01685|asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
01686|- Bahwa  benar,  Terdakwa  menjanjikan  kepada  Saksi  Korban  Nur
01687|Anggraeni  ketika sudah  mendapat majikan  dan berangkat ke  Malaysia
01688|akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
01689|sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur
01690|Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per
01691|bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai
01692|1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta
01693|lima ratus ribu rupiah);
01694|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01695|Anggraeni  bersama  Saksi  Siswanto  diantar  oleh  Terdakwa  dan  Saksi
01696|Yayuk  Puji  Rahayu ke  Laboratorium  Klinik  Ultra  Medica  Tulungagung
01697|untuk Medical Check Up;
01698|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01699|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Saksi Siti Komsiyatin yang
01700|berada di Jl. Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan
01701|maksud  untuk  membuat  paspor  dan  kemudian  Saksi  Siti  Komsiyatin
01702|mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk
01703|membuat paspor;
01704|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01705|Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi
01706|Siti Komsiyatin yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh
01707|Saksi Budiono berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi
01708|Korban Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat
01709|lalu turun di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur
01710|Anggraeni  dijemput oleh  seseorang  yang  tidak  dikenal, lalu  diantar  ke
01711|Pelabuhan  Batam  dan  orang  tersebut  menyuruh  Saksi  Korban  Nur
01712|Anggraeni naik Kapal Feri;
01713|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01714|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01715|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01716|mendapatkan gaji dari majikan;
01717|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01718|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01719|Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01720|
01721|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01722|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01723|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01724|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01725|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01726|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01727|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01728|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01729|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01730|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01731|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01732|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01733|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01734|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01735|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01736|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01737|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01738|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01739|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01740|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01741|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01742|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01743|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01744|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01745|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01746|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01747|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01748|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01749|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01750|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01751|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01752|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01753|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01754|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01755|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01756|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01757|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01758|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01759|Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01760|
01761|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01762|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01763|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01764|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01765|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01766|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01767|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01768|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01769|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01770|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01771|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01772|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01773|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01774|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01775|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01776|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01777|tersebut,  Terdakwa  berperan  sebagai  perekrut  dan  mengantar  serta
01778|memastikan  Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01779|selesai  dan  dapat  digunakan  untuk  keberangkatan  ke  Malaysia,  Saksi
01780|Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Terdakwa mengantar dan memastikan
01781|Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selesai dan
01782|dapat  digunakan  untuk  keberangkatan  ke  Malaysia  dan  juga  ikut
01783|menerima uang yang diberikan Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Siti Komsiyatin
01784|berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di Malaysia
01785|dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja  Migran
01786|Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Malaysia, Saksi Budiono berperan
01787|sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01788|(CPMI)  ke  Kantor  Imigrasi  Blitar  dan  mengurus  paspor  Calon  Pekerja
01789|Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon Pekerja
01790|Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon Pekerja
01791|Migran Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Batam dan seterusnya ke
01792|Malaysia;
01793|- Bahwa  benar,  Terdakwa,  Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu,  Saksi  Siti
01794|Komsiyatin dan Saksi Budiono tidak memiliki badan hukum seperti PT atau
01795|CV  serta  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01796|Migran Indonesia (SIP3MI);
01797|
01798|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01799|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01800|Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01801|
01802|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01803|kepadanya;
01804|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01805|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01806|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01807|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01808|Perdagangan Orang; atau
01809|2. Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01810|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01811|Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;
01812|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01813|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01814|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua
01815|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
01816|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01817|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
01818|sebagai berikut:
01819|1. Orang perseorangan;
01820|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01821|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01822|Migran Indonesia;
01823|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01824|mempertimbangkan sebagai berikut:
01825|Ad. 1. Orang perseorangan;
01826|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
01827|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01828|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
01829|orang perseorangan atau korporasi;
01830|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
01831|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
01832|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
01833|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
01834|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
01835|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
01836|jawaban pidana;
01837|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
01838|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
01839|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
01840|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
01841|perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Aril Wibowo sendiri dan bukan
01842|Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01843|
01844|orang  lain, dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah  terpenuhi
01845|dalam diri Terdakwa;
01846|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
01847|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01848|Pekerja Migran Indonesia;
01849|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
01850|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
01851|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
01852|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
01853|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
01854|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
01855|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
01856|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
01857|penganjur  –  penganjurnya  (uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
01858|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
01859|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
01860|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
01861|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
01862|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
01863|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
01864|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
01865|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
01866|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
01867|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
01868|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
01869|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
01870|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
01871|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
01872|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
01873|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
01874|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
01875|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
01876|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
01877|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
01878|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
01879|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
01880|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
01881|pidana.  Disini  bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
01882|Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01883|
01884|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana
01885|itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
01886|perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
01887|yang menolong itu tidak masuk  "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai
01888|"membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
01889|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
01890|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
01891|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
01892|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
01893|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
01894|Indonesia dan Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
01895|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
01896|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
01897|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
01898|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
01899|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
01900|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01901|Perusahaan  yang  menempatakan  pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01902|kepentingan perusahaan sendiri;
01903|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  51  Undang  –  Undang
01904|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01905|Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Perusahaan  yang  akan  menjadi
01906|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin
01907|tertulis berupa SIP3MI dari Menteri";
01908|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  59  Undang  –  Undang
01909|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01910|Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01911|Migran  Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
01912|SIP2MI";
01913|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01914|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01915|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01916|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
01917|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di
01918|persidangan,  diketahui  bahwa  pada  sekira  bulan  Desember  2022,  Saksi
01919|Korban Nur Anggraeni ingin mencari pekerjaan ke luar negeri, selanjutnya
01920|menghubungi Saudari Ike yang kemudian Saudari Ike menerangkan bahwa
01921|Terdakwa  dapat  memberangkatkan  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  untuk
01922|Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01923|
01924|bekerja  di  Malaysia  dan  selanjutnya  Saudari  Ike  memberikan  nomor
01925|WhatsApp Terdakwa kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
01926|Menimbang, lebih lanjut Saksi Korban Nur Anggraeni menghubungi
01927|Terdakwa  dengan  maksud  menanyakan  apakah  dapat  memberangkatkan
01928|Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja ke Malaysia dan menanyakan alamat
01929|rumah Terdakwa serta dokumen apa yang harus dibawa, selanjutnya pada
01930|tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Korban Nur Anggraeni
01931|bersama  Saksi  Siswanto  yang  merupakan  Suami  Saksi  Korban  Nur
01932|Anggraeni datang ke rumah Saksi Yayuk Puji Rahayu yang merupakan isteri
01933|siri  Terdakwa  yang  beralamat  di  Dusun  Jiwut,  Kecamatan  Nglegok,
01934|Kabupaten  Blitar,  dengan  membawa  dokumen  diantaranya  yaitu  KK  asli,
01935|fotokopi Akta dan KTP asli untuk syarat pendaftaran yang sebelumnya telah
01936|diminta oleh Terdakwa melalui WhatsApp dan di rumah Saksi Yayuk Puji
01937|Rahayu  tersebut  Terdakwa  menerima  dokumen  milik  Saksi  Korban  Nur
01938|Anggraeni  dan  mengatakan  nanti  akan  dikabari  lagi  kalau  sudah  jadwal
01939|Medical Check Up yang mana saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi
01940|Korban Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke
01941|Malaysia,  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  akan  diberikan  uang  saku  senilai
01942|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai pengganti biaya berangkat ke
01943|Malaysia maka Saksi Korban Nur Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua)
01944|bulan, sedangkan gaji per bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan oleh
01945|Terdakwa mendapatkan uang senilai 1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau
01946|senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
01947|Menimbang,  lebih  lanjut  pada  tanggal  13  Maret  2023  Terdakwa
01948|menghubungi  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  untuk  Medical  Check  Up,
01949|selanjutnya Saksi Korban Nur Anggraeni berangkat dengan Saksi Siswanto
01950|menuju ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi