05254|- Bahwa  Kehendak  melakukan  tindak  pidana,  apabila  Dikaitkan  dengan
05255|tindak pidana. maksudnya adalah seseorang yang hendak menjual orang
05256|itu, orang tersebut secara pribadi memperoleh keuntungan dari orang yang
05257|Dia jual Karena tadi tindak pidana perdagangan orang. Trafiking TPPO ini
05258|adalah eksploitasi. Dia bisa juga dikatakan sebagai bentuk modern slavery.
05259|Perbudakan secara modern artinya menggunakan yang dinamakan tadi
05260|perdagangan.  Orang  mengeksploitasi  orang  untuk  tujuan  eksploitasi
05261|tersebut mendapatkan keuntungan, maka di situ harus ada eksploitasi atau
05262|tidak di situ untuk korban tindak pidana perdagangan orang;
05263|- Bahwa Dalam Pasal 55 ayat 1 kesatu ini diperlukan pertemuan niat jahat
05264|antara para pelaku ini untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
05265|konteksnya mensrea dan aktus reus itu mutlak harus ada ketika diyakini
05266|
05267|bahwa  dia  sebagai  pelaku.  Mensrea/  niat  jahat  dan  ketercelaanya
05268|kemudian perbuatan mana yang punya kausalitas hubungan akibat dari
05269|awal sampai dengan terlaksananya tindak pidana tersebut. kalau dikaitkan
05270|dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 itu berkaitan dengan tuntutan yang ada: ada
05271|dia  menyuruh  melakukan  dan  turut serta  melakukan.  Maka  ketika  ada
05272|didakwakan atau pengenaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, maka
05273|harus dijelaskan didetailkan. Misalnya pelaku A 55 ayat 1 ke 1 apa peran
05274|melakukan,  menyuruh,  melakukan  atau  turut  serta  melakukan.  Apabila
05275|dalam surat dakwaan itu tidak ditentukan apa perannya, surat dakwaan
05276|menjadi kabur karena peranan 55 ayat 1 saat ini tidak tidak akan mungkin
05277|1 orang, karena kalau turut serta sudah pasti lebih dari 1 ya tidak akan
05278|mungkin 1 orang 2 orang atau lebih dari itu sebagai melakukan menyuruh
05279|melakukan aku turut serta melakukan. Harus dibedakan ketika pelakunya
05280|lebih  dari  dua,  satu,  dua  dan  tiga,  maka  satu  peranannya  atau  dua
05281|peranannya  apa?  Tiga  peranannya  apa  dia  bisa  sama?  Bisa  berbeda
05282|beda.  Karena  itu  konsekuensi  akibat  hukumnya  pada  ancaman
05283|pemidanaan nanti;
05284|- Bahwa Penerapan Pasal 48 UU TPPO adalah ultimum remedium hukum
05285|pidana  yang  ahli  sampaikan  di  awal.  ultimum  remedium  itu  langsung
05286|pidana di akhir. Pandangan Ahli dalam hukum pidana dan acara pidana
05287|nya ketika dia  menjuntokan Pasal  48  TPPU  tentang restitusi. Restitusi
05288|hanya bisa diberikan Tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada ahli
05289|waris. Pendefinisian korban adalah korban tindak pidana. maka, apabila
05290|terbukti  tindak  pidana  yang  didakwakan  tadi  kemudian  dalam  putusan
05291|hakim terbukti itu harus dicantumkan sebagai pembayaran restitusi. Tapi
05292|apabila yang dimaksud dengan restitusi itu terkait dengan kerugian materil
05293|dan imateril, Hal hal yang lain di dalam Pasal 48 tersebut Dia sebagai
05294|restitusi korban tindak pidana, maka harus didudukkan kembali. Kalau di
05295|keperdataan  ada  kompensasi  namanya,  maka  kalau  ini  ranah  perdata
05296|tidak bisa disambungkan ke ranah pidana. Kalau dia sudah diselesaikan
05297|secara kekeluargaan, tidak masuk pidana;
05298|- Bahwa  Korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  itu  dia  extraordinary.
05299|Artinya Dalam artian bagaimana korban tindak pidana perdagangan dalam
05300|Undang undang tindak Pidana perdagangan orang itu ada 10 kategori
05301|tindak  pidana  yang  bisa  kita  jelaskan  dari  ketentuan  dari  pasal  2  nya
05302|sampai dengan selanjutnya. Korban tindak pidana perdagangan orang itu
05303|punya  ciri  khas  yang  berbeda  beda.  Artinya  karena  extraordinary,  Dia
05304|
05305|bukanlah korban tindak pidana secara umum, melainkan secara khusus
05306|misalnya ketika dia terkena eksploitasi seksual, artinya dia mendapatkan
05307|eksploitasi secara seksual. Ahli juga pernah dimintakan pendapat terkait
05308|ada  kasus  pornografi  asusila  yang  dalam  hal  ini  mucikari,  tapi  juga
05309|dibenturkan  dengan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  korbannya
05310|adalah anak artinya Kita tidak bisa juga mengatakan itu Saksi itu korban
05311|atau pelaku. Tapi memang ketika dia dikumpulkan ternyata ditemukan dia
05312|dieksploitasi. Artinya, ada orang yang mengambil manfaat atas eksploitasi
05313|tubuh  seksualnya.  maka  itulah  posisi  ketika  dia  sebagai  korban  tindak
05314|pidana perdagangan. Kita lahir dalam hal undang undang perlindungan
05315|Saksi  dan  Korban.  Itu  juga  membawa  konsekuensi  lahirnya  Lembaga
05316|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jadi ada perlindungan terhadap
05317|Saksi dugaan ketika dia menjadi korban dari tindak pidana. Misalnya, dia
05318|dipulihkan  mental  jiwanya,  kemudian  diletakkan  di  rumah.  Aman  tidak
05319|dipertemukan  dengan  pelaku.  Persidangan  bersifat  terpisah.  Ketika  dia
05320|dihadirkan sebagai Saksi korban. kemudian yang penting dalam hukum
05321|pidana, pemulihan terhadap Saksi ini harus tuntas. Harus tuntas Karena
05322|bukan tidak mungkin ketika negara abai terhadap perlindungan Saksi dia
05323|akan  berpotensi  menjadi  calon  pelaku  di  masa  depan.  Contoh  kasus
05324|asusila sodomi, pencabulan ketika di tracking riwayat. Kenapa dalam ilmu
05325|kriminologi  seseorang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan,  faktor
05326|lingkungan  keluarga  ataupun  ekonomi,  Ternyata  di  masa  lampau  dia
05327|pernah menjadi korban. Nah, itulah dalam perspektif hukum pidana kita.
05328|Kuhp yang masih berlaku itu masih pada hal pokoknya tindak pidana,
05329|pertanggungjawaban,  pidana  pidana  dan  pemidanaan.  Tapi  KUHP  kita
05330|yang baru yang akan melakukan 2026 itu sudah mulai menempatkan ada
05331|posisi korban dalam sistem peradilan pidana jadi artinya disamping ketika
05332|negara dalam hal Jaksa Penuntut umum mewakili korban untuk menuntut
05333|seseorang yang melakukan tindak pidana, dia juga diberikan hak dalam
05334|memulihkan apa kerugian yang dideritanya. Jadi sejalan sambil dengan
05335|proses  hukumnya  berjalan  kepada  situasi  ini  menjadi  tanggung  jawab
05336|negara sehingga korban ini harus tuntas sampai dengan undang undang
05337|perlindungan Saksi dan Korban sampai dengan penukaran identitas KTP
05338|itu dimungkinkan maka ia tidak lagi menjadi hutang negara ketika dimasa
05339|yang akan datang. Pelaku ternyata adalah korban yang dulu belum selesai
05340|di pulihkan oleh negara;
05341|
05342|- Bahwa Dalam hukum pidana itu pembatasannya pada melawan hukum.
05343|Artinya, ketika seseorang keluar dari satu wilayah teritorial kita Indonesia
05344|kepada  negara  lain,  itu  dengan  izin  terkait  dengan  administrasinya.
05345|kemudian  misalnya  seperti  akan  berlibur  misalnya,  akan  ada  suatu
05346|konferensi  itu  berbeda  izin  yang  diberikan.  Contohnya  seperti  ini  di
05347|Universitas  Andalas.  salah  satu  konsekuensi  kita  menteri  yang  lama
05348|Nadiem Makarim Bidang 1 Rektor Wakil Rektor 1 bidang akademik itu
05349|mempunyai program MBKM ASEAN. Artinya, MBKM itu Tidak hanya sektor
05350|studi, dunia usaha, dunia industri yang ada di skala perusahaan Karena
05351|beda  beda  penilaian  poinnya,  Salah  satunya  dia  bisa  pergi  magang
05352|dengan adanya kerjasama MoU dengan universitas yang lain. kemarin
05353|rektor baru memperpanjang MoU dengan Gifu University di Jepang. selain
05354|itu juga ada kredit learning, Mahasiswa kita bertukar. Universitas lain atau
05355|bisa  juga  ada  dalam  bentuk  double  degree. Artinya  tiga  tahun  di  sini,
05356|kemudian  satu  tahun  di  luar  negeri.  Sekarang  kita  punya  ISMA
05357|International Student Mobility Activity. Artinya, ISMA itu dibiayai oleh Dikti
05358|ada full funding, ada co funding artinya bahwa program tersebut ketika dia
05359|menjadi koordinator dari dunia pendidikan yang akan meningkatkan, maka
05360|itu masuk ke dalam hal yang memang diatur dalam regulasi itu;
05361|- Bahwa Kata eksploitasi itu harus dibuktikan, dalam hukum pidana terkait
05362|dengan wilayah kehendak dan pengetahuan, itu mutlak harus ada di dalam
05363|pemuktian kesalahan dari unsur subjektif dari Pidana;
05364|- Bahwa Ahli mengajar hukum pidana khusus dalam materi pidana-pidanaan
05365|orang,  kita  meminta  setiap  mahasiswa  itu  punya  keputusan,  mencari
05366|keputusan,  menganalisa  keputusan,  sehingga  kita  kaya  atas  isu-isu
05367|analisa hukum pidana orang. Bagaimana perbedaan bentuk dakwaan itu
05368|punya  konsekuensi  berbeda-beda?  Ketika  dia  dakwaan  subsidiaritas,
05369|dakwaan primer harus dibuktikan. Ketika salah satu unsur tidak terbukti,
05370|maka  tidak  punya  paling  sulit  pembuktiannya  dan  juga  dengan  acara
05371|pidana  yang  lebih  keras  biasanya.  Tapi  kalau  dakwaan  alternatif,  dia
05372|adalah  memilih. Tapi  kalau  Ahli  bisa  menilai  dalam  artian  konteks  Ahli
05373|sebagai akademisi, tidak pada konteks menilai dakwaan, tindak pidana
05374|pedagangan orang itu sesuatu yang kompleks. Dia extraordinary, artinya
05375|tindakan juga harus ekstra, ancaman pidananya juga lebih berat dibanding
05376|yang  lain,  dan  dia  juga  ada  penjatuhan  pidana  denda.  Maka,
05377|kekompleksitasan dari tindak pidana pedagangan orang itu harus secara
05378|kali, harus dibuktikan dalam bentuk perbuatannya, apakah terpenuhi atau
05379|
05380|tidak.  Tidak  bisa  dipakai  istilahnya  secara  satu  jaga-satu.  Harus
05381|didudukkan,  pasal  didakwaan,  harus  dibuktikan  secara  cermat,  teliti,
05382|sehingga dakwaan itu tidak bersifat kabur. Atau kalau sudah lewat dari
05383|esensi,  itu  dia  terbukti  atau  tidak  dakwaan  yang  dibuktikan  di  dalam
05384|persidangan;
05385|- Bahwa Ada yang dinamakan dengan jurisprudensi, artinya pada perkara
05386|yang  sama,  yang  ada  kemiripan  objeknya,  kemudian  ada  hakim  wajib
05387|untuk  melakukan  penemuan  hukum.  Legal  Reasoning.  Dalam  artian,
05388|ketika pada satu kasus itu tidak boleh ada penyamaan dari kasus yang
05389|lain,  karena  kasus  itu  berbeda-beda.  Dalam  artian,  ketika  untuk  satu
05390|perkara itu harus secara pembuktian apa yang ada di persidangan, maka
05391|berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, berdasarkan pasal 185 KUHAP
05392|ditambah dengan fakta persidangan terbukti atau tidak, dan perbuatannya
05393|melawan hukum secara pidana atau tidak;
05394|- Bahwa  Seperngetahuan  ahli  belum  ada  putusan  pengadilan  yang
05395|memutus perkara perdagangan orang terkait magang ini;
05396|- Bahwa Terkait covid merupakan keadaan tertentu itu, kita tidak pernah
05397|terbayang ketika COVID-19 2020 sampai 2023, selesainya ada namanya
05398|PSBB, PPKM, atau yang lain-lain pembatasan-pembatasanan. Tapi dalam
05399|hal ini kita melihat pada dia terjadi bencana secara masak. Tidak hanya
05400|nasional,  tapi  internasional.  Tapi  kalau  dikonteksikan  kepada  hukum
05401|pidana, misalnya kita punya pencurian atau pada malam hari, huru-hara,
05402|keadaan  longsor,  bencana  alam,  maksudnya  ada  sifat  pemberat
05403|kesecelaan pada saat bencana itu dilakukan. Bagaimana dengan COVID-
05404|19, itu tadi yang Ahli katakan, kebetulan penelitian Ahli berkaitan dengan
05405|dasar  pemberat  pidana,  yang  salah  satunya  puunjinya  adalah  pada
05406|keadaan tertentu  COVID-19. Kalau Ahli  bisa berpendapat ketika  kasus
05407|korupsi jual batubara mentri sosial, itu bantuan COVID menurut Ahli itu
05408|layak  untuk  mencapai  keadaan tertentu, artinya  dia sebagai  pemberat.
05409|Kesecelaan pada pembuatan bencana bukan melihat bencana alam atau
05410|bencana non-alam. Yang kita atur adalah, yang masih ada dalam aturan
05411|adalah bencana alam. Maka disitulah butuh adanya penelitian hukum oleh
05412|Hakim,  bahwa  sifat  kesecelaan  bencana  alam  yang  dipandang  bukan
05413|tentang alam ataupun non-alam, karena selama ini kita tidak kenal dengan
05414|bencana  non-alam,  baik  sifat  kesecelaan.  Kemudian  bagaimana  itu
05415|sebagai pemberat pidana? Korupsi dalam keadaan tertentu seperti yang
05416|panggil oleh Ahli. Bagaimana dia sebagai peringan? Ketika ada kasus, kita
05417|
05418|mendengar  ada  Jaksa  melakukan  restorative  justice,  kepada  kelas
05419|pencurian, bapak-bapak yang mencuri handphone. Karena tuntutan anak
05420|sekolah  yang  harus  satu  anak  satu  kelas  itu  representatif  handphone
05421|adalah sebagai satu tong. Maka anak-anak lebih dari satu atau dua tidak
05422|punya  handphone  untuk  kepentingan  Google  Meet  atau  Zoom  atau
05423|teknologi, dia mencuri semata-mata untuk itu. Maka itu juga dipandang
05424|sebagai  hal  yang  meringan.  Jadi  disitulah  bentuk  keadaan  sebagai
05425|elementery delit, bukan berstandar delit atau delikan;
05426|- Bahwa  COVID-19  itu  bisa  meringankan  pendanaan  dalam  hal  ketika
05427|misalnya,  dalam  COVID-19  itu  tidak  boleh  dilakukan,  kita  tidak  boleh
05428|mobilitas sosial secara massal. Itu kita tidak kenal ketika misalnya kenapa
05429|bepergian  ke  luar  negeri  diatur,  kenapa  keluar  dari  luar  negeri  harus
05430|dikarantina. Dalam waktu 40 hari, kemudian untuk, sorry, dalam waktu 2
05431|minggu, kemudian ada ketentuan pidanan. Artinya lagi-lagi ada ketentuan
05432|pidana.  Bagaimana  tentang  COVID-19  tersebut?  Kita  harus  melihat
05433|bencana, bencana dunia ya, namanya pandemi. Ketika lumpuh semua
05434|ekonomi  yang  paling  wisata,  kemudian  semua  kementerian  harus  ada
05435|refocusing  anggaran  untuk  20%  kepada  pemulihan,  semua  penelitian
05436|berbasis kepada COVID-19. Artinya kita butuh secara cepat sesuatu yang
05437|tidak pernah kita bayangkan, kita harus berdamai dan beradaptasi dengan
05438|daerah tersebut. Sehingga berlaku lah tadi ketika misalnya ada wagah
05439|negara Indonesia atau wagah negara asing yang keisolir, dalam artian
05440|keisolir, keisolasi, tidak bisa pulang karena memang ketentuan berlaku
05441|pada negara tersebut. Tidak ada izin kembang, misalnya harus dengan
05442|ujian, harus dengan vaksin. Kita dulu vaksin 1 kali tidak cukup, vaksin 2
05443|kali sampai ada juga vaksin 3 kali. Harus ada setiap kembang itu positif
05444|negatifnya.  Nah  itu  memang  ketentuan  penerbangan.  Ketika  dia
05445|kemaslahatan umum, hukum publik yang berbicara;
05446|- Bahwa Pertama, Setiap tahun Perguruan Tinggi diperiksa oleh inspektorat.
05447|maka  itu  secara  berkelanjutan  (Continue)  dilakukan.  Kedua,  Ketika
05448|kebutuhan tinggi melaksanakan kegiatannya, Yang salah satunya adalah
05449|magang sebagai bagian dari kurikulum dan peningkatan skill mahasiswa.
05450|Maka harus dilihat pihak pertama adalah kebutuhan tinggi Pihak kedua,
05451|siapa  yang  akan  menerima  anak  magang.  mahasiswa  yang  akan
05452|melakukan magang. Hal serupa juga terjadi di fakultas hukum magang
05453|mandiri.  Kita  yang  akan  menerima  magang  adalah  lembaga-lembaga
05454|penduduk hukum. Kemudian jika satu hal yang tidak sesuai terjadi, maka
05455|
05456|tidak bisa diputus mata rantai dari yang pertama saja. Karena kalau tidak
05457|ada yang kedua, tidak akan terjadi kelebihan lain. Maka dia harus secara
05458|keseluruhan;
05459|- Bahwa  Terkait  dengan  55  ayat  1  KUHP:  Dia  melakukan,  sebagai
05460|executornya.  Menyuruh  melakukan  Untuk  ada  orang  di  belakang  layar
05461|Untuk melakukan. Kemudian turut serta melakukan Bagian dari tangkai
05462|yang  terakhir.  Maka  ketika  juncto  lima-lima  ayat  satu  ke  satu  ini,  dia
05463|bukanlah pasal yang rata semua harus junctokan dengan lima-lima ayat
05464|satu ke satu. Ketika pelakunya lebih dari satu orang. Maka Jaksa itu harus
05465|secara terang beneran dan menerangkan di dalam jawabannya. Tangkai
05466|yang kebetulannya seperti apa. Sehingga di antara lima-lima ayat satu ke
05467|satu. Melakukan, menyuruh melakukan, Terlihat dia pada kategori yang
05468|mana. seseorang Tidak akan bisa seluruhnya. Kemudian kalau dikaitkan
05469|lagi dengan hal terakhir. Makanya Ahli kata Tindak pidana pedagangan
05470|orang ini adalah tindak pidana yang keras, Extraordinary. Karena unsurnya
05471|spesifik,  Ilmunya  tinggi,  bentuk  orang  yang  spesifik.  Ahli  dalam
05472|Mengalakukan  anotasi  dan  eksaminasi  putusan,  Selama  15  tahun  Ahli
05473|menjadi dosen biasanya Dakwaan alternatif itu cenderung kepada tindak
05474|pidana yang tidak berat. Artinya bukan extraordinary. Karena itu umumnya
05475|bentuk  dakwaan  kalau  dalam  tindak  pidana  pedagangan  orang,  tindak
05476|pidana  korupsi, Tindak  pidana  pencucian  uang  Itu  jarang  yang  Jarang
05477|alternative  Karena  yang  ketika  dakwaan  terima  tidak  terbukti  Lebih
05478|subsidier lagi;
05479|- Bahwa Dalam pasal 55 ayat (1) kesatu ini diperlukan pertemuan niat jahat
05480|antara para pelaku ini untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
05481|konteksnya mensrea dan aktus reus itu mutlak harus ada ketika diyakini
05482|bahwa  dia  sebagai  pelaku.  Mensrea/  niat  jahat  dan  ketercelaanya
05483|kemudian perbuatan mana yang punya kausalitas hubungan akibat dari
05484|awal sampai dengan terlaksananya tindak pidana tersebut. kalau dikaitkan
05485|dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 itu berkaitan dengan tuntutan yang ada: ada
05486|dia  menyuruh  melakukan  dan  turut serta  melakukan.  Maka  ketika  ada
05487|didakwakan atau pengenaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, maka
05488|harus dijelaskan didetailkan. Misalnya pelaku A dalm Pasal 55 ayat 1 ke 1
05489|apa  perannya:   melakukan,  menyuruh,  melakukan  atau  turut  serta
05490|melakukan.  Apabila  dalam  surat  dakwaan  itu  tidak  ditentukan  apa
05491|perannya, surat dakwaan menjadi kabur karena peranan 55 ayat 1 saat ini
05492|tidak akan mungkin 1 orang, karena kalau turut serta sudah pasti lebih dari
05493|
05494|1,  tidak  akan  mungkin  1  orang  2  orang  atau  lebih  dari  itu  sebagai
05495|melakukan  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta  melakukan.  Harus
05496|dibedakan ketika pelakunya lebih dari dua, satu, dua dan tiga, maka satu
05497|peranannya atau dua dan bagaimana perannya sehingga berakibat pada
05498|konsekuensi akibat hukumnya pada ancaman pemidanaan nanti;
05499|- Bahwa Kita punya undang-undang tindak pidana pedagangan orang. Kita
05500|juga  punya  undang-undang  mutual  legal  assitant  itu  menjembatani
05501|organized crime dalam tindak pidana international. Itu menyebabkan tindak
05502|pidana  keras  nasional.  Dan  agresi  yang  khusus  kepada.  Mahkamah
05503|internasional. Tapi ketika ada subjek. Karena ini perusahaan luar negeri.
05504|Yang mana. Patut diduga juga terlibat. Kalau di dalam keperdayaan. Kan
05505|dia terus terlibat. Maka. Itu bisa melalui diplomasi ke negara. Makanya
05506|ranahnya pada pusat. Untuk Kita punya undang-undang. Bantuan hukum
05507|timbal  balik.  Pekarah  pidana  mutual  legal  assistant.  Ketika  kami  ada
05508|pekara di Indonesia. Maka kita meminta. Ketika ini pekara dari kejaksaan
05509|Agung  Kejaksaaan  Agung  itu  diuji.  Artinya.  Tidak  harus  menunggu
05510|diplomasi secara internasional. Karena itu sebuah negara. Tapi. kejaksaan
05511|Agung Indonesia. Bisa dengan lembaga eksekutif yang sama di Jepang.
05512|Kemudian  bisa  untuk  meminta.  Penyidikan  bersama.  Jadi  kita  bisa
05513|menawarkan.  Untuk  meminta.  Bantuan  penyidikan  secara  bersama.
05514|Karena  ranahnya  di  luar  negeri.  Perusahaannya  luar  negeri.  Maka  ini
05515|terkait dengan ranah. Skop internasional tadi. Maka melalui pusat kita bisa
05516|meminta itu. Karena tidak sedikit perusahaan asing. Yang juga ikut terlibat.
05517|Dijadikan terdapat dalam pekarah pidana yang ada di Indonesia;
05518|- Bahwa  Pemerintah  melalui  Kejaksaan  Agung  Bisa  meminta  Untuk
05519|melakukan penyidikan bersama. Perwakilan Kejaksaan Di luar negeri itu:
05520|Ada di Hongkong, Ada di Kuala Lumpur, Ada di Tokyo. Konteksnya Untuk
05521|diperiksa Penilaian yang Tersangka atau tidak itu Berdasarkan penyidikan;
05522|- Bahwa Dalam menggunakan Pasal 4 UU TPPO Harus dari awal tujuannya
05523|Exploitasi;
05524|- Bahwa  Untuk  menentukan  Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  memberi