01300|meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman beserta
01301|ke 8 (delapan) orang lainnya. Saat itu Sdr. Rahman membayarkan untuk
01302|dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr.
01303|Nawir,  Sdr.  Nurlia,  kedua  anaknya  dan  Sdr.  Ismail  meminjam  uang  dari
01304|Terdakwa;
01305|- Bahwa  setelah  melakukan  pembayaran  kepada  Sdr.  Arif,  kemudian
01306|Terdakwa  beserta  ke  10  (sepuluh)  orang  lainnya  untuk  mengikuti  salah
01307|seorang buruh pelabuhan yang menuntun untuk naik ke atas kapal laut KM.
01308|Thalia, yang mana sebelumnya untuk tiket kapal laut telah diakomodir oleh
01309|Sdr. Arif;
01310|- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Terdakwa beserta ke 10
01311|(sepuluh)  orang  lainnya  tiba  di  Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan  Provinsi
01312|Kalimantan Utara, kemudian diarahkan oleh Sdr. Rizal untuk turun dari kapal
01313|laut  KM.  Thalia  sambil  menunggu  orang  suruhan  dari  Sdr.  Rizal  yang
01314|Halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01315|
01316|sepengetahuan  Terdakwa  bernama  Sdr.  Bahar  yang  rencananya  akan
01317|menjemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01318|- Bahwa  selanjutnya  sekira  pukul  10.00  wita  pada  saat  Sdr.  Rizal
01319|sementara  mengatur  orang  suruhannya  atas  nama  Sdr.  Bahar  untuk
01320|menjemput, Terdakwa beserta ke 10 (sepuluh) orang lainnya diamankan oleh
01321|aparat Kepolisan RI karena berencana akan diberangkatkan menuju Negara
01322|Malaysia melalui jalur tidak resmi/ non prosedural dengan tujuan Terdakwa
01323|dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural
01324|tersebut  akan  dipekerjakan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen
01325|serta persyaratan terkait pekerja migran indonesia;
01326|- Bahwa  biaya  pemberangkatan  dari  Pare-Pare  menuju  Kabupaten
01327|Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  telah  dibayarkan  kepada  Sdr.  Arif,
01328|dengan  total  keseluruhan  biaya  yang  adalah  sejumlah  Rp8.600.000,00
01329|(delapan juta enam ratus juta rupiah), sedangkan biaya dari Nunukan hingga
01330|lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01331|Malaysia akan dibiayai oleh Sdr. Rizal dan belum ada yang dibayarkan;
01332|- Bahwa rute pemberangkatan yang akan dilalui oleh Terdakwa dan ke 6
01333|(enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia serta  4 (empat) orang anak
01334|yang mengikuti orangtuanya  dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01335|Utara  menuju  Negara  Malaysia  di  lokasi  perusahaan  tempat  akan
01336|dipekerjakan  yaitu  akan  diberangkatkan  oleh  Sdr.  Bahar  menuju  daerah
01337|Sebatik  Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  kemudian  akan
01338|diberangkatkan  lagi  menuju  Daerah  Tawau,  Sabah,  Negara  Malaysia
01339|memalui  jalur  ilegal  / tidak  resmi  dan  tanpa  dilengkapi  dengan  dokumen
01340|terkait tenaga kerja Indonesia. Setibanya di daerah Tawau, Sabah, Negara
01341|Malaysia akan dijemput oleh Sdr. Rizal yang akan memberangkatkan menuju
01342|lokasi Serikat LPL Enterprise yang berada di Daerah Pitas, Sabah, Negara
01343|Malaysia;
01344|- Bahwa Terdakwa akan bekerja sebagai mandor kebun yang bertugas
01345|untuk  mengawasi  pekerja  kebun  dan  juga  menghitung  hasil  panen  buah
01346|kelapa  sawit  dan  terkadang  juga  ikut  memanen  buah  kelapa  sawit  agar
01347|mendapatkan upah kerja/ gaji tambahan. Saksi Rahman, Sdr. Nawir dan Sdr.
01348|Ismail akan bekerja sebagai buruh panen buah kelapa sawit sedangkan Sdri.
01349|Hajrah, Sdri. Dahlia dan Sdri. Nurlia akan bekerja sebagai penyemprot racun
01350|hama, pemungut biji brondolan kelapa sawit dan juga menebas rumput liar
01351|yang sudah tinggi;
01352|Halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01353|
01354|- Bahwa peran Terdakwa adalah penghubung antara Sdr. Jescob dengan
01355|ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia non prosedural tersebut,
01356|yang rencananya akan di pekerjakan di Serikat LPL Enterprise yang berlokasi
01357|di Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia dan sebagai penghubung antara
01358|Sdr. Rizal dan Sdr. Arif dengan ke 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran
01359|Indonesia, dan bersama-sama berangkat dari daerah asal menuju Negara
01360|Malaysia;
01361|- Bahwa  Terdakwa  dan  ke  6  (enam)  orang  Calon  Pekerja  Migran
01362|Indonesia serta  4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya , tidak
01363|dilengkapi  dokumen  perjalanan  yang  sah  baik  berupa  paspor  dan  tidak
01364|memiliki  dokumen-dokumen  terkait  Pekerja  Migran  Indonesia  serta
01365|kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan;
01366|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tidak mempunyai wewenang untuk
01367|memberangkatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar
01368|negeri;
01369|
01370|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01371|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01372|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01373|kepadanya;
01374|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01375|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01376|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01377|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor
01378|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55
01379|Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
01380|Menimbang, bahwa saat perkara  ini diputus  telah berlaku ketentuan
01381|Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01382|Pidana  dan  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  3  Ayat  (1)  Undang-undang
01383|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01384|menyatakan  “Dalam  hal  terdapat  perubahan  peraturan  perundang-undangan
01385|sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang
01386|baru,  kecuali  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  lama
01387|menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana”,;
01388|Menimbang,  bahwa mengenai  Tindak  Pidana  yang  sedang  dalam
01389|proses  dalam  proses  peradilan,  saat  berlakunya  Undang-Undang  Republik
01390|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01391|maka sesuai ketentuan dalam Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023
01392|Halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01393|
01394|tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan  “Pada  saat
01395|Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses
01396|peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang
01397|yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka
01398|atau Terdakwa”;
01399|Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
01400|1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025,
01401|menjelaskan bahwa dalam hal persidangan telah dimulai dan dakwaan masih
01402|menggunakan ketentuan pidana yang lama, pembuktian dilakukan berdasarkan
01403|ketentuan pidana yang baru. Dikecualikan apabila ketentuan pidana yang lama
01404|lebih menguntungkan Terdakwa daripada ketentuan pidana yang baru;
01405|Menimbang,  bahwa  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-undang
01406|Hukum  Pidana  mengatur  tentang  Penyertaan  dalam  Tindak  Pidana,
01407|sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c Undang-
01408|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana .
01409|Sedangkan  Pasal  53  ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang
01410|mengatur tentang Percobaan, telah dicabut dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-
01411|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01412|Menimbang,  Majelis  Hakim  telah  memilih  dakwaan  alternatif  kedua
01413|sebagaimana  telah  Majelis  Hakim  pertimbangkan  diatas,  sehingga
01414|pengaturannya menjadi Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01415|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1
01416|KUHPidana sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf
01417|c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
01418|Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana,  sebagaimana telah dicabut dengan
01419|Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
01420|undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01421|1. Orang perseorangan;
01422|2. Melakukan  sendiri  Tindak  Pidana,  melakukan  Tindak  Pidana
01423|dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat
01424|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01425|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01426|dimaksud dalam Pasal 69;
01427|3. Percobaan  melakukan  Tindak  Pidana  terjadi  jika  niat  pelaku
01428|telah  nyata  dari  adanya  permulaan  pelaksanaan  dari  Tindak  Pidana
01429|yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil,
01430|Halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01431|
01432|atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-
01433|mata atas kehendaknya sendiri;
01434|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
01435|mempertimbangkannya sebagai berikut:
01436|Ad.1. Orang Perseorangan;
01437|Menimbang,  bahwa  unsur  “orang  perseorangan” dimaksudkan  untuk
01438|menunjuk pada subjek hukum yang  mempunyai kemampuan untuk mendukung
01439|hak dan kewajiban,  atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan.
01440|Sesuai dengan penjelasan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01441|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01442|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01443|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01444|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  menghadapkan Terdakwa
01445|JUFRI  SANGKALA  BIN  SANGKALA  (ALM) ke hadapan  persidangan,
01446|berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan  Penuntut  Umum
01447|bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan  Terdakwa membenarkannya
01448|sehingga  orang  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  adalah  orang  yang
01449|sebenarnya;
01450|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian
01451|unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;
01452|Ad.2. Melakukan sendiri Tindak Pidana, melakukan Tindak Pidana
01453|dengan  perantaraan  alat  atau  menyuruh  orang  lain  yang  tidak  dapat
01454|dipertanggungjawabkan,  turut  serta  melakukan  Tindak  Pidana
01455|melaksanakan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana
01456|dimaksud dalam Pasal 69;
01457|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01458|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01459|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01460|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01461|Menimbang, bahwa penyertaan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor
01462|1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  tetap
01463|mempertahankan  bentuk  penyertaan  sebagaimana  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01464|KUHP lama, yaitu dader (melakukan), doenplegen (menyuruh melakukan), dan
01465|mededader (turut serta melakukan);
01466|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 huruf a, huruf b,
01467|huruf c  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang
01468|Hukum Pidana menentukan bentuk perbuatan berupa melakukan sendiri tindak
01469|Halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01470|
01471|pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang
01472|lain  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan, turut  serta  melakukan  tindak
01473|pidana. Pasal 20 huruf b  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01474|Undang-undang  Hukum  Pidana merupakan  bentuk  dari  doen  plegen atau
01475|menyuruh melakukan dimana ada dua pihak yaitu yang menyuruh dan yang
01476|disuruh,  dalam  rumusan  ini  yang  disuruh  dapat  berupa  alat  tertentu  yang
01477|menjadi  perantara  atau  alat  atau  perpanjangan  tangan  dari  pelaku  untuk
01478|melakukan suatu tindak pidana;
01479| Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01480|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01481|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01482|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01483|luar wilayah Republik Indonesia;
01484|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor 18
01485|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01486|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01487|a. Badan;
01488|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01489|c. Perusahaan yang akan menempatkan pekerja migran Indonesia
01490|untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01491| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor 18
01492|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  setiap  pekerja
01493|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01494|persyaratan:
01495|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01496|b. Memiliki kompetensi;
01497|c. Sehat jasmani dan rohani;
01498|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01499|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01500|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor 18
01501|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01502|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01503|dokumen yang meliputi:
01504|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01505|melampirkan fotokopi buku nikah;
01506|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01507|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01508|Halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01509|
01510|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01511|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01512|kesehatan dan psikologi;
01513|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01514|f. Visa kerja;
01515|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian
01516|kerja;
01517|h. Perjanjian Kerja;
01518|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01519|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01520|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01521|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01522|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01523|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01524|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01525|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01526|Terdakwa  ditangkap  oleh  saksi  Pedrik  Chantona  dan  Sdr.  Rochmad  Zuli
01527|Prastyo, S.H.  karena Terdakwa menjadi penghubung antara Sdr. Jescob Alias
01528|Toke (Daftar Pencarian Saksi) dan Sdr Rizal (Daftar Pencarian saksi) terkait
01529|Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01530|Menimbang, b ahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 14
01531|Juli 2025, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pelabuhan Tunon taka Nunukan
01532|Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten
01533|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01534|Menimbang,  bahwa  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01535|diberangkatkan  sejumlah  7  (tujuh)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01536|Dewasa yaitu Terdakwa, Sdri. Hajrah, Sdr. Rahman, Sdri Dahlia, Sdr. Nawir,
01537|Sdr. Nurlia, Sdr. Ismail serta 4 (empat) orang anak yang mengikuti orangtuanya;
01538|Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dengan istrinya Sdri. Hajrah
01539|bekerja  di  Negara  Malaysia  pada  Serikat  LPL Enterprise  yang  berlokasi  di
01540|Daerah Pitas, Sabah, Negara Malaysia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05
01541|Juli 2025 sedang cuti, bertemu dengan saksi Rahman dan Sdri.Dahlia datang ke
01542|rumah Terdakwa di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan meminta
01543|kepada Terdakwa agar saksi Rahman, Sdri.Dahlia, Sdr.Nawir,Sdri. Nurlia dan
01544|Sdr. Ismail dapat ikut bekerja bersama Terdakwa di Negara Malaysia;
01545|Menimbang,  bahwa  kemudian  atas  permintaan  tersebut  Terdakwa
01546|langsung  menanggapi  dengan  menghubungi  Sdr.Jescob  Alias  Toke  (Pemilik
01547|Halaman 39 dari 51 Halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01548|
01549|lahan  Serikat  LPL Enterprise).  Selang  beberapa  saat  Sdr.  Rizal  (Pengurus
01550|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia) ada menghubungi Terdakwa
01551|dan menyampaikan bahwa Sdr. Jescob Alias Toke menyetujui permintaan dari
01552|saksi Rahman;
01553|Menimbang, bahwa  selanjutnya  Sdr. Arif (Pengurus  pemberangkatan
01554|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  non  prosedural)  telah  mengatur
01555|pemberangkatan Terdakwa bersama dengan ke 10 (sepuluh) orang lainnya dari
01556|daerah asal sampai tiba di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atas
01557|petunjuk dari Sdr. Rizal. Setibanya Terdakwa dan Sdri. Hajrah di Kabupaten
01558|Pangkep  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  bertemu  dengan  Sdr.  Arif  kemudian
01559|meminta  uang  kepada  Terdakwa  sebagai  biaya  pengurusan  dan  biaya
01560|transportasi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif berangkat
01561|menuju Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan;
01562|Menimbang, bahwa pada hari  Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Terdakwa
01563|bersama Sdri. Hajrah tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dan bertemu
01564|dengan Sdr. Rahman beserta ke 8 (delapan) orang lainnya yang juga telah
01565|berangkat dari daerah asal Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian
01566|Sdr. Arif meminta biaya pengurusan dan biaya transportasi dari Sdr. Rahman
01567|beserta  ke  8 (delapan)  orang  lainnya. Saat itu  Sdr. Rahman  membayarkan
01568|untuk dirinya sendiri beserta Sdri. Dahlia, kedua anaknya, sedangkan untuk Sdr.