01187|Undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak
01188|Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat)
01189|tahun atau lebih;
01190|Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
01191|tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
01192|Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah
01193|Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi
01194|Korban  Tindak  Pidana,  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
01195|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
01196|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
01197|atau ahli warisnya. Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
01198|2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak
01199|
01200|Pidana menyebutkan  bahwa setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana
01201|berhak memperoleh restitusi termasuk Anak korban kekerasan fisik;
01202|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  setelah  memperhatikan
01203|ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2022
01204|tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan  Pasal 4 Peraturan Mahkamah
01205|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan
01206|Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana
01207|berpendapat bahwa korban berhak memperoleh Restitusi berupa Ganti kerugian
01208|atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; Ganti kerugian, baik materiil
01209|maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung
01210|sebagai akibat tindak pidana; Penggantian biaya perawatan medis dan/atau
01211|psikologis; dan/atau Ganti kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat
01212|tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya
01213|lain yang berhubungan dengan proses hukum;
01214|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya  juga menuntut
01215|agar Anak membayar restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp72.047.000,00
01216|(tujuh  puluh  dua  juta  empat  puluh  tujuh  ribu  rupiah)  sebagaimana  Laporan
01217|Penilaian Restitusi Nomor R----/4.1.PPP/LPSK/03/---- dan Keputusan Lembaga
01218|Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Nomor:  R.----/KEP/SMP-LPSK/03/----  atas
01219|nama korban Anak Korban, dengan rincian penilaian sebagai berikut:
01220|- Kehilangan  kekayaan  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  oleh
01221|Pemohon  untuk  transportasi  selama  proses  hukum,  sejumlah
01222|Rp1.525.000,00;
01223|- Kehilangan  kekayaan  berupa  biaya  yang  dikeluarkan  Pemohon
01224|untuk  kebutuhan  konsumsi  selama  proses  hukum,  sejumlah
01225|Rp522.000,00;
01226|- Proyeksi biaya pemulihan penderitaan fisik dan psikologis korban,
01227|sejumlah Rp70.000.000,00;
01228|Menimbang bahwa Orangtua Anak melalui Advokat Anak menyatakan
01229|mohon keringanan atas jumlah nilai restitusi tersebut;
01230|Menimbang bahwa Hakim berpendapat lembaga restitusi dalam sistem
01231|peradilan pidana dimaksudkan untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia
01232|in casu hak korban tindak pidana agar terwujud keadilan dan penghargaan yang
01233|pantas terhadap hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Negara
01234|Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan hak fundamental dalam aspek
01235|kehidupan  manusia.  Selanjutnya,  untuk  menjatuhkan  besarnya  nilai  restitusi
01236|dalam perkara   a quo,  Hakim akan menggali, mengikuti dan memahami nilai-
01237|
01238|nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat, sebagaimana
01239|amanah  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Kekuasaan
01240|Kehakiman;
01241|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (12) huruf c Peraturan
01242|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01243|Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01244|Pidana, dalam hal Terdakwa adalah anak maka restitusi harus dibayarkan oleh
01245|orang tua anak;
01246|Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dipersidangan,
01247|kemampuan  orangtua  Anak  serta  kebutuhan  Anak  Korban,  Hakim  tidak
01248|sependapat  dengan  jumlah  proyeksi  biaya  pemulihan  penderitaan  fisik  dan
01249|psikologis korban, khususnya terhadap tindakan Hymenoplasty, Labiapasty dan
01250|Vaginoplasty  dengan  total  biaya  tindakan  medis  sebesar  Rp51.000.000,00,
01251|dikarenakan tindakan tersebut bukan disebabkan adanya gangguan Kesehatan
01252|dan/atau gangguan fungsi Kesehatan Anak Korban, sehingga beralasan untuk
01253|ditolak.  Selanjutnya,  Hakim  berpendapat  terhadap  Anak  Korban  lebih  tepat
01254|diberikan  biaya  untuk  pemulihan  kondisi  psikologis  korban  sebagaimana
01255|penilaian LPSK sejumlah Rp40.650.000,00 dan pemeriksaan infeksi menular
01256|seksual sejumlah Rp4.555.000,00, sehingga rincian besaran restitusi kepada
01257|Anak Korban adalah sebagai berikut:
01258|- Biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon untuk transportasi selama
01259|proses hukum, sejumlah Rp1.525.000,00;
01260|- Biaya  yang  dikeluarkan  Pemohon  untuk  kebutuhan  konsumsi
01261|selama proses hukum, sejumlah Rp522.000,00;
01262|- Pemulihan kondisi psikologis korban sebagaimana penilaian LPSK
01263|sejumlah Rp40.650.000,00;
01264|- Pemeriksaan IMS sejumlah Rp4.555.000,00;
01265|Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat total restitusi
01266|yang  harus  dibayarkan  oleh  orangtua  Anak  kepada  Anak  Korban  adalah
01267|sejumlah Rp47.252.000,00,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh dua
01268|ribu rupiah);
01269|Menimbang, bahwa  berdasarkan  Pasal  30  ayat  (5)  Peraturan
01270|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01271|Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban
01272|Tindak Pidana menyebutkan Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat
01273|30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  pelaku  tindak  pidana  dan/atau  Pihak  Ketiga
01274|menerima salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
01275|
01276|atau  30  (tiga  puluh)  Hari  sejak  penetapan  Pengadilan  diucapkan  atau
01277|diberitahukan  dalam  hal  Restitusi  diajukan  setelah  putusan  perkara  pokok
01278|berkekuatan hukum tetap;
01279|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10),
01280|(11), dan (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata
01281|Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
01282|Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian
01283|Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud
01284|pada ayat (5), LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan
01285|tembusan  kepada  Ketua  Pengadilan,  kemudian  dalam  hal  pelaku  tindak
01286|pidana  belum  melaksanakan  pemberian  Restitusi,  Jaksa  memerintahkan
01287|pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat
01288|14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal
01289|pelaksanaan  pemberian  Restitusi  kepada  Korban  tidak  dipenuhi  sampai
01290|melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau
01291|LPSK  memberitahukan  hal  tersebut  kepada  Jaksa,  kemudian  setelah
01292|menerima  pemberitahuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (10),  Jaksa
01293|menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan
01294|tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30
01295|(tiga puluh) hari;
01296|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  ketentuan  Pasal  33  ayat  (5)
01297|Undang-Undang Nomor  12  tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
01298|Seksual,  Hakim  dalam  putusan  memerintahkan  jaksa  untuk  melelang  sita
01299|jaminan  Restitusi  sepanjang  tidak  dilakukan  pembayaran  Restitusi  dalam
01300|jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  putusan  pengadilan  yang  telah
01301|memperoleh kekuatan hukum tetap;
01302|Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat
01303|(7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01304|Seksual dinyatakan  bahwa  jika  harta  kekayaan  terpidana  yang  disita
01305|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5)  tidak  mencukupi  biaya  Restitusi,
01306|terpidana dikenai pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana
01307|pokoknya, selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut:
01308|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara   a  quo,  Anak  telah  terbukti
01309|melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang termasuk tindak pidana
01310|kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  huruf  c
01311|Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan
01312|Seksual,  selanjutnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang
01313|
01314|Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana serta
01315|Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara
01316|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
01317|Korban Tindak Pidana tidak mengatur penjatuhan pidana pengganti terhadap
01318|Anak khususnya yang melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual;
01319|Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) serta
01320|Pasal 30 Ayat 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
01321|Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan  Pemberian
01322|Restitusi  Dan  Kompensasi,  dikhususkan  terhadap  perkara  tindak  pidana
01323|perdagangan orang dan terorisme;
01324|Menimbang bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut diatas
01325|dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta ketentuan Pasal 53
01326|KUHP, maka Hakim mengesampingkan  ketentuan Pasal 33 ayat (7)  Undang-
01327|Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan
01328|Hakim berkesimpulan Anak tidak dapat dikenakan pidana pengganti apabila
01329|setelah harta kekayaan Orang Tua/Wali Anak disita dan dilelang masih tidak
01330|dapat memenuhi pembayaran restitusi;
01331|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Hakim  dengan  memperhatikan
01332|ketentuan  Pasal  8  Ayat  (7),  Pasal  9,  dan  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah
01333|Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2025  tentang  Dana  Bantuan  Korban
01334|Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam hal terpidana tidak mampu membayar
01335|restitusi dan lelang sita jaminan tidak dapat dilaksanakan, Hakim berpendapat
01336|agar  jaksa  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  LPSK  untuk  pelaksanaan
01337|kompensasi  sejumlah  restitusi  kurang  bayar  kepada  korban  melalui  dana
01338|bantuan korban;
01339|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak tidak  ditahan  dan  menurut
01340|pendapat  Hakim  telah  ada  jaminan  dari  orangtua,  serta tidak  cukup  alasan
01341|untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01342|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01343|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01344|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01345|a. 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna Baby
01346|Blue;
01347|b. 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
01348|c. 1 (satu) helai BRA/BH berwarna Pink;
01349|d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;
01350|
01351|Menimbang,  bahwa  barang  bukti tersebut  diatas telah  dipergunakan
01352|pada  saat  melakukan  kejahatan  yang  menimbulkan  trauma  kepada  Anak
01353|Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01354|e. 1  (satu)  unit  handphone  merek  Samsung  Type
01355|Galaxy A14 berwarna Silver;
01356|Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, dipersidangan terbukti adalah
01357|milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;
01358|f. 1  (satu)  unit  handphone merek  VIVO  Type  Y12
01359|berwarna Aqua Blue;
01360|  Menimbang, bahwa barang bukti  tersebut  telah dipergunakan untuk
01361|melakukan kejahatan serta  mempunyai nilai ekonomis,  maka perlu ditetapkan
01362|agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01363|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak,
01364|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01365|yang meringankan Anak;
01366|Keadaan  yang  memberatkan:
01367|- Perbuatan  Anak  menimbulkan  penderitaan  fisik  dan  psikis  bagi  Anak
01368|Korban dan juga keluarga Anak Korban;
01369|- Anak juga menyebarkan video persetubuhan Anak Korban;
01370|- Perbuatan  Anak  menjatuhkan  harkat  dan  martabat  Anak  Korban  dan
01371|keluarga Anak Korban;
01372|Keadaan yang meringankan:
01373|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01374|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana,  maka haruslah
01375|dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada
01376|orangtua Anak Korban;
01377|Memperhatikan,  Pasal  473  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
01378|2023  tentang  KUHP dan  Pasal  81  ayat  2  jo.  Pasal  76D  Undang-Undang
01379|Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan
01380|Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun
01381|2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01382|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo
01383|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana  jo. Pasal
01384|127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01385|Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  jo. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
01386|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,  Undang-undang Nomor 3 Tahun
01387|1997  tentang  Pengadilan  Anak  dan  Undang-undang  Nomor 20 Tahun  2025
01388|
01389|tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
01390|bersangkutan;
01391|
01392|MENGADILI:
01393|1. Menyatakan  Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01394|melakukan  tindak  pidana  “beberapa  kali  memaksa  dan  membujuk  Anak
01395|untuk melakukan persetubuhan dengannya”,  sebagaimana dalam dakwaan
01396|tunggal;
01397|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01398|selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus
01399|Anak (LPKA) kelas II Pangkalpinang;
01400|3. Membebankan orangtua Anak untuk membayar restitusi kepada Anak
01401|Korban sejumlah Rp47.252.000,00,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima
01402|puluh dua ribu rupiah) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
01403|setelah  putusan  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dan  dalam  hal
01404|pelaksanaan pemberian restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai
01405|melampaui batas waktu tersebut, Jaksa menyita harta kekayaan orangtua
01406|Anak dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran
01407|restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
01408|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01409|a. 1 (satu) helai kaos lengan panjang berwarna Baby Blue;
01410|b. 1 (satu) helai celana panjang berwarna abu-abu;
01411|c. 1 (satu) helai BRA/BH berwarna Pink;
01412|d. 1 (satu) helai celana dalam berwarna Pink;
01413|Dirampas untuk dimusnahkan;
01414|e. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type Galaxy A14
01415|berwarna Silver;
01416|dikembalikan kepada Anak Korban ;
01417|f. 1  (satu) unit handphone  merek VIVO Type Y12 berwarna
01418|Aqua Blue.
01419|dirampas untuk negara;
01420|5. Membebankan  biaya  perkara  pada  Anak  melalui  orangtuanya
01421|sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
01422|
01423|Rabu
01424|
01425|6 Mei 2026
01426|
01427|2026
01428|
01429|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026 oleh Angga
01430|Wahyu  Perdana,  S.H.,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Pengadilan
01431|Negeri Mentok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
01432|
01433|Yoedi Tri Suryapermana, S.H.
01434|
01435|Panitera Pengganti, Hakim,
01436|Yoedi Tri Suryapermana, S.H.                                  Angga Wahyu Perdana, S.H.