00075|wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk". Menimbang, bahwa unsur ini bersifat attemaüf redaksimal yaiå.l apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah dibenarkan Oleh Terdakwa keterangan Terdakwa dikaiå(an dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana satu dan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jalan H. Faqih Usman Kelurahan 1 Ulu, Kecamabn SIJ.I Palembang, Anak telah Oleh saksi ldhamsyah dan saksi Indra Gunawan Tim dari Polsek SU.I Palembang dikarenakan membawa senjata tajam atau penikam; Menimbang, bahwa senjab penikam yang ditemukan saat penangkapan Anak berupa jenis Pisau garpu panjang 16 cm gagang kayu sarung; Menimbang, bahwa penangkapan Anak tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Anak sedang menonton tarian india di Jalan H. Faqih Usman Kelurahan 1 Ulu SU.I, Kota Palembang, tiba-üba datang saksi ldhamsyah dan saksi Indra Gunawan beserta Tim dari Polsek SU.I Palembang. Melihat ked&ngan petugas Kepolisian tersebut lalu Anak langsung berusaha untuk melarikan diri akan tetapi Anak berhasil diamankan. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Anak, ditemukan senjata tajam jenis Pisau galpu yang Anak selipkan di pinggang sebelah kanan Anak. Kemudian pada saat diintrogasi Anak, Anak mengakui bahwa senjata tajam jenis Pisau garpu tersebut adalah miliknya dan tujuan Anak membawa senjata tajam jenis Pisau garpu untuk menjaga diri dan Anak juga mengakui sebelumnya telah melakukan pencurian Handphone. Selanjutnya Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau gamu di bawa ke Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang; Menimbang, bahwa senjab tajam tersebut adalah milik Anak yang kemudian sengaja dibawa bukan unWk pekerjaan Anak sehari-hari dan bukan pula temasuk peral&n dapur (alat rumah ataupun barang pusaka namun dipergunakan untuk menjaga diri; Menimbang, bahwa Anak membawa, senjata penusuk jenis Pisau garpu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang betwenang dan juga fidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau tidak sesuai dengan peruntukanya; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa telah nyata Anak tanpa hak membawa senjata tajam berupa senjata penusuk; Halaman IO dari 14 Putusan Nomor 14Pid.Sus-AnaW2026PN.Plg. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk se/a/u mencanturnkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kornitmen Mahkarnah Agung untuk pelayanan pub/ik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun da/am hal-ha/ tertentu masih dimungkinkan terjadi permasa/ahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalarn hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, narnun belurn tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 Email : kepaniteraan@rnahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)
00076|
00077|Menimbang, bahwa Anak lahir di Palembang tanggal 00-00-2009 sebagaimana Kart-I Keluarga No. 00000 nama Kepala Keluarga Wassolah yang dikeluarkan Oleh Kepala UPT Zona II Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 00-00-2025 dimana pada saat kejadian Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun; Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Oleh Anak tersebut merupakan senjata tajam yang tidak dikecualikan Oleh Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yaitu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau kuno atau ajaib, Oleh karena itu unsur "Tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk" dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; Menimbang, bahwa Oleh karena semua unsur dari Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang No.l Tahun 2023 tentang KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Menimbang, bahwa merujuk pada pledoi Anak melalui Advokatnya, yang substansi pokoknya hanya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman dengan hukuman seringan-ringannya, maka atas permohonan tersebut dapatlah ditafsirkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Anak terhadap pasal ataupun unsur delik dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa Oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan Oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang tanggal 1 April 2026 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan: Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 14Pid.Sus-AnakÆ026PN.Plg. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk se/a/u mencanturnkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kornitmen Mahkarnah Agung untuk pelayanan pub/ik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun da/am hal-ha/ tertentu masih dimungkinkan terjadi permasa/ahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalarn hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, narnun belurn tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 1 Email : kepaniteraan@rnahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)
00078|
00079|1. 2. 3. 4. Klien Anak telah menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang telah ia lakukan; Klien Anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi; Klien Anak sudah berulang lagi melakukan pelanggaran hukum; Klien Anak masih memerlukan pendidikan dan pengawasan yang lebih intesif; Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Hasil Litmas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan terhadap Anak dijatuhi putusan berupa "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang" sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan masa depan anak; rekomendasi Pembimbing Menimbang, bahwa berdasarkan Kemasyarakatan tersebut dan Tuntutan dari Penuntut IJmum terhadap Anak, Hakim sependapat dengan pidana pembinaan dalam lembaga; Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan tuntutan Penuntut IJmum untuk menjatuhkan pidana berupa pelatihan kerja agar Anak dapat mengasah keterampilannya; Menimbang, bahwa pemidanaan Anak bukan hanya untuk tujuan memidana Anak, namun juga dijadikan sebagai suatu sarana untuk menyadarkan Anak agar tidak melakukan suatu tindak pidana yang sama atau tindakan lain setelah menjalani pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara Anak maka Hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana kepada Anak tidak mendasarkan Faktor Yuridis semata namun juga memperhatikan Faktor Yuridis dan Faktor Non Yuridis (Faktor Filosofis, Faktor Sosiologis, Faktor Psikologis dan Faktor Kriminologi) dalam satu kesatuan; Menimbang, bahwa Sifat pemidanaan bagi seorang Anak yang dinyatakan bersalah adalah bersifat pembinaan / edukatif I pembelajaran dan bukan semata-mata merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa Oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan; Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 14Pid.Sus-AnaW2026PN.Plg. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk se/a/u mencanturnkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kornitmen Mahkarnah Agung untuk pelayanan pub/ik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun da/am hal-ha/ tertentu masih dimungkinkan terjadi permasa/ahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalarn hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, narnun belurn tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 Email : kepaniteraan@rnahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)
00080|
00081|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau garpu Panjang 16 cm gagang kayu sarung dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: Anak tergolong masih anak-anak pada saat kejadian dalam perkara ini; Anak mengakui terus terang perbuatannya; Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak masih tergolong anak yang diharapkan merubah tingkah lakunya di kemudian hari; Anak belum pemah dihukum; Menimbang, bahwa Oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; Memperhatikan, Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 1. 2. 3. 4. 5. MENGADILI: Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk"; Menjatuhkan pidana kepada Anak Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan LPKA Kelas I Palembang; Menetapkan barang bukti berupa: Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14Pid.Sus-AnakÆ026PN.Plg. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk se/a/u mencanturnkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kornitmen Mahkarnah Agung untuk pelayanan pub/ik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun da/am hal-ha/ tertentu masih dimungkinkan terjadi permasa/ahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalarn hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, narnun belurn tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@rnahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)
00082|
00083|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau garpu Panjang 16 cm gagang kayu sarung dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan: - Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan: Anak tergolong masih anak-anak pada saat kejadian dalam perkara ini; Anak mengakui terus terang perbuatannya; Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak masih tergolong anak yang diharapkan merubah tingkah lakunya di kemudian hari; Anak belum pemah dihukum; Menimbang, bahwa Oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; Memperhatikan, Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 1. 2. 3. 4. 5. MENGADILI: Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penusuk"; Menjatuhkan pidana kepada Anak Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan LPKA Kelas I Palembang; Menetapkan barang bukti berupa: Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 14Pid.Sus-AnakÆ026PN.Plg. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk se/a/u mencanturnkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kornitmen Mahkarnah Agung untuk pelayanan pub/ik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun da/am hal-ha/ tertentu masih dimungkinkan terjadi permasa/ahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalarn hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, narnun belurn tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 Email : kepaniteraan@rnahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)
00084|
00085|6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau garpu Panjang 16 cm gagang kayu sarung. Dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.OOO,OO (dua ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026, Oleh Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu Oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri Oleh Haryati, S.H. Penuntut IJmum Anak dan Anak didampingi Advokat Anak, Orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan; Panitera Pengganti, dto Darlian Tulup Putra, S.H. Hakim, dto Agung Ciptoadi, S.H., M H Halaman 14 dan 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-AnaW2026PN.Plg. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk se/a/u mencanturnkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kornitmen Mahkarnah Agung untuk pelayanan pub/ik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun da/am hal-ha/ tertentu masih dimungkinkan terjadi permasa/ahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalarn hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, narnun belurn tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@rnahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)
00086|
00087|Senin
00088|
00089|4 Mei 2026
00090|
00091|2026
00092|
00093|Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang
00094|
00095|Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.
00096|
00097|6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau garpu Panjang 16 cm gagang kayu sarung. Dirampas untuk dimusnahkan; Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.OOO,OO (dua ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2026, Oleh Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu Oleh Darlian Tulup Putra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri Oleh Haryati, S.H. Penuntut IJmum Anak dan Anak didampingi Advokat Anak, Orang tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan; Panitera Pengganti, dto Darlian Tulup Putra, S.H. Hakim, dto Agung Ciptoadi, S.H., M H Halaman 14 dan 14 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-AnaW2026PN.Plg. Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk se/a/u mencanturnkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk kornitmen Mahkarnah Agung untuk pelayanan pub/ik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun da/am hal-ha/ tertentu masih dimungkinkan terjadi permasa/ahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalarn hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, narnun belurn tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 Email : kepaniteraan@rnahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)