00478|- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan
00479|para saksi korban yang akan diberangkatkan ke dari luar wilayah provinsi
00480|
00481|Banten untuk dijadikan tenaga kerja Indonesia ke Negara Timur  T engah yang
00482|tidak  sesuai dengan tata cara prosedure perundang-undangan yang berlaku;
00483|- Bahwa  pada  hari  Senin   tanggal  27  Mei  2024   pukul  21.00  WIB  di
00484|Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
00485|- Bahwa  berawal  saat  Saksi  dan  istri  Saksi  saksi  Abay  Sobariah  akan
00486|menyewa rumah Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak,
00487|untuk dijadikan rumah penampungan para calon pekerja migran Indonesia
00488|(CPMI)  saat itu istri Saksi saksi Abay Sobariah bertemu dengan T erdakwa
00489|selaku security di perumahan tersebut, saat itu kami diantar ke rumah yang
00490|akan disewa tersebut oleh T erdakwa, kemudian saksi Abay Sobariah merah
00491|cocok dengan rumah tersebut lalu membayar uang muka tanda jadi kepada
00492|pemilik rumah tersebut melalui T erdakwa, beberapa hari kemudan Saksi dan
00493|saksi Abay Sobariah membawa para saksi korban yakni calon pekerja migran
00494|Indonesia  (CPMI)   untuk  menempati  rumah  tersebut  sambil  menunggu
00495|diberangkatkan  keluar  negeri  dan  pada  saat  itu  saksi  Abay  Sobariah
00496|menyampaikan kepada T erdakwa untuk mengawasi para saksi korban selama
00497|di perumahan tersebut, hingga kemudian Saksi, saksi Abay Sobariah dan
00498|T erdakwa  dilakukan  penangkapan  oleh  Pihak  kepolisian  karena  telah
00499|melakukan  penampungan  terhadap  para  saksi  korban  CPMI  yang  akan
00500|diberangkatkan secara illegal;
00501|- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah penampungan tersebut milik siapa,
00502|yang Saksi ketahui saksi Abay Sobariah mengontrak rumah tersebut  dengan
00503|harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun
00504|melalui T erdakwa selaku security di perumahan tersebut;
00505|- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah T erdakwa ditugaskan khusus untuk
00506|mengawasi ke para saksi korban tersebut karena yang berkomunikasi dengan
00507|saksi Sahara adalah T erdakwa I Abay Sobariah;
00508|- Bahwa Saksi tidak mengetahui T erdakwa diberikan upah atau tidak karena
00509|saksi Abay Sobariah yang berhubungan langsung dengan T erdakwa;
00510|- Bahwa Saksi tidak tahu apakah security lain mengawasi para saksi korban
00511|atau  tidak  yang  Saksi  ketahui  hanya  T erdakwa  yang  diperintahkan  untuk
00512|mengawasi oleh saksi Abay Sobariah;
00513|- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp1.000,000,00
00514|(satu juta rupiah) yang dijanjikan oleh saksi Abay Sobariah kepada T erdakwa;
00515|- Bahwa atas perintah Mr. Ali lalu pada tanggal 19 Mei 2024  Saksi Abay
00516|dan suaminya saksi Safiq memesan taxi online ( grab) untuk menjemput 4
00517|(empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara
00518|
00519|lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih
00520|Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm)
00521|untuk dibawa ke daerah Pasar Maja, Kab. Lebak Prov. Banten;
00522|- Bahwa saat 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok, Nusa Tenggara
00523|Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh,
00524|Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, dan Saksi Raodah Binti
00525|Maridah  (Alm)  tiba  di  Pasar  Maja  dan  bertemu  dengan  Saksi  Abay
00526|Sobariah, yang mana saat itu menjemput dengan menggunakan mobil
00527|angkot  lalu  saksi  Abay  Sobariah  meminta  4  (empat)  orang  CPMI dari
00528|daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti
00529|Nasar  (Alm),  Saksi  Ayu  Binti  Saleh, Saksi  Ningsih  Amanda  Putri  Binti
00530|Abdul  Rasyid,  dan  Saksi  Raodah  Binti  Maridah  (Alm)  untuk
00531|mengumpulkan Handphone karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak
00532|diinginkan seperti kabur, Komplain ke sponsor daerah, dan lain-lain;
00533|- Bahwa selanjutnya Saksi Abay dan suaminya saksi Safiq pada hari selasa
00534|tanggal 21 Mei 2024 membawa pergi 4 (empat) orang CPMI dari daerah
00535|Lombok, Nusa  Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati  Binti  Nasar
00536|(Alm),  Saksi  Ayu  Binti  Saleh,  Saksi  Ningsih  Amanda  Putri  Binti  Abdul
00537|Rasyid, dan Saksi Raodah Binti Maridah (Alm) menggunakan kendaraan
00538|R4 Merk Toyota Calya berwarna putih Nopol A 1327 PT yang dipinjam dari
00539|Saksi Maturidi (Adik Kandung Terdakwa II)  untuk M edical Check  U p di
00540|Klinik daerah Jakarta dan  ke  Kantor  Imigrasi  di  Bogor untuk membuat
00541|Paspor, sesampainya di Imigrasi ada salah satu staff teman dari Terdakwa
00542|II memberitahukan  kepada  kami  pada  saat  nanti  diwawancara  terkait
