01017|yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,Kartu  Keluarga,  Ijin  Keluarga
01018|(Istri,Suami,Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses
01019|wawancara.  proses  selanjutnya  adalah  dibuatkan   Berita   Acara
01020|Serah   Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01021|Indonesia  (P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01022|(CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01023|dan dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor.
01024| Proses  selanjutnya  adalah  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan
01025|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  mengajukan  Surat  Pengantar
01026|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
01027|Latihan  Kerja  Luar  Negeri  (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01028|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01029|dilakukan proses oleh Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja
01030|Migran Indonesia (P3MI).
01031|- Berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01032|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Pemerintah
01033|Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang  Pelaksanaan
01034|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa Persyaratan yang harus
01035|dipenuhi  oleh  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  Luar
01036|Negeri adalah sebagai berikut:
01037| Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01038| Memiliki Kompetensi;
01039| Sehat jasmani dan Rohani;
01040| Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;
01041| Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan:
01042|- Paspor;
01043|KM A
01044|1
01045|A
01046|2
01047|Paraf
01048|
01049|- Visa Kerja;
01050|- Asuransi (BPJS);
01051|- Medical Report;
01052|- Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi
01053|Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
01054|SISKOTKLN  adalah  sistem  online  pelayanan  administrasi
01055|penempatan PMI dan penerbitan KTKLN yang melibatkan seluruh
01056|stakeholder  terkait).  lebih  jelas  juga  diatur  dalam  Pasal  5  dan
01057|Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja
01058|Migran Indonesia seperti:
01059|- Surat Keterangan status Perkawinan bagi yang telah menikah;
01060|- Surat Keterangan Izin orang tua atau izin wali yang diketahui
01061|oleh kepala desa;
01062|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01063|- Surat  Keterangan  Sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01064|kesehatan dan psikologi;
01065|- Perjanjian Kerja;
01066|- Perjanjian Penempatan.
01067|- Bahwa  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB memiliki data-
01068|data  mengenai  keberadaan  Kantor  Pusat  atau  Kantor  Cabang
01069|Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan
01070|Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
01071|- Bahwa sampai saat ini, belum ada Perusahaan Pelaksana Penempatan
01072|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki Job Order atau Surat Izin
01073|Perekrutan Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI) di Provinsi NTB  pada
01074|tujuan negara  penempatan ke  Austalia  sebab, berdasarkan Pasal 31
01075|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  Tentang
01076|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa  yang  termasuk  dalam
01077|negara  penempatan  1).  Mempunyai  Peraturan  PerUndang-Undangan
01078|yang  melindungi  Tenaga  Kerja  Asing,  2).  Telah  Memiliki  Perjanjian
01079|Tertulis antara Pemerintah Negara tujuan penempatan dan Pemerintah
01080|Republik Indonesia dan 3). Memiliki Sistem Jaminan Sosial atau asuransi
01081|yang melindungi Pekerja Asing.
01082|KM A
01083|1
01084|A
01085|2
01086|Paraf
01087|
01088|- Namun dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI Nomor
01089|555 Tahun 2023 Tanggal 6 Oktober 2023 Tentang Biaya Penempatan
01090|Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI kepada Pember
01091|Kerja Berbadan Hukum di Negara Australia, maka diperbolehkan adanya
01092|Penempatan  PMI  melalui  Skema  P to  P (P3MI)  khusus  pada  sektor
01093|tertentu (Chef, Motor Mekanik, Cooks, Welder, Metal Fabricator, dan
01094|Cabinet Markers). Tidak diperkenankan melalui orang-perorangan.
01095|- Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2021  Tentang
01096|Pelaksanaan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Padal  Pasal  1
01097|angka 1 yang dimaksud dengan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01098|adalah Kegiatan Pelayanan yang diberikan kepada CPMI dan/atau PMI
01099|dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama  bekerja  dan  setelah  bekerja
01100|melalui skema:
01101|a. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01102|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang,
01103|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
01104|Kementerian / Pusat dan BP2MI.
01105|b. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01106|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01107|(P3MI)  yang  sudah  memiliki  izin  dari  Kementerian
01108|Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
01109|c. Secara  Mandiri.  Yang  dimaksud  mandiri  disini  adalah  Calon
01110|Pekerja Migran Indonesia(CPMI) dipanggil secara langsung oleh
01111|pihak pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes RI dan
01112|memiliki Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI
01113|pada Negara Pengguna pada sektor Formal.
01114|2. Ahli  Dr.  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H., dibawah  sumpah  memberikan
01115|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01116|- Bahwa dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan Ahli yaitu:
01117|a. Tahun 1988 tamat pendidikan SDN Dasabah VI Bondowoso, Jawa
01118|Timur;
01119|b. Tahun  1991  tamat  Sekolah  Menengah  Pertama  di  SMPN  1  di
01120|Bondowoso, Jawa Timur;
01121|KM A
01122|1
01123|A
01124|2
01125|Paraf
01126|
01127|c. Tahun 1994 tamat Sekolah Menengah Atas di SMAN Tenggarang
01128|di Bondowoso, Jawa Timur;
01129|d. Tahun 1999 tamat S-1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Jember;
01130|e. Tahun  2008  tamat  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Sistem
01131|Peradilan Pidana FH Universitas Diponegoro Semarang;
01132|- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah:
01133|a. Tahun 2001-2016 diangkat sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum
01134|Universitas Jember;
01135|b. Tahun 2008 – 2015 menjadi Ketua Pusat Kajian Perempuan dan
01136|Anak FH Universitas Jember;
01137|c. Tahun 2016 menjadi Dosen di FH Universitas Mataram;
01138|d. Tahun 2017 – 2018 menjadi sekretaris Laboratorium Hukum FH
01139|Universitas Mataram;
01140|e. Tahun 2018 – sekarang menjadi ketua Laboratorium Hukum FH
01141|Universitas Mataram;
01142|f. Tahun 2020 – sekarang menjadi sekertaris bagian hukum pidana
01143|FH Universitas Mataram;
01144|- Bahwa ahli pernah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara:
01145|a. Perkara penganiayaan anak dan pembunuhan bayi;
01146|b. Perkara perdagangan orang sebagai ahli hukum pidana;
01147|c. Perkara pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk kawin
01148|lagi;
01149|- Bahwa ahli ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram
01150|dengan surat tugas No.: 4750/UN18.F3/PT/2024 tanggal 15 Juli 2024.
01151|untuk  menjadi Ahli  dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  pihak
01152|Penyidik  dari  Kepolisian terkait  dugaan  tindak  pidana  Perdagangan
01153|orang dan atau Penempatan Pekerja Migran Indonesia Un Prosedural.
01154|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  No.  21  tahun  2007  tentang
01155|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang bahwa:
01156|Pasal  1  ayat  (1):  Perdagangan  Orang adalah  tindakan  perektrutan
01157|pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan
01158|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan
01159|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
01160|penjeratan  utang  atau  Memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01161|KM A
01162|1
01163|A
01164|2
01165|Paraf
01166|
01167|memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
01168|lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  Negara  maupun  antar
01169|Negara, untuk tujuan ekploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
01170|Pasal 1 ayat (2):  Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah setiap
01171|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak
01172|pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01173|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
01174|- Adapun  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO)  ada  3(tiga)
01175|yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi, hal tersebut
01176|dapat dijelaskan sebagai berikut:
01177|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01178|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang.
01179|b. Cara:  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01180|Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan
01181|kekerasan  atau  posisi  rentan,  Penjeratan  utang  atau  Memberi
01182|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01183|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
01184|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
01185|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja
01186|atau  pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa
01187|perbudakan, Penindasan, Pemerasan, Pemanfaatan fisik seksual,
01188|Organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan
01189|atau  mentrasplantasi  organ  dan  atau  jaringan  tubuh  atau
01190|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak
01191|lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiel  maupun
01192|immaterial.
01193|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:
01194|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
01195|Tahun  2007  “Dalam  ketentuan  ini,  kata  “UNTUK  TUJUAN”
01196|sebelum  frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan
01197|bahwa tindak pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil,
01198|yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang CUKUP dengan
01199|terpenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan,
01200|KM A
01201|1
01202|A
01203|2
01204|Paraf
01205|
01206|dan tidak harus menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya.
01207|Namun  Haruslah  dapat  ditunjukkan  ada  unsur  subjektif  yang
01208|memang tujuan pelaku perdagangan orang adalah untuk tujuan
01209|ekspliotasi atau mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
01210|Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
01211|Tujuan adalah unsur kumulataif sementara bagian bagian dalam
01212|unsur itu adalah unsur alternatif.
01213|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan Psikis,
01214|Mental,  Fisik,  Seksual  dan  atau  Sosial  yang  diakibatkan  dari
01215|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI
01216|No. 21 Tahun 2007.
01217|- Bahwa  ciri-ciri  dari  Perdagangan  Orang  dalam  Konteks  Migrasi
01218|Ketenagakerjaan adalah:
01219|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
01220|b. Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa
01221|dokumen atau dengan dokumen palsu serta penampungan tanpa
01222|batas waktu yang jelas;
01223|c. Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
01224|d. Perekrutan dibawah umur (-18 tahun) dokumen dipalsukan;
01225|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
01226|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
01227|g. Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;
01228|h. Ditempatkan oleh perorangan, b ukan  PPPMI yang memiliki izin
01229|dari Menteri tenaga Kerja;
01230|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
01231|j. Dipindahkan ke Negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
01232|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
01233|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  (Over
01234|Charging).
01235|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01236|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  :”Setiap
01237|orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan
01238|tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana  yang
01239|KM A
01240|1
01241|A
01242|2
01243|Paraf
01244|
01245|sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
01246|5, dan Pasal 6”.
01247|Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain. Jadi
01248|pengertian  Yang  membantu tetap  mengacu  pada  Pasal  56  KUHP
01249|(sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)  adalah
01250|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
01251|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
01252|itu.  Pembantuan  dilakukan  pada  waktu  atau  sebelum  tindak  pidana
01253|dilakukan.
01254|- Sedangkan  Percobaan yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  berniat
01255|melakukan  perdagangan  orang  dan  sudah  melakukan  tindakan
01256|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.
01257|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01258|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01259|- ”Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan
01260|jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana
01261|dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud
01262|dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”
01263|Unsur-unsur pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01264|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01265| Merencanakan : Membuat rencana.
01266| Pemufakatan Jahat  (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
01267|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01268|melakukan tindak pidana perdagangan orang.
01269|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01270|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01271|”Setiap  orang  yang  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
01272|wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk
01273|dieksploitasi di luar  wilayah negara  Republik Indonesia dipidana
01274|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
01275|15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
01276|Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
01277|Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
01278|KM A
01279|1
01280|A
01281|2
01282|Paraf
01283|
01284|- Unsur-unsur Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01285|tindak pidana perdagangan orang adalah:
01286|a. Setiap  Orang:  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
01287|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
01288|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
01289|b. Yang membawa Warga Negara Indonesia : Jadi yang dibawa
01290|adalah  warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam  unsur
01291|pasal ini apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia.
01292|c. Ke luar wilayah Republik Indonesia : Jika dibawa masih dalam
01293|wilayah Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam
01294|unsur pasal ini.
01295|d. Dengan  maksud  untuk  di  eksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
01296|ditujukan unsur pasal subjektif dalam Pasal 4 ini, dia bermaksud
01297|(dapat  digolongkan  ke  dalam  menyengaja/dolus)  untuk
01298|mengeksploitasi.
01299|e. Sedangkan  Eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah
01300|mengacu  pada  Pasal  1  angka  7  eksplotasi  adalah  tindakan
01301|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak
01302|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
01303|atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,
01304|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara
01305|melawan  hukum  memindagka  atau  mentransplantasi  organ
01306|dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau
01307|kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan
01308|keuntungan baik materiil maupun immaterial.
01309|- Bahwa setelah ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
01310|yang  disampaikan  oleh  penyidik,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa
01311|Sdr.MUHAMAD  ZULKARNAEN  dan  sdr.  Lukmanul  Hakim  merupakan
01312|korban perdagangan orang dengan modus pengiriman Pekerja Migran
01313|Indonesia ke luar negeri.
01314|- Bahwa  berdasarkan  kronologis  kejadian  yang  sebagaimana  diuraikan
01315|oleh Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan dari terdakwa Mai Suryani
01316|dan terdakwa Abdus Syahid Als Angkep  merupakan  perbuatan  tindak
01317|pidana perdagangan orang yaitu dengan cara merekrut korban, dengan
01318|KM A
01319|1
01320|A
01321|2
01322|Paraf
01323|
01324|cara  menawarkan  korban  serta  mengiming-imingi  akan
01325|memberangkatkan bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia ke negara
01326|Australia  melalui  Perusahaan  resmi  sehingga  korban  bersedia  dan
01327|menyerahkan  uang  pendaftaran  yang  selanjutnya  para  terdakwa
01328|melakukan  kegiatan  pemindahan  dilanjutkan  dengan  kegiatan
01329|penampungan.
01330|- Bahwa untuk dapat membuktikan perbuatan dalam Perdagangan Orang
01331|maka  seseorang  haruslah  memenuhi  unsur  pasal  yang  disetidaknya
01332|dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah maka terdakwa Mai Suryani,
01333|dan terdakwa Abdus Syahid Als Angkep  sudah memenuhi unsur pasal
01334|yakni:
01335|Perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara sebagai
01336|berikut:
01337|a. Proses:  Merekrut  korban;  Memindahkan  korban  dari  Lombok
01338|menuju  Jakarta;  Melakukan  Penampungan  selama  korban  di
01339|Jakarta;
01340|b. Cara: Melakukan  Penipuan  dengan  janji  akan  dipekerjakan  ke