01908|Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
01909|Pidana mengatur tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana, sebagaimana telah
01910|dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-undang Nomor 1
01911|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan Pasal 53
01912|ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  mengatur  tentang
01913|Percobaan, telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
01914|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01915|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01916|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01917|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01918|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01919|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01920|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01921|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana telah dicabut dengan
01922|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01923|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01924|1. Orang perseorangan;
01925|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01926|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01927|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01928|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01929|dimaksud dalam Pasal 69;
01930|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01931|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01932|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01933|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01934|mata atas kehendaknya sendiri;
01935|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01936|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01937|Ad.1. Orang Perseorangan;
01938|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01939|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01940|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01941|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01942|Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01943|
01944|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01945|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01946|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01947|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01948|ANDI  ARIFUDDIN  Als  BALLONG  Bin  SAKKIRANG  (Alm) ke hadapan
01949|persidangan,  berdasarkan  identitas  yang  termuat  didalam  surat  dakwaan
01950|Penuntut  Umum  bersesuaian  dengan  keterangan  saksi-saksi  dan Terdakwa
01951|membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah
01952|orang yang sebenarnya;
01953|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01954|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01955|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01956|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01957|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01958|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01959|dimaksud dalam Pasal 69;
01960|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01961|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01962|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01963|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01964|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01965|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01966|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01967|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01968|mededader (turut serta melakukan);
01969|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01970|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01971|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01972|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01973|lain  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan, turut  serta  melakukan  tindak
01974|pidana. Pasal 20 huruf b  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01975|Undang-undang  Hukum  Pidana merupakan  bentuk  dari  doen  plegen atau
01976|menyuruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang
01977|disuruh,  dalam  rumusan  ini  yang  disuruh  dapat  berupa  alat  tertentu  yang
01978|menjadi  perantara  atau  alat  atau  perpanjangan  tangan  dari  pelaku  untuk
01979|melakukan suatu tindak pidana;
01980|Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01981|
01982| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01983|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01984|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01985|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01986|luar wilayah Republik Indonesia;
01987|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01988|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  pelaksana
01989|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01990|a. Badan;
01991|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01992|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01993|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01994| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01995|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01996|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01997|persyaratan:
01998|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01999|b. Memiliki kompetensi;
02000|c. Sehat jasmani dan rohani;
02001|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
02002|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02003|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
02004|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  untuk  dapat
02005|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
02006|dokumen yang meliputi:
02007|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
02008|melampirkan fotokopi buku nikah;
02009|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
02010|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
02011|c. Sertifikat kompetensi kerja;
02012|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
02013|kesehatan dan psikologi;
02014|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02015|f. Visa kerja;
02016|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
02017|kerja;
02018|h. Perjanjian Kerja;
02019|Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02020|
02021|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
02022|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
02023|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02024|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02025|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
02026|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
02027|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
02028|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
02029|Terdakwa ditangkap oleh saksi Rani Sanjani Bin Ilham dan saksi Iqbal Muharrar
02030|karena Terdakwa  telah  memfasilitasi pemberangkatan  Calon Pekerja  Migran
02031|Indonesia dengan melakukan penjemputan dari daerah asal Kabupaten Maros
02032|Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi  Sulawesi
02033|Selatan  menuju  Kota  Pare-Pare atas  perintah  Sdr  Rizal  (Daftar  Pencarian
02034|saksi),  untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
02035|Kalimantan Utara;
02036|Menimbang, bahwa  Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26
02037|Agustus  2025  sekira  pukul  10.00  Wita  bertempat  di  rumah  Terdakwa  yang
02038|beralamat  di  Dusun  Saukeng  Rt.  001  /  Rw.  002  Desa  Singa,  Kecamatan
02039|Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
02040|Menimbang,  b ahwa  penangkapan  terhadap  Terdakwa  adalah
02041|pengembangan  setelah  dilakukannya  penangkapan  terhadap  saksi  Jufri
02042|Sangkala  pada  hari  Senin  tanggal  14  Juli  2025,  sekira  pukul  10.00  Wita
02043|bertempat di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Jalan Tien Soeharto, Kelurahan
02044|Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
02045|Utara;
02046|Menimbang,  b ahwa  Terdakwa  mengetahui  Calon  Pekerja  Migran
02047|Indonesia yang akan diberangkatkan sejumlah  7 (tujuh) orang Calon Pekerja
02048|Migran  Indonesia  Dewasa  yaitu  saksi  Jufri  Sangkala,  Sdri.  Hajrah,  saksi
02049|Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail akan diberangkatkan
02050|ke  Malaysia  karena  adanya  permintaan  dari  Sdr.Rizal  di  Malaysia  melalui
02051|Whatsapp (WA) yang disebut Terdakwa sebagai “Bos Malaysia”, serta termasuk
02052|4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
02053|Menimbang, b ahwa sebelumnya saksi Jufri Sangkala dengan istrinya
02054|Sdri.  Hajrah  bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang
02055|berlokasi di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu
02056|tanggal  05  Juli  2025  sedang  cuti,  bertemu  dengan  saksi  Rahman  dan
02057|Sdri.Dahlia  datang  ke  rumah  saksi  Jufri  Sangkala  di  Kabupaten  Bantaeng
02058|Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02059|
02060|Provinsi  Sulawesi  Selatan  meminta  kepada  saksi  Jufri  Sangkala  agar  saksi
02061|Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan Sdr. Ismail dapat ikut bekerja
02062|bersama di Negara Malaysia;
02063|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  langsung  menanggapi  dengan
02064|menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik  lahan  Serikat  LPL Enterprise).
02065|Selang  beberapa  saat Sdr. Rizal  (Pengurus  pemberangkatan  Calon  Pekerja
02066|Migran Indonesia) ada menghubungi saksi Jufri Sangkala dan menyampaikan
02067|bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari saksi Rahman;
02068|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Terdakwa  telah  mengatur
02069|pemberangkatan saksi Jufri Sangkala bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang
02070|lainnya dari daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
02071|Utara atas petunjuk dari Sdr. Rizal. Saksi Jufri Sangkala dan Sdri. Hajrah tiba di
02072|Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dijemput oleh Jabal (DPO) yang
02073|merupakan  supir  Terdakwa  dengan  menumpangi  mobil  Terdakwa.  Setelah
02074|bertemu  dengan  Terdakwa  kemudian  meminta  uang  kepada  saksi  Jufri
02075|Sangkala sebagai biaya pengurusan dan biaya transportasi, setelah itu saksi
02076|Jufri  Sangkala  bersama-sama  dengan  Terdakwa  berangkat  menuju  Kota
02077|Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
02078|Menimbang, bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025, saksi Jufri
02079|Sangkala bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan
02080|bertemu dengan saksi Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga
02081|telah  berangkat  dari  daerah  asal  Kota  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan.
02082|Kemudian Terdakwa meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi. Saat itu
02083|Sdr. Rahman membayar dirinya dan Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan
02084|untuk Sdr. Nawir, Sdr. Nurlia, kedua anaknya dan Sdr. Ismail meminjam uang
02085|dari saksi Jufri Sangkala;
02086|Menimbang, bahwa setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa,
02087|kemudian Terdakwa mengarahkan saksi Jufri Sangkala beserta ke 10 (sepuluh)
02088|orang lainnya untuk mengikuti salah seorang buruh pelabuhan yang menuntun
02089|untuk naik ke atas kapal laut KM. Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket
02090|kapal laut telah diakomodir oleh Terdakwa;
02091|Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, saksi Jufri
02092|Sangkala beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya tiba di Pelabuhan Tunon Taka
02093|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk
02094|turun dari kapal laut KM. Thalia sambil menunggu orang suruhan dari Sdr. Rizal
02095|bernama Sdr. Bahar yang rencananya akan menjemput di Pelabuhan Tunon
02096|Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
02097|Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02098|
02099|Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 wita pada saat Sdr.
02100|Rizal sementara mengatur Sdr. Bahar untuk menjemput, saksi Jufri Sangkala
02101|beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh aparat Kepolisan RI
02102|karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia melalui jalur
02103|tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam)
02104|orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural  tersebut  akan
02105|dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  serta  persyaratan
02106|terkait pekerja migran Indonesia;
02107|Menimbang, bahwa biaya pemberangkatan dari daerah asal ke Pare-
02108|Pare  hingga  menuju  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  telah
02109|dibayarkan  kepada  Terdakwa,  dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah
02110|sejumlah  Rp8.600.000,00  (delapan  juta  enam  ratus  juta  rupiah), sedangkan
02111|biaya dari Nunukan hingga lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah
02112|Pitas, Sabah, Negara Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada
02113|yang dibayarkan;
02114|Menimbang, bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh saksi
02115|Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
02116|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti orangtuanya menuju lokasi  perusahaan
02117|tempat akan dipekerjakan yaitu akan diberangkatkan oleh Sdr. Bahar menuju
02118|daerah Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, kemudian akan
02119|diberangkatkan lagi menuju Daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia memalui
02120|jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen terkait tenaga
02121|kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara Malaysia akan
02122|dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju lokasi Serikat
02123|LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
02124|Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala akan bekerja sebagai mandor
02125|kebun yang bertugas untuk mengawasi pekerja kebun dan juga menghitung
02126|hasil panen buah kelapa sawit dan terkadang juga ikut memanen buah kelapa
02127|sawit agar mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir
02128|dan  Sdr.  Ismail  akan  bekerja  sebagai  buruh  panen  buah  kelapa  sawit
02129|sedangkan Sdri. Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai
02130|penyemprot  racun  hama,  pemungut  biji  brondolan  kelapa  sawit  dan  juga
02131|menebas rumput liar yang sudah tinggi;
02132|Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa yang telah diterima sebagai
02133|biaya pengurusan adalah senilai Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh ima
02134|ribu rupiah);
02135|Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02136|
02137|Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon
02138|Pekerja  Migran  Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti
02139|orangtuanya, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor
02140|dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta
02141|kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
02142|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin /  tidak  mempunyai
02143|wewenang  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02144|bekerja di luar negeri;
02145|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut di  atas,
02146|Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02147|yang akan diberangkatkan menuju ke  Tawau, Sabah,  Malaysia dengan tujuan
02148|untuk  bekerja , tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  sah  seperti  Visa  Kerja,
02149|Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  maupun  Perjanjian  Kerja,
02150|sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana
02151|ditetapkan  oleh  Pemerintah  atau  perusahaan  penempatan  pekerja  migran
02152|Indonesia  atau  merupakan  perusahaan  yang  akan  menempatkan  pekerja
02153|migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa
02154|bertindak  secara  pribadi  atau  orang  perseorangan  dengan  tujuan  untuk
02155|memperoleh keuntungan,  sebagai  upah  jasa  Terdakwa  dalam  melakukan
02156|penjemputan  para calon pekerja migran  tersebut dari daerah asal Kabupaten
02157|Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi
02158|Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  untuk selanjutnya diarahkan menuju
02159|Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara hingga tujuan bekerja di lokasi
02160|Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
02161|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02162|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan  penempatan pekerja
02163|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
02164|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
02165|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
02166|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
02167|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02168|kehendaknya sendiri;
02169|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
02170|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
02171|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
02172|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
02173|bukan  karena  semata-mata  atas  kehendaknya  sendiri.  Kemudian  ketentuan
02174|Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02175|
02176|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
02177|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya