00554|dan Korban 3, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.30 WIB Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 bertemu dengan Terdakwa di Kos milik Saksi 3 untuk membicarakan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan gaji sebanyak 1.500 RM (seribu lima ratus ringgit malaysia) dan untuk biaya ke Malaysia serta Paspor nantinya akan diurus oleh Terdakwa sehingga Saksi dan Korban 3 tertarik, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 bersama dengan Terdakwa berangkat ke Putussibau untuk membuat Paspor, namun dengan terlebih dahulu singgah dirumah orang tua Saksi di Seluan untuk menjemput Saksi 1 setelah itu kemudian langsung menuju ke Putussibau, kemudian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 berangkat ke Malaysia melewati PLBN Badau kemudian setelah tiba di daerah Setutong Terdakwa menyerahkan Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 kepada William  yang merupakan Warga Negara Malaysia yang kemudian diserahkan kepada Pemberi kerja  yang kemudian dijelaskan oleh Pemberi kerja bahwa Saksi, Saksi 3 dan Korban 3 memiliki hutang sejumlah 2.000 RM (dua ribu ringgit Malaysia) yang merupakan uang yang telah diterima Terdakwa sebagai agen sejumlah 6.000 RM (enam ribu ringgit Malaysia) yang harus ditanggung oleh korban dan apabila hutang tersebut lunas korban tidak diperbolehkan pulang dan harus bekerja minimal 1 (satu) tahun di SPA milik Pemberi kerja; Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2024 Saksi menghubungi Saudara Kandung yang juga berada di Malaysia dengan mengatakan bahwa Saksi dkk telah tertipu pekerjaan yang kemudian oleh Saudara Kandung Saksi mengirimkan nomor kontak Polisi Malaysia yang kemudian dihubungi oleh Korban 3 kemudian Xing-Xing  dan AH-Kuang diadili di Pengadilan Malaysia dan Saksi menunggu kepulangan ke Indonesia selama 7 (tujuh) bulan dan ditempatkan di rumah perlindungan kanak-kanak di Kuala Lumpur sedangkan Saksi 3 dan Veronika di rumah perlindungan Sabah yang kemudian Saksi dipulangkan pada tanggal 13 Maret 2025; Menimbang bahwa Terdakwa menanggung biaya ketiga korban yang kemudian diakumulasikan menjadi hutang yang kemudian harus bekerja dengan Pemberi kerja  untuk membayar hutang sejumlah masing-masing 2.000RM (dua ribu ringgit Malaysia); Menimbang bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Erni Suryani Wongso, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah 
00555|Disclaimer
00556|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00557|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00558|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00559|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
00560|
00561|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00562|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00563|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00564|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00565|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00566|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00567|putusan.mahkamahagung.go.id
00568|Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts   
00569|memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 1dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Perempuan delapan belas tahun ditemukan pasien hamil anak pertama hamil tiga puluh dua minggu belum inpartu janin intra uteri tunggal hidup letak kepala; Menimbang bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Amelia Theresya A. Saragih sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2025 di Puskesmas Empanang Kecamatan Empanang Putussibau Kab. Kapuas Hulu telah memeriksa seseorang Nama: Saksi Korban 2 dengan kesimpulan Pada pemeriksaan alat kelamin vagina dijumpai robekan pada selaput dara karena trauma tumpul; Menimbang bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor XXXX telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adinda Rabiattun Adawiah  sebagai dokter pemeriksa pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 di IGD RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat telah memeriksa seseorang atas nama Korban 3Binti Zulkarnaen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan fisik genitalia ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan benda tumpul; Menimbang bahwa korban difasilitasi oleh Terdakwa untuk bekerja di SPA+ yang pemiliknya adalah Pemberi kerja merupakan Warga Negara Malaysia; Menimbang bahwa Terdakwa memfasilitasi ketiga korban untuk bekerja di Malaysia sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memfasilitasi pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar wilayah Indonesia; Menimbang bahwa Terdakwa menerima upah dari Wiliam untuk membuat Paspor ketiga korban dan juga segala biaya yang dikeluarkan Terdakwa selama memfasilitasi ketiga korban; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi; Ad.3.Yang dilakukan terhadap Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menimbang bahwa Saksi 2 merupakan salah satu korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan rentetan peristiwa tersebut terjadi antara 
00570|Disclaimer
00571|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00572|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00573|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00574|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
00575|
00576|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00577|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00578|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00579|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00580|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00581|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00582|putusan.mahkamahagung.go.id
00583|Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts   
00584|hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 12 September 2024; Menimbang bahwa Saksi 2 lahir di Mungguk pada tanggal 4 Maret 2007 sehingga ketika tindak pidana terjadi Saksi 2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang mana identitas Saksi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tahap penyidikan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Paspor; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “yang dilakukan terhadap Anak” telah terpenuhi; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Anak” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 4 juncto Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum; Menimbang keberatan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Terdakwa tersebut haruslah dikesamping karena keberatan Terdakwa tidak bersesuaian dengan Alat Bukti lain di persidangan; Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga memiliki aspek preventif dan edukatif. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, membina Terdakwa agar memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya sehingga dapat hidup secara lebih baik di tengah masyarakat dan melindungi masyarakat dari perbuatan serupa yang dapat mengganggu ketertiban umum. Sehingga pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek pembinaan dan efek jera; Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
00585|Disclaimer
00586|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00587|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00588|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00589|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
00590|
00591|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00592|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00593|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00594|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00595|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00596|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00597|putusan.mahkamahagung.go.id
00598|Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts   
00599|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara seimbang, Majelis Hakim berpendapat pidana yang jatuhkan kepada Terdakwa harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan, serta tidak melampaui tingkat kesalahan dan risiko yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa; Menimbang bahwa Pasal II ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa Ketentuan pidana dalam Undang-Undang selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat ancaman pidanapenjara dan pidana denda secara bersamaan; Menimbang bahwa Pasal II ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa tindak pidana diancam dengan pidana penjara lebih 11 (sebelas) tahun sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VII; Menimbang bahwa penggunaan frasa “dan/atau” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang dianut bersifat alternatif maupun kombinasi di antara keduanya, sehingga pidana penjara dan pidana denda tidak harus dijatuhkan secara bersamaan; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang berubah menjadi Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan/atau paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); Menimbang bahwa dengan dasar normatif tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dan berimbang; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur bahwa dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan 
00600|Disclaimer
00601|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00602|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00603|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00604|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
00605|
00606|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00607|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00608|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00609|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00610|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00611|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00612|putusan.mahkamahagung.go.id
00613|Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts   
00614|kemampuan Terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran Terdakwa secara nyata; Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai Wiraswasta dalam hal ini sebagai pekerja migran Indonesia sehingga berpenghasilan tidak tetap dan juga Terdakwa mempunyai latar belakang ekonomi menengah,  maka Majelis Hakim berpendapat hanya menjatuhkan pidana penjara; Menimbang bahwa sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut: Menimbang bahwa mengenai bentuk kesalahan pelaku tindak pidana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesengajaan yang berarti Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Indonesia untuk dieksploitasi, yang kesengajaan tersebut untuk membantu para korban dan mencari keuntungan pribadi untuk Terdakwa; Menimbang bahwa motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana adalah membantu para korban akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperkerjakan pekerja migran Indonesia ke Luar Negeri yang meskipun tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga relevan untuk dipertimbangkan dalam menilai proporsional pidana; Menimbang bahwa setelah melakukan tindak pidana, Terdakwa tidak berupaya melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti, yang menunjukkan adanya sikap bertanggung jawab terhadap proses hukum yang dijalaninya; Menimbang bahwa mengenai riwayat hidup serta keadaan sosial dan ekonomi, Terdakwa berniat membantu para korban akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperkerjakan pekerja Migran Indonesia di luar wilayah Indonesia, sehingga Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai faktor yang patut diperhatikan secara hati-hati, namun demikian perbuatan dalam perkara a quo tetap harus dinilai secara individual; Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan mempengaruhi masa depan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu memastikan bahwa pidana tersebut tidak bersifat destruktif secara total, melainkan tetap memberikan ruang bagi pembinaan dan perbaikan diri, sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
00615|Disclaimer
00616|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00617|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00618|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00619|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
00620|
00621|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00622|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00623|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00624|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00625|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00626|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00627|putusan.mahkamahagung.go.id
00628|Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts   
00629|Menimbang bahwa pada akhirnya pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yakni memberikan efek jera serta mendidik secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip kemanusiaan dan tujuan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana serta masyarakat luas; Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah Paspor atas nama Korban 3dengan Nomor E8350756, 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 2 dengan Nomor  E8350755 dan 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 1 dengan Nomor E8350761 yang telah disita dan di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Korban 1, milik Saksi Saksi Korban 2 Alias Saksi Korban 2 Anak dari Andi Gunawan dan milik Korban 3maka dikembalikan melalui Saksi Korban 1; Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Paspor atas nama TERDAKWA dengan Nomor E1549376 yang telah disita dan di persidangan terbukti merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa; Menimbang bahwa 5 (Lima) lembar hasil print out laporan harian perlintasan orang pada PLBN Nanga Badau tanggal 6 September 2024 yang telah disita dan merupakan hasil print out maka dilampirkan dalam berkas perkara; Menimbang bahwa 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 Pro 5G warna hitam IMEI 1: 869006063743949 IMEI 2: 869006063743956 PIN: 200496 yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan juga telah rusak, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;  Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi Korban; Keadaan yang meringankan: - Terdakwa belum pernah dihukum; dan - Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari; 
00630|Disclaimer
00631|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00632|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00633|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00634|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
00635|
00636|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00637|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00638|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00639|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00640|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00641|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00642|putusan.mahkamahagung.go.id
00643|Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts   
00644|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara; Mengingat Pasal 4 juncto Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal II ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00645|
00646|MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia yang dilakukan terhadap Anak sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Paspor atas nama Korban 3 dengan Nomor E8350756; - 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 2 dengan Nomor E8350755; - 1 (satu) buah Paspor atas nama Saksi Korban 1 dengan nomor: E8350761; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban 1. - 1 (satu) buah Paspor atas nama Terdakwa dengan nomor: E1549376;           Dikembalikan kepada Terdakwa. - 5 (Lima) lembar hasil print out laporan harian perlintasan orang pada PLBN nanga Badau tanggal 6 September 2024;           Terlampir dalam berkas perkara. - 1 (satu) unit Handphone merk POCO X5 Pro 5G warna hitam IMEI 1: 869006063743949 IMEI 2: 869006063743956 PIN: 200496.           Dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00647|
00648|Kamis
00649|
00650|2 April 2026
00651|
00652|2026
00653|
00654|oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Julian Rohmansyah Pratama, S.H., 
00655|Disclaimer
00656|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
00657|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
00658|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
00659|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
00660|
00661|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00662|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00663|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00664|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00665|Mahkamah Agung Republik Indonesia
00666|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00667|putusan.mahkamahagung.go.id
00668|Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2025/PN Pts   
00669|M.H. dan Muhammad Farizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
00670|
00671|Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau
00672|
00673|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,  ttd.  
00674| ttd. Julian Rohmansyah Pratama, S.H., M.H. John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.  ttd.  
00675| Muhammad Farizal, S.H.  Panitera Pengganti  ttd.  Gerry Shimpado Pratama, S.H.