02122|Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02123|
02124|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02125|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02126|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02127|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02128|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02129|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02130|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02131|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02132|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02133|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02134|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02135|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02136|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02137|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02138|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02139|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02140|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Terdakwa,  Saksi  Yayuk  Puji
02141|Rahayu,  Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  menerangkan  pada
02142|pokoknya  Terdakwa  berperan  sebagai  perekrut  dan  mengantar  serta
02143|memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban Nur  Anggraeni  selesai dan
02144|dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk Puji Rahayu
02145|berperan ikut Terdakwa mengantar dan memastikan Medical Check Up Saksi
02146|Korban Nur Anggraeni selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke
02147|Malaysia  dan  juga  ikut  menerima  uang  yang  diberikan  oleh  Saksi  Siti
02148|Komsiyatin,  Saksi  Siti  Komsiyatin  berperan  sebagai  penghubung  dengan
02149|Agensi yang berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga
02150|Saksi Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Malaysia dan Saksi Budiono
02151|berperan  sebagai  yang  mengantarkan  ke  Kantor  Imigrasi  Blitar  dan
02152|mengurus  paspor  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  sampai  selesai  dan
02153|mengantar Saksi Korban Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya sehingga Saksi
02154|Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Batam dan seterusnya ke Malaysia,
02155|Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu  menerima  uang  sejumlah  Rp9.000.000,00
02156|(sembilan juta rupiah) dari Saksi Siti Komsiyatin dan membagi uang tersebut
02157|kepada Terdakwa, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Terdakwa, Saksi Siti Komsiyatin
02158|dan Saksi Budiono tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta
02159|tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
02160|(SIP3MI), menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama –
02161|sama Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono
02162|Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02163|
02164|yang  telah  memberangkatkan  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  ke  Malaysia
02165|dengan peran masing – masing tanpa prosedur yang sah menurut undang –
02166|undang, sehingga terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi secara sah
02167|dan meyakinkan menurut hukum;
02168|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02169|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02170|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02171|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02172|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02173|dakwaan alternatif ketiga;
02174|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02175|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02176|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02177|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02178|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02179|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02180|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02181|harus pula dijatuhi pidana;
02182|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02183|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02184|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02185|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02186|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02187|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02188|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02189|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02190|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02191|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02192|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02193|pidana yang dijatuhkan;
02194|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02195|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02196|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02197|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02198|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02199|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02200|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02201|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02202|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02203|- 1 (satu) unit handphone Wiko warna hitam metalik;
02204|Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02205|
02206|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nur  Anggraeni,  Nomor  Paspor:
02207|XE550922;
02208|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
02209|tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02210|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02211|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Realme  C15  warna  biru, IMEI 1:
02212|68394045004692;
02213|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
02214|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
02215|untuk negara;  
02216|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02217|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nurul  Rifai,  Nomor  Paspor:
02218|E7947615;
02219|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Puji  Astutik,  Nomor  Paspor:
02220|C7914359;
02221|- 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, Nomor Paspor:
02222|E7804169;
02223|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
02224|tersebut diatas dikembalikan kepada Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., selaku
02225|Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non
02226|TPI Blitar;
02227|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02228|mengajukan pembelaan yang pada pokoknya  Penasihat Hukum Terdakwa
02229|tidak  sependapat  dengan  beratnya  pertanggung  jawaban  pidana  yang
02230|dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama
02231|6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
02232|dan denda sebesar Rp500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah)  subsidair 6
02233|(enam) bulan kurungan , Terdakwa dalam memberikan keterangan tidaklah
02234|berbelit – belit, apa yang Terdakwa terangkan dalam persidangan Yang Mulia
02235|ini adalah merupakan suatu hal yang harus diluruskan dan tidak mengikuti
02236|pandangan  dan  kontruksi  Penyidik  yang  diteruskan  oleh  Saudara  Jaksa
02237|Penuntut  Umum.  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yakin  Majelis  Hakim  yang
02238|terhormat akan mempertimbangkan seluruh pleidoi ini secara mendalam dan
02239|arif serta bijaksana dan berlaku seadil – adilnya terhadap diri Terdakwa demi
02240|keadilan. Oleh sebab itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim
02241|mempertimbangkan  penahanan  yang  sudah  dijalani  selama  ini  oleh
02242|Terdakwa sudah menimbulkan efek jera dan Terdakwa berjanji tidak akan
02243|mengulanginya  lagi  dikemudian  hari,  serta  Terdakwa  menyesali
02244|perbuatannya  dan  Terdakwa  merupakan  tulang  punggung  keluarga  yang
02245|mempunyai anak masih kecil – kecil. Terdakwa juga belum pernah dihukum
02246|Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02247|
02248|dan bersikap sopan dalam proses persidangan. Hukuman pada Terdakwa
02249|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas  Terdakwa  melainkan
02250|sebagai  bentuk  pembinaan  dan  pembelajaran  agar  menjadi  pribadi  yang
02251|lebih baik lagi. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini
02252|selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia
02253|agar  Terdakwa  dibebaskan  atau  apabila  Majelis  Hakim  Yang  Mulia
02254|berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan seringan –
02255|ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan, atas
02256|pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai
02257|oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
02258|telah terpenuhi dalam diri Terdakwa  sehingga dengan demikian pembelaan
02259|Penasihat  Hukum  Terdakwa  dinyatakan  ditolak,  selanjutnya  untuk  alasan
02260|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02261|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02262|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02263|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02264|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02265|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal tersebut
02266|sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02267|kesalahan Terdakwa;
02268|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02269|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02270|yang meringankan Terdakwa;
02271|Keadaan yang memberatkan:
02272|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02273|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02274|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02275|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02276|Keadaan yang meringankan:
02277|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02278|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02279|mengulangi lagi;
02280|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02281|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02282|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02283|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02284|ditentukan dalam amar putusan ini;
02285|Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02286|
02287|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02288|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02289|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02290|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02291|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02292|
02293|MENGADILI:
02294|1. Menyatakan  Terdakwa  Aril  Wibisono  Bin  (Alm)  Mukadi,  terbukti
02295|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta
02296|tanpa  hak  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,
02297|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
02298|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02299|pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
02300|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02301|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4
02302|(empat) bulan;
02303|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02304|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02305|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02306|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02307|- 1 (satu) unit handphone Wiko warna hitam metalik;
02308|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nur  Anggraeni,  Nomor  Paspor:
02309|XE550922;
02310|dikembalikan kepada Saksi Nur Anggraeni;
02311|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Realme  C15  warna  biru, IMEI 1:
02312|68394045004692;
02313|dirampas untuk negara;
02314|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nurul  Rifai,  Nomor  Paspor:
02315|E7947615;
02316|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Puji  Astutik,  Nomor  Paspor:
02317|C7914359;
02318|- 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, Nomor Paspor:
02319|E7804169;
02320|dikembalikan kepada Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., selaku Kepala
02321|Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
02322|Blitar;
02323|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02324|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02325|
02326|Jum’at
02327|
02328|18
02329|
02330|2025
02331|
02332|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
02333|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02334|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02335|
02336|Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti
02337|pada  Pengadilan  Negeri  Blitar,  serta  dihadiri  oleh  Muhammad  Alfin,  S.H.,
02338|
02339|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02340|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02341|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.