01546|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01547|Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah
01548|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
01549|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01550|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01551|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01552|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
01553|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01554|immaterial;
01555|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01556|Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara
01557|menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik
01558|Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu
01559|unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan
01560|pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
01561|di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan
01562|yang terkandung di dalamnya;
01563|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  niatan  dan  persetujuan  dari  Saksi
01564|Korban MUHAMMAD TIO RESTIA untuk bekerja di Malaysia, maka pekerjaan
01565|yang meliputi namun tidak terbatas pada pemanfaatan fisik dan tenaga dari
01566|Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA di luar Negara Indonesia, yaitu Negara
01567|Malaysia  dengan  memberikan  keuntungan  bagi  segelintir  orang  yaitu  Para
01568|Terdakwa serta Saksi ROSIN yang berkepentingan ialah termasuk ke dalam
01569|kegiatan  eksploitasi  di  luar  wilayah  Indonesia  dimana  Saksi  ROSIN
01570|mendapatkan upah dari  Saksi BANG PENDEK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat
01571|juta rupiah), dimana upah bersih yang Saksi ROSIN dapat sejumlah Rp3.000.000,00
01572|(tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan sebagai upah
01573|masing-masing untuk  Terdakwa RIDWAN sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus
01574|
01575|ribu  rupiah),  Terdakwa  FIONAL  sejumlah  Rp400.000,00  (empat  ratus  ribu
01576|rupiah), dan Terdakwa MUHAMMAD HAIRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus
01577|ribu rupiah). Sedangkan untuk perbuatan kedua ini, Para T erdakwa belum menerima
01578|upah;
01579|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01580|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01581|Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01582|melakukan”;
01583|Menimbang, bahwa ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana
01584|penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
01585|mengklasifikasi pelaku penyertaan berikut:
01586|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01587|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01588|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01589|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01590|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01591|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01592|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
01593|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader);
01594|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
01595|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
01596|- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu
01597|ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
01598|berupa tindak pidana; dan
01599|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan
01600|tindak pidana.
01601|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  perbuatannya,  senyatanya
01602|terdapat beberapa orang yang memiliki peran masing-masing, yaitu Saudara
01603|ROSIN berperan mengkoordinir  Terdakwa RIDWAN, Terdakwa FIONAL, dan
01604|Terdakwa  MUHAMMAD  HAIRI  untuk  mengantar  jemput  Saksi  Korban
01605|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  untuk  diberangkatkan  dan  dibawa  ke  Negara
01606|Malaysia dan Saksi ROSIN juga yang akan langsung membawa Saksi Korban
01607|MUHAMMAD  TIO  RESTIA dari  Pantai  Teluk  Paku  Karimun  menuju  Negara
01608|Malaysia  dengan  menggunakan  speedboat  milik  Saksi  ROSIN.  Sedangkan
01609|Terdakwa FIONAL adalah selaku  supir yang membawa mobil rental dari rumah
01610|kontrakan menuju Pantai Teluk Paku , peran Terdakwa RIDWAN dan Terdakwa
01611|MUHAMMAD  HAIRI  adalah  menjemput  Saksi  Korban  MUHAMMAD  TIO
01612|
01613|RESTIA dari Pelabuhan Domestik Karimun serta mengantarkannya ke Pantai
01614|Teluk  Paku  untuk  diantar  ke  Saksi  ROSIN  yang  kemudian  Saksi  ROSIN
01615|memberangkatkannya ke Negara Malaysia;
01616|Menimbang,  bahwa  peran  Para  Terdakwa  tidak  dapat berdiri  sendiri
01617|melainkan harus dilakukan dengan kerjasama secara sadar dari masing-masing
01618|Para Terdakwa dan Saksi ROSIN untuk mencapai hasil maka dengan demikian
01619|unsur turut serta melakukan telah terpenuhi di dalam hal ini, sehingga unsur ini
01620|pun terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;
01621|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
01622|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01623|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
01624|mempertimbangkan sebagai berikut;
01625|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
01626|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01627|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang
01628|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01629|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01630|ahli warisnya;
01631|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  sejak  pembacaan  surat
01632|dakwaan sampai dengan Putusan diucapkan permohonan restitusi tidak pernah
01633|diajukan di persidangan;
01634|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
01635|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
01636|pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut
01637|Majelis  Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01638|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
01639|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
01640|Undang-Undang tersebut;
01641|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 10
01642|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01643|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01644|KUH  Pidana telah terpenuhi , maka  Para  Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01645|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01646|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01647|Menimbang, bahwa terhadap dakwaan gabungan Penuntut Umum yaitu
01648|gabungan antara dakwaan  alternatif dan  dakwaan subsideritas, dikarenakan
01649|
01650|telah terbukti dakwaan alternatif  kesatu , maka terhadap dakwaan subsideritas
01651|primair dan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;
01652|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa  telah  dinyatakan
01653|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan
01654|kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau
01655|keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang
01656|dapat  menghapus  pidana  bagi  Para  Terdakwa,  oleh  karena  ternyata  Para
01657|Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan mampu
01658|bertanggung  jawab,  maka  Para  Terdakwa harus  dinyatakan  bersalah  dan
01659|dijatuhi  pidana  yang  setimpal  dengan  perbuatannya sesuai  dengan  rasa
01660|keadilan;
01661|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Penasihat  Hukum  Para
01662|Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim
01663|telah  memasukkannya  dalam  musyawarah  dan  adil  menurut  Majelis  Hakim
01664|adalah  sebagaimana  dalam  amar  putusan  di  bawah  ini  dengan
01665|mempertimbangkan berat ringannya peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa
01666|dalam tindak pidana tersebut;
01667|Menimbang,  bahwa  oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para
01668|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, di samping itu Majelis
01669|Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan
01670|dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat  (4) Kitab Undang-
01671|Undang  Hukum  Acara  Pidana  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut
01672|haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01673|Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri
01674|Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang di jalaninya disamping
01675|itu  Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para
01676|Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat  (2) huruf b Kitab
01677|Undang-Undang Hukum Acara Pidana  perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
01678|berada dalam tahanan;
01679|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
01680|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
01681|Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni Pidana Penjara dan Pidana
01682|Denda, maka juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan
01683|dalam amar putusan ini  sehingga diharapkan bahwa Para Terdakwa mampu
01684|membayar pidana denda yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim  dengan
01685|ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Para Terdakwa akan
01686|
01687|dikenakan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan  dinyatakan  dalam  amar
01688|putusan di bawah ini;
01689|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01690|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01691|- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1
01692|(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan
01693|total sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
01694|- 1 (satu)  unit motor merk Honda Vario berwarna putih dengan Nomor
01695|Polisi BP 3142 KL;
01696|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  telah  dipergunakan  Para
01697|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikarenakan masih memiliki nilai
01698|ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
01699|Negara;
01700|- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna silver dengan Nomor
01701|Polisi BP 1127 YM;
01702|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  telah  hadir  di  persidangan  Saksi
01703|MUHAMMAD  ANSHORI  yang  mengaku  sebagai  pemilik  dari  barang  bukti
01704|tersebut  dengan  mengajukan  bukti-bukti  surat  di  persidangan dan  terhadap
01705|barang bukti tersebut masih  sangat diperlukan oleh pemiliknya  dalam mencari
01706|nafkah  sehari-hari maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut
01707|dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ANSHORI;
01708|- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dengan Nomor
01709|Imei 1: 863331061507625 Imei 2: 863331061507633 beserta 1 (satu) buah
01710|kartu handphone telkomsel dengan nomor: 082171347164;
01711|- 1  (satu)  lembar  foto  copy  Electronic  Tiket  Receipt  Medan  (KNO)  –
01712|Batam  (BTH)  dengan  kode  booking  reference  ONJOQT tanggal  11  Juni
01713|2024 atas nama penumpang Mr. Muhammad Tio Restia;
01714|- 1 (satu)  lembar tiket kapal Oceanna 21 tujuan Tg. Balai Karimun atas
01715|nama penumpang Mhd.  Tio Restia tanggal 11 Juni 2024 beserta 1 (satu)
01716|lembar pass pelabuhan laut domestik Harbour Bay;
01717|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  telah  dipergunakan  untuk
01718|melakukan  tindak  pidana  dan  dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk
01719|mengulangi  tindak  pidana  serta  agar  semua  barang  bukti tersebut  tidak
01720|disalahgunakan maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut dirampas
01721|untuk dimusnahkan;
01722|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa  telah  dinyatakan
01723|bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
01724|
01725|Acara  Pidana  terhadap  diri  Para  Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  namun
01726|sebelumnya  perlu  dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan
01727|meringankan yaitu:
01728|Keadaan yang memberatkan:
01729|- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
01730|- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
01731|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01732|- Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
01733|Keadaan yang meringankan:
01734|- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01735|- Peran Para Terdakwa hanya merupakan suruhan dari Saksi ROSIN;
01736|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah
01737|maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para
01738|Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya
01739|akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
01740|Memperhatikan,  Pasal  4  jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
01741|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01742|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
01743|Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01744|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01745|
01746|MENGADILI:
01747|1. Menyatakan  Terdakwa 1  RIDWAN  Als  IWAN  Bin  Alm.  SANI,
01748|Terdakwa 2  FIONAL Als IWAN Bin MUHAMMAD BAU, dan Terdakwa 3
01749|MUHAMMAD  HAIRI  Als  HERI  Bin  AMIN tersebut  di  atas  telah  terbukti
01750|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta
01751|melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah
01752|Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01753|wilayah Negara Republik Indonesia ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
01754|kesatu Penuntut Umum;
01755|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Terdakwa  oleh  karena  itu dengan
01756|pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan
01757|dan  denda  sejumlah  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) dengan
01758|ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
01759|kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
01760|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
01761|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01762|
01763|4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01764|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01765|a.1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1
01766|(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan
01767|total sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
01768|b.1 (satu)  unit motor merk Honda Vario berwarna putih dengan Nomor
01769|Polisi BP 3142 KL;
01770|Dirampas untuk Negara;
01771|c.1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna silver dengan Nomor
01772|Polisi BP 1127 YM;
01773|Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ANSHORI Bin Alm HASPANDIAR
01774|HANDRA;
01775|d.1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dengan Nomor
01776|Imei  1: 863331061507625  Imei  2: 863331061507633  beserta  1 (satu)
01777|buah kartu handphone telkomsel dengan nomor: 082171347164;
01778|e.1  (satu)  lembar  foto  copy  Electronic  Tiket  Receipt  Medan  (KNO)  –
01779|Batam (BTH) dengan kode booking reference ONJOQT tanggal 11 Juni
01780|2024 atas nama penumpang Mr. Muhammad Tio Restia;
01781|f. 1 (satu)  lembar tiket kapal Oceanna 21 tujuan Tg. Balai Karimun atas
01782|nama penumpang Mhd. Tio Restia tanggal 11 Juni 2024 beserta 1 (satu)
01783|lembar pass pelabuhan laut domestik Harbour Bay;
01784|Dirampas untuk dimusnahkan;
01785|6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar  biaya perkara
01786|masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01787|
01788|Senin
01789|
01790|3
01791|
01792|2025
01793|
01794|Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 3 Februari
01795|2025, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
01796|Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Alfonsius J.P . Siringoringo, S.H., masing-
01797|masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01798|
01799|Azaria Gabriel Larosa ,
01800|S.H., M.H.
01801|
01802|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01803|
01804|Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H. Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.
01805|Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.
01806|Panitera Pengganti,
01807|Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.