00691|lebih 15 (tima belas menit) kemudian Saksi Korban dan SAKSI keluar dan
00692|kamar  setelah  melakukan  hubungan  badan  di  dalam  kamar  yang  telah
00693|disewakan  oleh  terdakwa  namun  saat  akan  membenkan  uang  tersebut
00694|datang pihak kepolisian kerumah erdakwa kemudian terdakwa dibawa ke
00695|kantor polisi saat itu;
00696|15. Bahwa  cara terdakwa mencarikan pelanggan bagi Saksi Korban yaitu
00697|dengan  cara  menawarkan  melalui  pesan  singkat  whatsapp,  yang  mana
00698|setelah sepakat lalu terdakwa menyuruh laki laki tersebut datang kerumah
00699|terdakwa  dan  masuk  ke  dalam  kamar  yang  sudah  disediakan  dengan
00700|bahkan harga seewa kamar;
00701|16. Bahwa Terdakwa  bekerja sebagai PSK dan Pemandu lagu bukan jual
00702|orang;
00703|17. Bahwa  Terdakwa  sudah  terbiasa  menyewakan  kamar  seharga
00704|Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
00705|18. Bahwa
00706|19. Bahwa  Saksi Korban  menemui terdakwa karena sedang memerlukan
00707|uang  untuk  membeli  keperluan  anak  Saksi  Korban dan  mengharapkan
00708|bantuan dari terdakwa untuk mencarikan pelanggan bagi Saksi Korban;
00709|20. Bahwa Saksi Korban merupakan seorang janda punya anak 1;
00710|21. Bahwa Saksi Korban pernah kerja bareng sama Terdakwa cari saweran
00711|diwarung kopi sambil menjadi pemandu lagu
00712|Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pbm
00713|
00714|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00715|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,
00716|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00717|kepadanya;
00718|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00719|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00720|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas  mempertimbangkan terlebih
00721|dahulu dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-
00722|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  yang
00723|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00724|1. Setiap Orang
00725|2. Dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  atau  dengan
00726|menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang
00727|timbul  dari  tipu  muslihat  atau  hubungan  keadaan,  kerentanan,
00728|ketidaksetaraan,  ketidakberdayaan,  ketergantungan  seseorang,
00729|penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat;
00730|3. Dengan  maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan,  atau
00731|memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang
00732|itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan
00733|orang lain
00734|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00735|mempertimbangkan sebagai berikut:
00736|Ad.1. Setiap Orang
00737|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Setiap  orang”  menurut
00738|Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
00739|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang perseorangan atau
00740|korporasi;
00741|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  dihadapkan  seorang wanita
00742|yaitu  Suwaidah  Alias  Bella  Binti  Sulaiman  Bms  Dengan  segala  identitasnya
00743|sebagaimana  diawal  putusan  ini,  yang  mana  identitasnya  tersebut  telah
00744|bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;
00745|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  serta
00746|keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa
00747|sebagai  orang  yang  didakwa  melakukan  perbuatan  sebagaimana  yang
00748|tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim
00749|Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pbm
00750|
00751|berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in
00752|persona) dalam perkara ini;
00753|Menimbang,  bahwa  mengenai  benar  atau  tidaknya  Terdakwa
00754|melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tersebut,  Majelis  Hakim
00755|memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur
00756|ini telah terpenuhi;
00757|Ad.2.  Dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  atau  dengan
00758|menyalahgunakan  kedudukan,  wewenang,  kepercayaan,  perbawa  yang
00759|timbul  dari  tipu  muslihat  atau  hubungan  keadaan,  kerentanan,
00760|ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan
00761|hutang atau memberi bayaran atau manfaat
00762|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah
00763|satu sub-unsur telah  dipenuhi  maka  sub-unsur  lainnya  dianggap  tidak  perlu
00764|dibuktikan;
00765|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan menurut
00766|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  adalah  melakukan  sesuatu  tidak
00767|sebagaimana mestinya; menyelewengkan;
00768|Menimbang, bahwa dalam mengadili suatu perkara Majelis Hakim tidak
00769|boleh hanya mendasarkan dari aspek legal formal saja, akan tetapi perlu juga
00770|mempertimbangkan  dari  aspek  filosofis,  sosiologis,  atau  historis.  Sehingga
00771|dalam  mempertimbangkan  unsur-unsur  yang  ada  dalam  dakwaan  Penuntut
00772|Umum, Majelis Hakim juga akan menggunakan penafsiran sosiologis dimana
00773|Majelis  Hakim  menetapkan  makna  undang-undang  dengan  menyesuaikan
00774|berdasarkan kondisi / situasi sosial yang ada di masyarakat;
00775|Menimbang,  bahwa  Martha  Albertson  Fineman  dalam  penelitiannya
00776|yang  berjudul  “ The  Vulnerable  Subject  Anchoring  Equality  in  the  Human
00777|Condition” ( Yale Journal of Law & Feminism,  2008) memberikan pengertian
00778|tentang kerentanan sebagai sesuatu yang kompleks, kerentanan adalah – dan
00779|harus dipahami sebagai sesuatu yang universal dan konstan, melekat dalam
00780|kondisi  manusia,  selain  itu  menurut  Peter  Terna  Iorhen  dalam  penelitannya
00781|“Vulnerability: Types, Causes, and Coping Mechanism ” (International Journal of
00782|Science and Management Studies, 2021) menyebutkan kondisi kerentanan juga
00783|dapat  dilihat  dari  enam  jenis,  yaitu  kerentanan  fisik,  kerentanan  politik,
00784|kerentanan  sosial,  kerentanan  lingkungan,  kerentanan  akademis,  dan
00785|kerentanan  sikap.  Dengan  kata  lain,  kerentanan  merupakan  konsep  yang
00786|kompleks dan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi namun juga sosial
00787|politik dan hukum.
00788|Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pbm
00789|
00790|Menimbang, bahwa dalam perkembangan di masyarakat dikenal pula
00791|dengan  sebutan  “kelompok  rentan”,  mengutip  Mandelstam  dalam  bukunya
00792|Safeguarding  Vulnerable  Adults  and  the  Law  (2009)  yang  memberikan
00793|penjelasan terkait konsep “kelompok rentan” melekat pada aspek risiko, yang
00794|utamanya diskriminasi yang kemudian risiko tersebut juga diasosiasikan dengan
00795|kerugian  ( harm),  penyalahgunaaan  ( abuse),  penelantaran  ( neglection),
00796|termasuk oleh institusi dalam bentuk pembiaran (omission);
00797|Menimbang,  bahwa  frasa  “kelompok  masyarakat  rentan”  ditemukan
00798|dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia
00799|(HAM)  yang  menyebutkan  kelompok  rentan  adalah  orang  lanjut usia,  anak-
00800|anak, fakir miskin, dan orang dengan disbabilitas, selanjutnya Rencana Aksi
00801|Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Tahun  2015-2019  (RANHAM  2015-2019)  juga
00802|menambahkan  ruang  lingkup  kelompok  rentan  yaitu  meliputi  menyandang
00803|disabilitas,  kelompok  lanjut  usia,  fakir  miskin,  perempuan,  anak,  pengungsi,
00804|masyarakat adat, dan pekerja migran;
00805|Menimbang,  bahwa  dalam  iklim  sosial  kehidupan  bermasyarakat  di
00806|Indonesia  yang  masih  kental  dengan  nuansa  patriarkis  pada  umumnya
00807|memberikan stigma/label yang bersifat negatif kepada perempuan yang memiliki
00808|status perkawinan cerai hal ini juga didasarkan dari beberapa penelitian yang
00809|sudah ada, dan berdasarkan penelitian dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
00810|dengan judul “Stigma Masyarakat Terhadap Perempuan Berstatus Cerai Hidup
00811|di Kota Tanjungpinang” menyebutkan Perempuan dengan status cerai hidup
00812|lebih rentan terhadap kerawanan sosial ekonomi. Seorang perempuan yang
00813|berstatus  cerai  hidup  mempunyai  beban  hidup  lebih  berat,  baik  dari  sisi
00814|ekonomi, sosial maupun psikologi;
00815|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa
00816|Saksi  Korban menemui  terdakwa  karena  sedang  memerlukan  uang  untuk
00817|membeli  keperluan  anak  Saksi  Korban  dan  mengharapkan  bantuan  dari
00818|terdakwa untuk mencarikan pelanggan bagi Saksi Korban, selain itu Terdakwa
00819|juga mengetahui Saksi Korban merupakan seorang janda dan memiliki seorang
00820|anak serta  pernah kerja  bersama Terdakwa  mencari saweran diwarung kopi
00821|sambil menjadi pemandu lagu;
00822|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  berdasarkan  pertimbangan-
00823|pertimbangan  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Saksi  Korban
00824|termasuk ke dalam kelompok rentan sehingga memiliki kerentanan baik secara
00825|sosial maupun secara ekonomi, dan Terdakwa mengetahui akan hal tersebut,
00826|terlepas dari tidak adanya paksaan terhadap Saksi Korban untuk melakukan
00827|Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pbm
00828|
00829|hubungan  badan  dengan  SAKSI,  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan
00830|Terdakwa yang menerima permintaan Saksi Korban dan berkomunikasi dengan
00831|SAKSI sehingga terjadilah hubungan badan antara Saksi Korban dan SAKSI
00832|termasuk ke dalam perbuatan “ Menyalahgunakan kerentanan” sehingga unsur
00833|ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
00834|Ad.3.  Dengan  maksud  untuk  mendapatkan  keuntungan,  atau
00835|memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu
00836|yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang
00837|lain
00838|Menimbang, bahwa menurut pembentuk undang-undang dalam unsur
00839|ini yang hendak dibuktikan adalah tujuan dari perbuatan pidananya dan unsur
00840|ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah dipenuhi maka
00841|sub-unsur lainnya dianggap tidak perlu dibuktikan;
00842|Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
00843|yang  dimaksud  dengan  keuntungan  adalah:  hal  mendapat  untung  (laba);
00844|untung;  laba:  kemujuran;  kebahagiaan:  manfaat;  faedah,  selain  itu  menurut
00845|pedoman pemaknaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
00846|Pidana Kekerasan Seksual, keuntungan yang didapatkan oleh si pelaku bisa
00847|dalam bentuk ekonomi maupun non ekonomi;
00848|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00849|Terdakwa,  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  diketahui  jika  Terdakwa
00850|sebagai  pemilik kontrakan  yang dijadikan  tempat untuk  berhubungan badan
00851|oleh  SAKSI  dengan  Saksi  Korban,  mendapatkan  keuntungan  berupa  uang
00852|sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
00853|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
00854|di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  “ dengan  maksud  untuk
00855|mendapatkan keuntungan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;
00856|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  12 Undang-
00857|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  telah
00858|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00859|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00860|dakwaan alternatif ketiga;
00861|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan  berlangsung  Majelis  Hakim
00862|tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan
00863|Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak
00864|pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat  menghapus sifat melawan
00865|hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa
00866|Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pbm
00867|
00868|adalah  subyek  hukum  yang  mampu  bertanggung  jawab  atas  kesalahannya
00869|tersebut;
00870|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dimaksudkan
00871|sebagai  suatu  proses  pembinaan  dan  efek  jera  atau  sarana  edukatif
00872|(pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar
00873|tidak  mengulangi  perbuatannya  lagi,  dan  diharapkan  setelah  menjalani
00874|pemidanaan  maka  Terdakwa  bisa  menjadi  manusia  yang  baik  serta  dapat
00875|diterima masyarakat;
00876|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00877|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22
00878|ayat  (4)  KUHAP  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus
00879|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00880|Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri
00881|Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu
00882|Majelis  tidak  menemukan  alasan-alasan  untuk  mengeluarkan  Terdakwa  dari
00883|tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan
00884|agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00885|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab
00886|dan  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang  didakwakan  terhadap  diri
00887|Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;
00888|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00889|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00890|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00891|- Tisu Bekas yang digunakan untuk mengelap/membersihkan sperma;
00892|- 9 (sembilan) bungkus alat kontrasepsi / kondom
00893|yang  telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
00894|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang
00895|bukti tersebut dimusnahkan;
00896|           Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
00897|- Uang Senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp
00898|100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima
00899|puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
00900|- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A06 warna Black
00901|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari
00902|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang
00903|bukti tersebut dirampas untuk negara;
00904|Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pbm
00905|
00906|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00907|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00908|yang meringankan Terdakwa;
00909|Keadaan  yang  memberatkan:
00910|- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
00911|Keadaan yang meringankan:
00912|- Terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  tidak  berbelit  belit  dalam
00913|memberikan keterangan
00914|- Terdakwa belum pernah dihukum
00915|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
00916|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00917|Mengingat, Pasal  12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
00918|Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
00919|2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan
00920|Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
00921|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00922|
00923|MENGADILI:
00924|1. Menyatakan  Terdakwa  Suwaidah  Alias  Bella  Binti  Sulaiman  Bms,
00925|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00926|“Eksploitasi  Seksual.”  sebagaimana  dalam  Dakwaan  Alternatif  Ketiga
00927|Penuntut Umum
00928|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
00929|pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
00930|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
00931|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00932|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00933|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00934|- Tisu Bekas yang digunakan untuk mengelap/membersihkan sperma;
00935|- 9 (sembilan) bungkus alat kontrasepsi / kondom
00936|Dimusnahkan
00937|- Uang Senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp
00938|100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp 50.000 (lima
00939|puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar;
00940|- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung A06 warna Black
00941|Dirampas untuk negara
00942|Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2025/PN Pbm
00943|
00944|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
00945|sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah)
00946|
00947|Kamis
00948|
00949|31 Juli 2025
00950|
00951|2025
00952|
00953|Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, oleh kami,
00954|Norman Mahaputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Melina Safitri, S.H. , Indah
00955|Yuli  Kurniawati,  S.H.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
00956|
00957|Rifky Arisandy, SH.
00958|
00959|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00960|Melina Safitri, S.H. Norman Mahaputra, S.H., M.H.
00961|Rasalhaque Ramadhan Putra, S.H., S.Ked., M.H.
00962|Panitera Pengganti,
00963|Rifky Arisandy, SH.