02364|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
02365|persyaratan:
02366|a. Berusia Minimal 18 Tahun;
02367|b. Memiliki Kompetensi;
02368|c. Sehat Jasmani dan Rohani;
02369|d. Memiliki Jaminan Sosial;
02370|e. Memiliki  dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan  sesuai  Pasal  13
02371|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
02372|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu:
02373|• Surat  Keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
02374|melampirkan fotokopi buku nikah;
02375|• Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
02376|diketahui oleh kepala desa;
02377|• Sertifikat kompetensi kerja;
02378|• Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
02379|psikologi;
02380|• Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02381|• Visa kerja;
02382|• Perjanjian penempatan;
02383|• Perjanjian Kerja;
02384|Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur
02385|kedua diatas, tindakan Terdakwa yang bekerjasama dengan  Sdr. Ajman untuk
02386|melakukan pengiriman orang untuk bekerja ke luar negeri, dimana Sdr. Ajman selaku
02387|bos atau atasan T erdakwa yang selama ini mengarahkan T erdakwa dalam melakukan
02388|pengiriman  orang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  berperan  mengatur  tanggal
02389|keberangkatan dari Kota Pekanbaru ke negara Malaysia, dan setelah Saksi Emud,
02390|Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman tiba di Bandara Pekanbaru
02391|kemudian akan dibawa melalui jalan darat ke arah Pelabuhan Bengkalis dan naik
02392|kapal ferry ke Pelabuhan Muar Malaysia, lalu menuju ke Johor dengan menggunakan
02393|T aksi, dan setelah tiba di Johor sudah ada orang yang akan mengantarkan ke Negeri
02394|Sembilan, Malaysia, sedangkan T erdakwa berperan mengurus pembuatan paspor
02395|Saksi Ali, Saksi Emud, Saksi Samad Bin Sayuti dan Saksi Suratman dengan bantuan
02396|Sdr. Iwan, berikut  pengantarannya  ke  Kantor  Imigrasi  Serang  untuk pembuatan
02397|paspor dan ke T erminal I Bandara Soekarno-Hatta untuk keberangkatannya dari
02398|
02399|Jakarta  ke  Palembang dengan bantuan Saksi Samad  Bin  Muhani  selaku  supir,
02400|mengurus penjemputannya di Pelabuhan Muar Malaysia untuk dibawa ke tujuan akhir
02401|daerah Negeri Sembilan Malaysia dengan bantuan Sdr. Aji yang merupakan supir
02402|taksi, serta memungut pembayaran biaya keberangkatan dari Saksi Emud, Saksi Ali,
02403|Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman. Adapun pada hari Jumat, tanggal 13
02404|Desember 2024, Saksi Samad Bin Sayuti, Saksi Ali, Saksi Emud, dan Saksi Suratman
02405|masing-masing dijemput oleh Saksi  Samad Bin Muhani  atas perintah T erdakwa
02406|dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol A 1886 FP
02407|untuk diantar ke bandara Soekarno-Hatta dengan tujuan diberangkatkan ke negara
02408|Malaysia melalui Kota Pekanbaru, akan tetapi dalam perjalanan sekira pukul 21.30
02409|WIB di Jl. Raya Soekarno-Hatta, Kel. Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak,
02410|Prov. Banten, tepatnya di lampu merah Malang Nengah mobil tersebut diberhentikan
02411|oleh pihak Kepolisian dan diamankan ke Polres Lebak, yang mana Saksi Emud, Saksi
02412|Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman merupakan warga negara Indonesia
02413|yang dibuktikan dengan adanya identitas keempat orang tersebut berupa Kartu T anda
02414|Penduduk (KTP) atas nama masing-masing, selanjutnya berdasarkan peta dunia letak
02415|negara  Malaysia  berada  di  Asia  T enggara  yang  berbatasan  dengan  Thailand,
02416|Indonesia,  Singapura,  Brunei  Darussalam,  dan  Filipina  sehingga  berada  di  luar
02417|Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , sebagaimana ketentuan Pasal 6
02418|ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang
02419|Wilayah  Negara,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  perbuatan  Terdakwa
02420|tersebut  telah  menunjukkan  adanya  bantuan  yang  diberikan  oleh  Terdakwa
02421|kepada Sdr. Ajman untuk membawa Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti,
02422|dan Saksi Suratman yang merupakan warga negara Indonesia ke negara Malaysia
02423|yang berada di luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia, namun tidak berhasil
02424|dikarenakan Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman
02425|diamankan  oleh  pihak  Kepolisian  Polres  Lebak saat  dalam  perjalanan  menuju
02426|Bandara Soekarno-Hatta untuk diberangkatkan ke negara Malaysia melalui Kota
02427|Pekanbaru,  sehingga Terdakwa terbukti telah  membantu melakukan percobaan
02428|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
02429|Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  Saksi  Emud,  Saksi  Ali,  Saksi
02430|Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman  pergi ke negara Malaysia adalah untuk
02431|bekerja  di  negara  Malaysia  sebagai  penyadap  getah  karet,  dimana  T erdakwa
02432|memberitahu kepada keempat orang korban tersebut bahwa upah atau gaji yang
02433|akan  didapatkan  pada  saat  bekerja  sebagai  penyadap  getah  karet  di  Malaysia
02434|tersebut adalah sebesar 4.000 (empat ribu) ringgit Malaysia;
02435|
02436|Menimbang bahwa sebelum diberangkatkan ke negara Malaysia, T erdakwa
02437|tidak memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada  Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi
02438|Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman. Selain itu jenis paspor yang T erdakwa proses
02439|untuk Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman adalah
02440|paspor wisata bukan paspor untuk bekerja, hal mana bersesuaian dengan keterangan
02441|Ahli  Tulus Setyo Nugroho, S.E., M.M. yang menyatakan  berdasarkan  hasil cek
02442|data paspor di SISKOP2MI, paspor atas nama Sdr. ALI, Sdr. EMUD, Sdr. SAMAD dan
02443|Sdr. SURATMAN belum terdaftar sebagai Pekerja Migran Indonesia, dan keterangan
02444|Saksi Adrianto Wibowo Bin Suprapto menerangkan bahwa saat diminta oleh pihak
02445|Kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap data atas nama Ali, Emud, Samad,
02446|dan Suratman pada aplikasi SIAPkerja, keempat orang tersebut tidak terdaftar di
02447|Dinas T enaga Kerja sebagai pencari kerja ke Luar Negeri, sehingga tidak sesuai
02448|dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 13 Undang-
02449|Undang Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
02450|Migran Indonesia;
02451|Menimbang bahwa T erdakwa tidak mendaftarkan  Saksi Emud, Saksi Ali,
02452|Saksi  Samad  Bin  Sayuti,  dan  Saksi  Suratman sebagai  Calon  Pekerja  Migran
02453|Indonesia (CPMI) di Kantor Disnaker Kabupaten Lebak, dimana menurut keterangan
02454|Ahli Tulus Setyo Nugroho, S.E., M.M., bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia
02455|yang sudah memiliki kompetensi dapat mendaftarkan dirinya di Dinas Tenaga
02456|Kerja  sesuai  domisili  kemudian  melengkapi  dokumen  yang  dipersyaratkan
02457|sesuai Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang
02458|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian pengiriman  Saksi Emud,
02459|Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman untuk bekerja di negara
02460|Malaysia tidak dilakukan sesuai dengan prosedur;
02461|Menimbang  bahwa  T erdakwa  memberikan  keterangan  bahwa  T erdakwa
02462|memberangkatkan  Saksi  Emud,  Saksi  Ali,  Saksi  Samad  Bin  Sayuti,  dan  Saksi
02463|Suratman ke negara Malaysia tidak melalui Agen Perusahaan atau PT akan tetapi
02464|melalui  Perorangan  atau  Pribadi,  dan  T erdakwa  tidak  mempunyai  izin  untuk
02465|memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, dimana menurut
02466|pendapat  Ahli  Tulus  Setyo  Nugroho,  S.E.,  M.M.,  bahwa  Perseorangan  tidak
02467|diperkenankan melakukan proses penempatan pekerja migran ke luar negeri, dan
02468|menurut Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang
02469|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pelaksana penempatan pekerja migran ke luar
02470|negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau
02471|Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan
02472|
02473|perusahaan sendiri, dengan demikian T erdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan
02474|pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
02475|Menimbang  bahwa  dalam  melakukan  perekrutan  dan  pengiriman  Saksi
02476|Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman, T erdakwa telah
02477|menerima pembayaran dari Saksi Emud sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta
02478|rupiah), dari Saksi Ali sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), dari Saksi
02479|Samad Bin Sayuti sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan dari Saksi
02480|Suratman sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
02481|sehingga total yang diterima oleh T erdakwa adalah sejumlah Rp41.250.000,00 (empat
02482|puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana keuntungan yang T erdakwa
02483|dapatkan setelah dipotong biaya-biaya akomodasi dan pengurusan paspor tersebut
02484|yaitu  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dari  masing-masing  orang  sehingga
02485|totalnya  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  sedangkan  Sdr.  Ajman
02486|mendapatkan keuntungan sejumlah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu
02487|rupiah);
02488|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti
02489|bahwa T erdakwa telah membantu Sdr. Ajman untuk membawa  Saksi  Ali, Saksi
02490|Emud, Saksi Samad bin Sayuti, dan Saksi Suratman ke negara Malaysia melalui Kota
02491|Pekanbaru dengan menjanjikan akan bekerja sebagai penyadap getah karet di Negeri
02492|Sembilan,  Malaysia  dengan  upah  sebesar  4.000  (empat  ribu)  ringgit  Malaysia
02493|sehingga  membuat  keempat  orang  tersebut  tertarik,  padahal  Terdakwa  dan
02494|Sdr. Ajman tidak pernah mendaftarkan Saksi  Ali, Saksi Emud, Saksi Samad bin
02495|Sayuti, dan Saksi Suratman sebagai pencari kerja ke Luar Negeri di Dinas T enaga
02496|Kerja, selain itu T erdakwa juga tidak pernah memberikan pelatihan keterampilan kerja
02497|terhadap Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman, serta
02498|tidak ada kontrak kerja bagi Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02499|Suratman  dari  Perusahaan  yang  akan  mempekerjakannya  di  negara  Malaysia
02500|sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun dalam melakukan
02501|perekrutan dan pengiriman Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02502|Suratman sebagai T enaga Kerja Indonesia ke negara Malaysia tersebut T erdakwa
02503|diberikan uang sejumlah total Rp41.250.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus lima
02504|puluh ribu rupiah) dari Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02505|Suratman yang kemudian setelah dikurangi biaya akomodasi dan pengurusan paspor,
02506|T erdakwa  mendapatkan  keuntungan  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),
02507|sedangkan Sdr. Ajman mendapatkan keuntungan sejumlah sebesar Rp3.500.000,00
02508|(tiga  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  oleh  karenanya Majelis  Hakim  berpendapat
02509|rangkaian  perbuatan  T erdakwa  dan  Sdr.  Ajman  tersebut  dikategorikan  sebagai
02510|
02511|tindakan percobaan memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi Emud, Saksi
02512|Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi Suratman untuk mendapatkan keuntungan
02513|materiil,  maka  telah  terbukti  T erdakwa  dan  Sdr.  Ajman  melakukan  percobaan
02514|eksploitasi terhadap Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02515|Suratman;
02516|Menimbang bahwa percobaan eksploitasi yang dilakukan oleh T erdakwa
02517|dan Sdr. Ajman terhadap Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
02518|Suratman tersebut akan dilakukan di negara Malaysia, yang telah terbukti letaknya
02519|berada di luar batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya sub
02520|unsur  “untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”  telah
02521|terpenuhi;
02522|Meninbang  bahwa  selanjutnya  dari  fakta  bahwa  T erdakwa  bersama
02523|dengan Sdr. Ajman dalam memberangkatkan Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin
02524|Sayuti, dan Saksi Suratman sebagai tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan
02525|secara mandiri dan tanpa didaftarkan maupun dilaporkan kepada Dinas T enaga Kerja
02526|dan tidak ada izin yang T erdakwa miliki untuk melakukan perekrutan dan pengiriman
02527|tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, telah menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa
02528|sudah  terkandung  suatu  kehendak  atau  niat  untuk  melakukan  tindakannya
02529|tersebut sehingga dikualifisir sebagai tindakan “dengan maksud”;
02530|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
02531|tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ dengan maksud untuk
02532|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;
02533|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
02534|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02535|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah  terpenuhi,  maka
02536|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02537|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
02538|pertama Penuntut Umum;
02539|Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
02540|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
02541|alasan  pembenar  dan /atau alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
02542|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
02543|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
02544|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02545|Menimbang  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-mata  untuk
02546|memberikan  penghukuman  terhadap  Terdakwa,  namun  juga  memberikan
02547|kesempatan  kepada  Terdakwa  untuk  memperbaiki  diri  dan  memberikan
02548|
02549|kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di
02550|lingkungan sosial;
02551|Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut juga harus dipandang
02552|sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat;
02553|Menimbang bahwa ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 10
02554|jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
02555|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain hukuman pidana
02556|penjara juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat
02557|perbuatan pidana yang dilakukannnya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada
02558|Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman pidana
02559|kurungan, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman denda
02560|dan hukuman pidana pengganti denda, sebagaimana amar Putusan dibawah
02561|ini;
02562|Menimbang  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  dari  Terdakwa  dan
02563|Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seadil-
02564|adilnya  dan  seringan-ringannya  dengan  pertimbangan  Terdakwa  menyesali,
02565|mengakui, dan merasa bersalah atas perbuatannya, Terdakwa sopan selama
02566|persidangan, dan Terdakwa tidak berbelit-belit selama diperiksa di persidangan,
02567|maka  hal  tersebut  akan  dipertimbangkan  bersamaan  dengan  pertimbangan
02568|keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;
02569|Menimbang  bahwa  terhadap  adanya  permohonan  restisusi  dari
02570|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana termuat dalam
02571|Surat Nomor: R-4084/4.1.PPP/LPSK/07/2025 perihal Pengajuan Restitusi yang
02572|diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 3 Juli 2025
02573|berikut lampiran 1 (satu) rangkap Laporan Restitusi  yang telah diajukan kepada
02574|Pengadilan melalui Penuntut Umum dan di dalamnya telah termuat bukti-bukti yang
02575|menguatkan  permohonan  restitusi  tersebut,  selanjutnya  berdasarkan  keterangan
02576|Saksi Ali bin Darjat dan Saksi Emud bin Sala dalam persidangan yang menyatakan
02577|benar  dirinya  telah  mengajukan  permohonan  untuk  restitusi  kepada  Lembaga
02578|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana Majelis Hakim juga telah memberi
02579|kesempatan  kepada  T erdakwa  dan  Penasihat  Hukumnya  untuk  mengajukan
02580|tanggapan atas permohonan restisusi tersebut dan mengajukan alat bukti namun
02581|T erdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya mengajukan tanggapan secara lisan yang
02582|pada pokoknya mohon agar permohonan restitusi tersebut ditolak dikarenakan
02583|pada dasarnya para korban sendiri yang berkeinginan untuk bekerja di luar
02584|negeri  dan  Terdakwa  hanya  membantu  para  korban  tersebut  untuk  dapat
02585|bekerja di negara Malaysia, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
02586|
02587|Menimbang bahwa terhadap permohonan restisusi tersebut, Majelis Hakim
02588|berpendapat T erdakwa telah terbukti membantu melakukan percobaan membawa
02589|warga negara Indonesia yaitu Saksi Emud bin Sala , Saksi Ali bin Darjat, Saksi
02590|Samad bin Sayuti, dan Saksi Suratman bin Sumarto  ke luar wilayah negara
02591|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
02592|Republik Indonesia, dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa
02593|telah memungut pembayaran dari Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti,
02594|dan Saksi Suratman, selanjutnya para korban tersebut juga  harus mengeluarkan
02595|biaya transportasi dan biaya konsumsi selama menjalani proses hukum, dengan
02596|rincian sebagaimana termuat dalam lampiran 1 (satu) rangkap Laporan Restitusi
02597|pada Surat Nomor: R-4084/4.1.PPP/LPSK/07/2025 perihal Pengajuan Restitusi
02598|yang diterbitkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 3 Juli
02599|2025, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Saksi Emud bin Sala , Saksi
02600|Ali  bin  Darjat,  Saksi  Samad  bin  Sayuti,  dan  Saksi  Suratman  bin  Sumarto
02601|sepatutnya mendapatkan ganti kerugian berupa pembayaran penggantian uang
02602|yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan penggantian biaya biaya transportasi
02603|dan konsumsi yang telah ia keluarkan selama menjalani proses hukum;
02604|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
02605|dan Korban Nomor A.0142.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian
02606|Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
02607|Korban, tanggal 21 April 2025 , LPSK menyatakan kerugian yang dialami Saksi
02608|Emud bin Sala atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp13.900.000,00 (tiga belas
02609|juta sembilan ratus ribu rupiah);
02610|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
02611|dan Korban Nomor A.0143.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian
02612|Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
02613|Korban, tanggal 21 April 2025 , LPSK menyatakan kerugian yang dialami Saksi
02614|Ali bin Darjat atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp11.510.000,00 (sebelas juta
02615|lima ratus sepuluh ribu rupiah);
02616|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
02617|dan Korban Nomor A.0144.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025 tentang Penilaian
02618|Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan
02619|Korban, tanggal 21 April 2025 , LPSK menyatakan kerugian yang dialami Saksi
02620|Samad bin Sayuti atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan