00914|orang yang menempati rumah, dan di rumah majikan tersebut saksi korban
00915|dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang tidak ada aturan
00916|jam  kerja,  bahkan  saksi  korban  bekerja  selama  24  Jam  sehingga
00917|menyebabkan saksi korban sakit karena kelelahan sampai  muntah darah
00918|dan masuk ke rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali;
00919|Halaman 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
00920|
00921|9. Bahwa  gaji  yang  didapatkan  saksi  korban  ketika  bekerja  di  Negara
00922|Qatar  tersebut  adalah  sebesar  1.200  riyal  jika  dirupiahkan  kurang  lebih
00923|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
00924|10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tugas atau izin dari instansi terkait
00925|untuk membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
00926|11. Bahwa saksi korban diberangkatkan ke Negara Qatar pada bulan Juni
00927|2022 dan pulang lagi ke Indonesia bulan Agustus 2023;
00928|12. Bahwa  Terdakwa  tahu  jika  keberangkatan  saksi  korban  merupakan
00929|ilegal, dimana yang legal seharusnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan ada
00930|pelatihan terlebih dahulu;
00931|13. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport Nomor : C4582338
00932|atas nama Iis Bt Sarkadi Sarimin adalah pasport milik saksi korban;
00933|14. Bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  lembar  ijazah  pendidikan
00934|kesetaraan  program  paket  C  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  tahun  pelajaran
00935|2018/2019 dengan Nomor Induk Siswa Nasional: 9733542394 a.n Rasoma
00936|adalah milik Terdakwa;
00937|15. Bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  Terdakwa  dan  Terdakwa
00938|mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dimana yang awalnya untuk
00939|penghasilan tambahan Terdakwa;
00940|16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
00941|
00942|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00943|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00944|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00945|kepadanya;
00946|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00947|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00948|memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan yang lebih tepat
00949|dikenakan  kepada  Terdakwa  dengan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu
00950|alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal  4 Undang-Undang Nomor 21
00951|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang
00952|unsur-unsurnya sebagai berikut:
00953|1. Unsur “setiap orang”
00954|2. Unsur “yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
00955|Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah
00956|Negara Republik Indonesia”
00957|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00958|mempertimbangkan sebagai berikut:
00959|Halaman 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
00960|
00961|Ad.1. Unsur “Setiap orang”
00962|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
00963|Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (selanjutnya
00964|disebut Undang-Undang TPPO) pada Pasal 1 angka 4 mendefinisikan unsur
00965|“setiap  orang”  adalah  orang  perseorangan  atau  korporasi  yang  melakukan
00966|tindak pidana perdagangan orang. Pada Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Tindak
00967|Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan
00968|yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-
00969|Undang ini;
00970|Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  subjek  hukum  yang  diajukan  ke
00971|persidangan  karena  dugaan  melakukan  tindak  pidana  adalah  berupa  orang
00972|yaitu  seorang  Terdakwa  yang  bernama  Rasoma  Bin  (Alm)  Sumadi,  sesuai
00973|dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan
00974|identitasnya  yang  diperkuat  dengan  keterangan  saksi-saksi  bahwa  benar
00975|Terdakwa  yang  diperhadapkan  ke  muka  persidangan  adalah  orang  yang
00976|dimaksud  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum,  sehingga  Majelis  Hakim
00977|berpendapat  bahwa  Terdakwa  yang  identitasnya  tercantum  dalam  Surat
00978|Dakwaan  Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang
00979|lain sehingga tidak terjadi error in persona;
00980|Menimbang,  bahwa  dari  pengamatan  Majelis  Hakim  selama  proses
00981|persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan
00982|rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur,
00983|Terdakwa  sudah  dapat  dikategorikan  telah  dewasa  yang  mengindikasikan
00984|bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta
00985|memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta
00986|konsekuensi dari perbuatannya tersebut;
00987|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
00988|ini telah terpenuhi;
00989|A.d.2. Unsur “yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara
00990|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
00991|Negara Republik Indonesia”
00992|Menimbang,  bahwa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata
00993|“membawa”  didefinisikan mengangkut atau memuat atau memindahkan atau
00994|mengirimkan.  Terkait  dengan  TPPO  maka  pengertian  dari  kata  “membawa”
00995|diterjemahkan bula sebagai ” Perekrutan” yang dalam Pasal 1 angka 9 Undang-
00996|Undang  TPPO  diterjemahkan  sebagai  tindakan  yang  meliputi  mengajak,
00997|Halaman 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
00998|
00999|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
01000|komunitasnya;
01001|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  26  UUD  1945  jo Pasal  2
01002|Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik
01003|Indonesia menyatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
01004|Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-
01005|Undang sebagai warga negara;
01006|Menimbang, bahwa unsur ”dieksploitasi” dari struktur Bahasa Indonesia
01007|menunjukan  penempatan  kata  ”di” sebelum  kata  ”eksploitasi” mengandung
01008|makna adanya  subjek atau  objek yang terkena ” eksploitasi” tersebut, dimana
01009|dalam unsur pasal dakwaan ini ialah Warga Negara Indonesia. Pasal 1 angka 7
01010|Undang-Undang TPPO mendefinisikan eksploitasi merupakan:
01011|”...tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi
01012|tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
01013|atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
01014|fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01015|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh
01016|atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
01017|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01018|Menimbang,  bahwa  Perdagangan  Orang  atau  dalam  bahasa  Inggris
01019|dikenal dengan istilah human trafficking memiliki definisi yang sama baik dalam
01020|Undang-Undang TPPO dan Konvensi Internasional berupa Protokol Palermo
01021|dan Konvensi ASEAN yakni tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01022|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01023|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01024|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
01025|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01026|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
01027|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01028|mengakibatkan orang tereksploitasi;
01029|Menimbang, bahwa  Pengertian  ”Perdagangan Orang”  adalah tindakan
01030|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01031|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan,
01032|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
01033|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,  sehingga memperoleh
01034|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik
01035|yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01036|Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01037|
01038|atau mengakibatkan orang tereksploitasi  diatur dengan Pasal 1 angka 1 dalam
01039|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
01040|Menimbang,  bahwa pengertian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01041|adalah setiap tindakan atau  serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
01042|tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01043|tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2);
01044|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,
01045|dihubungkan  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan  diketahui
01046|bahwa  awalnya sekitar bulan Juni 2022 saksi korban meminta tolong kepada
01047|Terdakwa untuk membantu saksi korban bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita
01048|(TKW)  di  Qatar  dengan  pekerjaan  sebagai  juru  masak, karena  sebelumnya
01049|saksi korban sudah pernah menjadi TKW dan diberangkatkan oleh Terdakwa
01050|sehingga saksi korban meminta tolong kembali. Saksi korban datang ke rumah
01051|Terdakwa ditemani oleh suaminya dan pada saat itu Terdakwa mengatakan
01052|bahwa di negara timur tengah sedang susah namun saksi korban masih tetap
01053|ingin pergi ke negara timur tengah karena butuh biaya untuk anaknya, akhirnya
01054|Terdakwa menyetujuinya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Bambang dan
01055|mengatakan bahwa ada orang yang ingin ke luar negeri sebagai CPMI (Calon
01056|Pekerja  Migran  Indonesia)  dengan  tujuan  negara  timur  tengah  dan  Sdr.
01057|Bambang mengatakan “bawa saja ke sini” lalu Terdakwa meminta kepada saksi
01058|korban untuk membawa persyaratan yaitu KTP, KK, Surat Izin Orang Tua, dan
01059|Pasport.  Setelah Terdakwa memberitahu persyaratan yang harus dibawa oleh
01060|saksi korban, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa dan saksi korban pergi ke
01061|Sdr. Bambang  selaku  Korlap dari PT. Farhan. Kemudian pada pagi  hari
01062|sekitar tahun 2022 Terdakwa membawa saksi korban ke rumah Sdr. Bambang,
01063|setelah bertemu dengan Sdr. Bambang kemudian saksi korban berkomunikasi
01064|sendiri dengan Sdr. Bambang, selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian
01065|saksi korban pergi untuk  medical cek up  ke daerah Indramayu diantar oleh
01066|orangnya Sdr. Bambang, selang 5 (lima) hari saksi korban diberi pembayaran
01067|awal uang FIT (istilah uang jajan) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh
01068|Sdr. Bambang, setelah sekitar satu bulan kemudian Terdakwa dihubungi oleh
01069|Sdr. Bambang dan memberitahukan bahwa visa  sudah  turun  dan  saksi
01070|korban segera dibawa ke Jakarta setelah itu saksi korban bersama Terdakwa
01071|dan  keluarga  saksi  korban  berangkat  ke  rumah  Sdr.Bambang.  Setibanya
01072|Terdakwa dan saksi korban beserta keluarga di rumah Sdr. Bambang kemudian
01073|saksi korban diberikan arahan oleh Sdr. Bambang dan sisa uang FIT (istilah
01074|uang  jajan)  diberikan  lagi  sebesar  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dan
01075|Halaman 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01076|
01077|Terdakwa juga mendapat uang saku atau fee sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta
01078|rupiah),  setelah  itu  saksi  korban  dibawa  ke  Jakarta   diantar   oleh   pihak
01079|perusahaan atau PT menuju ke penampungan;
01080|Menimbang,  bahwa  setelah  saksi  korban  sampai  di  Jakarta,  saksi
01081|korban  tidak  langsung  berangkat  ke  Negara  Qatar  melainkan  menunggu  di
01082|apartement selama 3 (tiga) hari. Kemudian saksi korban dijemput oleh travel
01083|yang berbeda dengan yang mengantarkan saksi korban dari Cirebon ke Jakarta,
01084|saksi  korban  diantar  ke  Bandara  Soekarno-Hatta  Jakarta  untuk  menuju  ke
01085|Negara Qatar. Kemudian setelah saksi korban sampai di Bandara Doha Qatar,
01086|saksi korban dijemput oleh sopir  agency  dan dibawa  ke sebuah  rumah dan
01087|saksi korban diminta untuk menunggu kembali untuk  mendapatkan majikan,
01088|setelah  3  (tiga)  hari  saksi  korban  diberitahu  bahwa  saksi  korban  sudah
01089|mendapatkan  majikan  dan dijemput. Setelah  saksi  korban  sampai di  rumah
01090|majikan saksi korban di Qatar keadaan di rumah majikan saksi korban tersebut
01091|ada  15  (lima  belas)  orang  yang  menempati  rumah,  dan  di  rumah  majikan
01092|tersebut saksi korban dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) yang
01093|tidak  ada  aturan  jam  kerja,  bahkan  saksi  korban  bekerja  selama  24  Jam
01094|sehingga menyebabkan saksi korban sakit karena kelelahan sampai  muntah
01095|darah dan masuk ke rumah sakit sebanyak 3 (tiga) kali;
01096|Menimbang, bahwa  Terdakwa tidak memiliki surat tugas atau izin dari
01097|instansi terkait untuk membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan
01098|Terdakwa tahu jika keberangkatan saksi korban merupakan ilegal, dimana yang
01099|legal seharusnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan ada pelatihan terlebih dahulu;
01100|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  atas,  terbukti
01101|bahwa benar Terdakwa telah membawa saksi korban ke luar negeri dengan
01102|maksud  untuk  dieksploitasi,  yang  mana  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh
01103|Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum
01104|tersebut di  atas.  Dengan  demikian, Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  oleh
01105|karena  perbuatan  Terdakwa  tersebut tidak  berdasarkan  pada  prosedur  atau
01106|mekanisme  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka
01107|Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ketentuan
01108|peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dalam  unsur  ini,  dan  juga
01109|bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi
01110|manusia;
01111|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur  yang membawa  warga
01112|Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan
01113|Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01114|
01115|maksud  untuk  dieksploitasi di  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia
01116|telah terpenuhi menurut hukum;
01117|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 4 Undang-
01118|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01119|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01120|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01121|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
01122|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dakwaan  penuntut  umum  di  susun
01123|secara  alternatif  dimana  dakwaan  kesatu  telah  terbukti,  maka  terhadap
01124|dakwaan alternatif lainya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
01125|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat
01126|Hukumnya  Majelis  Hakim  yang  pada  pokoknya  meminta  agar  diberikan
01127|keringanan  hukuman  terhadap  Terdakwa  dengan  alasan  Terdakwa  dalam
01128|proses persidangan bersikap koperatif, tidak berbelit-belit, sopan, dan Terdakwa
01129|belum  pernah  dihukum,  serta  Terdakwa  sebagai  tulang  punggung  keluarga,
01130|Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus namun akan
01131|mengakomodir  permohonan  Terdakwa  tersebut  dalam  penerapan  lamanya
01132|pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar
01133|putusan;
01134|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim memiliki
01135|kebebasan dan kemandirian sehingga dalam dalam melaksanakan kewenangan
01136|yang dimiliki berdasarkan pertimbangannya dengan cara menggali, mengikuti,
01137|dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam
01138|masyarakat   serta  dalam  pertimbangan  tersebut  lainnya  di  atas   dalam
01139|menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan wajib memperhatikan
01140|pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa ( vide Pasal 5 ayat (1)  dan Pasal 8
01141|Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
01142|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01143|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01144|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01145|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
01146|dijatuhi pidana;
01147|Menimbang ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-
01148|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01149|Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain mengatur tentang ketentuan pidana
01150|penjara juga mengatur tentang ketentuan pidana denda, yang apabila denda
01151|Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Sbr
01152|
01153|tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana
01154|kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;
01155|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01156|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01157|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01158|dijatuhkan;
01159|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01160|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01161|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01162|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yag diajukan di persidangan
01163|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01164|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01165|- 1  (satu)  buah  Pasport Nomor  :  C4582338  atas  nama  Iis  Bt
01166|Sarkadi Sarimin;
01167|Yang telah disita dari Saksi Iis Binti Sarkadi Sarimin, maka dikembalikan kepada
01168|pemilik yang sah yaitu Saksi Iis Binti Sarkadi Sarimin;
01169|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01170|- 1 (satu) lembar ijazah pendidikan kesetaraan program paket C
01171|Ilmu  Pengetahuan  Sosial  tahun  pelajaran  2018/2019  dengan  Nomor
01172|Induk Siswa Nasional: 9733542394 a.n Rasoma;
01173|Yang telah  disita  dari  Terdakwa  dan  bukan  hasil  dari  kejahatan  atau
01174|dipergunakan untuk melakukan kejahatan , maka dikembalikan kepada  pemilik
01175|yang sah yaitu Terdakwa;
01176|Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim,  pidana  yang  dijatuhkan
01177|pada  Terdakwa  diharapkan  dapat  menjadi  prevensi  khusus  (bagi  Terdakwa
01178|menjadi  sarana  pembinaan,  bimbingan,  agar  menjadi  insyaf  dan  menjadi
01179|anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi
01180|umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota
01181|masyarakat  lainnya),  sehingga  penjatuhan  pidana  tersebut  benar-benar
01182|dirasakan manfaatnya baik bagi negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;
01183| Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01184|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01185|yang meringankan Terdakwa;
01186|Keadaan  yang  memberatkan: