02457|Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan
02458|secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
02459|ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c.
02460|mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d.
02461|menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung
02462|layanan seksual;
02463|- Bahwa merujuk pada Pasal 4 UU No 44 Tahun 2008, pasal ini khusus
02464|mengatur tentang larangan menawarkan atau mengiklankan, baik
02465|langsung maupun tidak langsung layanan seksual yang dapat merugikan
02466|atau membahayakan anak dan/atau masyarakat;
02467|- Bahwa perbuatan Pornografi yang di atur dalam UU No 44 Tahun 2008
02468|Tentang Pornografi dengan yang di atur dalam KUHP terdapat
02469|perbedaan dan persamaan, diantaranya:
02470|1. Dalam UU No. 44 Tahun 2008: a. Lebih spesifik dan komprehensif
02471|dalam mengatur tentang pornografi. - b. Mengatur tentang konten
02472|pornografi yang dapat merugikan dan/atau membahayakan anak
02473|dan/atau masyarakat. c. Mengatur tentang menawarkan atau
02474|mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
02475|d. Mengatur tentang sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar;
02476|2. KUHP (Kitab Undang -Undang Hukum Pidana) : a. Mengatur tentang
02477|tindak pidana yang terkait dengan pornografi, seperti penyebaran
02478|gambar atau tulisan cabul (Pasal 282 KUHP). b. Mengatur tentang
02479|sanksi pidana bagi pelanggar.
02480|2. Bahwa dalam KUHP tidak sekomprehensif UU No. 44 Tahun 2008 dalam
02481|mengatur tentang pornografi;
02482|
02483|3. Bahwa perbedaan utama antara uu no. 44 tahun 2008 dan kuhp adalah
02484|bahwa uu no. 44 tahun 2008 lebih spesifik dan komprehensif dalam
02485|mengatur tentang pornografi, sedangkan kuhp lebih umum dan hanya
02486|mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan pornografi.
02487|Sedangkan pemidanaan terhadap pelaranan dari Pasal 4 ayat (2) UU No.
02488|44 Tahun 2008 di atur dalam Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008. Pasal 30
02489|UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berbunyi: Setiap orang yang
02490|menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
02491|(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
02492|paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling sedikit
02493|Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
02494|Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Pasal ini mengatur tentang sanksi
02495|pidana bagi pelanggar menawarkan atau mengiklankan, baik langsung
02496|maupun tidak langsung layanan seksual yang dapat merugikan dan/atau
02497|membahayakan anak dan/atau masyarakat;
02498|4. Bahwa merujuk pada BAP di atas, Patut Diduga perbuatan yang
02499|dilakukan oleh Sdr saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan Terdakwa secara
02500|bersama-sama membuat website www.theemporiumbalimassage.com
02501|untuk melakukan perekrutan atau penerimaan sebagai therapish, dan
02502|juga pada situs/website www.theemporiumbalimassage.com
02503|menawarkan massage/pijat plus -plus dengan beberapa paket, sehingga
02504|merujuk pada Pasal 4 Ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 yaitu dilarang
02505|menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit
02506|ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
02507|menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau
02508|memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan atau mengiklankan,
02509|baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual patut diduga telah
02510|terpenuhi;
02511|5. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saksi Kiki Kristina Alias
02512|Kiki dan Terdakwa secara bersama-sama patut diduga menyediakan jasa
02513|pornografi sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun
02514|2008 Tentang Pornografi. Atas dasar itu, menurut pendapat ahli dapat
02515|dianalisis sesuai bap di atas, maka patut diduga dan dapat dimintai
02516|pertanggungjawaban pidana tindak pidana perdagangan orang dengan
02517|modus membuka usaha massage/pijat plus plus sebagaimana di atur
02518|dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506
02519|KUHP Jo Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 Jo Pasal 30 UU No. 44
02520|
02521|Tahun 2008 Jo Pasal 55 KUHP adalah saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan
02522|Terdakwa dan Sdr. Ima;
02523|6. Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum yang ahli kuasai dan ketahui
02524|serta merujuk pada UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO, Tindak
02525|Pidana Perdagangan orang adalah: Bahwa merujuk pada UU PTPPO
02526|menyatakan dalam pasal-pasalnya :
02527|1. Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007: Perdagangan Orang adalah
02528|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
02529|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
02530|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
02531|pemAliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
02532|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
02533|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
02534|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
02535|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
02536|tereksploitasi.
02537|2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau
02538|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur -unsur tindak pidana yang
02539|ditentukan dalam Undang-Undang ini.
02540|- Bahwa selanjutnya Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan: (1)
02541|Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02542|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
02543|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
02544|pemAliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
02545|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
02546|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
02547|lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
02548|Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3
02549|(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
02550|paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
02551|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika
02552|perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
02553|tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama
02554|sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
02555|- Bahwa atas dasar itu menurut ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang
02556|dianggap sebagai kejahatan yang serius terhadap kehidupan manusia
02557|dan kemanusiaan, mengingat kasus perdagangan orang semakin hari
02558|
02559|semakin luas dan semakin rumit (complicated) modus operandinya.
02560|Dewasa ini, perdagangan orang telah menjadi bisnis kejahatan yang
02561|paling menguntungkan dibandingkan dengan kejahatan terorganisir
02562|lainnya seperti trafficking of drug and arms. Hal ini mengingat dalam
02563|perdagangan orang, manusia diperlakukan sebagai komoditi yang dapat
02564|dieksploitasi, disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi berulangkali
02565|untuk meningkatkan keuntungan pelaku, dan dengan merujuk pada
02566|Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 bahwa Tindak
02567|Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan Delik Formil, yaitu
02568|adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya
02569|unsur-unsur perbuatan, atau delik yang dianggap telah selesai dengan
02570|dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh
02571|undang-undang. b. Adapun unsur -unsur Tindak Pidana Perdagangan
02572|Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007
02573|adalah: Adanya unsur Proses, Cara Dan Tujuan yaitu:
02574|1. Proses : adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02575|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
02576|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
02577|penyekapan, pem Aliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
02578|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
02579|manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
02580|memegang kendali atas orang lain tersebut
02581|2. Cara : yaitu dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan
02582|kekerasan, penculikan, penyekapan, pem Aliasuan, penipuan,
02583|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
02584|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan
02585|dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
02586|3. Tujuan : yaitu Mengeksploitasi orang tersebut; Di wilayah Negara RI
02587|atau antar Negara (delik formil); dan Mengakibatkan orang
02588|tereksploitasi (delik materiil)
02589|- Bahwa berdasarkan Kronologis dan fakta -fakta tersebut di atas, menurut
02590|pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan hukum yang ahli ketahui
02591|dan kuasai, perbuatan yang merupakan atau sudah termasuk dalam
02592|bentuk eksploitasi seksual, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21
02593|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
02594|adalah: Bahwa dalam kronologis kasus di atas, patut diduga adanya
02595|eksploitasi seksual yang dilakukan oleh S saksi Kiki Kristina Alias Kiki
02596|
02597|dan Terdakwa (Pemilik tempat usaha The Empor ium Bali Massage)
02598|secara bersama -sama membuat website
02599|www.theemporiumbalimassage.com atas anjuran Sdr. Ima, yang
02600|tujuannya untuk mencari therapish yang mau bekerja sebagai therapis
02601|plus plus untuk dipekerjakan sebagai therapis berupa massage/pijat
02602|plusplus dengan beberapa paket;
02603|- Bahwa dalam menjalankan usaha massage/Pijat plus plus tersebut
02604|PATUT DIDUGA para therapis melakukan pekerjaan sesuai paket yang
02605|disediakan, dimana paket tersebut diantaranya terdapat bentuk
02606|pemanfaatan organ tubuh seksual serupa dengan kegiatan pelacuran
02607|dan percabulan, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan,
02608|sebagaimana dilarang oleh Pasal 1 Angka 7 Jo Pasal 1 Angka 8 UU No.
