01782|telah menjelaskan pengertian eksploitasi, yaitu  :
01783|“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01784|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01785|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01786|
01787|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01788|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01789|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01790|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01791|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01792|Bahwa  dengan  berhasilnya  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01793|diberangkatkan oleh Saksi Nurbaety Alias Beti Binti Sukarma (berkas
01794|terpisah) dan bekerja untuk majikan di Irak mengakibatkan Terdakwa
01795|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  memperoleh  keuntungan  materiil,
01796|dengan  demikian  unsur  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01797|tereksploitasi telah terpenuhi;
01798|Bahwa dengan dipenuhinya secara nyata unsur proses, cara dan tujuan
01799|dalam  pembuktian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  pada
01800|perkara ini maka Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris terbukti telah
01801|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  terhadap  Saksi  Korban
01802|Wayem Binti (Alm) Taryo;
01803|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01804|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:
01805|        Pasal 49 :
01806|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :
01807|- Badan;
01808|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01809|- Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01810|untuk kepentingan Perusahaan sendiri;
01811|Pasal 51: 
01812|Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan pekerja migran
01813|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01814|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri;
01815|        Pasal 59 : 
01816|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01817|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01818|        Pasal 5 : 
01819|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01820|memenuhi persyaratan :
01821|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01822|- Memiliki Kompetensi;
01823|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01824|
01825|- Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01826|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01827|Pasal 13 : 
01828|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01829|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01830|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01831|wajib melampirkan  fotocopy buku nikah;
01832|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01833|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01834|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01835|- Surat  Keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01836|kesehatan dan psikologi;
01837|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01838|- Visa kerja;
01839|- Perjanjian Penempatan pekerja migran Indonesia dan
01840|- Perjanjian kerja;
01841|Pasal 7 : 
01842|Perlindungan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  Pekerja  Migran
01843|Indonesia meliputi :
01844|- Perlindungan sebelum bekerja;
01845|- Perlindungan selama bekerja;
01846|- Perlindungan setelah bekerja;
01847|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
01848|Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja
01849|Migran Indonesia :
01850|         Pasal 6 : 
01851|Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan melalui:
01852|- Sebelum bekerja;
01853|- Selama bekerja dan
01854|- Setelah bekerja;
01855|Pasal 7 : 
01856|Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
01857|dilakukan melalui :
01858|- Pemberitan Informasi;
01859|- Pendaftaran;
01860|- Seleksi;
01861|- Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
01862|
01863|- Penandatanganan perjanjian penempatan;
01864|- Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;
01865|- Pengurusan Visa kerja;
01866|- OPP;
01867|- Penandatanganan Perjanjian Kerja dan
01868|- Pemberangkatan;
01869|Paragraf 3. Selama bekerja
01870|         Pasal 24 : 
01871|(1). Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01872|b  dimulai  sejak  Pekerja  Migran  Indonesia  tiba  di  negara  tujuan
01873|penempatan;
01874|(2). Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
01875|melaporkan kedatangan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat
01876|Dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan penempatan melalui
01877|Mitra Usaha P3MI.
01878|(3). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01879|di negara tujuan penempatan melakukan pendataan kedatangan dan
01880|keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama  berada  di  negara
01881|tujuan penempatan.
01882|         Pasal 25 : 
01883|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
01884|negara tujuan penempatan melakukan pembinaan kepada Pekerja Migran
01885|Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan.
01886|         Pasal 26 :
01887|(1). Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01888|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
01889|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
01890|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan.
01891|(2). Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk
01892|wajib melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada
01893|ayat ( 1 )
01894|Paragraf 4. Setelah bekerja.
01895|(1). Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
01896|c dimulai sejak  pekerja migran Indonesia tiba di debarkasi Indonesia
01897|(2) Dalam hal Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada
01898|ayat  (1)  bermasalah  berdasarkan  laporan  dari  atase
01899|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh
01900|
01901|Kepala perwakilan Republik Indonesia, BP2MI  memfasilitasi Pekerja
01902|Migran Indonesia di Debarkasi Indonesia.
01903|- Bahwa  Penempatan  dan  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  di
01904|Kota Erbil Negara Kurdistan of Irak tidak mempunyai peraturan perundang-
01905|undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian
01906|tertulis  antara  pemerintah  Negara  Irak  dengan  pemerintah  Republik
01907|Indonesia,  dan/atau  tidak  memiliki  sistem  Jaminan  sosial  dan/atau
01908|asuransi yang melindungi pekerja asing;
01909|- Bahwa pada saat proses penempatan Korban ke Negara Kurdistan of
01910|Irak terjadi, Indonesia masih menerapkan  moratorium atau penghentian
01911|sementara terhadap penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara di
01912|kawasan  Timur  Tengah  untuk  pengguna  perseorangan  yang  mana
01913|termasuk  didalamnya  adalah  Irak,  pekerja  rumah  tangga  bekerja  pada
01914|perseorangan sehingga termasuk yang dilarang.  Hal ini tertuang dalam
01915|Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  260  Tahun  2015  Tentang
01916|Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada
01917|Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah;
01918|         Pasal 13 : 
01919|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01920|wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01921|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01922|melampirkan foto kopi buku nikah.
01923|- Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau wali
01924|yang diketahui oleh Kepala Desa /Lurah.
01925|- Sertifikat Kompetensi Kerja.
01926|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01927|kesehatan dan psikologi;
01928|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01929|- Visa kerja;
01930|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01931|- Perjanjian kerja;
01932|- Dan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
01933|291  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penempatan  dan
01934|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Negara Irak melalui Sistem
01935|penempatan satu kanal.
01936|Pasal 69 :
01937|
01938|Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
01939|Indonesia;
01940|- Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Saksi Nurbaety
01941|Alais Beti Binti (Alm) Sukarma (berkas terpisah) tidak diperbolehkan
01942|melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atas nama Saksi
01943|Wayem Binti (Alm) Taryo bukan melalui Pemerintah dan bukan melalui
01944|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01945|- Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dan Saksi Nurbaety
01946|Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  (berkas  terpisah)  tidak  mempunyai
01947|SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indoensia) sehingga tidak
01948|diperbolehkan menempatkan Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo sebagai
01949|Pekerja Migran Indonesia ke Irak;
01950|Pasal 13 : 
01951|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01952|wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01953|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01954|melampirkan fotokopi buku nikah.
01955|- Surat Keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01956|wali yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah.
01957|- Sertifikat kompetensi kerja
01958|- Surat  Keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01959|kesehatan dan psikologi
01960|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat
01961|- Visa Kerja
01962|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan
01963|- Perjanjian Kerja
01964|Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01965|(Alm) Idris dan Saksi Nurbaety  Alias Beti Binti (Alm) Sukarma (berkas
01966|terpisah)  dapat  dikategorikan  telah  melanggar  peraturan  perundang-
01967|undangan yang berlaku sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang
01968|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
01969|Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01970|Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01971|- Bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007
01972|Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :
01973|Pasal 4 : 
01974|
01975|Setiap orang  yang  membawa warga negara  Indonesia ke  luar  wilayah
01976|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar
01977|wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01978|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01979|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
01980|paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
01981|- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
01982|Pekerja Migran Indonesia :
01983|        Pasal 81 : 
01984|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01985|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01986|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01987|Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01988|         Pasal 69 : 
01989|Orang perseorangan dilarang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran
01990|Indonesia;
01991|        Pasal 83 : 
01992|Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01993|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01994|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01995|(sepuluh)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima
01996|belas miliar rupiah);
01997|Pasal 68 : 
01998|Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi
01999|persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
02000|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e;
02001|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e :
02002|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
02003|memenuhi persyaratan:
02004|- Memiliki Kompetensi;
02005|- Sehat Jasmani dan Rohani;
02006|- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
02007|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
02008|Pasal 86 : 
02009|Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda
02010|paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar  rupiah),  setiap
02011|Orang yang:
02012|
02013|- Membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah
02014|ditanggung  calon  Pemberi  Kerja  kepada  Calon  Pekerja  Migran
02015|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
02016|- Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara
02017|tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal
02018|72 huruf b;
02019|- Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
02020|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c atau
02021|- Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  negara  tujuan
02022|penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d
02023|Pasal 72 huruf b sampai dan huruf c:
02024|Bahwa setiap Orang dilarang :
02025|- Menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara
02026|tertentu yang dinyatakan tertutup;
02027|- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
02028|- Bahwa Ahli  Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  saat ini menjabat sebagai
02029|Penyuluh Hukum Ahli Muda Biro Hukum Kementerian P2MI/BP2MI; 
02030|- Bahwa  saat  ini  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,bertugas  di  Biro
02031|Hukum Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI pada
02032|Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sekaligus sebagai Ketua
02033|Pokja Bantuan Hukum, Advokasi, Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum
02034|Biro Hukum Sekretariat Jenderal KP2MI/BP2MI;
02035|- Bahwa  dalam  ketentuan  Peraturan  Konvensi  Internasional,  Undang-
02036|Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
02037|Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal
02038|Niaga  Migran  dan  Awak  Kapal  Perikanan  Migran,  Peraturan
02039|Badan/Standar  perjanjian  kerja  untuk  waktu  bekerja  adalah  selama  8
02040|(delapan)  jam.  Sehingga  apabila  jam  kerja  yang  melebihi  ketentuan
02041|standar  selama  8  (delapan)  jam/hari  sudah  termasuk  dalam  kategori
02042|membuat orang tereksploitasi. Dan dalam pengertian tentang eksploitasi
02043|yang  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  sesuai  dengan
02044|ketentuan  Pasal  26  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
02045|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyatakan
02046|bahwa  persetujuan  korban  tidak  menghilangkan  penuntutan  pidana
02047|terhadap pelaku perdagangan orang. Artinya, pelaku tetap dapat dituntut
02048|pidana  meskipun  korban  telah  menyetujui  eksploitasi  yang  dialaminya.
02049|Sehingga  meskipun  sudah  ada  persetujuan  dari  korban,  atau  yang
02050|
02051|memberikan izin dari orang tua/ suami korban, tetap dapat masuk kategori
02052|ekploitasi  pada  tujuan  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Dan
02053|perekrutan hanya dapat dilakukan melalui Lembaga yang berwenang. Dan
02054|jika perorangan atau koorporasi selain 3 (tiga) entitas (BP2MI, P3MI, dan
02055|Perusahan untuk Perusahaan) dilarang menempatkan PMI sebagaimana
02056|ketentuan  Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  “Melarang
02057|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perseorangan”. Jika
02058|seseorang melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa
02059|izin atau tanpa badan hukum yang sah, maka akan dijerat pidana. Pidana
02060|yang dikenakan adalah hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
02061|atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (Lima  belas  miliar
02062|rupiah)”;
02063|- Bahwa Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara sah dapat
02064|dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
02065|agen penyalur yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Proses rekrutmen
02066|melalui  jalur  BP2MI  adalah  jalur  pemerintah,  sedangkan  melalui  agen
02067|penyalur  swasta  juga  sah  jika  agen  tersebut  memiliki  izin  resmi.
02068|Sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran
02069|Indonesia  Nomor  2  Tahun  2025  Tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan
02070|Pencabutan  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Bahwa
02071|perektrutan harus mempunyai izin dan harus memenuhi  izin SIP2MI;
02072|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  menerangkan  tentang
02073|perbedaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun
02074|2017 dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 21 Tahun 2017 ada
02075|pada  1.  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dibagi  rata  dari
02076|Pemerintah  Daerah/Kota  dan  aspek  perlindungan  pada  saat  Selama,
02077|Sebelum, Setelah sesuai tahapan. Aspek larangan dan pidana antara lain :
02078|Negara  tertutup  (Pasal  68,  Penempatan  tidak  memenuhi  syarat  umur,
02079|Tidak Kompeten, serta ketentuan Pasal 13 dan Pasal 88). Pada Undang-
02080|Undang  Nomor  21  Tahun  2017  pada  Aspek  Pemidanaan  dan  unsur
02081|Eskploitasi,  dimana  dua  ketentuan  Undang-Undang  tersebut  saling
02082|beririsan seperti halnya untuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
02083|adalah unsur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
02084|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal, S.H.,  M.H.,  juga  menerangkan  terkait
02085|Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260
02086|Tahun 2015 Tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga
02087|Kerja  Indonesia  pada  Pengguna  Perseorangan  di  Negara-Negara
02088|
02089|Kawasan Timur Tengah dimana salah satunya adalah Negara Irak, sampai
02090|saat ini Surat Keputusan tersebut masih belum dicabut dan berlaku; 
02091|- Bahwa Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., menerangkan secara historis
02092|mengapa  terdapat  Ketentuan  Penutupan  Penempatan  Pekerja  Migran
02093|Indonesia  (PMI),  karena  sebelumnya  sudah  ada  Moratorium dengan
02094|Pemerintah Arab Saudi pada Tahun 2011 dilakukan perluasan menjadi 19
02095|(sembilan  belas)  negara  di  Timur  Tengah  dimana  di  Kawasan  Timur
02096|Tengah  untuk  Pekerja  Migran  dari  Indonesia  menerapkan  Sistem
02097|Kafil/Kafalah dimana pekerja tidak mempunyai ruang gerak yang bebas
02098|dan seolah seperti menjadi hak milik, tidak mengakses perlindungan bagi
02099|Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),  menerapkan  hukuman  mati  kepada
02100|Pekerja  Migra  Indonesia  (PMI)  tanpa  melalui  notifikasi ke  Pemerintah
02101|Republik  Indonesia  dan  komponen  regulasi  belum  mendukung
02102|perlindungan. Atas dasar alasan ini maka terdapat ketentuan pembatasan