00701|Terdakwa kenakan biaya sewa kamar. Lalu, Anak Korban dan Saksi 2 masuk
00702|ke kamar lainnya, tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengamankan
00703|Anak  Korban,  Saksi  2  yang  keduanya  sudah  dalam  keadaan  telanjang
00704|namun belum berhubungan badan dan Terdakwa;
00705|- Bahwa  Terdakwa  bekerja  sebagai  penjual  baju  online namun  fokus
00706|Terdakwa menyewakan kamar untuk prostusi dengan harga sewa per 30 (tiga
00707|puluh)  menit  seharga  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  yang  sudah
00708|digeluti selama 6 (enam) bulan ke belakang;
00709|- Bahwa Terdakwa sudah mencarikan tamu yang berhasil dilayani oleh
00710|Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
00711|- Bahwa Terdakwa tidak ikut andil dalam proses persetujuan harga sewa
00712|atas jasa perempuan yang melayani hubungan badan dengan tamu laki-laki,
00713|Terdakwa hanya menyewakan kamar di rumahnya;
00714|- Bahwa pendapatan dari hasil sewa minimal Rp1.000.000,00 (satu juta
00715|rupiah) dan maksimal bisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan
00716|yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
00717|
00718|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00719|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00720|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00721|kepadanya;
00722|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00723|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim Ketua dan Hakim
00724|Anggota II  dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih
00725|langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)
00726|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00727|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  unsur-unsurnya
00728|adalah sebagai berikut:
00729|1. Setiap Orang;
00730|2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00731|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
00732|3. Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00733|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
00734|rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
00735|Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00736|
00737|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
00738|lain;
00739|4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik
00740|Indonesia;
00741|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut  Hakim Ketua dan
00742|Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:
00743|Ad.1.Setiap orang;
00744|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  merujuk  kepada  orang  yang  didakwa
00745|melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut
00746|Umum sehingga perlu dipertimbangkan apakah benar orang yang dihadapkan
00747|sebagai terdakwa di persidangan senyatanya merupakan orang yang didakwa
00748|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;
00749|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  identitas  oleh  Majelis
00750|Hakim di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa
00751|yang bersesuaian satu sama yang lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya
00752|kekeliruan terkait orang (error in persona) dan menilai bahwa Terdakwa yang
00753|dihadapkan di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan identitas
00754|terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni
00755|terdakwa Minariah Binti (Alm) Satar;
00756|Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak
00757|pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana,
00758|kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini apabila seluruh unsur
00759|dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti;
00760|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00761|Ad.2. Yang melakukan  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00762|pemindahan, atau penerimaan seseorang;
00763| Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang
00764|bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum salah satu sub
00765|unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;
00766|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:
00767|- perekrutan  adalah  tindakan  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
00768|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya
00769|(vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00770|- pengangkutan adalah tindakan membawa seseorang dari satu tempat
00771|ke tempat yang lain;
00772|- penampungan ialah tindakan menampung seseorang;
00773|- pengiriman  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan
00774|seseorang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya  (vide  Pasal  1  angka  10
00775|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00776|- pemindahan adalah tindakan memindahkan seseorang dari satu tempat
00777|ke tempat yang lain;
00778|- penerimaan adalah tindakan menerima seseorang;
00779|Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00780|
00781|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00782|pada  hari  Selasa, tanggal  05  November  2024,  sekitar  pukul  23.00  WIB,  di
00783|rumah milik Terdakwa, yang beralamat di Jalan Pangeran Duayu, Kelurahan
00784|Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, pihak
00785|kepolisian mengamankan Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Saksi 2;
00786|Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi 2 datang ke
00787|rumah Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, sekitar pukul
00788|21.00  WIB  untuk  menemui  suami  Terdakwa,  Saksi  2  bertanya  kepada
00789|Terdakwa, apakah ada perempuan yang bisa disewa untuk berhubungan badan
00790|dengan Saksi 2 dan Terdakwa menjawab ada. Saksi 2 lalu bertanya mengenai
00791|harga  pasaran  sewa  jasa  perempuan  yang  bisa  diajak  berhubungan  badan
00792|tersebut  dan  Terdakwa  menjawab  bahwa  harga  pasaran  sewanya  adalah
00793|sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00794|Menimbang, bahwa  selanjutnya  Terdakwa  menelepon  saudari Nabila
00795|untuk menawarkan Saksi 2 sebagai tamu dan memberitahukan bahwa ada juga
00796|tamu  lainnya.  Saudari  Nabila  mengatakan  bahwa  ia  tidak  mau  dan
00797|menyarankan kepada Terdakwa untuk menelepon Anak Saksi. Terdakwa lalu
00798|menelepon Anak Saksi yang saat itu sedang berada di kos Anak Saksi. Setelah
00799|telepon diterima, Anak Saksi hanya menjawab bahwa tidak ada sepeda motor.
00800|Terdakwa kemudian menyuruh saudara Robi untuk menjemput Anak Saksi. Saat
00801|saudara Robi sampai di kos Anak Saksi ternyata Anak Korban juga sedang
00802|berada di sana, sehingga Anak Korban menemani Anak Saksi pergi ke rumah
00803|Terdakwa;
00804|Menimbang,  bahwa  setelah  sampai  di  rumah  Terdakwa,  Terdakwa
00805|menyuruh Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar karena sudah ada tamu
00806|laki-laki di dalam kamar tersebut. Setelah Anak Saksi masuk ke dalam kamar
00807|tersebut, Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban bahwa ada tamu laki-laki
00808|lain yang ingin dilayani, yaitu Saksi 2, yang akan memberikan bayaran sejumlah
00809|Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah).  Anak  Korban  setuju  dengan  tawaran
00810|Terdakwa itu, kemudian Saksi 2 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa,
00811|di depan Anak Korban. Anak Korban dan Saksi 2 lalu masuk ke dalam kamar
00812|lainnya  dan  tidak  lama  kemudian  petugas  kepolisian  mengamankan  Anak
00813|Korban yang sudah dalam keadaan tidak mengenakan busana namun belum
00814|berhubungan badan dengan Terdakwa;
00815|Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum menunjukan bahwasanya
00816|selama 6 (enam) bulan, Terdakwa telah menyewakan kamar yang ada di rumah
00817|Terdakwa untuk perbuatan pelacuran, dengan harga sewa kamar per 30 (tiga
00818|puluh) menit seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
00819|Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00820|
00821|Menimbang, bahwa dengan melakukan perbuatan menyewakan kamar
00822|untuk perbuatan pelacuran yang melibatkan Anak Korban tersebut, Terdakwa
00823|telah melakukan perbuatan penerimaan terhadap Anak Korban;
00824|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00825|Ad.3.  Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00826|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00827|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
00828|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
00829|Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub-sub unsur yang
00830|bersifat alternatif, sehingga apabila berdasarkan fakta hukum salah satu sub
00831|unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;
00832|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:
00833|- ancaman  kekerasan  ialah  setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum
00834|berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan
00835|ataupun  tanpa  menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau
00836|mengekang kebebasan hakiki seseorang (vide Pasal 1 angka 12  Undang-
00837|Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00838|- kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan
00839|atau  tanpa  menggunakan  sarana  terhadap  fisik  dan  psikis,  yang
00840|menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya
00841|kemerdekaan seseorang (vide Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21
00842|Tahun 2007);
00843|- penculikan ialah melarikan orang lain dengan maksud tertentu;
00844|- penyekapan  ialah  perbuatan  mengurung  seseorang  di  tempat  yang
00845|tertutup;
00846|- pemalsuan adalah membuat sesuatu hal yang tidak sah atau tiruan;
00847|- penipuan adalah perbuatan ataupun perkataan yang tidak jujur, bohong
00848|atau palsu, dengan maksud untuk menyesatkan, mengecoh atau mencari
00849|untung;
00850|- penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  perbuatan
00851|memanfaatkan  kekuasaan  yang  dimiliki  pelaku  atau  keadaan  seseorang
00852|yang  rentan  karena  usia,  kesehatan,  pendidikan,  ataupun  situasi  sosial-
00853|ekonomi;
00854|- pejeratan utang adalah adalah perbuatan menempatkan orang dalam
00855|status  atau  keadaan  menjaminkan  atau  terpaksa menjaminkan  dirinya,
00856|keluarganya atau orang-orang yang  menjadi tanggung jawabnya, atau jasa
00857|pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang ( vide Pasal 1 angka 1 Undang-
00858|Undang Nomor 21 Tahun 2007);
00859|- memberi bayaran atau manfaat adalah menyerahkan sejumlah uang
00860|atau memberikan manfaat benda kepada seseorang;
00861|Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00862|
