01022|upah/gaji sebesar Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
01023|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01024|
01025|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
01026|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut
01027|Umum;
01028|Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka
01029|segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam
01030|Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara
01031|lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu
01032|kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;
01033|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 361 huruf c Undang -Undang
01034|Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang -Undang
01035|Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya mengatur terkait perkara tindak
01036|pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan proses pemeriksaannya telah
01037|dimulai, maka perkara tersebut tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan
01038|ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01039|(KUHAP Lama);
01040|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, ternyata telah dilimpahkan ke
01041|pengadilan dan telah dimulai proses pemeriksaannya sebelum berlakunya
01042|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01043|Acara Pidana, yang ditandai dengan telah dibacakannya surat dakwaan dan
01044|telah dimulainya pemeriksaan di persidangan, sehingga merujuk pada
01045|ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan
01046|perkara ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Undang -
01047|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
01048|Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang -Undang Nomor 1 Tahun
01049|2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana telah terjadi perubahan dan
01050|pembaruan terhadap pengaturan tindak pidana tertentu termasuk yang
01051|sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus;
01052|Menimbang bahwa lebih lanjut pada Bab Kesatu Aturan Umum Pasal 3
01053|ayat (1) jo. Pasal 618 Undang -Undang N omor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01054|Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap
01055|
01056|tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan diberlakukan peraturan
01057|perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang -
01058|undangan yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
01059|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan
01060|terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01061|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
01062|tentang Perlindungan Anak  tidak termasuk ketentuan perundang -undangan
01063|yang dinyatakan dicabut maupun dinyatakan tidak berlaku ;
01064|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 455 U ndang-Undang
01065|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana disebutkan bahwa Setiap
01066|Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01067|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan,
01068|penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01069|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi
01070|bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang
01071|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
01072|di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan
01073|Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
01074|belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.;
01075|Menimbang, bahwa di  dalam ketentuan Pasal 622 huruf q U ndang-
01076|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo.
01077|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana disebutkan
01078|bahwa pada saat Undang -Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 2
01079|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01080|Perdagangan Orang ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 007 Nomor
01081|58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) dinyatakan
01082|dicabut dan tidak berlaku dan dalam ayat (9) disebutkan Dalam hal ketentuan
01083|pasal mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud
01084|pada ayat ( 1) huruf q mengacu Pasal 2 Undang -Undang yang bersangkutan,
01085|pengacuannya diganti dengan Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
01086|tentang Penyesuaian Pidana;
01087|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut dan dihubungkan dengan
01088|fakta h ukum di  persidangan dan dengan melihat bentuk dakwaan penuntut
01089|umum adalah berbentuk alternati f maka Majelis Hakim memilih untuk
01090|mempertimbangkan dakwaan alternati f pertama sebagaimana diatur dalam
01091|Pasal 455 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01092|
01093|Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
01094|tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01095|1. Setiap orang;
01096|2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01097|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan,
01098|penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01099|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau
01100|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
01101|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
01102|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik
01103|Indonesia;
01104|Menimbang bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim
01105|mempertimbangkan sebagai berikut:
01106|Ad.1. Unsur “Setiap orang”;
01107|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang konteks
01108|dakwaan tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana dimaksud, yakni
01109|seseorang tertentu sebagai orang pribadi (natuurlijk persoon) dan bukan badan
01110|hukum (recht persoon),  yang  melakukan tindak pidana sebagaimana yang
01111|didakwakan,
01112|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (4) U ndang-
01113|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01114|Perdagangan Orang, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
01115|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01116|Menimbang, dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud
01117|setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk pada Terdakwa Carlos
01118|Lumanauw Alias Tole;
01119|Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah
01120|terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;
01121|Ad.2. Unsur “ Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01122|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman
01123|Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01124|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
01125|utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
01126|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”;
01127|Menimbang, yang dimaksud dengan Eksploitasi sebagaimana
01128|ketentuan Pasal 1 ayat (7) U ndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01129|
01130|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Setiap Orang adalah
01131|tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak
01132|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01133|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01134|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01135|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
01136|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01137|immateriil.
01138|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah nyata
01139|bahwa Anak saksi III (umur 16 tahun, Anak saksi I (16 tahun) dan Anak saksi II
01140|(umur 16 tahun) masih termasuk anak sedangkan Terdakwa adalah pemilik café
01141|Queen yang terletak di Kawasan Phon Cinta Marisa;
01142|Menimbang,bahwa Anak saksi III (umur 16 tahun, Anak saksi  I (16
01143|tahun) dan  Anak saksi II (umur 16 tahun)   awalnya ditawari kerja di café oleh
01144|Frita dan terjadi kesepakatan antara mereka untuk bekerja di Café Queen milik
01145|Terdakwa dengan biaya kedatangan untuk transportasi dan konsumsi selama
01146|perjalanan ditanggung oleh Terdakwa selanjutnya Anak saksi III (umur 16 tahun,
01147|Anak saksi I (16 tahun) dan Anak saksi II (umur 16 tahun) tiba dimarisa tepatnya
01148|di cafe terdakwa sejak tanggal 29 Januari tahun 2025 sekitar jam 07.00 WITA
01149|dan sesampainya terdakwa langsung memberikan arahan pekerjaan yaitu
01150|sebagai pelayan untuk menemani/menawarkan minuman keras kepada
01151|pengunjung cafe milik terdakwa atau biasa di sebut sebagai istilah ladies atau
01152|LC dan disetujui oleh Anak saksi  III (umur 16 tahun, Anak saksi I  (16 tahun)
01153|dan Anak saksi HELENA (umur 16 tahun) kemudian terdakwa telah menayakan
01154|kepada Anak saksi  III (umur 16 tahun, Anak saksi I  (16 tahun) dan Anak saksi
01155|HELENA (umur 16 tahun) terkait KTP namun dijawab oleh Anak saksi  III (umur
01156|16 tahun, Anak saksi I  (16 tahun) dan  Anak saksi HELENA (umur 16 tahun)
01157|bahwa KTP masih dalam pengurusan dan Anak saksi  III (umur 16 tahun, Anak
01158|saksi I  (16 tahun) dan Anak saksi HELENA (umur 16 tahun)  mengatakan telah
01159|berusia 19 tahun dan sudah memiliki anak;
01160|Menimbang, bhawa untuk melakukan pekerjaan tersebut gaji Anak saksi
01161|III (umur 16 tahun, Anak saksi I  (16 tahun) dan Anak saksi HELENA (umur 16
01162|tahun) bekerja sebagai wanita pemandu di cafe queen dihitung dari berapa
01163|banyak botol minuman yang terjual, biasanya dalam satu botol mendapat
01164|keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan selama bekerja
01165|di cafe queen Anak Saksi telah mendapat upah/gaji sebesar Rp.1.305.000,00
01166|(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);
01167|
01168|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas teranglah bahwa
01169|perbuatan Terdakwa yang memberikan pekerjaan kepada Anak saksi III (umur
01170|16 tahun, Anak saksi I  (16 tahun) dan  Anak saksi HELENA (umur 16 tahun)
01171|sebagai wanita pemandu di café Queen milik Terdakwa dengan gaji/upah yang
01172|disepakati walaupun atas kehendak Anak Saksi III (umur 16 tahun, Anak saksi I
01173|(16 tahun) dan  Anak saksi HELENA (umur 16 tahun)  menurut Majelis adalah
01174|bentuk eksploitasi
01175|Menimbang, bahwa Terdakwa harusnya memastikan umur Anak saksi
01176|RIANTI PONDANG, Anak saksi  I  dan Anak saksi HELENA  sebelum
01177|memperkerjakan mereka namun terdakwa tidak melakukan hal tersebut
01178|sehingga perbuatan terdakwa yang hanya melihat dari bentuk fisik dan keadaan
01179|anak saksi yang telah memiliki anak adalah bentuk ketidak hati-hatian Terdakwa
01180|dalam merekrut pekerja kafe milik Terdakwa yang merupakan bentuk kelalaian;
01181|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa lalai dalam melaksanakan
01182|tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemilik cafe maka perbuatan terdakwa
01183|tersebut yang dimulai dari memfasilitasi kedatangan anak saksi,
01184|memperkerjakan anak saksi dan menerima manfaat dari pekerjaan anak saksi
01185|tersebut dan semuanya dil;akukan diwilayah negara Republik Indonesi sehingga
01186|unsur “ yang melakukan perekrutan  dengan memberi bayaran atau manfaat
01187|untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
01188|Indonesia telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;
01189|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari  Pasal 455 ayat (1)
01190|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01191|Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ,
01192|maka Terdakwa  dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
01193|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
01194|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
01195|menemukan adanya hal -hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01196|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01197|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01198|dijatuhi pidana;
01199|Menimbang bahwa untuk sampai kepada pemidanaan/pidana terhadap
01200|Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang
01201|keadaan-keadaan atau yang menjadi pedoman pemidanaan (sentences
01202|guidance) untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diinginkan sehingga
01203|
01204|menghasilkan pemidanaan yang tepat, baik untuk Terdakwa dan juga
01205|bermanfaat untuk masyarakat;
01206|Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang -Undang Nomor 1 Tahun
01207|2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, maka dalam menjatuhkan
01208|pidana Majelis Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan pemidanaan dan
01209|menilai secara menyeluruh berbagai aspek yang pada pokoknya berkaitan
01210|dengan tindak pidana yang dilakukan, kondisi pribadi pelaku, keadaan pada
01211|waktu tindak pidana terjadi, termasuk pula nilai hukum dan keadilan yang hidup
01212|dalam masyarakat guna menjatuhkan pidana yang adil dan proporsional dengan
01213|mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan berdasarkan Pasal 54
01214|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum
01215|Pidana;
01216|Menimbang bahwa dengan memperhatikan bentuk kesalahan
01217|Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat kesalahan Terdakwa tergolong sedang
01218|oleh karena Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan tidak teliti dalam
01219|merekrut pekerja di café terdakwa;
01220|Menimbang bahwa motif dan tujuan Terdakwa dalam melakukan tindak
01221|pidananya adalah untuk memperoleh keuntungan serta peran Terdakwa
01222|sebagai pemilik tempat usaha dan memperhatikan sikap batin Terdakwa yang
01223|secara sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu tindak
01224|pidana serta Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana
01225|pembunuhan, maka hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai hal yang
01226|memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;
01227|Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada
01228|hakikatnya akan membawa dampak yang signifikan terhadap masa depan
01229|Terdakwa, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun ekonomi, serta turut
01230|berimplikasi langsung terhadap kehidupan keluarga Terdakwa;
01231|Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
01232|Terdakwa merupakan satu -satunya tulang punggung keluarga bagi istri dan
01233|anak-anaknya yang masih berusia kecil, sehingga penjatuhan pidana penjara
01234|dalam jangka waktu yang lama berpotensi menimbulkan dampak sosial dan
01235|ekonomi yang berat bagi keluarga Terdakwa;
01236|Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa keluarga
01237|Terdakwa, khususnya anak -anaknya, merupakan pihak yang secara tidak
01238|langsung akan ikut menanggung konsekuensi dari pidana yang dijatuhkan
01239|kepada Terdakwa, meskipun mereka tidak terlibat dalam tindak pidana yang
01240|dilakukan;
01241|
01242|Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam menentukan lamanya pidana,
01243|Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara proporsional agar pidana yang
01244|dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan dan pencegahan, tetapi
01245|juga tetap memperhatikan kemanfaatan dan dampak jangka panjang, sehingga
01246|tidak menimbulkan persoalan sosial baru bagi keluarga Terdakwa di kemudian
01247|hari;
01248|Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
01249|Terdakwa merupakan satu -satunya tulang punggung keluarga bagi istri dan
01250|anak-anaknya yang masih berusia kecil, sehingga penjatuhan pidana penjara
01251|dalam jangka waktu yang lama berpotensi menimbulkan dampak sosial dan
01252|ekonomi yang berat bagi keluarga Terdakwa;
01253|Menimbang bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa keluarga
01254|Terdakwa, khususnya anak Terdakwa, merupakan pihak yang secara tidak
01255|langsung akan ikut menanggung konsekuensi dari pidana yang dijatuhkan
01256|kepada Terdakwa, meskipun mereka tidak terlibat dalam tindak pidana yang
01257|dilakukan;
01258|Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam menentukan lamanya pidana,
01259|Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara proporsional agar pidana yang
01260|dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan dan pencegahan, tetapi
01261|juga tetap memperhatikan kemanfaatan dan dampak jangka panjang, sehingga
01262|tidak menimbulkan persoalan sosial baru bagi keluarga Terdakwa di kemudian
01263|hari;
01264|Menimbang , bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 455 U ndang-Undang
01265|Nomor 1 Tahun 2026 tentang tentang Penyesuaian Pidana disebutkan bahwa
01266|Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01267|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman
01268|Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01269|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang,
01270|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
01271|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
01272|orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena
01273|melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling
01274|lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.;
01275|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan
01276|pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan dengan memilih salah satu jenis
01277|pidana yang paling tepat dan proporsional yang sesuai dengan pedoman
01278|
01279|pemidanaan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, yang selanjutnya
01280|akan dirumuskan dalam amar putusan;
01281|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
01282|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01283|dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01284|dijatuhkan;
01285|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
01286|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01287|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01288|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01289|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01290|Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) buah handphone
01291|merek Oppo berwarna Hitam dengan nomor IMEI 861130068455297 oleh
01292|karena merupakan alat komunikasi dalam melakukan kejahatan maka terhadap
01293|barang bukti tersebut  akan ditentutan statusnya dalam dictum putusan;
01294|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
01295|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang  memberatkan dan
01296|yang meringankan Terdakwa:
01297|Keadaan  yang  memberatkan:
01298|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya
01299|penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang;
01300|- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;
01301|Keadaan yang meringankan:
01302|- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
01303|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01304|   Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa  dijatuhi pidana maka
01305|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01306|Mengingat Pasal 455 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023
01307|tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 1
01308|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
01309|1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan lain
01310|yang bersangkutan;
01311|
01312|MENGADILI:
01313|1. Menyatakan Terdakwa Carlos Lumanauw Alias Tole tersebut di atas,
01314|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
01315|“Perdagangan Orang ” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut
01316|Umum;
01317|
01318|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh karena itu  dengan pidana
01319|penjara selama 3 (tiga) tahun;
01320|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01321|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01322|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01323|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01324|• 1 (satu) buah handphone merek Oppo berwarna Hitam dengan nomor
01325|IMEI 861130068455297;
01326|Dimusnahkan;
01327|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
01328|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01329|
01330|Jum’at
01331|
01332|30
01333|
01334|2026
01335|
01336|Effendy
01337|Kadengkang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah, S.H. dan Regina