01321|percayakan  kepada  saudara  Herudin  Syah  (Alm)  se jumlah
01322|Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
01323|- Bahwa  keuntungan  uang yang  Saksi  Nurbaety Alias Beti
01324|Binti (Alm) Sukarma  dapatkan sekitar  sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat
01325|juta rupiah) yang mana  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01326|pergunakan untuk biaya keperluan pribadi;
01327|- Bahwa  kapasitas  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
01328|Sukarma sebagai Sponsor atau perekrut Pekerja Migrant Indonesia (PMI)
01329|yang  mana  dibekali  dengan  Surat  Tugas  dari  pihak  Agency  “TOURIS
01330|COMPANY“, adapun Surat Tugas tersebut pada tahun 2021 sudah disita
01331|dalam perkara yang sama ketika di Pengadilan Negeri Indramayu;
01332|
01333|- Bahwa  pada  bulan  Juni  2024  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)
01334|Taryo sudah pulang ke Indonesia;
01335|- Bahwa  setahu  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
01336|Sukarma alasan sehingga Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo saat ini pulang
01337|ke Indonesia karena tidak betah bekerja di Negara Kurdistan OF Irak;
01338|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tidak melalui proses
01339|Rekomendasi  dari  Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
01340|Kabupaten Cirebon;
01341|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ditempatkan sebagai
01342|Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Kurdistan OF Irak atas seijin
01343|dari ibunya;
01344|- Bahwa adapun terkait gaji bahwa Saksi Nurbaety Alias Beti
01345|Binti (Alm) Sukarma menjelaskan dan menjanjikan gaji tiap bulannya yang
01346|akan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo terima sejumlah $ 300 (tiga ratus
01347|dolar)  -  $  350  (tiga  ratus  lima  puluh  dolar)  atau  dirupiahkan  sejumlah
01348|Rp4.500.000,00  (empat  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  sampai  dengan
01349|sejumlah Rp5.000.000,00  (lima juta  rupiah)  adapun  yang diterima  oleh
01350|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ketika bekerja di Negara Kurdistan OF Irak
01351|berdasarkan kabar dari pihak Agency “TOURIS COMPANY“ sudah sesuai;
01352|- Bahwa keberangkatan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ke
01353|Negara Kurdistan OF Irak tidak sesuai prosedur atau Ilegal;
01354|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01355|bekerja sebagai Sponsor PMI (Pekerja Migran Indonesia ) dari tahun 2008
01356|sampai dengan tahun 2015 secara Resmi, kemudian sejak tahun 2020
01357|sampai dengan tahun 2021 secara Ilegal;
01358|- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dengan bekerja
01359|sebagai Sponsor PMI (Pekerja Migran Indonesia) yaitu :
01360|- Pada tahun 2019  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01361|bisa  membeli  mobil  Toyota  INNOVA tahun  2019  secara  menyicil  /
01362|angsuran;
01363|- Pada tahun 2019  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01364|bisa membeli mobil Toyota RUSH tahun 2013 secara Kontan;
01365|- Pada tahun 2018  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01366|bisa membeli Rumah di BTN Arjawinangun Permai  secara Kontan;
01367|- Bahwa  kendaraan  mobil  Toyota  INNOVA dan  kendaraan  mobil
01368|Toyota RUSH pada tahun 2022 di gunakan operasional oleh salah satu
01369|Ormas yang membantu  Saksi  Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma
01370|
01371|pada  saat  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma menjalani
01372|proeses  perkara  di  Polda  Jawa  Barat.  Adapun  Rumah  di  BTN
01373|Arjawinangun  Permai   sudah  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
01374|Sukarma gadaikan  dan  belum  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)
01375|Sukarma tebus;
01376|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Als  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01377|menerima saudara Kokom awalnya dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01378|(Alm)  Idris  Binti  (Alm)  Idris  dan  saat  di  proses  kemudian  dinyatakan
01379|Fit/lolos dan sudah diberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus
01380|ribu rupiah) tetapi tidak jadi berangkat dan saudara Kokom membawakan
01381|ganti yaitu Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dan diantarkan oleh Terdakwa
01382|Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris kepada Saksi Nurbaety
01383|Als  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma   sekitar  bulan  Januari/  Februari  2020
01384|menerima pengajuan dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti
01385|(Alm) Idris dengan mengantarkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo yang
01386|ingin berangkat kerja ke luar negeri, selanjutnya saat diwawancarai oleh
01387|Saksi Nurbaety Als Beti Binti (Alm) Sukarma di rumahnya, Saksi Nurbaety
01388|Als  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  tidak  mau  memberangkatkan  karena
01389|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris menelpon
01390|berkali-kali meminta Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo untuk diterima maka
01391|Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma akhirnya mau menerima
01392|dan  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  menghubungkan
01393|kembali serta menyerahkan kepada saudara Voni yang Saksi Nurbaety
01394|Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma kenal  saat di tempat Medicalan dahulu
01395|disaat  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  bekerja  sebagai
01396|sponsor  resmi  perusahaan  PMI  (tahun  2008-2015)  dan  saudara  Voni
01397|tersebut  mengirimkan  orang  kepercayaannya  yaitu  saudara  Haerudin
01398|untuk menjemput Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dan melakukan proses
01399|Medical  Check  up yang  diantar  oleh  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti
01400|(Alm) Idris Binti (Alm) Idris;
01401|- Bahwa   Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01402|selanjutnya menyerahkan semua urusan proses Saksi Wayem Binti (Alm)
01403|Taryo kepada saudara Haerudin dan saudara Voni di Jakarta; 
01404|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01405|menerima Calon Pekerja dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris
01406|Binti  (Alm)  Idris  dan  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01407|mendapatkan  komisi  dari  Agen  TOURIST COMPANY  dengan  rincian  :
01408|
01409|(sebagaimana  jawaban  BAP saksi  dalam  berkas  Cariyah  Als  Sar  Binti
01410|(Alm) Idris poin 16);
01411|- Bahwa  uang  saku  yang  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti
01412|(Alm)  Sukarma  terima  adalah  sejumlah  Rp4.000.000,00  (empat  juta
01413|rupiah) dan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris
01414|sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kepada Saksi Wayem
01415|Binti  (Alm)  Taryo  sejumlah  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  Uang
01416|tersebut untuk  fee/komisi dari calon pekerja luar negeri yang dinyatakan
01417|Fit/ siap berangkat;
01418|- Bahwa Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma tidak
01419|memiliki perusahaan atau sebagai sponsor resmi dari perusahaan, Saksi
01420|Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  menjadi  perantara  dalam
01421|pemberangkatan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ke Erbil-Irak tidak resmi,
01422|sehingga  Saksi  WayemBinti  (Alm)  Idris  di  proses  oleh  rekanan  Saksi
01423|Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma (saudara Haerudin dan saudara
01424|Voni) tidak melalui Dinas Ketenagakerjaan, tidak melalui pelatihan kerja,
01425|tidak memiliki asuransi dan tidak dilengkapi dengan surat perjanjian kerja;
01426|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01427|mendengar adanya cerita Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo bermasalah dari
01428|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris dan minta
01429|dipulangkan dari Erbil-Irak karena disana tidak mendapatkan majikan dan
01430|setelah itu Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma menyerahkan
01431|uang untuk pemulangan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo kepada saudara
01432|Haerudin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara cash,
01433|namun tidak ada bukti kwitansi dan dokumentasi, untuk membelikan tiket
01434|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo pulang dari Erbil -Irak ke Indonesia namun
01435|tidak disertai bukti ataupun dokumentasi kebenaran adanya tiket tersebut;
01436|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01437|sebelumnya  pernah  menjadi  sponsor  PT.  Farhat  dimana  informasinya
01438|secara lisan, jika PT tersebut resmi terdaftar. Saksi Nurbaety Alias Beti
01439|Binti (Alm) Sukarma tidak dapat melampirkan surat tugas resmi sebagai
01440|sponsor baik di berkas maupun di persidangan;
01441|- Bahwa sebelumnya Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm)
01442|Sukarma pernah di hukum dalam perkara TTPO Pasal 10 Undang-Undang
01443|Nomor  21  Tahun  2007  di  Pengadilan  Negeri  Indramayu  dengan  vonis
01444|selama 3 (tiga) tahun penjara, Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua
01445|ratus juta rupiah) Subsidair kurungan selama 6 (enam) Bulan;
01446|
01447|- Bahwa  Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma
01448|sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan
01449|Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma benar semua;
01450|Terhadap  keterangan  Saksi  tersebut  Terdakwa  membenarkan  dan  tidak
01451|keberatan;
01452|
01453|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01454|berikut: 
01455|1. Ahli MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.,  dibawah sumpah pada pokoknya
01456|menerangkan sebagai berikut:
01457|- Bahwa Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H, dalam keadaan sehat Jasmani
01458|dan Rohani;
01459|- Bahwa  Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  mengerti yaitu sehubungan
01460|dengan adanya Surat dari Kepala Kepolisian Resor  Kota Cirebon Nomor
01461|B/5905/Res.1.15/XI/2024/ Satreskrim tanggal 13 November 2024,  Perihal
01462|Permohonan bantuan keterangan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H, dalam
01463|perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking);
01464|- Bahwa yang  menjadi  dasar  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,
01465|memberikan  keterangan  selaku  Ahli  di  bidang  Perlindungan  dan
01466|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah Surat  Perintah Nomor
01467|SP.154/02.04/HK.07.04/II/2025, tanggal 10 Februari 2025;
01468|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah :
01469|- SDN Slamet Riyadi 123 Semarang;
01470|- SMPN 1 Wonosobo;
01471|- SMAN 2 Bantul;
01472|- S1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
01473|- S2, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
01474|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., adalah:
01475|- Tahun 2009 - 2014, Investigator Direktorat Penegakan Hukum
01476|Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI;
01477|- Tahun 2014 - 2015, Mediator BP3TKI Banjarbaru;
01478|- Tahun 2015 - 2016, Petugas Perlindungan dan Informasi P4TKI
01479|Malang;
01480|- Tahun 2016 - 2019, Koordinator P4TKI Malang;
01481|- Tahun 2019 - 2023, Koordinator P4MI Banyuwangi;
01482|- Tahun  2023,  Analis  Peraturan  Perundang-undangan  dan
01483|Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum Dan Humas
01484|BP2MI;
01485|
01486|- Tahun  2023 -  sekarang,  Penyuluh  Hukum  Ahli  Muda  Biro
01487|Hukum Kementerian P2MI/BP2MI;
01488|- Bahwa  saat  ini  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  bertugas  di  Biro
01489|Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada
01490|Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua
01491|Pokja Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum
01492|Biro Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
01493|- Bahwa sebagai Ahli secara langsung Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,
01494|belum  pernah  namun  sebagai  tim  penyusunan  materi  Ahli  Muhammad
01495|Iqbal, S.H., M.H. , Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  sudah pernah dan
01496|cukup sering untuk mendukung Pimpinan. Ahli  Muhammad Iqbal, S.H.,
01497|M.H.,  juga  sudah  pernah  mengikuti  Pelatihan  Investigasi  yang
01498|dilaksanakan  oleh  Pusdik  Reskrim  Lemdikpol  POLRI  dan  Pelatihan
01499|Identifikasi  dan  Penanganan  Saksi/atau  Korban  Tindak  Pidana
01500|Perdagangan Orang yang dilaksanakan oleh International Organization for
01501|Migration (IOM);
01502|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  bersedia  mengangkat
01503|sumpah sebagai Ahli dan akan memberikan keterangan yang sebenar-
01504|benarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,
01505|miliki;
01506|- Bahwa Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  tidak kenal dan tidak ada
01507|hubungan keluarga dengan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo;
01508|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dengan
01509|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris;
01510|- Bahwa,  lebih  dahulu  perlu  diketahui  apa  pengertian  ”Perdagangan
01511|Orang”. Perdagangan Orang adalah tindakan Perekrutan, Pengangkutan,
01512|Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan,  atau  Penerimaan  Seseorang
01513|dengan  Ancaman  Kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,
01514|Penipuan,  Penyalahgunaan  Kekuasaan  atau  Posisi  Rentan, Penjeratan
01515|Utang  atau  Memberi  Bayaran  atau  Manfaat,  sehingga  memperoleh
01516|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01517|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan
01518|eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan Pasal 1
01519|angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
01520|- Bahwa, pengertian ”Tindak Pidana Perdagangan Orang” adalah Setiap
01521|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
01522|
01523|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01524|Tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
01525|- Bahwa  unsur-unsur dari Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
01526|terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa
01527|unsur adalah sebagai berikut :
01528|- ELEMEN UTAMA I : TINDAKAN (Proses/Movement)
01529|a. Perekrutan;
01530|b. Pengangkutan;
01531|c. Penampungan; 
01532|d. Pengiriman;
01533|e. Pemindahan atau;
01534|f. Penerimaan seseorang;
01535|- ELEMEN  UTAMA II :  CARA (Means)
01536|a. Ancaman kekerasan;
01537|b. Penggunaan kekerasan; 
01538|c. Penculikan; 
01539|d. Penyekapan;
01540|e. Pemalsuan; 
01541|f. Penipuan;
01542|g. Penyalahgunaan kekuasaan atau; 
01543|h. Penyalahgunaan posisi rentan;
01544|i. Penjeratan utang atau;
01545|j. Memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
01546|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik
01547|dilakukan didalam Negara maupun antar Negara
01548|- ELEMEN UTAMA  III : TUJUAN
01549|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01550|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara(delik formil);
01551|c. mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01552|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing  elemen utama (Proses, Cara
01553|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01554|pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dipenuhi  1
01555|(satu)  unsur dari masing-masing elemen utama.
01556|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01557|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
01558|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
01559|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,
01560|
01561|tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap
01562|individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01563|Trafficking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan
01564|penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara
01565|seksual, dan perdagangan anak;
01566|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
01567|langsung dan tidak langsung dengan Tindak Pidana Perdaganan Orang
01568|(TPPO) dan pemenuhan hak korban sebagai berikut:
01569|1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999
01570|Tentang Hak Asasi Manusia;
01571|2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984
01572|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk
01573|Diskriminasi Terhadap Wanita;
01574|3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998
01575|Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
01576|atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
01577|Merendahkan Martabat Manusiawi;
01578|4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
01579|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Nomor  87  Tentang  Kebebasan
01580|Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
01581|5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  1999
01582|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan
01583|Kerja Paksa;
01584|6. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1999