00134|dipertanggungjawabkan, sedangkan kesalahan terkait dengan posisi rentan di dalam pasal 44 posisi rentan seperti apa mengejawantahkan aspek kesalahan sangat terbatas sehingga saat ini bermunculan kasus-kasus yang ramai akan tetapi enam bulan Iagi akan ada undang-undang yang mengatur pemidanaan tidak sebatas pada alasan pemaaf dan alasan pembenar akan tetapi akan lebih luas Iagi juga dihubungkan dengan pasal 53 dan 55 tentang adanya pertentangan kepastian hukum; Bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Undang-undang yang bersifat administratif mencakup tentang kesehatan jadi sifatnya bukan hukum pidana namun demikian ada pasal 432 terkait setiap orang dilarang melaksanakan transplantasi organ dan memperjualbelikan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 42 ada peraturan pelaksana yaitu PP Nomor 28 T ahun 2024 itu mengatur secara detil jadi kalau harus metihat unsur melawan hukumnya harus ada putusan di situ, di sini yang dikemukakan menual intinya tidak boleh ada konteks jual beli yang menghasilkan keuntungan; - Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melakukan transplantasi harus mendaftarkan diri ke Rumah Sakit, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima kemudian membuat pernyataan yang tidak boleh mengkomersilkan tetapi ada biaya dan biaya tersebut ditanggung Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau orang yang menerima bahasanya untuk penghargaan , jadi ketika proses tersebut dilakukan di Rumah Sakit pendonor tidak bisa dipersalahkan dan terdapat kata di dalam unsur tersebut yang menyatakan tidak boleh ada unsur jual beli tetapi boleh ada unsur penghargaan karena di dalam biaya-biaya tersebut meliputi biaya pemeriksaan biaya transplantasi, biaya kesehatan dan ada biaya penghargaan lalu unsur melawan hukumnya dimana di situ ada persetujuan dari pendonor, bagi yang sudah meninggal persetujuan dari pihak keluarga sedangkan bagi yang masih hidup harus yang bersangkutan dan tidak boleh ada perjanjian jual beli. Inilah yang menjelaskan tidak mudahnya aspek adminiatratif; Bahwa asas ultimatum remidium hubungannya dengan daya paksa karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana setiap pasal-pasal yang selalu diawali dengan unsur barang siapa dalam arti orang yang bisa bertanggung jawab sehat jasmani maupun rohani, seseorang tidak bisa bertanggung jawab ini kalau dalam pasal 53 itu hanya memberikan beragam normatif tidak Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 272/Pid. Sus/2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 51 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00135|
00136|memberikan definisi artinya orang kondisi ini tidak bisa bertanggung jawab pasal 44 bersifar deskriptif normatif Bahwa pelaku tindak pidana itu bisa saja dilakukan lebih dari satu orang kalau lebih dari satu orang bagaimana caranya instrumen dan pasal 55 yang melakukan kemudian yang turut serta yang menganjurkan , yang menyuruh Iakukan berarti akan melakukan perbuatan itu, yang menyuruh Iakukan beda Iagi tapi kalau di Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru secara jelas dinyatakan kalau menyuruh Iakukan artinya orang yang menyuruh dapat dipidana karena dianggap sebagai alat, di Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru sudah disebutkan, kemudian turut serta arinya ketika seseorang dikenakan pasal 55 ayat 1 turut sena melaksanakan perbuatan berarti unsur- unsur yang dikenakan kepada beberapa orang itu harus sama, walaupun perannya berbeda dan ini penting sekali misal ketika orang mencuri dengan kekerasan di tempat umum bisa jadi tidak semua memenuhi unsur tapi rangkaian termasuk juga ketika ada orang yang melakukan kegiatan posisi rentan apakah dia dianggap sebagai turut serta karena prinsipnya turut serta bekerja bersama-sama mempunyai kehendak yang sama, niat dan tujuan yang sama; Bahwa sebenarnya tindak pidana perdagangan orang ini dengan sengaja memindahkan seseorang untuk dieksploitasi artinya dengan atau tanpa persetujuan yang jadi persoalan ketika kedua belah pihak misalkan suami isteri bahwa bisa jadi kadar pembenarnya tidak masuk 100 (seratus) persen tetapi tetap bisa diakomodir; Bahwa asaz retroactive pasal 53 dan 54 belum bisa digunakan sebelum tanggal 2 Januari 2026 belum bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus- kasus sampai tanggal I Januari 2026 saya hanya menjelaskan bahwa ketika ada pasal-pasal yang disangkakan maka seseorang dapat dipidana kalau melanggar hukum dan kesalahan pun juga dapat hanya ketika bersalah; Bahwa menerangkan dalam unsur pidana Indonesia, dikenal asas Ultimatum Remedium, ahli menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindak pidana ada dua hal penting yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan. Dalarn keadaan seseorang posisi rentan dimasud dalam pasal 44 KUHp. Dalarn prosedur transpratasi ginjal di Indonesia, ada biaya-biaya salah satunya adalah Penghargaan kepada pendonor, ahli menjelaskan perbedaan antara donor secara resmi di rumah sakit dan donor yang dilakukan secara Halaman 52 dan 83 putusan Nomor 272/Pid. SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 52 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00137|
00138|mandiri dengan pemberian penghargaan secara sah, dan menurut hukum hal tersebut diatur selama tidak dikomersialisasi. Menurut ahli, benar dalam Undang-Undang jula beli itu dilarang namun, dalam peraturan pelaksana, penghargaan itu dapat diberikan melalui sumber dana APBN, APBD atau yang lainnya. Bahwa asas nullum crimen sine actus (tidak ada pidana tanpa perbuatan), dalam konteks perbuatan pidana itu belum terjadi, khusus dalam perkara TPPO. Bahwa tentang unsur ekspleotasi, jika trasnplatasi belum terjadi dan seseorang ditangkap di bandara apakah ketentuan pasal I LJU TPPO. Dalam keteranganya ahli menerangkan bahwa khusus untuk transplatansi ada frasa "dengan maksud untuk dieksploitasi" artinya bahwa harus dibuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal ini lebih mengarahkan atau menyasar ke orang — orang atau Lembaga — Lembaga yang melakukan rekrutmen untuk melakukan eksploitasi. Maksud dari IJU TPPO adalah Penindakan cepat yang dilakukan Oleh Negara sebagai alat antisipasi dini jangan sampai terjadi ada kegiatan warga negara yang dilakukan secara masal dikirim ke Juar kemudian mereka terlantar kehidupannya diluar negeri, yang mana kegiatan tersebut hanya untuk memberikan salah satu pihak saja yang memperoleh keuntungan dengan/dari warga negara yang dilakukan secara masal dikirim ke luar negeri Bahwa Pasal 10 1-JU TPPO itu menyatakan jika tindak pidana belum terjadi maka siapa pun yang membantu atau melakukan percobaan melakukan tindak pidana yang sama harus dihukum Oleh karena ada niat Pasal 4 UU TPPO secara khusus dengan maksud eksploitasi, artinya dengan maksud itu memiliki makna ganda, artinya ada pelaku mengendalikan eksploitasi, dan akibat dilakukan ekspolitasi itu menjadi tujuan terjadi eksploitasi, artinya tujuan eksploitasi adalah tujuan pelaku nantinya melakukan eksploitasi Ketika dihadapkan pada posisi Terdakwa, apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum, tapi perlu dilihat kadarnya kesalahannya atau melawannya, jadi perlu semestinya ada pedoman pemidanaan terhadap kondisi-kondisi rentan. Terkait KUHP baru, bukan untuk menyarankan digunakan karena belum berlaku, namun Ahli ingin menjelaskan terkait konsep terkait pasal yang didakwaan adalah perihal pemidanaan karena bersalah atau melawan, ahli Halaman 53 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid. SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 53 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00139|
00140|menjelaskan konsep salah itu apa dan konsep melawan itu apa, supaya jelas juga kadarnya Seseorang dikategorikan tidak bisa bertanggung jawab secara hukum, seseorang yang dalam gangguan jiwanya, namun itupun ada batasannya, terhadap posisi Bahar, apa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum, tapi perlu dilihat kadarnya, jadi perlu semestinya ada pedoman pemidanaan. Menimbang, bahwa Penuntut IJmum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uang tunai Dollar America $100 sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembar yang ditotal sebesar $7.300; I (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy AIO warna ungu dengan Nomor IMEI 1 : 357080101412550 IMEI 2 : 357081101412558; I (satu) buah Handphone merk Redmi A3 warna biru muda dengan Nomor IMEI 1 : 860707077689882 IMEI 2 : 860707077689890; I (satu) buah Handphone merk Vivo V30 Pro dengan Nomor IMEI 1 867962069705997 IMEI 2 : 867962069705989; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Pro warna aurora down dengan Nomor IMEI 1 : 867242059943571 IMEI 2 : 867242059943563; I (satu) buah Handphone merk Vivo 1918 warna sonic blue dengan Nomor IMEI 1 : 865992047942935 IMEI 2 : 865992047942927; I (satu) buah Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan Nomor IMEI 1 : 862326041713211 IMEI 2 : 862326041713203; 1 (satu) buah Paspor Nomor E8868276 atas nama MOCHAMAD BAHARUDIN AMIN; 1 (satu) lembar boardingpass Maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 353 a.n. MOCHAMAD BAHARUDIN AMIN dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur; 10. I (satu) lembar boardingpass Maskapai Batik Air dengan kode penerbangan OD 205 a.n. MOCHAMAD BAHARUDIN AMIN dengan tujuan Kuala Lumpur ke Delhi; 11. I (satu) lembar e-Ticket pesawat Batik Air Nomor : 8162127829971 a.n. AMIN/MOCHAMAD BAHARUDIN MR dengan tujuan Surabaya ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Delhi, India; Halaman 54 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid. sus,2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 54 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00141|
00142|Bahwa, tindak pidana dapat terjadi apabila telah terdapat mens rea / voornemen atau opzet atau niat pada diri si pelaku yang merupakan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana. Niat memang bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, melainkan keadaan bathin yang menyertai suatu perbuatan (handeling). Bahwa pada diri Mochamad Baharudin Amin, Achmad Farid Hamsyah Dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania telah terdapat mens rea / voornemen atau opzet atau niat yang merupakan sikap bathin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjectieve onrechtselement untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo Pasal IO Undang — undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apa yang telah dilakukan Oleh Mochamad Baharudin Amin, Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania masih berupa PERCOBAAN (poging) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (I) Kitab Undang — undang Hukum Pidana, yang berbunyi : "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permu/aan pelaksanaan, dan tidak selesainya pe/aksanaan itu bukan semata — mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"; Bahwa agar pembahasan unsur — unsur Percobaan menjadi jetas, maka perlu dijelaskan mengenai unsur — unsur Percobaan (poging) yaitu adanya kesatu niat bahwa niat merupakan sikap bathin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjectieve onrechtselement dan kedua ada permulaan pelaksanaan; Bahwa menurut Van Hammel, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dllakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran Oleh Van Hammel ialah ternyata adanya sikap bathin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat. Ukuran yang demikian menurut Van Hammel sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru yang bertujuan memberantas kejahatan sampai keakar — akarnya; Bahwa Pelaksanaan tidak selesai bukan semata — mata karena kehendak pelaku sendiri; Menimbang, bahwa terdakwa Mochamad Baharudin Amin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Halaman 42 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025'FN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 42 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00143|
00144|Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 Terdakwa diamankan Oleh petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya sekira pukul 09.00 WIB, dengan lokasi terdakwa diamankan di loket pemeriksaan imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Terminal 2 international Bandar Udara Juanda Surabaya; Bahwa pada saat diamankan Oleh Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Terminal 2 International Bandar Udara Juanda Surabaya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa diamankan Oleh petugas bersama dengan isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas, Terdakwa dan isterinya tersebut hendak menuju Kuala Lumpur kemudian setelah ke Kuala Lumpur terdakwa berangkat kembali ke Delhi India dengan maksud dan tujuan untuk proses transplatasi ginjal isteri terdakwa; Bahwa Terdakwa sudah janjian dengan 3 (tiga) orang yaitu Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania serta Nur Indah Rahmawati yang pada saat itu sudah proses check in dan setelah adanya kecurigaan dari Petugas imigrasi tentang keterangan terdakwa dan isteri terdakwa, maka ketiga orang tersebut juga dimintai keterangan Oleh Petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa dokumen kelengkapan penerbangan berupa paspor, visa, tiket pesawat, boarding pass, atas nama terdakwa Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, Rina Afia Hayuning Mas serta Nur Indah Bahwa yang melakukan pengurusan dan pembiayaan atas II dokumen tersebut adalah Achmad Farid Hamsyah yang diserahkan kepada Terdakwa dan isteri Terdakwa pada saat janjian untuk bertemu di Circle K Terminal 2 International Bandar Udara Juanda Surabaya pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024; Bahwa untuk isteri Terdakwa tidak sakit namun adanya pendonoran ginjal dengan sistem kompensasi yang terdakwa ketahui dari Achmad Farid Hamsyah dan untuk penerima pendonoran ginjal isteri Terdakwa yaitu Suryani Mappe; Bahwa proses terdakwa kenal dengan Achmad Farid Hamsyah dari grup Facebook yang bernama 'Kumpulan Pasien Homodialisis" pada sekira bulan Agustus 2024 yang di grup tersebut sebagai admin adalah Achmad Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 272/Pid.SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 43 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00145|
00146|Farid Hamsyah, maka dari itu terdakwa melakukan chat massanger facebook kepada Achmad Farid Hamsyah dengan akun facebook "Aris saja" kemudian diarahkan Oleh Achmad Farid Hamsyah untuk lanjut ke percakapan Whatsapp dan Terdakwa menyatakan kepada Achmad Farid Hamsyah bahwa yang mau melakukan pendonoran adalah isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas; Bahwa Terdakwa pernah konsultasi dengan Achmad Farid melalui messenger yang kenal melalui aplikasi Facebook dalam group Jual beli atau donor ginjal kemudian Terdakwa menanyakan apakah benar harga pasaran ginjal harganya mencapai Rp.1000.000.000,- (satu milyar) kemudian dijawab Achmad Farid tidak benar harganya ginjal di pasaran sekitar Rp.150.OOO.OOO,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.OOO.OOO,- (dua ratus juta rupiah); Bahwa yang membuat terdakwa yakin bahwa Achmad Farid Hamsyah merupakan orang yang berkompeten dalam hal pencari donor ginjal untuk orang yang membutuhkan karena terdakwa diberikan dokumen melalu Whatssapp Achmad Farid Hamsyah berupa dokumen PDF CV. KARY A BERSAMA MITRA yang bergerak dibidang Health Consultation Service, Financial Consultation Service and Travel dan juga Achmad Farid Hamsyah selaku admin di grup Facebook yang bernama "Kumpulan Pasien Homodialisis"; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa atas nama pasien Suryani Mappe butuh donor ginjal sehingga isteri terdakwa bersedia mendonorkan ginjalnnya kepada Suryani Mappe dari akun Facebook yang bernama "Sulsel donor" pada tanggal 21 September 2024; Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada akun facebook yang bernama "sulsel donor" yang terdakwa ketahui pada tanggal 21 September 2024 sebagai berikut : Terdakwa : "Mbak apakah benar dipostingan ini butuh golongan darah O" Akun Facebook "Sulsel donor" : "Iya benar lanjut wa saja 087802023120". Setelah mendapatkan nomor Whatssapp tersebut kemudian terdakwa melakukan chat pribadi dan baru terdakwa ketahui pada saat chat pribadi yang melakukan komunikasi dengan terdakwa adalah NONU yang bertempat tinggal didaerah Makassar Sulawesi I-talaman 44 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid.SW2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 44 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00147|
00148|Selatan dan berniat untuk mencarikan pendonor ibunya yang bernama Suryani Mappe karena alasan sakit autoimun dan mengatakan kepada terdakwa bahwa kalau tidak mau proses di indonesia kepengennya di luar negeri dan sesuai dengan rujukan suster RS. Siloam Makassar yang menangani ibunya bahwa untuk pemrosesan cepat ada di Rumah Sakit India maka dari itu Terdakwa memberikan nomor dari Achmad Farid Hamsyah kepada NIJNU karena yang terdakwa ketahui Achmad Farid Hamsyah memiliki chanel Rumah Sakit di India; Bahwa kompensasi yang dijanjikan Oleh Nunu untuk kebersediannya isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas melakukan donor ginjal kepada orang tua (ibu) dari NUNO yang bernama NUNU adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan 6 kali termin pembayaran yaitu Termin pertama Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran Downpayment donor ginjal, Termin kedua Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran Downpayment ketika sudah sampai di Surabaya, Termin ketiga Rp. 40,000.000,- (empat puluh juta rupiah) saat tiba di India; dan Termin keempat Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saat tanggal operasi sudah ada, selanjutnya Termin kelima Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) beberapa jam sebelum operasi, terakhir Termin keenam Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah dilakukan operasi; Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan 2 kali pembayaran dengan nilai uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari NUNIJ dengan cara transfer ke rekening isteri terdakwa Rina Alifia Hayuning Mas dengan Bank BCA nomor rekening 3680501480 dan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari NUNU dengan cara transfer ke rekening terdakwa pribadi Bank BCA Nomor 8620651258 maka total uang yang terdakwa dan isteri terdakwa dapat dari NUNO yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Bahwa Terdakwa sudah pernah bertemu dengan NUNU pada tanggal 5 Oktober 2024 di Jholin Hotel yang berlokasi di Makassar Sulawesi Selatan yang saat itu bertemu dengan NUNU adalah Terdakwa, isteri terdakwa Rina Alifia Hayuning Mas, Achmad Farid Hamsyah dan isteri Halaman 45 oar; 83 Putusan Nomor 272/Pid.SusQ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 45 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00149|
00150|dari Achmad Farid Hamsyah yang bernama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania yang saat itu hanya silaturahmi antara Terdakwa, isteri terdakwa Rina Alifia Hayuning Mas, Achmad Farid Hamsyah dan isteri dari Achmad Farid Hamsyah yang bernama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania dengan Nunu kemudian pada tanggal 6 Oktober 2024 di Jholin Hotel melakukan pembahasan bersama anatara terdakwa, isteri terdakwa Rina Alifia Hayuning Mas, Achmad Farid Hamsyah dan isteri dari Achmad Farid Hamsyah yang bernama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania dengan NUNU melakukan pembicaraan terkait pembayaran kompensasi sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada terdakwa dan isteri terdakwa Rina Alifia Hayuning Mas dan pembayaran untuk pembiayaan operasi dan akomodasi sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang disampaikan Oleh Achmad Farid Hamsyah kepada NUNO, pada tanggal 7 Oktober 2024 terdakwa bersama dengan isteri terdakwa Rina Alifia Hayuning Mas, Achmad Farid Hamsyah dan isteri dari Achmad Farid Hamsyah yang bernama Ayu Wardhani Sechatur Rochmania melakukan pertemuan di RS. Siloam Makassar untuk bertemu Suryani Mappe Dan Nunu; Bahwa yang melakukan pembiayaan atas akomodasi untuk keberangkatan terdakwa dengan isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas ke Makassar untuk bertemu Nunu dan Suryani Mappe selaku calon penerima donor ginjal isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas adalah Achmad Farid Hamsyah terkait akomodasi pembelian tiket pesawat, hotel dan makan minum; Bahwa dokumen persyaratan yang isteri terdakwa lengkapi untuk keperluan sebagai calon pendonor ginjal kepada calon penerima donor ginjal atas nama SUR YANI MAPPE yaitu berupa : KTP, Kartu Keluarga, Akta Ketahiran; dan Buku Nikah; Bahwa isteri terdakwa yang bernama Rina Alifia Hayuning Mas melampirkan persyaratan untuk kelengkapan sebagai calon pendonor ginjal kepada calon penerima donor ginjal atas nama Suryani Mappe kepada Achmad Farid Hamsyah hanya melalui foto yang terdakwa kirimkan ke Whatsapp Achmad Farid Hamsyah berupa dokumen JPG Halaman 46 dan 83 putusan Nomor 272/P/d. Sus'2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 46 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00151|