00484|berada  dalam  tahanan  sementara dengan  perintah  terdakwa  tetap
00485|ditahan dan pidana denda sebesar  Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta
00486|Rupiah) subsidair 4 (Empat) bulan kurungan
00487|3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam ,1
00488|(satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah,1 (satu) Unit Handphone
00489|merk  Asus  warna  hitam Di  Pergunakan  dalam  berkas  perkara  An.
00490|Terdakwa AR (Alm).
00491|4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa Sebesar Rp.2.000,- (dua
00492|ribu) rupiah.
00493|Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis  yang pada
00494|pokoknya mohon kepada Majelis Hakim  agar  hukumannya  diringankan,  dengan
00495|Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00496|
00497|alasan  Terdakwa  sangat  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
00498|mengulanginya  lagi serta  terdakwa  memiliki  anak  yang  masih  kecil  dan
00499|terdakwa saat ini berperan sebagai ibu dan juga ayah bagi anaknya tersebut;
00500|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
00501|Terdakwa  yang  pada  pokoknya  menyatakan  tetap  pada  surat  tuntutan
00502|(requisitoir) Penuntut Umum semula;
00503|
00504|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00505|berikut:
00506|- 1 (satu) Helai baju linjerli warna hitam,
00507|- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah,
00508|- 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna hitam,
00509|
00510|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00511|bersesuaian,  keterangan  Terdakwa,  surat/bukti  elektronik  dan  dihubungkan
00512|dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
00513|1. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2024 terdakwa telah ditangkap anggota
00514|Polisi dari Polresta Bandar Lampung;
00515|2. Bahwa benar terdakwa ditangkap atas dugaan telah mencarikan tamu/Pria
00516|untuk  berhubungan  badan  dengan  imbalan  uang  untuk  saksi  Korban binti
00517|Dalyanto (alm) sekira tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
00518|3. Bahwa benar terdakwa pertama kali berkenalan dengan saksi Korban binti
00519|Dalyanto (Alm) sekitar tahun 2022 ;
00520|Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00521|
00522|4. Bahwa benar terdakwa diperkenalkan kepada saksi Korban binti Dalyanto (Alm)
00523|oleh saksi Ayu Restiana;
00524|5. Bahwa  benar  terdakwa  pernah  mencarikan  tamu  untuk  berhubungan
00525|badan dengan sdr Korban melalui chat Whatsapp;
00526|6. Bahwa  benar  bayaran  untuk  berhubungan  badan  dengan  sdr  Korban
00527|diserahkan tamu kepada sdr Korban dan terdakwa mendapatkan uang dari
00528|mencarikan tamu BO (Booking out) tersebut;
00529|7. Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan uang dari sdr Korban sejumlah Rp
00530|400.000,00  (empat  ratus  ribu  rupiah)  dan  uangnya  sudah  habis  untuk
00531|kepentingan pribadi terdakwa;
00532|8. Bahwa  saksi  pernah  diajak  sdr  Saksi  Mahkota  1  bertemu  dengan  sdr
00533|Korban di Hostel Tanggo untuk menagih hutang sdr Korban dan setelah
00534|mendapat uang dari sdr Korban maka terdakwa dan saksi Saksi Mahkota 1
00535|menuju rumah sdr Saksi Mahkota 2untuk menyetorkan uang ;
00536|9. Bahwa terdakwa bersama dengan sdr Saksi Mahkota 1 pernah menawarkan
00537|Korban binti Dalyanto (Alm) kepada tamu /laki-laki menggunakan media online
00538|Michat;
00539|10. Bahwa benar  jika tamu/laki-laki yang akan menggunakan jasa saksi Korban binti
00540|Dalyanto  (Alm)  untuk  berhubungan  badan  setuju  maka  dilanjutkan  dengan
00541|bertemu di beberapa Hotel antara lain  Grand Kurnia Hostel beralamat   di Jl.
