00716|mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:
00717|- Bahwa  tindakan  perampasan  terhadap  barang  bukti  adalah  pidana
00718|tambahan yang disebut dalam Pasal 10 sub b ke-2 KUH Pidana dan disitu
00719|diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
00720|- Bahwa Pasal 194 KUHAP tentang barang bukti menetukan:
00721|a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara; atau
00722|
00723|b. Dimusnahkan;
00724|c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
00725|- Bahwa  tindakan  pemusnahan  (Vernietiging)  dan  tindakan  dirusak
00726|sehingga  tidak  bisa  dipergunakan  lagi  (Onbruikbaar  making)  adalah
00727|tindakan  kepolisian  (Politionele  maatregel)  yang  bermaksud  menjaga
00728|keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau
00729|dalam  hal  melakukan  kejahatan  dan  itu  harus  ditentukan  oleh  undang
00730|undang tersendiri sebelumnya;
00731|- Bahwa  tindakan  pidana  tambahan  “perampasan”  dengan  tindakan
00732|kepolisian  “pemusnahan”  tidak  mungkin  dicantumkan  dalam  satu  amar
00733|putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun
00734|1997  diterbitkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  dan
00735|Peradilan TUN);
00736|Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang disita dalam perkara
00737|ini adalah berasal dari tindak pidana ringan yang tunduk pada buktu II KUHP
00738|tentang PELANGGARAN maka sesuai Pasal 39 ayat (2) KUHPidana terhadap
00739|barang bukti tersebut tidak boleh dirampas kecuali ditentukan secara tegas oleh
00740|undang undang;
00741|Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 506 KUHP tersebut tidak
00742|ada ketentuan yang membolehkan barang bukti yang berasal dari Pasal 506
00743|KUHP boleh dirampas, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut harus
00744|dikembalkan  kapada  yang  berhak  atau  setidaknya  dikembalikan  dari  mana
00745|benda tersebut disita terakhir kalinya;
00746|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00747|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00748|yang meringankan Terdakwa;
00749|Keadaan  yang  memberatkan:
00750|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00751|Keadaan yang meringankan:
00752|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00753|- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
00754|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
00755|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00756|Memperhatikan, Pasal 506 j.o. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 jo Pasal 39 ayat
00757|(2)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
00758|
00759|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
00760|yang bersangkutan;
00761|
00762|MENGADILI:
00763|1. Menyatakan  Terdakwa Heri Septian Bin Ibrahim  terbukti secara sah
00764|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “secara bersama sama
00765|mengambil keuntungan dari perbuatan cabul wanita lain ;
00766|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00767|kurungan selama  8 (delapan) bulan;
00768|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00769|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00770|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00771|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00772|- 1 (satu) unit HP Oppo A71 warna rose gold beserta simcardnya;
00773|- 3  (tiga)  lembar  uang  pecahan  Rp.  100.000,00  (seratus  ribu
00774|rupiah);
00775|- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah Nopol:
00776|BD-2698-CL beserta kuncinya;
00777|Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak;
00778|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
00779|sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00780|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
00781|Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025  oleh kami, T
00782|Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yongki, S.H., Fajar Pramono, S.H.,
00783|M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
00784|terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 8 Juli 2025 oleh Hakim Ketua
00785|dengan  didampingi  para Hakim  Anggota tersebut, dibantu  oleh Rafika  Ratna
00786|Surri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri
00787|oleh Citra Apriyadi, S.H, M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan
00788|didampingi Penasihat Hukumnya;
00789|
00790|Senin
00791|
00792|7 Juli 2025
00793|
00794|2025
00795|
00796|Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025  oleh kami, T
00797|Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yongki, S.H., Fajar Pramono, S.H.,
00798|M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
00799|
00800|Rafika Ratna Surri, S.H.
00801|
00802|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00803|Yongki, S.H. T Oyong, S.H., M.H.
00804|Fajar Pramono, S.H., M.H.
00805|
00806|Panitera Pengganti,
00807|Rafika Ratna Surri, S.H.