01421|Korban) oleh Psikolog Pemeriksa XXXXXXXXX., Psikolog yang simpulannya
01422|sebagai berikut: Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani
01423|pemeriksaan  dan  memberikan  keterangan;  Keterangan  Anak  Korban
01424|bersesuaian  dengan  kriteria  keterangan  yang  layak  dipercaya.  Peristiwa
01425|kekerasan seksual terjadi pada tanggal XXXXXXXXX sekitar pukul 20.00 WITA
01426|hingga XXXXXXXXXXXsekitar pukul 04.00 WITA di kamar kos Anak Korban dan
01427|Kos, melibatkan enam pelaku (XXXXXXXXX) yang secara paksa dan bergiliran
01428|menyetubuhi  Korban  meskipun  Korban  menolak;  Anak  Korban  memiliki
01429|kerentanan  yang  sangat  tinggi  untuk  menjadi  korban  kekerasan  seksual
01430|berdasarkan  faktor  risiko  pada  level  individual  (usia  Anak,  jenis  kelamin
01431|perempuan,  riwayat  kekerasan  seksual  sebelumnya,  kerentanan  kesehatan
01432|mental,  self-esteem  rendah),  level  keluarga  (struktur  keluarga  terganggu,
01433|pemantauan  orang  tua  minimal,  kehangatan  emosional  rendah),  dan  level
01434|komunitas-sosial  (isolasi  sosial,  kerentanan  ekonXXX,  pendidikan  seksual
01435|terbatas);  Ditemukan  dampak  psikologis  yang  signifikan  pada  Anak  Korban
01436|berupa gejala Gangguan Stres Akut (ASD) dengan pola dan keparahan yang
01437|konsisten  dengan  Gangguan  Stres  Pascatrauma  Kompleks  (Complex  Post-
01438|traumatic Stress Disorder), mencakup kesulitan regulasi emosi, citra diri negatif,
01439|masalah interpersonal yang persisten, ideasi bunuh diri, dan hendaya fungsional
01440|yang berat. C-PTSD pada Anak Korban adalah hasil kumulatif dari paparan
01441|trauma berulang: riwayat kekerasan seksual pada usia XXXXXXXXX, ditambah
01442|trauma berat dari peristiwa 26-XXXXXXXXXXXyang melibatkan enam pelaku
01443|secara bergiliran;
01444|Menimbang, bahwa dampak perbuatan tersebut terbukti menimbulkan
01445|luka lecet dan robekan pada selaput dara Korban serta menimbulkan dampak
01446|psikologis  berat  berupa  Gangguan  Stres  Pascatrauma  Kompleks  (C-PTSD)
01447|dengan  gejala  ideasi  bunuh  diri,  yang  kesemuanya  membuktikan  adanya
01448|kausalitas  antara  perbuatan  Anak  dan  pelaku  lainnya  terhadap  penderitaan
01449|yang dialami Anak Korban;
01450|Menimbang, bahwa walaupun adanya luka lama korban karena adanya
01451|riwayat  kekerasan  seksual  Anak  Korban  di  umur  XXXXXXXXX  tidak
01452|menghilangkan  keyakinan  Hakim  bahwa  Anak  melakukan  persetubuhan
01453|terhadap Anak Korban, dan hal tersebut didukung oleh keterangan Para Saksi
01454|dan Keterangan Anak sendiri bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada
01455|Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Kos milik SAKSI V ;
01456|Menimbang, bahwa, dengan demikian perbuatan Anak, telah terbukti
01457|secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur “Menyalahgunakan kepercayaan
01458|Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01459|
01460|yang timbul dari tipu muslihat, hubungan keadaan, memanfaatkan kerentanan,
01461|ketidaksetaraan, memaksa dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk
01462|melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
01463|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
01464|maka unsur “ Menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu muslihat,
01465|hubungan  keadaan,  memanfaatkan  kerentanan,  ketidaksetaraan,  memaksa
01466|dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan
01467|dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;
01468|Ad.3. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
01469|Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mengurai unsur "Dilakukan
01470|oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu",  yang  dalam  ilmu  hukum
01471|pidana  merujuk  pada  konsep  Penyertaan  ( Deelneming)  sebagaimana  diatur
01472|dalam Pasal 55 KUHP atau konteks persetubuhan secara bersama-sama yang
01473|memperberat pidana. Unsur ini menuntut adanya kerja sama yang disengaja
01474|antara para pelaku dalam mewujudkan delik;
01475|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01476|persidangan, terbukti bahwa peristiwa persetubuhan Anak Korban melibatkan
01477|ANAKbersama-sama dengan lima pelaku lainnya yaitu SAKSI IV, Anak Saksi,
01478|SAKSI V, SAKSI VI, dan SAKSI VII), sehingga total pelaku berjumlah enam
01479|orang. Jumlah ini secara kuantitas telah memenuhi frasa ” 2 (dua) orang atau
01480|lebih”;
01481|Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ” bersekutu” atau adanya
01482|perserikatan kehendak (samenloop van daders), Hakim merujuk pada rangkaian
01483|peristiwa sebagai berikut:
01484|- Tahap Permulaan: Anak Korban disetubuhi pertama kali oleh SAKSI IV,
01485|yang kemudian diikuti oleh Anak Saksi di Kos Anak Korban di SOPPENG;
01486|- Tahap  Perencanaan :  Setelah  persetubuhan  pertama,  SAKSI
01487|IVmenceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya di rumah SAKSI
01488|VII, dan SAKSI V  serta SAKSI IVmenyuruh Anak Saksi dan ANAKuntuk
01489|menjemput  Korban  dan  membawanya  kembali  ke  Kos  untuk  disetubuhi
01490|secara  bersama-sama,  fakta  ini  secara  tegas  menunjukkan  adanya
01491|kesepakatan jahat (common design) dan perencanaan yang disengaja;
01492|- Tahap Pelaksanaan: Persetubuhan di Kos dilakukan secara bergiliran
01493|oleh keenam pelaku. Pelaksanaan secara bergiliran tersebut adalah wujud
01494|nyata  dari  kerja  sama  aktif  dalam  menjalankan  rencana  yang  telah
01495|disepakati;
01496|Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01497|
01498|Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens
01499|Sit Rea (suatu tindakan tidak menjadikan seseorang bersalah tanpa adanya niat
01500|jahat),  persekongkolan  yang  dibuktikan  melalui  perencanaan  dan  eksekusi
01501|secara  bergiliran  menunjukkan  adanya  niat  jahat  ( mens  rea)  yang  sama
01502|(gemeenschappelijke  bedoeling )  dari  para  pelaku  untuk  melakukan
01503|persetubuhan terhadap Anak Korban;
01504|Menimbang,  bahwa  dalam  perspektif  Prinsip  Hak  Asasi  Manusia,
01505|khususnya Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) dan prinsip-prinsip anti-kekerasan
01506|terhadap perempuan, tindakan persetubuhan yang dilakukan secara beramai-
01507|ramai dan bersekutu ( gang rape ) merupakan bentuk kekerasan seksual yang
01508|terorganisir dan merupakan pelanggaran HAM berat. Adanya penyertaan ini
01509|tidak hanya memperberat hukuman tetapi juga menunjukkan tingkat kejahatan
01510|yang  lebih  serius  karena  melibatkan  relasi  kuasa  kelompok  melawan
01511|kerentanan individu (Anak Korban);
01512|Menimbang,  bahwa  dari  sudut  pandang  Teori  Kriminologi,  khususnya
01513|Teori Asosiasi Diferensial ( Sutherland) dan Teori Subkultur Geng, tindakan ini
01514|adalah perwujudan dari pembelajaran perilaku kriminal dalam suatu kelompok
01515|(subkultur). Adanya  perencanaan dan  eksekusi bersama memperkuat ikatan
01516|kelompok  dan  menegaskan  dXXXnasi.  Tindakan  bersekutu  ini  menunjukkan
01517|bahwa kejahatan tersebut adalah hasil dari pemufakatan dan bukan sekadar
01518|insiden spontan;
01519|Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa Anak
01520|dan seluruh pelaku lainnya telah bertindak sebagai pembuat ( pleger) dalam
01521|tindak pidana ini, baik sebagai yang melakukan secara langsung maupun yang
01522|turut  melakukan  ( medepleger)  karena  memiliki  kontribusi  esensial  terhadap
01523|terlaksananya kejahatan. Oleh karena itu menurut Hakim unsur “ Dilakukan oleh
01524|2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu”  telah  terbukti  secara  sah  dan
01525|meyakinkan;
01526|Ad.4. Unsur Dilakukan terhadap Anak;
01527|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang
01528|Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23
01529|Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah
01530|seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang
01531|masih dalam kandungan. Definisi Anak juga sama dengan di dalam Undang-
01532|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal
01533|1 angka 5;
01534|Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01535|
01536|Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 Tentang
01537|Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 4 berbunyi ” Anak yang Menjadi
01538|Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang
01539|belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,
01540|mental, dan/atau kerugian ekonXXX yang disebabkan oleh tindak pidana”;
01541|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01542|persidangan menunjukkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban
01543|lahir di XXXXX tanggal XXXXXXXXX. Mengingat peristiwa persetubuhan terjadi
01544|pada  tanggal  26-XXXXXXXXXXXX,  maka  pada  saat  kejadian  Anak  Korban
01545|masih berusia 16 tahun (kurang dari 18 tahun). Status hukum Anak Korban ini
01546|diperkuat  oleh  Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  dan  Kartu  Keluarga  Anak
01547|Korban. Dengan demikian, Hakim berpendapat secara yuridis formal Korban
01548|berstatus sebagai Anak;
01549|Menimbang, bahwa perbuatan ANAKdan pelaku lainnya yang dilakukan
01550|terhadap  Korban  Anak  merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  Prinsip  Hak
01551|Asasi Manusia, khususnya hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
01552|mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini dijamin
01553|dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara spesifik
01554|dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);
01555|Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak pada CRC, wajib
01556|menjamin  hak-hak  Anak.  Pasal-pasal  Konvensi  yang  dilanggar  secara
01557|fundamental oleh perbuatan Anak meliputi:
01558|- Pasal  3  Ayat  (1):  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  ( The  Best
01559|Interest of the Child) telah diabaikan;
01560|- Pasal  19  Ayat  (1):  Hak  Anak  untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk
01561|kekerasan, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk, atau eksploitasi,
01562|termasuk kekerasan seksual;
01563|- Pasal 34: Hak Anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan
01564|penyalahgunaan seksual;
01565|Menimbang, bahwa ditinjau dari Teori Hukum Pidana Perlindungan Anak,
01566|perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Anak di bawah umur mengandung
01567|unsur  pemberatan  ( aggravating  factor)  secara  melekat.  Hal  ini  disebabkan
01568|Korban  Anak  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  ( vulnerable  group)  yang
01569|membutuhkan  perlindungan  ekstra  dari  Negara,  sehingga  setiap  perbuatan
01570|pidana yang menyasar kelompok ini harus dihukum lebih berat;
01571|Menimbang, bahwa dalam perspektif Teori Kriminologi dan Viktimologi,
01572|status korban sebagai Anak menempatkannya pada kategori Korban Rentan
01573|Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01574|
01575|(Vulnerable  Victim). Kerentanan ini  tidak hanya bersifat fisik dan psikologis,
01576|tetapi  juga  struktural  dan  sosial,  yang  diperparah  oleh  riwayat  kekerasan
01577|seksual sebelumnya serta struktur keluarga yang terganggu, Perbuatan Anak
01578|memanfaatkan secara sadar atau tidak sadar kerentanan bawaan Anak Korban;
01579|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, termasuk
01580|bukti otentik yang menegaskan usia Korban, Hakim berkeyakinan bahwa unsur
01581|“Dilakukan terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
01582|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut
01583|di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh
01584|unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu dalam dari
01585|Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
01586|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,
01587|maka haruslah dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
01588|Alternatif Pertama dari Penuntut Umum;
01589|Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan ( geen
01590|straf zonder schuld ) dan asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum
01591|Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan
01592|pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Anak, maka
01593|Anak harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;
01594|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak dapat
01595|menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
01596|kepadanya, baik oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Anak,
01597|sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Hakim bahwa
01598|Anak mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang
01599|dilakukannya;
01600|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  telah  terpenuhi  semua  syarat
01601|pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/ actus reus yang
01602|dilakukan Anak dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens
01603|rea, terlebih lagi Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan
01604|pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51
01605|Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Anak atas perbuatan pidana
01606|yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah
01607|sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
01608|tersebut;
01609|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-
01610|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
01611|Peradilan  Pidana  Anak,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian
01612|Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01613|
01614|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01615|putusan perkara, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil
01616|Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II
01617|Watampone dengan Nomor Register Litmas: XXXXXXXXXXXatas nama Anak
01618|tanggal  XXXXXXXXXXX  yang  dibuat  oleh  XXXXXXXXXXXJabatan  selaku
01619|Pembimbing  Kemasyarakatan  Muda,  yang  mana  Laporan  Penelitian
01620|Kemasyarakatan  tersebut  dalam  kesimpulan  dan  rekomendasinya  pada
01621|pokoknya sebagai berikut:
01622|Kesimpulan:
01623|1) Klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah
01624|benar, Klien Anak juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan
01625|yang  melawan  hukum  dan  bisa  dijatuhi  sanksi  pidana.  Klien  Anak  telah
01626|menyesali  perbuatanannya. Klien Anak  berharap dapat diberi  keringanan
01627|hukuman karena klien baru pertama melakukannya;
01628|2) Melatar belangkangi atas tindak pidana yang dilakukan oleh ANAKyaitu
01629|pengaruh  klien  Anak  sering  melihat film  Porno  (Dewasa)  di  Handphone,
01630|pengaruh teman-teman sebayannya dan tidak bisa menahan nafsu birahinya
01631|sehingga  klien  melakukan  hubungan  badan  layaknya  suami  istri  kepada
01632|korban;
01633|3) Dari  hasil  Penelitian  yang  dilakukan  Pembimbing  Kemasyarakatan
01634|terhadap klien Anak dimana klien Anak masih bersatus pelajar dan memeiliki
01635|bakat yang baik untuk perkembangan Anak dan klien Anak melakukan tidak
01636|pidana  tersebut  tanpa  ada  paksaan  antara  kedua  belah  pihak  sehingga
01637|sebagai pembimbing kemasyarakatan melihat potensi dan latar belakang
01638|Anak dengan ini merekomendasikan berupa Pembinaan dalam Lembaga di
01639|Balai  Rehabilitas  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus
01640|(BRSAMPK)  Toddopuli  Makassar  Selama  3  (Tiga)  Bulan,  sebagaimana
01641|dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  RI  No.
01642|XXXXXXXXX 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01643|Rekomendasi:
01644|- Dari  hasil  Penelitian  yang  dilakukan  Pembimbing  Kemasyarakatan
01645|terhadap klien Anak dimana klien Anak masih bersatus pelajar dan memeiliki
01646|bakat yang baik untuk perkembangan Anak dan klien Anak melakukan tidak
01647|pidana  tersebut  tanpa  ada  paksaan  antara  kedua  belah  pihak  sehingga
01648|sebagai pembimbing kemasyarakatan melihat potensi dan latar belakang
01649|Anak dengan ini merekomendasikan berupa Pembinaan dalam Lembaga di
01650|Balai  Rehabilitas  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus
01651|Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01652|
01653|(BRSAMPK)  Toddopuli  Makassar  Selama  3  (Tiga)  Bulan,  sebagaimana
01654|dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  RI  No.
01655|XXXXXXXXX 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01656|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Hasil Penelitian
01657|Kemasyarakatan  serta  rekomendasi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan
01658|tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang putusan yang
01659|akan dijatuhkan harus mencerminkan unsur korektif, edukatif, dan rehabilitatif
01660|terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat
01661|memperbaiki  dirinya.  Hukuman  juga  mengandung  fungsi  penjeraan  pada
01662|masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan  Anak, maupun penjeraan
01663|pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
01664|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01665|Kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas, Hakim tidak sependapat dikarenakan
01666|Anak melakukan tindak pidana yang begitu keji, dan merendahkan harkat dan
01667|martabat  Anak  Korban  serta  membuat keresahan  di  Masyarakat  khususnya
01668|Masyarakat Kabupaten Soppeng, hal itu membuat ketakutan yang berlebih bagi
01669|orang tua yang memiliki Anak Perempuan karena adanya rasa tidak aman bagi
01670|kelompok rentan terkhusus Anak, oleh karena itu Hakim berpandangan bahwa
01671|alangkah baiknya Anak dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01672|karena  memiliki  program  yang  tentunya  dapat memberikan  rasa  aman  bagi
01673|Anak Korban, Masyarakat dan Anak itu sendiri, karena dalam LPKA Anak dapat
01674|diberikan pendidikan formal, program keagamaan, dan pelatihan softskill untuk
01675|menunjang bagi Anak saat setelah menjalani hukuman di LPKA;
01676|Menimbang,  bahwa  asas  penting  dalam  hukum  pidana  yaitu  bahwa
01677|tujuan pemidanaan tidak semata  mata sebagai  tindakan balas dendam dari
01678|pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu
01679|bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang
01680|sama lagi dikemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk
01681|pembelajaran dan penyadaran;
01682|Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim
01683|ungkapkan  bahwa  Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  selalu  didasarkan
01684|kepada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  unsur  (yuridis)  namun
01685|agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak,
01686|Negara, dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur
01687|filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata mata
01688|hanya  bertitik  tolak  pada  permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau
01689|kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang
01690|Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01691|
01692|serta  rasa  keadilan  di  masyarakat  sehingga  tercapai  tujuan  hukum  yakni
01693|kepastian hukum dan keadilan;
01694|Menimbang,  bahwa  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak
01695|(Convention  on  the  Rights  of  the  Child/CRC)  melalui  Keputusan  Presiden
01696|Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya