00972|Hukum Universitas Mataram;
00973|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah :
00974|a. RS Metro Medika: (2019-2021) Legal Consultant;
00975|b. RSUD  Provinsi  NTB:  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan
00976|dan Pengembangan Bidang PPK ( Pengembangan Pemasaran
00977|dan Kemitraan);
00978|c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB: (2022-
00979|2023) Fungsional Pengantar Kerja;
00980|d. Kepala  Bidang  Penempatan  dan  Perluasan  Kerja  pada
00981|Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  NTB  sampai
00982|dengan sekarang;
00983|K AA
00984|Paraf
00985|
00986|- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli pada Dinas Tenaga Kerja
00987|dan Transmigrasi Provinsi NTB yaitu:
00988|a. Penyusunan  Rencana  Kegiatan  operasional  Bidang
00989|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
00990|b. Penyusunan  Bahan  Perumusan  Kebijakan  di  Bidang
00991|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
00992|c. Penyusunan  Bahan  Pelaksanaan di  Bidang  Penempatan
00993|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
00994|d. Penyusunan Bahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria
00995|di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
00996|Kerja;
00997|e. Pelaksanaan Koordinasi Pelayanan Pengelolaan Informasi
00998|Pasar Kerja Dalam Satu Daerah Kabupaten;
00999|f. Pelaksanaan  Penyebar  Luasan  Informasi  Pasar  Kerja
01000|Kepada Perusahaan;
01001|- Bahwa syarat-syarat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01002|di luar negeri sesuai dengan Keputusan Dirjen Binapenta Kemnaker RI
01003|Nomor  :  3/147/PK/02.01/IV/2023  Tentang  Perubahan  Kedua  Puluh
01004|Penempatan  Negara  Tujuan  Tertentu  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia
01005|(PMI)  pada  masa  kebiasaan  baru,  khusus  untuk  Negara  Malaysia
01006|merupakan  negara  yang  diperbolehkan  untuk  penempatan  Pekerja
01007|Migran Indonesia  (PMI)  pada  pemberi pekerja  berbadan  hukum  atau
01008|pengguna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berbentuk perusahaan
01009|serta terdaftar pada otoritas setempat, alur penempatan Pekerja Migran
01010|Indonesia  (PMI)  untuk  Negara  Malaysia  tersebut melalui  Perusahaan
01011|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan skema (P to P)
01012|serta  harus  memiliki  izin  yakni  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran
01013|Indonesia (SIP2MI) untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01014|ke negara tersebut yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja
01015|Migran Indonesia (BP2MI);
01016|- Bahwa  menurut  pengetahuan  Ahli  syarat-syarat  yang  harus
01017|dimiliki oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01018|untuk dapat melakukan perekrutan calon pekerja diatur pada Pemenaker
01019|K AA
01020|Paraf
01021|
01022|Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan
01023|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), antara lain:
01024|a. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01025|wajib  memiliki  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  yang  sudah
01026|terintegrasi oleh sistem OSS;
01027|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01028|merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum;
01029|c. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01030|wajib  memiliki  Surat  Izin  Pendirian  Perusahaan  Penempatan
01031|Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang masih berlaku selama 5
01032|(lima) tahun;
01033|d. Telah  menyetorkan  modal  pendirian  Perusahaan
01034|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang dituangkan
01035|oleh Akta Pendirian Notaris sebesar 5 (lima) miliar;
01036|e. Telah menyetorkan sertifikat bilyet deposito (jaminan) atas
01037|nama  Menteri  Ketenagakerjaan  sebesar  1,5  (satu  koma  lima)
01038|miliar;
01039|f. Memiliki Struktur Organisasi Perusahaan;
01040|g. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01041|wajib  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
01042|(SIP2M)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
01043|Migran Indonesia (BP2MI);
01044|- Bahwa Ahli mengetahui PT Mahesa Putra Tunggal;
01045|- Bahwa setahu Ahli PT Mahesa Putra Tunggal tidak memiliki Surat
01046|Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) dan sesuai data base
01047|yang dimiliki belum termasuk sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja
01048|Migran Indonesia (P3MI);
01049|- Bahwa  dapat Ahli  jelaskan  cara  masyarakat mengetahui  suatu
01050|perusahaan tersebut tidak termasuk Perusahaan Penempatan Pekerja
01051|Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan
01052|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2M)  yaitu  dengan  cara  mengecek  ke
01053|Disnaker setempat;
01054|K AA
01055|Paraf
01056|
01057|- Bahwa menurut pendapat Ahli suatu perusahaan tidak memiliki
01058|Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2M) namun tetap
01059|melakukan perekrutan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18
01060|tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01061|Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang
01062|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa untuk dapat
01063|melaksanakan  kegiatan  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
01064|melaksanakan  kegiatan  Penempatan  pekerja  Migran  Indonesia,
01065|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
01066|memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)
01067|walaupun Calon Pekerja Migran Indonesia belum dilakukan proses ID
01068|pada  SISKOTKLN  atau  belum  berangkat  bekerja  ke  luar  negeri,
01069|sehingga  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  tersebut  di
01070|kategorikan sebagai proses mekanisme yang tidak sesuai dengan tata
01071|cara penempatan PMI melalui skema P to P melainkan perekruran dan
01072|penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara Perseorangan atau
01073|korporasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01074|- Bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017
01075|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan
01076|Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang
01077|Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia syarat-syarat yang
01078|harus dimiliki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja
01079|di luar negeri:
01080|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01081|b. Memiliki Kompetensi;
01082|c. Sehat jasmani dan Rohani;
01083|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01084|e. Memiliki  dokumen lengkap  yang  dipersyaratkan  seperti  :
01085|Paspor; Visa Kerja; Asuransi (BPJS) dan Medical Report;
01086|f. Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem
01087|Komputerisasi  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  yang
01088|selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem online pelayanan
01089|administrasi  penempatan  PMI  dan  penerbitan  KTKLN  yang
01090|K AA
01091|Paraf
01092|
01093|melibatkan  seluruh  stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur
01094|dalam Pasal 5 dan Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01095|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01096|a. Surat  Keterangan  status  Perkawinan  bagi  yang  telah
01097|menikah;
01098|b. Surat  Keterangan  Izin  orang  tua  atau  izin  wali  yang
01099|diketahui oleh kepala desa;
01100|c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
01101|d. Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01102|kesehatan dan psikologi;
01103|e. Perjanjian Kerja;
01104|f. Perjanjian Penempatan.
01105|- Bahwa syarat khusus untuk perusahaan untuk memungut uang
01106|dari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) harus mempunyai Surat Izin
01107|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan perusahaan tersebut
01108|harus sudah termasuk dalam Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01109|Indonesia  (P3MI)  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
01110|Migran Indonesia (BP2MI), selain itu bagi para Calon Pekerja Migran
01111|Indonesia (CPMI) harus sudah melakukan pelatihan kerja di BLK yang
01112|sudah teragreditasi;
01113|- Bahwa pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan
01114|Pekerja Migran Indonesia adalah:
01115|a. Pemerintah Republik Indonesia melalui Program Govermen
01116|to Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang,
01117|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
01118|Kementerian / Pusat dan BP2MI;
01119|b. Pihak swasta dalam hal ini adalah Indonesia Swasta atau
01120|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01121|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
01122|Republik Indonesia dan BP2MI;
01123|c. Secara  mandiri  adalah  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01124|(CPMI) dipanggil secara langsung oleh pihak pengguna yang ada
01125|di luar negeri melalui Kedubes RI dan memiliki Perjanjian Kerja
01126|K AA
01127|Paraf
01128|
01129|yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada Negara Pengguna
01130|pada sektor Formal;
01131|- Bahwa  tahapan-tahapan  terkait  seleksi  Calon  Pekerja  Migran
01132|Indonesia (CPMI) berdasarkan aturan Permenaker Nomor 9 Tahun 2019
01133|Tentang Tata Cara Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia diatur
01134|dalam  Pasal  10  tahapan  seleksi  yang  dilakukan  oleh  P3MI  yang
01135|melibatkan  Pengantar  Kerja  dari  Dinas  Kab/Kota  atau  LTSA berupa
01136|seleksi  teknis  sesuai  dengan  kebutuhan  negara  tujuan  penempatan
01137|seleksi teknis ini yaitu pemeriksaan berkas yang diatur dalam Pasal 5
01138|dan  Pasal 13  UU  Nomor 18  Tahun 2017, setelah dinyatakan  berkas
01139|lengkap maka akan dilakukan Proses Wawancara dan Interview yang
01140|dilakukan oleh petugas Pengantar Kerja dari Dinas Kab/Kota bersama
01141|P3MI dengan tujuan melakukan pemetaan minat bakat, dan kompetensi
01142|CPMI,  setelah  CPMI  dinyatakan  Lulus  Seleksi  Administrasi  dan
01143|wawancara/interview maka Petugas Pengantar kerja Dinas Kabupaten /
01144|Kota bersama P3MI yang sudah memiliki SIP2MI merekomendasi dan
01145|mengarahkan CPMI untuk Uji Kompetenasi dan Pelatihan Kerja di LPK
01146|milik Pemerintah atau swasta yang sudah terakreditasi sesuai dengan
01147|jabatan  yang  akan  diisi  oleh  CPMI,  setelah  dilaksanakan  kegiatan
01148|pelatihan kerja maka dilakukan proses seleksi uji kompetensi kepada
01149|CPMI  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Profesi  (LSP)  jika
01150|Lulus maka CPMI yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi yang
01151|dikeluarkan  oleh  Lembaga  Sertifikasi,  selanjuntya  Petugas  Pengantar
01152|kerja  dan  P3MI  akan  mengarahkan  CPMI  untuk  melakukan  proses
01153|pembuatan Paspor, Medical Check Up, dan pendaftaran Jamsostek di
01154|instansi pemerintah yang berwenang, CPMI yang telah memenuhi syarat
01155|Petugas Pengantar kerja akan memberikan penjelasan tentang Job desk
01156|pekerjaan, Perjanjian Kerja Penempatan (PKP), Rancangan Perjanjian
01157|kerja  (PK),  dan  Rancangan  Perjanjian  Penempatan  (PP)  setelah
01158|dilakukan penjelasan P3MI melakukan proses Penerbitan ID bersama
01159|Dinas Kabupaten/Kota melalui SISKOKTLN sesuai dengan Job Order
01160|dan SIP2MI yang dimiliki oleh P3MI jadi ID CPMI ini diterbitkan harus
01161|sesuai /sama dengan Job Order (demand letter) pemberi kerja sebagai
01162|K AA
01163|Paraf
01164|
01165|syarat penerbitan visa kerja jika tidak sesuai dengan job order maka
01166|proses  penerbitan  ID  tidak  bisa  dilakukan/tidak  valid,  selanjutnya
01167|tahapan terakhir apabila ID terbit maka CPMI diarahkan oleh Petugas
01168|Pengantar  Kerja  bersama  P3MI  untuk  dilakukan  penandatanganan
01169|Perjanjian Penempatan dan Perjanjan Kerja dan terakhir dilakukan OPP
01170|dan pemberangkatan di hadapan BP2MI;
01171|- Bahwa  perusahaan  yang  mempunyai  Surat  Izin  Perekrutan
01172|Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) di NTB sekitar 2013 (dua ribu tiga
01173|belas) perusahaan;
01174|- Bahwa  apabila  ada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  Surat Izin
01175|Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  namun  tetap
01176|memberangkatkan pekerja maka hal tersebut adalah suatu perbuatan
01177|yang ilegal karena melanggar aturan;
01178|- Bahwa  apabila  ada  perusahaan  yang  tidak  memiliki  Surat Izin
01179|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) tidak diperbolehkan;
01180|- Bahwa  PT  Mahesa  Putra  Tunggal  melanggar  Undang-Undang
01181|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01182|Pasal 61 dan 69;
01183|- Bahwa  PT  Mahesa  Putra  Tunggal  dapat  dikenakan  pasal
01184|perseorangan  karena  perseorangan  adalah  orang  dan/atau  korporasi
01185|dan korporasi yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi
01186|yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah
01187|sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak;
01188|- Bahwa karyawan harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut
01189|mempunyai Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)
01190|atau  tidak  dengan  cara  mengecek  langsung  ke  Disnaker
01191|Kabupaten/Kota, selain itu perusahaan harus wajib memperlihatkan izin
01192|perekrutannya kepada setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01193|- Bahwa perusahaan boleh melakukan kerjasama walaupun belum
01194|memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
01195|- Bahwa  perusahaan  yang  memiliki  SIUP  dan  Akta  Pendirian
01196|adalah perusahaan yang sah/legal;
01197|K AA
01198|Paraf
01199|
01200|- Bahwa  karyawan  yang  memiliki  Surat  Keterangan  Kerja  tidak
01201|dibolehkan melakukan perekrutan dan memungut uang kepada calon
01202|pekerja,  kecuali  karyawan  tersebut  didampingi  oleh  Petugas  dari
01203|Disnaker;
01204|- Bahwa  apabila  ada  orang-orang  yang  merekrut  calon  pekerja
01205|dengan mengatas namakan perusahaan maka perusahaan dan orang
01206|tersebut dapat sama-sama dimintakan pertanggungjawaban;
01207|- Bahwa  perusahaan  dapat  bertanggungjawab  sedangkan
01208|karyawan tersebut tidak mempunyai surat tugas dari perusahaan karena
01209|karyawan  tersebut  merupakan  petugas  lapangan  dari  perusahaan
01210|tersebut dan merupakan orang perseorangan/korporasi;
01211|Menimbang  Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( a de
01212|
01213|Menimbang  bahwa  Terdakwa di  persidangan  telah  memberikan
01214|keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
01215|- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
01216|sebelumnya;
01217|- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena berawal pada
01218|bulan Februari 2023, Saksi ENDY ERWAN menghubungi Terdakwa dan
01219|Terdakwa mengatakan ada pekerjaan di restoran di KUWAIT;
01220|- Bahwa  setelah  itu  Terdakwa  menjelaskan  persyaratannya  lalu
01221|sekitar bulan Maret  2023 , Terdakwa  menyuruh  saksi  ENDY ERWAN
01222|untuk datang ke salah satu PT yang ada di Tanak Beak, Kec amatan.
01223|Batukliang  Utara,  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan  Terdakwa  sudah
01224|menunggu di PT tersebut;
01225|- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi ENDY ERWAN
01226|langsung menanyakan terkait pekerjaan yang ada di Kuwait kemudian
01227|Terdakwa menyuruh  Saksi ENDY ERWAN untuk mempersiapkan syarat-
01228|syarat untuk bekerja di Kuwait;
01229|- Bahwa  Terdakwa  menyuruh  Saksi  ENDY  ERWAN  untuk  cek
01230|kesehatan di Klinik Mataram Medical Center  (MMC) yang beralamat di
01231|Bertais dan membayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
01232|K AA
01233|Paraf
01234|
01235|- Bahwa  seminggu  kemudian  Terdakwa  datang  kerumah  Saksi
01236|ENDY  ERWAN  Ampenan-Kota  Mataram  dan  menyuruh  Saksi  ENDY
01237|ERWAN untuk membayar uang muka berapapun yang ada setelah itu
01238|Saksi  ENDY  ERWAN  menyerahkan  uang  sejumlah Rp.  8.000.000,-
01239|(delapan juta rupiah) untuk mengurus passpor kepada Terdakwa dan
01240|Saksi ENDY ERWAN di suruh menunggu informasi untuk keberangkatan
01241|ke  Kuwait tetapi  Terdakwa  menjawab  bahwa  untuk  bekerja  ke  Timur
01242|Tengah sementara di tutup dan Terdakwa mengarahkan  Saksi  ENDY
01243|ERWAN untuk mengganti negara tujuan ke Hongkong dan Saksi ENDY
01244|ERWAN  menyetujuinya  karena  Terdakwa  mengatakan  “gajinya  lebih
01245|besar yaitu Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) perbulan dan
01246|prosesnya cepat” dan Terdakwa menyuruh Saksi ENDY ERWAN  untuk
01247|menyerahkan KTP dan KK (Kartu Keluarga) asli tanpa adanya pelatihan
01248|khusus untuk bekerja di Luar Negeri;
01249|- Bahwa  pada  tanggal  27  Mei  2023, Saksi  ENDY  ERWAN
01250|menyerahkan uang kepada Terdakwa se jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga
01251|belas juta rupiah) untuk penambahan biaya;
01252|- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023 , Terdakwa datang kerumah
01253|Saksi  ENDY ERWAN dan menagih sisa penambahan uang dan  Saksi
01254|ENDY ERWAN menyerahkan sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga
01255|juta rupiah);
01256|- Bahwa  sekitar  2  (dua)  bulan  kemudian  Saksi  ENDY  ERWAN
01257|menghubungi  Terdakwa  untuk  menanyakan  kapan  keberangkatan
01258|karena uang sudah  Saksi  ENDY ERWAN serahkan ke Terdakwa untuk
01259|bekerja di Restoran di Hongkong;
01260|- Bahwa  pada  tanggal  28  Agustus  2023,  Saksi  ENDY  ERWAN
01261|berangkat dari Lombok menuju ke Jakarta setelah sampai di Jakarta
01262|saksi  ENDY ERWAN  bertemu dengan Terdakwa, YANTO dan WAHYU
01263|yang terlebih dahulu di Jakarta;
01264|- Bahwa setelah  dua hari  di Jakarta kemudian pada tanggal 31
01265|Agustus 2023, saksi  ENDY ERWAN berangkat menuju Pontianak dan
01266|menginap 1 (satu) hari di Hotel;
01267|K AA
01268|Paraf
01269|
01270|- Bahwa  pada  tanggal  01  September  2023  berangkat  menuju
01271|Serawak Malaysia dan menginap (1) satu hari;
01272|- Bahwa pada tanggal 02 September 2023 berangkat menuju ke
01273|Kuala Lumpur dan menginap 4 (empat) hari di Hotel, selanjutnya pada
01274|tanggal 6 September 2023 berangkat ke Hongkong;
01275|- Bahwa  setiba  di  Hongkong,  Terdakwa,  saksi  ENDY  ERWAN,
01276|YANTO dan WAHYU tidur di toko pinggir jalan, keesokan harinya datang
01277|agen untuk bertemu dengan Terdakwa  kemudian Terdakwa bertanya
01278|kepada agen tersebut “ DIMANA JOB RESTORAN DAN PABRIK TISU“
01279|agen  tersebut  menjawab  “BELUM  ADA PEKERJAAN  DI RESTORAN
01280|DAN PABRIK TISU” kemudian agen tersebut menawarkan kepada saksi