00475|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  diajukan  TERDAKWA  dan
00476|setelah  diperiksa  identitas  Terdakwa,  sesuai  sebagaimana  tercantum  dalam
00477|Surat Dakwaan Penuntut Umum;
00478|Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan
00479|rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan
00480|jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik
00481|sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban
00482|atas dakwaan Penuntut Umum tersebut; 
00483|Menimbang,  bahwa  unsur  setiap  orang  menunjuk  kepada  pelaku
00484|perbuatan  yang  didakwakan  sehingga  harus  dapat  dibuktikan  Terdakwalah
00485|pelakunya  oleh  karena  itu  unsur  ini  tidak  dapat  dipertimbangkan  tersendiri
00486|melainkan  bersama-sama  dengan  unsur  yang  mengikutinya.  Unsur  “Setiap
00487|Orang” tersebut  akan  terpenuhi  bila  unsur  lainnya  telah  terpenuhi  dalam
00488|perbuatan Terdakwa;
00489|Ad.2. Unsur  melakukan  perbuatan  perekrutan,  pengangkutan,
00490|penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan
00491|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
00492|
00493|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00494|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberi
00495|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00496|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00497|mengeksploitasi  orang  tersebut  diwilayah  Negara  Republik
00498|Indonesia;
00499|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah
00500|satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan
00501|lagi dan dianggap telah terbukti;
00502|Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut perlu diketahui
00503|arti atau pengertian dari istilah sebagaimana dalam unsur ad.2 a quo yang akan
00504|dijelaskan sebagai berikut;
00505|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perekrutan berdasarkan
00506|Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
00507|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak,
00508|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
00509|komunitasnya.  Yang  dimaksud  dengan  pengangkutan menurut  Kamus
00510|Berbahasa Indonesia adalah perpindahan orang dan/barang dari satu tempat ke
00511|tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
00512|Pengertian  penampungan sebagaimana pada Kamus Besar Bahasa Indonsia
00513|adalah  proses,  cara,  perbuatan  menampung.  Yang  dimaksud  Pengiriman
00514|menurut  Pasal  1  poin  10  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00515|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan
00516|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
00517|Yang  dimaksud  dengan  pemindahan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonsia
00518|adalah beralih atau bertukar tempat. Selanjutnya pengertian dari  penerimaan
00519|adalah persetujuan seseorang terhadap realitas suatu situasi, mengakui suatu
00520|proses atau kondisi, atau sambutan dan rasa memiliki yang positif, bantuan dan
00521|dukungan atau seseorang menyetujui sesuatu;
00522|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 12 Undang-undang Nomor
00523|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00524|yang dimaksud dengan  ancaman kekerasan  adalah setiap perbuatan secara
00525|melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
00526|baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut
00527|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang.  Penculikan  menurut  Kamus
00528|Besar  Bahasa  Indonsia  adalah  penyimpangan  yang  melanggar  hukum  dan
00529|
00530|pengurungan  seseorang  terhadap  kehendaknya.  Yang  dimaksud  dengan
00531|penyekapan adalah  proses,  cara,  perbuatan  menyekap.  Pemalsuan adalah
00532|proses, cara, perbuatan  memalsu. Yang dimaksud dengan  penipuan  adalah
00533|perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
00534|dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu  ataupun  serangkaian
00535|kebohongan. Yang dimaksud dengan  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi
00536|rentan adalah situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat
00537|diterima kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Pengertian
00538|penjeratan utang  menurut Pasal 1 poin 15  Undang-undang No mor 21 Tahun
00539|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah
00540|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00541|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00542|tanggung  jawabnya,  atau  jasa  pribadinya  sebagai  bentuk  pelunasan  utang.
00543|Yang dimaksud dengan  memberi bayaran  disamakan dengan arti  upah yaitu
00544|memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah
00545|untuk  mengerjakan  suatu  pekerjaan  tertentu  dan  bayaran  yang  diberikan
00546|menurut perjanjian yang telah disepakati. Yang dimaksud pengertian  manfaat
00547|sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah guna atau faedah,
00548|laba atau untung;
00549|Menimbang, bahwa  Pasal 1 poin 7  Undang-undang No mor 21 Tahun
00550|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan
00551|yang  dimaksud  dengan  eksploitasi adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
00552|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
00553|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00554|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
00555|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
00556|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
00557|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
00558|Menimbang  bahwa  pada  tanggal  3  November  2024,  Satgas  TPPO
00559|melakukan operasi di Hotel Horison sekitar pukul 23.50 WITA dan mendapati
00560|Terdakwa  sedang  menunggu  di  lobi  setelah  mengatur  transaksi  prostitusi
00561|dengan pelanggan;
00562|Menimbang  b ahwa  pada  tanggal  03  November  2024  Terdakwa
00563|perdagangkan SAKSI 1 (KORBAN)  kepada seseorang bernama Ulal. Terdakwa
00564|mendapatkan  pesan  WA dari  seseorang  bernama  Ulal  untuk  menanyakan
00565|kesediaan perempuan yang dapat memberikan pelayanan prostitusi kemudian
00566|
00567|Terdakwa  menghubungi  SAKSI  1  (KORBAN)   via  chat  dan  menyampaikan
00568|bahwa  ada  calon  pelanggan  yang  hendak  Booking  Out  (BO)  lalu  SAKSI  1
00569|(KORBAN)  datang lalu diantar dengan Terdakwa menuju ke kamar nomor 202;
00570|Menimbang bahwa kemudian Terdakwa turun ke Lobby dan ada orang
00571|yang  menyerahkan  uang  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  untuk
00572|Terdakwa  sejumlah  Rp400.000,00  (empat  ratus  ribu  rupiah)  sebagai  upah
00573|prostitusi  atau  biaya  jasa  yang  menjalankan  perbuatannya  menghubungkan
00574|pelanggan  dengan  SAKSI  1  (KORBAN)   melalui  komunikasi  digital,  yakni
00575|melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp;
00576|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  menghubungkan
00577|pelanggan  dengan  SAKSI  1  (KORBAN)  ,  Majelis  Hakim  berpendapat  hal
00578|tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  memberi  manfaat  bagi  SAKSI  1
00579|(KORBAN)   untuk  bertemu  pelanggannya  sehingga  telah  terjadi  praktik
00580|prostitusi yang bertujuan untuk mengeksploitasi SAKSI 1 (KORBAN)  sehingga
00581|Terdakwa mendapat keuntungan atau upah. Oleh karena itu, Majelis Hakim
00582|berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;
00583|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
00584|maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
00585|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  2  Ayat  (1)
00586|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00587|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00588|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
00589|didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
00590|Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat
00591|Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dalam  Pasal 2 Ayat
00592|(1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
00593|Pidana Perdagangan Orang memiliki frasa yang tidak terpenuhi sesuai dengan
00594|perbuatan Terdakwa;
00595|Menimbang,  bahwa  terhadap  nota  pembelaan  Terdakwa  yang
00596|disampaikan  melalui  Penasihat  Hukumnya  tersebut,  setelah  memperhatikan
00597|fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai
00598|berikut:
00599|- Bahwa  unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang
00600|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00601|Perdagangan  Orang adalah  bersifat  alternatif  sehingga  apabila  salah
00602|
00603|satu  sub  unsur  telah  terbukti  maka  sub  unsur  yang  lain  tidak  perlu
00604|dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;
00605|- Bahwa  unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang
00606|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00607|Perdagangan Orang adalah Pasal yang menganut asas  Lex Spesialis
00608|yaitu asas hukum yang menganut sifat preferensi bahwa aturan yang
00609|bersifat khusus harus didahulukan keberlakuannya yang dalam perkara
00610|ini dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, maka Majelis
00611|Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
00612|mengarah  pada  unsur-unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)
00613|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
00614|Pidana  Perdagangan  Orang  sehingga  pemberlakuannya  haruslah
00615|didahulukan;
00616|- Bahwa Majelis Hakim berpandangan dengan tetap memperhatikan fakta
00617|persidangan  mengenai  upaya  eksploitasi  dalam  Tindak  Pidana
00618|Peragangan  Orang  tidak  dapat  ditafsirkan  terbatas  berupa  ancaman
00619|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00620|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
00621|penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
00622|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
00623|lain, melainkan juga harus diinterpretasikan lebih luas dan menyeluruh
00624|yaitu melihat pula adanya ketergantungan ekonomi SAKSI 1 (KORBAN)
00625|ataupun manipulasi sosial oleh Terdakwa. Meskipun SAKSI 1 (KORBAN)
00626|secara sadar menawarkan jasanya, namun  SAKSI 1 (KORBAN)  tetap
00627|berada  dalam  sistem  yang  dikendalikan  oleh  Terdakwa,  dimana
00628|Terdakwa memiliki jaringan, mencari pelanggan, dan mengatur transaksi,
00629|sehingga  Terdakwa  bukan  sekadar  perantara  tetapi  turut  andil  dalam
00630|aktivitas yang memperdagangkan orang untuk kemudian mendapatkan
00631|bagian keuntungan secara sistematis dari aktivitas SAKSI 1 (KORBAN) ;
00632|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  diatas  dengan
00633|demikian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak
00634|cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak; 
00635|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00636|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00637|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00638|dijatuhkan;
00639|
00640|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00641|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00642|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00643|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00644|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00645|Menimbang bahwa  terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kemasan
00646|berisi  3  buah  kondom  karet  merk  Sutra  berwarna  merah  yang  mana  di
00647|persidangan  telah  diperoleh  fakta  hukum  jika  barang-barang  bukti  tersebut
00648|adalah bentuk serta sarana yang digunakan dari kejahatan ini, maka terhadap
00649|barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dimusnahkan;
00650|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  20  lembar  mata  uang
00651|Rp100.000 dengan total Rp2.000.000. (dua juta rupiah) yang merupakan hasil
00652|dari kejahatan dan 1 (satu) Unit alat komunikasi telepon genggam merk Iphone
00653|tipe 11 Berwarna Putih yang mana di persidangan telah diperoleh fakta hukum
00654|jika handphone tersebut adalah milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan
00655|pelanggan dan SAKSI 1 (KORBAN) tentunya dapat pula dinilai sebagai suatu
00656|sarana dalam melakukan kejahatannya adalah mempunyai nilai ekonomis maka
00657|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00658|  Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00659|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00660|yang meringankan Terdakwa;
00661|Keadaan  yang  memberatkan:
00662|- Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam
00663|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
00664|Keadaan yang meringankan:
00665|- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
00666|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
00667|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
00668|Memperhatikan,  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
00669|2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-
00670|undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00671|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00672|
00673|MENGADILI:
00674|
00675|1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00676|melakukan  tindak  pidana  “perdagangan  orang”  sebagaimana   dalam
00677|Dakwaan alternatif Pertama;
00678|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00679|penjara  selama  3  (tiga)  Tahun  dan  denda  terhadap  terdakwa  sejumlah
00680|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  apabila  denda  tidak
00681|dibayar maka diganti dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
00682|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00683|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00684|4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00685|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00686|- 1  (satu)  kemasan berisi 3 buah  kondom  karet merek  sutra berwarna
00687|merah;
00688|Dirampas untuk dimusnahkan
00689|- 20 lembar mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
00690|- 1 (satu) unit alat komunikasi telepon gengam merk iphone tipe 11 warna
00691|putih;
00692|Dirampas untuk negara.
00693|6. Membebankan kepada  Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
00694|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00695|
00696|Rabu
00697|
00698|19
00699|
00700|2025
00701|
00702|Arya  Putra  Negara  Kutawaringin,  S.H.,  M.H., sebagai  Hakim  Ketua,  Wahyu
00703|Bintoro, S.H, Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
00704|
00705|dibantu oleh Enteng, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari,
00706|serta dihadiri oleh Sahrir, S.H., M.H., Penuntut Umum  dan Terdakwa didampingi
00707|Penasihat Hukum Terdakwa; 
00708|       Hakim Anggota,       Hakim Ketua,
00709|   Ttd.- Ttd.-
00710|    Wahyu Bintoro, S.H.           Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.
00711|   Ttd.-
00712|Hans Prayugotama, S.H.
00713|
00714|Panitera Pengganti,
00715|Ttd.-
00716|Enteng, S.H.
00717|
00718|       Hakim Anggota,       Hakim Ketua,
00719|   Ttd.- Ttd.-
00720|    Wahyu Bintoro, S.H.           Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.
00721|   Ttd.-
00722|Hans Prayugotama, S.H.