00747|- Bahwa Hukum Pidana bersumber pada undang -undang, baik kodifikasi (KUHP)
00748|maupun non kodifikasi (UU di luar KUHP). Sumber hukum yang terkodifikasi (KUHP)
00749|artinya tersusun dalam satu buku. Sistematika KUHP yakni: Buku I Ketentuan Umum
00750|(Pasal 1- 103); Buku II Kejahatan (Pasal 104-448); dan Buku III Pelanggaran (Pasal
00751|449-669).
00752|- Bahwa Delik pidana:
00753| Kata delik berasal dari bahasa latin dellictum. Dalam Hukum Pidana Belanda, delik
00754|dikenal dengan istilah Straafbar Feit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik
00755|diartikan sebagai "perbuatan yg dapat dikenakan hukuman karena merupakan
00756|pelanggaran terhadap undang-undang.
00757|- Bahwa Untuk memahami pengertian delik, maka perlu memahami unsur-unsur delik,
00758|yaitu:
00759|a. Suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan: Harus ada suatu perbuatan atau
00760|serangkaian tindakan tertentu.
00761|b. Bertentangan dengan peraturan perundan-undangan: Perbuatan tersebut dilarang di
00762|dalam peraturan perundang-undangan.
00763|c. Dapat dikenakan sanksi: Dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur
00764|sanksi bagi yang melanggarnya.
00765|Jadi, secara garis besar dapat dipahami bahwa pengertian delik adalah suatu
00766|perbuatan atau serangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
00767|perundang-undangan dan perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi.
00768|- Bahwa Diantara beragamnya jenis delik, terdapat jenis delik formil dan delik materil, yang
00769|dapar ahli jelaskan sebagai berikut:
00770|a. Delik formil adalah delik yang menitik beratkan pada tindakan/perbuatan yang
00771|dilarang. Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara
00772|tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan
00773|dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan
00774|selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan,
00775|tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari
00776|perbuatan.
00777|b. Delik material adalah delik yang menitikberatkan pada akibatnya yang timbul karena
00778|tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya
00779|
00780|(voltooid). Perumusan dengan cara materil maksud-nya ialah yang menjadi pokok
00781|larangan tindak pidana ialah pada menimbul-kan akibat tertentu, disebut dengan
00782|akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada
00783|menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu
00784|tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana,
00785|maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud
00786|perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang
00787|dilarang telah timbul atau belum.
00788|- Bahwa Hukum positif di Indoensia yang mengatur pemberantasan tindak pidana
00789|perdagangan orang yakni Undang -Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00790|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007
00791|Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720. Ruang lingkup materi
00792|pembahasan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 te ntang Pemberantasan
00793|Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni:
00794|a. Bentuk tindak pidana perdagangan orang;
00795|b. Perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum,
00796|yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan
00797|saksi.
00798|c. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap
00799|penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk
00800|hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang
00801|sebagai ganti kerugian bagi korban;
00802|d. Mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta
00803|reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang
00804|mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan
00805|orang.
00806|- Bahwa Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00807|Pidana Perdagangan Orang secara sistematika, terdiri dari beberapa Bab, yakni:
00808|a. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1);
00809|b. Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – Pasal 18);
00810|c. Bab III Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan
00811|Orang (Pasal 19 – Pasal 27);
00812|d. Bab IV Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan (Pasal 28
00813|– Pasal 42);
00814|e. Bab V Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 – Pasal 55);
00815|f. Bab VI Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 – Pasal 58);
00816|
00817|g. Bab VII Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 59 - Pasal
00818|63);
00819|h. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 64);
00820|i. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 65 – Pasal 67).
00821|- Bahwa Makna Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang -Undang
00822|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00823|Perdagangan Orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
00824|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
00825|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
00826|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00827|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
00828|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk
00829|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.
00830|- Bahwa Makna Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-
00831|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
00832|Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang
00833|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
00834|- Bahwa Makna Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia
00835|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00836|adalah “seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi,
00837|dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.
00838|- Bahwa Makna Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 4 Undang -Undang Republik
00839|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00840|Perdagangan Orang adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan
00841|tindak pidana perdagangan orang”.
00842|- Bahwa Makna Anak menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia
00843|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00844|adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
00845|masih dalam kandungan”.
00846|- Bahwa Makna Ekspl oitasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang -Undang Republik
00847|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00848|Perdagangan Orang adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
00849|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
00850|atau praktik serupa perbudakan,penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
00851|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00852|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang
00853|oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.
00854|
00855|- Bahwa Makna Eksploitasi Seksual menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik
00856|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00857|Perdagangan Orang adalah “segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau
00858|organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak
00859|terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.
00860|- Bahwa Makna Perekrutan menurut Pasal 1 angka 9 Undang -Undang Re publik
00861|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00862|Perdagangan Orang adalah “ tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,
00863|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya ”.
00864|- Bahwa Makna Pengiriman menurut Pasal 1 angka 10 Undang -Undang Republik
00865|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00866|Perdagangan Orang adalah “tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang
00867|dari satu tempat ke tempat lain”.
00868|- Bahwa Makna Kekerasan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik
00869|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00870|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
00871|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi
00872|nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”.
00873|- Bahwa Makna Ancaman kekerasan menurut Pasal 1 angka 12 Undang -Undang
00874|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00875|Perdagangan Orang adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan,
00876|tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan
00877|sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”.
00878|- Bahwa Makna Restitusi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia
00879|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00880|adalah “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan
00881|putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau
00882|immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.
00883|- Bahwa Terkait hak restitusi, dapat Ahli jelaskan:
00884|Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00885|Perdagangan Orang memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban
00886|sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus
00887|diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi
00888|korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan
00889|serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang
00890|mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.
00891|Pengaturan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam
00892|
00893|rumusan norma Pasal 48 Undang -Undang RI N o. 21 Tahun 2007 tentang
00894|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan bahwa:
00895|Ayat (1):
00896|Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh
00897|restitusi.
00898|Ayat (2):
00899|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
00900|a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
00901|b. penderitaan;
00902|c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
00903|d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
00904|Ayat (3):
00905|Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan
00906|tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
00907|Ayat (4):
00908|Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak
00909|dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
00910|Ayat (5):
00911|Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di
00912|pengadilan tempat perkara diputus.
00913|Ayat (6):
00914|Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak
00915|diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
00916|Ayat (7):
00917|Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka
00918|hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan
00919|dikembalikan kepada yang bersangkutan.
00920|- Bahwa Makna Rehabilitasi menurut Pasal 1 angka 14 Undang -Undang Republik
00921|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00922|Perdagangan Orang adalah “pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis,
00923|dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam
00924|keluarga maupun dalam masyarakat”
00925|- Bahwa Makna  Penjeratan  Utang menurut Pasal 1 angka 15 Undang -Undang
00926|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00927|Perdagangan Orang adalah “perbuatan menempatkan orang dalam status atau
00928|keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau
00929|
00930|orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk
00931|pelunasan utang”.
00932|- Bahwa Makna rumusan norma “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
00933|Ayat (1) UU  RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00934|Perdagangan Orang mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana
00935|dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, dimaknai bahwa
00936|manakala subjek hukum pelaku baik orang perseorangan atau korporasi melakukan
00937|tindak pidana perdagangan orang yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) telah
00938|mengakibatkan korban tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama
00939|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
00940|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
00941|120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00
00942|(enam ratus juta rupiah).
00943|- Bahwa Memperhatikan rumusan norma delik tindak pidana perdagangan orang dalam
00944|UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00945|maka jenis deliknya diklasifikasikan sebagai delik formil. Delik formil adalah delik yang
00946|menitikberatkan pada tindakan/perbuatan yang dilarang. Disebut dengan cara formil
00947|karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan
00948|perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan
00949|perbuatan tertentu yaitu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
00950|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
00951|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah-
00952|gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00953|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
00954|orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
00955|Indonesia. Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi
00956|orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan
00957|delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan
00958|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
00959|menimbulkan akibat. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika
00960|perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula
00961|tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan.
00962|- Bahwa Konklusi:
00963|Ada atau tidak adanya akibat yang ditimbulkan dari delik ini, pelaku tindak pidana
00964|perdagangan orang tetap dipidana. Hal ini sebagai konsekuensi dianutnya jenis delik
00965|formil dalam UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00966|Perdagangan Orang.
00967|
00968|- Bahwa Dalam teori pidana, suatu tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu
00969|unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang
00970|pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika
00971|melakukan tindak pidana). Demikian pula dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
00972|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat unsur
00973|subjektif dan unsur objektif, yang akan ahli uraikan berikut ini:
00974|a. Setiap orang;
00975| Unsur setiap orang diklasifikasikan sebagai unsur subjektif yang berkaitan dengan
00976|subjek hukum orang sebagai pelaku. Frasa “barang siapa” dalam KUHP merujuk
00977|kepada orang perseorangan, sedangkan frasa “setiap orang” dalam beberapa
00978|undang-undang di luar KUHP, dengan tegas diartikan sebagai “orang
00979|perseorangan” atau “korporasi”. Demikian pula makna “setiap orang” menurut
00980|Pasal 1 angka 4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
00981|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “orang
00982|perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”.
00983|b. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00984|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
00985| Unsur ini oleh undang-undang diklasifikasikan sebagai unsur objektif/physical yaitu
00986|actus reus (perbuatan yang melanggar undang -undang pidana). Secara
00987|sederhana unsur ini merupakan bentuk perbuatan pidanannya yang diatur dalam
00988|rumusan norma Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
00989|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Secara makna, UU ini tidak
00990|memberikan definisi lebih lanjut dalam pasal batang tubuh UU maupun dalam
00991|penjelasan UU terhadap  frasa perekrutan, pengangkutan, penampungan,
00992|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan. Sebagai dasar untuk memberikan
00993|definisi terhadap frasa tersebut, maka ahli menggunakan penafsiran hukum
00994|gramatikal yakni penafsiran menurut bahasa sehari-hari. Penafsiran ini berusaha
00995|menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara
00996|menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-
00997|hari. Di sini, penafsiran dapat menggunakan kamus hukum atau Kamus Besar
00998|Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan.
00999| Bertitiktolak dari penjelasan tersebut, untuk mengartikan makna frasa perekrutan,
01000|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, maka
01001|ahli menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan, yakni
01002|sebagai berikut:
01003|1) Perekrutan adalah proses,perbuatan merekrut.
01004|
01005|2) Pengangkutan adalah a). proses, cara, perbuatan mengangkut; 2). usaha
01006|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu
01007|tempat ke tempat lain.
01008|3) Penampungan adalah proses, cara, perbuatan menampung; penadahan;
01009|penyambutan.
01010|4) Pengiriman adalah proses, cara, perbuatan mengirimkan.
01011|5) Pemindahan adalah proses, cara, perbuatan memindahkan.
01012|6) Penerimaan adalah sambutan. Arti lainnya dari penerimaan adalah besarnya
01013|uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa.
01014|- Bahwa Konsklusi:
01015|Memperhatikan bentuk actus reus atau perbuatan pidananya, karena terdapat frasa
01016|“atau” dalam rumusan unsur ini, maka salah satu saja perbuatan pidananya telah
01017|dilakukan oleh pelaku sudah dapat dipidana tanpa harus terpenuhinya semua perbuatan
01018|dalam rumusan unsur ini.
01019|- Bahwa Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
01020|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
01021|atau memberi bayaran atau manfaat
01022|- Bahwa Unsur ini diklasifikasikan sebagai unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur
01023|subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
01024|dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung
01025|di dalam hatinya. Dalam ajaran hukum pidana unsur ini dikenal dengan istilah mens rea
01026|atau sikap batin atau niat jahat. Dalam keluarga civil law, “niat jahat” berada dalam doktrin
01027|kesalahan (schuld). Terkait dengan unsur kesalahan dalam tindak pidana dibedakan
01028|kedalam dua corak, yakni yang bercorak kesengajaan dan bercorak kelalaian (kealfaan).
01029|Memperhatikan unsur delik pasal ini, nampak bahwa unsur kesalahan delik pasal ini
01030|adalah bercorak kesengajaan. Walaupun tidak dinyatakan secara ekplisit deng an
01031|menggunakan frasa "dengan sengaja", kesengajaan tersebut nampak dari penggunaan
01032|frasa “dengan ancaman…dst”. Jadi unsur kesalahan yang bercorak kesengajaan sebagai
01033|bagian dari mens rea atau niat jahat pelaku melakukan perbuatan perdagangan orang
01034|dilakukan dengan kesengajaan dalam bentuk:
01035|1) dengan ancaman kekerasan,
01036|2) dengan penggunaan kekerasan,
01037|3) dengan penculikan,
01038|4) dengan penyekapan,
01039|5) dengan pemalsuan,
01040|6) dengan penipuan,
01041|7) dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
01042|
01043|8) dengan penjeratan utang; atau
01044|9) dengan memberi bayaran atau manfaat. Konsklusi:
01045|- Bahwa  Memperhatikan bentuk kesengajaan tersebut, karena terdapat frasa “atau” dalam
01046|rumusan unsur ini, maka salah satu saja bentuk mens rea atau niat jahat pelaku yang