02223|1. Dalam UU No. 44 Tahun 2008: a. Lebih spesifik dan komprehensif
02224|dalam mengatur tentang pornografi. - b. Mengatur tentang konten
02225|pornografi yang dapat merugikan dan/atau membahayakan anak
02226|dan/atau masyarakat. c. Mengatur tentang menawarkan atau
02227|mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
02228|d. Mengatur tentang sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar;
02229|2. KUHP (Kitab Undang -Undang Hukum Pidana) : a. Mengatur tentang
02230|tindak pidana yang terkait dengan pornografi, seperti penyebaran
02231|gambar atau tulisan cabul (Pasal 282 KUHP). b. Mengatur tentang
02232|sanksi pidana bagi pelanggar.
02233|2. Bahwa dalam KUHP tidak sekomprehensif UU No. 44 Tahun 2008 dalam
02234|mengatur tentang pornografi;
02235|
02236|3. Bahwa perbedaan utama antara uu no. 44 tahun 2008 dan kuhp adalah
02237|bahwa uu no. 44 tahun 2008 lebih spesifik dan komprehensif dalam
02238|mengatur tentang pornografi, sedangkan kuhp lebih umum dan hanya
02239|mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan pornografi.
02240|Sedangkan pemidanaan terhadap pelaranan dari Pasal 4 ayat (2) UU No.
02241|44 Tahun 2008 di atur dalam Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008. Pasal 30
02242|UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi: Setiap orang yang
02243|menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
02244|(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
02245|paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit
02246|Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
02247|Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Pasal ini mengatur tentang sanksi
02248|pidana bagi pelanggar menawarkan atau mengiklankan, baik langsung
02249|maupun tidak langsung layanan seksual yang dapat merugikan dan/atau
02250|membahayakan anak dan/atau masyarakat;
02251|4. Bahwa merujuk pada BAP di atas, Patut Diduga perbuatan yang
02252|dilakukan oleh Sdr saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan Terdakwa secara
02253|bersama-sama membuat website www.theemporiumbalimassage.com
02254|untuk melakukan perekrutan atau penerimaan sebagai therapish, dan
02255|juga pada situs/website www.theemporiumbalimassage.com
02256|menawarkan massage/pijat plus -plus dengan beberapa paket, sehingga
02257|merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 yaitu dilarang
02258|menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit
02259|ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
02260|menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau
02261|memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan,
02262|baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual patut diduga telah
02263|terpenuhi;
02264|5. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saksi Kiki Kristina Alias
02265|Kiki dan Terdakwa secara bersama-sama patut diduga menyediakan jasa
02266|pornografi sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun
02267|2008 Tentang Pornografi. Atas dasar itu, menurut pendapat ahli dapat
02268|dianalisis sesuai bap di atas, maka patut diduga dan dapat dimintai
02269|pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dengan
02270|modus membuka usaha massage/pijat plus plus sebagaimana di atur
02271|dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506
02272|KUHP Jo Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 30 UU No. 44
02273|
02274|Tahun 2008 Jo Pasal 55 KUHP adalah saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan
02275|Terdakwa dan Sdr. Ima;
02276|6. Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum yang ahli kuasai dan ketahui
02277|serta merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, Tindak
02278|Pidana Perdagangan orang adalah: Bahwa merujuk pada UU PTPPO
02279|menyatakan dalam pasal-pasalnya :
02280|1. Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007: Perdagangan Orang adalah
02281|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
02282|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
02283|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
02284|pemAliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
02285|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
02286|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
02287|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
02288|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
02289|tereksploitasi.
02290|2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau
02291|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur -unsur tindak pidana yang
02292|ditentukan dalam Undang-Undang ini.
02293|- Bahwa selanjutnya Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan: (1)
02294|Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02295|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
02296|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
02297|pemAliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
02298|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
02299|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
02300|lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
02301|Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
02302|(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
02303|paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
02304|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika
02305|perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
02306|tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama
02307|sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
02308|- Bahwa atas dasar itu menurut ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang
02309|dianggap sebagai kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia
02310|dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari
02311|
02312|semakin luas dan semakin rumit (complicated) modus operandinya.
02313|Dewasa ini, perdagangan orang telah menjadi bisnis kejahatan yang
02314|paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan terorganisir
02315|lainnya seperti trafficking of drug and arms. Hal ini mengingat dalam
02316|perdagangan orang, manusia diperlakukan sebagai komoditi yang dapat
02317|dieksploitasi, disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi berulangkali
02318|untuk meningkatkan keuntungan pelaku, dan dengan merujuk pada
02319|Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 bahwa Tindak
02320|Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan Delik Formil, yaitu
02321|adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya
02322|unsur-unsur perbuatan, atau delik yang dianggap telah selesai dengan
02323|dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
02324|undang-undang. b. Adapun unsur -unsur Tindak Pidana Perdagangan
02325|Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007
02326|adalah: Adanya unsur Proses, Cara Dan Tujuan yaitu:
02327|1. Proses : adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02328|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
02329|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
02330|penyekapan, pem Aliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
02331|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
02332|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
02333|memegang kendali atas orang lain tersebut
02334|2. Cara : yaitu dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan
02335|kekerasan, penculikan, penyekapan, pem Aliasuan, penipuan,
02336|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
02337|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan
02338|dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
02339|3. Tujuan : yaitu Mengeksploitasi orang tersebut; Di wilayah Negara RI
02340|atau antar Negara (delik formil); dan Mengakibatkan orang
02341|tereksploitasi (delik materiil)
02342|- Bahwa berdasarkan Kronologis dan fakta -fakta tersebut di atas, menurut
02343|pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan hukum yang ahli ketahui
02344|dan kuasai, perbuatan yang merupakan atau sudah termasuk dalam
02345|bentuk eksploitasi seksual, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21
02346|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
02347|adalah: Bahwa dalam kronologis kasus di atas, patut diduga adanya
02348|eksploitasi seksual yang dilakukan oleh S saksi Kiki Kristina Alias Kiki
02349|
02350|dan Terdakwa (Pemilik tempat usaha The Empor ium Bali Massage)
02351|secara bersama -sama membuat website
02352|www.theemporiumbalimassage.com atas anjuran Sdr. Ima, yang
02353|tujuannya untuk mencari therapish yang mau bekerja sebagai therapis
02354|plus plus untuk dipekerjakan sebagai therapis berupa massage/pijat
02355|plusplus dengan beberapa paket;
02356|- Bahwa dalam menjalankan usaha massage/Pijat plus plus tersebut
02357|PATUT DIDUGA para therapis melakukan pekerjaan sesuai paket yang
02358|disediakan, dimana paket tersebut diantaranya terdapat bentuk
02359|pemanfaatan organ tubuh seksual serupa dengan kegiatan pelacuran
02360|dan percabulan, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan,
02361|sebagaimana dilarang oleh Pasal 1 Angka 7 Jo Pasal 1 Angka 8 UU No.
02362|21 Tahun 2007;
02363|- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi Resa Lustiani Alias Dinda;
02364|- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan
02365|Terdakwa;
02366|- Bahwa setelah membaca dan menganalisis kronologis kasus di atas,
02367|maka menurut pengetahuan ilmu hukum yang ahli ketahui dan kuasai,
02368|terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan
02369|Terdakwa telah melakukan perekrutan dan penerimaan terhadap Saksi
02370|Resa Lustiani Alias Dinda sebagai korban, Patut Diduga telah terjadi
02371|tindak pidana sebagaimana di atur dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang
02372|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
02373|- Bahwa merujuk pada rumusan Pasal 2 UU No., 21 Tahun 2007 tentang
02374|larangan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, PATUT
02375|DIDUGA oleh saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan Terdakwa yang telah
02376|merekrut dan menerima Saksi Resa Lustiani Alias Dinda sebagai therapis
02377|di panti pijat plus plus merupakan Eksploitasi Seksual, karena Saksi
02378|Resa Lustiani Alias Dinda adalah orang yang dalam posisi rentan
02379|membutuhkan biaya hidup, dan keadaan ini dimanfaatkan oleh saksi Kiki
02380|Kristina Alias Kiki dan Terdakwa untuk mengekspl oitasi, sekalipun
02381|dengan memberikan bayaran, namun bayaran yang diterima oleh Saksi
02382|Resa Lustiani Alias Dinda selanjutnya disetorkan/dibagikan ke oleh saksi
02383|Kiki Kristina Alias Kiki dan Terdakwa, atas dasar itu, menurut pendapat
02384|ahli patut diduga perbuatan yang dilakukan oleh saksi kiki kristina Alias
02385|kiki dan Terdakwa terhadap saksi Resa Lustiani Alias Dinda adalah
02386|
02387|merupakan tindak Pidana Perdagangan Orang, Dengan Cara Eksploitasi
02388|Seksual Yang Tujuannya Adalah Mendapatkan Keuntungan Material;
02389|- Bahwa merujuk pada UU PTPPO menyatakan dalam pasal-pasalnya :
02390|a. Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007: Perdagangan Orang adalah
02391|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
02392|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
02393|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
02394|pemAliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
02395|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
02396|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
02397|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara
02398|maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
02399|orang tereksploitasi;
02400|b. Pasal 1 angka 2 : Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap
02401|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur -unsur
02402|tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
02403|c. Pasal 1 Angka 3 : Korban adalah seseorang yang mengalami
02404|penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial,
02405|yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
02406|d. Pasal 1 Angka 7: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
02407|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
02408|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
02409|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,
02410|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
02411|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
02412|atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
02413|lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
02414|e. Pasal 1 Angka 8 : Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk
02415|pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban
02416|untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
02417|semua kegiatan pelacuran dan percabulan;
02418|f. Pasal 1 Angka 9 : Perekrutan adalah tindakan yang meliputi
02419|mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang
02420|dari keluarga atau komunitasnya;
02421|g. Pasal 1 Angka 10 : Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan
02422|atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
02423|Selanjutnya Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan: (1) Setiap
02424|
02425|orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02426|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
02427|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
02428|penyekapan, pem Aliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
02429|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
02430|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
02431|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
02432|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana
02433|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
02434|15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
02435|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
02436|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (2) Jika perbuatan
02437|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
02438|tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama
02439|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menurut Pendapat Ahli merujuk
02440|pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah :
02441|bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan Delik
02442|Formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan
02443|dipenuhinya unsur -unsur perbuatan, atau delik yang dianggap telah
02444|selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam
02445|dengan hukuman oleh undang -undang. Selain itu TPPO dapat
02446|dilakukan oleh orang perseorangan, berkelompok (lebih dari satu
02447|orang), atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan
02448|orang. Sedangkan unsur -unsur tindak pidana perdagangan orang
02449|sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 adalah:
02450|Adanya unsur Proses, Cara dan Tujuan.
