00759|Saksi Korban dan Aldi (Kepolisian) kemudian berjanjian di Hotel Hidup Baru
00760|jam  22.00.  Aldi  (Kepolisian)  sudah  ada  di  Hotel  Hidup  Baru  menunggu
00761|dikamar  setelah  itu  Saksi  Korban  masuk  ke  dalam  kamar  dan  Terdakwa
00762|menerima uang dari Aldi (Kepolisian). Tidak berapa lama kemudian Terdakwa
00763|ditangkap Polisi;
00764|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00765|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00766|bukti  yang  diajukan  di persidangan  diperoleh  fakta  hukum  bahwa  Saksi
00767|Korban sudah 3 (tiga) kali di jual oleh Terdakwa;
00768|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di atas  maka  unsur
00769|kedua  “melakukan  penerimaan  seseorang”  harus  dinyatakan  telah
00770|terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
00771|Ad.3.  Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
00772|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
00773|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00774|manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00775|memegang kendali atas orang lain;
00776|Menimbang,  bahwa  sub unsur  ini  bersifat alternatif sehingga Hakim
00777|Ketua dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan
00778|akan memilih salah satu sub unsur yang paling tepat dengan tindak pidana
00779|yang dilakukan oleh Terdakwa;
00780|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :
00781|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
00782|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis  yang
00783|
00784|menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya
00785|kemerdekaan  seseorang  (vide:  Pasal  1  Angka  (11)  Undang-undang
00786|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00787|Pidana Perdagangan Orang);
00788|- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum
00789|berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
00790|atau  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
00791|mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang  (vide:  Pasal  1  Angka  (12)
00792|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00793|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00794|- Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status
00795|atau  keadaan  menjaminkan  atau  terpaksa  menjaminkan  dirinya  atau
00796|keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa
00797|pribadinya  sebagai  bentuk  pelunasan  utang  (vide:  Pasal  1  Angka  (15)
00798|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00799|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00800|- Penculikan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00801|melarikan orang lain dengan maksud tertentu;
00802|- Penyekapan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00803|mengurung (menutup, memingit) orang lain di kamar dsb.;
00804|- Pemalsuan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00805|proses, cara, perbuatan memalsu;
00806|- Penipuan  berdasarkan  KBBI  dalam  konteks  TPPO  merupakan
00807|perbuatan  atau  perkataan  yg  tidak  jujur  dengan  maksud  untuk
00808|menyesatkan;
00809|- Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  dimaknai
00810|penyalahgunaan  posisi  dan/atau  kekuasaannya  untuk  mengambil
00811|keuntungan  yang  tidak  adil  dari  individu/pihak  lainnya,  termasuk  pihak
00812|yang memiliki posisi lebih rendah maupun rentan;
00813|- Memberi bayaran atau manfaat diartikan korban atau orang tua/wali
00814|korban  menerima  pembayaran  berupa  sejumlah  uang  atau  mendapat
00815|manfaat;
00816|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatannya
00817|tersebut menanyakan kepada Saksi Korban berapa tarifnya dan Saksi Korban
00818|mengatakan bahwa tarifnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu
00819|rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Aldi bahwa tarifnya adalah
00820|
00821|Rp750.000,00  (lima  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  dimana  upah  untuk
00822|Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
00823|Menimbang, bahwa  kemudian unsur ini juga  memberikan maksud
00824|bahwa Pelaku tetap dihukum atas tindak pidana perdagangan orang walaupun
00825|ada  persetujuan  korban  perdagangan  orang  juga  tidak  menghilangkan
00826|penuntutan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana ketentuan Pasal
00827|26  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00828|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
00829|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur
00830|ketiga  “dengan  memberi  manfaat”  juga  harus  dinyatakan  telah  terpenuhi
00831|menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
00832|Ad.4.  Untuk  tujuan mengeksploitasi orang tersebut  di wilayah Negara
00833|Republik Indonesia;
00834|Menimbang,  bahwa  kata  “untuk  tujuan”  sebelum  frasa
00835|“mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana
00836|perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana
00837|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang
00838|sudah  dirumuskan,  dan  tidak  harus  menimbulkan  akibat  (vide:  Penjelasan
00839|Pasal 2 Ayat (1)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
00840|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00841|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  adalah
00842|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
00843|terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau
00844|praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
00845|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
00846|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga
00847|atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
00848|baik  materiil  maupun  immateriil.  Sedangkan  dimaksud  dengan  eksploitasi
00849|Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ
00850|tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
00851|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan (vide: Pasal 1 Angka
00852|(7) dan (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00853|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
00854|Menimbang,  bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
00855|bersesuaian, keterangan  Terdakwa, surat ,  dan dihubungkan dengan barang
00856|bukti  yang  diajukan  dipersidangan  diperoleh  fakta  hukum  bahwa benar
00857|dengan awalnya Terdakwa menerima pesanan dari seseorang yang bernama
00858|
00859|Aldi  (Kepolisian)  untuk  kencan  dan  berhubungan  seksual  dengan  wanita
00860|melalui pesan whatsapp. Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) foto
00861|referensi wanita kepada Aldi (Kepolisian). Aldi (Kepolisian) kemudian memilih
00862|Saksi Korban sebagai teman kencannya .  Terdakwa kemudian menanyakan
00863|kepada Saksi Korban berapa tarifnya dan Saksi Korban mengatakan bahwa
00864|tarifnya adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa
00865|kemudian mengatakan kepada Aldi bahwa tarifnya adalah Rp750.000,00 (lima
00866|ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),  dimana  upah  untuk  Terdakwa  adalah
00867|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00868|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di wilayah
00869|Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  Jalan  Suprapto  Kelurahan  Pancuran
00870|Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di Hotel Hidup
00871|Baru;
00872|Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga beberapa kali melakukan
00873|hal tersebut kepada perempuan lainnya dimana sesuai fakta hukum Terdakwa
00874|Terdakwa kemudian memberikan 10 (sepuluh) foto referensi wanita kepada
00875|Aldi (Kepolisian)  dan untuk Saksi Korban sendiri sudah 3 (tiga) kali di jual oleh
00876|Terdakwa,  dengan  keuntungan  berupa  komisi  pembayaran  jasa  seksual
00877|tersebut yang diperoleh Terdakwa dari perbuatannya tersebut;
00878|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  maka  unsur
00879|keempat “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara
00880|Republik Indonesia ” juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum
00881|terhadap perbuatan Terdakwa;
00882|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
00883|maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi
00884|seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
00885|Nomor  21 tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Perdagangan
00886|Orang, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah
00887|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
00888|dakwaan  alternatif  pertama,  dan  dengan  terbuktinya  dakwaan  alternatif
00889|pertama  tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara
00890|alternatif maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan
00891|lebih lanjut;
00892|Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara
00893|lisan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 , dan setelah Majelis Hakim
00894|meneliti  maksud  dari  permohonan  tersebut  pada  pokoknya  adalah  suatu
00895|bentuk  permohonan  yang  disampaikan  untuk  mendapatkan  keringanan
00896|
00897|hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang
00898|dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis
00899|Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk
00900|penyesalan  dari  Terdakwa,  selanjutnya  mengenai  keringanan  hukuman
00901|sebagaimana  inti  maksud  dari  permohonan  Terdakwa  tersebut  akan
00902|dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan
00903|dan meringankan;
00904|Menimbang,  bahwa  selama  proses  pemeriksaan  berlangsung  di
00905|persidangan  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
00906|menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar
00907|yang  dapat menghilangkan  sifat melawan  hukum  dari  perbuatan Terdakwa
00908|maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan nilai kesalahan Terdakwa,
00909|maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan
00910|pidana  yang  telah  dilakukannya,  maka  dengan  demikian  telah  cukup
00911|beralasan  hukum  bagi  Majelis  Hakim  untuk  menyatakan  Terdakwa  telah
00912|terbukti secara sah dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
00913|“melakukan  penerimaan  seseorang  dengan  memberi  manfaat  untuk
00914|tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik
00915|Indonesia”, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1)
00916|KUHAP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;
00917|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00918|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  berdasarkan
00919|ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP  maka  perlu  ditetapkan  agar  masa
00920|penangkapan  dan penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya
00921|dari pidana yang  dijatuhkan;
00922|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai
00923|tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya
00924|melebihi masa penahanan yang telah dijalaninya, dan penahanan terhadap
00925|Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak
00926|menemukan  adanya  alasan  hukum  untuk  mengeluarkan  Terdakwa  dari
00927|tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP
00928|maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
00929|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
00930|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00931|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP
00932|dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti
00933|dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam
00934|
00935|Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan
00936|lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;
00937|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00938|1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan IMEI 1 860065050072679.
00939|IMEI 2 860065050072661 berwarna biru dongker; 
00940|2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix dengan IMEI 356395477474286.
00941|IMEI 2 356395477474294 berwarna hitam; 
00942|yang telah disita secara sah dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti
00943|tersebut merupakan sarana melakukan kejahatan , maka perlu ditetapkan agar
00944|barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
00945|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00946|1. Uang tunai sebanyak Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
00947|yang telah disita secara sah dan terbukti di persidangan bahwa barang bukti
00948|tersebut  merupakan  sarana  melakukan  kejahatan,  namun  memiliki  nilai
00949|ekonomi,  maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
00950|negara;
00951|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00952|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00953|yang meringankan Terdakwa;
00954|Keadaan  yang  memberatkan:
00955|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00956|- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
00957|Keadaan yang meringankan:
00958|- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
00959|    Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
00960|dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau
00961|meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara,
00962|maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  222  KUHAP  pembebanan  kewajiban
00963|pembayaran  biaya  perkara  haruslah  diberikan  kepada  Terdakwa  yang
00964|jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini; 
00965|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor  21 tahun
00966|2007   tentang  Pemberantasan  Tindak   Pidana  Perdagangan  Orang,  dan
00967|Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
00968|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00969|
00970|MENGADILI:
00971|1. Menyatakan  Terdakwa  Roy Sumitra Alias Landong  tersebut diatas
00972|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
00973|
00974|“melakukan penerimaan seseorang dengan memberi manfaat untuk
00975|tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik
00976|Indonesia.” 
00977|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roy Sumitra Alias Landong
00978|oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana
00979|denda  sebesar  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dengan
00980|ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan
00981|pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
00982|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang telah dijalani
00983|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
00984|4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
00985|5. Menyatakan barang bukti berupa :
00986|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo dengan IMEI 1 860065050072679.
00987|IMEI 2 860065050072661 berwarna biru dongker; 
00988|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix dengan IMEI 356395477474286.
00989|IMEI 2 356395477474294 berwarna hitam; 
00990|Dirampas untuk dimusnahkan;
00991|- Uang tunai sebanyak Rp 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
00992|Dirampas untuk negara;
00993|6. Membebankan kepada Terdakw a  membayar biaya perkara  sejumlah
00994|Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
00995|
00996|Kamis
00997|
00998|14
00999|
01000|2024
01001|
01002|2024, oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah
01003|Akbar Citrawan, S.H., M.H., Grace Martha Situmorang, S.H ., masing-masing
01004|sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
01005|
01006|Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.
01007|
01008|Hakim Anggota,
01009|Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.
01010|Hakim Ketua,
01011|Yura Pratama Yudhistira, S.H.
01012|
01013|Grace Martha Situmorang, S.H .
01014|Panitera Pengganti,
01015|Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.