00863|Menimbang, bahwa sifat melanggar hukum dari perbuatan-perbuatan
00864|tersebut tidak menjadi hapus meski dilakukan dengan persetujuan dari orang
00865|yang memegang kendali atas korban, seperti orang tua atau wali;
00866|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00867|Terdakwa menyewakan kamar di rumah Terdakwa untuk perbuatan pelacuran
00868|yang melibatkan Anak Korban dan Saksi 2;
00869|Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Fotokopi  Kutipan Akta
00870|Kelahiran Nomor 0000-LU-0000-0000 tanggal 07 Juni 2012, Anak Korban l ahir
00871|pada tanggal 23 Maret 2009 , dengan demikian Anak Korban masih berusia 15
00872|(lima belas) tahun;
00873|Menimbang, bahwa mengingat Korban yang masih tergolong sebagai
00874|anak, perlu diperhatikan bahwasanya terdapat beberapa peraturan perundang-
00875|undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak, diantaranya
00876|ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.
00877|Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-
00878|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang
00879|Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
00880|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
00881|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan serta Ketetapan Presiden
00882|Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The
00883|Child  (Konvesi  tentang  Hak-Hak  Anak). Ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang
00884|Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwasanya “Perlindungan anak bertujuan
00885|untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  dapat  hidup,  tumbuh,
00886|berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan
00887|martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan
00888|diskriminasi”;
00889|Menimbang,  bahwa  adanya  kewajiban  hukum  untuk  memberikan
00890|perlindungan terhadap anak tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi anak
00891|yang rentan, yang mana merupakan kepatutan umum untuk menilai bahwa tidak
00892|seperti  orang  dewasa,  keadaan  mental/psikologis  pada  usia  anak  membuat
00893|anak  rawan  untuk  melakukan  perbuatan  yang  buruk/menimbulkan  kerugian
00894|tanpa sepenuhnya menyadari akan dampak dari perbuatan tersebut. Adanya
00895|kewajiban hukum tersebut juga merupakan bentuk kesepakatan bersama dan
00896|pengakuan bahwa anak termasuk dalam kelompok rentan;
00897|Menimbang,  bahwa  keadaan  rentan  anak  menimbulkan  konsekuensi
00898|bahwasanya pelacuran, yang merupakan perbuatan memanfaatkan organ tubuh
00899|seksual, dengan risiko kesehatan dan sosial yang patut untuk dinilai belum tentu
00900|dapat dipahami sepenuhnya oleh anak, merupakan bentuk eksploitasi walaupun
00901|dilakukan  atas  persetujuan/kehendak  sendiri  anak  (vide  Penjelasan  Pasal  1
00902|Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00903|
00904|angka 7 dan angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta Penjelasan
00905|Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014);
00906|Menimbang, bahwa merujuk pada uraian di atas, perbuatan Terdakwa
00907|memfasilitasi untuk dilakukannya pelacuran yang melibatkan Anak Korban, yaitu
00908|dengan  menyewakan  kamar  di  rumah  Terdakwa  sebagai  tempat  pelacuran
00909|tersebut, selain merupakan bentuk pemberian manfaat, juga dengan sendirinya
00910|merupakan bentuk penyalahgunaan posisi rentan;
00911|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00912|Ad.4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik
00913|Indonesia;
00914|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor
00915|21 Tahun 2007 menjelaskan bahwasanya eksploitasi merupakan tindakan yang
00916|dilakukan dengan ataupun tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak
00917|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
00918|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
00919|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00920|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
00921|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00922|immateriil;
00923|Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8
00924|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dinyatakan bahwasanya segala bentuk
00925|pemanfaatan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lain dari korban untuk
00926|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
00927|pelacuran dan percabulan, merupakan eksploitasi seksual;
00928|Menimbang, bahwa penegasan bahwasanya pelacuran yang melibatkan
00929|anak sebagai bentuk eksploitasi termuat dalam Penjelasan Pasal 66 Undang-
00930|Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud
00931|dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ
00932|tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan,
00933|termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan”;
00934|Menimbang, bahwa cakupan dari tindak pidana ini meliputi perbuatan
00935|yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
00936|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diketahui  bahwasanya
00937|pada  hari  Selasa,  tanggal  05  November  2024,  sekitar  pukul  23.00  WIB,
00938|bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Duayu,
00939|Kelurahan  Ketapang  Besar,  Kecamatan  Pasar  Manna,  Kabupaten  Bengkulu
00940|Selatan, Terdakwa memfasilitasi untuk dilakukannya pelacuran yang melibatkan
00941|Saksi 2 dan Anak Korban, yaitu dengan menyewakan kamar yang ada di rumah
00942|Terdakwa sebagai tempat pelacuran tersebut;
00943|Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00944|
00945|Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan
00946|hukum di atas, pelacuran yang melibatkan anak, walaupun itu dilakukan dengan
00947|persetujuan ataupun kehendaknya sendiri merupakan bentuk eksploitasi, yang
00948|mana fakta hukum juga menunjukan bahwa Terdakwa menarik keuntungan dari
00949|perbuatannya, yaitu dengan menetapkan adanya biaya sewa kamar  sejumlah
00950|Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah nyata tujuan dari
00951|perbuatan Terdakwa adalah untuk mengeksploitasi;
00952|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
00953|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  2 ayat ( 1)
00954|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00955|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
00956|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00957|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
00958|kesatu Penuntut Umum;
00959|Menimbang,  bahwa  Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  Majelis
00960|Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan
00961|pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan
00962|pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00963|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00964|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00965|Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai
00966|mufakat  bulat  karena  Hakim  Anggota  I, berbeda  pendapat  dengan
00967|pertimbangan sebagai berikut:
00968|Menimbang,  bahwa  dengan  mengambil  alih  seluruh  rangkaian  fakta
00969|persidangan  dan  seluruh  pertimbangan  hukum  sepanjang  relevan  dengan
00970|pendapat  Hakim  Anggota  I  dalam  Dissenting  Opinion ini,  Hakim  Anggota  I
00971|berbeda pendapat tentang pembuktiannya, dimana menurut Hakim Anggota I
00972|bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif
00973|kesatu yaitu  Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
00974|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00975|(selanjutya disebut dengan UU TPPO) t erhadap Terdakwa tidak terbukti dengan
00976|pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
00977|Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menurut Hakim
00978|Anggota I terdapat kuasa dari orang yang melakukan tindakan Tindak Pidana
00979|Perdagangan  Orang  kepada  orang  lain  untuk  memenuhi  keinginan  orang
00980|tersebut  sebagaimana  dalam  unsur  Pasal  2  ayat  (1)  UU  TPPO,  jika  tidak
00981|dipenuhi maka orang lain tersebut tidak punya pilihan atas dirinya. Dalam hal ini,
00982|jika Terdakwa menyuruh Anak Korban melakukan hubungan intim dengan Saksi
00983|Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 00/Pid.Sus/2025/PN Mna
00984|
00985|2 dengan paksaan atau menyuruh tanpa dibayar sehingga uang dari Saksi 2
00986|sejumlah  Rp200.000,00  (dua  ratus  ribu  rupiah)  langsung  diambil  dan