01543|j. Memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
01544|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik
01545|dilakukan didalam Negara maupun antar Negara
01546|- ELEMEN UTAMA  III : TUJUAN
01547|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01548|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara(delik formil);
01549|c. mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01550|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing  elemen utama (Proses, Cara
01551|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01552|pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dipenuhi  1
01553|(satu)  unsur dari masing-masing elemen utama.
01554|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01555|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
01556|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
01557|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,
01558|
01559|tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap
01560|individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01561|Trafficking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan
01562|penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara
01563|seksual, dan perdagangan anak;
01564|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
01565|langsung dan tidak langsung dengan Tindak Pidana Perdaganan Orang
01566|(TPPO) dan pemenuhan hak korban sebagai berikut:
01567|1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999
01568|Tentang Hak Asasi Manusia;
01569|2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984
01570|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk
01571|Diskriminasi Terhadap Wanita;
01572|3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998
01573|Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
01574|atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
01575|Merendahkan Martabat Manusiawi;
01576|4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
01577|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Nomor  87  Tentang  Kebebasan
01578|Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
01579|5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  1999
01580|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan
01581|Kerja Paksa;
01582|6. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1999
01583|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  Usia
01584|Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
01585|7. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  1999
01586|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi
01587|dalam Pekerjaan dan Jabatan;
01588|8. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  1999
01589|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kerja Paksa;
01590|9. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1956
01591|Tentang  Berlakunya Ratifikasi  Konvensi ILO Nomor  98  Tentang  Hak
01592|Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam  Pekerjaan  yang
01593|Sama;
01594|10. Bahwa penting pula memperhatikan  ketentuan dalam dokumen
01595|Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Transnational
01596|
01597|Organized Crime  (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
01598|Tindak  Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi)  sebagai  komitmen
01599|Pemerintah Indonesia yang telah ikut menandatangai Konvensi Palermo
01600|2000.  Pasal  3  Protokol  Palermo  mengatur  bahwa  Persetujuan  dari
01601|seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01602|seperti yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap
01603|batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam
01604|tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut. Selanjutnya di Pasal 3 (c)
01605|Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan
01606|seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap  sebagai
01607|“Perdagangan Manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara
01608|yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini
01609|11. Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  pengesahan  konvensi
01610|internasional Mengenai perlindungan hak-Hak Seluruh Pekerja migran
01611|dan Anggota Keluarganya;
01612|12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
01613|Pekerja Migran Indonesia;
01614|13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
01615|Saksi dan Korban;
01616|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris dan
01617|Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  (berkas  terpisah)  telah
01618|memenuhi unsur pidana perdagangan orang dan juga pidana pelindungan
01619|Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI), hal  tersebut  dapat dijelaskan  sebagai
01620|berikut :
01621|1. Bahwa  untuk  ditempatkannya  seseorang  atau  Calon  Pekerja
01622|Migran Indonesia (CPMI) maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur
01623|sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01624|2017 yaitu sebagai berikut :
01625|- Setiap  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar
01626|negeri harus memenuhi persyaratan:
01627|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) Tahun;
01628|b. Memiliki Kompetensi;.
01629|c. Sehat Jasmani dan Rohani;.
01630|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01631|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”.
01632|2. Bahwa yang dimaksud dengan SIP2MI sesuai dengan Pasal 1
01633|angka  17  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  adalah  Surat  lzin
01634|
01635|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI
01636|adalah  lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan
01637|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan  untuk
01638|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01639|3. Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  sar  Binti  (Alm)  Idris  telah
01640|memproses  penempatan  Korban  Saksi  Wayem Binti  Taryo  tanpa
01641|mengikuti  prosedur  dan  prasyarat  yang  ditetapkan,  hal  ini  dapat
01642|dibuktikan dari kronologis:
01643|a. Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo  tidak pernah dilatih bekerja
01644|melalui Balai Latihan Kerja atau Lembaga Pelatihan Kerja sehingga
01645|tidak  dipersiapkan  dan  tidak  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan
01646|dengan sertifikat pelatihan;
01647|b. Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo tidak  diperiksa  kesehatan
01648|Jasmani  dan  Rohaninya  secara  komprehensif melalui  sarana
01649|kesehatan  yang  resmi  dan  berijin  sebagai  sarana  kesehatan
01650|pemeriksaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan standar
01651|pemeriksaan yang sesuai serta tidak pernah diperiksa psikologinya
01652|melalui standar tes psikologi yang sesuai, yang dilakukan hanyalah
01653|membawa ke klinik Jasa Prima yang tidak diketahui kapasitasnya;
01654|c. Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo tidak  didaftarkan  dalam
01655|kepesertaan Jaminan Sosial, terbukti pada kronologis perkara yaitu
01656|adanya pengakuan dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris
01657|Binti (Alm) Idris;
01658|d. Saksi Korban Wayem Binti Taryo diproses tanpa dokumen yang
01659|lengkap,  sekedar  menggunakan  dokumen  alakadarnya  yaitu  KTP,
01660|Paspor  dan  Surat  Pernyataan  Izin  dari  ibunya  yang  mana  tidak
01661|memiliki kualifikasi secara hukum mengingat  Saksi  Korban  Wayem
01662|Binti Taryo telah menikah sehingga yang seharusnya memberikan
01663|izin  adalah  suaminya  dan  wajib  diketahui  oleh  Kepala  Desa,
01664|sementara  itu  dokumen  persyaratan  yang  seharusnya  dilengkapi
01665|sesuai  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  adalah
01666|sebagai berikut :
01667|- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01668|melampirkan fotocopy buku nikah;
01669|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01670|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01671|- Sertifikat Kompetensi kerja;
01672|
01673|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01674|kesehatan dan psikologi;
01675|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01676|- Visa Kerja;
01677|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01678|- Perjanjian Kerja.