02451|1. Proses : adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
02452|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
02453|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
02454|penculikan, penyekapan, pem Aliasuan, penipuan,
02455|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
02456|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
02457|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
02458|tersebut;
02459|2. Cara : yaitu dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan
02460|kekerasan, penculikan, penyekapan, pem Aliasuan, penipuan,
02461|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
02462|
02463|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
02464|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
02465|tersebut;
02466|3. Tujuan : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
02467|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
02468|paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
02469|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
02470|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
02471|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
02472|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
02473|keuntungan baik materiil maupun immateriil.
02474|- Bahwa merujuk pada kronologis kasus di atas, Patut Diduga saksi Kiki
02475|Kristina Alias Kiki dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana
02476|perdagangan orang dengan cara melakukan perekrutan dan penerimaan,
02477|dan eksploitasi seksual, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21
02478|Tahun 2007, dan mempermudah perbuatan cabul sebagaimana di atur
02479|dalam Pasal 296 KUHP, serta menarik keuntungan dari kegiatan
02480|tersebut, serta menjadikannya sebagai kebiasaan dan/atau mata
02481|pencaharian atau sebagai Mucikari sebagaimana di atur dalam Pasal 506
02482|KUHP. Oleh karena itu, PATUT DIDUGA saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan
02483|Terdakwa telah melakukan perekrutan dan penerimaan para therapis
02484|adalah untuk dipekerjakan sebagai therapis plus -plus ditempat usaha
02485|milik, berupa massage/pijat plus -plus dengan beberapa paket yaitu:
02486|Fortuna Package seharga Rp.1.500.000, - dengan layanan yang
02487|berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body
02488|to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual); Athena
02489|Package seharga Rp. 850.000, -. dengan layanan yang berdurasi 90
02490|menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body
02491|Massage; Gaia Package seharga Rp.650.000, - dengan layanan yang
02492|berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job, yang tujuan
02493|untuk mendapatkan keuntungan materiil, yaitu dalam satu bulan dapat
02494|menghasilkan uang Rp. 40. 000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);
02495|- Bahwa perbuatan massage/pijat plus plus dengan beberapa paket yang
02496|disediakan merupakan perbuatan melanggar kesusilaan, dimana
02497|perbuatan tersebut di Indonesia merupakan tindakan yang tidak sesuai
02498|dengan norma -norma moral, etika, dan nilai -nilai sosial yang berlaku
02499|dalam masyarakat. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa jijik, rasa takut,
02500|
02501|atau rasa tidak nyaman pada orang lain. Bahwa dalam konteks hukum,
02502|melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar
02503|standar moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat
02504|menimbulkan dampak negatif pada orang lain atau masyarakat. Contoh
02505|tindakan yang dapat dianggap melanggar kesusilaan adalah:
02506|a.  Tindakan cabul atau asusila.
02507|b.  Tindakan yang melanggar privasi atau kehormatan orang lain.
02508|c.  Tindakan yang menimbulkan rasa takut atau rasa tidak nyaman pada
02509|orang lain.
02510|d.  Tindakan yang melanggar norma-norma moral dan etika yang berlaku
02511|dalam masyarakat.
02512|- Bahwa perbuatan berupa pijat plus plus merupakan perbuatan yang
02513|bertentangan nilai -nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat Indonesia,
02514|dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam
02515|Pasal 290 sampai Pasal 296 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana
02516|(KUHP). Pasal 296 KUHP menyatakan: Barang siapa dengan sengaja
02517|menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain
02518|dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau
02519|kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
02520|empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah
02521|Bahwa Pasal 296 (KUHP) mengatur tentang keterlibatan dalam prostitusi.
02522|Pasal ini berlaku untuk orang yang sengaja menyebabkan atau
02523|memudahkan perbuatan cabul orang lain, dan menjadikan perbuatan
02524|tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan. Pasal 296 KUHP berlaku
02525|untuk orang -orang yang menyediakan tempat untuk prostitusi, baik
02526|secara online maupun offline;
02527|- Bahwa unsur -unsur Pasal 296 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana
02528|(KUHP) adalah:
02529|1. Barang siapa; Mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul;