01888|menemukan kembali jati dirinya serta memahami posisi dan tanggung jawabnya
01889|sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, penempatan Anak dalam LPKA
01890|merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara  untuk  menjaga  dan  memulihkan
01891|Anak, bukan sekadar menghukumnya;
01892|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, filosofis, dan
01893|teoritik  tersebut,  penempatan  Anak  di  LPKA  dalam  perkara  ini  dipandang
01894|sebagai  langkah  paling  proporsional  untuk  memastikan  bahwa  Anak
01895|memperoleh kesempatan pendidikan, pembinaan moral, serta lingkungan yang
01896|mendukung proses pencarian jati diri secara positif. Dewasa ini, pembinaan
01897|terstruktur melalui LPKA memberikan peluang kepada Anak untuk mewujudkan
01898|potensi dirinya, memperbaiki perilakunya, serta kembali ke masyarakat sebagai
01899|pribadi yang berdaya dan bertanggung jawab;
01900|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-
01901|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
01902|Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  apabila  dalam  hukum  materiil
01903|diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda  diganti
01904|dengan pelatihan kerja. O leh karena Pasal yang terbukti pada diri Anak adalah
01905|pasal yang mengandung pidana alternatif dan/atau kumulatif berupa penjara
01906|dan/atau denda, karena itu dalam perkara ini terhadap pidana denda yang akan
01907|dikenakan  kepada  Anak  akan  diganti  dengan  pelatihan  kerja  di  Balai
01908|Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlidungan  Khusus  (BRSAMPK)
01909|Toddopuli  Makassar  dengan  lamanya  waktu  akan  ditentukan  dalam  amar
01910|putusan;
01911|Menimbang, bahwa Hakim di muka persidangan telah menyampaikan
01912|dan mengingatkan hak Anak Korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana
01913|perintah Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
01914|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  dengan  cara  mengajukan
01915|permohonan  restitusi  dan  memberikan  bukti  kerugian  materiil  dan  uraian
01916|kerugian immateriil yang dialami oleh Anak Korban sesuai dengan ketentuan
01917|perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
01918|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
01919|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
01920|Korban Tindak Pidana, namun sampai pada agenda pembacaan tuntutan dan
01921|bahkan  hingga  putusan  ini  diucapkan, Anak  Korban  atau  keluarganya  tidak
01922|pernah mengajukan permohonan restitusi secara resmi kepada Hakim.  Lebih
01923|lanjut, Jaksa  Penuntut  Umum  juga  tidak  memasukkan  permohonan  restitusi
01924|Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01925|
01926|tersebut ke dalam surat tuntutannya. Oleh karena itu, ketiadaan permohonan
01927|restitusi  dari  pihak  yang  berhak  atau  Jaksa  Penuntut  Umum  menyebabkan
01928|Hakim tidak memiliki dasar dan tolak ukur yang sah mengenai besaran kerugian
01929|materiil dan immateriil yang diderita Anak Korban, sehingga Hakim tidak dapat
01930|mempertimbangkan dan menentukan besaran restitusi dalam amar putusan ini.
01931|Meskipun demikian, hak Anak Korban untuk memperoleh restitusi tetap melekat,
01932|dan  oleh  karenanya  Anak  Korban  atau  keluarganya  masih  berhak  untuk
01933|mengajukan permohonan restitusi secara terpisah kepada Pengadilan Negeri
01934|Watansoppeng  setelah  putusan  ini  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap
01935|(Inkracht);
01936|Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap
01937|Anak  telah  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan  jenis  rutan,  maka
01938|berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
01939|masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
01940|pidana yang dijatuhkan;
01941|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01942|Anak dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang
01943|ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Undang-
01944|Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
01945|Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
01946|Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal
01947|193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8
01948|Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Anak
01949|tetap berada dalam tahanan;
01950|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah
01951|menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang
01952|bukti akan digunakan untuk perkara lainnya untuk perkara Pidana splitsing yaitu
01953|Perkara  dengan  nomor  XXXXXXXXXXXatas  nama  Anak  Saksi  dan  Perkara
01954|untuk pelaku Dewasa yang dilakukan oleh SAKSI IV, SAKSI V, SAKSI VI, dan
01955|SAKSI VII maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai
01956|dengan  ketentuan  Pasal  194  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana
01957|(KUHAP) untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01958|1) 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna merah maroon;
01959|2) 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;
01960|3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink dusty;
01961|4) 1 (satu) lembar bra berwarna peach;
01962|5) 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat motif bunga;
01963|Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01964|
01965|6) 1 (satu) unit sepeda motor XXXXXXXXXXXBT2 W A/T, nomor rangka :
01966|XXXXXXXXXXXXX,  nomor  mesin  :  XXXXXXXXXXX,  warna  biru  dengan
01967|nomor polisi XXXXXXXXlengkap dengan STNK;
01968|Menimbang,  bahwa  barang-barang  tersebut,  terutama  pakaian,  sprei,
01969|dan sepeda motor, telah diakui dan digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk
01970|membuktikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak,  sebagaimana  telah
01971|dipertimbangkan keterkaitannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana;
01972|Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, diketahui
01973|bahwa perkara nomor  XXXXXXXXXXXatas nama Anak Saksi (berkas perkara
01974|terpisah) dan perkara pokok yang melibatkan pelaku dewasa (SAKSI IV, SAKSI
01975|V, SAKSI VI, dan SAKSI VII) telah dilakukan pemisahan berkas ( splitsing) dan
01976|akan diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri;
01977|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8
01978|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang bukti yang disita
01979|dapat dikembalikan kepada yang berhak jika perkaranya telah selesai. Namun,
01980|dalam  konteks  penyertaan  ( deelneming)  dan  splitsing,  asas  efisiensi  dan
01981|kebenaran materiil menuntut barang bukti yang sama harus digunakan untuk
01982|membuktikan perkara pelaku yang lain;
01983|Menimbang, bahwa mengacu pada Prinsip Keadilan dan keterpaduan
01984|pembuktian (integrated evidence), penggunaan barang bukti yang sama dalam
01985|perkara  dewasa  menjadi  mutlak  diperlukan  untuk  menguatkan  pembuktian
01986|unsur-unsur pidana. Oleh karena itu, demi kepentingan pembuktian perkara-
01987|perkara yang lain yang masih berjalan dan merupakan satu rangkaian peristiwa,
01988|barang bukti ini harus tetap berada di bawah kendali penegak hukum;
01989|Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa status
01990|barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara
01991|ANAKuntuk  keperluan  administrasi  dan  dokumentasi,  namun  secara  fisik
01992|dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  agar  dapat  dipergunakan  kembali
01993|sebagai alat bukti dalam perkara-perkara lain yang terkait dengan tindak pidana
01994|yang sama dan pelaku dewasa yang berkas perkaranya telah dipisah ( split),
01995|oleh karena itu Hakim berpandangan barang bukti a quo dikembalikan kepada
01996|Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor XXXXXXXXXXXatas
01997|nama Anak Saksi (berkas perkara terpisah)  dan perkara lainnya;
01998|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim
01999|terlebih  dahulu  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  maupun
02000|keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f
02001|Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02002|
02003|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
02004|Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:
02005|Keadaan yang memberatkan:
02006|- Perbuatan  Anak  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan
02007|perundang-undangan, Norma  Agama, Norma  Budaya  yang  berlaku  serta
02008|potensial menimbulkan keresahan dimasyarakat;
02009|- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada Anak Korban;
02010|Keadaan yang meringankan:
02011|- Anak masih harus menempuh pendidikannya;
02012|- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
02013|- Anak  dalam  memberikan  keterangannya  tidak  berbelit-belit  dan
02014|memperlancar proses persidangan;
02015|- Anak mengakui kesalahannya, sehingga merasa menyesal serta berjanji
02016|tidak akan mengulanginya kembali;
02017|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  222  KUHAP  oleh
02018|karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
02019|tindak  pidana  seperti  tersebut  di  atas,  maka  Anak  haruslah  dibebani  untuk
02020|membayar  biaya  perkara  ini  yang  besarnya  akan  disebutkan  dalam  amar
02021|putusan ini;
02022|
02023|MENGADILI:
02024|1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
02025|bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kepercayaan yang
02026|timbul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, memanfaatkan kerentanan,
02027|ketidaksetaraan,  memaksa  dengan  penyesatan  menggerakkan  orang  itu
02028|untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang
02029|dilakukan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu  dilakukan
02030|terhadap Anak“ sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
02031|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
02032|selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus
02033|Anak (LPKA) Kelas II Maros di Jalan Poros Kariango, Desa Bonto Matene,
02034|Kecamatan  Mandai,  Kabupaten  Maros,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan
02035|Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02036|
02037|pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan
02038|ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan
02039|Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak
02040|Memerlukan  Perlindungan  Khusus  (BRSAMPK)  Toddopuli  Makassar  di
02041|Jalan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
02042|Provinsi Sulawesi Selatan;
02043|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
02044|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02045|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02046|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02047|1) 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna merah maroon;
02048|2) 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;
02049|3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink dusty;
02050|4) 1 (satu) lembar bra berwarna peach;
02051|5) 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat motif bunga;
02052|6) 1  (satu)  unit  sepeda  motor  XXXXXXXXXXXBT2  W A/T,  nomor
02053|rangka : XXXXXXXXXXXXX, nomor mesin : XXXXXXXXXXX, warna biru
02054|dengan nomor polisi XXXXXXXXlengkap dengan STNK;
02055|Dikembalikan kepada  Penuntut Umum  untuk dijadikan barang bukti
02056|dalam perkara Nomor xxxxxxxxxx dan Perkara lainnya;
02057|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02058|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02059|
02060|Senin
02061|
02062|1 Desember 2025
02063|
02064|2025
02065|
02066|Muhammad Yusril Yusuf, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan
02067|Negeri Watansoppeng
02068|
02069|Syahruddin, S.H., M.H.
02070|
02071|Panitera,
02072|TTD.
02073|Hakim,
02074|TTD.
02075|Syahruddin, S.H., M.H. Muhammad Yusril Yusuf, S.H.