00699|memberikan uang tersebut kepada Terdakwa di depan Anak Korban pada
00700|saat bersamaan Anak Saksi keluar dari kamar yang lain karena tidak jadi
00701|melayani  tamu  sehingga  tidak  mendapatkan  bayaran  dan  juga  tidak
00702|Terdakwa kenakan biaya sewa kamar. Lalu, Anak Korban dan Saksi 2 masuk
00703|ke kamar lainnya, tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengamankan
00704|Anak  Korban,  Saksi  2  yang  keduanya  sudah  dalam  keadaan  telanjang
00705|namun belum berhubungan badan dan Terdakwa;
00706|- Bahwa  Terdakwa  bekerja  sebagai  penjual  baju  online namun  fokus
00707|Terdakwa menyewakan kamar untuk prostusi dengan harga sewa per 30 (tiga
00708|puluh)  menit  seharga  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  yang  sudah
00709|digeluti selama 6 (enam) bulan ke belakang;
00710|- Bahwa Terdakwa sudah mencarikan tamu yang berhasil dilayani oleh
00711|Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
00712|- Bahwa Terdakwa tidak ikut andil dalam proses persetujuan harga sewa
00713|atas jasa perempuan yang melayani hubungan badan dengan tamu laki-laki,
00714|Terdakwa hanya menyewakan kamar di rumahnya;
00715|- Bahwa pendapatan dari hasil sewa minimal Rp1.000.000,00 (satu juta
00716|rupiah) dan maksimal bisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan
00717|yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
00718|
00719|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00720|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00721|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00722|kepadanya;
00723|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00724|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Ketua dan Hakim
00725|Anggota II  dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih
00726|langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
00727|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00728|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  unsur-unsurnya
00729|adalah sebagai berikut:
00730|1. Setiap Orang;
00731|2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00732|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
00733|3. Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00734|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
00735|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
00736|Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00737|
00738|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
00739|lain;
00740|4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik
00741|Indonesia;
00742|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut  Hakim Ketua dan
00743|Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:
00744|Ad.1.Setiap orang;
00745|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  merujuk  kepada  orang  yang  didakwa
00746|melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut
00747|Umum sehingga perlu dipertimbangkan apakah benar orang yang dihadapkan
00748|sebagai terdakwa di persidangan senyatanya merupakan orang yang didakwa
00749|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;
00750|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  identitas  oleh  Majelis
00751|Hakim di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa
00752|yang bersesuaian satu sama yang lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya
00753|kekeliruan terkait orang (error in persona) dan menilai bahwa Terdakwa yang
00754|dihadapkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan identitas
00755|terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni
00756|terdakwa Minariah Binti (Alm) Satar;
00757|Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak
00758|pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana,
00759|kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini apabila seluruh unsur
00760|dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti;
00761|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00762|Ad.2. Yang melakukan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00763|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
00764| Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang
00765|bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum salah satu sub
00766|unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;
00767|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:
00768|- perekrutan  adalah  tindakan  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
00769|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya
00770|(vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00771|- pengangkutan adalah tindakan membawa seseorang dari satu tempat
00772|ke tempat yang lain;
00773|- penampungan ialah tindakan menampung seseorang;
00774|- pengiriman  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan
00775|seseorang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya  (vide  Pasal  1  angka  10
00776|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00777|- pemindahan adalah tindakan memindahkan seseorang dari satu tempat
00778|ke tempat yang lain;
00779|- penerimaan adalah tindakan menerima seseorang;
00780|Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00781|
00782|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00783|pada  hari  Selasa, tanggal  05  November  2024,  sekitar  pukul  23.00  WIB,  di
00784|rumah milik Terdakwa, yang beralamat di Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan
00785|Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pihak
00786|kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Saksi 2;
00787|Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi 2 datang ke
00788|rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, sekitar pukul
00789|21.00  WIB  untuk  menemui  suami  Terdakwa,  Saksi  2  bertanya  kepada
00790|Terdakwa, apakah ada perempuan yang bisa disewa untuk berhubungan badan
00791|dengan Saksi 2 dan Terdakwa menjawab ada. Saksi 2 lalu bertanya mengenai
00792|harga  pasaran  sewa  jasa  perempuan  yang  bisa  diajak  berhubungan  badan
00793|tersebut  dan  Terdakwa  menjawab  bahwa  harga  pasaran  sewanya  adalah
00794|sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00795|Menimbang, bahwa  selanjutnya  Terdakwa  menelepon  saudari Nabila
00796|untuk menawarkan Saksi 2 sebagai tamu dan memberitahukan bahwa ada juga
00797|tamu  lainnya.  Saudari  Nabila  mengatakan  bahwa  ia  tidak  mau  dan
00798|menyarankan kepada Terdakwa untuk menelepon Anak Saksi. Terdakwa lalu
00799|menelepon Anak Saksi yang saat itu sedang berada di kos Anak Saksi. Setelah
00800|telepon diterima, Anak Saksi hanya menjawab bahwa tidak ada sepeda motor.
00801|Terdakwa kemudian menyuruh saudara Robi untuk menjemput Anak Saksi. Saat
00802|saudara Robi sampai di kos Anak Saksi ternyata Anak Korban juga sedang
00803|berada di sana, sehingga Anak Korban menemani Anak Saksi pergi ke rumah
00804|Terdakwa;
00805|Menimbang,  bahwa  setelah  sampai  di  rumah  Terdakwa,  Terdakwa
00806|menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar karena sudah ada tamu
00807|laki-laki di dalam kamar tersebut. Setelah Anak Saksi masuk ke dalam kamar
00808|tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban bahwa ada tamu laki-laki
00809|lain yang ingin dilayani, yaitu Saksi 2, yang akan memberikan bayaran sejumlah
00810|Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah).  Anak  Korban  setuju  dengan  tawaran
00811|Terdakwa itu, kemudian Saksi 2 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa,
00812|di depan Anak Korban. Anak Korban dan Saksi 2 lalu masuk ke dalam kamar
00813|lainnya  dan  tidak  lama  kemudian  petugas  kepolisian  mengamankan  Anak
00814|Korban yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan busana namun belum
00815|berhubungan badan dengan Terdakwa;
00816|Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum menunjukan bahwasanya
00817|selama 6 (enam) bulan, Terdakwa telah menyewakan kamar yang ada di rumah
00818|Terdakwa untuk perbuatan pelacuran, dengan harga sewa kamar per 30 (tiga
00819|puluh) menit seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
00820|Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00821|
00822|Menimbang, bahwa dengan melakukan perbuatan menyewakan kamar
00823|untuk perbuatan pelacuran yang melibatkan Anak Korban tersebut, Terdakwa
00824|telah melakukan perbuatan penerimaan terhadap Anak Korban;
00825|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00826|Ad.3.  Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00827|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00828|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
00829|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
00830|Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang
00831|bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum salah satu sub
00832|unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;
00833|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:
00834|- ancaman  kekerasan  ialah  setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum
00835|berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
00836|ataupun  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
00837|mengekang kebebasan hakiki seseorang (vide Pasal 1 angka 12  Undang-
00838|Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00839|- kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
00840|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis,  yang
00841|menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya
00842|kemerdekaan seseorang (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21
00843|Tahun 2007);
00844|- penculikan ialah melarikan orang lain dengan maksud tertentu;
00845|- penyekapan  ialah  perbuatan  mengurung  seseorang  di  tempat  yang
00846|tertutup;
00847|- pemalsuan adalah membuat sesuatu hal yang tidak sah atau tiruan;
00848|- penipuan adalah perbuatan ataupun perkataan yang tidak jujur, bohong
00849|atau palsu, dengan maksud untuk menyesatkan, mengecoh atau mencari
00850|untung;
00851|- penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  perbuatan
00852|memanfaatkan  kekuasaan  yang  dimiliki  pelaku  atau  keadaan  seseorang
00853|yang  rentan  karena  usia,  kesehatan,  pendidikan,  ataupun  situasi  sosial-
00854|ekonomi;
00855|- pejeratan utang adalah adalah perbuatan menempatkan orang dalam
00856|status  atau  keadaan  menjaminkan  atau  terpaksa menjaminkan  dirinya,
00857|keluarganya atau orang-orang yang  menjadi tanggung jawabnya, atau jasa
00858|pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang ( vide Pasal 1 angka 1 Undang-
00859|Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00860|- memberi bayaran atau manfaat adalah menyerahkan sejumlah uang
00861|atau memberikan manfaat benda kepada seseorang;
00862|Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00863|
00864|Menimbang, bahwa sifat melanggar hukum dari perbuatan-perbuatan
00865|tersebut tidak menjadi hapus meski dilakukan dengan persetujuan dari orang
00866|yang memegang kendali atas korban, seperti orang tua atau wali;
00867|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00868|Terdakwa menyewakan kamar di rumah Terdakwa untuk perbuatan pelacuran
00869|yang melibatkan Anak Korban dan Saksi 2;
00870|Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Fotokopi  Kutipan Akta
00871|Kelahiran Nomor 0000-LU-0000-0000 tanggal 07 Juni 2012, Anak Korban l ahir
00872|pada tanggal 23 Maret 2009 , dengan demikian Anak Korban masih berusia 15
00873|(lima belas) tahun;
00874|Menimbang, bahwa mengingat Korban yang masih tergolong sebagai
00875|anak, perlu diperhatikan bahwasanya terdapat beberapa peraturan perundang-
00876|undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, diantaranya
00877|ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.
00878|Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-
00879|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang
00880|Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
00881|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
00882|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan serta Ketetapan Presiden
00883|Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The
00884|Child  (Konvesi  tentang  Hak-Hak  Anak). Ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang
00885|Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya “Perlindungan anak bertujuan
00886|untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,
00887|berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan
00888|martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan
00889|diskriminasi”;
00890|Menimbang,  bahwa  adanya  kewajiban  hukum  untuk  memberikan
00891|perlindungan terhadap anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi anak
00892|yang rentan, yang mana merupakan kepatutan umum untuk menilai bahwa tidak
00893|seperti  orang  dewasa,  keadaan  mental/psikologis  pada  usia  anak  membuat
00894|anak  rawan  untuk  melakukan  perbuatan  yang  buruk/menimbulkan  kerugian
00895|tanpa sepenuhnya menyadari akan dampak dari perbuatan tersebut. Adanya
00896|kewajiban hukum tersebut juga merupakan bentuk kesepakatan bersama dan
00897|pengakuan bahwa anak termasuk dalam kelompok rentan;
00898|Menimbang,  bahwa  keadaan  rentan  anak  menimbulkan  konsekuensi
00899|bahwasanya pelacuran, yang merupakan perbuatan memanfaatkan organ tubuh
00900|seksual, dengan risiko kesehatan dan sosial yang patut untuk dinilai belum tentu
00901|dapat dipahami sepenuhnya oleh anak, merupakan bentuk eksploitasi walaupun
00902|dilakukan  atas  persetujuan/kehendak  sendiri  anak  (vide  Penjelasan  Pasal  1
00903|Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00904|
00905|angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Penjelasan
00906|Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014);
00907|Menimbang, bahwa merujuk pada uraian di atas, perbuatan Terdakwa
00908|memfasilitasi untuk dilakukannya pelacuran yang melibatkan Anak Korban, yaitu
00909|dengan  menyewakan  kamar  di  rumah  Terdakwa  sebagai  tempat  pelacuran
00910|tersebut, selain merupakan bentuk pemberian manfaat, juga dengan sendirinya
00911|merupakan bentuk penyalahgunaan posisi rentan;
00912|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00913|Ad.4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
00914|Indonesia;
00915|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor
00916|21 Tahun 2007 menjelaskan bahwasanya eksploitasi merupakan tindakan yang
00917|dilakukan dengan ataupun tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak
00918|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
00919|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
00920|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00921|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
00922|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00923|immateriil;
00924|Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8
00925|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwasanya segala bentuk
00926|pemanfaatan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lain dari korban untuk
00927|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
00928|pelacuran dan percabulan, merupakan eksploitasi seksual;
00929|Menimbang, bahwa penegasan bahwasanya pelacuran yang melibatkan
00930|anak sebagai bentuk eksploitasi termuat dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-
00931|Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud
00932|dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ
00933|tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan,
00934|termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”;
00935|Menimbang, bahwa cakupan dari tindak pidana ini meliputi perbuatan
00936|yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
00937|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00938|pada  hari  Selasa,  tanggal  05  November  2024,  sekitar  pukul  23.00  WIB,
00939|bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Duayu,
00940|Kelurahan  Ketapang  Besar,  Kecamatan  Pasar  Manna,  Kabupaten  Bengkulu
00941|Selatan, Terdakwa memfasilitasi untuk dilakukannya pelacuran yang melibatkan
00942|Saksi 2 dan Anak Korban, yaitu dengan menyewakan kamar yang ada di rumah
00943|Terdakwa sebagai tempat pelacuran tersebut;
00944|Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00945|
00946|Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan
00947|hukum di atas, pelacuran yang melibatkan anak, walaupun itu dilakukan dengan
00948|persetujuan ataupun kehendaknya sendiri merupakan bentuk eksploitasi, yang
00949|mana fakta hukum juga menunjukan bahwa Terdakwa menarik keuntungan dari
00950|perbuatannya, yaitu dengan menetapkan adanya biaya sewa kamar  sejumlah
00951|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah nyata tujuan dari
00952|perbuatan Terdakwa adalah untuk mengeksploitasi;
00953|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00954|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  2 ayat ( 1)
00955|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00956|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
00957|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00958|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
00959|kesatu Penuntut Umum;
00960|Menimbang,  bahwa  Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  Majelis
00961|Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan
00962|pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan
00963|pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00964|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00965|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00966|Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai
00967|mufakat  bulat  karena  Hakim  Anggota  I, berbeda  pendapat  dengan
00968|pertimbangan sebagai berikut:
00969|Menimbang,  bahwa  dengan  mengambil  alih  seluruh  rangkaian  fakta
00970|persidangan  dan  seluruh  pertimbangan  hukum  sepanjang  relevan  dengan
00971|pendapat  Hakim  Anggota  I  dalam  Dissenting  Opinion ini,  Hakim  Anggota  I
00972|berbeda pendapat tentang pembuktiannya, dimana menurut Hakim Anggota I
00973|bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif
00974|kesatu yaitu  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
00975|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00976|(selanjutya disebut dengan UU TPPO) t erhadap Terdakwa tidak terbukti dengan
00977|pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
00978|Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menurut Hakim
00979|Anggota I terdapat kuasa dari orang yang melakukan tindakan Tindak Pidana
00980|Perdagangan  Orang  kepada  orang  lain  untuk  memenuhi  keinginan  orang
00981|tersebut  sebagaimana  dalam  unsur  Pasal  2  ayat  (1)  UU  TPPO,  jika  tidak
00982|dipenuhi maka orang lain tersebut tidak punya pilihan atas dirinya. Dalam hal ini,
00983|jika Terdakwa menyuruh Anak Korban melakukan hubungan intim dengan Saksi
00984|Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna