01614|Terdakwa  Tutik  Mega  Ningsih  menyatakan  BLK-LN  Mega  Sukses
01615|Mandiri bukan miliknya, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi
01616|dan keterangan yang lannya tidak tahu apa yang disampaikan saksi
01617|tersebut;
01618|Terdakwa III Muhamad Saroni tidak pernah menguruskan Paspor atas
01619|nama saksi, BLK-LN Mega Sukses Mandiri adalah milik terdakwa I
01620|Tutik  Mega  Ningsih  dan  terdakwa  II  Supriadi  sebagai
01621|penyelanggaranya;
01622|Terdakwa  II  Supriadi  menyatakan  BLK-LN  Mega  Sukses  Mandiri
01623|adalah milik terdakwa I Mega Tutik Ningsih dan Terdakwa II hanya
01624|sebagai penyewa gedungnya dan keterangan yang lainnya tidak tahu;
01625|Terdakwa IV Lilik Wiyanti menyatakan benar di BLK-LN Mega Sukses
01626|Mandiri  adalah  sebagai  Admin,  dan  dan  tidak  mengetahui  terkaiut
01627|urusan keimigrasian;
01628|Terdakwa  V  Lifi  Nur  Fitriyah  benar  saksi  yang  melatih  saksi  dan
01629|keterangan lainnnya tidak tahu;
01630|
01631|Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli,
01632|yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
01633|1. Ahli  TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  dibawah  sumpah  pada
01634|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01635|- Bahwa  Ahli membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang
01636|dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani
01637|oleh Ahli;
01638|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  mempunyai  hubungan  keluarga
01639|dengan terdakwa;
01640|- Bahwa Riwayat  pendidikan Ahli adalah :
01641|- SD Lulus tahun 1996;
01642|
01643|- SMP lulus tahun 1999;
01644|- SMA lulus tahun 2002;
01645|- S1 Psikologi tahun 2007;
01646|- S2 Megister Managemen lulus tahun 2017;
01647|- Keahlian yang ahli miliki adalah keilmuan dan pengetahuan
01648|dibidang Pekerja Migran Indonesia;
01649|- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah :
01650|- Pada tahun 2009 bekerja di BNP2TKI, dengan jabatan CPNS:
01651|- Pada tahun 2010 bekerja di BNP2TKI dengan jabatan PNS
01652|- Pada Feb 2022-Juli 2022 bekerja di BP3MI Rau dengan
01653|jabatan Kepala BP3MI Rau;
01654|- Pada Juli 2022 - Sekarang bekerja di BP3MI Jawa Timur
01655|dengan jabatan Kepala BP3MI Jawa Timur
01656|- Bahwa  Ahli bekerja di BP2MI  dan  menjabat sebagai Kepala BP3MI
01657|Jawa Timur sejak bulan Juli 2022 , namun saat ini Ahli sudah mutasi ke
01658|BP2MI Pusat di Jakarta.
01659|- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Kepala BP3MI Provinsi
01660|Jawa Timur adalah:
01661| Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;
01662| Pembinaan,  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  lembaga,
01663|penempatan  dan  perlindungan  PMI yang  ada  di  wilayah
01664|kerjanya;
01665| Penyelenggaraan pemasyarakatan  program  penempatan dan
01666|perlindungan PMI;
01667| Pelaksanaan  pelayanan  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  PMI
01668|dan penerbitan e-KTKLN;
01669| Pelaksanaan pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,
01670|Lembaga penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
01671| Pengumpulan   data,   pemberian  layanan  informasi  serta
01672|pembinaan  sistem  dan  jaringan  informasi  penempatan  dan
01673|perlindungan PMI;
01674| Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan  PMI
01675|di negara  penempatan;
01676| Pelaksanaan  pendaftaran  dan  seleksi  calon  PMI  melalui
01677|penempatan oleh pemerintah;
01678| Monitoring  penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon PMI;
01679| Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
01680| Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
01681|
01682| Pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi
01683|PMI terkendala, Rehabilitasi dan Pemberdayaan;
01684| Pelaksanaan  evaluasi  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan
01685|penempatan dan perlindungan PMI;
01686| Serta  bertanggungjawab  kepada  Kepala  BP2MI  melalui
01687|Sekretaris Utama BP2MI.
01688|- Bahwa Ahli memiliki pendidikan terakhir Magister Manajemen dan saat
01689|ini memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari
01690|Kepala BP2MI;
01691| Bahwa  pernah  menjadi  Ahli  dalam  pemeriksaan  di  Kepolisian
01692|maupun di depan persidangan Pengadilan;
01693| Bahwa saat ini ahli diberikan Surat Tugas Dirreskrimum Kepolisian
01694|Daerah Jawa Timur nomor B/10604/X/RES.1.24./2024/ Ditreskrimum,
01695|tanggal 31 Oktober 2024, perihal Bantuan Pemeriksaan Ahli;
01696| Bahwa berdasarkan  UU RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
01697|Pekerja Migran Indonesia pasal 1 angka 2,  Pekerja Migran Indonesia
01698|adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
01699|melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara
01700|Indonesia;
01701| Bahwa berdasarkan UU RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
01702|Pekerja  Migran  Indonesia  pasal  1  angka  1  Calon  Pekerja  Migran
01703|Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat
01704|sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di
01705|instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang
01706|ketenagakerjaan ;
01707| Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  PP  no  59  tahun  2021
01708|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan
01709|yang  diberikan  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01710|keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  haknya
01711|dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja, selama  bekerja, dan
01712|setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial ;
01713| Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01714|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa
01715|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri
01716|atas:
01717|a. Badan;
01718|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
01719|
01720|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
01721|kepentingan perusahaan sendiri.
01722|- Bahwa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  Perusahaan
01723|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PPPMI)  baik  kepada
01724|pemerintah dan CPMI yang akan ditempatkan ke Luar Negeri;
01725|- Bahwa dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 51 "Perusahaan yang
01726|akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01727|wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan pasal 59
01728|"Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01729|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01730|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18
01731|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01732|menyatakan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01733|mempunyai tugas dan tanggung jawab:
01734|a. mencari peluang kerja;
01735|b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
01736|c. menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01737|ditempatkannya.
01738|- Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01739|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan
01740|Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01741|Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis  berupa  SIP3MI  dari
01742|Menteri dan  Pasal 59  menyatakan  Perusahaan Penempatan Pekerja
01743|Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki
01744|SIP2MI;
01745|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  57  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18
01746|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01747|menyatakan  SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
01748|dapat  diperpanjang  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  setelah  mendapat
01749|rekomendasi dari Badan;
01750|-Bahwa s esuai Peraturan BP2MI No mor 03 tahun 2020 tentang Tata
01751|Cara  Penerbitan  dan  Pencabutan  Surat  Izin  Perekrutan  PMI  pada
01752|Pasal 10 dijelaskan bahwa SIP2MI berlaku selama 6 bulan dan dapat
01753|diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 3 bulan;
01754|-Bahwa jika P3MI tidak memiliki SP3MI dan tidak memiliki SP2MI maka
01755|P3MI tersebut tidak memiliki hak untuk menempatkan PMI bekerja di
01756|luar  negeri  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  51  Undang-undang
01757|
01758|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
01759|yang menyatakan bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan
01760|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis
01761|berupa  SIP3MI  dari  Menteri,  dan  Pasal  59  yang  menyatakan
01762|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01763|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01764|-Bahwa  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18
01765|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01766|menyatakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat
01767|membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya;
01768|-Bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 Bab IV Pasal
01769|23 dijelaskan bahwa P3MI dapat membentuk Kantor Cabang di luar
01770|wilayah domisili kantor pusat. Kantor Cabang P3MI tersebut berwenang
01771|untuk melakukan :
01772|1. Penyampaian informasi peluang kerja.
01773|2. Seleksi calon Pekerja Migran Indonesia.
01774|3. Penyelesaian kasus calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja
01775|Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja.
01776|- Bahwa  P3MI  yang  tidak  mempunyai  izin tidak  memiliki  hak
01777|untuk menempatkan PMI bekerja di luar negeri dikarenakan SIP3MI
01778|dan SIP2MI memiliki batas waktu;
01779|- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun
01780|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  maka  terkait
01781|yang diberikan kewenangan penempatan PMI salah satunya adalah
01782|P3MI,  apabila  SIP3MI  telah  habis  masa  berlaku/ dicabut  maka
01783|perusahaan tersebut sudah bukan P3MI;
01784|- Bahwa sepengetahuan Ahli BLK-LN (Balai Latihan Kerja Luar
01785|Negeri) yaitu lembaga pelatihan kerja yang digunakan untuk melatih
01786|calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sebelum  diberangkatkan  ke  luar
01787|negeri;
01788|- Bahwa  BLK-LN  tidak  diperbolehkan  memberangkatkan/
01789|menempatkan  CPMI,  hal  tersebut  sesuai  dengan  larangan  dalam
01790|Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01791|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  menyatakan  orang  perseorangan
01792|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01793|
01794|- Bahwa  yang  dimaksud  PMI  illegal  adalah  PMI  yang  tidak
01795|memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor
01796|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01797|- Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01798|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dijelaskan  setiap
01799|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus
01800|memenuhi persyaratan :
01801|a. Berusia minimal 18 tahun;
01802|b. Memiliki kompetensi;
01803|c. Sehat jasmani dan rohani;
01804|d. Terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan
01805|Sosial; dan
01806|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01807|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  PMI  Non  Prosedural  adalah
01808|setiap  PMI  yang  tidak  memenuhi  Pasal  5  dan  Pasal  13  Undang-
01809|undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01810|Indonesia.
01811|- Bahwa sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01812|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan untuk dapat
01813|ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01814|memiliki dokumen yang meliputi:
01815|a. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01816|melampirkan fotokopi buku nikah;
01817|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01818|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01819|c. sertifikat kompetensi kerja;
01820|d. surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01821|kesehatan dan psikologi;
01822|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01823|f. Visa Kerja;
01824|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01825|h. Perjanjian Kerja.
01826|- Bahwa seorang CPMI harus mempunyai Paspor dan Visa Kerja
01827|untuk dapat bekerja di luar negeri;
01828|- Terhadap  keterangan  tersebut  diatas,  para  terdakwa
01829|menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan tersebut diatas
01830|adalah benar;
01831|
01832|2. Ahli  LATIP  USMAN,  S.E.,  M.M.,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01833|menerangkan sebagai berikut:
01834| Bahwa  Saksi  bekerja  di  Disnaker  Kab.  Blitar  menjabat  sebagai
01835|Kepala  Bidang  Pelatihan  Kerja,  Produktivitas  Tenaga  Kerja  dan
01836|Transmigrasi  Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  Sejak
01837|Tanggal 5 Januari 2023;
01838| Bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  saksi  sebagai  Kepala  Bidang
01839|Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
01840|1. Mengkoordinasikan  Penyelenggaran  Pelatihan  Berbasis
01841|Kompetensi (PBK);
01842|2. Memverifikasi informasi regulasi Bidang Pelatihan Kerja yang
01843|akan disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ;
01844|3. Mengkoordinasikan  peningkatan  kompetensi  SDM  lembaga
01845|pelatihan kerja swasta ;
01846|4. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  perijinan,  pembinaan  dan
01847|pemantauan terhadap Lembaga pelatihan kerja swasta;
01848|5. Mengkoordinasikan  penyebarluasan  informasi  produktivitas
01849|kepada perusahaan kecil;
01850|6. Mengkoordinasikan  pemberian  konsultasi  produktivitas
01851|kepada perusahaan kecil;
01852|7. Mengkoordinasikan  pengukuran  produktivitas  Tingkat
01853|kabupaten;
01854|8. Mengkoordinasikan pemantauan Tingkat produktivitas;
01855|9. Mengkoordinasikan  penyiapan  bahan  koordinasi  dan
01856|Kerjasama daerah tujuan transmigrasi :
01857|10. Mengkoordinasikan  penyiapoan  teknis  dan  klarifikasi  Lokasi
01858|pemukiman daerah tujuan transmigrasi;
01859|11. Melaksanakan  pemantaun,  evaluasi  dan  pelaporan
01860|pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang ;
01861| Bahwa  BLK-LN  (Balai  Latihan  Kerja  Luar  Negeri)  yaitu  lembaga
01862|pelatihan kerja yang digunakan untuk melatih calon pekerja migran
01863|sebelum diberangkatkan ke luar negeri;
01864| Bahwa  siapapun  dapat  mendirikan  BLK-LN  selama  memenuhi
01865|persyaratan yang ditentukan dan telah mendapatkan persetujuan oleh
01866|dinas/Instansi  yang  memiliki  kewenangan  dalam  proses  perijinan
01867|sebagaimana dimaksud;
01868| Bahwa Ijin Pelatihan di BLK-LN adalah kewenangan Bupati/Walikota
01869|melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
01870|Satu Pintu) Kab/Kota atas dasar verifikasi Dinas Terkait, dalam hal ini
01871|verifikasi : Dinas Tenaga Kerja;
01872|
01873| Bahwa persyaratan  yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat
01874|ijin pendirian BLK-LN adalah :
01875|1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
01876|2. Sertifikat Standar Usaha dari OSS;
01877|3. Melampirkan identitas dan Daftar Riwayat Hidup Penanggung
01878|Jawab Usaha Pelatihan Kerja ;
01879|4. Tanda bukti kepemilikan atas sarana usaha;
01880|5. Profil Lembaga Pelatihan Kerja ;
01881|6. Daftar Sarana dan Prasarana sesuai program lembaga
01882| Bahwa dasar hukum pendirian BLK-LN adalah :
01883| Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang
01884|ketenagakerjaan ;
01885| Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
01886|Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
01887| Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2021 tentang
01888|Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan
01889|Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
01890| Bahwa fungsi dan peran BLK-LN adalah sebagai sarana pelatihan
01891|bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus. umumnya, dan
01892|khususnya,  untuk  meningkatkan  kemampuan  di  bidang
01893|ketenagakerjaan  sehingga  menghasilkan  calon  pekerja  migran
01894|Indonesia (CPMI) yang siap kerja;
01895| Bahwa tujuan didirikan BLK-LN adalah untuk melatih calon pekerja
01896|migran sebelum diberangkatkan ke luar wilayah Indonesia, di BLKLN
01897|calon PMI akan dilatih dengan berbagai macam keterampilan mulai
01898|dari keterampilan dalam berbahasa sampai keterampilan dasar rumah
01899|tangga;
01900| Bahwa  persyaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  pengajar  di  BLK-LN
01901|adalah  Daftar  Riwayat  Hidup  instruktur  dan  sertifikat  kompetensi
01902|tenaga kepelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifiasi
01903|Profesi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah;
01904| Bahwa  Masyarakat  umum  bebas  mengikuti  pelatihan  untuk  bekal
01905|pengetahuan,  keterampilan,  kecakapan  hidup,  dan  sikap  untuk
01906|mengembangkan  diri, mengembangkan  profesi, bekerja, dan  usaha
01907|mandiri;
01908|
01909| Bahwa setelah mengikuti pelatihan di BLK-LN maka dapat memiliki
01910|keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,
01911|mengembangkan  profesi,  bekerja,  usaha  mandiri,  Fasilitas  berupa
01912|buku modul, makan siang gratis, dan uang saku, Sertifikat;
01913| Bahwa  Dasar  hukum  Proglat  (Program  Pelatihan)  Kementerian
01914|Tenaga Kerja Republik Indonesia Skema Housekeeping sebanyak 320
01915|jam Pembelanjaran (1 Jam Pembelanjaran 45 Menit, sehari maksimal
01916|8 Jam Pembelajaran);
01917| Bahwa Balai Latihan Kerja ( BLK) diperbolehkan menampung Calon
01918|Pekerja Migran Indonesia (CPMI), apabila dilengkapi dengan ijin kode
01919|KBLI  (Klasifikasi  Baku  Lapangan  Indonesia)  55900  mengacu  pada
01920|jenis usaha yang menyediakan Akomodasi atau tempat tinggal namun
01921|tidak  termasuk  dalam  kategori  hotel  atau  penginapan  sejenisenar,
01922|sebelum mengikuti latihan;
01923| Bahwa persyaratan pelatih sebelum memberikan pelatihan di BLK-
01924|LN khususnya kepada CPMI adalah :
01925|- Pelatih  yang  sudah  mempunyai  Sertifikat  Pelatihan  dari
01926|tenaga kepelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifiasi
01927|Profesi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah;
01928|- Pendidikan  minimal  SLTA  sederajat,  memiliki  sertifikat
01929|instruktur, Pengalaman minimal 2 Tahun;
01930|- Untuk waktu pelatihan adalah 2 sampai dengan 3 Bulan dan
01931|setelah  melaksankan  pelatihan  CPMI  mendapatkan  sertifikat
01932|pelatihan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.