02034|bukti transfer tersebut ke Terdakwa dan laki laki tersebut datang ke kamar yang
02035|disewa oleh Terdakwa pada pukul 03.00 WIB untuk menyetubuhi Anak Korban;
02036|Menimbang bahwa pukul 03.00 WIB, laki laki tersebut masuk ke kamar
02037|yang  telah  disewa  oleh  TERDAKWA.  Kemudian  Terdakwa,  Sdri.  Teman
02038|TERDAKWA,  dan  Sdri.  (DPO) bersembunyi  di  kamar  mandi.  Selanjutnya,
02039|lakilaki  tersebut  langsung  melakukan  persetubuhan  dengan  Anak  Korban
02040|sebanyak dua kali hingga mengeluarkan sperma di dalam Anak Korban. Oleh
02041|karena perbuatan tersebut, Anak Korban menangis dan merasa kesakitan;
02042|Hal. 53 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02043|
02044|Menimbang  bahwa  sebelum  melakukan  tindakan  tersebut,  Terdakwa
02045|menyuruh agar dilakukan suntik KB di bidan desa terhadap Anak Korban agar
02046|Anak  Korban  tersebut  tidak  hamil  setelah  disetubuhi  oleh  lakilaki  yang
02047|menyetubuhi Anak Korban di Bireuen;
02048|Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  visum  et  repertum dari  Dinas
02049|Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dengan Nomor
02050|4411.6/06/2025, tanggal 15 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. Antoni
02051|Isma,  Sp.OG,  dokter  pemeriksa  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Aceh
02052|Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban,
02053|diperoleh  hasil  pemeriksaan  Anak  perempuan  berumur  16  tahun  dari  hasil
02054|pemeriksaan didapatkan selaput dara robek pada arah jam 4, 6, 8, 12 kesan
02055|luka lama. Jalan lahir dapat dilalui 1 jari longgar;
02056|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1104-
02057|LT-20032019-0049  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh
02058|Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun
02059|pada saat kejadian, sehingga Terdakwa tidak dapat berlindung dibalik anggapan
02060|bahwa tindakannya dilakukan atas persetujuan Anak Korban. Hal ini karena
02061|orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap belum cakap
02062|hukum dan tidak dapat memahami konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan.
02063|Malah seharusnya Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa membimbing
02064|Anak Korban agar menjadi anak yang baik, bukan menjerumuskan Anak Korban
02065|ke lingkaran perdagangan orang dan memperoleh keuntungan dari tindakan
02066|yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban tersebut;
02067|Menimbang  bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa,  masa  depan  Anak
02068|Korban telah hancur serta Anak Korban merasa takut, malu, dan mengalami
02069|adjustment disorder , yaitu kondisi yang terjadi akibat syok psikologis, karena
02070|Anak Korban pernah mengalami atau menyaksikan peristiwa mengerikan dan
02071|bersifat  traumatis  sehingga  memicu  timbulnya  stres  akut.  Hal  tersebut
02072|menimbulkan  reaksi  emosional  negatif  yang  kuat  dan  dapat  berkembang
02073|menjadi gangguan kecemasan;
02074|Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menawarkan Anak
02075|Korban  kepada  lakilaki  agar  disetubuhi  di  Bireuen  tersebut,  Terdakwa
02076|mendapatkan keuntungan materiil berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu
02077|juta rupiah);
02078|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  di  atas,
02079|rangkaian tindakantindakan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam perbuatan
02080|eksploitasi sesuai dengan pengertian dalam UndangUndang Republik Indonesia
02081|Hal. 54 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02082|
02083|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02084|Orang;
02085|Menimbang bahwa tindakan eksploitasi tersebut dilakukan sejak dari
02086|Kabupaten Aceh Tengah hingga sampai ke Bireuen yang merupakan wilayah
02087|dalam Negara Republik Indonesia, maka unsur ini telah terpenuhi;
02088|Ad.5. Unsur Jika Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2,
02089|Pasal 3, dan Pasal 4 Dilakukan Terhadap Anak;
02090|Menimbang bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 Undang Undang Republik
02091|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02092|Perdagangan Orang disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18
02093|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
02094|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1104-
02095|LT-20032019-0049  yang  dikeluarkan  oleh  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Aceh
02096|Tengah, menerangkan bahwa Anak Korban yang bernama  Anak Korban  lahir
02097|pada tanggal 21 Agustus 2009. Saat tindak pidana perkara a quo terjadi, yaitu
02098|pada bulan November 2024, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun.
02099|Oleh  karena  itu,  Anak  Korban  masuk  ke  dalam  kategori  anak  dalam
02100|UndangUndang ini, sehingga unsur “ jika tindak pidana sebagaimana dimaksud
02101|dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak” telah terpenuhi;
02102|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo.
02103|Pasal 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
02104|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
02105|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02106|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02107|pertama;
02108|Menimbang bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang
02109|memohon agar Terdakwa diringankan Hukumannya dari tuntutan hukum yang
02110|diajukan  Penuntut  Umum  karena  Terdakwa  merasa  tuntutan  tersebut terlalu
02111|berat. Terdakwa pun merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya
02112|perbuatannya  lagi.  Sementara  Penuntut  Umum  dapat  membuktikan  bahwa
02113|perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana perdagangan orang
02114|terhadap  anak.  Akan  tetapi  dalam  hal  penjatuhan  hukuman,  Majelis  Hakim
02115|tentukan dalam amar putusan ini;
02116|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal
02117|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
02118|Hal. 55 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02119|
02120|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
02121|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02122|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
02123|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02124|Menimbang  bahwa  pada  hakikatnya  penjatuhan  pidana  bukanlah  bersifat
02125|pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas
02126|lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa.
02127|Tetapi  penjatuhan  pidana  adalah  bersifat  edukatif,  konstruktif,  dan  motivatif
02128|dengan  harapan  agar  Terdakwa  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  kelak
02129|setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Selain itu, penjatuhan pidana
02130|juga  merupakan  tindakan  preventif  agar  masyarakat  lainnya  agar  tidak
02131|melakukan tindak pidana yang sama;
02132|Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang
02133|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
02134|Pidana Perdagangan Orang jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02135|Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
02136|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,
02137|mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus
02138|yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan
02139|ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang
02140|dilakukan.  Selanjutnya,  Penuntut  umum  memberitahukan  kepada  korban
02141|tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi.  Penuntut  Umum  memuat
02142|permohonan  restitusi  tersebut  di  dalam  dakwaannya.  Kemudian,  Penuntut
02143|Umum  menyampaikan  jumlah  kerugian  yang  diderita  korban  akibat  tindak
02144|pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan;
02145|Menimbang  bahwa  oleh  karena  sampai  dengan  agenda  sidang
02146|pembacaan  tuntutan,  Penuntut  Umum  tidak  juga  mengajukan  permohonan
02147|restitusi yang merupakan hak Anak Korban, maka Majelis Hakim tidak dapat
02148|mempertimbangkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  Anak  Korban  dan
02149|Keluarganya seperti yang dilampirkan di dalam Berkas Perkara dari Penyidik.
02150|Namun, hal ini tidak menghilangkan hak Anak Korban untuk mengajukan sendiri
02151|gugatan  atas  kerugian  yang  dideritanya.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim
02152|berpendapat agar Anak Korban dan/atau keluarga mengajukan permohonan
02153|restitusi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Anak Korban dan/atau
02154|keluarganya mengetahui putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;
02155|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  selama  telah
02156|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02157|Hal. 56 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02158|
02159|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02160|dijatuhkan;
02161|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02162|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02163|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02164|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02165|1. 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna  Startrail
02166|Black beserta  kotak  dan  1  (satu)  lembar  bon/  faktur  pembelian
02167|Handphone;
02168|2. 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  coklat  bertulisan
02169|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02170|3. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “HIIL”;
02171|4. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih tanpa merek;
02172|5. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih merek “BEDDA”;
02173|6. 5 (lima) lembar uang tunai seratus ribu rupiah sejumlah Rp500.000,00
02174|(lima ratus ribu rupiah);
02175|yang  masih  diperlukan  sebagai  barang  bukti  dalam  Perkara  Pidana  Nomor
02176|56/Pid.Sus/2025/PN  Tkn  atas  nama  SAKSI  5,  maka  dikembalikan  kepada
02177|Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor
02178|56/Pid.Sus/2025/PN Tkn atas nama SAKSI 5 tersebut;
02179|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu
02180|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
02181|meringankan Terdakwa, yaitu:
02182|Keadaan yang memberatkan:
02183| Perbuatan  Terdakwa  menghancurkan  masa  depan  dan
02184|menimbulkan  trauma  serta  rasa  malu  bagi  Anak  Korban  dan
02185|keluarganya;
02186| Perbuatan  Terdakwa  merupakan  tindakan  yang  bertentangan
02187|dengan  harkat  dan  martabat  manusia  dan  melanggar  hak  asasi
02188|manusia;
02189| Perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat  Aceh  Tengah
02190|karena  tidak  sesuai  dengan  adat  istiadat  di  Provinsi  Aceh  yang
02191|menjunjung tinggi syariat Islam;
02192|Keadaan yang meringankan:
02193|Hal. 57 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02194|
02195| Terdakwa  menyesal  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  lagi
02196|perbuatannya;
02197| Terdakwa berterus terang dan mengakui semua perbuatannya;
02198| Terdakwa belum pernah dihukum;
02199| Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
02200|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02201|Mengingat  Pasal  2  ayat  (1)  jo.  Pasal  17  UndangUndang  Republik
02202|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02203|Perdagangan Orang, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
02204|tentang  Hukum  Acara  Pidana,  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik
02205|Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan
02206|dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana serta
02207|peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;
02208|
02209|MENGADILI:
02210|1. Menyatakan  TERDAKWA tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
02211|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang
02212|terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
02213|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  TERDAKWA oleh  karena  itu  dengan
02214|pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  sejumlah
02215|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02216|tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)
02217|bulan;
02218|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
02219|dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02220|4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
02221|5. Menyatakan barang bukti berupa:
02222| 1 (satu) unit  Handphone merek Tecno Go Spark Go 1 warna
02223|Startrail Black beserta kotak dan 1 (satu) lembar bon/ faktur pembelian
02224|Handphone;
02225| 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat bertulisan
02226|“UNITED STATES RODEO RADITIONAL WILD WEST” tanpa merek;
02227| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02228|“HIIL”;
02229| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  tanpa
02230|merek;
02231|Hal. 58 dari 59 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2025/PN Tkn
02232|
02233| 1  (satu)  buah  baju  kaos  lengan  panjang  warna  putih  merek
02234|“BEDDA”;
02235| 5  (lima)  lembar  uang  tunai  seratus  ribu  rupiah  sejumlah
02236|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
02237|dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  dijadikan  barang  bukti
02238|dalam  Perkara  Pidana  Nomor  56/Pid.Sus/2025/PN  Tkn  atas  nama
02239|SAKSI 5;
02240|6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02241|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
02242|
02243|Senin
02244|
02245|1 September 2025
02246|
02247|2025
02248|
02249|Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami, Rahma
02250|Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua,  Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. , dan
02251|Anisa Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
02252|
02253|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.
02254|
02255|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02256|dto. dto.
02257|Siti Annisa Talkha Hakim, S.H. Rahma Novatiana, S.H.
02258|dto.
02259|Anisa Rahman, S.H.
02260|Panitera Pengganti,
02261|dto.
02262|T. Samsul Bahri, S.Kom., S.H.