01549|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01550|immaterial;
01551|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01552|Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah  Negara
01553|menyebutkan  yang  dimaksud  dengan  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik
01554|Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu
01555|unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan
01556|pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
01557|di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan
01558|yang terkandung di dalamnya;
01559|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  niatan  dan  persetujuan  dari  Saksi
01560|Korban MUHAMMAD TIO RESTIA untuk bekerja di Malaysia, maka pekerjaan
01561|yang meliputi namun tidak terbatas pada pemanfaatan fisik dan tenaga dari
01562|Saksi Korban MUHAMMAD TIO RESTIA di luar Negara Indonesia, yaitu Negara
01563|Malaysia  dengan  memberikan  keuntungan  bagi  segelintir  orang  yaitu  Para
01564|Terdakwa serta Saksi ROSIN yang berkepentingan ialah termasuk ke dalam
01565|kegiatan  eksploitasi  di  luar  wilayah  Indonesia  dimana  Saksi  ROSIN
01566|mendapatkan upah dari  Saksi BANG PENDEK sejumlah Rp4.000.000,00 (empat
01567|juta rupiah), dimana upah bersih yang Saksi ROSIN dapat sejumlah Rp3.000.000,00
01568|(tiga juta rupiah) sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan sebagai upah
01569|masing-masing untuk  Terdakwa RIDWAN sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus
01570|
01571|ribu  rupiah),  Terdakwa  FIONAL  sejumlah  Rp400.000,00  (empat  ratus  ribu
01572|rupiah), dan Terdakwa MUHAMMAD HAIRI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus
01573|ribu rupiah). Sedangkan untuk perbuatan kedua ini, Para T erdakwa belum menerima
01574|upah;
01575|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01576|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01577|Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01578|melakukan”;
01579|Menimbang, bahwa ketentuan pasal mengenai dugaan tindak pidana
01580|penyertaan diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
01581|mengklasifikasi pelaku penyertaan berikut:
01582|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01583|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01584|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01585|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01586|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01587|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01588|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
01589|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader);
01590|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
01591|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
01592|- ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu
01593|ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil
01594|berupa tindak pidana; dan
01595|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan
01596|tindak pidana.
01597|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  perbuatannya,  senyatanya
01598|terdapat beberapa orang yang memiliki peran masing-masing, yaitu Saudara
01599|ROSIN berperan mengkoordinir  Terdakwa RIDWAN, Terdakwa FIONAL, dan
01600|Terdakwa  MUHAMMAD  HAIRI  untuk  mengantar  jemput  Saksi  Korban
01601|MUHAMMAD  TIO  RESTIA  untuk  diberangkatkan  dan  dibawa  ke  Negara
01602|Malaysia dan Saksi ROSIN juga yang akan langsung membawa Saksi Korban
01603|MUHAMMAD  TIO  RESTIA dari  Pantai  Teluk  Paku  Karimun  menuju  Negara
01604|Malaysia  dengan  menggunakan  speedboat  milik  Saksi  ROSIN.  Sedangkan
01605|Terdakwa FIONAL adalah selaku  supir yang membawa mobil rental dari rumah
01606|kontrakan menuju Pantai Teluk Paku , peran Terdakwa RIDWAN dan Terdakwa
01607|MUHAMMAD  HAIRI  adalah  menjemput  Saksi  Korban  MUHAMMAD  TIO
01608|
01609|RESTIA dari Pelabuhan Domestik Karimun serta mengantarkannya ke Pantai
01610|Teluk  Paku  untuk  diantar  ke  Saksi  ROSIN  yang  kemudian  Saksi  ROSIN
01611|memberangkatkannya ke Negara Malaysia;
01612|Menimbang,  bahwa  peran  Para  Terdakwa  tidak  dapat berdiri  sendiri
01613|melainkan harus dilakukan dengan kerjasama secara sadar dari masing-masing
01614|Para Terdakwa dan Saksi ROSIN untuk mencapai hasil maka dengan demikian
01615|unsur turut serta melakukan telah terpenuhi di dalam hal ini, sehingga unsur ini
01616|pun terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;
01617|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
01618|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01619|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
01620|mempertimbangkan sebagai berikut;
01621|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
01622|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01623|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pembayaran ganti kerugian yang
01624|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01625|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau
01626|ahli warisnya;
01627|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  sejak  pembacaan  surat
01628|dakwaan sampai dengan Putusan diucapkan permohonan restitusi tidak pernah
01629|diajukan di persidangan;
01630|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
01631|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
01632|pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut
01633|Majelis  Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01634|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
01635|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
01636|Undang-Undang tersebut;
01637|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 10
01638|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01639|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01640|KUH  Pidana telah terpenuhi , maka  Para  Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01641|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01642|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01643|Menimbang, bahwa terhadap dakwaan gabungan Penuntut Umum yaitu
01644|gabungan antara dakwaan  alternatif dan  dakwaan subsideritas, dikarenakan
01645|
01646|telah terbukti dakwaan alternatif  kesatu , maka terhadap dakwaan subsideritas
01647|primair dan subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;
01648|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa  telah  dinyatakan
01649|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan
01650|kepadanya dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta atau
01651|keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang
01652|dapat  menghapus  pidana  bagi  Para  Terdakwa,  oleh  karena  ternyata  Para
01653|Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan mampu
01654|bertanggung  jawab,  maka  Para  Terdakwa harus  dinyatakan  bersalah  dan
01655|dijatuhi  pidana  yang  setimpal  dengan  perbuatannya sesuai  dengan  rasa
01656|keadilan;
01657|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Penasihat  Hukum  Para
01658|Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim
01659|telah  memasukkannya  dalam  musyawarah  dan  adil  menurut  Majelis  Hakim
01660|adalah  sebagaimana  dalam  amar  putusan  di  bawah  ini  dengan
01661|mempertimbangkan berat ringannya peran yang dilakukan oleh Para Terdakwa
01662|dalam tindak pidana tersebut;
01663|Menimbang,  bahwa  oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para
01664|Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, di samping itu Majelis
01665|Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan
01666|dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat  (4) Kitab Undang-
01667|Undang  Hukum  Acara  Pidana  masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut
01668|haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01669|Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri
01670|Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang di jalaninya disamping
01671|itu  Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para
01672|Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat  (2) huruf b Kitab
01673|Undang-Undang Hukum Acara Pidana  perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
01674|berada dalam tahanan;
01675|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
01676|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
01677|Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni Pidana Penjara dan Pidana
01678|Denda, maka juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan
01679|dalam amar putusan ini  sehingga diharapkan bahwa Para Terdakwa mampu
01680|membayar pidana denda yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim  dengan
01681|ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Para Terdakwa akan
01682|
01683|dikenakan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan  dinyatakan  dalam  amar
01684|putusan di bawah ini;
01685|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01686|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01687|- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1
01688|(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan
01689|total sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
01690|- 1 (satu)  unit motor merk Honda Vario berwarna putih dengan Nomor
01691|Polisi BP 3142 KL;
01692|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  telah  dipergunakan  Para
01693|Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikarenakan masih memiliki nilai
01694|ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
01695|Negara;
01696|- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna silver dengan Nomor
01697|Polisi BP 1127 YM;
01698|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  telah  hadir  di  persidangan  Saksi
01699|MUHAMMAD  ANSHORI  yang  mengaku  sebagai  pemilik  dari  barang  bukti
01700|tersebut  dengan  mengajukan  bukti-bukti  surat  di  persidangan dan  terhadap
01701|barang bukti tersebut masih  sangat diperlukan oleh pemiliknya  dalam mencari
01702|nafkah  sehari-hari maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut
01703|dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ANSHORI;
01704|- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dengan Nomor
01705|Imei 1: 863331061507625 Imei 2: 863331061507633 beserta 1 (satu) buah
01706|kartu handphone telkomsel dengan nomor: 082171347164;
01707|- 1  (satu)  lembar  foto  copy  Electronic  Tiket  Receipt  Medan  (KNO)  –
01708|Batam  (BTH)  dengan  kode  booking  reference  ONJOQT tanggal  11  Juni
01709|2024 atas nama penumpang Mr. Muhammad Tio Restia;
01710|- 1 (satu)  lembar tiket kapal Oceanna 21 tujuan Tg. Balai Karimun atas
01711|nama penumpang Mhd.  Tio Restia tanggal 11 Juni 2024 beserta 1 (satu)
01712|lembar pass pelabuhan laut domestik Harbour Bay;
01713|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  di  atas  telah  dipergunakan  untuk
01714|melakukan  tindak  pidana  dan  dikhawatirkan  akan  dipergunakan  untuk
01715|mengulangi  tindak  pidana  serta  agar  semua  barang  bukti tersebut  tidak
01716|disalahgunakan maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut dirampas
01717|untuk dimusnahkan;
01718|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa  telah  dinyatakan
01719|bersalah maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
01720|
01721|Acara  Pidana  terhadap  diri  Para  Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  namun
01722|sebelumnya  perlu  dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan
01723|meringankan yaitu:
01724|Keadaan yang memberatkan:
01725|- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
01726|- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
01727|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01728|- Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
01729|Keadaan yang meringankan:
01730|- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01731|- Peran Para Terdakwa hanya merupakan suruhan dari Saksi ROSIN;
01732|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah
01733|maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para
01734|Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya
01735|akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
01736|Memperhatikan,  Pasal  4  jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
01737|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01738|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
01739|Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01740|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01741|
01742|MENGADILI:
01743|1. Menyatakan  Terdakwa 1  RIDWAN  Als  IWAN  Bin  Alm.  SANI,
01744|Terdakwa 2  FIONAL Als IWAN Bin MUHAMMAD BAU, dan Terdakwa 3
01745|MUHAMMAD  HAIRI  Als  HERI  Bin  AMIN tersebut  di  atas  telah  terbukti
01746|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta
01747|melakukan percobaan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah
01748|Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01749|wilayah Negara Republik Indonesia ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif
01750|kesatu Penuntut Umum;
01751|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Terdakwa  oleh  karena  itu dengan
01752|pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan
01753|dan  denda  sejumlah  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) dengan
01754|ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
01755|kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
01756|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
01757|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01758|
01759|4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01760|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01761|a.1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1
01762|(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan
01763|total sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
01764|b.1 (satu)  unit motor merk Honda Vario berwarna putih dengan Nomor
01765|Polisi BP 3142 KL;
01766|Dirampas untuk Negara;
01767|c.1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna silver dengan Nomor
01768|Polisi BP 1127 YM;
01769|Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ANSHORI Bin Alm HASPANDIAR
01770|HANDRA;
01771|d.1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C berwarna hitam dengan Nomor
01772|Imei  1: 863331061507625  Imei  2: 863331061507633  beserta  1 (satu)
01773|buah kartu handphone telkomsel dengan nomor: 082171347164;
01774|e.1  (satu)  lembar  foto  copy  Electronic  Tiket  Receipt  Medan  (KNO)  –
01775|Batam (BTH) dengan kode booking reference ONJOQT tanggal 11 Juni
01776|2024 atas nama penumpang Mr. Muhammad Tio Restia;
01777|f. 1 (satu)  lembar tiket kapal Oceanna 21 tujuan Tg. Balai Karimun atas
01778|nama penumpang Mhd. Tio Restia tanggal 11 Juni 2024 beserta 1 (satu)
01779|lembar pass pelabuhan laut domestik Harbour Bay;
01780|Dirampas untuk dimusnahkan;
01781|6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar  biaya perkara
01782|masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01783|
01784|Senin
01785|
01786|3
01787|
01788|2025
01789|
01790|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01791|Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 3 Februari
01792|2025, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
01793|Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., dan Alfonsius J.P . Siringoringo, S.H., masing-
01794|
01795|didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  Azaria Gabriel Larosa ,
01796|S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Benedictus Krisna Mukti, S.H.,
01797|
01798|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01799|
01800|Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H. Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.
01801|Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.