01643|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01644|persidangan menunjukkan bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban
01645|lahir di XXXXX tanggal XXXXXXXXX. Mengingat peristiwa persetubuhan terjadi
01646|pada  tanggal  26-XXXXXXXXXXXX,  maka  pada  saat  kejadian  Anak  Korban
01647|masih berusia 16 tahun (kurang dari 18 tahun). Status hukum Anak Korban ini
01648|diperkuat  oleh  Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  dan  Kartu  Keluarga  Anak
01649|Korban. Dengan demikian, Hakim berpendapat secara yuridis formal Korban
01650|berstatus sebagai Anak;
01651|Menimbang, bahwa perbuatan ANAKdan pelaku lainnya yang dilakukan
01652|terhadap  Korban  Anak  merupakan  pelanggaran  berat  terhadap  Prinsip  Hak
01653|Asasi Manusia, khususnya hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan
01654|mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini dijamin
01655|dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara spesifik
01656|dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child);
01657|Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak pada CRC, wajib
01658|menjamin  hak-hak  Anak.  Pasal-pasal  Konvensi  yang  dilanggar  secara
01659|fundamental oleh perbuatan Anak meliputi:
01660|- Pasal  3  Ayat  (1):  Prinsip  Kepentingan  Terbaik  Bagi  Anak  ( The  Best
01661|Interest of the Child) telah diabaikan;
01662|- Pasal  19  Ayat  (1):  Hak  Anak  untuk  dilindungi  dari  segala  bentuk
01663|kekerasan, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk, atau eksploitasi,
01664|termasuk kekerasan seksual;
01665|- Pasal 34: Hak Anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan
01666|penyalahgunaan seksual;
01667|Menimbang, bahwa ditinjau dari Teori Hukum Pidana Perlindungan Anak,
01668|perbuatan pidana yang dilakukan terhadap Anak di bawah umur mengandung
01669|unsur  pemberatan  ( aggravating  factor)  secara  melekat.  Hal  ini  disebabkan
01670|Korban  Anak  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  ( vulnerable  group)  yang
01671|membutuhkan  perlindungan  ekstra  dari  Negara,  sehingga  setiap  perbuatan
01672|pidana yang menyasar kelompok ini harus dihukum lebih berat;
01673|Menimbang, bahwa dalam perspektif Teori Kriminologi dan Viktimologi,
01674|status korban sebagai Anak menempatkannya pada kategori Korban Rentan
01675|Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01676|
01677|(Vulnerable  Victim). Kerentanan ini  tidak hanya bersifat fisik dan psikologis,
01678|tetapi  juga  struktural  dan  sosial,  yang  diperparah  oleh  riwayat  kekerasan
01679|seksual sebelumnya serta struktur keluarga yang terganggu, Perbuatan Anak
01680|memanfaatkan secara sadar atau tidak sadar kerentanan bawaan Anak Korban;
01681|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, termasuk
01682|bukti otentik yang menegaskan usia Korban, Hakim berkeyakinan bahwa unsur
01683|“Dilakukan terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
01684|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut
01685|di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi seluruh
01686|unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu dalam dari
01687|Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
01688|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ,
01689|maka haruslah dinyatakan terbukti sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
01690|Alternatif Pertama dari Penuntut Umum;
01691|Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan ( geen
01692|straf zonder schuld ) dan asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum
01693|Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan
01694|pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Anak, maka
01695|Anak harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;
01696|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak dapat
01697|menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan
01698|kepadanya, baik oleh Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Anak,
01699|sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Hakim bahwa
01700|Anak mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang
01701|dilakukannya;
01702|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  telah  terpenuhi  semua  syarat
01703|pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/ actus reus yang
01704|dilakukan Anak dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens
01705|rea, terlebih lagi Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan
01706|pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51
01707|Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Anak atas perbuatan pidana
01708|yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah
01709|sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
01710|tersebut;
01711|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-
01712|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
01713|Peradilan  Pidana  Anak,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian
01714|Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01715|
01716|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01717|putusan perkara, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil
01718|Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  Kelas  II
01719|Watampone dengan Nomor Register Litmas: XXXXXXXXXXXatas nama Anak
01720|tanggal  XXXXXXXXXXX  yang  dibuat  oleh  XXXXXXXXXXXJabatan  selaku
01721|Pembimbing  Kemasyarakatan  Muda,  yang  mana  Laporan  Penelitian
01722|Kemasyarakatan  tersebut  dalam  kesimpulan  dan  rekomendasinya  pada
01723|pokoknya sebagai berikut:
01724|Kesimpulan:
01725|1) Klien Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah
01726|benar, Klien Anak juga memahami bahwa tindakannya adalah perbuatan
01727|yang  melawan  hukum  dan  bisa  dijatuhi  sanksi  pidana.  Klien  Anak  telah
01728|menyesali  perbuatanannya. Klien Anak  berharap dapat diberi  keringanan
01729|hukuman karena klien baru pertama melakukannya;
01730|2) Melatar belangkangi atas tindak pidana yang dilakukan oleh ANAKyaitu
01731|pengaruh  klien  Anak  sering  melihat film  Porno  (Dewasa)  di  Handphone,
01732|pengaruh teman-teman sebayannya dan tidak bisa menahan nafsu birahinya
01733|sehingga  klien  melakukan  hubungan  badan  layaknya  suami  istri  kepada
01734|korban;
01735|3) Dari  hasil  Penelitian  yang  dilakukan  Pembimbing  Kemasyarakatan
01736|terhadap klien Anak dimana klien Anak masih bersatus pelajar dan memeiliki
01737|bakat yang baik untuk perkembangan Anak dan klien Anak melakukan tidak
01738|pidana  tersebut  tanpa  ada  paksaan  antara  kedua  belah  pihak  sehingga
01739|sebagai pembimbing kemasyarakatan melihat potensi dan latar belakang
01740|Anak dengan ini merekomendasikan berupa Pembinaan dalam Lembaga di
01741|Balai  Rehabilitas  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus
01742|(BRSAMPK)  Toddopuli  Makassar  Selama  3  (Tiga)  Bulan,  sebagaimana
01743|dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  RI  No.
01744|XXXXXXXXX 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01745|Rekomendasi:
01746|- Dari  hasil  Penelitian  yang  dilakukan  Pembimbing  Kemasyarakatan
01747|terhadap klien Anak dimana klien Anak masih bersatus pelajar dan memeiliki
01748|bakat yang baik untuk perkembangan Anak dan klien Anak melakukan tidak
01749|pidana  tersebut  tanpa  ada  paksaan  antara  kedua  belah  pihak  sehingga
01750|sebagai pembimbing kemasyarakatan melihat potensi dan latar belakang
01751|Anak dengan ini merekomendasikan berupa Pembinaan dalam Lembaga di
01752|Balai  Rehabilitas  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlindungan  Khusus
01753|Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01754|
01755|(BRSAMPK)  Toddopuli  Makassar  Selama  3  (Tiga)  Bulan,  sebagaimana
01756|dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  RI  No.
01757|XXXXXXXXX 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01758|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Hasil Penelitian
01759|Kemasyarakatan  serta  rekomendasi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan
01760|tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang putusan yang
01761|akan dijatuhkan harus mencerminkan unsur korektif, edukatif, dan rehabilitatif
01762|terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat
01763|memperbaiki  dirinya.  Hukuman  juga  mengandung  fungsi  penjeraan  pada
01764|masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan  Anak, maupun penjeraan
01765|pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
01766|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01767|Kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas, Hakim tidak sependapat dikarenakan
01768|Anak melakukan tindak pidana yang begitu keji, dan merendahkan harkat dan
01769|martabat  Anak  Korban  serta  membuat keresahan  di  Masyarakat  khususnya
01770|Masyarakat Kabupaten Soppeng, hal itu membuat ketakutan yang berlebih bagi
01771|orang tua yang memiliki Anak Perempuan karena adanya rasa tidak aman bagi
01772|kelompok rentan terkhusus Anak, oleh karena itu Hakim berpandangan bahwa
01773|alangkah baiknya Anak dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01774|karena  memiliki  program  yang  tentunya  dapat memberikan  rasa  aman  bagi
01775|Anak Korban, Masyarakat dan Anak itu sendiri, karena dalam LPKA Anak dapat
01776|diberikan pendidikan formal, program keagamaan, dan pelatihan softskill untuk
01777|menunjang bagi Anak saat setelah menjalani hukuman di LPKA;
01778|Menimbang,  bahwa  asas  penting  dalam  hukum  pidana  yaitu  bahwa
01779|tujuan pemidanaan tidak semata  mata sebagai  tindakan balas dendam dari
01780|pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu
01781|bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang
01782|sama lagi dikemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk
01783|pembelajaran dan penyadaran;
01784|Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim
01785|ungkapkan  bahwa  Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  selalu  didasarkan
01786|kepada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  unsur  (yuridis)  namun
01787|agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak,
01788|Negara, dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur
01789|filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata mata
01790|hanya  bertitik  tolak  pada  permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau
01791|kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang
01792|Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01793|
01794|serta  rasa  keadilan  di  masyarakat  sehingga  tercapai  tujuan  hukum  yakni
01795|kepastian hukum dan keadilan;
01796|Menimbang,  bahwa  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak
01797|(Convention  on  the  Rights  of  the  Child/CRC)  melalui  Keputusan  Presiden
01798|Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya
01799|mengikat dan wajib diterapkan, dalam CRC ditegaskan:
01800|1) Pasal 19 ayat (1) CRC menyatakan bahwa Negara Pihak wajib
01801|mengambil langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang
01802|tepat untuk melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun
01803|mental,  penganiayaan,  penelantaran,  eksploitasi,  termasuk  kekerasan
01804|seksual.
01805|2) Pasal 34 CRC menegaskan bahwa Negara Pihak wajib melindungi
01806|Anak dari semua bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual, termasuk
01807|pemaksaan  Anak  untuk  melakukan  kegiatan  seksual  yang  melanggar
01808|hukum.
01809|Menimbang, bahwa prinsip utama dari CRC adalah kepentingan terbaik
01810|bagi Anak ( the best interest of the child ) sebagaimana termuat dalam Pasal 3
01811|ayat  (1)  CRC,  yang  mengamanatkan  agar  dalam  semua  tindakan  yang
01812|menyangkut  Anak,  baik  yang  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan,  lembaga
01813|administratif  maupun  legislatif,  kepentingan  terbaik  Anak  harus  menjadi
01814|pertimbangan utama;
01815|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  internasional  tersebut,
01816|jelaslah  bahwa  Anak  korban  tindak  pidana  asusila  atau  persetubuhan  tidak
01817|hanya  dilihat  sebagai  objek  perkara,  melainkan  harus  diposisikan  sebagai
01818|subjek yang memiliki hak-hak fundamental untuk mendapatkan perlindungan,
01819|pemulihan, dan pemenuhan rasa keadilan, serta kehadiran negara diwajibkan
01820|untuk memberikan dan memenuhi hal tersebut kepada Anak Korban;
01821|Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal
01822|6 huruf c  Juncto  Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
01823|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
01824|yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
01825|dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
01826|dan ditambah 1/3 (sepertiga) karena dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
01827|dengan  bersekutu  dan  dilakukan  terhadap  Anak  maka  ancaman  pidana
01828|maksimal menjadi 16 (enam belas) tahun penjara;
01829|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  Anak  selain  dijatuhi  pidana
01830|penjara juga dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana
01831|Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01832|
01833|denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3)
01834|Undang-Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01835|Anak yang berbunyi “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif
01836|berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, yang
01837|besarnya jumlah denda berikut lamanya pelatihan kerja pengganti denda akan
01838|disebutkan dalam amar putusan ini;
01839|Menimbang, bahwa mencermati isi, jiwa dan landasan yuridis Undang-
01840|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
01841|Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan
01842|rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan
01843|ancaman  sanksi  terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  perbedaan
01844|sanksi  tersebut  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-
01845|Undang Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tersebut yang mengatur
01846|bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu
01847|perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa,  hal
01848|tersebut  untuk  lebih  melindungi  dan  mengayXXX  Anak  agar  dapat
01849|menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang,  memberi  kesempatan
01850|kepada Anak memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang bertanggung
01851|jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;
01852|Menimbang,  bahwa  salah  satu  asas  dalam  melaksanakan  sistem
01853|peradilan pidana Anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik baik
01854|bagi Anak, sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 huruf d Undang-Undang
01855|Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01856|Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak
01857|adalah  segala  pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan
01858|kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  Anak,  oleh  karenanya  Hakim
01859|berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan
01860|tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak
01861|melainkan  sebagai  upaya  pembelajaran  bagi  Anak  agar  dapat  memperbaiki
01862|sikap dan perilakunya di masa depan;
01863|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  Ayat  (1)  Undang-Undang
01864|Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01865|Anak,  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan,
01866|Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal
01867|yang bermanfaat bagi Anak, yang mana orang tua Anak menyatakan agar Anak
01868|diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan karena Anak masih
01869|ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-citanya;
01870|Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01871|
01872|Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum memohon
01873|kepada Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap ANAKberupa pidana penjara
01874|selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dan Pelatihan Kerja 6 (enam) bulan di
01875|Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
01876|Makassar, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01877|Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
01878|Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  pidana  tersebut,  Anak  berikut
01879|Penasihat  Hukumnya  mengajukan  pembelaan  ( pledoi)  secara  lisan  pada
01880|pokoknya Anak sudah mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya
01881|dan memohon keringanan hukuman, Anak telah dimaafkan oleh Anak Korban
01882|akan tetapi berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bagi Anak masih
01883|terlalu  berat  maka  oleh  karena  itu  kami  selaku  Penasihat  Hukum  Anak
01884|mengajukan permohonan keringanan hukuman, Anak mengakui perbuatannya,
01885|menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
01886|Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh
01887|Penuntut  Umum  tersebut  dan  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Anak  berikut
01888|Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya
01889|sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
01890|Menimbang,  bahwa  terhadap  Tuntutan  pidana  tersebut,  Hakim
01891|sependapat  dengan  Tuntutan  pidana  Penuntut  Umum,  sebatas  pada  telah
01892|terbuktinya Anak melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak sepakat dengan
01893|lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan;
01894|Menimbang,  bahwa  pada  akhirnya  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak
01895|harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Anak, namun tentunya penjatuhan
01896|pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh
01897|Hakim dapat memperbaiki perilaku Anak di masa depan dan menjadi pelajaran
01898|bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Anak lakukan;
01899|Menimbang,  bahwa Hakim berpandangan penjatuhan pidana terhadap
01900|Anak  yang  setimpal  sesuai  dengan  perbuatan  Anak  dan  demi  kepentingan
01901|terbaik  bagi  Anak  yaitu  pidana  penjara  di  LPKA  agar  Anak  mendapatkan
01902|pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak yang
01903|lain selama menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, maka ditetapkan
01904|agar Anak ditempatkan di LPKA Maros dengan lamanya waktu yang ditentukan
01905|dalam amar putusan;
01906|Menimbang,  bahwa  selain  tujuan  pemidanaan  untuk  memperbaiki
01907|kerusakan-kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana,  patut
01908|dipertimbangkan “ nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur ” yang
01909|Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01910|
01911|artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan
01912|agar  tidak  lagi  terjadi  dosa,  seorang  pelaku  kejahatan  harus  mendapatkan
01913|hukuman  yang  setimpal  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  untuk  memberi
01914|pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;
01915|Menimbang,  bahwa  dalam  menentukan  jenis  dan  lamanya  sanksi
01916|pidana yang adil, Hakim wajib memperhatikan status ANAKsebagai Anak yang
01917|berhadapan dengan hukum (ABH), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
01918|Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
01919|Status Anak ini wajib menjadi faktor yang meringankan ( mitigating factor) dalam
01920|penjatuhan hukuman;
01921|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus berpegangan teguh pada