01654|dimaksud  dalam  Pasal  71  Ayat  (1)  huruf  d  Undang-Undang  RI  No.
01655|XXXXXXXXX 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01656|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesimpulan Hasil Penelitian
01657|Kemasyarakatan  serta  rekomendasi  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan
01658|tersebut, dalam hal penjatuhan pidana maka Hakim memandang putusan yang
01659|akan dijatuhkan harus mencerminkan unsur korektif, edukatif, dan rehabilitatif
01660|terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat
01661|memperbaiki  dirinya.  Hukuman  juga  mengandung  fungsi  penjeraan  pada
01662|masyarakat umum agar tidak mengikuti perbuatan  Anak, maupun penjeraan
01663|pada Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
01664|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01665|Kemasyarakatan (Litmas) dari PK Bapas, Hakim tidak sependapat dikarenakan
01666|Anak melakukan tindak pidana yang begitu keji, dan merendahkan harkat dan
01667|martabat  Anak  Korban  serta  membuat keresahan  di  Masyarakat  khususnya
01668|Masyarakat Kabupaten Soppeng, hal itu membuat ketakutan yang berlebih bagi
01669|orang tua yang memiliki Anak Perempuan karena adanya rasa tidak aman bagi
01670|kelompok rentan terkhusus Anak, oleh karena itu Hakim berpandangan bahwa
01671|alangkah baiknya Anak dibina pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01672|karena  memiliki  program  yang  tentunya  dapat memberikan  rasa  aman  bagi
01673|Anak Korban, Masyarakat dan Anak itu sendiri, karena dalam LPKA Anak dapat
01674|diberikan pendidikan formal, program keagamaan, dan pelatihan softskill untuk
01675|menunjang bagi Anak saat setelah menjalani hukuman di LPKA;
01676|Menimbang,  bahwa  asas  penting  dalam  hukum  pidana  yaitu  bahwa
01677|tujuan pemidanaan tidak semata  mata sebagai  tindakan balas dendam dari
01678|pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu
01679|bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang
01680|sama lagi dikemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk
01681|pembelajaran dan penyadaran;
01682|Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, perlu Hakim
01683|ungkapkan  bahwa  Hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  selalu  didasarkan
01684|kepada  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  unsur  (yuridis)  namun
01685|agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak,
01686|Negara, dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur
01687|filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata mata
01688|hanya  bertitik  tolak  pada  permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau
01689|kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang
01690|Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01691|
01692|serta  rasa  keadilan  di  masyarakat  sehingga  tercapai  tujuan  hukum  yakni
01693|kepastian hukum dan keadilan;
01694|Menimbang,  bahwa  Indonesia  telah  meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak
01695|(Convention  on  the  Rights  of  the  Child/CRC)  melalui  Keputusan  Presiden
01696|Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya
01697|mengikat dan wajib diterapkan, dalam CRC ditegaskan:
01698|1) Pasal 19 ayat (1) CRC menyatakan bahwa Negara Pihak wajib
01699|mengambil langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang
01700|tepat untuk melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun
01701|mental,  penganiayaan,  penelantaran,  eksploitasi,  termasuk  kekerasan
01702|seksual.
01703|2) Pasal 34 CRC menegaskan bahwa Negara Pihak wajib melindungi
01704|Anak dari semua bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual, termasuk
01705|pemaksaan  Anak  untuk  melakukan  kegiatan  seksual  yang  melanggar
01706|hukum.
