00516|dari rumah Anak;
00517|Menimbang  bahwa  Berdasarkan  visume  et  repertume  Nomor:
00518|353/32/V/1.1 tanggal 3 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan
00519|ditandatangani  oleh  dr.  Sazili,  Sp.OG  diperoleh  hasil  pemeriksaan  telah
00520|dilakukan pemeriksaan  visume et repertume  pada seorang anak perempuan
00521|dengan luka lecet di perinium dan labia kanan vagina selaput dara utuh
00522|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Akta  Kelahiran  Nomor:  -  yang
00523|dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang
00524|dan  ditandatangani  oleh  Ardianyah,  S.H.  M.H.  tanggal  31  Agustus  2023
00525|menunjukkan ketika tindak pidana terjadi Anak berusia 13 (tiga belas) tahun 11
00526|(sebelas) bulan;
00527|Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - atas nama
00528|Anak Korban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
00529|Kabupaten Kepahiang dan ditandatangani oleh Ir. Nyanyu Elia Hasanah, M.Si
00530|menunjukkan ketika tindak pidana terjadi Anak Korban berusia 5 (lima) tahun 3
00531|(tiga) bulan
00532|
00533|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta-fakta  tersebut  diatas,
00534|dengan masuknya alat kelamin Anak Anak  ke dalam kemaluan Anak korban
00535|Zilvia Mela Alvira dan juga dihubungkan dengan hasil visum et repertum Nomor:
00536|353/32/V/1.1 tanggal 3 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang dan
00537|ditandatangani  oleh  dr.  Sazili,  Sp.OG  diperoleh  hasil  pemeriksaan  telah
00538|dilakukan pemeriksaan  visume et repertume  pada seorang anak perempuan
00539|dengan  luka  lecet  di  perinium  dan  labia  kanan  menurut  pendapat  Hakim,
00540|persetubuhan memang benar terjadi
00541|Menimbang bahwa anak saksi Zilvia Mela Alvira  pada saat disetubuhi
00542|oleh Anak Anak  berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan atau dengan kata lain
00543|belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka sesuai dengan ketentuan P asal
00544|150  Undang-Undang  RI  Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
00545|Hukum Pidana, anak saksi Zilvia Mela Alvira adalah Anak yang dalam perkara
00546|ini juga menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Anak ;
00547|Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas
00548|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  terdakwa  yang  telah  menarik
00549|tangan anak saksi korban pada saat kejadian untuk masuk kedalam kamar
00550|kemudian mendorong anak saksi korban sampai anak saksi korban jatuh ke
00551|kasur sehingga saat itu anak saksi korban hanya diam karena takut anak Anak
00552|marah dan tidak melakukan perlawanan dan bahkan pada saat persidangan
00553|anak saksi korban masih takut terhadap anak Anak  maka perbuatan anak Anak
00554|telah mengakibatkan rasa takut dan cemas akan dilakukannya kekerasan maka
00555|menurut Hakim, ancaman  kekerasan  telah  terpenuhi  dalam  perbuatan  anak
00556|Anak 
00557|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,
00558|maka  Hakim  berpendapat  bahwa  unsur  dengan  kekerasan  atau  ancaman
00559|kekerasan memaksa seseorang bertubuh dengannya yang dilakukan terhadap
00560|Anak telah terbukti pada perbuatan terdakwa;
00561|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  oleh  karena
00562|perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan
00563|oleh Penuntut Umum dalam  Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1
00564|Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 473 ayat
00565|(4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
00566|Hukum  Pidana  jo.  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang
00567|Penyesuaian  Pidana,  maka  Anak  tersebut  harus  dinyatakan  telah  terbukti
00568|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  “dengan  ancaman
00569|
00570|kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana
00571|dakwaan Penuntut Umum tersebut;
00572|Menimbang  bahwa  terhadap  pembelaan  Advokat/Penasihat  Hukum
00573|Anak  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  memohon  supaya  diberikan
00574|hukuman  yang  seringan-ringannya  maka  hal  tersebut akan  dipertimbangkan
00575|bersamaan dengan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak
00576|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dalam  sidang  pemeriksaan  perkara
00577|Anak tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00578|pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan oleh karena Anak
00579|tersebut  mampu  bertanggung  jawab,  maka  Anak  tersebut  harus  dinyatakan
00580|bersalah  dan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  69  Undang-undang  Republik
00581|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak
00582|tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; 
00583|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  sanksi  yang  akan
00584|dijatuhkan/dikenakan kepada Anak tersebut, Hakim mempertimbangkan hal-hal
00585|sebagai berikut:
00586|1. Filosofi dan konsepsi pelindungan anak, khususnya anak pelaku tindak
00587|pidana sebagaimana termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia
00588|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-
00589|undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
00590|Anak,  dalam  hal  ini  Negara  melalui  undang-undang  memberikan
00591|pelindungan secara utuh dan optimal terhadap anak pelaku tindak pidana
00592|dengan  sebisa  mungkin  menjauhkan  anak  dari  pemidanaan
00593|sebagaimana  konsep  keadilan  retributif  dan  efek  penjeraan  menjadi
00594|konsep  keadilan  restoratif  dan  pembinaan  anak,  dalam  hal  tersebut
00595|Hakim menerapkan filosofi “menyelamatkan masa depan anak”;
00596|2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam
00597|hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa dan mental anak, dan
00598|kesempatan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya, khususnya hak
00599|untuk mendapatkan pendidikan, hak pengasuhan, perawatan dan kasih
