01800|Pasal 5, Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran
01801|Indonesia  yakni  minimal  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki  kompetensi,
01802|sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
01803|dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan yakni, surat keterangan status
01804|perkawinan  bagi  yang  telah  menikah  melampirkan  fotokopi  buku  nikah,  surat
01805|keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
01806|kepala  desa  atau  lurah,  sertifikat  kompetensi  kerja,  surat  keterangan  sehat
01807|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan
01808|oleh  kantor imigrasi setempat, visa  kerja, perjanjian penempatan pekerja  migran
01809|indonesia dan perjanjian kerja;
01810|
01811|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  fakta-fakta  di  atas,  Majelis  Hakim  menilai
01812|bahwa  sub  unsur  yang  tepat  untuk  dibuktikan  adalah  perbuatan  melakukan
01813|percobaan, sedangkan percobaan dibuktikan dengan terbuktinya 3 (tiga) unsur yakni
01814|niat,  permulaan  pelaksanaan dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu  bukan
01815|semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;
01816|Menimbang,  Majelis  Hakim  berpendapat,  terpenuhinya  unsur  niat  adalah
01817|ketika para saksi datang ke rumah Terdakwa, dan Terdakwa menawarkan pekerjaan
01818|ke luar negeri kepada para saksi atas kehendaknya sendiri, dan Terdakwa lah yang
01819|menentukan negara tujuan yang akan didatangi para saksi;
01820|Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang merencanakan perjalanan ke
01821|negara  tujuan,  mulai  dari  meminta  para  saksi  untuk  melakukan  pembayaran
01822|sejumlah  uang,  berangkat  dari  Wonosobo  ke  Jogja,  membelikan  tiket,  hingga
01823|berangkat ke bandara NYIA sehingga telah terjadi sebuah permulaan pelaksanaan;
01824|Menimbang, bahwa Terdakwa meminta kepada para saksi untuk mengelabui
01825|Petugas Imigrasi dengan mengatakan tujuan Terdakwa dan para saksi adalah pergi
01826|tour dan bukannya bekerja, namun dicegah oleh petugas imigrasi yang memeriksa
01827|dokumen dan mendapati bahwa perjalanan Terdakwa dan para saksi bukan untuk
01828|tour namun untuk bekerja di Serbia tanpa dokumen-dokumen yang diharuskan oleh
01829|ketentuan  Undang-Undang,  dengan  demikian  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu
01830|bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;
01831|Menimbang, oleh sebab unsur-unsur dalam perbuatan melakukan percobaan
01832|telah  terpenuhi,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  ketiga  yakni
01833|melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  telah
01834|terpenuhi;
01835|Menimbang, Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01836|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  telah
01837|terpenuhi,  maka  Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
01838|sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua;
01839|Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya
01840|telah  pula  mencantumkan  permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh  Lembaga
01841|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi
01842|Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor Register 1671/P.BPP-LPSK/V/2024;
01843|Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik
01844|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01845|Perdagangan Orang menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang
01846|atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi;
01847|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan
01848|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian
01849|
01850|Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  kepada  Korban  Tindak
01851|Pidana  dijelaskan  bahwa  tindak  pidana  yang  dapat  dimohonkan  restitusi  adalah
01852|tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan
01853|orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain
01854|yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
01855|peraturan  perundang-undangan,  selanjutnya  dijelaskan  dalam  Pasal  4,  bentuk
01856|restitusi yang berikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:
01857|1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
01858|2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat
01859|penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
01860|3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
01861|4. Kerugian  lain  yang  diderita  Korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01862|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain
01863|yang berhubungan dengan proses hukum;
01864|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan,
01865|perbuatan Terdakwa terhadap para korban telah menimbulkan kerugian yang nyata
01866|bagi para korban (calon pekerja) yaitu berupa kehilangan kekayaan serta kerugian-
01867|kerugian lain sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
01868|2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan
01869|Kompensasi  kepada  Korban  Tindak  Pidana,  sehingga  dengan  demikian  Majelis
01870|Hakim  berkesimpulan  bahwa  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  tersebut  sudah
01871|sepatutnya secara hukum permohonan restitusi a quo untuk dikabulkan;
01872|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  tuntutan  restitusi  tersebut  telah
01873|diperhitungkan nilainya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan
01874|sesuai  dengan  nilai  kewajarannya,  Majelis  Hakim  sependapat  dengan  jumlah
01875|nominal restitusi yang telah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
01876|Korban  (LPSK)  tersebut, yaitu  senilai  keseluruhan  Rp450.000.000,- (empat ratus
01877|lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;
01878|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  8  ayat  (13)  Peraturan  Mahkamah
01879|Agung  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01880|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menyatakan
01881|bahwa  dalam  perkara  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  terorisme,  putusan
01882|memuat  pula  lamanya  pidana  penjara  atau  kurungan  pengganti  sesuai  dengan
01883|ketentuan  Undang-Undang,  yakni  dalam  hal  harta  kekayaan  terdakwa  dan/atau
01884|Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah
01885|Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga;
01886|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya
01887|secara  tertulis  yang  pada  dasarnya  menyatakan  bahwa  meminta  keringanan
01888|
01889|hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta
01890|berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selanjutnya akan dipertimbangan bersamaan
01891|dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;
01892|Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa,
01893|Majelis juga menjatuhkan hukuman pidana denda kepada Terdakwa di dalam amar
01894|putusannya  dikarenakan  unsur  pasal  tersebut  bersifat  kumulatif,  Majelis  Hakim
01895|berpendapat  bahwa  adil  kiranya  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dapat
01896|dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar
01897|putusan ini;
01898|          Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01899|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
01900|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Terdakwa  mampu
01901|bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01902|Menimbang, bahwa  dalam  perkara ini terhadap  Terdakwa telah dikenakan
01903|penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan
01904|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01905|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni
01906|1 (satu) buah paspor atas nama MUJI LESTARI nomor paspor: X1807827,1 (satu)
01907|buah paspor atas nama YUSUF SUSANTO nomor paspor: E459149, 1 (satu) buah
01908|paspor atas nama AHMAD RIDHO nomor paspor C7779162,1 (satu) buah paspor
01909|atas nama AGUS PRAYITNO nomor paspor 1 1045313, 1 (satu) buah paspor atas
01910|nama  PARLAN  nomor  paspor: E3687014, 1 (satu)  buah  paspor  atas  nama  TRI
01911|HARJITO nomor paspor: E3687013,1(satu) lembar bukti transfer M-Banking sebesar
01912|Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Mandiri penerima
01913|a.n. MUJI LESTARI no rekening 2390514533 Bank BCA, tanggal 16 Agustus 2023,1
01914|(satu) lembar print out screenshoot tiket penerbangan Kuala Lumpur- Jakarta dengan
01915|kode booking S9TC8Y untuk tanggal 30 April 2024 dengan maskapai Citilink atas
01916|nama  penumpang  PARLAN,  1  (satu)  lembar  kwitansi  pembayaran  sebesar  Rp.
01917|95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dari TRI HARJITO dengan penerima
01918|MUJI LESTARI, tanggal 22 September 2023, 1 (satu) lembar print out screenshoot
01919|tiket  penerbangan  Kuala  Lumpur-  Jakarta  dengan  kode  booking  IEH3GJ  untuk
01920|tanggal  30  April  2024  dengan  maskapai  Citilink  atas  nama  penumpang  TRI
01921|HARJITO, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari AGUS PRAYITNO sebesar Rp.
01922|15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan penerima MUJI LESTARI, tanggal 25
01923|Maret 2024, 1 (satu) lembar print out screenshoot tiket penerbangan Kuala Lumpur-
01924|Jakarta dengan kode booking ZLBLVX untuk tanggal 30 April 2024 dengan maskapai
01925|Citilink  atas  nama  penumpang  AGUS  PRAYITNO,  1  (satu)  lembar  kwitansi
01926|pembayaran dari AHMAD RIDHO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
01927|
01928|dengan penerima MUJI LESTARI tanggal 25 Maret 2024, 1 (satu) lembar print out
01929|screenshoot  tiket  penerbangan  Kuala  Lumpur  Jakarta  dengan  kode  booking
01930|HCQ7JP  untuk  tanggal  30  April  2024  dengan  maskapai  Citilink  atas  nama
01931|penumpang  AHMAD  RIDHO,  1  (satu)  lembar  surat  pernyataan  penerimaan
01932|pembayaran sebesar Rp. 144 000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah), 1
01933|(satu)  lembar  bukti  transfer  M-Banking  sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta
01934|rupiah) dari Bank BRI penerima an. MUJI LESTARI no rekening 011201003376560
01935|Bank BRI, tanggal 9 Juni 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking sebesar Rp.
01936|2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Bank BRI penerima an. MUJI LESTARI no rekening
01937|011201003376560  Bank  BRI  tanggal  1  Juli  2023, 1  (satu)  lembar  bukti  transfer
01938|sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Bank BCA penerima a.n. MUJI
01939|LESTARI no rekening 2390514533 Bank BCA, tanggal 17 Juli 2023, 1 (satu) lembar
01940|bukti transfer M-Banking sebesar Rp. 10.006.500,00 (sepuluh juta enam ribu lima
01941|ratus rupiah) dari Bank BRI penerima an. MUJI LESTARI no rekening 2390514533
01942|Bank  BCA,  tanggal  18  Oktober  2023,  1  (satu)  lembar  bukti  transfer  M-Banking
01943|sebesar Rp. 13.006 500,- (liga belas juta enam ribu lima ratus rupiah) dari Bank BRI
01944|penerima an. MUJI LESTARI no rekening 2390514533 Bank BCA, tanggal 26 Maret
01945|2024, 1 (satu) lembar print out screenshoot tiket penerbangan Kuala Lumpur- Jakarta
01946|dengan kode booking XHF3KT untuk tanggal 30 April 2024 dengan maskapai Citilink
01947|atas nama penumpang YUSUF SUSANTO, 1 (satu) unit handphone merk Iphone
01948|jenis 14 Pro Max warna deep purple dengan nomor seri LWX6MDP2X3 dan nomor
01949|model  MQ9T3PA/A  serta  nomar  IMEI  353843245788738  dan  IMEI2
01950|353843245858820, 6 (enam) lembar boarding pass Airasia tanggal 26 April 2024 dari
01951|Yogyakarta ke Kuala Lumpur atas nama sdr PARLAN, sdr. YUSUF SUSANTO, sdr
01952|AHMAD RIDHO, sdr. AGUS PRAYITNO, sdr. TRI HARJITO dan sdr. MUJI LESTARI,
01953|Majelis Hakim  sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana yang
01954|terurai dalam amar putusan ini;
01955|Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana Majelis Hakim berpendapat dan
01956|sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai masa pidana yang dilakukan
01957|oleh Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri ;
01958|       Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu Tindak Pidana maka
01959|kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan
01960|besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja
01961|mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di
01962|masyarakat;
01963|      Menimbang,  bahwa  azas  penting  dalam  hukum  pidana  bahwa  tujuan
01964|pemidanaan  tidak  semata-mata  sebagai  tindakan  balas  dendam  dari  pemberian
01965|nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar
01966|
01967|terpidana  menyadari  kesalahannya  sehingga  tidak  berbuat  yang  sama  lagi  di
01968|kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan
01969|penyadaran;
01970|      Menimbang,  bahwa  sebelum  Majelis  menjatuhkan  pidana,  perlu  Majelis
01971|ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada
01972|ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis), namun agar putusan
01973|hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat,
01974|maka  Majelis  Hakim  harus  pula  mempertimbangkan  unsur  filosofis  dan  unsur
01975|sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata mata hanya bertitik tolak
01976|pada  permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau  kepastian  hukum,  melainkan
01977|harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat
01978|sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;
01979|     Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada
01980|Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan
01981|dan meringankan yang ada pada diri atau perbuatan Terdakwa;
01982|Keadaan Yang Memberatkan:
01983|- Perbuatan  Terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam
01984|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01985|- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada
01986|para korban;
01987|Keadaan Yang Meringankan:
01988|- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
01989|- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
01990|akan mengulanginya lagi;
01991|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01992|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
01993|   Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa
01994|haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01995|          Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala
01996|sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu
01997|kesatuan dengan putusan ini;
01998|           Mengingat ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 10 Undang-Undang Republik
01999|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02000|Perdagangan  Orang  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum
02001|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02002|
02003|M E N G A D I L I:
02004|
02005|1. Menyatakan  terdakwa  MUJI  LESTARI  Binti  BARNAWI  (Alm)  telah  terbukti
02006|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan
02007|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
02008|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia;
02009|2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJI LESTARI Binti BARNAWI (Alm)
02010|oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  dan  denda
02011|sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
02012|pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1
02013|(satu) bulan;
02014|3. Membebankan  kepada  terdakwa  untuk  membayar  Restitusi  kepada  para
02015|korban yaitu:
02016|a. Yusuf Susanto sejumlah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan
02017|juta rupiah)
02018|b. Parlan sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
02019|c. Agus Prayitno sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
02020|d. Tri Harjito sejumlah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)
02021|e. Ahmad Ridho sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
02022|Dengan total keseluruhan restitusi sebesar Rp. 450.000.000,- (empat
02023|ratus lima puluh juta rupiah)
02024|Dengan ketentuan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak
02025|diberikan  peringatan  tertulis  dari  Pengadilan  setelah  putusan  memperoleh
02026|kekuatan  hukum  tetap,  restitusi  tersebut  tidak  dibayar,  maka  harta  benda
02027|Terdakwa  disita  dan  dilelang  oleh  Jaksa  untuk  membayar  restitusi,  serta
02028|apabila harta benda tersebut tidak mencukupi maka diganti dengan pidana
02029|kurungan selama 6 (enam) bulan;
02030|4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
02031|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02032|5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02033|6. Menyatakan barang bukti berupa:
02034|- 1 (satu) buah paspor atas nama MUJI LESTARI nomor paspor: X1807827;
02035|Dikembalikan kepada terdakwa MUJI LESTARI Binti BARNAWI (Alm).
02036|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  YUSUF  SUSANTO  nomor  paspor:
02037|E459149;
02038|Dikembalikan kepada saksi YUSUF SUSANTO.
02039|- 1 (satu) buah paspor atas nama AHMAD RIDHO nomor paspor C7779162;
02040|Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIDHO.
02041|-  1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  AGUS  PRAYITNO  nomor  paspor  1
02042|1045313;
02043|
02044|Dikembalikan kepada saksi AGUS PRAYITNO.
02045|- 1 (satu) buah paspor atas nama PARLAN nomor paspor: E3687014;
02046|Dikembalikan kepada saksi PARLAN.
02047|- 1 (satu) buah paspor atas nama TRI HARJITO nomor paspor: E3687013;