01962|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , badan yang 
01963|
01964|berwenang melakukan pelaksanaan penempatan kerja bagi Pekerja Migran 
01965|Indonesia adalah: 
01966|a. Badan (BP2MI/Badan Perlindung an Pekerja Migran Indonesia) yang 
01967|merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan 
01968|kebijakan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
01969|Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke 3 (tiga) negara dalam kerangka 
01970|penempatan pemerintah yaitu Jepang, Jerman dan Korea Selatan; 
01971|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang 
01972|merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas. P3MI 
01973|mendapatkan izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan 
01974|pelayanan penempatan PMI; 
01975|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja  Migran Indonesia untuk 
01976|kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, dengan catatan bahwa dalam 
01977|hal ini orang/perorangan atau calo tidak mempunyai kewenangan dalam 
01978|melakukan pelaksanaan penempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia; 
01979|Menimbang, bahwa berdasar kan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang 
01980|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang 
01981|dimaksud dengan penempatan unprosedur atau illegal yaitu: 
01982|a. Penempatan PMI yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana 
01983|dimaksud dalam Pasal 69 yang mana hal ini dipertegas dalam ketentuan 
01984|Pasal 81 yang yang menyebutkan orang perseorangan yang melaksanakan 
01985|penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
01986|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 
01987|paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); 
01988|b. Penempatan PMI ke luar negeri yang bukan dilakukan oleh Badan 
01989|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Pelaksana Penempatan 
01990|Pekerja Migran Indonesia (P3MI), dan/atau Perusahaan yang 
01991|menempatkan PMI untuk kepentingan sendiri, sebagaimana dimaksud 
01992|dalam pasal 49 huruf a, b, c; 
01993|c. Penempatan PMI yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) yang tidak 
01994|memiliki Surat Izin dari Menteri Ketenagakerjaanja Migran Indonesia, 
01995|sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 16; 
01996|d. Penempatan yang PMI ke luar negeri yang dilakukan oleh P3MI tetapi tidak 
01997|mengikuti tahapan proses penempatan, sehingga PMI tidak memiliki 8 jenis 
01998|dokumen sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 yang di antaranya 
01999|berupa surat keterangan status pe rkawinan, bagi yang telah menikah 
02000|melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin 
02001|
02002|orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, 
02003|sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil 
02004|pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor 
02005|imigrasi setempat, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan, dan Perjanjian 
02006|Kerja; 
02007|e. Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri yang dilakukan oleh 
02008|P3MI ke Arab Saudi yang tidak terdaftar dalam program “Penempatan Satu 
02009|Kanal” sebagaimana dimaksud dalam Kepmenaker 91 tahun 2018 tentang 
02010|Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan  PMI di Kerajaan 
02011|Arab Saudi Melalui Sistem Satu Kanal, dan Keputusan Direktur Jenderal 
02012|Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 
02013|No 3/28/PK.01.01/VI/2019 Tentang Penetapan Perusahaan Penempatan 
02014|PMI sebagai Pelaksana Penempatan dan Pe rlindungan PMI di Kerajaan 
02015|Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal; 
02016|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, 
02017|diketahui pada saat meminta untuk dicarikan orang yang akan dipekerjakan ke 
02018|luar negeri Sdr. Agus tidak mensyaratk an mengenai keahlian tertentu  dan 
02019|hanya mengutamakan  adanya kemauan untuk bekerja dan nantinya akan 
02020|dicarikan solusi apabila ada kendala, sedangkan syarat yang diminta untuk 
02021|dipenuhi oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri untuk 
02022|keberangkatannya t ersebut di antaranya berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu 
02023|Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijazah, dan surat izin orang tua yang 
02024|diketahui oleh kepala desa serta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima 
02025|ratus ribu rupiah) untuk biaya melakukan medical check up  dan pembuatan 
02026|paspor, sedangkan menurut Terdakwa uang yang diminta kepada Saksi 
02027|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu 
02028|juta rupiah) sebagai biaya untuk medical check up  dan biaya transportasi 
02029|karena Sdr. Agus h anya akan membiayai biaya pembuatan paspor dan tiket 
02030|keberangkatan; 
02031|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri pun 
02032|tidak terdaftar pada Disnaker sebagai tenaga kerja yang akan diberangkatkan 
02033|ke luar negeri sehingga tidak mempunyai kartu k erja, oleh karenanya proses 
02034|medical check up  yang dilakukan oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi 
02035|Sahiri hanya merupakan pemeriksaan kesehatan biasa dan bukan merupakan 
02036|tes kesehatan yang ditujukan untuk calon tenaga kerja; 
02037|Menimbang, bahwa  sebelum keb erangkatan tidak pernah dilakukan 
02038|pelatihan terkait pekerjaan yang akan dilakukan maupun mengenai bahasa dan 
02039|
02040|budaya dari negara yang dituju kepada Saksi Firdaus, Saksi Sahiri, dan Saksi 
02041|Arba sehingga saat berangkat ke luar negeri tersebut Saksi Firdaus, Sa ksi 
02042|Sahiri, dan Saksi Arba belum memiliki sertifikat kompetensi; 
02043|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tidak 
02044|pernah melakukan pengurusan visa kerja pada Kedutaan Besar Malaysia yang 
02045|ada di Indonesia, melainkan hanya melakukan pembuat an paspor pada Kantor 
02046|Imigrasi terdekat (dalam hal ini Kantor Imigrasi Kalianda dan Kantor Imigrasi 
02047|Kotabumi) sehingga keberangkatan dilakukan tanpa adanya izin kerja; 
02048|Menimbang, bahwa Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri hanya 
02049|dijelaskan mengenai jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun, namun Saksi 
02050|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tidak pernah menandatangani perjanjian 
02051|atau kontrak kerja apapun  sehingga Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi 
02052|Sahiri berangkat dengan tujuan untuk bekerja di Malay sia tanpa adanya 
02053|perjanjian penempatan dan perjanjian kerja terlebih dahulu; 
02054|Menimbang, bahwa keberangkatan Saksi Firdaus, Saksi Arba, Saksi 
02055|Sahiri diketahui tidak melalui suatu perusahan tertentu, melainkan difasilitasi 
02056|oleh Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr.  Agus yang mana dalam hal ini baik 
02057|Terdakwa maupun Sdr. Agus bukan merupakan bagian dari BP2MI/Badan 
02058|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja 
02059|Migran Indonesia (P3MI), atau perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran 
02060|Indonesia untuk kepentingan/kebutuhan perusahaan sendiri, sementara itu 
02061|menurut Saksi Sofa dirinya memiliki kompetensi di perusahaan lain untuk 
02062|memberangkatkan perempuan, akan tetapi dalam hal ini Saksi Sofa bukan 
02063|bertindak dalam kewenangannya ter sebut, melainkan perbuatan Terdakwa, 
02064|Saksi Sofa, dan Sdr. Agus dilakukan sebagai perorangan yang dalam hal ini 
02065|dilarang untuk melakukan penempatan tenaga kerja ke luar negeri , sehingga 
02066|baik Terdakwa, Saksi Sofa, maupun Sdr. Agus tidak memiliki kompetensi dalam 
02067|menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri; 
02068|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam proses 
02069|keberangkatannya untuk bekerja ke Malaysia , Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan 
02070|Saksi Sahiri belum memenuhi persyaratan pekerja migran sebagaimana d iatur 
02071|dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pe rlindungan Pekerja 
02072|Migran Indonesia  sehingga sesungguhnya baik Saksi Firdaus, Saksi Arba 
02073|ataupun Saksi Sahiri  belum dapat menjadi tenaga kerja di Malaysia, 
02074|selanjutnya Terdakwa, Saksi Sofa, dan Sdr. A gus yang memfasilitasi 
02075|keberangkatan tersebut juga bukanlah merupakan pihak yang berwenang untuk 
02076|memberangkatkan atau menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri , oleh 
02077|
02078|karenanya keberangkatan  Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke 
02079|Malaysia tersebut termasuk dalam penempatan unprosedur atau illegal; 
02080|Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
02081|21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada atau tidaknya 
02082|persetujuan dari korban bukanlah hal yang menjadi titik utama dalam 
02083|menentukan telah terjadinya ekploitasi terhadap korban karena dengan atau 
02084|tanpa persetuju an dari korban sepanjang telah terjadinya perbuatan yang 
02085|dimaksud dalam ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan telah terjadinya 
02086|eksploitasi yang mana hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-
02087|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang 
02088|mengatur mengenai persetujuan korban perdagangan orang tidak 
02089|menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang artinya 
02090|terhadap perbuatan yang dilakukan dengan persetujuan korban sekali pun masih 
02091|dapat dilakukan penuntutan; 
02092|Menimbang, bahwa mengenai izin kerja tidak dimiliki oleh Saksi 
02093|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri, awalnya ketiganya sudah mengetahui 
02094|akan pergi dengan menggunakan izin kunjungan, namun Saksi Firdaus, Saksi 
02095|Arba, dan Saksi Sahiri diberitahukan bahw a proses keberangkatannya tetap 
02096|bersifat legal karena seluruhnya akan diurus saat di Malaysia yang mana 
02097|sebelum mengurus paspor tersebut Saksi Sofa memberitahukan kepada Saksi 
02098|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri agar menyampaikan tujuannya pergi ke 
02099|Malaysia untuk jalan -jalan kepada pihak imigrasi dengan alasan agar proses 
02100|pembuatan paspornya lebih cepat, selanjutnya Saksi Sofa dan Terdakwa 
02101|menyampaikan hanya akan memberangkatkan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan 
02102|Saksi Sahiri saja, sedangkan izin kerja nantin ya akan dibuatkan oleh pihak 
02103|yang ada di Malaysia dan akan dikeluarkan setelah 4 (empat) bulan, namun 
02104|saat waktu tersebut lewat pun izin kerja tersebut tidak juga ada dan saat 
02105|ditanyakan kepada Terdakwa dan Saksi Sofa mengenai permasalahan tersebut 
02106|keduanya hanya menyampaikan untuk bersabar dan mengikuti prosedur yang 
02107|dijalankan oleh pihak yang ada di Malaysia; 
02108|Menimbang, bahwa selain itu setahu Terdakwa, Sdr. Agus sudah 
02109|menyampaikan kepada Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri mengenai 
02110|keberangkatan yang dilakukan secara mandiri tanpa melalui perusahaan 
02111|namun dengan jaminan keselamatan, lalu sebelum keber angkatan Saksi 
02112|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri sempat mendiskusikannya dengan 
02113|Terdakwa dan Saksi Sofa dan menyatakan tidak keberatan dengan keadaan 
02114|tersebut; 
02115|
02116|Menimbang, bahwa  meskipun proses keberangkatan tersebut telah 
02117|dilakukan dengan persetujuan S aksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri, 
02118|namun persetujuan tersebut didasari dengan adanya  perkataan mengenai 
02119|prosedur yang dijalankan secara legal dan  janji mengenai izin kerja yang akan 
02120|diterbitkan saat tiba di Malaysia sehingga keyakinan pun dari diri Saksi Firdaus, 
02121|Saksi Arba, dan Saksi Sahiri; 
02122|Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh 
02123|Ahli di persidangan, tidak seperti yang dikatakan dan dijanjikan kepada Saksi 
02124|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri tersebut, seharusnya  izin kerja tersebut 
02125|sudah dimiliki oleh tenaga kerja luar negeri sebelum keberangkatan yang 
02126|artinya tidak mungkin keberangkatan yang legal dilakukan tanpa adanya izin 
02127|kerja, selanjutnya mengenai izin kerja ini pada akhirnya sampai dengan Saksi 
02128|Firdaus, Saksi Arba, d an Saksi Sahiri kembali ke Indonesia pun belum juga 
02129|diterbitkan, olehnya karenanya dalam proses tersebut terdapat perkataan 
02130|bohong atau tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sofa; 
02131|Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa 
02132|dan Saksi Sofa mengakui tidak mengetahui secara pasti mengenai 
02133|prosedurnya secara jelas karena Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri 
02134|sendiri yang berdiskusi dengan Sdr. Agus, akan tetapi baik Terdakwa maupun 
02135|Saksi Sofa mengetahui mengenai pr oses keberangkatan yang bersifat mandiri 
02136|(yang diketahui sebagai perbuatan yang dilarang), terlebih Saksi Sofa yang 
02137|mengaku pernah memberangkatkan orang ke luar negeri pun malah menyuruh 
02138|Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri untuk mengatakan kebohongan 
02139|mengenai tujuan keberangkatannya ke luar negeri saat pembuatan paspor 
02140|dengan alasan untuk mempermudah prosesnya; 
02141|Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Saksi Sofa tidak memiliki 
02142|niat jahat untuk menjerumuskan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke 
02143|dalam hal yang buruk, namun Terdakwa dan Saksi Sofa telah secara sadar 
02144|memfasilitasi Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri menjadi tenaga kerja 
02145|ke luar negeri melalui prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
02146|undangan yang berlaku yang mana perbuatannya tersebut bukan semata -mata 
02147|dilakukan untuk membantu Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri dengan 
02148|tanpa pamrih, melainkan memang dilakukan atas dasar adanya iming -iming 
02149|upah yang akan diberikan oleh Sdr. Agus apabila berhasil menemu kan orang 
02150|yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri; 
02151|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 4 kata “ dengan maksud ” 
02152|sebelum frasa “ untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ” 
02153|
02154|menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, 
02155|yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya 
02156|unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan 
02157|akibat; 
02158|Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perbuatan Terdakwa dan 
02159|Saksi Sofa t elah memenuhi unsur perbuatan yang dirumuskan, namun 
02160|nyatanya eksploitasi yang dialami oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi 
02161|Sahiri juga telah menimbulkan dampak terhadap Saksi Firdaus, Saksi Arba, 
02162|dan Saksi Sahiri sendiri yang salah satunya adalah per asaan was -was yang 
02163|dirasakan oleh Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri karena bekerja di 
02164|Malaysia tanpa izin kerja; 
02165|Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli, berkaitan dengan proses 
02166|kepulangan pekerja migran dalam hal terjadi pengunduran diri dari p ekerja 
02167|migran yang berangkat secara legal, maka tiket untuk pulang dibebankan 
02168|kepada orang yang bersangkutan dengan jumlah denda yang masih dapat 
02169|dinegosiasi, sedangkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) 
02170|maka tiket untuk pulang akan dibayarka n oleh perusahaan sampai ke bandara 
02171|yang paling dekat dengan rumah orang yang bersangkutan yang mana dalam 
02172|hal ini meskipun Saksi Firdaus dan Saksi Arba mengalami pemutusan 
02173|hubungan kerja sebagaimana yang diterangkan saat di persidangan, namun 
02174|akibat dari tidak adanya izin kerja yang dimiliki oleh Saksi Firdaus dan Saksi 
02175|Arba maka proses kepulangannya pun menjadi tidak terjamin dan mengalami 
02176|kesulitan; 
02177|Menimbang, bahwa sementara itu akibat yang dialami oleh Saksi Sahiri 
02178|bahkan lebih buruk lagi yang  mana akibat tidak adanya izin kerja Saksi Sahiri 
02179|sempat ditahan oleh pihak yang berwenang di Malaysia dan menjalani proses 
02180|persidangan hingga Saksi Sahiri dibawa ke penampungan sebelum pada 
02181|akhirnya Saksi Sahiri dipulangkan atau dideportasi ke Indonesia; 
02182|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di 
02183|atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membawa  Saksi 
02184|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan 
02185|tenaganya dengan prosedur yang melawan hukum dengan tuju an untuk 
02186|memperoleh keuntungan bagi dirinya; 
02187|Menimbang, bahwa dengan demikian  Majelis Hakim berkeyakinan 
02188|terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini  baik secara tekstual/redaksional 
02189|maupun kontekstual/substansialnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa  
02190|secara keseluruhan; 
02191|
02192|Ad. 3. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta 
02193|melakukan; 
02194|Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP menyebutkan bahwa 
02195|”seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang 
02196|melakukan, yang menyuruh melakukan  dan yang turut serta melakukan ” yang 
02197|mana kualitas seseorang sebagai pelaku tindak pidana bersifat alternatif 
02198|sehingga apabila memenuhi salah satu unsur sudah dianggap terbukti; 
02199|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pleger (orang yang 
02200|melakukan) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan 
02201|segala anisir atau elemen dari peristiwa pidana, doenpleger (orang yang 
02202|menyuruh melakukan) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang 
02203|menyuruh dan orang yang disuru h sehingga bukan orang itu sendiri yang 
02204|melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain , medepleger 
02205|(orang yang turut melakukan) berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang 
02206|melakukan dan orang yang turut bersama -sama melakukan, dalam tu rut 
02207|melakukan harus ada kerja sama secara sadar, para pelaku harus semuanya 
02208|melakukan perbuatan pelaksanaan; 
02209|Menimbang, bahwa dalam hal dikatakan sebagai ”turut serta 
02210|melakukan” tindak pidana terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu 
02211|kerja sama ya ng disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu 
02212|kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama -sama 
02213|melaksanakan kehendak itu; 
02214|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di 
02215|persidangan, yang diperoleh dari persesuai an alat bukti berupa keterangan 
02216|saksi, Terdakwa, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti  
02217|maupun seluruh berkas perkara  dalam perkara ini  maka diketahui  Terdakwa, 
02218|Saksi Sofa, dan Sdr. Agus telah bersama-sama membawa Saksi Firdaus, Saksi 
02219|Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan tenaganya dengan 
02220|prosedur yang melawan hukum dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 
02221|bagi dirinya; 
02222|Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Agus menawari Terdakwa untuk 
02223|mencari orang yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri 
02224|dengan iming -iming berupa upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 
02225|selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Sofa untuk melakukan hal 
02226|tersebut dengan iming -iming berupa upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta 
02227|rupiah) sehingga akhirnya kerja sama antar ketiganya pun terjalin dengan Sdr. 
02228|Sofa berperan mencari orang yang akan diberangkatkan sebagai tenaga kerja 
02229|
02230|ke luar negeri dan meneruskannya kepada Terdakwa, selain itu Saksi Sofa dan 
02231|Terdakwa juga membantu untuk mengurus  dokumen yang dipersyaratkan oleh 
02232|Sdr. Agus seperti paspor dan surat keterangan kesehatan, selanjutnya 
02233|Terdakwa dan Saksi Sofa mengantarkan Saksi Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi 
02234|Sahiri ke tempat Sdr. Agus di Tangerang, sedangkan Sdr. Agus mengurus 
02235|segala keperluan pemberangkatan dari Tangerang hingga tiba ke Malaysia; 
02236|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di 
02237|atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah turut serta membawa Saksi 
02238|Firdaus, Saksi Arba, dan Saksi Sahiri ke Malaysia untuk dimanfaatkan 
02239|tenaganya dengan prosedur yang melawan hukum dengan tujuan untuk 
02240|memperoleh keuntungan bagi dirinya; 
02241|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke -3 (ketiga) ini juga telah 
02242|terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; 
02243|Menimbang, bahwa namun sebelum dinyatakan s emua unsur dari 
02244|Pasal 4 Undang-Undang Nomor  21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 
02245|Perdagangan Orang  jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang -Undang Hukum 
02246|Pidana (KUHP) telah terpenuhi da n Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah 
02247|dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu