01002|- Bahwa  Saksi  menjanjikan  akan  memberangkatkan  Saksi  Muhammad
01003|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim sebagai pelancong dengan VISA
01004|Wisata;
01005|KM A
01006|1
01007|A
01008|2
01009|Paraf
01010|
01011|- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum mengembalikan uang milik
01012|Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim yang telah
01013|Saksi terima dari Terdakwa;
01014|Terhadap  keterangan  Saksi  4,  Terdakwa menyatakan  benar  dan  tidak
01015|berkeberatan;
01016|
01017|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01018|berikut:
01019|1. Ahli Pradiptha Himawan Putra, S.H., M.H.  dibawah sumpah memberikan
01020|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01021|- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
01022|a. Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan Lekong;
01023|b. Tahun 2013 Tamat dan Lulus Pendidikan MTsN Model Selong;
01024|c. Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong;
01025|d. Tahun  2020  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  S1  Hukum  pada
01026|Universitas Mataram;
01027|e. Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum
01028|Universitas Mataram;
01029|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah:
01030|a. RS Metro Medika: (2019-2021) Legal Consultant;
01031|b. RSUD  Provinsi  NTB:  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan  dan
01032|Pengembangan Bidang PPK ( Pengembangan Pemasaran dan
01033|Kemitraan);
01034|c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB: (2022-2023)
01035|Fungsional Pengantar Kerja;
01036|d. Kepala  Bidang  Penempatan  dan  Perluasan  Kerja  pada  Dinas
01037|Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTB  sampai  dengan
01038|sekarang;
01039|- Bahwa  ahli  ditunjuk oleh  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01040|Prov. NTB untuk  menjadi Ahli dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh
01041|pihak Penyidik dari Kepolisian terkait dugaan tindak pidana Perdagangan
01042|orang dan atau Penempatan Pekerja Migran Indonesia Un Prosedural.
01043|- Bahwa  pada  saat  terjadinya  peristiwa  ini,  Pemerintah  Indonesia  Cq.
01044|Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia belum
01045|melakukan  MoU  ataupun  kerjasama  dengan  Pemerintah  Negara
01046|KM A
01047|1
01048|A
01049|2
01050|Paraf
01051|
01052|Australia  terkait  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  serta
01053|berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
01054|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  penempatan  secara
01055|orang-perorangan tidak diperbolehkan.
01056|- Bahwa  alur p erekrutan dan penempatan yang dilakukan  tersebut  tidak
01057|sesuai  dengan  prosedur penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01058|dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01059|Pelindungan  PMI  Pasal  69  yang  menyatakan  bahwa  Orang
01060|Perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01061|Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan  orang  perseorangan  yang
01062|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01063|dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama
01064|10  (sepuluh)  tahun  dengan  denda  paling  banyak  Rp.
01065|15.000.000.000,00,- (lima belas miliar rupiah).
01066|- Bahwa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  Undang-Undang
01067|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01068|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  orang  perseorangan  dilarang
01069|melaksanakan  penempatan  pekerja  mingran  Indonesia,  orang
01070|perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01071|yang  tidak  memiliki kewenangan  untuk  menempatkan pekerja  migran
01072|Indonesi jadi jelas sekali Orang perseorangan tidak dapat melakukan
01073|kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja Migran Indonesia). Adapun
01074|yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan  atau  penempatan  terhadap
01075|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  Perusahaan  yang  memiliki  Badan
01076|Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja
01077|Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
01078|Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja MIgran Indonesia (BP2MI).
01079|Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia
01080|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01081|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun
01082|2019  tentang  Tata  Cara  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
01083|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  10  Tahun  2019  tentang
01084|Pemberian Ijin Pelaksanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia  dan
01085|Permenaker.
01086|KM A
01087|1
01088|A
01089|2
01090|Paraf
01091|
01092|- Bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan Pekerja
01093|Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
01094|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01095|Govermen (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
01096|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
01097|dan BP2MI.
01098|b. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01099|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01100|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan
01101|Republik Indonesia.
01102|c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan Yang akan bekerja di negara
01103|tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan :
01104|- Telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01105|- bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01106|- tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor;
01107|- dilarang  bekerja  pada  pemberi  kerja  perseorangan  atau  sektor
01108|domestic. (Pasal 34  permenaker RI No. 9 Tahun 2019 ).
01109|- Bahwa  Prosedur  dan  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
01110|Indonesia yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01111|Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut:
01112| Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
01113|memiliki Job Order (JO) / Demanlater yang berisikan Kontrak kerja,
01114|Jenis  pekerjaan,  Sistem  penggajian,  Sistem  pekerjaan,  Identitas
01115|pengguna Job Order (JO).
01116| Job  Order  (JO)  dikeluarkan  oleh  KBRI Negara  Penempatan  yang
01117|dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
01118|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Mengajukan secara
01119|online  ke BP2MI untuk  menerbitkan  Surat Ijin  Perekrutan  Pekerja
01120|Migran (SIP2MI) tersebut.
01121| Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI), maka
01122|P3MI Baik  Kantor  Pusat  yang  berdomisili  di  NTB  Maupun  Kantor
01123|cabang menghubungi disnaker Kab/Kota untuk melaporkan adanya
01124|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan
01125|selanjutnya  bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan  sosialisasi,
01126|KM A
01127|1
01128|A
01129|2
01130|Paraf
01131|
01132|Rekrutmen dan Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat
01133|sesuai ketentuan Negara Penempatan.
01134| Setelah mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), maka
01135|pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01136|(P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga Kerja dan
01137|Transmigrasi Kab/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja Migran
01138|Indonesia.
01139| Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
01140|yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,Kartu  Keluarga,  Ijin  Keluarga
01141|(Istri,Suami,Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses
01142|wawancara.  proses  selanjutnya  adalah  dibuatkan   Berita   Acara
01143|Serah   Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01144|Indonesia  (P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01145|(CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01146|dan dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor.
01147| Proses  selanjutnya  adalah  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan
01148|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  mengajukan  Surat  Pengantar
01149|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
01150|Latihan  Kerja  Luar  Negeri  (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01151|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01152|dilakukan proses oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja
01153|Migran Indonesia (P3MI).
01154|- Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01155|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Pemerintah
01156|Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan
01157|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Persyaratan yang harus
01158|dipenuhi  oleh  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  Luar
01159|Negeri adalah sebagai berikut:
01160| Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01161| Memiliki Kompetensi;
01162| Sehat jasmani dan Rohani;
01163| Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01164| Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan:
01165|- Paspor;
01166|KM A
01167|1
01168|A
01169|2
01170|Paraf
01171|
01172|- Visa Kerja;
01173|- Asuransi (BPJS);
01174|- Medical Report;
01175|- Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi
01176|Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
01177|SISKOTKLN  adalah  sistem  online  pelayanan  administrasi
01178|penempatan PMI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh
01179|stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur  dalam  Pasal  5  dan
01180|Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
01181|Migran Indonesia seperti:
01182|- Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah;
01183|- Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui
01184|oleh kepala desa;
01185|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01186|- Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01187|kesehatan dan psikologi;
01188|- Perjanjian Kerja;
01189|- Perjanjian Penempatan.
01190|- Bahwa  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB memiliki data-
01191|data  mengenai  keberadaan  Kantor  Pusat  atau  Kantor  Cabang
01192|Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan
01193|Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
01194|- Bahwa sampai saat ini, belum ada Perusahaan Pelaksana Penempatan
01195|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki Job Order atau Surat Izin
01196|Perekrutan Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI) di Provinsi NTB  pada
01197|tujuan negara  penempatan ke  Austalia  sebab, berdasarkan Pasal 31
01198|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  Tentang
01199|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa  yang  termasuk  dalam
01200|negara  penempatan  1).  Mempunyai  Peraturan  PerUndang-Undangan
01201|yang  melindungi  Tenaga  Kerja  Asing,  2).  Telah  Memiliki  Perjanjian
01202|Tertulis antara Pemerintah Negara tujuan penempatan dan Pemerintah
01203|Republik Indonesia dan 3). Memiliki Sistem Jaminan Sosial atau asuransi
01204|yang melindungi Pekerja Asing.
01205|KM A
01206|1
01207|A
01208|2
01209|Paraf
01210|
01211|- Namun dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI Nomor
01212|555 Tahun 2023 Tanggal 6 Oktober 2023 Tentang Biaya Penempatan
01213|Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI kepada Pember
01214|Kerja Berbadan Hukum di Negara Australia, maka diperbolehkan adanya
01215|Penempatan  PMI  melalui  Skema  P to  P (P3MI)  khusus  pada  sektor
01216|tertentu (Chef, Motor Mekanik, Cooks, Welder, Metal Fabricator, dan
01217|Cabinet Markers). Tidak diperkenankan melalui orang-perorangan.
01218|- Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2021  Tentang
01219|Pelaksanaan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Padal  Pasal  1
01220|angka 1 yang dimaksud dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01221|adalah Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada CPMI dan/atau PMI
01222|dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan  setelah  bekerja
01223|melalui skema:
01224|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01225|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang,
01226|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
01227|Kementerian / Pusat dan BP2MI.
01228|b. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01229|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01230|(P3MI)  yang  sudah  memiliki  izin  dari  Kementerian
01231|Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
01232|c. Secara  Mandiri.  Yang  dimaksud  mandiri  disini  adalah  Calon
01233|Pekerja Migran Indonesia(CPMI) dipanggil secara langsung oleh
01234|pihak pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes RI dan
01235|memiliki Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI
01236|pada Negara Pengguna pada sektor Formal.
01237|2. Ahli  Dr.  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H., dibawah  sumpah  memberikan
01238|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01239|- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
01240|a. Tahun 1988 tamat pendidikan SDN Dasabah VI Bondowoso, Jawa
01241|Timur;
01242|b. Tahun  1991  tamat  Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMPN  1  di
01243|Bondowoso, Jawa Timur;
01244|KM A
01245|1
01246|A
01247|2
01248|Paraf
01249|
01250|c. Tahun 1994 tamat Sekolah Menengah Atas di SMAN Tenggarang
01251|di Bondowoso, Jawa Timur;
01252|d. Tahun 1999 tamat S-1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember;
01253|e. Tahun  2008  tamat  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Sistem
01254|Peradilan Pidana FH Universitas Diponegoro Semarang;
01255|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah:
01256|a. Tahun 2001-2016 diangkat sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum
01257|Universitas Jember;
01258|b. Tahun 2008 – 2015 menjadi Ketua Pusat Kajian Perempuan dan
01259|Anak FH Universitas Jember;
01260|c. Tahun 2016 menjadi Dosen di FH Universitas Mataram;
01261|d. Tahun 2017 – 2018 menjadi sekretaris Laboratorium Hukum FH
01262|Universitas Mataram;
01263|e. Tahun 2018 – sekarang menjadi ketua Laboratorium Hukum FH
01264|Universitas Mataram;
01265|f. Tahun 2020 – sekarang menjadi sekertaris bagian hukum pidana
01266|FH Universitas Mataram;
01267|- Bahwa ahli pernah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara:
01268|a. Perkara penganiayaan anak dan pembunuhan bayi;
01269|b. Perkara perdagangan orang sebagai ahli hukum pidana;
01270|c. Perkara pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk kawin
01271|lagi;
01272|- Bahwa ahli ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram
01273|dengan surat tugas No.: 4750/UN18.F3/PT/2024 tanggal 15 Juli 2024.
01274|untuk  menjadi Ahli  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pihak
01275|Penyidik  dari  Kepolisian terkait  dugaan  tindak  pidana  Perdagangan
01276|orang dan atau Penempatan Pekerja Migran Indonesia Un Prosedural.
01277|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  No.  21  tahun  2007  tentang
01278|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bahwa:
01279|Pasal  1  ayat  (1):  Perdagangan  Orang adalah  tindakan  perektrutan
01280|pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan
01281|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan
01282|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
01283|penjeratan  utang  atau  Memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01284|KM A
01285|1
01286|A
01287|2
01288|Paraf
01289|
01290|memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
01291|lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  Negara  maupun  antar
01292|Negara, untuk tujuan ekploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
01293|Pasal 1 ayat (2):  Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah setiap
01294|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak
01295|pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01296|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
01297|- Adapun  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO)  ada  3(tiga)
01298|yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi, hal tersebut
01299|dapat dijelaskan sebagai berikut:
01300|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01301|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang.
01302|b. Cara:  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01303|Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan
01304|kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi
01305|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01306|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
01307|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
01308|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja
01309|atau  pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa
01310|perbudakan, Penindasan, Pemerasan, Pemanfaatan fisik seksual,
01311|Organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan
01312|atau  mentrasplantasi  organ  dan  atau  jaringan  tubuh  atau
01313|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak
01314|lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiel  maupun
01315|immaterial.
01316|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:
01317|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
01318|Tahun  2007  “Dalam  ketentuan  ini,  kata  “UNTUK  TUJUAN”
01319|sebelum  frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan
01320|bahwa tindak pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil,
01321|yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang CUKUP dengan
01322|terpenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan,
01323|KM A
01324|1
01325|A
01326|2
01327|Paraf
01328|
01329|dan tidak harus menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya.