01540|e. Pemalsuan; 
01541|f. Penipuan;
01542|g. Penyalahgunaan kekuasaan atau; 
01543|h. Penyalahgunaan posisi rentan;
01544|i. Penjeratan utang atau;
01545|j. Memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh
01546|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain baik
01547|dilakukan didalam Negara maupun antar Negara
01548|- ELEMEN UTAMA  III : TUJUAN
01549|a. Mengeksploitasi orang tersebut;
01550|b. Di wilayah Negara RI atau antar Negara(delik formil);
01551|c. mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01552|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing  elemen utama (Proses, Cara
01553|dan  Tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01554|pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup  dipenuhi  1
01555|(satu)  unsur dari masing-masing elemen utama.
01556|- Bahwa  penting  memperhatikan  Norma-norma  Hukum  Penghapusan
01557|Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang
01558|memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak  Asasi Manusia
01559|tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak,
01560|
01561|tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan  setiap
01562|individu  mempunyai  hak  bebas,  yang  secara  mendasar  terbebas  dari
01563|Trafficking. Pada Pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan
01564|penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah  secara
01565|seksual, dan perdagangan anak;
01566|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-Undang  terkait
01567|langsung dan tidak langsung dengan Tindak Pidana Perdaganan Orang
01568|(TPPO) dan pemenuhan hak korban sebagai berikut:
01569|1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999
01570|Tentang Hak Asasi Manusia;
01571|2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984
01572|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk
01573|Diskriminasi Terhadap Wanita;
01574|3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1998
01575|Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan
01576|atau  Penghukuman  Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau
01577|Merendahkan Martabat Manusiawi;
01578|4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
01579|Tentang  Pengesahan  Konvensi  Nomor  87  Tentang  Kebebasan
01580|Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi;
01581|5. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  1999
01582|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 105 mengenai Penghapusan
01583|Kerja Paksa;
01584|6. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  1999
01585|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  Usia
01586|Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
01587|7. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  1999
01588|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai Diskriminasi
01589|dalam Pekerjaan dan Jabatan;
01590|8. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  1999
01591|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 29 mengenai Kerja Paksa;
01592|9. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1956
01593|Tentang  Berlakunya Ratifikasi  Konvensi ILO Nomor  98  Tentang  Hak
01594|Pengupahan  untuk  Laki-laki  dan  Perempuan  dalam  Pekerjaan  yang
01595|Sama;
01596|10. Bahwa penting pula memperhatikan  ketentuan dalam dokumen
01597|Pengesahan  United  Nations  Convention  Against  Transnational
01598|
01599|Organized Crime  (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
01600|Tindak  Pidana  Transnasional  yang  Terorganisasi)  sebagai  komitmen
01601|Pemerintah Indonesia yang telah ikut menandatangai Konvensi Palermo
01602|2000.  Pasal  3  Protokol  Palermo  mengatur  bahwa  Persetujuan  dari
01603|seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01604|seperti yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap
01605|batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam
01606|tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut. Selanjutnya di Pasal 3 (c)
01607|Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan
01608|seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap  sebagai
01609|“Perdagangan Manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan cara-cara
01610|yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini
01611|11. Nomor  6  Tahun  2012  Tentang  pengesahan  konvensi
01612|internasional Mengenai perlindungan hak-Hak Seluruh Pekerja migran
01613|dan Anggota Keluarganya;
01614|12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan
01615|Pekerja Migran Indonesia;
01616|13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
01617|Saksi dan Korban;
01618|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris Binti (Alm) Idris dan
01619|Saksi  Nurbaety  Alias  Beti  Binti  (Alm)  Sukarma  (berkas  terpisah)  telah
01620|memenuhi unsur pidana perdagangan orang dan juga pidana pelindungan
01621|Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI), hal  tersebut  dapat dijelaskan  sebagai
01622|berikut :
01623|1. Bahwa  untuk  ditempatkannya  seseorang  atau  Calon  Pekerja
01624|Migran Indonesia (CPMI) maka terlebih dahulu harus memenuhi unsur
01625|sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01626|2017 yaitu sebagai berikut :
01627|- Setiap  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar
01628|negeri harus memenuhi persyaratan:
01629|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) Tahun;
01630|b. Memiliki Kompetensi;.
01631|c. Sehat Jasmani dan Rohani;.
01632|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01633|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”.
01634|2. Bahwa yang dimaksud dengan SIP2MI sesuai dengan Pasal 1
01635|angka  17  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  adalah  Surat  lzin
01636|
01637|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI
01638|adalah  lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada  Perusahaan
01639|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan  untuk
01640|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI);
01641|3. Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  sar  Binti  (Alm)  Idris  telah
01642|memproses  penempatan  Korban  Saksi  Wayem Binti  Taryo  tanpa
01643|mengikuti  prosedur  dan  prasyarat  yang  ditetapkan,  hal  ini  dapat
01644|dibuktikan dari kronologis:
01645|a. Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo  tidak pernah dilatih bekerja
01646|melalui Balai Latihan Kerja atau Lembaga Pelatihan Kerja sehingga
01647|tidak  dipersiapkan  dan  tidak  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan
01648|dengan sertifikat pelatihan;
01649|b. Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo tidak  diperiksa  kesehatan
01650|Jasmani  dan  Rohaninya  secara  komprehensif melalui  sarana
01651|kesehatan  yang  resmi  dan  berijin  sebagai  sarana  kesehatan
01652|pemeriksaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan standar
01653|pemeriksaan yang sesuai serta tidak pernah diperiksa psikologinya
01654|melalui standar tes psikologi yang sesuai, yang dilakukan hanyalah
01655|membawa ke klinik Jasa Prima yang tidak diketahui kapasitasnya;
01656|c. Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo tidak  didaftarkan  dalam
01657|kepesertaan Jaminan Sosial, terbukti pada kronologis perkara yaitu
01658|adanya pengakuan dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris
01659|Binti (Alm) Idris;
01660|d. Saksi Korban Wayem Binti Taryo diproses tanpa dokumen yang
01661|lengkap,  sekedar  menggunakan  dokumen  alakadarnya  yaitu  KTP,
01662|Paspor  dan  Surat  Pernyataan  Izin  dari  ibunya  yang  mana  tidak
01663|memiliki kualifikasi secara hukum mengingat  Saksi  Korban  Wayem
01664|Binti Taryo telah menikah sehingga yang seharusnya memberikan
01665|izin  adalah  suaminya  dan  wajib  diketahui  oleh  Kepala  Desa,
01666|sementara  itu  dokumen  persyaratan  yang  seharusnya  dilengkapi
01667|sesuai  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  adalah
01668|sebagai berikut :
01669|- Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01670|melampirkan fotocopy buku nikah;
01671|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
01672|wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
01673|- Sertifikat Kompetensi kerja;
01674|
01675|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01676|kesehatan dan psikologi;
01677|- Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
01678|- Visa Kerja;
01679|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01680|- Perjanjian Kerja.
01681|- Bahwa  seorang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  haruslah
01682|terdaftar di Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab
01683|dibidang Ketenagakerjaan atau dalam hal ini Disnaker domisili asal Korban
01684|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor
01685|18 Tahun 2017, sementara Saksi Korban Wayem Binti Taryo diproses oleh
01686|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris tanpa melalui pendaftaran
01687|sehingga statusnya tidak terdaftar di sistem pendataan Pekerja Migran
01688|Indonesia milik pemerintah dengan demikian  Saksi  Korban  Wayem Binti
01689|(Alm) Taryo tidak terlindungi dengan baik oleh Pemerintah;
01690|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris melakukan proses
01691|melalui PT Amalah, sepengetahuan Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H.,  PT
01692|tersebut tidak terdapat dalam daftar P3MI, sehingga keberadaannya patut
01693|diduga ilegal dan dengan kondisi tersebut maka dapat dipastikan bahwa
01694|PT Amalah tidak memiliki SIP2MI yang menjadi syarat untuk melakukan
01695|kegiatan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  padahal  keberadaan
01696|SIP2MI  sifatnya  wajib,  tanpa  SIP2MI  maka  P3MI  dilarang  melakukan
01697|penempatan, sebagaimana Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18
01698|Tahun 2017;
01699|- Bahwa Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris juga melakukan
01700|kegiatan rekrut tanpa alas hak yang benar, terbukti pada kronologis yaitu
01701|pengakuan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris yang tidak memiliki
01702|surat  tugas  atau  perikatan  dengan  P3MI/PPTKIS.  Dengan  demikian
01703|Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah  menjalankan
01704|kegiatannya secara orang-perseorangan yang mana telah dilarang orang
01705|perseorangan untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01706|sebagaimana terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01707|2017;
01708|- Bahwa berkaitan dengan pidana perdagangan orang, bahwa Terdakwa
01709|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah memenuhi  unsur  pidana
01710|perdagangan orang yaitu :
01711|
01712|- Unsur  Proses (perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01713|pengiriman, pemindahan dan penerimaan seseorang).
01714|a. Bahwa tindakan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris
01715|telah  memenuhi  unsur  perekrutan  yang  dimulai  dengan  adanya
01716|keinginan Saksi korban Wayem Binti Taryo bekerja diluar negeri yang
01717|kemudian direspon dengan kesanggupan untuk melakukan proses
01718|serta  meminta  dokumen  Saksi  korban  Wayem Binti  Taryo dan
01719|menjalani beberapa proses tahapan yang difasilitasi oleh Terdakwa
01720|Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris selain itu pada kronologis juga telah
01721|diakui oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris bahwa telah
01722|merekrut Saksi Korban Wayem Binti Taryo;
01723|b. Bahwa  Saksi Korban   Wayem  Binti Taryo  telah diangkut oleh
01724|Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris berpindah-pindah untuk
01725|memenuhi tahapan proses yang diinginkan oleh Terdakwa Cariyah
01726|Alias Sar Binti (Alm) Idris untuk memenuhi proses dengan tujuan
01727|ditempatkan  bekerja  di  luar  negeri  dengan  demikian  unsur
01728|pengangkutan telah terpenuhi;
01729|c. Bahwa sesuai dengan keterangan,  Saksi  Korban  Wayem Binti
01730|Taryo telah ditampung di Jakarta bersama dengan 6 (enam) orang
01731|perempuan lainnya yang juga Calon Pekerja Migran Indonesia sejak
01732|tanggal 19 Juli 2022 hingga keberangkatan di tanggal 20 Juli 2022,
01733|dengan demikian unsur penampungan telah terpenuhi;
01734|d. Bahwa tanggal 20 Juli 2022  Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo
01735|bersama 6 (enam) orang lainnya diantar oleh 2 (dua) orang yang
01736|tidak dikenal dibawa ke Bandara Sukarno-Hatta untuk diterbangkan
01737|menuju Irak menggunakan pesawat Srilanka Air, dengan demikian
01738|telah terjadi pengiriman, maka unsur pengiriman telah terpenuhi;
01739|e. Bahwa tanggal 21 Juli 2022  Saksi  Korban  Wayem Binti Taryo
01740|tiba di Irak dan dijemput oleh agency dan menginap selama 3 (hari),
01741|setelah itu tanggal 24 Juli 2022  Saksi  korban  Wayem Binti Taryo
01742|ditempatkan di majikan pertama, atas fakta dijemputnya oleh agency
01743|dan juga penempatan Saksi Korban Wayem Binti Taryo pada Majikan
01744|maka telah terjadi penerimaan seseorang dalam hal ini agency dan
01745|majikan, sehingga unsur penerimaan seseorang terpenuhi;
01746|- Unsur  Cara (ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01747|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01748|
01749|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
01750|atau manfaat).
01751|a. Bahwa  Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo adalah  seorang  yang
01752|sedang  membutuhkan  pekerjaan  dan  penghasilan  untuk
01753|penghidupannya,  sementara  itu  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti
01754|(Alm)  Idris  adalah  pihak  yang  memiliki  pengalaman  dalam
01755|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  terkonfirmasi  dalam
01756|keterangan Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris yang juga
01757|menawarkan  Saksi  Korban  Wayem Binti  Taryo untuk  bekerja  di
01758|Singapura  dan  memiliki  jaringan  dengan  perusahaan  yaitu  PT
01759|Amalah  yang  dapat  memfasilitasi  penempatan  Pekerja  Migran
01760|Indonesia. Relasi kuasa diantara keduanya terjadi tidak seimbang
01761|sebab Saksi Korban Wayem Binti Taryo dalam kondisi rentan karena
01762|kebutuhan hidup dan Terdakwa memiliki jalur untuk menempatkan
01763|bekerja, dengan demikian terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau
01764|posisi  rentan  pada  pihak-pihak  tersebut,  dengan  demikian  unsur
01765|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan telah terpenuhi;
01766|b. Bahwa  atas diprosesnya Saksi  Korban Wayem  Binti  (Alm) Taryo,
01767|Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  telah  dijanjikan  sejumlah
01768|manfaat yaitu gaji yang dijanjikan sejumlah 1.300 QR atau sejumlah
01769|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)/bulan,  pemberian  fee sejumlah
01770|Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Saksi Nurbaety Alias
01771|Beti Binti Sukarma (berkas terpisah) maka unsur penjeratan utang
01772|atau memberi bayaran atau manfaat telah terpenuhi;
01773|- Unsur  Tujuan (eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01774|tereksploitasi);
01775|- Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  telah
01776|mendapatkan  keuntungan  materiil  atas  dikirimnya  Saksi  Korban
01777|Wayem Binti (Alm) Taryo oleh Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
01778|Idris Binti (Alm) Idris ke luar negeri. Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti
01779|(Alm) Idris mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga
01780|juta rupiah);
01781|- Bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
01782|telah menjelaskan pengertian eksploitasi, yaitu  :
01783|“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01784|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01785|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01786|
01787|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
01788|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01789|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01790|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01791|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”
01792|Bahwa  dengan  berhasilnya  Saksi  Korban  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
01793|diberangkatkan oleh Saksi Nurbaety Alias Beti Binti Sukarma (berkas
01794|terpisah) dan bekerja untuk majikan di Irak mengakibatkan Terdakwa
01795|Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  memperoleh  keuntungan  materiil,
01796|dengan  demikian  unsur  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01797|tereksploitasi telah terpenuhi;
01798|Bahwa dengan dipenuhinya secara nyata unsur proses, cara dan tujuan
01799|dalam  pembuktian  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  pada
01800|perkara ini maka Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris terbukti telah
01801|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  terhadap  Saksi  Korban
01802|Wayem Binti (Alm) Taryo;
01803|- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01804|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:
01805|        Pasal 49 :
01806|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia terdiri dari :
01807|- Badan;
01808|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
01809|- Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01810|untuk kepentingan Perusahaan sendiri;
01811|Pasal 51: 
01812|Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan pekerja migran
01813|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01814|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri;
01815|        Pasal 59 : 
01816|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01817|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01818|        Pasal 5 : 
01819|Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01820|memenuhi persyaratan :
01821|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01822|- Memiliki Kompetensi;
01823|- Sehat Jasmani dan Rohani;
01824|
01825|- Terdaftar dan memiliki Nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan
01826|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01827|Pasal 13 : 
01828|Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia
01829|(CPMI) wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01830|- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah
01831|wajib melampirkan  fotocopy buku nikah;
01832|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin