksi korban dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan tenaga kerja
00870|Indonesia ke Negara Timur  T engah yang tidak  sesuai dengan tata cara prosedure
00871|perundang-undangan yang berlaku,;
00872|- Bahwa  pada  hari  Senin   tanggal  27  Mei  2024   pukul  21.00  WIB  di
00873|Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
00874|- Bahwa  berawal  saat  T erdakwa  sedang  bekerja  sebagai  satpam  di
00875|perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten, saat itu
00876|datang saksi Safiq dan saksi Abay Sobariah datang untuk mencari rumah yang
00877|dikontrakan  dikarenakan T erdakwa punya kenalan dan tahu bahwa ada rumah
00878|yang akan dikontrakan kemudian T erdakwa mengantarkan saksi Abay Sobariah
00879|untuk melihat rumah tersebut, kemudian setelah melihat rumah tersebut saksi Abay
00880|Sobariah pun berninat untuk mengontrak rumah tersebut dengan jangka waktu 1
00881|(satu) tahun yang mana harga per tahunnya sebesar Rp7.500.000,00 ( tujuh juta
00882|lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat menempati rumah tersebut T erdakwa
00883|melihat bukan saksi Abay Sobariah yang menempati rumah tersebut namun ada 4
00884|(empat) orang  perempuan yang mana saksi Abay Sobariah mengatakan kepada
00885|T erdakwa agar T erdakwa mengawasi ke 4 (empat) orang perempuan tersebut agar
00886|tidak jauh-jauh pergi dari rumah kontrakan tersebut selain itu saksi Abay Sobariah
00887|pun  menjanjikan  kepada  T erdakwa  akan  memberikan  uang  sebesar
00888|Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun sampai saat ini uang tersebut belum
00889|diberikan kepada T erdakwa, hingga kemudian T erdakwa dilakukan penangkapan
00890|oleh pihak kepolisian dan T erdakwa baru mengetahui bahwa ke 4 (empat) orang
00891|perempuan tersebut adalah pekerja migran yang akan diberangkatkan ke luar
00892|negeri oleh T erdakwa tidak sesuai peraturan yang berlaku, kemudian T erdakwa
00893|dibawa kekantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
00894|- Bahwa para saksi korban tersebut berada dirumah penampugnan tersebut
00895|sekitar kurang lebih sudah 3 (tiga) minggu;
00896|- Bahwa T erdakwa tidak secara khusus ke 4 (empat) saksi korban tersebut,
00897|T erdakwa
00898|
00899|- Bahwa tugas T erdakwa adalah mengawasi seluruh rumah yang berada di
00900|perumahan tersebut;
00901|- Bahwa saat saksi mengatakan kepada T erdakwa untuk mengawasi para
00902|saksi korban tersebut, saat itu T erdakwa tidak bertanya kenapa ke 4 (empat) saksi
00903|korban  tersebut harus diawasi;
00904|- Bahwa pernah ada 2 (orang) saksi korban keluar dari rumah tersebut dan
00905|saat itu T erdakwa mengatakan agar jangan pergi lama-lama;
00906|- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara kepada ke para saksi korban
00907|tersebut;
00908|- Bahwa T erdakwa tidak pernah menghubungi saksi Abay Sobariah mengenai
00909|company profile  baik melalui telephone mapun chat whatsapp
00910|- Bukan, itu bukan chat whatsapp T erdakwa dengan saksi Abay Sobariah dan
00911|itupun bukan no Handphone T erdakwa;
00912|- Bahwa ada 800 (delapan ratus) rumah di perumahan tempat T erdakwa
00913|bekerja tersebut, namun yag terisi hanya 23 (dua) puluh tiga) rumah saja;
00914|- Bahwa yang menjaga perumahan tersebut ada 4 (empat) orang security;
00915|- Bahwa jarak pos tempat T erdakwa berjaga sampai ke rumah penampungan
00916|tersebut sekitar 50 m2 (lima puluh meter persegi);
00917|- Bahwa rumah penampungan tersebut terlihat dari pos tempat T erdakwa
00918|berjaga;
00919|- Bahwa saat rumah tersebut diisi oleh para saksi korban tersebut, saksi Safiq
00920|dan saksi Abay Sobariah sering datang sekitar 2 (dua) kali dalam seminggu;
00921|- Bahwa  T erdakwa  bekerja  sudah  7  (tujuh)  tahun  sebagai  security
00922|diperumahan tersebut;
00923|- Bahwa saksi di gaji sebagai security di perumahan setiap bulannya sebesar
00924|Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
00925|
00926|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
00927|Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa  serta
00928|memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
