01179|Rahmadani memesan makanan kepada Terdakwa, yang tidak lama kemudian
01180|pihak Kepolisian datang dan mengamankan Saksi Siska Rahmadani;
01181|Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menawarkan jasa berbayar
01182|untuk  berhubungan  badan  lelaki  dengan  Saksi  Korban,  dan  Terdakwa
01183|mendapatkan upah berupa sebungkus rokok dari Saksi Korban, dan selain itu
01184|sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah mencarikan perempuan-perempuan
01185|lain untuk digunakan jasanya menemani orang karaoke seperti Saudari Lidia,
01186|dan  biasanya  Terdakwa  mendapatkan  antara  sebungkus  rokok  atau  uang
01187|sejumlah  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah),  dan  Terdakwa  sudah
01188|menjalankan kegiatan tersebut sejak tahun 2022;
01189|Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-
01190|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01191|Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah
01192|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
01193|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
01194|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01195|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
01196|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
01197|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
01198|immaterial;
01199|Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
01200|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01201|Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perekrutan adalah
01202|tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan
01203|seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
01204|Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul
01205|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya
01206|Lengkap Pasal Demi Pasal, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama
01207|melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan
01208|(pleger) dan orang yang turut melakukan ( medepleger) peristiwa pidana. Dalam
01209|“turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka
01210|bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan
01211|dalam melakukan tindak pidana tersebut;
01212|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut
01213|diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Siska
01214|Rahmadani  melakukan  perekrutan  yaitu  Saksi  Siska  Rahmadani  melalui
01215|Terdakwa mengajak Saksi Korban, dan Terdakwa menerima Saksi Korban di
01216|
01217|rumah Terdakwa dengan dijanjikan akan diberikan bayaran sejumlah uang tunai
01218|kepada Saksi Korban untuk tujuan mengeksploitasi yaitu melakukan tindakan
01219|pelacuran dengan persetujuan Saksi Korban untuk mendapatkan keuntungan
01220|materiil, yang mana hal tersebut terjadi di  Perumahan Griya II Gang Blok G2
01221|Kelurahan  Laing  Kecamatan  Tanjung  Harapan  Kota  Solok yang  merupakan
01222|wilayah negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian unsur ini telah
01223|terpenuhi;
01224|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  2  Ayat  (1)
01225|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
01226|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1
01227|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
01228|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01229|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
01230|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01231|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01232|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01233|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01234|dijatuhi pidana;
01235|Menimbang  bahwa  ketentuan  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang
01236|Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01237|Pidana  Perdagangan  Orang,  selain  pidana  pokok  terdapat  pula  pidana
01238|tambahan  berupa  pidana  denda  yang  bersifat  kumulatif,  maka  terhadap
01239|Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan
01240|Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut
01241|tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan
01242|disebutkan di dalam amar putusan ini;
01243|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01244|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01245|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01246|dijatuhkan;
01247|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01248|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01249|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01250|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01251|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01252|           Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01253|
01254|- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y33S warna hitam beserta kartu
01255|SIM terpasang dengan nomor 082173727610;
01256|- 1 (satu) unit  handphone INFINIX SMART8 warna hitam beserta kartu
01257|SIM terpasang dengan nomor 083802805221;
01258|- 7 (tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00
01259|(seratus ribu rupiah);
01260|- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam biru;
01261| yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari
01262|kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang
01263|bukti tersebut dirampas untuk negara;
01264|  Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu
01265|diungkapkan  bahwa  Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  selalu  didasarkan
01266|kepada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  (unsur  yuridis)  namun
01267|agar  putusan  hakim  dipandang  adil  atau  memenuhi  rasa  keadilan  bagi
01268|Terdakwa,  negara  dan  masyarakat  maka  Hakim  harus  mempertimbangkan
01269|unsur  filosofis  dan  unsur  sosiologis  sehingga  penyelesaian  perkara  tidak
01270|semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang
01271|atau  kepastian  hukum  melainkan  harus  dapat  menjiwai  nilai-nilai  yang
01272|berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum
01273|yakni kepastian hukum dan keadilan;
01274|Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan
01275|pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian
01276|nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan
01277|agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi
01278|di  kemudian  hari,  sehingga  pemidanaan  itu  bertujuan  sebagai  bentuk
01279|pembelajaran dan penyadaran;
01280|Menimbang bahwa  terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
01281|dan permohonan Terdakwa, atas mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim
01282|akan  mempertimbangkan  hal  tersebut  dalam  keadaan  memberatkan  dan
01283|keadaan meringankan;
01284|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01285|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01286|yang meringankan Terdakwa;
01287|Keadaan  yang  memberatkan:
01288|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01289|Keadaan yang meringankan:
01290|
01291|- Terdakwa  mengakui  dan  berterus  terang,  serta  menyesali
01292|perbuatannya;
01293|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01294|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01295|Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01296|21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo.
01297|Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,  dan Undang-
01298|undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01299|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01300|
01301|MENGADILI:
01302|1. Menyatakan Terdakwa  Nofita Sari Panggilan Nofi , terbukti secara sah
01303|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  “Turut serta melakukan
01304|perekrutan  dengan  memberi  bayaran untuk  tujuan  mengeksploitasi
01305|orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia” sebagaimana
01306|dalam dakwaan tunggal;
01307|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
01308|penjara  selama 3  (tiga)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp120.000.000,00
01309|(seratus dua puluh juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda  tersebut
01310|tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01311|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01312|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01313|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01314|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01315| 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y33S warna hitam beserta kartu
01316|SIM terpasang dengan nomor 082173727610;
01317| 1 (satu) unit  handphone INFINIX SMART8 warna hitam beserta kartu
01318|SIM terpasang dengan nomor 083802805221;
01319| 7 (tujuh) lembar uang tunai dengan pecahan sejumlah Rp100.000,00
01320|(seratus ribu rupiah);
01321| 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam biru;
01322|Dirampas untuk Negara
01323|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01324|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01325|
01326|Senin
01327|
01328|21 April
01329|
01330|2025
01331|
01332|Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh Magdalena
01333|
01334|Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., dan Bismi
01335|Annisa  Fadhilla,  S.H.,  M.Kn., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
01336|
01337|Lizawati, A.Md ., S.H.
01338|
01339|Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,
01340|Fabianca Cinthya S., S.H. Magdalena Simanungkalit, S.H.
01341|Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.
01342|Panitera Pengganti,
01343|Lizawati, A.Md., S.H.