01743|- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa gaji CPMI tersebut;
01744|- Bahwa  Terdakwa  jelaskan  bahwa  saksi  mendapatkan  keuntungan
01745|sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari saudari Rismawati;
01746|- Bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  tidak  memiliki
01747|kompetensi dalam ini seperti sertifikat kempetensi keahlian bekerja sebagai
01748|salah satu syarat akan bekerja diluar negeri;
01749|- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki surat
01750|keterangan kesehatan dari fasilitas kesehatan sebagai salah satu syarat akan
01751|bekerja diluar negeri;
01752|- Bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  terdaftar  dan  tidak
01753|memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial sebagai salah satu syarat akan
01754|bekerja diluar negeri;
01755|- Bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  tidak  memiliki
01756|dukumen perjanjian kerja;
01757|- Bahwa  sepengetahuan  Terdakwa Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01758|tersebut miliki untuk berangkat dan tidak memiliki dokumen yang sah untuk
01759|bekerja di Negara Malaysia;
01760|- Bahwa Terdakwa dan saudari Rismawati bukan sebagai agen/pengurus
01761|keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia resmi dan terdaftar di Negara
01762|Indonesia sebagai orang perseorangan yang dapat memberangkatkan Calon
01763|Pekerja Migran Indonesia ke negara lain untuk bekerja;
01764|- Bahwa  saudari Rismawati tidak memilik ijin untuk memberangkatkan
01765|Calon Pekerja Migran Indonesia dari Indonesia menuju Malaysia.
01766|
01767|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01768|berikut:
01769|1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO RENO 11 5G warna Abu – Abu
01770|dengan IMEI 1: 864618061152090, IMEI 2: 864618061152082.
01771|2. 12 (dua  belas)  Lembar  Manifest  daftar  penumpang  Kapal
01772|KM.PANTOKRATOR tanggal 16 Juli 2025 rute pelabuhan Nusantara Pare
01773|Pare menuju ke pelabuhan Tunon Taka Nunukan;
01774|
01775|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
01776|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
01777|Halaman 43 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01778|
01779|- Bahwa benar Terdakwa  Baso Bin Jusmain di amankan oleh Petugas
01780|kepolisian pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 23.00
01781|WITA bertempat di depan Pelabuhan Nusantara Pare -pare yang terletak di
01782|Jalan Andi Cammi Kelurahan Mallustasi, Kecamatan Ujung Kota. Parepare
01783|Provinsi Sulawesai Selatan;
01784|- Bahwa  benar  Terdakwa  ditangkap karena memfasilitasi penjemputan
01785|dan pembelian tiket 5 (lima) orang WNI  agar bisa berangkat dari kampung
01786|halaman sampai bisa berada di daerah Nunukan  yang mana dari Nunukan
01787|ke  negara  Malaysia  akan  difasilitasi  oleh  Ilham  Rahmat (dilakukan
01788|penuntutan terpisah)  dimana  5 (lima) orang  WNI  dengan rincian 2 (dua)
01789|orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
01790|(satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak  rencananya akan
01791|bekerja ke Malaysia melalui jalur tidak resmi dan tanpa dilengkapi dokumen
01792|yang di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
01793|- Bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2 (dua) orang
01794|Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu)
01795|orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak  atas  nama  Saksi
01796|Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur anak
01797|Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal
01798|Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan berangkat
01799|ke negara Malaysia;
01800|- Bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut berangkat dari Bulukumba
01801|menuju  Pelabuhan Pare pare  menggunakan  Mobil  Travel yang  dijemput
01802|oleh sadara Rombe atas perintah dari Terdakwa  sedangkan Terdakwa atas
01803|perintah dari saudari Rismawati  kemudian dari Pare-pare menuju Nunukan
01804|diberangkatkan menggunakan Kapal KM. PANTOKRATOR;
01805|- Bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2 (dua) orang
01806|Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu)
01807|orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak  hanya sampai di daerah
01808|Nunukan  tidak  jadi  berangkat/  menyebrang  ke  Malaysia  karena  terlebih
01809|dahulu digagalkan oleh petugas kepolisian;
01810|- Bahwa  benar  yang  membiayai  keberangkatan 5  (lima)  orang  WNI
01811|tersebut  menuju  ke  Malaysia  adalah  saudara  Asri  Als  Mandor  Asri  dan
01812|rencananya akan diganti pada saat Saksi Riswandi dan saudara Herman
01813|ketika sudah bekerja nantinya;
01814|- Bahwa biaya keberangkatan 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian
01815|2  (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  di
01816|Halaman 44 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01817|
01818|Malaysia,  1  (satu)  orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak
01819|sejumlah  RM. 1.750,- atau sekitar Rp. 6.650.000,- untuk 1 orang dewasa
01820|dengan  total  keseluruhan  senjumlah  RM.  5.250,-  atau  sekitar  Rp.
01821|19.950.000,- untuk 3 orang dewasa dan untuk anak tidak dibebankan biaya
01822|dan belum dibayar oleh Saksi Saksi Riswandi dan saudara Herman kepada
01823|Mandor Asri;
01824|- Bahwa benar Terdakwa mengetahui orang yang dijemput tersebut akan
01825|berangkat  ke  Negara  Malaysia  untuk  bekerja  namun  tepatnya  bekerja
01826|dimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
01827|- Bahwa benar saudari Rismawati juga merupakan suruhan dari saudara
01828|Asri Als Mandor Asri;
01829|- Bahwa  benar  keuntungan  Terdakwa  jika  berhasil  memfasilitasi
01830|keberangkatan  5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2 (dua) orang
01831|Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu)
01832|orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak akan  dibayar  oleh
01833|saudari Rismawati sejumlah Rp. 200.000,-;
01834|- Bahwa  Terdakwa  belum  pernah  terlibat  dalam  suatu  perkara  tindak
01835|pidana;
01836|- Bahwa benar peranan dari Terdakwa Baso Bin Jusmain adalah orang
01837|yang di perintahkan oleh  saudari Rismawati Als Ris untuk menjemput ke 5
01838|(lima)  orang  WNI  dengan  rincian  2  (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran
01839|Indonesia,  1  (satu)  orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak
01840|tersebut  dari  Kampunya  di  Kecamatan Gantarang  menuju  Pelabuhan
01841|Nusantara Parepare kemudian membelikan Tiket kapal ke 5 orang CPMI
01842|tersebut  agar  sampai  di  Kabupaten Nunukan  kemudian  di  Lanjutkan  di
01843|Jemput  oleh  Saksi  Ilham (yang  dilakukan  penuntutan  terpisah) yang
01844|nantinya akan menuju ke Negara Malaysia melalui jalur ilegall, yang mana
01845|dengan tujuan akhir adalah Malaysia akan tetapi belum sempat terlaksana
01846|karena digagalkan oleh aparat Kepolisian RI;
01847|- Bahwa benar Terdakwa, saudara Mandor Asri dan saudari Rismawati
01848|tidak memilik ijin untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia
01849|dari Indonesia menuju Malaysia;
01850|- Bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  tidak  memiliki
01851|dokumen-dokumen  sebagaimana  yang  dipersyaratkan  perundang-
01852|undangan untuk bekerja di luar wilayah NKRI diantaranya  surat keterangan
01853|kesehatan  dari  fasilitas  kesehatan  tidak  memiliki  nomor  kepesertaan
01854|jaminan sosial sebagai salah satu syarat akan bekerja diluar negeri  serta
01855|Halaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01856|
01857|Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dukumen perjanjian
01858|kerja;
01859|
01860|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01861|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01862|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01863|kepadanya;
01864|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  di  dakwa  oleh  Penuntut  umum
01865|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehinggah Majelis Hakim dengan
01866|memperhatikan  fakta  tersebut  di  atas  mempertimbangkan  terlebih  dahuhulu
01867|dakwaan alternatif ke dua yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan
01868|diancam Pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01869|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01870|KUHPidana  Jo.  Pasal  53  Ayat  (1)  KUHPidana  “orang  perseorangan,  yang
01871|melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  atau  yang  turut  serta  melakukan
01872|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,
01873|jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak
01874|selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
01875|kehendaknya sendiri”;
01876|Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini
01877|adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana  sebagaimana
01878|yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung
01879|jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim
01880|akan  mempertimbangkan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan,  dan
01881|selanjutnya  mempertimbangkan  unsur  kesalahan  dalam  rangka
01882|pertanggungjawaban pidana;
01883|Menimbang, bahwa  sehubungan  dengan  telah  diundangkan  dan
01884|diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang -
01885|Undang  Hukum  Acara  Pidana  yang  mencabut  dan  menggantikan  Undang-
01886|Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  maka  Majelis
01887|Hakim berpendapat perlu menetapkan dasar hukum acara yang berlaku dalam
01888|perkara a quo dalam masa transisi pemberlakukan Undang-Undang Nomor 20
01889|Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  sebagai
01890|berikut: 
01891|Menimbang, bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  telah  dimulai  sebelum
01892|berlakunya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
01893|Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya saat ini proses persidangan masih
01894|berlangsung dan telah memasuki masa pemberlakuan Undang-Undang Nomor
01895|Halaman 46 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01896|
01897|20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  maka
01898|berlaku asas Temps Regit Actum dimana hukum acara yang harus digunakan
01899|adalah hukum yang berlaku pada saat tindakan hukum dilakukan;
01900|Menimbang, bahwa dalam perkara  a quo  telah dilimpahkan dan telah
01901|diregister  pada  tanggal 15  Desember  2025  di  Pengadilan  Negeri  Nunukan,
01902|selanjutnya perkara  a quo  telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal  22
01903|Desember 2025 dimulai dari pemeriksaan identitas Terdakwa dan pembacaan
01904|dakwaan dan perkara ini masih berjalan hingga tahun 2026. Selanjutnya pada
01905|tanggal 2 Januari 2026 dimulainya pemberlakuan Undang -Undang nomor 20
01906|tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana; 
01907|Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 361
01908|Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
01909|Acara Pidana huruf c yang menegaskan bahwa: “Perkara tindak pidana yang
01910|sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya
01911|tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-
01912|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
01913|Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76,  Tambahan  Lembaran  Negara
01914|Republik  Indonesia  Nomor  3209),  kecuali  untuk  proses  peninjauan  kembali
01915|berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan pertimbangan di
01916|atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tahapan  pemeriksaan  selanjutnya
01917|dalam perkara ini tetap diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan
01918|dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 
01919|Menimbang, bahwa  dengan  adanya  pemberlakuan  Undang-Undang
01920|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
01921|sejak tanggal 2 Januari 2026, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618
01922|Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023 yang  bersesuaian dengan  Ketentuan
01923|Peralihan  Perihal  Pelaksanaan  KUHP  dalam  SEMA Nomor  1  Tahun  2026
01924|tentang  Pedoman Implementasi  KUHP 2023  dan  KUHAP 2025, pembuktian
01925|dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01926|KUHP  kecuali  KUHP  atau  peraturan  perundang-undangan  yang  lama  lebih
01927|menguntungkan; 
01928|Menimbang, bahwa  sesuai  dengan  Pasal 3  Ayat ( 1)  Undang-Undang
01929|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana
01930|mengatur tentang Asas  Lex Favor Reo  artinya “hukum yang menguntungkan
01931|bagi Terdakwa”, yaitu asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa jika
01932|terjadi  perubahan  peraturan  perundang-undangan  setelah  suatu  perbuatan
01933|Halaman 47 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01934|
01935|pidana dilakukan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan hukum yang paling
01936|meringankan atau menguntungkan bagi pelaku tindak pidana; 
01937|Menimbang,  bahwa  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  dengan
01938|nomor register dakwaan PDM-41/KN.Nnk/Etl.2/11/2025 tanggal 15 Desember
01939|2025,  Penuntut  Umum  mendakwakan  Terdakwa  dengan  uraian  dakwaan
01940|sebagai berikut: 
01941|PERTAMA: Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  Pidana
01942|dalam  Pasal  4  Jo.  Pasal  10  UU  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01943|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jo. Pasal 55 Ayat
01944|(1) Ke-1 KUHPidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta
01945|melakukan, membantu atau melakukan percobaan, membawa warga negara
01946|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01947|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”; 
01948|ATAU
01949|KEDUA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
01950|Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01951|Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53
01952|Ayat (1) KUHPidana “orang perseorangan, yang melakukan, yang menyuruh
01953|melakukan,  atau  yang  turut  serta  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
01954|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69,  jika  niat  untuk  itu  telah
01955|ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan
01956|itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
01957|ATAU
01958|KETIGA: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
01959|Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01960|Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53
01961|Ayat (1) KUHPidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang
01962|turut  serta  melakukan,  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana
01963|dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan
01964|Pekerja  Migran  Indonesia,  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari  adanya
01965|permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
01966|mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;
01967|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01968|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01969|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01970|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01971|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01972|Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01973|
01974|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01975|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01976|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01977|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :  
01978|1. Orang perseorangan;
01979|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01980|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01981|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01982|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01983|dimaksud dalam Pasal 69;
01984|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01985|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01986|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01987|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01988|mata atas kehendaknya sendiri;
01989|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01990|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01991|Ad.1. Orang Perseorangan;
01992|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01993|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01994|hak dan kewajiban, atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01995|Menimbang,  bahwa  subjek  hukum  dalam  tindak  pidana  mencakup
01996|manusia secara alamiah dan Korporasi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69
01997|Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01998|Indonesia  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01999|Migran Indonesia. Bahwa s esuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang
02000|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , orang
02001|perseorangan  dalam  ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak
02002|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
02003|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
02004|Baso Bin Jusmain ke hadapan persidangan, dan setelah melalui pemeriksaan di
02005|persidangan,  ternyata  identitas  Terdakwa  sama  dengan  dakwaan  Penuntut
02006|Umum,  maka  dengan  demikian  subyek  perbuatan  pidana  yang  didakwakan
02007|dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang
02008|lain,  sehingga  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  kesalahan  orang  (error  in
02009|persona) yang diajukan dalam persidangan;