01886|Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
01887| Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2021 tentang
01888|Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan
01889|Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
01890| Bahwa fungsi dan peran BLK-LN adalah sebagai sarana pelatihan
01891|bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus. umumnya, dan
01892|khususnya,  untuk  meningkatkan  kemampuan  di  bidang
01893|ketenagakerjaan  sehingga  menghasilkan  calon  pekerja  migran
01894|Indonesia (CPMI) yang siap kerja;
01895| Bahwa tujuan didirikan BLK-LN adalah untuk melatih calon pekerja
01896|migran sebelum diberangkatkan ke luar wilayah Indonesia, di BLKLN
01897|calon PMI akan dilatih dengan berbagai macam keterampilan mulai
01898|dari keterampilan dalam berbahasa sampai keterampilan dasar rumah
01899|tangga;
01900| Bahwa  persyaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  pengajar  di  BLK-LN
01901|adalah  Daftar  Riwayat  Hidup  instruktur  dan  sertifikat  kompetensi
01902|tenaga kepelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifiasi
01903|Profesi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah;
01904| Bahwa  Masyarakat  umum  bebas  mengikuti  pelatihan  untuk  bekal
01905|pengetahuan,  keterampilan,  kecakapan  hidup,  dan  sikap  untuk
01906|mengembangkan  diri, mengembangkan  profesi, bekerja, dan  usaha
01907|mandiri;
01908|
01909| Bahwa setelah mengikuti pelatihan di BLK-LN maka dapat memiliki
01910|keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,
01911|mengembangkan  profesi,  bekerja,  usaha  mandiri,  Fasilitas  berupa
01912|buku modul, makan siang gratis, dan uang saku, Sertifikat;
01913| Bahwa  Dasar  hukum  Proglat  (Program  Pelatihan)  Kementerian
01914|Tenaga Kerja Republik Indonesia Skema Housekeeping sebanyak 320
01915|jam Pembelanjaran (1 Jam Pembelanjaran 45 Menit, sehari maksimal
01916|8 Jam Pembelajaran);
01917| Bahwa Balai Latihan Kerja ( BLK) diperbolehkan menampung Calon
01918|Pekerja Migran Indonesia (CPMI), apabila dilengkapi dengan ijin kode
01919|KBLI  (Klasifikasi  Baku  Lapangan  Indonesia)  55900  mengacu  pada
01920|jenis usaha yang menyediakan Akomodasi atau tempat tinggal namun
01921|tidak  termasuk  dalam  kategori  hotel  atau  penginapan  sejenisenar,
01922|sebelum mengikuti latihan;
01923| Bahwa persyaratan pelatih sebelum memberikan pelatihan di BLK-
01924|LN khususnya kepada CPMI adalah :
01925|- Pelatih  yang  sudah  mempunyai  Sertifikat  Pelatihan  dari
01926|tenaga kepelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifiasi
01927|Profesi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah;
01928|- Pendidikan  minimal  SLTA  sederajat,  memiliki  sertifikat
01929|instruktur, Pengalaman minimal 2 Tahun;
01930|- Untuk waktu pelatihan adalah 2 sampai dengan 3 Bulan dan
01931|setelah  melaksankan  pelatihan  CPMI  mendapatkan  sertifikat
01932|pelatihan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
01933| Bahwa  berdasarkan  OSS  Status  perijinan  BLK-LN  Mega  Sukses
01934|Mandiri saat ini dinyatakan belum terverifikasi. (Proses pemenuhuhan
01935|perijinan usaha berbasis resiko);
01936| Bahwa  perijinan BLK - LN Mega Sukses Mandiri dinyatakan belum
01937|terverivikasi sehingga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan melatih
01938|CPMI, namun hanya boleh untuk mempersiapkan kelengkapan SDM,
01939|sarana  &  prasaran  usaha  dalam  rangka  pemenuhan  perijinan
01940|berusaha berbasis resiko;
01941| Bahwa konsekuensinya terhadap BLK LN yang melanggar perijinan
01942|tersebut  adalah  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara
01943|kegiatan dan atau pencabutan perijinan berusaha;
01944| Bahwa Dinas Tenaga Kerja diberi wewenang untuk mengawasi para
01945|CPMI;
01946|
01947| Bahwa BLK-LN tidak boleh mencarikan user atau majikan yang akan
01948|ditempati CPMI tersebut akan tetapi hanya  boleh menginformasikan
01949|saja;
01950| Bahwa BLK yang tidak mempunyai ijin, tidak boleh mengeluarkan
01951|sertifikat kompetensi;
01952| Bahwa BLK yang belum lengkap perijinannya tidak boleh melakukan
01953|kegiatan pelatihan;
01954| Bahwa  BLK-LN  artinya  balai  latihan  kerja  luar  negeri  yang
01955|mempersipakan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri;
01956| Bahwa  pihak  yang  berwenang  menyelenggarakan  uji  kompetensi
01957|adalah Lembaga Uji Kpetensi atau Lembaga Sertifikasi Kopetensi;
01958| Bahwa  siapapun  boleh  melatih  dirinya  di  Lembaga  Latihan  Kerja
01959|karena tidak ada larangan untuk itu;
01960| Bahwa setiap CPMI harus mendaftarkan diri di lembaga yang resmi
01961|dan memiliki ijin yang resmi;
01962| Bahwa Di Kabupaten Blitar ada 47 BLK yaitu  23 (Dua puluh Tiga)
01963|BLK untuk dibidang Luar negeri  (BLK – LN) sedangkan untuk 24 (dua
01964|puluh empat) BLK untuk bidang dalam negeri;
01965| Bahwa yang belum CPMI tidak wajib memiliki sertifikasi sedang yang
01966|sudah CPMI wajib memiliki sertifikasi;
01967| Bahwa  BLK – LN Mega Sukses Mandiri tidak dilengkapi dengan ijin
01968|kode  KBLI   (Klarsifikasi  Baku  Lapangan  Indonesia)  55900  mengacu
01969|pada jenis usaha yang menyediakan akomodasi atau tempat tinggal
01970|namun tidak termasuk dalam kategori hotel atau penginapan sejenis,
01971|yang artinya BLK – LN Mega Sukses Mandiri tidak diperbolehkan untuk
01972|menampung CPMI;
01973| Bahwa BLK.LN Mega Sukses Mandiri sudah memiliki Nomor Induk
01974|Berusaha  sebagai  lembaga  pelatihan  kerja  di  Kabupaten  Blitar  dan
01975|sudah masuk dalam sistem perijinan berusaha berbasis resiko (OSS),
01976|namun dalam tahap pemenuhan perijinan belum terverifikasi;
01977| Bahwa berdasarkan OSS Status perijinan BLK – LN Mega Sukses
01978|Mandiri saat ini dinyatakan belum terverifikasi atau masih dalam proses
01979|pemenuhuhan perijinan usaha berbasis resiko, sehingga BLK-LN Mega
01980|Sukses  Mandiri  seharusnya  tidak  diperbolehkan  melaksanakan
01981|operasional,  yang  bisa  dilakukan  hanya  persiapan  sarana  dan
01982|prasarana saja;
01983| Bahwa untuk Sertifikat Kompetensi ada tim asesor yang akan menguji,
01984|setelah lulus baru dapat sertifikat;
01985| Bahwa BLK tidak berwenang mengeluarkan Sertifikat Kompetensi;
01986| Bahwa BLK hanya untuk melatih dan menyiapkan orang yang siap uji;
01987|
01988| Bahwa untuk dapat mengajar di BLK harus mempunyai keahlian dari
01989|Lembaga Sertifikasi Profesi;
01990| Bahwa  BLK  yang  tidak  lengkap  perizinannya  tidak  diperbolehkan
01991|melakukan kegiatan operasional.
01992| Bahwa  BLK  tidak  diperbolehkan  mencarikan  majikan  untuk  para
01993|siswanya;
01994|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
01995|menghadirkan Ahli A de charge, telah memberikan keterangan yang pada
01996|pokoknya adalah sebagai berikut :
01997|1. Ahli A de Charge Dr. LUKI ENDRAWATI, S.H., M.H., dibawah sumpah
01998|pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01999|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dengan  para  terdakwa  dan  Ahli  tidak
02000|mempunyai  hubungan  keluarga  maupun  pekerjaan  dengan  para
02001|terdakwa.
02002|- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Kepala Badan Pengelola Jurnal
02003|pada Universitas Brawijaya Malang;
02004|- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah :
02005|- S1 pada Fakultas Hukum Unibraw lulus tahun 1997;
02006|- S2 pada UNIAIR lulus tahun 2002;
02007|- S3 pada UNDIP lulus tahun 2012;
02008|- Bahwa riwayat Pekerjaan ahli adalah :
02009|- Dosen tetap PNS Kompartemen Hukum Pidana FH Unibraw
02010|sejak tahun 1998;
02011|- Ketua Prodi S1 FH Unibraw Malang dan PSDKU Kediri tahun
02012|2012-2014;
02013|- Ketua Biro konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unibraw tahun
02014|2019-2021;
02015|- Wakil  Direktur  Bidang  Non  Litigasi  pada  Kantor  Layanan
02016|Hukum tahun 2019-2022;
02017|- Wakil Ketua bidan Litigasi pada Kantor Layanan Hukum tahun
02018|2022-2023;
02019|- Anggota  Divisi  Hukum  Satgas  Pusat  Konseling  dan
02020|Penanganan kekerasan Seksual dan Perundungan;
02021|- Ketua Badan Pengelola Jurnaql (BPJ) FHUB 2023-2027;
02022|- Bahwa  asas  teritorial  adalah  peraturan  yang  dipergunakan  dengan
02023|menghasilkan  kedaulatan  negara  berdasarkan  hukum  internasional
02024|dalam  mengatur  segala  suatu  yang  terjadi  dalam  batas  wilayah
02025|negaranya sendiri, atas hal itupula setiap negara memiliki wewenang
02026|khusus yang tidak boleh sama sekali untuk dicampuri negara lainnya;
02027|
02028|- Bahwa asas nasional aktif adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana
02029|Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak
02030|pidana di luar wilayah negara Indonesia. Sehingga apabila warganegara
02031|Indonesia  melakukan  kejahatan  meskipun  terjadi  di  luar  Indonesia,
02032|pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia;
02033|- Bahwa berdasarkan P asal 1  angka 1  U ndang-undang RI No mor 18
02034|tahun  201 7 tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02035|menyatakan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  adalah   setiap
02036|tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja
02037|yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah
02038|kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
02039|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59
02040|Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Perlindungan  PMI menyatakan
02041|Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang
02042|diberikan  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya
02043|dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan
02044|kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam
02045|aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
02046|- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02047|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa
02048|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri
02049|atas:
02050|a. Badan;
02051|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
02052|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02053|kepentingan perusahaan sendiri.
02054|- Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02055|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan
02056|Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02057|Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis  berupa  SIP3MI  dari
02058|Menteri dan  Pasal 59  menyatakan  Perusahaan Penempatan Pekerja
02059|Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki
02060|SIP2MI;
02061|- Bahwa  terdapat kontradiksi antara pasal 69 yang menyatakan bahwa
02062|orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
02063|Migran  Indonesia,  namun  berbeda  dengan  pasal  63  ayat  (1)
02064|
02065|menyatakan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dapat bekerja
02066|ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
02067|- Bahwa  apabila  ada  PMI  yang  diberangkatkan  oleh  PT  yang
02068|berbadan hukum dengan perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan PT
02069|tersebut  itu  merupakan  hubungan  privat  dengan  adanya  perjanjian
02070|yang disetujui antara kedua belah pihak;
02071|- Bahwa Apabila dalam perjanjian yang telah disepakati selanjutnya
02072|ada  pelanggaran  apa  yang  disepakati  maka  dapat  dituntut  secara
02073|perdata  maupun  pidana  karena  hubungan  keduanya  merupakan
02074|hubungan privat;
02075|- Bahwa Yang diperbolehkan adalah PT yang berbadan Hukum yang
02076|mempunyai  ijin  bukan  perorangan  sebab  itulah  yang  dilarang
02077|sebagaimana pasal 69 UU No. 18 tahun 2017;
02078|- Bahwa  PMI itu memang mempunyai azas pengakuan atas harkat
02079|dan  martabat  serta  hak  asasi  manusia  untuk  bekerja  diluar  negeri
02080|akan  tetapi  bila  dihubungkan  dengan  individu  tidak  boleh
02081|menempatkan PMI ke luar negeri dan apabila ada pelangaran maka
02082|negara bisa hadir dengan memberikan hukuman dengan memberikan
02083|sanski;
02084|- Bahwa Hukum pidana untuk memberi sanksi pada pelannggarnya
02085|dan  untuk  sanksi  pasti  ditaruh  di  bawah  setelah  adannya  sanksi
02086|administrasi  atau  sanksi  denda  itu  merupakan  kontruksi  Undang-
02087|Undang kita;
02088|- Bahwa Apabila ada pelanggaran sebagaimana pasal 69 UU No. 18
02089|Tahun  2017  sebagiamana  perbuatan  materiil  maka  yang
02090|dipersalahkan badan hukumnya;
02091|- Bahwa apabila ada bukti dari seseorang yang ada di luar negeri serti
02092|bukti transfer bisa dijadikan bukti perbuatan sebagaimana pasal 69
02093|UU No. 18 Tahun 2017 namun harus ada bukti pendukung lainnya
02094|yang ada kesesuaiannya;
02095|- Bahwa apabila dari alat bukti tersebut belum terang atau jelas maka
02096|Hakim  yang  memeriksa  tersebut  yang  menguji  kebenarannya  di
02097|depan persidangan;
02098|- Bahwa  status  PMI  yang  bekerja  ke  luar  negeri  secara  mandiri
02099|termasuk  perbuatan  melanggar  hukum  dan  bisa  dipidana
02100|sebagaimana  pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017;
02101|
02102|- Bahwa apabila PMI tersebut berangkat dengan cara Individu maka
02103|apabila  ada  pelangaran  maka  akan  ditanggung  sendiri  itu  sebagai
02104|resikonya;
02105|- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu badan hukum
02106|yang akan memberangkat PMI keluar negeri adalah mempunyai ijin
02107|SP3MI;
02108|- Bahwa  apabila  ada  PMI  yang  berangkat  keluar  negeri  dengan
02109|dibantu badan hukum yang tidak mempunyai surat ijin SP3MI maka
02110|perbuatan badan hukum tersebut sudah  merupakan pelanggaran dan
02111|dapat dipidana;
02112|- Bahwa  Terkait  PMI  yang  bekerja  ke  luar  negeri  yang  berangkat
02113|secara  pribadi  atau  mandiri  menurut  negara  yang  dituju  tidak
02114|melanggar  hukum  itu  negara  kita  tidak  bisa  ikut  campur  sebab  itu
02115|kewenang suatu negara dan kita harus menghormatinya;
02116|- Terhadap  keterangan  ahli  tersebut  diatas,  Terdakwa Tutik  Mega
02117|Ningsih  menyatakan  tidak  keberatan,  Terdakwa  Muhamad  Saroni
02118|menyatakan tidak paham, Terdakwa Supriadi menyatakantidak tahu,
02119|Terdakwa Lilik Wiyanti menyatakan tidak keberatan, Terdakwa Lifi Nur
02120|Fitriyah menyatakan tidak tahu;
02121|
02122|Menimbang, bahwa Terdakwa I TUTIK MEGA NINGSIH di persidangan
02123|telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02124| Bahwa Terdakwa telah diperiksa penyidik di kepolisian dan terhadap
02125|berita acara pemeriksaan penyidik Terdakwa tidak mengetahui isinya;
02126| Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan penyidik
02127|di kepolisian;
02128| Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan
02129|yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
02130| Bahwa rumah Terdakwa beralamat di Dusun Jimbe Rt. 04 Rw. 02 desa
02131|Kel.  Jimbe,  Kec.  Kademangan,  Kab.  Blitar  sedangkan  untuk  BLK-LN
02132|alamatnya di jalan Jimbe Rt. 04 Rw. 05, Rt. 04 Rw. 05 Kel. Jimbe, Kec.
02133|Kademangan,  Kab.  Blitar  dengan  jarak  sekitar  500  Meter  atau  bila
02134|ditempuh sekitar 15 menit;
02135| Bahwa BLK adalah lembaga latihan kerja domestik sedangkan untuk
02136|BLK-LN untuk latihan kerja ke luar negeri dan bisa memberangkat pekerja
02137|ke luar negeri apabila yang sudah lulus ujian kopetensi atau kemudian
02138|seleksi  BNSP;
02139| Bahwa yang mengurus ujian kompetensi bagi Calon Pekerja Migran
02140|Indonesia (CPMI) adalah BLK-LN untuk diajukan ke Asesmen BNSP;
02141| Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri
02142|Utama yang bergerak dibidang pemberangkatan pekerja ke luar negeri;
02143|
02144| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada siswa BLK-LN Mega Sukses
02145|mandiri atas nama Siswika yang sudah berangkat untuk bekerja di luar
02146|negeri dengan negara tujuan Singapura;
02147| Bahwa Terdakwa mengetahui ada sekitar 7 (tujuh) CPMI yang sudah
02148|berangkat untuk bekerja di luar negeri melalui PT. Sukses Mandiri Utama;
02149| Bahwa  Terdakwa  tidak  mengetahui  kapan  berdirinya  PT.Sukses
02150|Mandiri Utama;
02151| Bahwa sejak 1 (satu) tahun ini Terdakwa menjabat sebagai kepala
02152|cabang PT. Sukses Mandiri Utama yang berkedudukan di Blitar;
02153| Bahwa jarak antara PT. Sukses Mandiri Utama dengan BLK-LN Mega
02154|Sukses Mandiri tersebut sekitar 7 (tujuh) kilometer;
02155| Bahwa Terdakwa pernah berkunjung ke BLK Mega Suskses Mandiri
02156|dalam  rangka  mengantarkan  sayuran  dan  kedatangan  Terdakwa  tidak
02157|sampai masuk ke dalam BLK;
02158| Bahwa alasan Terdakwa membayarkan CPMI untuk Medical Check Up
02159|ke Labolatorium Medis Ar rahman karena Terdakwa II Supriadi tidak kenal
02160|dengan  pemilik  Laboratorium  Medis  Ar  Rahman  tersebut,  kemudian
02161|terdakwa  II  Supriadi  meminta  tolong  kepada  Terdakwa  untuk
02162|membayarkannya;
02163| Bahwa  Terdakwa  mendapatkan  keuntungan  sebanyak  Rp50.000,00
02164|(lima puluh ribu rupiah) setiap medical check up untuk setiap seorang
02165|CPMI dari uang yang dititipkan kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00
02166|(tiga ratus ribu ruiah);
02167| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa dalam bukti surat tagihan
02168|yang disita Polisi tentang tagihan biaya medical check dari Laboratorium
02169|Medis Ar Rahman  atas nama Bu Mega;
02170| Bahwa  Terdakwa  mendapat  pemberitahuan  tagihan  biaya  medical
02171|check up dari Labolatorium Medis Ar rahman tersebut secara lisan oleh
02172|terdakwa Supriadi;
02173| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa pada saat polisi datang ke
02174|BLK-LN Mega Sukses Mandiri  ada 12 (dua belas) CPMI yang sedang
02175|menjalani  latihan  kerja  yang  rencananya  akan  diberangkatkan  ke  luar
02176|negeri;
02177| Bahwa  bangunan gedung yang dipakai untuk BLK-LN Mega Sukses
02178|Mandiri tersebut adalah milik Terdakwa;
02179| Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh pihak Nora Agensi yang
02180|ada di Singapura;
02181| Bahwa PT. Sukses Mandiri Utama tidak ada hubungan dengan Nora
02182|Agensi tersebut;
02183|
02184| Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di BLK-LN Mega Sukses Mandiri
02185|akan  ada  salah  seorang  CPMI  dari  12  (dua  belas)  CPMI  yang  akan
02186|diberangkatkan ke Singapura atas nama Risa Setyaningsih;
02187| Bahwa tidak ada pekerja yang sudah diberangkatkan ke luar negeri
02188|yang komplain kepada Terdakwa;
02189| Bahwa  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri  tidak  diperbolehkan  untuk
02190|mengursi pembuatan paspor;
02191| Bahwa Terdakwa II Supriadi sebagai Kepala BLK-LN Mega Sukses
02192|Mandiri;
02193| Bahwa Terdakwa II Supriadi merupakan karyawan PT. Sukses Mandiri
02194|Utama sebagai tim IT;