01718|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  sudah  memiliki  kompetensi  dapat
01719|mendaftarkan  dirinya  di  Dinas  Tenaga  Kerja  sesuai  domisili  kemudian
01720|melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai Pasal 13  Undang-Undang
01721|Republik Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01722|Indonesia;
01723|- Bahwa  T erdakwa  memberikan  keterangan  bahwa  T erdakwa
01724|memberangkatkan  Saksi Emud, Saksi Ali, Saksi Samad Bin Sayuti, dan Saksi
01725|Suratman ke negara Malaysia tidak melalui Agen Perusahaan atau PT akan tetapi
01726|melalui  Perorangan  atau  Pribadi,  dan  T erdakwa  tidak  mempunyai  izin  untuk
01727|memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
01728|- Bahwa  menurut  pendapat  Ahli  Tulus  Setyo  Nugroho,  S.E.,  M.M.,
01729|Perseorangan tidak diperkenankan melakukan proses penempatan pekerja migran
01730|ke luar negeri, dan menurut Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01731|18  T ahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01732|penempatan  pekerja  migran  ke  luar  negeri  terdiri  atas  Badan,  Perusahaan
01733|Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau Perusahaan yang menempatkan
01734|Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01735|
01736|- Bahwa keuntungan yang T erdakwa dapatkan setelah dipotong biaya-biaya
01737|akomodasi dan pengurusan paspor tersebut yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu
01738|rupiah) dari masing-masing orang sehingga totalnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua
01739|juta rupiah), sedangkan Sdr. Ajman mendapatkan keuntungan sejumlah sebesar
01740|Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
01741|- Bahwa  Saksi  Ali  bin  Darjat  mengajukan  permohonan  restitusi  kepada
01742|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  sejumlah Rp13.900.000,00
01743|(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
01744|- Bahwa  Saksi  Emud  bin  Sala mengajukan  permohonan  restitusi  kepada
01745|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  sejumlah Rp11.510.000,00
01746|(sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
01747|- Bahwa  berdasarkan  bukti  surat  berupa  Surat Nomor:  R-
01748|4084/4.1.PPP/LPSK/07/2025  perihal  Pengajuan  Restitusi  yang  diterbitkan
01749|oleh Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan
01750|Korban,  tanggal  3  Juli  2025,  berikut  lampiran  1  (satu)  rangkap  Laporan
01751|Restitusi  yang  isinya  pada  pokoknya  menyatakan  kerugian  yang  dialami
01752|pemohon restitusi selaku korban tindak pidana perdagangan orang dengan
01753|Terdakwa Nurman yaitu untuk Sdr. Emud bin Sala sejumlah Rp13.900.000,00
01754|(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk Sdr. Ali bin Darjat sejumlah
01755|Rp11.510.000,00 (sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), untuk Sdr.
01756|Samad bin Sayuti sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk Sdr.
01757|Suratman bin Sumarto sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus
01758|ribu rupiah);
01759|- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
01760|dan  Korban  Nomor  A.0142.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025  tentang
01761|Penilaian  Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan
01762|Saksi  dan  Korban,  tanggal  21  April  2025,  pada  pokoknya  memutuskan
01763|menerima  permohonan  fasilitasi  restitusi  berupa  ganti  rugi  korban  tindak
01764|pidana yang diajukan Emud bin Sala dengan nilai sebesar Rp13.900.000,00
01765|(tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
01766|- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
01767|dan  Korban  Nomor  A.0143.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025  tentang
01768|Penilaian  Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan
01769|Saksi  dan  Korban,  tanggal  21  April  2025,  yang  isinya  pada  pokoknya
01770|memutuskan  menerima  permohonan  fasilitasi  restitusi  berupa  ganti  rugi
01771|korban  tindak  pidana  yang  diajukan  Ali  bin  Darjat  dengan  nilai  sebesar
01772|Rp11.510.000,00 (sebelas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
01773|
01774|- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
01775|dan  Korban  Nomor  A.0144.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025  tentang
01776|Penilaian  Ganti  Rugi  yang  diterbitkan  oleh  Ketua  Lembaga  Perlindungan
01777|Saksi  dan  Korban,  tanggal  21  April  2025,  yang  isinya  pada  pokoknya
01778|memutuskan  menerima  permohonan  fasilitasi  restitusi  berupa  ganti  rugi
01779|korban tindak pidana yang diajukan Samad bin Sayuti dengan nilai sebesar
01780|Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
01781|- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi
01782|dan  Korban  Nomor  A.0145.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025  tentang
01783|Penilaian Ganti Rugi  yang diterbitkan oleh Ketua  Lembaga Perlindungan
01784|Saksi  dan  Korban,  tanggal  21  April  2025,  yang  isinya  pada  pokoknya
01785|memutuskan  menerima  permohonan  fasilitasi  restitusi  berupa  ganti  rugi
01786|korban  tindak  pidana  yang  diajukan  Suratman  bin  Sumarto  dengan  nilai
01787|sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
01788|- Bahwa  Terdakwa  sangat  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak
01789|akan mengulanginya lagi;
01790|- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
01791|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01792|
01793|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01794|apakah berdasarkan fakta  hukum tersebut diatas,  Terdakwa dapat dinyatakan
01795|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
01796|Menimbang bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01797|dengan dakwaan  yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01798|memperhatikan  fakta  tersebut  diatas  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
01799|dakwaan  alternatif  pertama  Pasal  10  jo.  Pasal  4  Undang-Undang  Republik
01800|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01801|Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01802|1. Setiap orang;
01803|2. yang membantu atau melakukan percobaan  membawa warga negara
01804|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
01805|3. dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01806|Indonesia;
01807|Menimbang bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01808|mempertimbangkan sebagai berikut:
01809|Ad.1. Unsur “Setiap orang”;
01810|Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01811|21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01812|pada angka 4 mendefinisikan “ Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau
01813|
01814|korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya pada
01815|angka 6 diuraikan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
01816|yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
01817|Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan  agar tidak terjadi
01818|kesalahan mengenai orangnya (error in persona);
01819|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaannya  telah
01820|menunjuk  subjek  hukum  orang  perseorangan bernama  NURMAN  Bin  ASIM
01821|(Alm) selaku Terdakwa dalam  perkara  ini,  dimana  identitas  Terdakwa
01822|sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dicocokkan
01823|di  persidangan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  155  ayat  (1)  KUHAP,  dan
01824|Terdakwa membenarkannya. Adapun saksi-saksi yang di dengar keterangannya
01825|di persidangan juga mengakui bahwa  Terdakwa yang diajukan di persidangan
01826|dalam perkara ini adalah benar orang bernama NURMAN Bin ASIM (Alm) yang
01827|diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01828|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
01829|Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;
01830|Ad.2. Unsur ”yang membantu atau melakukan percobaan membawa Warga
01831|Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01832|Menimbang  bahwa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  yang
01833|dimaksud  dengan “membawa”  adalah  memegang atau  mengangkat sesuatu
01834|sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, mengangkut ,
01835|memuat, memindahkan ,  mengirimkan, mengajak pergi , pergi bersama-sama;
01836|memimpin,  mendatangkan, mengakibatkan , menyebabkan,  menarik  atau
01837|melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya);
01838|Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01839|12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia menentukan
01840|bahwa Warga Negara Indonesia adalah:
01841|a. setiap  orang  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan
01842|dan/atau  berdasarkan  perjanjian  Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan
01843|negara  lain  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  sudah  menjadi  Warga
01844|Negara Indonesia;
01845|b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu
01846|Warga Negara Indonesia;
01847|c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga
01848|Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
01849|d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga
01850|negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
01851|
01852|e. anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  dari  seorang  ibu  Warga
01853|Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau
01854|hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada
01855|anak tersebut;
01856|f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah
01857|ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga
01858|Negara Indonesia;
01859|g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
01860|Negara Indonesia;
01861|h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga
01862|negara  asing  yang  diakui  oleh  seorang  ayah  Warga  Negara  Indonesia
01863|sebagai  anaknya  dan  pengakuan  itu  dilakukan  sebelum  anak  tersebut
01864|berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
01865|i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu
01866|lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
01867|j. anak  yang  baru  lahir  yang  ditemukan  di  wilayah  negara  Republik
01868|Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
01869|k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan
01870|ibunya  tidak  mempunyai  kewarganegaraan  atau  tidak  diketahui
01871|keberadaannya;
01872|l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari
01873|seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari
01874|negara  tempat  anak  tersebut  dilahirkan  memberikan  kewarganegaraan
01875|kepada anak yang bersangkutan;
01876|m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
01877|kewarganegaraannya,  kemudian  ayah  atau  ibunya  meninggal  dunia
01878|sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia;
01879|Menimbang bahwa  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01880|43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, pada Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa
01881|yang dimaksud Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu
01882|unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan,  perairan
01883|pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah
01884|di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan
01885|yang terkandung di dalamnya. Lebih lanjut dalam Pasal 4 disebutkan bahwa
01886|Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah
01887|perairan, dasar  laut, dan tanah di  bawahnya serta ruang  udara di  atasnya,
01888|termasuk  seluruh  sumber  kekayaan  yang  terkandung  di  dalamnya,  dimana
01889|
01890|dalam  Pasal  6 ayat (1)  ditegaskan  bahwa  batas  Wilayah  Negara  Kesatuan
01891|Republik Indonesia meliputi:
01892|a. di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan
01893|Timor Leste;
01894|b. di  laut  berbatas  dengan  Wilayah  Negara  Malaysia,  Papua  Nugini,
01895|Singapura, dan Timor Leste, dan;
01896|c. di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan
01897|batasnya  dengan  angkasa  luar  ditetapkan  berdasarkan  perkembangan
01898|hukum internasional;
01899|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap
01900|dipersidangan,  telah  dilakukan  penangkapan  terhadap  T erdakwa  karena  diduga
01901|menjadi perantara untuk mengurus proses pemberangkatan 4 (empat) orang pekerja
01902|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri akan tetapi tidak sesuai dengan
01903|tata  cara  prosedur  perundang-undangan  yang  berlaku,  dimana  keempat  orang
01904|tersebut adalah Saksi Samad Bin Sayuti, Saksi Ali Bin Darjat, Saksi Emud Bin Sala,
01905|dan Saksi Suratman Als Goman Bin Sumarto;
01906|Menimbang bahwa penangkapan terhadap T erdakwa dilakukan dikarenakan
01907|sebelumnya  pihak  kepolisian  mendapatkan  informasi  bahwa  di  Kec. Cijaku  ada
01908|perorangan yang dapat memberangkatkan warga ke luar negeri untuk menjadi Calon
01909|Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia. Kemudian setelah Saksi  Andreas
01910|Sitorus bersama tim melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, lalu pada hari
01911|Jumat, tanggal 13 Desember 2024 diperoleh informasi bahwa ada warga Kabupaten
01912|Lebak yang akan berangkat ke luar negeri akan tetapi tidak sesuai dengan tata cara
01913|prosedur  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  diangkut  menggunakan  mobil
01914|Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor Polisi A 1886 FP , dan kemudian Saksi
01915|Andreas Sitorus bersama dengan Sdr. Desta melakukan pengejaran terhadap mobil
01916|tersebut, hingga pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, sekira pukul 21.30 WIB
01917|di Jl. Raya Soekarno-Hatta, Kel. Cijoro Pasir, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov.
01918|Banten, tepatnya di lampu merah Malang Nengah, mobil tersebut berhenti kemudian
01919|dilakukan penggerebekan dan diketahui mobil Daihatsu Xenia tersebut dikendarai oleh
01920|Saksi Samad Bin Muhani (Alm) dan saat itu sedang mengangkut Saksi Samad Bin
01921|Sayuti, Saksi Ali, Saksi Emud, dan Saksi Suratman yang rencananya akan diantar ke
01922|Bandara Soekarno-Hatta untuk berangkat dengan menggunakan pesawat menuju ke
01923|Pekanbaru. Kemudian Saksi Samad Bin Muhani (Alm), Saksi Samad Bin Sayuti, Saksi
01924|Ali, Saksi Emud, dan Saksi Suratman dibawa ke Polres Lebak untuk dilakukan
01925|interogasi dengan unit IV/PPA Polres Lebak;
01926|
01927|Menimbang bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Samad Bin
01928|Muhani (Alm), Saksi Samad Bin Sayuti, Saksi Ali, Saksi Emud, dan Saksi Suratman
01929|diketahui bahwa Saksi Samad Bin Muhani (Alm), Saksi Samad Bin Sayuti, Saksi Ali,
01930|Saksi Emud, dan Saksi Suratman tersebut rencananya akan diberangkatkan oleh
01931|T erdakwa ke negara Malaysia melalui Pekanbaru sebagai Calon Pekerja Migran
01932|Indonesia, akan tetapi keberangkatannya tidak melalui perusahaan atau PT melainkan
01933|berangkat  dengan  bantuan  perorangan  yaitu  T erdakwa,  dan  tanpa  dibekali
01934|keterampilan terlebih dahulu, yang mana keempat orang tersebut masing-masing
01935|dimintai  uang  sejumlah  Rp11.000.000,00  (sebelas  juta  rupiah)  sampai  dengan
01936|Rp12.000.000,00  (dua  belas  juta  rupiah)  oleh  T erdakwa  untuk  biaya  mengurus
01937|keberangkatan ke luar negeri dan biaya pembuatan paspor, sehingga berdasarkan
01938|informasi tersebut kemudian dilakukan pula penangkapan terhadap T erdakwa;
01939|Menimbang bahwa saat penangkapan terhadap T erdakwa, Saksi Samad Bin
01940|Muhani (Alm), Saksi Samad Bin Sayuti, Saksi Ali, Saksi Emud, dan Saksi Suratman
01941|tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
01942|- 1  (satu)  buah  handphone  OPPO  A5s  warna  hitam,  No.  IMEI  1:
01943|866251048031530, No. IMEI 2: 866251048031522 dan 1 (satu) buah simcard
01944|T elkomsel dengan nomor 081389666746 disita dari T erdakwa;
01945|- 1  (satu)  buah  handphone  Vivo  2019  warna  biru,  No.  IMEI  1:
01946|867472059411259, No. IMEI 2: 867472059411242, dan 1 (satu) buah simcard
01947|T elkomsel dengan nomor 081347301126 disita dari Saksi Samad Bin Sayuti;
01948|- 1  (satu)  buah  handphone  Vivo  Y21  warna  biru,  No.  IMEI  1:
01949|8680930559103990,  No.  IMEI  2:  8680930559103982,  1  (satu)  buah  simcard
01950|T elkomsel dengan nomor 085326347796, 1 (satu) buah simcard Indosat Ooredoo
01951|dengan nomor 085694672053, disita dari Saksi Samad Bin Muhani (Alm);
01952|- 1  (satu)  buah  handphone  Vivo  1901  warna  merah  hitam,  No.  IMEI  1:
01953|111111111111119, No. IMEI 2: 111111111111705 dan 1 (satu) buah simcard
01954|Indosat Ooredoo dengan nomor +60193066459, disita dari Saksi Ali Bin Darjat;
01955|- 1  (Satu)  buah  handphone  Realme  Note  50  warna  biru,  No.  IMEI  1:
01956|861936073781778, No. IMEI 2: 861936073781760, dan 1 (satu) buah simcard
01957|Indosat Ooredoo dengan nomor 085591887920, disita dari Saksi Emud Bin Sala;
01958|- 1  (Satu)  buah  handphone  Realme  C12  warna  biru,  No.  IMEI  1:
01959|864879050459959, No. IMEI 2: 864879050459942, dan 1 (satu) buah simcard
01960|Indosat Ooredoo dengan nomor 086894931146, disita dari Saksi Suratman Als
01961|Goman Bin Sumarto;
01962|dimana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi
01963|dengan T erdakwa untuk mengurus keberangkatan Saksi Samad Bin Sayuti, Saksi Ali,
01964|
01965|Saksi Emud, dan Saksi Suratman ke negara Malaysia untuk menjadi Calon Pekerja
01966|Migran Indonesia di luar negeri, dan selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 6
01967|(enam) buah Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Serang dengan
01968|paspor a.n. ALI, a.n. ALI, a.n. SAMAD, a.n. SURATMAN, a.n. DADANG, a.n. EMUD