00543|tujuan pembuatan  Paspor, maka  Saksi korban  harus menjawab "t ujuan
00544|membuat  paspor  untuk  jalan  -  jalan  ke  Singapura”,  setelah  membuat
00545|Paspor Terdakwa I mengatakan bahwa  Para Saksi  akan diberangkatkan
00546|Minggu dan mudah-mudahan Visa nya sudah turun,  setelah itu mereka
00547|kembali ke rumah penampungan;
00548|- Bahwa kemudian pada tanggal  27 Mei  2024 sekira  Pukul 22.00  WIB,
00549|Saksi DEDI SUPRIYADI, S.H., M.H., dan Saksi FIRMAN NURDIANSYAH
00550|beserta A nggota  Kepolisian Unit 2 TPPO Subdit IV Ditreskrimum Polda
00551|Banten  mendatangi  kerumah  penampungan  yang  dikontrak/sewa  Para
00552|Terdakwa di Cluster Park Line Perumahan Citra Maja Raya Kab. Lebak
00553|Prov. Banten untuk melakukan penggeledahan dan setelah itu Saksi Abay
00554|dan suaminya saksi Safiq dan 4 (empat) orang CPMI dari daerah Lombok,
00555|Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati Binti Nasar (Alm), Saksi
00556|
00557|Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti Abdul Rasyid, Saksi
00558|Raodah Binti Maridah (Alm),  serta Terdakwa kemudian langsung dibawa
00559|untuk diamankan di Polda Banten;
00560|- Bahwa  Saksi Abay dan suaminya saksi Safiq  mengakui dan menyadari
00561|bahwa proses penampungan dan pemberangkatan 4 (empat) orang CPMI
00562|dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat antara lain Saksi Remiwati
00563|Binti Nasar (Alm), Saksi Ayu Binti Saleh, Saksi Ningsih Amanda Putri Binti
00564|Abdul Rasyid, Saksi Raodah Binti Maridah (Alm)  adalah tidak sesuai
00565|dengan  aturan  yang  berlaku  (ilegal)  serta  tidak  ada  izin  resmi  dari
00566|pemerintah;
00567|Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa  membe narkan  dan  tidak
00568|mengajukan keberatan;
00569|8. ABAY  SOBARIAH  Binti  MADHALIM  JASI dibawah  sumpah  pada
00570|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00571|- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadi penampungan
00572|para saksi korban yang akan diberangkatkan ke dari luar wilayah provinsi
00573|Banten untuk dijadikan tenaga kerja Indonesia ke Negara Timur T engah yang
00574|tidak  sesuai dengan tata cara prosedure perundang-undangan yang berlaku,
00575|- Bahwa pada ada hari Senin  tanggal 27 Mei 2024  pukul 21.00 WIB di
00576|Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
00577|- Bahwa  Kejadian  bermula  saat  Saksi  Abay  dan  Saksi  Safoq  tidak
00578|memilki pekerjaan dan penghasilan kemudian berencana ingin pulang ke
00579|negara  Saksi  Safiq  di  India,  kemudian  Saksi  Abay  dan  Saksi  Safiq
00580|dikenalkan dengan Mr. Ali oleh tetangganya lalu mereka bertemu di Mall
00581|
00582|Menimbang, bahwa  Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
00583|berikut:
00584|1. TULUS  SETYO  NUGROHO dibawah  sumpah  pada  pokoknya
00585|menerangkan sebagai berikut:
00586|- Bahwa  Ahli  mengerti  diperiksa  dan  dijadikan  Ahli  guna  memberikan
00587|keterangan dan/atau penjelasan sesuai keahliannya sehubungan telah terjadi
00588|penampungan dari luar wilayah provinsi Banten untuk dijadikan  CPMI ke
00589|Negara Timur T engah yang tidak sesuai dengan tata cara prosedur peraturan
00590|perundang-undangan yang berlaku, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di
00591|Perumahan Cluster Park Line Citra Maja Raya Kab. Lebak Prov. Banten;
00592|- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Pengendali Teknis Pelindungan dan
00593|Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  Kantor  Badan
00594|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia, Unit  Pelaksana  Teknis  Kota
00595|Serang;
00596|- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah memfasilitasi Pekerja
00597|Migran  Indonesia  (PMI)  yang  bermasalah,  sakit  dan  meninggal  serta
00598|melayani pengaduan PMI juga melakukan pencegahan penempatan PMI
00599|secara Non Prosedural dan tugas lainnya dari pimpinan saksi;
00600|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
00601|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00602|Migran Indonesia Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga
00603|kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan
00604|bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota
00605|yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
00606|
00607|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
00608|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00609|Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
00610|Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
00611|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00612|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang
00613|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00614|Migran  Indonesia,  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah
00615|Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui
00616|pelaksana penempatan;
00617|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang
00618|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00619|Migran  Indonesia, Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00620|adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
00621|memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
00622|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00623|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
00624|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00625|Migran  Indonesia  Pemberi  Kerja  adalah  instansi  pemerintah,  badan
00626|hukum  pemerintah,  badan  hukum  swasta,  dan/atau  perseorangan  di
00627|negara  tujuan  penempatan  yang  mempekerjakan  Pekerja  Migran
00628|Indonesia ;
00629|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
00630|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00631|Migran Indonesia, Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
00632|selanjutnya  disebut  Perjanjian  Penempatan  adalah  perjanjian  tertulis
00633|antara  pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Calon
00634|Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak,
00635|dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan
00636|penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
00637|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang
00638|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00639|Migran  Indonesia,  Perjanjian  Kerja  adalah  perjanjian  tertulis  antara
00640|Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja,
00641|hak,  dan  kewajiban  setiap  pihak,  serta  jaminan  keamanan  dan
00642|keselamatan  selama  bekerja  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
00643|perundang-undangan;
00644|
00645|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang
00646|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00647|Migran  Indonesia,  Visa  Kerja  adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh
00648|pejabat  yang  berwenang  di  suatu  negara  tujuan  penempatan  yang
00649|memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara
00650|yang bersangkutan;
00651|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang
00652|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00653|Migran  Indonesia  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
00654|Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  SIP3MI  adalah  izin  tertulis  yang
00655|diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia
00656|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00657|- Bahwa  Ahli menjelaskan m enurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang
00658|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00659|Migran Indonesia Surat lzin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang
00660|selanjutnya disebut SIP2MI adalah lzin yang diberikan oleh kepala Badan
00661|kepada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00662|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
00663|- Bahwa Ahli menjelaskan m enurut penjelasan pasal 2 huruf h Undang-
00664|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
00665|Pekerja  Migran  Indonesia  Yang  dimaksud  dengan  "asas  anti-
00666|perdagangan manusia" adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan,
00667|pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja
00668|Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  ancaman
00669|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
00670|penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
00671|uang  atau  memberikan  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
00672|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
00673|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan
00674|eksploitasi atau mengakibatkan CPMI atau PMI tereksploitasi;
00675|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut Pasal  4  ayat  1  Undang-Undang
00676|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00677|Migran Indonesia meliputi :
00678|a) Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada  Pemberi  Kerja
00679|berbadan hukum;
00680|b) Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada  Pemberi  Kerja
00681|Perseorangan atau rumah tangga; dan
00682|
00683|c) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
00684|- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, maka
00685|CPMI wajib memiliki dokumen yang meliputi :
00686|a) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
00687|melampirkan fotokopi buku nikah;
00688|b) surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
00689|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
00690|c) sertifikat kompetensi kerja;
00691|d) surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00692|kesehatan dan psikologi
00693|e) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
00694|f) Visa Kerja;
00695|g) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
00696|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  menurut pasal  15  ayat  1  Undang-Undang
00697|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00698|Migran  Indonesia  Hubungan  kerja  antara  Pemberi  Kerja  dan  Pekerja
00699|Migran Indonesia terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud
00700|dalam Pasal 14 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak;
00701|- Bahwa Ahli menjelaskan menurut Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang
00702|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
00703|Migran  Indonesia menyebutkan  bahwa  Orang  perseorangan  dalam
00704|ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki
00705|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia dan menurut
00706|ketentuan  pasal  49  orang  perorangan  bukan  pelaksana  penempatan
00707|Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri;
00708|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
00709|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  ketentuan Pasal 1 angka
00710|2 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2017  tentang
00711|Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia  yang  termasuk Pekerja  Migran
00712|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
00713|telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
00714|Republik Indonesia, jadi jika ada seseorang pencari kerja dan terdaftar di
00715|dinas bidang ketenagakerjaan yang akan bekerja ke luar negeri dapat
00716|disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), apabila orang tersebut
00717|tidak terdaftar di dinas bidang ketenagakerjaan sebagai pencari kerja ke
00718|luar negeri tidak bisa dikatakan sebagai CPMI (Calon Pekerja Migran
00719|Indoneisia) atau PMI (Pekerja Migran Indonesia);
00720|
00721|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017
00722|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  orang yang tidak terdaftar
00723|di dinas ketenagakerjaan sementara orang tersebut akan bekerja di luar
00724|negeri tidak mendapatkan Pelindungan sesuai dengan Undang-Undang
00725|No. 18  tahun  2017  karena  orang  tersebut  belum  terdaftar  di  instansi
00726|ketenagakerjaan  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1
00727|Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2017;
00728|- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
00729|(Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015. Kepmenaker ini berisi tentang
00730|penghentian dan pelarangan penempatan  PMI di negara-negara Timur
00731|Tengah. Penghentian ini dilakukan karena kasus kekerasan yang dialami
00732|PMI,dan sampai saat ini  sampai saat ini  aturan tersebut  belum dicabut
00733|dan masih berlaku;
00734|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  penampungan  CPMI  harus  ada  izin  oleh
00735|BP3MI yang mana izin tersebut diajukan ke Dinas Perindutrian, Transmigras
00736|i dan Tenaga Kerja serta harus memenuhi beberapa persyaratan serta ak
00737|an dilakukan survey terlebih dahulu ke tempat penampungan tersebut ,
00738|sehingga  orang-perseorangan tidak  dapat  melakukan  penampungan
00739|CPMI apalagi untuk dikirim ke Luar Negeri sangat tidak dibenarkan;
00740|- Bahwa Ahli menjelaskan orang perseorangan tidak dapat mengeluarkan
00741|sertifikat keahlian kecuali yang mengeluarkan adalah BNSP yakni Badan
00742|Nasional  Sertifikasi  Profesi,  yaitu  lembaga  pemerintah  yang  bertugas:
00743|Menetapkan  standar  kompetensi  kerja  nasional  Indonesia  (SKKNI),
00744|Memberikan sertifikasi kepada profesional di Indonesia, Mengatur dan
00745|mengembangkan sertifikasi profesi, Melaksanakan sertifikasi kompetensi
00746|kerja;
00747|- Bahwa Ahli menjelaskan Agensi P3MI haruslah berbadan hukum, tidak
00748|bisa dilakukan oleh orang-perseorangan;
00749|- Bahwa  Ahli  menjelaskan  untuk  membedakan  apakah  telah  terjadi
00750|eksploitasi  atau  tidak  dapat  dilihat bilamana  sepanjang  proses  dan
00751|prosedur pemberangkatan CPMI keluar negeri  dilakukan  dengan  tidak
00752|benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan , maka
00753|dapat  dipastikan  arahnya  adalah bentuk  eksploitasi  terhadap  pekerja
00754|migran kita saat diluar negeri nanti, sehingga karena tidak terdata secara
00755|sistem dan peraturan, maka PMI tersebut nantinya tidak mendapatkan
00756|hak-haknya atas perlindungan pekerja migran.
00757|
00758|
00759|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00760|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: