00778|Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan ”setiap orang” adalah orang 
00779|perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat 
00780|diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan 
00781|perbuatan yang diancam pidana dengan undang -undang, yang dilakukan 
00782|seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya; 
00783| Menimbang bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
00784|Sistem Peradilan Pidana Anak, mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus 
00785|dimiliki Pelaku yaitu  berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang 
00786|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Si stem Peradilan Pidana 
00787|Anak, yang dimaksud dengan ”Anak yang berkonflik dengan hukum” adalah 
00788|anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
00789|(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; 
00790| Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan penelitian 
00791|kemasyarakatan Bapas Kelas II Bekasi, telah nyata bahwasannya ABH I.  ANAK 
00792|BERHADAPAN DENGAN HUKUM berumur 15 tahun, ABH II. Anak Berhadapan 
00793|dengan Hukum , berumur 16 tahun  dan ABH III. Anak Berhadapan dengan 
00794|Hukum berumur 15 tahun itu berarti Para Anak Berhadapan dengan Hukum 
00795|(ABH) disebut Anak yang berkonflik dengan hukum; 
00796| Menimbang bahwa  di dalam persidangan telah dihadirkan Para Anak 
00797|Berhadapan dengan Hukum (ABH) , sebagai subyek hukum yang didakwa telah 
00798|melakukan ti ndak pidana memiliki ataupun menguasai senjata tajam dan 
00799|didalam pemeriksaan persidangan Anak menyatakan dirinya dalam keadaan 
00800|sehat jasmani dan rohani , dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan 
00801|oleh Hakim Anak , Penuntut Umum dan Penasihat Hukum,  serta membenarkan 
00802|identitasnya yang tertera didalam dakwaan , yang dibacakan di  persidangan, 
00803|sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya; 
00804| Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut 
00805|hukum; 
00806| Menimbang bahwa wal aupun unsur “ setiap orang” sudah terpenuhi 
00807|menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti 
00808|(bestandeel delict ) atau unsur perbuatan Anak lainnya, apakah perbuatan 
00809|tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak; 
00810|
00811|Ad.2. Unsur m emasukkan ke Indonesia, membu at, menerima, mencoba 
00812|memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, 
00813|menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 
00814|mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 
00815|menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari 
00816|Indonesia sesuatu senjata  pemukul, senjata penikam, atau senjata 
00817|penusuk; 
00818| Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternative yaitu apabila salah 
00819|satu komponen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap telah 
00820|membuktikan seluruh unsur yang dimaksud; 
00821| Menimbang, bahwa senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk 
00822|melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat 
00823|digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk 
00824|mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak 
00825|(bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata; 
00826| Menimbang, bahwa pengertian senjata tajam adalah senjata penikam, 
00827|senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang -barang yang 
00828|nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan r umah tangga, 
00829|atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan 
00830|barang pusaka, atau barang kuno, atau senjata, barang Ajaib; 
00831| Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 , 
00832|dimana ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  mendapatkan pesan singkat 
00833|dari chat Instagram yang melakukan janjian untuk tawuran dari pihak SMP 55 ke 
00834|Instagram kepada kelompok anak yang bernama ULTRAS PERSADA dimana 
00835|pemegang akun tersebut adalah ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  
00836|bersama teman-temannya kemudian ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  
00837|mengajak ABH I.  ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  dan ABH II. Anak 
00838|Berhadapan dengan Hukum dan anak yang lainnya untuk tawuran; 
00839| Menimbang, bahwa saat itu ABH I. ANAK BERHADAPAN DENGAN 
00840|HUKUM membawa senjata tajam jenis Celurit, ABH II. Anak Berhadapan dengan 
00841|Hukum, membawa senjata tajam jenis samurai dengan gagang warna merah  dan 
00842|ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum, membawa senjata tajam jenis parang 
00843|atau mandau warna coklat  dengan gagang kayu , dimana senjata tajam yang 
00844|dibawa oleh Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk digunakan 
00845|pada saat akan tawuran dengan anak SMP 55 Kota Bekasi, tetapi senjata tajam 
00846|tersebut belum sempat digunakan oleh para anak berhadapan dengan Hukum, 
00847|karena tidak jadi tawuran; 
00848|
00849| Menimbang, bahwa berawal pada hari jum’at tanggal 30 Januari 2026, 
00850|sekira pukul 16.15 WIB, pada saat itu saksi Saksi III hendak pulang dinas dari 
00851|Polres Metro Bekasi kota menuju kearah rumah tinggal saksi Saksi III di Perum 
00852|Nusa Indah Cibitung dan pada saat saksi Saksi III melintas di Bekasi Utaradekat 
00853|dengan ESTADIO FUTSAL, saat itu melihat lebih kurang 15 (lima belas) orang 
00854|remaja SMP m enggunakan 5 (lima) sepeda motor dengan berbonceng 3 (tiga)  
00855|dan melihat ada seorang pelajar yang memberikan 1 (satu) buah senjata tajam 
00856|jenis parang warna silver dengan gagang kayu ke orng lain di kelompok tersebut 
00857|dan menuju ke Bekasi Timur  dimana saat itu saksi melihat seseorang yang 
00858|menerima senjata tajam berwarna silver sebelumnya memberikan senjata tajam 
00859|jenis samurai atau katana dengan gagang warna merah keseseorang yang 
00860|dibonceng sambil  melajukan kendaraan bermotornya, lalu menepi di pinggir 
00861|Bekasi Timur  dan pada saat mereka berhenti, kemudian saksi Saksi III  
00862|menghampiri para ABH untuk turun dari motor dan saat itu para ABH kedapatan 
00863|memegang 2 (dua) buah senjata tajam jenis celurit dan parang; 
00864| Menimbang, bahwa saat penumpang yang dibonceng paling akhir tiba -
00865|tiba langsung melarikan diri, akan tetapi saksi berhasil mengamakan ABH I.  
00866|ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  lalu me nghubungi Tim Persisi Polres 
00867|Bekasi dan kemudian ABH serta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi; 
00868| Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wib, ABH II. Anak Berhadapan 
00869|dengan Hukum dan ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum menyerahkan diri 
00870|ke kantor polisi  didampingi oleh orang tuanya dan kepala sekolah SMP 
00871|PERSADA; 
00872| Menimbang, bahwa para Anak berhadapan dengan Hukum membawa 
00873|senjata tajam jenis parang, samurai dan celurit tanpa seijin pihak yang 
00874|berwenang; 
00875| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas  maka 
00876|unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata senjata penusuk telah 
00877|terpenuhi menurut hukum; 
00878|Ad.3 Unsur turut serta melakukan tindak pidana; 
00879| Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif dimana salah satu 
00880|bagian dari unsur ini yang ter bukti ada pada perbuatan Para Anak Berhadapan 
00881|dengan Hukum (ABH); 
00882| Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul 
00883|Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar -Komentarnya 
00884|Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang dimaksud dengan “orang yang 
00885|turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut 
00886|
00887|melakukan” dalam arti kata “bersama -sama melakukan”. Sedikit -dikitnya harus 
00888|ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut 
00889|melakukan (medepleger) peristiwa pidana; 
00890| Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam 
00891|bukunya yang berjudul Asas -Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), 
00892|mengutip pendapat Hazewinkel -Suringa, Hoge Raad Belanda yang 
00893|mengemukakan dua syarat bagi ada nya turut melakukan tindak pidana, yaitu: 
00894|Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan 
00895|suatu kehendak bersama di antara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama 
00896|melaksanakan kehendak itu. Dan berdasarkan teori subjektivitas, ad a 2 (dua) 
00897|ukuran yang dipergunakan adalah kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan 
00898|yang ada pada diri pelaku, sedangkan kedua adalah mengenai kepentingan dan 
00899|tujuan dari pelaku; 
00900| Menimbang, bahwa ukuran kesengajaan dapat berupa (1) soal kehendak 
00901|si pelaku untuk benar -benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk 
00902|memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar -benar 
00903|mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut 
00904|berbuat atau membantu apabila pelaku utama me nghendakinya, sedangkan, 
00905|ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada 
00906|kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi 
00907|kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama. 
00908| Menimbang, bahwa b erdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita 
00909|simpulkan prinsip dasar dalam “turut melakukan” adalah ada kerja sama yang 
00910|disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak 
00911|tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut; 
00912| Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2026 , 
00913|dimana ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  mendapatkan pesan singkat 
00914|dari chat Instagram yang melakukan janjian untuk tawuran dari pihak SMP 55 ke 
00915|Instagram kepada ke lompok anak yang bernama ULTRAS PERSADA dimana 
00916|pemegang akun tersebut adalah ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  
00917|bersama teman-temannya kemudian ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum  
00918|mengajak ABH I.  ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  dan ABH II. Anak 
00919|Berhadapan dengan Hukum dan anak yang lainnya untuk tawuran; 
00920| Menimbang, bahwa saat itu ABH I. ANAK BERHADAPAN DENGAN 
00921|HUKUM membawa senjata tajam jenis Celurit, ABH II. Anak Berhadapan dengan 
00922|Hukum, membawa senjata tajam jenis samurai dengan gagang warna merah  dan 
00923|ABH III. Anak Berhadapan dengan Hukum, membawa senjata tajam jenis parang 
00924|
00925|atau mandau warna coklat dengan gagang kayu , dimana senjata tajam yang 
00926|dibawa oleh Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk digunakan 
00927|pada saat akan tawuran dengan anak SMP 55 Kota Bekasi, tetapi senjata tajam 
00928|tersebut belum sempat digunakan oleh para anak berhadapan dengan Hukum, 
00929|karena tidak jadi tawuran; 
00930| Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 
00931|unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum; 
00932| Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 307 ayat (1) 
00933|Jo. Pasal 20 huruf c Undang -Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang -
00934|Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para anak haruslah dinyatakan 
00935|Telah terbukti secara sah dan meya kinkan melakukan tindak pidana membawa, 
00936|mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, 
00937|atau senjata penusuk sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal  
00938|tersebut;  
00939|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang 
00940|dilakukan oleh Para ABH, Hakim akan mempertimbangkan apakah Para ABH 
00941|dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya; 
00942| Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan jenis 
00943|hukuman mana yang tepat untuk kepentingan terbaik anak sebagai berikut: 
00944|Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika 
00945|sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya 
00946|dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta 
00947|pertanggungjawaban; 
00948|Menimbang, bahwa berdasarkan teor i pemisahan tindak pidana dan 
00949|pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang 
00950|bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya 
00951|tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;  
00952|Menimbang, bahwa selain sy arat eksternal untuk adanya kesalahan ada 
00953|pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari 
00954|pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang 
00955|juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;  
00956|Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, 
00957|yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan 
00958|untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat 
00959|dilakukan terhadap mereka yang keadaaan batinnya normal atau dengan kata 
00960|lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan 
00961|batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya 
00962|
00963|ia dapat membeda -bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan 
00964|perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan; 
00965|Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk 
00966|membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan 
00967|menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika 
00968|melakukan suatu tindak pidan a. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya 
00969|yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang 
00970|ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang 
00971|ditentukan oleh hukum;  
00972|Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan  Hakim menilai Para 
00973|ABH mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang 
00974|sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai 
00975|kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik 
00976|buruknya perbuatan yang dilakukan; 
00977|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal 
00978|yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
00979|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak Berhadapan dengan 
00980|Hukum (ABH) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
00981| Menimbang, bahwa Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak 
00982|dapat disamakan dengan tindakan yang dilakukan oleh anak/remaja (juvenile 
00983|delinquency). Oleh karena itu, diperlukan pembedaan antara sifat dan bentuk 
00984|perbuatan anak dengan perbuatan oran g dewasa. Penanganan terhadap anak 
00985|bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri. 
00986| Menimbang, bahwa didalam UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP 
00987|Nasional, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana 
00988|dengan menegakkan norma hukum sert a melindungi dan mengayomi 
00989|masyarakat. Selain itu, tujuan pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik 
00990|yang timbul akibat tindak pidana serta menciptakan rasa aman dan damai di 
00991|tengah Masyarakat; 
00992| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 T ahun 
00993|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur jenis -jenis sanksi 
00994|pidana pokok dan tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik 
00995|dengan hukum sebagai berikut: 
00996|1. Pidana Pokok: 
00997|a. Pidana peringatan; 
00998|b. Pidana dengan syarat: 
00999|- Pembinaan di luar Lembaga; 
01000|
01001|- Pelayanan Masyarakat; 
01002|- Pengawasan. 
01003|c. Pelatihan kerja; 
01004|d. Pembinaan dalam Lembaga; dan 
01005|e. Penjara; 
01006| Menimbang, bahwa selanjutnya selain merujuk kepada Pasal 115 KUHP 
01007|Nasional menetapkan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak, yaitu 
01008|pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana 
01009|kerja sosial. 
01010| Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, 
01011|disamping terhadap Para ABH telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana 
01012|sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, Hakim telah pula 
01013|memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Para ABH serta 
01014|Hakim juga tidak menemukan adanya hal -hal yang dapat menghilangkan sifat  
01015|melawan hukum dari perbuatan Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , 
01016|baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi.  
01017| Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang 
01018|terungkap di persidangan tersebut Hakim dalam penjatuhan putusan i ni juga 
01019|akan mendasari keadaan -keadaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54 
01020|KUHP Nasional dengan pertimbangan sebagai berikut; 
01021|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional 
01022|menyebutkan bahwa: 
01023|“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 
01024|a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; 
01025|b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
01026|c. sikap batin pelaku tindak pidana; 
01027|d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; 
01028|e. cara melakukan tindak pidana; 
01029|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; 
01030|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu tindak pidana; 
01031|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; 
01032|i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
01033|j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau 
01034|k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;” 
01035| Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (2) KUHP 
01036|Nasional yang menyebutkan “ Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku , 
01037|atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian 
01038|
01039|dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak 
01040|mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan 
01041|kemanusiaan”; 
01042| Menimbang, bahwa selain aspek yuridis, hakim juga harus 
01043|mempertimbangkan aspek filosofis dalam putusannya, Dimana Aspek filosofis 
01044|berkaitan dengan nilai -nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi tujuan utama 
01045|hukum. Hakim menilai apakah putusan yang diambil mencerminkan keadilan 
01046|substantif, tidak hanya sekadar memenuhi prosedur formal. Dalam konteks ini, 
01047|hakim berupaya agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, 
01048|tetapi juga berorientasi pada pembinaan dan perbaikan perilaku Para Anak 
01049|Berhadapan dengan Hukum (ABH) , sehingga setelah menjalani hukuman, 
01050|sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang 
01051|baik. Dan Hakim juga harus mempertimbangkan Aspek sosiologis juga menjadi 
01052|bagian penting dalam pertimbangan hakim. Aspek ini mengharuskan haki m 
01053|memperhatikan nilai -nilai budaya, kebiasaan, dan kebutuhan Masyarakat di 
01054|mana perkara tersebut terjadi. Putusan yang diambil harus memberikan manfaat 
01055|bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di 
01056|masyarakat. Pertimbangan sosiologis juga meliputi analisis terhadap latar 
01057|belakang sosial Para Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , motif melakukan 
01058|tindak pidana, serta dampak putusan terhadap lingkungan sosial, sehingga 
01059|putusan hakim benar-benar mencerminkan kemanfaatan dan dapat diterima ol eh 
01060|masyarakat luas; 
01061| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1)  Undang-Undang No. 
01062|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tindakan yang 
01063|dapat dikenakan kepada Anak meliputi: 
01064|a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 
01065|b. penyerahan kepada seseorang; 
01066|c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
01067|d. perawatan di LPKS; 
01068|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan 
01069|oleh pemerintah atau badan swasta; 
01070|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
01071|g. perbaikan akibat tindak pidana 
01072| Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 54 ayat (2) KUHP 
01073|Nasional dalam hukum positif ( ius constitutum  atas pemberlakukan Undang -
01074|undang Republik I ndonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang -undang 
01075|Hukum Pidana atau KUHP (Baru)) dikenal sebagai pemaafan hakim  atau 
01076|
01077|rechterlijk pardon  atau judicial pardon  yang merupakan hal baru dalam 
01078|pemberlakuan KUHP (Baru);