01184|Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan mengangkut yang dilakukan oleh
01185|Anak dan XXXtidak selesai karena ditangkap oleh Saksi I dan Saksi II di Kabupaten
01186|Mandailing Natal, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaksanaan
01187|mengangkut telah dilakukan namun ditengah prosesnya tidak berhasil dan bukan
01188|karena kehendak dari Anak dan XXX. d engan demikan, hakim berkesimpulan
01189|serangkaian tindakan Anak dan XXX telah memenuhi kualifikasi “percobaan atau
01190|permufakatan jahat”;
01191|
01192|Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01193|
01194|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, hakim
01195|berkesimpulan unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
01196|pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi pada diri Anak;
01197|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132
01198|Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  tentang
01199|Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01200|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana Jo
01201|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah
01202|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
01203|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua
01204|Penuntut Umum;
01205|Menimbang bahwa Anak telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
01206|pidana, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana dari
01207|anak (setiap orang) tersebut sebagai berikut:
01208|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor
01209|1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa:
01210|“setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
01211|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, perbuatan yang dapat dipidana
01212|adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan tindak pidana yang
01213|dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam
01214|peraturan perundang-undangan”;
01215|Menimbang bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan “(geen straaf
01216|zonder schuld)” sebagai asas legalitas dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023
01217|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan agar supaya orang yang
01218|melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang
01219|diancamkan pada diri Anak, harus ada pertanggungjawaban pidana ( criminal
01220|responsibility) atas dasar kesalahannya;
01221|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana dan
01222|selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan sesuatu
01223|bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas
01224|kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat
01225|melawan hukum atas perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun
01226|sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah atas
01227|perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta
01228|kepadanya harus dijatuhi pidana;
01229|Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Anak yang pada pokoknya tidak
01230|membantah tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon
01231|
01232|Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01233|
01234|kepada Hakim untuk mempertimbangkan aspek non yuridis, Hakim berpendapat
01235|bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi
01236|Anak;
01237|Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, hakim perlu
01238|mempertimbangkan secara komprehensif mengenai 2 hal pokok yaitu: Pertama,
01239|mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan Kedua, lokasi anak menjalani
01240|pemidanaannya sebagai berikut:
01241|Menimbang bahwa dalam tuntutannya pada poin 2 yang meminta bahwa:
01242|“Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anakdengan pidana penjara selama 4 (Empat)
01243|Tahun dan Pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni
01244|LPKA Kelas I Medan sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja selama 6 (enam)
01245|Bulan”, dan setelah Hakim mengkofirmasi dipersidangan kepada Penuntut Umum
01246|bahwa Pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni LPKA
01247|Kelas I Medan sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan
01248|merupakan konversi dari pidana denda yang dituntut kepada Anak, terhadap hal
01249|tersebut selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut:
01250|Menimbang bahwa Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
01251|tentang Narkotika hakikatnya mengatur tentang percobaan dan permufakatan untuk
01252|melakukan tindak pidana narkotika sehingga ketentuan tersebut tidak dipandang
01253|sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang
01254|sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (onvolkomen dekictsvorm). Hal inilah yang
01255|mendasari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Anak dengan Pasal
01256|115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
01257|Narkotika sehingga terbuktilah tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat tanpa
01258|hak mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi
01259|1 (satu) kilogram sebagaimana telah Hakim pertimbangkan diatas;
01260|Menimbang bahwa Hakim berpendapat merupakan suatu kesalahan
01261|pemahaman dalam penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
01262|2009 tentang Narkotika jika menganggap pasal tersebut adalah assessor dari Pasal
01263|utama, karena sejatinya dalam perkara a quo Pasal 115 ayat 2 dan Pasal 132 ayat 1
01264|Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan satu kesatuan
01265|karena jika Pasal 132 ayat 1 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
01266|Narkotika tidak terbukti maka Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
01267|2009 tentang Narkotika secara mutantis mutandis tidak terbukti. Kedudukan Pasal 132
01268|ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bestanddeel
01269|atau elemen vital berimplikasi pada ketentuan pidana yang diberlakukan atau yang
01270|dijatuhkan. Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo ketentuan pidana yang
01271|
01272|Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01273|
01274|akan dijatuhkan kepada Anak haruslah mengikuti ketentuan didalam Pasal 132 ayat 1
01275|Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
01276|Menimbang bahwa ketentuan Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35
01277|Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa: “pelakunya dipidana dengan pidana
01278|penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01279|Pasal tersebut”, dengan demikian apabila mengkaji secara komprehensif mengenai
01280|rumusan pasal tersebut diatas yang didasarkan pada penafsiran autentik dan asas
01281|interpretatio cessat in claris  (jika teks undang -undang sudah jelas, tidak perlu
01282|ditafsirkan lagi), Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam Pasal 132
01283|ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hanya
01284|pidana penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda;
01285|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
01286|maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang
01287|terakhir (ultimum remedium), yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01288|Menimbang bahwa mengenai lokasi Anak menjalani pidana yang dijatuhkan
01289|kepadanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pe rtimbangan pedoman
01290|pemidanaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;
01291|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11
01292|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dapat
01293|dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman
01294|pidana penjara bagi orang dewasa;
01295|Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai
01296|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No Register Litmas: 25/LIT.PA/BPS.SBG/III/2026
01297|tanggal 27 Maret 2026  yang dibuat oleh Sulhan Taufik Tanjung, S.I.P
01298|merekomendasikan klien anak berupa pidana dalam lembaga dan  dihubungkan
01299|dengan hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Orang tua Anak,
01300|dimana Orangtua Anak memohon keringanan hukuman karena anak masih punya
01301|masa depan yang cerah dan orangtua sanggup untuk melakukan pengawasan yang
01302|lebih terhadap Anak, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
01303|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat
01304|kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
01305|dari Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan
01306|aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang
01307|harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan
01308|secara moral (moral justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (social justice);
01309|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas
01310|yang juga dihubungkan dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan,
01311|
01312|Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01313|
01314|tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan dari Anak maupun Advokat Anak, maka
01315|Hakim berpendapat bahwa dalam keterangan Anak, Anak mengakui telah membawa
01316|dan mengangkut Narkotika jenis Ganja dari Mandailing Natal dan akan membawanya
01317|ke Sumatera Barat, selain itu dalam dalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana
01318|pada Hasil Litmas Bapas Anak, diketahui faktor penyebab tindak pidana oleh Anak
01319|adalah pengaruh lingkungan, pergaulan, serta adanya pengaruh orang dewasa dan
01320|juga kurangnya pengawasan orangtua;
01321|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Anak sudah sepatutnya
01322|Hakim memegang teguh prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11
01323|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pidana penjara sebagai
01324|upaya terakhir dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu
01325|Hakim juga tidak dapat mengesampingkan kepentingan masyarakat yang harus
01326|didudukkan secara berimbang dan proporsional;
01327|Menimbang bahwa dengan demikian, maka Hakim tidak sependapat dengan
01328|pertimbangan Hasil Litmas dari Bapas terkait pemilihan pemidanaan berupa
01329|pembinaan dalam lembaga  karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak secara
01330|spesifik menyampaikan alasan mengapa merekomendasikan pidana tersebut dan
01331|juga tidak menjelaskan secara detail lembaga mana yang sudah memenuhi kualifikasi
01332|dan kualitas untuk membina anak sehingga dicapai asas kepentingan terbaik bagi
01333|anak dan anak mendapatkan haknya dan bukan malah menjerumuskan anak
01334|terhadap lembaga yang malah berakibat merusak masa depan anak. Selain itu,
01335|pemidanaan tersebut bertentangan dengan amanat dari Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal
01336|132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara
01337|jelas mengatakan bahwa terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara,
01338|bukan pembinaan dalam lembaga;
01339|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas,
01340|maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pemberian
01341|pemidanaan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja, dikarenakan 2 (dua) hal
01342|tersebut merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok yang berbeda sebagaimana dalam
01343|Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01344|Anak, kemudian berdasarkan pertimbangan Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1
01345|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemidanaan hanya pidana
01346|penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda, sehingga menurut Hakim dalam
01347|perkara a quo dikarenakan tidak adanya pidana denda, sehingga pidana denda tidak
01348|perlu dikonversikan menjadi pelatihan kerja sebagaimana Surat Edaran Mahkamah
01349|Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan
01350|
01351|Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01352|
01353|Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dan hanya menerapkan
01354|pemidanaan berupa penjara saja;
01355|Menimbang bahwa perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam
01356|penjatuhan pidana sebagai berikut:
01357|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor
01358|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa: “dalam
01359|pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, motif
01360|dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pelaku Tindak Pidana, Tindak
01361|Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan
01362|Tindak Pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat
01363|hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, pengaruh pidana
01364|terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, pengaruh Tindak Pidana terhadap
01365|Korban atau keluarga Korban, pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban,
01366|dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
01367|Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah
01368|Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan
01369|KUHAP 2025 pada Poin II.3.b menegaskan bahwa: “Pasal 54 ayat (1) KUHP wajib
01370|dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau
01371|kumulatif yang termuat dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun
01372|dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan”;
01373|Menimbang bahwa terhadap aspek motif, tujuan, cara melakukan, dan bentuk
01374|kesalahan,  Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
01375|juga cara melakukan Tindak Pidana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur
01376|pasal di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya
01377|yang relevan untuk menjamin bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional;
01378|Menimbang bahwa mengenai sikap batin pelaku Tindak Pidana, Hakim
01379|menilai sikap batin Anak pada saat perbuatan tersebut dilakukan menunjukkan
01380|adanya kesengajaan (dolus) untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat
01381|mengangkut narkotika golongan I bukan tanaman karena Anak di iming-imingi
01382|sejumlah uang oleh Gilang Ramadhan. Selanjutnya selama menjalani pemeriksaan di
01383|persidangan Hakim menilai suasana batin Anak telah kooperatif dan secara jujur
01384|mengakui perbuatannya serta Anak juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji
01385|tidak akan mengulanginya;
01386|Menimbang bahwa mengenai aspek riwayat hidup, keadaan sosial, dan
01387|ekonomi pelaku, Anak berdasarkan fakta persidangan anak belum pernah dihukum
01388|sebelumnya dan berdasarkan pengakuan orangtua kondisi anak dalam keseharian
01389|merupakan orang yang baik dan sekarang masih menjalani pendidikan sebagai kelas
01390|
01391|Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01392|
01393|2 SMK . Lebih lanjut, kondisi ekonomi keluarga dalam masuk kedalam kategori
01394|menengah kebawah sehingga anak kurang pengawasan dari orangtua;
01395|Menimbang bahwa mengenai aspek pengaruh pidana terhadap masa depan
01396|pelaku, penjatuhan pidana terhadap Anak diharapkan menjadi sarana edukasi dan
01397|rehabilitasi bagi Anak agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terlebih lagi anak
01398|masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang cerah dan panjang. Hakim
01399|berpendapat bahwa seyogianya pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat
01400|proporsional, sehingga tidak memutus harapan Anak untuk kembali menjalani
01401|kehidupannya setelah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;
01402|Menimbang bahwa mengenai pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau
01403|keluarga Korban menurut Hakim bersinggungan dengan aspek pemaafan dari Korban
01404|dan/atau keluarga Korban sehingga Hakim akan pertimbangkan secara bersamaan.
01405|Hakim menilai perbuatan Anak telah bertentangan dengan program pemerintah dalam
01406|pemberantasan tindak;
01407|Menimbang bahwa mengenai aspek nilai hukum dan keadilan yang hidup
01408|dalam masyarakat, hakim berpendapat dalam hal lamanya menjatuhkan pidana yang
01409|selayaknya kepada Anak dalam perkara a quo haruslah menyesuaikan dengan nilai
01410|hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yakni rasa keadilan moral
01411|(moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice)
01412|sebagaimana amanat Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-
01413|undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
01414|Menimbang bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan diatas, hakim
01415|berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan kepada anak sebagai pembinaan
01416|yang didasarkan pada kepentingan terbaik terhadap anak (best interest of child) dan
01417|Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam
01418|Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
01419|sehingga Hakim tidak sependapat dengan penempatan pembinaan yang Penuntut
01420|Umum sampaikan dalam tuntutanya agar anak menjalani masa pembinaan di LPKA
01421|Medan, hakim pertimbangkan sebagai berikut:
01422|Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak merupakan
01423|penduduk asli Kota Padang Panjang dan saat ini masih tercatat sebagai siswa aktif
01424|pada salah satu sekolah di kota Padang Panjang. Hakim berpendapat penempatan
01425|Anak di LPKA bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman, melainkan upaya
01426|reintegrasi sosial dan upaya rehabilitatif dan restorative terhadap perubahan perilaku
01427|Anak yang sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk dukungan
01428|keluarga. Menempatkan Anak di LPKA Medan yang jauh dari jangkauan keluarga
01429|dikhawatirkan akan menimbulkan rasa isolasi yang justru dapat menghambat proses
01430|
01431|Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01432|
01433|perbaikan perilaku Anak dan menjadi beban secara ekonomi bagi orangtua karena
01434|biaya perjalanan yang mahal dihubungkan dengan kondisi ekonomi orangtua yang
01435|masih tahap menengah kebawah, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan
01436|problematika yang lebih banyak dan penempatan tersebut tidak menimbulkan
01437|kebermanfaatan bagi semua pihak. Hakim berpendapat point krusial yang harus
01438|diperhatikan untuk menentukan LPKA mana yang terbaik untuk Anak sebagai berikut:
01439|1. Aksesibilitas dan Dukungan Moral , p enempatan Anak seharusnya juga
01440|memperhatikan kemudahan orang tua dan keluarga untuk melakukan kunjungan
01441|rutin. Kehadiran keluarga secara fisik sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas
01442|psikologis Anak selama masa pembinaan.
01443|2. Keberlanjutan Pendidikan, perlu disadari bahwa Anak masih berstatus pelajar di
01444|Padang, penempatan di LPKA yang satu wilayah hukum dengan domisili asal
01445|akan memudahkan koordinasi antara pihak LPKA dengan sekolah asal maupun
01446|Dinas Pendidikan setempat guna menjamin hak pendidikan Anak tetap terpenuhi.
01447|3. Asas Reintegrasi Sosial, proses pembinaan harus menekankan pada pemulihan
01448|hubungan antara Anak dengan masyarakatnya. Mengembalikan Anak ke
01449|lingkungan sosial terdekatnya (Padang) pasca-pembinaan akan jauh lebih efektif
01450|jika ikatan sosialnya tidak terputus selama masa pidana;
01451|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan
01452|memperhatikan asas Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child) dan
01453|Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, serta memperhatikan Pasal
01454|43 Konvensi Hak Anak (UNCRC) dan Pasal 71  Undang-undang 11 tahun 2012
01455|tentang sistem peradilan pidana anak, Hakim berkeyakinan bahwa penempatan Anak
01456|di LPKA Padang lebih menjamin tercapainya tujuan pemasyarakatan dan
01457|perlindungan hak-hak dasar Anak dibandingkan di LPKA Medan;
01458|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01459|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01460|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01461|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak
01462|dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam
01463|tahanan;
01464|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk
01465|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01466|Menimbang bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Ball diduga berisi
01467|narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna cokelat dengan berat
01468|Brutto 11.831 (sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu) gram yang dijadikan ke
01469|Netto 11.365,22 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh lima koma dua) gram, 1 (satu)
01470|
01471|Hal. 42 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
01472|
01473|buah tas ransel merek Elektra 60 warna hitam merah, 1 (satu) buah tas ransel merek