01707|Menimbang, bahwa prinsip utama dari CRC adalah kepentingan terbaik
01708|bagi Anak ( the best interest of the child ) sebagaimana termuat dalam Pasal 3
01709|ayat  (1)  CRC,  yang  mengamanatkan  agar  dalam  semua  tindakan  yang
01710|menyangkut  Anak,  baik  yang  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan,  lembaga
01711|administratif  maupun  legislatif,  kepentingan  terbaik  Anak  harus  menjadi
01712|pertimbangan utama;
01713|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  internasional  tersebut,
01714|jelaslah  bahwa  Anak  korban  tindak  pidana  asusila  atau  persetubuhan  tidak
01715|hanya  dilihat  sebagai  objek  perkara,  melainkan  harus  diposisikan  sebagai
01716|subjek yang memiliki hak-hak fundamental untuk mendapatkan perlindungan,
01717|pemulihan, dan pemenuhan rasa keadilan, serta kehadiran negara diwajibkan
01718|untuk memberikan dan memenuhi hal tersebut kepada Anak Korban;
01719|Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal
01720|6 huruf c  Juncto  Pasal 15 Ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik
01721|Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
01722|yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
01723|dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
01724|dan ditambah 1/3 (sepertiga) karena dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
01725|dengan  bersekutu  dan  dilakukan  terhadap  Anak  maka  ancaman  pidana
01726|maksimal menjadi 16 (enam belas) tahun penjara;
01727|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  Anak  selain  dijatuhi  pidana
01728|penjara juga dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana
01729|Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01730|
01731|denda tersebut tidak dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3)
01732|Undang-Undang Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01733|Anak yang berbunyi “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif
01734|berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”, yang
01735|besarnya jumlah denda berikut lamanya pelatihan kerja pengganti denda akan
01736|disebutkan dalam amar putusan ini;
01737|Menimbang, bahwa mencermati isi, jiwa dan landasan yuridis Undang-
01738|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
01739|Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan
01740|rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan
01741|ancaman  sanksi  terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  perbedaan
01742|sanksi  tersebut  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-
01743|Undang Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tersebut yang mengatur
01744|bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu
01745|perdua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  penjara  bagi  orang  dewasa,  hal
01746|tersebut  untuk  lebih  melindungi  dan  mengayXXX  Anak  agar  dapat
01747|menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang,  memberi  kesempatan
01748|kepada Anak memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang bertanggung
01749|jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;
01750|Menimbang,  bahwa  salah  satu  asas  dalam  melaksanakan  sistem
01751|peradilan pidana Anak yaitu berdasarkan pada asas kepentingan terbaik baik
01752|bagi Anak, sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 huruf d Undang-Undang
01753|Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01754|Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak
01755|adalah  segala  pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan
01756|kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  Anak,  oleh  karenanya  Hakim
01757|berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan
01758|tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak
01759|melainkan  sebagai  upaya  pembelajaran  bagi  Anak  agar  dapat  memperbaiki
01760|sikap dan perilakunya di masa depan;
01761|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  Ayat  (1)  Undang-Undang
01762|Republik Indonesia Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01763|Anak,  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan,
01764|Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal
01765|yang bermanfaat bagi Anak, yang mana orang tua Anak menyatakan agar Anak
01766|diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan karena Anak masih
01767|ingin melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-citanya;
01768|Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01769|
01770|Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum memohon
01771|kepada Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap ANAKberupa pidana penjara
01772|selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dan Pelatihan Kerja 6 (enam) bulan di
01773|Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK)
01774|Makassar, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01775|Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
01776|Menimbang,  bahwa  atas  tuntutan  pidana  tersebut,  Anak  berikut
01777|Penasihat  Hukumnya  mengajukan  pembelaan  ( pledoi)  secara  lisan  pada
01778|pokoknya Anak sudah mengakui perbuatannya, Anak menyesali perbuatannya
01779|dan memohon keringanan hukuman, Anak telah dimaafkan oleh Anak Korban
01780|akan tetapi berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bagi Anak masih
01781|terlalu  berat  maka  oleh  karena  itu  kami  selaku  Penasihat  Hukum  Anak
01782|mengajukan permohonan keringanan hukuman, Anak mengakui perbuatannya,
01783|menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
01784|Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh
01785|Penuntut  Umum  tersebut  dan  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Anak  berikut
01786|Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya
01787|sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak;
01788|Menimbang,  bahwa  terhadap  Tuntutan  pidana  tersebut,  Hakim
01789|sependapat  dengan  Tuntutan  pidana  Penuntut  Umum,  sebatas  pada  telah
01790|terbuktinya Anak melakukan tindak pidana, akan tetapi tidak sepakat dengan
01791|lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan;
01792|Menimbang,  bahwa  pada  akhirnya  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak
01793|harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Anak, namun tentunya penjatuhan
01794|pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh
01795|Hakim dapat memperbaiki perilaku Anak di masa depan dan menjadi pelajaran
01796|bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Anak lakukan;
01797|Menimbang,  bahwa Hakim berpandangan penjatuhan pidana terhadap
01798|Anak  yang  setimpal  sesuai  dengan  perbuatan  Anak  dan  demi  kepentingan
01799|terbaik  bagi  Anak  yaitu  pidana  penjara  di  LPKA  agar  Anak  mendapatkan
01800|pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak-hak yang
01801|lain selama menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, maka ditetapkan
01802|agar Anak ditempatkan di LPKA Maros dengan lamanya waktu yang ditentukan
01803|dalam amar putusan;
01804|Menimbang,  bahwa  selain  tujuan  pemidanaan  untuk  memperbaiki
01805|kerusakan-kerusakan  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana,  patut
01806|dipertimbangkan “ nemo prudens punit, quia pecatum, sed ne peccetur ” yang
01807|Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01808|
01809|artinya “seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan
01810|agar  tidak  lagi  terjadi  dosa,  seorang  pelaku  kejahatan  harus  mendapatkan
01811|hukuman  yang  setimpal  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  untuk  memberi
01812|pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama”;
01813|Menimbang,  bahwa  dalam  menentukan  jenis  dan  lamanya  sanksi
01814|pidana yang adil, Hakim wajib memperhatikan status ANAKsebagai Anak yang
01815|berhadapan dengan hukum (ABH), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
01816|Nomor XXXXXXXXX 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
01817|Status Anak ini wajib menjadi faktor yang meringankan ( mitigating factor) dalam
01818|penjatuhan hukuman;
01819|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus berpegangan teguh pada
01820|Asas-Asas Perlindungan Anak yang termuat dalam UU SPPA, khususnya Asas
01821|Kepentingan Terbaik bagi Anak (Pasal 2 huruf d) dan Asas Keadilan Restoratif.
01822|Prinsip-prinsip ini menghendaki bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus
01823|bersifat  mendidik  dan  mengutamakan  reintegrasi  sosial  Anak,  bukan
01824|pembalasan absolut (absolute retributive);
01825|Menimbang, bahwa secara internasional, Hakim merujuk pada Prinsip
01826|Hak Asasi Manusia dan norma-norma yang terkandung dalam Konvensi Hak-
01827|Hak Anak (CRC), terutama:
01828|1) Pasal 37 huruf b yang menegaskan bahwa penangkapan, penahanan,
01829|atau pemenjaraan Anak harus digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk
01830|jangka waktu sesingkat mungkin;
01831|2) Kaidah-Kaidah  Minimum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai
01832|Administrasi  Peradilan  Anak  ( The  Beijing  Rules ),  yang  mendorong
01833|pengenaan sanksi yang bersifat non-institusional (non-penjara) bagi Anak;
01834|Menimbang, bahwa dalam kerangka Teori Pemidanaan, sanksi terhadap
01835|Anak  harus  lebih  condong  pada  Teori  Tujuan  Absolut/Relatif yang  moderen
01836|(Teori Gabungan), dengan fokus pada Tujuan Khusus Pencegahan ( Special
01837|Deterrence)  melalui  rehabilitasi  dan  pembinaan,  bukan  sekadar  hukuman
01838|retributif;
01839|Menimbang,  bahwa  meskipun  perbuatan  ANAKsangat  keji  dan
01840|menimbulkan  dampak  serius  pada  Anak  Korban,  namun  pengakuan  Anak
01841|bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
01842|dapat dinilai sebagai wujud penyesalan (remorse) dan potensi perbaikan diri;
01843|Menimbang, bahwa oleh karena itu, demi memberikan kesempatan bagi
01844|Anak untuk kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan sesuai
01845|dengan amanat UU SPPA, Hakim berpendapat bahwa sanksi pidana yang akan
01846|Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01847|
01848|dijatuhkan  harus  berada  di  bawah  ancaman  pidana  maksimum  bagi  orang
01849|dewasa dan mempertimbangkan penerapan pidana yang bersifat pembinaan
01850|atau  penjara/kurungan  dalam  lembaga  khusus  Anak,  guna  mencapai  tujuan
01851|pemidanaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik Anak itu sendiri;
01852|Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan
01853|tidak  hanya  bersifat  retributif  (pembalasan),  melainkan  juga  preventif  dan
01854|korektif.  Dalam  konteks  ini,  keadaan  usia  Anak  yang  masih  muda  perlu
01855|dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, akan tetapi menurut Hakim
01856|menghukum  pidana  Penjara  Anak  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak
01857|(LPKA)  menjadi  tepat,  karena  di  dalam  LPKA Anak  tetap  bisa  melanjutkan
01858|pendidikan  formal  walaupun  sekolah  formal  tersebut  dilaksanakan  di  dalam
01859|LPKA, dan akan diberikan program spritual/keagamaan dan keahlian khusus
01860|(softskill) bagi Anak agar setelah menjalani hukuman di LPKA dapat terintegrasi
01861|kembali ke masyarakat dengan bekal moralitas, ijazah dan keterampilan yang
01862|memadai untuk dapat bersaing dengan Anak sebayanya;
01863|Menimbang,  bahwa  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)
01864|bukanlah  tempat  pemidanaan  dalam  pengertian  represif  semata,  melainkan
01865|wadah pendidikan yang secara sistematis dirancang untuk mengembangkan
01866|potensi intelektual, moral, sosial, dan emosional Anak. LPKA memiliki fungsi
01867|rehabilitatif  dan  edukatif  yang  memberikan  ruang  bagi  Anak  untuk  belajar,
01868|memperbaiki diri, memahami kesalahan, serta mengembangkan keterampilan
01869|demi masa depan yang lebih baik dan produktif;
01870|Menimbang, bahwa gagasan ini juga selaras dengan pemikiran Filsuf
01871|Plato  dalam  karyanya  Republik,  yang  memandang  bahwa  Anak-Anak
01872|merupakan calon warga negara ideal yang harus dibina melalui pendidikan yang
01873|baik, terarah, dan penuh nilai kebajikan. Plato menekankan bahwa pendidikan
01874|bagi  Anak  adalah  fondasi  pembentukan  karakter  dan  jati  diri,  karena  Anak
01875|memiliki kemampuan dasar untuk bertumbuh menuju kebaikan, sepanjang Anak
01876|ditempatkan  dalam  lingkungan  yang  tepat,  dididik  oleh  figur  pendidik  yang
01877|bijaksana, dan diarahkan kepada nilai-nilai moral yang benar. Dengan demikian,
01878|pengembangan  potensi  dan  pencarian  jati  diri  Anak  adalah  proses  filosofis
01879|sekaligus sosial yang memerlukan struktur pembinaan yang teratur;
01880|Menimbang, bahwa Plato menegaskan bahwa negara memiliki peran
01881|penting dalam memastikan bahwa setiap Anak mendapatkan sarana pendidikan
01882|yang  memadai,  karena  Anak  pada  hakikatnya  adalah  aset  negara  ( the
01883|guardians of the future ). Pemikiran ini mengandung pandangan bahwa Anak
01884|tidak boleh ditinggalkan begitu saja setelah melakukan perbuatan yang salah,
01885|Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01886|
01887|melainkan harus diarahkan melalui proses pembinaan yang memungkinkan ia
01888|menemukan kembali jati dirinya serta memahami posisi dan tanggung jawabnya
01889|sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, penempatan Anak dalam LPKA
01890|merupakan  bentuk  tanggung  jawab  negara  untuk  menjaga  dan  memulihkan
01891|Anak, bukan sekadar menghukumnya;
01892|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan normatif, filosofis, dan
01893|teoritik  tersebut,  penempatan  Anak  di  LPKA  dalam  perkara  ini  dipandang
01894|sebagai  langkah  paling  proporsional  untuk  memastikan  bahwa  Anak
01895|memperoleh kesempatan pendidikan, pembinaan moral, serta lingkungan yang
01896|mendukung proses pencarian jati diri secara positif. Dewasa ini, pembinaan
01897|terstruktur melalui LPKA memberikan peluang kepada Anak untuk mewujudkan
01898|potensi dirinya, memperbaiki perilakunya, serta kembali ke masyarakat sebagai
01899|pribadi yang berdaya dan bertanggung jawab;
01900|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-
01901|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  XXXXXXXXX  2012  tentang  Sistem
01902|Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan  bahwa  apabila  dalam  hukum  materiil
01903|diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan  denda,  pidana  denda  diganti
01904|dengan pelatihan kerja. O leh karena Pasal yang terbukti pada diri Anak adalah
01905|pasal yang mengandung pidana alternatif dan/atau kumulatif berupa penjara
01906|dan/atau denda, karena itu dalam perkara ini terhadap pidana denda yang akan
01907|dikenakan  kepada  Anak  akan  diganti  dengan  pelatihan  kerja  di  Balai
01908|Rehabilitasi  Sosial  Anak  Memerlukan  Perlidungan  Khusus  (BRSAMPK)
01909|Toddopuli  Makassar  dengan  lamanya  waktu  akan  ditentukan  dalam  amar
01910|putusan;
01911|Menimbang, bahwa Hakim di muka persidangan telah menyampaikan
01912|dan mengingatkan hak Anak Korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana
01913|perintah Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022
01914|tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual,  dengan  cara  mengajukan
01915|permohonan  restitusi  dan  memberikan  bukti  kerugian  materiil  dan  uraian
01916|kerugian immateriil yang dialami oleh Anak Korban sesuai dengan ketentuan
01917|perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan
01918|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
01919|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
01920|Korban Tindak Pidana, namun sampai pada agenda pembacaan tuntutan dan
01921|bahkan  hingga  putusan  ini  diucapkan, Anak  Korban  atau  keluarganya  tidak
01922|pernah mengajukan permohonan restitusi secara resmi kepada Hakim.  Lebih
01923|lanjut, Jaksa  Penuntut  Umum  juga  tidak  memasukkan  permohonan  restitusi
01924|Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wns
01925|
01926|tersebut ke dalam surat tuntutannya. Oleh karena itu, ketiadaan permohonan
01927|restitusi  dari  pihak  yang  berhak  atau  Jaksa  Penuntut  Umum  menyebabkan
01928|Hakim tidak memiliki dasar dan tolak ukur yang sah mengenai besaran kerugian