00755|- Bahwa setelah berada di penampungan di Jakarta, Saksi Abdus Syahid
00756|Als  Angkep  pernah  mengirimkan  VISA  Wisata  atas  nama  Saksi
00757|Muhammad Zulkarnaen dan Booking Tiket pesawat dengan tujuan ke
00758|Australia,  sehingga  Saksi  semakin  yakin  bahwa  Saksi  akan
00759|diberangkatkan ke Australia;
00760|- Bahwa  pada  saat  di  penampungan  di  Jakarta,  sekitar  tanggal  28
00761|Desember 2023, Saksi Abdus Syahid Als Angkep meminta tambahan
00762|uang kepada Saksi dan Saksi Muhammad Zulkarnaen masing-masing
00763|sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana Saksi Abdus
00764|Syahid mengatakan bahwa uang tersebut akan dijadikan sebagai uang
00765|saku  pada  saat  pemberangkatan  Saksi  dan  Saksi  Muhammad
00766|Zulkarnaen,  dimana  uang  tersebut  dikirimkan  melalui  transfer  ke
00767|KM A
00768|1
00769|A
00770|2
00771|Paraf
00772|
00773|rekening  atas  nama  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  sebesar  total
00774|Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
00775|- Bahwa Saksi memiliki seluruh bukti pembayaran yang dikirimkan kepada
00776|Terdakwa  dan  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  sebagaimana  rincian
00777|yang telah Saksi jelaskan;
00778|- Bahwa  Saksi  dan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  berada  di  tempat
00779|penampungan di Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama
00780|2  (dua)  bulan  tersebut,  Saksi  dan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen
00781|menggunakan biaya pribadi untuk kebutuhan sehari-harinya. Selain itu,
00782|selama  berada  di  penampungan,  Saksi  dan  Saksi  Muhammad
00783|Zulkarnaen  hanya  menunggu  untuk  diberangkatkan  tanpa  pernah
00784|diikutkan  dalam  pelatihan  ataupun  pengurusan  dalam  rangka
00785|keberangkatannya ke Australia;
00786|- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Abdus Syahid Als
00787|Angkep tidak memiliki  Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia
00788|pada saat melakukan perekrutan terhadap saksi dan Saksi Muhammad
00789|Zulkarnaen, karena sejak awal  proses perekrutan sampai dengan Saksi
00790|dan Saksi  Muhammad Zulkarnaen  ditampung di Jakarta,  tidak pernah
00791|dilakukan pengajuan proses ID KTKLN/SIAP KERJA pada kantor Dinas
00792|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  bahkan  Paspor  Saksi  dan  Saksi
00793|Muhammad  Zulkarnaen  dibuat  oleh  Saksi  dan  Saksi  Muhammad
00794|Zulkarnaen  sendiri di Kantor  Imigrasi  Mataram dengan  biaya pribadi,
00795|sebelum  Saksi  dan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  berangkat  menuju
00796|tempat penampungan di Jakarta;
00797|- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Muhammad Zulkarnaen berada di
00798|penampungan di Jakarta, sekitar tanggal 29 Januari 2024, Saksi dan
00799|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dibawa  oleh  Saksi  Abdus  Syahid  Als
00800|Angkep ke Bandara Soekarno Hatta, setibanya disana, Saksi dan Saksi
00801|Muhammad  Zulkarnaen  disuruh  untuk  berlari  seakan-akan  mengejar
00802|pesawat  yang  akan  memberangkatkan  Saksi  dan  Saksi  Muhammad
00803|Zulkarnaen ke Australia, akan tetapi menurut penjelasan Saksi Abdus
00804|Syahid  Als  Angkep,  pemberangkatan  Saksi  dan  Saksi  Muhammad
00805|Zulkarnaen tertunda, sehingga Saksi dan Saksi Muhammad Zulkarnaen
00806|harus  menunggu  jadwal  selanjutnya,  untuk  itu  Saksi  dan  Saksi
00807|KM A
00808|1
00809|A
00810|2
00811|Paraf
00812|
00813|Muhammad Zulkarnaen kembali ke tempat penampungan di apartemen
00814|Transmart Cibubur;
00815|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2024 Sdr. Jumadil yang
00816|merupakan teman Saksi yang juga direkrut oleh Saksi Abdus Syahid Als
00817|Angkep mendatangi tempat penampungan Saksi dan Saksi Muhammad
00818|Zulkarnaen  dan  menginformasikan  bahwa  Sdr.  Jumadil  berhasil
00819|melarikan diri dari tempat penampungan mereka yang berada di sebuah
00820|kos di wilayah Cibubur karena telah dilakukan penggerebekan oleh pihak
00821|BP2MI serta mengamankan seluruh orang yang akan diberangkatkan
00822|oleh  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  keluar  negeri  karena  ada
00823|pencekalan di Bandara Soekarno Hatta atas pemberangkatan kelompok
00824|lainnya yang salah satunya adalah Saksi Ulul Albab;
00825|- Bahwa  setelah  mendapatkan  informasi  tersebut,  Saksi  beserta  Saksi
00826|Muhammad Zulkarnaen kebingungan dan mencoba menghubungi Saksi
00827|Abdus  Syahid  Als  Angkep  untuk  mengkonfimasi  tentang  kejadian
00828|tersebut,  akan  tetapi  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  tidak  dapat
00829|dihubungi selama beberapa hari, sehingga Saksi dan Saksi Muhammad
00830|Zulkarnaen  mengambil  inisiatif  untuk  pulang  ke  Lombok  dengan
00831|menggunakan biaya pribadi;
00832|- Bahwa  selanjutnya  Saksi  dan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  terus
00833|mencoba menghubungi Saksi Abdus Syahid Als Angkep namun tetap
00834|tidak  bisa  dihubungi,  sehingga  Saksi  bersama  Saksi  Muhammad
00835|Zulkarnaen  mendatangi  Terdakwa,  akan  tetapi  Terdakwa  mengatakan
00836|bahwa Saksi Abdus Syahid Als Angkep yang akan mengembalikan uang
00837|Saksi  dan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen,  namun  setelah  dilakukan
00838|beberapa  kali  penagihan,  akhirnya  Saksi  bersama  Saksi  Muhammad
00839|Zulkarnaen  memutuskan  untuk  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada
00840|Kepolisian;
00841|- Bahwa sejak awal perekrutan sampai dengan saat ini, Saksi dan Saksi
00842|Muhammad Zulkarnaen tidak diberangkatkan ke Australia oleh Terdakwa
00843|dan  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep,  sehingga  Saksi  dan  Saksi
00844|Muhammad  Zulkarnaen  mengalami  kerugian  masing-masing  sebesar
00845|Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
00846|KM A
00847|1
00848|A
00849|2
00850|Paraf
00851|
00852|Terhadap  keterangan  Saksi  2,  Terdakwa menyatakan  benar  dan  tidak
00853|berkeberatan;
00854|3. Saksi Ulul Albab, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
00855|berikut:
00856|- Bahwa  Saksi  mengenal  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
00857|Lukmanul Hakim pada saat berada di Jakarta, dimana Saksi beserta
00858|Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim sama-sama
00859|didirekrut  oleh  sponsor  yang  mana  dijanjikan  untuk  menjadi  Pekerja
00860|Migran Indonesia ke luar negeri (Australia);
00861|- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan
00862|Saksi Lukmanul Hakim direkrut oleh Terdakwa dan Saksi Abdus Syahid
00863|Als Angkep, akan tetapi Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad
00864|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim di Jakarta sejak bulan Januari
00865|2024;
00866|- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat melakukan perekrutan terhadap
00867|Saksi,  Terdakwa  dan  Saksi Abdus Syahid  Als  Angkep  memang tidak
00868|memiliki Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia, karena selama
00869|proses  awal  perekrutan  sampai  dengan  Saksi  berada  di  tempat
00870|penampungan di Jakarta, Saksi tidak pernah dibawa ke kantor manapun;
00871|- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad
00872|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, keduanya telah mengeluarkan
00873|biaya  sebesar  Rp.140.000.000,00  (seratus  empat  puluh  juta  rupiah)
00874|selama proses perekrutan tersebut, dimana uang pendaftaran tersebut
00875|diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Abdus Syahid Als Angkep, yang
00876|mana  jumlah  tersebut juga  sama  dengan  yang  Saksi  keluarkan  saat
00877|direkrut oleh Terdakwa dan Saksi Abdus Syahid Als Angkep;
00878|- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa
00879|yang beralamat di Perum Elit Kota Mataram Asri Kec.Sekarbela, Kota
00880|Mataram, sementara Saksi Abdus Syahid Als Angkep berada di Jakarta.
00881|Terhadap  Terdakwa,  Saksi  masih  bisa  berkomunikasi  via  telepon,
00882|sementara terhadap Saksi Abdus Syahid Als Angkep sudah tidak bisa
00883|dikarenakan nomor Saksi di blokir oleh Saksi Abdus Syahid Als Angkep
00884|sehingga Saksi tidak mengetahui keberadaannya;
00885|KM A
00886|1
00887|A
00888|2
00889|Paraf
00890|
00891|Terhadap keterangan Saksi 3, Terdakwa  menyatakan benar dan tidak
00892|berkeberatan;
00893|
00894|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00895|berikut:
00896|1. Ahli Pradiptha Himawan Putra, S.H., M.H.  dibawah sumpah memberikan
00897|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
00898|- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
00899|a. Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan Lekong;
00900|b. Tahun 2013 Tamat dan Lulus Pendidikan MTsN Model Selong;
00901|c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong;
00902|d. Tahun  2020  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  S1  Hukum  pada
00903|Universitas Mataram;
00904|e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum
00905|Universitas Mataram;
00906|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah:
00907|a. RS Metro Medika: (2019-2021) Legal Consultant;
00908|b. RSUD  Provinsi  NTB:  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan  dan
00909|Pengembangan Bidang PPK ( Pengembangan Pemasaran dan
00910|Kemitraan);
00911|c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB: (2022-2023)
00912|Fungsional Pengantar Kerja;
00913|d. Kepala  Bidang  Penempatan  dan  Perluasan  Kerja  pada  Dinas
00914|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTB  sampai  dengan
00915|sekarang;
00916|- Bahwa  ahli  ditunjuk oleh  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
00917|Prov. NTB untuk  menjadi Ahli dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh
00918|pihak Penyidik dari Kepolisian terkait dugaan tindak pidana Perdagangan
00919|orang dan atau Penempatan Pekerja Migran Indonesia Un Prosedural.
00920|- Bahwa  pada  saat  terjadinya  peristiwa  ini,  Pemerintah  Indonesia  Cq.
00921|Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia belum
00922|melakukan  MoU  ataupun  kerjasama  dengan  Pemerintah  Negara
00923|KM A
00924|1
00925|A
00926|2
00927|Paraf
00928|
00929|Australia  terkait  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  serta
00930|berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
00931|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  penempatan  secara
00932|orang-perorangan tidak diperbolehkan.
00933|- Bahwa  alur p erekrutan dan penempatan yang dilakukan  tersebut  tidak
00934|sesuai  dengan  prosedur penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00935|dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00936|Pelindungan  PMI  Pasal  69  yang  menyatakan  bahwa  Orang
00937|Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
00938|Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan  orang  perseorangan  yang
00939|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
00940|dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama
00941|10  (sepuluh)  tahun  dengan  denda  paling  banyak  Rp.
00942|15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah).
00943|- Bahwa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  Undang-Undang
00944|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00945|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  orang  perseorangan  dilarang
00946|melaksanakan  penempatan  pekerja  mingran  Indonesia,  orang
00947|perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
00948|yang  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menempatkan pekerja  migran
00949|Indonesi jadi jelas sekali Orang perseorangan tidak dapat melakukan
00950|kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia). Adapun
00951|yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan  atau  penempatan  terhadap
00952|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  Perusahaan  yang  memiliki  Badan
00953|Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja
00954|Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
00955|Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja MIgran Indonesia (BP2MI).
00956|Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
00957|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00958|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun
00959|2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
00960|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  10  Tahun  2019  tentang
00961|Pemberian Ijin Pelaksanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia  dan
00962|Permenaker.
00963|KM A
00964|1
00965|A
00966|2
00967|Paraf
00968|
00969|- Bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
00970|Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
00971|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
00972|Govermen (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
00973|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
00974|dan BP2MI.
00975|b. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
00976|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00977|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan
00978|Republik Indonesia.
00979|c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan Yang akan bekerja di negara
00980|tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan :
00981|- Telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
00982|- bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
00983|- tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor;
00984|- dilarang  bekerja  pada  pemberi  kerja  perseorangan  atau  sektor
00985|domestic. (Pasal 34  permenaker RI No. 9 Tahun 2019 ).
00986|- Bahwa  Prosedur  dan  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
00987|Indonesia yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
00988|Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut:
00989| Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
00990|memiliki Job Order (JO) / Demanlater yang berisikan Kontrak kerja,
00991|Jenis  pekerjaan,  Sistem  penggajian,  Sistem  pekerjaan,  Identitas
00992|pengguna Job Order (JO).
00993| Job  Order  (JO)  dikeluarkan  oleh  KBRI Negara  Penempatan  yang
00994|dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
00995|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Mengajukan secara
00996|online  ke BP2MI untuk  menerbitkan  Surat Ijin  Perekrutan  Pekerja
00997|Migran (SIP2MI) tersebut.
00998| Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI), maka
00999|P3MI Baik  Kantor  Pusat  yang  berdomisili  di  NTB  Maupun  Kantor
01000|cabang menghubungi disnaker Kab/Kota untuk melaporkan adanya
01001|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan
01002|selanjutnya  bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan  sosialisasi,
01003|KM A
01004|1
01005|A
01006|2
01007|Paraf
01008|
01009|Rekrutmen dan Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat
01010|sesuai ketentuan Negara Penempatan.
01011| Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), maka
01012|pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01013|(P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga Kerja dan
01014|Transmigrasi Kab/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja Migran
01015|Indonesia.
01016| Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
01017|yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,Kartu  Keluarga,  Ijin  Keluarga
01018|(Istri,Suami,Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses
01019|wawancara.  proses  selanjutnya  adalah  dibuatkan   Berita   Acara
01020|Serah   Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01021|Indonesia  (P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01022|(CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01023|dan dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor.
01024| Proses  selanjutnya  adalah  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan
01025|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  mengajukan  Surat  Pengantar
01026|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
01027|Latihan  Kerja  Luar  Negeri  (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01028|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01029|dilakukan proses oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja
01030|Migran Indonesia (P3MI).
01031|- Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01032|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Pemerintah
01033|Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan
01034|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Persyaratan yang harus
01035|dipenuhi  oleh  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  Luar
01036|Negeri adalah sebagai berikut:
01037| Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01038| Memiliki Kompetensi;
01039| Sehat jasmani dan Rohani;
01040| Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01041| Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan:
01042|- Paspor;
01043|KM A
01044|1
01045|A
01046|2
01047|Paraf
01048|
01049|- Visa Kerja;
01050|- Asuransi (BPJS);
01051|- Medical Report;
01052|- Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi
01053|Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
01054|SISKOTKLN  adalah  sistem  online  pelayanan  administrasi
01055|penempatan PMI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh
01056|stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur  dalam  Pasal  5  dan
01057|Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
01058|Migran Indonesia seperti:
01059|- Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah;
01060|- Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui
01061|oleh kepala desa;
01062|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01063|- Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01064|kesehatan dan psikologi;
01065|- Perjanjian Kerja;
01066|- Perjanjian Penempatan.
01067|- Bahwa  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB memiliki data-