02045|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
02046|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
02047|ad se accessorium ). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua pada
02048|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
02049|adalah  pembantuan  itu  dibrikan  sebelum  kejahatan  terjadi,  apakah  dengan
02050|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
02051|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
02052|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
02053|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
02054|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).
02055|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
02056|Hukum Pidana, hlm. 379);
02057|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
02058|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
02059|dipertimbangkan sebagai berikut;
02060|Menimbang  bahwa  dalam  fakta-fakta  persidangan  terungkap  bahwa
02061|Terdakwa  yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  Saksi  Muhammad
02062|Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim, dimana Terdakwa telah menjanjikan
02063|akan  memberangkatkan  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul
02064|Hakim  sebagai  calon  pekerja  migran  Indonesia,  untuk  itu  Terdakwa  telah
02065|KM A
02066|1
02067|A
02068|2
02069|Paraf
02070|
02071|meminta uang pendaftaran sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh
02072|juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim.
02073|Setelah Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim membayar
02074|uang  pendaftaran,  Terdakwa  juga  yang  mengantarkan  Saksi  Muhammad
02075|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  ini  ke  Jakarta  untuk  diurus
02076|keberangkatannya oleh Saksi Abdus Syahid Als Angkep, padahal senyatanya
02077|telah jelas bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Abdus Syahid Als Angkep tidak
02078|memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Surat
02079|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan
02080|Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  sebagai  pekerja
02081|migran  Indonesia.  Tindakan  terdakwa  yang  seolah-olah  mencari  target  di
02082|daerah  untuk  dikirimkan  kepada  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  telah
02083|menggambarkan  secara  utuh  peran  upaya  pembantuan  untuk  melakukan
02084|TPPO;
02085|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02086|apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu percobaan tindak
02087|pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;
02088|Menimbang bahwa UU Pemberantasan TPPO tidak memberi batasan
02089|pengertian  tentang  percobaan,  namun  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,
02090|mengenai percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) yang
02091|menyebutkan  setidaknya  tiga  unsur  yaitu  adanya  niat,  adanya  permulaan
02092|pelaksana  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata
02093|disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa niat (voornemen) sebagai unsur yang
02094|subjektif dalam percobaan. Niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada
02095|dalam  hati.  Menimbang  bahwa  permulaan  pelaksana  dalam  Memorie  can
02096|Toelichting (MvT) diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Bila
02097|melihat pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, permulaan
02098|pelaksana sebagaimana dalam percobaan terjadi jika perbuatan yang dilakukan
02099|itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana dan perbuatan yang
02100|dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju. Dalam
02101|permulaan pelaksana, doktrin Simons membagi permulaan pelaksana menjadi
02102|delik-delik  yang  dirumuskan  secara  formil  dan  materil.  Pada  delik  formil,
02103|permulaan pelaksanaan telah ada dengan melakukan perbuatan yang disebut
02104|dalam rumusan delik, sedangkan delik materil, permulaan pelaksanaan telah
02105|KM A
02106|1
02107|A
02108|2
02109|Paraf
02110|
02111|ada  dengan  perbuatan  yang  menurut  sifatnya  secara  langsung  dapat
02112|menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya kelakuan lain
02113|(vide Simons dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 338-
02114|339).  Bahwa  tentang  unsur  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
02115|sendiri, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang
02116|semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah
02117|terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh
02118|sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela
02119|mengundurkan diri dari niatnya semula;
02120|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli,
02121|keterangan  terdakwa  dan  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan
02122|dalam  persidangan  terungkap  fakta-fakta  bahwa  Tindakan  Terdakwa  yang
02123|mengantarkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim ke
02124|Jakarta  untuk  dipertemukan  dengan  Saksi  Abdus  Syahid  Als  Angkep  untuk
02125|memberangkatkan Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul Hakim
02126|ke  Australia  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  dengan  menggunakan  VISA
02127|Wisata dan bukan VISA Kerja, hingga akhirnya upaya tersebut diketahui oleh
02128|pihak BP2MI yang akhirnya melakukan penggerebekan terhadap salah satu
02129|tempat  penampungan  calon  pekerja  migran  Indonesia,  bahkan  sampai  ada
02130|pencekalan  terhadap  calon  pekerja  migran  Indonesia  di  bandara  Soekarno
02131|Hatta, sehingga membuat Saksi Muhammad Zulkarnaen dan Saksi Lukmanul
02132|Hakim menjadi kebingungan dan memilih pulang ke Lombok. Bahwa dari fakta
02133|tersebut telah  nyata  adanya  niat dari  Terdakwa  untuk  mengirimkan  pekerja
02134|migran Indonesia secara tidak resmi, namun pemberangkatan menuju Australia
02135|belum terlaksana
02136|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
02137|berpendapat bahwa unsur “membantu dan melakukan percobaan” secara sah
02138|dan meyakinkan telah terpenuhi;
02139|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam addendum
02140|kedua ini  telah terpenuhi, maka Majelis Hakim  berpandangan bahwa unsur
02141|“membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa  warga  negara
02142|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
02143|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan
02144|meyakinkan terpenuhi;
02145|KM A
02146|1
02147|A
02148|2
02149|Paraf
02150|
02151|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
02152|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02153|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti
02154|melakukan  tidak  pidana  “Membantu  dan  melakukan  percobaan  membawa
02155|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
02156|maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
02157|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
02158|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  telah
02159|mengajukan tuntutan restitusi (vide angka 3 tuntutan) terhadap 2 (dua) orang
02160|korban percobaan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim akan
02161|mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan restitusi sebagai berikut;
02162|Menimbang  bahwa  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
02163|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
02164|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
02165|atau ahli warisnya (vide Pasal 1 angka 13 UU Pemberantasan TPPO). Bahwa
02166|Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak
02167|memperoleh restitusi. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan
02168|kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan
02169|medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai
02170|akibat perdagangan orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak
02171|korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik
02172|Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan
02173|penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan
02174|kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi,  selanjutnya
02175|penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat
02176|tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini
02177|tidak  menghilangkan  hak  korban  untuk  mengajukan  sendiri  gugatan  atas
02178|kerugiannya. (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 48 ayat (1)
02179|UU Pemberantasan TPPO);
02180|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun
02181|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
02182|Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana  menyebutkan  bahwa
02183|permohonan  restitusi  dibuat  sccara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia,
02184|ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  kuasanya,  dan  diajukan  kepada
02185|KM A
02186|1
02187|A
02188|2
02189|Paraf
02190|
02191|Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik,
02192|atau Penuntut Umum;
02193|Menimbang  bahwa  Para  Pemohon  restutusi  (korban)  melalui  Atasan
02194|Penyidik  pada  Kepolisian  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  berdasarkan  Surat
02195|Nomor  B/1173/IV/RES.1.15/2024/Ditreskrimum  tanggal  27  April 2024  telah
02196|mengajukan  bantuan  penghitungan  restitusi  perkara  TPPO  kepada  Ketua
02197|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Terhadap  permintaan  restitusi
02198|tersebut,  LPSK  mengirimkan  surat  korespondensi  Nomor  R-
02199|4739/4.1.IP/LPSK/7/2024  tanggal  30  Juli 2024  yang  isinya  tentang  laporan
02200|penilaian restitusi;
02201|Menimbang  bahwa  dalam  hal  permohonan  diajukan  melalui  Penyidik
02202|atau LPSK, Penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohanan Restitusi
02203|kepada  Penuntut  Umum  disertai  Keputusan  LPSK  mengenai  besaran  nilai
02204|Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran
02205|nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling
02206|lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;
02207|Menimbang bahwa LPSK telah menerbitkan Petikan Surat Keputusan
02208|Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor  A. 2196.R  s.d.
02209|A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian  Ganti  Rugi,
02210|dengan rincian sebagai berikut:
02211|a. Korban  Muhammad  Zulkarnaen  dengan  besaran  Rp.147.600.000,00
02212|(seratus  empat  puluh  tujuh  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  yang
02213|dibebankan kepada Terdakwa dan
02214|b. Korban Lukmanul Hakim dengan besaran Rp.147.600.000,00 (seratus
02215|empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dibebankan kepada
02216|Terdakwa;
02217|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
02218|Hakim telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Terdakwa atau
02219|Penasehat  Hukumnya  untuk  menyampaikan  tanggapan  atas  permohonan
02220|Restitusi dan mengajukan alat bukti;
02221|Menimbang bahwa masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa tidak
02222|mengajukan tanggapan atas permohonan restitusi dalam nota pembelaan;
02223|KM A
02224|1
02225|A
02226|2
02227|Paraf
02228|
02229|Menimbang  bahwa  dalam  memeriksa  berkas  permohonan  restitusi,
02230|Majelis Hakim akan memuat dalam pertimbangan putusan beserta alasan dan
02231|termuat pula dalam amar putusan;
02232|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
02233|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
02234|didakwakan pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 10 jo.
02235|Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta berdasarkan keterangan
02236|saksi-saksi  korban  dan  memperhatikan  ketentuan  Pasal  48  ayat  (2)  dan
02237|penjelasan UU No. 21 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa bentuk kerugian
02238|lain  dapat  berupa  kehilangan  harta  milik,  biaya  transportasi  dasar,  biaya
02239|pengacara  atau  biaya  lain  yang  berhubungan  dengan  proses  hukum  atau
02240|kehilangan  penghasilan  yang  dijanjikan  pelaku  dan  memperhatikan  pula
02241|Petikan  Surat  Keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor
02242|A.2196.R  s.d.  A.2197.R/KEP/SMP-LPSK/VII Tahun  2024  tentang  Penilaian
02243|Ganti  Rugi  dengan  perincian  jumlah   tentang  Penilaian  Ganti  Rugi  dengan
02244|perincian  jumlah  kerugian  yang  terhitung  jelas,  maka  Majelis  Hakim
02245|berpendapat bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh Para Pemohon
02246|tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan perincian sebagai
02247|berikut:
02248|a. Korban  MUHAMMAD  ZULKARNAEN dengan  besaran  Restitusi
02249|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02250|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa;
02251|b. Korban  LUKMANUL  HAKIM  dengan  besaran  Restitusi
02252|Rp147.600.000,00 ( seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu
02253|rupiah), yang dibebankan kepada Terdakwa
02254|Dengan  ketentuan  bahwa  apabila  restitusi  tersebut  tidak  dibayarkan
02255|maka diganti dengan pidana kurangan selama 6 (enam) bulan;
02256|Menimbang  bahwa  Penasehat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
02257|pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan
02258|hukuman  dengan  alasan  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
02259|mengulangi kembali;
02260|KM A
02261|1
02262|A
02263|2
02264|Paraf
02265|
02266|Menimbang  bahwa  setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum
02267|terhadap  pembelaan  Terdakwa  melalui  Penasehat  Hukumnya  yang  pada
02268|pokoknya tetap pada tuntutannya;
02269|Menimbang  bahwa  setelah  mendengar  tanggapan  Terdakwa  melalui
02270|Penasehat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang
02271|pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan memohon keringanan hukuman
02272|dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
02273|kembali;
02274|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
02275|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
02276|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuhkan;
02277|Menimbang  bahwa  oleh  karena  terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02278|terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
02279|agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02280|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02281|a. 7  (tujuh)  lembar  bukti  penyerahan  yang  dengan  rincian  sebagai
02282|berikut:
02283| 1 (satu) Transaksi tanggal 18 Desember 2023 ke rekening an.
02284|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02285|Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
02286| 1 (satu) Transaksi tanggal 19 Desember 2023 ke rekening an.
02287|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02288|Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
02289| 1 (satu) Transaksi tanggal 21 Desember 2023 ke rekening an.
02290|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02291|Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
02292| 1 (satu) Transaksi tanggal 23 Desember 2023 ke rekening an.
02293|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02294|Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
02295| 1 (satu) Transaksi tanggal 24 Desember 2023 ke rekening an.
02296|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02297|Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
02298|KM A
02299|1
02300|A
02301|2
02302|Paraf
02303|
02304| 1 (satu) Transaksi tanggal 25 Desember 2023 ke rekening an.
02305|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02306|Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
02307| 1 (satu) Transaksi tanggal 28 Desember 2023 ke rekening an.
02308|MAI  SURYANI Nomor  Rekening  0561533431  sejumlah
02309|Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
02310|b. 2  (dua)  lembar  fotokopi  Surat  Perjanjian  Pengurusan  Proses  ke
02311|Negara Australia;
02312|c. 1 (satu) lembar  booking tiket  penerbangan dari Trip.com maskapai
02313|Qantas  Australia berangkat  dari  Bandara  Soekarno  Hatta tujuan
02314|Bandara Melbourne Australia;
02315|d. 2 (dua) lembar Visa Pengunjung yang dikeluarkan oleh Departemen
02316|Dalam Negeri Pemerintah Australia tanggal 8 Januari 2024;
02317|Terlampir dalam berkas perkara;
02318|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
02319|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02320|meringankan Terdakwa
02321|Keadaan yang memberatkan:
02322|- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain/korban baik secara materiil
02323|maupun immateriil;
02324|Keadaan yang meringankan:
02325|- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
02326|- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
02327|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
02328|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02329|Mengingat Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
02330|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang-
02331|Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
02332|perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
02333|
02334|M E N G A D I L I
02335|1. Menyatakan Terdakwa MAI SURIYANI Als MAI terbukti secara sah dan