02134|Natal. Selanjutnya XXX menyetujuinya dan mengajak Anak untuk m enjemputnya
02135|
02136|Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02137|
02138|denga berkata “kawani aku jemput ganja ke panyabungan 12 kilo, perkilonya nanti kita
02139|akan mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasilnya kita bagi
02140|dua” lalu Anak menanyakan apakah aman dan XXX mengiyakannya. Selanjutnya
02141|Anak menyetujuinya dan bersepakat untuk menjemput ganja tersebut;
02142|Menimbang bahwa selanjutnya Anak dan XXX pergi menjemput narkotika
02143|jenis Ganja ke kota Panyabungan Mandailing Natal untuk dibawa ke Kota Padang
02144|dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cyan
02145|putih dengan Nomor Polisi BA XXXX NN, Nomor Rangka MH1JF6116AAK035946
02146|dan nomor mesin JF61E1036263 dan Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus
02147|ribu rupiah) dan 2 buah ransel;
02148|Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Kabupaten
02149|Mandailing Natal Saksi I dan Saksi II menangkap Anak dan XXX dan mengamankan
02150|barang bukti lalu dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut;
02151|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan
02152|teori mengenai percobaan atau permufakatan jahat diatas, Hakim berpendapat bahwa
02153|yang perlu dicermati adalah kedua elemen unsur tersebut termasuk kedalam
02154|pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata “untuk” dan “akan”
02155|sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum selesai
02156|dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah
02157|bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan
02158|persekongkolan harus sudah terjadi  sedangkan percobaan adalah sudah ada
02159|permulaan namun tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku;
02160|Menimbang bahwa dalam perkara a quo dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu
02161|Anak dan XXX dan telah terlihat persengkongkolan dan kesepatakan antara Anak dan
02162|XXXberupa akan bersama-sama menjemput narkotika jenis ganja dan akan membagi
02163|keuntungan dari upah yang diperoleh yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per
02164|kilo jika berhasil membawa narkotika tersebut ke Kota Padang Provinsi Sumatra Barat,
02165|sehingga telah memenuhi kategori permufakatan jahat.
02166|Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan mengangkut yang dilakukan oleh
02167|Anak dan XXXtidak selesai karena ditangkap oleh Saksi I dan Saksi II di Kabupaten
02168|Mandailing Natal, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaksanaan
02169|mengangkut telah dilakukan namun ditengah prosesnya tidak berhasil dan bukan
02170|karena kehendak dari Anak dan XXX. d engan demikan, hakim berkesimpulan
02171|serangkaian tindakan Anak dan XXX telah memenuhi kualifikasi “percobaan atau
02172|permufakatan jahat”;
02173|
02174|Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02175|
02176|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, hakim
02177|berkesimpulan unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
02178|pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi pada diri Anak;
02179|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132
02180|Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  tentang
02181|Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
02182|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana Jo
02183|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah
02184|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
02185|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua
02186|Penuntut Umum;
02187|Menimbang bahwa Anak telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
02188|pidana, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana dari
02189|anak (setiap orang) tersebut sebagai berikut:
02190|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor
02191|1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa:
02192|“setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
02193|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, perbuatan yang dapat dipidana
02194|adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan tindak pidana yang
02195|dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam
02196|peraturan perundang-undangan”;
02197|Menimbang bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan “(geen straaf
02198|zonder schuld)” sebagai asas legalitas dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023
02199|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan agar supaya orang yang
02200|melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang
02201|diancamkan pada diri Anak, harus ada pertanggungjawaban pidana ( criminal
02202|responsibility) atas dasar kesalahannya;
02203|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana dan
02204|selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan sesuatu
02205|bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas
02206|kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat
02207|melawan hukum atas perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun
02208|sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah atas
02209|perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta
02210|kepadanya harus dijatuhi pidana;
02211|Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Anak yang pada pokoknya tidak
02212|membantah tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon
02213|
02214|Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02215|
02216|kepada Hakim untuk mempertimbangkan aspek non yuridis, Hakim berpendapat
02217|bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi
02218|Anak;
02219|Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, hakim perlu
02220|mempertimbangkan secara komprehensif mengenai 2 hal pokok yaitu: Pertama,
02221|mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan Kedua, lokasi anak menjalani
02222|pemidanaannya sebagai berikut:
02223|Menimbang bahwa dalam tuntutannya pada poin 2 yang meminta bahwa:
02224|“Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anakdengan pidana penjara selama 4 (Empat)
02225|Tahun dan Pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni
02226|LPKA Kelas I Medan sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja selama 6 (enam)
02227|Bulan”, dan setelah Hakim mengkofirmasi dipersidangan kepada Penuntut Umum
02228|bahwa Pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni LPKA
02229|Kelas I Medan sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan
02230|merupakan konversi dari pidana denda yang dituntut kepada Anak, terhadap hal
02231|tersebut selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut:
02232|Menimbang bahwa Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
02233|tentang Narkotika hakikatnya mengatur tentang percobaan dan permufakatan untuk
02234|melakukan tindak pidana narkotika sehingga ketentuan tersebut tidak dipandang
02235|sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang
02236|sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (onvolkomen dekictsvorm). Hal inilah yang
02237|mendasari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Anak dengan Pasal
02238|115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
02239|Narkotika sehingga terbuktilah tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat tanpa
02240|hak mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi
02241|1 (satu) kilogram sebagaimana telah Hakim pertimbangkan diatas;
02242|Menimbang bahwa Hakim berpendapat merupakan suatu kesalahan
02243|pemahaman dalam penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
02244|2009 tentang Narkotika jika menganggap pasal tersebut adalah assessor dari Pasal
02245|utama, karena sejatinya dalam perkara a quo Pasal 115 ayat 2 dan Pasal 132 ayat 1
02246|Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan satu kesatuan
02247|karena jika Pasal 132 ayat 1 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
02248|Narkotika tidak terbukti maka Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
02249|2009 tentang Narkotika secara mutantis mutandis tidak terbukti. Kedudukan Pasal 132
02250|ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bestanddeel
02251|atau elemen vital berimplikasi pada ketentuan pidana yang diberlakukan atau yang
02252|dijatuhkan. Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo ketentuan pidana yang
02253|
02254|Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02255|
02256|akan dijatuhkan kepada Anak haruslah mengikuti ketentuan didalam Pasal 132 ayat 1
02257|Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
02258|Menimbang bahwa ketentuan Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35
02259|Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa: “pelakunya dipidana dengan pidana
02260|penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
02261|Pasal tersebut”, dengan demikian apabila mengkaji secara komprehensif mengenai
02262|rumusan pasal tersebut diatas yang didasarkan pada penafsiran autentik dan asas
02263|interpretatio cessat in claris  (jika teks undang -undang sudah jelas, tidak perlu
02264|ditafsirkan lagi), Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam Pasal 132
02265|ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hanya
02266|pidana penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda;
02267|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
02268|maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang
02269|terakhir (ultimum remedium), yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02270|Menimbang bahwa mengenai lokasi Anak menjalani pidana yang dijatuhkan
02271|kepadanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pe rtimbangan pedoman
02272|pemidanaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;
02273|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11
02274|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dapat
02275|dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman
02276|pidana penjara bagi orang dewasa;
02277|Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai
02278|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No Register Litmas: 25/LIT.PA/BPS.SBG/III/2026
02279|tanggal 27 Maret 2026  yang dibuat oleh Sulhan Taufik Tanjung, S.I.P
02280|merekomendasikan klien anak berupa pidana dalam lembaga dan  dihubungkan
02281|dengan hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Orang tua Anak,
02282|dimana Orangtua Anak memohon keringanan hukuman karena anak masih punya
02283|masa depan yang cerah dan orangtua sanggup untuk melakukan pengawasan yang
02284|lebih terhadap Anak, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:
02285|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat
02286|kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan
02287|dari Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan
02288|aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang
02289|harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan
02290|secara moral (moral justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (social justice);
02291|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas
02292|yang juga dihubungkan dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan,
02293|
02294|Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02295|
02296|tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan dari Anak maupun Advokat Anak, maka
02297|Hakim berpendapat bahwa dalam keterangan Anak, Anak mengakui telah membawa
02298|dan mengangkut Narkotika jenis Ganja dari Mandailing Natal dan akan membawanya
02299|ke Sumatera Barat, selain itu dalam dalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana
02300|pada Hasil Litmas Bapas Anak, diketahui faktor penyebab tindak pidana oleh Anak
02301|adalah pengaruh lingkungan, pergaulan, serta adanya pengaruh orang dewasa dan
02302|juga kurangnya pengawasan orangtua;
02303|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Anak sudah sepatutnya
02304|Hakim memegang teguh prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11
02305|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pidana penjara sebagai
02306|upaya terakhir dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu
02307|Hakim juga tidak dapat mengesampingkan kepentingan masyarakat yang harus
02308|didudukkan secara berimbang dan proporsional;
02309|Menimbang bahwa dengan demikian, maka Hakim tidak sependapat dengan
02310|pertimbangan Hasil Litmas dari Bapas terkait pemilihan pemidanaan berupa
02311|pembinaan dalam lembaga  karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak secara
02312|spesifik menyampaikan alasan mengapa merekomendasikan pidana tersebut dan
02313|juga tidak menjelaskan secara detail lembaga mana yang sudah memenuhi kualifikasi
02314|dan kualitas untuk membina anak sehingga dicapai asas kepentingan terbaik bagi
02315|anak dan anak mendapatkan haknya dan bukan malah menjerumuskan anak
02316|terhadap lembaga yang malah berakibat merusak masa depan anak. Selain itu,
02317|pemidanaan tersebut bertentangan dengan amanat dari Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal
02318|132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara
02319|jelas mengatakan bahwa terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara,
02320|bukan pembinaan dalam lembaga;
02321|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas,
02322|maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pemberian
02323|pemidanaan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja, dikarenakan 2 (dua) hal
02324|tersebut merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok yang berbeda sebagaimana dalam
02325|Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02326|Anak, kemudian berdasarkan pertimbangan Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1
02327|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemidanaan hanya pidana
02328|penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda, sehingga menurut Hakim dalam
02329|perkara a quo dikarenakan tidak adanya pidana denda, sehingga pidana denda tidak
02330|perlu dikonversikan menjadi pelatihan kerja sebagaimana Surat Edaran Mahkamah
02331|Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan
02332|
02333|Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02334|
02335|Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dan hanya menerapkan
02336|pemidanaan berupa penjara saja;
02337|Menimbang bahwa perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam
02338|penjatuhan pidana sebagai berikut:
02339|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor
02340|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa: “dalam
02341|pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, motif
02342|dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pelaku Tindak Pidana, Tindak
02343|Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan
02344|Tindak Pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat
02345|hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, pengaruh pidana
02346|terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, pengaruh Tindak Pidana terhadap
02347|Korban atau keluarga Korban, pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban,
02348|dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
02349|Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah
02350|Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan
02351|KUHAP 2025 pada Poin II.3.b menegaskan bahwa: “Pasal 54 ayat (1) KUHP wajib
02352|dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau
02353|kumulatif yang termuat dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun
02354|dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan”;
02355|Menimbang bahwa terhadap aspek motif, tujuan, cara melakukan, dan bentuk
02356|kesalahan,  Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
02357|juga cara melakukan Tindak Pidana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur
02358|pasal di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya
02359|yang relevan untuk menjamin bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional;
02360|Menimbang bahwa mengenai sikap batin pelaku Tindak Pidana, Hakim
02361|menilai sikap batin Anak pada saat perbuatan tersebut dilakukan menunjukkan
02362|adanya kesengajaan (dolus) untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat
02363|mengangkut narkotika golongan I bukan tanaman karena Anak di iming-imingi
02364|sejumlah uang oleh Gilang Ramadhan. Selanjutnya selama menjalani pemeriksaan di
02365|persidangan Hakim menilai suasana batin Anak telah kooperatif dan secara jujur
02366|mengakui perbuatannya serta Anak juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji
02367|tidak akan mengulanginya;
02368|Menimbang bahwa mengenai aspek riwayat hidup, keadaan sosial, dan
02369|ekonomi pelaku, Anak berdasarkan fakta persidangan anak belum pernah dihukum
02370|sebelumnya dan berdasarkan pengakuan orangtua kondisi anak dalam keseharian
02371|merupakan orang yang baik dan sekarang masih menjalani pendidikan sebagai kelas
02372|
02373|Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02374|
02375|2 SMK . Lebih lanjut, kondisi ekonomi keluarga dalam masuk kedalam kategori
02376|menengah kebawah sehingga anak kurang pengawasan dari orangtua;
02377|Menimbang bahwa mengenai aspek pengaruh pidana terhadap masa depan
02378|pelaku, penjatuhan pidana terhadap Anak diharapkan menjadi sarana edukasi dan
02379|rehabilitasi bagi Anak agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terlebih lagi anak
02380|masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang cerah dan panjang. Hakim
02381|berpendapat bahwa seyogianya pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat
02382|proporsional, sehingga tidak memutus harapan Anak untuk kembali menjalani
02383|kehidupannya setelah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;
02384|Menimbang bahwa mengenai pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau
02385|keluarga Korban menurut Hakim bersinggungan dengan aspek pemaafan dari Korban
02386|dan/atau keluarga Korban sehingga Hakim akan pertimbangkan secara bersamaan.
02387|Hakim menilai perbuatan Anak telah bertentangan dengan program pemerintah dalam
02388|pemberantasan tindak;
02389|Menimbang bahwa mengenai aspek nilai hukum dan keadilan yang hidup
02390|dalam masyarakat, hakim berpendapat dalam hal lamanya menjatuhkan pidana yang
02391|selayaknya kepada Anak dalam perkara a quo haruslah menyesuaikan dengan nilai
02392|hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yakni rasa keadilan moral
02393|(moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice)
02394|sebagaimana amanat Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-
02395|undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
02396|Menimbang bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan diatas, hakim
02397|berpendapat bahwa pemidanaan yang diberikan kepada anak sebagai pembinaan
02398|yang didasarkan pada kepentingan terbaik terhadap anak (best interest of child) dan
02399|Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana diatur dalam
02400|Pasal 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
02401|sehingga Hakim tidak sependapat dengan penempatan pembinaan yang Penuntut
02402|Umum sampaikan dalam tuntutanya agar anak menjalani masa pembinaan di LPKA
02403|Medan, hakim pertimbangkan sebagai berikut:
02404|Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Anak merupakan
02405|penduduk asli Kota Padang Panjang dan saat ini masih tercatat sebagai siswa aktif
02406|pada salah satu sekolah di kota Padang Panjang. Hakim berpendapat penempatan
02407|Anak di LPKA bukan semata-mata sebagai bentuk penghukuman, melainkan upaya
02408|reintegrasi sosial dan upaya rehabilitatif dan restorative terhadap perubahan perilaku
02409|Anak yang sangat membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk dukungan
02410|keluarga. Menempatkan Anak di LPKA Medan yang jauh dari jangkauan keluarga
02411|dikhawatirkan akan menimbulkan rasa isolasi yang justru dapat menghambat proses
02412|
02413|Hal. 41 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl
02414|
02415|perbaikan perilaku Anak dan menjadi beban secara ekonomi bagi orangtua karena
02416|biaya perjalanan yang mahal dihubungkan dengan kondisi ekonomi orangtua yang
02417|masih tahap menengah kebawah, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan
02418|problematika yang lebih banyak dan penempatan tersebut tidak menimbulkan
02419|kebermanfaatan bagi semua pihak. Hakim berpendapat point krusial yang harus