05485|dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 itu berkaitan dengan tuntutan yang ada: ada
05486|dia  menyuruh  melakukan  dan  turut serta  melakukan.  Maka  ketika  ada
05487|didakwakan atau pengenaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, maka
05488|harus dijelaskan didetailkan. Misalnya pelaku A dalm Pasal 55 ayat 1 ke 1
05489|apa  perannya:   melakukan,  menyuruh,  melakukan  atau  turut  serta
05490|melakukan.  Apabila  dalam  surat  dakwaan  itu  tidak  ditentukan  apa
05491|perannya, surat dakwaan menjadi kabur karena peranan 55 ayat 1 saat ini
05492|tidak akan mungkin 1 orang, karena kalau turut serta sudah pasti lebih dari
05493|
05494|1,  tidak  akan  mungkin  1  orang  2  orang  atau  lebih  dari  itu  sebagai
05495|melakukan  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta  melakukan.  Harus
05496|dibedakan ketika pelakunya lebih dari dua, satu, dua dan tiga, maka satu
05497|peranannya atau dua dan bagaimana perannya sehingga berakibat pada
05498|konsekuensi akibat hukumnya pada ancaman pemidanaan nanti;
05499|- Bahwa Kita punya undang-undang tindak pidana pedagangan orang. Kita
05500|juga  punya  undang-undang  mutual  legal  assitant  itu  menjembatani
05501|organized crime dalam tindak pidana international. Itu menyebabkan tindak
05502|pidana  keras  nasional.  Dan  agresi  yang  khusus  kepada.  Mahkamah
05503|internasional. Tapi ketika ada subjek. Karena ini perusahaan luar negeri.
05504|Yang mana. Patut diduga juga terlibat. Kalau di dalam keperdayaan. Kan
05505|dia terus terlibat. Maka. Itu bisa melalui diplomasi ke negara. Makanya
05506|ranahnya pada pusat. Untuk Kita punya undang-undang. Bantuan hukum
05507|timbal  balik.  Pekarah  pidana  mutual  legal  assistant.  Ketika  kami  ada
05508|pekara di Indonesia. Maka kita meminta. Ketika ini pekara dari kejaksaan
05509|Agung  Kejaksaaan  Agung  itu  diuji.  Artinya.  Tidak  harus  menunggu
05510|diplomasi secara internasional. Karena itu sebuah negara. Tapi. kejaksaan
05511|Agung Indonesia. Bisa dengan lembaga eksekutif yang sama di Jepang.
05512|Kemudian  bisa  untuk  meminta.  Penyidikan  bersama.  Jadi  kita  bisa
05513|menawarkan.  Untuk  meminta.  Bantuan  penyidikan  secara  bersama.
05514|Karena  ranahnya  di  luar  negeri.  Perusahaannya  luar  negeri.  Maka  ini
05515|terkait dengan ranah. Skop internasional tadi. Maka melalui pusat kita bisa
05516|meminta itu. Karena tidak sedikit perusahaan asing. Yang juga ikut terlibat.
05517|Dijadikan terdapat dalam pekarah pidana yang ada di Indonesia;
05518|- Bahwa  Pemerintah  melalui  Kejaksaan  Agung  Bisa  meminta  Untuk
05519|melakukan penyidikan bersama. Perwakilan Kejaksaan Di luar negeri itu:
05520|Ada di Hongkong, Ada di Kuala Lumpur, Ada di Tokyo. Konteksnya Untuk
05521|diperiksa Penilaian yang Tersangka atau tidak itu Berdasarkan penyidikan;
05522|- Bahwa Dalam menggunakan Pasal 4 UU TPPO Harus dari awal tujuannya
05523|Exploitasi;
05524|- Bahwa  Untuk  menentukan  Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  memberi
05525|bayaran  dan  manfaat  memegang  kendali  harus  terwujud  dulu  jika
05526|bertujuan exploitasi. harus dilihat dasar Para Pihak apa hak dan kewajiban
05527|apabila  ada  permasalahan  apa  itikad  baiknya  sampe  mekanisme
05528|penyelesaian masalahnya, artinya perjanjian adalah hukum tertinggi. Maka
05529|itu tadi PKS ataupun MOU apa poin – poin yang diatur maka itu dari awal
05530|proses rangkaian seleksi dll itu, maka itu kewenangan kampus kemudian
05531|
05532|ada hal yang tidak sesuai yang terjadi itu ada evaluasi dan perbaikan dari
05533|MOU tersebut. Jadi emmang ada bentuk evaluasi apakah MOU ini bisa
05534|terlaksana dengan baik atau tidak, bisa diperoleh atau tidak. Kemudian
05535|untuk visa, paspor. Asuransi kesehatan. Kesehatan dari PIKOS Ditampung
05536|oleh  mahasiswa.  Jadi  kesempatan  itu.  Disepakati.  Itu  basicnya  adalah
05537|perjanjian. Di situ ranahnya keperdataan;
05538|- Bahwa Rangkaian dari urusan pidana perdagangan orang itu adalah yang
05539|utamanya  exploitasi.  seseorang  yang  tadi  ketika  dia  mendapatkan
05540|keuntungan dari orang yang dia perdagangkan modern slavery, kebudakan
05541|modern,  dalam  artian  seksual,  ekonomi,  misalnya  kerja  paksa,  atau
05542|perbudakan,  maka  keuntungan  material  ketika  dia  mendapatkan
05543|keuntungan  secara  mirip  ekonomi.  Kalau  di  material,  maka  itu  adalah
05544|keuntungan  yang  tidak  terlihat  nyata,  tapi  dia  bisa  dihitung  dengan
05545|perkiraan.  ketika  sebuah  perusahaan  itu  ada  dalam  akhir  ketika  ada
05546|kemasalahan dia lebih cenderung kepada mekanisme penyelesaian di luar
05547|pengadilan Atau dia melalui arbitrase, Karena dia akan menghitung, kalau
05548|perkara  ini  sampai  ke  pengadilan,  dia  akan  lebih  rugi  secara  imateril:
05549|Waktunya,  tenaganya,  keahlianya,  bisnisnya,  karena  harus  ada  yang
05550|mendukungnya dalam proses itu, nama baik, kepercayaan, karena dari
05551|sebuah  komunitas  perusahaan, itu  adalah  nama  baik. Maka  dia  harus
05552|menjaga itu kalau kita tidak bisa menghitung kemudian dimaterialkan. Tapi
05553|predikat dia, bisa kita buat dihitungkan ke perkiraan;
05554|- Bahwa  Asas  Univia  Priciple  diatur  dalam  hukum  pidana.  Jadi  dalam
05555|konteks UU TPPO sebagi hukum pidana maka asas itu ada didalamnya;
05556|- Bahwa Perbedaan magang dengan bekerja adalah: magang itu internship.
05557|Dia masih berstatus sebagai pelajar mahasiswa. Dan itu dia di bawah
05558|pemerintah ranah pendidikan, kita di bawah pemerintah. Sedangkan Kalau
05559|dia  bekerja,  maka  tidak  ada  anak-anak  keterikatannya  sebagai  pelajar
05560|mahasiswa ataupun student;
05561|- Bahwa Hak dan kewajiban mahasiswa peserta magang adalah Apa yang
05562|diperjanjikan,  nanti  dia  sudah  tamat,  barulah  dia  full  sebagai  pekerja
05563|employee. Ahli pernah membaca katanya di Indonesia, jamnya sekian jam
05564|dalam satu minggu atau satu hari. Ada tidak perbedaan antara jam kerja
05565|yang harus ditemui oleh pelajar pertama kan? Kalau Ahli, konteksnya pasti
05566|pada  status  awal  dia  masuk  dulu.  Kalau  dia  bekerja,  kalau  anak
05567|mahasiswa magang ke tempat misalnya seperti pengadilan ya, maka dia
05568|tidak  melaksanakan  apa  yang  secara  full  itu  pekerjasana  laksanakan.
05569|
05570|melihat bagaimana proses sidang dan lain-lain, tapi jam kerjanya misalnya
05571|jam delapan sampai juga jam lima, misalnya kalau ada magang lain-lain,
05572|atau  ada  lembur  dan  lain-lain.  Dalam  akhir  itu  dikembalikan,  akan
05573|diperjanjikan  di  dalam  perusahaan.  Ketika  status  masuknya  itu  sudah
05574|berbeda. Dia mahasiswa, dia investor, dia belum full employee;
05575|- Bahwa Ahli tidak punya pengetahuan apabila dokumen-dokumen ini tidak
05576|dipenuhi  itu  penyelenggara  magang  bisa  atau  dapat  melakukan  atau
05577|menyelenggarakan  pemagangan  itu?  pasal  21  ada  dinyatakan  bahwa
05578|penyelenggara pemagangan luar negeri berkewajiban untuk menyediakan
05579|uang  saku  dan  berhasil  sesuai  dengan  perjanjian  penyelenggara
05580|pemagangan  menyediakan  kapasitas  pelatihan  menyediakan  instruktur
05581|dan tenaga pelatihan menyediakan kapasitas keselamatan dan kesehatan
05582|kerja selama mengikuti magang menyediakan perlindungan dan segala
05583|macam mengikuti peserta pemagangan dalam kegiatan pendidikan ini kan
05584|bunyinya disini kewajiban pemagangan luar negeri itu tau gak? ada tidak
05585|aturan yang menjelaskan dana untuk penyelenggaraan segala macam ini
05586|termasuk penyelenggaraan kuasa, paspor, segala macam itu dari siapa?
05587|tapi kalau boleh Ahli bercerita tentang pengalaman manajeril di kampus
05588|sampai dengan nasional setengah dibayar oleh negara setengah dibayar
05589|oleh penyelenggara magang peserta magang jadi bergantung full funding
05590|atau co funding;
05591|- Bahwa tidak semua maladministrasi otomatis menjadi pidana. harus kita
05592|dikaitkan  letak  perdagangan  orang  di  eksploitasi.  dalam  konsep
05593|administrasi,  tidak  langsung  ke  ranah  pidana  karena  ada  bentuk
05594|pengawasan;
05595|- Bahwa Dalam hal belum ada regulasi internal dikti tentang magang luar
05596|negeri ini seharusnya dibuat surat keputusan bersama (SKB) menteri yang
05597|dibuat  perihal  magang  ini,  satu  kita  dituntut,  tidak  hanya  universitas
05598|andalas  semua  universitas  di  indonesia  dituntut  untuk  meningkatkan
05599|kegiatan internasional salah satunya kami dengan ada kegiatan masiswa
05600|satu dengan yang lain masuk dan keluar kemudian ini sudah menjadi isu di
05601|pemerintah agar dirjen pendidikan tinggi bertemu dengan dirjen imigrasi
05602|dalam hal ketika sudah ada garansi dari buah kampus maka tidak berlaku
05603|izin masuk yang seperti warga negara asing pada universitas maka itu
05604|butuh ada bentuk komitmen diantara dua pemerintah yang kegiatan yang
05605|berpisah  tapi  ketika  magang  juga  dikenal  di  kampus  apalagi  kemarin
05606|menteri Nadiem MBKM kita dituntut untuk melakukan maasiswa 60% itu
05607|
05608|MBKM , jadi bisa di dunia usaha, dunia industry. Untuk itu ada 20 SKS
05609|kompensasi  dari  SKS  MBKM,  keseluruhan  universitas  dituntut
05610|internasionalisasi, nasional menuntut internasionalisasi tapi di imigrasi di
05611|layanan  internasional  itu  strict  dan  dipersamakan  untuk  warga  negara
05612|asing yang masuk ke Indonesia. harusnya ketika sudah dapat garansi dari
05613|kampus,  contohnya  bagaimana  bisa  mahasiswa  punya  deposit  jumlah
05614|yang banyak ketika misalnya kita membuat visa Inggris, visa Amerika itu
05615|minimal 30- 40 juta. misalnya katakan MBKM ASEAN itu bebas visa 30
05616|hari,  maka  tidak  bisa  masuk  konteks  keketatan  imigrasi.  maka  butuh
05617|diskresi di tingkatan Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa menteri,
05618|kalau  tidak  ada  bagaimana?  kalau  magang,  misalnya  berapa  SKS
05619|misalnya  100  wajib  mahasiswa  itu  100  SKS  minimal,  kalau  SKS  dari
05620|persentasenya  itu  bertambah  maka  magang  bagian  pendidikan  untuk
05621|mendukung meningkatkan skills dari mahasiswa menghadapi dunia kerja
05622|bukan core bisnisnya;
05623|- Bahwa  penerapan Pasal 48 UU TPPO adalah ultimum remedium hukum
05624|pidana  yang  ahli  sampaikan  di  awal.  ultimum  remedium  itu  langsung
05625|pidana di akhir. Pandangan Ahli  dalam hukum pidana dan acara pidana
05626|nya ketika dia  menjuntokan Pasal  48  TPPU  tentang restitusi. Restitusi
05627|hanya bisa diberikan Tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada ahli
05628|waris. Pendefinisian korban adalah korban tindak pidana. maka, apabila
05629|terbukti  tindak  pidana  yang  didakwakan  tadi  kemudian  dalam  putusan
05630|hakim terbukti itu harus dicantumkan sebagai pembayaran restitusi. Tapi
05631|apabila yang dimaksud dengan restitusi itu terkait dengan kerugian materil
05632|dan imateril, Hal hal yang lain di dalam Pasal 48 tersebut Dia sebagai
05633|restitusi korban tindak pidana, maka harus didudukkan. di keperdataan
05634|ada namanya kompensasi;
05635|- Bahwa kalau ini ranah perdata tidak bisa disambungkan ke ranah pidana.
05636|Kalau dia sudah diselesaikan secara kekeluargaan, tidak masuk pidana;
05637|- Bahwa  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  itu  dia  extraordinary.
05638|Artinya Dalam artian bagaimana korban tindak pidana perdagangan dalam
05639|Undang undang tindak Pidana perdagangan orang itu ada 10 kategori
05640|tindak  pidana  yang  bisa  kita  jelaskan  dari  ketentuan  dari  pasal  2  nya
05641|sampai  dengan  selanjutnya.  Korban  tindak  pidana  perdagangan  orang
05642|punya  ciri  khas  yang  berbeda  beda.  karena  ia  extraordinary,  maka  ia
05643|bukanlah korban tindak pidana secara umum, melainkan secara khusus
05644|misalnya ketika dia terkena eksploitasi seksual, artinya dia mendapatkan
05645|
05646|eksploitasi secara seksual. Ahli juga pernah dimintakan pendapat terkait
05647|ada  kasus  pornografi  asusila  yang  dalam  hal  ini  mucikari,  tapi  juga
05648|dibenturkan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  korbannya
05649|adalah anak artinya Kita tidak bisa juga mengatakan itu Saksi itu korban
05650|atau pelaku. Tapi memang ketika dia dikumpulkan ternyata ditemukan dia
05651|dieksploitasi. Artinya, ada orang yang mengambil manfaat atas eksploitasi
05652|tubuh  seksualnya.  maka  itulah  posisi  ketika  dia  sebagai  korban  tindak
05653|pidana perdagangan. Kita lahir dalam hal undang undang perlindungan
05654|Saksi  dan  Korban.  Itu  juga  membawa  konsekuensi  lahirnya  Lembaga
05655|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi ada perlindungan terhadap
05656|Saksi dugaan ketika dia menjadi korban dari tindak pidana. Misalnya, dia
05657|dipulihkan  mental  jiwanya,  kemudian  diletakkan  di  rumah.  Aman  tidak
05658|dipertemukan  dengan  pelaku.  Persidangan  bersifat  terpisah.  Ketika  dia
05659|dihadirkan sebagai Saksi korban. kemudian yang penting dalam hukum
05660|pidana, pemulihan terhadap Saksi ini harus tuntas. Harus tuntas Karena
05661|bukan tidak mungkin ketika negara abai terhadap perlindungan Saksi dia
05662|akan  berpotensi  menjadi  calon  pelaku  di  masa  depan.  Contoh  kasus
05663|asusila sodomi, pencabulan ketika di tracking riwayat. Kenapa dalam ilmu
05664|kriminologi  seseorang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  faktor
05665|lingkungan  keluarga  ataupun  ekonomi,  Ternyata  di  masa  lampau  dia
05666|pernah menjadi korban. Nah, itulah dalam perspektif hukum pidana kita.
05667|Kuhp yang masih berlaku itu masih pada hal pokoknya tindak pidana,
05668|pertanggungjawaban,  pidana  pidana  dan  pemidanaan.  Tapi  KUHP  kita
05669|yang baru yang akan melakukan 2026 itu sudah mulai menempatkan ada
05670|posisi korban dalam sistem peradilan pidana jadi artinya disamping ketika
05671|negara dalam hal Jaksa Penuntut umum mewakili korban untuk menuntut
05672|seseorang yang melakukan tindak pidana, dia juga diberikan hak dalam
05673|memulihkan apa kerugian yang dideritanya. Jadi sejalan sambil dengan
05674|proses  hukumnya  berjalan  kepada  situasi  ini  menjadi  tanggung  jawab
05675|negara sehingga korban ini harus tuntas sampai dengan undang undang
05676|perlindungan Saksi dan Korban sampai dengan penukaran identitas KTP
05677|itu dimungkinkan maka ia tidak lagi menjadi hutang negara ketika dimasa
05678|yang akan datang. Pelaku ternyata adalah korban yang dulu belum selesai
05679|di pulihkan oleh negara
05680|- Bahwa  Ketentuan  unsur  Pasal  1  angka  1  Undang-  Undang  Republik
05681|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
05682|Perdagangan  Orang  bahwa  unsur  Perdagangan  Orang  adalah
05683|
05684|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  merupakan  Tindakan
05685|penyalahgunaan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu;
05686|- Bahwa  Jika  pada  suatu  kampus  melakukan  pengiriman  magang
05687|mahasiswa  ke  luar  negeri,  kemudian  sebelum  keberangkatan  tersebut
05688|mahasiswa  menandatangani  perjanjian  dengan  Direktur  kampus  yang
05689|berisi  kewajiban  untuk  membayar  biaya  kontribusi  setelah  pulang  dari
05690|magang ke Luar Negeri merupakan bentuk penjeratan utang atau memberi
05691|bayaran  atau  manfaat  sebagaimana  unsur  didalam  Pasal  1  Angka  1
05692|Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
05693|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05694|- Bahwa Ketentuan Pasal 4 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21
05695|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
05696|bahwa  “Setiap  orang  yang  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
05697|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
05698|luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”,  Ahli  menerangkan  harus  ada
05699|tujuan untuk diekploitasi untuk terpenuhinya unsur pasal ini;
05700|- Bahwa Jika suatu kampus melakukan pengiriman magang mahasiswa ke
05701|luar negeri, kemudian dengan adanya program magang tersebut peminat
05702|kampus menjadi meningkat dan adanya respon positif dari masyarakat, hal
05703|tersebut merupakan keuntungan immaterial sebagaimana unsur didalam
05704|Pasal 1 Angka 7 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
05705|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05706|- Bahwa Jika Peraturan Akademik kampus dibuat tanpa didasarkan pada
05707|Peraturan  Perundang-  undangan,  maka  dapat  digunakan  Peraturan
05708|Akademik tersebut dalam proses pelaksanaan magang;
05709|- Bahwa  Jika  suatu  kampus  melakukan  pengiriman  magang  ke  Jepang,
05710|kemudian  didalam  MoU  dijelaskan  bahwa  seluruh  biaya  yang  timbul
05711|merupakan tanggung jawab pihak perusahaan di Jepang, namun faktanya
05712|seluruh biaya yang dipotong dari uang saku/ gaji yang diterima mahasiswa
05713|magang setiap bulannya, hal tersebut merupakan kesalahan yang bisa
05714|dinegosiasikan kepada pihak Perusahaan;
05715|- Bahwa  Tidak  semua  ketentuan  didalam  Tindak  Pidana  Perdagangan
05716|Orang harus dikenakan ketentuan pidana;
05717|- Bahwa  Persetujuan  korban  Perdagangan  Orang  tidak  menghilangkan
05718|penuntutan  tindak  pidana  perdagangan  orang  sebagaimana  ketentuan
05719|Pasal  26  Undang-  undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
05720|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
05721|
05722|- Bahwa Sebaiknya ada pihak Perusahaan yang diperiksa terkait dengan
05723|adanya  dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena  merupakan
05724|extra ordinary crime;
05725|- Bahwa  Biasanya terkait proses pemagangan mahasiswa ke luar negeri,
05726|harus diawali dengan adanya kerjasama antara Indonesia dengan negara
05727|tujuan di bidang Pendidikan;
05728|- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya kerjasama antara Indonesia dengan
05729|negara tujuan magang di bidang Pendidikan;
05730|- Bahwa Jika Lembaga pendidikan mengirimkan mahasiswa magang ke luar
05731|negeri,  tanpa  adanya  perjanjian  kerjasama  antara  Indonesia  dengan
05732|negara  penerima  magang,  dan  di  negara  penerima  magang  tersebut
05733|mahasiswa  bekerja  tidak  sesuai  dengan  jam  kerja  yang  diperjanjikan,
05734|merupakan kesalahan perusahaan dan bukan eksploitasi;
05735|- Bahwa  Magang  mahasiswa  terutama  magang  di  luar  negeri  berada  di
05736|bawah Kementerian Pendidikan Tinggi;
05737|- Bahwa  Penyelenggaran  magang  ke  luar  negeri  diatur  berdasarkan
05738|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
05739|Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
05740|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
05741|- Bahwa Apabila suatu kampus melakukan pengiriman mahasiswa magang
05742|ke  luar  negeri, termasuk  dalam  Lembaga  Pendidikan  yang  merupakan
05743|Penyelenggara pemangangan di luar negeri sebagaimana diatur didalam
05744|Pasal 2 Ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
05745|Republik  Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara
05746|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
05747|- Bahwa Apabila lampiran sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 Ayat (1)
05748|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia
05749|Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan
05750|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  tidak  dipenuhi  oleh
05751|Lembaga Pendidikan, maka merupakan kesalahan;
05752|- Bahwa Apabila lampiran-lampiran tersebut tidak terpenuhi sebagaimana
05753|Pasal  15  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
05754|Republik  Indonesia  Nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara
05755|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan tetap
05756|melakukan  pengiriman  mahasiswa  magang  ke  luar  negeri,  maka  hal
05757|tersebut  merupakan  kesalahan  dan  dapat  ditindak  lanjuti  ke  Lembaga
05758|Pendidikan yang melakukan pengiriman mahasiwa magang;
05759|
05760|Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
05761|2. Ahli Dr.  Khairul  Fahmi,  S.H.,  M.H., dibawah  sumpah  pada  pokoknya
05762|menerangkan sebagai berikut:
05763|- Bahwa Ahli merupakan Dosen Fakultas Hukum pada Universitas Andalas;
05764|- Bahwa Ahli hadir memberikan pendapat di persidangan sesuai keahlian
05765|ahli di bidang hukum tata negara/perundang- undangan;