00929|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
00930|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
00931|1. Menyatakan Terdakwa SAHARA Bin (Alm) SARNATA  terbukti secara
00932|sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu atau
00933|melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar Wilayah
00934|Negara Republik  Indonesia  untuk  di Eksploitasi di Luar  Wilayah  Negara
00935|Republik  Indonesia”  melanggar  Pasal  10  Jo.  Pasal  4  Undang-Undang
00936|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00937|Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
00938|2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa  SAHARA Bin (Alm)
00939|SARNATA selama  6  (enam)  tahun  dikurangi  selama  Terdakwa  berada
00940|dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan menjatuhkan
00941|pidana denda kepada Terdakwa  sebesar Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima
00942|puluh juta Rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
00943|3. Membebankan kepada Terdakwa SAHARA Bin (Alm) SARNATA untuk
00944|membayar Restitusi kepada saksi korban  REMIWATI, RAODAH, AYU dan
00945|NINGSIH  AMANDA PUTRI  seluruhnya  sebesar  Rp  43.244.000,-  (Empat
00946|puluh  tiga  juta  dua  ratus  empat  puluh  empat  ribu  Rupiah)  subsidiair  6
00947|(enam) bulan kurungan;
00948|4. Menyatakan barang bukti berupa :
00949|
00950|1) 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna Hijau.
00951|Dirampas untuk Negara.
00952|5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-
00953|(Lima ribu Rupiah).
00954|Setelah  mendengar  nota  pembelaan  Terdakwa  dan  atau  Penasihat
00955|Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa di bebaskan
00956|dari segala tuntutun dengan alasan bahwa Terdakwa berhubungan melalui chat
00957|whatsap dengan ketua paguyuban cluster bahkan menanyakan terkait company
00958|profile  perusahaan,  dimana  setelah  dilakukan  pengecekan  ternyata  nomor
00959|tersebut bukanlah nomor sahara Bin Sinarta, melainkan nomor telepon Abbay
00960|Sobariah,  maka  jelaslah  unsur  membantu  atau  melakukan  percobaan
00961|membawa warga negera Indonesia untuk di ekpoitasi di luar negeri tidaklah
00962|terbukti;
00963|Setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  nota
00964|pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
00965|- Bahwa  dalam  Analisa  Yuridis  yang  Penasehat  Hukum  Terdakwa
00966|tuangkan pada Nota Pembelaannya adalah tidak tepat karena  fakta-fakta
00967|persidangan  yang  Penasehat  Hukum  tuangkan  telah  diambil  secara
00968|sepotong-sepotong  atau  ditambah  untuk  kepentingan  pembelaannya.
00969|Untuk  hal  ini  kami  serahkan  sepenuhnya  kepada  Majelis  Hakim  untuk
00970|melakukan penilaian;
00971|- Bahwa Penasehat Hukum  Terdakwa yang memohon Terdakwa agar
00972|dibebaskan  dari  segala  tuntutan  hukum  karena  Terdakwa  tidak  terbukti
00973|secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang didakwakan Penuntut
00974|Umum adalah sikap tidak konsisten dari Penasehat Hukum Terdakwa yang
00975|pada permohonannya juga meminta Majelis Hakim untuk memutus yang
00976|seringan-ringannya disertai dengan alasan-alasan yang meringankan bagi
00977|Terdakwa SAHARA Bin (Alm) SARNATA yang artinya secara tidak sadar
00978|Penasehat  hukum  Terdakwa  menginsafi  bahwa  perbuatan  Terdakwa
00979|SAHARA  Bin  (Alm)  SARNATA  telah  memenuhi  unsur  pidana  yang
00980|didakwakan kepada diri Terdakwa SAHARA Bin (Alm) SARNATA;
00981|- Bahwa segala unsur Pasal 10 Juncto Pasal 4 Juncto Undang-Undang
00982|Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00983|Pidana Perdagangan Orang  telah terpenuhi dan kami buktikan di dalam
00984|Surat  Tuntutan  kami  Nomor  NO.  REG.  PERK:  PDM  II-31/LBK/09/2024
00985|tanggal 10 Desember 2024;
00986|
00987|Setelah mendengar  Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
00988|Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap yang pada pokoknya tetap pada
00989|nota pembelaanya;
00990|Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya