00509|(seratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan
00510|perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
00511|3. Menyatakan barang bukti berupa ;
00512|1. 1  (satu)  buah  flashdisk  warna  biru  berisi  rekaman  video
00513|persenggamaan dan capture foto telanjang sdr. Saksi korban
00514|2. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE type 10R warna biru
00515|3. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Type SE warna Gold
00516|Dirampas untuk dimusnahkan.
00517|4. Menetapkan  agar  terdakwa  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar
00518|Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
00519|Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
00520|pokoknya sebagai berikut:
00521|1. Apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana tentang
00522|Informasi  Transaksi  Elektronik,  sehubungan  dengan  fakta-fakta
00523|yang terungkap di persidangan  dikaitkan dengan unsur Pasal 27
00524|ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun
00525|2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun
00526|2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
00527|2. Apakah  benar  terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  dalam
00528|katagoeri kejahatan pidana khusus. Dan apakah sebab musabab
00529|akibat dari fakta perisitiwa hukum ini?
00530|3. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  yang  seharusnya
00531|dihubungkan  dengan  keseluruhan  fakta  yang  terungkap  di
00532|persidangan.
00533|Selain  itu,  untuk  menentukan  apakah  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan
00534|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 27 ayat (1) jo.
00535|Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
00536|tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
00537|
00538|2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana didakwakan
00539|Penuntut  Umum  kepada  dirinya,  maka  semua  unsur  dari  pasal  yang
00540|didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang
00541|dihadapkan di depan persidangan serta bukan berdasarkan asumsi dan rekaan
00542|semata;
00543|Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan
00544|terutama  yang  berkaitan  dengan  pemeriksaan  para  saksi  dan  pemeriksaan
00545|terhadap diri klien kami (Terdakwa) sendiri, maka kita semua secara obyektif
00546|dapat melihat terdakwa sama sekali titdak terbukti secara sah dan myakinkan
00547|bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  telah  didakwakan  oleh
00548|Penuntut Umum dalam hal ini melanggar ketentuan sebagaimanan tertuang
00549|dalam  Pasal  27  ayat  (1)  jo.  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
00550|Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
00551|Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Transaksi
00552|Elektronik (ITE);
00553|Bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah telah melakukan tindak
00554|pidana  yang  didakwakan  kepadanya, maka  perbuatan  orang  tersebut harus
00555|memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan secara sah
00556|dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;
00557|Bahwa bilamana salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada
00558|dakwaan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasl 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19
00559|Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun  2008
00560|tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik  (ITE)  tidak  terpenuhi  oleh  perbuatan
00561|terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.
00562|Catatan dari Penasihat Hukum:
00563|- Bahwa penyidik sesuai ketentuan undang-undang pada Pasal 56, menurut
00564|Yahya Harahap bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan telah
00565|terjadi  error  in  peroona,  karena  pada  penyidikan  tidak  didampingi  oleh
00566|Penasihat Hukum.
00567|- Bahwa  putusan  Mahkamah  Agung  RI  dengan  Nomor  367/K/Pid/1998
00568|tertanggal 29 Mei 1998, “bahwa bila tak didampingi oleh Penasihat hukum.di
00569|tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP , hingga
00570|BAP penyidikan  dan  penuntut  umum  batal  demi  hukum  dan  karenanya
00571|tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di
00572|sidang pengadilan didampingi Penasihat Hukum”.
00573|- Bahwa  Terdakwa  telah  sangat  sadar  perbuatan  kejahatan  tindak  pidana
00574|khusus  Informasi  Transaksi  Elektronik  (ITE),  mendistribusikan  dan/atau
00575|mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
00576|yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagai suatu perbuatan
00577|
00578|yang  melanggar  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan
00579|yang berlaku.
00580|- Bahwa  klien  kami  tersebut  dan  juga  keluarganya,  dimana  saat  ini
00581|kebebasan  klien  kami  selaku  manusia  telah  dikekang  dengan  adanya
00582|penahanan  mulai  dari  tingkat  pemeriksaan  di  kepoisian  di  tingkat
00583|penuntutan di kejaksaan hingga persidangan ini.
00584|Permohonan Penasihat Hukum:
00585|1. Menerima  pembelaan  (pledoi)  dari  Penasihat  Hukum
00586|Terdakwa secara keseluruhan;
00587|2. Menyatakan  Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan
00588|meyakinkan melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
00589|Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang
00590|RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)
00591|3. Membebaskan  terdakwa  dari  Dakwaan  Jaksa  Penuntut
00592|Umum  (vrijspraak)  sesuai  dengan  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  atau
00593|setidak-tidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum
00594|(onstslag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
00595|4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
00596|5. Menyatakan  barang  bukti  yang  disita  dalam  perkara  ini
00597|dikembalikan  kepada  yang  berhak  darimana  barang  bukti  tersebut
00598|disita;
00599|6. Mengembalikan  dan  merehabilitasi  nama  baik  Terdakwa
00600|pada harkat dan martabatnya semula;
00601|7. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
00602|Setelah mendengar  tanggapan  Penuntut Umum terhadap pembelaan
00603|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
00604|1. Bahwa  telah  terjadi  error  in  persona  karena  pada
00605|tingkat  penyidikan,  terdakwa  Terdakwa  tidak  didampingi  oleh  Penasihat
00606|Hukum dan oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima
00607|dan batal demi hukum;
00608|Bahwa  yang  dimaksud  error  in  persona  dalam  lingkup  pidana  adalah
00609|apabila dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dialamatkan kepada orang
00610|orang yang salah;
00611|Atau  menurut  putusan  Pengadilan  error  in  persona  ialah  kekeliruan
00612|terhadap  orang  yang  didakwa,  yagn  berawal  dari  proses  penangkapan,
00613|padahal  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  bukan  terdakwalah  yagn
00614|melakukan tindak pidana tersebut;
00615|Bahwa dalam fakta di persidangan, sebelum pembacaan surat dakwaan
00616|oleh  Penuntut  Umum,  Ketua  Majelis  Hakim  telah  terlebih  dahulu
00617|menanyakan identitas terdakwa, dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa
00618|kemudian setelah surat dakwaan dibacakan, ditanyakan pula oleh ketua
00619|Majelis Hakim kepada terdakwa mengenai isi dakwaan dan dijawab oleh
00620|
00621|terdakwa bahwa ia Terdakwa telah mengerti dan paham serta mengakui dan
00622|tidak keberatan atas isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga alasan
00623|Penasihat Hukum terdakwa mengenai error in persona adalah tidak benar
00624|dan mengada-ada;
00625|Bahwa di dalam berkas perkara Nomor BP/16/VI/2023/Reskrim tanggal 2
00626|Juni 2023 yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang dengan
00627|surat pelimpahan perkara acara biasa Nomor B-2197/M.5.11/Eku.2/07/2023
00628|tanggal 25 Juli 2023 telah termuat:
00629|1. Pemberitahuan hak-hak tersangka
00630|2. Berita  Acara  penolakan  tersangkat  untuk
00631|didampingi pengacara/ penasihat hukum;
00632|Namun  kemudian  penyidik  memberikan  hak  kepada  terdakwa  untuk
00633|didampingi  oleh  pengacara/penasihat  hukum  dengan  mengirimkan  surat
00634|bantuan penunjukan penasihat hukum kepada Direktur LBH Peradi Malang
00635|Raya  dan  menunjuk  Sdr.  Guntur  Putra  Abdi  Wijaya,  S.H.,  untuk
00636|mendampingi Terdakwa selama di tingkat penyidikan, sehingga dalam hal
00637|ini alasan yang dibuat oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa adalah
00638|tidak benar dan mengada-ada;
00639|2. Bahwa unsur Pasal 27 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI
00640|Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11
00641|Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE);
00642|Bahwa pada pokoknya sebagaimana termuat dalam tuntutan;
00643|Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum  terhadap t anggapan
00644|Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
00645|
00646|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00647|berikut:
00648|1.  1  (satu)  buah  flashdisk  warna  biru  berisi  rekaman  video
00649|persenggamaan dan capture foto telanjang sdr. Saksi korban
00650|2. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE type 10R warna biru
00651|3. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE Type SE warna Gold.
00652|
00653|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00654|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00655|-   Bahwa berawal dari saksi korban dan terdakwa mulai berpacaran sekitar
00656|tahun  2020,  saat  pacaran  saksi  korban  mengakui  melakukan  hubungan
00657|suami isteri dengan terdakwa, dan adegan tersebut direkam oleh Terdakwa
00658|tanpa sepengetahuan saksi korban;
00659|- Bahwa  selama  pacaran  terdakwa  sering  menyuruh  saksi  korban  untuk
00660|mengirim  foto  selfi  saksi  korban  tanpa  busana,  terkadang  terdakwa  juga
00661|mengambil gambar dengan kamera handphonenya;
00662|- Bahwa  apabila  saksi  korban  tidak  mau  melakukan  terdakwa  mengancam
00663|akan  menyebarkan  foto  dan  video  persetubuhan  saksi  korban  dengan
00664|terdakwa;
00665|- Bahwa tahun 2021 saksi korban ingin putus dari Terdakwa, Terdakwa mulai
00666|mengancam akan menyebarkan materi asusila yang telah direkamnya ke
00667|khalayak luas. Awalnya saksi korban tidak menggubris, akan tetapi ternyata
00668|Terdakwa benar-benar melakukannya dengan gencar tahun 2022;
00669|- Bahwa yang mendapat kiriman foto dan video yaitu Saksi-1, saksi Saksi-3,
00670|dan Tetangga korban;
00671|- Bahwa Saksi-1  mendapat kiriman 1 foto  telanjang pada bulan November
00672|2022 dan video persetubuhan saksi korban pada bulan Desember 2022;
00673|- Bahwa Saksi-1 mengatakan saksi korban tidak pernah memberikan izin pada
00674|terdakwa untuk merekam dan menyebarkan;
00675|- Bahwa terdakwa juga menyebarkan konten asusila ke akun media sosial
00676|saksi  Saksi-3,  tempat  saksi  korban  bekerja  yaitu  Warung  pada  bulan
00677|November 2022, dengan cara Terdakwa membuat akun palsu media social
00678|atas nama saksi korban yang bekerja di tempat saksi Saksi-3, selanjutkan
00679|Terdakwa  mengunggah  materi  muatan  asusila  ke  akun  tersebut  dan
00680|menandai (tag) akun media social tempat usaha saksi Saksi-3. Unggahan
00681|
00682|asusila  tersebut  oleh  saksi  Saksi-3  difoto  tangkap  layar  (screenshot),
00683|kemudian perlihatkan kepada saksi korban untuk  klarifikasi. Saat itu saksi
00684|korban menyatakan permohonan maaf dan akan menasihati terdakwa. Sejak
00685|kejadian itu tidak ada lagi bentuk gangguan cyber dari Terdakwa. Akan tetapi
00686|sekitar  sebulan  kemudian  tiba-tiba  Terdakwa  mengulangi  kembali
00687|perbuatannya, dan saksi Saksi-3 melakukan klarifikasi kepada saksi korban.
00688|Pada saat klarifikasi tersebut saksi korban menangis dan mengatakan sudah
00689|berusaha  keras  menasihati  Terdakwa  akan  tetapi  tidak  digubris.  Setelah
00690|bermusyawarah  dengan  keluarga  besar,  maka  saksi  Saksi-3  menghadap
00691|kedua orangtua Saksi Korban, juga berusaha musyawarah dengan keluarga
00692|Terdakwa, akan tetapi tidak ada hasil positif, maka kami memutuskan untuk
00693|melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian;
00694|-   Bahwa pengakuan terdakwa tujuan Terdakwa menyebarkan muatan asusila
00695|saksi korban, untuk membuat malu saksi korban;
00696|- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu kru bus pariwisata PO Royal Marin;
00697|- Bahwa  terdakwa  menyebarkan  toto  telanjang  saksi  korban  dengan
00698|menggunakan handphone merek I Phone 4 10 R warna biru;
00699|- Bahwa selain itu terdakwa menggunakan handphone merek  IPhone type SE
00700|warna gold ntuk menyebarkan foto telanjang saksi korban dan video asusila
00701|di media social Instagram, facebook, dan whatsapp;
00702|
00703|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00704|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta  hukum tersebut di atas,
00705|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00706|kepadanya;
00707|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00708|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00709|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
00710|alternatif kedua  sebagaimana diatur dalam Pasal  27 ayat (1) Jo. Pasal 45 (1)
00711|Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 tentang  Perubahan
00712|Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang
00713|Infomasi Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00714|1. Setiap orang
00715|2. Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau
00716|mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi
00717|elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang
00718|melanggar kesusilaan
00719|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00720|mempertimbangkan sebagai berikut:
00721|Ad.1. Unsur setiap orang;
00722|
00723|Menimbang bahwa yang dimaksud  dengan setiap orang adalah siapa
00724|saja  sebagai  subyek  hukum  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  dapat
00725|bertanggung jawab secara pidana;
00726|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo ,  penuntut  umum
00727|menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Terdakwa;
00728|Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa
00729|dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155
00730|ayat  (1)  KUHAP,  terdakwa  membenarkan  identitas  dalam  surat  dakwaan
00731|tersebut;
00732|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  juga
00733|membenarkan  bahwa  terdakwa  adalah  orang  sebagaimana  yang  dimaksud
00734|dalam dakwaan perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;
00735|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan
00736|sebatas  pada  identitas  diri  terdakwa,  mengenai  bersalah  tidaknya  terdakwa
00737|masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;
00738|Ad.2.  Dengan  sengaja  dan  t anpa  hak  mendistribusikan  dan/atau
00739|mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi
00740|elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  yang
00741|melanggar kesusilaan
00742|Menimbang,  bahwa  frasa  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  bersifat
00743|kumulatif sesuai bunyi dalam pasal di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
00744|tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang
00745|Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  bukan  alternatif  sebagaimana  tuntutan
00746|Penuntut Umum, sehingga Majelis akan mempertimbangkan keseluruhannya,
00747|baik dengan sengaja maupun tanpa hak sebelum masuk ke sub unsur yang
00748|mengikutinya;
00749|Menimbang, bahwa  yang dimaksud  frasa “dengan sengaja”  menurut
00750|Memorie van Toelichting adalah menghendaki dan mengetahui  (willens en
00751|wetens) artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja
00752|haruslah menghendaki (willens) bahwa ia berbuat karena adanya niat dan harus
00753|mengetahui (wetens) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya;
00754|Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” artinya perbuatan itu
00755|dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan, atau izin untuk itu;
00756|Menimbang,  bahwa  dalam  dalam  perkara  a  quo  Majelis  telah
00757|mencermati  apakah  dalam  perbuatan  Terdakwa  terkandung  niat  jahat,
00758|berdasarkan fakta hukum di persidangan utamanya pengakuan terdakwa sendiri
00759|bahwa niat Terdakwa adalah memang sengaja untuk  mempermalukan saksi
00760|korban;
00761|
00762|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  ada  keinginan  terdakwa  yang
00763|terdakwa  mengetahui  akibatnya  yaitu  apabila  perbuatan  aib  saksi  korban
00764|diketahui khalayak ramai, maka saksi korban akan mendapat malu, terhadap hal
00765|ini Penasihat Hukum sendiri menyinggungnya dalam nota pembelaan halaman
00766|11  bahwa  sebenarnya  perbuatan  itu  dapat  dihindari  oleh  Terdakwa  karena
00767|seharusnya  Terdakwa  dapat  menduga  lebih  dahulu  perbuatannya  akan
00768|menimbulkan  akibat  yang  dilarang  oleh  undang-undang,  namun  faktanya
00769|Terdakwa tidak menghindari;
00770|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  frasa  “tanpa  hak”  ,  maka
00771|dalam perkara ini Terdakwa tidak bekerja di bidang informasi dan teknologi,
00772|jurnalistik,  percetakan, ataupun penerbitan dengan demikian terdakwa tidak
00773|memiliki kewenangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat
00774|dapat diakses informasi elektronik yang dimaksud dalam perkara ini, pekerjaan
00775|terdakwa sebelum ditangkap dan pada saat ditangkap adalah sebagai kru bus
00776|pariwisata PO Royal Marin;
00777|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  berdasarkan  fakta  hukum
00778|utamanya  pengakuan  terdakwa  sendiri,  maka  pengakuan  terdakwa  tersebut
00779|mematahkan  nota  pembelaan  Penasihat  Hukum  yang  menyatakan  unsur
00780|dengan sengaja dan tanpa hak tidak terbukti sama sekali, dengan demikian
00781|Majelis menolak nota pembelaan mengenai hal tersebut;
00782|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  yang  dimaksud  dengan
00783|“mendistribusikan”  adalah  mengirimkan  dan/atau  menyebarkan  Informasi
00784|Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai
00785|pihak  melalui  Sistem  Elektronik.  Yang  dimaksud  dengan  “mentransmisikan”
00786|adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
00787|ditujukan  kepada  satu  pihak  lain  melalui  Sistem  Elektronik.  Yang  dimaksud
00788|dengan  “membuat  dapat  diakses”  adalah  semua  perbuatan  lain  selain
00789|mendistribusikan  dan  mentransmisikan  melalui  Sistem  Elektronik  yang