00511|Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang
00512|Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang adalah orang
00513|perseorangan atau korporasi dan sesuai Pasal 145 KUHP, Setiap Orang adalah
00514|orang perseorangan, termasuk Korporasi;
00515|Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti
00516|menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu
00517|
00518|perbuatan  hukum  yang  memenuhi  syarat  hukum  untuk  dapat  dimintai
00519|pertanggungjawaban hukum;
00520|Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak
00521|yang  bernama    Anak   lengkap  dengan  segala  identitasnya  yang  ternyata
00522|bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga
00523|secara  hukum  dalam  perkara  aquo  tidak  terjadi  adanya  kesalahan  tentang
00524|orangnya atau error in persona;
00525|Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan
00526|persidangan ternyata Anak mampu memahami dan mampu menjawab dengan
00527|baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum
00528|Anak  ada  dalam  keadaan  normal,  sehat jasmani  dan  rokhani  maka  secara
00529|hukum  dipandang  telah  memenuhi  syarat  hukum  untuk  dapat  dimintai
00530|pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;
00531|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan
00532|demikian  cukup beralasan bagi   Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi
00533|dan terbukti secara sah menurut hukum;
00534|Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,
00535|atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  persetubuhan  dengannya  atau
00536|dengan orang lain;
00537|Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada
00538|diri pelaku. S engaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat
00539|atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang
00540|kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi  Memorie van Toelichting  (Memori
00541|Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui.
00542|Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan
00543|yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan
00544|bahwa perbuatan itu melanggar hukum;
00545|Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi,
00546|antara lain:
00547|1) Kesengajaan sebagai maksud;
00548|2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
00549|3) Kesengajaan dengan kemungkinan;
00550|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”melawan hukum” adalah
00551|melakukan  hal-hal  yang  dilarang  oleh  hukum  secara  tertulis  atau  melawan
00552|hukum dalam artian formal;
00553|Menimbang,  bahwa  sub-unsur  perbuatan  materiil  yang  didakwakan
00554|kepada Anak adalah “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
00555|
00556|membujuk anak”, dari rumusan perbuatan tersebut terlihat adanya frasa “atau”
00557|dalam unsur ini yang menunjukkan bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat
00558|alternatif,  sehingga  jika  salah  satu  elemen  unsur  (sub-unsur)  tersebut  telah
00559|terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;
00560|Menimbang, bahwa persetubuhan memiliki beberapa pengertian :
00561|- Pengertian  “bersetubuh”  menurut  Mr.  M.H.  Tirtaamidjaja,  SH
00562|mengandung arti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan
00563|perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan ;
00564|- Persetubuhan  ialah  peraduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan
00565|perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota
00566|laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan
00567|air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W. 9292) ;
00568|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
00569|Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
00570|sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang
00571|Nomor  17  Tahun  2016) diatur  bahwa  “Anak  adalah  seseorang  yang  belum
00572|berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam
00573|kandungan”;
00574|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 150  KUHP, Anak adalah seseorang
00575|yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
00576|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Kartu Keluarga
00577|Anak Korban lahir pada taggal 23 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas
00578|Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep diperoleh fakta bahwa
00579|pada saat kejadian Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas)
00580|tahun sehinga telah memenuhi kualifikasi anak;
00581|Menimbang bahwa Anak korban telah disetubuhi Anak sebanyak 2 (dua)
00582|kali yaitu pertama kali pada hari Sabtu tanggal 13 September 2025 sekira pukul 03.30
00583|WIB di rumah milik temannya Anak yang bernama Kholid yang beralamat di Bulle’en
00584|Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep dan yang kedua kalinya pada hari Senin
00585|tanggal 15 September 2025 sekira pukul 09.00 WIB di kamar mandi rumah milik
00586|temannya  Anak  pelaku  yang  bernama  Aldi  yang  beralamat  di  Desa  Kebunan
00587|Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
00588|Menimbang  bahwa  pada  saat  Anak  melakukan  persetubuhan  dan
00589|pencabulan terhadap Anak Korban tersebut vagina Anak korban mengeluarkan darah
00590|dan nyeri;
00591|Menimbang bahwa  Cara Anak menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban
00592|yang pertama kali di kamar rumah Kholid, Anak mengajak Anak Korban kekamar
00593|
00594|Kholid untuk tidur namun Anak langsung menindih Anak Korban dan  mencium bibir
00595|Anak korban, memegang kedua payudara Anak korban kemudian menyikap baju dan
00596|BH kemudian Anak menurunkan celana yang dipakainya dan setelah alat kelaminnya
00597|tegang kemudian dimasukkan ke vagina secara naik turun dan setelah klimak sperma
00598|Anak  dikeluarkan  dan  ditumpahkan  di  perut  Anak  Korban  sedangkan  kejadia
00599|persetubuhan yang kedua Anak Pelaku menyetubuhi dan mencabuli Anak korban di
00600|kamar mandi rumah milik Aldi dengan cara membuka celana yang Anak korban pakai
00601|kemudian  Anak  menurunkan  celana  yang  dipakainya  kemudian  menyuruh  Anak
00602|Korban terlentang di kamar mandi dan setelah alat kelaminnya tegang kemudian
00603|dimasukkan ke vagina secara naik turun dan setelah klimak sperma Anak dikeluarkan
00604|dan ditumpahkan di lantai kamar mandi;
00605|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  perbuatan  Anak  yang
00606|telah menyetubuhi anak korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukan
00607|alat kelaminnya berupa penis ke alat kelamin anak korban yang mana dilakukan
00608|dengan cara membujuk dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung
00609|jawab  jika  Anak  korban  hamil   dan  berdasarkan  Visum  et  Repertum  No.
00610|400.2.3/096/102.101/IX/2025, tanggal 22 September 2025 yang di buat dan di
00611|tanda tangani oleh dr. Yanuar Prionggo, M.Ked.Klin, Sp.OG dokter pada RSUD
00612|dr.  H.  MOH.ANWAR  Kabupaten  Sumenep  pada  pokoknya  Tampak  robekan
00613|lama hymen sampai dengan dasar pada arah pukul 1,5,6,7,10 pada klien (anak
00614|Korban) Telah  memenuhi  kualifikasi  membujuk  anak  untuk  melakukan
00615|persetubuhan dengannya;
00616|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas
00617|menurut    Hakim  Anak  sejak  awal  memang  sejak  awal  menghendaki  dan
00618|mengetahui  adanya  perbuatan  persetubuhan  dengan  anak  korban,  dengan
00619|demikian menurut  Hakim telah memenuhi kualifikasi dengan sengaja;
00620|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  cukup  beralasan  bagi  Hakim
00621|menyatakan  unsur Dengan  sengaja  melakukan  membujuk  anak  untuk
00622|melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut
00623|hukum;
00624|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  81 ayat (2)
00625|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
00626|Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016
00627|Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
00628|Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak m enjadi  Undang-undang  telah
00629|terpenuhi,  maka  Anak   haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00630|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  membujuk  anak
00631|
00632|melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
00633|alternatif kesatu;
00634|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti
00635|maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi;
00636|Menimbang,  bahwa  selanjutnya    Hakim  akan  mempertimbangkan
00637|pembelaan dari  Penasihat  Hukum  Anak  yang  pada  pokoknya  memohon
00638|keringanan hukuman, dan oleh karena  pembelaan tersebut tidak menyangkut
00639|fakta dan kaidah hukum yang didakwakan , namun hanya berupa permohonan
00640|keringanan  hukuman,  maka  pembelaan tersebut  tidak  dapat  membantah
00641|pendapat   Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas , dengan demikian
00642|Hakim  menyatakan  unsur-unsur  dakwaan  tersebut  telah  terpenuhi  oleh
00643|perbuatan  Anak  sedangkan  tentang  permohonan  keringanan  hukuman  akan
00644|Hakim  pertimbangkan  dalam  pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang
00645|memberatkan dan meringankan;
00646|Menimbang, bahwa dalam persidangan  Hakim tidak dapat menemukan
00647|hal-hal  yang  dapat  membuat  Anak  lepas  dari  pertanggungjawaban  pidana
00648|terhadap  diri  Anak  baik  itu  merupakan  alasan  pembenar  maupun  alasan
00649|pemaaf, sehingga  Hakim berpendapat bahwa Anak mampu bertanggungjawab;
00650|Menimbang,  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  tiada
00651|pidana tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP
00652|Nasional  yang  mengatur  bahwa  “ Setiap  orang  hanya  dapat  dimintai
00653|pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau
00654|karena kealpaan. ”, dan karena tindak pidana  pencabulan  yang dilakukan oleh
00655|Anak  sebagaimana  disebutkan  di  atas  telah  dilakukan  oleh  Anak  dengan
00656|kesengajaan, maka  Anak mampu bertanggung jawab, sehingga Anak harus
00657|dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang
00658|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  juncto Pasal 361 huruf c
00659|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, maka
00660|Anak harus dijatuhi pidana;
00661|Menimbang, bahwa    Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak
00662|adalah  dengan  mempedomani  ketentuan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  tentang
00663|Pedoman  Pemidanaan  yang  mengatur  bahwa  “Dalam  pemidanaan  wajib
00664|dipertimbangkan:  a.  bentuk  kesalahan  pelaku  Tindak  Pidana;  b.  motif  dan
00665|tujuan melakukan Tindak Pidana; c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak
00666|Pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak  direncanakan;  e.  cara
00667|melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan
00668|Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku
00669|
00670|Tindak Pidana; h. pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku Tindak
00671|Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j.
00672|pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan
00673|keadilan yang hidup dalam masyarakat.”;
00674|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  yang  terungkap  di
00675|persidangan, maka   Hakim patut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00676|- Tindak  pidana  yang  dilakukan  Anak  menimbulkan  trauma  pada  anak
00677|korban;
00678|- Cara  Anak  melakukan  tindak  pidana  dilakukan  dengan  cara  sengaja
00679|untuk memenuhi keinginan nafsu birahi Anak;
00680|- Perbuatan Anak tidak dilakukan dengan kekerasan;
00681|- Perbuatan yang dilakukan Anak tidak semata mata karena inisiatif Anak
00682|saja;
00683|dengan demikian   Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berdasarkan
00684|pedoman pemidanaan di atas dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan
00685|tertentu  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dengan  memperhatikan  tujuan
00686|pemidanaan  di  Indonesia  yang  bukan  untuk  menakut-nakuti  pelaku  tindak
00687|pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk  menyadarkan
00688|pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam
00689|masyarakat  di  samping  juga  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,
00690|sehingga  dengan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  agar  di
00691|kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi
00692|melakukan tindak pidana, hal tersebut sesuai pula dengan Pasal 53 ayat (1)
00693|KUHP yang mengatur bahwa “ Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim
00694|wajib  menegakkan  hukum  dan  keadilan.”, dengan  demikian    Hakim  dalam
00695|perkara  ini  akan  menjatuhkan  hukuman  yang  adil  dan  setimpal  dengan
00696|perbuatan serta bobot kesalahan Anak sebagaimana disebutkan dalam amar
00697|putusan ini;
00698|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah Seorang Anak maka
00699|berlaku  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
00700|Undang nomor 11 tahun 2012;
00701|Menimbang bahwa lamanya pemidanaan terhadap Anak sebagaimana
00702|pasal 79 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00703|Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  Pidana  pembatasan  kebebasan  yang
00704|dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana
00705|penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
00706|
00707|Menimbang bahwa sebagimana pasal 79 ayat 3 Undang-Undang nomor
00708|11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Minimum
00709|khusus  pidana  penjara  tidak  berlaku  terhadap  Anak  dan  oleh  karenanya
00710|lamanya Pidana yang  dijatuhkan Terhadap Anak tidak ada minimal khusus;
00711|Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 dan angka 2   Undang-
00712|Undang nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana menyatakan
00713|bahwa Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
00714|tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  memuat  ancaman  pidana
00715|minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus kecuali
00716|Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak
00717|asasi  manusia,  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  korupsi,  dan  tindak
00718|pidana pencucian uang;
00719|Menimbang  bahwsannya  lamanya  pemidanaan  terhadap  Anak
00720|sebagaimana  dipertimbangkan   sebelumnya  berdasarkan  Pasal  54  ayat  (1)
00721|KUHP dan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak;
00722|Menimbang  bahwa  oleh  karena  ancaman  Pidana  pasal  81  ayat  2
00723|Undang- Undang Perlindangan Anak terdapat Pidana Komulatif yaitu Pidana
00724|Penjara dan denda maka khusus Pidana Denda sebagaimana pasal 71 ayat 3
00725|SPPA, Denda Diganti dengan Pelatihan kerja;
00726|Menimbang  bahwa  sebagaimana  pasal  78  ayat  1  dan  2  SPPA
00727|menyatakan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
00728|ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja
00729|yang  sesuai  dengan  usia  Anak.  Dan  Pidana  pelatihan  kerja  sebagaimana
00730|dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
00731|1 (satu) tahun;
00732|Menimbang  bahwa  sebagaimana  pertimbangan  diatas  maka  Hakim
00733|menentapkan lamanya Pelatihan kerja selama 3 bulan yang akan dilakukan
00734|Anak di Balai Latihan Kerja kabupaten Sumenep;
00735|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah penahanan
00736|yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
00737|pidana yang dijatuhkan;
00738|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00739|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
00740|berada dalam tahanan;
00741|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00742|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00743|
00744|Menimbang  bahwa  barang  bukti  1  (satu)  buah  celana  kain  Panjang
00745|berwarna  hitam dan  1  (satu)  buah  kemeja  lengan  Panjang  berwarna  biru
00746|barang milik Anak korban yang dikhawatirkan memberikan trauma bagi anak
00747|korban  dan  dipersidangan  mohon  ditetapkan  untuk  dimusnahkan  maka
00748|kesemua barang bukti tersebut dimusnahkan;
00749|Menimbang, bahwa  untuk menjatuhkan pidana  terhadap  Anak  maka
00750|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00751|meringankan Anak sebagai berikut:
00752|Keadaan yang memberatkan:
00753|- Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Anak  korban  Trauma  dan  membuat
00754|Anak korban kehilangan kehormatan;
00755|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00756|- Belum ada Perdamaian antara Anak dan Anak korban;
00757|Keadaan yang meringankan:
00758|- Anak berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
00759|- Anak belum pernah dihukum;
00760|- Anak masih bersekolah;
00761|- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
00762|- Anak masih muda sehingga masih memiliki harapan untuk memperbaiki
00763|perbuatannya;
00764|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
00765|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00766|Mengingat,  Pasal  81  ayat  (2) Undang-Undang R epublik  Indonesia
00767|Nomor 17  Tahun 2016  Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
00768|Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas
00769|Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
00770|Perlindungan Anak m enjadi Undang-undang, Undang Undang Nomor 1 Tahun
00771|2023 tentang KUHP, Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian
00772|Tindak  Pidana,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun  2025
00773|tentang Hukum Acara Pidana  (KUHAP) dan Undang-Undang nomor 11 tahun
00774|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, serta  peraturan  perundang-
00775|undangan lain yang bersangkutan.
00776|
00777|MENGADILI:
00778|1. Menyatakan Anak   Anak  tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
00779|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk
00780|anak melakukan persetubuhan dengannya” , sebagaimana dalam dakwaan
00781|alternatif kesatu;
00782|
00783|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan  pidana penjara
00784|selama 2 (dua) Tahun;
00785|3. Menjatuhkan Pidana Pelatihan kerja kepada Anak selama 3 (tiga) bulan
00786|di Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sumenep;
00787|4. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
00788|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00789|5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00790|6. Menetapkan barang bukti, berupa:
00791|- 1 (satu) buah celana kain Panjang berwarna hitam;
00792|- 1 (satu) buah kemeja lengan Panjang berwarna biru;
00793|Dirampas untuk dimusnahkan;
00794|7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
00795|5.000,00 (lima ribu rupiah);
00796|
00797|Senin
00798|
00799|27 April 2026
00800|