01416|fisik dalam bentuk persetubuhan terhadap korban, tetapi dari keseluruhan pola
01417|relasi  kuasa,  manipulasi,  tekanan  psikologis,  dan  penyalahgunaan  posisi
01418|dXXXnan  yang  menyebabkan  korban  tidak  lagi  memiliki  kebebasan  untuk
01419|menolak. Pendekatan ini sejalan dengan teori integral protection , yang menilai
01420|kekerasan  seksual  sebagai  kejahatan  terhadap  martabat,  otonXXX,  dan
01421|integritas  psikis  korban.  Oleh  karena  itu,  terpenuhinya  hubungan
01422|ketergantungan, ketidaksetaraan, dan kerentanan merupakan indikator objektif
01423|bahwa korban berada pada posisi yang tidak bebas sehingga setiap tindakan
01424|pelaku yang menggerakkan atau membuat korban membiarkan perbuatan cabul
01425|terjadi,  harus  dianggap  memenuhi  unsur  delik  sebagaimana  dimaksud  oleh
01426|undang-undang;
01427|Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini
01428|telah mencermati seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari
01429|keterangan Anak Saksi, Para Saksi, keterangan Anak Korban, keterangan Anak,
01430|alat bukti surat (Visum et Repertum dan Hasil Pemeriksaan Psikologis), maupun
01431|barang bukti, guna membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
01432|oleh Penuntut Umum;
01433|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perbuatan  ANAKHakim
01434|memfokuskan  pembuktian  pada  frasa  " memanfaatkan  kerentanan"  dan
01435|”memaksa atau membiarkan dilakukan persetubuhan ". Frasa ini ditujukan pada
01436|pemanfaatan ketidakseimbangan relasi kuasa atau kondisi kelemahan Korban
01437|untuk mencapai tujuan persetubuhan;
01438|Menimbang,  Bahwa  telah  terjadi  peristiwa  persetubuhan  yang
01439|melibatkan Anak Korban yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan lima
01440|pelaku  yaitu  SAKSI  IV,  Anak  Saksi,  SAKSI  V,  SAKSI  VI,  dan  SAKSI  VII,
01441|persetubuhan terjadi pada rentang waktu Hari Minggu, tanggal XXXXXXXXX
01442|sekitar  pukul  20.00  Wita  hingga  Hari  Senin,  tanggal  XXXXXXXXXXXsekitar
01443|pukul 04.00  Wita dini hari, lokasi persetubuhan  adalah  di Kamar Kos Anak
01444|Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01445|
01446|Korban yang terletak di SOPPENG dan di Kos milik SAKSI V  yang terletak di
01447|Kabupaten Soppeng;
01448|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terbukti
01449|bahwa  Anak  Korban  memiliki  kerentanan  yang  sangat  tinggi,  baik  karena
01450|usianya  yang  masih  Anak,  riwayat  trauma  sebelumnya,  maupun  kondisi
01451|psikologisnya. Kerentanan ini dimanfaatkan secara nyata oleh Anak dan para
01452|pelaku lainnya melalui pengondisian lingkungan di mana Anak Korban dijemput
01453|di Warkop tempat kerja Anak Korban dibawa ke Kos Anak Korban dan dibawa
01454|ke Kos untuk dihadapkan dan disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Saksi dan
01455|SAKSI IVdi kos Anak Korban dan di Kos oleh 5 (lima orang pelaku) termasuk
01456|Anak.  Keadaan  ini  menciptakan  ketidaksetaraan  dan  isolasi  sosial  yang
01457|ekstrem;
01458|Menimbang, bahwa ANAKmenyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu)
01459|kali di Kos milik SAKSI V . Kemudian, persetubuhan yang dilakukan di Kos
01460|terjadi secara bergiliran. Anak Saksi adalah yang pertama menyetubuhi Anak
01461|Korban di Kos setelah itu digilir secara bergantian melakukan persetubuhan ke
01462|Anak Korban oleh Anak, SAKSI IV, SAKSI V, SAKSI VI, dan SAKSI VII;
01463|Menimbang,  bahwa  tindakan  ”memaksa”  terbukti  pada  tahap  awal
01464|persetubuhan di Kos SOPPENG, di mana Anak Korban menolak untuk dijemput
01465|oleh  ANAKdan  XXXXXXXXX,  namun  ANAKdan  Anak  Saksi  tetap  memaksa
01466|Anak  untuk  dibawa  ke  Kos  untuk  disetubuhi  secara  bersama-sama,  yang
01467|menunjukkan adanya vis compulsiva (paksaan) secara fisik dan psikologis;
01468|Menimbang, bahwa puncak pemanfaatan kerentanan terjadi di Kos, di
01469|mana Anak Korban tidak lagi melakukan perlawanan dan dinyatakan sudah
01470|pasrah dan kelelahan. Dalam tinjauan psikologi (Viktimologi), kondisi ini tidak
01471|dapat  diartikan  sebagai  persetujuan,  melainkan  sebagai  manifestasi  dari
01472|learned  helplessness atau  tonic  immobility,  yaitu  respons  biologis  korban
01473|terhadap trauma berulang dan ancaman ekstrem;
01474|Menimbang, bahwa air mani (sperma) ANAK ke luar 1 (satu) kali di atas
01475|kasur Kos milik SAKSI V, hal ini membuktikan bahwa perbuatan Anak sangatlah
01476|merendahkan martabat Anak Korban dan tidak memiliki hati nurani;
01477|Menimbang,  bahwa  pada  saat  di  Kos  Anak  alih-alih  menghentikan
01478|perbuatan tersebut, justru mengambil keuntungan dari kondisi pasrah Korban
01479|tersebut, dengan langsung menyetubuhi Anak Korban setelah disetubuhi oleh
01480|Anak Saksi tanpa ada izin atau persetujuan dari Anak Korban, yang mana hal
01481|tersebut merupakan tindakan yang secara aktif membiarkan dan menggerakkan
01482|Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01483|
01484|Korban untuk melanjutkan atau membiarkan persetubuhan bergiliran dengan
01485|Anak dan pelaku lainnya;
01486|Menimbang,  bahwa  Hakim  berpandangan  bahwa  tindakan  Anak
01487|dilakukan  dengan  kesengajaan  ( dolus),  karena  persetubuhan  di  Kos  telah
01488|direncanakan sebelumnya dan Anak mengakui adanya niat untuk menyetubuhi
01489|Korban karena SAKSI IVpertama kali menyetubuhi Anak Korban di rumah Kos
01490|Anak Korban bersama Anak Saksi yang membuat Anak ingin melakukan karena
01491|penasaran dan sudah tidak dapat menahan hawa nafsunya yang membuatnya
01492|ikut menyetubuhi Anak Korban di Kos, yang menunjukkan adanya  willens en
01493|wetens (kehendak  dan  pengetahuan)  untuk  melakukan  kejahatan,  tanpa
01494|mengindahkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban;
01495|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung
01496|Republik  Indonesia  Nomor:  854  K/Pid/1983  tanggal  30  Oktober  1984  yang
01497|kaidah hukumnya menentukan bahwa seorang laki-laki terbukti telah bersama-
01498|sama  dengan  seorang  perempuan  dalam  satu  kamar  adalah  merupakan
01499|petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut;
01500|Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum et Repertum
01501|Nomor  XXXXXXXXXXXXtanggal  XXXXXXXXXXXX  yang  dibuat  dan
01502|ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXX Dokter Specialis Obstetri dan Ginekologi
01503|Pemeriksa  di  Poliklinik  Obgyn  XXXXXXXXX,  telah  memeriksa  Anak  Anak
01504|Korban  pada  hari  Kamis  tanggal  XXXXXXXXXXXX,  pukul  XXXXXXXWita
01505|dengan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa pasien data ke rumah sakit
01506|dengan  tingkat kesadaran  adalah  sadar  penuh dan  tanda-tanda vital dalam
01507|batas normal. Ditemukan luka lecet pada perineum posterior dengan selaput
01508|darah tidak utuh dengan robekan di arah pukul 3 dan pukul 6. Tidak ditemukan
01509|tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya;
01510|Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pendampingan Sosial
01511|(Lapsos) Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) yang ditandatangani oleh
01512|XXXXXXX  selaku  Seksi  Anak,  XXXXXXX.  selaku  Pekerja  Sosial,  dan
01513|XXXXXXX, S.STP,MM selaku Kepala Dinas Sosial pada tanggal XXXXXXXyang
01514|pada  kesimpulannya  yaitu  memberikan  rekomendasi  dan  saran  bahwa
01515|sebaiknya Anak Korban melakukan pemeriksaan secara rutin, baik pemeriksaan
01516|kesehatan, pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan mental, Anak Korban juga
01517|masih membutuhkan bimbingan dari orang tua dan meningkatkan pengawasan
01518|serta bijak dalam menggunakan alat elektronik;
01519|Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis
01520|Nomor  XXXXXXXXX  tanggal  XXXXXXXXXatas  nama  Anak  Korban  (Anak
01521|Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01522|
01523|Korban) oleh Psikolog Pemeriksa XXXXXXXXX., Psikolog yang simpulannya
01524|sebagai berikut: Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani
01525|pemeriksaan  dan  memberikan  keterangan;  Keterangan  Anak  Korban
01526|bersesuaian  dengan  kriteria  keterangan  yang  layak  dipercaya.  Peristiwa
01527|kekerasan seksual terjadi pada tanggal XXXXXXXXX sekitar pukul 20.00 WITA
01528|hingga XXXXXXXXXXXsekitar pukul 04.00 WITA di kamar kos Anak Korban dan
01529|Kos, melibatkan enam pelaku (XXXXXXXXX) yang secara paksa dan bergiliran
01530|menyetubuhi  Korban  meskipun  Korban  menolak;  Anak  Korban  memiliki
01531|kerentanan  yang  sangat  tinggi  untuk  menjadi  korban  kekerasan  seksual
01532|berdasarkan  faktor  risiko  pada  level  individual  (usia  Anak,  jenis  kelamin
01533|perempuan,  riwayat  kekerasan  seksual  sebelumnya,  kerentanan  kesehatan
01534|mental,  self-esteem  rendah),  level  keluarga  (struktur  keluarga  terganggu,
01535|pemantauan  orang  tua  minimal,  kehangatan  emosional  rendah),  dan  level
01536|komunitas-sosial  (isolasi  sosial,  kerentanan  ekonXXX,  pendidikan  seksual
01537|terbatas);  Ditemukan  dampak  psikologis  yang  signifikan  pada  Anak  Korban
01538|berupa gejala Gangguan Stres Akut (ASD) dengan pola dan keparahan yang
01539|konsisten  dengan  Gangguan  Stres  Pascatrauma  Kompleks  (Complex  Post-
01540|traumatic Stress Disorder), mencakup kesulitan regulasi emosi, citra diri negatif,
01541|masalah interpersonal yang persisten, ideasi bunuh diri, dan hendaya fungsional
01542|yang berat. C-PTSD pada Anak Korban adalah hasil kumulatif dari paparan
01543|trauma berulang: riwayat kekerasan seksual pada usia XXXXXXXXX, ditambah
01544|trauma berat dari peristiwa 26-XXXXXXXXXXXyang melibatkan enam pelaku
01545|secara bergiliran;
01546|Menimbang, bahwa dampak perbuatan tersebut terbukti menimbulkan
01547|luka lecet dan robekan pada selaput dara Korban serta menimbulkan dampak
01548|psikologis  berat  berupa  Gangguan  Stres  Pascatrauma  Kompleks  (C-PTSD)
01549|dengan  gejala  ideasi  bunuh  diri,  yang  kesemuanya  membuktikan  adanya
01550|kausalitas  antara  perbuatan  Anak  dan  pelaku  lainnya  terhadap  penderitaan
01551|yang dialami Anak Korban;
01552|Menimbang, bahwa walaupun adanya luka lama korban karena adanya
01553|riwayat  kekerasan  seksual  Anak  Korban  di  umur  XXXXXXXXX  tidak
01554|menghilangkan  keyakinan  Hakim  bahwa  Anak  melakukan  persetubuhan
01555|terhadap Anak Korban, dan hal tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi
01556|dan Keterangan Anak sendiri bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada
01557|Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Kos milik SAKSI V ;
01558|Menimbang, bahwa, dengan demikian perbuatan Anak, telah terbukti
01559|secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menyalahgunakan kepercayaan
01560|Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01561|
01562|yang timbul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, memanfaatkan kerentanan,
01563|ketidaksetaraan, memaksa dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk
01564|melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
01565|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
01566|maka unsur “ Menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat,
01567|hubungan  keadaan,  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan,  memaksa
01568|dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan
01569|dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;
01570|Ad.3. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
01571|Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mengurai unsur "Dilakukan
01572|oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu",  yang  dalam  ilmu  hukum
01573|pidana  merujuk  pada  konsep  Penyertaan  ( Deelneming)  sebagaimana  diatur
01574|dalam Pasal 55 KUHP atau konteks persetubuhan secara bersama-sama yang
01575|memperberat pidana. Unsur ini menuntut adanya kerja sama yang disengaja
01576|antara para pelaku dalam mewujudkan delik;
01577|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01578|persidangan, terbukti bahwa peristiwa persetubuhan Anak Korban melibatkan
01579|ANAKbersama-sama dengan lima pelaku lainnya yaitu SAKSI IV, Anak Saksi,
01580|SAKSI V, SAKSI VI, dan SAKSI VII), sehingga total pelaku berjumlah enam
01581|orang. Jumlah ini secara kuantitas telah memenuhi frasa ” 2 (dua) orang atau
01582|lebih”;
01583|Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ” bersekutu” atau adanya
01584|perserikatan kehendak (samenloop van daders), Hakim merujuk pada rangkaian
01585|peristiwa sebagai berikut:
01586|- Tahap Permulaan: Anak Korban disetubuhi pertama kali oleh SAKSI IV,
01587|yang kemudian diikuti oleh Anak Saksi di Kos Anak Korban di SOPPENG;
01588|- Tahap  Perencanaan :  Setelah  persetubuhan  pertama,  SAKSI
01589|IVmenceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya di rumah SAKSI
01590|VII, dan SAKSI V  serta SAKSI IVmenyuruh Anak Saksi dan ANAKuntuk
01591|menjemput  Korban  dan  membawanya  kembali  ke  Kos  untuk  disetubuhi
01592|secara  bersama-sama,  fakta  ini  secara  tegas  menunjukkan  adanya
01593|kesepakatan jahat (common design) dan perencanaan yang disengaja;
01594|- Tahap Pelaksanaan: Persetubuhan di Kos dilakukan secara bergiliran
01595|oleh keenam pelaku. Pelaksanaan secara bergiliran tersebut adalah wujud
01596|nyata  dari  kerja  sama  aktif  dalam  menjalankan  rencana  yang  telah
01597|disepakati;
01598|Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01599|
01600|Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens
01601|Sit Rea (suatu tindakan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya niat
01602|jahat),  persekongkolan  yang  dibuktikan  melalui  perencanaan  dan  eksekusi
01603|secara  bergiliran  menunjukkan  adanya  niat  jahat  ( mens  rea)  yang  sama
01604|(gemeenschappelijke  bedoeling )  dari  para  pelaku  untuk  melakukan
01605|persetubuhan terhadap Anak Korban;
01606|Menimbang,  bahwa  dalam  perspektif  Prinsip  Hak  Asasi  Manusia,
01607|khususnya Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) dan prinsip-prinsip anti-kekerasan
01608|terhadap perempuan, tindakan persetubuhan yang dilakukan secara beramai-
01609|ramai dan bersekutu ( gang rape ) merupakan bentuk kekerasan seksual yang
01610|terorganisir dan merupakan pelanggaran HAM berat. Adanya penyertaan ini
01611|tidak hanya memperberat hukuman tetapi juga menunjukkan tingkat kejahatan
01612|yang  lebih  serius  karena  melibatkan  relasi  kuasa  kelompok  melawan
01613|kerentanan individu (Anak Korban);
01614|Menimbang,  bahwa  dari  sudut  pandang  Teori  Kriminologi,  khususnya
01615|Teori Asosiasi Diferensial ( Sutherland) dan Teori Subkultur Geng, tindakan ini
01616|adalah perwujudan dari pembelajaran perilaku kriminal dalam suatu kelompok
01617|(subkultur). Adanya  perencanaan dan  eksekusi bersama memperkuat ikatan
01618|kelompok  dan  menegaskan  dXXXnasi.  Tindakan  bersekutu  ini  menunjukkan
01619|bahwa kejahatan tersebut adalah hasil dari pemufakatan dan bukan sekadar
01620|insiden spontan;
01621|Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa Anak
01622|dan seluruh pelaku lainnya telah bertindak sebagai pembuat ( pleger) dalam
01623|tindak pidana ini, baik sebagai yang melakukan secara langsung maupun yang
01624|turut  melakukan  ( medepleger)  karena  memiliki  kontribusi  esensial  terhadap
01625|terlaksananya kejahatan. Oleh karena itu menurut Hakim unsur “ Dilakukan oleh
01626|2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu”  telah  terbukti  secara  sah  dan
01627|meyakinkan;
01628|Ad.4. Unsur Dilakukan terhadap Anak;
01629|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01630|Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
01631|Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah
01632|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang
01633|masih dalam kandungan. Definisi Anak juga sama dengan di dalam Undang-
01634|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal
01635|1 angka 5;
01636|Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01637|
01638|Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 Tentang
01639|Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4 berbunyi ” Anak yang Menjadi
01640|Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang
01641|belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
01642|mental, dan/atau kerugian ekonXXX yang disebabkan oleh tindak pidana”;
01643|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01644|persidangan menunjukkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban
01645|lahir di XXXXX tanggal XXXXXXXXX. Mengingat peristiwa persetubuhan terjadi
01646|pada  tanggal  26-XXXXXXXXXXXX,  maka  pada  saat  kejadian  Anak  Korban
01647|masih berusia 16 tahun (kurang dari 18 tahun). Status hukum Anak Korban ini
01648|diperkuat  oleh  Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  dan  Kartu  Keluarga  Anak
01649|Korban. Dengan demikian, Hakim berpendapat secara yuridis formal Korban
01650|berstatus sebagai Anak;
01651|Menimbang, bahwa perbuatan ANAKdan pelaku lainnya yang dilakukan
01652|terhadap  Korban  Anak  merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  Prinsip  Hak
01653|Asasi Manusia, khususnya hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
01654|mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini dijamin
01655|dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara spesifik
01656|dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);
01657|Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak pada CRC, wajib
01658|menjamin  hak-hak  Anak.  Pasal-pasal  Konvensi  yang  dilanggar  secara
01659|fundamental oleh perbuatan Anak meliputi:
01660|- Pasal  3  Ayat  (1):  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  ( The  Best
01661|Interest of the Child) telah diabaikan;
01662|- Pasal  19  Ayat  (1):  Hak  Anak  untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk
01663|kekerasan, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk, atau eksploitasi,
01664|termasuk kekerasan seksual;
01665|- Pasal 34: Hak Anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan
01666|penyalahgunaan seksual;
01667|Menimbang, bahwa ditinjau dari Teori Hukum Pidana Perlindungan Anak,
01668|perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Anak di bawah umur mengandung
01669|unsur  pemberatan  ( aggravating  factor)  secara  melekat.  Hal  ini  disebabkan
01670|Korban  Anak  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  ( vulnerable  group)  yang
01671|membutuhkan  perlindungan  ekstra  dari  Negara,  sehingga  setiap  perbuatan
01672|pidana yang menyasar kelompok ini harus dihukum lebih berat;
01673|Menimbang, bahwa dalam perspektif Teori Kriminologi dan Viktimologi,
01674|status korban sebagai Anak menempatkannya pada kategori Korban Rentan
01675|Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01676|
01677|(Vulnerable  Victim). Kerentanan ini  tidak hanya bersifat fisik dan psikologis,
01678|tetapi  juga  struktural  dan  sosial,  yang  diperparah  oleh  riwayat  kekerasan
01679|seksual sebelumnya serta struktur keluarga yang terganggu, Perbuatan Anak
01680|memanfaatkan secara sadar atau tidak sadar kerentanan bawaan Anak Korban;
01681|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, termasuk
01682|bukti otentik yang menegaskan usia Korban, Hakim berkeyakinan bahwa unsur
01683|“Dilakukan terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
01684|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut