00105|kandungan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah Hakim memeriksa identitas Anak Korban dan diketahui Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXXX XXXX yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Pabiseangi, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang menerangkan Anak Korban Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXX XXXX, sehingga dengan demikian secara jelas bahwa Anak Korban yang dihadapkan pada persidangan adalah “Anak” dalam hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekitar pukul 13.30 WITA. Sepulang sekolah, Anak Korban menuju rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Pinrang, dengan maksud mengajak Anak bermain layang-layang di masjid Kabupaten Pinrang. Setibanya di rumah Anak, Anak Korban memanggil Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya, namun Anak Korban menolak. Meskipun demikian, Anak terus memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan menemani Anak membuat layang-layang, sehingga Anak Korban akhirnya masuk ke dapur rumah Anak. Selanjutnya, Anak langsung menutup pintu rumahnya lalu memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke arah dapur dan setelah itu Anak Korban meminjam Handphone ibu Anak dan duduk di atas kasur yang ada di dapur. Setelah Anak Korban duduk diatas kasur kemudian Anak langsung mendorong bahu sebelah kiri Anak Korban dengan penuh kekuatan, hingga badan Anak Korban terlentang di atas kasur kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi duduk diatas perut Anak Korban kemudian Anak  membuka kancing baju Anak Korban satu persatu kemudian mengangkat manset yang dikenakan Anak Korban naik sampai ke leher lalu mengangkat dalaman (miniset) Anak Korban sampai ke atas dada sehingga payudara Anak Korban terlihat, namun Anak Korban menghalanginya dengan menutup dada Anak Korban dalam posisi tangan menyilang, tapi Anak terus memaksa Anak Korban dan terus mengangkat kedua tangan Anak Korban dengan keras sehingga kedua tangan Anak Korban terbuka dari posisi bersilang yang kemudian tangan Anak Korban berada di
00106|
00107|samping kepala Anak Korban dengan sambil di pegang dengan keras oleh Anak. Setelah itu Anak membuka celananya sehingga alat kelamin Anak terlihat kemudian Anak menggesekan kelaminnya ke perut Anak Korban; Menimbang, bahwa selanjutnya Anak  menghisap payudara sebelah kiri milik Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit namun Anak Korban terus mendorong kepala Anak agar tidak menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak mengangkat rok Anak Korban sampai dengan paha dan membuka kancingnya kemudian mengelus paha kanan Anak Korban dan Anak Korban langsung berusaha menurunkan rok Anak Korban namun Anak kembali menghisap payudara Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Anak  berbaring di sebelah kiri Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri mengancingkan rok dan menurunkan manset serta memakai baju Anak Korban kembali. Setelah itu Anak membukakan pintu rumahnya dan Anak Korban pun langsung keluar dari rumah tersebut dalam keadaan menangis dan setelah keluar dari rumah Anak, Anak Korban melihat Saksi 1 lalu menceritakan kejadian yang Anak Korban alami; Menimbang, bahwa Anak mengetahui hal-hal yang bersifat asusila saat Anak menonton konten di media sosial yang berbau pornografi sehingga Anak ketika melihat Anak Korban menjadi nafsu; Menimbang, bahwa Anak berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXXX XXXX yang ditandatangani oleh H. Hairuddin Bakri, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, Anak ANAK Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXXX XXXX; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sulit tidur mulai dari awal setelah kejadian sampai saat datanng ke Poli. Akhir-akhir ini Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala. Menurut Saksi 2, Anak Korban malas masuk sekolah, sulit konsentrasi dan sering merasa tidak enak perasaan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban diatas adalah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Anak, perbuatan Anak tersebut kemudian bukanlah perbuatan yang dianggap wajar
00108|
00109|dan patut oleh hukum dan adat istiadat setempat, yang dalam budaya umum disebut sebagai perbuatan yang “cabul”; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal; Menimbang, bahwa sekalipun anak telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, namun asas mono-dualistik yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana untuk mengukur apakah seseorang yang sekalipun telah terbukti bersalah atas melakukan suatu tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan mampu atau layak dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut baik didasarkan pada alasan Pembenar yang menghapuskan unsur tindak pidana, ataupun alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan dari perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan satu pun alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghindarkan anak dari pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga atas perbuatannya Anak haruslah memenuhi pertanggungjawaban pidananya; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada anak maka Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan anak, mengingat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya berbunyi “sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada para Orang Tua Anak Pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak” dan atas hal tersebut Ibu dari Anak dan pendamping menyampaikan bahwa Anak adalah Anak
00110|
00111|yang baik dan diharapkan agar kedepannya Anak tidak mengulangi perbuatan tersebut dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, rajin belajar serta berbakti pada orang tua; Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak terkait keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan secara bersamaan dibawah ini; Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakan yang di tulis oleh Bapas; Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak atas nama ANAK, Nomor: I.A/PPNR281025025 tertanggal 29 Oktober 2025 ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Meirdedes, S.H., terdapat uraian mengenai Anak serta dilengkapi dengan Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut yaitu merekomendasikan Klien Anak atas nama ANAK diberikan tindakan berupa “Perawatan di LPKS” dalam hal ini di Sentra Wirajaya Makassar, Jl. A. P. Pettarani, KM. 04 Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dengan tujuan utama perawatan di LPKS ini adalah untuk melindungi hak Anak, memastikan pembinaan, dan membantu mereka kembali menjadi bagian masyarakat; Menimbang, terkait jenis penghukuman maupun strafmaat atau besaran hukuman yang akan Hakim berikan kepada Anak dalam amar putusan, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Bapas untuk menjatuhkan hukuman berupa Tindakan Perawatan di LPKS kepada anak sebagaimana disampaikan dalam laporan penelitian kemasyarakatan; Menimbang, bahwa Pencabulan adalah delik yang tergolong delik kesusilaan, yakni dapat dikatakan sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan karenanya juga dikatakan sebagai pelanggaran hukum, dalam kondisi ini, Hakim meyakini bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal atau das recht ist das ethische minimum sedangkan hukum pidana beranjak dari suatu batas etik minimum dan  oleh sebab itu untuk membedakan mana nilai dan norma yang baik dan buruk yang harus Anak jadikan dasar dalam kehidupan dimasyarakat, Anak perlu mendapatkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan anak diharapakan selalu berpedoman pada prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;
00112|
00113|Menimbang, bahwa sekalipun Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki menjauhkan anak dari Penjara, namun Hakim berpandangan dengan memperhatikan juga pada kondisi Anak Korban serta perbuatan Anak sebagaimana yang terungkap di persidangan maka, Hakim berpendapat seharusnya Anak dapat berfikir akan mana yang seharusnya boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut; Menimbang, bahwa tidak luput pula disisi lain lembaga pemasyarakatan dewasa ini bukan lagi merupakan tempat untuk menghukum seseorang dan bersifat pembalasan namun merupakan tempat seseorang menemukan kembali dirinya, memperbaiki diri, menginsyafi serta menyadari kesalahan dalam hatinya setelah perbuatan yang ia lakukan, serta untuk memperoleh bekal agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, sehingga cukup beralasan apabila terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam hal ini LPKA Kelas II Maros yang lamanya akan dituangkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”, sehingga ancaman pidana yang berada di dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak diberlakukan ½ (satu perdua) terhadap Anak; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak tidak ditahan, dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:  - 1 (satu) lembar baju batik sekolah berwarna merah kombinasi putih dengan merek fajar sport; - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah; - 1 (satu) lembar baju polos lengan panjang (manset) berwarna merah; - 1 (satu) lembar miniset bra berwarna hitam dengan tulisan REEBOK; Yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tidak memiliki nilai ekonomis, dan Anak Korban tidak lagi berkeinginan untuk melihat barang bukti tersebut lagi, sehingga patut untuk dirampas guna dimusnahkan;
00114|
00115|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan  yang  memberatkan: - Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat; - Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sulit tidur, Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya, kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; Keadaan yang meringankan: - Anak belum pernah dihukum sebelumnya; - Anak menyesali perbuatannya; - Anak masih ingin melanjutkan Pendidikannya (mengikuti Paket B); Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui walinya;   Mengingat, Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto. Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Anak, Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak " sebagaimana Dakwaan Tunggal;  2. Menjatuhkan Pidana Kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;  3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju batik sekolah berwarna merah kombinasi putih dengan merek fajar sport; - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah;
00116|
00117|- 1 (satu) lembar baju polos lengan panjang (manset) berwarna merah; - 1 (satu) lembar miniset bra berwarna hitam dengan tulisan REEBOK; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan kepada Orang tua/Wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);    Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, oleh Lisa Miralda Namara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Rizky Atswari Bhakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Walinya.       Panitera Pengganti,                   Hakim,       TTD            TTD          H. Hasbullah Kalla, S.H.    Lisa Miralda Namara, S.H.
00118|
00119|menceritakan kejadian yang Anak Korban alami. Kemudian Saksi bersama isterinyanya langsung menuju rumah Anak. Namun, setibanya di rumah Anak, tidak terdapat orang dan dalam keadaan kosong, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut pada keesokan harinya kepada pihak yang berwajib; - Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak menyuruh Anak Korban masuk ke rumah Anak, melainkan Anak Korban masuk ke rumah Anak atas kehendaknya sendiri, bahwa Anak tidak meraba paha Anak Korban dan Bahwa Anak tidak menggesekkan alat kelamin (penis) Anak ke perut Anak Korban. Dalam hal ini Anak Saksi tetap pada keterangannya;  Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, dimana Anak Korban adalah tetangga Anak;  - Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban hanya 1 (satu) kali pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Anak yang berlokasi di Kabupaten Pinrang; - Bahwa pada saat itu Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak melakukan tipu muslihat atau serangkaian kata bohong, serta tidak membujuk. Namun, Anak mengakui hanya memegang tangan Anak Korban, kemudian membalikkan badan Anak Korban ke posisi terlentang dari posisi semula miring. Selanjutnya, Anak mengatakan kepada Anak Korban, “jangan ko tanyakan orang,” yang dijawab oleh Anak Korban dengan “iya.” Setelah itu, Anak memegang payudara Anak Korban, membuka baju Anak Korban serta mencium pipi Anak Korban; - Bahwa kronologinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di rumah Anak yang berlokasi di Kabupaten Pinrang. Pada saat itu, Anak sedang berada di rumah membuat layang-layang, kemudian Anak Korban datang ke rumah Anak dan mengajak Anak bermain di masjid. Namun, Anak menolak karena sedang membuat layang-layang. Selanjutnya, Anak Korban masuk ke dalam rumah Anak, dan Anak menuju ke dapur lalu duduk sambil bermain telepon genggam di atas kasur yang berada di dekat dapur milik Anak. - Bahwa kemudian Anak mengunci pintu rumah dan kembali ke dapur untuk mendekati Anak Korban dan duduk diatas kasur disamping Anak Korban dikarenakan pada saat itu nafsu Anak naik saat melihat Anak Korban, kemudian
00120|
00121|Anak memegang tangan Anak Korban dan membalikkan badan Anak Korban ke posisi terlentang dari posisi semula miring. Kemudian, Anak mengatakan kepada Anak Korban, “jangan ko tanyakan orang,” yang dijawab oleh Anak Korban dengan “iya”, lalu Anak membuka baju batik yang dikenakan Anak Korban dengan membuka kancingnya, kemudian mengangkat baju dalam (manset) hingga ke leher, serta membuka dan mengangkat pakaian dalam (miniset) Anak Korban sampai ke leher. Setelah itu, Anak memegang dan meremas payudara kiri dan kanan Anak Korban menggunakan tangannya. Kemudian, Anak menghisap puting payudara sebelah kiri Anak Korban kurang lebih selama 30 (tiga puluh) detik dan mencium pipi sebelah kiri Anak Korban; - Bahwa Anak Korban langsung berdiri, kemudian Anak juga berdiri dan berjalan ke arah pintu untuk membuka kunci pintu. Selanjutnya, Anak Korban keluar dari rumah Anak dan pulang; - Bahwa Anak melihat Anak Korban menangis saat bercerita dengan saksi 1 di masjid; - Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau tidak menolak pada saat Anak memegang payudara Anak Korban akan tetapi setelah Anak mencium pipi sebelah kiri Anak Korban menggoyangkan badannya ke kiri dan ke kanan dan langsung berdiri kemudian pulang; - Bahwa Anak mengetahui bahwa Anak Korban masih di bawah umur; - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban ketika melihat Anak hanya merespons dengan diam dan tidak pernah berbicara dengan Anak; - Bahwa Anak mengetahui hal-hal yang bersifat asusila saat Anak menonton konten di media sosial yang berbau pornografi sehingga Anak ketika melihat Anak Korban menjadi nafsu; - Bahwa benar saat ini Anak sedang menempuh pendidikan dengan sistem Paket B;  Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dan pendamping dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa Anak merupakan Anak yang baik; - Bahwa orang tua dan pendamping Anak menasihati Anak untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut; - Bahwa orang tua dan pendamping Anak menyampaikan agar kedepannya Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik, rajin belajar dan berbakti pada orang tua; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor. I.A/PPNR281025025 tertanggal 29 Oktober 2025
00122|
00123|ditandatangani Mirdedes, Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda yang memberi rekomendasi sebagai berikut: - Bahwa Klien Anak atas nama ANAK diberikan tindakan berupa “Perawatan di LPKS” dalam hal ini di Sentra Wirajaya Makassar, Jl. A. P. Pettarani, KM. 04 Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dengan tujuan utama perawatan di LPKS ini adalah untuk melindungi hak Anak, memastikan pembinaan, dan membantu mereka kembali menjadi bagian masyarakat; Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguntungkan dirinya dalam persidangan;  Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli;  Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat Bukti Surat sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Telah melakukan pemeriksaan terhadap: Nama Anak Korban, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir XX XXXXX XXXX, umur 12 tahun, agama islam, pekerjaan belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kab. Pinrang, dengan status terperiksa sebagai korban, tempat pemeriksaan Poli Jiwa RSUD Lasinrang, Kab. Pinrang; Kesimpulan: Pada pemeriksaan saat ini didapatkan adanya keadaan Post Trauma Stress Disorder. Pasien mengaku mengalami sulit tidur mulai dari awal setelah kejadian sampai saat datanng ke Poli. Akhir-akhir ini Pasien takut bila melihat Sdr, Fitra masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat terperiksa merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala. Menurut ibu terperiksa, terperiksa malas masuk sekolah, sulit konsentrasi dan sering merasa tidak enak perasaan; 2. Laporan Sosial Anak Korban (Laporan Sosial Hasil Asesmen Respon Kasus Anak Yang Behadapan Dengan Hukum (ANAK) Anak Korban) yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang Sapriana Sappe, S.Sos sebagai Pendamping Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pinrang tertanggal 2 Januari 2026, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Identitas Anak:
00124|
00125|Nama Anak Korban, jenis kelamin perempuan lahir di Pinrang tanggal XX XXXXX XXXX umur 12 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor KK XXXXXXXXXXXXXXXX, agama islam alamat Kab. Pinrang; Kebutuhan Layanan: Hal utama saat ini yang dibutuhkan klien adalah layanan penguatan dan pendampingan psikososial terhadap anak korban dan keluarga. Rencana tindak lanjut intervensi kebutuhan lainnya dalam penanganan masalah PPKS: Pendampingan penguatan dan layanan psikososial terhadap anak dan keluarga serta pendampingan proses peradilan dan pemantauan perkembangan fisik, mental, sosial dan psikologis anak; Rekomendasi: - Bagi Anak Korban : pendampingan proses peradilan dan pemantauan perkembangan fisik, mental, sosial dan psikologis anak. - Bagi Orang Tua : Pekerja sosial melakukan pemberian penguatan keluarga dan motivasi kepada Anak. Pekerja sosial memberikan pemahaman bagi orang tua agar memberikan hak-hak pada anak (hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindunganm dan hak partisipasi); - Bagi Aparat Penegak Hukum: Kepada yang terhormat Hakim Anak, Jaksa Penuntut Umum yang menangani Kasus tersebut, apabila Pelaku terbukti melanggar hukum sesuai yang di sangkakan Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014, perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, besar harapan untuk menjatuhi hukuman semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya; 3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Pengadilan Anak An. ANAK No. Register Litmas: I.A/PPNR281025025 tertangggal 29 Oktober 2025 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang Mirdedes, S.H. jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: Identitas Klien Anak: Nama ANAK, Tempat, Tanggal Lahir Pinrang XX XXXXXX XXXX, jenis kelamin laki laki, agama islam, suku Bugis, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Sd (tamat), pekerjaan tidak ada, status perkawinan belum menikah, alamat Kab. Pinrang; Kesimpulan: Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
00126|
00127|- Faktor utama yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh klien adalah lonjakan nafsu seksual yang tidak terkontrol saat melihat korban, Anak Korban. Dorongan internal yang eksplisit ini menjadi pemicu langsung klien untuk memulai serangkaian tindakan bejat. Meskipun demikian, faktor utama ini didukung kuat oleh kesempatan situasional yang optimal. Kesempatan itu muncul ketika korban berada di dalam rumah klien, duduk bermain telepon genggam di atas kasur. Kondisi ini kemudian diperkuat oleh tindakan sadar klien untuk mengunci pintu rumah, yang secara strategis menghilangkan potensi gangguan eksternal, sehingga menciptakan ruang privat yang sepenuhnya dimanfaatkan oleh klien untuk melampiaskan dorongan seksualnya; - Pandangan berbagai pihak akan memiliki pandangan yang berbeda terkait upaya penyelesaian perkara atas dugaan tindak pidana pencabulan yang terjadi antara klien dan korban. Pihak korban dan keluarganya, kemungkinan besar akan menuntut adanya proses hukum yang tegas dan memberikan keadilan atas apa yang dialaminya. Di sisi lain, pihak klien tentu akan berupaya mencari solusi yang meringankan, dengan mempertimbangkan latar belakang perkenalan dan rangkaian peristiwa yang terjadi; - Mengingat Klien masih ingin melanjutkan sekolahnya, intervensi pendidikan atau pelatihan kejuruan yang sesuai dengan minat dan bakatnya juga krusial untuk membangun kembali rasa percaya diri, memberikan harapan masa depan, dan mengintegrasikannya kembali ke dalam lingkungan sosial yang positif. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang suportif juga memegang peranan penting dalam proses pemulihan Klien; Rekomendasi: Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien Anak atas nama ANAK diberikan Tindakan berupa «Perawatan di LPKS" dalam hal ini di Sentra Wirajaya Makassar, JI. A. P. Pettarani, KM. 04, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, dengan tujuan utama perawatan di LPKS ini adalah untuk melindungi hak Anak, memastikan kebutuhan jasmani dan rohani mereka terpenuhi selama proses hukum atau pembinaan, dan membantu mereka kembali menjadi bagian masyarakat.Secara
00128|