01843|Korban merasa takut akan dipukul oleh Terdakwa, Anak Korban meminta tolong
01844|AMELIA dan  WINDA WATI untuk mengantar anak korban ke Polres Raja Ampat
01845|untuk melapor dan saat itu juga AMELIA dan  WINDA WATI mengantar Anak
01846|Korban ke Polres Raja Ampat, tetapi dalam perjalanan Anak Korban berpapasan
01847|dengan  Terdakwa  sambil  saling  kejar  dengan  menggunakan  sepeda  Motor,
01848|Anak Korban langsung menuju Polres Raja Ampat Untuk mengamankan diri,
01849|setibanya di Polres Raja Ampat, Anak Korban bercerita tentang kejadiannya dan
01850|Anak Korban kemudian didampingi oleh Unit PPA Polres Raja Ampat untuk
01851|mendampingi Anak korban dalam membuat laporan kepada Pihak Kepolisian,
01852|Setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma jika bertemu dengan
01853|Terdakwa karena Anak Korban takut akan dipukul oleh Terdakwa;
01854|Menimbang, bahwa  Selama 2 (dua) minggu bekerja, Anak korban sudah
01855|melayani hubungan intim dengan 3 (tiga) orang laki-laki dan penghasilan anak korban
01856|
01857|selama 2 (dua) minggu tersebut sebayak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang
01858|tersebut diambil oleh T erdakwa, dan pada saat itu usia anak korban masih 15 (lima
01859|belas) tahun karena anak korban  lahir 1 Oktober tahun 2009, sesuai dengan bukti
01860|akta kelahiran nomor 853/UM/CS/2009, yang di keluarkan di Sungguminasa pada
01861|tanggal tiga Nopember dua ribu sembilan, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
01862|sipil kabupaten goa Ir.H. Suwandi,M.Si, sedangkan pada KTP anak korban yang di
01863|buat oleh T erdakwa anak korban lahir  tahun 2005;
01864|Menimbang, bahwa  dari hasil verifikasi/validasi dan konsolidasi melalui SIAK,
01865|dan Saksi pernah melakukan verifikasi terhadap KTP korban dan Hasil verifikasi
01866|terhadap KTP korban tidak ditemukan data sebagaimana yang tercatum dalam KTP
01867|yang ditunjukan, dan telah komunikasi dengan Dukcapil Kabupaten Pangkajene dan
01868|Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan dimana hasil koordinasi bahwa data yang
01869|ditunjukkan tidak ditemukan di SIAK pada Dukcapil Kabupaten Pangkajene dan
01870|Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian diperkuat dengan hasil Biometrik
01871|terhadap anak korban bahwa tidak ditemukan data rekam biometrik KTP El yang
01872|bersangkutan  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  dokumen  tersebut  bukan
01873|merupakan Produk dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, dan Nomor Induk
01874|Kependudukan 7371065110050003 tidak tercatat dalam Sistem informasi Administrasi
01875|Kependudukan;
01876|Menimbang,  bahwa   berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD
01877|Kab. Raja Ampat no. 400.7.3/011/Ver/RSUD-RA/III/2025 tanggal 18 Februari
01878|2025 oleh dokter pemeriksa dr. KHUMAIRA RIANI dengan hasil pemeriksaan,
01879|Robekan  lama  selaput  dara  arah  jam  tujuh.  Tidak  didapatkan  darah  dan
01880|pembengkakan,  Robekan  lama  selaput  dara  arah  jam  dua.  Didapatkan
01881|kemerahan ditepi robekan. Tidak didapatkan pendarahan dan pembengkakan,
01882|Tidak  didapatkan  lecet,  Kesimpulan:  sudah  pernah  berhubungan  intim  dan
01883|belum pernah melahirkan.
01884|Menimbang,  bahwa  dengan  pertimbangan  tersebut  di  atas  maka
01885|terhadap  unsur  merekrut,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman  telah
01886|terpenuhi menurut hukum;
01887|3. Unsur  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01888|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01889|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
01890|manfaat walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
01891|kendali atas orang lain;
01892|
01893|Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung sub unsur yang bersifat
01894|alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini
01895|telah terpenuhi;
01896|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam
01897|persidangan  yang  dimaksud  dengan  "posisi  rentan"  adalah  suatu  kondisi  di
01898|mana seseorang tidak memiliki atau terbatas dalam pilihan, antara lain karena
01899|ketergantungan ekonomi, usia, ketidaktahuan, atau hubungan kekuasaan yang
01900|timpang.  Dalam  konteks  ini,  korban  berada  dalam  kondisi  rentan  secara
01901|ekonomi,  usia  dan  atau  ketidaktahuan  sehingga  tindakan  Terdakwa  yang
01902|memfasilitasi, menegosiasikan, dan mengatur agar Anak korban dapat bekerja
01903|sebagai pemandu lagu / LC di Café Manta yang dikelola oleh Terdakwa dan
01904|mendapat bayaran untuk hal tersebut dari pelanggan, dan atau berdasarkan
01905|pengakuan Anak Korban pula, Terdakwa juga memberikan opsi / pilihan kepada
01906|pelanggan untuk bisa mendapatkan “layanan di luar café / sistem BO yang
01907|artinya anak korban dapat melayani pelanggan diluar café atau dengan kata lain
01908|kencan  atau  melakukan  hubungan  seksual  di  suatu  hotel  dengan  bayaran”
01909|merupakan bentuk nyata dari penyalahgunaan terhadap posisi rentan korban,
01910|sebagaimana dimaksud oleh undang-undang. Lebih lanjut, berdasarkan prinsip
01911|hukum yang berlaku secara internasional sebagaimana diatur dalam Protokol
01912|Palermo (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking
01913|in  Persons,  Especially  Women  and  Children),  yang  telah  diratifikasi  oleh
01914|Indonesia,  ditegaskan  bahwa  persetujuan  korban  terhadap  eksploitasi  tidak
01915|menghapus  unsur  perdagangan  orang,  apabila  dalam  prosesnya  digunakan
01916|cara yang termasuk dalam unsur Pasal 2 ayat (1) tersebut;
01917|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam
01918|persidangan meskipun Anak Korban datang sendiri kepada Terdakwa agar bisa
01919|bekerja, yang dalam pengakuan Anak Korban bekerja sebagai tukang Laundry,
01920|namun malah bekerja sebagai Lady Companion / LC;
01921|Menimbang,  bahwa  anak  korban  ANDI  NUR  SALSABILA  PAHLEVI
01922|sempat  berencana  kabur  dari  penguasaan  Terdakwa  namun  Terdakwa
01923|mensyaratkan Anak Korban untuk membayar utang sebanyak Rp10.000.000,-
01924|( sepuluh juta rupiah ) sebagai imbalan telah membiayai keberangkatan Anak
01925|Korban dari Makassar ke Kab. Raja Ampat, biaya pembuatan KTP palsu, biaya
01926|baju-baju anak korban yang sempat dibelikan oleh Terdakwa dan juga biaya –
01927|biaya lainnya seperti tempat tinggal Anak Korban dan makan serta listrik selama
01928|Anak Korban bekerja dengan Terdakwa, dan Terdakwa  mengetahui kondisi
01929|
01930|ekonomi, usia dan atau ketidaktahuan anak korban yang lemah, Terdakwa justru
01931|memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan dengan menawarkan
01932|anak  korban  kepada  pelanggan  sebagai  pemandu  lagu  yang  juga
01933|mengakibatkan anak korban tereksploitasi;
01934|Menimbang, bahwa dengan  pertimbangan tersebut maka terhadap unsur
01935|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
01936|bayaran telah terpenuhi menurut hukum;
01937|5. Unsur walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
01938|kendali atas orang lain  Tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah
01939|Negara Republik Indonesaia;
01940|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dalam
01941|persidangan   menunjukkan  bahwa  Anak  korban  atas  nama  ANDI  NUR
01942|SALSABILA PAHLEVI datang sendiri kepada Terdakwa IRMAYANTI Alias MAMI
01943|ECI, untuk bekerja di laundry milik Terdakwa namun kenyataannya anak korban
01944|dipekerjakan  sebagai  pemandu  lagu  yang  pada  saat  bekerja  anak  korban
01945|dipegang-pegang  bagian  pribadinya  yakni  payudara,  lalu  berdasarkan
01946|pengakuan Anak Korban, dirinya juga sempat melayani pelanggan diluar café
01947|dengan dijajakan sebanyak 3 ( tiga ) kali dengan pelanggan yang terjadi di Hotel
01948|Riona Waisai Kabupaten Raja Ampat sampai dengan disetubuhi oleh pelanggan
01949|tersebut,  untuk  pembayaran  dari  pelanggan  selama  Anak  Korban  menjadi
01950|pemandu  lagu  dan  atau  melayani  diluar  café  (  sistem  BO  )  pembayaran
01951|dilakukan  hanya  kepada  Terdakwa  saja  yang  uangnya  tidak  atau  belum
01952|diberikan kepada Anak  Korban dengan  alasan  Anak Korban masih  memiliki
01953|hutang kepada Terdakwa yang telah membiayai transportasi dari Makassar ke
01954|Kab. Raja Ampat dan biaya – biaya lainnya seperti membeli baju – baju dan
01955|tinggal anak korban;
01956|Menimbang,  bahwa  dengan  segenap  pertimbangan  tersebut  maka
01957|terhadap  unsur  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara  Republik
01958|Indonesaia telah terpenuhi menurut hukum;
01959|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut
01960|diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan
01961|alternatif  Kesatu Jaksa   Penuntut    Umum    telah   terpenuhi  dan  dengan
01962|sekurang-kurangnya 2 (dua) alat   bukti   yang   sah, dan  Majelis Hakim
01963|memperoleh  keyakinan  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan
01964|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan
01965|
01966|Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang  adil dan patut apabila
01967|Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
01968|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  terbukti  telah  melakukan
01969|tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu  Penuntut Umum
01970|dan  tidak  ada  alasan-alasan  penghapus  pidana  (straafuits-luitingsgronden)
01971|berupa alasan pembenar (justification) maupun alasan pemaaf (excuses), maka
01972|patutlah  Terdakwa  dihukum  setimpal  dengan  perbuatannya,  akan  tetapi
01973|hukuman  yang  diberikan  kepada Terdakwa  bukanlah  sebagai  sarana  balas
01974|dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian
01975|hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu
01976|bahkan diharapkan  Terdakwa dapat memperbaiki  dirinya  dengan perbuatan-
01977|perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah
01978|dipertimbangkan  faktor-faktor  yuridis,  sosiologis  dan  philosophis  dan,serta
01979|menjunjung tinggi prinsip equality before the law  perlakuan yang sama dimata
01980|hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun
01981|tuntutan  hukum  bagi  tindak  pidana  tersebut  maka  menurut  Majelis  Hakim
01982|hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada   Terdakwa seperti tersebut
01983|dalam amar putusan ini;
01984|Menimbang,  oleh  karena  dakwaan  alternatif  Kesatu  telah  terpenuhi
01985|maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan;
01986|Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Anak Korban melalui LPSK
01987|(Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban)  telah  mengajukan  permohonan
01988|restitusi dari Anak Korban kepada Terdakwa sebesar Rp128.201.500,- ( seratus
01989|dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus rupiah )
01990|Menimbang, bahwa terhadap permohonan restitusi tersebut,  Terdakwa
01991|melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya
01992|agar  membebaskan  Terdakwa  dari  biaya  Restitusi  yakni  sebesar
01993|Rp128.201.500,- ( seratus dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus
01994|rupiah ),dan di bebaskan dari hukuman pengganti 6 (enam) bulan penjara;
01995|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
01996|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01997|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  7
01998|Tahun 2018 tentang Pemberian  Konpensasi, Restitusi  dan Bantuan  Kepada
01999|saksi dan Korban, sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI
02000|Nomor  35 Tahun 2020, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada
02001|Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;
02002|
02003|Menimbang, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi
02004|berupa:
02005|a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
02006|b. ganti  kerugian  yang  ditimbulkan  akibat  penderitaan  yang  berkaitan
02007|langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
02008|c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
02009|Menimbang, bahwa Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh korban,
02010|keluarga, atau kuasanya;
02011|Menimbang, bahwa Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan
02012|sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
02013|hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum
02014|putusan  pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  LPSK  dapat
02015|mengajukan Restitusi kepada Penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya;
02016|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  restitusi  diajukan  oleh
02017|korban  melalui  LPSK  yang  diajukan  sebelum  putusan, maka  Majelis  Hakim
02018|berkewajiban memeriksa permohonan tersebut;
02019|Menimbang, bahwa dalam permohonannya Anak korban melalui LPSK
02020|telah mengajukan besaran restitusi yang dimintakan agar dibebankan kepada
02021|Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;
02022|Menimbang,  bahwa  besaran  jumlah  restitusi  yang  dimohonkan  oleh
02023|Korban melalui LPSK berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh LPSK,
02024|Nomor  R-2858/5.2.HSKR/LPSK/06/2025,  yang  pada  pokoknya  memberikan
02025|penilaian ganti kerugian terhadap korban sebesar   Rp128.201.500,- ( seratus
02026|dua puluh delapan juta dua ratus seribu lima ratus rupiah );
02027|Menimbang,  bahwa  dalam  penilaian  restitusi,  LPSK  telah  merinci
02028|komponen dan uraian restitusi yakni:
02029|1. kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atas  penghasilan  sejumlah
02030|Rp1.317.000,00 (satu juta tiga ratus ribu tujuh belas rupiah);
02031|2. kerugian  atas  penderitaan  akibat  tindak  pidana  sejumlah
02032|Rp108.184.000,00 (serratus delapan juta serratus delapan ribu rupiah);
02033|3. Kerugian lain diderita korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan
02034|orang Rp.18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
02035|Total nilai kewajaran perhitungan LPSK sebesar Rp128.201.500,00 (serratus
02036|dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu kima ratus rupiah);
02037|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31
02038|Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
02039|tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam melaksanakan tugasnya salah
02040|
02041|satu  kewenangan  LPSK  adalah  melakukan  penilaian  ganti  rugi  dalam
02042|pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi.  Dan  dalam  hal  kewenangan  LPSK
02043|sebagaimana dimaksud tersebut tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan
02044|atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai
02045|sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
02046|Menimbang,  bahwa  LPSK  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan
02047|penilaian  ganti  rugi  dalam  pemberian  restitusi,  dan  berdasarkan  Laporan
02048|penilaian restitusi yang didukung oleh bukti-bukti yang menurut penilaian LPSK,
02049|telah menilian ganti kerugian terhadap pemberian restitusi yang diajukan oleh
02050|korban  dengan  jumlah  ganti  kerugian  sebagaimana  dalam  permohonannya,
02051|maka  Majelis  Hakim  berpendapat  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh
02052|korban melalui LPSK tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;
02053|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (13) PERMA RI Nomor 1
02054|Tahun  2022  tentang  Tata  cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian
02055|Restitusi dan Kompensasi kepada korban Tindak Pidana, Dalam perkara tindak
02056|pidana  perdagangan  orang  dan  terorisme,  putusan  memuat  pula  lamanya
02057|pidana  penjara  atau kurungan  pengganti  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-
02058|Undang;
02059|Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum  Terdakwa
02060|yang  pada  pokoknya  memohon agar  membebaskan  Terdakwa  dari  biaya
02061|Restitusi yakni sebesar Rp128.201.500,- ( seratus dua puluh delapan juta dua
02062|ratus seribu lima ratus rupiah ),dan di bebaskan dari hukuman pengganti 6
02063|(enam)  bulan  penjara,  Majelis  Hakim  berpendapat  oleh  karena  telah
02064|dipertimbangkan  Majelis  Hakim  tentang  permohonan  restitusi  yang  diajukan
02065|oleh  korban  melalui  LPSK  cukup  beralasan,  yang  mana  LPSK  diberikan
02066|kewenangan  untuk  menilai  ganti  kerugian  dalam  pemberian  restitusi,  serta
02067|dalam melakukan penilaian didasarkan pada bukti-bukti dan analisa terhadap
02068|bukti-bukti tersebut, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak
02069|beralasan dan karenanya haruslah ditolak;
02070|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Terdakwa  melalui  Penasihat
02071|Hukumnya  telah  mengajukan  Pembelaan  yang  pada  pokoknya perbuatan
02072|Terdakwa  IRMAYANTI  terhadap  Anak  Korban  adalah  bukan  Perbuatan
02073|Perdagangan  orang,  namun  oleh  Karena  Majelis  Hakim  telah
02074|mempertimbangkan dalam dakwaan alternatif kesatu dan telah terbukti maka
02075|terhadap  pembelaan  Tim  Penasihat  hukum  Terdakwa  haruslah  dinyatakan
02076|ditolak;
02077|
02078|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02079|dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
02080|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02081|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
02082|terhadap   Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02083|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02084|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) buah Nota Kontan
02085|berwarna hijau yang berisakan daftar pembayaran tamu kepada LC, 1 (satu)
02086|buah KTP dengan identitas sebagai berikut, NIK 7371065110050003, Nama
02087|:ANDI NUR SALSABILA,Tempat/Tgl Lahir  :MATAMPA, 01 Oktober 2005, Jenis
02088|Klamin  :Perempuan, Alamat  : Matampa,  RT/RW  :  001/007,  Kel/Desa
02089|:  Matampa,  Kecamatan  :  Bungoro,  Agama  Islam,  Status  Perkawinan  :
02090|belum  Kawin,  Pekerjaan  :  Belum/Tidak  Bekerja,  Kewarga  Negaraan  :WNI
02091|Berlaku  hingga  : Seumur  Hidup,  yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan
02092|kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,
02093|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
02094|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
02095|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02096|meringankan Terdakwa;
02097|Keadaan yang memberatkan:
02098|- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang
02099|berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
02100|- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan masa depan anak korban
02101|rusak;
02102|Keadaan yang meringankan:
02103|- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
02104|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana,  maka
02105|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02106|Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun
02107|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-
02108|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  serta peraturan
02109|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02110|
02111|M E N G A D I L I:
02112|1. Menyatakan Terdakwa  IRMAYANTI alias MAMI ECI  tersebut, terbukti
02113|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “
02114|Perdagangan  Orang”  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu
02115|Penuntut Umum;
02116|
02117|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
02118|penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda 200.000.000 (dua ratus juta