00969|- Bahwa  yang  pertama  direkrut  adalah  Saksi  NASRUDIN  dan
00970|WAHYU pada bulan Juli 2023 bertempat di rumah  Saksi NASRUDIN
00971|yang  beralamat  di  Desa  Sesaot, Kec amatan.  Narmada,  Kabupaten.
00972|Lombok Barat, sedangkan Saksi ENDY ERWAN dan YANTO Saksi tidak
00973|tahu kapan direkrut tetapi mereka berempat berangkat dari Lombok ke
00974|Jakarta sekitar akhir bulan Juli atau Agustus 2023;
00975|K AA
00976|Paraf
00977|
00978|- Bahwa Terdakwa menjanjikan WAHYU bekerja di pabrik tisu di
00979|Hongkong  sedangkan  YANTO,  Saksi  NASRUDIN  dan  Saksi   ENDY
00980|ERWAN dijanjikan  bekerja direstoran;
00981|- Bahwa Saksi hanya mengantar Terdakwa untuk bertemu dengan
00982|orang-orang yang mau berangkat menjadi PMI;
00983|- Bahwa  yang  mengurus  semua  kelengkapan  serta  persyaratan
00984|dalam pemberangkatan PMI tersebut adalah Terdakwa;
00985|- Bahwa VERA mengenalkan  Saksi NASRUDIN kepada Terdakwa
00986|sekitar bulan Juli-Agustus dimana Saksi NASRUDIN ingin bekerja keluar
00987|negeri menjadi PMI;
00988|- Bahwa  Terdakwa  menawarkan  Saksi  NASRUDIN  bekerja  di
00989|Taiwan dengan gaji Rp.15.000.000,- (lima belas juta) s/d Rp.25.000.000,-
00990|(dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi NASRUDIN mau berangkat
00991|dan bekerja keluar negeri sedangkan Saksi ENDY ERWAN, WAHYU dan
00992|YANTO, Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa merekrut
00993|mereka karena saat itu Saksi sedang berada di Jakarta;
00994|- Bahwa  Saksi  tidak  tahu  berapa  total  atau  minimal  uang  yang
00995|harus dikeluarkan oleh orang-orang yang akan menjadi PMI, akan tetapi
00996|Saksi pernah disuruh untuk mengambil uang dari istri Saksi NASRUDIN
00997|sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) tetapi  Saksi tidak tahu
00998|digunakan  untuk  apa  saja  uang  tersebut.  karena  Saksi  langsung
00999|memberikan kepada Terdakwa;
01000|- Bahwa  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  berupa  KTP,  Kartu
01001|Keluarga  asli  untuk  pembuatan  Paspor  dan  uang  administrasi
01002|pembuatan paspor
01003|- Bahwa yang yang mengurus parpor untuk  Saksi ENDY ERWAN
01004|dan YANTO adalah Terdakwa dimana pembuatannya dilakukan di kantor
01005|IMIGRASI MATARAM sedangkan WAHYU sudah memiliki paspor;
01006|- Bahwa  untuk  paspor  Saksi  NASRUDIN  dilakukan  di  Kantor
01007|Imigrasi  Bogor  dimana  pada  saat  itu  Saksi  yang  membantu  Saksi
01008|NASRUDIN  untuk  mengurus  paspor  tersebut  dengan  intruksi  dari
01009|Terdakwa;
01010|K AA
01011|Paraf
01012|
01013|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memilik  PT  yang  khusus  untuk
01014|memberangkatkan calon tenaga kerja keluar negeri;
01015|- Bahwa  s  tidak  ada  surat  apapun  yang  ditandatangani  oleh  ke
01016|empat orang tersebut;
01017|- Bahwa  Terdakwa mengurus  paspor  holiday  untuk  mereka
01018|berempat dan bukan paspor bekerja;
01019|Terhadap keterangan saksi,  Terdakwa menyatakan membenarkan dan
01020|tidak berkeberatan;
01021|
01022|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01023|berikut:
01024|1. Ahli Pradiptha Himawan Putra, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan
01025|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01026|- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
01027|a. Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan
01028|Lekong;
01029|b. Tahun  2013  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  MTSN  Model
01030|Selong;
01031|c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong;
01032|d. Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
01033|Universitas Mataram;
01034|e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu
01035|Hukum Universitas Mataram;
01036|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah :
01037|a. RS Metro Medika: (2019-2021) Legal Consultant;
01038|b. RSUD  Provinsi  NTB:  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan
01039|dan Pengembangan Bidang PPK ( Pengembangan Pemasaran
01040|dan Kemitraan);
01041|c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB: (2022-
01042|2023) Fungsional Pengantar Kerja;
01043|d. Kepala  Bidang  Penempatan  dan  Perluasan  Kerja  pada
01044|Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTB  sampai
01045|dengan sekarang;
01046|K AA
01047|Paraf
01048|
01049|- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli pada Dinas Tenaga Kerja
01050|dan Transmigrasi Provinsi NTB yaitu:
01051|a. Penyusunan  Rencana  Kegiatan  operasional  Bidang
01052|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01053|b. Penyusunan  Bahan  Perumusan  Kebijakan  di  Bidang
01054|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01055|c. Penyusunan  Bahan  Pelaksanaan di  Bidang  Penempatan
01056|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01057|d. Penyusunan Bahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria
01058|di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
01059|Kerja;
01060|e. Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Pengelolaan Informasi
01061|Pasar Kerja Dalam Satu Daerah Kabupaten;
01062|f. Pelaksanaan  Penyebar  Luasan  Informasi  Pasar  Kerja
01063|Kepada Perusahaan;
01064|- Bahwa syarat-syarat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01065|di luar negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Binapenta Kemnaker RI
01066|Nomor  :  3/147/PK/02.01/IV/2023  Tentang  Perubahan  Kedua  Puluh
01067|Penempatan  Negara  Tujuan  Tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia
01068|(PMI)  pada  masa  kebiasaan  baru,  khusus  untuk  Negara  Malaysia
01069|merupakan  negara  yang  diperbolehkan  untuk  penempatan  Pekerja
01070|Migran Indonesia  (PMI)  pada  pemberi pekerja  berbadan  hukum  atau
01071|pengguna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berbentuk perusahaan
01072|serta terdaftar pada otoritas setempat, alur penempatan Pekerja Migran
01073|Indonesia  (PMI)  untuk  Negara  Malaysia  tersebut melalui  Perusahaan
01074|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan skema (P to P)
01075|serta  harus  memiliki  izin  yakni  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01076|Indonesia (SIP2MI) untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01077|ke negara tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja
01078|Migran Indonesia (BP2MI);
01079|- Bahwa  menurut  pengetahuan  Ahli  syarat-syarat  yang  harus
01080|dimiliki oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01081|untuk dapat melakukan perekrutan calon pekerja diatur pada Pemenaker
01082|K AA
01083|Paraf
01084|
01085|Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan
01086|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), antara lain:
01087|a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01088|wajib  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  yang  sudah
01089|terintegrasi oleh sistem OSS;
01090|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01091|merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum;
01092|c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01093|wajib  memiliki  Surat  Izin  Pendirian  Perusahaan  Penempatan
01094|Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang masih berlaku selama 5
01095|(lima) tahun;
01096|d. Telah  menyetorkan  modal  pendirian  Perusahaan
01097|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dituangkan
01098|oleh Akta Pendirian Notaris sebesar 5 (lima) miliar;
01099|e. Telah menyetorkan sertifikat bilyet deposito (jaminan) atas
01100|nama  Menteri  Ketenagakerjaan  sebesar  1,5  (satu  koma  lima)
01101|miliar;
01102|f. Memiliki Struktur Organisasi Perusahaan;
01103|g. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01104|wajib  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
01105|(SIP2M)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
01106|Migran Indonesia (BP2MI);
01107|- Bahwa Ahli mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal;
01108|- Bahwa setahu Ahli PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki Surat
01109|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) dan sesuai data base
01110|yang dimiliki belum termasuk sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja
01111|Migran Indonesia (P3MI);
01112|- Bahwa  dapat Ahli  jelaskan  cara  masyarakat mengetahui  suatu
01113|perusahaan tersebut tidak termasuk Perusahaan Penempatan Pekerja
01114|Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan
01115|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2M)  yaitu  dengan  cara  mengecek  ke
01116|Disnaker setempat;
01117|K AA
01118|Paraf
01119|
01120|- Bahwa menurut pendapat Ahli suatu perusahaan tidak memiliki
01121|Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) namun tetap
01122|melakukan perekrutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18
01123|tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01124|Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang
01125|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa untuk dapat
01126|melaksanakan  kegiatan  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
01127|melaksanakan  kegiatan  Penempatan  pekerja  Migran  Indonesia,
01128|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
01129|memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)
01130|walaupun Calon Pekerja Migran Indonesia belum dilakukan proses ID
01131|pada  SISKOTKLN  atau  belum  berangkat  bekerja  ke  luar  negeri,
01132|sehingga  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  di
01133|kategorikan sebagai proses mekanisme yang tidak sesuai dengan tata
01134|cara penempatan PMI melalui skema P to P melainkan perekruran dan
01135|penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara Perseorangan atau
01136|korporasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01137|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017
01138|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan
01139|Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang
01140|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia syarat-syarat yang
01141|harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja
01142|di luar negeri:
01143|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01144|b. Memiliki Kompetensi;
01145|c. Sehat jasmani dan Rohani;
01146|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01147|e. Memiliki  dokumen lengkap  yang  dipersyaratkan  seperti  :
01148|Paspor; Visa Kerja; Asuransi (BPJS) dan Medical Report;
01149|f. Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem
01150|Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  yang
01151|selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan
01152|administrasi  penempatan  PMI  dan  penerbitan  KTKLN  yang
01153|K AA
01154|Paraf
01155|
01156|melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur
01157|dalam Pasal 5 dan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01158|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01159|a. Surat  Keterangan  status  Perkawinan  bagi  yang  telah
01160|menikah;
01161|b. Surat  Keterangan  Izin  orang  tua  atau  izin  wali  yang
01162|diketahui oleh kepala desa;
01163|c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
01164|d. Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01165|kesehatan dan psikologi;
01166|e. Perjanjian Kerja;
01167|f. Perjanjian Penempatan.
01168|- Bahwa syarat khusus untuk perusahaan untuk memungut uang
01169|dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus mempunyai Surat Izin
01170|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan perusahaan tersebut
01171|harus sudah termasuk dalam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01172|Indonesia  (P3MI)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
01173|Migran Indonesia (BP2MI), selain itu bagi para Calon Pekerja Migran
01174|Indonesia (CPMI) harus sudah melakukan pelatihan kerja di BLK yang
01175|sudah teragreditasi;
01176|- Bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan
01177|Pekerja Migran Indonesia adalah:
01178|a. Pemerintah Republik Indonesia melalui Program Govermen
01179|to Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang,
01180|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
01181|Kementerian / Pusat dan BP2MI;
01182|b. Pihak swasta dalam hal ini adalah Indonesia Swasta atau
01183|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01184|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
01185|Republik Indonesia dan BP2MI;
01186|c. Secara  mandiri  adalah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01187|(CPMI) dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna yang ada
01188|di luar negeri melalui Kedubes RI dan memiliki Perjanjian Kerja
01189|K AA
01190|Paraf
01191|
01192|yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada Negara Pengguna
01193|pada sektor Formal;
01194|- Bahwa  tahapan-tahapan  terkait  seleksi  Calon  Pekerja  Migran
01195|Indonesia (CPMI) berdasarkan aturan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019
01196|Tentang Tata Cara Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia diatur
01197|dalam  Pasal  10  tahapan  seleksi  yang  dilakukan  oleh  P3MI  yang
01198|melibatkan  Pengantar  Kerja  dari  Dinas  Kab/Kota  atau  LTSA berupa
01199|seleksi  teknis  sesuai  dengan  kebutuhan  negara  tujuan  penempatan
01200|seleksi teknis ini yaitu pemeriksaan berkas yang diatur dalam Pasal 5
01201|dan  Pasal 13  UU  Nomor 18  Tahun 2017, setelah dinyatakan  berkas
01202|lengkap maka akan dilakukan Proses Wawancara dan Interview yang
01203|dilakukan oleh petugas Pengantar Kerja dari Dinas Kab/Kota bersama
01204|P3MI dengan tujuan melakukan pemetaan minat bakat, dan kompetensi
01205|CPMI,  setelah  CPMI  dinyatakan  Lulus  Seleksi  Administrasi  dan
01206|wawancara/interview maka Petugas Pengantar kerja Dinas Kabupaten /
01207|Kota bersama P3MI yang sudah memiliki SIP2MI merekomendasi dan
01208|mengarahkan CPMI untuk Uji Kompetenasi dan Pelatihan Kerja di LPK
01209|milik Pemerintah atau swasta yang sudah terakreditasi sesuai dengan
01210|jabatan  yang  akan  diisi  oleh  CPMI,  setelah  dilaksanakan  kegiatan
01211|pelatihan kerja maka dilakukan proses seleksi uji kompetensi kepada
01212|CPMI  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  jika
01213|Lulus maka CPMI yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi yang
01214|dikeluarkan  oleh  Lembaga  Sertifikasi,  selanjuntya  Petugas  Pengantar
01215|kerja  dan  P3MI  akan  mengarahkan  CPMI  untuk  melakukan  proses
01216|pembuatan Paspor, Medical Check Up, dan pendaftaran Jamsostek di
01217|instansi pemerintah yang berwenang, CPMI yang telah memenuhi syarat
01218|Petugas Pengantar kerja akan memberikan penjelasan tentang Job desk
01219|pekerjaan, Perjanjian Kerja Penempatan (PKP), Rancangan Perjanjian
01220|kerja  (PK),  dan  Rancangan  Perjanjian  Penempatan  (PP)  setelah
01221|dilakukan penjelasan P3MI melakukan proses Penerbitan ID bersama
01222|Dinas Kabupaten/Kota melalui SISKOKTLN sesuai dengan Job Order
01223|dan SIP2MI yang dimiliki oleh P3MI jadi ID CPMI ini diterbitkan harus
01224|sesuai /sama dengan Job Order (demand letter) pemberi kerja sebagai
01225|K AA
01226|Paraf
01227|
01228|syarat penerbitan visa kerja jika tidak sesuai dengan job order maka
01229|proses  penerbitan  ID  tidak  bisa  dilakukan/tidak  valid,  selanjutnya
01230|tahapan terakhir apabila ID terbit maka CPMI diarahkan oleh Petugas
01231|Pengantar  Kerja  bersama  P3MI  untuk  dilakukan  penandatanganan
01232|Perjanjian Penempatan dan Perjanjan Kerja dan terakhir dilakukan OPP
01233|dan pemberangkatan di hadapan BP2MI;
01234|- Bahwa  perusahaan  yang  mempunyai  Surat  Izin  Perekrutan
01235|Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) di NTB sekitar 2013 (dua ribu tiga
01236|belas) perusahaan;
01237|- Bahwa  apabila  ada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  Surat Izin
01238|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  namun  tetap
01239|memberangkatkan pekerja maka hal tersebut adalah suatu perbuatan
01240|yang ilegal karena melanggar aturan;
01241|- Bahwa  apabila  ada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  Surat Izin
01242|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tidak diperbolehkan;
01243|- Bahwa  PT  Mahesa  Putra  Tunggal  melanggar  Undang-Undang
01244|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01245|Pasal 61 dan 69;
01246|- Bahwa  PT  Mahesa  Putra  Tunggal  dapat  dikenakan  pasal
01247|perseorangan  karena  perseorangan  adalah  orang  dan/atau  korporasi
01248|dan korporasi yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi
01249|yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah
01250|sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak;
01251|- Bahwa karyawan harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut
01252|mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)
01253|atau  tidak  dengan  cara  mengecek  langsung  ke  Disnaker
01254|Kabupaten/Kota, selain itu perusahaan harus wajib memperlihatkan izin
01255|perekrutannya kepada setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01256|- Bahwa perusahaan boleh melakukan kerjasama walaupun belum
01257|memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
01258|- Bahwa  perusahaan  yang  memiliki  SIUP  dan  Akta  Pendirian
01259|adalah perusahaan yang sah/legal;
01260|K AA
01261|Paraf
01262|
01263|- Bahwa  karyawan  yang  memiliki  Surat  Keterangan  Kerja  tidak
01264|dibolehkan melakukan perekrutan dan memungut uang kepada calon
01265|pekerja,  kecuali  karyawan  tersebut  didampingi  oleh  Petugas  dari
01266|Disnaker;
01267|- Bahwa  apabila  ada  orang-orang  yang  merekrut  calon  pekerja
01268|dengan mengatas namakan perusahaan maka perusahaan dan orang
01269|tersebut dapat sama-sama dimintakan pertanggungjawaban;
01270|- Bahwa  perusahaan  dapat  bertanggungjawab  sedangkan
01271|karyawan tersebut tidak mempunyai surat tugas dari perusahaan karena
01272|karyawan  tersebut  merupakan  petugas  lapangan  dari  perusahaan
01273|tersebut dan merupakan orang perseorangan/korporasi;
01274|
01275|Menimbang  bahwa  Terdakwa di  persidangan  telah  memberikan
01276|keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
01277|- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
01278|sebelumnya;
01279|- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena berawal pada
01280|bulan Februari 2023, Saksi ENDY ERWAN menghubungi Terdakwa dan
01281|Terdakwa mengatakan ada pekerjaan di restoran di KUWAIT;
01282|- Bahwa  setelah  itu  Terdakwa  menjelaskan  persyaratannya  lalu
01283|sekitar bulan Maret  2023 , Terdakwa  menyuruh  saksi  ENDY ERWAN