00537|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini
00538|adalah menunjuk pada orang perseorangan, yang diajukan ke muka persidangan
00539|oleh karena melakukan suatu tindak pidana;
00540|Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke muka persidangan
00541|Anak I dan Anak II yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat
00542|dalam surat dakwaan dan berita acara pemeriksaan, dan dalam persidangan telah
00543|nyata yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga Para
00544|Anak dapat disebut sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan
00545|perbuatannya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;
00546|Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan,
00547|menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;
00548|Menimbang bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif
00549|(pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan
00550|unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka
00551|unsur tersebut terpenuhi;
00552|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu
00553|menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk  tidak
00554|
00555|berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat
00556|dari perbuatan itu;
00557|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap
00558|perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana
00559|secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa,  dan
00560|kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;
00561|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Undang-undang
00562|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
00563|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum
00564|berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
00565|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
00566|persidangan baik dari keterangan saksi -saksi yang saling bersesuaian dengan
00567|keterangan Para Anak yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal
00568|31 Januari 2026 sekitar pukul 22.30 WITA di Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah
00569|keluarga G.R., Anak I melakukan penikaman pada bokong dari Anak Korban
00570|sedangkan Anak II melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
00571|Menimbang bahwa awalnya anak korban yang sedang berkunjung ke rumah
00572|temannya yang bernama V. yakni di tempat kejadian terjadi, kemudian disana sudah
00573|ada Anak I dan Anak II bersama teman-teman sedang minum minuman keras, lalu
00574|terjadi ketersinggungan antara anak korban dengan teman dari para anak yang
00575|bernama S., lalu Anak Korban dihampiri oleh Para Anak selanjutnya Anak II memukul
00576|anak korban dengan tangan terkepal yang mengenai wajah anak korban beberapa
00577|kali, kemudian Anak I datang dan mengarahkan pisau badik ke arah anak korban
00578|namun anak korban sempat menghindar, lalu Anak I menusuk anak korban kembali
00579|dan mengenai bagian bokong anak korban dan mengeluarkan darah;
00580|Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Anak terhadap anak korban, Anak
00581|Korban dibawa ke Rumah Sakit dan dilakukan rawat jalan serta dilakukan sebanyak 3
00582|(tiga) jahitan, dan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor - tanggal 16 Maret
00583|2026, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa. dr. VINCENTE LAE PRAMATA di
00584|RSUD DR. SAM RATULANGI TONDANO , setelah dilakukan pemeriksaan
00585|didapatkan yaitu luka lecet di bibir atas ukuran 1 cm x 0,5 cm luka tikam di bokong kiri
00586|ukuran 2 cm x 0,5 cm dengan kedalaman 0,5 cm, dengan Kesimpulan kelainan itu
00587|disebabkan oleh luka di bibir akibat persentuhan tumpul luka di bokong akibat
00588|persentuhan tajam;
00589|Menimbang bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -
00590|atas nama Anak Korban, yang menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan pada
00591|
00592|tanggal 23 September 2009, sehingga pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak
00593|Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
00594|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut didapatkan kesimpulan
00595|bahwa Anak II telah memukul bagian kepala anak korban dengan tangan kosong
00596|beberapa kali, selanjutnya Anak I telah menikam bagian bokong dari anak korban
00597|sebanyak 1 (satu) kali, yang diketahui bahwa saat kejadian anak korban masih
00598|berumur 16 (enam belas) tahun yang mengakibatkan Anak Korban dibawa ke Rumah
00599|Sakit dan selanjutnya dilakukan rawat jalan, oleh karenanya Hakim berpendapat
00600|bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak Korban merupakan
00601|tindakan yang dilakukan dengan menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu
00602|yaitu adanya rasa sakit pada tubuh Anak Korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;
00603|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) UU RI
00604|No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang
00605|Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah
00606|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap
00607|Anak;
00608|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah dan
00609|selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-
00610|hal atau keadaan -keadaan yang dapat melepaskan  Para Anak dari
00611|pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat
00612|meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya
00613|itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim
00614|memandang Para Anak dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan
00615|kesalahan yang telah diperbuatnya oleh karenanya kepada Para Anak harus dijatuhi
00616|pidana setimpal dengan kesalahannya;
00617|Menimbang bahwa  sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim akan
00618|mempertimbangkan terlebih dahulu laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas
00619|nama Para Anak;
00620|Menimbang bahwa untuk laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas
00621|nama Anak I yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Haryanto Sagala selaku
00622|Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda  pada Balai Pemasyarakatan Kelas I
00623|Manado dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:
00624|1. Anak I lahir di Tondano, Minahasa pada tanggal 5 November 2009, merupakan
00625|anak satu-satunya dari pasangan Bapak Ayah Anak I dan Ibu Anak I;
00626|2. Penyebab Anak I terlibat dalam tindak pidana ini karena Anak I mengedepankan
00627|kesetiakawanan akibat disuruh temannya (S.L.) untuk melukai korban (yang
00628|berselisih dengan korban), orang tua Anak I yang lalai dalam pengawasan
00629|
00630|perkembangan Anak I yang masih sekolah, adanya pendahuluan keributan
00631|yang dipicu oleh Anak II memukul korban dengan tangan kosong, sehingga
00632|Anak I memiliki keberanian (dengan pengaruh alkohol) melukai korban.
00633|3. Orang tua Anak I sangat berharap agar Anak I dapat mengambil hikmah dan
00634|tidak mengulangi, orang tua anak berharap Anak I dapat berdamai dengan anak
00635|korban, dan pemerintah setempat berpandangan agar bedamai dengan korban
00636|dengan adanya sanksi sosial atau kerja sosial berupa pelatihan kerja pada anak
00637|tanpa mengganggu anak dalam menunaikan pendidikannya;
00638|Menimbang bahwa dalam hasil Penelitian Masyarakat tersebut turut
00639|disertakan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak I dapat diberikan putusan
00640|berupa Diversi dengan pertimbangan sebagai berikut:
00641|1. Anak 1 menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
00642|yang melanggar hukum;
00643|2. Anak masih sekolah dan saat ini duduk di kelas XI;
00644|3. Orang tua anak I masih sanggup membiayai penghidupan anak baik secara
00645|moril maupun materil;
00646|4. Orang tua anak I bersedia dan mampu untuk meningkatkan pengawasan dan
00647|pembimbingan kepada anak;
00648|5. Menghindarkan Anak I dari stigmatisasi sebagai mantan narapidana apabila
00649|Anak dipidana penjara;
00650|6. Memberikan Anak I tanggung jawab agar diberikan sanksi sosial atau kerja
00651|sosial berupa pelatihan kerja di Gereja, atau kantor lurah yang ada di Kabupaten
00652|Minahasa;
00653|7. Apabila Hakim yang mengadili perkara ini berkata lain, kiranya dapat
00654|mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
00655|8. Orang tua Anak 1 dinilai sudah tidak mempu mengawasi, membina dan
00656|membimbing Anak 1;
00657|Menimbang bahwa untuk laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama
00658|Anak II yang dibuat dan ditandatangani oleh Ade Haryanto Sagala  selaku
00659|Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas I
00660|Manado dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:
00661|1. Anak II lahir di Tondano Minahasa pada tanggal 28 April 2010 merupakan anak
00662|pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak - dan Ibu -, namun anak II
00663|pernah memperoleh putusan PN Tondano berupa Tindakan dikembalikan ke
00664|orang tua pada saat anak berumur 12 tahun, oleh karena itu perkara anak saat
00665|ini tidak dapat dilaksanakan diversi;
00666|
00667|2. Penyebab anak II melakukan tindak pidana yaitu Anak II mengedepankan
00668|kesetiakawanan akibat disuruh temannya (S.L.) untuk melukai korban (yang
00669|berselisih dengan korban), Nenek/pendamping Anak II yang lalai dalam
00670|pengawasan perkembangan Anak yang masih sekolah, dugaan pengaruh
00671|alkohol yang ditenggak Anak II sejak pukul 16.00 WITA hingga 22.30 WITA
00672|(sebelum kedatangan korban) sesuai dengan kemampuan, serta keinginan
00673|anak II yang berakibat pada anak timbulnya keberanian Anak untuk
00674|menganiaya korban;
00675|3. Nenek/pendamping Anak sangat berharap agar anak II dapar mengambil
00676|hikmah dan tidak mengulangi perbuatan, dan Nenek berhadap dapat berdamai
00677|dengan anak korban, dan pemerintah setempat berpandangan agar bedamai
00678|dengan korban dengan adanya sanksi sosial atau kerja sosial berupa pelatihan
00679|kerja pada anak tanpa mengganggu anak dalam menunaikan pendidikannya;
00680|Menimbang bahwa dalam hasil Penelitian Masyarakat tersebut turut
00681|disertakan rekomendasi yang pada pokoknya agar Anak II dapat diberikan putusan
00682|berupa Pidana Pokok dengan syarat Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 71
00683|ayat 1.b ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00684|Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
00685|1. Anak II menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan
00686|yang melanggar hukum;
00687|2. Anak II sudah pernah memperoleh putusan PN Tondano berupa Tindakan
00688|dikembalikan ke orang tua pada saat anak berusia 12 tahun;
00689|3. Anak II masih sekolah dan saat ini duduk di kelas XI SMA;
00690|4. Nenek Anak II masih sanggup membiayai penghidupan anak baik secara moril
00691|maupun materil (dengan bantuan orang tua anak yang bekerja di luar negeri);
00692|5. Nenek Anak II bersedia dan mampu untuk meningkatkan pengawasan dan
00693|pembimbingan kepada anak;
00694|6. Menghindarkan Anak II dari stigmatisasi sebagai mantan narapidana apabila
00695|Anak dipidana penjara;
00696|7. Memberikan Anak II tanggung jawab agar diberikan sanksi sosial atau kerja
00697|sosial berupa pelatihan kerja di Gereja, atau kantor lurah dimana anak
00698|bermukim yang akan diawasi Kejaksaan dan dibimbing oleh Pembimbing
00699|Kemasyarakatan;
00700|8. Apabila Hakim yang mengadili perkara Anak ini berkata lain, kiranya dapat
00701|mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;
00702|Menimbang bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab,
00703|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem
00704|
00705|pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang
00706|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00707|Menimbang bahwa sistem pemidanaan Anak didasarkan pada Pasal 71 ayat
00708|(1) dan (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00709|Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari:
00710|- Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
00711|a. pidana peringatan;
00712|b. pidana dengan syarat:
00713|1)  pembinaan di luar lembaga;
00714|2)  pelayanan masyarakat, atau;
00715|3)  pengawasan;
00716|c. pelatihan kerja;
00717|d. pembinaan dalam lembaga; dan
00718|e. penjara;
00719|- Pidana tambahan terdiri atas:
00720|a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
00721|b. pemenuhan kewajiban adat;
00722| Menimbang bahwa pidana penjara terhadap Anak harus memperhatikan
00723|bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir dari pemidanaan terhadap Anak.
00724|Pidana penjara dapat dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak akan
00725|membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-
00726|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00727|Anak;
00728|Menimbang bahwa pidana pembatasan kebebasan mensyaratkan bahwa
00729|tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana berat atau tindak pidana
00730|yang disertai kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang
00731|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00732|Menimbang bahwa pidana pembatasan kebebasan lainnya yang dapat
00733|dijatuhkan kepada Anak selain penjara adalah pembinaan dalam lembaga. Pidana ini
00734|diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
00735|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik
00736|Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana
00737|dan Tindakan terhadap Anak, hal mana diatur bahwa pidana pembinaan di dalam
00738|lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang
00739|diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang menyediakan tempat tinggal yang
00740|memadai bagi Anak serta sarana pendidikan dan pelatihan kerja. Lembaga yang
00741|dimaksud bisa berupa LPKA maupun LPKS. Pidana pembinaan di dalam lembaga
00742|
00743|dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat
00744|dalam waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
00745|Sehingga meskipun adanya pembatasan kebebasan tetapi terkait kebutuhan anak
00746|masih terpenuhi termasuk pendidikan;
00747|Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang
00748|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa
00749|Hakim wajib mempertimb angkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari
00750|Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan mengacu
00751|pada Pasal ini, Hakim hanya wajib mempertimbangkan dan tidak terikat pada hasil
00752|maupun rekomendasi dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut;
00753|Menimbang bahwa mengenai diversi bagi Anak I yang direkomendasikan
00754|oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado diatur
00755|dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
00756|Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa
00757|Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak
00758|pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula
00759|dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih
00760|dalam bentuk surat dakwaan subidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi
00761|(gabungan), selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00762|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa syarat
00763|diversi yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan
00764|merupakan pengulangan tindak pidana (residivis), dalam perkara ini Anak I memenuhi
00765|persyaratan untuk dilakukan diversi karena ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh)
00766|tahun dan bukan pengulangan, namun karena Anak I dalam perkara ini dihadapkan
00767|bersamaan dengan Anak II dalam 1 (satu) berkas perkara yang sama pada saat
00768|pelimpahan oleh Penuntut Umum ke persidangan sehingga Anak I tidak dapat
00769|ditempuh diversi karena terikat dengan Anak II yang sudah pernah dihukum
00770|sebelumnya, diversi terhadap Anak I dapat dilakukan dalam hal perkara antara Anak I
00771|dan Anak II dipisahkan berkas perkaranya  sejak awal dilakukan pelimpahan ke
00772|pengadilan, oleh karena itu rekomendasi mengenai diversi terhadap Anak I tidak
00773|dapat dilaksanakan, selanjutnya terhadap Anak I berdasarkan laporan litmas
00774|Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado diketahui
00775|bahwa Anak I mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya namun masih
00776|terlibat dalam pergaulan dengan teman yang mengkonsumsi minuman beralkohol
00777|hingga larut malam, yang mana pada saat kejadian perkara a quo terjadi dipicu oleh
00778|karena Anak I minum minuman beralkohol hingga larut malam, sehingga terhadap
00779|Anak I Hakim berpendapat bahwa orang tua belum dapat memberikan pengawasan
00780|
00781|maksimal kepada anak sehingga perlu untuk dibatasi kebebasan Anak untuk
00782|sementara waktu agar Anak I mendapatkan pembinaan dengan tetap memperhatikan
00783|hak-hak Anak;
00784|Menimbang bahwa terhadap Anak II oleh Pembimbing Kemasyarakatan
00785|Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado merekomendasikan pidana pengawasan
00786|mengenai hal tersebut dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
00787|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dalam penjelasan
00788|pasalnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah
00789|pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh
00790|Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak
00791|dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.;
00792| Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
00793|dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, terkait
00794|riwayat Anak II menunjukkan bahwa Anak II tumbuh berkembang di lingkungan
00795|keluarga yang harmonis, walaupun orang tua merantau namun tetap memberikan
00796|dukungan materi kepada anak melalui nenek, tetapi Anak II merokok dan minum-
00797|minuman alkohol yang mana di persidangan perbuatan Anak II yang mengkonsumsi
00798|minuman beralkohol hingga memicu terjadinya perbuatan Anak II kepada Anak
00799|Korban yang mana berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak II berkumpul untuk
00800|minum-minum pada saat sudah malam hari;
00801| Menimbang bahwa berdasarkan penguraian tersebut Hakim memandang
00802|perlu dijatuhi pidana. Terkait pidana pengawasan, orang tua Anak I dan Anak II
00803|sebagai lingkungan terdekat Para Anak saja tidak mampu untuk mencegah atau
00804|menghindarkan Para Anak dari lingkungan pergaulan yang buruk yang pada akhirnya
00805|menyebabkan Para Anak di usianya yang masih muda dapat melakukan suatu tindak
00806|pidana. Oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa pidana pengawasan tidak dapat
00807|memberikan hasil yang efektif untuk mencegah Para Anak dari lingkungan buruknya
00808|dan mencegah Anak I dan Anak II untuk melakukan tindak pidana di kemudian
00809|harinya dan perlu adanya pembatasan kebebasan Para Anak untuk sementara waktu
00810|agar Anak I dan Anak II mendapatkan pembinaan dengan tetap memperhatikan hak-
00811|hak Anak;
00812|Menimbang bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
00813|serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
00814|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga anak perlu mendapat
00815|kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan bekembang secara optimal, baik
00816|fisik, mental, maupun sosial sehingga penting untuk memberikan jaminan terhadap
00817|
00818|pemenuhan hak -haknya sehingga kelak mampu bertanggung jawab dalam
00819|keberlangsungan bangsa dan negara;
00820|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tehadap tindak pidana
00821|yang dilakukan oleh Para Anak dapat dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga;
00822|Menimbang bahwa Orang Tua Anak I di persidangan menyampaikan hal-hal
00823|yang bermanfaat bagi Anak, pada pokonya sebagai berikut:
00824|- Bahwa Orang Tua Anak menjamin akan lebih mengawasi dan mendidik Anak
00825|agar Anak dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya
00826|serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang
00827|melanggar hukum di kemudian hari;
00828|- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar atas putusan Hakim nantinya,
00829|menjadikan Anak mendapatkan pelajaran yang baik agar tidak mengulangi
00830|kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian
00831|hari;
00832|Menimbang bahwa Orang Tua Anak II di persidangan menyampaikan hal-hal
00833|yang bermanfaat bagi Anak, pada pokonya sebagai berikut:
00834|- Bahwa Orang Tua Anak menjamin akan lebih mengawasi dan mendidik Anak
00835|agar Anak dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik lagi kedepannya
00836|serta tidak mengulangi kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang
00837|melanggar hukum di kemudian hari;
00838|- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar atas putusan Hakim nantinya,
00839|menjadikan Anak mendapatkan pelajaran yang baik agar tidak mengulangi
00840|kesalahan yang sama atau perbuatan lain yang melanggar hukum di kemudian
00841|hari;
00842|Menimbang bahwa dari hal-hal bermanfaat yang dikemukakan oleh Orang
00843|Tua Para Anak tersebut, Hakim melihat bahwa nantinya setelah Para Anak menjalani
00844|pidana yang dijatuhkan dan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat, Orang
00845|Tua Para Anak telah menjamin untuk mendidik dan mengawasi Anak agar menjadi
00846|pribadi yang lebih baik kedepannya;
00847|Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terkait rehabilitasi sosial,
00848|berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
00849|2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap