01793|Paraf
01794|
01795|dan belum ada pengembalian dari Terdakwa kepada Saksi Muhammad
01796|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim;
01797|
01798|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01799|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
01800|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
01801|Umum;
01802|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01803|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01804|memerhatikan  fakta  hukum  tersebut  memilih  mempertimbangkan  dakwaan
01805|pertama melanggar  Pasal 10  jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01806|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang unsur-
01807|unsurnya sebagai berikut:
01808|1. Unsur “setiap orang”;
01809|2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga
01810|negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01811|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01812|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01813|mempertimbangkan sebagai berikut:
01814|Ad. 1 Unsur “setiap orang”
01815|Menimbang bahwa  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau
01816|korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (vide  Pasal  1
01817|angka  4  UU  No.  21  Tahun  2007).  Terminologi  orang  perseorangan  dalam
01818|Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01819|Pidana  Perdagangan  Orang  memiliki  kesamaan  dengan  terminologi
01820|barangsiapa  dalam  KUHP  (WvS),  dimana  berdasarkan  Buku  Pedoman
01821|Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi
01822|Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
01823|Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa”
01824|atau “ hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan  dader atau Terdakwa atau
01825|setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang
01826|KM A
01827|1
01828|A
01829|2
01830|Paraf
01831|
01832|dapat  serta  mampu  dimintai  pertanggungjawaban  dalam  segala  bentuk
01833|tindakan atau perbuatannya;
01834|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  yang  dimaksudkan  dengan
01835|barangsiapa disini adalah orang ( een eider) atau manusia ( naturlijke persoon)
01836|yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;
01837|Menimbang  bahwa  sebagaimana  yang  dimaksud  tersebut,  orang
01838|sebagai  subyek  hukum  sebagaimana  layaknya  haruslah  memenuhi  kriteria
01839|kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum,
01840|atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;
01841|Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau
01842|didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta
01843|memiliki  kecakapan  bertindak  dan  mampu  dalam  arti  tidak  terganggu  akal
01844|pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang
01845|diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;
01846|Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum
01847|yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa, hal ini
01848|sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya
01849|dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;
01850|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari
01851|keterangan  saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa MAI
01852|SURIYANI  Als  MAI  telah  dihadirkan  dipersidangan  dan  telah  pula  diperiksa
01853|identitasnya  dan  ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam  surat
01854|dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka
01855|Majelis  Hakim memandang  Terdakwa  mampu melakukan  perbuatan  hukum,
01856|dan  kepadanya  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  apa  yang
01857|diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa
01858|adalah subjek hukumnya;
01859|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
01860|unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01861|Ad.  2  Unsur  “membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa
01862|warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia
01863|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01864|Indonesia”
01865|KM A
01866|1
01867|A
01868|2
01869|Paraf
01870|
01871|Menimbang  bahwa  unsur  ”membantu  atau  melakukan”  percobaan
01872|memiliki keterkaitan dengan unsur setelahnya yaitu ”membawa warga negara
01873|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01874|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka Majelis Hakim
01875|akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  unsur  ”membawa  warga  negara
01876|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01877|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01878|Menimbang bahwa frasa  membawa dalam Undang-Undang Nomor 21
01879|Tahun 2007 merupakan bagian dari pengertian perekrutan sebagaimana juga
01880|dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang
01881|mana  secara  harfiah  membawa  orang  memiliki  pengertian  yakni  mengajak
01882|seseorang dari tempatnya kini ke tempat yang berbeda;
01883|Menimbang  bahwa  sebelum  melihat  apakah  perbuatan  Terdakwa
01884|tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dimaksudkan  mengeploitasi  Warga
01885|Negara Indonesia ke luar negeri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01886|terlebih  dahulu,  apakah  calon  pekerja  migran  tersebut  merupakan  warga
01887|negara Indonesia atau bukan merupakan warga negara Indonesia;
01888|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
01889|keterangan dan identitas para saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
01890|dihadirkan  dalam  persidangan,  dalam  hal  ini  terhadap  Saksi  Muhammad
01891|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim , telah nyata bahwa kewarganegaraan
01892|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim adalah  Warga
01893|Negara Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pekerja
01894|migran tersebut benar berkewarganegaraan Indonesia;
01895|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01896|perbuatan  Terdakwa  yang  membawa  calon  pekerja  migran  (warga  negara
01897|Indonesia) dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
01898|Indonesia ataukah tidak;
01899|Menimbang bahwa pengertian unsur “dengan maksud” pada dasarnya
01900|merupakan pengembangan makna dari niat ( voornemen). Dalam doktrin ilmu
01901|hukum,  niat  (voornemen)  memiliki  maksud  yaitu  sikap  batin  yang  sifatnya
01902|sesuatu yang masih berada dalam hati, sehingga dengan kata lain niat ialah
01903|subjectieve onrechtselemet  atau melawan hukum yang bersifat subjektif ( vide
01904|Moeljatno dalam Eddy O.S. Hiariej, hlm. 336);
01905|KM A
01906|1
01907|A
01908|2
01909|Paraf
01910|
01911|Menimbang  bahwa  eksploitasi  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007
01912|Pemberantasan TPPO memiliki pengertian yaitu  tindakan dengan atau tanpa
01913|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
01914|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01915|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
01916|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
01917|jaringan tubuh atau  memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01918|pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
01919|(vide Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO);
01920|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi,  keterangan
01921|Terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  pada
01922|persidangan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa
01923|telah melakukan tindakan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam
01924|hal ini adalah Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim yang
01925|dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Elit Kota Mataram Asri
01926|Blok  B  Nomor  22,  RT/RW:  000/187,  Kelurahan  Jempong  Baru, Kecamatan
01927|Sekarbela, Kota  Mataram,  sehingga  membuat  Para  Calon  Pekerja  Migran
01928|Indonesia  tersebut  tergiur  akan  janji-janji  yang  disampaikan  oleh  Terdakwa
01929|untuk dapat dipekerjakan di Australia. Selanjutnya Para Calon Pekerja Migran
01930|Indonesia  ini  dimintakan  biaya  pendaftaran  oleh  Terdakwa  masing-masing
01931|sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang menurut
01932|Terdakwa  akan  memberangkatkan  Para  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01933|tersebut melalui jalur resmi dan pemberangkatan cepat, hingga akhirnya Para
01934|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  membayarkan  uang  sejumlah
01935|Rp.259.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  sembilan  juta  rupiah)  kepada
01936|Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa juga yang mengantarkan Para Calon Pekerja
01937|Migran Indonesia tersebut ke Jakarta untuk dipertemukan dengan Saksi Abdus
01938|Syahid  Als  Angkep,  yang  selanjutnya  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep
01939|menempatkan Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut pada apartemen
01940|Transpark Cibubur. Selanjutnya Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
01941|ditempatkan  pada  tempat  penampungan  di  apartemen  Transpark  Cibubur
01942|tersebut tanpa kejelasan terkait dengan waktu pemberangkatan, Para Calon
01943|Pekerja Migran Indonesia tersebut hanya dikirimkan berupa softcopy dokumen
01944|VISA Wisata dan Booking Tiket Penerbangan ke Australia, yang pada akhirnya
01945|KM A
01946|1
01947|A
01948|2
01949|Paraf
01950|
01951|Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak jadi diberangkatkan dengan
01952|alasan tertinggal pesawat. Selain itu, selama berada di tempat penampungan
01953|selama 2 (dua) bulan, Para Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi
01954|kebutuhan sehari-harinya menggunakan biaya pribadi. Selain itu, Para Calon
01955|Pekerja Migran tersebut sama sekali tidak diberikan pelatihan kerja ataupun
01956|bahasa oleh Terdakwa, bahkan Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
01957|juga tidak didaftarkan untuk proses pembuatan  ID KTKLN/SIAP KERJA pada
01958|kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ternyata Terdakwa sebelum
01959|membawa  Para  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  juga  tidak  melakukan
01960|pemeriksaan  kesehatan  dan  mendaftarkan  ke  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
01961|Transmigrasi sebagai syarat pembuatan asuransi tenaga kerja;
01962|Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01963|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan
01964|bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan
01965|usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
01966|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran
01967|Indonesia. Izin tertulis yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 tersebut adalah
01968|Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Perusahaan
01969|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib
01970|mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri  (vide Pasal 51 ayat (1) UU
01971|PPMI).  Selain  SIP3MI,  UUPMI  juga  mengamanatkan  bahwa  Perusahaan
01972|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan
01973|wajib memiliki SIP2MI (vide Pasal 59 ayat (1) UU PPMI);
01974|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
01975|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
01976|dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman pekerja migran
01977|Indonesia,  oleh  sebab  itu  bila  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang
01978|penempatan  pekerja  migran  tidak  memiliki  izin  sebagaimana  diamanatkan
01979|dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perusahaan tersebut
01980|tidak berwenang melakukan perbuatan apapun berkaitan dengan penempatan,
01981|pengiriman maupun perekrutan pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan
01982|diluar  negeri.  Bila  hal  tersebut  dilakukan,  maka  perusahaan  tersebut  telah
01983|melakukan  perbuatan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  secara  illegal.
01984|Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  persyaratan  mutlak  tersebut  menjadi
01985|KM A
01986|1
01987|A
01988|2
01989|Paraf
01990|
01991|ketentuan  penting  bagi  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  guna
01992|menghindari indikasi perdagangan orang di luar negeri yang marak pada saat
01993|ini;
01994|Menimbang bahwa  Terdakwa tidak  memiliki  Perusahaan Penempatan
01995|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan  Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
01996|Indonesia (SIP2MI), yang mana hal tersebut akhirnya diketahui ketika Para
01997|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  melalui  salah  satu  calon  pekerja  migran
01998|Indonesia yang berhasil melarikan diri dari penampungan yang digrebek oleh
01999|BP2MI dan  menginformasikan  kepada para  calon  pekerja  migran Indonesia
02000|tersebut, bahkan telah dilakukan pencekalan terhadap salah satu calon pekerja
02001|migran Indonesia yaitu Saksi Ulul Albab yang masih berasal dari daerah yang
02002|sama  dengan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim.
02003|Berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut, Saksi Muhammad Zulkarnaen
02004|dan Saksi Lukmanul Hakim mencoba menghubungi Saksi Abdus Syahid Als
02005|Angkep namun tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Muhammad Zulkarnaen
02006|dan Saksi Lukmanul Hakim memilih untuk pulang ke Lombok dengan biaya
02007|pribadi.  Setibanya  di  Lombok,  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
02008|Lukmanul Hakim meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa
02009|justru menghindar dan beralasan menunggu Saksi Abdus Syahid Als Angkep
02010|untuk bertanggung jawab;
02011|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  ahli  Pradiptha  Himawan
02012|Putra,  S.H.,  M.H.  yang  merupakan  PNS  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
02013|Transmigrasi Provinsi NTB, bahwa pada  data base  Dinas Tenaga Kerja dan
02014|Transmigrasi  Provinsi  NTB,  Terdakwa  memang  tidak  memiliki  Surat  Izin
02015|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  sebagai  syarat  legalitas
02016|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  dimana  juga
02017|disampaikan  oleh  Ahli  DR.  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H.,  yang  telah
02018|menerangkan pendapatnya dan menyatakan bahwa ciri-ciri perdagangan orang
02019|dalam  konteks  migrasi  ketenagakerjaan  salah  satunya  adalah  “hanya
02020|menggunakan  paspor  dengan  VISA  Kunjungan  dan  ditempatkan  oleh
02021|perorangan,  bukan  PPMI”.  Berdasarkan  uraian  tersebut  telah  jelas  ada
02022|persesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa  dan  Saksi-Saksi  yang  benar
02023|menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
02024|Migran Indonesia (P3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
02025|KM A
02026|1
02027|A
02028|2
02029|Paraf
02030|
02031|(SIP2MI)  dalam  melakukan  upaya  perekrutan  terhadap  Saksi  Muhammad
02032|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, bahkan sebagaimana pendapat yang
02033|disampaikan  oleh  Ahli  bahwa  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
02034|Lukmanul Hakim hanya diberikan VISA Wisata, setelah tiba di Australia baru
02035|akan dilakukan pengurusan VISA Kerjanya;
02036|Menimbang bahwa terhadap unsur tentang membantu atau melakukan
02037|percobaan dipertimbangkan sebagai berikut;
02038|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “membantu  atau  melakukan
02039|percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
02040|terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;
02041|Menimbang  bahwa  untuk  menilai  apakah  perbuatan  Para  Terdakwa
02042|tersebut merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;
02043|Menimbang bahwa membantu ( medeplichtige) setidaknya terdapat dua
02044|pihak  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih.  Pertama  adalah  pelaku  atau
02045|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
02046|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
02047|ad se accessorium ). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua pada
02048|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
02049|adalah  pembantuan  itu  dibrikan  sebelum  kejahatan  terjadi,  apakah  dengan
02050|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
02051|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
02052|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
02053|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
02054|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).
02055|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
02056|Hukum Pidana, hlm. 379);
02057|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
02058|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
02059|dipertimbangkan sebagai berikut;
02060|Menimbang  bahwa  dalam  fakta-fakta  persidangan  terungkap  bahwa
02061|Terdakwa  yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi  Muhammad
02062|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, dimana Terdakwa telah menjanjikan
02063|akan  memberangkatkan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul
02064|Hakim  sebagai  calon  pekerja  migran  Indonesia,  untuk  itu  Terdakwa  telah
02065|KM A
02066|1
02067|A
02068|2
02069|Paraf
02070|
02071|meminta uang pendaftaran sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh
02072|juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim.
02073|Setelah Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim membayar
02074|uang  pendaftaran,  Terdakwa  juga  yang  mengantarkan  Saksi  Muhammad
02075|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  ini  ke  Jakarta  untuk  diurus
02076|keberangkatannya oleh Saksi Abdus Syahid Als Angkep, padahal senyatanya
02077|telah jelas bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Abdus Syahid Als Angkep tidak
02078|memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Surat
02079|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan
02080|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  sebagai  pekerja
02081|migran  Indonesia.  Tindakan  terdakwa  yang  seolah-olah  mencari  target  di
02082|daerah  untuk  dikirimkan  kepada  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  telah
02083|menggambarkan  secara  utuh  peran  upaya  pembantuan  untuk  melakukan
02084|TPPO;
02085|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02086|apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu percobaan tindak
02087|pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;