00979|Menimbang, bahwa dalam tataran regulasi ketentuan keadilan  restorative
00980|justice dalam konteks  sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anak
00981|sebagaimana  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak  yang  telah  Majelis
00982|kemukakan di atas. Namun karena tuntutan praktis Kepolisian, Kejaksaan  maupun
00983|Mahkamah  Agung  secara  progressif  menerbitkan  aturan  menyangkut keadilan
00984|restorative justice , di Mahkamah Agung baru menerbitkan  Peraturan Mahkamah
00985|Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun x tentang Pedoman Mengadili Perkara
00986|Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif  dan Surat Keputusan  Direktur Jenderal
00987|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
00988|
00989|Badan  Peradilan  Umum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.0012/2020  Tentang
00990|Pemberlakukan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif;
00991|Menimbang, bahwa agar tidak salah memahami keadilan restorative Majelis
00992|perlu  mengemukakan  bahwa  penyelesaian  perkara  melalui  keadilan  restorative
00993|tidak  otomatis  menjadi  diversi  yang  menjadikan  pelaku  tidak  dapat  dijatuhi
00994|pemidanaan,  akan  tetapi  pemidanaan  terhadap  pelaku  masih  dapat dikenakan
00995|kepada sepanjang hal itu dirasa sangat berguna bagi korban, pelaku, masyarakat.
00996|Oleh  karena  itulah  berdasarkan  konsep  keadilan  restorative  ini,  pemidanaan
00997|ditempatkan  sebagai  Ultimum  Remedium  “The  Last  Resort”  yang  digunakan
00998|apabila  sanksi-sanksi  lainnya  dirasakan  tidak  efektif  untuk  dikenakan  kepada
00999|pelaku;
01000|Menimbang, bahwa keadilan  restorative justice  sistem pemidanaan, tidak
01001|hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah
01002|pada  penyelarasan  kepentingan  pemulihan  korban  dan  pertanggungjawaban
01003|Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
01004|Menimbang, bahwa dari keadilan restoratif ini adalah pemulihan terhadap
01005|korban  (Victim Justice)  bukan  pemaafan  oleh  Hakim. Tanpa  kesediaan  korban
01006|untuk mengupayakannya mustahil keadilan restoratif ini tercapai. Dalam hal ini
01007|Hakim hanyalah fasilitator dan katalisator yang mengakomodir kepentingan dan
01008|hak korban, Terdakwa, serta  masyarakat guna  menemukan  penyelesaian yang
01009|memuaskan semua pihak;
01010|Menimbang, bahwa oleh karena  tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
01011|Terdakwa S merupakan tindak pidana perzinahan yang merupakan delik aduan
01012|serta tindak pidana dengan ancaman  pasal 284  ayat (1) butir ke 2 hurup  a
01013|KUHPidana yang hukuman maksimal 9 (sembilan) bulan pidana penjara, maka
01014|berdasarkan pasal 6 ayat (1)  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01015|Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Pidana  berdasarkan
01016|Keadilan  Restoratif,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  dapat  diselesaikan
01017|dengan keadilan restoratif justice yakni dengan adanya surat perdamaian yang
01018|dibuat dan disetujui oleh W binti H Abdul Rosyid dan Terdakwa Ssebagai pihak
01019|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01020|
01021|pertama dan Korban sebagai pihak kedua telah bersepakat untuk damai pada
01022|hari Senin tanggal 29 Juli x yang pada pokoknya pihak pertama dan kedua
01023|bersepakat  tanpa  adanya  paksaan  untuk  menyelesaikan  secara  mediasi,
01024|kekeluargaan yang telah dilaporkan oleh pihak kedua dan pihak kedua telah
01025|memaafkan semua apa yang dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua
01026|tidak menuntut apapun terkait permasalahan hukum yang dijalani oleh pihak
01027|pertama baik di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan apabila pihak pertama
01028|mencabut semua laporan polisi pihak pertama kepada pihak kedua di Kepolisian
01029|Resort Liwa Lampung Barat dengan nomor laporan LP/B-19/III/x/SPKT/POLRES
01030|LAMPUNG  BARAT/POLDA LAMPUNG  tertanggal  4  Maret  x,  pihak  pertama
01031|bersedia  menanggung  biaya  terkait  pencabutan  laporan  polisi  dan  terkait
01032|permasalahan hukum yang dilaporkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama,
01033|pihak  pertama maupun keluarganya  tidak  akan menggangu kehidupan  pihak
01034|kedua  dikemudian  hari,  pihak  pertama  tidak  akan  mengganggu  gugat  atau
01035|menuntut hak-hak atas rumah beserta isinya yang ditempati pihak kedua, pihak
01036|pertama dan pihak kedua sepakat untuk membesarkan anak dan mendidik anak
01037|hasil perkawinan antara pihak pertama dan pihak kedua;
01038|Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah produk dari
01039|keadilan restoratif yang terjadi di persidangan seperti perkara ini. Jikalau system
01040|peradilan  pidana  anak  bermuara  pada  penetapan  diversi  yang  mengalihkan
01041|proses  peradilan  ke  luar  proses  peradilan,  bagaimana  dengan  muara  dari
01042|keadilan restoratif selain peradilan anak. Hal ini penting karena untuk perkara
01043|selain peradilan anak khususnya bagi keadilan restoratif yang terjadi di dalam
01044|persidangan belum terdapat kesatuan pendapat. Apakah sama dengan system
01045|peradilan anak dengan menerbitkan penetapan diversi bagi perkara yang dapat
01046|diselesaikan  sebelum  dakwaan  dibacakan  ataukah  tetap  mengikuti  proses
01047|hukum  acara  sampai  dengan  penjatuhan  putusan.  Terhadap  hal  ini  Majelis
01048|berpendapat proses hukum acara haruslah tetap dilaksanakan secara tuntas dan
01049|menyeluruh dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai bahan  pertimbangan
01050|di dalam putusan;
01051|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01052|
01053|Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban
01054|Saksi Korbanyang melibatkan keluarga/masyarakat kedua belah  pihak adalah
01055|penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative;
01056|Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat penyelesaian perkara
01057|melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban ( victim justice),
01058|kepentingan  Terdakwa  dengan  melibatkan  saksi-saksi,  Majelis  berpendapat
01059|Terdakwa  untuk  dijatuhi  pidana  bersyarat  atau  pengawasan  sebab  dengan
01060|adanya perdamaian dengan korban, dalam hal ini Majelis menempatkan sanksi
01061|pidana  penjara  sebagai  upaya  terakhir  “The  Last  Resort”  atau  ultimum
01062|remedium,  karena  pertikaian  antara  Terdakwa  dengan  korban  dapat
01063|terselesaikan  secara  bermartabat  dengan  menjatuhi  Terdakwa  dengan
01064|pemidanaan penjara bersyarat atau pengawasan, oleh karena itu Majelis Hakim
01065|tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait lamanya pemidanaan. 
01066|Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana hanya dilakukan
01067|apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban
01068|dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana
01069|penjara  malah  dapat  menimbulkan  masalah  baru  antara  korban  dengan
01070|Terdakwa akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan, selain karena
01071|tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik aduan,  sesuai
01072|dengan  Pasal  14  ayat  (1)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
01073|Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Pidana  berdasarkan
01074|Keadilan Restoratif dalam hal perkara delik aduan, kesepakatan dapat berupa
01075|Terdakwa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dan Korban menarik
01076|pengaduannya  sepanjang  masih  dalam  tenggang  waktu  yang  ditentukan
01077|undang-undang dan ayat  (2) Kesepakatan penarikan pengaduan sebagaimana
01078|yang dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap
01079|terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani  di  depan  Hakim, sehingga
01080|Hakim  berwenang  menyatakan  penuntutan  gugur  atau  tidak  dapat  diterima.
01081|Menimbang  bahwa  oleh  karena  perdamain  tersebut  terjadi  pada  saat  akan
01082|dilakukan Penuntutan oleh Penuntut Umum, maka berdsarakan nilai nilai yang di
01083|amanatkan dalam Restoratif Justice haruslah menyentuh bagi kedua belah pihak
01084|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01085|
01086|yang  mempunyai  itikad  baik  untuk  saling  berdamai,  meskupin  dipersdiangan
01087|telah  dinyatakan  terbukti  tindak  pidananya,  oleh  karenanya  jika  penuntutan
01088|penuntut umum gugur atau tidak dapat diterima dikarenakan proses pengaduan
01089|ditingkat  kepolisian  dan  dalam  perjanjian  perdaimaian  baru  terjadi  ditingkat
01090|pengadilan,  sehingga  kesepakatan  penarikan  pengaduan  Majelis  Hakim
01091|berpendapat dapat dilakukan pada saat ditiingkat kepolisian;
01092|Menimbang  bahwa  selanjutnya  dalam  Pasal  19  ayat  (1)  Peraturan
01093|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman
01094|Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif tentang Kesepakatan
01095|perdamaian  dan/atau  kesediaan  Terdakwa  untuk  bertanggung  jawab  atas
01096|kerugian  dan/atau  kebutuhan  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana  menjadi
01097|alasan  yang  meringankan  hukuman  dan/atau  menjadi  pertimbangan  untuk
01098|menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan , karena pada hakekatnya keadilan
01099|restoratif tersebut adalah dasar bagi Terdakwa untuk dimaafkan;
01100|Menimbang, bahwa dengan memutus Terdakwa dengan pidana bersyarat
01101|atau pengawasan, Majelis Hakim hendak menyatakan bahwa Penuntut Umum
01102|telah  mampu  membuktikan  dakwaannya  karena  keadilan  restoratif  ini  dapat
01103|terselenggara  berkat  sumbangsih  dan  bantuan  Penuntut  Umum  yang  begitu
01104|besar untuk mendorong Terdakwa dan korban untuk berdamai;
01105|Menimbang, bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab
01106|dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana
01107|yang setimpal dengan kesalahannya tersebut yakni dengan pidana bersyarat
01108|atau pengawasan;
01109|Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat  atau
01110|pengawasan, Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat
01111|khusus untuk menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap
01112|Terdakwa dan/atau menjamin terpenuhinya kesepakatan antara Terdakwa dan
01113|Korban serta memulihkan kerugian Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 19
01114|Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang
01115|Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
01116|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01117|
01118|Menimbang, bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  bersyarat/pengawasan,
01119|Hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan/atau syarat khusus untuk
01120|menjatuhkan  alternatif  pemidanaan  selain  pidana  penjara  terhadap  Terdakwa
01121|dan/atau   menjamin  terpenuhinya  kesepakatan  antara  Terdakwa  dan  Korban
01122|serta memulihkan kerugian Korban.  Syarat umum dalam penjatuhan pidana
01123|bersyarat/pengawasan oleh Hakim dalam hal tindak pidana yang dilakukan dapat
01124|diberikan  pidana  bersyarat/pengawasan  dan  Terdakwa  layak  untuk  dipidana
01125|dengan pidana bersyarat atau pengawasan dan  Terdakwa telah melaksanakan
01126|seluruh  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Mahkamah
01127|Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  x  tentang  Pedoman  Mengadili
01128|Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 9 ayat (2) atau Terdakwa
01129|sudah mencapai kesepakatan dengan Korban sebagaimana dimaksud dalam
01130|Pasal  10  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  syarat  khusus  dalam  penjatuhan  pidana
01131|bersyarat/pengawasan dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal Terdakwa telah
01132|mencapai  kesepakatan  dengan  Korban  namun  belum  melaksanakan  seluruh
01133|atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau Terdakwa dan Korban tidak dapat
01134|mencapai  kesepakatan  perdamaian  dan  berdasarkan  ayat  (5)  Syarat  umum
01135|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  dijatuhkan  untuk  paling  lama  3  (tiga)
01136|tahun. Berdasarkan ayat (6) Dalam penjatuhan syarat khusus sebagai bagian
01137|dari pidana bersyarat/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim
01138|dapat  mengacu  kepada  sebagian  atau  seluruh  isi  kesepakatan  yang  belum
01139|dilaksanakan oleh Terdakwa;
01140|Menimbang, bahwa terhadap isi surat perdamaian yang telah disepakati
01141|oleh Terdakwa S, W dan saksi Korban telah disepakati dan dijalankan seluruhnya
01142|oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana bersyarat
01143|umum terhadap diri Terdakwa;
01144|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01145|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01146|alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  oleh  karena  itu  Terdakwa  harus
01147|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01148|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01149|
01150|Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa  mampu bertanggung jawab,
01151|maka harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi pidana  bersyarat  dengan
01152|pendekatan keadilan restorative justice;
01153|Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan  Terdakwa tidak
01154|dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk
01155|dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka
01156|perlu ditetapkan agar terdakwa untuk tetap tidak berada dalam tahanan;
01157|Menimbang,  bahwa  untuk  menentukan  jenis  dan  lamanya  dipidana
01158|terhadap  diri  Terdakwa,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
01159|kepentingan yang terbaik dan adil untuk para pihak dan masyarakat dengan
01160|pendekatan keadilan restoratif;
01161|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya
01162|akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan
01163|perbuatan Terdakwa sebagai berikut:
01164|Keadaan yang memberatkan:
01165|- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan;
01166|- Perbuatan Terdakwa tidak  mencerminkan hal  yang baik sebagai Wakil  Rakyat
01167|Lampung Barat.
01168|Keadaan yang meringankan:
01169|- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan perkara berlangsung;
01170|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01171|- Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak yang membutuhkan
01172|kasih sayang;
01173|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01174|- Sudah adanya perdamaian.
01175|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
01176|tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk  menjatuhkan pidana
01177|bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yangakan dijatuhkan tersebut, tidak
01178|perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian  hari ada perintah lain dalam putusan
01179|Hakim,  karena  Terdakwa dipersalahkan  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau
01180|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01181|
01182|tidak  memenuhi syarat  yang  ditentukan  dalam  suatu  masa  percobaan  yang
01183|ditentukan telah berakhir;
01184|Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang
01185|bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut: 
01186|- 1 (satu) buah baju tidur Panjang warna pink;
01187|- 1 (satu) buah celana Panjang warna pink;
01188|- 2 (dua) buah celana dalam warana cream;
01189|- 1 (buah) sprei warna hijau;
01190|Yang telah disita dari W dan berdasarkan fakta persidangan diakui milik W maka
01191|Majelis  Hakim  berpendapat  untuk  dikembalikan  kepada  Terdakwa  W  binti  Hi.
01192|Abdul Rosid;
01193|Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan
01194|no: 222/33/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 telah disita dari saksi  Korban dan
01195|diakui milik  saksi  Korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan
01196|kepada saksi Korban;
01197|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
01198|bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan
01199|ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa
01200|harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan
01201|dalam amar putusan;
01202|Memperhatikan, Pasal Pasal 284 Ayat (1) butir 1 huruf b KUHPidana  dan
01203|Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, serta
01204|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01205|
01206|MENGADILI:
01207|1. Menyatakan  Terdakwa  W,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01208|bersalah  melakukan  tindak  pidana  Perzinahan,  sebagaimana  dakwaan
01209|tunggal Penuntut Umum;
01210|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  W  tersebut  oleh  karena  itu
01211|dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
01212|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01213|
01214|3. Menetapkan  pidana  bersyarat  tersebut  tidak  perlu  dijalankan,  kecuali
01215|apabila  dikemudian  hari  ada  perintah  lain  dalam  putusan  Hakim,  bahwa
01216|Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah
01217|bersalah melakukan suatu tindak pidana;
01218|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01219|- 1 (satu) buah baju tidur Panjang warna pink;
01220|- 1 (satu) buah celana Panjang warna pink;
01221|- 2 (dua) buah celana dalam warana cream;
01222|- 1 (buah) sprei warna hijau;
01223|  Dikembalikan kepada Terdakwa W;
01224|- 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan no: 222/33/X/2014 tanggal
01225|17 Oktober 2014.
01226|  Dikembalikan kepada Saksi Korban
01227|5. Membebankan  kepada  Terdakwa  W  untuk  membayar  biaya  perkara
01228|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
01229|
01230|Senin
01231|
01232|26
01233|
01234|x
01235|
01236|Pengadilan  Negeri  Liwa pada  hari Senin ,  tanggal  26  Agustus  x,  oleh Yudith
01237|Wirawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman , S. H., M.
01238|H., dan  Indri Muharani, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
01239|
01240|tersebut, dibantu oleh  Lidia Pantau , S. H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan
01241|Negeri  Liwa, dihadiri oleh Deni Kurniawan, S. H., Jaksa Penuntut Umum pada
01242|Kejaksaan  Negeri  Lampung Barat  di  Liwa dan  di  hadapan  Terdakwa dengan
01243|
01244|Hakim Anggota,
01245|Nur Kastwarani Suherman, S. H.M. H.
01246|Hakim Ketua,
01247|Yudith Wirawan, S.H., M.H.
01248|                     Halaman  dari  Putusan Nomor x/Pid.B/x/PN LiwX
01249|
01250|Indri Muharani, S. H.
01251|Panitera Pengganti,
01252|Lidia Pantau, S. H.