01124|bersangkutan atau pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kantor 
01125|Imigrasi melalui aplikasi M Paspor dengan mengupload persyaratan seperti KTP, 
01126|Kartu Keluarga, Akte Kelahiran serta menentukan hari kedatangan dan melakukan 
01127|pembayaran ke Bank persepsi, kemudian pemohon datang kekantor Imigrasi yang 
01128|dipilih untuk pengambilan Foto, Biometrik dan wawan cara dengan membawa 
01129|persyaratan asli, kemudian setelah itu pemohon dapa t pulang dan tiga hari 
01130|kemudian setelah itu dapat kembali mengambil paspornya, namun apabila tidak 
01131|dapat mendaftar melalui aplikasi M Paspor, yang ber sangkutan dapat datang 
01132|langsung ke Kantor Imigrasi dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; 
01133|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 
01134|tentang Keimigrasian pada Pasal 24 ayat (1) disebut kan bahwa dokumen 
01135|perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor dan Sur at perjalanan Laksana 
01136|Paspor. Kemudian pada pasal 24 ayat (2) di jelaskan bahwa Paspor terdiri dari 
01137|Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, dan Paspor Biasa. Dari ketentuan tersebut 
01138|mengenai Paspor Biasa tersebut memang tidak ada hal  yang menyebutkan 
01139|mengenai perbedaan peruntukan paspor itu sendiri, baik untuk pelancong atau 
01140|wisata, berobat, kunjungan atau bekerja, karena sifatnya umum; 
01141|- Bahwa sejak 12 Oktober 2022 masa berlakunya Paspo r selama 10 (sepuluh) 
01142|tahun untuk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP/ di atas 17 (tujuh 
01143|belas) tahun) dan 5 (lima) tahun yang belum memiliki KTP (di bawah 17 (tujuh 
01144|belas) tahun); 
01145|- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
01146|2011 Tentang Keimigrasian "setiap orang yang masuk atau keluar wilayah 
01147|Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku" dan 
01148|pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 "setiap orang 
01149|yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat 
01150|Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi", sedangkan untuk pintu keluar masuk 
01151|wilayah Indonesia khususnya di Kalimantan Barat dapat melalui PLBN Aruk, PLBN 
01152|Entikong, PLBN Nanga Badau; 
01153|- Bahwa sah keluarnya seseorang dari suatu Negara apabila memiliki Paspor yang 
01154|sah dan masih berlaku serta di terakan tanda bertolak/keluar oleh Pejabat Imigrasi 
01155|pada Paspor yang bersangkutan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 
01156|
01157|- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
01158|2011 Tentang Keimigrasian "setiap orang yang masuk atau keluar wilayah 
01159|Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku", dan 
01160|pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 "setiap orang 
01161|yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat 
01162|Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi", berdasarkan ke 2 pasal tersebut hanya 
01163|orang/ pelintas yang memiliki dokumen perjalanan/ paspor yang sah dan masih 
01164|berlaku serta telah dilakukan pemeriksaan oleh peja bat Imigrasi di tempat 
01165|Pemeriksaan Imigrasi dan diberikan tanda bertolak/ tanda keluar yang dapat keluar 
01166|wilayah Indonesia. Seseorang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan/ Paspor 
01167|tidak dapat diberikan izin keluar wilayah Indonesia. Selain dokumen perjalanan/ 
01168|paspor, seorang dapat bekerja diluar negeri dengan melengkapi persyaratan 
01169|seperti visa bekerja dari negara tujuan serta memen uhi ketentuan dari 
01170|kementerian/ badan yang mengurusi ketenagakerjaan; 
01171|- Bahwa selain dokumen perjalanan/ paspor, seorang dapat bekerja di luar negeri 
01172|dengan melengkapi persyaratan seperti visa bekerja dari negara tujuan serta 
01173|memenuhi ketentuan dari kementrian/ badan yang mengurusi ketenagakerjaan; 
01174|- Bahwa Terdakwa ANDRE WIRANATA Als ANDRE Bin MUSTOFA dan Sdr. ANDI 
01175|MUHAMMAD NABIL ALS NABIL dapat dikategorikan melanggar Pasal tersebut 
01176|dikarenakan setiap orang yang dengan sengaja membaw a orang atau 
01177|memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang untuk 
01178|masuk ke negara lain tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau jalur tikus 
01179|dapat dikatakan sebagai melalukan tindak pidana pen yeludupan orang 
01180|sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 ayat (1) Und ang-Undang Nomor 6 
01181|Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meskipun orang yang dibawa belum melintas 
01182|atau masih berada di wilayah Indonesia, yang bersan gkutan tetap termasuk 
01183|melakukan tindak pidana penyeludupan orang yaitu melakukan percobaan untuk 
01184|menyeludupkan orang ke Malaysia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 120 ayat 
01185|(2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 
01186|2. Ahli RIKI CHOSYIKIN, S.PSI. , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya 
01187|sebagai berikut:  
01188|- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sehubunga n dengan adanya dugaan 
01189|telah terjadinya perkara tindak pidana Perdagangan Orang sebagaimana 
01190|dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan/ atau Pasal 4 dan/ atau pasal 10 
01191|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 200 7 tentang 
01192|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau pasal 81 dan/atau 
01193|pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang 
01194|
01195|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau pasal 120 ayat (1) dan/atau ayat 
01196|(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian 
01197|Jo pasal 55 ayat (1) KUHP; 
01198|- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten 
01199|Sambas; 
01200|- Bahwa Ahli di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trans migrasi menjabat sebagai 
01201|Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Kab. Sambas; 
01202|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga 
01203|Kerja Kab.Sambas sejak 5 Agustus 2021 hingga sekarang ini; 
01204|- Bahwa yang mengatur tentang Penempatan dan Perlin dungan Tenaga Kerja 
01205|Indonesia di Luar Negeri adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 
01206|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 
01207|- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang 
01208|memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan 
01209|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di bidang 
01210|ketenagakerjaan, sedangkan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga 
01211|negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan 
01212|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia; 
01213|- Bahwa yang tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia adalah: 
01214|1) warga negara Indonesia yang dikirim atau dipeker jakan oleh badan 
01215|internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas 
01216|resmi; 
01217|2) pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri; 
01218|3) warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka; 
01219|4) penanam modal; 
01220|5) aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang  bekerja di Perwakilan 
01221|Republik Indonesia; 
01222|6) warga negara Indonesia yang bekerja pada institu si yang dibiayai oleh 
01223|anggaran pendapatan dan belanja negara, dan  
01224|7) warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri; 
01225|-  Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus 
01226|memenuhi persyaratan:  
01227|1) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 
01228|2) memiliki kompetensi; 
01229|3) sehat jasmani dan rohani; 
01230|4) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; 
01231|5) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan; 
01232|
01233|- Dokumen yang wajib dilengkapi oleh calon pekerja migran Indonesia untuk dapat 
01234|ditempatkan di luar negeri adalah: 
01235|1) surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan 
01236|fotokopi buku nikah; 
01237|2) surat keterangan izin suami atau istri, izin ora ng tua, atau izin wali yang 
01238|diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
01239|3) sertifikat kompetensi kerja; 
01240|4) surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemerik saan kesehatan dan 
01241|psikologi; 
01242|5) paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 
01243|6) Visa Kerja; 
01244|7) Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
01245|8) Perjanjian Kerja; 
01246|-  Bahwa Terdakwa ANDRE WIRANATA Als ANDRE Bin MUSTOFA dan Sdr. ANDI 
01247|MUHAMMAD NABIL ALS NABIL Bin ANDI ZAINAL tidak terdaftar baik sebagai 
01248|pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Sdr. YORIM WINARDI 
01249|LEKI, Sdr. NOVRIANUS B. SOARES, Sdr. VEKY FERNANDO NOFUS dan Sdr. 
01250|BENEDITO SOARES DE FATIMA juga tidak terdaftar seba gai calon Pekerja 
01251|Migran Indonesia yang Prosedural; 
01252|-  Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
01253|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 49 meny ebutkan pelaksana 
01254|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: Badan, 
01255|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Per usahaan yang 
01256|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri; 
01257|-  Bahwa selanjutnya Pasal 69 menegaskan bahwa Oran g perorangan dilarang 
01258|melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia; 
01259|-  Bahwa Pasal 81 menjelaskan Orang perorangan yang  melaksanakan 
01260|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
01261|dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  denda paling banyak 
01262|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); 
01263|-  Bahwa Penempatan PMI keluar negeri oleh orang perorangan tidak diperbolehkan 
01264|atau dilarang, karena penempatan PMI keluar negeri hanya dapat dilakukan oleh 
01265|Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Perusahaan Penempatan 
01266|Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran 
01267|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri waji b mengikuti program 
01268|pembinaan dan perlindungan yang meliputi Pelindungan pekerja migran Indonesia 
01269|
01270|sebelum bekerja, Pelindungan pekerja migran Indonesia selama Bekerja, dan 
01271|Pelindungan pekerja migran Indonesia setelah Bekerja; 
01272|-  Bahwa Perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran 
01273|Indonesia wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI (Surat Izin Penempatan 
01274|Pekerja Migran Indonesia) dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan 
01275|SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari Badan Pelindungan 
01276|Pekerja Perusahaan Migran Indonesia (BP2MI); 
01277|-  Bahwa perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesi a atau Pekerja Migran 
01278|Indonesia meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah 
01279|bekerja. Perlindungan dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
01280|Daerah; 
01281|3. Ahli DEWI PUJI LESTARI, S.PSI. , yang dibacakan di persidangan pada 
01282|pokoknya sebagai berikut:  
01283|- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan saat ini sesuai dengan keahlian Ahli 
01284|dalam proses Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 
01285|- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan sebagian atau seluruh 
01286|tugas pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia dari BP3MI; 
01287|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Koordinator Pos Pelay anan Pelindungan Pekerja 
01288|Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten Sambas yang merupakan unit organisasi non 
01289|struktural di bawah BP3MI Kalimantan Barat; 
01290|- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha 
01291|berbadan hukum dan atau perseorangan terbatas yang memperoleh izin tertulis 
01292|dari menteri untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran 
01293|Indonesia; 
01294|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warg a negara Indonesia yang 
01295|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar 
01296|wilayah Republik Indonesia; 
01297|- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha 
01298|berbadan hukum dan atau perseorangan terbatas yang memperoleh izin tertulis 
01299|dari menteri untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran 
01300|Indonesia; 
01301|- Bahwa setiap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut wajib 
01302|mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah, berdasarkan Pasal 51 Undang-
01303|Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja 
01304|Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut 
01305|wajib memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksana Penempa tan Pekerja Migran 
01306|Indonesia) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; 
01307|
01308|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 
01309|Pasal 51 ayat (1) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Perusahaan yang 
01310|akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana 
01311|dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapatkan izin tertulis berupa SIP3MI 
01312|dari menteri, selanjutnya berdasarkan Peraturan Men teri Ketenagakerjaan 
01313|Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tatacara Penempatan Pekerja 
01314|Migran Indonesia Pasal 6 Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; 
01315|- Bahwa pengiriman Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dilaksanakan/ tidak boleh 
01316|dilakukan secara orang perseorangan, karena melangg ar pasal 69 Undang-
01317|Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan  Pekerja 
01318|Migran Indonesia; 
01319|- Bahwa terdapat sanksi, karena melanggar Pasal 69 Undang-Undang Republik 
01320|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
01321|dengan ancaman pidana dalam Pasal 81 dengan pidana penjara paling lama 10 
01322|(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
01323|Rupiah); 
01324|- Bahwa yang membuat adalah para pihak antara P3MI atau Agen/ mitra kerja yang 
01325|ada di Negara tujuan dan disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di Negara 
01326|tujuan; 
01327|- Bahwa perorangan yang bukan P3MI atau agen tidak dapat membuat Permintaan 
01328|Nyata yang disebut Job Order tersebut karena bertentangan dengan pasal 69 
01329|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan  
01330|Pekerja Migran Indonesia; 
01331|- Bahwa Terdakwa ANDRE WIRANATA Als ANDRE Bin MUSTOFA dan Sdr. ANDI 
01332|MUHAMMAD NABIL ALS NABIL sebagaimana yang diuraikan pada kronologis di 
01333|atas tidak dibenarkan. Berdasarkan pasal 69 Undang-undang RI No.18 tahun 
01334|2017, menyatakan bahwa “Orang perseorangan dilarang  melaksanakan 
01335|penempatan Pekerja Migran Indonesia”; 
01336|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRE WIRANATA Als ANDRE 
01337|Bin MUSTOFA dan Sdr. Pelaku ANDI MUHAMMAD NABIL ALS NABIL Bin ANDI 
01338|ZAINAL dalam membawa ke 4 (empat) orang CPMI non prosedural untuk pergi 
01339|bekerja ke Negara Malaysia tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku 
01340|karena Orang Perseorangan dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
01341|
01342|Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan 
01343|yang pada pokoknya sebagai berikut: 
01344|- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubung an dengan telah 
01345|diamankannya Terdakwa oleh petugas kepolisian karena diduga telah membawa 
01346|
01347|dan mengangkut 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran (CPMI) non prosedural 
01348|yang akan bekerja di negara Malaysia; 
01349|- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira 
01350|Pukul 05.10 WIB di Jalan Raya Sajingan, Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan 
01351|Sajingan Besar, Kabupaten Sambas; 
01352|- Bahwa saat itu Terdakwa diamankan bersama 6 (enam) orang penumpang. Dari 6 
01353|(enam) orang penumpang tersebut, sebanyak 4 (empat) orang merupakan Calon 
01354|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja d i Malaysia yaitu Sdr. 
01355|NOVRIANUS B. SOARES, Sdr. VEKY FERNANDO NOFUS dan Sdr. BENEDITO 
01356|SOARES DE FATIMA, serta Sdr. YORIM WINARDI LEKI. Se dangkan Sdr. 
01357|ASHARI dan Sdr. ANDI MUHAMMAD NAZMI hanya penumpang biasa; 
01358|- Bahwa Sdr. NOVRIANUS B. SOARES, Sdr. VEKY FERNANDO NOFUS dan Sdr. 
01359|BENEDITO SOARES DE FATIMA berasal dari Provinvi Nus a Teggara Timur 
01360|(NTT), Sdr. YORIM WINARDI LEKI berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Sdr. 
01361|ASHARI berasal dari Kabupaten Bengkayang dan Sdr. A NDI MUHAMMAD 
01362|NAZMI merupakan adik dari Sdr. ANDI MUHAMMAD NABIL ALS NABIL Bin ANDI 
01363|ZAINAL; 
01364|- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa berperan sebagai supir yang membawa atau 
01365|mengangkut 4 (empat) orang yang diduga sebagai Calo n Pekerja Migran 
01366|Indonesia (CPMI) Non Prosedural sampai ke perbatasan Indonesia-Malaysia, di 
01367|Aruk, Kecamatan Sajingan Besar dan 4 (empat) orang yang diduga sebagai Calon 
01368|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural ters ebut rencananya akan 
01369|bekerja di Malaysia, sedangkan Sdr. ASHARI rencananya akan turun di simpang 
01370|Tanjung, Kecamatan Sajingan dan Sdr. ANDI MUHAMMAD NAZMI akan 
01371|menjemput ibunya di Aruk, Sajingan Besar; 
01372|- Bahwa setahu Terdakwa, ketika itu, 4 (empat) orang yang diduga sebagai Calon 
01373|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural ters ebut hanya dapat 
01374|menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak ada dokumen-dokumen 
01375|lainnya baik paspor ataupun yang lainnya sebagaimana yang seharusnya; 
01376|- Bahwa Terdakwa menjemput 4 (empat) orang yang diduga sebagai Calon Pekerja 
01377|Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural tersebut dar i rumah Sdr. ANDI 
01378|MUHAMMAD NABIL ALS NABIL Bin ANDI ZAINAL yang beralamat di Dusun 
01379|Sungai RT.014 RW.007 Desa Sungai Kelambu Kec. Tebas Kab. Sambas; 
01380|- Bahwa rencananya, 4 (empat) orang yang diduga sebagai Calon Pekerja Migran 
01381|Indonesia (CPMI) Non Prosedural tersebut akan Terdakwa antar ke Dusun Aruk, 
01382|Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dan rencananya 
01383|4 (empat) orang yang diduga sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non 
01384|
01385|Prosedural tersebut akan dijemput oleh Sdr. RONAL u ntuk masuk ke negara 
01386|Malaysia melalui jalur tikus (jalur non resmi); 
01387|- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 4 (empat) orang yan g diduga sebagai Calon 
01388|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural tersebut akan bekerja di bidang 
01389|perkebunan kelapa sawit, namun Terdakwa tidak mengetahui di Malaysia nantinya 
01390|akan bekerja di daerah mana; 
01391|- Bahwa jenis kendaraan yang Terdakwa gunakan ketik a mengangkut atau 
01392|membawa 4 (empat) orang yang diduga sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia 
01393|(CPMI) Non Prosedural tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk 
01394|Daihatsu Sigra Berwarna Putih Dengan Nomor Polisi K B 1574 PH, Nomor 
01395|Rangka: MHKS6DJ1JPJ048034, Nomor Mesin :1KRA831107; 
01396|- Bahwa kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Sigra Berwarna Putih Dengan 
01397|Nomor Polisi KB 1574 PH, Nomor Rangka: MHKS6DJ1JPJ048034, Nomor Mesin: 
01398|1KRA831107 adalah milik Sdr. JONI yang telah Terdakwa sewa; 
01399|- Bahwa kronologis kejadian hingga akhirnya Terdakw a diamankan oleh petugas 
01400|kepolisian yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira 
01401|pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. ANDI MUHAMMAD NABIL ALS 
01402|NABIL. Ketika Terdakwa datang, sudah ada Sdr. DIMAS yang baru saja datang 
01403|dari Pontianak. Kemudian, saat itu Sdr. ANDI MUHAMMAD NABIL ALS NABIL