02082|pelaksanaan TPPO tersebut dipisahkan dengan kata “atau” yang bermakna bahwa
02083|sub unsur ini bersifat alternatif, yang mana berarti tidak harus keseluruhan sub unsur
02084|tersebut terbukti dalam perbuatan Terdakwa, melainkan terbuktinya salah satu dari
02085|alternatif tersebut membuat sub unsur tersebut terbukti dalam perbuatan Terdakwa;
02086|Menimbang bahwa Majelis Hakim mendefinisikan bentuk-bentuk perbuatan
02087|TPPO dalam Pasal ini dengan objek seseorang atau korban dari TPPO sebagai
02088|berikut:
02089|1) “Perekrutan” berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU TPPO adalah tindakan yang
02090|meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang
02091|dari keluarga atau komunitasnya. Perbuatan perekrutan dilakukan oleh pelaku
02092|TPPO untuk mengajak, mengumpulkan atau menarik seseorang untuk dapat
02093|dieksploitasi sebagai korban TPPO;
02094|2) “Pengangkutan” merujuk pada definisi kata “angkutan” yang bermakna sama
02095|dengan pengangkutan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
02096|Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 3, yakni angkutan adalah
02097|perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
02098|menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan menurut
02099|Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengangkutan” diartikan sebagai “usaha
02100|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat
02101|ke tempat lain”. Pengangkutan ini meliputi memindahkan seseorang atau orang-
02102|orang dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka pelaksanaan eksploitasi
02103|terhadap orang-orang tersebut sebagai korban TPPO;
02104|3) “Penampungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
02105|proses, cara, atau perbuatan menadah, menerima dan mengumpulkan barang-
02106|barang hasil dari suatu daerah atau orang -orang, anak putus sekolah,
02107|pengungsi, dan sebagainya di suatu tempat tertentu. Perbuatan penampungan
02108|ini dilakukan dalam bentuk menampung orang-orang yang akan diangkut ke
02109|tempat lain atau orang-orang yang menjadi korban TPPO pada suatu tempat
02110|tertentu untuk dieksploitasi;
02111|
02112|4) “Pengiriman” berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU TPPO adalah tindakan
02113|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain,
02114|sedangkan menurut KBBI, pengiriman diartikan sebagai proses, cara, atau
02115|perbuatan menyampaikan sesuatu atau seseorang dengan perantara ke
02116|berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Bentuk pengiriman ini dapat dalam
02117|bentuk mengumpulkan seseorang atau orang-orang yang menjadi korban TPPO
02118|pada suatu tempat untuk dikirimkan atau dilabuhkan ke tempat lain yang
02119|menjadi tempat para korban diekspolitasi melalui suatu perantara pengiriman
02120|atau pengangkutan;
02121|5) “Pemindahan” menurut KBBI diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan
02122|memindahkan atau menempatkan sesuatu atau seseorang ke tempat lain atau
02123|membawa, menyuruh, atau menggerakkan sesuatu atau seseorang berpindah
02124|ke tempat lain. Pemindahan ini merupakan bentuk perbuatan yang lebih luas
02125|dalam memindahkan orang -orang yang menjadi korban TPPO baik
02126|menggunakan pengangkutan ataupun tidak menggunakan angkutan ke tempat
02127|akan dieksploitasinya korban TPPO tersebut;
02128|6) “Penerimaan” menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan menerima,
02129|menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu atau
02130|seseorang yang diberikan atau dikirimkan. Dalam perbuatan ini, pelaku TPPO
02131|bertindak pasif menerima korban TPPO yang tiba padanya melalui pemindahan,
02132|pengangkutan atau pengiriman untuk selanjutnya diekploitasi atau dipindahkan
02133|untuk diekploitasi oleh penerima atau pihak lain, misalnya sebagai agen
02134|penerima imigran gelap yang akan dipekerjakan secara illegal di rumah-rumah
02135|sebagai pembantu, dsb;
02136|Menimbang bahwa “seseorang” dalam sub unsur ini, dalam kata lain korban
02137|TPPO, berdasarkan Pasal 1 angka 3 diartikan sebagai seseorang yang mengalami
02138|penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan
02139|tindak pidana perdagangan orang;
02140|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendefinisikan bentuk-bentuk
02141|modus atau metode pelaku TPPO dalam melakukan perbuatan TPPO dalam pasal ini
02142|sebagai berikut:
02143|1) “Ancaman kekerasan” berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU TPPO adalah setiap
02144|perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau
02145|Gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang
02146|menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Dalam
02147|modus ini, pelaku TPPO menggunakan ancaman kekerasan untuk
02148|menimbulkan rasa takut atau keterbatasan kebebasan korban TPPO sehingga
02149|
02150|pelaku TPPO dapat merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan,
02151|menampung atau menerima korban TPPO, misal dengan menakuti korban
02152|TPPO bahwa apabila tidak melakukan tindakan yang diperintahkan pelaku
02153|(eksploitasi) maka korban TPPO akan dipukuli atau keluarga korban TPPO akan
02154|dicelakakan, dsb;
02155|2) “Kekerasan” menurut Pasal 1 angka 11 adalah setiap perbuatan secara
02156|melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
02157|psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan
02158|terampasnya kemerdekaan seseorang. Penggunaan kekerasan ini
02159|dimaksudkan agar korban TPPO yang akan dieksploitasi tidak melawan
02160|kehendak atau menuruti perintah dari pelaku TPPO sehingga pelaku TPPO
02161|dapat merekrut, mengangkut, memindahkan, mengirimkan, menerima, dan
02162|menampung korban TPPO tersebut, misal pelaku TPPO memukuli anak-anak
02163|yang akan dijual keluar negeri agar mengikuti kehendaknya, dsb;
02164|3) “Penculikan” menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan menculik,
02165|mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu (baik untuk dibunuh
02166|atau dijadikan sandera. Metode ini dilakukan oleh pelaku TPPO untuk dapat
02167|mengambil kebebasan dari korban TPPO dengan tanpa persetujuan dari orang
02168|yang berwenang atas korban TPPO (orang tua, wali, dsb) untuk kemudian
02169|dikirimkan, diangkut, dan dipindahkan sehingga pelaku TPPO dapat
02170|mengeksploitasi korban TPPO tersebut;
02171|4) “Penyekapan” diartikan oleh KBBI sebagai menaruh di tempat yang tertutup,
02172|mengurung, menutup, atau memingit dalam kamar dan sebagainya. Dalam
02173|modus ini, pelaku TPPO menempatkan korban TPPO dalam suatu tempat yang
02174|tertutup, atau kamar yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain termasuk orang
02175|tua, wali, atau penegak hukum, sehingga pelaku TPPO dapat menjalankan
02176|perbuatan eksploitasi terhadap korban TPPO tersebut;
02177|5) “Pemalsuan” diartikan dalam KBBI sebagai proses, cara, atau perbuatan
02178|memalsukan dengan meniru bentuk aslinya, isi surat atau tulisan, bentuk tanda
02179|tangan yang serupa dengan aslinya. Pemalsuan dalam delik TPPO ini termasuk
02180|dalam bentuk memalsukan identitas pelaku TPPO untuk membuat pelaku TPPO
02181|mendapatkan kepercayaan atau penguasaan atas diri korban TPPO, misal
02182|memalsukan identitas sebagai penyalur tenaga kerja luar negeri yang
02183|bersertifikat, namun ternyata tidak, atau dapat pula dalam bentuk memalsukan
02184|identitas korban TPPO sehingga pelaku TPPO dapat memindahkan, mengirim,
02185|atau mengangkut korban TPPO atau mengekploitasinya tanpa ada yang
02186|mengetahui identitas korban TPPO tersebut, misal dengan memalsukan nama
02187|
02188|korban TPPO yang berbeda dengan identitas kependudukan korban TPPO
02189|sehingga identitas korban TPPO berubah dan tidak dapat dikenali lagi, dsb;
02190|6) “Penipuan” diartikan KBBI sebagai proses, cara, atau perbuatan menipu
02191|(mengecoh), perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu, dan
02192|sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari
02193|untung. Penipuan yang dilakukan pelaku TPPO dapat berupa memberikan janji-
02194|janji atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar kepada korban TPPO yang
02195|membuat korban TPPO mau secara sukarela mengikuti perkataan pelaku
02196|TPPO, misal menjanjikan korban TPPO bekerja dengan penghasilan besar di
02197|luar negeri, namun kenyataannya korban TPPO dipekerjakan sebagai pekerja
02198|seks komersial, dsb;
02199|7) “Posisi rentan” atau berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang
02200|Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai
02201|"kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-
02202|anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat, sedangkan
02203|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan adalah situasi dimana seseorang
02204|tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima. Para pelaku TPPO
02205|memanfaatkan peristiwa di mana korban dan keluarganya dalam keadaan yang
02206|miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk menjadi korban perdagangan orang
02207|kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi, misal korban dan
02208|keluarganya dalam keadaan yang miskin sehingga korban TPPO dieksploitasi
02209|untuk mendapat uang demi kelangsungan hidup keluarganya;
02210|8) “Penjeratan utang” adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau
02211|keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya
02212|atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya
02213|sebagai bentuk pelunasan utang. Korban atau orangtua/walinya telah memiliki
02214|hutang yang tidak sanggup mengembalikan pinjaman karenanya mudah
02215|menyerah mengikuti kemauan pelaku TPPO;
02216|9) “Memberi bayaran atau manfaat” diartikan korban atau orang tua/wali korban
02217|telah menerima pembayaran berupa sejumlah uang atau mendapatkan manfaat
02218|dari pelaku dengan menyerahkan korban TPPO untuk dapat dieksploitasi oleh
02219|pelaku TPPO, sehingga dengan cara ini maka korban dan orang tua/wali sulit
02220|menolak kehendak dari pelaku tindak pidana perdagangan orang;
02221|Menimbang bahwa sebagai tujuan dari terlaksananya perdagangan orang
02222|dalam pasal ini, telah diatur bahwa muara dari rangkaian tindakan para pelaku TPPO
02223|adalah terjadinya eksploitasi pada korban TPPO. Eksploitasi berdasarkan Pasal 1
02224|angka 7 UU TPPO adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
02225|
02226|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
02227|atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
02228|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
02229|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
02230|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
02231|immaterial;
02232|Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam fakta hukum yang didukung dari
02233|keterangan saksi dan barang bukti yang bersesuaian pula dengan keterangan
02234|Terdakwa, awalnya sekitar bulan Oktober 2024 Para Terdakwa berbicara untuk
02235|mencari uang tambahan, lalu Para Terdakwa menghubungi Rusdi untuk menanyakan
02236|apakah ia memiliki kenalan Ladies yang mau bekerja Open B.O, kemudian Rusdi
02237|mencarikan Ladies melalui kenalannya yang biasa dipanggil MAMI. Selanjutnya Rusdi
02238|menawarkan untuk dibawakan Ladies Open B.O dari Siwa, Kabupaten Wajo yang
02239|bernama Saksi Korban 2  dan akan diantar ke Kabupaten Enrekang dengan
02240|membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Lalu Saksi Korban 2
02241|diantar ke rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Penanian Kelurahan Buntu
02242|Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang oleh Rusdi dan temannya yang Para
02243|Terdakwa tidak kenali pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2024, dan pada saat itu
02244|juga Terdakwa serahkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan
02245|pembagian untuk MAMI sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk
02246|akomodosi mengantar Saksi Korban 2 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
02247|ribu rupiah);
02248|Menimbang bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2024 itu juga sembari
02249|menunggu kabar dari Rusdi, Para Terdakwa juga menghubungi Rian untuk kembali
02250|mencari Ladies Open B.O. Rian lalu menawarkan kepada Saksi Korban 1 yang saat
02251|itu tinggal di kost-kostan milik Rian yang berada di Kabupaten Pinrang, dan Para
02252|Terdakwa juga sempat melakukan panggilan Video Call (VC) dengan Saksi Korban 1
02253|dan baru 2 (dua) minggu setelah itu mengiyakan tawaran Terdakwa dan ia minta
02254|dijemput di Kabupaten Pinrang serta minta ditebuskan handphone miliknya yang
02255|digadaikan sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah
02256|beberapa hari menunggu kabar, akhirnya Saksi Korban 1 bersedia bekerja dengan
02257|Para Terdakwa dan minta untuk dijemput di Kabupaten Pinrang. Kemudian pada
02258|tanggal 19 Oktober 2024, Para Terdakwa dan Saksi Korban 2 bersama-sama ke
02259|Kabupaten Pinrang untuk menjemput Saksi Korban 1;
02260|Menimbang bahwa sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi Korban 1 tiba di Kabupaten
02261|Enrekang, Para Terdakwa membawa Saksi Korban 2  dan Saksi Korban 1  ke
02262|Kabupaten Morowali untuk membuka jasa Ladies Open B.O selama 2 (dua) minggu,
02263|
02264|kemudian ketika kembali ke Enrekang pada tanggal 7 November  2024, Para
02265|Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Enrekang;
02266|Menimbang bahwa cara Para Terdakwa mendapatkan pelanggan adalah
02267|dengan Terdakwa II Soim membuat akun MiChat dan bertugas untuk
02268|mengoperasikan aplikasi MiChat tersebut dengan 2 (dua) akun untuk Saksi Korban 2
02269|dan Saksi Korban 1 menggunakan handphone, lalu dengan aplikasi MiChat itulah
02270|Para Terdakwa berkomunikasi dengan pelanggan yang ingin menggunakan jasa
02271|Ladies Open B.O dan mengirimkan alamat kontrakan Para Terdakwa;
02272|Menimbang bahwa tarif yang diserahkan oleh pelanggan sebelum berhubungan
02273|dengan Ladies Para Terdakwa yakni sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
02274|Menimbang bahwa Terdakwa I Susan berperan untuk mempromosikan para
02275|Ladies Open B.O dan mengatur uang dari pelanggan, sedangkan Terdakwa II Soim
02276|yang mengoperasikan Aplikasi MiChat;
02277|Menimbang bahwa untuk Saksi Korban 2, Para Terdakwa memberikan upah
02278|berupa membelikan handphone seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu
02279|rupiah), sedangkan upah untuk Saksi Korban 1, Para Terdakwa mengeluarkan uang
02280|sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai tebusan
02281|handphonenya yang digadaikan;
02282|Menimbang bahwa Para Terdakwa menjanjikan gaji masing-masing kepada
02283|Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per
02284|bulan;
02285|Menimbang bahwa Terdakwa I Susan dan Terdakwa II Soim menggunakan
02286|uang hasil Open B.O untuk membayar utang BPKB motor yang sudah Para
02287|Terdakwa jaminkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap
02288|bulannya, selain itu Para Terdakwa juga pakai untuk dikirim ke anak-anak Terdakwa
02289|yang berada di kampung dan untuk keperluan sehari-hari;
02290|Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim
02291|melihat upaya para Terdakwa dalam menjalankan bisnis Open B.O yang diawali
02292|dengan menghubungi Rusdi dan Rian untuk mendapatkan wanita yang akan
02293|dijadikan sebagai Ladies Open BO. Niat bisnis ini pula sudah dikonkritkan setelah
02294|adanya umpan balik dari Rusdi yang menghubungkan Para Terdakwa dengan Mami
02295|untuk melakukan pembicaraan bisnis dengan Mami untuk “mentransfer” wanita untuk
02296|menjadi anggota Ladies Open BO milik para Terdakwa dan pengangkutan Saksi
02297|Korban 2  oleh Rusdi sampai dengan tiba di Enrekang dengan total biaya
02298|Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bentuk konkrit kedua dieksekusi
02299|setelah adanya umpan balik dari Rian dan Saksi Korban 1 yang menyepakati untuk
02300|bergabung menjadi Ladies Open B.O Para Terdakwa dengan mahar sejumlah
02301|
02302|Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk penebusan gadai
02303|Handphone Saksi Korban 1. Lalu upaya Para Terdakwa tersebut ditutup dengan
02304|penjemputan Saksi Korban 1 di Pinrang oleh Para Terdakwa;
02305|Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menilai berdasarkan rangkaian upaya
02306|Terdakwa untuk memulai menjalankan bisnis Open BO tersebut, Para Terdakwa telah
02307|sebelumnya melakukan “perekrutan” anggota berupa Saksi Korban 1 dan Saksi
02308|Korban 2 dengan cara menerima Saksi Korban 2 dari Mami melalui perantaraan
02309|Rusdi dan melakukan penjemputan Saksi Korban 1 dari Pinrang ke lokasi bisnis Para
02310|Terdakwa di Kabupaten Enrekang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub
02311|unsur “Melakukan perekrutan seseorang” telah nyata terwujud dalam perbuatan Para
02312|Terdakwa;
02313|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim melihat bahwa sedari awal ketika
02314|melakukan perekrutan terhadap Saksi Korban 2, Para Terdakwa telah mengetahui
02315|latar belakang dari Saksi Korban 2 yang sebelumnya bekerja sebagai Ladies Open
02316|BO dan LC di bawah Mami, yang mana Saksi Korban 2 diketahui menggunakan
02317|pekerjaannya tersebut untuk menghasilkan uang dalam rangka pemenuhan
02318|kebutuhannya, di samping itu pula, dari hasil pembicaraan dengan Saksi Korban 2,
02319|Para Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Korban 2  menginginkan sebuah
02320|handphone sebagai syarat untuk bekerja di bawah Para Terdakwa. Dengan
02321|memanfaatkan kondisi tersebut, Para Terdakwa dapat melakukan rekrutmen
02322|terhadap Saksi Korban 2  dengan memenuhi keinginannya berupa membelikan
02323|handphone dan menjadikannya sebagai “utang” yang hanya dapat dibayar melalui
02324|upah pekerjaan Saksi Korban 2 sebagai Ladies Open BO Para Terdakwa;
02325|Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menemukan bahwa dalam perekrutan
02326|Saksi Korban 1, Para Terdakwa melalui Rian dan komunikasinya dengan Saksi
02327|Korban 1 telah mengetahui bahwa Saksi Korban 1 sedang tidak bekerja dan pada
02328|saat itu sedang mencari uang untuk membayar gadai handphonenya yang akan jatuh
02329|tempo, lalu Para Terdakwa masuk dengan menawarkan pekerjaan yang telah
02330|diketahui oleh Saksi Korban 1  dapat memberikannya penghasilan dan dengan
02331|kesepakatan antara keduanya, Saksi Korban 1 setuju untuk bekerja sebagai Ladies
02332|Open BO dengan Terdakwa setelah gadai handphonenya ditebus dan bersedia
02333|apabila penebusan tersebut tetap menjadi utang dari Saksi Korban 1 yang hanya
02334|dapat dilunasi dengan bekerja sebagai Ladies Open BO;
02335|Menimbang bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim telah
02336|dapat menarik untaian kesimpulan mengenai modus Para Terdakwa dalam
02337|melakukan perekrutan Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2, yakni Para Terdakwa
02338|memberikan “utang” kepada keduanya sebagai jaminan agar Saksi Korban 1 dan
02339|
02340|Saksi Korban 2 tidak dapat menolak ajakan Para Terdakwa untuk bekerja sebagai
02341|Ladies Open BO, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan
02342|penjeratan utang” telah nyata terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;
02343|Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan, setelah Saksi
02344|Korban 1 dan Saksi Korban 2 berhasil direkrut dan dibawa ke lokasi bisnis Para
02345|Terdakwa, dengan perantaraan aplikasi MiChat yang dijalankan oleh Terdakwa II
02346|Soim dan promosi dari Terdakwa I Susan, Para Terdakwa telah berhasil
02347|mendapatkan pelanggan yang menggunakan jasa Saksi Korban 2 dan Saksi Korban
02348|1, yang berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan
02349|berjumlah 2 hingga 4 orang perhari dengan kisaran tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
02350|rupiah) per sesi per orang selama 3 (tiga) hari. Dari fakta hukum juga, diketahui bahwa
02351|Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 dibawa ke Morowali untuk diperdagangkan
02352|jasanya selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Dari kesemua pelanggan yang
02353|membayar layanan jasa seks komersial oleh Saksi Korban 2 dan Saksi Korban 1,
02354|semua uang pembayaran di luar tip kepada masing -masing korban diterima dan
02355|dimanajemen oleh Terdakwa I Susan, baik untuk penggantian biaya penebusan
02356|handphone Saksi Korban 1 maupun biaya pembelian handphone Saksi Korban 2,
02357|maupun biaya hidup dan operasional Para Terdakwa dan para Saksi tersebut hingga,
02358|walaupun tidak dapat diketahui secara pasti, uang hasil dari jasa seks komersial yang
02359|dibisniskan Para Terdakwa tersebut telah dipergunakan untuk membiayai
02360|pembayaran gadai sepeda motor keluarga Para Terdakwa dan mengirimi biaya hidup
02361|anaknya di kampung;
02362|Menimbang bahwa selain dari pemanfaatan hasil seks komersial tersebut,
02363|berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, Para Terdakwa
02364|memang ingin melakukan rekrutmen dan penyediaan jasa seks komersial tersebut
02365|menjadi sumber mata pencahariannya pengganti pekerjaan Para Terdakwa
02366|sebelumnya yang merupakan pedagang mainan, pakaian dan parfum. Hal ini pula
02367|telah tercermin dari Para Terdakwa yang fokus dalam memperdagangkan layanan
02368|jasa seks komersial dan tidak melakukan pekerjaan lamanya sebagai pedagang