00463|3688/SRG/12/2024  adalah  seorang  laki-laki  bernama Mukhlisol  Aman  Bin
00464|(Alm) Mustari dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan
00465|dan bukan orang lain dari padanya;
00466|- Bahwa awalnya pada sekitar Tahun 2020 saksi Saeful Azis Bin (Alm) Sayuti
00467|ketika sedang memproses Visa di Kedutaan Saudi Arabia bertemu dengan
00468|Terdakwa di parkiran Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. Dari awal perkenalan
00469|tersebut Terdakwa mengaku sebagai Hendel di Bandara Soekarno-Hatta dan
00470|mengaku bisa meloloskan calon pekerja Indonesia yang hendak bekerja di
00471|Luar Negeri dan Terdakwa berkata kepada saksi Saeful Azis Bin (Alm) Sayuti,
00472|jika tanpa adanya Hendel, calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di
00473|Luar Negeri tidak akan bisa lolos dalam pemeriksaan dan tidak akan bisa
00474|naik pesawat serta tidak akan di erbangkan jika tidak menggunakan jasa
00475|hendel. Berawal dari pertemuan tersebut selanjutnya saksi Saeful Azis Bin
00476|
00477|(Alm) Sayuti menjalin hubungan kerja sama dengan Terdakwa, saksi Saeful
00478|Azis  Bin  (Alm)  Sayuti  yang  berperan  merekrut  tenaga  kerja,  sedangkan
00479|Terdakwa  yang  berperan  sebagai  hendel  atau  yang  mengurusi
00480|keberangkatan keluar negeri calon tenaga kerja, dari pembelian tiket pesawat
00481|hingga pengurusan boarding pass;
00482|- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB
00483|Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati ditelepon oleh
00484|terdakwa  untuk  datang  ke  rumahnya  karena  malamnya  mau  berangkat
00485|terbang ke Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00486|Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap terdakwa
00487|dan yang lain naik mobil tedakwa jenis Toyota Rush warna putih. Kemudian
00488|pada  saat  diperjalanan  kami  semua  distop  oleh  polisi  yang  berpakaian
00489|preman dan bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan
00490|polisi bertanya ”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan
00491|bahwa kita akan pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor
00492|polisi; 
00493|- Bahwa Terdakwa telah membawa 4 (empat) orang yang akan diberangkatkan
00494|ke  Arab  Saudi  atas  nama  Saksi  Muzayanah,  Saksi  Ruminah,  Sdr.  Dewi
00495|Purwati dan Sdr. Sumiati;
00496|- Bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu di bandara untuk pemberangkatan
00497|yang ingin pergi keluar negeri dan Terdakwa yang membelikan tiket, check in
00498|tiket yang dibantu oleh teman Terdakwa;
00499|- Bahwa dalam membeli tiket pemberangkatan menggunakan uang Terdakwa
00500|dengan harga pemberangkatan untuk per-orangan sebesar Rp16.000.000,00
00501|(enam belas juta rupiah);
00502|- Bahwa Terdakwa tidak  mempunyai kantor sendiri untuk  orang yang  ingin
00503|berangkat kerja keluar negeri;
00504|- Bahwa tidak ada perijinan dari pihak berwenang tentang pemberangkatan
00505|terdakwa dan yang lainnya ke luar negeri;
00506|- Bahwa  ada  beberapa  persyaratan  untuk  pemberangkatan  ke  Arab  Saudi
00507|sebagai berikut:
00508|a. Surat Ijin Keluarga;
00509|b. KTP;
00510|c. Kartu Keluarga;
00511|d. Surat nikah.
00512|- Bahwa keempat CPMI atas nama Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr.
00513|Dewi Purwati dan Sdr. Sumiati namun belum sempat diberangkatkan;
00514|
00515|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00516|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
00517|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00518|Menimbang bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00519|dakwaan alternatif sebagai berikut:
00520|1. Dakwaan Pertama: Pasal 11  jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia
00521|Nomor 21 T ahun 2007 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00522|Orang
00523|2. Dakwaan Kedua: Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 T ahun
00524|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
00525|KUHP;
00526|3. Dakwaan  Ketiga:  Pasal  86  huruf  b  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00527|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  jo.
00528|Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
00529|Menimbang bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti
00530|tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada T erdakwa, maka
00531|terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  akan  meneliti  apakah  unsur-unsur  pasal  dalam
00532|dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00533|Menimbang  bahwa  oleh  karena  T erdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut
00534|Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim
00535|akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta
00536|persidangan  dan  apabila  unsur-unsur  pasal  yang  terlebih  dahulu  dipilih  dan
00537|dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa, maka
00538|Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  unsur-unsur  pasal  selanjutnya  serta
00539|begitupun  sebaliknya apabila unsur-unsur  pasal yang  terlebih dahulu dipilih dan
00540|dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa maka Majelis
00541|Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;
00542|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan
00543|terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam
00544|dakwaan  kesatu  Penuntut  Umum  yaitu  Pasal  81  Undang-undang  Republik
00545|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00546|Indonesia jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP,  yang  unsur-unsurnya  adalah
00547|sebagai berikut:
00548|1. Setiap orang;
00549|2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00550|3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
00551|serta melakukan perbuatan;
00552|Ad.1. Setiap Orang;
00553|
00554|Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja
00555|orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat
00556|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  tidak  digantungkan  pada
00557|kualitas/kedudukan  tertentu.  Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan
00558|berdasarkan keterangan  saksi-saksi, keterangan Terdakwa , dan barang bukti
00559|yang  diajukan di  persidangan, maka  yang  dimaksud  Setiap  Orang  dalam
00560|perkara a quo adalah Terdakwa Mukhlisol Aman Bin (Alm) Mustari;
00561|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
00562|Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa tersebut merupakan subjek
00563|hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno
00564|Mertokusumo  subyek  hukum  (subjectum  juris)  adalah  segala  sesuatu  yang
00565|dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban hukum
00566|yang terdiri dari orang (natuurlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon);
00567|Menimbang bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan
00568|bertanggung jawab harus ada:
00569|a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang
00570|buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
00571|b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang
00572|baik dan buruknya perbuatan tadi;
00573|Menimbang bahwa butir (a) merupakan faktor akal ( intellectual factor )
00574|yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang
00575|tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak ( volitional
00576|factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana
00577|yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;
00578|Menimbang  bahwa  identitas  Terdakwa  yang  termuat  dalam  Surat
00579|Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan
00580|Terdakwa  sendiri  ternyata  telah  cocok  dengan  identitas  Terdakwa  di
00581|persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun
00582|petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruaan orang (error in persona) sebagai subjek
00583|hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara a quo;
00584|Menimbang  bahwa  dari  pengamatan  Majelis  Hakim  selama  proses
00585|persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan
00586|rohani, tidak berada di bawah pengampuan dan dari usia sudah dikategorikan
00587|dewasa.  Hal-hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Terdakwa  merupakan  subjek
00588|yang  cakap  dihadapan  hukum  untuk  mempertanggungjawabkan  seluruh
00589|perbuatan yang telah dilakukannya;
00590|Menimbang bahwa oleh karena itu unsur  setiap orang  telah terpenuhi
00591|menurut  hukum.  Selanjutnya,  tentang  apakah  perbuatan  Terdakwa  dapat
00592|
00593|dinyatakan  bersalah  dan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  Terdakwa
00594|tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;
00595|Ad.2. Yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00596|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
00597|adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
00598|kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah
00599|kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan yang
00600|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara
00601|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00602|menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
00603|Menimbang  bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  Perseorangan  adalah
00604|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  tanpa  melalui
00605|pelaksana penempatan;
00606|Menimbang bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00607|adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
00608|memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan
00609|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00610|Menimbang bahwa Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha
00611|berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab
00612|menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberi kerja;
00613|Menimbang  bahwa  Pemberi  Kerja  adalah  instansi  pemerintah,  badan
00614|hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara
00615|tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia;
00616|Menimbng bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
00617|Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan
00618|oleh  Menteri  kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan
00619|menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Surat  lzin
00620|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah
00621|lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan  Penempatan
00622|Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja
00623|Migran Indonesia;
00624|Menimbang  bahwa  dalam  ketentuan  UU  Nomor  18  tahun  2017
00625|ditentukan: “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
00626|harus memenuhi persyaratan: 
00627|- berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 
00628|- memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani; 
00629|- terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Pukulinan Sosial; dan 
00630|- memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00631|
00632|Dan dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang a quo ditentukan “Untuk dapat
00633|ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  memiliki
00634|dokumen yang meliputi”:
00635|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan
00636|fotokopi buku nikah; 
00637|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang
00638|diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
00639|c. sertifikat kompetensi kerja; 
00640|d. surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  kesehatan  dan
00641|psikologi; 
00642|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, 
00643|f. Visa Kerja, 
00644|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
00645|h. dan Perjanjian Kerja.
00646|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat
00647|disimpulkan, jika orang atau warga Negara Indonesia yang menginginkan menjadi
00648|pekerja imigran di luar negeri harus memenuhi persyaratan-persyaratan kumulatif
00649|sebagaimana  yang  telah  ditentukan  dalam  perundang-undangan  tersebut,  baik
00650|sebagai orang yang akan ditempatkan sebagai pekerja imigran maupun pihak yang
00651|akan  memberikan  atau  mengirimkan  seseorang  keluar  negeri  sebagai  pekerja
00652|imigran;
00653|Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan di atas dihubungkan dengan fakta
00654|hukum di persidangan, bahwa awalnya sekitar T ahun 2020 saksi Saeful Azis Bin (Alm)
00655|Sayuti ketika sedang  memproses Visa di Kedutaan Saudi Arabia bertemu dengan
00656|T erdakwa di parkiran Kedutaan Saudi Arabia di Jakarta. Dari awal perkenalan tersebut
00657|T erdakwa mengaku sebagai Hendel di Bandara Soekarno-Hatta dan mengaku bisa
00658|meloloskan  calon  pekerja  Indonesia  yang  hendak  bekerja  di  Luar  Negeri  dan
00659|T erdakwa berkata kepada saksi Saeful Azis Bin (Alm) Sayuti, jika tanpa adanya
00660|Hendel, calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Luar Negeri tidak akan
00661|bisa lolos dalam pemeriksaan dan tidak akan bisa naik pesawat serta tidak akan di
00662|erbangkan jika tidak menggunakan jasa hendel. Berawal dari pertemuan tersebut
00663|selanjutnya saksi Saeful Azis Bin (Alm) Sayuti menjalin hubungan kerja sama dengan
00664|T erdakwa, saksi Saeful Azis Bin (Alm) Sayuti yang berperan merekrut tenaga kerja,
00665|sedangkan  T erdakwa  yang  berperan  sebagai  hendel  atau  yang  mengurusi
00666|keberangkatan keluar negeri calon tenaga kerja, dari pembelian tiket pesawat hingga
00667|pengurusan boarding pass;
00668|Menimbang bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2024 sekira pukul
00669|18.00 WIB Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr. Sumiati ditelepon oleh
00670|terdakwa untuk datang ke rumahnya karena malamnya mau berangkat terbang ke
00671|
00672|Arab Saudi. Lalu sesampainya Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, Sdr.
00673|Sumiati di rumah terdakwa, setelah semua lengkap terdakwa dan yang lain naik mobil
00674|tedakwa jenis T oyota Rush warna putih. Kemudian pada saat diperjalanan T erdakwa,
00675|Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah, Sdr. Dewi, dan Sdr. Sumiati distop oleh polisi yang
00676|berpakaian preman dan bertanya kepada kami semua yang berada didalam mobil dan
00677|polisi bertanya ”mau kemana?” lalu ada salah satu orang yang menjelaskan bahwa
00678|kita akan pergi ke bandara, setelah itu kami semua dibawa ke kantor polisi; 
00679|Menimbang bahwa Terdakwa telah membawa 4 (empat) orang yang akan
00680|diberangkatkan ke Arab Saudi atas nama Saksi Muzayanah, Saksi Ruminah,
00681|Sdr.  Dewi  Purwati  dan  Sdr.  Sumiati  namun  belum  sempat  diberangkatkan,
00682|Terdakwa sudah ditangkap polisi;
00683|Menimbang bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu di bandara untuk
00684|pemberangkatan yang ingin pergi keluar negeri dan Terdakwa yang membelikan
00685|tiket,  check in  tiket yang dibantu oleh teman Terdakwa menggunakan uang
00686|Terdakwa  dengan  harga  pemberangkatan  untuk  per-orangan  sebesar
00687|Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
00688|Menimbang bahwa T erdakwa tidak mempunyai kantor sendiri untuk orang
00689|yang  ingin  berangkat kerja  keluar  negeri  dan tidak  memiliki  izin  Perekrutan
00690|Pekerja Migran Indonesia dan Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari
00691|pihak yang berwenang;
00692|Menimbang  bahwa  dipersidangan  telah  terungkap  jika  Terdakwa
00693|bukanlah subjek hukum yang terkait dengan instansi atau badan hukum yang
00694|memiliki kewenangan dalam mengrimkan seseorang sebagai pekerja imigran
00695|keluar negeri, sehingga dengan demikin unsur ini telah terpenuhi; 
00696|Ad.3. Sebagai orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan
00697|yang turut serta melakukan perbuatan;
00698|Menimbang  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternatif,  artinya  sudah  cukup
00699|apabila salah satu saja yang dibuktikan;
00700|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  yang  melakukan
00701|pidana (pleger), ialah orang ini secara sendiri telah berbuat mewujudkan segala
00702|anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan
00703|(doen plegen ) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua)  orang, yang menyuruh
00704|(doen plegen ) dan yang disuruh ( pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang
00705|melakukan  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh  orang  lain,  meskipun
00706|demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri
00707|peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh ( pleger) itu harus
00708|hanya  merupakan  suatu  alat  (instrumen)  saja.  Sedangkan  yang  dimaksud
00709|dengan  turut  melakukan  (medepleger)  dalam  arti  kata  bersama-sama
00710|melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan
00711|
00712|(pleger) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana itu (R.
00713|Susilo);
00714|Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana
00715|Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan ( deelneming). Pengertian ini perlu
00716|dikemukakan  untuk  menentukan  pertanggungjawaban  dari  peserta  pelaku
00717|tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan ( deelneming) dibahas oleh
00718|Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya ”Hukum Pidana, Kumpulan
00719|Kuliah  Bagian Kedua” menyebutkan  Pasal  55  ayat (1) Ke-1  KUHP sebagai
00720|ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu “ strafbaarfeit atau delict”, apabila
00721|dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal
00722|ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;
00723|Menimbang bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur
00724|yang dirumuskan di dalam Undang-Undang mengenai suatu tindak pidana atau
00725|delik.  Turut  serta  melakukan  itu  dapat  terjadi  jika  dua  orang  atau  lebih
00726|melakukan  secara  bersama-sama  sesuatu  perbuatan  yang  dapat  dihukum,
00727|sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat
00728|tercapai. Jika kerja sama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga
00729|tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai
00730|suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut
00731|Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan
00732|Gabungan Tindak Pidana” halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad,
00733|Noyon  dan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  26  Juni  1971  Nomor
00734|15/K/Kr/1970, bahwa  “tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang
00735|berbentuk  ikut  serta  harus  memenuhi  semua  unsur  tindak  pidana  yang
00736|dilakukan”. Menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  dalam  putusannya
00737|Nomor:  1395.K/Pid/1985  tanggal  24  Septemebr  1987  yang  memutuskan
00738|sebagai berikut: “Penerapan Pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif
00739|melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)”. Roeslan Saleh,
00740|S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan,
00741|penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan: ‘Tetapi janganlah
00742|hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap