00914|adalah milik Terdakwa;
00915|Halaman 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
00916|
00917|- Bahwa Terdakwa tidak memalsukan tanda tangan dari keluarga saksi
00918|korban ketika pemenuhan dokumen surat izin dari keluarga, dimana pada
00919|saat itu ada izin dari suami saksi korban;
00920|- Bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  Terdakwa  dan  Terdakwa
00921|mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dimana yang awalnya untuk
00922|penghasilan tambahan Terdakwa;
00923|- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
00924|
00925|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00926|berikut:
00927|1. 1 (satu) buah Pasport Nomor: C4582338 atas nama IIS BT SARKADI
00928|SARIMIN;
00929|2. 1 (satu) lembar ijazah pendidikan kesetaraan program paket C Ilmu
00930|Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2018/2019 dengan Nomor Induk Siswa
00931|Nasional: 9733542394 a.n RASOMA;
00932|
00933|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00934|bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang
00935|diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00936|1. Bahwa  awalnya  sekitar  bulan  Juni  2022  Saksi Iis  Binti  Sarkadi
00937|(selanjutnya disebut saksi korban) meminta tolong kepada Terdakwa untuk
00938|membantu saksi korban bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di
00939|Qatar  dengan  pekerjaan  sebagai  juru  masak,  karena  sebelumnya  saksi
00940|korban  sudah  pernah  menjadi  TKW  dan  diberangkatkan  oleh  Terdakwa
00941|sehingga saksi korban meminta tolong kembali;
00942|2. Bahwa saksi korban datang ke rumah Terdakwa ditemani oleh suaminya
00943|dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa di negara timur tengah
00944|sedang susah namun saksi korban masih tetap ingin pergi ke negara timur
00945|tengah  karena  butuh  biaya  untuk  anaknya,  akhirnya  Terdakwa
00946|menyetujuinya  kemudian  Terdakwa  menghubungi  Sdr.  Bambang  dan
00947|mengatakan  bahwa ada orang yang ingin  ke luar negeri  sebagai CPMI
00948|(Calon Pekerja Migran Indonesia) dengan tujuan negara timur tengah dan
00949|Sdr.  Bambang  mengatakan  “bawa  saja  ke  sini”  lalu  Terdakwa  meminta
00950|kepada saksi korban untuk membawa persyaratan yaitu KTP, KK, Surat Izin
00951|Orang Tua, dan Pasport;
00952|3. Bahwa setelah Terdakwa memberitahu persyaratan yang harus dibawa
00953|oleh  saksi  korban,  selanjutnya  keesokan  harinya  Terdakwa  dan  saksi
00954|korban pergi ke Sdr. Bambang  selaku  Korlap dari PT. Farhan. Kemudian
00955|pada pagi hari sekitar tahun 2022 Terdakwa membawa saksi korban ke
00956|Halaman 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
00957|
00958|rumah Sdr. Bambang, setelah bertemu dengan Sdr. Bambang kemudian
00959|saksi  korban  berkomunikasi  sendiri  dengan  Sdr.  Bambang,  selanjutnya
00960|berselang 2 (dua) hari kemudian saksi korban pergi untuk medical cek up ke
00961|daerah Indramayu diantar oleh orangnya Sdr. Bambang, selang 5 (lima) hari
00962|saksi korban diberi pembayaran awal uang FIT (istilah uang jajan) sebesar
00963|Rp3.000.000,00  (tiga  juta  rupiah)  oleh  Sdr.  Bambang,  setelah  sekitar  1
00964|(satu)  bulan  kemudian  Terdakwa  dihubungi  oleh  Sdr.  Bambang  dan
00965|memberitahukan  bahwa  visa   sudah   turun   dan   saksi  korban  segera
00966|dibawa ke Jakarta setelah itu saksi korban bersama Terdakwa dan keluarga
00967|saksi korban berangkat ke rumah Sdr.Bambang;
00968|4. Bahwa setibanya Terdakwa dan saksi korban beserta keluarga di rumah
00969|Sdr. Bambang kemudian saksi korban diberikan arahan oleh Sdr. Bambang
00970|dan sisa uang FIT (istilah uang jajan) diberikan lagi sebesar Rp5.000.000,00
00971|(lima juta rupiah) dan Terdakwa juga mendapat uang saku atau fee sebesar
00972|Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  setelah  itu  saksi  korban  dibawa  ke
00973|Jakarta  diantar  oleh  pihak perusahaan atau PT menuju ke penampungan;
00974|5. Bahwa yang mengantarkan saksi korban ke Jakarta yakni dari pihak
00975|Sdr. Bambang;
00976|6. Bahwa  setelah  saksi  korban  sampai  di  Jakarta,  saksi  korban  tidak
00977|langsung berangkat ke Negara Qatar melainkan menunggu di apartement
00978|selama 3 (tiga) hari;
00979|7. Bahwa setelah saksi korban menunggu di apartement yang berada di
00980|Jakarta selama 3 (tiga) hari kemudian saksi korban dijemput oleh travel
00981|yang berbeda dengan yang mengantarkan saksi korban dari Cirebon ke
00982|Jakarta, saksi korban diantar ke  Bandara Soekarno-Hatta  Jakarta untuk
00983|menuju  ke  Negara  Qatar.  Kemudian  setelah  saksi  korban  sampai  di
00984|Bandara Doha Qatar, saksi korban dijemput oleh sopir agency dan dibawa
00985|ke sebuah  rumah dan saksi korban diminta untuk menunggu kembali untuk
00986|mendapatkan majikan, setelah 3 (tiga) hari saksi korban diberitahu bahwa
00987|saksi korban sudah mendapatkan majikan dan dijemput;
00988|8. Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah majikan saksi korban di
00989|Qatar keadaan di rumah majikan saksi korban tersebut ada 15 (lima belas)
00990|orang yang menempati rumah, dan di rumah majikan tersebut saksi korban
00991|dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang tidak ada aturan
00992|jam  kerja,  bahkan  saksi  korban  bekerja  selama  24  Jam  sehingga
00993|menyebabkan saksi korban sakit karena kelelahan sampai  muntah darah
00994|dan masuk ke rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali;
00995|Halaman 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
00996|
00997|9. Bahwa  gaji  yang  didapatkan  saksi  korban  ketika  bekerja  di  Negara
00998|Qatar  tersebut  adalah  sebesar  1.200  riyal  jika  dirupiahkan  kurang  lebih
00999|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
01000|10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas atau izin dari instansi terkait
01001|untuk membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01002|11. Bahwa saksi korban diberangkatkan ke Negara Qatar pada bulan Juni
01003|2022 dan pulang lagi ke Indonesia bulan Agustus 2023;
01004|12. Bahwa  Terdakwa  tahu  jika  keberangkatan  saksi  korban  merupakan
01005|ilegal, dimana yang legal seharusnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan ada
01006|pelatihan terlebih dahulu;
01007|13. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport Nomor : C4582338
01008|atas nama Iis Bt Sarkadi Sarimin adalah pasport milik saksi korban;
01009|14. Bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  lembar  ijazah  pendidikan
01010|kesetaraan  program  paket  C  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  tahun  pelajaran
01011|2018/2019 dengan Nomor Induk Siswa Nasional: 9733542394 a.n Rasoma
01012|adalah milik Terdakwa;
01013|15. Bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  Terdakwa  dan  Terdakwa
01014|mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dimana yang awalnya untuk
01015|penghasilan tambahan Terdakwa;
01016|16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
01017|
01018|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01019|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01020|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01021|kepadanya;
01022|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01023|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01024|memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang lebih tepat
01025|dikenakan  kepada  Terdakwa  dengan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
01026|alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal  4 Undang-Undang Nomor 21
01027|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang
01028|unsur-unsurnya sebagai berikut: 
01029|1. Unsur “setiap orang”
01030|2. Unsur “yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01031|Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah
01032|Negara Republik Indonesia”
01033|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01034|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01035|Halaman 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01036|
01037|Ad.1. Unsur “Setiap orang”
01038|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01039|Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (selanjutnya
01040|disebut Undang-Undang TPPO) pada Pasal 1 angka 4 mendefinisikan unsur
01041|“setiap  orang”  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang  melakukan
01042|tindak pidana perdagangan orang. Pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Tindak
01043|Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan
01044|yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-
01045|Undang ini;
01046|Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  subjek  hukum  yang  diajukan  ke
01047|persidangan  karena  dugaan  melakukan  tindak  pidana  adalah  berupa  orang
01048|yaitu  seorang  Terdakwa  yang  bernama  Rasoma  Bin  (Alm)  Sumadi,  sesuai
01049|dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan
01050|identitasnya  yang  diperkuat  dengan  keterangan  saksi-saksi  bahwa  benar
01051|Terdakwa  yang  diperhadapkan  ke  muka  persidangan  adalah  orang  yang
01052|dimaksud  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum,  sehingga  Majelis  Hakim
01053|berpendapat  bahwa  Terdakwa  yang  identitasnya  tercantum  dalam  Surat
01054|Dakwaan  Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang
01055|lain sehingga tidak terjadi error in persona;
01056|Menimbang,  bahwa  dari  pengamatan  Majelis  Hakim  selama  proses
01057|persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan
01058|rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur,
01059|Terdakwa  sudah  dapat  dikategorikan  telah  dewasa  yang  mengindikasikan
01060|bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta
01061|memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta
01062|konsekuensi dari perbuatannya tersebut;
01063|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
01064|ini telah terpenuhi;
01065|A.d.2. Unsur “yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01066|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
01067|Negara Republik Indonesia”
01068|Menimbang,  bahwa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata
01069|“membawa”  didefinisikan mengangkut atau memuat atau memindahkan atau
01070|mengirimkan.  Terkait  dengan  TPPO  maka  pengertian  dari  kata  “membawa”
01071|diterjemahkan bula sebagai ” Perekrutan” yang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
01072|Undang  TPPO  diterjemahkan  sebagai  tindakan  yang  meliputi  mengajak,
01073|Halaman 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01074|
01075|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
01076|komunitasnya;
01077|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  26  UUD  1945  jo Pasal  2
01078|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
01079|Indonesia menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
01080|Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
01081|Undang sebagai warga negara;
01082|Menimbang, bahwa unsur ”dieksploitasi” dari struktur Bahasa Indonesia
01083|menunjukan  penempatan  kata  ”di” sebelum  kata  ”eksploitasi” mengandung
01084|makna adanya  subjek atau  objek yang terkena ” eksploitasi” tersebut, dimana
01085|dalam unsur pasal dakwaan ini ialah Warga Negara Indonesia. Pasal 1 angka 7
01086|Undang-Undang TPPO mendefinisikan eksploitasi merupakan: 
01087|”...tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi
01088|tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
01089|atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01090|fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01091|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh
01092|atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01093|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01094|Menimbang,  bahwa  Perdagangan  Orang  atau  dalam  bahasa  Inggris
01095|dikenal dengan istilah human trafficking memiliki definisi yang sama baik dalam
01096|Undang-Undang TPPO dan Konvensi Internasional berupa Protokol Palermo
01097|dan Konvensi ASEAN yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01098|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01099|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01100|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
01101|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01102|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
01103|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01104|mengakibatkan orang tereksploitasi;
01105|Menimbang, bahwa  Pengertian  ”Perdagangan Orang”  adalah tindakan
01106|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01107|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,
01108|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
01109|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,  sehingga memperoleh
01110|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik
01111|yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01112|Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01113|
01114|atau mengakibatkan orang tereksploitasi  diatur dengan Pasal 1 angka 1 dalam
01115|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
01116|Menimbang,  bahwa pengertian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01117|adalah setiap tindakan atau  serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
01118|tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01119|tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2);
01120|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,
01121|dihubungkan  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  diketahui
01122|bahwa  awalnya sekitar bulan Juni 2022 saksi korban meminta tolong kepada
01123|Terdakwa untuk membantu saksi korban bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita
01124|(TKW)  di  Qatar  dengan  pekerjaan  sebagai  juru  masak, karena  sebelumnya
01125|saksi korban sudah pernah menjadi TKW dan diberangkatkan oleh Terdakwa
01126|sehingga saksi korban meminta tolong kembali. Saksi korban datang ke rumah
01127|Terdakwa ditemani oleh suaminya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan
01128|bahwa di negara timur tengah sedang susah namun saksi korban masih tetap
01129|ingin pergi ke negara timur tengah karena butuh biaya untuk anaknya, akhirnya
01130|Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bambang dan
01131|mengatakan bahwa ada orang yang ingin ke luar negeri sebagai CPMI (Calon
01132|Pekerja  Migran  Indonesia)  dengan  tujuan  negara  timur  tengah  dan  Sdr.
01133|Bambang mengatakan “bawa saja ke sini” lalu Terdakwa meminta kepada saksi
01134|korban untuk membawa persyaratan yaitu KTP, KK, Surat Izin Orang Tua, dan
01135|Pasport.  Setelah Terdakwa memberitahu persyaratan yang harus dibawa oleh
01136|saksi korban, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan saksi korban pergi ke
01137|Sdr. Bambang  selaku  Korlap dari PT. Farhan. Kemudian pada pagi  hari
01138|sekitar tahun 2022 Terdakwa membawa saksi korban ke rumah Sdr. Bambang,
01139|setelah bertemu dengan Sdr. Bambang kemudian saksi korban berkomunikasi
01140|sendiri dengan Sdr. Bambang, selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian
01141|saksi korban pergi untuk  medical cek up  ke daerah Indramayu diantar oleh
01142|orangnya Sdr. Bambang, selang 5 (lima) hari saksi korban diberi pembayaran
01143|awal uang FIT (istilah uang jajan) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh
01144|Sdr. Bambang, setelah sekitar satu bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh
01145|Sdr. Bambang dan memberitahukan bahwa visa  sudah  turun  dan  saksi
01146|korban segera dibawa ke Jakarta setelah itu saksi korban bersama Terdakwa
01147|dan  keluarga  saksi  korban  berangkat  ke  rumah  Sdr.Bambang.  Setibanya
01148|Terdakwa dan saksi korban beserta keluarga di rumah Sdr. Bambang kemudian
01149|saksi korban diberikan arahan oleh Sdr. Bambang dan sisa uang FIT (istilah
01150|uang  jajan)  diberikan  lagi  sebesar  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dan
01151|Halaman 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01152|
01153|Terdakwa juga mendapat uang saku atau fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
01154|rupiah),  setelah  itu  saksi  korban  dibawa  ke  Jakarta   diantar   oleh   pihak
01155|perusahaan atau PT menuju ke penampungan;
01156|Menimbang,  bahwa  setelah  saksi  korban  sampai  di  Jakarta,  saksi
01157|korban  tidak  langsung  berangkat  ke  Negara  Qatar  melainkan  menunggu  di
01158|apartement selama 3 (tiga) hari. Kemudian saksi korban dijemput oleh travel
01159|yang berbeda dengan yang mengantarkan saksi korban dari Cirebon ke Jakarta,
01160|saksi  korban  diantar  ke  Bandara  Soekarno-Hatta  Jakarta  untuk  menuju  ke
01161|Negara Qatar. Kemudian setelah saksi korban sampai di Bandara Doha Qatar,
01162|saksi korban dijemput oleh sopir  agency  dan dibawa  ke sebuah  rumah dan
01163|saksi korban diminta untuk menunggu kembali untuk  mendapatkan majikan,
01164|setelah  3  (tiga)  hari  saksi  korban  diberitahu  bahwa  saksi  korban  sudah
01165|mendapatkan  majikan  dan dijemput. Setelah  saksi  korban  sampai di  rumah
01166|majikan saksi korban di Qatar keadaan di rumah majikan saksi korban tersebut
01167|ada  15  (lima  belas)  orang  yang  menempati  rumah,  dan  di  rumah  majikan
01168|tersebut saksi korban dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang
01169|tidak  ada  aturan  jam  kerja,  bahkan  saksi  korban  bekerja  selama  24  Jam
01170|sehingga menyebabkan saksi korban sakit karena kelelahan sampai  muntah
01171|darah dan masuk ke rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali;
01172|Menimbang, bahwa  Terdakwa tidak memiliki surat tugas atau izin dari
01173|instansi terkait untuk membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan
01174|Terdakwa tahu jika keberangkatan saksi korban merupakan ilegal, dimana yang
01175|legal seharusnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan ada pelatihan terlebih dahulu;
01176|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  atas,  terbukti
01177|bahwa benar Terdakwa telah membawa saksi korban ke luar negeri dengan
01178|maksud  untuk  dieksploitasi,  yang  mana  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh
01179|Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum
01180|tersebut di  atas.  Dengan  demikian, Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  oleh
01181|karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut tidak  berdasarkan  pada  prosedur  atau
01182|mekanisme  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka
01183|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan
01184|peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dalam  unsur  ini,  dan  juga
01185|bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi
01186|manusia;
01187|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur  yang membawa  warga