02136|
02137|Menimbang, bahwa saksi Jufri Sangkala dan ke 6 (enam) orang Calon
02138|Pekerja  Migran  Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti
02139|orangtuanya, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah baik berupa paspor
02140|dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran Indonesia serta
02141|kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
02142|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin /  tidak  mempunyai
02143|wewenang  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02144|bekerja di luar negeri;
02145|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut di  atas,
02146|Terdakwa telah bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02147|yang akan diberangkatkan menuju ke  Tawau, Sabah,  Malaysia dengan tujuan
02148|untuk  bekerja , tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  sah  seperti  Visa  Kerja,
02149|Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  maupun  Perjanjian  Kerja,
02150|sementara Terdakwa sendiri bukanlah merupakan sebuah badan sebagaimana
02151|ditetapkan  oleh  Pemerintah  atau  perusahaan  penempatan  pekerja  migran
02152|Indonesia  atau  merupakan  perusahaan  yang  akan  menempatkan  pekerja
02153|migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan Terdakwa
02154|bertindak  secara  pribadi  atau  orang  perseorangan  dengan  tujuan  untuk
02155|memperoleh keuntungan,  sebagai  upah  jasa  Terdakwa  dalam  melakukan
02156|penjemputan  para calon pekerja migran  tersebut dari daerah asal Kabupaten
02157|Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari  Kabupaten  Bantaeng  Provinsi
02158|Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  untuk selanjutnya diarahkan menuju
02159|Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara hingga tujuan bekerja di lokasi
02160|Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia;
02161|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02162|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan  penempatan pekerja
02163|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
02164|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
02165|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
02166|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
02167|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02168|kehendaknya sendiri;
02169|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
02170|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
02171|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
02172|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
02173|bukan  karena  semata-mata  atas  kehendaknya  sendiri.  Kemudian  ketentuan
02174|Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02175|
02176|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
02177|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
02178|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
02179|tindak pidana yang dituju;
02180|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  merupakan  pengembangan
02181|dari perkara atas nama saksi Jufri Sangkala, yang diketahui bahwa saksi Jufri
02182|Sangkala tidak dapat menyelesaikan pemberangkatkannya berikut ke 6 (enam)
02183|Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti
02184|orangtuanya, yang  mana  tidak  selesainya  perbuatan  tersebut  bukan  karena
02185|kehendaknya sendiri melainkan karena telah terlebih dahulu diamankan oleh
02186|petugas kepolisian  pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025, sekira pukul 10.00
02187|Wita  bertempat  di  Pelabuhan  Tunon  taka  Nunukan  Jalan  Tien  Soeharto
02188|Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi
02189|Kalimantan Utara;
02190|Menimbang, bahwa  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02191|Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  “Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana
02192|terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari
02193|Tindak  Pidana  yang  dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak
02194|mencapai  hasil,  atau  tidak  menimbulkan  akibat  yang  dilarang,  bukan
02195|karena semata-mata atas kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
02196|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
02197|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02198|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
02199|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
02200|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
02201|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
02202|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
02203|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02204|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
02205|alternatif kedua;
02206|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peralihan pada Pasal 361
02207|huruf  c  Undang-Undang  RI  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-
02208|undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa pada saat Undang-Undang ini
02209|mulai berlaku perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan
02210|sudah  dimulai  proses  pemeriksaannya  tetap  diperiksa,  diadili,  dan  diputus
02211|berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
02212|Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali;
02213|Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02214|
02215|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung
02216|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP
02217|2025, pada halaman 9, Perihal Pelaksanaan KUHAP, pada angka 1 huruf b,
02218|menjelaskan  bahwa  “Perkara  tindak  pidana  yang  sudah  dilimpahkan  ke
02219|pengadilan  tetapi  proses  pemeriksaan  Terdakwa  belum  dimulai,  diperiksa,
02220|diadili,  dan  diputus  berdasarkan  ketentuan  KUHAP.  Proses  pemeriksaan
02221|Terdakwa  adalah  persidangan  yang  memeriksa  identitas  Terdakwa”.  Oleh
02222|karena terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa dilakukan pada tanggal 22
02223|Desember 2025, maka dalam perkara a quo tetap diperiksa, diadili, dan diputus
02224|berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
02225|Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku saat
02226|ini;
02227|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02228|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
02229|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02230|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02231|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
02232|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
02233|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
02234|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
02235|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
02236|pidana  Penuntut  Umum  tersebut,  oleh  karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut
02237|merupakan proses pengembangan dalam perkara saksi Jufri Sangkala yang
02238|telah  diputus  dalam  register  perkara  306/Pid.Sus/2025/PN.Nnk.  Diketahui
02239|bahwa bermula ketika Calon Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (Saksi
02240|Rahman  Tammu  bersama  dengan  istrinya)  menemui  saksi  Jufri  Sangkala
02241|berkeinginan agar saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah,
02242|dan Sdr. Ismail untuk bekerja bersama-sama dengan saksi Jufri Sangkala di
02243|tempatnya bekerja di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi di daerah Pitas,
02244|Sabah,  Negara  Malaysia,  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan
02245|tersebut dilakukan dengan kerelaan atau kehendak sendiri dan penuh dengan
02246|kesadaran oleh saksi Rahman Tammu, Sdri. Dahlia, Sdr.Nawir, Sdri.Nurliah, dan
02247|Sdr. Ismail (Calon Pekerja Migran Indonesia) dan tanpa ada tekanan dilakukan
02248|oleh  saksi  Jufri  Sangkala.  Kemudian  Terdakwa  berperan  mengatur
02249|keberangkatan dari  daerah asal Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
02250|dan dari Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-
02251|Pare untuk  selanjutnya  diarahkan  menuju  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
02252|Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02253|
02254|Kalimantan  Utara.  Perbuatan  Terdakwa  yang  mengatur  pemberangkatan
02255|tersebut dilakukan tanpa tujuan eksploitasi ataupun tanpa mengakibatkan orang
02256|tereksploitasi oleh Terdakwa;
02257|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang
02258|menuntut  Terdakwa  dengan  Pidana  Penjara  selama  8  (delapan)  tahun  dan
02259|denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diganti dengan pidana
02260|penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari, maka akan
02261|dipertimbangkan sebagai berikut;
02262|Menimbang,  bahwa  dalam  hal  penjatuhan  pidana  kepada  Terdakwa,
02263|Majelis  Hakim  turut  mempertimbangkan  peran  dari  Terdakwa  yang  telah
02264|mengatur pemberangkatan dengan melakukan penjemputan ke 7 (tujuh) orang
02265|Calon  Pekerja Migran Indonesia non  prosedural dan  serta 4 (empat)  orang
02266|anak, dari daerah asal  Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari
02267|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  atas
02268|perintah  Sdr  Rizal  (Daftar  Pencarian  saksi),  dan  diarahkan  menuju  menuju
02269|Kabupaten  Nunukan,  Provinsi  Kalimantan  Utara,  dengan  tujuan  bekerja  di
02270|Negara  Malaysia yang  tidak  dilengkapi  dokumen  perjalanan  yang  sah  baik
02271|berupa paspor  dan  tidak memiliki  dokumen-dokumen  terkait Pekerja Migran
02272|Indonesia  serta  tidak  memiliki  ijin  /  tidak  mempunyai  wewenang  untuk
02273|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sehingga  penjatuhan
02274|pidana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah
02275|ini telah dipandang adil dan tepat;
02276|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada
02277|pokoknya hanya memohon keringanan hukuman,  tulang punggung keluarga,
02278|maka  terhadap  permohonan  tersebut  akan  dipertimbangkan  Majelis  Hakim
02279|dalam keadaan yang meringankan;
02280|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan Pasal  81  Jo. Pasal  69
02281|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02282|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia mengatur  ancaman  atau  ketentuan
02283|pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yaitu pelaku
02284|tindak pidana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;
02285|Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 ayat (1) KUHP Nasional berbunyi
02286|sebagai berikut “Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan
02287|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
02288|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
02289|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”;
02290|Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02291|
02292|Menimbang, bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal II ayat (5) huruf “f”
02293|Undang-Undang  RI  Nomor  1  tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,
02294|menyatakan  “tindak  pidana  diancam  dengan  pidana  penjara  lebih  dari  8
02295|(delapan) tahun sampai dengan paling lama 11 (sebelas) tahun, pidana denda
02296|diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori VI”;
02297|Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1
02298|Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, terhadap Pasal 81 Undang-undang
02299|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02300|Indonesia telah  dilakukan  penyesuaian  pidana  sebagaimana  termuat  dalam
02301|Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02302|Penyesuaian  Pidana  sehingga  penyesuaian  ancaman  pidana  setelah
02303|penyesuaian berubah menjadi “ dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
02304|(sepuluh) tahun dan / atau pidana denda paling banyak kategori VI”;
02305|Menimbang, bahwa dalam hal menentukan ketentuan peraturan mana
02306|yang lebih menguntungkan Terdakwa prinsip dasarnya adalah membandingkan
02307|ketentuan peraturan yang lama dengan ketentuan peraturan yang baru dari sisi:
02308|1) Lamanya ancaman pidana penjara;
02309|2) Besaran ancaman pidana denda;
02310|3) Perubahan jenis pidana perampasan kemerdekaan fisik menjadi bentuk
02311|pidana lain seperti tutupan, pengawasan, denda dan/atau kerja sosial;
02312|Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 1 tahun
02313|2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terjadi penyesuaian pidana terhadap
02314|Pasal  81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02315|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , terdapat  perubahan ancaman pidana
02316|yang  semula  bersifat  kumulatif  (penjara  dan  denda)  disesuaikan  menjadi
02317|kumulatif-alternatif (penjara dan / atau denda) dan Majelis Hakim berpendapat
02318|bahwa ketentuan ancaman pidana dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 1
02319|tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
02320|Menimbang,  bahwa  ketentuan  Pasal  80  Undang-undang  Nomor  1
02321|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi “ Dalam
02322|menjatuhkan  pidana  denda,  hakim  wajib  mempertimbangkan  kemampuan
02323|terdakwa  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan  pengeluaran  terdakwa
02324|secara nyata”;
02325|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  diperoleh  fakta  bahwa
02326|Terdakwa adalah seorang supir yang sedang menjalani penahanan di Lembaga
02327|Pemasyarakatan dalam hal ini Terdakwa hanya diperintah oleh Sdr. Rizal untuk
02328|melakukan  penjemputan  Calon  Pekerja  Migran  yang  hendak  akan  bekerja
02329|Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02330|
02331|namun tanpa proses pemenuhan dokumen persyaratan sehingga diamankan
02332|oleh  petugas  kepolisian,  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  kemampuan  secara
02333|ekonomi  untuk  membayar  pidana  denda  serta  Majelis  Hakim
02334|mempertimbangkan bahwa sistem peradilan yang adil seharusnya memastikan
02335|bahwa seseorang tidak dipaksa membayar denda diluar kemampuannya yang
02336|dapat memperburuk kondisi ekonomi Terdakwa;
02337|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
02338|hanya akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang akan dimuat
02339|dalam amar putusan dibawah ini;
02340|Menimbang,  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang
02341|Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  memuat  Pedoman  Pemidanaan
02342|sebagaimana  ketentuan  Pasal  54  yang  berbunyi  Dalam  pemidanaan  wajib
02343|dipertimbangkan:
02344|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
02345|b. Motif  dan  tujuan  melakukan  Tindak
02346|Pidana;
02347|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
02348|d. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02349|direncanakan atau tidak direncanakan;
02350|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
02351|f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah
02352|melakukan Tindak Pidana;
02353|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
02354|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
02355|h. Pengaruh  pidana  terhadap  masa  depan
02356|pelaku Tindak Pidana;
02357|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban
02358|atau keluarga Korban;
02359|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga
02360|Korban; dan/ atau
02361|k. Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup
02362|dalam masyarakat;
02363|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  mencakup  11  (sebelas)
02364|faktor yang rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif sehingga Majelis
02365|Hakim mempertimbangkan sebagaimana petimbangan dibawah ini;
02366|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  diketahui  bahwa
02367|Terdakwa  telah  mengatur  pemberangkatan  dengan  melakukan  penjemputan
02368|Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02369|
02370|dari  daerah  asal  Kabupaten  Maros  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  dari
02371|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare  atas
02372|perintah Sdr Rizal, untuk selanjutnya diarahkan menuju Kabupaten Nunukan,
02373|Provinsi  Kalimantan  Utara,  terhadap  ke  7  (tujuh)  Calon  Pekerja  Migran
02374|Indonesia  serta  4  (empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya  dengan
02375|kehendak  sendiri  dan  kesadaran  penuh  hendak  bekerja  di  Serikat  LPL
02376|Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia  melalui jalur
02377|tidak  resmi  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  persyaratan  terkait
02378|pekerja migran Indonesia;
02379|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  telah  memiliki  perencanaan
02380|terlebih dahulu dengan mempersiapkan rute pemberangkatan dari daerah asal
02381|yang akan dilalui dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dan dari
02382|Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan menuju Kota Pare-Pare, dan
02383|Terdakwa telah mempersiapkan jadwal serta kendaraan yang akan digunakan
02384|untuk menjemput ke 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta 4
02385|(empat)  orang  anak  yang  mengikuti  orangtuanya  termasuk  keberangkatan
02386|hingga  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian oleh  Sdr.
02387|Bahar  akan  diberangkatkan  lagi  menuju  Daerah  Tawau,  Sabah,  Negara
02388|Malaysia melalui jalur ilegal / tidak resmi dan tanpa dilengkapi dengan dokumen
02389|terkait  tenaga  kerja  Indonesia.  Setibanya  di  daerah  Tawau,  Sabah,  Negara
02390|Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal;
02391|Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilatarbelakangi karena
02392|Terdakwa  memperoleh  keuntungan  dari  biaya  pengurusan  dan  biaya
02393|transportasi penjemputan;
02394|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  termuat dalam
02395|pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang
02396|Hukum Pidana Pemidanaan bertujuan untuk:
02397|a) Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma
02398|hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
02399|b) Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan
02400|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
02401|c) Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat  Tindak  Pidana,
02402|memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa  aman  dan  damai
02403|dalam masyarakat; dan
02404|d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
02405|terpidana.
02406|Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02407|
02408|Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 51 Undang-undang
02409|Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  bahwa