00542|Arjuna No. 49/101 Sawah Lama Kecamatan T anjung Karang Timur Kota Bandar
00543|Lampung, Hotel Grand Praba  beralamat di jalan  Wolter Monginsidi No.170
00544|Pengajaran Kecamatan T eluk Betung Utara kota Bandar Lampung, dan di Hotel
00545|Arinas  beralamat di Jalan  Raden Intan no. 35 gunung Sari T anjung Karang
00546|Pusat Enggal Bandar Lampung;
00547|11. Bahwa benar selain terdakwa yang ikut memasarkan  saksi Korban binti
00548|Dalyanto (Alm) untuk berhubungan badan adalah saksi Saksi Mahkota 2dan
00549|saksi Ayu Susilawati;
00550|12. Bahwa  benar  pembayaran  dilakukan  didalam  kamar  secara  cash  dari
00551|tamu/pria kepada sdr Korban binti Dalyanto (Alm) s etelah tamu /pria d an
00552|sdr Korban binti  Dalyanto  (Alm) selesai melakukan  hubungan layaknya
00553|suami istri;
00554|13. Bahwa sdr Korban binti Dalyanto (Alm) mendapatkan uang Rp 100.000,00
00555|(seratus  ribu  rupiah)  dari  setiap  tamu/pria  yang  menggunakan  jasanya
00556|sedangkan sisa uangnya oleh sdr Korban binti Dalyanto (Alm)  diberikan
00557|kepada  sdr  Saksi  Mahkota  1untuk  kemudian  uang  tersebut  diberikan
00558|kepada sdr Saksi Mahkota 2binti H Rasidin (alm) untuk membayar hutang
00559|Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00560|
00561|sdr Korban binti Dalyanto (Alm);
00562|14. Bahwa  benar  Terdakwa mau  bekerja  mencarikan  tamu  karena  akan
00563|mendapatkan uang setiap sdr Korban binti Dalyanto (Alm) melayani tamu
00564|yang dicarikan oleh terdakwa;
00565|
00566|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00567|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
00568|telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00569|Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00570|dakwaan yang berbentuk alternatif :
00571|Kesatu  :  Melanggar  pasal  2  ayat  (1)UURI  No  21  Tahun  2007  Tentang
00572|Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
00573|ATAU
00574|Kedua  : Melanggar pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang
00575|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 01
00576|Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002
00577|Tentang Perlindungan Anak;
00578|Menimbang,  bahwa  karena  dakwaan  berbentuk  Alternative  maka
00579|Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  hukum  tersebut  di  atas  akan
00580|mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 83 Jo Pasal 76
00581|F  UU  RI  No  17  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00582|Pengganti Undang Undang No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas
00583|UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
00584|Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  mempertimbangkan  dakwaan
00585|Kedua  ini  ,  Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  sejak  Negara  mengesahkan
00586|Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terjadi
00587|beberapa  kali  perubahan  terhadap  beberapa  ketentuannya  seperti  Undang-
00588|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
00589|23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan dilanjutkan dengan terbitnya
00590|Undang Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
00591|Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
00592|UU  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  anak  menjadi  Undang-
00593|Undang;
00594|Menimbang, bahwa terkait dengan pasal 83 Jo pasal 76F adanya di
00595|Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
00596|Nomor 23 tahun 2002 dan bukan berada di Undang Undang  RI No 17 Tahun
00597|2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No
00598|01 Tahun 2016 seperti dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat
00599|Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00600|
00601|Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-
00602|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
00603|23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang Undang No 17 Tahun
00604|2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang
00605|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002
00606|Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang pada pokoknya adalah
00607|1(satu)nafas artinya perubahan Undang-Undang tersebut memperkuat jangan
00608|sampai  pelaku  dapat  lepas  dari  jerat  Undang-Undang  dan  meskipun  ada
00609|kekeliruan  Penuntut  umum  dalam  menuliskan  Nomor  Undang-Undang  yang
00610|diterapkan akan tetapi tidak dapat serta merta melepaskan terdakwa dari Jerat
00611|Undang-Undang  tersebut  dan  selanjutnya  akan  dibuktikan  apakah  terdakwa
00612|benar telah melakukan perbuatan seperti yang telah didakwakan oleh Penuntut
00613|Umum,  sehingga  dakwaan  kedua  Penuntut  Umum  haruslah  dibaca
00614|menggunakan  pasal  83  Jo  Pasal  76  F  UU  RI No  35  Tahun  2014  Tentang
00615|Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  yang
00616|unsur-unsurnya sebagai berikut :
00617|1. Setiap Orang;
00618|2. Dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,
00619|atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau Perdagangan
00620|anak;
00621|Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :
00622|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  “Setiap  Orang”  adalah  menunjuk
00623|pada  Subyek  Hukum  sebagai  Terdakwa  dari  pada  suatu  delik,  yaitu  orang
00624|perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);
00625|Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek
00626|Hukum  yang  kepadanya  dapat  dimintakan  pertanggung  jawaban  atas
00627|perbuatannya dihadapan hukum;
00628|Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frasa setiap
00629|orang  tersebut,  adalah  menunjuk  kepada  Terdakwa  Tindak  Pidana  (Orang
00630|Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;
00631|Menimbang  bahwa  yang  diajukan   kehadapan  persidangan  sebagai
00632|pelaku  delik  (Terdakwa)  dalam  perkara  ini  adalah  “orang”  yang  bernama
00633|Terdakwa;
00634|Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan
00635|yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan
00636|atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh
00637|Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;
00638|Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00639|
00640|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  didengar  keterangan  Saksi-
00641|Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya
00642|mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak
00643|terjadi  kekeliruan  orang  (error  in  persona)  dan  Terdakwa  dapat  dimintai
00644|pertanggungjawabannya;
00645|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  Setiap  Orang” telah
00646|terpenuhi;
00647|Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
00648|melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  penculikan,  penjualan,
00649|dan/atau Perdagangan anak
00650|Menimbang, bahwa unsur  Anak adalah seseorang yang belum berusia
00651|18 (delapan belas)tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
00652|Menimbang, bahwa  berdasarkan  Kutipan  Akta  Kelahiran  No  1801-LT-
00653|21072016-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
00654|Sipil Kabupaten Lampung Selatan diketahui sdri Korban adalah anak kedua dari
00655|pasangan suami istri Dalyanto dan ibu Masitoh yang lahir pada di Panglong
00656|pada tanggal 1 Juni 2007, sehingga saat kejadian masih berusia 16 (enam
00657|belas)tahun;
00658|Menimbang, bahwa  unsur  ”menempatkan,  membiarkan, melakukan,
00659|menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan,
00660|dan/atau Perdagangan anak” merupakan unsur perbuatan/proses;
00661|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  tidak  mengatur  secara  jelas
00662|pengertian perdagangan anak, namun mengutip pengertian perdagangan orang
00663|yang dirumuskan dalam Undang Undang Pemberantasan Perdagangan orang
00664|disebutkan  Perdagangan  orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkatan,
00665|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
00666|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00667|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
00668|penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh
00669|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik
00670|didalam  maupun  antar  Negara  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan
00671|orang tereksploitasi;
00672|Menimbang bahwa unsur kedua tersebut disusun secara alternatif yang
00673|terdiri  dari  anasir-anasir  (elemen  unsur),  maka  Majelis  Hakim  akan
00674|membuktikan  anasir-anasir  mana  yang  paling  mendekati  dengan  perbuatan
00675|Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;
00676|Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00677|
00678|Menimbang, bahwa dari keterangan  saksi Anak Korban  usia 16 (enam
00679|belas)tahun diketahui jika dirinya telah  dipasarkan oleh Saksi  Ayu Susilawati,
00680|terdakwa dan saksi  mahkota 1  menggunakan aplikasi Michat dan whatsapp
00681|untuk melayani tamu yang ditawarkan kepadanya guna berhubungan badan
00682|dan para tamu tersebut selanjutnya akan memberikan imbalan berupa uang
00683|kepada sdri Korban untuk selanjutnya uang tersebut oleh sdr Korban diserahkan
00684|kepada sdr Saksi Mahkota 1binti H Istanto (alm) untuk kemudian diserahkan
00685|kepada sdr Saksi Mahkota 2untuk membayar hutang pembelian HP;
00686|Menimbang  bahwa  sdr  Korban untuk  melayani  tamu  yang  berhasil
00687|dicarikan oleh Terdakwa  dilakukan perjanjian untuk bertemu  di beberapa Hotel
00688|antara lain  Grand Kurnia Hostel beralamat   di Jl. Arjuna No. 49/101 Sawah Lama
00689|Kecamatan  T anjung  Karang  Timur  Kota  Bandar  Lampung,  Hotel  Grand  Praba
00690|beralamat di jalan  Wolter Monginsidi No.170 Pengajaran Kecamatan T eluk Betung
00691|Utara kota Bandar Lampung, dan di Hotel Arinas beralamat di Jalan Raden Intan no.
00692|35 gunung Sari T anjung Karang Pusat Enggal Bandar Lampung;
00693|Menimbang,  bahwa  terdakwa  dipersidangan  mengakui  jika  dirinya  ada
00694|mencarikan tamu untuk berhubungan badan dengan korban Korban melalui media
00695|online whatsapp  dan motif terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena dirinya
00696|akan mendapatkan bagian /persenan dari uang yang didapatkan oleh korban Korban;
00697|Menimbang, bahwa jika ditarik benang merah dalam perkara ini maka terdapat
00698|anasir  “penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran”  dan  jika
00699|disambunghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 ahun 2007 tentang
00700|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “Penjeratan Utang adalah
00701|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00702|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00703|tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang”;
00704|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut
00705|Majelis  Hakim  Unsur  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh
00706|melakukan, atau turut serta melakukan penculikan,  penjualan,  dan/atau
00707|Perdagangan anak telah terpenuhi ;
00708|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 Jo Pasal 76
00709|F UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik
00710|Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  telah terpenuhi,
00711|maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00712|bersalah  melakukan tindak pidana perdagangan  orang sebagaimana dakwaan
00713|Alternatif Kedua Penuntut Umum;
00714|Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00715|
00716|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00717|mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada
00718|alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun
00719|pembenar,  sehingga  berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa
00720|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00721|Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
00722|pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
00723|akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
00724|dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab
00725|Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim
00726|tidak  menemukan  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di
00727|atas,  sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat  mempertanggungjawabkan
00728|perbuatannya;
00729|Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif
00730|dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
00731|sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)
00732|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis
00733|Hakim  tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-
00734|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
00735|di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan
00736|hukum atas perbuatan Terdakwa;
00737|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00738|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00739|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana
00740|yang  dijatuhkan  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dengan
00741|mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  di
00742|mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
00743|perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan
00744|semata-mata  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah
00745|dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan  tetapi  juga  bersifat  edukatif  yaitu  instrumen
00746|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
00747|di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media
00748|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau  merupakan  instrumen
00749|intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
00750|perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
00751|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal 22 ayat (4)  Undang-Undang
00752|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa  dalam perkara ini
00753|Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2024/PN Tjk
00754|
00755|terhadap  Terdakwa telah dikenakan penangkapan  dan penahanan yang sah,
00756|maka  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
00757|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;