01181|hasil kumulatif dari paparan trauma  berulang: riwayat kekerasan seksual
01182|pada  usia  XXXXXXXXX,  ditambah  trauma  berat  dari  peristiwa  26-
01183|XXXXXXXXXXXyang melibatkan enam pelaku secara bergiliran;
01184|17.Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna merah
01185|maroon, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar
01186|celana dalam berwarna pink dusty, 1 (satu) lembar bra berwarna peach, dan
01187|1  (satu)  lembar  seprei  berwarna  coklat  motif  bunga  adalah  benda  yang
01188|berkaitan langsung dengan kejadian;
01189|18.Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor XXXXXXXXXXXrangka BT2 W A/T,
01190|nomor polisi XXXXXXXXmilik Saksi III digunakan oleh ANAKdan Anak Saksi
01191|untuk menjemput Anak Korban dari Kos SOPPENG ke Kos.
01192|19.Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
01193|20.Bahwa  Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
01194|mengulanginya lagi;
01195|
01196|Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu
01197|tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang  tersebut  haruslah  memenuhi  seluruh
01198|unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01199|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
01200|apakah  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Anak  dapat  dinyatakan
01201|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
01202|Umum;
01203|Menimbang, bahwa Anak dihadapkan oleh Penuntut umum ke muka
01204|persidangan  dengan  dakwaan  yang  disusun  secara  alternatif  subsidiaritas,
01205|yaitu: Dakwaan Pertama Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g
01206|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
01207|Pidana Kekerasan Seksual atau Kedua Primair Pasal 76 D Undang-Undang
01208|Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang
01209|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  Juncto  Pasal 81 Ayat (3) Undang-
01210|Undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
01211|Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01212|
01213|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
01214|Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
01215|Menjadi Undang-Undang, Subsidair Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
01216|17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
01217|Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
01218|Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang,
01219|Lebih  Subsidair  Pasal  76  D  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35
01220|Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
01221|Perlindungan Anak Juncto Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
01222|2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
01223|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
01224|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
01225|Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif
01226|adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan ( the
01227|one  that  substitute  for  another)  dalam  arti  bahwa  jenis  dakwaan  alternatif
01228|dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang
01229|satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan,
01230|peraturan  hukum  pidana  mAnakah  yang  akan  diterapkan  oleh  Hakim  atas
01231|perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;
01232|Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim diberikan
01233|pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan
01234|kepada Anak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;
01235|Menimbang,  bahwa  menurut  dogmatik  hukum  pidana  positif,  maka
01236|untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana,
01237|perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang
01238|didakwakan kepadanya;
01239|Menimbang,  bahwa  di  dalam  praktiknya  terdapat  beberapa  teknik
01240|pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah
01241|dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan di dalam perkara  a quo , Penuntut
01242|Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Anak terbukti bersalah
01243|melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama,
01244|yaitu  Pasal 6 huruf c  Juncto  Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang
01245|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
01246|Seksual dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Hakim telah
01247|memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap
01248|berkas  perkara  a  quo,  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,
01249|khususnya  keterangan  Para  Saksi  yang  masing-masing  telah  memberikan
01250|Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01251|
01252|keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Anak, maka dalam hal
01253|ini Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan
01254|Alternatif  Pertama  yang  berbentuk  Tunggal  agar  dipertanggungjawabkan
01255|kepada Anak;
01256|Menimbang,  bahwa  Dakwaan  Alternatif  Pertama  berbentuk  Tunggal
01257|maka menurut tertib hukum acara Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
01258|Dakwaan  Alternatif  Pertama,  dan  apabila  Dakwaan  Alternatif  Pertama  tidak
01259|terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yang
01260|berbentuk  subsidiaritas,  oleh  karena  itu  Hakim  akan  terlebih  dahulu
01261|mempertimbangkan  Dakwaan  Alternatif  Pertama  sebagaimana  diatur  dalam
01262|Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
01263|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
01264|yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01265|1. Setiap Orang;
01266|2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa
01267|yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan
01268|kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau
01269|dengan  penyesatan  menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau
01270|membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau
01271|dengan orang lain;
01272|3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
01273|4. Dilakukan terhadap Anak;
01274|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
01275|mempertimbangkan sebagai berikut:
01276|Ad.1. Unsur Setiap Orang;
01277|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Setiap  Orang”  secara
01278|historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada
01279|kemampuan  bertanggung  jawab  kecuali  secara  tegas  undang-undang
01280|menentukan lain;
01281|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-undang
01282|Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
01283|Seksual yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
01284|korporasi;
01285|Menimbang, bahwa definisi “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16
01286|Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  sebagaimana  terakhir  telah  diubah
01287|dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
01288|menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;
01289|Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01290|
01291|Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini
01292|maka  adanya  kemampuan  bertanggung  jawab  ( toerekenings  Vaanbaarheid)
01293|tidak  perlu  dibuktikan  lagi  oleh  karena  subyek  hukum  melekat  erat dengan
01294|kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam  MemorieVan
01295|Toelichting (MvT).
01296|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  di  persidangan  telah
01297|menghadapkan Anak bernama Anak, yang bersangkutan telah membenarkan
01298|identitasnya  sesuai  surat  dakwaan  dan  juga  dari  keterangan  Saksi-Saksi
01299|ternyata  merujuk  kepada  orang  yang  sama  yaitu  Anak,  sehingga  dengan
01300|demikian Anak merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut
01301|Umum  sebagaimana  dalam  surat  dakwaan  Nomor  Reg.  Perkara:
01302|XXXXXXXXXXXXXXXXXtanggal  XXXXXXXXXXXXXXXX,  sehingga  tidak  ada
01303|kekeliruan terhadap orang (error in persona) yang diajukan sebagai Anak dalam
01304|proses peradilan perkara ini;
01305|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Para  Saksi  di  depan
01306|persidangan, keterangan Anak, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat
01307|dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Anak
01308|terhadap  pemeriksaan  identitasnya  pada  sidang  pertama  sebagaimana
01309|termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran
01310|Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili
01311|di  depan  persidangan  Pengadilan  Negeri  Watansoppeng  adalah  ANAKmaka
01312|jelaslah  sudah  pengertian  “Setiap  Orang”  yang  dimaksud  dalam  aspek  ini
01313|adalah pada ANAKyang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri
01314|Watansoppeng;
01315|Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah
01316|terpenuhi;
01317|Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau
01318|perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau
01319|memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan  atau  ketergantungan
01320|seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang
01321|itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau
01322|perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
01323|Menimbang,  bahwa  unsur  ini  bersifat  alternative  limitative atau
01324|alternative  element,  yang  maksudnya  adalah  perbuatan  tersebut  tidak
01325|semuanya  harus  terbukti,  namun  dengan  terbuktinya  salah  satu  perbuatan
01326|maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, oleh karena itu Hakim dapat memilih
01327|unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara a quo;
01328|Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01329|
01330|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  “menyalahgunakan  kedudukan,
01331|wewenang, kepercayaan, atau perbawa”, Hakim menilai bahwa yang dimaksud
01332|dengan  menyalahgunakan  adalah  setiap  tindakan  menggunakan  suatu
01333|kedudukan, relasi kuasa, pengaruh, atau otoritas secara tidak semestinya untuk
01334|memperoleh  keuntungan  atau  melakukan  kontrol  terhadap  pihak  lain.
01335|Kedudukan atau perbawa ini dapat timbul dari jabatan formal, status sosial,
01336|relasi  senioritas,  hubungan  emosional,  relasi  guru–murid,  atasan–bawahan,
01337|pengasuh–Anak, maupun hubungan yang secara faktual menciptakan pengaruh
01338|dXXXnan. Dalam doktrin hukum pidana, penyalahgunaan wewenang termasuk
01339|bentuk  abuse of power  yang menciptakan kondisi adanya pihak superior dan
01340|adanya pihak inferior;
01341|Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
01342|Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 angka 9 menjelaskan Relasi Kuasa
01343|adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan
01344|status  sosial,  budaya,  pengetahuan,  pendidikan  dan/atau  ekonXXX  yang
01345|menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks
01346|relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah;
01347|Menimbang,  bahwa  unsur  kepercayaan  merujuk  pada  hubungan  di
01348|mana korban menaruh keyakinan terhadap pelaku karena adanya kedekatan,
01349|bimbingan, atau relasi yang menempatkan pelaku sebagai figur yang dipandang
01350|aman  serta dapat dipercaya. Dalam  perspektif psikologi  perkembangan dan
01351|viktimologi, Anak atau individu rentan umumnya cenderung patuh terhadap figur
01352|dewasa yang dipercayainya sehingga penyalahgunaan hubungan kepercayaan
01353|dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan psikologis yang serius karena
01354|terjadi melalui mekanisme betrayal of trust (penghianatan kepercayaan);
01355|Menimbang, bahwa unsur perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau
01356|hubungan keadaan menyangkut tindakan pelaku yang memanfaatkan dXXXnasi
01357|psikologis atau manipulasi situasional untuk memengaruhi korban. Tipu muslihat
01358|didefinisikan  sebagai  perbuatan  menipu,  memalsukan  keadaan,  atau
01359|menampilkan sesuatu seolah-olah benar sehingga korban tergerak melakukan
01360|perbuatan  yang  merugikan  dirinya.  Sedangkan  hubungan  keadaan  adalah
01361|keadaan sosial, emosional, atau faktual yang membuat korban berada dalam
01362|posisi  tidak  bebas,  misalnya  hubungan  ketergantungan,  keterpaksaan,  rasa
01363|takut, atau posisi di bawah pengawasan pelaku. Dalam teori  coercive control ,
01364|dXXXnasi psikologis ini dapat menurunkan kemampuan korban untuk menolak
01365|atau mengambil keputusan secara bebas;
01366|Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01367|
01368|Menimbang, bahwa unsur memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan,
01369|atau ketergantungan seseorang berarti pelaku menyadari kondisi korban yang
01370|secara  faktual  lemah  dan  menggunakan kondisi  tersebut untuk  kepentingan
01371|seksualnya.  Kerentanan  ( vulnerability)  menurut  teori  viktimologi  mencakup
01372|kondisi usia, kedewasaan psikologis, ketergantungan ekonXXX, keterbatasan
01373|kognitif, serta posisi subordinat. Ketidaksetaraan ( inequality) dapat timbul dari
01374|relasi kuasa, perbedaan usia yang jauh, serta ketimpangan sosial. Sementara
01375|ketergantungan  ( dependency)  adalah  kondisi  ketika  korban  membutuhkan
01376|pelaku untuk pengasuhan, pendidikan, bimbingan, perlindungan, atau bantuan
01377|material sehingga ia sulit menolak. Hakim memandang bahwa pemanfaatan
01378|kerentanan korban merupakan bentuk eksploitasi, yang secara prinsip hukum
01379|bertentangan dengan asas perlindungan terhadap yang lemah ( parens patriae)
01380|dan asas non-eksploitasi;
01381|Menimbang,  bahwa  pengertian  memaksa  adalah  suatu  perbuatan
01382|sedemikian rupa sehingga menimbulkan orang lain merasa takut yang mana
01383|pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh korban;
01384|Menimbang,  bahwa  unsur  memaksa  atau  dengan  penyesatan
01385|menggerakkan  orang  itu  untuk  melakukan  atau  membiarkan  dilakukan
01386|persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  menunjukkan  adanya  tindakan  yang
01387|menghilangkan  kehendak  bebas  korban.  Pemaksaan  tidak  hanya  berarti
01388|kekerasan  fisik,  tetapi  termasuk  tekanan  verbal,  ancaman  implisit  maupun
01389|eksplisit, dXXXnasi psikologis, misrepresentasi fakta, atau tindakan manipulatif
01390|yang  menyebabkan  korban  tidak  memiliki  pilihan  selain  patuh.  Dalam  teori
01391|kehendak (wilsleer), suatu persetujuan dianggap tidak sah apabila diberikan di
01392|bawah  tekanan,  ancaman,  atau  penipuan.  Penyesatan  ( misleading)  adalah
01393|tindakan memberikan informasi yang salah, menutupi fakta, atau menciptakan
01394|persepsi yang memengaruhi keputusan korban. Dalam praktik hukum pidana
01395|modern, termasuk perspektif gender equality, segala bentuk hubungan seksual
01396|yang diperoleh melalui tekanan non-fisik tetap dikategorikan sebagai kekerasan
01397|karena menghilangkan otonXXX tubuh korban;
01398|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan  adalah
01399|peraduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan  perempuan  yang  biasa
01400|dijalankan untuk mendapat Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk
01401|kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;
01402|Menimbang,  bahwa  unsur  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul
01403|mencakup seluruh tindakan bernuansa seksual yang dilakukan dengan atau
01404|terhadap korban tanpa dasar persetujuan yang bebas. Perbuatan cabul tidak
01405|Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01406|
01407|mensyaratkan penetrasi, tetapi setiap tindakan pemuas nafsu, sentuhan intim,
01408|atau tindakan seksual lainnya yang melanggar kesusilaan. Dalam konteks Anak
01409|atau individu rentan, persetujuan hukum (legal consent) dianggap tidak mungkin
01410|ada  karena  ketidakmatangan  psikologis  dan  ketergantungan  korban. Hal  ini
01411|sejalan dengan asas perlindungan Anak serta prinsip dalam Convention on the
01412|Rights of the Child (CRC) bahwa setiap tindakan seksual terhadap Anak selalu
01413|merupakan eksploitasi;
01414|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  unsur  tersebut,  Hakim
01415|berpendapat bahwa tindak pidana ini tidak hanya dinilai dari adanya kekerasan
01416|fisik dalam bentuk persetubuhan terhadap korban, tetapi dari keseluruhan pola
01417|relasi  kuasa,  manipulasi,  tekanan  psikologis,  dan  penyalahgunaan  posisi
01418|dXXXnan  yang  menyebabkan  korban  tidak  lagi  memiliki  kebebasan  untuk
01419|menolak. Pendekatan ini sejalan dengan teori integral protection , yang menilai
01420|kekerasan  seksual  sebagai  kejahatan  terhadap  martabat,  otonXXX,  dan
01421|integritas  psikis  korban.  Oleh  karena  itu,  terpenuhinya  hubungan
01422|ketergantungan, ketidaksetaraan, dan kerentanan merupakan indikator objektif
01423|bahwa korban berada pada posisi yang tidak bebas sehingga setiap tindakan
01424|pelaku yang menggerakkan atau membuat korban membiarkan perbuatan cabul
01425|terjadi,  harus  dianggap  memenuhi  unsur  delik  sebagaimana  dimaksud  oleh
01426|undang-undang;
01427|Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini
01428|telah mencermati seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari
01429|keterangan Anak Saksi, Para Saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Anak,
01430|alat bukti surat (Visum et Repertum dan Hasil Pemeriksaan Psikologis), maupun
01431|barang bukti, guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
01432|oleh Penuntut Umum;
01433|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perbuatan  ANAKHakim
01434|memfokuskan  pembuktian  pada  frasa  " memanfaatkan  kerentanan"  dan
01435|”memaksa atau membiarkan dilakukan persetubuhan ". Frasa ini ditujukan pada
01436|pemanfaatan ketidakseimbangan relasi kuasa atau kondisi kelemahan Korban
01437|untuk mencapai tujuan persetubuhan;
01438|Menimbang,  Bahwa  telah  terjadi  peristiwa  persetubuhan  yang
01439|melibatkan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan lima
01440|pelaku  yaitu  SAKSI  IV,  Anak  Saksi,  SAKSI  V,  SAKSI  VI,  dan  SAKSI  VII,
01441|persetubuhan terjadi pada rentang waktu Hari Minggu, tanggal XXXXXXXXX
01442|sekitar  pukul  20.00  Wita  hingga  Hari  Senin,  tanggal  XXXXXXXXXXXsekitar
01443|pukul 04.00  Wita dini hari, lokasi persetubuhan  adalah  di Kamar Kos Anak
01444|Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01445|
01446|Korban yang terletak di SOPPENG dan di Kos milik SAKSI V  yang terletak di
01447|Kabupaten Soppeng;
01448|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terbukti
01449|bahwa  Anak  Korban  memiliki  kerentanan  yang  sangat  tinggi,  baik  karena
01450|usianya  yang  masih  Anak,  riwayat  trauma  sebelumnya,  maupun  kondisi
01451|psikologisnya. Kerentanan ini dimanfaatkan secara nyata oleh Anak dan para
01452|pelaku lainnya melalui pengondisian lingkungan di mana Anak Korban dijemput
01453|di Warkop tempat kerja Anak Korban dibawa ke Kos Anak Korban dan dibawa
01454|ke Kos untuk dihadapkan dan disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Saksi dan
01455|SAKSI IVdi kos Anak Korban dan di Kos oleh 5 (lima orang pelaku) termasuk