02609|21 Tahun 2007;
02610|- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi Resa Lustiani Alias Dinda;
02611|- Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan
02612|Terdakwa;
02613|- Bahwa setelah membaca dan menganalisis kronologis kasus di atas,
02614|maka menurut pengetahuan ilmu hukum yang ahli ketahui dan kuasai,
02615|terhadap perbuatan yang dilakukan oleh saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan
02616|Terdakwa telah melakukan perekrutan dan penerimaan terhadap Saksi
02617|Resa Lustiani Alias Dinda sebagai korban, Patut Diduga telah terjadi
02618|tindak pidana sebagaimana di atur dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang
02619|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
02620|- Bahwa merujuk pada rumusan Pasal 2 UU No., 21 Tahun 2007 tentang
02621|larangan melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, PATUT
02622|DIDUGA oleh saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan Terdakwa yang telah
02623|merekrut dan menerima Saksi Resa Lustiani Alias Dinda sebagai therapis
02624|di panti pijat plus plus merupakan Eksploitasi Seksual, karena Saksi
02625|Resa Lustiani Alias Dinda adalah orang yang dalam posisi rentan
02626|membutuhkan biaya hidup, dan keadaan ini dimanfaatkan oleh saksi Kiki
02627|Kristina Alias Kiki dan Terdakwa untuk mengekspl oitasi, sekalipun
02628|dengan memberikan bayaran, namun bayaran yang diterima oleh Saksi
02629|Resa Lustiani Alias Dinda selanjutnya disetorkan/dibagikan ke oleh saksi
02630|Kiki Kristina Alias Kiki dan Terdakwa, atas dasar itu, menurut pendapat
02631|ahli patut diduga perbuatan yang dilakukan oleh saksi kiki kristina Alias
02632|kiki dan Terdakwa terhadap saksi Resa Lustiani Alias Dinda adalah
02633|
02634|merupakan tindak Pidana Perdagangan Orang, Dengan Cara Eksploitasi
02635|Seksual Yang Tujuannya Adalah Mendapatkan Keuntungan Material;
02636|- Bahwa merujuk pada UU PTPPO menyatakan dalam pasal-pasalnya :
02637|a. Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007: Perdagangan Orang adalah
02638|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
02639|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
02640|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
02641|pemAliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
02642|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
02643|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
02644|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara
02645|maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
02646|orang tereksploitasi;
02647|b. Pasal 1 angka 2 : Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap
02648|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur -unsur
02649|tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;
02650|c. Pasal 1 Angka 3 : Korban adalah seseorang yang mengalami
02651|penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial,
02652|yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;
02653|d. Pasal 1 Angka 7: Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
02654|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
02655|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
02656|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,
02657|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
02658|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
02659|atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
02660|lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
02661|e. Pasal 1 Angka 8 : Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk
02662|pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban
02663|untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada
02664|semua kegiatan pelacuran dan percabulan;
02665|f. Pasal 1 Angka 9 : Perekrutan adalah tindakan yang meliputi
02666|mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang
02667|dari keluarga atau komunitasnya;
02668|g. Pasal 1 Angka 10 : Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan
02669|atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
02670|Selanjutnya Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 menyatakan: (1) Setiap
02671|
02672|orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02673|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
02674|ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
02675|penyekapan, pem Aliasuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
02676|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
02677|manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
02678|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
02679|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana
02680|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
02681|15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
02682|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
02683|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) (2) Jika perbuatan
02684|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
02685|tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama
02686|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menurut Pendapat Ahli merujuk
02687|pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 adalah :
02688|bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan Delik
02689|Formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan
02690|dipenuhinya unsur -unsur perbuatan, atau delik yang dianggap telah
02691|selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam
02692|dengan hukuman oleh undang -undang. Selain itu TPPO dapat
02693|dilakukan oleh orang perseorangan, berkelompok (lebih dari satu
02694|orang), atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan
02695|orang. Sedangkan unsur -unsur tindak pidana perdagangan orang
02696|sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 adalah:
02697|Adanya unsur Proses, Cara dan Tujuan.
02698|1. Proses : adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
02699|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
02700|seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
02701|penculikan, penyekapan, pem Aliasuan, penipuan,
02702|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
02703|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
02704|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
02705|tersebut;
02706|2. Cara : yaitu dapat berupa ancaman kekerasan, penggunaan
02707|kekerasan, penculikan, penyekapan, pem Aliasuan, penipuan,
02708|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
02709|
02710|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
02711|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
02712|tersebut;
02713|3. Tujuan : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
02714|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
02715|paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
02716|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
02717|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
02718|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
02719|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
02720|keuntungan baik materiil maupun immateriil.
02721|- Bahwa merujuk pada kronologis kasus di atas, Patut Diduga saksi Kiki
02722|Kristina Alias Kiki dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana
02723|perdagangan orang dengan cara melakukan perekrutan dan penerimaan,
02724|dan eksploitasi seksual, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 UU No. 21
02725|Tahun 2007, dan mempermudah perbuatan cabul sebagaimana di atur
02726|dalam Pasal 296 KUHP, serta menarik keuntungan dari kegiatan
02727|tersebut, serta menjadikannya sebagai kebiasaan dan/atau mata
02728|pencaharian atau sebagai Mucikari sebagaimana di atur dalam Pasal 506
02729|KUHP. Oleh karena itu, PATUT DIDUGA saksi Kiki Kristina Alias Kiki dan
02730|Terdakwa telah melakukan perekrutan dan penerimaan para therapis
02731|adalah untuk dipekerjakan sebagai therapis plus -plus ditempat usaha
02732|milik, berupa massage/pijat plus -plus dengan beberapa paket yaitu:
02733|Fortuna Package seharga Rp.1.500.000, - dengan layanan yang
02734|berdurasi 90 menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body
02735|to Body Massage, dan Full Service (berhubungan seksual); Athena
02736|Package seharga Rp. 850.000, -. dengan layanan yang berdurasi 90
02737|menit diantaranya Oil Massage, Traditional Massage, Body to Body
02738|Massage; Gaia Package seharga Rp.650.000, - dengan layanan yang
02739|berdurasi 60 menit diantaranya Oil Massage dan Hand Job, yang tujuan
02740|untuk mendapatkan keuntungan materiil, yaitu dalam satu bulan dapat
02741|menghasilkan uang Rp. 40. 000.000,00,- (empat puluh juta rupiah);
02742|- Bahwa perbuatan massage/pijat plus plus dengan beberapa paket yang
02743|disediakan merupakan perbuatan melanggar kesusilaan, dimana
02744|perbuatan tersebut di Indonesia merupakan tindakan yang tidak sesuai
02745|dengan norma -norma moral, etika, dan nilai -nilai sosial yang berlaku
02746|dalam masyarakat. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa jijik, rasa takut,
02747|
02748|atau rasa tidak nyaman pada orang lain. Bahwa dalam konteks hukum,
02749|melanggar kesusilaan dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar
02750|standar moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat, dan dapat
02751|menimbulkan dampak negatif pada orang lain atau masyarakat. Contoh
02752|tindakan yang dapat dianggap melanggar kesusilaan adalah:
02753|a.  Tindakan cabul atau asusila.
02754|b.  Tindakan yang melanggar privasi atau kehormatan orang lain.
02755|c.  Tindakan yang menimbulkan rasa takut atau rasa tidak nyaman pada
02756|orang lain.
02757|d.  Tindakan yang melanggar norma-norma moral dan etika yang berlaku
02758|dalam masyarakat.
02759|- Bahwa perbuatan berupa pijat plus plus merupakan perbuatan yang
02760|bertentangan nilai -nilai kesusilaan yang hidup di masyarakat Indonesia,
02761|dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam
02762|Pasal 290 sampai Pasal 296 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana