00986|(seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti akan 
00987|Terdakwa berikan kepada Saksi Ida setelah selesai melayani laki -laki tersebut, 
00988|tidak lama kemudian datang anggota polres Hulu Sungai Tengah kerumah 
00989|Terdakwa melakukan penggerebekan dan kemudian membawa Terdakwa, 
00990|Saksi Ida dan laki -laki yang menyewa jasa Saksi Ida ke polres HST untuk 
00991|diproses sesuai hukum yang berlaku; 
00992|Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinilai 
00993|adanya peran serta Terdakwa dalam mempekerjakan Saksi Korbandan dengan 
00994|
00995|cara Terdakwa mempekerjakan Saksi Korban tersebut adalah yaitu Terdakwa 
00996|akan menelpon Saksi Korbanapabila ada tamu yang akan dilayani, selanjutnya 
00997|Saksi Korbanakan datang kerumah Terdakwa lalu melayani tamu yang mencari 
00998|kepuasan seksual tersebut selanjutnya Saksi Korban menerima bayaran dari 
00999|Terdakwa dan Terdakwa memperoleh bayaran untuk jasa prostitusi 
01000|(mencarikan pelanggan) dan jasa sewa kamar dirumah Terdakwa sebagai 
01001|tempat dilakukannya praktek prostitusi . Selain Saksi Korban sebagai Pekerja 
01002|Seks Komersial (PSK) pada tahun 2020 ada beberapa perempuan yang bisa 
01003|dipesan sebagai pekerja seks komersial dari Terdakwa yaitu Dania dengan tarif 
01004|Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Mina dengan tarif Rp600.000,00 (enam 
01005|ratus ribu rupiah) namun untuk tarif Dania dan Mina terlalu tinggi untuk pasaran 
01006|orang-orang yang menjadi pelanggan di tempat Terdakwa. Selanjutnya ada 
01007|Rini, Rika dan Saksi Ida dengan tarif Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 
01008|biasanya pelanggan mencarikan perempuan pelayanan seks dengan tarif yang 
01009|terjangkau sehingga Terdakwa biasanya menghubungi Rini, Rika atau Saksi 
01010|Ida dan biasanya Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,00 
01011|(lima puluh ribu rupiah) selain itu Dania, Mina, Rini dan Rika sering membawa 
01012|pelanggan sendiri dan Terdakwa hanya menyediakan kamar saja namun dalam 
01013|kurun waktu satu tahun belakangan ini hanya ada Saksi Korban  saja yang 
01014|bekerja untuk Terdakwa;  
01015|Menimbang bahwa pada tahun 2020 tersebut dalam seminggu rata-rata 
01016|ada 4 (empat) atau 5 (lima) pasangan yang menggunakan kamar yang 
01017|Terdakwa sewakan untuk kegiatan prostitusi yang mana setiap 1 (satu) kali 
01018|menggunakan kamar baik itu membawa pasangan sendiri ataupun Terdakwa 
01019|sebagai perantara mencarikan pelanggan, Terdakwa menerima uang sebesar 
01020|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila dihitung maka setiap minggu rata -
01021|rata Terdakwa mendapatkan uang sebesar 5 X Rp50.000,00 (lima puluh ribu 
01022|rupiah) = Rp250.0 00,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dihitung 
01023|tiap bulannya Terdakwa mendapatkan uang rata -rata krang lebih 
01024|Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi dalam satu tahun terakhir pendapatan 
01025|Terdakwa mulai berkurang dikarenakan perempuan penyedia jasa yang lain 
01026|sudah tIdak aktif lagi dan hanya tersisa Saksi Ida yang bisa Terdakwa panggil 
01027|apabila ada pelanggan, dalam seminggu Saksi Ida bisa melayani pelanggan 2 
01028|(dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu, ditambah ada beberapa pelanggan yang 
01029|masih menyewa  kamar kepada Terdakwa dan dari sana Terdakwa rata -rata 
01030|pendapatan Terdakwa sekitar 3 X Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) = 
01031|Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila dihitung dalam sebulan 
01032|
01033|kurang lebih Terdakwa masih mendapatkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam 
01034|ratus ribu rupiah), jumlah tersebut tidak pasti tergantung banyak tidaknya orang 
01035|yang menyewa kamar ditempat Terdakwa; 
01036|Menimbang bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil 
01037|menyewakan kamar maupun menjadi mucikari, Terdakwa gunakan untuk 
01038|memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; 
01039|Menimbang bahwa d engan demikian terhadap unsur penerimaan 
01040|seseorang dengan memberi bayaran haruslah dinyatakan telah terpenuhi; 
01041|Menimbang bahwa Saksi Korban mau melakukan pekerjaan sebagai  
01042|Perempuan Pekerja Seks Komersil (PSK) itu karena tuntutan ekonomi sehingga 
01043|Saksi Korbanberada dalam posisi rentan yaitu situasi dimana Saksi Korbantidak 
01044|memiliki pilihan kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi 
01045|sehingga kondisi kemiskinan dan keterbatasan ekonomi dari Saksi Korbanyang 
01046|membuatnya lebih mudah menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan 
01047|Orang) dan  rentan terhadap eksploitasi  walaupun eksplo itasi terkait 
01048|pelacuran/prostitusi tersebut dengan persetujuan Saksi Korban untuk 
01049|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Oleh Karenanya 
01050|Unsur Posisi Rentan haruslah dinyatakan telah terpenuhi; 
01051|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa 
01052|terhadap unsur penerimaan seseorang dengan penyalahgunaan posisi rentan 
01053|dengan pemberian bayaran haruslah dinyatakan telah terpenuhi; 
01054|
01055|Ad.3. Unsur u ntuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik 
01056|Indonesia;  
01057|Menimbang bahwa  Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 
01058|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja 
01059|atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 
01060|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
01061|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
01062|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh 
01063|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; 
01064|Menimbang bahwa  berdasarkan fakta hukum yang terungkap di 
01065|persidangan yang disebut kan jika Saksi Korban mau melakukan pekerjaan 
01066|sebagai Perempuan Pekerja Seks Komersil (PSK) itu karena tuntutan ekonomi 
01067|sehingga Saksi Korban berada dalam posisi rentan yaitu situasi dimana Saksi 
01068|Korbansebagai per empuan yang tidak memiliki pilihan kecuali untuk pasrah 
01069|pada penyalahgunaan yang terjadi sehingga kondisi kemiskinan dan 
01070|
01071|keterbatasan ekonomi dari Saksi Korban yang membuatnya lebih mudah 
01072|menjadi korban TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan rentan 
01073|terhadap eksploitasi walaupun eksploitasi terkait pelacuran/prostitusi tersebut 
01074|dengan persetujuan Saksi Korbanuntuk mendapatkan keuntungan baik materiil 
01075|maupun immaterial; 
01076|Menimbang bahwa  persetujuan korban perdagangan orang tidak 
01077|menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan 
01078|dengan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 
01079|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 
01080|Menimbang bahwa  berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa  
01081|Saksi Korban bisa bekerja pada Terdakwa berawal dari Saksi Korban sekitar 
01082|tahun 2023 berkenalan dengan seorang seorang laki -laki di warung malam 
01083|tempat Saksi Korban bekerja lalu Saksi Korban meminta tolong dihubungkan 
01084|dengan seseorang yang bisa mempekerjakan Saksi Korban sebagai Pekerja 
01085|Seks Komersil (PSK) lalu laki -laki tersebut membawa Saksi  Korbann ke rumah 
01086|Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi Korban  ingin 
01087|bekerja sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK), selanjutnya mulai saat itu Saksi 
01088|Korbanbekerja pada Terdakwa selanjutnya selama satu tahun bekerja, sistem 
01089|bekerja Saksi Korbanyaitu Terdakwa akan menelpon Saksi Korbanapabila ada 
01090|tamu yang akan dilayani, selanjutnya Saksi Korban akan datang kerumah 
01091|Terdakwa lalu melayani tamu yang mencari kepuasan seksual tersebut 
01092|selanjutnya Saksi Korban menerima bayaran dari Terdakwa sebesar 
01093|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)  dan Terdakwa menerima pembayaran 
01094|sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)  sampai dengan Rp100.000,00 
01095|(seratus ribu rupiah) dari setiap 1 (satu) orang pengguna jasa Saksi 
01096|Korbansebagai PSK (Pekerja Seks Komersil); 
01097|Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Fauzi Rahman dan 
01098|Saksi Zulkifli Ardianto perbuatan Terdakwa tersebut telah meresahkan 
01099|masyarakat ditempat tinggal Terdakwa dan telah mengganggu ketertiban umum 
01100|di Desa Kambat Utara RT. 005 RW. 003 Kecamatan Pandawan Kabupaten 
01101|Hulu Sungai Tengah Pro pinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam 
01102|Wilayah Negara Republik Indonesia; 
01103|Menimbang bahwa merupakan fakta notoir  dikaitkan pengertian 
01104|ekspolitasi terhadap fakta hukum tersebut yaitu tindakan Terdakwa telah 
01105|mengambil keuntungan dalam pemanfaatan fisik, seksual serta organ 
01106|reproduksi dari Saksi Korban . Oleh karenanya terhadap unsur ketiga ini 
01107|haruslah dinyatakan telah terpenuhi; 
01108|
01109|Menimbang bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan 
01110|merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia 
01111|dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas; 
01112|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) 
01113|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang 
01114|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka 
01115|Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
01116|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif 
01117|Kesatu;  
01118|Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan 
01119|terhadap Korban  dan Terdakwa  yang berjenis kelamin perempuan telah 
01120|berlandaskan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non 
01121|diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, 
01122|kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan Peraturan 
01123|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
01124|Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; 
01125|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah 
01126|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan 
01127|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Majelis 
01128|Hakim memberikan kesempatan untuk permohonan mengajukan restitusi 
01129|kepada Korban, namun Korban dan keluarga Korban tidak mengajukan 
01130|restitusi; 
01131|Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam Nota 
01132|Pembelaannya berpendapat bahwa: 
01133|“Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan tuntutan 
01134|dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan 
01135|pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 
01136|Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
01137|dalam Dakwaan Kesatu tersebut karena untuk menyatakan seseorang 
01138|melakukan perbuatan pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
01139|RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
01140|Orang, yang artinya ada perist iwa atau perbuatan Terdakwa melakukan 
01141|penerimaan seseorang dengan memberi ba yaran atau manfaat untuk tujuan 
01142|mengeksploitasi orang atau dalam hal ini Saksi Korban . Terdakwa tidak  
01143|menerima keuntungan baik materiil maupun immaterial dan kal au Terdakwa 
01144|didakwa mengeskploitasi Saksi Korban tentunya dijadikan korban yang harus 
01145|dijamin hak-hak korban, termasuk rehabilitasi medis dan social, namun karena 
01146|
01147|Saksi Korbantidak merasa dieksploitasi, tidak merasa diancam maupun dipaksa 
01148|Terdakwa untuk melayani lelaki berhubungan badan (karena atas kemauan 
01149|sendiri, maka unsur Eksploitasi tersebut juga tidak terbukti secara sah dan 
01150|meyakinkan; 
01151|Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum 
01152|dalam hal ini tidak sepakat bahwa tidak terbuktinya semua unsur perbuatan 
01153|Terdakwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang 
01154|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Oleh karenanya terhadap 
01155|Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan; 
01156|Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai 
01157|mufakat bulat karena Hakim Anggota II Novitasari Amira, S.H. berbeda 
01158|pendapat ( dissenting opinion ) dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota I 
01159|dengan pertimbangan sebagai berikut: 
01160|Menimbang bahwa Hakim Anggota II tidak sepakat memilih 
01161|menerapkan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
01162|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (dakwaan alternatif 
01163|pertama) dalam perkara ini dan oleh karenanya memilih menerapkan Pasal 296 
01164|KUHP (dakwaan alternatif kedua) dengan alasan-alasan sebagai berikut: 
01165|1. Bahwa unsur “ melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
01166|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
01167|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
01168|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 
01169|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 
01170|dari orang yang memegang kendali atas orang lain ” dalam TPPO memiliki 
01171|makna yang sangat luas, meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran atau 
01172|prostitusi. Walau demikian menurut Hakim Anggota II, prostitusi yang terjadi 
01173|atas dasar kehendak pelaku perantara (yaitu Terdakwa) dan kehendak 
01174|perempuan pekerja seks dewasa/ yang telah cukup umur, yang dengan 
01175|sukarela dan tanpa paksaan bersedia memberikan layanan seks untuk 
01176|mendapatkan bayaran/keuntungan, belumlah tepat sasaran untuk 
01177|dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang yang bersifat lebih 
01178|kompleks, dilihat dari maksud dan tujuan pembentukan undang-undangnya; 
01179|2. Bahwa kompleksitas TPPO dapat dilihat dalam Penjelasan atas UU TPPO 
01180|Bab I UMUM Paragraf ke -6 berikut, “ Ketentuan mengenai larangan 
01181|perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam KUHP. Pasal 297 
01182|KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki -
01183|laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai 
01184|
01185|kejahatan. Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
01186|menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak 
01187|untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang -
01188|Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian 
01189|perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu, Pasal 297 
01190|KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan 
01191|dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Oleh 
01192|karena itu, diperlukan undang -undang khusus tentang tindak pidana 
01193|perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil 
01194|dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang -undang khusus ini 
01195|mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, 
01196|atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik 
01197|perdagangan orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri 
01198|maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun 
01199|korporasi.” Hakim Anggota II menilai bahwa UU TPPO dibentuk untuk 
01200|menekankan perlindungan terhadap korban khususnya perempuan dan 
01201|anak dari tindakan eksploitatif pelaku perdagangan orang ( human trafficker) 
01202|yang hukumannya terlalu ringan dalam KUHP —sementara kejahatan yang 
01203|dilakukannya tergolong berat/serius. Oleh karena itu, terkait dengan berat 
01204|ringannya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang, perlu 
01205|dipertimbangkan pula dampak atau penderitaan yang dialami para korban 
01206|case by case atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan 
01207|menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut; 
01208|3. Bahwa mengenai unsur “ untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di 
01209|wilayah negara Republik Indonesia ”, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 
01210|TPPO dinyatakan, “ Dalam ketentuan ini, kata “ untuk tujuan” sebelum frasa 
01211|“mengeskploitasi orang tersebut ” menunjukkan bahwa tindak pidana 
01212|perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
01213|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur -unsur perbuatan 
01214|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. ” 
01215|Berdasarkan penjelasan tersebut dinyatakan bahwa perbuatan pelaku 
01216|memang tidak harus menimbulkan akibat, namun cukup dengan 
01217|niat/maksud. Akan tetapi Hakim Anggota II melihat bahwa dalam perkara 
01218|ini, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perantar a atau orang 
01219|yang memfasilitasi tempat seks antara perempuan pekerja seks dan laki -
01220|laki pemakai layanan seks adalah semata -mata untuk maksud 
01221|
01222|mendapatkan bayaran/keuntungan (eksploitasi prostitusi), bukan eksploitasi 
01223|terhadap orang secara sewenang-wenang; 
01224|4. Bahwa dalam Buku "Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan TPPO dan 
01225|Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan" terbitan Institute for Criminal 
01226|Justice Reform , hlm. 34, eksploitasi atas prostitusi orang lain yaitu 
01227|mendapat keuntungan dari prostitusi orang lain, atau secara melawan 
01228|hukum memperoleh keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya 
01229|dari prostitusi orang lain, hal ini akan membedakan antara orang yang 
01230|memperoleh keuntungan atas prostitusi dirinya sendiri dengan orang yang 
01231|mendapat keuntungan atas prostitusi orang lain. Dalam perkara ini, 
01232|Terdakwa adalah seseorang yang memperoleh keuntungan atas prostitusi 
01233|orang lain; 
01234|5. Bahwa TPPO dibentuk berdasarkan tiga komponen inti, yaitu proses, cara, 
01235|dan tujuan. Proses mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
01236|pengiriman, pemindahan atau penerimaan. Cara merupakan cara -cara 
01237|melawan hukum untuk mendapatkan persetujuan seseorang, yaitu dengan 
01238|kekerasan, ancaman kekerasan, ikatan utang, pemalsuan, penyalahgunaan 
01239|posisi rentan, dan sebagainya. Tujuan yaitu tujuan eksploitasi, di mana 
01240|eksploitasi tidak harus terjadi selama proses dan cara melawan hukumnya 
01241|telah ada. Terkait dengan tiga komponen tersebut, dalam Penjelasan UU 
01242|TPPO dinyatakan bahwa, “ Pelaku tindak pidana perdagangan orang 
01243|melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau 
01244|penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau 
01245|memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala 
01246|bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
01247|penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
01248|rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh 
01249|persetujuan dari or ang yang memegang kendali atas korban .” Sementara 
01250|menurut Hakim Anggota II, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa 
01251|berdasarkan fakta persidangan belum memenuhi komponen inti kedua yaitu 
01252|"cara", baik itu ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
01253|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau 
01254|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari 
01255|orang yang memegang kendali atas korban, sebab berdasarkan fakta 
01256|persidangan t idak ada elemen utama dari "cara" yang ber sifat melawan 
01257|kehendak orang lain (Korban) untuk memperoleh persetujuannya , di mana 
01258|
01259|Korban terbukti bertindak sendiri tanpa ada yang memegang kendali atas 
01260|dirinya; 
01261|6. Bahwa dalam fakta persidangan, Terdakwa telah terbukti melakukan 
01262|aksinya dalam memfasilitasi layanan prostitusi seorang diri, tanpa 
01263|melibatkan sokongan/bantuan dari orang lain. Terdakwa menjadikan kamar 
01264|di rumah tinggal pribadinya sebagai tempat pelayanan seks dan 
01265|memberikan charge/biaya untuk itu (uang sewa kamar) dengan memotong 
01266|upah yang diberikan oleh laki -laki pemakai layanan seks sebesar 
01267|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu 
01268|rupiah) dari perempuan pekerja seks; 
01269|7. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Korban memiliki kebebasan penuh 
01270|untuk menolak tawaran Terdakwa untuk berhubungan seks dengan orang 
01271|lain dan Korban tidak terikat apapun dengan Terdakwa dalam arti tidak 
01272|berada dalam posisi rentan maupun dijerat utang. Korban tidak tinggal di 
01273|rumah Terdakwa dan tidak diperdaya/ tidak berada di bawah kekuasaan 
01274|Terdakwa. Korban dapat memutuskan sendiri untuk menolak tawaran 
01275|Terdakwa dengan alasan apapun termasuk cuaca yang tidak mendukung 
01276|atau keengganan  Korban apabila sedang tidak ingin melayani orang lain 
01277|sehingga Korban bisa untuk tidak datang ke tempat Terdakwa. Bahkan