00894|bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa,
00895|orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan
00896|identitas  Terdakwa  sebagaimana  tersebut yang  tercantum  dalam  surat
00897|dakwaan, sehingga  tidak terjadi error in persona;
00898|Menimbang,  bahwa  secara  obyektif,  Terdakwa  adalah  manusia  yang
00899|dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik
00900|yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan
00901|dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
00902|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas  Majelis
00903|Hakim  tidak  melihat  adanya  kelainan-kelainan  ataupun  keadaan  yang
00904|menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa
00905|dipandang sebagai manusia  yang normal sehingga secara subyektif, Terdakwa
00906|mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;
00907|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
00908|berpendapat unsur pertama “setiap orang“ telah terpenuhi;
00909|Ad.2. Tentang unsur kedua “yang membantu atau melakukan percobaan
00910|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”;;
00911|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  butir  ke-1  (satu)  Undang-
00912|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00913|Perdagangan  Orang  menyebutkan  “Perdagangan  Orang  adalah  tindakan
00914|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
00915|penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
00916|penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
00917|atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
00918|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas
00919|orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
00920|untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
00921|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap
00922|dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas bahwa
00923|pada bulan November 2024 di Desa Durian Betakuk Kec. Renah Pembarap
00924|Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Terdakwa telah mengajak saksi Agus Dwi
00925|Hartanto Bin Tiana, Saksi  Radifal Iqbal dan Saksi Sumarni Binti Samsudin
00926|untuk  dapat  bekerja  di  Malaysia  dengan  biaya  Rp6.000.000,00  (enam  juta
00927|rupiah) perorang yaitu meliputi biaya untuk membantu mengurus paspor hingga
00928|keberangkatan dari Bangko menuju ke Dumai untuk selanjutnya dibantu oleh
00929|Hal 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bko
00930|
00931|saksi  Delfianto  untuk  pemberangkatan  ke  Malaysia  dengan  kapal  dimana
00932|passport ketiga saksi korban yaitu Agus Dwi Hartanto Bin Tiana, Saksi Radifal
00933|Iqbal dan Saksi Sumarni Binti Samsudin setelah selesai pengurusannya telah
00934|dikirim Terdakwa melalui travel ke Dumai kepada saksi Delfianto;
00935|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata
00936|Terdakwa telah menawarkan kepada saksi Agus Dwi Hartanto Bin Tiana, Saksi
00937|Radifal  Iqbal  dan  Saksi  Sumarni  Binti  Samsudin  untuk  dapat berangkat  ke
00938|Malaysia untuk bekerja melalui jasa Terdakwa dengan biaya Rp6.000.000,00
00939|(enam juta rupiah) perorang yaitu meliputi biaya untuk  membantu mengurus
00940|paspor hingga keberangkatan dari Bangko menuju ke Dumai untuk selanjutnya
00941|dibantu oleh saksi Delfianto untuk pemberangkatan ke Malaysia dengan kapal;
00942|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  butir  ke-9  Undang-Undang
00943|Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00944|Orang  menyebutkan “Perekrutan  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,
00945|mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau
00946|komunitasnya”,  selanjutnya  Pasal  1  butir  ke-10  Undang-Undang  Nomor  21
00947|Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00948|menyebutkan “Pengiriman  adalah  tindakan  memberangkatkan  atau
00949|melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain”;
00950|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  sebagaimana  tersebut
00951|telah  nyata  Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  mengajak  dan  membawa
00952|saksi Agus Dwi Hartanto Bin Tiana, Saksi  Radifal Iqbal dan Saksi Sumarni Binti
00953|Samsudin  untuk  dapat  berangkat  ke  Malaysia  untuk  bekerja  melalui  jasa
00954|Terdakwa  dengan  biaya  Rp6.000.000,00  (enam  juta  rupiah)  perorang oleh
00955|karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi pebuatan materiil “perekrutan”
00956|selanjutnya  Terdakwa  telah  pula  melakukan  perbuatan  menjanjikan  akan
00957|memberangkatkan saksi Agus Dwi Hartanto Bin Tiana, Saksi  Radifal Iqbal dan
00958|Saksi Sumarni Binti Samsudin  dari Dumai untuk dapat diberangkatkan melalui
00959|kapal ke Malaysia yang artinya memberangkatkan atau melabuhkan para saksi
00960|tersebut dari satu tempat ke tempat lain  oleh karenanya perbuatan Terdakwa
00961|telah memenuhi perbuatan materiil “Pengiriman”;
00962|Menimbang, bahwa pengertian  membantu atau melakukan percobaan
00963|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang  sebagaimana disebutkan
00964|Pasal  1  butir  ke-10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
00965|Hal 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bko
00966|
00967|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  tidak  dijelaskan
00968|pengertiannya secara spesifik namun berdasarkan teori hukum pidana definisi
00969|membantu  (medeplichtigheid)  dan  percobaan  (poging)  adalah  dua  bentuk
00970|keterlibatan  dalam  tindak  pidana  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban
00971|pidana yaitu sebagai berikut:
00972|1. Membantu Tindak Pidana (Medeplichtigheid)
00973|Dasar  Hukum  Pasal  56  KUHP  yang  berbunyi  Orang  yang  membantu
00974|melakukan kejahatan dikenakan pidana sebagai pembantu kejahatan, yaitu:
00975|  Ke-1   :Dengan  sengaja  memberi  bantuan  pada  waktu  kejahatan
00976|dilakukan.
00977|Ke-2  :Dengan  sengaja  memberi  kesempatan,  sarana,  atau
00978|keterangan untuk melakukan kejahatan.
00979|Dengan demikian ciri-ciri dari Membantu:
00980|Pelaku tidak langsung melakukan kejahatan, tetapi mempermudah
00981|terjadinya kejahatan;
00982|Perbuatan bantuan dilakukan dengan sengaja dan sadar;
00983|2. Percobaan Tindak Pidana (Poging).
00984|Dasar Hukum Pasal 53 KUHP yang berbunyi:
00985|Mencoba melakukan kejahatan dihukum jika kejahatan itu diancam
00986|pidana. Percobaan terjadi bila niat pelaku sudah ada, namun pelaksanaan
00987|tidak selesai karena suatu hal di luar kehendaknya.
00988|Syarat Percobaan:
00989|Harus ada niat jahat (mens rea);
00990|Harus dimulai pelaksanaan tindak pidana (actus reus);
00991|Tidak selesai atau gagal karena terhalang (bukan karena kehendak
00992|sendiri).
00993|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terungkap  dipersidangan
00994|perbuatan  Terdakwa  merekrut  dan  melakukan  pengiriman  saksi  Agus  Dwi
00995|Hartanto Bin Tiana, Saksi  Radifal Iqbal dan Saksi Sumarni Binti Samsudin ke
00996|Malaysia  untuk  bekerja  telah  nyata  adanya  niat  dari  Terdakwa  untuk
00997|mengirimkan para korban tersebut ke Malaysia padahal Terdakwa mengetahui
00998|jika  perbuatannya  memberangkatkan  para  korban  sebagai  tenaga  kerja
00999|Indonesia  dengan  paspor  kunjungan  merupakan  perbuatan  yang  dilarang
01000|Hal 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bko
01001|
01002|namun  demi  mendapatkan  keuntungan  yaitu  berupa  uang  sebesar
01003|Rp6.000.000,00  (enam  juta  rupiah)  perorang  maka  Terdakwa  tetap
01004|melakukannya sehingga telah nyata telah terdapat adanya niat jahat (mens rea)
01005|dan telah pula ada pelaksanaan dimana sejak awal Terdakwa telah membantu
01006|para saksi korban untuk mengurus paspor dan mengantarkan para saksi korban
01007|untuk  diberangkatkan  ke  Dumai  dengan  travel  maka  telah  nyata  terdapat
01008|adanya  pelaksanaan  (actus  reus)  namun  perbuatan  Terdakwa  tidak  selesai
01009|untuk memberangkatkan para korban ke Malaysia karena perbuatan Terdakwa
01010|telah  terendus  oleh  pihak  Kepolisian  dengan  demikian  tidak  selesainya
01011|perbuatan  tersebut  bukan  karena  kehendak  Terdakwa  sendiri  sehingga
01012|perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan percobaan;
01013|Menimbang, bahwa pihak-pihak resmi yang dapat menyalurkan tenaga
01014|kerja Indonesia (TKI/Tenaga Migran Indonesia – TMI) ke luar negeri telah diatur
01015|secara tegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01016|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  yaitu  yang  pada  pokoknya  sebagai
01017|berikut;
01018|1. Pemerintah (melalui Penempatan oleh Pemerintah);
01019|2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI):
01020|˗ Adalah badan hukum berbentuk perseroan
01021|terbatas (PT) yang memiliki izin dari pemerintah untuk menempatkan PMI
01022|ke luar negeri;
01023|˗ Wajib  terdaftar  dan  memiliki  izin  dari
01024|Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
01025|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  telah
01026|nyata  Terdakwa  bukanlah  orang  yang  memenuhi  syarat  untuk  dapat
01027|menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana disebutkan diatas sehingga
01028|Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai otoritas untuk merekrut dan
01029|mengirimkan  Tenaga  Kerja  Indonesia  keluar  negeri  untuk  bekerja  sehingga
01030|perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang illegal;
01031|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah nyata
01032|perbuatan  Terdakwa  merekrut dan  mengirimkan  para  saksi  korban  tersebut
01033|untuk bekerja di Malaysia adalah perbuatan yang illegal karena Terdakwa tidak
01034|mempunyai otoritas untuk itu namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga
01035|perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan
01036|orang (TPPO);
01037|Hal 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bko
01038|
01039|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim
01040|berpendapat unsur kedua “yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak
01041|pidana perdagangan orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
01042|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari  Pasal 10 Undang-
01043|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01044|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa  haruslah dinyatakan telah
01045|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01046|didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
01047|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01048|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01049|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Terdakwa   harus
01050|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01051|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa   mampu bertanggung jawab,
01052|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01053|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal  10 Undang-Undang Nomor 21
01054|Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam
01055|penjatuhan pidana adalah bersifat komulatif yaitu pidana penjara dan denda,
01056|maka  terhadap  Terdakwa  selain  dijatuhi  pidana  penjara  juga  akan  dijatuhi
01057|pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda akan
01058|disebutkan pada bagian amar dibawah ini;
01059|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01060|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
01061|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01062|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01063|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01064|Terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
01065|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01066|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01067|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01068|˗ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau No. Mesin :
01069|JM04E1864271 No. Rangka : MH1JM0412RK864250 beserta kunci kontak;
01070|˗ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau
01071|No. Mesin : JM04E1864271 No. Rangka : MH1JM0412RK864250 ;
01072|˗ Uang Tunai sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
01073|Hal 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bko
01074|
01075|telah disita secara sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi
01076|dalam  perkara  lainnya  dan  barang  bukti  berupa  motor  beserta  STNK  nya
01077|merupakan  sarana  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  barang  bukti  uang
01078|merupakan  hasil  tindak  pidana  dimana  barang  bukti  tersebut  memiliki  nilai
01079|ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
01080|negara;
01081|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
01082|1 (satu) unit handphone merek Realme C21-Y warna biru muda dengan
01083|IMEI 1 866706052443491 dan IMEI 2 866706052443483 ;
01084|1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1
01085|865914050016241 dan IMEI 2 865914050016528.
01086|telah disita secara sah dan barang bukti tersebut  sudah tidak dipergunakan lagi
01087|dalam  perkara  lainnya  dan  barang  bukti  tersebut  merupakan  sarana  untuk
01088|melakukan  tindak  pidana  maka  sudah  sepatutnya  terhadap  barang  bukti
01089|tersebut dimusnahkan;
01090|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) buah buku rekening
01091|bank BRI Simpedes Atas Nama Delfianto  telah disita secara sah dan barang
01092|bukti  tersebut sudah  tidak  dipergunakan  lagi  dalam  perkara  lainnya  namun
01093|barang  bukti  tersebut  adalah  milik  saksi  Delfianto  maka  sudah  sepatutnya
01094|terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Delfianto;
01095|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) lembar tiket travel PT.
01096|Rimbo Bangko Transport  telah disita secara sah dan barang bukti tersebut
01097|sudah  tidak  dipergunakan  lagi  dalam  perkara  lainnya  namun  barang  bukti
01098|tersebut  merupakan  satu  kesatuan  dengan  berkas  perkara  maka  sudah
01099|sepatutnya  terhadap  barang  bukti  tersebut  tetap  terlampir  dalam  berkas
01100|perkara;
01101|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01102|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01103|yang meringankan Terdakwa;
01104|Keadaan-keadaan yang memberatkan :
01105|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01106|- Terdakwa tidak mempunyai otoritas untuk memberangkatkan para
01107|korban sebagai tenaga kerja Indonesia;
01108|- Perbuatan  Terdakwa  berpotensi  menyebabkan  para  korban
01109|melanggar  hukum  baik  menurut  hukum  negara  keberangkatan
01110|Hal 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bko
01111|
01112|(Indonesia) maupun hukum negara tujuan  karena m enggunakan paspor
01113|kunjungan untuk bekerja di luar negeri.
01114|Keadaan-keadaan yang meringankan:
01115|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
01116|- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
01117|- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
01118|Menimbang,  bahwa  menurut  hemat  Majelis  Hakim pidana  yang
01119|dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini  telah  layak dan adil serta sesuai
01120|dengan  kadar  kesalahan  Terdakwa  dan  tidak  bertentangan  dengan  rasa
01121|keadilan masyarakat;
01122|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01123|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01124|Memperhatikan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01125|Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dan  Undang-
01126|undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain
01127|yang berkaitan dengan perkara ini;
01128|
01129|M E N G A D I L I
01130|1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Isa Bin Abdul
01131|Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01132|melakukan tindak pidana  percobaan tindak pidana perdagangan orang
01133|sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
01134|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
01135|itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan
01136|dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan
01137|ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana
01138|kurungan selama 3 (tiga) bulan;
01139|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan
01140|yang telah dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01141|dijatuhkan;
01142|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01143|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01144|˗ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hijau No.
01145|Mesin : JM04E1864271 No. Rangka : MH1JM0412RK864250 beserta
01146|kunci kontak ;
01147|Hal 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Bko
01148|
01149|˗ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna
01150|hijau  No.  Mesin  :  JM04E1864271  No.  Rangka  :
01151|MH1JM0412RK864250 ;
01152|˗ Uang  Tunai  sebesar  Rp  3.200.000,-  (tiga  juta  dua  ratus  ribu
01153|rupiah).
01154|Dirampas untuk negara.
01155|1 (satu) unit handphone merek Realme C21-Y warna biru muda
01156|dengan IMEI 1 866706052443491 dan IMEI 2 866706052443483 ;
01157|1 (satu) unit handphone merek Redmi 9C warna biru dengan IMEI
01158|1 865914050016241 dan IMEI 2 865914050016528.
01159|Dimusnahkan.
01160|˗ 1  (satu)  buah  buku  rekening  bank  BRI  Simpedes  Atas  Nama
01161|Delfianto.
01162|Dikembalikan kepada saksi Delfianto.
01163|˗ 1 (satu) lembar tiket travel PT. Rimbo Bangko Transport
01164|Tetap terlampir dalam berkas perkara.
01165|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara
01166|sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).
01167|
01168|Kamis
01169|
01170|10 Juli 2025
01171|
01172|2025
01173|
01174|Pengadilan Negeri  Bangko , pada hari  Kamis  tanggal  10 Juli 2025 , oleh  Acep
01175|Sopian  Sauri,  S.H.,  M.H.,  selaku  Ketua  Majelis  Hakim  didampingi  oleh