00088|mendorong bahu sebelah kiri Anak Korban dengan penuh kekuatan, hingga badan Anak Korban terlentang di atas kasur kemudian Anak  naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi duduk diatas perut Anak Korban kemudian Anak  membuka kancing baju Anak Korban satu persatu kemudian mengangkat manset yang dikenakan Anak Korban naik sampai ke leher lalu mengangkat dalaman (miniset) Anak Korban sampai ke atas dada sehingga payudara Anak Korban terlihat, namun Anak Korban menghalanginya dengan menutup dada Anak Korban dalam posisi tangan menyilang, tapi Anak terus memaksa Anak Korban dan terus mengangkat kedua tangan Anak Korban dengan keras sehingga kedua tangan Anak Korban terbuka dari posisi bersilang yang kemudian tangan Anak Korban berada di samping kepala Anak Korban dengan sambil di pegang dengan keras oleh Anak. Setelah itu Anak membuka celananya sehingga alat kelamin Anak terlihat kemudian Anak menggesekan kelaminnya ke perut Anak Korban; - Bahwa selanjutnya Anak  menghisap payudara sebelah kiri milik Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit namun Anak Korban terus mendorong kepala Anak agar tidak menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak  mengangkat rok Anak Korban sampai dengan paha dan membuka kancingnya kemudian mengelus paha kanan Anak Korban dan Anak Korban langsung berusaha menurunkan rok Anak Korban namun Anak kembali menghisap payudara Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Anak  berbaring di sebelah kiri Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri mengancingkan rok dan menurunkan manset serta memakai baju Anak Korban kembali. Setelah itu Anak membukakan pintu rumahnya dan Anak Korban pun langsung keluar dari rumah tersebut dalam keadaan menangis dan setelah keluar dari rumah Anak, Anak Korban melihat Saksi 1 lalu menceritakan kejadian yang Anak Korban alami; - Bahwa Anak Korban sempat merasakan Anak menggesekkan alat kelamin/ penisnya ke perut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali; - Bahwa pada saat itu Anak sempat mengatakan kepada Anak Korban, “janganko tanya orang,” sehingga Anak Korban mengangguk; - Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali; - Bahwa pada saat berada di rumah Anak, hanya terdapat Anak Korban dan Anak, tanpa kehadiran orang lain; - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi sering gelisah, cemas, dan mengalami kesulitan tidur karena terus teringat peristiwa itu, sehingga Anak Korban menjadi malas pergi ke sekolah. Selain itu, Anak Korban juga sering merasakan pusing saat bangun tidur. Hingga saat ini, setiap kali Anak Korban
00089|
00090|melihat rumah atau hal-hal yang berkaitan dengan Anak, Anak Korban merasa takut dan mengalami keringat dingin di seluruh tubuh; - Bahwa Anak berusia 15 (enam belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXXX XXXX yang ditandatangani oleh H. Hairuddin Bakri, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang menerangkan Anak Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXXXXXX XXXX; - Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Pabiseangi, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang menerangkan Anak Korban Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX; - Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun; - Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sulit tidur mulai dari awal setelah kejadian sampai saat datanng ke Poli. Akhir-akhir ini Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala. Menurut Saksi 2, Anak Korban malas masuk sekolah, sulit konsentrasi dan sering merasa tidak enak perasaan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; - Bahwa Anak mengetahui hal-hal yang bersifat asusila saat Anak menonton konten di media sosial yang berbau pornografi sehingga Anak ketika melihat Anak Korban menjadi nafsu;  Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;  Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang
00091|
00092|melihat rumah atau hal-hal yang berkaitan dengan Anak, Anak Korban merasa takut dan mengalami keringat dingin di seluruh tubuh; - Bahwa Anak berusia 15 (enam belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXXX XXXX yang ditandatangani oleh H. Hairuddin Bakri, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang menerangkan Anak Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXXXXXX XXXX; - Bahwa Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Pabiseangi, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang menerangkan Anak Korban Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXXXXX XXXX; - Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 12 (dua belas) tahun; - Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sulit tidur mulai dari awal setelah kejadian sampai saat datanng ke Poli. Akhir-akhir ini Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala. Menurut Saksi 2, Anak Korban malas masuk sekolah, sulit konsentrasi dan sering merasa tidak enak perasaan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; - Bahwa Anak mengetahui hal-hal yang bersifat asusila saat Anak menonton konten di media sosial yang berbau pornografi sehingga Anak ketika melihat Anak Korban menjadi nafsu;  Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;  Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang
00093|
00094|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang; 2. Unsur melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  Ad.1 Unsur Setiap Orang  Menimbang, bahwa “Setiap Orang” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang bermakna sebagai setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;  Menimbang, bahwa dalam perkara a-quo telah dihadapkan ke depan persidangan Seorang Anak bernama ANAK yang membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana disebut oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim meyakini dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan atas hadirnya Anak dalam Persidangan sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi; Ad.2 Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat penjelasan tentang apa itu perbuatan cabul, maka Hakim akan menggunakan arti kata cabul dari doktrin hukum atau ajaran hukum yang telah diterima dan dipergunakan secara luas dalam masyarakat; Menimbang, bahwa Perbuatan Cabul dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya; Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
00095|
00096|kandungan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah Hakim memeriksa identitas Anak Korban dan diketahui Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXXX XXXX yang ditandatangani oleh Drs. H. A. Pabiseangi, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, yang menerangkan Anak Korban Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXX XXXX, sehingga dengan demikian secara jelas bahwa Anak Korban yang dihadapkan pada persidangan adalah “Anak” dalam hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, sekitar pukul 13.30 WITA. Sepulang sekolah, Anak Korban menuju rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Pinrang, dengan maksud mengajak Anak bermain layang-layang di masjid Kabupaten Pinrang. Setibanya di rumah Anak, Anak Korban memanggil Anak, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam rumahnya, namun Anak Korban menolak. Meskipun demikian, Anak terus memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah dan menemani Anak membuat layang-layang, sehingga Anak Korban akhirnya masuk ke dapur rumah Anak. Selanjutnya, Anak langsung menutup pintu rumahnya lalu memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke arah dapur dan setelah itu Anak Korban meminjam Handphone ibu Anak dan duduk di atas kasur yang ada di dapur. Setelah Anak Korban duduk diatas kasur kemudian Anak langsung mendorong bahu sebelah kiri Anak Korban dengan penuh kekuatan, hingga badan Anak Korban terlentang di atas kasur kemudian Anak naik ke atas tubuh Anak Korban dengan posisi duduk diatas perut Anak Korban kemudian Anak  membuka kancing baju Anak Korban satu persatu kemudian mengangkat manset yang dikenakan Anak Korban naik sampai ke leher lalu mengangkat dalaman (miniset) Anak Korban sampai ke atas dada sehingga payudara Anak Korban terlihat, namun Anak Korban menghalanginya dengan menutup dada Anak Korban dalam posisi tangan menyilang, tapi Anak terus memaksa Anak Korban dan terus mengangkat kedua tangan Anak Korban dengan keras sehingga kedua tangan Anak Korban terbuka dari posisi bersilang yang kemudian tangan Anak Korban berada di
00097|
00098|samping kepala Anak Korban dengan sambil di pegang dengan keras oleh Anak. Setelah itu Anak membuka celananya sehingga alat kelamin Anak terlihat kemudian Anak menggesekan kelaminnya ke perut Anak Korban; Menimbang, bahwa selanjutnya Anak  menghisap payudara sebelah kiri milik Anak Korban kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit namun Anak Korban terus mendorong kepala Anak agar tidak menghisap payudara Anak Korban, setelah itu Anak mengangkat rok Anak Korban sampai dengan paha dan membuka kancingnya kemudian mengelus paha kanan Anak Korban dan Anak Korban langsung berusaha menurunkan rok Anak Korban namun Anak kembali menghisap payudara Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah itu Anak  berbaring di sebelah kiri Anak Korban lalu Anak Korban langsung berdiri mengancingkan rok dan menurunkan manset serta memakai baju Anak Korban kembali. Setelah itu Anak membukakan pintu rumahnya dan Anak Korban pun langsung keluar dari rumah tersebut dalam keadaan menangis dan setelah keluar dari rumah Anak, Anak Korban melihat Saksi 1 lalu menceritakan kejadian yang Anak Korban alami; Menimbang, bahwa Anak mengetahui hal-hal yang bersifat asusila saat Anak menonton konten di media sosial yang berbau pornografi sehingga Anak ketika melihat Anak Korban menjadi nafsu; Menimbang, bahwa Anak berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal XX XXXXXX XXXX yang ditandatangani oleh H. Hairuddin Bakri, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, Anak ANAK Lahir di Pinrang pada tanggal XX XXXXXX XXXX; Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami sulit tidur mulai dari awal setelah kejadian sampai saat datanng ke Poli. Akhir-akhir ini Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya. Kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala. Menurut Saksi 2, Anak Korban malas masuk sekolah, sulit konsentrasi dan sering merasa tidak enak perasaan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban diatas adalah tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Anak, perbuatan Anak tersebut kemudian bukanlah perbuatan yang dianggap wajar
00099|
00100|dan patut oleh hukum dan adat istiadat setempat, yang dalam budaya umum disebut sebagai perbuatan yang “cabul”; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal; Menimbang, bahwa sekalipun anak telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, namun asas mono-dualistik yang berlaku di Indonesia menghendaki adanya pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana untuk mengukur apakah seseorang yang sekalipun telah terbukti bersalah atas melakukan suatu tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan mampu atau layak dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut baik didasarkan pada alasan Pembenar yang menghapuskan unsur tindak pidana, ataupun alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan dari perbuatan tersebut; Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan satu pun alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghindarkan anak dari pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga atas perbuatannya Anak haruslah memenuhi pertanggungjawaban pidananya; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada anak maka Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal demi dan untuk kepentingan anak, mengingat bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat demi dan untuk kepentingan Anak serta hakikat pemidanaan yang sejatinya bukan untuk pembalasan lagi namun untuk membentuk ulang anak agar dapat memperbaiki dirinya dari kesalahannya di masa lalu dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang baru dan siap menatap masa depan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa hukumannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya berbunyi “sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada para Orang Tua Anak Pelaku untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak” dan atas hal tersebut Ibu dari Anak dan pendamping menyampaikan bahwa Anak adalah Anak
00101|
00102|yang baik dan diharapkan agar kedepannya Anak tidak mengulangi perbuatan tersebut dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik, rajin belajar serta berbakti pada orang tua; Menimbang, bahwa terkait permohonan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak terkait keringanan hukuman akan Hakim pertimbangkan secara bersamaan dibawah ini; Menimbang, bahwa Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakan yang di tulis oleh Bapas; Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Peradilan Anak atas nama ANAK, Nomor: I.A/PPNR281025025 tertanggal 29 Oktober 2025 ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Meirdedes, S.H., terdapat uraian mengenai Anak serta dilengkapi dengan Rekomendasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut yaitu merekomendasikan Klien Anak atas nama ANAK diberikan tindakan berupa “Perawatan di LPKS” dalam hal ini di Sentra Wirajaya Makassar, Jl. A. P. Pettarani, KM. 04 Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dengan tujuan utama perawatan di LPKS ini adalah untuk melindungi hak Anak, memastikan pembinaan, dan membantu mereka kembali menjadi bagian masyarakat; Menimbang, terkait jenis penghukuman maupun strafmaat atau besaran hukuman yang akan Hakim berikan kepada Anak dalam amar putusan, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Bapas untuk menjatuhkan hukuman berupa Tindakan Perawatan di LPKS kepada anak sebagaimana disampaikan dalam laporan penelitian kemasyarakatan; Menimbang, bahwa Pencabulan adalah delik yang tergolong delik kesusilaan, yakni dapat dikatakan sebagai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dan karenanya juga dikatakan sebagai pelanggaran hukum, dalam kondisi ini, Hakim meyakini bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal atau das recht ist das ethische minimum sedangkan hukum pidana beranjak dari suatu batas etik minimum dan  oleh sebab itu untuk membedakan mana nilai dan norma yang baik dan buruk yang harus Anak jadikan dasar dalam kehidupan dimasyarakat, Anak perlu mendapatkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan anak diharapakan selalu berpedoman pada prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;
00103|
00104|Menimbang, bahwa sekalipun Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki menjauhkan anak dari Penjara, namun Hakim berpandangan dengan memperhatikan juga pada kondisi Anak Korban serta perbuatan Anak sebagaimana yang terungkap di persidangan maka, Hakim berpendapat seharusnya Anak dapat berfikir akan mana yang seharusnya boleh dan yang tidak boleh dilakukan serta akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut; Menimbang, bahwa tidak luput pula disisi lain lembaga pemasyarakatan dewasa ini bukan lagi merupakan tempat untuk menghukum seseorang dan bersifat pembalasan namun merupakan tempat seseorang menemukan kembali dirinya, memperbaiki diri, menginsyafi serta menyadari kesalahan dalam hatinya setelah perbuatan yang ia lakukan, serta untuk memperoleh bekal agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab, sehingga cukup beralasan apabila terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dalam hal ini LPKA Kelas II Maros yang lamanya akan dituangkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”, sehingga ancaman pidana yang berada di dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak diberlakukan ½ (satu perdua) terhadap Anak; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak tidak ditahan, dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:  - 1 (satu) lembar baju batik sekolah berwarna merah kombinasi putih dengan merek fajar sport; - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah; - 1 (satu) lembar baju polos lengan panjang (manset) berwarna merah; - 1 (satu) lembar miniset bra berwarna hitam dengan tulisan REEBOK; Yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya pencabulan tidak memiliki nilai ekonomis, dan Anak Korban tidak lagi berkeinginan untuk melihat barang bukti tersebut lagi, sehingga patut untuk dirampas guna dimusnahkan;
00105|
00106|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan  yang  memberatkan: - Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat; - Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sulit tidur, Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya, kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; Keadaan yang meringankan: - Anak belum pernah dihukum sebelumnya; - Anak menyesali perbuatannya; - Anak masih ingin melanjutkan Pendidikannya (mengikuti Paket B); Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui walinya;   Mengingat, Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto. Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Anak, Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak " sebagaimana Dakwaan Tunggal;  2. Menjatuhkan Pidana Kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;  3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju batik sekolah berwarna merah kombinasi putih dengan merek fajar sport; - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah;
00107|
00108|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan  yang  memberatkan: - Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat; - Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sulit tidur, Anak Korban takut bila melihat Anak masih berkeliaran di sekitar rumahnya, kilasan ingatan kejadian sering kali melintas dan membuat Anak Korban merasa tidak nyaman dan sering sesak, sakit kepala sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychiatricum) No. 074/PJ-VeRP/RSUD/1/2026 tertanggal 6 Januari 2026 yang di buat dan di tandatangani oleh pejabat yang telah disumpah sesuai dengan jabatannya, yang berwenang dr. Dwi Wahyu Ningsih Sunarto, Sp.KJ; Keadaan yang meringankan: - Anak belum pernah dihukum sebelumnya; - Anak menyesali perbuatannya; - Anak masih ingin melanjutkan Pendidikannya (mengikuti Paket B); Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui walinya;   Mengingat, Pasal 415 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto. Pasal 622 ayat (6) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto. Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menyatakan Anak, Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Melakukan Perbuatan Cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak " sebagaimana Dakwaan Tunggal;  2. Menjatuhkan Pidana Kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;  3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar baju batik sekolah berwarna merah kombinasi putih dengan merek fajar sport; - 1 (satu) lembar rok sekolah berwarna merah;
00109|
00110|- 1 (satu) lembar baju polos lengan panjang (manset) berwarna merah; - 1 (satu) lembar miniset bra berwarna hitam dengan tulisan REEBOK; Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebankan kepada Orang tua/Wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);    Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, oleh Lisa Miralda Namara, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh H. Hasbullah Kalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Rizky Atswari Bhakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Walinya.       Panitera Pengganti,                   Hakim,       TTD            TTD          H. Hasbullah Kalla, S.H.    Lisa Miralda Namara, S.H.
00111|
00112|Selasa
00113|
00114|21 April 2026
00115|
00116|2026
00117|
00118|Lisa Miralda Namara, S.H.
00119|
00120|H. Hasbullah Kalla, S.H.
00121|