01545|4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01546|Perdagangan  Orang,  yang  merumuskan  bahwa:  ”Setiap  orang  yang
01547|membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01548|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01549|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01550|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01551|sedikit  Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01552|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
01553|KM A
01554|1
01555|A
01556|2
01557|Paraf
01558|
01559|- Bahwa  Unsur-unsur  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01560|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01561| Setiap Orang : Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pengertian
01562|Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan atau korporasi
01563|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01564| Yang membawa Warga Negara Indonesia : Jadi yang dibawa adalah
01565|warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal ini apabila
01566|yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01567| Ke luar wilayah Republik Indonesia: Jika dibawa masih dalam wilayah
01568|Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam unsur pasal
01569|ini;
01570| Dengan maksud untuk di eksploitasi: Maka haruslah dapat ditujunkan
01571|unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia  bermaksud  (dapat
01572|digolongkan ke dalam menyengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01573| Sedangkan  Eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah
01574|mengacu pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan
01575|atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
01576|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
01577|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
01578|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindagka
01579|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01580|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01581|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01582|- Bahwa pembantuan dan percobaan melakukan TPPO diatur dalam Pasal
01583|10  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01584|Perdagangan  Orang,  yang  merumuskan  bahwa  :  ”Setiap  orang  yang
01585|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana
01586|perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
01587|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01588|- Bahwa kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain.
01589|Jadi pengertian Yang membantu tetap mengacu pada Pasal 56 KUHP
01590|(sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)  adalah
01591|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
01592|KM A
01593|1
01594|A
01595|2
01596|Paraf
01597|
01598|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
01599|Pembantuan dilakukan pada waktu atau sebelum tindak pidana dilakukan;
01600|- Bahwa Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah berniat melakukan
01601|perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan permulaan tapi tidak
01602|selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya Pasal 11 UU RI
01603|No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01604|Orang  adalah:  ”Setiap  orang  yang  merencanakan  atau  melakukan
01605|permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
01606|dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana
01607|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01608|- Unsur-unsur pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01609|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01610| Merencanakan: Membuat rencana;
01611| Pemufakatan  Jahat  (samenspanning)  dianggap  ada  apabila  sudah
01612|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01613|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01614|- Bahwa sudah ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau
01615|lebih untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01616|- Bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  26  disebutkan  Persetujuan  korban
01617|perdagangan  orang  tidak  menghilangkan  penuntutan  tindak  pidana
01618|perdagangan orang.
01619|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor:
01620|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
01621|Orang, maka yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti
01622|kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan yang telah
01623|berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang
01624|diderita  korban  atau ahli  warisnya. Lebih lanjut Pasal  48 menegaskan
01625|bahwa korban atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, berupa
01626|ganti kerugian atas:
01627| Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
01628| Penderitaan;
01629| Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan atau;
01630| Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
01631|Yang  dimaksud  “kerugian  lain”  dalam  hal  ini  misalnya  adalah
01632|KM A
01633|1
01634|A
01635|2
01636|Paraf
01637|
01638|kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau
01639|biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan
01640|penghasilan yang dijanjikan pelaku;
01641|- Bahwa berdasarkan dakwaan terhadap para terdakwa sebagaimana di
01642|maksud dalam pasal 81 undang-undang PPMI Nomor : 18 tahun 2017
01643|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  yang  berbunyi  orang
01644|perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01645|sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 di pidana dengan pidana penjara
01646|paling lama 10 tahun, dan yang dimaksud pada pasal 69 adalah orang
01647|perseorangan  di  larang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01648|Indonesia. Adapun unsur – unsur yang terdapat didalam Pasal 2 Undang-
01649|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
01650|Pemberantasan  Tindak  Pidana  perdagangan  orang  atau  Pasal  81  jo.
01651|Pasal  69  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017
01652|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, adalah sebagai berikut:
01653| Orang  perseorangan,  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
01654|adalah setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang
01655|mampu  bertanggungjawab  (toerekenbaarheid) atas  segala
01656|perbuatannya;
01657| Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
01658|bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-
01659|undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau  kejadian  yang
01660|ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan
01661|disertai  sanksi/ancaman  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa
01662|yang  melanggar  larangan  tersebut,  bahwa  yang  dimaksud  dengan
01663|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara  Indonesia
01664|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
01665|upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud
01666|dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merujuk pada pasal 1
01667|angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
01668|2021  Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yang
01669|merumuskan bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah
01670|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01671|KM A
01672|1
01673|A
01674|2
01675|Paraf
01676|
01677|Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum
01678|bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
01679|- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas muncul Pertanyaannya sebagai
01680|berikut:
01681| Ketika para terdakwa mengatas namakan perusahaan atau PT yang
01682|merekrut tenaga Pekerja Migran Indonesia, yang dimana PT tersebut
01683|tidak memiliki izin atau job kerja sesuai yang di janjikan kepada para
01684|korban  atau  pelapor,  apakah  bisa  di  nyatakan  merekrut  orang
01685|perseorangan sebagaimana yang di maksud pasal 69 Undang-undang
01686|PPMI? perbuatan para terdakwa mengatas namakan PT PT tersebut
01687|tidak  memiliki  izin  atau  job  kerja  sesuai  yang  di  janjikan  kepada
01688|seseorang  tidak  dapat  dinyatakan  merekrut  orang  perseorangan
01689|sebagaimana yang di maksud pasal 69 Undang-undang PPMI karena
01690|rekrutmen  tersebut  atas  nama  PT,  maka  PT  lah  yang
01691|bertanggunjawan,  namun  jika  PT  tersebut  hanya  dicatut  namanya
01692|maka  perbuatan  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana
01693|penipuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 378 KUHP;
01694| para  terdakwa  yang  merekrut,  menjanjikan  untuk  melakukan
01695|penempatan  pekerja  migran  ke  luar  negeri  tanpa  mengikuti
01696|prosedur/mekanisme sesuai dengan ketentuan undang-undang PPMI
01697|Jo peraturan pemerintah Nomor 59 tahun 2021 tentang Pelaksanaan
01698|Pelindungan Pekerja  Migran Indonesia. Yang tertuang pada pasal 1
01699|ayat (1) undang-undang PPMI dan PP 59 pasal 1 ayat (1) Jo pasal 1
01700|ayat  (3).  Pasal  1  ayat  (1)  yang  berbunyi  Calon  Pekerja  Migran
01701|Indonesia  adalah  setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang  memenuhi
01702|syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan
01703|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota  yang bertanggung
01704|jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  UU  PPMI.  Pasal  1  ayat  (1)
01705|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan
01706|yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
01707|Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01708|bekerja, dan setelah bekerja. Pasal 1 ayat (3) Pelindungan Sebelum
01709|Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan
01710|sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
01711|KM A
01712|1
01713|A
01714|2
01715|Paraf
01716|
01717| Sedangkan  para  korban  atau  pelapor  belum  terdaftar  dan  belum
01718|diberangkatkan,  apakah  sudah  terpenuhi  unsur  penempatannya?
01719|Perbuatan  terdakwa  belum  memenuhi  unsur  penempatan,  karena
01720|pengertian penempatan PMI yang dimaksud dalam pasal 81 jo. Pasal
01721|69 dibatasi oleh penjelasan dalam pasal 69 yang menyebutkan bahwa
01722|Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau  individu
01723|yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan  Pekerja Migran
01724|Indonesia,  kata  kuncinya  dalam  pasal  tersebut  adalah  frasa
01725|menempatkan  bukan  penempatan,  menempatkan  yang  dimaksud
01726|terbatas pada perbuatan memberangkatkan ke tempat tujuan sampai
01727|pada  setelah  PMI  bekerja,  sementara  perbuatan  yang  dilakukan
01728|terdakwa  hanya  terbatas  pada  perbuatan  sebelum  keberangkatan,
01729|bahkan belum masuk pada proses pendaftaran karena baru masuk
01730|pada proses mengumpulkan syarat2 pendaftaran;
01731| Pada  pasal  81  yang  menyatakan  penempatan  Pekerja  Migran
01732|Indonesia, di pasal 1 ayat (1) Undang-undang PPMI, calon Pekerja
01733|Migran  Indonesia  adalah  setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang
01734|memenuhi  syarat sebagai  pencari kerja yang akan bekerja  di luar
01735|negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah  kabupaten/kota  yang
01736|bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan. Apakah unsur pidana
01737|pasal  81  itu, sudah  terpenuhi  apa  tidak?  dalam  pasal  81  yang  di
01738|pertegas dalam pasal tersebut adalah sebagai/selaku Pekerja Migran
01739|Indonesia, jangankan sebagai Pekerja Migran Indoensia (PMI), syarat
01740|sebagai CPMI saja belum terpenuhi karna korban atau pelapor belum
01741|terdaftar di instansi sebagaimana yang di maksud pada pasal 1 ayat
01742|(1) Jo pasal 40 huruf (a) belum melaksanakan  atau  mendapatkan
01743|pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga
01744|pelatihan kerja milik pemerintah dan atau swasta yang terakreditasi;
01745| Dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur pasal 81 apakah terdakwa
01746|bisa di pidana berdasarkan undang-undang PPMI Nomor 18 tahun
01747|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jika perbuatan
01748|didakwakan  tidak  terpenuhi  unsurnya  secara  otomatis  tidak  bisa
01749|dterapkan pasal pasal 55 ayat 1 KUHP tentang delik penyertaan Jo
01750|KM A
01751|1
01752|A
01753|2
01754|Paraf
01755|
01756|pasal  53  KUHP  tentang  percobaan,  karena  perbuatan  yang
01757|didakwakan bukan termasuk sebagai tindak pidana yang didakwakan.
01758|
01759|Menimbang  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01760|keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
01761|- Bahwa  Terdakwa  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik  Kepolisian
01762|sebelumnya;
01763|KM A
01764|1
01765|A
01766|2
01767|Paraf
01768|
01769|- Bahwa  Terdakwa  mengenal  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
01770|Lukmanul  Hakim  sebagai  orang  yang  meminta  bantuan  kepada
01771|Terdakwa  untuk  memberangkatkan  mereka  ke  luar  negeri,  yakni  ke
01772|Australia,  dimana  Terdakwa  sendiri  adalah  memang  bekerja  sebagai
01773|Pekerja Lapangan untuk negara Asia Pasifik sejak tahun 2012 sampai
01774|dengan sekarang;
01775|- Bahwa pada mulanya Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul
01776|Hakim  mendatangi  Terdakwa  ke  rumah  Terdakwa  sekitar  bulan
01777|Desember  2023,  akan  tetapi  Terdakwa  bertemu  dengan  Saksi
01778|Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  di  pinggir  jalan
01779|lingkar  dekat  rumah  Terdakwa.  Pada  pertemuan  tersebut,  Saksi
01780|Muhammad Zulkarnaen bersama dengan isterinya, yaitu Siska dan Saksi
01781|Lukmanul  Hakim  juga  bersama  isterinya,  yaitu  Lale,  dimana  dalam
01782|pertemuan  tersebut  Sdri.  Lale  meminta  tolong  Terdakwa  untuk
01783|membantu memberangkatkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi
01784|Lukmanul Hakim ke luar negeri, yakni ke Australia, oleh karena Saksi
01785|Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim sudah mendaftar
01786|berkali-kali  untuk  pergi  ke  Australia,  namun  tidak  lolos.  Selanjutnya
01787|Terdakwa  menyampaikan  bahwa  Terdakwa  hanya  bisa
01788|memberangkatkan  tour  ke  Australia,  akan  tetapi  Saksi  Muhammad
01789|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim tidak mempermasalahkannya,
01790|sebab disana ada temannya yang akan membantu untuk bekerja disana.
01791|Setelah  itu  dikarenakan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
01792|Lukmanul  Hakim  menyanggupi  dan  Terdakwa  juga  mengenal  Saksi
01793|Abdus Syahid Als Angkep yang memiliki Tour&Travel yang berada di
01794|Jakarta dan dapat memberangkatkan ke Australia, selanjutnya Terdakwa
01795|menghubungi  Saksi  Abdus  Syahid  dan  Terdakwa  disuruh  oleh  Saksi
01796|Abdus  Syahid  Als  Angkep  untuk  meminta  biaya  sebesar
01797|Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing
01798|orang agar dapat diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia ke
01799|Australia;
01800|- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Abdus Syahid Als Angkep dari Sdri.
01801|Hernawati sejak bulan November 2023;
01802|KM A
01803|1
01804|A
01805|2
01806|Paraf
01807|
01808|- Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  maksud  dari  Saksi  Muhammad
01809|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim telah berkali-kali mendaftar ke
01810|Australia namun tidak lulus, sebab Terdakwa hanya mengatakan bahwa
01811|pemberangkatan ke negara Australia hanya untuk tour/ wisata;
01812|- Bahwa  selanjutnya  masih  di dalam  bulan  Desember  2023, Terdakwa
01813|mengantarkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim
01814|ke Jakarta melalui Bandara, setibanya di Jakarta, Saksi Abdus Syahid
01815|Als  Angkep  membawa  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
01816|Lukmanul Hakim ke Apartemen Transpark di Cibubur untuk menunggu
01817|diberangkatkan ke Australia;
01818|- Bahwa  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  menyampaikan  kepada
01819|Terdakwa  bahwa  pemberangkatan  ke  Australia  menggunakan  VISA
01820|Wisata, namun setelah tiba di Australia akan diganti menjadi VISA kerja,
01821|dan  selanjutnya  berdasarkan  perintah  dari  Saksi  Abdus  Syahid  Als
01822|Angkep, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Muhammad Zulkarnaen
01823|dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  akan  dipekerjakan  di  kebun  buah  dan
01824|diminta  untuk  membayar  masing-masing  sebesar  Rp.130.000.000,00
01825|(seratus  tiga  puluh  juta  rupiah),  dimana  jika  ditotal  maka  jumlahnya
01826|adalah sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah)
01827|dan  tidak  ada  uang  yang  diminta  lagi  oleh  Terdakwa  kepada  Saksi
01828|Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim;
01829|- Bahwa uang sebesar  Rp.260.000.000,00  (dua  ratus enam  puluh juta
01830|rupiah) dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Abdus Syahid Als Angkep
01831|dengan cara transfer ke rekening Saksi Abdus Syahid Als Angkep secara
01832|bertahap  hingga  total  yang  ditransfer  Terdakwa  sebesar
01833|Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana sisa
01834|uang  sebesar  Rp.85.000.000,00  (delapan  puluh  lima  juta  rupiah)
01835|merupakan  fee  bagi  Terdakwa  karena  telah  berhasil  merekrut  Saksi
01836|Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim;
01837|- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdus Syahid Als Angkep tidak memiliki
01838|Perusahaan  Penyalur  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  untuk
01839|memberangkatkan orang ke luar negeri sebagai Calon Pekerja Migran
01840|Indonesia, dan Terdakwa juga tidak melakukan pengurusan pembuatan
01841|paspor  karena  paspor  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
01842|KM A
01843|1
01844|A
01845|2
01846|Paraf
01847|
01848|Lukmanul Hakim sudah ada sebelumnya, selain itu Terdakwa juga tidak
01849|melakukan  pemeriksaan kesehatan dan pengurusan ke Disnakertrans