01189|Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini
01190|maka  adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  ( toerekenings  Vaanbaarheid)
01191|tidak  perlu  dibuktikan  lagi  oleh  karena  subyek  hukum  melekat  erat dengan
01192|kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam  MemorieVan
01193|Toelichting (MvT).
01194|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  di  persidangan  telah
01195|menghadapkan Anak bernama Anak, yang bersangkutan telah membenarkan
01196|identitasnya  sesuai  surat  dakwaan  dan  juga  dari  keterangan  Saksi-Saksi
01197|ternyata  merujuk  kepada  orang  yang  sama  yaitu  Anak,  sehingga  dengan
01198|demikian Anak merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut
01199|Umum  sebagaimana  dalam  surat  dakwaan  Nomor  Reg.  Perkara:
01200|XXXXXXXXXXXXXXXXXtanggal  XXXXXXXXXXXXXXXX,  sehingga  tidak  ada
01201|kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang diajukan sebagai Anak dalam
01202|proses peradilan perkara ini;
01203|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Para  Saksi  di  depan
01204|persidangan, keterangan Anak, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat
01205|dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Anak
01206|terhadap  pemeriksaan  identitasnya  pada  sidang  pertama  sebagaimana
01207|termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran
01208|Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili
01209|di  depan  persidangan  Pengadilan  Negeri  Watansoppeng  adalah  ANAKmaka
01210|jelaslah  sudah  pengertian  “Setiap  Orang”  yang  dimaksud  dalam  aspek  ini
01211|adalah pada ANAKyang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri
01212|Watansoppeng;
01213|Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah
01214|terpenuhi;
01215|Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau
01216|perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau
01217|memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau  ketergantungan
01218|seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang
01219|itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau
01220|perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
01221|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternative  limitative atau
01222|alternative  element,  yang  maksudnya  adalah  perbuatan  tersebut  tidak
01223|semuanya  harus  terbukti,  namun  dengan  terbuktinya  salah  satu  perbuatan
01224|maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, oleh karena itu Hakim dapat memilih
01225|unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara a quo;
01226|Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01227|
01228|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  “menyalahgunakan  kedudukan,
01229|wewenang, kepercayaan, atau perbawa”, Hakim menilai bahwa yang dimaksud
01230|dengan  menyalahgunakan  adalah  setiap  tindakan  menggunakan  suatu
01231|kedudukan, relasi kuasa, pengaruh, atau otoritas secara tidak semestinya untuk
01232|memperoleh  keuntungan  atau  melakukan  kontrol  terhadap  pihak  lain.
01233|Kedudukan atau perbawa ini dapat timbul dari jabatan formal, status sosial,
01234|relasi  senioritas,  hubungan  emosional,  relasi  guru–murid,  atasan–bawahan,
01235|pengasuh–Anak, maupun hubungan yang secara faktual menciptakan pengaruh
01236|dXXXnan. Dalam doktrin hukum pidana, penyalahgunaan wewenang termasuk
01237|bentuk  abuse of power  yang menciptakan kondisi adanya pihak superior dan
01238|adanya pihak inferior;
01239|Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
01240|Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 angka 9 menjelaskan Relasi Kuasa
01241|adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan
01242|status  sosial,  budaya,  pengetahuan,  pendidikan  dan/atau  ekonXXX  yang
01243|menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks
01244|relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;
01245|Menimbang,  bahwa  unsur  kepercayaan  merujuk  pada  hubungan  di
01246|mana korban menaruh keyakinan terhadap pelaku karena adanya kedekatan,
01247|bimbingan, atau relasi yang menempatkan pelaku sebagai figur yang dipandang
01248|aman  serta dapat dipercaya. Dalam  perspektif psikologi  perkembangan dan
01249|viktimologi, Anak atau individu rentan umumnya cenderung patuh terhadap figur
01250|dewasa yang dipercayainya sehingga penyalahgunaan hubungan kepercayaan
01251|dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan psikologis yang serius karena
01252|terjadi melalui mekanisme betrayal of trust (penghianatan kepercayaan);
01253|Menimbang, bahwa unsur perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau
01254|hubungan keadaan menyangkut tindakan pelaku yang memanfaatkan dXXXnasi
01255|psikologis atau manipulasi situasional untuk memengaruhi korban. Tipu muslihat
01256|didefinisikan  sebagai  perbuatan  menipu,  memalsukan  keadaan,  atau
01257|menampilkan sesuatu seolah-olah benar sehingga korban tergerak melakukan
01258|perbuatan  yang  merugikan  dirinya.  Sedangkan  hubungan  keadaan  adalah
01259|keadaan sosial, emosional, atau faktual yang membuat korban berada dalam
01260|posisi  tidak  bebas,  misalnya  hubungan  ketergantungan,  keterpaksaan,  rasa
01261|takut, atau posisi di bawah pengawasan pelaku. Dalam teori  coercive control ,
01262|dXXXnasi psikologis ini dapat menurunkan kemampuan korban untuk menolak
01263|atau mengambil keputusan secara bebas;
01264|Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01265|
01266|Menimbang, bahwa unsur memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan,
01267|atau ketergantungan seseorang berarti pelaku menyadari kondisi korban yang
01268|secara  faktual  lemah  dan  menggunakan kondisi  tersebut untuk  kepentingan
01269|seksualnya.  Kerentanan  ( vulnerability)  menurut  teori  viktimologi  mencakup
01270|kondisi usia, kedewasaan psikologis, ketergantungan ekonXXX, keterbatasan
01271|kognitif, serta posisi subordinat. Ketidaksetaraan ( inequality) dapat timbul dari
01272|relasi kuasa, perbedaan usia yang jauh, serta ketimpangan sosial. Sementara
01273|ketergantungan  ( dependency)  adalah  kondisi  ketika  korban  membutuhkan
01274|pelaku untuk pengasuhan, pendidikan, bimbingan, perlindungan, atau bantuan
01275|material sehingga ia sulit menolak. Hakim memandang bahwa pemanfaatan
01276|kerentanan korban merupakan bentuk eksploitasi, yang secara prinsip hukum
01277|bertentangan dengan asas perlindungan terhadap yang lemah ( parens patriae)
01278|dan asas non-eksploitasi;
01279|Menimbang,  bahwa  pengertian  memaksa  adalah  suatu  perbuatan
01280|sedemikian rupa sehingga menimbulkan orang lain merasa takut yang mana
01281|pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh korban;
01282|Menimbang,  bahwa  unsur  memaksa  atau  dengan  penyesatan
01283|menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan
01284|persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  menunjukkan  adanya  tindakan  yang
01285|menghilangkan  kehendak  bebas  korban.  Pemaksaan  tidak  hanya  berarti
01286|kekerasan  fisik,  tetapi  termasuk  tekanan  verbal,  ancaman  implisit  maupun
01287|eksplisit, dXXXnasi psikologis, misrepresentasi fakta, atau tindakan manipulatif
01288|yang  menyebabkan  korban  tidak  memiliki  pilihan  selain  patuh.  Dalam  teori
01289|kehendak (wilsleer), suatu persetujuan dianggap tidak sah apabila diberikan di
01290|bawah  tekanan,  ancaman,  atau  penipuan.  Penyesatan  ( misleading)  adalah
01291|tindakan memberikan informasi yang salah, menutupi fakta, atau menciptakan
01292|persepsi yang memengaruhi keputusan korban. Dalam praktik hukum pidana
01293|modern, termasuk perspektif gender equality, segala bentuk hubungan seksual
01294|yang diperoleh melalui tekanan non-fisik tetap dikategorikan sebagai kekerasan
01295|karena menghilangkan otonXXX tubuh korban;
01296|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan  adalah
01297|peraduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan  perempuan  yang  biasa
01298|dijalankan untuk mendapat Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk
01299|kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;
01300|Menimbang,  bahwa  unsur  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul
01301|mencakup seluruh tindakan bernuansa seksual yang dilakukan dengan atau
01302|terhadap korban tanpa dasar persetujuan yang bebas. Perbuatan cabul tidak
01303|Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01304|
01305|mensyaratkan penetrasi, tetapi setiap tindakan pemuas nafsu, sentuhan intim,
01306|atau tindakan seksual lainnya yang melanggar kesusilaan. Dalam konteks Anak
01307|atau individu rentan, persetujuan hukum (legal consent) dianggap tidak mungkin
01308|ada  karena  ketidakmatangan  psikologis  dan  ketergantungan  korban. Hal  ini
01309|sejalan dengan asas perlindungan Anak serta prinsip dalam Convention on the
01310|Rights of the Child (CRC) bahwa setiap tindakan seksual terhadap Anak selalu
01311|merupakan eksploitasi;
01312|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  unsur  tersebut,  Hakim
01313|berpendapat bahwa tindak pidana ini tidak hanya dinilai dari adanya kekerasan
01314|fisik dalam bentuk persetubuhan terhadap korban, tetapi dari keseluruhan pola
01315|relasi  kuasa,  manipulasi,  tekanan  psikologis,  dan  penyalahgunaan  posisi
01316|dXXXnan  yang  menyebabkan  korban  tidak  lagi  memiliki  kebebasan  untuk
01317|menolak. Pendekatan ini sejalan dengan teori integral protection , yang menilai
01318|kekerasan  seksual  sebagai  kejahatan  terhadap  martabat,  otonXXX,  dan
01319|integritas  psikis  korban.  Oleh  karena  itu,  terpenuhinya  hubungan
01320|ketergantungan, ketidaksetaraan, dan kerentanan merupakan indikator objektif
01321|bahwa korban berada pada posisi yang tidak bebas sehingga setiap tindakan
01322|pelaku yang menggerakkan atau membuat korban membiarkan perbuatan cabul
01323|terjadi,  harus  dianggap  memenuhi  unsur  delik  sebagaimana  dimaksud  oleh
01324|undang-undang;
01325|Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini
01326|telah mencermati seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari
01327|keterangan Anak Saksi, Para Saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Anak,
01328|alat bukti surat (Visum et Repertum dan Hasil Pemeriksaan Psikologis), maupun
01329|barang bukti, guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
01330|oleh Penuntut Umum;
01331|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perbuatan  ANAKHakim
01332|memfokuskan  pembuktian  pada  frasa  " memanfaatkan  kerentanan"  dan
01333|”memaksa atau membiarkan dilakukan persetubuhan ". Frasa ini ditujukan pada
01334|pemanfaatan ketidakseimbangan relasi kuasa atau kondisi kelemahan Korban
01335|untuk mencapai tujuan persetubuhan;
01336|Menimbang,  Bahwa  telah  terjadi  peristiwa  persetubuhan  yang
01337|melibatkan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan lima
01338|pelaku  yaitu  SAKSI  IV,  Anak  Saksi,  SAKSI  V,  SAKSI  VI,  dan  SAKSI  VII,
01339|persetubuhan terjadi pada rentang waktu Hari Minggu, tanggal XXXXXXXXX
01340|sekitar  pukul  20.00  Wita  hingga  Hari  Senin,  tanggal  XXXXXXXXXXXsekitar
01341|pukul 04.00  Wita dini hari, lokasi persetubuhan  adalah  di Kamar Kos Anak
01342|Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01343|
01344|Korban yang terletak di SOPPENG dan di Kos milik SAKSI V  yang terletak di
01345|Kabupaten Soppeng;
01346|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terbukti
01347|bahwa  Anak  Korban  memiliki  kerentanan  yang  sangat  tinggi,  baik  karena
01348|usianya  yang  masih  Anak,  riwayat  trauma  sebelumnya,  maupun  kondisi
01349|psikologisnya. Kerentanan ini dimanfaatkan secara nyata oleh Anak dan para
01350|pelaku lainnya melalui pengondisian lingkungan di mana Anak Korban dijemput
01351|di Warkop tempat kerja Anak Korban dibawa ke Kos Anak Korban dan dibawa
01352|ke Kos untuk dihadapkan dan disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Saksi dan
01353|SAKSI IVdi kos Anak Korban dan di Kos oleh 5 (lima orang pelaku) termasuk
01354|Anak.  Keadaan  ini  menciptakan  ketidaksetaraan  dan  isolasi  sosial  yang
01355|ekstrem;
01356|Menimbang, bahwa ANAKmenyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu)
01357|kali di Kos milik SAKSI V . Kemudian, persetubuhan yang dilakukan di Kos
01358|terjadi secara bergiliran. Anak Saksi adalah yang pertama menyetubuhi Anak
01359|Korban di Kos setelah itu digilir secara bergantian melakukan persetubuhan ke
01360|Anak Korban oleh Anak, SAKSI IV, SAKSI V, SAKSI VI, dan SAKSI VII;
01361|Menimbang,  bahwa  tindakan  ”memaksa”  terbukti  pada  tahap  awal
01362|persetubuhan di Kos SOPPENG, di mana Anak Korban menolak untuk dijemput
01363|oleh  ANAKdan  XXXXXXXXX,  namun  ANAKdan  Anak  Saksi  tetap  memaksa
01364|Anak  untuk  dibawa  ke  Kos  untuk  disetubuhi  secara  bersama-sama,  yang
01365|menunjukkan adanya vis compulsiva (paksaan) secara fisik dan psikologis;
01366|Menimbang, bahwa puncak pemanfaatan kerentanan terjadi di Kos, di
01367|mana Anak Korban tidak lagi melakukan perlawanan dan dinyatakan sudah
01368|pasrah dan kelelahan. Dalam tinjauan psikologi (Viktimologi), kondisi ini tidak
01369|dapat  diartikan  sebagai  persetujuan,  melainkan  sebagai  manifestasi  dari
01370|learned  helplessness atau  tonic  immobility,  yaitu  respons  biologis  korban
01371|terhadap trauma berulang dan ancaman ekstrem;
01372|Menimbang, bahwa air mani (sperma) ANAK ke luar 1 (satu) kali di atas
01373|kasur Kos milik SAKSI V, hal ini membuktikan bahwa perbuatan Anak sangatlah
01374|merendahkan martabat Anak Korban dan tidak memiliki hati nurani;
01375|Menimbang,  bahwa  pada  saat  di  Kos  Anak  alih-alih  menghentikan
01376|perbuatan tersebut, justru mengambil keuntungan dari kondisi pasrah Korban
01377|tersebut, dengan langsung menyetubuhi Anak Korban setelah disetubuhi oleh
01378|Anak Saksi tanpa ada izin atau persetujuan dari Anak Korban, yang mana hal
01379|tersebut merupakan tindakan yang secara aktif membiarkan dan menggerakkan
01380|Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01381|
01382|Korban untuk melanjutkan atau membiarkan persetubuhan bergiliran dengan
01383|Anak dan pelaku lainnya;
01384|Menimbang,  bahwa  Hakim  berpandangan  bahwa  tindakan  Anak
01385|dilakukan  dengan  kesengajaan  ( dolus),  karena  persetubuhan  di  Kos  telah
01386|direncanakan sebelumnya dan Anak mengakui adanya niat untuk menyetubuhi
01387|Korban karena SAKSI IVpertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah Kos
01388|Anak Korban bersama Anak Saksi yang membuat Anak ingin melakukan karena
01389|penasaran dan sudah tidak dapat menahan hawa nafsunya yang membuatnya
01390|ikut menyetubuhi Anak Korban di Kos, yang menunjukkan adanya  willens en
01391|wetens (kehendak  dan  pengetahuan)  untuk  melakukan  kejahatan,  tanpa
01392|mengindahkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban;
01393|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung
01394|Republik  Indonesia  Nomor:  854  K/Pid/1983  tanggal  30  Oktober  1984  yang
01395|kaidah hukumnya menentukan bahwa seorang laki-laki terbukti telah bersama-
01396|sama  dengan  seorang  perempuan  dalam  satu  kamar  adalah  merupakan
01397|petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut;
01398|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum
01399|Nomor  XXXXXXXXXXXXtanggal  XXXXXXXXXXXX  yang  dibuat  dan
01400|ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX Dokter Specialis Obstetri dan Ginekologi
01401|Pemeriksa  di  Poliklinik  Obgyn  XXXXXXXXX,  telah  memeriksa  Anak  Anak
01402|Korban  pada  hari  Kamis  tanggal  XXXXXXXXXXXX,  pukul  XXXXXXXWita
01403|dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien data ke rumah sakit
01404|dengan  tingkat kesadaran  adalah  sadar  penuh dan  tanda-tanda vital dalam
01405|batas normal. Ditemukan luka lecet pada perineum posterior dengan selaput
01406|darah tidak utuh dengan robekan di arah pukul 3 dan pukul 6. Tidak ditemukan
01407|tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya;
01408|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Sosial
01409|(Lapsos) Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang ditandatangani oleh
01410|XXXXXXX  selaku  Seksi  Anak,  XXXXXXX.  selaku  Pekerja  Sosial,  dan
01411|XXXXXXX, S.STP,MM selaku Kepala Dinas Sosial pada tanggal XXXXXXXyang
01412|pada  kesimpulannya  yaitu  memberikan  rekomendasi  dan  saran  bahwa
01413|sebaiknya Anak Korban melakukan pemeriksaan secara rutin, baik pemeriksaan
01414|kesehatan, pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan mental, Anak Korban juga
01415|masih membutuhkan bimbingan dari orang tua dan meningkatkan pengawasan
01416|serta bijak dalam menggunakan alat elektronik;
01417|Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis
01418|Nomor  XXXXXXXXX  tanggal  XXXXXXXXXatas  nama  Anak  Korban  (Anak
01419|Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01420|
01421|Korban) oleh Psikolog Pemeriksa XXXXXXXXX., Psikolog yang simpulannya
01422|sebagai berikut: Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani
01423|pemeriksaan  dan  memberikan  keterangan;  Keterangan  Anak  Korban
01424|bersesuaian  dengan  kriteria  keterangan  yang  layak  dipercaya.  Peristiwa
01425|kekerasan seksual terjadi pada tanggal XXXXXXXXX sekitar pukul 20.00 WITA
01426|hingga XXXXXXXXXXXsekitar pukul 04.00 WITA di kamar kos Anak Korban dan
01427|Kos, melibatkan enam pelaku (XXXXXXXXX) yang secara paksa dan bergiliran
01428|menyetubuhi  Korban  meskipun  Korban  menolak;  Anak  Korban  memiliki
01429|kerentanan  yang  sangat  tinggi  untuk  menjadi  korban  kekerasan  seksual
01430|berdasarkan  faktor  risiko  pada  level  individual  (usia  Anak,  jenis  kelamin
01431|perempuan,  riwayat  kekerasan  seksual  sebelumnya,  kerentanan  kesehatan
01432|mental,  self-esteem  rendah),  level  keluarga  (struktur  keluarga  terganggu,
01433|pemantauan  orang  tua  minimal,  kehangatan  emosional  rendah),  dan  level
01434|komunitas-sosial  (isolasi  sosial,  kerentanan  ekonXXX,  pendidikan  seksual
01435|terbatas);  Ditemukan  dampak  psikologis  yang  signifikan  pada  Anak  Korban
01436|berupa gejala Gangguan Stres Akut (ASD) dengan pola dan keparahan yang
01437|konsisten  dengan  Gangguan  Stres  Pascatrauma  Kompleks  (Complex  Post-
01438|traumatic Stress Disorder), mencakup kesulitan regulasi emosi, citra diri negatif,
01439|masalah interpersonal yang persisten, ideasi bunuh diri, dan hendaya fungsional
01440|yang berat. C-PTSD pada Anak Korban adalah hasil kumulatif dari paparan
01441|trauma berulang: riwayat kekerasan seksual pada usia XXXXXXXXX, ditambah
01442|trauma berat dari peristiwa 26-XXXXXXXXXXXyang melibatkan enam pelaku
01443|secara bergiliran;
01444|Menimbang, bahwa dampak perbuatan tersebut terbukti menimbulkan
01445|luka lecet dan robekan pada selaput dara Korban serta menimbulkan dampak
01446|psikologis  berat  berupa  Gangguan  Stres  Pascatrauma  Kompleks  (C-PTSD)
01447|dengan  gejala  ideasi  bunuh  diri,  yang  kesemuanya  membuktikan  adanya
01448|kausalitas  antara  perbuatan  Anak  dan  pelaku  lainnya  terhadap  penderitaan
01449|yang dialami Anak Korban;
01450|Menimbang, bahwa walaupun adanya luka lama korban karena adanya
01451|riwayat  kekerasan  seksual  Anak  Korban  di  umur  XXXXXXXXX  tidak
01452|menghilangkan  keyakinan  Hakim  bahwa  Anak  melakukan  persetubuhan
01453|terhadap Anak Korban, dan hal tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi
01454|dan Keterangan Anak sendiri bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada
01455|Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Kos milik SAKSI V ;
01456|Menimbang, bahwa, dengan demikian perbuatan Anak, telah terbukti
01457|secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menyalahgunakan kepercayaan
01458|Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01459|
01460|yang timbul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, memanfaatkan kerentanan,