01679|- Bahwa  seorang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  haruslah
01680|terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab
01681|dibidang Ketenagakerjaan atau dalam hal ini Disnaker domisili asal Korban
01682|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
01683|18 Tahun 2017, sementara Saksi Korban Wayem Binti Taryo diproses oleh
01684|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris tanpa melalui pendaftaran
01685|sehingga statusnya tidak terdaftar di sistem pendataan Pekerja Migran
01686|Indonesia milik pemerintah dengan demikian  Saksi  Korban  Wayem Binti
01687|(Alm) Taryo tidak terlindungi dengan baik oleh Pemerintah;
01688|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris melakukan proses
01689|melalui PT Amalah, sepengetahuan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  PT
01690|tersebut tidak terdapat dalam daftar P3MI, sehingga keberadaannya patut
01691|diduga ilegal dan dengan kondisi tersebut maka dapat dipastikan bahwa
01692|PT Amalah tidak memiliki SIP2MI yang menjadi syarat untuk melakukan
01693|kegiatan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  padahal  keberadaan
01694|SIP2MI  sifatnya  wajib,  tanpa  SIP2MI  maka  P3MI  dilarang  melakukan
01695|penempatan, sebagaimana Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18
01696|Tahun 2017;
01697|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris juga melakukan
01698|kegiatan rekrut tanpa alas hak yang benar, terbukti pada kronologis yaitu
01699|pengakuan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris yang tidak memiliki
01700|surat  tugas  atau  perikatan  dengan  P3MI/PPTKIS.  Dengan  demikian
01701|Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah  menjalankan
01702|kegiatannya secara orang-perseorangan yang mana telah dilarang orang
01703|perseorangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01704|sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01705|2017;
01706|- Bahwa berkaitan dengan pidana perdagangan orang, bahwa Terdakwa
01707|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah memenuhi  unsur  pidana
01708|perdagangan orang yaitu :
01709|
01710|- Unsur  Proses (perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01711|pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang).
01712|a. Bahwa tindakan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris
01713|telah  memenuhi  unsur  perekrutan  yang  dimulai  dengan  adanya
01714|keinginan Saksi korban Wayem Binti Taryo bekerja diluar negeri yang
01715|kemudian direspon dengan kesanggupan untuk melakukan proses
01716|serta  meminta  dokumen  Saksi  korban  Wayem Binti  Taryo dan
01717|menjalani beberapa proses tahapan yang difasilitasi oleh Terdakwa
01718|Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris selain itu pada kronologis juga telah
01719|diakui oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris bahwa telah
01720|merekrut Saksi Korban Wayem Binti Taryo;
01721|b. Bahwa  Saksi Korban   Wayem  Binti Taryo  telah diangkut oleh
01722|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris berpindah-pindah untuk
01723|memenuhi tahapan proses yang diinginkan oleh Terdakwa Cariyah
01724|Alias Sar Binti (Alm) Idris untuk memenuhi proses dengan tujuan
01725|ditempatkan  bekerja  di  luar  negeri  dengan  demikian  unsur
01726|pengangkutan telah terpenuhi;
01727|c. Bahwa sesuai dengan keterangan,  Saksi  Korban  Wayem Binti
01728|Taryo telah ditampung di Jakarta bersama dengan 6 (enam) orang
01729|perempuan lainnya yang juga Calon Pekerja Migran Indonesia sejak
01730|tanggal 19 Juli 2022 hingga keberangkatan di tanggal 20 Juli 2022,
01731|dengan demikian unsur penampungan telah terpenuhi;
01732|d. Bahwa tanggal 20 Juli 2022  Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo
01733|bersama 6 (enam) orang lainnya diantar oleh 2 (dua) orang yang
01734|tidak dikenal dibawa ke Bandara Sukarno-Hatta untuk diterbangkan
01735|menuju Irak menggunakan pesawat Srilanka Air, dengan demikian
01736|telah terjadi pengiriman, maka unsur pengiriman telah terpenuhi;
01737|e. Bahwa tanggal 21 Juli 2022  Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo
01738|tiba di Irak dan dijemput oleh agency dan menginap selama 3 (hari),
01739|setelah itu tanggal 24 Juli 2022  Saksi  korban  Wayem Binti Taryo
01740|ditempatkan di majikan pertama, atas fakta dijemputnya oleh agency
01741|dan juga penempatan Saksi Korban Wayem Binti Taryo pada Majikan
01742|maka telah terjadi penerimaan seseorang dalam hal ini agency dan
01743|majikan, sehingga unsur penerimaan seseorang terpenuhi;
01744|- Unsur  Cara (ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01745|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01746|
01747|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
01748|atau manfaat).
01749|a. Bahwa  Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo adalah  seorang  yang
01750|sedang  membutuhkan  pekerjaan  dan  penghasilan  untuk
01751|penghidupannya,  sementara  itu  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti
01752|(Alm)  Idris  adalah  pihak  yang  memiliki  pengalaman  dalam
01753|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  terkonfirmasi  dalam
01754|keterangan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris yang juga
01755|menawarkan  Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo untuk  bekerja  di
01756|Singapura  dan  memiliki  jaringan  dengan  perusahaan  yaitu  PT
01757|Amalah  yang  dapat  memfasilitasi  penempatan  Pekerja  Migran
01758|Indonesia. Relasi kuasa diantara keduanya terjadi tidak seimbang
01759|sebab Saksi Korban Wayem Binti Taryo dalam kondisi rentan karena
01760|kebutuhan hidup dan Terdakwa memiliki jalur untuk menempatkan
01761|bekerja, dengan demikian terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau
01762|posisi  rentan  pada  pihak-pihak  tersebut,  dengan  demikian  unsur
01763|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan telah terpenuhi;
01764|b. Bahwa  atas diprosesnya Saksi  Korban Wayem  Binti  (Alm) Taryo,
01765|Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  telah  dijanjikan  sejumlah
01766|manfaat yaitu gaji yang dijanjikan sejumlah 1.300 QR atau sejumlah
01767|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)/bulan,  pemberian  fee sejumlah
01768|Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Saksi Nurbaety Alias
01769|Beti Binti Sukarma (berkas terpisah) maka unsur penjeratan utang
01770|atau memberi bayaran atau manfaat telah terpenuhi;
01771|- Unsur  Tujuan (eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01772|tereksploitasi);
01773|- Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah
01774|mendapatkan  keuntungan  materiil  atas  dikirimnya  Saksi  Korban
01775|Wayem Binti (Alm) Taryo oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
01776|Idris Binti (Alm) Idris ke luar negeri. Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01777|(Alm) Idris mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga
01778|juta rupiah);
01779|- Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01780|telah menjelaskan pengertian eksploitasi, yaitu  :
01781|“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01782|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01783|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01784|
01785|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01786|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01787|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01788|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01789|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01790|Bahwa  dengan  berhasilnya  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01791|diberangkatkan oleh Saksi Nurbaety Alias Beti Binti Sukarma (berkas
01792|terpisah) dan bekerja untuk majikan di Irak mengakibatkan Terdakwa
01793|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  memperoleh  keuntungan  materiil,
01794|dengan  demikian  unsur  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01795|tereksploitasi telah terpenuhi;
01796|Bahwa dengan dipenuhinya secara nyata unsur proses, cara dan tujuan
01797|dalam  pembuktian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  pada
01798|perkara ini maka Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris terbukti telah
01799|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  terhadap  Saksi  Korban
01800|Wayem Binti (Alm) Taryo;
01801|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01802|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:
01803|        Pasal 49 :
01804|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :
01805|- Badan;
01806|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01807|- Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01808|untuk kepentingan Perusahaan sendiri;
01809|Pasal 51:
01810|Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan pekerja migran
01811|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01812|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri;
01813|        Pasal 59 :
01814|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01815|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01816|        Pasal 5 :
01817|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01818|memenuhi persyaratan :
01819|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01820|- Memiliki Kompetensi;
01821|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01822|
01823|- Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01824|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01825|Pasal 13 :
01826|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01827|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01828|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01829|wajib melampirkan  fotocopy buku nikah;
01830|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01831|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01832|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01833|- Surat  Keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01834|kesehatan dan psikologi;
01835|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;