00483|- Bahwa saksi pernah menerima Job melalui aplikasi Michat dan langsung
00484|berhubungan dengan saksi tidak melalui Terdakwa;
00485|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar
00486|dan tidak keberatan;
00487|3. Saksi Kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00488|- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan terkait dengan adanya
00489|kejadian pengamanan atas pelaku yang melakukan tindak pidana Perdagangan
00490|Orang yang pada saat itu dilakukan patrol oleh Tim Satgas TPPO di Hotel-hotel;
00491|- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Satgas TPPO pada hari Sabtu, tanggal
00492|16 November 2024 sekira pukul 23:00 WIB, bertempat di Rumah Kos  Jalan
00493|Alpukat, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin
00494|Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau bertempat di Hotel Diana di Jalan
00495|Pakunegara, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin
00496|Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
00497|- Bahwa Dasar kegiatan patroli dan pengecekan hotel – hotel yang dilakukan oleh
00498|Tim Satgas TPPO tersebut adalah Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 2268
00499|/ XI / RES.1.8 / 2024 / Satreskrim tanggal 01 November 2024. Saya tergabung
00500|kedalam Tim Satgas TPPO tersebut, dan saya melakukan kegiatan patroli dan
00501|pengecekan di Hotel – Hotel terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut
00502|bersama dengan rekan – rekan saya yang lain yang tergabung kedalam Sprint
00503|Satgas TPPO tersebut;
00504|- Bahwa pada saat dilakukan  patrol oleh saksi bersama Tim Satgas TPPO
00505|menemukan sepasang laki – laki dan perempuan yang berada didalam sebuah
00506|kamar hotel yang tidak terikat dalam status perkawinan tersebut pada hari Sabtu
00507|16 November 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Sebuah kamar hotel Diana yang
00508|berada di Jalan Pakunegara Kelurahan  Raja Kecamatan Arut Selatan
00509|Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
00510|- Bahwa Perempuan yang saksi temukan berada di dalam sebuah Kamar hotel
00511|bersama dengan seoarang laki – laki yang tidak terikat dalam status perkawinan
00512|tersebut adalah Saksi korban sedangkan laki – laki yang saya temukan berada di
00513|dalam sebuah kamar hotel bersama dengan Saksi korban yang tidak terikat
00514|dalam status perkawinan tersebut adalah saudara HENDRI SAPUTRA;
00515|
00516|- Bahwa Maksud dan tujuan mereka berada didalam kamar Hotel tersebut adalah
00517|untuk melakukan hubungan badan sesuai dengan perjanjian yang telah
00518|ditentukan oleh seorang laki – laki yang menawarkan Saksi korban tersebut;
00519|- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi korban dan saudara HENDRA SAPUTRA
00520|bahwa mereka berada didalam kamar hotel tersebut dikarenakan saudara
00521|HENDRI SAPUTRA memesan perempuan kepada seorang laki – laki melalui
00522|aplikasi pesan Whatsapp yang kemudian laki – laki t ersebut menawarkan
00523|perempuan dengan cara mengirimkan beberapa foto – foto perempuan kepada
00524|saudara HENDRI SAPUTRA untuk dipilih oleh saudari HENDRI SAPUTRA, dan
00525|saat itu saudari HENDRI SAPUTRA memilih Saksi korban sehingga saat itu
00526|Saksi korban disuruh oleh laki – laki tersebut untuk melayani saudara HENDRI
00527|SAPUTRA berhubungan badan, sehingga saat itu saudara HENDRI SAPUTRA
00528|dan Saksi korban dapat berada didalam kamar hotel tersebut;
00529|- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi korban yang menyuruh dan
00530|menawarkannya kepada saudara HENDRI SAPUTRA adalah untuk melakukan
00531|hubungan badan tersebut adalah saudara GOVINDA (Terdakwa);
00532|- Bahwa adapun sistem kerja yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara
00533|Terdakwa menawarkan perempuan kepada saudara HENDRI SAPUTRA untuk
00534|melakukan hubungan badan tersebut dengan cara komunikasi melalui aplikasi
00535|pesan whatsapp dengan nomor 0821 5708 8463, yang kemudian Perempuan
00536|yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk melayani dalam melakukan hubungan
00537|badan kepada saudara HENDRI SAPUTRA dengan membayarkan sejumlah
00538|uang tersebut berjumlah 4 (empat) orang yang tidak saya kenali yang mana
00539|salah satu dari Foto tersebut adalah Saksi korban;
00540|- Bahwa sepengetahuan saksi dari percakapan pesan whatsapp antara Terdakwa
00541|dan saudara HENDRI SAPUTRA bahwa saudara HENDRI SAPUTRA
00542|mengirimkan uang sejumlah Rp. 2.000.000-, (dua juta rupiah) untuk Saksi korban
00543|untuk melayani hubungan badan “ Long Time “ dengan saudara HENDRI
00544|SAPUTRA tersebut;
00545|- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara saudara Hendri melakukan
00546|pembayaran kepada Terdakwa yaitu dengan cara Uang pembayaran tersebut
00547|sudah dibayarkan oleh saudara HENDRI SAPUTRA kepada Terdakwa melalui
00548|transfer rekening bank yang saat itu dikirimkan oleh Terdakwa ke rekening Bank
00549|BCA dengan nomor : 8585124539 An. GOVINDA dan Uang pembayaran dari
00550|saudara HENDRI SAPUTRA tersebut belum diserahkan kepada Saksi korban
00551|dan masih ada pada Terdakwa;
00552|
00553|- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui bahwa Saksi korban ada dihotel
00554|tersebut bersama dengan saudara HENDRI SAPUTRA karena disuruh oleh
00555|Terdakwa untuk melayani melakukan hubungan  badan  tersebut yaitu saya
00556|langsung menghubungi saudara BAGAS RIZKI PUTRA dan memberitahukan
00557|terkait hal tersebut yang kemudian saudara BAGAS RIZKI PUTRA bersama
00558|dengan Tim Satgas TPPO yang lain mengamankan Terdakwa sehubungan
00559|dengan menyuruh dan menawarkan perempuan kepada seorang laki – laki untuk
00560|melakukan hubungan badan tersebut dengan membayarkan sejumlah uang;
00561|- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penawaran perempuan kepada
00562|saudara Hendri Saputra yaitu dengan cara berdasarkan bukti percakapan
00563|whatsapp, cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan mengirimkan foto – foto
00564|perempuan kepada seorang laki – laki yang memesan perempuan kepadanya
00565|dengan tujuan akan diajak untuk melakukan hubungan badan, setelah seorang
00566|laki – laki tersebut menentukan pilihan kemudian Terdakwa dan seorang laki –
00567|laki tersebut mengatur harga terkait dengan perempuan yang dipilih untuk
00568|melayani hubungan badan tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga dan
00569|dilakukan pembayaran oleh seorang laki – laki tersebut kemudian Terdakwa
00570|menjemput dan mengantarkan seorang perempuan tersebut ke sebuah Hotel
00571|yang telah ditentukan dan kemudian saudara pergi dari hotel tersebut untuk
00572|menunggu menjemput kembali perempuan yang diantarkan tersebut ke hotel
00573|setelah melayani laki – laki yang memesannya tersebut melakukan berhubungan
00574|badan;
00575|- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan
00576|perbuatannya;
00577|Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar
00578|dan tidak keberatan;
00579|
00580|Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Keterangan
00581|Ahli Dr. Kiki Kristanto,S.H.,M.H.,C.LA.,C.C.D.,C.Med di bawah sumpah pada pokoknya
00582|menerangkan sebagai berikut:
00583|- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam Bidang Hukum Pidana karena pendidikan dan
00584|pekerjaan ahli menekuni dan berkenaan dengan Bidang ilmu tersebut. Adapun dasar
00585|keahlian ahli, yakni:
00586|a. Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum dengan bidang konsentrasi Hukum Acara
00587|Pidana Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
00588|80/UN24/KP/2012 tentang Penetapan Jabatan Akademik/ Fungsional, diangkat
00589|sebagai Asisten Ahli dalam bidang ilmu Hukum Acara Pidana;
00590|
00591|b. Ahli pernah mengikuti Pe latihan Internasional Criminal Investigative Training
00592|Assistance Program (The Kompolnas Outreach Program Training) di Bogor
00593|Tahun 2014;
00594|c. Ahli pernah menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hukum Pidana pada Fakultas
00595|Hukum Universitas Palangka Raya (2012-2015);
00596|d. Ahli pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi,
00597|Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas Hukum
00598|Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016;
00599|e. Penataran Nasional MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana Indonesia) Tahun
00600|2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik Hukum Pidana dan Kriminologi di
00601|Masa Pandemi Covid 19” pada tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama
00602|22,5 Jam Penataran.
00603|f. Aktif sebagai peserta dalam Kegiatan seminar yang bertemakan Hukum Pidana:
00604|1) National Seminar Series Criminal Law and Criminology Tahun 2020, Tema:
00605|Kebijakan Pembebasan Narapidana, yang diselenggarakan Masyarakat
00606|Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki);
00607|2) Online Discussion and Sharing Sessions Assosiasi Pengajar V iktimologi
00608|Indonesia, Tahun 2020;
00609|3) Seminar Diseminasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC),
00610|Tahun 2020, diselenggaran oleh KPK dan Pusat Edukasi Anti Korupsi Fakultas
00611|Hukum Universitas Sriwijaya;
00612|4) National Webinar 2020 Interactive Dialogue and Question – Answer on
00613|Criminal Law, Tema: Pencegahan Korupsi dalam Penanggulangan Bencana
00614|Non Alam Covid 19, diselenggaran oleh Forhum (Forum Masyarakat Hukum)
00615|Jogjakarta;
00616|5) Webinar dengan Tema: Permasalahan-permasalahan Hukum Pidana dan
00617|Kebijakan Hukum Pidana di Era Pandemi Covid 19 dan Era New Normal,
00618|diselenggaran oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
00619|Jenderal Soedirman dan Mahupiki (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi
00620|Indonesia).
00621|6) Kuliah Umum Bidang Hukum Pidana Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., Tema:
00622|Penguatan Asas Legalitas dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional,
00623|diselenggarakan oleh Bidang Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan
00624|Ageng Tirtayasa, Tahun 2020;
00625|7) Workshop Pengajaran Hukum Pidana dan Launching Bukum Hukum Pidana:
00626|Suatu Pengantar, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Pidana dan
00627|
00628|Kriminologi Indonesia bekerjsama dengan Fakultas Hukum Universitas
00629|Indonesia, RajaGrafindo Persada, Tahun 2020;
00630|8) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology#4: Korupsi Bantuan
00631|Sosial, diselenggaran oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi
00632|Indonesia, Tahun 2020;
00633|9) Nasional Seminar Series Criminal Law and Criminology#5: Kejahatan Siber
00634|Dimasa Covid 19 dan Penanganannya, diselenggaran oleh Masyarakat Hukum
00635|Pidana dan Kriminologi Indonesia, Tahun 2020.
00636|- Bahwa :
00637|a. Riwayat Pendidikan Ahli :
00638|1) SD Negeri Palangka 21 Kota Palangka Raya, lulus tahun 1995.
00639|2) SMP Negeri 3 Kota Palangka Raya, lulus tahun 1998.
00640|3) SMU Negeri 4 Kota Palangka Raya, lulus tahun 2001.
00641|4) S1 Ilmu Hukum Fakul tas Hukum Universitas Palangka Raya, lulus
00642|tahun 2005.
00643|5) S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya lulus
00644|tahun 2009.
00645|6) S3 Doktor Bidang Hukum Pidana pada Program Doktor Ilmu Hukum
00646|Universitas Brawijaya, Malang lulus tahun 2020.
00647|b. Sertifikat Kompetensi Ahli:
00648|1) Certified Legal Audit (C.L.A);
00649|2) Certified Contract Drafter (C.C.D);
00650|3) Certified Mediator (C.MED).
00651|c. Pendidikan dan Pelatihan Ahli:
00652|1) Pelatihan Internasional Criminal Investigative Training Assistance
00653|Program (The Kompolnas Outreach Program Training) di Bogor
00654|Tahun 2014;
00655|2) Pendidikan dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi,
00656|Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, di Fakultas
00657|Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Tahun 2016;
00658|3) Penataran Nasional MAHUPIKI (Masy arakat Hukum Pidana
00659|Indonesia) Tahun 2021 “Perkembangan Asas, Teori Serta Praktik
00660|Hukum Pidana dan Kriminologi di Masa Pandemi Covid 19” pada
00661|tanggal 9, 10, 16 dan 17 Oktober 2021 selama 22,5 Jam
00662|Penataran;
00663|4) Pelatihan Hukum: Perancangan Kontrak Internasional;
00664|5) Pelatihan Hukum: Kejahatan Siber atau Cyber Crime;
00665|
00666|6) Pelatihan Kepailitan/PKPU: Strategi Permohonan Kepailitan Dan
00667|Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
00668|7) Pelatihan Hukum: Konsultan Hukum Perbankan;
00669|8) Pelatihan Pidana dan PertanggungJawaban Pidana;
00670|9) Pelatihan Hukum: Praperadilan;
00671|10) Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
00672|11) Pelatihan Hukum: Profesi Likuidator;
00673|12) Pelatihan Hukum: Tindak Pidana Pencucian Uang;
00674|13) Pelatihan Hukum Asuransi;
00675|14) Pelatihan Hukum Pertambangan;
00676|15) Pelatihan Hukum Pertanahan;
00677|16) Pelatihan Hukum Penanganan Perkara PKPU.
00678|d. Riwayat Pekerjaan Ahli:
00679|1) Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2009 diangkat sebagai Calon
00680|Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Golongan Ruang IIIb
00681|berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional Nomor:
00682|21942/A.4/KP/2010;
00683|2) Terhitung mulai tanggal 01 November 2011 diangkat sebagai
00684|Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Palangka Raya
00685|berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:
00686|483/UN24/KP/2011, Pangkat/Golongan: Penata Muda Tk. I/IIIb;
00687|3) Terhitung mulai tanggal 01 April 2012 diangkat dalam Jabatan
00688|Fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Hukum
00689|Acara Pidana berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan
00690|Kebudayaan Nomor: 80/UN24/KP/2012;
00691|4) Terhitung mulai tanggal 01 Aptil 2014 Kenaikan
00692|Pangkat/Golongan: Penata/IIIc berdasarkan Keputusan Menteri
00693|Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor:
00694|137789/A4.3/KP/2014;
00695|5) Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2016 berdasarkan Penetapan
00696|Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor: 72/UN24/KP/2016
00697|dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I, Golongan Ruang
00698|III/d, dalam Jabatan Lektor;
00699|6) Terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2016 Kenaikan
00700|Pangkat/Golongan: Penata Tingkat I/IIId berdasarkan Keputusan
00701|Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor:
00702|88054/A2.3/KP/2016.
00703|
00704|- Bahwa Ahli Mengutip pendapat Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-
00705|dasar dan aturan- aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan
00706|ketertiban hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan  dengan hukum dan
00707|mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.
00708|Sedangkan Simons, hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-
00709|larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa
00710|(pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang
00711|menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan -aturan
00712|untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut. Dari penjelasan
00713|tersebut, dapat dikonklusikan bahwa Hukum Pidana merupakan keseluruhan asas-
00714|asas, aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tentang perbuatan-perbuatan yang
00715|dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya (tindak
00716|pidana), syarat-syarat untuk dapat memintai pertanggung- jawaban pidana terhadap
00717|orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
00718|(pertanggungjawaban pidana), serta tentang jenis-jenis dan jumlah sanksi pidana
00719|yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan
00720|diancam dengan pidana yang memenuhi persyaratan untuk dipertanggug- jawabkan
00721|dalam Hukum Pidana (pemidanaan).
00722|- Bahwa Aspek pembahasan hukum pidana, yakni:
00723|a) lus Poenale (hukum pidana materil);
00724| Merupakan sejumlah peraturan yang mengandung perumusan peristiwa pidana
00725|serta ancaman hukumannya, yang dikenal dengan hukuman pidana substantif
00726|(hukum pidana materil), yaitu aturan hukum mengenai delik yang diancam
00727|dengan hukuman pidana, mengenai hal-hal: apa, siapa dan bagaimana sesuatu
00728|hukuman dapat dijatuhkan, yang dimuat dalam KUHP dan peraturan-peraturan
00729|pidana lainnya di luar KUHP.
00730|b) lus Poeniendi (hak memidana/hukum pidana formil);
00731|Merupakan aturan hukum mengenai hak negara untuk menghukum seorang
00732|yang melakukan sesuatu peristiwa pidana, ketentuan hukum yang menyangkut
00733|cara proses pelaksanaan penguasa menindak warga yang didakwa dan
00734|pertanggung- jawaban atas sesuatu delik yang dilakukannya. Ini merupakan
00735|realisasi hukum pidana substantif materil, yaitu Hukum Acara Pidana yang
00736|dimuat dalam KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan ketentuan-ketentuan Hukum
00737|Acara Pidana lainnya, yang khusus terdapat di luar KUHAP. Hak-hak negara
00738|tersebut meliputi:
00739|1) Hak untuk mengancam hukuman;
00740|2) Hak untuk menjatuhkan hukuman;
00741|
00742|3) Hak untuk melaksanakan hukuman.
00743|Dengan demikian aspek pembahasaan hukum pidana meliputi:
00744|a. Masalah tindak pidana;
00745|b. Masalah pertanggungjawaban pidana; dan
00746|c. Masalah pidana dan pemidanaan.
00747|- Bahwa Hukum Pidana bersumber pada undang -undang, baik kodifikasi (KUHP)
00748|maupun non kodifikasi (UU di luar KUHP). Sumber hukum yang terkodifikasi (KUHP)
00749|artinya tersusun dalam satu buku. Sistematika KUHP yakni: Buku I Ketentuan Umum
00750|(Pasal 1- 103); Buku II Kejahatan (Pasal 104-448); dan Buku III Pelanggaran (Pasal
00751|449-669).
00752|- Bahwa Delik pidana:
00753| Kata delik berasal dari bahasa latin dellictum. Dalam Hukum Pidana Belanda, delik
00754|dikenal dengan istilah Straafbar Feit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik
00755|diartikan sebagai "perbuatan yg dapat dikenakan hukuman karena merupakan
00756|pelanggaran terhadap undang-undang.
00757|- Bahwa Untuk memahami pengertian delik, maka perlu memahami unsur-unsur delik,
00758|yaitu:
00759|a. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan: Harus ada suatu perbuatan atau
00760|serangkaian tindakan tertentu.
00761|b. Bertentangan dengan peraturan perundan-undangan: Perbuatan tersebut dilarang di
00762|dalam peraturan perundang-undangan.
00763|c. Dapat dikenakan sanksi: Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur
00764|sanksi bagi yang melanggarnya.
00765|Jadi, secara garis besar dapat dipahami bahwa pengertian delik adalah suatu
00766|perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
00767|perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi.
00768|- Bahwa Diantara beragamnya jenis delik, terdapat jenis delik formil dan delik materil, yang
00769|dapar ahli jelaskan sebagai berikut:
00770|a. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan/perbuatan yang
00771|dilarang. Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara
00772|tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan
00773|dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan
00774|selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan,
00775|tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari
00776|perbuatan.
00777|b. Delik material adalah delik yang menitikberatkan pada akibatnya yang timbul karena
00778|tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya
00779|
00780|(voltooid). Perumusan dengan cara materil maksud-nya ialah yang menjadi pokok
00781|larangan tindak pidana ialah pada menimbul-kan akibat tertentu, disebut dengan
00782|akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada
00783|menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu
00784|tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana,
00785|maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud
00786|perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang
00787|dilarang telah timbul atau belum.
00788|- Bahwa Hukum positif di Indoensia yang mengatur pemberantasan tindak pidana
00789|perdagangan orang yakni Undang -Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00790|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007
00791|Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720. Ruang lingkup materi