00964|keterangan Saksi benar dan tidak keberatan; 
00965|7. Saksi Sofa Aprianto bin Rohmat di bawah sumpah pada pokoknya 
00966|menerangkan sebagai berikut: 
00967|- Bahwa awalnya Saksi Sofa mengenal Terdakwa saat bekerja sama 
00968|dalam usaha buah pada musim duku, kemudian saat sedang bertemu 
00969|dengan Saksi Sofa untuk membahas mengenai bisnis buah Terdakwa 
00970|yang mengetahui Saksi Sofa sering menyalurkan orang untuk bekerja 
00971|pun memberitahukan kepada Saksi Sofa mengenai adanya lowongan 
00972|kerja untuk laki-laki di luar negeri, lalu Terdakwa pun menjanjikan uang 
00973|sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap orang yang 
00974|diberangkatkan kepada Saksi Sofa, setelah itu Saksi Sofa pun 
00975|membuat postingan mengenai lowongan pekerjaan tersebut di akun 
00976|Facebooknya; 
00977|- Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan 
00978|Saksi Sahiri mendatangi Saksi Sofa untuk meminta pekerjaan di luar 
00979|negeri, kemudian Saksi Sofa mengantarkan Saksi Firdaus, Saksi Arba, 
00980|dan Saksi Sahiri untuk menemui Terdakwa, setelah itu Saks i Firdaus, 
00981|Saksi Arba, dan Saksi Sahiri menyetujui mengenai syarat hal yang 
00982|dijelaskan, Saksi Sofa dan Terdakwa mengantarkan Saksi Firdaus, 
00983|Saksi Arba, dan Saksi Sahiri untuk melakukan pembuatan paspor yang 
00984|mana Saksi Sahiri diantar ke Kantor Imigrasi Kali anda, sedangkan 
00985|Saksi Firdaus dan Saksi Arba diantar ke Kantor Imigrasi Kotabumi, lalu 
00986|Terdakwa dan Saksi Sofa mengantarkan Saksi Firdaus, Saksi Arba, 
00987|dan Saksi Sahiri untuk melakukan medical check up  berupa 
00988|pemeriksaan darah, urine, dan rontgen, setelah seluruh proses tersebut 
00989|selesai Terdakwa dan Saksi Sofa mengantarkan Saksi Firdaus, Saksi 
00990|Arba, dan Saksi Sahiri ke mess Sdr. Agus di Tangerang, kemudian 
00991|Terdakwa dan Saksi Sofa kembali ke Lampung; 
00992|
00993|- Bahwa syarat yang diminta kepada Saksi Firdaus, Saksi Arb a, dan 
00994|Saksi Sahiri di antaranya dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk 
00995|(KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan dari RT serta uang 
00996|sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya medical check 
00997|up dan biaya transportasi karena Sdr. Agus hanya a kan membiayai 
00998|biaya pembuatan paspor dan tiket keberangkatan; 
00999|- Bahwa Sdr. Agus tidak mensyaratkan mengenai keahlian tertentu, 
01000|melainkan yang paling penting adanya kemauan untuk bekerja dan 
01001|nantinya akan dicarikan solusi apabila ada kendala; 
01002|- Bahwa Terdak wa dan Saksi Sofa tidak ikut ke dalam Kantor Imigrasi 
01003|pada saat pembuatan paspor karena sebagaimana instruksi dari Sdr. 
01004|Agus nanti akan ada orang yang mengurus di Kantor Imigrasi; 
01005|- Bahwa setelah Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri sampai di 
01006|mess S aksi Sofa pernah berkomunikasi dengan Saksi Firdaus, Saksi 
01007|Arba, dan Saksi Sahiri, namun setelah Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan 
01008|Saksi Sahiri pulang Saksi Sofa tidak lagi pernah berkomunikasi dengan 
01009|ketiganya; 
01010|- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofa terakhir berkom unikasi setelah sekira 
01011|8 (delapan) bulan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tiba di 
01012|Malaysia; 
01013|- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sofa tidak mengetahui mengenai gaji yang 
01014|diterima oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri karena Saksi 
01015|Sofa dan Terda kwa hanya mempertemukan dengan Sdr. Agus, 
01016|sedangkan mengenai bagaimana proses pemberangkatan dan gaji 
01017|didiskusikan sendiri oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri 
01018|dengan Sdr. Agus; 
01019|- Bahwa Saksi Sofa sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai 
01020|resmi atau tidaknya agen yang akan memberangkatkan tersebut dan 
01021|saat itu Terdakwa menjawab bahwa agennya resmi dan ada 
01022|perusahaannya di Jakarta; 
01023|- Bahwa Saksi Sofa tidak kenal dengan Sdr. Agus, namun Saksi Sofa 
01024|pernah mendengar saat Terdakwa menghubungi Sdr. Agus; 
01025|- Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi Sofa tidak memiliki kompetensi 
01026|dalam menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, akan tetapi Saksi Sofa 
01027|memiliki kompetensi di perusahaan lain untuk memberangkatkan 
01028|perempuan; 
01029|
01030|- Bahwa Saksi Sofa juga pernah memberangkatk an istrinya untuk 
01031|bekerja di luar negeri melalui perusahaan; 
01032|- Bahwa Saksi Sofa belum menerima upah yang dijanjikan oleh 
01033|Terdakwa; 
01034|- Bahwa Saksi Sofa pernah dimintai uang sejumlah Rp15.000.000,00 
01035|(lima belas juta rupiah) sebagai penggantian biaya kepulanga n oleh 
01036|Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri; 
01037|- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan 
01038|Saksi Sahiri dengan Terdakwa dan Saksi Sofa; 
01039|Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat  bahwa 
01040|Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi Sofa bahwa prosesnya 
01041|resmi dan dari awal keduanya sudah mengetahui bahwa 
01042|pemberangkatannya mandiri; 
01043|Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada 
01044|keterangannya karena benar Terdakwa mengatakan saat itu ada 
01045|perusahaannya hanya saja dalam keadaan off; 
01046|
01047|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai 
01048|berikut: 
01049|1. Ahli M uhammad Meidi, S.H. bin Antoni di bawah sumpah pada 
01050|pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
01051|- Bahwa Ahli menjabat sebagai Ketua Tim Penyiapan dan Penempatan 
01052|Pekerja Migran Indonesia pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja 
01053|Migran Indonesia (BP3MI) Lampung sejak tahun 2023 sampai dengan 
01054|sekarang; 
01055|- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli saat  ini Ahli memiliki 
01056|ilmu dan keahlian dibidang penempatan pekerja migran Indonesia 
01057|sesuai dengan kompetensi yang Ahli miliki sebagai Fungsional 
01058|Pengantar Kerja Ahli Muda pada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja 
01059|Migran Indonesia (BP3MI) Lampung dibuktikan d engan Sertifikat 
01060|Keahlian Khusus sebagai Fungsional Pengantar Sertifikat Pengantar 
01061|Kerja Ahli Muda no. 78100 3359 2 0000005 2021 yang dikeluarkan oleh 
01062|Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ; 
01063|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang -Undang Nomor 18 
01064|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 
01065|persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut: 
01066|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 
01067|b. memiliki kompetensi; 
01068|
01069|c. sehat jasmani dan rohani; 
01070|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 
01071|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan; 
01072|Selain itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13, untuk dapat 
01073|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib 
01074|memiliki dokumen yang meliputi: 
01075|a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah 
01076|dengan lampirkan fotokopi buku nikah; 
01077|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali 
01078|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
01079|c. sertifikat kompetensi kerja; 
01080|d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 
01081|dan psikologi; 
01082|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 
01083|f. Visa Kerja; 
01084|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan 
01085|h. Perjanjian Kerja; 
01086|- Bahwa yang dimaksud dengan paspor adalah dokumen yang 
01087|dikeluarkan oleh Pemerintah RI kepada warga negara Indonesia untuk 
01088|melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu 
01089|tertentu. Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang  
01090|ditujuk, sedangkan visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh 
01091|pejabat yang berwenang di suatu negara penempatan yang memuat 
01092|persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang 
01093|bersangkutan; 
01094|- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang -Undang Nom or 6 Tahun 2011 
01095|tentang Keimigrasian, disebutkan setiap orang yang masuk atau keluar 
01096|Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh 
01097|Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mana 
01098|pemeriksaan yang dimaksud meliputi pemeriksaan Do kumen 
01099|Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah, kemudian dalam hal 
01100|terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau 
01101|identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk melakukan 
01102|penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat  
01103|dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian; 
01104|- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Undang -Undang Nomor 6 
01105|Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan setiap orang dapat 
01106|
01107|keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan 
01108|mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi; 
01109|- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut dan kronologi 
01110|perekrutan tenaga kerja yang dialami oleh Saksi Arba, Saksi Sahiri, dan 
01111|Saksi Firdaus, maka Ahli berpendapat sistem perekrutan tersebut tidak 
01112|memenuhi prosedur penempa tan Pekerja Migran Indonesia 
01113|berdasarkan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
01114|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 
01115|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang -Undang Nomor 18 
01116|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 
01117|disebutkan Pel aksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar 
01118|negeri terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 
01119|Indonesia, atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran 
01120|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri, adapun berdasarkan 
01121|fakta peristiwa  yang terungkap dalam kronologis yang dipaparkan 
01122|penyidik bahwa prekrut bukanlah badan hukum, bukan perusahaan 
01123|penempatan pekerja migran Indonesia atau perusahaan yang 
01124|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan 
01125|perusahaan sendiri, melainkan cal o atau individu yang tidak memiliki 
01126|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
01127|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang Nomor 18 
01128|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 
01129|disebutkan orang perorangan dilarang melaksan akan penempatan 
01130|Pekerja Migran Indonesia yang mana dalam hal ini orang perorangan 
01131|yang dimaksud antara lain calo atau individu yang tidak memiliki 
01132|kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia; 
01133|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang -Undang N omor 18 
01134|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 
01135|disebutkan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan 
01136|Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
01137|dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
01138|denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); 
01139|- Bahwa setiap pekerja yang akan bekerja ke luar negeri wajib 
01140|memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang -
01141|Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta kelengkapan dokumen yang wajib 
01142|dipenuhi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 Undang -Undang 
01143|Nomor 18 Tahun 2017; 
01144|
01145|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang -Undang Nomor 18 
01146|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 
01147|disebutkan bahwa setiap orang dilarang melaksanakan penempa tan 
01148|yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia 
01149|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai e maka 
01150|konsekuensinya adalah dapat dijatuhi hukuman pidana dengan pidana 
01151|penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dengan paling banyak 
01152|Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); 
01153|- Bahwa salah satu syarat bagi pekerja migran Indonesia untuk dapat 
01154|bekerja ke luar negeri adalah memiliki kompetensi (sebagaimana 
01155|dijelaskan dalam pasal 5 huruf b Undang -Undang Nomor 18 Tahun 
01156|2017), kompetensi seba gaimana dimaksud dibuktikan dengan adanya 
01157|sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi 
01158|Profesi (BNSP) sesuai dengan jabatan dan bidang pekerjaannya 
01159|sehingga dalam hal diketahui bahwa calon pekerja migran Indonesia 
01160|belum berkompeten untuk bekerja ke luar negeri baik dari segi bahasa 
01161|maupun keterampilan yang belum mumpuni maka peningkatan 
01162|kompetensi dapat ditempuh dengan mengikutsertakan Calon Pekerja 
01163|Migran Indonesa dalam pendidikan dan pelatihan yang 
01164|diselenggarakan oleh Balai Lati han Kerja Luar Negeri (BLKLN) milik 
01165|pemerintah/swasta. Kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk 
01166|memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan 
01167|kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada 
01168|tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 
01169|kualifikasi jabatan atau pekerjaan; 
01170|- Bahwa penempatan pekerja migran Indonesia tersebut dikatakan 
01171|sebagai ilegal apabila penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
01172|yang tersebut tidak sesuai dan atau tidak melalui tahapan  yang telah 
01173|ditetapkan oleh peraturan perundang -undangan yang berlaku saat ini, 
01174|baik dilakukan oleh orang perseorangan, atau Pelaksana Penempatan 
01175|Pekerja Migran Indonesia (P3MI), ataupun Badan Perlindungan Pekerja 
01176|Migran Indonesia, disebut penempatan Unprosedur atau Ilegal; 
01177|- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang Nomor 18 
01178|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang 
01179|dimaksud dengan penempatan unprosedur atau illegal yaitu: 
01180|a. Penempatan PMI yang dilakukan oleh orang perseoranga n 
01181|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang mana hal ini 
01182|
01183|dipertegas dalam ketentuan Pasal 81 yang yang menyebutkan 
01184|orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja 
01185|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana 
01186|dengan pidana penjara pa ling lama 10 tahun dan denda paling 
01187|banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); 
01188|b. Penempatan PMI ke luar negeri yang bukan dilakukan oleh Badan 
01189|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pelaksana 
01190|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),  dan/atau 
01191|Perusahaan yang menempatkan PMI untuk kepentingan sendiri, 
01192|sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, b, c; 
01193|c. Penempatan PMI yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) 
01194|yang tidak memiliki Surat Izin dari Menteri Ketenagakerjaanja 
01195|Migran Indonesia, sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 16; 
01196|d. Penempatan yang PMI ke luar negeri yang dilakukan oleh P3MI 
01197|tetapi tidak mengikuti tahapan proses penempatan, sehingga PMI 
01198|tidak memiliki 8 jenis dokumen sebagaimana yang diatur dalam 
01199|pasal 13 yang di antarany a berupa surat keterangan status 
01200|perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku 
01201|nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin 
01202|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat 
01203|kompetensi kerja, surat kete rangan sehat berdasarkan hasil 
01204|pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh 
01205|kantor imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan, dan 
01206|Perjanjian Kerja; 
01207|e. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang 
01208|dilakukan oleh P3 MI ke Arab Saudi yang tidak terdaftar dalam 
01209|program “Penempatan Satu Kanal” sebagaimana dimaksud dalam 
01210|Kepmenaker 91 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan 
01211|Penempatan dan Perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi Melalui 
01212|Sistem Satu Kanal, dan Keputusan Dire ktur Jenderal Pembinaan 
01213|Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No 
01214|3/28/PK.01.01/VI/2019 Tentang Penetapan Perusahaan 
01215|Penempatan PMI sebagai Pelaksana Penempatan dan 
01216|Perlindungan PMI di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem 
01217|Penempatan Satu Kanal; 
01218|
01219|- Bahwa mengacu pada Pasal 49 Undang -Undang Nomor 18 Tahun 
01220|2017, badan yang berwenang melakukan pelaksanaan penempatan 
01221|kerja bagi Pekerja Migran Indonesia adalah: 
01222|a. Badan (BP2MI/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) 
01223|yang merupakan lembaga pemeri ntah nonkementerian yang 
01224|melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan Pekerja 
01225|Migran Indonesia (PMI). Menempatkan Pekerja Migran Indonesia 
01226|ke 3 (tiga) negara dalam kerangka penempatan pemerintah yaitu 
01227|Jepang, Jerman dan Korea Selatan; 
01228|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang 
01229|merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas. 
01230|P3MI mendapatkan izin tertulis dari pemerintah pusat untuk 
01231|menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI 
01232|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk 
01233|kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, dengan catatan 
01234|bahwa dalam hal ini orang/perorangan atau calo tidak mempunyai 
01235|kewenangan dalam melakukan pelaksanaan penempatan kerja 
01236|bagi Pekerja Migran Indonesia; 
01237|- Bahwa Sertifikat Kompetensi Kerja dikeluarkan oleh Badan Nasional 
01238|Sertifikasi Profesi (BNSP) yang berwenang menerbitkan sertifikasi 
01239|kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja yang diterbitkan oleh 
01240|BNSP didasarkan pada hasil uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh 
01241|Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP; 
01242|- Bahwa mengenai pembuatan paspor dapat dilakukan pendampingan 
01243|oleh BP2MI dengan memperhatikan surat rekomendasi paspor di Dinas 
01244|Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat dengan mem bawa hasil 
01245|FIT pemeriksaan kesehatan, Identity Number PMI yang didapatkan 
01246|setelah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja; 
01247|- Bahwa kategori Pekerja Migran Indonesia berdasarkan sektornya 
01248|dibagi menjadi: 
01249|a. Pekerja Migran Sektor Formal yang biasanya berhubungan 
01250|dengan bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, hospitality, 
01251|pertambangan, transportasi, dan kesehatan. Penempatan 
01252|pekerjaan tersebut diatur melalui skema penempatan agensi 
01253|(swasta PPTKIS); 
01254|b. Pekerja Migran Sektor Informal yang umumnya berhubungan 
01255|dengan penata tata laksana rumah tangga atau biasa disebut 
01256|
01257|asisten rumah tangga atau domestic worker. Skema 
01258|penempatannya biasanya bersifat perseorangan dan dari 
01259|kesepakatan kedua belah pihak saja; 
01260|- Bahwa pekerja migran Indonesia di luar negeri digolongkan menjadi 3 
01261|(tiga), yaitu: 
01262|a. Illegal entry dan illegal stay, ketika Warga Negara Indonesia baik 
01263|masuknya maupun keberadaannya tidak melewati prosedural 
01264|yang benar; 
01265|b. Legal entry  dan illegal stay , ketika Wa rga Negara Indonesia 
01266|masuk ke negara tujuan dengan legal atau memiliki paspor tetapi 
01267|tidak memiliki izin tinggal, dalam hal ini WNI tidak memakai visa 
01268|kerja melainkan visa kunjungan atau memanfaatkan bebas visa di 
01269|negara-negara tertentu dengan tidak memper hatikan batas waktu 
01270|yang telah ditentukan; 
01271|c. Legal entry dan legal stay , ketika WNI masuk masuk ke negara 
01272|tujuan dengan legal atau mempunyai paspor, memiliki izin tinggal 
01273|dengan mempunyai visa bekerja. Namun seringkali WNI 
01274|mengalami overstay (tinggal melebihi batas yang telah ditentukan) 
01275|yang disebabkan oleh kontrak kerja yang telah habis tidak 
01276|diperbaharui oleh pemberi kerja sehingga membuat PMI menjadi 
01277|ilegal tanpa disadari;