01969|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01970|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01971|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01972|Halaman 48 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01973|
01974|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01975|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01976|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01977|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :  
01978|1. Orang perseorangan;
01979|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01980|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01981|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01982|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01983|dimaksud dalam Pasal 69;
01984|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01985|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01986|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01987|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01988|mata atas kehendaknya sendiri;
01989|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01990|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01991|Ad.1. Orang Perseorangan;
01992|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01993|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01994|hak dan kewajiban, atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01995|Menimbang,  bahwa  subjek  hukum  dalam  tindak  pidana  mencakup
01996|manusia secara alamiah dan Korporasi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69
01997|Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01998|Indonesia  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01999|Migran Indonesia. Bahwa s esuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang
02000|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , orang
02001|perseorangan  dalam  ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak
02002|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
02003|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
02004|Baso Bin Jusmain ke hadapan persidangan, dan setelah melalui pemeriksaan di
02005|persidangan,  ternyata  identitas  Terdakwa  sama  dengan  dakwaan  Penuntut
02006|Umum,  maka  dengan  demikian  subyek  perbuatan  pidana  yang  didakwakan
02007|dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang
02008|lain,  sehingga  dalam  perkara  ini  tidak  terdapat  kesalahan  orang  (error  in
02009|persona) yang diajukan dalam persidangan;
02010|Halaman 49 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02011|
02012|Menimbang,  bahwa  selama  pemeriksaan  di  persidangan,  Terdakwa
02013|mampu  mengikuti  semua  jalannya  persidangan,  hal  ini  ditunjukkan  dengan
02014|adanya  kemampuan  dari  Terdakwa  dalam  menjawab  seluruh  pertanyaan-
02015|pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa
02016|terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sehingga Majelis Hakim
02017|menilai  bahwa  Terdakwa  adalah  subyek  hukum  yang  dapat
02018|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02019|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
02020|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
02021|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
02022|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
02023|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
02024|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
02025|dimaksud dalam Pasal 69;
02026|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
02027|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
02028|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
02029|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
02030|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
02031|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
02032|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
02033|KUHP lama, yaitu  orang yang melakukan ( plegen), yang menyuruh melakukan
02034|(doenplegen) dan turut serta melakukan perbuatan (medeplegen);
02035|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
02036|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
02037|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
02038|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
02039|lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pida
02040|na.  Pasal  20  huruf  c Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
02041|Undang-undang Hukum Pidana  merupakan bentuk dari  turut serta melakukan
02042|perbuatan (medeplegen) dimana ada dua pihak  atau lebih yang terlibat dalam
02043|suatu tindak pidana yang mana kumpulan tindakan dari dua pihak atau lebih
02044|tersebut akhirnya  memenuhi  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana. Bahwa
02045|Terdakwa dalam perkara a quo Turut serta melakukan perbuatan sebagaimana
02046|yang pada fakta persidangan ;
02047|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  Pekerja Migran Indonesia
02048|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
02049|Halaman 50 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02050|
02051|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
02052|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
02053|luar wilayah Republik Indonesia;
02054|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
02055|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
02056|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: 
02057|a. Badan; 
02058|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau 
02059|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
02060|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
02061| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
02062|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
02063|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
02064|persyaratan:
02065|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
02066|b. Memiliki kompetensi;
02067|c. Sehat jasmani dan rohani;
02068|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 
02069|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
02070|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
02071|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
02072|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
02073|dokumen yang meliputi:
02074|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
02075|melampirkan fotokopi buku nikah; 
02076|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
02077|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
02078|c. Sertifikat kompetensi kerja; 
02079|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
02080|kesehatan dan psikologi; 
02081|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02082|f. Visa kerja; 
02083|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
02084|h. Perjanjian Kerja;
02085|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
02086|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
02087|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
02088|Halaman 51 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02089|
02090|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02091|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
02092|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
02093|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
02094|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
02095|Terdakwa Baso Bin Jusmain  telah  di amankan oleh Petugas kepolisian pada
02096|hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 sekira pukul 23.00  WITA  bertempat di
02097|Depan  Pelabuhan Nusantara, Pare -pare yang  terletak  di Jalan  Andi Cammi
02098|Kelurahan Mallustasi, Kecamatan Ujung  Kota , Pare -pare  Provinsi Sulawesai
02099|Selatan;
02100|Menimbang,  bahwa  benar  Terdakwa  ditangkap  karena  memfasilitasi
02101|penjemputan dan pembelian tiket 5 (lima) orang WNI agar bisa berangkat dari
02102|kampung halaman sampai bisa berada di daerah Nunukan yang mana dari
02103|Nunukan ke negara Malaysia akan difasilitasi oleh Ilham Rahmat (dilakukan
02104|penuntutan terpisah) dimana 5 (lima) orang WNI dengan rincian 2 (dua) orang
02105|Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1 (satu) orang
02106|perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak  rencananya  akan  bekerja  ke
02107|Malaysia  melalui  jalur  tidak  resmi  dan  tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  di
02108|syaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
02109|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02110|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02111|(satu) orang perempuan dewasa dan  2  (dua) orang  anak atas nama  Saksi
02112|Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur anak Rival
02113|Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal Kabupaten
02114|Bulukumba,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  tujuan  berangkat  ke  negara
02115|Malaysia;
02116|Menimbang, bahwa  benar 5 (lima) orang WNI tersebut berangkat dari
02117|Bulukumba  menuju  Pelabuhan  Pare  pare  menggunakan  Mobil  Travel  yang
02118|dijemput oleh sadara Rombe atas perintah dari Terdakwa sedangkan Terdakwa
02119|atas perintah dari saudari Rismawati kemudian dari Pare-pare menuju Nunukan
02120|diberangkatkan menggunakan Kapal KM. PANTOKRATOR;
02121|Menimbang, bahwa benar 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02122|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02123|(satu)  orang  perempuan  dewasa  dan  2  (dua)  orang  anak  hanya  sampai  di
02124|daerah Nunukan tidak jadi berangkat/ menyebrang ke Malaysia karena terlebih
02125|dahulu digagalkan oleh petugas kepolisian;
02126|Halaman 52 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02127|
02128|Menimbang,  bahwa  benar  yang  membiayai  keberangkatan  5  (lima)
02129|orang WNI tersebut menuju ke Malaysia adalah saudara Asri Als Mandor Asri
02130|dan rencananya akan diganti pada saat Saksi Riswandi dan saudara Herman
02131|ketika sudah bekerja nantinya;
02132|Menimbang, bahwa biaya 5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02133|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02134|(satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak sejumlah RM. 1.750,-
02135|atau sekitar Rp. 6.650.000,- untuk 1 orang dewasa dengan total keseluruhan
02136|senjumlah RM. 5.250,- atau sekitar Rp. 19.950.000,- untuk 3 orang dewasa dan
02137|untuk anak tidak dibebankan biaya dan belum dibayar oleh Saksi Riswandi dan
02138|saudara Herman kepada Mandor Asri;
02139|Menimbang, bahwa  benar Terdakwa mengetahui orang yang dijemput
02140|tersebut akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja namun tepatnya
02141|bekerja dimana Terdakwa tidak mengetahuinya;
02142|Menimbang, bahwa benar saudari Rismawati juga merupakan suruhan
02143|dari saudara Asri Als Mandor Asri;
02144|Menimbang,  bahwa  benar  keuntungan  Terdakwa  jika  berhasil
02145|memfasilitasi keberangkatan  5 (lima) orang WNI tersebut dengan rincian 2
02146|(dua) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, 1
02147|(satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak akan dibayar oleh
02148|saudari Rismawati sejumlah Rp. 200.000,-;
02149|Menimbang, bahwa  benar peranan dari Terdakwa Baso Bin Jusmain
02150|adalah  orang  yang  di  perintahkan  oleh  saudari  Rismawati  Als  Ris  untuk
02151|menjemput ke 5 (lima) orang WNI dengan rincian 2 (dua) orang Calon Pekerja
02152|Migran Indonesia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak
02153|tersebut dari Kampunya di Kecamatan Gantarang menuju Pelabuhan Nusantara
02154|Pare-pare kemudian membelikan Tiket kapal ke 5 orang CPMI tersebut agar
02155|sampai di Kabupaten Nunukan kemudian di Lanjutkan di Jemput oleh Saksi
02156|Ilham (dilakukan penuntutan terpisah)  yang nantinya akan menuju ke Negara
02157|Malaysia melalui jalur ilegall, yang mana dengan tujuan akhir adalah Malaysia
02158|akan tetapi belum sempat terlaksana karena digagalkan oleh aparat Kepolisian
02159|RI;
02160|Menimbang, bahwa benar Terdakwa, saudara Mandor Asri dan saudari
02161|Rismawati  tidak  memilik  ijin  untuk  memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran
02162|Indonesia dari Indonesia menuju Malaysia;
02163|Menimbang,  bahwa  2 (dua)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02164|tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan
02165|Halaman 53 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02166|
02167|perundang-undangan  untuk  bekerja  di  luar  wilayah  NKRI  diantaranya  surat
02168|keterangan kesehatan dari fasilitas kesehatan tidak memiliki nomor kepesertaan
02169|jaminan sosial sebagai salah satu syarat akan bekerja diluar negeri serta Calon
02170|Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dukumen perjanjian kerja;
02171|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02172|Majelis Hakim berpendapat  unsur  “turut serta melakukan penempatan pekerja
02173|migran Indonesia sebagaimana Pasal 69” telah terpenuhi;
02174|Ad.3.Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku
02175|telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang
02176|dituju,  tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau
02177|tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02178|kehendaknya sendiri;
02179|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-undang
02180|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  memiliki
02181|unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan tindak pidana, pelaksanaannya tidak
02182|selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang,
02183|bukan karena semata-mata atas kehendakanya sendiri. Kemudian ketentuan
02184|lebih  lanjut  dalam  ayat  (2)  memberikan  pengertian  permulaan  pelaksanaan
02185|yakni perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya
02186|tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan
02187|tindak pidana yang dituju;
02188|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perbuatannya
02189|yakni  memberangkatkan  5  (lima)  orang  WNI Tersebut ,  yang  mana  tidak
02190|selesainya  perbuatan  Terdakwa  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa
02191|sendiri melainkan karena Terdakwa  dan  5 (lima) orang WNI  tersebut  dengan
02192|rincian  2 (orang) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di
02193|Malaysia, 1 (satu) orang perempuan dewasa dan 2 (dua) orang anak atas nama
02194|Saksi Riswandi Bin Rasyide, Riska Binti Mansur, saksi Herman Bin Mansur
02195|anak Rival Bin Riswandi dan anak Rafa Bin Riswandi berasal dari daerah asal
02196|Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan  dengan tujuan berangkat ke
02197|negara Malaysia telah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian pada
02198|hari Jumat, 18 Juli 2025 sekitar pukul 13.00  WITA bertempat di Jalan Sungai
02199|Sembilan, Kelurahan  Mansapa,  Kecamatan  Nunukan  Selatan,  Kabupaten
02200|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
02201|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
02202|Majelis Hakim berpendapat unsur “Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi
02203|jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak
02204|Halaman 54 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02205|
02206|Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
02207|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas
02208|kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;
02209|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
02210|69  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02211|Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  sebagaimana telah dicabut
02212|dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
02213|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,
02214|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
02215|Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka
02216|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02217|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
02218|alternatif kedua; 
02219|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02220|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
02221|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02222|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02223|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab
02224|maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;
02225|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim
02226|pertimbangkan sebagai berikut:
02227|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  fakta  hukum  dan
02228|pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim  pada  pokoknya  tidaklah  sependapat
02229|dengan uraian dan kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan
02230|pidana Penuntut Umum, oleh karena  sebagaimana yang terungkap pada fakta
02231|persidangan bahwa rangkaian kejadian peristiwa dalam perkara in casu berawal
02232|dari  Saksi  Riswandi  Als  Sandi  Bin  Rasyide  (Alm) Calon  Pekerja  Migran
02233|Indonesia non prosedural  menghubungi saudara Sudi (kakak Saksi) yang saat
02234|ini bekerja di salah satu perusahaan sawit yang berada di Negara Malaysia, lalu
02235|menanyakan  apakah  masih  ada  lowongan  pekerjaan  untuk  Saksi  Saksi
02236|Riswandi Als Sandi Bin Rasyide (Alm) dan saksi Herman Bin Mansur di tempat
02237|saudara  Sudi  bekerja,  lalu  saudara  Sudi  memberitahukan  bahwa  kebetulan
02238|perusahaan  sawit  tempat  saudara  Sudi  sedang  membutuhkan  karyawan,
02239|setelah itu saudara Sudi mengirimkan nomor WhatsApp milik saudara Asri Als
02240|Mandor  Asri  (Daftar  Pencarian  Saksi)  agar  Saksi  Riswandi  Als  Sandi  Bin
02241|Rasyide (Alm) bisa berkomunukasi langsung dengan saudara Asri Als Mandor
02242|Asri. Tidak lama kemudian terjadilah komunikasi antara Saksi Riswandi dengan
02243|Halaman 55 dari 62 Halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02244|