01648|Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang  Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
01649|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  korban  tuindak  pidana  maka
01650|berdasarkan perhitungan yang telah dibuat oleh LPSK (Lembaga Perlindungan
01651|Saksi dan Korban) terhadap besaran yang disampaikan dalam laporan LPSK
01652|tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam Tuntutan Penuntut Umum akan
01653|dipertimbangkan sebagai berikut:
01654|Menimbang,  bahwa  meneliti  bukti  surat  berupa  permohonan
01655|pembayaran restitusi yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara yang
01656|diajukan para korban ditujukan kepada Saksi Abbay dan Saksi Safiq selain itu
01657|Majelis Hakim Hakim memandang pula bahwa peran Terdakwa dalam hal ini
01658|adalah membantu dan bukan sebagai peran atau pemaian utama dalam proses
01659|tindak pidana  membantu  membawa warga negara Indonesia keluar Wilayah
01660|Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar Wilayah
01661|Negara Republik Indonesia, selain itu Terdakwa juga belum menikmati upah
01662|atau  bayaran  sejumlah  Rp.1.000.000,00  (satu  juta  rupiah) sehingga  Majelis
01663|
01664|Hakim perpendapat Tedakwa tidaklah wajib untuk dibebani membayar restitusi,
01665|sehingga terhadap tuntutan penunut umum terkait restitusi tersebut haruslah
01666|ditolak ataupun setidak-tidaknya dikesampingkan;
01667|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01668|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
01669|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Terdakwa  mampu
01670|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
01671|pidana;
01672|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ancaman  pidana  dalam  dakwaan
01673|Penuntut  Umum,  selain  memuat  pidana  penjara  juga  ada  ancaman  pidana
01674|denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula
01675|dijatuhi pidana denda yang  apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti
01676|dengan  pidana  kurungan  pengganti  denda,  sehingga  Majelis  Hakim  akan
01677|menjauhkan pidana denda yang sesuai menurut Majelis Hakim sebagaimana
01678|termuat dalam amar putusan ini;
01679|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01680|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01681|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01682|dijatuhkan;
01683|Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01684|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01685|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01686|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01687|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01688|Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi
01689|warna  Hijau  yang  menurut  fakta  dipersidangan  tidak  terbukti  digunakan
01690|Terdakwa sebagai media komunikasi bagi Terdakwa dengan Saksi Abay dan atau
01691|Saksi  Safiq,  maka  terhadap  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada
01692|Terdakwa;
01693|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01694|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01695|yang meringankan Terdakwa;
01696|Keadaan  yang  memberatkan:
01697|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa
01698|bertentangan dengan program pemerintah dalam meberantas tindak pidana
01699|TPPO;
01700|Keadaan yang meringankan:
01701|
01702|- Bahwa  Terdakwa  belum  pernah
01703|dihukum;
01704|- Bahwa Terdakwa belum menikmati
01705|upah atau uang yang dijanjikan kepadanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu
01706|juta rupiah);
01707|- Bahwa Terdakwa merupakan tulang
01708|punggung keluarga;
01709|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01710|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01711|Mengingat,  Pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia
01712|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01713|Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
01714|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01715|
01716|MENGADILI:
01717|1. Menyatakan  Terdakwa  Sahara  Bin  (Alm)  Sarnata tersebut  diatas
01718|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01719|“Membantu Membawa Warga Negara Indonesia keluar Wilayah Negara
01720|Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  di  eksploitasi  di  luar
01721|Wilayah Negara Republik Indonesia ” sebagaimana di dakwakan  dalam
01722|dakwaan tunggal;
01723|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
01724|pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 250.000.000,-
01725|(Dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut
01726|tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01727|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01728|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01729|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01730|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01731|- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna Hijau.
01732|Dikembalikan kepada Terdakwa
01733|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01734|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01735|
01736|Selasa
01737|
01738|14 Januari 2025
01739|
01740|2025
01741|
01742|oleh kami, Novita Witri, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswantoro,
01743|S.H., Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
01744|
01745|Rissa Oktavia, S.H.
01746|
01747|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01748|Ttd Ttd
01749|Wahyu Iswantoro, S.H. Novita Witri, S.H.,M.Kn.
01750|Ttd
01751|Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.
01752|Panitera Pengganti,
01753|Ttd
01754|Rissa Oktavia, S.H.