01719|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01720|Indonesia”;
01721|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01722|mempertimbangkan sebagai berikut:
01723|Ad. 1 Unsur “setiap orang”
01724|Menimbang bahwa  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau
01725|korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (vide  Pasal  1
01726|angka  4  UU  No.  21  Tahun  2007).  Terminologi  orang  perseorangan  dalam
01727|Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01728|Pidana  Perdagangan  Orang  memiliki  kesamaan  dengan  terminologi
01729|barangsiapa  dalam  KUHP  (WvS),  dimana  berdasarkan  Buku  Pedoman
01730|Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II  Mahkamah Agung RI, edisi Revisi
01731|Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
01732|Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa”
01733|atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau  Terdakwa atau
01734|setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang
01735|dapat  serta  mampu  dimintai  pertanggungjawaban  dalam  segala  bentuk
01736|tindakan atau perbuatannya;
01737|K AA
01738|Paraf
01739|
01740|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  yang  dimaksudkan  dengan
01741|barangsiapa disini adalah orang ( een eider) atau manusia ( naturlijke persoon)
01742|yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;
01743|Menimbang bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai
01744|subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan
01745|serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang
01746|lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;
01747|Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau
01748|didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta
01749|memiliki  kecakapan  bertindak  dan  mampu  dalam  arti  tidak  terganggu  akal
01750|pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang
01751|diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;
01752|Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum
01753|yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa Nurhayati
01754|Alias Ayat, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan
01755|yang  identitasnya  dalam  surat  dakwaan  telah  dibenarkan  oleh  Terdakwa
01756|Nurhayati Alias Ayat;
01757|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari
01758|keterangan   saksi,  petunjuk  dan  keterangan Terdakwa ,  bahwa  Terdakwa
01759|Nurhayati Alias Ayat  telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa
01760|identitasnya  dan  ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam  surat
01761|dakwaan serta Terdakwa Nurhayati Alias Ayat adalah orang yang sehat jasmani
01762|dan rohani, maka Majelis Hakim memandang  Terdakwa Nurhayati Alias Ayat
01763|mampu  melakukan  perbuatan  hukum,  dan  kepadanya  dapat  dipertanggung
01764|jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim
01765|berkesimpulan bahwa Terdakwa Nurhayati Alias Ayat  adalah subjek hukumnya;
01766|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan
01767|bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01768|Ad.  2  Unsur  “membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa
01769|warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia
01770|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01771|Indonesia”
01772|K AA
01773|Paraf
01774|
01775|Menimbang  bahwa  unsur  ”membantu  atau  melakukan”  percobaan
01776|memiliki keterkaitan dengan unsur setelahnya yaitu ”membawa warga negara
01777|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01778|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka Majelis Hakim
01779|akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  unsur  ”membawa  warga  negara
01780|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01781|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01782|Menimbang  bahwa  frasa  membawa  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007
01783|merupakan bagian dari pengertian perekrutan sebagaimana termaktub dalam
01784|Pasal 1 angka 9. Secara harfiah membawa orang memiliki pengertian yakni
01785|mengajak seseorang dari tempatnya kini ke tempat yang berbeda;
01786|Menimbang  bahwa  sebelum  melihat  apakah  perbuatan  Terdakwa
01787|tersebut merupakan perbuatan yang dimaksudkan mengeploitasi WNI ke luar
01788|negeri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah
01789|calon pekerja migran tersebut merupakan warga negara Indonesia atau bukan;
01790|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
01791|keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan
01792|dalam persidangan berupa paspor calon pekerja migran, dimana paspor para
01793|calon  pekerja  migran  tersebut  yakni  atas  nama  ENDY  ERWAN  dengan
01794|no.Reg.1A13EC1499BXQQ dan NASRUDIN dengan no.Reg 1A53AB8548EQW
01795|diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kantor Imigrasi Kelas I
01796|A Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa  para  calon pekerja
01797|migran tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
01798|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01799|apakah  perbuatan  Terdakwa yang  membawa  calon  pekerja  migran  (warga
01800|negara Indonesia) dimaksudkan untuk dieksploitasi? ;
01801|Menimbang  bahwa  pengertian  unsur  “dengan  maksud”  sejatinya
01802|merupakan pengembangan makna dari niat ( voornemen). Dalam doktrin ilmu
01803|hukum,  niat  (voornemen)  memiliki  maksud  yaitu  sikap  batin  yang  sifatnya
01804|sesuatu yang masih berada dalam hati, sehingga dengan kata lain niat ialah
01805|subjectieve onrechtselemet  atau melawan hukum yang bersifat subjektif (vide
01806|Moeljatno dalam Eddy O.S. Hiariej, hlm. 336);
01807|K AA
01808|Paraf
01809|
01810|Menimbang  bahwa  eksploitasi  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007
01811|Pemberantasan TPPO memiliki pengertian yaitu  tindakan dengan atau tanpa
01812|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
01813|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01814|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
01815|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
01816|jaringan tubuh atau  memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01817|pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
01818|(vide Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO);
01819|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi,  keterangan
01820|Terdakwa serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  pada
01821|persidangan, diperoleh fakta bahwa berawal pada bulan Februari 2023,  pada
01822|saat saksi ENDY ERWAN mendapatkan informasi dari teman istri Saksi ENDY
01823|ERWAN bahwa  Terdakwa memiliki PT yang bisa memberangkatkan tenaga
01824|kerja  ke  Kuwait lalu  saksi  ENDY  ERWAN  menghubungi  Terdakwa dan
01825|Terdakwa mengatakan  ada  pekerjaan  di  restoran  di  KUWAIT,  setelah  itu
01826|Terdakwa menjelaskan persyaratannya lalu sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa
01827|menyuruh saksi  ENDY ERWAN untuk datang ke salah satu PT yang ada di
01828|Tanak Beak, Kecamatan. Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan
01829|Terdakwa sudah  menunggu  di  PT tersebut  dan  bertemu  dengan  Terdakwa
01830|NURHAYATI dan langsung menanyakan terkait pekerjaan yang ada di Kuwait,
01831|kemudian  Terdakwa menyuruh  Saksi  ENDY ERWAN  untuk  mempersiapkan
01832|syarat-syarat untuk  bekerja  di  Kuwait,  kemudian  Terdakwa menyuruh  Saksi
01833|ENDY ERWAN untuk cek kesehatan di Klinik Mataram Medical Center  (MMC)
01834|yang beramalat di Bertais  dan membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus
01835|ribu  rupiah), seminggu  kemudian  Terdakwa datang  kerumah  Saksi  ENDY
01836|ERWAN Ampenan-Kota Mataram dan menyuruh Saksi ENDY ERWAN untuk
01837|membayar uang muka berapapun yang ada setelah itu Saksi ENDY ERWAN
01838|menyerahkan  uang  sejumlah  Rp.  8.000.000,-  (delapan juta rupiah) untuk
01839|mengurus passpor kepada Terdakwa dan Saksi ENDY ERWAN di suruh
01840|menunggu informasi untuk keberangkatan ke Kuwait tetapi Terdakwa menjawab
01841|bahwa  untuk  bekerja  ke  Timur  Tengah  sementara  di  tutup  dan  Terdakwa
01842|mengarahkan  Saksi  ENDY  ERWAN  untuk  mengganti  negara  tujuan  ke
01843|K AA
01844|Paraf
01845|
01846|Hongkong  dan  Saksi  ENDY  ERWAN  menyetujuinya  karena  Terdakwa
01847|mengatakan “gajinya lebih besar yaitu Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta
01848|rupiah) perbulan dan prosesnya cepat” dan Terdakwa menyuruh Saksi ENDY
01849|ERWAN untuk menyerahkan KTP dan KK (Kartu Keluarga) asli tanpa adanya
01850|pelatihan khusus untuk bekerja di Luar Negeri lalu pada  tanggal 27 Mei 2023,
01851|Saksi  ENDY ERWAN  menyerahkan uang  kepada Terdakwa sejumlah  Rp.
01852|13.000.000,- (tiga belas juta rupiah ) untuk  penambahan  biaya, kemudian
01853|pada tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi ENDY ERWAN
01854|dan menagih sisa penambahan uang dan Saksi ENDY ERWAN menyerahkan
01855|sejumlah  Rp.  23.000.000,-  (dua  puluh  tiga  juta  rupiah),  sekitar 2 bulan
01856|kemudian Saksi ENDY ERWAN menghubungi Terdakwa untuk menanyakan
01857|kapan keberangkatan karena uang sudah Saksi ENDY ERWAN serahkan ke
01858|Terdakwa untuk bekerja di Restoran di Hongkong lalu pada tanggal 28 Agustus
01859|2023, Saksi ENDY ERWAN berangkat dari Lombok menuju ke Jakarta setelah
01860|sampai di Jakarta Saksi ENDY ERWAN bertemu dengan  Terdakwa, YANTO
01861|dan  WAHYU  yang  terlebih  dahulu  di  Jakarta,  setelah  dua  hari  di  Jakarta
01862|kemudian pada tanggal 31 Agustus 2023, Saksi  ENDY ERWAN  berangkat
01863|menuju Pontianak  dan  menginap  1  (satu)  hari  di  Hotel,  selanjutnya  pada
01864|tanggal  01  September  2023  berangkat  menuju  Serawak  Malaysia  dan
01865|menginap (1) satu hari, setelah itu pada tanggal 02 September 2023  berangkat
01866|menuju ke Kuala Lumpur dan menginap 4 (empat) hari di Hotel, selanjutnya
01867|pada tanggal 6 September 2023 berangkat ke Hongkong, setiba di Hongkong.
01868|Terdakwa, Saksi ENDY ERWAN, YANTO dan WAHYU tidur di toko pinggir jalan,
01869|keesokan  harinya  datang  agen  untuk  bertemu  dengan  Terdakwa kemudian
01870|Terdakwa bertanya kepada agen tersebut “ DIMANA JOB RESTORAN  DAN
01871|PABRIK TISU“ agen tersebut menjawab “BELUM ADA PEKERJAAN DI
01872|RESTORAN DAN PABRIK TISU” kemudian agen tersebut menawarkan kepada
01873|saksi ENDY ERWAN, YANTO dan WAHYU untuk bekerja di Sparepart mobil
01874|dengan di janjikan gaji 600  dolar atau Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
01875|rupiah  )  perhari,  kemudian  dalam  keadaan  terpaksa  Saksi  ENDY ERWAN,
01876|YANTO dan WAHYU menerima tawaran agen tersebut setelah itu  Terdakwa
01877|memberikan uang sejumlah 5000 dollar kepada agen tersebut untuk membayar
01878|pekerjaan yang di tawarkan tersebut, selanjutnya ENDY ERWAN, YANTO dan
01879|K AA
01880|Paraf
01881|
01882|WAHYU  ikut bersama agen mencari mess tempat tinggal sedangkan Terdakwa
01883|pergi sendirian mencari Hotel, setelah tiba di mess ternyata sudah ada 5 (lima)
01884|orang pekerja juga dan ENDY ERWAN, YANTO dan WAHYU  bertiga dijanjikan
01885|akan  bekerja  setelah  1  (satu)  minggu,  setelah agen pergi mereka bertiga
01886|mencari Terdakwa ke hotel, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi ENDY
01887|ERWAN  mengatakan”  TERNYATA  PEKERJAAN  YANG  KAMU  JANJIKAN
01888|TIDAK ADA, SEKARANG SAYA MAU PULANG AJA“ dan Terdakwa menjawab
01889|“ TUNGGU DULU NANTI KITA CARI PEKERJAAN LAIN, UNTUK UANG ITU
01890|NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB “ setelah itu ENDY ERWAN, YANTO dan
01891|WAHYU bertiga ikut menginap di hotel tersebut, kemudian Terdakwa mengajak
01892|ENDY ERWAN, YANTO dan WAHYU bertiga untuk bertemu  dengan agen lain
01893|di pinggir jalan dan agen tersebut menawarkan untuk bekerja Restoran sebagai
01894|tukang cuci piring dan biaya kos perbulan 6000 dolar untuk ENDY ERWAN,
01895|YANTO  dan  WAHYU   bertiga  dan  membawa  ENDY ERWAN,  YANTO  dan
01896|WAHYU   bertiga  ke  mess  dan  menerangkan  bahwa  gaji  untuk  bekerja  di
01897|restoran dimaksud sejumlah 400 dolar perhari  dengan kesepakatan Terdakwa
01898|membayar 3000 dolar kepada  agen tersebut sebagai tanda jadi dan setelah itu
01899|Terdakwa pulang ke Lombok, karna sudah dapat  pekerjaan yang Terdakwa
01900|NURHAYATI janjikan. Sekitar seminggu kemudian ENDY ERWAN, YANTO dan
01901|WAHYU  di  panggil untuk bekerja di restoran yang di maksud dan ternyata
01902|pekerjaan tersebut tidak tetap, hanya menunggu panggilan saja dan pekerjaan
01903|tersebut ilegal dan tidak ada izin dari  pihak dari pemiliknya, dalam  sebulan
01904|ENDY ERWAN, YANTO dan WAHYU hanya  bekerja selama enam hari dan
01905|sisanya nganggur (tidak bekerja).  Setelah itu agen tersebut datang ke mess
01906|untuk menagih sisa pembayaran job dan mess  karena  belum dilunasi oleh
01907|Terdakwa sehingga  agen  tersebut  mengusir  ENDY  ERWAN,  YANTO  dan
01908|WAHYU  karena belum lunas sisa pembayaran job dan mess tersebut, setelah
01909|itu Saksi ENDY ERWAN sakit dan  meminta  pulang kemudian Saksi  ENDY
01910|ERWAN menelpon Terdakwa untuk membelikan tiket pulang ke Lombok akan
01911|tetapi Terdakwa hanya mengizinkan  Saksi ENDY ERWAN saja karena dalam
01912|keadaan sakit sedangkan YANTO dan WAHYU tidak di kasih  pulang dan akan
01913|dicarikan  pekerjaan yang lain, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2023,
01914|Terdakwa mengirimkan Saksi ENDY  ERWAN  tiket  online  untuk  pulang  ke
01915|K AA
01916|Paraf
01917|
01918|Lombok,  selanjutnya  Saksi  ENDY  ERWAN  menuju  bandara  dan langsung
01919|pulang ke Lombok. Bahwa total uang yang telah Saksi ENDY ERWAN berikan
01920|kepada  Terdakwa adalah sejumlah Rp. 44.000.000,-(empat puluh empat juta
01921|rupiah)  dan  pada  saat itu  ada  menggunakan  kwitansi  dan  hanya  diberikan
01922|kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak ada memilik PT (Perseroan Terbatas)
01923|yang  khusus  untuk  memberangkatkan  calon  tenaga  kerja  ke  Luar  Negeri
01924|namun dengan cara perseorangan;
01925|Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01926|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan
01927|bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan
01928|usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
01929|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran
01930|Indonesia. Izin tertulis yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 tersebut adalah
01931|Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Perusahaan
01932|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib
01933|mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri (vide Pasal 51 ayat (1) UU
01934|PPMI).  Selain  SIP3MI,  UUPMI  juga  mengamanatkan  bahwa  Perusahaan
01935|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan
01936|wajib memiliki SIP2MI (vide Pasal 59 ayat (1) UU PPMI);
01937|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
01938|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
01939|diindahkan  oleh  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  pengiriman  pekerja
01940|migran Indonesia, oleh sebab itu bila perusahaan yang bergerak pada bidang
01941|penempatan  pekerja  migran  tidak  memiliki  izin  sebagaimana  diamanatkan
01942|dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perusahaan tersebut
01943|tidak berwenang melakukan perbuatan apapun berkaitan dengan penempatan,
01944|pengiriman maupun perekrutan pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan
01945|diluar  negeri.  Bila  hal  tersebut  dilakukan,  maka  perusahaan  tersebut  telah
01946|melakukan  perbuatan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  secara  illegal.
01947|Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  persyaratan  mutlak  tersebut  menjadi
01948|ketentuan  penting  bagi  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  guna
01949|menghindari indikasi perdagangan orang di luar negeri yang marak pada saat
01950|ini;
01951|K AA
01952|Paraf
01953|
01954|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  bawasannya
01955|sejak Terdakwa tidak ada memilik PT (Perseroan Terbatas) yang khusus untuk
01956|memberangkatkan  calon  tenaga  kerja  ke  Luar  Negeri  namun  dengan  cara
01957|perseorangan, sehingga  Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan hukum
01958|apapun baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penempatan
01959|migran Indonesia. Terhadap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa
01960|Terdakwa telah memiliki maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap pekerja
01961|migran Indonesia di luar negeri atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
01962|Menimbang bahwa terhadap unsur tentang membantu atau melakukan
01963|percobaan dipertimbangkan sebagai berikut;
01964|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “membantu  atau  melakukan
01965|percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
01966|terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;
01967|Menimbang bahwa untuk menilai apakah perbuatan  Terdakwa tersebut
01968|merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;
01969|Menimbang bahwa membantu ( medeplichtige) setidaknya terdapat dua
01970|pihak  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih.  Pertama  adalah  pelaku  atau
01971|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
01972|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
01973|ad se accessorium ). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua pada
01974|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
01975|adalah  pembantuan  itu  dibrikan  sebelum  kejahatan  terjadi,  apakah  dengan
01976|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
01977|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
01978|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
01979|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
01980|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).
01981|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
01982|Hukum Pidana, hlm. 379);
01983|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
01984|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
01985|dipertimbangkan sebagai berikut;
01986|K AA
01987|Paraf
01988|
01989|Menimbang  bahwa  dalam  fakta-fakta  persidangan  terungkap  bahwa
01990|berawal  pada  bulan  Februari  2023,  pada  saat  Saksi  ENDY  ERWAN
01991|mendapatkan informasi dari teman istri Saksi ENDY ERWAN bahwa Terdakwa