05009|oleh perusahaan di jepang tersebut;
05010|- Bahwa dalam buku aturan magang dari akademik ada ditentukan kegiatan
05011|supervisi terhadap mahasiswa magang dan yang menjadi kendala ketika
05012|itu adalah untuk mahasiswa magang di jepang tidak ada dalam APBN
05013|2013  untuk  kegiatan  supervisi  tersebut  ke  luar  negeri  sehingga  untuk
05014|supervisi pada saat itu dilakukan secara daring;
05015|- Bahwa  pada  saat  menjabat  sebagai  direktur,  Saksi  tidak  pernah
05016|membebankan  biaya  supervisi  kepada  mahasiswa  karena  hal  tersebut
05017|tidak  boleh  dilakukan  dan  tidak  pernah  melakukan  penarikan  dana
05018|kontribusi;
05019|- Bahwa Mou terkait kegiatan magang ke jepang tersebut sudah ada sejak
05020|Saksi menjadi direktur;
05021|- Bahwa  Saksi  ada  memberitahukan  tentang  keberangkatan  Saksi  ke
05022|jepang tersebut kepada unsur  pimpinan lainnya  di  Politeknik  Pertanian
05023|Negeri Payakumbuh;
05024|- Bahwa  dari  Dirjen  Dikti  tidak  ada  menanggapi  tentang  surat
05025|pemberitahuan keberangkatan Saksi ke jepang tersebut;
05026|- Bahwa  dari Dikti sudah mengetahui tentang keberangkatan mahasiswa
05027|Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  yang  magang  ke  jepang
05028|tersebut, hal itu Saksi ketahui setelah Saksi melakukan bincang-bincang
05029|dengan pihak Dikti dan ketika itu Dikti memberikan apresiasi dan Dikti tidak
05030|ada memberikan apresiasi dalam bentuk surat;
05031|- Bahwa Hak dan kewajiban masing-masing pihak ada tertuang dalam Mou
05032|tersebut  yaitu  ada  8  poin  kewajiban  mahasiswa  yang  melaksanakan
05033|kegiatan  magang  pada  perusahaan  di  jepang  tersebut  dan  hak  dari
05034|mahasiswa juga ada pada poin-poin Mou tersebut;
05035|- Bahwa  Kegiatan  magang  mahasiswa  Politeknik  Pertanian  Negeri
05036|Payakumbuh yang magang ke jepang tersebut ketika itu masih dibawah
05037|naungan Universitas Andalas tidak ada diberitahukan secara resmi kepada
05038|Kementerian  yang  membawahi  tentang  Pelaksanaan  magang  keluar
05039|
05040|Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menghadirkan Ahli
05041|sebagai berikut:
05042|1. Ahli Dr.  Edita  Elda,  S.H.,  M.H., dibawah  sumpah  pada  pokoknya
05043|menerangkan sebagai berikut:
05044|- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS dosen di Fakultas Hukum Universitas
05045|Andalas, PNS tahun 2009 dan sekarang sudah 15 tahun. Sejak tahun
05046|2009;
05047|- Bahwa Ahli menamatkan pendidikan S1 dari Fakultas Hukum Universitas
05048|Andalas,  kemudian  pendidikan  S2  dan  S3  pada  Fakultas  Hukum
05049|Universitas Indonesia;
05050|- Bahwa Ahli diterima sebagai dosen Tahun 2009, dosen di Fakultas Hukum
05051|Universitas  Andalas  dan  ditempatkan  di  Departemen  Hukum  Pidana.
05052|Kemudian kuliah 2014 dan pulang 2021. S2 dan S3 Ahli di Universitas
05053|Indonesia. Aktif kembali tahun 2021 sampai dengan sekarang. Setelah
05054|pulang dari tugas belajar kembali sebagai dosen. Ahli diminta oleh dekan
05055|menjadi  pengurus  LKBH,  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum
05056|Perguruan  Tinggi  FH  Universitas  Andalas  2022  sekaligus  membantu
05057|pengembangan  jurnal.  Selain  itu  juga  sebagai  dosen  dan  peneliti
05058|Departemen  Hukum  Pidana  dan  juga  sebagai  peneliti  satunya  Peneliti
05059|Pusat  Studi  Hukum  dan  Sistem  Peradilan  Pidana  serta  Pusat  Studi
05060|Konstitusi  Pusako.  Tahun  2022  Universitas  Andalas  berubah  status
05061|menjadi Pendidikan tinggi Negeri berbadan hukum (PTNBH). Kemudian
05062|diminta  membantu  di  lingkup  manajerial  yaitu  sebagai  Manajer
05063|Kemahasiswaan, Komunikasi dan Pengelolaan Jurnal;
05064|- Bahwa Ahli pernah diminta pendapat ahli dari pihak kepolisian. Kemudian
05065|dari  pihak  kejaksaan.  Kemudian  juga  pernah  dari  PPNS  BPOM
05066|Payakumbuh. Kemudian di Badan Keahlian DPR untuk pendapat hukum
05067|atas  satu  kelemahan ketentuan  pidana  dalam  regulasi. Kemudian  juga
05068|sebagai konsultan dan pendampingan hukum, akreditasi program LKBH
05069|terakhir 2024. Kemudian sebagai kuasa hukum Biro Hukum Kementerian
05070|Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  perkara  praperadilan  Balai
05071|Kebudayaan jadi Kementerian Pendidikan;
05072|- Bahwa Ahli belum pernah memberi keterangan dalam perkara TPPO dan
05073|baru kali ini, Tetapi di kampus Ahli mengajar tentang TPPO dan hukum
05074|pidana;
05075|- Bahwa  Persoalan  eksploitasi.  kata  eksploitasi  ini  sebagaimana  dimuat
05076|dalam Pasal 1 Angka 7 "Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
05077|
05078|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran saja
05079|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa,  perbudakan,
05080|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,
05081|atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasikan
05082|organ  dan  atau  jaringan  tubuh.  Atau  memanfaatkan  tenaga  atau
05083|kemampuan seseorang oleh pihak lain. Untuk mendapatkan keuntungan
05084|baik materil maupun imateril". kaitannya dengan pasal 4 UU TPPO "setiap
05085|orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara
05086|Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi".  Jelas  disini
05087|“dengan  maksud”  artinya  berdasarkan  ketentuan  pasal  4 yang  dengan
05088|maksud untuk di eksploitasi, artinya dalam unsur tindak pidana tersebut
05089|harus memang tahu bahwa maksud untuk membawa orang tersebut ke
05090|luar  negeri  adalah  bertujuan  untuk  eksploitasi.  Jadi  dari  awal  sudah
05091|dipersiapkan  bahwa  kegiatan  yang  akan  dilakukan  perbuatan  yang
05092|dilakukan itu adalah dengan maksud untuk eksploitasi tersebut;
05093|- Bahwa  Definisi  eksploitasi  Itu  artinya  mengambil  keuntungan  dari
05094|memperoleh  keuntungan  atas  orang  yang  di  eksploitasi,  Dalam  artian
05095|bentuk bentuk eksploitasi ini yang pertama itu kita kenal adalah eksploitasi
05096|seksual,  artinya  mengambil  keuntungan  secara  seksual.  Kemudian
05097|adanya. Eksploitasi secara ekonomi mendapatkan keuntungan dari segi
05098|ekonomi.  Terhadap  perbuatan  yang  dilakukan.  Nah  kemudian  juga
05099|eksploitasi fisik dalam artian ketika ada berkaitan misalnya dilampu merah,
05100|dilampu  merah  itu  anak  anak  jalanan,  anjal  itu  adalah  dengan  tujuan
05101|eksploitasi. Kalau dikaitkan tadi yang mana, maka yang dominan adalah
05102|eksploitasi ekonomi secara ekonomi. Karena tindak pidana perdagangan
05103|orang  ini  merupakan  kejahatan  yang  extraordinary,  kejahatan  serius,
05104|bukan  extraordinary  lintas  negara  dan  dia  juga  bisa  transnational
05105|organized. Artinya dia melibatkan tidak hanya satu negara. Karena kalau
05106|yang dinamai dengan hukum ekonomi perdagangan itu adalah komoditi,
05107|barang  dan  jasa. Adanya supply  and demand. Tapi  ketika orang  yang
05108|diperdagangkan.  Baik  itu  organ.  Orang  secara  fisik  ataupun  organnya.
05109|Bahkan ketika kemarin ada kasus dugaan menjual belikan organ secara
05110|ilegal, karena di dalam hukum kesehatan kita belum mengenal itu untuk
05111|pendonor,  maka  itu  termasuk  ke  dalam  eksploitasi  jadi  permasalahan
05112|utamanya adalah pada ekonomi;
05113|- Bahwa Kita tahu, ketika kasus misalnya ada masalah TKI ilegal. Kemudian
05114|ada  perekrut  pihak  ketiga  yang  menjanjikan  sesuatu  izin  mendaftar.
05115|
05116|Kemudian ternyata tidak sesuai. Nah, tapi kalau dalam konteks perguruan
05117|tinggi  ketika  itu  bagian  dari  kurikulum  itu  adalah  suasana  akademik.
05118|Pendidikan kemudian terikat di dalam kurikulum, kemudian diatur dalam
05119|penyelenggaraan pendidikan atau peraturan akademik. Maka itu masuk
05120|dalam konteks Pendidikan;
05121|- Bahwa  Sepengetahuan  Ahli  ketika  perguruan  tinggi  core  bisnisnya
05122|berbeda, misalnya D3 dan S1. Sama halnya ada perguruan tinggi D3, D4,
05123|dan S1 maka keluarannya berbeda beda. Baik di S1. ada yang dinamakan
05124|PKL. Seperti contoh anak teknik ya dia pada masa tertentu Semester 6,
05125|kemudian beralih ke semester 7 dengan melakukan PKL untuk di lapangan
05126|kemudian ada ujiannya dengan tugas akhir. Proposal PKL nya itu. Bagian
05127|dari kurikulumnya. Kemudian kalau dikaitkan dengan Ahli sebagai manajer
05128|kemahasiswaan, merdeka belajar kampus merdeka, maka kampus dituntut
05129|oleh kementerian. Indeks Kinerja Utama ada 8, salah satunya: “Minimal
05130|60%  mahasiswa  bisa  MBKM”.  Artinya,  mahasiswa  ini  disiapkan  bisa
05131|masuk  lapangan  pekerjaan.  Di  fakultas  hukum  yang  Ahli  taketahui,
05132|Kebetulan ahli sebagai manajer kemahasiswaan, kami mengambil  libur
05133|semester minimal 3 minggu sampai 5 minggu. Fakultas hukum melakukan
05134|magang  mandiri.  Magang  mandiri  dilaksanakan  saat  libur.  Ahli  tidak
05135|mengetahui apakah di Pengadilan Negeri Tanjung Pati pernah menerima
05136|mahasiswa Fakultas Hukum itu dengan rencana kegiatan proposal, kita
05137|umumkan waktunya. Kemudian kita minta bukti sebagai mahasiswa aktif
05138|dari KRS nya, kemudian KHS nya dan pembayaran UKT. Sehingga ketika
05139|rencana proposal magang itu dalam durasi waktu itu bisa kita setujui atau
05140|tidak. Kemudian kita buatkan surat rekomendasi magang. Kemudian data
05141|mahasiswa  magang  ada  di  kampus.  Nanti  setelah  selesai,  pelaporan
05142|pelaksanaan  magang,  ada  laporan  magang,  dokumentasi  penyerahan
05143|kembali keterangan dari instansi bahwa yang bersangkutan memang telah
05144|melakukan. Magang ini kami berikan jejaring Bahwa dari magang mandiri
05145|ini nanti akan bisa menjadi mbkm. Jadi artinya kita mendapatkan peta,
05146|misalnya di Kanwil HAM berapa anak fakultas hukum di Pengadilan negeri,
05147|di Kejaksaan Negeri. Jadi dan itu se-Indonesia. Jadi mahasiswa mengisi
05148|masa liburnya bisa sebagai terhitung magang dan ini ada nilai SKS nya.
05149|Jadi  meskipun  magang  mandiri  tidak  ada  di  dalam  kurikulum, menjadi
05150|tanggung  jawab  kaprodi  untuk  MBKM,  maka  kampus  mencarikan  core
05151|instansi yang akan menerima mahasiswa. Magang  MBKM selama satu
05152|semester. begitu praktek MBKM yang nantinya akan konversi 20 SKS oleh
05153|
05154|kampus. Untuk Itu diperlukan MoU Universitas. Jadi itu bagian dari proses
05155|iklim  pendidikan  yang  lebih  baik.  dengan  kata  lain  tanpa  magang,
05156|seseorang tidak mungkin mendapat diploma atau sarjana;
05157|- Bahwa Biaya magang mandiri MBKM itu masing-masing individu. kampus
05158|hanya memberikan rekomendasi karena ketika satu mahasiswa keluar itu
05159|membawa  nama  fakultas  hukum.  kampus  memberikan  syarat  minimal
05160|semester  tiga.  Artinya  semester  satu  dan  dua  mereka  sudah  belajar
05161|pengantar  hukum,  ilmu  hukum  dan  artinya  mereka  sudah  bisa  kita
05162|turunkan  ke  penegakan  hukum.  Jadi  ini  juga  menjadi  beban  pada
05163|mahasiswa  tersebut  mengisi  waktu  libur  mereka  mencari  kerja  jam  8
05164|sampai  jam  5  atau  sesuai  dengan  jam  kantor.  mahasiswa  ikut  terlibat
05165|seperti apa tupoksi yang ada di kantor tempat mereka magang;
05166|- Bahwa Mahasiswa wajib membuat laporan magang secara tertulis Karena
05167|itu kampus akan mengeluarkan sertifikat. Jadi di luar di UNAND, peraturan
05168|akademiknya, mahasiswa itu tampak minimal harus mencapai 100 SKS.
05169|Kemudian ada penalaran, ada penelitian dan ada pengabdian masyarakat.
05170|salah satunya kita nilai sebagai pengabdian masyarakat, Karena ada di
05171|luar KKN, Jadi mereka harus membuat dari awal proposal, tidak boleh
05172|copy  paste  waktunya  tempatnya.  kemudian  melaksanakan  dengan
05173|mengirimkan laporan dokumentasi dan Surat dari instansi karena kami
05174|melepas mahasiswa dengan surat masuk dan Surat keluar kepada instansi
05175|ketika anak itu selesai dikembalikan ke fakultas;
05176|- Bahwa Magang di Fakultas Hukum berbeda dengan Kuliah Kerja Nyata
05177|(KKN), magang tidak menghilangkan kewajiban KKN, kalau KKN itu UPT
05178|KKN ada di universitas. Kalau magang itu kepada fakultas berbeda beda
05179|kurikulumnya. Berbeda magang anak teknik dengan magang anak Hukum.
05180|Output luaran dari magang dan KKN tersebut adalah legal skill karena di
05181|fakultas hukum kita berbeda dengan eksak yang menjadi labor. Misalnya
05182|labor kimia, fisika. Kami kita punya laboratorium hukum yang didalamnya
05183|mengasah hukum acara praktek, legal drafting, legal kontrak, sehingga
05184|anak ini ketika tamat dia bisa sebagai user di stakeholder dapat diterima
05185|Baik;
05186|- Bahwa Kajian kenapa kampus memilih satu negara, atau misalnya kalau
05187|ada fakultas  hukum, kenapa  memberikan  kesempatan  magang  kepada
05188|mereka  di  pengadilan  atau  di  kejaksaan  artinya  pihak  kampus  sudah
05189|mengkaji apa manfaat yang akan kita peroleh pada output keluarannya.
05190|Bahkan sekarang kementerian tidak hanya sekedar MOU atau PKS. Harus
05191|
05192|ada laporan implementasi Dari PKS dan MOU tersebut. Jadi kerjasama
05193|menjadi bagian salah satu yang harus ditingkatkan yang menjadi output
05194|perguruan tinggi untuk meningkatkan skills mahasiswanya;
05195|- Bahwa  Prinsip-prinsip  hukum  pidana  yang  sudah  disesuaikan  dengan
05196|KUHP nasional. Jadi ada perbedaan antara KUHP baru dengan KUHP
05197|yang masih berlaku dengan KUHP yang baru. Prinsip-prinsip di dalam
05198|ketentuan umum itu harus clear terlebih dahulu dalam satu perbuatannya.
05199|Apa yang dimaksudkan? Jadi ketika kita mengacu kepada materi pokok
05200|dalam  hukum  pidana,  tindak  pidana,  kemudian  pertanggungjawaban
05201|pidana dan pemidanaan, maka itu harus jelas terlebih dahulu apa yang
05202|akan. Ketika kita mengatakan misalnya ini sebagai suatu perbuatan atau
05203|masuk  kepada  ranah  yang  dilarang  atau  ranah  yang  memang
05204|diperbolehkan, untuk delik omisi dan delik komisi dalam hukum pidana
05205|memang tidak terlepas dari ada aturan hukum yang baik (legalitas);
05206|- Bahwa Keadaan tertentu dalam buku yang ahli tulis tersebut dalam artian
05207|Fokus salah satunya ada Covid. yang mana dalam keadaan tertentu ia
05208|sebagai elemen paling menentukan delik intinya. elemen delik yang dalam
05209|hal ini dia bisa sebagai pemberat pidana, bisa sebagai peringan pidana.
05210|Intinya, ketika suatu keadaan yang tidak biasa atau darurat, maka berlaku
05211|juga hukum darurat. Itu yang dimaksud dengan keadaan tertentu;
05212|- Bahwa Jadi kalau mengkaitkan dengan prinsip tersebut, kita tahu bahwa
05213|hukum pidana itu adalah last resort (ultimum remidum). contoh Undang-
05214|Undang  Lingkungan  Hidup  itu  dicantumkan  primum  remediun.  Jadi
05215|pemulihan keadaan semula kerusakan lingkungan itu bukanlah restorative.
05216|Kalau restoratif kan pemulihan, tapi justru di undang undang lingkungan
05217|hidup itu sebagai pidana tambahan. sedangkan kalau pada posisi hukum
05218|pidana  menjaga  sebagai  ultimum  remedium  ada  di  dalam  KUHP atau
05219|undang undang khusus di luar KUHP ada undang undang. Pidana atau
05220|undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana. salah satu
05221|cirinya adalah Ketika undang undang administrasi 3 bab sebelum penutup
05222|dan bab peralihan ada ketentuan pidana. di atas Ketentuan pidana itu
05223|selalu ada sanksi administratif atau sanksi mekanisme penyelesaian di luar
05224|pengadilan  keperdataan.  Nah,  maka  pidana  itu  dia  sebagai  the  last
05225|reasort.  Ketika  selesai  dengan  penyelsaian  administrasi  ataupun  di
05226|keperdataan, maka tidak bisa lagi diterapkan pidana. misalnya teguran
05227|lisan/tertulis  tidak  diindahkan  maka  dijatuhkan  pidana  pencabutan  izin.
05228|
05229|Pencabutan izin adalah pidana Pokok, pencabutan izin bagi perusahaan
05230|Artinya sama pidana mati bagi orang perorangan;
05231|- Bahwa Pencabutan izin bagi badan itu adalah pidana pokok. Tetapi kalau
05232|ini  sudah  terlaksana  atau  adanya  mekanisme  penyelesaian  di  luar
05233|pengadilan  dengan  perdamaian,  mediasi  ataupun  dalam  hal  karena
05234|perusahaan itu cenderung dia ingin melakukan arbitrase, tidak ingin masuk
05235|ke dalam pengadilan disamping proses yang panjang memakan waktu,
05236|kemudian  juga  tingkat  kepercayaan  publik,  dan  itu  dia  hitung  sebagai
05237|kerugian  yang  jauh  lebih  besar.  Immaterial  dibandingkan  kerugian
05238|materialnya. Maka tidak boleh aturan tersebut langsung melompat kepada
05239|hukum pidana ketika dia sudah selesai di administrasi atau di perdata.
05240|tidak terbuka ruang difilter pidana baik itu benar atau salah;
05241|- Bahwa Eksploitasi itu ada apabila ada pelaku mendapatkan keuntungan
05242|yang tadi Ahli jelaskan sebelumnya, dan memuat unsur melawan hukum di
05243|dalamnya;
05244|- Bahwa  Suatu  perbuatan  itu  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  yang
05245|melanggar ketentuan pidana atau dalam artian unsur tindak pidana ya ada
05246|unsur  subyektifnya,  kemudian  ada  kesalahannya.  Kemudian  terkait
05247|dengan  pertanggungjawaban  pidananya.  Kemudian  tempat,  waktu
05248|melakukan  dan  keadaan  tertentu.  Nah,  kalau  tadi  dikatakan  dengan
05249|modus, berarti kan itu. Tujuan, dalam artian bentuk untuk mencapai tujuan.
05250|Nah, kita punya pengetahuan, teori, kehendak dan pengetahuan William
05251|dan Wright. Dan itu mutlak harus. Secara keseluruhan terbukti bahwa si
05252|pelaku punya kehendak dalam melakukan tindak pidana tersebut dan dia
05253|punya pengetahuan atas akibat yang dilakukan dari tindak pidana tersebut;
05254|- Bahwa  Kehendak  melakukan  tindak  pidana,  apabila  Dikaitkan  dengan
05255|tindak pidana. maksudnya adalah seseorang yang hendak menjual orang
05256|itu, orang tersebut secara pribadi memperoleh keuntungan dari orang yang
05257|Dia jual Karena tadi tindak pidana perdagangan orang. Trafiking TPPO ini
05258|adalah eksploitasi. Dia bisa juga dikatakan sebagai bentuk modern slavery.
05259|Perbudakan secara modern artinya menggunakan yang dinamakan tadi
05260|perdagangan.  Orang  mengeksploitasi  orang  untuk  tujuan  eksploitasi
05261|tersebut mendapatkan keuntungan, maka di situ harus ada eksploitasi atau
05262|tidak di situ untuk korban tindak pidana perdagangan orang;
05263|- Bahwa Dalam Pasal 55 ayat 1 kesatu ini diperlukan pertemuan niat jahat
05264|antara para pelaku ini untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
05265|konteksnya mensrea dan aktus reus itu mutlak harus ada ketika diyakini
05266|
05267|bahwa  dia  sebagai  pelaku.  Mensrea/  niat  jahat  dan  ketercelaanya
05268|kemudian perbuatan mana yang punya kausalitas hubungan akibat dari
05269|awal sampai dengan terlaksananya tindak pidana tersebut. kalau dikaitkan
05270|dengan Pasal 55 ayat 1 ke-1 itu berkaitan dengan tuntutan yang ada: ada
05271|dia  menyuruh  melakukan  dan  turut serta  melakukan.  Maka  ketika  ada
05272|didakwakan atau pengenaan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tersebut, maka
05273|harus dijelaskan didetailkan. Misalnya pelaku A 55 ayat 1 ke 1 apa peran
05274|melakukan,  menyuruh,  melakukan  atau  turut  serta  melakukan.  Apabila
05275|dalam surat dakwaan itu tidak ditentukan apa perannya, surat dakwaan
05276|menjadi kabur karena peranan 55 ayat 1 saat ini tidak tidak akan mungkin
05277|1 orang, karena kalau turut serta sudah pasti lebih dari 1 ya tidak akan
05278|mungkin 1 orang 2 orang atau lebih dari itu sebagai melakukan menyuruh
05279|melakukan aku turut serta melakukan. Harus dibedakan ketika pelakunya
05280|lebih  dari  dua,  satu,  dua  dan  tiga,  maka  satu  peranannya  atau  dua
05281|peranannya  apa?  Tiga  peranannya  apa  dia  bisa  sama?  Bisa  berbeda
05282|beda.  Karena  itu  konsekuensi  akibat  hukumnya  pada  ancaman
05283|pemidanaan nanti;
05284|- Bahwa Penerapan Pasal 48 UU TPPO adalah ultimum remedium hukum
05285|pidana  yang  ahli  sampaikan  di  awal.  ultimum  remedium  itu  langsung
05286|pidana di akhir. Pandangan Ahli dalam hukum pidana dan acara pidana
05287|nya ketika dia  menjuntokan Pasal  48  TPPU  tentang restitusi. Restitusi
05288|hanya bisa diberikan Tidak hanya kepada korban, tapi juga kepada ahli
05289|waris. Pendefinisian korban adalah korban tindak pidana. maka, apabila
05290|terbukti  tindak  pidana  yang  didakwakan  tadi  kemudian  dalam  putusan
05291|hakim terbukti itu harus dicantumkan sebagai pembayaran restitusi. Tapi
05292|apabila yang dimaksud dengan restitusi itu terkait dengan kerugian materil
05293|dan imateril, Hal hal yang lain di dalam Pasal 48 tersebut Dia sebagai
05294|restitusi korban tindak pidana, maka harus didudukkan kembali. Kalau di