00600|sayang dari orang tua Anak, jangan sampai sanksi yang dikenakan dapat
00601|menggangu  perkembangan  Anak  dan  masa  depan  Anak,  apalagi
00602|membuat Anak semakin dekat dengan kejahatan;
00603|3. Ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  penjatuhan/pengenaan
00604|sanksi bagi Anak pelaku tindak pidana yaitu Ketentuan-ketentuan dalam
00605|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
00606|Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:
00607|
00608|- Pasal 69 dan Pasal 70 yang merupakan dasar penjatuhan sanksi
00609|terhadap Anak;
00610|- Pasal 71 mengenai jenis dan/atau bentuk-bentuk sanksi bagi Anak
00611|yang berupa pidana;
00612|4. Tuntutan  pidana sebagaimana termuat dalam  surat tuntutan Penuntut
00613|Umum, dalam hal ini Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi
00614|pidana pembinaan di LPKS Anak Bangsa Curup selama 1 (satu) tahun 
00615|5. Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu
00616|yang  telah  dibaca  dan  disampaikan  di  dalam  sidang  yang  diperkuat
00617|dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya
00618|Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu
00619|yang pada pokoknya agar terhadap Anak dijatuhi pidana Anak dijatuhi
00620|pidana pembinaan di LPKS Anak Bangsa Curup
00621|6. Keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan,
00622|antara lain pengaruh-pengaruh luar (faktor eksternal) yang mendorong
00623|Anak melakukan tindak pidana 
00624|7. Berat atau ringannya perbuatan atau keadaan yang memberatkan dan
00625|yang meringankan bagi Anak, antara lain sebagai berikut:
00626|1) Keadaan yang memberatkan:
00627|- Perbuatan  Anak bisa menganggu ketertiban masyarakat;
00628|- Perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan tindak
00629|pidana yang serius, bukan lagi kenakalan anak-anak karena sudah
00630|memakai kekerasan dan senjata tajam
00631|2) Keadaan yang meringankan:
00632|- Anak mengakui perbuatannya, menyesal dan tidak ingin mengulangi
00633|perbuatannya;
00634|- Usia  Anak  yang  relatif  masih  muda  yang  juga  menjadi  tujuan
00635|pelindungan hukum;
00636|- Anak belum pernah terlibat melakukan suatu tindak pidana;
00637|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  telah
00638|diuraikan, Hakim menilai sanksi yang tepat diterapkan atau dikenakan kepada
00639|Anak  adalah  sanksi  berupa  tindakan  Pembinaan  Dalam  Lembaga  dengan
00640|pertimbangan sebagai berikut:
00641|1. Bahwa perbuatan Anak dapat merusak masa depan anak korban;
00642|2. Bahwa  usia  Anak  masih  muda  dan  pembinaan  didalam  LPKS  bisa
00643|dimungkinkan supaya Anak mendapat Pendidikan yang lebih baik;
00644|
00645|3. Bahwa  dengan  pembinaan  dalam  LPKS  diharapkan  anak  bisa
00646|memperbaiki  diri  dan  menggali  potensi  diri  yang  positif  serta  mampu
00647|beradaptasi dengan lingkungan yang positif dan disiplin;
00648|Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Hakim
00649|menilai sanksi yang ditentukan terhadap Anak sebagaimana yang disebutkan
00650|dalam  amar  putusan  sudah  tepat  sesuai  dengan  perbuatan  Anak,  dan
00651|memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas kepentingan
00652|yang terbaik bagi Anak;
00653|Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Anak berupa:
00654|- 1  (satu)  lembar  baju  piyama  lengan  pendek  warna  merah  muda
00655|dengan motif bergambar HELLO PRETTY;
00656|- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif bergambar
00657|stroberi dan tulisan HAPPY .
00658|Merupakan  milik  anak  korban  dan  dikawatirkan  akan  menimbulkan  trauma
00659|kepada anak korban maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan 
00660|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
00661|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00662|Memperhatikan, Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun
00663|2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  jo.  Pasal  473  ayat  (4)
00664|Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang
00665|Hukum  Pidana  jo.  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026  Tentang
00666|Penyesuaian  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00667|bersangkutan;
00668|
00669|M E N G A D I L I :
00670|1. Menyatakan Anak Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan
00671|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “dengan  ancaman
00672|kekerasan  memaksa  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya” ,
00673|sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
00674|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Anak oleh karena itu dengan pidana
00675|pembinaan di LPKS Anak Bangsa Curup selama 1 (satu) tahun;
00676|3. Menetapkan barang bukti berupa:
00677|- 1  (satu)  lembar  baju  piyama  lengan  pendek  warna  merah  muda
00678|dengan motif bergambar HELLO PRETTY;
00679|- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan motif bergambar
00680|stroberi dan tulisan HAPPY 
00681|Dimusnahkan 
00682|
00683|4. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp
00684|5.000,00 (lima ribu rupiah); 
00685|
00686|Rabu
00687|
00688|4
00689|
00690|2026
00691|
00692|Demikianlah diputuskan, pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026 oleh
00693|kami, Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh
00694|Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk memeriksa perkara Anak tersebut
00695|dan  putusan  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  dan
00696|tanggal  itu  juga  oleh  Hakim  tersebut,  dibantu  oleh  Yuris  Prawiratama,  SH.
00697|Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang,  serta dihadiri  oleh
00698|Achmad  Dewa  Nugraha,  S.H,M.H  Penuntut  Umum  dan  juga  dihadiri  oleh
00699|Pembimbing Kemasyarakatan, serta Anak yang didampingi oleh orang tua dan
00700|Advokad/Penasihat Hukum Anak.
00701|
00702|Yuris Prawiratama, SH.
00703|
00704|Panitera Pengganti Hakim tersebut
00705|
00706|Yuris Prawiratama, SH. Nunik Sri Wahyuni, SH.,MH