00510|dan terbukti secara sah menurut hukum;
00511|Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
00512|atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau
00513|dengan orang lain;
00514|Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada
00515|diri pelaku. S engaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat
00516|atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang
00517|kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi  Memorie van Toelichting  (Memori
00518|Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.
00519|Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan
00520|yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan
00521|bahwa perbuatan itu melanggar hukum;
00522|Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi,
00523|antara lain:
00524|1) Kesengajaan sebagai maksud;
00525|2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
00526|3) Kesengajaan dengan kemungkinan;
00527|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”melawan hukum” adalah
00528|melakukan  hal-hal  yang  dilarang  oleh  hukum  secara  tertulis  atau  melawan
00529|hukum dalam artian formal;
00530|Menimbang,  bahwa  sub-unsur  perbuatan  materiil  yang  didakwakan
00531|kepada Anak adalah “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
00532|
00533|membujuk anak”, dari rumusan perbuatan tersebut terlihat adanya frasa “atau”
00534|dalam unsur ini yang menunjukkan bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat
00535|alternatif,  sehingga  jika  salah  satu  elemen  unsur  (sub-unsur)  tersebut  telah
00536|terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;
00537|Menimbang, bahwa persetubuhan memiliki beberapa pengertian :
00538|- Pengertian  “bersetubuh”  menurut  Mr.  M.H.  Tirtaamidjaja,  SH
00539|mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan
00540|perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
00541|- Persetubuhan  ialah  peraduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan
00542|perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota
00543|laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan
00544|air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) ;
00545|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
00546|Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
00547|sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang
00548|Nomor  17  Tahun  2016) diatur  bahwa  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum
00549|berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam
00550|kandungan”;
00551|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 150  KUHP, Anak adalah seseorang
00552|yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
00553|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Kartu Keluarga
00554|Anak Korban lahir pada taggal 23 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas
00555|Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep diperoleh fakta bahwa
00556|pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas)
00557|tahun sehinga telah memenuhi kualifikasi anak;
00558|Menimbang bahwa Anak korban telah disetubuhi Anak sebanyak 2 (dua)
00559|kali yaitu pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekira pukul 03.30
00560|WIB di rumah milik temannya Anak yang bernama Kholid yang beralamat di Bulle’en
00561|Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dan yang kedua kalinya pada hari Senin
00562|tanggal 15 September 2025 sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi rumah milik
00563|temannya  Anak  pelaku  yang  bernama  Aldi  yang  beralamat  di  Desa  Kebunan
00564|Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
00565|Menimbang  bahwa  pada  saat  Anak  melakukan  persetubuhan  dan
00566|pencabulan terhadap Anak Korban tersebut vagina Anak korban mengeluarkan darah
00567|dan nyeri;
00568|Menimbang bahwa  Cara Anak menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban
00569|yang pertama kali di kamar rumah Kholid, Anak mengajak Anak Korban kekamar
00570|
00571|Kholid untuk tidur namun Anak langsung menindih Anak Korban dan  mencium bibir
00572|Anak korban, memegang kedua payudara Anak korban kemudian menyikap baju dan
00573|BH kemudian Anak menurunkan celana yang dipakainya dan setelah alat kelaminnya
00574|tegang kemudian dimasukkan ke vagina secara naik turun dan setelah klimak sperma
00575|Anak  dikeluarkan  dan  ditumpahkan  di  perut  Anak  Korban  sedangkan  kejadia
00576|persetubuhan yang kedua Anak Pelaku menyetubuhi dan mencabuli Anak korban di
00577|kamar mandi rumah milik Aldi dengan cara membuka celana yang Anak korban pakai
00578|kemudian  Anak  menurunkan  celana  yang  dipakainya  kemudian  menyuruh  Anak
00579|Korban terlentang di kamar mandi dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian
00580|dimasukkan ke vagina secara naik turun dan setelah klimak sperma Anak dikeluarkan
00581|dan ditumpahkan di lantai kamar mandi;
00582|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  perbuatan  Anak  yang
00583|telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukan
00584|alat kelaminnya berupa penis ke alat kelamin anak korban yang mana dilakukan
00585|dengan cara membujuk dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung
00586|jawab  jika  Anak  korban  hamil   dan  berdasarkan  Visum  et  Repertum  No.
00587|400.2.3/096/102.101/IX/2025, tanggal 22 September 2025 yang di buat dan di
00588|tanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, M.Ked.Klin, Sp.OG dokter pada RSUD
00589|dr.  H.  MOH.ANWAR  Kabupaten  Sumenep  pada  pokoknya  Tampak  robekan
00590|lama hymen sampai dengan dasar pada arah pukul 1,5,6,7,10 pada klien (anak
00591|Korban) Telah  memenuhi  kualifikasi  membujuk  anak  untuk  melakukan
00592|persetubuhan dengannya;
00593|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas
00594|menurut    Hakim  Anak  sejak  awal  memang  sejak  awal  menghendaki  dan
00595|mengetahui  adanya  perbuatan  persetubuhan  dengan  anak  korban,  dengan
00596|demikian menurut  Hakim telah memenuhi kualifikasi dengan sengaja;
00597|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  cukup  beralasan  bagi  Hakim
00598|menyatakan  unsur Dengan  sengaja  melakukan  membujuk  anak  untuk
00599|melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut
00600|hukum;
00601|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  81 ayat (2)
00602|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
00603|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016
00604|Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
00605|Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak m enjadi  Undang-undang  telah
00606|terpenuhi,  maka  Anak   haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00607|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  membujuk  anak
00608|
00609|melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
00610|alternatif kesatu; 
00611|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti
00612|maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;
00613|Menimbang,  bahwa  selanjutnya    Hakim  akan  mempertimbangkan
00614|pembelaan dari  Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada  pokoknya  memohon
00615|keringanan hukuman, dan oleh karena  pembelaan tersebut tidak menyangkut
00616|fakta dan kaidah hukum yang didakwakan , namun hanya berupa permohonan
00617|keringanan  hukuman,  maka  pembelaan tersebut  tidak  dapat  membantah
00618|pendapat   Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas , dengan demikian
00619|Hakim  menyatakan  unsur-unsur  dakwaan  tersebut  telah  terpenuhi  oleh
00620|perbuatan  Anak  sedangkan  tentang  permohonan  keringanan  hukuman  akan
00621|Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang
00622|memberatkan dan meringankan; 
00623|Menimbang, bahwa dalam persidangan  Hakim tidak dapat menemukan
00624|hal-hal  yang  dapat  membuat  Anak  lepas  dari  pertanggungjawaban  pidana
00625|terhadap  diri  Anak  baik  itu  merupakan  alasan  pembenar  maupun  alasan
00626|pemaaf, sehingga  Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab;
00627|Menimbang,  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  tiada
00628|pidana tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP
00629|Nasional  yang  mengatur  bahwa  “ Setiap  orang  hanya  dapat  dimintai
00630|pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau
00631|karena kealpaan. ”, dan karena tindak pidana  pencabulan  yang dilakukan oleh
00632|Anak  sebagaimana  disebutkan  di  atas  telah  dilakukan  oleh  Anak  dengan
00633|kesengajaan, maka  Anak mampu bertanggung jawab, sehingga Anak harus
00634|dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang
00635|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  juncto Pasal 361 huruf c
00636|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, maka
00637|Anak harus dijatuhi pidana;
00638|Menimbang, bahwa    Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak
00639|adalah  dengan  mempedomani  ketentuan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  tentang
00640|Pedoman  Pemidanaan  yang  mengatur  bahwa  “Dalam  pemidanaan  wajib
00641|dipertimbangkan:  a.  bentuk  kesalahan  pelaku  Tindak  Pidana;  b.  motif  dan
00642|tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak
00643|Pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak  direncanakan;  e.  cara
00644|melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan
00645|Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku
00646|
00647|Tindak Pidana; h. pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku Tindak
00648|Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j.
00649|pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan
00650|keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;
00651|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  yang  terungkap  di
00652|persidangan, maka   Hakim patut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00653|- Tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  menimbulkan  trauma  pada  anak
00654|korban;
00655|- Cara  Anak  melakukan  tindak  pidana  dilakukan  dengan  cara  sengaja
00656|untuk memenuhi keinginan nafsu birahi Anak;
00657|- Perbuatan Anak tidak dilakukan dengan kekerasan;
00658|- Perbuatan yang dilakukan Anak tidak semata mata karena inisiatif Anak
00659|saja;
00660|dengan demikian   Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berdasarkan
00661|pedoman pemidanaan di atas dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan
00662|tertentu  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dengan  memperhatikan  tujuan
00663|pemidanaan  di  Indonesia  yang  bukan  untuk  menakut-nakuti  pelaku  tindak
00664|pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk  menyadarkan
00665|pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam
00666|masyarakat  di  samping  juga  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,
00667|sehingga  dengan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  agar  di
00668|kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi
00669|melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 53 ayat (1)
00670|KUHP yang mengatur bahwa “ Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim
00671|wajib  menegakkan  hukum  dan  keadilan.”, dengan  demikian    Hakim  dalam
00672|perkara  ini  akan  menjatuhkan  hukuman  yang  adil  dan  setimpal  dengan
00673|perbuatan serta bobot kesalahan Anak sebagaimana disebutkan dalam amar
00674|putusan ini; 
00675|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah Seorang Anak maka
00676|berlaku  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
00677|Undang nomor 11 tahun 2012;
00678|Menimbang bahwa lamanya pemidanaan terhadap Anak sebagaimana
00679|pasal 79 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00680|Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  Pidana  pembatasan  kebebasan  yang
00681|dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana
00682|penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
00683|
00684|Menimbang bahwa sebagimana pasal 79 ayat 3 Undang-Undang nomor
00685|11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Minimum
00686|khusus  pidana  penjara  tidak  berlaku  terhadap  Anak  dan  oleh  karenanya
00687|lamanya Pidana yang  dijatuhkan Terhadap Anak tidak ada minimal khusus;
00688|Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan angka 2   Undang-
00689|Undang nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana menyatakan
00690|bahwa Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
00691|tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  memuat  ancaman  pidana
00692|minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus kecuali
00693|Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak
00694|asasi  manusia,  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  korupsi,  dan  tindak
00695|pidana pencucian uang;
00696|Menimbang  bahwsannya  lamanya  pemidanaan  terhadap  Anak
00697|sebagaimana  dipertimbangkan   sebelumnya  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)
00698|KUHP dan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;
00699|Menimbang  bahwa  oleh  karena  ancaman  Pidana  pasal  81  ayat  2
00700|Undang- Undang Perlindangan Anak terdapat Pidana Komulatif yaitu Pidana
00701|Penjara dan denda maka khusus Pidana Denda sebagaimana pasal 71 ayat 3
00702|SPPA, Denda Diganti dengan Pelatihan kerja;
00703|Menimbang  bahwa  sebagaimana  pasal  78  ayat  1  dan  2  SPPA
00704|menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
00705|ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja
00706|yang  sesuai  dengan  usia  Anak.  Dan  Pidana  pelatihan  kerja  sebagaimana
00707|dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
00708|1 (satu) tahun;
00709|Menimbang  bahwa  sebagaimana  pertimbangan  diatas  maka  Hakim
00710|menentapkan lamanya Pelatihan kerja selama 3 bulan yang akan dilakukan
00711|Anak di Balai Latihan Kerja kabupaten Sumenep;
00712|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah penahanan
00713|yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
00714|pidana yang dijatuhkan;
00715|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00716|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
00717|berada dalam tahanan;
00718|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00719|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
00720|
00721|Menimbang  bahwa  barang  bukti  1  (satu)  buah  celana  kain  Panjang
00722|berwarna  hitam dan  1  (satu)  buah  kemeja  lengan  Panjang  berwarna  biru
00723|barang milik Anak korban yang dikhawatirkan memberikan trauma bagi anak
00724|korban  dan  dipersidangan  mohon  ditetapkan  untuk  dimusnahkan  maka
00725|kesemua barang bukti tersebut dimusnahkan;
00726|Menimbang, bahwa  untuk menjatuhkan pidana  terhadap  Anak  maka
00727|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00728|meringankan Anak sebagai berikut:
00729|Keadaan yang memberatkan:
00730|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  korban  Trauma  dan  membuat
00731|Anak korban kehilangan kehormatan;
00732|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat; 
00733|- Belum ada Perdamaian antara Anak dan Anak korban;
00734|Keadaan yang meringankan:
00735|- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
00736|- Anak belum pernah dihukum;
00737|- Anak masih bersekolah;
00738|- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
00739|- Anak masih muda sehingga masih memiliki harapan untuk memperbaiki
00740|perbuatannya;
00741|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
00742|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00743|Mengingat,  Pasal  81  ayat  (2) Undang-Undang R epublik  Indonesia
00744|Nomor 17  Tahun 2016  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
00745|Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas
00746|Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
00747|Perlindungan Anak m enjadi Undang-undang, Undang Undang Nomor 1 Tahun
00748|2023 tentang KUHP, Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian
00749|Tindak  Pidana,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun  2025
00750|tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) dan Undang-Undang nomor 11 tahun
00751|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, serta  peraturan  perundang-
00752|undangan lain yang bersangkutan.
00753|
00754|MENGADILI:
00755|1. Menyatakan Anak   Anak  tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
00756|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk
00757|anak melakukan persetubuhan dengannya” , sebagaimana dalam dakwaan
00758|alternatif kesatu;
00759|
00760|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan  pidana penjara
00761|selama 2 (dua) Tahun;
00762|3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja kepada Anak selama 3 (tiga) bulan
00763|di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sumenep;
00764|4. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
00765|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00766|5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00767|6. Menetapkan barang bukti, berupa:
00768|- 1 (satu) buah celana kain Panjang berwarna hitam;
00769|- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna biru;
00770|Dirampas untuk dimusnahkan;
00771|7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
00772|5.000,00 (lima ribu rupiah);
00773|
00774|Senin
00775|
00776|27
00777|
00778|2026
00779|
00780|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 April 2026, oleh
00781|Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
00782|Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
00783|pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh  Andy Risal Gunawan,S.H
00784|Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep, serta
00785|dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum  dan Anak didampingi oleh Ayah
00786|kandungnya , Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;            
00787|
00788|pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh  Andy Risal Gunawan,S.H
00789|Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep, serta
00790|
00791|Panitera Pengganti, Hakim,
00792|Andy Risal Gunawan,S.H.                 Dr.Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.