00877|Tahun 2020,  Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu  Saksi masih
00878|belum bertugas di Kantor Imigrasi Karawang. Namun berdasarkan sistem
00879|Keimigrasian kami benar bahwa Saksi  Wayem Binti (Alm) Taryo  pernah
00880|mengajukan permohonan Paspor pada tanggal 19 Februari 2020 dengan
00881|tujuan untuk Wisata ke Malaysia;
00882|
00883|- Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  Paspor  Kerja  tidak
00884|melampirkan ID Kerja atau rekomendasi dari Disnaker untuk bekerja ke
00885|Luar Negeri;
00886|- Bahwa Paspor untuk bekerja ke Luar Negeri sama dengan jenis Paspor
00887|untuk tujuan wisata ke Luar Negeri.
00888|- Bahwa  yang  berhak  mengajukan  pembuatan  Paspor  adalah  yang
00889|bersangkutan sendiri;
00890|- Bahwa pemohonan  Paspor tersebut akan ditolak dan sesuai dengan
00891|Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2011  Tentang Keimigrasian  Pasal 126
00892|huruf c setiap orang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah,
00893|atau  keterangan  tidak  benar  untuk  memperoleh  dokumen  perjalanan
00894|Republik Indonesia bagi diri nya sendiri atau orang lain dipidana dengan
00895|pidana  paling  lama  5  (lima) tahun  atau  dengan  denda  paling  banyak
00896|Rp500.000.000,00 (lima  ratus  juta  rupiah).  dan  Pemohon  telah
00897|menandatangi  Surat  Pernyataan  diatas  materai  dan  Pemohon  telah
00898|menandatangi Surat Pernyataan tertanggal 19 Februari 2020;
00899|- Bahwa  proses  permohonan  pembuatan  Paspor  jika  memberikan
00900|keterangan  yang  tidak  benar,  termasuk  dalam  daftar  pencegahan,
00901|terindikasi  sebagai  pekerja  migran  ilegal,  hal  lain  yang  bertentangan
00902|dengan hukum;
00903|- Bahwa perlu Saksi Hermit Purwedy Zendrato , S.Kom., jelaskan bahwa,
00904|pada saat hasil  Wawancara pada saat permohonan pengajuan  Paspor
00905|tujuan untuk Wisata;
00906|- Bahwa benar, Kantor Imigrasi Karawang telah menerbitkan Paspor atas
00907|nama Wayem, dengan Nomor Paspor C6648824, tanggal pengeluaran 21
00908|Februari 2020 sampai dengan masa berlaku 21 Februari 2025, dengan
00909|Nomor Registrasi 1A11AJ7178-UQR;
00910|- Bahwa  Saksi  Hermit Purwedy  Zendrato, S.Kom.,  bertugas  di  Kantor
00911|Imigrasi  Karawang  pada  Tahun  2023  dan  menduduki  jabatan  Kepala
00912|Subseksi  Verifikasi  dan  Ajudikasi  Dokumen  Perjalanan  Kantor  Imigrasi
00913|Kelas 1 Non TPI Karawang dan pada Tahun 2024 Saksi Hermit Purwedy
00914|Zendrato, S.Kom.,  dimintai  keterangan  terkait adanya dokumen berupa
00915|Paspor yang diterbitkan atas nama Wayem dari Kantor Imigrasi Karawang
00916|pada Tahun 2020;
00917|- Bahwa berdasarkan Cek Sistem dari Kantor Imigrasi Karawang, Wayem
00918|mengajukan permohonan  Paspor dengan hasil  Wawancara dari  Petugas
00919|dengan hasil “Untuk Pergi Berwisata ke Luar Negeri selama 7 (tujuh) hari”
00920|
00921|- Bahwa  untuk  Pengajuan  Penerbitan  Paspor  dilakukan  berdasarkan
00922|alur/tahapan yaitu:
00923|1. Tahap  Pengajuan persyaratan  Paspor ( Akte/Ijazah, Buku Nikah, K artu
00924|Keluarga  (KK),  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  dan/atau  Surat
00925|Keterangan Data Diri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
00926|Tahapan pertama  Saksi Wayem  Binti (Alm) Taryo  melampirkan  Data
00927|dan Dokumen diri (dari hasil pengecekan di sistem, benar Saksi Wayem
00928|Binti  (Alm) Taryo  telah  memberikan  data-data  (Kartu  Keluarga  (KK),
00929|KTP);
00930|2. Tahap Wawancara;
00931|Tahapan kedua Wawancara  dari  Petugas  dengan Saksi Wayem Binti
00932|Taryo  dengan hasil “ Untuk  Pergi  Berwisata ke  Luar  Negeri selama 7
00933|(tujuh) hari”
00934|3. Tahap Entri Data;
00935|Tahapan ke tiga Entri Data berupa  Perekaman  Data  Diri berdasarkan
00936|Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) dan  melengkapi  Sidik  Jari  serta  Foto
00937|Wayem;
00938|Benar  Saksi  Wayem Binti  Taryo datang  dan  melakukan  Perekaman
00939|Data  serta  yang  di F oto  adalah  Saksi  Wayem Binti  Taryo sendiri
00940|berdasarkan data dan Tidak dapat diwakilkan oleh orang lain;
00941|4. Tahap Penerbitan Paspor;
00942|Tahapan  ketiga  adalah  Penerbitan  Paspor  dan  sesuai  SOP  jangka
00943|waktu  terbit  adalah  3 (tiga)  sampai  4  (empat)  hari  kerja  dari
00944|permohonan;
00945|- Bahwa Saksi Wayem Binti Taryo mengatakan tujuan pembuatan Paspor
00946|adalah tujuan  Wisata dan bukan untuk bekerja, karena untuk bekerja ke
00947|Luar  Negeri  harus  ada  ID  Kerja  dari  Disnaker,  saat  itu  tidak  ada
00948|dilampirkan ID kerja dari Disnaker;
00949|Penerbitan  Paspor  Saksi  Wayem Binti  Taryo  adalah  jenis  Penerbitan
00950|Paspor Baru;
00951|- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;
00952|- Bahwa  benar  sebelumnya  Saksi  pernah  memberikan  keterangan  di
00953|penyidik dan keterangan BAP tersebut benar semua;
00954|Terhadap  keterangan  Saksi tersebut ,  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
00955|keberatan;
00956|4. Saksi RAHENDA AHMAD SANUSI, S.Sos Bin H. DADAN SUHENDAR ,
00957|dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00958|
00959|- Bahwa Saksi  Rahenda Ahmad Sanusi, S.Sos.,  dalam keadaan sehat
00960|Jasmani dan Rohani;
00961|- Bahwa sekarang ini Saksi Rahenda Ahmad Sanusi, S.Sos.,  berdinas di
00962|Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon yaitu sejak Bulan Januari
00963|2010 sampai dengan sekarang;
00964|- Bahwa jabatan atau kedudukan Saksi Rahenda Ahmad Sanusi, S.Sos.,
00965|sekarang  ini  di  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Cirebon  adalah
00966|Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda;
00967|- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Sistem Komputerisasi Tenaga
00968|Kerja  Luar  Negeri  (Sisko  TKLN)  di  Kantor  Dinas  Ketenagakerjaan
00969|Kabupaten  Cirebon  tidak  ada  identitas  atas  nama  Wayem  Binti  (Alm)
00970|Taryo,  tempat  tanggal  lahir  di  Cirebon,  12  Januari  1987,  pekerjaan
00971|Mengurus  rumah  tangga,  alamat  Desa  Tersana  Dusun  Manis  RT.001
00972|RW.002 Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon yang mendaftarkan diri
00973|sebagai  Calon  Pekerja  Migran Indonesia  (CPMI)  yang akan ditempatkan
00974|sebagai Pekerja Migran Indonesia di Erbil-Irak;
00975|- Bahwa  konsekuensi  dalam  Proses  Pemberangkatan Pekerja  Migran
00976|Indonesia (PMI) secara ilegal yaitu:
00977|- Tidak  adanya  PK  (perjanjian  kerja)  yang  memuat  hak  dan
00978|kewajiban, sehingga jika adanya permasalahan dikemudian hari maka
00979|akan sulit untuk diselesaikan;
00980|- Tidak adanya Asuransi Ketenagakerjaan;
00981|- Tidak  adanya  kompetensi  untuk  bekerja  ke  Negara
00982|penempatan, sehingga korban akan kesulitan dalam menerima suatu
00983|pekerjaan dari majikan;
00984|- Jika tidak melalui pemeriksaan Medical Chek up/pemeriksaan di
00985|Indonesia  maka  tidak  mengetahui  riwayat  kesehatan  di  Negara
00986|penempatan kerja;
00987|- Bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah (Disnaker) pada
00988|Pasal 41 Undang -Undang Nomor 18  Tahun 2017  Tentang  Perlindungan
00989|Pekerja Migran Indonesia :
00990|- Kami  melakukan  sosialisasi  dan  permintaan  Pekerja  Migran
00991|Indonesia (PMI) kepada Masyarakat;
00992|- Membuat Basis Data;
00993|- Melaporkan hasil evaluasi secara periodik kepada pemerintah
00994|Provinsi;
00995|
00996|- Menguruskan  kepulangan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)
00997|sesuai dengan kewenangannya;
00998|- Memberikan  perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)
00999|sebelum  bekerja  dan  setelah  bekerja  yang  menjadi  tugas  dan
01000|kewenangan dari Pemerintah Daerah (Disnaker);
01001|- Menyelenggarakan  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kerja  kepada
01002|Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dapat bekerja sama dengan
01003|lembaga pendidikan pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang
01004|yang terakreditasi;
01005|- Melakukan  Pembinaan  dan  Pengawasan  terhadap  Lembaga
01006|Pendidikan dan Lembaga Pelatihan Kerja di  Wilayah Kabupaten/Kota;
01007|- Melakukan Reintegrasi Sosial dan Ekonomi bagi Pekerja Migran
01008|Indonesia (PMI) dan keluarganya;
01009|- Menyediakan dan me nfasilitasi Pelatihan Calon Pekerja Migran
01010|Indonesia (CPMI)  melalui  Pelatihan  Vokasi yang anggarannya berasal
01011|dari fungsi pendidikan;
01012|- Mengatur,  Membina,  Melaksanakan  dan  Mengawasi
01013|penyelenggara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01014|- Dapat membentuk layanan satu atap Penempatan Perlindungan
01015|Pekerja Migran Indonesia;
01016|- Bahwa sesuai dengan Permenaker Nomor 9  Tahun 2019  Tentang Tata
01017|Cara  Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 7 harus melalui
01018|beberapa tahapan:
01019|- Mendapatkan informasi;
01020|- Pendaftaran;
01021|- Seleksi;
01022|- Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
01023|- Penanda tanganan Perjanjian Penempatan;
01024|- Pendaftaran  kepesertaan  Jaminan  Sosial  (BPJS
01025|Ketenagakerjaan);
01026|- Pengurusan Visa kerja;
01027|- OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan);
01028|- Penanda tanganan Perjanjian Kerja;
01029|- Pemberangkatan;
01030|- Bahwa sesuai dengan Undang -Undang Nomor 18  Tahun 2017  Tentang
01031|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 5 yaitu :
01032|- Usia harus 18 Tahun;
01033|
01034|- Memiliki Kompetensi;
01035|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01036|- Memiliki kepesertaam Jaminan Sosial (BPJS);
01037|- Memiliki  Dokumen  lengkap  yang  di  persyaratkan  (KTP,  KK,
01038|Buku Nikah apabila status nya sudah  Menikah,  Surat  Keterangan  Ijin
01039|Dari  Suami/Istri/Orang  tua/Ijin  wali  yang  diketahui  oleh  Kepala
01040|Desa/Lurah,  Serifikat  Kompetensi  Kerja,  Surat  Keterangan  Sehat,
01041|adanya  Perjanjian  Penempatan  Kerja  antara  Perusahaan  Pekerja
01042|Migrant Indonesia dengan Calon Pekerja Migran Indonesia);
01043|- Bahwa  Saksi  Rahenda Ahmad Sanusi, S.Sos.,  menerangkan dalam hal
01044|perkara  Saksi Wayem  Binti Taryo  bermula dari  Pengaduan oleh  Serikat
01045|Buruh  Migran yang menyampaikan laporan adanya permasalahan yang
01046|terjadi kepada  Saksi Wayem Binti Taryo  dan meminta dibantu agar bisa
01047|dipulangkan  ke  Indonesia  dan  Saksi  Rahenda  Ahmad  Sanusi,  S.Sos.,
01048|melakukan upaya untuk  langkah pertama bersurat ke Kementerian Luar
01049|Negeri dan diproses sekitar kurang lebih 6  (enam) Bulan sampai dengan
01050|Saksi Wayem Binti Taryo kembali ke Indonesia;
01051|- Bahwa  Saksi  Rahenda  Ahmad  Sanusi,  S.Sos., setelah  dilakukan
01052|pengecekan  melalui  Data  Aplikasi  “Sistem  Siap  Kerja”  dan  SiSKO2M
01053|Disnaker Kabupaten Cirebon atas nama  Saksi Wayem  Binti Taryo  tidak
01054|terdaftar  dan  tidak  terdapat  data  Saksi  Wayem Binti  Taryo  dan  Saksi
01055|Wayem Binti Taryo berangkat tidak melalui pengantar dan tidak diketahui
01056|oleh Disnaker Kabupaten Cirebon  serta  untuk proses  Medical  Check up
01057|harus  ditempat  yang  dirujuk  serta  telah  bekerja  sama  sebagai  satuan
01058|pemeriksaan Kesehatan di Kabupaten Cirebon hanya melalui RS. Mitra
01059|Plumbon dan Klinik Sa’adah;
01060|- Bahwa cara yang secara resmi sesuai ketentuan  Peraturan  Perundang-
01061|Undangan dilakukan melalui 3 lembaga yaitu  Private to  Private (P to P) ,
01062|Government to Government (G to G)  dan Perusahaan untuk kepentingan
01063|Perusahaan itu sendiri;
01064|- Bahwa  sebelumnya  Saksi  Rahenda  Ahmad  Sanusi,  S.Sos., pernah
01065|memberikan keterangan di penyidik dan keterangan BAP tersebut benar
01066|semua;
01067|Terhadap  keterangan  Saksi  tersebut  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01068|keberatan;
01069|
01070|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01071|berikut:
01072|1. Ahli MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.,  dibawah sumpah pada pokoknya
01073|menerangkan sebagai berikut:
01074|- Bahwa Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H, dalam keadaan sehat Jasmani
01075|dan Rohani;
01076|- Bahwa  Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  mengerti yaitu sehubungan
01077|dengan adanya Surat dari Kepala Kepolisian Resor  Kota Cirebon Nomor
01078|B/5905/Res.1.15/XI/2024/ Satreskrim tanggal 13 November 2024,  Perihal
01079|Permohonan bantuan keterangan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H, dalam
01080|perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking);
01081|- Bahwa yang  menjadi  dasar  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,
01082|memberikan  keterangan  selaku  Ahli  di  bidang  Perlindungan  dan
01083|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah Surat  Perintah Nomor
01084|SP.154/02.04/HK.07.04/II/2025, tanggal 10 Februari 2025;
01085|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah :
01086|- SDN Slamet Riyadi 123 Semarang;
01087|- SMPN 1 Wonosobo;
01088|- SMAN 2 Bantul;
01089|- S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
01090|- S2, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
01091|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah:
01092|- Tahun 2009 - 2014, Investigator Direktorat Penegakan Hukum
01093|Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI;
01094|- Tahun 2014 - 2015, Mediator BP3TKI Banjarbaru;
01095|- Tahun 2015 - 2016, Petugas Perlindungan dan Informasi P4TKI
01096|Malang;
01097|- Tahun 2016 - 2019, Koordinator P4TKI Malang;
01098|- Tahun 2019 - 2023, Koordinator P4MI Banyuwangi;
01099|- Tahun  2023,  Analis  Peraturan  Perundang-undangan  dan
01100|Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Dan Humas
01101|BP2MI;
01102|
01103|- Tahun  2023 -  sekarang,  Penyuluh  Hukum  Ahli  Muda  Biro
01104|Hukum Kementerian P2MI/BP2MI;
01105|- Bahwa  saat  ini  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  bertugas  di  Biro
01106|Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada
01107|Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua
01108|Pokja Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum
01109|Biro Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
01110|- Bahwa sebagai Ahli secara langsung Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,
01111|belum  pernah  namun  sebagai  tim  penyusunan  materi  Ahli  Muhammad
01112|Iqbal, S.H., M.H. , Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  sudah pernah dan
01113|cukup sering untuk mendukung Pimpinan. Ahli  Muhammad Iqbal, S.H.,
01114|M.H.,  juga  sudah  pernah  mengikuti  Pelatihan  Investigasi  yang
01115|dilaksanakan  oleh  Pusdik  Reskrim  Lemdikpol  POLRI  dan  Pelatihan
01116|Identifikasi  dan  Penanganan  Saksi/atau  Korban  Tindak  Pidana
01117|Perdagangan Orang yang dilaksanakan oleh International Organization for
01118|Migration (IOM);
01119|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  bersedia  mengangkat
01120|sumpah sebagai Ahli dan akan memberikan keterangan yang sebenar-
01121|benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,
01122|miliki;
01123|- Bahwa Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  tidak kenal dan tidak ada
01124|hubungan keluarga dengan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
01125|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
01126|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris;
01127|- Bahwa,  lebih  dahulu  perlu  diketahui  apa  pengertian  ”Perdagangan
01128|Orang”. Perdagangan Orang adalah tindakan Perekrutan, Pengangkutan,
01129|Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan,  atau  Penerimaan  Seseorang
01130|dengan  Ancaman  Kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,
01131|Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekuasaan  atau  Posisi  Rentan, Penjeratan
01132|Utang  atau  Memberi  Bayaran  atau  Manfaat,  sehingga  memperoleh
01133|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01134|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
01135|eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan Pasal 1
01136|angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
01137|- Bahwa, pengertian ”Tindak Pidana Perdagangan Orang” adalah Setiap
01138|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
01139|
01140|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01141|Tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
01142|- Bahwa  unsur-unsur dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
01143|terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa
01144|unsur adalah sebagai berikut :
01145|- ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN (Proses/Movement)
01146|a. Perekrutan;
01147|b. Pengangkutan;
01148|c. Penampungan;
01149|d. Pengiriman;
01150|e. Pemindahan atau;
01151|f. Penerimaan seseorang;
01152|- ELEMEN  UTAMA II :  CARA (Means)
01153|a. Ancaman kekerasan;
01154|b. Penggunaan kekerasan;
01155|c. Penculikan;
01156|d. Penyekapan;
01157|e. Pemalsuan;
01158|f. Penipuan;
01159|g. Penyalahgunaan kekuasaan atau;
01160|h. Penyalahgunaan posisi rentan;
01161|i. Penjeratan utang atau;
01162|j. Memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
01163|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik
01164|dilakukan didalam Negara maupun antar Negara
01165|- ELEMEN UTAMA  III : TUJUAN
01166|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01167|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara(delik formil);
01168|c. mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01169|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing  elemen utama (Proses, Cara
01170|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01171|pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dipenuhi  1
01172|(satu)  unsur dari masing-masing elemen utama.
01173|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01174|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
01175|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
01176|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,