01840|- Bahwa  penerbitan  paspor  akan  berbeda  apabila  paspor  tersebut
01841|dipergunakan untuk liburan, untuk beribadah dan untuk bekerja;
01842|- Bahwa paspor dengan tujuan kerja memerlukan dokumen pendukung
01843|berupa surat rekomendasi dari pihak penanggung jawab seseorang yang
01844|akan berangkat ke luar negeri tersebut;
01845|- Bahwa pemohon yang membuat paspor untuk melaksanakan Umroh
01846|tidak memerlukan dokumen pendukung dari Kementrian atau Lembaga;
01847|Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
01848|
01849|- Bahwa berdasarkan data permohonan pengajuan paspor yang diajukan
01850|oleh  Para  Korban,  paspor  yang  digunakan  oleh  Para  Korban  adalah
01851|paspor untuk umroh pada tahun 2024;
01852|- Bahwa Para Korban tidak pernah terdata sebagai pekerja imigran yang
01853|bekerja di luar negeri;
01854|- Bahwa paspor awal digunakan oleh Para Korban adalah paspor untuk
01855|umroh;
01856|- Bahwa  paspor  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah
01857|Republik  Indonesia  kepada  warga  negara  Indonesia  untuk  melakukan
01858|perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu sesuai
01859|dengan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
01860|Keimigrasian;
01861|- Bahwa permohonan paspor biasa dapat diajukan secara manual atau
01862|elektronik dengan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang
01863|diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014
01864|Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
01865|- Bahwa negara tujuan Saksi Isayadi, Saksi Muhammad Hambali, Saksi
01866|Imam Din Firdaus, Saksi Izhar Alamsyah, Saksi Diki Wahyudi dan Saksi
01867|Harry Rakhmadani untuk bekerja di luar negeri tidak pernah terdata;
01868|- Bahwa  berdasarkan  kronologi  kejadian,  jika  paspor  tidak  digunakan
01869|untuk  tujuan  Umroh  maka  bisa  dipastikan  memenuhi  unsur-unsur
01870|persangkaan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 126 huruf C Undang-
01871|Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
01872|yaitu telah menyalahgunakan isi dari dokumen keberangkatan;
01873|2. Muhammad Busyrol Fuad, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya
01874|menerangkan sebagai berikut:
01875|- Bahwa Ahli dihadirkan terkait dengan restitusi atas nama Saksi Harry
01876|Rakhmadani yang tertera dalam berkas Terdakwa;
01877|- Bahwa Ahli bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
01878|sejak Agustus 2023 dan menjabat sebagai Tenaga Ahli LPSK;
01879|- Bahwa tugas Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan (Biro PP) LPSK
01880|dan juga sebagai salah satu Tenaga Ahli LPSK yang diangkat sebagai
01881|Penilai Ganti Kerugian  adalah  memberikan masukan, analisis  terhadap
01882|arah  kebijakan,  penanganan  kasus  /terlindung  kepada  Pimpinan  LPSK
01883|serta  sebagai  tim  penilai  ganti  kerugian  LPSK  dan  bertangungjawab
01884|kepada 7 pimpinan/komisioner LPSK;
01885|Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
01886|
01887|- Bahwa  terkait  permohonan  ganti  rugi  yang  diajukan  ke  LPSK
01888|selanjutnya  ahli  memeriksa  kelengkapan  syarat  formil  dan  materil,
01889|melakukan  fasilitasi  penghitungan  ganti  rugi  korban  tindak  pidana,
01890|mengidentifikasi  terhadap  komponen  sesuai  peraturan  perundang-
01891|undangan,  melakukan  penilaian  terhadap  ganti  kerugian  yang  di  klaim
01892|korban, membuat laporan penilaian ganti kerugian, menyampaikan pada
01893|Pimpinan  LPSK  untuk  mendapatkan  Keputusan  LPSK,  mengajukan
01894|laporan  penilaian  ganti  rugi  kepada  aparat  penegak  hukum  dan
01895|memberikan keterangan pada proses peradilan pidana apabila diperlukan;
01896|- Bahwa  dalam  rangka  menjalankan  wewenang  dan  tugas  LPSK
01897|berdasarkan Pasal 12 A huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
01898|Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
01899|Perlindungan Saksi  dan Korban  ”melakukan  penilaian ganti  rugi dalam
01900|pemberian Restitusi dan Kompensasi”;
01901|- Bahwa permohonan restitusi yang diajukan tersebut selanjutnya LPSK
01902|memeriksa  kelengkapan  permohonan  restitusi  dalam  jangka  waktu  7
01903|(tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan restitusi diterima;
01904|- Bahwa dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan dimaksud,
01905|LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi
01906|permohonan.  Pemohon  wajib  melengkapi  permohonan  dalam  jangka
01907|waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pemohon
01908|menerima pemberitahuan dari LPSK;
01909|- Bahwa  dalam  hal  permohonan  dimaksud  dinyatakan  lengkap,  LPSK
01910|segera melakukan pemeriksaan substantif dan dalam rangka melakukan
01911|pemeriksaan  substantif  tersebut,  Pimpinan  LPSK  menunjuk  atau
01912|memberikan  disposisi  kepada  Tim  Penilai  yang  bertanggungjawab
01913|melaksanakan  penghitungan  kerugian  yang  dialami  korban  dan
01914|menentukan penilaian restitusi yang akan diajukan merujuk pada jenis-
01915|jenis  kerugian/unsur/komponen  penghitungan  yang  disebutkan  menurut
01916|peraturan perundang-undangan terkait;
01917|- Bahwa hasil penilaian yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam
01918|Laporan  Penilaian  Restitusi  yang  memuat  identitas  para  pihak,  uraian
01919|singkat tindak pidana, serta uraian kerugian korban beserta besaran nilai
01920|penggantian wajar yang telah dihitung;
01921|- Bahwa Tim melaporkan hasil penghitungan tersebut kepada Pimpinan
01922|LPSK  melalui  forum  rapat  Sidang  Mahkamah  Pimpinan  LPSK  (SMPL)
01923|yang  dihadiri  oleh  7  (tujuh)  Pimpinan  LPSK  untuk  memutuskan  hasil
01924|Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
01925|
01926|penilaian yang telah dilakukan berikut besaran nilai penggantian wajar atas
01927|kerugian yang dialami para korban;
01928|- Bahwa dasar hukum restitusi korban tersebut adalah sesuai dengan
01929|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
01930|Pidana  Perdagangan  Orang  Pasal  48  ayat  (2)  yang  berbunyi  restitusi
01931|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  ganti  rugi  kerugian  atas
01932|kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan
01933|perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita
01934|korban sebagai akibat perdagangan orang;
01935|- Bahwa pada awalnya Ahli hanya menghitung terhadap restitusi Saksi
01936|Harry  Rakhmadani  dikarenakan  terdakwa  lain  masih  dalam  tahap
01937|pengembangan;
01938|- Bahwa Ahli dalam melakukan penghitungan pada saat itu, yang menjadi
01939|pelaku baru 1 (satu) orang dan apabila ada pengembangan pelaku maka
01940|pelaku lain akan dibebankan terkait dengan biaya restitusi;
01941|- Bahwa  pengajuan  restitusi  terhadap  Saksi  Harry  Rakhmadani  dapat
01942|berlaku dan juga diterapkan pada Terdakwa;
01943|- Bahwa  Saksi  Isayadi,  Saksi  Muhammad  Hambali,  Saksi  Imam  Din
01944|Firdaus, Saksi Diki Wahyudi mengajukan restitusi sedangkan Saksi Izhar
01945|Alamsyah  dan  Saudara  Andi  Sanjaya  menyatakan  tidak  mengajukan
01946|permohonan restitusi;
01947|3. Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H., di  bawah  sumpah  pada  pokoknya
01948|menerangkan sebagai berikut:
01949|- Bahwa  Ahli  dihadirkan  ke  persidangan  terkait  dengan  perdagangan
01950|orang;
01951|- Bahwa Ahli mengetahui dari Bareskrim yang memberitahukan kepada
01952|Ahli bahwa ada penempatan pekerja migran yang tidak sesuai dengan
01953|peruntukannya sebagai pekerja scaming di Myanmar;
01954|- Bahwa  Ahli  merupakan  PNS  dari  Kementerian  Pelindungan  Pekerja
01955|Migran Indonesia;
01956|- Bahwa  jabatan  Ahli  sebagai  Ketua  Tim  Pokja  Bantuan  Hukum,
01957|Advokasi, Penyuluhan, dan Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum;
01958|- Bahwa untuk bekerja di luar negeri maka harus memenuhi persyaratan
01959|sebagaimana Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017 yaitu berusia minimal 18
01960|(delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani,
01961|terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki
01962|dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01963|Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
01964|
01965|- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah setiap tenaga
01966|kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
01967|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota
01968|yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
01969|- Bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  harus  memenuhi
01970|kelengkapan syarat dokumen sebagaimana Pasal 13 UU No. 18 Tahun
01971|2017  sebagai  berikut  : surat keterangan  status  perkawinan, bagi  yang
01972|telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan
01973|izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
01974|kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat
01975|berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi,  paspor  yang
01976|diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Penempatan Pekerja
01977|Migran Indonesia dan Perjanjian Kerja;
01978|- Bahwa  yang  termasuk  Pekerja  Migran  Indonesia  terdiri  dari  3  (tiga)
01979|subyek yaitu Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja
01980|berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi
01981|Kerja perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan pelaut
01982|perikanan;
01983|- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 UU No. 18 Tahun 2017 Pekerja Migran
01984|Indonesia  Perseorangan  adalah  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01985|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
01986|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan hanya dapat bekerja
01987|pada pemberi kerja berbadan hukum dan segala resiko yang dapat terjadi
01988|menjadi tanggungjawab Pekerja Migran Indonesia perseorangan sesuai
01989|Pasal 63 UU No. 18 Tahun 2017;
01990|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah
01991|badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh
01992|izin  tertulis  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  menyelenggarakan  pelayanan
01993|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01994|- Bahwa  untuk  menjalankan  fungsi  penempatan  Pekerja  Migran
01995|Indonesia  maka  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
01996|sesuai dengan isi Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01997|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU
01998|No. 18 Tahun 2017) wajib memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan
01999|Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
02000|- Bahwa  syarat-syarat  untuk  mendapatkan  Surat  Izin  Perusahaan
02001|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah berbadan hukum
02002|Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
02003|
02004|dalam bentuk perseroan terbatas, memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga
02005|OSS, memenuhi komitmen izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
02006|Indonesia (P3MI) dan memenuhi standar kegiatan usaha penyeleksian dan
02007|penempatan  tenaga  kerja  luar  negeri/penempatan  Pekerja  Migran
02008|Indonesia;
02009|- Bahwa tahapan proses pengajuan SIP3MI dilakukan melalui Lembaga
02010|OSS, maka Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
02011|(SIP3MI)  diberikan  untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  dan  dapat
02012|diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali setelah mendapat rekomendasi
02013|dari Badan;
02014|- Bahwa perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia juga
02015|harus memiliki Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
02016|- Bahwa yang dimaksud dengan Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran
02017|Indonesia (SIP2MI) adalah lzin yang diberikan oleh kepala Badan kepada
02018|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang
02019|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
02020|- Bahwa, mekanisme pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia telah
02021|dilakukan  secara  terkomputerisasi  melalui  Sistem  Komputerisasi
02022|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI);
02023|- Bahwa Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) diwajibkan untuk
02024|mendaftarkan  diri  melalui  Sistem  Komputerisasi  Pelindungan  Pekerja
02025|Migran Indonesia (SiskoP2MI);
02026|- Bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana Pasal 1
02027|angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021
02028|Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya
02029|disebut PP No. 59 tahun 2021) adalah kegiatan pelayanan yang diberikan
02030|kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran
02031|Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah
02032|bekerja;
02033|- Bahwa  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Calon  Pekerja
02034|Migran Indonesia ada beberapa skema yaitu Goverment to Goverment (Go
02035|to  Go),  Goverment  to  Privat  (Go  to  Privat),  Privat  to  Privat  dan
02036|Perseorangan/Mandiri;
02037|- Bahwa  Perjanjian  Penempatan  adalah  perjanjian  tertulis  antara
02038|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Calon  Pekerja
02039|Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam
02040|Hal. 57 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
02041|
02042|rangka  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  negara  tujuan
02043|penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
02044|- Bahwa  perjanjian  penempatan  mengatur  perikatan  antara  pelaksana
02045|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Calon  Pekerja  Migran
02046|Indonesia maka para pihak yang bertandatangan diatasnya adalah Calon
02047|Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  Direktur  Utama  Perusahaan
02048|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta diketahui oleh Dinas
02049|yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupate/Kota;
02050|- Bahwa Jaminan Sosial sifatnya wajib bagi Pekerja Migran Indonesia
02051|maka  tentu  saja  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02052|(P3MI) yang tidak mengikutsertakan Calon Pekerja Migran Indonesia yang
02053|berada dalam tata kelolanya maka dapat dikenai sanksi pidana;
02054|- Bahwa  pertanggungjawaban  secara  hukum  pidana  dapat  dikenakan
02055|kepada baik pada Korporasi dan/atau pengurus dari Korporasi dan untuk
02056|Korporasi  berlaku  pengenaan  denda  dan  selain  itu  dapat pula  dikenai
02057|hukuman tambahan berupa pencabutan izin;
02058|- Bahwa  negara  Myanmar  belum  pernah  menjadi  negara  tujuan
02059|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02060|- Bahwa pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat tetap
02061|berjalan dengan atau tanpa persetujuan Terdakwa
02062|- Bahwa apabila memenuhi unsur mengeksploitasi maka Pasal 2 atau
02063|Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
02064|Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat digunakan;
02065|- Bahwa  Ahli  tidak  pernah  bertemu  dengan  Terdakwa  ataupun  Saksi
02066|Harry Rakhmadani;
02067|- Bahwa  sesuai  dengan  Pasal  69  UU  No.  18  Tahun  2017,  orang
02068|perseorangan dilarang melakukan penempatan terhadap Warga Negara
02069|Indonesia  untuk  bekerja  diluar  negeri  atau  sebagai  Pekerja  Migran
02070|Indonesia;
02071|- Bahwa  setelah  dilakukan  pemeriksaan  atas  data  pada  Sistem
02072|Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SiskoP2MI) bahwa
02073|atas nama Saksi Harry Rakhmadani dan Terdakwa tidak terdaftar dalam
02074|struktur Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02075|- Bahwa Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini belum memiliki
02076|Perjanjian  Kerjasama  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan
02077|Negara Myanmar;
02078|Hal. 58 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
02079|
02080|- Bahwa  sesuai  dengan  Pasal  69  UU  No.  18  Tahun  2019,  orang
02081|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02082|Indonesia;
02083|- Bahwa  Pelanggaran  terhadap  Pasal  69  UU  No.  18  Tahun  2017
02084|terancam Pidana pada Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 dipidana dengan
02085|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
02086|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
02087|- Bahwa  terhadap  Saksi  Harry  Rakhmadani  dan  Terdakwa  dapat
02088|disangkakan melanggar pasal Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 tentang
02089|perlindungan pekerja migran Indonesia karena dari awal sudah memiliki
02090|mens rea untuk mengeksploitasi orang;
02091|
02092|Menimbang  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
02093|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02094|- Bahwa  Terdakwa  dihadirkan  ke  persidangan  terkait  dengan
02095|perdagangan orang;
02096|- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Harry Rakhmadani dan Saudara
02097|Jonathan (DPO) di Myanmar;
02098|- Bahwa Terdakwa dijanjikan kerja sebagai admin crypto di Myanmar;
02099|- Bahwa  Terdakwa  hanya  membantu mengirimkan  beberapa orang  ke
02100|Myanmar;
02101|- Bahwa Saksi Harry Rakhmadani yang mengajak Saksi Isayadi, Saudara
02102|Imam Din Firdaus, Saudara Diki Wahyudi, Saksi Muhammad Hambali dan
02103|Saudara Izhar Alamsyah untuk kerja ke luar negeri;
02104|- Bahwa Saksi Harry Rakhmadani ada berkomunikasi dengan Saudara
02105|Jonathan  (DPO)  karena  Para  Korban  memaksa  untuk  berangkat  ke
02106|Myanmar;
02107|- Bahwa Terdakwa memberikan tiket pesawat kepada Para Korban via
02108|telegram;
02109|- Bahwa  Para Korban berangkat dari Bangka Belitung ke Jakarta lalu
02110|disuruh  Jonathan  menginap  dulu di  Aeropolis yang sudah disiapkan oleh
02111|Jonathan, saat itu Terdakwa hanya meneruskan voucher hotel tersebut untuk
02112|1  (satu)  hari,  kemudian  dari  Jakarta  ke  Batam  dengan  menggunakan
02113|pesawat kemudian dari Batam ke Malaysia dengan menggunakan kapal, saat
02114|itu ada orang imigrasi yang membantu karena sudah komunikasi dengan
02115|teman  Jonathan,  lalu  dari  Malaysia  ke  Thailand  dengan  menggunakan
02116|pesawat  dan  akhirnya  menyeberang  ke  Myanmar  dengan  menggunakan
02117|kapal;
02118|Hal. 59 dari 90 hal. Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sgl
02119|
02120|- Bahwa Saudara Jonathan (DPO) merekrut orang melalui Saksi Harry
02121|Rakhmadani;
02122|- Bahwa Terdakwa membantu keberangkatan orang-orang yang sudah
02123|direkrut oleh Saksi Harry Rakhmadani;
02124|- Bahwa  Terdakwa  sama  sekali  tidak  kenal  dengan  Saksi  Isayadi,
02125|Saudara  Imam  Din  Firdaus,  Saudara  Diki  Wahyudi,  Saksi  Muhammad
02126|Hambali dan Saudara Izhar Alamsyah;
02127|- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Saksi Isayadi, Saudara Imam
02128|Din Firdaus, Saudara Diki Wahyudi, Saksi Muhammad Hambali dan Saudara
02129|Izhar Alamsyah di Myanmar;
02130|- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Para Korban untuk pergi kerja
02131|ke Myanmar;