01573|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
01574|masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:
01575|Ad. 1 Setiap Orang;
01576|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “Setiap  Orang”  dalam
01577|pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
01578|Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan
01579|tindak pidana perdagangan orang, dalam perkara ini yakni menunjuk kepada orang
01580|perseorangan atau pelaku sebagai  obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana
01581|atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;
01582|Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh
01583|Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama  Muji Lestari Binti Barnawi  dan telah
01584|dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis
01585|Hakim menilai terdakwa sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;
01586|Menimbang,  bahwa  atas  pertanyaan  yang  diajukan  Majelis  Hakim  dan
01587|penuntut umum di persidangan, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas
01588|dan  tegas  serta  sistematis,  berdasarkan  hal  itu  Majelis  Hakim  menilai  terdakwa
01589|dalam keadaan sehat akalnya;
01590|Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap
01591|orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa merupakan subyek
01592|hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian
01593|unsur “setiap orang” telah dipenuhi menurut hukum;
01594|Ad. 2 Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia
01595|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  wilayah  di  luar  wilayah  Republik
01596|Indonesia
01597|Menimbang, bahwa eksploitasi berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang
01598|Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan, korban yang
01599|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01600|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01601|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau
01602|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
01603|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil
01604|maupun immateriil.
01605|
01606|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang
01607|diperoleh dari keterangan para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa
01608|pada awalnya pada bulan Juli 2023 Sdr. Parlan mendapatkan informasi lowongan
01609|pekerjaan  di  perkebunan  anggur  dan  bluberi  di  Australia  yang  ditawarkan  oleh
01610|Terdakwa, namun setelah memenuhi persyaratan yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK dan
01611|pas foto dan membayar uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
01612|kepada  Terdakwa,  Sdr.  Parlan  gagal  berangkat  dengan  alasan  visa  ditolak
01613|selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Sdr. Parlan untuk bekerja di Serbia di
01614|pabrik furniture dengan gaji Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai Rp
01615|20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
01616|Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Maret 2024 Saksi Ahmad Ridho
01617|dan Saksi Yusuf Susanto mendengar lowongan pekerjaan di Serbia dan mendatangi
01618|rumah  Terdakwa  lalu  ditawarkan  agar  membayar  sejumlah  uang  untuk  biaya
01619|keberangkatan ke Serbia, Saksi Ahmad Rhido membayar sebesar Rp 65.000.000,-
01620|(enam  puluh  lima  juta  rupiah)  dan  Saksi  Yusuf  Susanto  membayar  sebesar  Rp
01621|99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa;
01622| Menimbang, bahwa kemudian Saksi Agus Prayitno dan Saksi Tri Harjito juga
01623|menemui Terdakwa karena tertarik bekerja di Serbia tanpa harus fasih berbahasa
01624|negara tujuan kepada Saksi Agus Prayitno ditawarkan membayar Rp 65.000.000,-
01625|(enam puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi Tri Harjito sebesar Rp 95.000.000,-
01626|(sembilan puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibayar oleh kedua orang Saksi
01627|tersebut;
01628|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Terdakwa  menginformasikan  kepada  Sdr.
01629|Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi Yusuf Susanto, Saksi Tri Harjito dan Saksi Agus
01630|Prayitno bahwa pada tanggal 24 April 2024 mereka akan berangkat ke Yogyakarta
01631|untuk menginap selama 2 (dua) hari di hotel Santika Yogyakarta dan selanjutnya
01632|akan berangkat ke Kuala Lumpur Malaysia melalui bandara Yogyakarta International
01633|Airport pada tanggal 26 April 2024 selain itu Terdakwa juga memberikan paspor dan
01634|tiket keberangkatan dari Yogyakarta ke Kuala Lumpur dan juga tiket kepulangan dari
01635|Kuala  Lumpur  ke Jakarta  kepada Sdr. Parlan, Saksi  Ahmad Ridho, Saksi Yusuf
01636|Susanto, Saksi Tri Harjito dan Saksi Agus Prayitno;
01637|Menimbang, bahwa pada saat akan berangkat ke Bandara YIA sekira pukul
01638|14.00 WIB, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho,
01639|Saksi  Yusuf  Susanto,  Saksi  Tri  Harjito  dan  Saksi  Agus  Prayitno  bahwa  tiket
01640|kepulangan  dari  Kuala  Lumpur  Ke  Jakarta  merupakan  cara  untuk  mengelabui
01641|petugas  di  Bandara  YIA agar  berpikir  bahwa  rombongan  tersebut  berangkat  ke
01642|Malaysia  dengan  tujuan  berlibur  dan  bukan  bekerja,  selain  itu  Terdakwa  juga
01643|memerintahkan agar Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi Yusuf Susanto, Saksi Tri
01644|
01645|Harjito dan Saksi Agus Prayitno menghapus semua  chat  yang berkaitan dengan
01646|keberangkatan rombongan tersebut ke Serbia;
01647|Menimbang, bahwa kemudian pada saat melakukan check-in di Bandara YIA
01648|petugas merasa curiga kepada rombongan Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi
01649|Yusuf  Susanto,  Saksi  Tri  Harjito  dan  Saksi  Agus  Prayitno  serta  Terdakwa  dan
01650|akhirnya mengamankan lalu menyerahkan rombongan kepada petugas BP3MI untuk
01651|diperiksa  dokumennya  dan  akhirnya  diketahui  bahwa  tujuan  rombongan  ke  luar
01652|negeri  adalah  untuk  bekerja  bukan  berlibur  sehingga  kemudian  rombongan
01653|diserahkan kepada pihak Polres Kulon Progo;
01654|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  memiliki  niat  untuk  memberangkatkan
01655|Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi Yusuf Susanto, Saksi Tri Harjito dan Saksi
01656|Agus  Prayitno  untuk  bekerja  di  Serbia  sesuai  dengan  persetujuan  para  Saksi
01657|tersebut dimana masing-masing Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa
01658|untuk dapat diberangkatkan dan bekerja di pabrik furniture di Serbia;
01659|Menimbang,  bahwa Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi Yusuf Susanto,
01660|Saksi Tri Harjito dan Saksi Agus Prayitno serta Terdakwa tidak memiliki sertifikat
01661|kompetensi,  surat  sehat,  perjanjian  kerja  dan  penempatan  dan  hanya  memiliki
01662|paspor untuk berangkat bekerja ke Serbia yang mana dokumen tersebut merupakan
01663|persyaratan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke luar wilayah Indonesia
01664|berdasarkan pada Pasal 13 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
01665|Migran Indonesia;
01666|Menimbang,  bahwa  terpenuhinya  sub-unsur  “membawa  warga  negara
01667|Indonesia” adalah ketika Terdakwa sudah membelikan tiket dari Yogyakarta menuju
01668|Kuala Lumpur yang berada di Malaysia yaitu di luar wilayah Indonesia dan juga
01669|bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi Yusuf
01670|Susanto,  Saksi  Tri  Harjito  dan  Saksi  Agus  Prayitno  ditangkap  pada  saat  sudah
01671|berada di Bandara YIA dalam proses pemberangkatan menuju Malaysia;
01672|Menimbang, bahwa terpenuhinya sub-unsur “untuk dieksploitasi di wilayah di
01673|luar  wilayah  Republik  Indonesia”  dapat  dilihat  dari  Terdakwa  yang  berencana
01674|memberangkatkan Sdr. Parlan, Saksi Ahmad Ridho, Saksi Yusuf Susanto, Saksi Tri
01675|Harjito dan Saksi Agus Prayitno ke Serbia untuk bekerja di pabrik furniture dimana
01676|bentuk eksploitasi yang dapat terjadi meliputi tapi tidak terbatas pada memanfaatkan
01677|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
01678|baik materiil maupun immateriil;
01679|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
01680|berpendapat  bahwa  unsur  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah
01681|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah di luar wilayah
01682|Republik Indonesia terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;
01683|
01684|Ad. 3 Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
01685|perdagangan orang
01686|Menimbang,  bahwa  unsur  dalam  perumusannya  oleh  pembuat  Undang-
01687|Undang  disusun  dalam  bentuk  alternatif/pilihan  yang  pada  dasarnya  merupakan
01688|pilihan  perbuatan  yang  dijadikan  sarana  untuk  melaksanakan  inti  delik  yakni
01689|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01690|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  diberikan  kebebasan
01691|untuk memilih dan mempertimbangkan sub unsur yang dianggap dapat dibuktikan
01692|berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan
01693|saksi, sehingga apabila salah satu dari pilihan unsur yang ada dapat dibuktikan,
01694|maka keseluruhan unsur dapat dinyatakan terbukti secara hukum;
01695|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  menjabarkan  apa  yang
01696|dimaksud dengan membantu dapat merujuk pada ketentuan pasal 56 Kitab Undang-
01697|Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni perbuatan sengaja memberikan bantuan pada
01698|waktu  kejahatan  dilakukan,  atau  perbuatan  sengaja  memberikan  kesempatan,
01699|sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
01700|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  menjabarkan  apa  yang  dimaksud
01701|dengan percobaan, sebagaimana merujuk pada ketentuan pada Pasal 53 (1) KUHP
01702|yakni  apabila  telah  ada  niat dari  adanya  permulaan  pelaksanaan dan  tidak
01703|selesainya  pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
01704|sendiri;
01705|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang
01706|diperoleh  dari  keterangan  para  saksi  dan  dihubungkan  dengan  keterangan  para
01707|Terdakwa,  bahwa  hari  Jum’at  tanggal  26  April  2024  sekitar  pukul  17.20  WIB  di
01708|bandara YIA, telah diamankan Terdakwa Muji Lestari Binti Barnawi, Saksi Ahmad
01709|Ridho, Saksi Parlan, Saksi Yusuf Susanto, Saksi Tri Harjito, dan Saksi Agus Prayitno
01710|karena akan pergi bekerja di Serbia tanpa sesuai dengan prosedur;
01711|Menimbang, bahwa pada mulanya para saksi ingin bekerja ke luar negeri
01712|kemudian para saksi menemui Terdakwa yang menawari pekerjaan di Serbia yakni di
01713|Pabrik  Furniture  dengan  gaji  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  -  Rp.
01714|20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
01715|Menimbang, bahwa para saksi telah melakukan pembayaran sejumlah uang
01716|yang dipersyaratkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
01717|o Saksi Ahmad Ridho membayar sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh
01718|lima juta rupiah);
01719|o Saksi Parlan membayar sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh
01720|lima juta rupiah)
01721|
01722|o Saksi Tri Harjito membayar sebesar  Rp 96.000.000,- (sembilan puluh
01723|enam juta rupiah);
01724|o Saksi Yusuf Susanto membayar sebesar Rp 99.000.000,-  (sembilan
01725|puluh sembilan juta rupiah);
01726|o Saksi Agus Prayitno membayar sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh
01727|lima juta rupiah);
01728|Menimbang bahwa setelah Para Saksi melakukan pembayaran, Terdakwa dan
01729|para saksi kemudian berangkat dari Wonosobo menuju hotel Santika di Jogja dan
01730|menginap  selama  2  hari  yaitu  pada  tanggal  24  April  hingga  26  April  2024  dan
01731|kemudian akan berangkat menuju bandara YIA melalui Stasiun Tugu;
01732|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  membayar  semua  fasilitas  untuk  biaya
01733|pemberangkatan  ke  luar  negeri  termasuk  tiket  pesawat  dan  kamar  hotel,  dan
01734|sebelum berangkat ke bandara YIA, Terdakwa membagikan paspor dan tiket pergi
01735|dan pulang Malaysia-Jakarta, serta menjelaskan agar pada saat di bandara ketika
01736|ditanya oleh petugas tujuan ke Malaysia untuk tour, selain itu pada saat sampai di
01737|Bandara  Terdakwa  mengingatkan  untuk  menghapus  obrolan  whatsapp terkait
01738|keberangkatan ke Serbia untuk bekerja;
01739|Menimbang bahwa barang bukti  Boarding Pass  tujuan Malaysia milik para
01740|Saksi  dan  ada  pula  barang  bukti  booking  tiket  dari  Malaysia  ke  Jakarta  dibeli
01741|Terdakwa dengan tujuan mengelabui petugas pada saat di Bandara;
01742|Menimbang bahwa pada saat sampai di Bandara dan melakukan  check-in
01743|petugas merasa curiga sehingga pada akhirnya mengetahui keberangkatan ke luar
01744|negeri  adalah  untuk  bekerja  bukan  untuk  wisata  sehingga  kemudian  Saksi  dan
01745|Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Kulonprogo;
01746|Menimbang,  bahwa  pada  saat  ditangkap  di  Bandara,  Terdakwa  dan  Para
01747|Saksi  hanya  membawa  tiket  dan  paspor  yang  tidak  memenuhi  kelengkapan
01748|dokumen persyaratan keberangkatan pekerja migran berdasarkan ketentuan dalam
01749|Pasal 5, Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran
01750|Indonesia  yakni  minimal  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki  kompetensi,
01751|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
01752|dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan yakni, surat keterangan status
01753|perkawinan  bagi  yang  telah  menikah  melampirkan  fotokopi  buku  nikah,  surat
01754|keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
01755|kepala  desa  atau  lurah,  sertifikat  kompetensi  kerja,  surat  keterangan  sehat
01756|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan
01757|oleh  kantor imigrasi setempat, visa  kerja, perjanjian penempatan pekerja  migran
01758|indonesia dan perjanjian kerja;
01759|
01760|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  fakta-fakta  di  atas,  Majelis  Hakim  menilai
01761|bahwa  sub  unsur  yang  tepat  untuk  dibuktikan  adalah  perbuatan  melakukan
01762|percobaan, sedangkan percobaan dibuktikan dengan terbuktinya 3 (tiga) unsur yakni
01763|niat,  permulaan  pelaksanaan dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu  bukan
01764|semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;
01765|Menimbang,  Majelis  Hakim  berpendapat,  terpenuhinya  unsur  niat  adalah
01766|ketika para saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa menawarkan pekerjaan
01767|ke luar negeri kepada para saksi atas kehendaknya sendiri, dan Terdakwa lah yang
01768|menentukan negara tujuan yang akan didatangi para saksi;
01769|Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang merencanakan perjalanan ke
01770|negara  tujuan,  mulai  dari  meminta  para  saksi  untuk  melakukan  pembayaran
01771|sejumlah  uang,  berangkat  dari  Wonosobo  ke  Jogja,  membelikan  tiket,  hingga
01772|berangkat ke bandara NYIA sehingga telah terjadi sebuah permulaan pelaksanaan;
01773|Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada para saksi untuk mengelabui
01774|Petugas Imigrasi dengan mengatakan tujuan Terdakwa dan para saksi adalah pergi
01775|tour dan bukannya bekerja, namun dicegah oleh petugas imigrasi yang memeriksa
01776|dokumen dan mendapati bahwa perjalanan Terdakwa dan para saksi bukan untuk
01777|tour namun untuk bekerja di Serbia tanpa dokumen-dokumen yang diharuskan oleh
01778|ketentuan  Undang-Undang,  dengan  demikian  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu
01779|bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;
01780|Menimbang, oleh sebab unsur-unsur dalam perbuatan melakukan percobaan
01781|telah  terpenuhi,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  ketiga  yakni
01782|melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  telah
01783|terpenuhi;
01784|Menimbang, Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01785|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  telah
01786|terpenuhi,  maka  Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
01787|sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;
01788|Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya
01789|telah  pula  mencantumkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh  Lembaga
01790|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi
01791|Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor Register 1671/P.BPP-LPSK/V/2024;
01792|Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik
01793|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01794|Perdagangan Orang menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang
01795|atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
01796|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan
01797|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01798|
01799|Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak
01800|Pidana  dijelaskan  bahwa  tindak  pidana  yang  dapat  dimohonkan  restitusi  adalah
01801|tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan
01802|orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain
01803|yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
01804|peraturan  perundang-undangan,  selanjutnya  dijelaskan  dalam  Pasal  4,  bentuk
01805|restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:
01806|1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
01807|2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
01808|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
01809|3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
01810|4. Kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01811|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain
01812|yang berhubungan dengan proses hukum;
01813|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,
01814|perbuatan Terdakwa terhadap para korban telah menimbulkan kerugian yang nyata
01815|bagi para korban (calon pekerja) yaitu berupa kehilangan kekayaan serta kerugian-
01816|kerugian lain sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
01817|2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan
01818|Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,  sehingga  dengan  demikian  Majelis
01819|Hakim  berkesimpulan  bahwa  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  tersebut  sudah
01820|sepatutnya secara hukum permohonan restitusi a quo untuk dikabulkan;
01821|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tuntutan  restitusi  tersebut  telah
01822|diperhitungkan nilainya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan
01823|sesuai  dengan  nilai  kewajarannya,  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  jumlah
01824|nominal restitusi yang telah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
01825|Korban  (LPSK)  tersebut, yaitu  senilai  keseluruhan  Rp450.000.000,- (empat ratus
01826|lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;
01827|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (13)  Peraturan  Mahkamah
01828|Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01829|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menyatakan
01830|bahwa  dalam  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  terorisme,  putusan
01831|memuat  pula  lamanya  pidana  penjara  atau  kurungan  pengganti  sesuai  dengan
01832|ketentuan  Undang-Undang,  yakni  dalam  hal  harta  kekayaan  terdakwa  dan/atau
01833|Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah