02048|pertama melanggar  Pasal 10  jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
02049|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang unsur-
02050|unsurnya sebagai berikut:
02051|1. Unsur “setiap orang”;
02052|2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga
02053|negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
02054|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
02055|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02056|mempertimbangkan sebagai berikut:
02057|Ad. 1 Unsur “setiap orang”
02058|Menimbang bahwa  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau
02059|korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (vide  Pasal  1
02060|angka  4  UU  No.  21  Tahun  2007).  Terminologi  orang  perseorangan  dalam
02061|Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
02062|Pidana  Perdagangan  Orang  memiliki  kesamaan  dengan  terminologi
02063|barangsiapa  dalam  KUHP  (WvS),  dimana  berdasarkan  Buku  Pedoman
02064|Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi
02065|Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
02066|Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa”
02067|atau “ hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan  dader atau Terdakwa atau
02068|setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang
02069|KM A
02070|1
02071|A
02072|2
02073|Paraf
02074|
02075|dapat  serta  mampu  dimintai  pertanggungjawaban  dalam  segala  bentuk
02076|tindakan atau perbuatannya;
02077|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  yang  dimaksudkan  dengan
02078|barangsiapa disini adalah orang ( een eider) atau manusia ( naturlijke persoon)
02079|yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;
02080|Menimbang  bahwa  sebagaimana  yang  dimaksud  tersebut,  orang
02081|sebagai  subyek  hukum  sebagaimana  layaknya  haruslah  memenuhi  kriteria
02082|kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum,
02083|atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;
02084|Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau
02085|didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta
02086|memiliki  kecakapan  bertindak  dan  mampu  dalam  arti  tidak  terganggu  akal
02087|pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang
02088|diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;
02089|Menimbang, bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum
02090|yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa, hal ini
02091|sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya
02092|dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;
02093|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari
02094|keterangan  saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa MAI
02095|SURIYANI  Als  MAI  telah  dihadirkan  dipersidangan  dan  telah  pula  diperiksa
02096|identitasnya  dan  ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam  surat
02097|dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka
02098|Majelis  Hakim memandang  Terdakwa  mampu melakukan  perbuatan  hukum,
02099|dan  kepadanya  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap  apa  yang
02100|diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa
02101|adalah subjek hukumnya;
02102|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai  bahwa
02103|unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02104|Ad.  2  Unsur  “membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa
02105|warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia
02106|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
02107|Indonesia”
02108|KM A
02109|1
02110|A
02111|2
02112|Paraf
02113|
02114|Menimbang  bahwa  unsur  ”membantu  atau  melakukan”  percobaan
02115|memiliki keterkaitan dengan unsur setelahnya yaitu ”membawa warga negara
02116|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
02117|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka Majelis Hakim
02118|akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  unsur  ”membawa  warga  negara
02119|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
02120|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
02121|Menimbang bahwa frasa  membawa dalam Undang-Undang Nomor 21
02122|Tahun 2007 merupakan bagian dari pengertian perekrutan sebagaimana juga
02123|dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang
02124|mana  secara  harfiah  membawa  orang  memiliki  pengertian  yakni  mengajak
02125|seseorang dari tempatnya kini ke tempat yang berbeda;
02126|Menimbang  bahwa  sebelum  melihat  apakah  perbuatan  Terdakwa
02127|tersebut  merupakan  perbuatan  yang  dimaksudkan  mengeploitasi  Warga
02128|Negara Indonesia ke luar negeri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02129|terlebih  dahulu,  apakah  calon  pekerja  migran  tersebut  merupakan  warga
02130|negara Indonesia atau bukan merupakan warga negara Indonesia;
02131|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
02132|keterangan dan identitas para saksi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
02133|dihadirkan  dalam  persidangan,  dalam  hal  ini  terhadap  Saksi  Muhammad
02134|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim , telah nyata bahwa kewarganegaraan
02135|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim adalah  Warga
02136|Negara Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa calon pekerja
02137|migran tersebut benar berkewarganegaraan Indonesia;
02138|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02139|perbuatan  Terdakwa  yang  membawa  calon  pekerja  migran  (warga  negara
02140|Indonesia) dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
02141|Indonesia ataukah tidak;
02142|Menimbang bahwa pengertian unsur “dengan maksud” pada dasarnya
02143|merupakan pengembangan makna dari niat ( voornemen). Dalam doktrin ilmu
02144|hukum,  niat  (voornemen)  memiliki  maksud  yaitu  sikap  batin  yang  sifatnya
02145|sesuatu yang masih berada dalam hati, sehingga dengan kata lain niat ialah
02146|subjectieve onrechtselemet  atau melawan hukum yang bersifat subjektif ( vide
02147|Moeljatno dalam Eddy O.S. Hiariej, hlm. 336);
02148|KM A
02149|1
02150|A
02151|2
02152|Paraf
02153|
02154|Menimbang  bahwa  eksploitasi  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007
02155|Pemberantasan TPPO memiliki pengertian yaitu  tindakan dengan atau tanpa
02156|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
02157|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
02158|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
02159|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
02160|jaringan tubuh atau  memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
02161|pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
02162|(vide Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO);
02163|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-Saksi,  keterangan
02164|Terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  pada
02165|persidangan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Desember 2023 Terdakwa
02166|telah melakukan tindakan perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia dalam
02167|hal ini adalah Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim yang
02168|dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Elit Kota Mataram Asri
02169|Blok  B  Nomor  22,  RT/RW:  000/187,  Kelurahan  Jempong  Baru, Kecamatan
02170|Sekarbela, Kota  Mataram,  sehingga  membuat  Para  Calon  Pekerja  Migran
02171|Indonesia  tersebut  tergiur  akan  janji-janji  yang  disampaikan  oleh  Terdakwa
02172|untuk dapat dipekerjakan di Australia. Selanjutnya Para Calon Pekerja Migran
02173|Indonesia  ini  dimintakan  biaya  pendaftaran  oleh  Terdakwa  masing-masing
02174|sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang menurut
02175|Terdakwa  akan  memberangkatkan  Para  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02176|tersebut melalui jalur resmi dan pemberangkatan cepat, hingga akhirnya Para
02177|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  membayarkan  uang  sejumlah
02178|Rp.259.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  sembilan  juta  rupiah)  kepada
02179|Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa juga yang mengantarkan Para Calon Pekerja
02180|Migran Indonesia tersebut ke Jakarta untuk dipertemukan dengan Saksi Abdus
02181|Syahid  Als  Angkep,  yang  selanjutnya  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep
02182|menempatkan Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut pada apartemen
02183|Transpark Cibubur. Selanjutnya Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
02184|ditempatkan  pada  tempat  penampungan  di  apartemen  Transpark  Cibubur
02185|tersebut tanpa kejelasan terkait dengan waktu pemberangkatan, Para Calon
02186|Pekerja Migran Indonesia tersebut hanya dikirimkan berupa softcopy dokumen
02187|VISA Wisata dan Booking Tiket Penerbangan ke Australia, yang pada akhirnya
02188|KM A
02189|1
02190|A
02191|2
02192|Paraf
02193|
02194|Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak jadi diberangkatkan dengan
02195|alasan tertinggal pesawat. Selain itu, selama berada di tempat penampungan
02196|selama 2 (dua) bulan, Para Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi
02197|kebutuhan sehari-harinya menggunakan biaya pribadi. Selain itu, Para Calon
02198|Pekerja Migran tersebut sama sekali tidak diberikan pelatihan kerja ataupun
02199|bahasa oleh Terdakwa, bahkan Para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
02200|juga tidak didaftarkan untuk proses pembuatan  ID KTKLN/SIAP KERJA pada
02201|kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ternyata Terdakwa sebelum
02202|membawa  Para  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  juga  tidak  melakukan
02203|pemeriksaan  kesehatan  dan  mendaftarkan  ke  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
02204|Transmigrasi sebagai syarat pembuatan asuransi tenaga kerja;
02205|Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
02206|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan
02207|bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan
02208|usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
02209|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran
02210|Indonesia. Izin tertulis yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 tersebut adalah
02211|Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Perusahaan
02212|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib
02213|mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri  (vide Pasal 51 ayat (1) UU
02214|PPMI).  Selain  SIP3MI,  UUPMI  juga  mengamanatkan  bahwa  Perusahaan
02215|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan
02216|wajib memiliki SIP2MI (vide Pasal 59 ayat (1) UU PPMI);
02217|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
02218|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
02219|dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman pekerja migran
02220|Indonesia,  oleh  sebab  itu  bila  perusahaan  yang  bergerak  pada  bidang
02221|penempatan  pekerja  migran  tidak  memiliki  izin  sebagaimana  diamanatkan
02222|dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perusahaan tersebut
02223|tidak berwenang melakukan perbuatan apapun berkaitan dengan penempatan,
02224|pengiriman maupun perekrutan pekerja migran Indonesia untuk dipekerjakan
02225|diluar  negeri.  Bila  hal  tersebut  dilakukan,  maka  perusahaan  tersebut  telah
02226|melakukan  perbuatan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  secara  illegal.
02227|Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  persyaratan  mutlak  tersebut  menjadi
02228|KM A
02229|1
02230|A
02231|2
02232|Paraf
02233|
02234|ketentuan  penting  bagi  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  guna
02235|menghindari indikasi perdagangan orang di luar negeri yang marak pada saat
02236|ini;
02237|Menimbang bahwa  Terdakwa tidak  memiliki  Perusahaan Penempatan
02238|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan  Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
02239|Indonesia (SIP2MI), yang mana hal tersebut akhirnya diketahui ketika Para
02240|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  melalui  salah  satu  calon  pekerja  migran
02241|Indonesia yang berhasil melarikan diri dari penampungan yang digrebek oleh
02242|BP2MI dan  menginformasikan  kepada para  calon  pekerja  migran Indonesia
02243|tersebut, bahkan telah dilakukan pencekalan terhadap salah satu calon pekerja
02244|migran Indonesia yaitu Saksi Ulul Albab yang masih berasal dari daerah yang
02245|sama  dengan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim.
02246|Berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut, Saksi Muhammad Zulkarnaen
02247|dan Saksi Lukmanul Hakim mencoba menghubungi Saksi Abdus Syahid Als
02248|Angkep namun tidak bisa dihubungi, sehingga Saksi Muhammad Zulkarnaen
02249|dan Saksi Lukmanul Hakim memilih untuk pulang ke Lombok dengan biaya
02250|pribadi.  Setibanya  di  Lombok,  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
02251|Lukmanul Hakim meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa
02252|justru menghindar dan beralasan menunggu Saksi Abdus Syahid Als Angkep
02253|untuk bertanggung jawab;
02254|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  ahli  Pradiptha  Himawan
02255|Putra,  S.H.,  M.H.  yang  merupakan  PNS  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
02256|Transmigrasi Provinsi NTB, bahwa pada  data base  Dinas Tenaga Kerja dan
02257|Transmigrasi  Provinsi  NTB,  Terdakwa  memang  tidak  memiliki  Surat  Izin
02258|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  sebagai  syarat  legalitas
02259|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  dimana  juga
02260|disampaikan  oleh  Ahli  DR.  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H.,  yang  telah
02261|menerangkan pendapatnya dan menyatakan bahwa ciri-ciri perdagangan orang
02262|dalam  konteks  migrasi  ketenagakerjaan  salah  satunya  adalah  “hanya
02263|menggunakan  paspor  dengan  VISA  Kunjungan  dan  ditempatkan  oleh
02264|perorangan,  bukan  PPMI”.  Berdasarkan  uraian  tersebut  telah  jelas  ada
02265|persesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa  dan  Saksi-Saksi  yang  benar
02266|menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
02267|Migran Indonesia (P3MI) dan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia
02268|KM A
02269|1
02270|A
02271|2
02272|Paraf
02273|
02274|(SIP2MI)  dalam  melakukan  upaya  perekrutan  terhadap  Saksi  Muhammad
02275|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, bahkan sebagaimana pendapat yang
02276|disampaikan  oleh  Ahli  bahwa  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
02277|Lukmanul Hakim hanya diberikan VISA Wisata, setelah tiba di Australia baru
02278|akan dilakukan pengurusan VISA Kerjanya;
02279|Menimbang bahwa terhadap unsur tentang membantu atau melakukan
02280|percobaan dipertimbangkan sebagai berikut;
02281|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “membantu  atau  melakukan
02282|percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
02283|terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;
02284|Menimbang  bahwa  untuk  menilai  apakah  perbuatan  Para  Terdakwa
02285|tersebut merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;
02286|Menimbang bahwa membantu ( medeplichtige) setidaknya terdapat dua
02287|pihak  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih.  Pertama  adalah  pelaku  atau
02288|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
02289|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
02290|ad se accessorium ). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua pada
02291|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
02292|adalah  pembantuan  itu  dibrikan  sebelum  kejahatan  terjadi,  apakah  dengan
02293|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
02294|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
02295|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
02296|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
02297|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).
02298|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
02299|Hukum Pidana, hlm. 379);
02300|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
02301|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
02302|dipertimbangkan sebagai berikut;
02303|Menimbang  bahwa  dalam  fakta-fakta  persidangan  terungkap  bahwa
02304|Terdakwa  yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi  Muhammad
02305|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, dimana Terdakwa telah menjanjikan
02306|akan  memberangkatkan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul
02307|Hakim  sebagai  calon  pekerja  migran  Indonesia,  untuk  itu  Terdakwa  telah
02308|KM A
02309|1
02310|A
02311|2
02312|Paraf
02313|
02314|meminta uang pendaftaran sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh
02315|juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim.
02316|Setelah Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim membayar
02317|uang  pendaftaran,  Terdakwa  juga  yang  mengantarkan  Saksi  Muhammad
02318|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  ini  ke  Jakarta  untuk  diurus
02319|keberangkatannya oleh Saksi Abdus Syahid Als Angkep, padahal senyatanya
02320|telah jelas bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Abdus Syahid Als Angkep tidak
02321|memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Surat
02322|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan
02323|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  sebagai  pekerja
02324|migran  Indonesia.  Tindakan  terdakwa  yang  seolah-olah  mencari  target  di
02325|daerah  untuk  dikirimkan  kepada  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  telah
02326|menggambarkan  secara  utuh  peran  upaya  pembantuan  untuk  melakukan
02327|TPPO;
02328|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02329|apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu percobaan tindak
02330|pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;
02331|Menimbang bahwa UU Pemberantasan TPPO tidak memberi batasan
02332|pengertian  tentang  percobaan,  namun  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,
02333|mengenai percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) yang
02334|menyebutkan  setidaknya  tiga  unsur  yaitu  adanya  niat,  adanya  permulaan
02335|pelaksana  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata
02336|disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa niat (voornemen) sebagai unsur yang
02337|subjektif dalam percobaan. Niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada
02338|dalam  hati.  Menimbang  bahwa  permulaan  pelaksana  dalam  Memorie  can