01714|tinggal di mess yang dibiayai oleh Majikan;
01715|- Bahwa Saksi Eka Kusuma Bimantara  hanya bekerja di restoran
01716|Spanyol  selama  dua  minggu  kemudian  keluar  dari  pekerjaan
01717|karena  tidak  betah,  Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara merasa
01718|diintimidasi terus ketika bekerja yaitu tidak boleh duduk ketika
01719|bekerja dan jika ketahuan duduk akan ditendang oleh majikan
01720|serta  gaji  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dijanjikan  oleh
01721|Terdakwa;
01722|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja
01723|migran ke luar negeri;
01724|- Bahwa  terkait  perkara  Terdakwa  ada  enam  orang  korban
01725|mengajukan permohonan restitusi diantaranya yaitu Saksi Eka
01726|Kusuma Bimantara sebagai pekerja yang diberangkatkan oleh
01727|Terdakwa ke negara Spanyol;
01728|- Bahwa  dari  enam  orang  korban  yang  mengajukan  restitusi
01729|berdasarkan pemeriksaan dan penilaian besarnya kerugian yang
01730|diderita oleh para korban tersebut nilai keselurahannya sejumlah
01731|Rp473.801.500,00  (empat ratus  tujuh  puluh  tiga  juta  delapan
01732|ratus satu ribu lima ratus rupiah); 
01733|- Bahwa tidak semua nilai kerugian yang diajukan oleh korban
01734|dikabulkan semua karena LPSK tetap megnhitung berdasarkan
01735|data yang disajikan korban seperti bukti transfer, jika para korban
01736|tidak  ada  bukti  yang  disajikan  seperti  biaya  makan  maupun
01737|menginap, LPSK tetap menghitung berdasarkan nilai kewajaran
01738|dengan bersumber pada website terkait untuk menentukan biaya
01739|standar di negara Spanyol;
01740|- Bahwa nilai penghitungan tiap korban berbeda-beda karena ada
01741|korban yang sudah diberangkatkan dan ada korban yang belum
01742|diberangkatkan oleh Terdakwa;
01743|Hal 46 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01744|
01745|- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini, penghitungan kerugian yang
01746|diderita oleh para korban tidak ada kerugian immaterial, namun
01747|hanya  kerugian  materiil  saja  misalnya  biaya  pemberangkatan
01748|yang sudah dikeluarkan, penghitungan selisih upah kerja;
01749|- Bahwa  oleh  karena  tidak  ada  perjanjian  kerja,  maka
01750|penghitungan selisih upah kerja didasarkan kepada pengakuan
01751|korban ketika wawancara;
01752|- Bahwa  LPSK  sudah  melakukan  wawancara  langsung  kepada
01753|enam  orang  korban,  namun  yang  hadir  sebagai  Saksi  di
01754|persidangan hanya Saksi Eka Kusuma Bimantara, sedangkan
01755|yang lainnya tidak dapat hadir di persidangan karena ada yang
01756|sedang kerja di laut, ada yang kerja di luar kota sehingga karena
01757|kesibukannya tidak dapat hadir di persidangan;
01758|- Bahwa  nilai  restitusi  yang  diajukan  oleh  Saksi  Eka  Kusuma
01759|Bimantara  adalah  sekitar  Rp140.000.000,00  (seratus  empat
01760|puluh juta rupiah), namun yang disetujui oleh LPSK sejumlah
01761|Rp73.797.500,00  (tujuh  puluh  tiga  juta  tujuh  ratus  sembilan
01762|puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
01763|- Bahwa  pada  asasnya  semua  tindak  pidana  dapat  dmintakan
01764|restitusi,  tidak  hanya  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01765|kekerasan seksual, terorisme, maupun kejahatan HAM berat
01766|- Bahwa  Terdakwa  menyesal  atas  perbuatannya  dan  belum
01767|pernah dihukum sebelumnya;
01768|
01769|Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini
01770|maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama
01771|tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak
01772|dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara
01773|persidangan,  haruslah  dianggap  telah  cukup  dipertimbangkan  dan
01774|merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
01775|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim akan
01776|mempertimbangkan  apakah  dari  rangkaian  perbuatan  Terdakwa
01777|tersebut,  Terdakwa  terbukti  bersalah  atau  tidak  atas  pasal  yang
01778|didakwakan kepadanya;
01779|Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan  Terdakwa  terbukti
01780|bersalah  atas  dakwaan  tersebut,  maka  semua  perbuatan  Terdakwa
01781|harus  memenuhi  semua  unsur-unsur  dari  pasal  yang  didakwakan
01782|kepadanya;
01783|Hal 47 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01784|
01785|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh
01786|Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  berbentuk  alternatif  yang  berarti
01787|pilihan,  maka  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
01788|Terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  di
01789|persidangan,  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan  yang  paling
01790|sesuai  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  yaitu
01791|dakwaan  alternatif  kedua  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana
01792|dalam  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01793|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01794|KUHP 
01795|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  624  Undang-Undang
01796|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01797|(KUHP) sejak tanggal 02 Januari 2026 telah diberlakukan;
01798|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang
01799|Nomor  1  Tahun  2023  disebutkan  dalam  hal  terdapat  perubahan
01800|peraturan  perundang-undangan  sesudah  perbuatan  terjadi
01801|diberlakukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru  kecuali
01802|ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan
01803|bagi pelaku dan pembantu tindak pidana;
01804|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  618  Undang-Undang
01805|Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai
01806|berlaku,  tindak  pidana  yang  sedang  dalam  proses  peradilan
01807|menggunakan  Undang-Undang  ini,  kecuali  Undang-Undang  yang
01808|mengatur tindak pidana tersebut menguntungkan bagi Tersangka atau
01809|Terdakwa;
01810|Menimbang,  bahwa  dalam  pasal  dakwaan  alternatif  kedua
01811|terdapat penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1)
01812|ke -1 KUHP (lama), maka Majelis Hakim menerapkan delik tersebut
01813|dalam Undang-Undang yang baru sebagaimana dalam Pasal 20 huruf
01814|a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan
01815|hal  tersebut  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  unsur-unsur
01816|dalam pasal dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 Undang-Undang
01817|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
01818|Jo Pasal 20 huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01819|KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01820|1. ORANG PERSEORANGAN;
01821|Hal 48 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01822|
01823|2. MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
01824|Ad.1 Orang Perseorangan
01825|Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur orang perseorangan
01826|adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki
01827|maupun  perempuan  yang  mampu  bertanggung  jawab  atas
01828|perbuatannya.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-Undang
01829|Nomor  18  Tahun  2017  disebutkan  orang  perseorangan  dalam
01830|ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki
01831|kewenangan  untuk  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia.  Majelis
01832|Hakim  memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan
01833|oleh  penuntut  umum  dan  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana
01834|adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum
01835|sebagaimana dalam dakwaan . Selama berlangsungnya persidangan,
01836|keterangan  para  saksi  serta  keterangan  Terdakwa  di  depan
01837|persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini
01838|yaitu  Terdakwa Kunali  Bin  Casmadi yang  pada  saat  ini  dalam
01839|keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya
01840|persidangan  dengan  memberikan  keterangannya  dengan  baik  dan
01841|lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa  juga telah
01842|membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;
01843|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai
01844|bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;
01845|Ad.2 Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01846|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang
01847|Nomor  18  Tahun  2017  disebutkan  pelaksana  penempatan  pekerja
01848|migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: a. badan, b. perusahaan
01849|penempatan  pekerja  migran  Indonesia  atau  c.  perusahaan  yang
01850|menempatkan  pekerja  migran  Indonesia  untuk  kepentingan
01851|perusahaannya sendiri. Dari pasal tersebut disimpulkan bahwa yang
01852|memilki kewenangan untuk melaksanakan penempatan pekerja migran
01853|Indonesia  hanyalah  Badan  atau  Perusahaan.  Oleh  karenanya
01854|berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, orang
01855|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran
01856|Indonesia;
01857|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-
01858|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01859|Hal 49 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01860|
01861|Indonesia Jo Pasal 84 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
01862|yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga
01863|negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
01864|dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
01865|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang-
01866|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01867|Indonesia Jo Pasal 84 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
01868|yang  dimaksud  dengan  perusahaan  penempatan  pekerja  migran
01869|Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas
01870|yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari  pemerintah  pusat  untuk
01871|menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;
01872|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
01873|persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan
01874|Terdakwa dan barang bukti yang ada,  Terdakwa maupun Saksi Nur
01875|Jaman tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran ke luar
01876|negeri. Saksi  Nur  Jaman  sudah  memberangkatkan  para  pekerja  ke
01877|Spanyol  sekitar  73  orang  yang  mana  Saksi  Nur  Jaman  dibantu
01878|Terdakwa dalam membuatkan visa. Antara Terdakwa dengan Saksi Nur
01879|Jaman  pada  tanggal  29  April  2024  pernah  mengadakan  perjanjian
01880|secara tertulis yang isinya Terdakwa membantu membuatkan visa bagi
01881|para pekerja yang diberangkatkan oleh Saksi Nur Jaman ke luar negeri
01882|yaitu negara Spanyol. Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Nur Jaman
01883|sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membuatkan visa
01884|bagi setiap pekerja yang diberangkatkan ke Spanyol yang mana dari
01885|jumlah  tersebut,  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  untuk  biaya
01886|mengurus visa dan Terdakwa mendapatkan fee jasa membuatkan visa
01887|dari Saksi Nur Jaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
01888|setiap pekerja;
01889|Menimbang,  bahwa  selain  membantu  membuatkan  visa,  ada
01890|empat  orang  pekerja  yang  diberangkatkan  ke  Spanyol  melalui
01891|Terdakwa langsung yaitu diantaranya Saksi Eka Kusuma Bimantara.
01892|Biaya pemberangkatan ke negara Spanyol untuk setiap pekerja yang
01893|diberangkatkan melalui Terdakwa maupun Saksi Nur Jaman langsung
01894|yaitu  sejumlah  Rp65.000.000,00  (enam  puluh  lima  juta  rupiah).
01895|Terdakwa  mendapatkan  fee  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dari
01896|Saksi  Nur  Jaman  bagi  para  pekerja  yang  diberangkatkan  melalui
01897|Terdakwa;
01898|Hal 50 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01899|
01900|Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2024, Terdakwa menawari
01901|Saksi Eka Kusuma Bimantara melalui orang tuanya bekerja di restoran
01902|yang  berada  di Spanyol dengan gaji 1.200 euro  perbulan sehingga
01903|Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara  tertarik  tawaran  pekerjaan  tersebut.
01904|Terdakwa  mengetahui  besaran  gaji  kerja  di  restoran  yang  ada  di
01905|Spanyol  berdasarkan  informasi  dari  Saksi  Nur  Jaman.  Saksi  Eka
01906|Kusuma Bimantara telah membayar uang sejumlah Rp65.000.000,00
01907|(enam  puluh  lima  juta  rupiah)  kepada  Terdakwa  untuk  biaya
01908|pemberangkatan  ke  Spanyol  melaui  transfer  ke  rekening  BCA
01909|Terdakwa.  Uang pemberangkatan tersebut diserahkan oleh Terdakwa
01910|kepada Saksi Nur Jaman yang mana dipergunakan diantaranya untuk
01911|pembelian tiket maupun  pembayaran agensi yaitu  saudara Maria  di
01912|Spanyol. Pada awal September 2024 Saksi  Eka Kusuma Bimantara
01913|pergi ke negara Spanyol menggunakan visa tipe C (kunjungan/turis),
01914|bukan visa kerja. Tidak ada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh
01915|Saksi Eka Kusuma Bimantara  ketika akan diberangkatkan ke negara
01916|Spanyol. Pada saat hendak berangkat ke Spanyol, Saksi Eka Kusuma
01917|Bimantara  sempat  bertemu  dengan  Terdakwa  di  bandara  Soekarno
01918|Hatta Jakarta dan Terdakwa memberikan informasi jika tiba di Spanyol
01919|bertemu dengan Maria;
01920|Menimbang, bahwa pada saat Saksi Eka Kusuma Bimantara tiba
01921|di bandara Spanyol dijemput oleh orang suruhannya saudara Maria.
01922|Saksi Eka Kusuma Bimantara ditampung terlebih dahulu beberapa hari
01923|oleh saudara Maria kemudian menyalurkannya di restoran yang ada di
01924|Spanyol.  Saudara  Maria  mengantar  Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara
01925|hanya sampai dengan terminal dengan diberi catatan kemudian Saksi
01926|Eka Kusuma Bimantara sendirian menuju lokasi restoran yang menjadi
01927|tempatnya  bekerja.  Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara hanya  bekerja  di
01928|restoran Spanyol selama dua minggu kemudian keluar dari pekerjaan
01929|karena  tidak  betah  yang  mana  gaji  tidak  sesuai  dengan  apa  yang
01930|dijanjikan  oleh  Terdakwa.  Hal  tersebut  menunjukkan  perbuatan
01931|Terdakwa  tersebut  telah  melakukan  penempatan  terhadap  Saksi
01932|Kusuma  Bimantara  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  di  negara
01933|Spanyol,  padahal  Terdakwa  tidak  memiliki  perusahaan  penempatan
01934|pekerja  migran  ke  luar  negeri,  Terdakwa  hanyalah  sebagai  individu
01935|perseorangan yang mengambil keuntungan secara finansial baik dalam
01936|perannya  membantu  membuatkan  visa  bagi  para  pekerja  migran
01937|Hal 51 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01938|
01939|Indonesia  yang  diberangkatkan  melalui  Saksi  Nur  Jaman  maupun
01940|diberangkatkan melalui Terdakwa;
01941|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai
01942|bahwa  unsur  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01943|telah terpenuhi menurut hukum;
01944|Menimbang,  bahwa  dari  unsur–unsur  pasal  tersebut  di  atas,
01945|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti
01946|perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif
01947|kedua yaitu Pasal  81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01948|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo Pasal 20 huruf a Undang-
01949|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh karenanya terhadap
01950|Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;
01951|Menimbang,  bahwa  dalam  doktrin  hukum  pidana  dan
01952|perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan
01953|“tiada pidana tanpa kesalahan” ( geen straaf zonder schuld ) dan agar
01954|orang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana
01955|dengan  hukuman  yang  diancamkan,  pada  diri  Terdakwa  harus  ada
01956|pertanggung jawaban pidana;
01957|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis
01958|Hakim  menilai  Terdakwa  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  waras
01959|pikirannya  dan  dianggap  mampu  mempertanggungjawabkan
01960|perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai
01961|alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf  sehingga  menghilangkan
01962|sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  Terdakwa,  oleh  karena  itu
01963|Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan
01964|harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
01965|Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan unsur-unsur di
01966|atas  juga  termasuk  di  dalamnya  sudah  dipertimbangkan  bentuk
01967|kesalahan  Terdakwa,  motif  dan  tujuan  Terdakwa  melakukan  tindak
01968|pidana,  sikap  batin  Terdakwa,  dengan  cara  bagaimana  Terdakwa
01969|melakukan tindak pidana, tindakan Terdakwa setelah melakukan tindak
01970|pidana,  pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban,  yang  mana
01971|semuanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
01972|pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1)
01973|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
01974|Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 126 Undang-
01975|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ancaman
01976|Hal 52 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01977|
01978|pidana  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01979|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disesuaikan menjadi dipidana
01980|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
01981|denda paling banyak kategori VI (dua miliar rupiah);
01982|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  juga
01983|meminta  agar  Terdakwa  dibebankan  juga  untuk  membayar  restitusi
01984|yaitu  sejumlah  Rp473.801.500,00 (empat  ratus  tujuh  puluh  tiga  juta
01985|delapan  ratus  satu  ribu  lima  ratus  rupiah) yang  didasarkan  kepada
01986|perhitungan  LPSK  atas  para  korban  dalam  perkara  ini  yaitu  Eka
01987|Kusuma Bimantara, Abdul Rosyid, Calim,  Lutfie Zein  Zulfieqi, Hendro
01988|Saputra, dan Moh. Awik Alfitroh;
01989|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
01990|Nomor 7 Tahun 2018 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020
01991|tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi
01992|Dan  Korban  disebutkan  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh
01993|restitusi  berupa  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau
01994|penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang
01995|berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian
01996|biaya perawatan medis dan/atau psikologis;