01151|dimiliki CPMI yaitu KTP,Kartu Keluarga, Ijin Keluarga (Istri,Suami,Orang
01152|tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses wawancara.  Proses
01153|selanjutnya  adalah  dibuatkan  Berita  Acara  Serah  Terima  kepada
01154|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PЗMI) yang berisikan
01155|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI) memenuhi syarat  sebagai
01156|Pekerja  Migran Indonesia  (PMI)  dan  dikeluarkan  Surat  Rekomendasi
01157|untuk proses pembuatan paspor;
01158|e. Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
01159|Pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Balai
01160|Latihan  Kerja  Luar  Negeri (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01161|Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01162|dilakukan  proses  oleh  Perusahan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja
01163|Migran Indonesia (P3MI);
01164|- Bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01165|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Pemerintah
01166|Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan
01167|Pelindungan Pekerja Migran  Indonesia bahwa Persyaratan  yang harus
01168|Hal. 39 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01169|Paraf
01170|KM A1 A2
01171|
01172|dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri
01173|adalah :
01174|a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01175|b) Memiliki Kompetensi;
01176|c) Sehat jasmani dan Rohani;
01177|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01178|e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01179|- Paspor;
01180|- Visa Kerja;
01181|- Asuransi (BPJS);
01182|- Medical Report;
01183|f) Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi  Tenaga
01184|Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut adalah system
01185|online pelayanan administrasi penempatan PMl dan penerbitan KTKLN
01186|yang  melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur
01187|dalam  Pasal  5  dan  Pasal  13  UU  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01188|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01189|- Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah;
01190|- Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh
01191|kepala desa;
01192|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01193|- Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01194|kesehatan dan psikologi;
01195|- Perjanjian Kerja;
01196|- Perjanjian Penempatan;
01197|- Bahwa sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja
01198|dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat belum ada Perusahaan
01199|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia(P3MI) yang memiliki
01200|Job Order atau Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)
01201|di  Provinsi  NTB  pada  tujuan  negara  penempatan  ke  Australia  sebab,
01202|berdasarkan  Pasal  31  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18
01203|tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang
01204|termasuk  dalam  negara  penempatan  1).  Mempunyai  Peraturan
01205|Perundang-undangan  yang  melindungi  Tenaga  Kerja  Asing,  2).  Telah
01206|Memiliki Perjanjian Tertulis antara Pemerintah Negara tujuan penempatan
01207|Hal. 40 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01208|Paraf
01209|KM A1 A2
01210|
01211|dan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  3).  Memiliki  Sistem  Jaminan
01212|Sosial  atau  asuransi  yang  melindungi  Pekerja  Asing.  Namun  dengan
01213|adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI Nomor 555 Tahun 2023
01214|tanggal  6  Oktober  2023  Tentang  Biaya  Penempatan  Pekerja  Migran
01215|Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI kepada Pemberi Kerja Berbadan
01216|Hukum di Negara Australia, maka diperbolehkan adanya penempatan PMI
01217|melalui Skema P to P (P3MI) khusus pada sektor tertentu (Chef, Motor
01218|Mekanik, Cooks, Welder, Metal Fabricator, dan Cabinet Markers) Tidak
01219|diperkenankan melalui orang-peroangan;
01220|Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Ahli
01221|sebagai berikut:
01222|Hal. 58 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01223|Paraf
01224|KM A1 A2
01225|
01226|Ahli  Samsul  Hidayat,  S.H.,  M.H.  dibawah  sumpah  memberikan
01227|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01228|- Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2007.5
01229|Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 21
01230|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01231|maka  pengertian  atau  definisi  perdagangan  orang  adalah:  “Tindakan
01232|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
01233|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01234|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01235|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01236|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01237|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
01238|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01239|atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01240|- Bahwa  berbeda  halnya  pengertian  perdagangan  orang  sebagaimana
01241|diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor:  21  Tahun  2007  tentang
01242|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Kitab  Undang-
01243|Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mengatur perdagangan
01244|orang dalam Pasal 297 dan 324, yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan
01245|perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana
01246|penjara  paling  lama  enam  tahun.”  (Pasal  297  KUHP). “  Barangsiapa
01247|dengan  biaya  sendiri  atau  biaya  orang  lain  menjalankan  perniagaan
01248|budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja
01249|turut  serta  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam  salah  satu
01250|perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama
01251|dua belas tahun.” (Pasal 324 KUHP);
01252|- Bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3 (tiga) yaitu
01253|unsur  Proses,  unsur  Cara  dan  Tujuan  Eksploitasi,  hal  tersebut  dapat
01254|dijelaskan sebagai berikut:
01255| Proses:  tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01256|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
01257| Cara:  dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01258|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01259|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan       utang atau Memberi
01260|Hal. 59 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01261|Paraf
01262|KM A1 A2
01263|
01264|bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
01265|yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
01266| Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01267|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  Pelacuran,  Kerja  atau
01268|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01269|Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik  seksual,  Organ
01270|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01271|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01272|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01273|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;
01274|- Bahwa TPPO dalam bentuk membawa ke Luar negeri diatur dalam Pasal
01275|4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01276|Perdagangan  Orang,  yang  merumuskan  bahwa:  ”Setiap  orang  yang
01277|membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01278|Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01279|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01280|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01281|sedikit  Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01282|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
01283|- Bahwa  Unsur-unsur  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01284|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01285| Setiap Orang : Setiap orang dalam pasal ini mengacu pada pengertian
01286|Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan atau korporasi
01287|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01288| Yang membawa Warga Negara Indonesia : Jadi yang dibawa adalah
01289|warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal ini apabila
01290|yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01291| Ke luar wilayah Republik Indonesia: Jika dibawa masih dalam wilayah
01292|Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam unsur pasal
01293|ini;
01294| Dengan maksud untuk di eksploitasi: Maka haruslah dapat ditujunkan
01295|unsur  pasal  subjektif  alam  Pasal  4  ini,  dia  bermaksud  (dapat
01296|digolongkan ke dalam menyengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01297| Sedangkan  Eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah
01298|mengacu pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan
01299|Hal. 60 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01300|Paraf
01301|KM A1 A2
01302|
01303|atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
01304|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
01305|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
01306|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindagka
01307|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01308|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01309|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01310|- Bahwa pembantuan dan percobaan melakukan TPPO diatur dalam Pasal
01311|10  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01312|Perdagangan  Orang,  yang  merumuskan  bahwa  :  ”Setiap  orang  yang
01313|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana
01314|perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
01315|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01316|- Bahwa kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain.
01317|Jadi pengertian Yang membantu tetap mengacu pada Pasal 56 KUHP
01318|(sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)  adalah
01319|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
01320|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
01321|Pembantuan dilakukan pada waktu atau sebelum tindak pidana dilakukan;
01322|- Bahwa Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah berniat melakukan
01323|perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan permulaan tapi tidak
01324|selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Selanjutnya Pasal 11 UU RI
01325|No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01326|Orang  adalah:  ”Setiap  orang  yang  merencanakan  atau  melakukan
01327|permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
01328|dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana
01329|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01330|- Unsur-unsur pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01331|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01332| Merencanakan: Membuat rencana;
01333| Pemufakatan  Jahat  (samenspanning)  dianggap  ada  apabila  sudah
01334|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01335|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01336|- Bahwa sudah ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau
01337|lebih untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01338|Hal. 61 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01339|Paraf
01340|KM A1 A2
01341|
01342|
01343|Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
01344|keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
01345|TERDAKWA I. ABDUS SYAHID ALS ANGKEP
01346|- Bahwa  Terdakwa  I  dihadapkan  di  persidangan  sehubungan  dengan
01347|masalah terkait gagalnya pemberangkatan atas perekrutan Saksi Ulul
01348|Albab ke Australia;
01349|- Bahwa Terdakwa I  Mengenal Saksi  Ulul Albab karena dikenalkan oleh
01350|Terdakwa II Mai Suriyani  Als Mai dan Terdakwa III Hernawati Als Rana
01351|untuk diberangkatkan ke Australia untuk bekerja;
01352|- Bahwa  Terdakwa  III  Hernawati  Als  Rana  merupakan  teman  yang
01353|Terdakwa I kenal sejak 4 tahun yang lalu saat suaminya yang bernama
01354|Sdr.  H.  Juwaini.  sejak  saat  itu  Terdakwa  I  mengenal  dengannya.
01355|Sedangkan  Terdakwa  II  Mai  Suriyani Als  Mai adalah  sponsor  yang
01356|dikenalkan oleh  Terdakwa III Hernawati Als Rana  saat meminta tolong
01357|kepada saya untuk memproses Saksi Ulul Albab ke negara Australia;
01358|- Bahwa Terdakwa I bersama dengan  Terdakwa II Mai Suriyani  Als Mai
01359|dan  Terdakwa  III  Hernawati  Als  Rana  bekerjasama  untuk  perekrutan
01360|Saksi Ulul Albab menjadi Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan
01361|ke Australia;
01362|- Bahwa Terdakwa I dan  Terdakwa II Mai Suriyani  Als Mai tidak memiliki
01363|Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia (P3MI) namun Terdakwa
01364|memiliki  usaha  Tour  &  Travel Sahita  Jaya  bersama  rekanan  agency
01365|Terdakwa I;
01366|- Bahwa sekitar bulan  November 2023  Terdakwa III Hernawati Als Rana
01367|dan Terdakwa II Mai Suriyani Als Mai datang mencari saya ke Bandung,
01368|Jawa  Barat  karena  saya  ada  kerjaan  di  Bandung.  Setelah bertemu
01369|dengan  Terdakwa III Hernawati Als Rana  dan  Terdakwa II Mai Suriyani
01370|Als  mereka  meminta  bantuan  kepada  untuk  memberangkatkan
01371|keluarganya yang bernama Saksi Ulul Albab dapat di berangkatkan ke
01372|negara  Australia  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia.  Pada  saat  itu
01373|Terdakwa  I  memberikan  waktu  untuk  pemberangkatan  ke  negara
01374|Australia selama 3 bulan Terdakwa III Hernawati Als Rana dan Terdakwa
01375|II  Mai  Suriyani  Als  Mai  menyepakatinya.  Sekitar  dua  mingguan,
01376|Terdakwa I menjemput Terdakwa II Mai Suriyani Als Mai bersama dengan
01377|Saksi Ulul Albabdi Bandara Soekarno Hatta dan mengajak ke tempat
01378|Hal. 46 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01379|Paraf
01380|KM A1 A2
01381|
01382|makan yang berada wilayah Jakarta pada saat itu Terdakwa III Hernawati
01383|Als Rana dan Terdakwa II Mai Suriyani Als Mai memberitahukan kepada
01384|Terdakwa I bahwa per anak yang Terdakwa II Mai Suriyani Als Mai bawa
01385|hanya  sanggup  membayar  Rp.  90.000.000,00  (sembilan  puluh  juta
01386|rupiah)  yang  dimana  awalnya  saya  tidak  pernah  memintakan  uang
01387|kepada Terdakwa III Hernawati Als Rana dan Terdakwa II Mai Suriyani
01388|Als  Mai  dalam  hal  pemberangkatan  ke  negara  Australia  Selanjutnya,
01389|setelah  Terdakwa I  membawa Saksi Ulul Albabke kos Bogenville yang
01390|berada di daerah Bekasi, Jawa Barat selama 2 bulan. Terdakwa I tidak
01391|ada  memberikan  aktivitas  seperti  pelatihan  sebelum  kerja  maupun
01392|kegiatan  bersifat  persiapan  bekerja  ke  luar  negeri  karena  hanya
01393|melakukan  aktifitas  untuk  belajar  bahasa  inggris  sendiri  agar  bisa
01394|berkomunikasi di negara Australia. Pada saat berada di penampungan
01395|tersebut,  tepatnya  sekitar  bulan  Januari  2024  Terdakwa  I  telah
01396|memesankan pesawat ke negara Australia melalui Bandara Soekarno
01397|Hatta.  Namun,  sampai  di  Bandara  Soekarno  Hatta  kami  tertinggal
01398|pesawat. Selanjutnya Terdakwa I bersama Saksi Ulul Albabdan beberapa
01399|peserta yang telah Terdakwa I berikan tiket pesawat tersebut kembali ke
01400|Apartemen masing-masing. Sampai dengan awal April 2024 Saksi Ulul
01401|Albab  mengundurkan  diri  untuk  berangkat  ke negara  Australia  dan
01402|kembali ke Lombok;
01403|- Bahwa Terdakwa I sendiri yang membelikannya untuk Saksi Ulul Albab;
01404|- Bahwa  biaya  sebesar  Rp90.000.000,00  (sembilan  puluh  juta  rupiah)
01405|yang Terdakwa I minta Terdakwa III Hernawati Als Rana dan Terdakwa II
01406|Mai Suriyani Als Mai tidak ada diberikan. Karena yang menyerahkan
01407|uang pendaftaran tersebut itu langsung dilakukan oleh Saksi Ulul Albab
01408|dengan  cara  ditransfer  ke  rekening  Terdakwa  I  sejumlah
01409|Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
01410|- Bahwa Terdakwa I menjanjikan pemberangkatan selama 3 (tiga) bulan
01411|untuk mengurus visa tour dan agency yang berada di Australia;
01412|- Bahwa Terdakwa I membuat visa tour di Kedutaan Besar Australia di
01413|Jakarta melalui calo bernama Sdr. Hermanu Aji Als Boy dengan biaya
01414|jasa sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk satu
01415|visa dengan menyerahkan Paspor asli peserta;
01416|Hal. 47 dari 83 hal Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Mtr
01417|Paraf
01418|KM A1 A2
01419|
01420|- Bahwa Terdakwa I tidak meminta dokumen seperti Paspor, Kartu Tanda
01421|Penduduk dan lain sebagainya kepada Saksi Ulul Albab karena yang
01422|mengurus  sisanya  adalah  Terdakwa  III  Hernawati  Als  Rana  dan
01423|Terdakwa II Mai Suriyani Als Mai;
01424|- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memberikan kegiatan pelatihan kerja
01425|kepada  Saksi Ulul Albab sebelum memberangkatkan Saksi Ulul Albab,
01426|hanya menyuruh belajar bahasa Inggris secara mandiri di kos yang ada
01427|di Cibubur;
01428|- Bahwa  Saksi  Ulul  Albab  tidak  jadi  diberangkatkan  karena  Saksi  Ulul
01429|Albab telah mengundurkan diri sedangkan uang masih di Para Terdakwa;
01430|-  Bahwa uang sejumlah Rp72.000.000,00 digunakan untuk tiket Lombok
01431|menuju Jakarta  sejumlah Rp1.400.000,00 (satu  juta empat ratus ribu
01432|rupiah),  pembuatan  visa  melalui  Calo  sejumlah  Rp10.000.000,00
01433|(sepuluh  juta  rupiah),  sewa  Apartmen  Kalibata  City  sekaligus  biaya