00737|Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
00738|Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban sekitar bulan
00739|Oktober 2023 semenjak Saksi Korban tinggal bersama Saksi Siti Julaiha dan
00740|ikut berjualan di Madrasah Desa Baru;
00741|Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 13
00742|Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Korban mendapat pesan di aplikasi
00743|Whatsapp dari Terdakwa yang mengajak pergi jalan-jalan, kemudian  sekira
00744|pukul 21.00 WIB  Terdakwa menjemput Saksi Korban di rumah Saksi Siti Julaiha
00745|dan kemudian Saksi Korban bersama dengan Terdakwa menuju ke Gentala
00746|Arasy di daerah Jambi Kota Seberang dengan menggunakan sepeda motor
00747|Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Korban menuju ke arah Danau
00748|Sipin, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban pulang,
00749|namun  pada  saat  melintasi  RT.  01  Desa  Baru  Kecamatan  Maro  Sebo
00750|Kabupaten  Muaro  Jambi,  Terdakwa  membelokkan  arah  sepeda  motor  dan
00751|membawa  Saksi  Korban  ke  sebuah  pondok  di  kebun  durian,  setibanya  di
00752|pondok  kebun  durian  tersebut,  kemudian  Terdakwa  menghentikan  sepeda
00753|motornya lalu menarik tangan Saksi Korban untuk menuju ke dalam pondok
00754|sambil Terdakwa mendorong Saksi Korban untuk menaiki tangga pondok dan
00755|kemudian setelah berada di dalam pondok Terdakwa membuka celana Saksi
00756|Korban dan pada saat itu Saksi Korban sempat menolak namun Saksi Korban
00757|tidak dapat berbuat apa-apa, lalu Terdakwa juga membuka celananya sendiri,
00758|setelah  itu  Terdakwa  memasukkan  kemaluannya  ke  dalam  kemaluan  Saksi
00759|Korban  sambil  Terdakwa  menghimpit  badan  Saksi  Korban  dengan  kedua
00760|tangannya  dan  setelah  sekira  10  (sepuluh)  menit  kemudian  Terdakwa
00761|mengeluarkan  air  maninya  di  luar  kemaluan  Saksi,  selanjutnya  Terdakwa
00762|memasang  celananya  sendiri  dan  Saksi  Korban  juga  memasang  kembali
00763|celananya;
00764|Menimbang, setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang
00765|namun tidak sampai ke rumah, pada saat itu Saksi Korban hanya diantarkan di
00766|depan warung yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi
00767|Korban dan Saksi Korban berjalan sendiri ke rumahnya dan sekira pukul 23.46
00768|WIB Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Korban dengan
00769|
00770|mengatakan “dek, udah tidur ya dek, dek balas dek” namun pesan tersebut tidak
00771|Saksi Korban balas, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira
00772|pukul 05.25 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kembali kepada Saksi Korban
00773|dengan mengatakan “abang minta maaf dek, masih tidur ya dek, maafin dek”
00774|namun Saksi Korban juga tidak membalas pesan tersebut;
00775|Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal
00776|14 Januari 2024 Saksi Korban menceritakan tentang kejadian tersebut kepada
00777|Saksi  Siti  Julaiha  dengan  memberitahu  bahwa  Saksi  Korban  telah  dipaksa
00778|melakukan hubungan badan oleh Terdakwa, setelah itu, Terdakwa dijemput oleh
00779|Saksi  Eko  Sapriono  dan  dipanggil  ke  rumah  Saksi  Siti  Julaiha  kemudian
00780|Terdakwa  mengakui  bahwa  Terdakwa  memaksa  Saksi  Korban  berhubungan
00781|badan dan Terdakwa minta maaf, selanjutnya Saksi Eko Sapriono dan Saksi Siti
00782|Julaiha  melaporkan tentang  kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Saksi
00783|Maryatun, lalu diadakan pertemuan di rumah Saksi Maryatun antara keluarga
00784|Saksi Korban dan keluarga Terdakwa serta Kepala Adat dan perangkat desa
00785|yang lain, namun pada saat itu tidak menemukan penyelesaian dikarenakan
00786|pada saat itu Terdakwa bersumpah dibawah Al- Quran dan mengakui bahwa
00787|tidak memperkosa Saksi Korban, karena tidak terdapat kesepakatan dan niat
00788|baik dari Terdakwa untuk bertanggung jawab maka Saksi Korban melaporkan
00789|perbuatan Terdakwa ke Kepolisian;
00790|Menimbang, bahwa setelah adanya laporan polisi, keluarga Terdakwa
00791|kemudian  melakukan  pertemuan  dengan  keluarga  Saksi  Korban  untuk
00792|melakukan  perdamaian,  pada  saat  itu  sempat  terjadi  perdamaian  namun
00793|kesepakatan perdamaian tersebut pada akhirnya dibatalkan;
00794|Menimbang, bahwa untuk situasi dan kondisi pondok kebun durian yaitu
00795|dari jalan aspal berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dan dalam keadaan gelap
00796|gulita serta tidak ada orang di lokasi tersebut;
00797|Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka
00798|dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Saksi
00799|Korban  yaitu  dengan  cara  Terdakwa  menarik  tangan  Saksi  Korban  dan
00800|mendorong badan Saksi Korban untuk masuk pondok yang berada di kebun
00801|duren  dalam  keadaan  kosong  dan  gelap  gulita  dan  selanjutnya  Terdakwa
00802|melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban dengan cara menghimpit
00803|badan Saksi Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin
00804|Saksi Korban hingga Terdakwa mengeluarkan air mani di luar alat kelamin Saksi
00805|Korban,  sehingga  Saksi  Korban  mengalami  penderitaan  secara  fisik  dan
00806|seksual serta tertekan secara psikis karena situasi dan kondisi pondok yang
00807|
00808|berada  di  dalam  kebun  serta  gelap  gulita.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga
00809|menyimpulkan  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  persetubuhan
00810|dengan  Saksi  Korban,  yaitu  dengan  terjadinya  peraduan  antara  anggota
00811|kemaluan Terdakwa dengan anggota kemaluan Saksi Korban;
00812|Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  hukum  yang  telah  diuraikan  tersebut
00813|juga sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: R/44/II/2024/Rumkit tanggal 22
00814|Februari 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Daniel H. Simbolon (selaku Dokter
00815|Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II) telah dilakukan pemeriksaan
00816|terhadap  Korban  dengan  hasil  inspeksi:  “ Pada  pemeriksaan  luar  tidak
00817|ditemukan  tanda-tanda  kekerasan”,  hasil  pemeriksaan  dalam:  “tampak  luka
00818|robek di selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas ” dan kesimpulan
00819|hasil pemeriksaan: “Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini, yang mengaku
00820|berumur 19 tahun, didapatkan hymen/selaput dara tidak utuh, yang diakibatkan
00821|oleh kekerasan tumpul” serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor:
00822|027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Saksi Korban tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat
00823|dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi (Kepala
00824|UPTD Pemeriksaan Psikologi) dengan hasil kesimpulan sebagai berikut Saksi
00825|Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak
00826|dari  kejadian  tersebut emosi  menjadi  labil  dengan  perubahan  perilaku  yaitu
00827|menjadi  pemarah,  sering  menangis,  mudah  tersinggung,  susah  fokus  dan
00828|mudah gelisah;
00829|Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyangkal telah
00830|melakukan  perbuatan  sebagaimana  didakwakan  dengan  menyatakan  bahwa
00831|perbuatan  Terdakwa  dan Saksi  Korban  dilakukan  atas  dasar  keinginan
00832|bersama yaitu suka sama suka  dan karenanya menyangkal pula keterangan
00833|Saksi  Korban dimana  saksi  tersebut  telah  memberikan  keterangan  di
00834|persidangan  di  bawah  sumpah,  menurut  cara  agamanya  dan  atas
00835|penyangkalan Terdakwa,  Saksi Korban yaitu Saksi Korban  menyatakan tetap
00836|pada keterangannya. Kemudian, untuk menyatakan bahwa keterangan saksi
00837|tersebut tidak benar dan guna memunculkan fakta hukum bahwa keterangan
00838|saksi di atas tidak benar, maka Terdakwa menghadirkan Saksi Dewi Susanti dan
00839|Saksi Heri yang telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah;
00840|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan
00841|tentang saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu
00842|untuk  mempertimbangkan  mengenai  kapankah  keterangan  saksi  dan
00843|keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-
00844|Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  memiliki  nilai
00845|
00846|pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta
00847|tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak
00848|terbantahkan peristiwa pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
00849|Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang
00850|lebih  dominan  diungkapkan  adalah  untuk  mencari  kebenaran  materil  (fakta
00851|sesungguhnya  secara  empiris),  bukan  kebenaran  formal.  Kebenaran  formal
00852|hanyalah sebagai data pelengkap untuk menemukan kebenaran materill saja.
00853|Jika  fakta  formal  tidak  terpenuhi  atau  ditemukan  ketidaksempurnaan  syarat
00854|formal  dalam suatu  alat bukti, tidak  menjadikan  kasus  pidana  yang sedang
00855|diproses  dalam  persidangan  pidana  menjadikan  cacat  hukum,  sebab  selain
00856|tidak ada saksi yang dapat melumpuhkan pemeriksaan tersebut, juga alat bukti
00857|sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
00858|1981 tentang Hukum Acara Pidana bukan hanya yang dinilai salah satu alat
00859|bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan
00860|ahli dan surat. Terlebih jika beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan
00861|bersesuaian. Bahkan sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
00862|tentang Hukum Acara Pidana jika min imum dua alat bukti saling bersesuaian
00863|antara satu dan yang lain dan hakim yakin sesuai menurut hati nuraninya bahwa
00864|terdakwalah yang melakukan peristiwa pidana atau bukan, maka Majelis Hakim
00865|akan menjatuhkan putusan tentang bersalah tidaknya terdakwa; 
00866|Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  185  ayat  (4)
00867|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ditentukan
00868|bahwa  “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu
00869|kejadian  atau  keadaan  dapat digunakan  sebagai  suatu  alat bukti  yang  sah
00870|apabila  keterangan  saksi  itu  ada  hubungannya  satu  dengan  yang  lain
00871|sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau
00872|keadaan tertentu”;
00873|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  tindak  pidana  persetubuhan,
00874|terkadang  tidak  ada  satu  pun  saksi  mata  yang  melihat  perbuatan  tersebut
00875|tersebut dilakukan, kecuali saksi  korban. Menariknya, Terdakwa sering tidak
00876|mengakui  perbuatannya.  Dalam  hal  demikian,  perlu  dicari  bagaimana
00877|pembuktian secara formil maupun materiil dilakukan, yakni secara formil bahwa
00878|dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki
00879|nilai  pembuktian  yang sama dan  sederajat, terkecuali alat bukti  Keterangan
00880|Terdakwa,  yang  nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan
00881|Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
00882|Pidana  yang  menentukan bahwa  keterangan  Terdakwa  hanya  berlaku  dan
00883|
00884|digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan
00885|dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan
00886|dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan
00887|menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim.
00888|Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah
00889|vrije bewijs  atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak
00890|terhadap  alat  bukti  tertentu.  Akan  tetapi  tergantung  alat  bukti  mana  yang
00891|diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang
00892|terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8
00893|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang
00894|sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d)
00895|Petunjuk  dan  (e)  Keterangan  Terdakwa.  Itu  sebabnya  Hakim  akhirnya  akan
00896|memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah
00897|yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa
00898|menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa ( vide, Pasal 183 Undang-
00899|Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);
00900|Menimbang,  bahwa  selanjutnya,  Majelis  Hakim  akan
00901|mempertimbangkan  dan  menilai  keterangan  saksi  yang  dihadirkan  oleh
00902|Terdakwa di depan persidangan; 
00903|Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi Dewi Susanti
00904|dan Saksi Heri, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada pokoknya
00905|Para Saksi tersebut hanya mengetahui kejadian berdasarkan cerita dari kakak
00906|Terdakwa yaitu Saudari Nita, serta Para Saksi hanya mengetahui mengenai
00907|pertemuan antara keluarga untuk melakukan perdamaian yang pada akhirnya
00908|perdamaian dibatalkan dan tidak dapat dilaksanakan, namun Para Saksi tidak
00909|mengetahui  secara  langsung  bagaimana  perbuatan  Terdakwa  kepada  Saksi
00910|Korban;
00911|Menimbang,  bahwa  dengan demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat
00912|bahwa keterangan saksi tersebut tidak  memiliki nilai pembuktian yang sah dan
00913|dapat diterima secara hukum  sebagaimana ditentukan dalam  Pasal 1 butir 26
00914|Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  yaitu
00915|“saksi  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan
00916|penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu   perkara pidana yang ia
00917|dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; 
00918|Menimbang,  bahwa  keterangan  Saksi  Korban  di  atas  ternyata
00919|bersesuaian pula dengan  alat bukti surat berupa  Hasil  Pemeriksaan Psikologi
00920|Nomor: 027/UPTD.PPA/VII/2024 a.n. Saksi Korban tanggal 04 Juli 2024 yang
00921|
00922|dibuat dan ditandatangani oleh Asi Noprini, S.Psi selaku Pemeriksa Psikologi
00923|(Kepala  UPTD  Pemeriksaan  Psikologi)   dan  Visum  Et  Repertum  Nomor:
00924|R/44/II/2024/Rumkit  tanggal  22  Februari  2024  yang  ditandatangani  oleh  Dr.
00925|Daniel H. Simbolon (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara
00926|TK II) , yang menegaskan adanya akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi
00927|Korban. Secara khusus, hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum Nomor:
00928|R/44/II/2024/Rumkit  telah  pula  menyatakan  bahwa:  “tampak  luka  robek  di
00929|selaput dara arah jarum jam satu, enam dan sebelas ”. Hal ini meneguhkan
00930|keyakinan  Majelis  Hakim  bahwa  perbuatan  Terdakwa  tidak  dilakukan  atas
00931|keinginan bersama antara Terdakwa dan Saksi Korban. Sebaliknya, perbuatan
00932|tersebut jelas merupakan keinginan sepihak dari Terdakwa; 
00933|Menimbang, bahwa  dalam  hal  demikian, berlakulah  ketentuan  Pasal
00934|185  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
00935|Pidana,  yaitu  keterangan  Saksi  Korban memang  berdiri  sendiri  tentang
00936|perbuatan  Terdakwa,  namun  keterangan  tersebut  tetap  dapat  digunakan
00937|sebagai suatu alat bukti yang sah oleh karena keterangan saksi tersebut ada
00938|hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa,  sehingga  dapat
00939|membenarkan  adanya  perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  didakwakan  oleh
00940|Penuntut Umum;  
00941|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
00942|keterangan  Saksi  Dewi  Susanti  dan  Saksi  Heri tidak  dapat  melumpuhkan
00943|keterangan Saksi Korban. Oleh karena itu, keterangan Saksi Dewi Susanti dan
00944|Saksi  Heri jelas  tidak  terkait  dengan  perbuatan  Terdakwa  dan  harus
00945|dikesampingkan;  
00946|Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas, Majelis Hakim secara khusus
00947|mencermati secara seksama niat jahat ( mens rea) Terdakwa dalam melakukan
00948|perbuatan di atas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai
00949|berikut:
00950|1. Keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa tujuan
00951|Terdakwa  sejak  awal  mengenal  Saksi  Korban  adalah  karena  Terdakwa
00952|ingin  melampiaskan  hawa  nafsu  melakukan  hubungan  badan  dengan
00953|Saksi Korban ;
00954|2. Adanya  rangkaian  kebohongan  Terdakwa  ketika  menerangkan  Terdakwa
00955|berniat untuk menikahi Saksi Korban, namun tidak dilaksanakan dan hal
00956|tersebut  juga  dibuktikan  dengan  isi  pesan Whatsapp  yang  berisi  bahwa
00957|Terdakwa  meminta  maaf  dan  masih  ingin  memantaskan  diri,  sehingga
00958|
00959|memang  dari  awal  Terdakwa  tidak  memiliki  niat  untuk  menikahi  Saksi
00960|Korban;
00961|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  di  atas,
00962|menurut  Majelis,  seluruh  penyangkalan  Terdakwa  maupun  Nota  Pembelaan
00963|Penasihat  Hukum  Terdakwa  adalah  tidak  beralasan  hukum, sehingga  harus
00964|dikesampingkan;
00965|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  fakta  persidangan  juga
00966|dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak memiliki
00967|hubungan  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  unsur  “Dengan  kekerasan  atau
00968|ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
00969|perkawinan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
00970|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  285  Kitab
00971|Undang-Undang  Hukum  Pidana  telah terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah
00972|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00973|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
00974|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00975|menemukan  hal-hal yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana
00976|terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
00977|maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00978|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00979|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00980|Menimbang, bahwa  atas tuntutan Penuntut Umum,  Terdakwa melalui
00981|Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan bahwa
00982|apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  menjatuhkan  putusan  yang
00983|seringan-ringannya terhadap Terdakwa;
00984|Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00985|tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00986|Menimbang, bahwa  menurut Prof. Muladi, konsep pemidanaan harus
00987|didasarkan pada teori tujuan pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem
00988|Pancasila) yang berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan
00989|gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan,  dan  keserasian  dalam
00990|kehidupan  masyarakat  yang  menimbulkan  kerusakan  individual  dan
00991|masyarakat.  Tujuan  pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan-
00992|kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana; ( vide, pendapat Prof Muladi
00993|sebagaimana  dikutip  M.  Sholehuddin,  dalam  buku  ”Sistem  Sanksi  Dalam
00994|Hukum Pidana; Ide dasar Double Track System & Implementasinya” , PT. Raja
00995|Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 51)
00996|
00997|Menimbang, bahwa dari konsep pemidanaan tersebut, maka diharapkan
00998|pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:
00999|- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap
01000|menjujung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
01001|- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang
01002|sadar  sepenuhnya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dan
01003|menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi
01004|usaha penanggulangan kejahatan;
01005|- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh