00882|Narkotika  (menjual),  tetapi  akan  menerapkan  ketentuan  yang  lebih
00883|meringankan  atau  standar  yang  lebih  minimal,  yaitu  sesuai  dengan
00884|ketentuan  Pasal  yang  mengatur  perbuatan  dengan  sifat statis, yaitu
00885|hanya  memegang  atau  menyerahkan  Paket  Narkotika  Golongan  I
00886|tersebut. Penerapan hal ini penting sebagai prinsip kepentingan yang
00887|terbaik  bagi  Anak,  sehingga  dengan  demikian  perbuatan  membawa
00888|paket-paket  Narkotika  Golongan  I  jenis  Ganja  dengan  tujuan
00889|mengalihkan paket kepada orang lain dengan memperoleh keuntungan
00890|memenuhi  pengertian  “menyerahkan”  sebagaimana  pertimbangan  di
00891|atas;
00892|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
00893|apakah perbuatan Anak menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut
00894|merupakan perbuatan dengan hak atau justru sebaliknya merupakan
00895|perbuatan tanpa hak;
00896|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ”tanpa hak”  yaitu
00897|perbuatan  pelaku  merupakan  perbuatan  tanpa  wewenang,  karena
00898|pelaku  tidak  memiliki  profil  diri  yang  patut  untuk  melakukan  suatu
00899|perbuatan tertentu, atau dalam kondisi tidak berwenang tersebut pelaku
00900|tidak  memperoleh  pengesahan  secara  tertulis  atas  perbuatannya
00901|tersebut dari pejabat yang berwenang, apakah berupa izin, dokumen,
00902|surat keterangan atau hal-hal lain yang menjadi dasar perbuatannya,
00903|sehingga perbuatan pelaku tersebut tidak sah;
00904|Menimbang bahwa  berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  Undang-
00905|undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
00906|yang  dapat  memperoleh,  menyimpan  dan  menggunakan  Narkotika
00907|untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)  hanyalah
00908|
00909|lembaga  ilmu  pengetahuan  yang  berupa  lembaga  pendidikan,
00910|pelatihan,  penelitian  dan  pengembangan  yang  diselenggarakan  oleh
00911|pemerintah atau swasta dengan izin Menteri Kesehatan;
00912|Menimbang bahwa  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-
00913|undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
00914|Narkotika  Golongan  I  hanya  dapat  digunakan  dengan persetujuan
00915|Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;
00916|Menimbang bahwa  Anak masih pada usia sekolah dan tidak
00917|dalam  kapasitas  untuk  memegang  atau  membawa  paket-paket
00918|Narkotika  Golongan  I  tersebut,  padahal  hanya  orang  yang  bergerak
00919|dalam ruang lingkup pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
00920|yang dapat melakukan hal tersebut dan untuk keperluan tertentu saja,
00921|sehingga secara profil Anak bukanlah orang yang berwenang menurut
00922|ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, selanjutnya
00923|dalam  kondisi  tidak  berkapasitas  tersebut  ternyata  Anak  tidak  dapat
00924|menunjukkan izin untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
00925|Narkotika Golongan I jenis Ganja, padahal sabu tersebut merupakan
00926|barang yang terbatas, terlarang dan berbahaya, apalagi untuk Anak-
00927|Anak,  sehingga  dengan  demikian  perbuatan  Anak  menyerahkan
00928|Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut merupakan perbuatan yang
00929|tidak sah;
00930|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak memiliki wewenang
00931|dalam memegang atau membawa Narkotika Golongan I tersebut untuk
00932|kepentingan  peralihan  kepada  orang  lain,  maka  perbuatan  tersebut
00933|merupakan perbuatan “tanpa hak” sesuai pertimbangan Hakim di atas;
00934|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
00935|Hakim  di  atas,  unsur  “secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum
00936|menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi
00937|perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika
00938|Golongan I” telah dipenuhi dalam perbuatan Anak;
00939|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas,
00940|maka unsur ke-2 (dua) yaitu “tanpa hak dan melawan hukum menjual
00941|narkotika golongan I  dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5
00942|(lima) gram” dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
00943|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 114 ayat (2)
00944|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
00945|jo. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  jo.
00946|
00947|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak  telah
00948|terpenuhi,  maka  Anak haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00949|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00950|dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
00951|Menimbang  bahwa  selama  dalam  persidangan  perkara  ini  Hakim
00952|senantiasa menanyakan kondisi kesehatan Anak setiap akan memulai agenda
00953|persidangan  serta  mengingatkan  kepada  Anak  untuk  memperhatikan  segala
00954|sesuatu yang terjadi di persidangan, selanjutnya selama proses persidangan ini
00955|Hakim tidak menemukan hal-hal tertentu yang menunjukkan ketidakmampuan
00956|(onbekwaam) Anak untuk mengikuti persidangan baik secara jasmani maupun
00957|rohani, di samping itu Anak dapat berkomunikasi dengan baik selama proses
00958|persidangan  dan  dapat  menyatakan  kehendaknya  dengan  baik,  menjawab
00959|pertanyaan Hakim dengan lancar, serta selalu dalam keadaan sehat jasmani
00960|dan rohani, sehingga dalam hal ini Anak tersebut memiliki kemampuan untuk
00961|bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan;
00962|Menimbang bahwa selama persidangan ini Hakim tidak menemukan
00963|situasi atau kondisi di luar kehendak Anak dalam melakukan perbuatan tersebut,
00964|sehingga perbuatan yang terjadi murni merupakan suatu niat ( mens rea/intent)
00965|dari Anak. Anak mengetahui perbuatan  berkaitan dengan  Narkotika sebagai
00966|perbuatan terlarang. Selama persidangan perkara ini, baik Saksi-saksi maupun
00967|Anak tidak pernah menyatakan adanya sebab-sebab lain di luar kemampuan
00968|Anak sebagai manusia, atau pihak-pihak lain yang mempengaruhi, menekan
00969|atau memanfaatkan posisi lemah Anak guna mewujudkan terjadinya perbuatan
00970|menguasai  Narkotika  untuk  kepentingan  orang  lain  tersebut,  atau  dengan
00971|kalimat lain tidak ada keadaan yang memaksa Anak untuk melakukan perbuatan
00972|tersebut, yang murni merupakan keinginannya sendiri. Dalam hal ini juga Anak
00973|menyatakan keinginan dan kehendak sewaktu menguasai Narkotika tersebut
00974|adalah untuk kepentingan diserahkan kepada orang lain, yang seluruhnya murni
00975|berdasarkan keterangan Anak sendiri;
00976|Menimbang,  bahwa  merujuk  pada  ajaran  kesalahan  dalam  tindak
00977|pidana, maka sesuatu yang dilakukan oleh Anak tersebut ( actus reus ) adalah
00978|berdasarkan  niat  dan  kehendak  pribadi  ( mens  rea),  sehingga  terdapat
00979|hubungan  antara  kehendak  pribadi  dengan  perbuatan  yang  terjadi.  Dengan
00980|demikian, secara patut menurut ukuran perbuatan yang terjadi Anak tetap harus
00981|bertanggung jawab;
00982|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  perkara  ini  Hakim  tidak
00983|menemukan baik alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Anak,
00984|
00985|maupun alasan pembenar , yang dapat menghapuskan  sifat melawan hukum
00986|perbuatan Anak tersebut, sehingga tidak ada alasan baik dalam diri maupun di
00987|luar diri Anak yang dapat menghapus  pertanggungjawaban Anak atas tindak
00988|pidana tersebut di atas , selanjutnya dalam konteks peradilan anak, maka anak
00989|dalam usia tertentu (12 (dua belas) s/d. di bawah 18 (delapan belas) tahun)
00990|sudah bisa bertanggung jawab secara mandiri ketika melakukan suatu tindak
00991|pidana. Dengan demikian Anak harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak
00992|pidana sebagaimana dakwaan tersebut;
00993|Menimbang  bahwa  karena Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan
00994|meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak
00995|pidana tersebut, maka Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal
00996|tersebut;
00997|Menimbang  bahwa  karena  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan
00998|meyakinkan bersalah  melakukan tindak pidana sebagaimana  ketentuan  Pasal
00999|114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang
01000|Narkotika  jo. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian
01001|Pidana  jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01002|Anak, maka Hakim seyogyanya menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda
01003|secara kumulatif sesuai dengan ketentuan P asal tersebut, namun oleh karena
01004|berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3)  Undang-Undang Republik Indonesia
01005|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pidana
01006|kumulatif berupa penjara dan denda bagi orang dewasa diganti dengan pidana
01007|kumulatif berupa penjara dan pelatihan kerja, maka Majelis akan menjatuhkan
01008|pidana penjara dan pidana pelatihan kerja bagi Anak tersebut;
01009|Menimbang  bahwa  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  tersebut
01010|sebagai sarana terakhir ( ultimum remedium ) karena tindak pidana Narkotika
01011|merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  ( extraordinary  crime),  khususnya
01012|peralihan Narkotika kepada orang lain, terlebih khusus bagi anak-anak yang
01013|sebaya atau lebih muda bagi Anak, yang akan merusak perkembangan hidup
01014|masyarakat  tersebut.  Walaupun  begitu,  penjatuhan  pidana  penjara bukan
01015|semata-mata sebagai sarana pembalasan dan efek jera (deterrent effect) bagi
01016|Anak, melainka n untuk  mendidik Anak  supaya memahami  segala perbuatan
01017|yang berkaitan dengan Narkotika sebagai perbuatan terlarang dan berbahaya ,
01018|serta  tidak  mengulangi  kembali  perbuatan  tersebut.  Pidana  penjara  melalui
01019|proses pembinaan di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan
01020|cara yang baik untuk Anak agar  merenungkan perbuatan tersebut ,  menjauhi
01021|segala hal berkaitan dengan Narkotika,  tidak berurusan dan menyentuh lagi
01022|
01023|barang bernama Narkotika, terlebih lagi melakukan transaksi peredaran dan
01024|perdagangan  gelap  Narkotika  tersebut.  Penjatuhan  pidana  terhadap  Anak
01025|tersebut juga  untuk  melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika,  mencegah
01026|orang dewasa dan anak-anak lainnya  melakukan perbuatan yang sama atau
01027|enggan mengulangi perbuatan yang sama  dengan Anak, sebab hukum tetap
01028|menjalankan fungsinya sebagai sarana ketertiban;
01029|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01030|Kemasyarakatan  atas  nama  Anak  tersebut,  Pembimbing  kemasyarakatan
01031|merekomendasikan agar masing-masing Anak dipidana dengan pidana penjara
01032|yang seringan-ringannya dan melakukan pelatihan kerja;
01033|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pelatihan kerja oleh Hakim juga
01034|merupakan cara yang baik agar masing-masing Anak memperoleh keterampilan
01035|dan  bekal  yang  cukup  demi  pengembangan  kompetensi  diri  masing-masing
01036|sesuai usia dan tumbuh kembangnya, sebelum kembali menjalani aktivitasnya
01037|sehari-hari di masyarakat, yang akan mengajarkan kepada Anak hal-hal yang
01038|baik dan berguna untuk dirinya ke depan, sehingga proses penegakan hukum
01039|terhadap Anak tersebut bukan sesuatu yang selesai begitu saja, sebab selain
01040|membina juga memperbaiki Anak, mencarikan jalan terbaik untuk pendewasaan
01041|Anak,  menumbuhkan  tanggung  jawab  Anak,  dengan  tetap  mengusahakan
01042|kepentingan yang terbaik bagi Anak tersebut;
01043|Menimbang,  bahwa  d engan  memerhatikan seluruh  pertimbangan
01044|penjatuhan  pidana  di  atas  dan  mempertimbangkan  pula aspek  filosofis,
01045|sosiologis, yuridis  dan pedagogis bagi Anak  dalam penanganan perkara ini,
01046|Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  penjara  dan  pidana  pelatihan  kerja  yang
01047|sepadan bagi Anak, yang untuk lamanya pidana penjara dan pidana pelatihan
01048|kerja tersebut seluruhnya akan ditentukan oleh Hakim dalam amar putusan ini;
01049|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
01050|Hakim harus  memperhatikan  dengan saksama  keadaan  pribadi Anak  dalam
01051|melakukan suatu perbuatan, berat ringannya perbuatan yang dilakukan oleh
01052|Anak, serta harapan bagi Anak di masa depan, dengan memperhatikan rasa
01053|keadilan, kemanusiaan, perasaan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di
01054|masyarakat,  dengan  tidak  melupakan  kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak
01055|tersebut ( vide Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48
01056|Tahun  2009  tentag  Kekuasaan  Kehakiman  jis. Pasal  70  Undang-undang
01057|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01058|Anak  jo.  Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01059|
01060|2000  tentang  Pemidanaan  Agar  Setimpal  dengan  Berat  dan  Sifat
01061|Kejahatannya);
01062|Menimbang  bahwa  perbuatan  Anak  tersebut  merupakan  perbuatan
01063|yang  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam  pemberantasan
01064|narkotika,  sebab pemerintah  memb erikan  perhatian  khusus  terhadap  hal
01065|tersebut oleh karena tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa
01066|(extraordinary crime) dan narkotika sendiri merupakan barang berbahaya yang
01067|dapat  merusak  generasi  penerus  bangsa,  terlebih  khusus  generasi  muda
01068|bahkan anak-anak . Hakim memandang seluruh hal tersebut sebagai keadaan
01069|yang memberatkan bagi Anak;
01070|Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak melalui Penasihat Hukum
01071|Anak telah  mengajukan  permohonan  keringanan  hukuman  dengan  alasan
01072|menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi , masih memiliki minat
01073|untuk melanjutkan pendidikan, serta membantu orang tua dalam bekerja sehari-
01074|hari, di samping itu berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak
01075|masih sadar bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi diri pribadi
01076|dan masih memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan;
01077|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  alasan  pendidikan,  Hakim
01078|berpendapat pendidikan adalah sesuatu yang penting untuk mengembangkan
01079|cara berpikir anak serta mengawal proses tumbuh kembang anak. Walaupun
01080|Anak  telah  beranjak  dewasa  dan  sudah  memahami  bagaimana  menjalani
01081|kehidupan  dengan  bekerja  membantu  orangtua,  namun  pendidikan  tersebut
01082|tetaplah  penting  sebagai  sarana  perkembangan  kehidupan  anak  dan
01083|mengajarkan hal-hal yang bermanfaat ketika Anak masuk usia dewasa. Melalui
01084|putusan ini, Hakim juga mengingatkan kepada Anak agar memperbaiki kelakuan
01085|sehari-hari  dalam  menjalankan  proses  pendidikan,  disiplin  serta  memiliki
01086|kesadaran untuk melakukan hal baik tanpa paksaan. Hakim mempertimbangkan
01087|harapan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak;
01088|Menimbang bahwa dalam perkara ini pejabat yang berwenang di setiap
01089|tingkat pemeriksaan telah memerintahkan atau menetapkan penangkapan  dan
01090|penahanan  yang  sah  bagi  Anak,  sehingga  Hakim  menetapkan  agar  masa
01091|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana
01092|penjara yang dijatuhkan; 
01093|Menimbang  bahwa  karena  Anak  masih  berada  dalam  Lembaga
01094|Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan penahanan terhadap Anak di LPAS
01095|tersebut berdasarkan alasan yang cukup, maka Hakim menetapkan agar Anak
01096|tetap berada dalam tahanan;
01097|
01098|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik
01099|klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna orange merk Gold narkotika jenis
01100|Extacy, dengan berat bruto 4,85 (empat koma delapan lima) gram dan berat
01101|netto 4,31 (empat koma tiga satu) gram dan 1 (satu) buah plastik klip berisikan 8
01102|(delapan) butir pil warna orange merk Gold narkotika jenis Extacy, dengan berat
01103|bruto 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram dan berat netto 3,47 (tiga koma empat
01104|tujuh)  gram,  merupakan  benda-benda  yang  berhubungan  langsung  dengan
01105|tindak pidana yang dilakukan Anak maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut
01106|dirampas untuk dimusnahkan;
01107|Menimbang  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit
01108|Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor IMEI.1 868435041119016
01109|dan  IMEI.2  868435041119008,  merupakan  benda-benda  yang  berhubungan
01110|langsung  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak oleh  karena  masih
01111|memiliki nilai ekonomis  maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas
01112|untuk negara;
01113|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
01114|Hakim  mempertimbangkan terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan
01115|yang meringankan Anak;
01116|Keadaan  yang  memberatkan:
01117|- Perbuatan  Anak  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam
01118|memberantas narkotika;
01119|Keadaan yang meringankan:
01120|- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
01121|- Anak masih memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan dalam rangka
01122|pertumbuhan dan perkembangan diri;
01123|- Anak masih membutuhkan kasih sayang dari orang tua;
01124|- Anak belum pernah dihukum;
01125|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Hakim  menjatuhkan  pidana  kepada
01126|Anak,  maka  Hakim  membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  Anak  yang
01127|dibayarkan melalui orangtua Anak;
01128|Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
01129|Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika  jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01130|2026 tentang Penyesuaian Pidana  jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
01131|tentang Sistem Peradilan Anak  jo. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor
01132|20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
01133|Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang
01134|
01135|Perubahan Penggolongan Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain
01136|yang bersangkutan;
01137|
01138|MENGADILI:
01139|1. Menyatakan Anak  tersebut  di atas terbukti  secara  sah  dan
01140|meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana  “dengan  tanpa hak dan
01141|melawan hukum menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya 5 (lima)
01142|gram ” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
01143|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak  dengan  pidana  penjara
01144|selama  2  (dua)  tahun dan  menjalani  pelatihan  kerja  di  Lembaga
01145|Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  Kota  Pematangsiantar
01146|selama 3 (tiga) bulan;
01147|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
01148|dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01149|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01150|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01151|- 1 (satu) buah plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir pil warna
01152|orange  merk Gold narkotika jenis  Extacy, dengan  berat bruto 4,85
01153|(empat koma delapan lima) gram dan berat netto 4,31 (empat koma
01154|tiga satu) gram;
01155|- 1  (satu)  buah  plastik  klip  berisikan  8  (delapan)  butir  pil  warna
01156|orange merk Gold narkotika jenis Extacy, dengan berat bruto 3,76 (tiga
01157|koma tujuh enam) gram dan berat netto 3,47 (tiga koma empat tujuh)
01158|gram;
01159|Dimusnahkan;
01160|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor
01161|IMEI.1 868435041119016 dan IMEI.2 868435041119008;
01162|Dirampas untuk negara;
01163|6. Membebankan  kepada  Anak membayar biaya perkara  sejumlah
01164|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01165|
01166|Rabu
01167|
01168|13 Mei
01169|
01170|2026
01171|
01172|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, oleh Adam
01173|Malik, S.H. Hakim  pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar , yang diucapkan
01174|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga  dibantu oleh  Eko Putra