01880|pokoknya Anak sudah mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya
01881|dan memohon keringanan hukuman, Anak telah dimaafkan oleh Anak Korban
01882|akan tetapi berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bagi Anak masih
01883|terlalu  berat  maka  oleh  karena  itu  kami  selaku  Penasihat  Hukum  Anak
01884|mengajukan permohonan keringanan hukuman, Anak mengakui perbuatannya,
01885|menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
01886|Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh
01887|Penuntut  Umum  tersebut  dan  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Anak  berikut
01888|Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya
01889|sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
01890|Menimbang,  bahwa  terhadap  Tuntutan  pidana  tersebut,  Hakim
01891|sependapat  dengan  Tuntutan  pidana  Penuntut  Umum,  sebatas  pada  telah
01892|terbuktinya Anak melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak sepakat dengan
01893|lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan;
01894|Menimbang,  bahwa  pada  akhirnya  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak
01895|harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Anak, namun tentunya penjatuhan
01896|pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh
01897|Hakim dapat memperbaiki perilaku Anak di masa depan dan menjadi pelajaran
01898|bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Anak lakukan;
01899|Menimbang,  bahwa Hakim berpandangan penjatuhan pidana terhadap
01900|Anak  yang  setimpal  sesuai  dengan  perbuatan  Anak  dan  demi  kepentingan
01901|terbaik  bagi  Anak  yaitu  pidana  penjara  di  LPKA  agar  Anak  mendapatkan
01902|pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak yang
01903|lain selama menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, maka ditetapkan
01904|agar Anak ditempatkan di LPKA Maros dengan lamanya waktu yang ditentukan
01905|dalam amar putusan;
01906|Menimbang,  bahwa  selain  tujuan  pemidanaan  untuk  memperbaiki
01907|kerusakan-kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana,  patut
01908|dipertimbangkan “ nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur ” yang
01909|Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01910|
01911|artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan
01912|agar  tidak  lagi  terjadi  dosa,  seorang  pelaku  kejahatan  harus  mendapatkan
01913|hukuman  yang  setimpal  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  untuk  memberi
01914|pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;
01915|Menimbang,  bahwa  dalam  menentukan  jenis  dan  lamanya  sanksi
01916|pidana yang adil, Hakim wajib memperhatikan status ANAKsebagai Anak yang
01917|berhadapan dengan hukum (ABH), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
01918|Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
01919|Status Anak ini wajib menjadi faktor yang meringankan ( mitigating factor) dalam
01920|penjatuhan hukuman;
01921|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus berpegangan teguh pada
01922|Asas-Asas Perlindungan Anak yang termuat dalam UU SPPA, khususnya Asas
01923|Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 2 huruf d) dan Asas Keadilan Restoratif.
01924|Prinsip-prinsip ini menghendaki bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus
01925|bersifat  mendidik  dan  mengutamakan  reintegrasi  sosial  Anak,  bukan
01926|pembalasan absolut (absolute retributive);
01927|Menimbang, bahwa secara internasional, Hakim merujuk pada Prinsip
01928|Hak Asasi Manusia dan norma-norma yang terkandung dalam Konvensi Hak-
01929|Hak Anak (CRC), terutama:
01930|1) Pasal 37 huruf b yang menegaskan bahwa penangkapan, penahanan,
01931|atau pemenjaraan Anak harus digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk
01932|jangka waktu sesingkat mungkin;
01933|2) Kaidah-Kaidah  Minimum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai
01934|Administrasi  Peradilan  Anak  ( The  Beijing  Rules ),  yang  mendorong
01935|pengenaan sanksi yang bersifat non-institusional (non-penjara) bagi Anak;
01936|Menimbang, bahwa dalam kerangka Teori Pemidanaan, sanksi terhadap
01937|Anak  harus  lebih  condong  pada  Teori  Tujuan  Absolut/Relatif yang  moderen
01938|(Teori Gabungan), dengan fokus pada Tujuan Khusus Pencegahan ( Special
01939|Deterrence)  melalui  rehabilitasi  dan  pembinaan,  bukan  sekadar  hukuman
01940|retributif;
01941|Menimbang,  bahwa  meskipun  perbuatan  ANAKsangat  keji  dan
01942|menimbulkan  dampak  serius  pada  Anak  Korban,  namun  pengakuan  Anak
01943|bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
01944|dapat dinilai sebagai wujud penyesalan (remorse) dan potensi perbaikan diri;
01945|Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi memberikan kesempatan bagi
01946|Anak untuk kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan sesuai
01947|dengan amanat UU SPPA, Hakim berpendapat bahwa sanksi pidana yang akan
01948|Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01949|
01950|dijatuhkan  harus  berada  di  bawah  ancaman  pidana  maksimum  bagi  orang
01951|dewasa dan mempertimbangkan penerapan pidana yang bersifat pembinaan
01952|atau  penjara/kurungan  dalam  lembaga  khusus  Anak,  guna  mencapai  tujuan
01953|pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik Anak itu sendiri;
01954|Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan
01955|tidak  hanya  bersifat  retributif  (pembalasan),  melainkan  juga  preventif  dan
01956|korektif.  Dalam  konteks  ini,  keadaan  usia  Anak  yang  masih  muda  perlu
01957|dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, akan tetapi menurut Hakim
01958|menghukum  pidana  Penjara  Anak  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
01959|(LPKA)  menjadi  tepat,  karena  di  dalam  LPKA Anak  tetap  bisa  melanjutkan
01960|pendidikan  formal  walaupun  sekolah  formal  tersebut  dilaksanakan  di  dalam
01961|LPKA, dan akan diberikan program spritual/keagamaan dan keahlian khusus
01962|(softskill) bagi Anak agar setelah menjalani hukuman di LPKA dapat terintegrasi
01963|kembali ke masyarakat dengan bekal moralitas, ijazah dan keterampilan yang
01964|memadai untuk dapat bersaing dengan Anak sebayanya;
01965|Menimbang,  bahwa  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)
01966|bukanlah  tempat  pemidanaan  dalam  pengertian  represif  semata,  melainkan
01967|wadah pendidikan yang secara sistematis dirancang untuk mengembangkan
01968|potensi intelektual, moral, sosial, dan emosional Anak. LPKA memiliki fungsi
01969|rehabilitatif  dan  edukatif  yang  memberikan  ruang  bagi  Anak  untuk  belajar,
01970|memperbaiki diri, memahami kesalahan, serta mengembangkan keterampilan
01971|demi masa depan yang lebih baik dan produktif;
01972|Menimbang, bahwa gagasan ini juga selaras dengan pemikiran Filsuf
01973|Plato  dalam  karyanya  Republik,  yang  memandang  bahwa  Anak-Anak
01974|merupakan calon warga negara ideal yang harus dibina melalui pendidikan yang
01975|baik, terarah, dan penuh nilai kebajikan. Plato menekankan bahwa pendidikan
01976|bagi  Anak  adalah  fondasi  pembentukan  karakter  dan  jati  diri,  karena  Anak
01977|memiliki kemampuan dasar untuk bertumbuh menuju kebaikan, sepanjang Anak
01978|ditempatkan  dalam  lingkungan  yang  tepat,  dididik  oleh  figur  pendidik  yang
01979|bijaksana, dan diarahkan kepada nilai-nilai moral yang benar. Dengan demikian,
01980|pengembangan  potensi  dan  pencarian  jati  diri  Anak  adalah  proses  filosofis
01981|sekaligus sosial yang memerlukan struktur pembinaan yang teratur;
01982|Menimbang, bahwa Plato menegaskan bahwa negara memiliki peran
01983|penting dalam memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan sarana pendidikan
01984|yang  memadai,  karena  Anak  pada  hakikatnya  adalah  aset  negara  ( the
01985|guardians of the future ). Pemikiran ini mengandung pandangan bahwa Anak
01986|tidak boleh ditinggalkan begitu saja setelah melakukan perbuatan yang salah,
01987|Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01988|
01989|melainkan harus diarahkan melalui proses pembinaan yang memungkinkan ia
01990|menemukan kembali jati dirinya serta memahami posisi dan tanggung jawabnya
01991|sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, penempatan Anak dalam LPKA
01992|merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara  untuk  menjaga  dan  memulihkan
01993|Anak, bukan sekadar menghukumnya;
01994|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, filosofis, dan
01995|teoritik  tersebut,  penempatan  Anak  di  LPKA  dalam  perkara  ini  dipandang
01996|sebagai  langkah  paling  proporsional  untuk  memastikan  bahwa  Anak
01997|memperoleh kesempatan pendidikan, pembinaan moral, serta lingkungan yang
01998|mendukung proses pencarian jati diri secara positif. Dewasa ini, pembinaan
01999|terstruktur melalui LPKA memberikan peluang kepada Anak untuk mewujudkan
02000|potensi dirinya, memperbaiki perilakunya, serta kembali ke masyarakat sebagai
02001|pribadi yang berdaya dan bertanggung jawab;
02002|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-
02003|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
02004|Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  apabila  dalam  hukum  materiil
02005|diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda  diganti
02006|dengan pelatihan kerja. O leh karena Pasal yang terbukti pada diri Anak adalah
02007|pasal yang mengandung pidana alternatif dan/atau kumulatif berupa penjara
02008|dan/atau denda, karena itu dalam perkara ini terhadap pidana denda yang akan
02009|dikenakan  kepada  Anak  akan  diganti  dengan  pelatihan  kerja  di  Balai
02010|Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlidungan  Khusus  (BRSAMPK)
02011|Toddopuli  Makassar  dengan  lamanya  waktu  akan  ditentukan  dalam  amar
02012|putusan;
02013|Menimbang, bahwa Hakim di muka persidangan telah menyampaikan
02014|dan mengingatkan hak Anak Korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana
02015|perintah Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
02016|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  dengan  cara  mengajukan
02017|permohonan  restitusi  dan  memberikan  bukti  kerugian  materiil  dan  uraian
02018|kerugian immateriil yang dialami oleh Anak Korban sesuai dengan ketentuan
02019|perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
02020|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
02021|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
02022|Korban Tindak Pidana, namun sampai pada agenda pembacaan tuntutan dan
02023|bahkan  hingga  putusan  ini  diucapkan, Anak  Korban  atau  keluarganya  tidak
02024|pernah mengajukan permohonan restitusi secara resmi kepada Hakim.  Lebih
02025|lanjut, Jaksa  Penuntut  Umum  juga  tidak  memasukkan  permohonan  restitusi
02026|Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02027|
02028|tersebut ke dalam surat tuntutannya. Oleh karena itu, ketiadaan permohonan
02029|restitusi  dari  pihak  yang  berhak  atau  Jaksa  Penuntut  Umum  menyebabkan
02030|Hakim tidak memiliki dasar dan tolak ukur yang sah mengenai besaran kerugian
02031|materiil dan immateriil yang diderita Anak Korban, sehingga Hakim tidak dapat
02032|mempertimbangkan dan menentukan besaran restitusi dalam amar putusan ini.
02033|Meskipun demikian, hak Anak Korban untuk memperoleh restitusi tetap melekat,
02034|dan  oleh  karenanya  Anak  Korban  atau  keluarganya  masih  berhak  untuk
02035|mengajukan permohonan restitusi secara terpisah kepada Pengadilan Negeri
02036|Watansoppeng  setelah  putusan  ini  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap
02037|(Inkracht);
02038|Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap
02039|Anak  telah  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan  jenis  rutan,  maka
02040|berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
02041|masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02042|pidana yang dijatuhkan;
02043|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
02044|Anak dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang
02045|ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 Undang-
02046|Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
02047|Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
02048|Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal
02049|193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8
02050|Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlu ditetapkan agar Anak
02051|tetap berada dalam tahanan;
02052|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah
02053|menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang
02054|bukti akan digunakan untuk perkara lainnya untuk perkara Pidana splitsing yaitu
02055|Perkara  dengan  nomor  XXXXXXXXXXXatas  nama  Anak  Saksi  dan  Perkara
02056|untuk pelaku Dewasa yang dilakukan oleh SAKSI IV, SAKSI V, SAKSI VI, dan
02057|SAKSI VII maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai
02058|dengan  ketentuan  Pasal  194  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana
02059|(KUHAP) untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02060|1) 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna merah maroon;
02061|2) 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;
02062|3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink dusty;
02063|4) 1 (satu) lembar bra berwarna peach;
02064|5) 1 (satu) lembar sprei berwarna coklat motif bunga;
02065|Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02066|
02067|6) 1 (satu) unit sepeda motor XXXXXXXXXXXBT2 W A/T, nomor rangka :
02068|XXXXXXXXXXXXX,  nomor  mesin  :  XXXXXXXXXXX,  warna  biru  dengan
02069|nomor polisi XXXXXXXXlengkap dengan STNK;
02070|Menimbang,  bahwa  barang-barang  tersebut,  terutama  pakaian,  sprei,
02071|dan sepeda motor, telah diakui dan digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk
02072|membuktikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Anak,  sebagaimana  telah
02073|dipertimbangkan keterkaitannya dalam pembuktian unsur-unsur pidana;
02074|Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, diketahui
02075|bahwa perkara nomor  XXXXXXXXXXXatas nama Anak Saksi (berkas perkara
02076|terpisah) dan perkara pokok yang melibatkan pelaku dewasa (SAKSI IV, SAKSI
02077|V, SAKSI VI, dan SAKSI VII) telah dilakukan pemisahan berkas ( splitsing) dan
02078|akan diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri;
02079|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8
02080|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang bukti yang disita
02081|dapat dikembalikan kepada yang berhak jika perkaranya telah selesai. Namun,
02082|dalam  konteks  penyertaan  ( deelneming)  dan  splitsing,  asas  efisiensi  dan
02083|kebenaran materiil menuntut barang bukti yang sama harus digunakan untuk
02084|membuktikan perkara pelaku yang lain;
02085|Menimbang, bahwa mengacu pada Prinsip Keadilan dan keterpaduan
02086|pembuktian (integrated evidence), penggunaan barang bukti yang sama dalam
02087|perkara  dewasa  menjadi  mutlak  diperlukan  untuk  menguatkan  pembuktian
02088|unsur-unsur pidana. Oleh karena itu, demi kepentingan pembuktian perkara-
02089|perkara yang lain yang masih berjalan dan merupakan satu rangkaian peristiwa,
02090|barang bukti ini harus tetap berada di bawah kendali penegak hukum;
02091|Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa status
02092|barang bukti tersebut haruslah ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara
02093|ANAKuntuk  keperluan  administrasi  dan  dokumentasi,  namun  secara  fisik
02094|dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum  agar  dapat  dipergunakan  kembali
02095|sebagai alat bukti dalam perkara-perkara lain yang terkait dengan tindak pidana
02096|yang sama dan pelaku dewasa yang berkas perkaranya telah dipisah ( split),
02097|oleh karena itu Hakim berpandangan barang bukti a quo dikembalikan kepada
02098|Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor XXXXXXXXXXXatas
02099|nama Anak Saksi (berkas perkara terpisah)  dan perkara lainnya;
02100|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim
02101|terlebih  dahulu  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  maupun
02102|keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f
02103|Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02104|
02105|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
02106|Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut:
02107|Keadaan yang memberatkan:
02108|- Perbuatan  Anak  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan
02109|perundang-undangan, Norma  Agama, Norma  Budaya  yang  berlaku  serta
02110|potensial menimbulkan keresahan dimasyarakat;
02111|- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada Anak Korban;
02112|Keadaan yang meringankan:
02113|- Anak masih harus menempuh pendidikannya;
02114|- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
02115|- Anak  dalam  memberikan  keterangannya  tidak  berbelit-belit  dan
02116|memperlancar proses persidangan;
02117|- Anak mengakui kesalahannya, sehingga merasa menyesal serta berjanji
02118|tidak akan mengulanginya kembali;
02119|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal  222  KUHAP  oleh
02120|karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
02121|tindak  pidana  seperti  tersebut  di  atas,  maka  Anak  haruslah  dibebani  untuk
02122|membayar  biaya  perkara  ini  yang  besarnya  akan  disebutkan  dalam  amar
02123|putusan ini;
02124|Mengingat,  Pasal 6 huruf c  Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g
02125|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2022  tentang  Tindak
02126|Pidana  Kekerasan  Seksual,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11
02127|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor
02128|8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-
02129|undangan lain yang bersangkutan;
02130|
02131|MENGADILI:
02132|1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
02133|bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kepercayaan yang
02134|timbul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, memanfaatkan kerentanan,
02135|ketidaksetaraan,  memaksa  dengan  penyesatan  menggerakkan  orang  itu
02136|untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang
02137|dilakukan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu  dilakukan
02138|terhadap Anak“ sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
02139|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
02140|selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus
02141|Anak (LPKA) Kelas II Maros di Jalan Poros Kariango, Desa Bonto Matene,
02142|Kecamatan  Mandai,  Kabupaten  Maros,  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan
02143|Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
02144|
02145|pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan
02146|ketentuan  apabila  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan
02147|Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak
02148|Memerlukan  Perlindungan  Khusus  (BRSAMPK)  Toddopuli  Makassar  di
02149|Jalan Salodong, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
02150|Provinsi Sulawesi Selatan;
02151|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
02152|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02153|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02154|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02155|1) 1 (satu) lembar baju kemeja berwarna merah maroon;