00744|dengan Imei: 864997062770690 dan 864997062770682 untuk mengoperasikan
00745|aplikasi MiChat dengan nama akun “Kiki Aziba” , kemudian Terdakwa
00746|mengunggah foto-foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status
00747|dengan kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di
00748|
00749|album, COD” untuk mempromosikan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui
00750|aplikasi MiChat, selanjutnya dengan menggunakan fitur “menyapa” lalu Terdakwa
00751|melakukan komunikasi dengan calon pelanggan untuk negosiasi harga dengan
00752|calon pelanggan maupun memberitahukan lokasi dan nomor kamar guest house;
00753|4. Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mencarikan calon pelanggan
00754|untuk Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz sekaligus melakukan negosiasi tarif
00755|harga dengan calon pelanggan melalui fitur chat aplikasi MiChat, yang mana tarif
00756|yang ditawarkan dibuka mulai dari harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
00757|hingga mencapai kesepakatan harga minimal (net) sebesar Rp250.000,00 (dua
00758|ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual;
00759|5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa memberitahukan lokasi
00760|pelayanan hubungan seksual kepada pelanggan, yaitu di Kamar Nomor 15 Guest
00761|House Bintang, yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Desa Jone, Kecamatan
00762|Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
00763|6. Bahwa pembayaran jasa open BO (Booking Online) dilakukan secara tunai oleh
00764|pelanggan kepada Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz di ruang kamar guest house
00765|sebelum melakukan hubungan seksual tersebut;
00766|7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
00767|ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang dilayani oleh Saksi Azila Rahmi binti Abdul
00768|Aziz;
00769|8. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange
00770|dengan IMEI : 864997062770690 dan 864997062770682, Alamat IP :
00771|10.1.213.44 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk
00772|mengoperasikan aplikasi MiChat dan melakukan penawaran jasa pelayanan
00773|hubungan seksual, termasuk mengunggah foto dan status yang berkaitan dengan
00774|penawaran/promosi Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz;
00775|9. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu
00776|rupiah) adalah adalah uang milik Terdakwa yang merupakan uang hasil dari
00777|kegiatan jasa pelayanan hubungan seksual pada hari penangkapan;
00778|10. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi yang ditemukan
00779|adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa alat kontrasepsi yang belum
00780|digunakan oleh Saksi Azila Rahmi bin Abdul Aziz;
00781|11. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot MiChat adalah percakapan
00782|antara Terdakwa dengan calon pelanggan melalui aplikasi MiChat yang isinya
00783|bernegosiasi tarif/harga jasa pelayanan hubungan seksual dengan Saksi Azila
00784|Rahmi binti Abdul Aziz;
00785|
00786|12. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan melakukan kegiatan mencarikan calon
00787|pelanggan dan menawarkan jasa open BO (Booking Online) adalah untuk
00788|mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
00789|13. Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian sepeda
00790|motor di Martapura dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara;
00791|
00792|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00793|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti
00794|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00795|Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00796|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan
00797|fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 27
00798|ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
00799|Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
00800|Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
00801|1. Setiap orang;
00802|2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan,
00803|mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
00804|dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
00805|untuk diketahui umum;
00806|Menimbang bahwa terhadap unsur -unsur tersebut  Majelis Hakim
00807|mempertimbangkan sebagai berikut:
00808|Ad.1  Setiap orang;
00809|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang
00810|perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat
00811|dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila
00812|perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;
00813|Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum
00814|seorang terdakwa yang bernama Andri Irawan als Andre bin Hamdani Rahmad ,
00815|dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang
00816|bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat
00817|dakwaan Penuntut Umum, begitu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah
00818|didengar di persidangan bahwa identitas Terdakwa yang didakwa melakukan
00819|perbuatan pidana adalah benar, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak
00820|terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau error in persona bahwa Terdakwa
00821|adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;
00822|
00823|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan
00824|demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” telah
00825|terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
00826|Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan,
00827|mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat
00828|diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
00829|memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
00830|Menimbang bahwa dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah
00831|seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan
00832|menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa
00833|perbuatannya adalah bertentangan dengan kewajiban si pelaku, bertentangan dengan
00834|hak orang lain atau dengan hukum objektif;
00835|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
00836|Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
00837|Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
00838|Elektronik, yang dimaksud dengan menyiarkan adalah termasuk perbuatan
00839|mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi
00840|elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik;
00841|Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah
00842|mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
00843|kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
00844|Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan mentransmisikan
00845|adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan
00846|kepada pihak lain melalui sistem elektronik;
00847|Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1)
00848|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
00849|tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
00850|Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan membuat dapat diakses
00851|adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui
00852|sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen
00853|elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
00854|Menimbang bahwa unsur yang disebutkan diatas dirumuskan secara alternatif,
00855|artinya terpenuhinya salah satu dari rumusan unsur, maka unsur tersebut dianggap
00856|telah terbukti;
00857|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11
00858|Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan
00859|informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
00860|
00861|terbatas pada tulisan,  suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
00862|interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
00863|sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
00864|yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
00865|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11
00866|Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan
00867|dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang  dibuat, diteruskan,
00868|dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
00869|optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
00870|Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
00871|gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,
00872|simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
00873|yang mampu memahaminya;
00874|Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1)
00875|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
00876|tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
00877|Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan
00878|adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan
00879|aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di
00880|tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan, yang mana penafsiran pengertian
00881|kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu
00882|dan tempat tertentu (contemporary community standard);
00883|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan diketahui umum adalah untuk
00884|dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar
00885|tidak saling mengenal;
00886|Menimbang bahwa merujuk dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
00887|Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan
00888|Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
00889|Elektronik tersebut diatas, karenanya dalam mempertimbangkan unsur dalam pasal
00890|ini, Majelis Hakim akan mengemukakan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di
00891|persidangan sebagai berikut:
00892|- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan mencarikan calon pelanggan dan
00893|menawarkan jasa open BO (Booking Online) untuk berhubungan seksual dengan
00894|Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat sejak bulan Agustus
00895|2025;
00896|- Bahwa cara Terdakwa menawarkan jasa open BO ( Booking Online) untuk
00897|berhubungan seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz  adalah
00898|
00899|Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange
00900|dengan Imei: 864997062770690 dan 864997062770682 untuk mengoperasikan
00901|aplikasi MiChat dengan nama akun “Kiki Aziba”, kemudian Terdakwa
00902|mengunggah foto-foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status
00903|dengan kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di
00904|album, COD” untuk mempromosikan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui
00905|aplikasi MiChat, selanjutnya dengan menggunakan fitur “menyapa” lalu Terdakwa
00906|melakukan komunikasi dengan calon pelanggan untuk negosiasi harga dengan
00907|calon pelanggan maupun memberitahukan lokasi dan nomor kamar guest house;
00908|- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang mencarikan calon pelanggan
00909|untuk Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz sekaligus melakukan negosiasi tarif
00910|harga dengan calon pelanggan melalui fitur chat aplikasi MiChat, yang mana tarif
00911|yang ditawarkan dibuka mulai dari harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
00912|hingga mencapai kesepakatan harga minimal (net) sebesar Rp250.000,00 (dua
00913|ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali layanan seksual;
00914|- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, Terdakwa memberitahukan lokasi
00915|pelayanan hubungan seksual kepada pelanggan, yaitu di Kamar Nomor 15 Guest
00916|House Bintang, yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Desa Jone, Kecamatan
00917|Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
00918|- Bahwa pembayaran jasa open BO (Booking Online) dilakukan secara tunai oleh
00919|pelanggan kepada Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz di ruang kamar guest house
00920|sebelum melakukan hubungan seksual tersebut;
00921|- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh
00922|ribu rupiah) dari setiap pelanggan yang dilayani oleh Saksi Azila Rahmi binti Abdul
00923|Aziz;
00924|- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange
00925|dengan IMEI : 864997062770690 dan 864997062770682, Alamat IP :
00926|10.1.213.44 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk
00927|mengoperasikan aplikasi MiChat dan melakukan penawaran jasa pelayanan
00928|hubungan seksual, termasuk mengunggah foto dan status yang berkaitan dengan
00929|penawaran/promosi Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz;
00930|- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu
00931|rupiah) adalah adalah uang milik Terdakwa yang merupakan uang hasil dari
00932|kegiatan jasa pelayanan hubungan seksual pada hari penangkapan;
00933|- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus alat kontrasepsi yang ditemukan
00934|adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa alat kontrasepsi yang belum
00935|digunakan oleh Saksi Azila Rahmi bin Abdul Aziz;
00936|
00937|- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah screenshot MiChat adalah percakapan
00938|antara Terdakwa dengan calon pelanggan melalui aplikasi MiChat yang isinya
00939|bernegosiasi tarif/harga jasa pelayanan hubungan seksual dengan Saksi Azila
00940|Rahmi binti Abdul Aziz;
00941|- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan  melakukan kegiatan mencarikan calon
00942|pelanggan dan menawarkan jasa open BO (Booking Online) adalah untuk
00943|mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
00944|Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim
00945|menilai bahwa Terdakwa yang mengakui dan menyadari perbuatannya berupa
00946|melakukan kegiatan menawarkan jasa open BO (Booking Online) untuk berhubungan
00947|seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat dengan
00948|nama akun “Kiki Aziba” sejak bulan Agustus 2025 kemudian Terdakwa juga
00949|mengunggah foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan
00950|kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album,
00951|COD” pada aplikasi MiChat tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan
00952|sengaja;
00953|Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan melalui aplikasi
00954|MiChat tersebut diatas dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat berdasarkan
00955|kewenangan, peraturan, maupun izin untuk mengunggah konten dengan muatan
00956|asusila merupakan tanpa hak;
00957|Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan jasa open BO
00958|(Booking Online) untuk berhubungan seksual dengan Saksi Azila Rahmi binti Abdul
00959|Aziz menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna orange dengan Imei:
00960|864997062770690 dan 864997062770682 untuk mengoperasikan aplikasi MiChat
00961|dengan nama akun “Kiki Aziba”, kemudian Terdakwa mengunggah foto-foto Saksi
00962|Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan kalimat penawaran seperti
00963|”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album, COD” untuk mempromosikan
00964|Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz melalui aplikasi MiChat dihubungkan dengan
00965|pengertian unsur yang telah Majelis Hakim uraikan dalam  pertimbangan ini
00966|merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai “mendistribusikan”,
00967|mengingat Terdakwa mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik berupa
00968|unggahan foto-foto Saksi Azila Rahmi binti Abdul Aziz dan membuat status dengan
00969|kalimat penawaran seperti ”BO ST 800 Guest House Bintang, Real Pic di album,
00970|COD” yang mengandung muatan melanggar kesusilaan, yang mana Terdakwa
00971|mengunggah foto-foto dan membuat status tersebut pada aplikasi MiChat dengan
00972|akun bernama ”Kiki Aziba” yang merupakan suatu sistem elektronik, sehingga dapat
00973|
00974|diketahui oleh umum karena dapat diakses oleh banyak orang yang sebagian besar
00975|tidak saling mengenal;
00976|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
00977|dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan
00978|sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan
00979|yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum” telah terpenuhi dan terbukti secara
00980|sah menurut hukum;
00981|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal
00982|45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas
00983|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
00984|telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00985|melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
00986|Menimbang bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa
00987|Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuma n dengan alasan
00988|Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di Surabaya dan
00989|Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dalam hal ini
00990|Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan
00991|bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;
00992|Menimbang bahwa terhadap diberlakukannya Undang -Undang Nomor 1
00993|Tahun 2023 tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana perlu Majelis Hakim
00994|pertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan keberlakuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal
00995|45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas
00996|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
00997|Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
00998|Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
00999|Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya diubah dan
01000|dibaca Pasal 407 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01001|Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
01002|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
01003|Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01004|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “dalam hal terdapat perubahan
01005|peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-
01006|undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”,
01007|yang dimana jika diperbandingkan, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
01008|Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang
01009|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur ancaman
01010|pidana penjara paling lama 6 tahun dan/ata u denda paling banyak
01011|
01012|Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan Pasal 407 Undang-Undang
01013|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana
01014|telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01015|Pidana mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau
01016|pidana denda paling banyak kategori VI;
01017|Menimbang bahwa berdasarkan perbandingan ketentuan kedua pengaturan
01018|tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan pemidanaan pada
01019|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -
01020|Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih
01021|menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menggunakan
01022|ketentuan tersebut;
01023|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01024|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01025|alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung
01026|jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya
01027|akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01028|Menimbang bahwa di dalam Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-
01029|Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang
01030|Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan
01031|selain pidana penjara juga diatur dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim