02717|namun Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tidak juga dipulangkan bahkan pihak
02718|agen akan mempekerjakan kembali di majikan yang lain; 
02719|- Bahwa  setiap  kali  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  menanyakannya
02720|kepada  pihak  agen  selalu  mendapatkan  kekerasan  fisik  yaitu  dipukul
02721|dibagian wajah bagian pipi dan dahi sebanyak 3 (tiga) kali dari pihak agen
02722|yaitu dikelola oleh bos yang bernama saudara Pristiawan;
02723|- Bahwa pada saat bekerja di majikan yang ke-3 Saksi Wayem Binti (Alm)
02724|Taryo sudah tidak kuat disebabkan waktu bekerja yang dimulai dari pukul 5
02725|Subuh hingga pukul 22.00/10 malam dengan waktu istirahat hanya 1 (satu)
02726|jam selebihnya bekerja secara terus -menerus dan Saksi Wayem Binti (Alm)
02727|Taryo mengalami sakit; 
02728|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo menyampaikan semua keluhan
02729|tersebut kepada pihak keluarga yaitu Saksi Darsih Binti (Alm) Waslim selaku
02730|Ibunya; 
02731|- Bahwa  Saksi  Wayem Binti (Alm)  Taryo saat berada di  tempat agen
02732|dengan kondisi dibatasi kebebasannya; 
02733|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo menghubungi keluarga dengan
02734|cara meminjam telpon melalui teman saat bekerja di tempat majikan;
02735|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo berada di Erbil – Irak selama
02736|kurang lebih 4 (empat) tahun dan total bekerja selama 1 (satu) tahun dengan
02737|3 (tiga) kali berpindah majikan, (1 (satu) bulan majikan pertama, 3 (tiga) bulan
02738|majikan kedua dan 8 (delapan) bulan di majikan ketiga) dengan gaji perbulan
02739|diberikan oleh majikan sejumlah 300 (tiga ratus) dolar Erbil dalam rupiah
02740|
02741|sejumlah  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)  dan  dari  bekerja  selama  1
02742|(satu)  tahun hanya mendapat 4 (empat) bulan gaji;
02743|- Bahwa saat Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo mengatakan ingin pulang ke
02744|pihak agen, setelah dari majikan ketiga lalu Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
02745|dilaporkan ke pihak polisi di Erbil – Irak dan dilakukan proses hukum serta
02746|mengalami pemenjaraan selama 2 tahun. Selanjutnya Saksi Wayem Binti
02747|(Alm)  Taryo  meminta  bantuan  dari  pihak  KBRI  di  Erbil  agar  dapat
02748|dipulangkan. Lalu pada sekitar 18 Januari 2024 Saksi Wayem Binti (Alm)
02749|Taryo dapat pulang dan tiba di Bandara Soekarno- Hatta;
02750|- Bahwa saat Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tiba dan kurang lebih 1
02751|(satu) minggu berada di Indonesia, perkara Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
02752|saat itu dilakukan pelaporan dan ibu Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo yang
02753|bernama Saksi Darsih Binti (Alm) Waslim yang menjadi pelapor ke pihak
02754|kepolisian;
02755|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dilakukan pemeriksaan berupa
02756|permintaan  keterangan  oleh  anggota  kepolisian  yang  mendatangi  rumah
02757|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo, Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo ketahui saat
02758|dipersidangan dan dalam bentuk berita acara pemeriksaan; 
02759|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo membenarkan isinya dan Saksi
02760|Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dalam  Berita
02761|acara Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo pada berkas tersebut;
02762|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo saat akan bekerja ke Negara
02763|Erbil  di  Irak,  sebelum  berangkat  tidak  melalui  pendataan  dan  atau
02764|pendaftaran lewat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon; 
02765|- Bahwa  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  saat  direkrut  sebagai  calon
02766|tenaga kerja ke luar negeri melalui Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm)
02767|Idris dan Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm) Sukarma (berkas terpisah); 
02768|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tidak memiliki kompetensi kerja
02769|karena tidak melalui pelatihan kerja dimana pun; 
02770|- Bahwa  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  tidak  memiliki  asuransi  /
02771|perlindungan Kesehatan maupun ketenagakerjaan; 
02772|- Bahwa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo tidak memiliki surat perjanjian
02773|kerja dari pihak agen;
02774|- Bahwa uang  fee tersebut digunakan sebelum berangkat untuk bayar
02775|hutang Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo; 
02776|- Bahwa mendapatkan uang fee yang pertama Saksi Wayem Binti (Alm)
02777|Taryo  dapat  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah),  kemudian  yang
02778|
02779|kedua Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dapat sejumlah Rp500.000,00 (lima
02780|ratus ribu rupiah) dan yang ketiga dapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus
02781|ribu rupiah) dari Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris; 
02782|- Bahwa bisa Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo terima karena diberikan
02783|sebagai uang saku;
02784|- Bahwa  bentuk  kekerasan  fisik  yang  Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo
02785|alami saat bekrja di Erbil-Irak yaitu Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo di pukul, di
02786|tampar oleh Agen saudara Pristiawan karena Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo
02787|minta pulang;
02788|- Bahwa jam kerja Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo dari pukul 05.00 pagi
02789|sampai dengan pukul 22.00 malam dan hanya diberi 1 (satu) jam waktu untuk
02790|istirahat;
02791|- Bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,
02792|dalam Ketentuan Peraturan Konvensi Internasional, Undang-Undang Nomor
02793|18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
02794|2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan
02795|Awak Kapal Perikanan Migran, Peraturan  Badan/Standar perjanjian kerja
02796|untuk waktu bekerja adalah selama 8 (delapan) jam, sehingga apabila jam
02797|kerja yang melebihi ketentuan standar selama 8 (delapan) jam/hari sudah
02798|termasuk dalam kategori membuat orang tereksploitasi dan dalam pengertian
02799|tentang  eksploitasi  yang  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
02800|sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
02801|Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
02802|menyatakan  bahwa  Persetujuan  Korban  tidak  menghilangkan  Penuntutan
02803|Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang. Artinya, pelaku tetap dapat
02804|dituntut  pidana  meskipun  korban  telah  menyetujui  eksploitasi  yang
02805|dialaminya. Sehingga meskipun  sudah  ada  persetujuan  dari  korban, atau
02806|yang  memberikan  izin  dari  orang  tua/suami  korban,  tetap  dapat  masuk
02807|kategori ekploitasi pada tujuan dari tindak pidana perdagangan orang dan
02808|perekrutan hanya dapat dilakukan melalui Lembaga yang berwenang dan jika
02809|Perorangan atau Koorporasi selain 3 entitas (BP2MI, P3MI, dan Perusahan
02810|untuk Perusahaan) dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02811|sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
02812|“Melarang  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  secara
02813|perseorangan”  jika  seseorang  melakukan  penempatan  Pekerja  Migran
02814|Indonesia (PMI) tanpa izin atau tanpa badan hukum yang sah maka akan
02815|dijerat pidana, Pidana yang dikenakan adalah hukuman penjara paling lama
02816|
02817|10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
02818|belas miliar rupiah);
02819|- Bahwa Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara sah dapat
02820|dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan
02821|agen penyalur yang memiliki izin resmi dari pemerintah; 
02822|- Bahwa Proses Rekrutmen melalui jalur BP2MI adalah jalur Pemerintah,
02823|sedangkan  melalui  agen  penyalur  swasta  juga  sah  jika  agen  tersebut
02824|memiliki izin resmi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan
02825|Pekerja  Migran  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2025  Tentang  Tata  Cara
02826|Penerbitan dan Pencabutan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia; 
02827|- Bahwa perektrutan harus mempunyai izin dan harus memenuhi  izin
02828|SIP2MI;
02829|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal,  S.H.,  M.H.,  menerangkan  tentang
02830|perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2017
02831|dengan peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2017 ada pada 1.
02832|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibagi rata dari pemerintah
02833|daerah/  kota  dan  aspek  perlindungan  pada  saat  Selama,  Sebelum  dan
02834|Setelah sesuai tahapan. Aspek larangan dan pidana antara lain : Negara
02835|tertutup  (Pasal  68,  penempatan  tidak  memenuhi  Syarat  Umur,  tidak
02836|Kompeten, serta ketentuan Pasal 13,  Pasal 88) sedangkan pada Undang-
02837|Undang  Nomor  21  Tahun  2017  pada  aspek  pemidanaan  dan  unsur
02838|eskploitasi  dimana  2  (dua)  ketentuan  Undang-Undang  tersebut  saling
02839|beririsan seperti halnya untuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)
02840|adalah unsur Pekerja Migran Indonesia (Perlindungan Migran Indonesia);
02841|- Bahwa  Ahli  Muhammad  Iqbal, S.H.,  M.H.,  juga  menerangkan  terkait
02842|Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260
02843|Tahun  2015  Tentang  Penghentian  dan  Pelarangan  Penempatan   Tenaga
02844|Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan
02845|Timur Tengah dimana salah satunya adalah Negara Irak, sampai saat ini
02846|surat keputusan tersebut masih belum dicabut dan berlaku; 
02847|- Bahwa Ahli Muhammad Iqbal, S.H., M.H., menerangkan secara historis
02848|mengapa  terdapat  ketentuan  penutupan  penempatan  Pekerja  Migran
02849|Indonesia  (PMI)  karena  sebelumnya  sudah  ada  Moratorium dengan
02850|Pemerintah Arab Saudi pada Tahun 2011 dilakukan perluasan menjadi 19
02851|Negara di Timur Tengah dimana di Kawasan Timur Tengah untuk Pekerja
02852|Migran dari Indonesia menerapkan Sistem Kafil/Kafalah dimana pekerja tidak
02853|mempunyai ruang gerak yang bebas dan seolah seperti menjadi hak milik,
02854|
02855|tidak  mengakses  perlindungan  bagi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI),
02856|menerapkan hukuman mati kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa
02857|melalui notifikasi ke Pemerintah Republik Indonesia dan komponen regulasi
02858|belum  mendukung  perlindungan.  Atas  dasar  alasan  ini  maka  terdapat
02859|ketentuan pembatasan tersebut;
02860|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “Membawa
02861|warga  negara  Indonesia  keluar  wilayah  Negara  Indonesia,  dengan  maksud
02862|untuk di eksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia” Majelis hakim
02863|berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut
02864|hukum;
02865|Ad.3.  Unsur  “Yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
02866|melakukan perbuatan”
02867|Menimbang,  bahwa  unsur  “melakukan  atau  turut  serta  melakukan”
02868|perbuatan  yang  dikenal  dengan  “Delik  Penyertaan”  dalam  Pasal  55  KUHP.
02869|Ancaman pidananya sama dengan pelaku utama, yakni “dihukum sebagai orang
02870|yang  melakukan  perbuatan  pidana  yaitu  orang  yang  turut  serta  melakukan
02871|perbuatan itu” ex Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. KUHP tidak menjelaskan lebih jauh
02872|bagaimana kriteria turut serta itu. Memorie van Toelichting (MvT) menerangkan
02873|bahwa jika peserta-peserta itu “rechstreek deelnemen aan de uitvoering van het
02874|feit” (langsung turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana). MvT tidak
02875|menjelaskan  lebih  lanjut  (Prof.  Moeljatno,  SH.  Hukum  Pidana  Delik-delik
02876|Percobaan, Delik-delik Penyertaan, 1983, hal.111);
02877|Menimbang,  bahwa  pengertian  “turut  serta”  sebagaimana  dimaksud
02878|dalam  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHPidana  menurut  Ruslan  Saleh  (dalam
02879|bukunya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan, hal.11),
02880|antara lain sebagai berikut:
02881|- Tetapi  janganlah  hendaknya  mengartikan  bahwa  dalam  hal  turut  serta
02882|melakukan  ini  tiap-tiap  peserta  harus  melakukan  perbuatan  pelaksanaan,
02883|yang  utama  adalah  bahwa  dalam  pelaksanaan  perbuatan  pidana  itu  ada
02884|kerjasama antara mereka;
02885|- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara
02886|mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan
02887|atau tidak kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-
02888|persatu  dan  berdiri  sendiri-sendiri  terlepas  dari  hubungannya  dengan
02889|perbuatan  peserta  lainnya,  melainkan  melihat  perbuatan  masing-masing
02890|peserta  itu  dalam  hubungan  dan  sebagai  kesatuan  dengan  perbuatan
02891|pesertanya;
02892|
02893|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  Saksi,  keterangan
02894|Ahli, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa dapat dibuktikan bahwa Terdakwa
02895|Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris dalam mewujudkan secara materiil tindak
02896|pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 4 Undang-
02897|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02898|Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tergambar secara
02899|jelas  dalam  fakta  persidangan  bahwa  terdapat  pelaku/peserta  lain  dalam
02900|konteks penyertaan yang berkontribusi dalam mewujudkan tindak pidana yang
02901|didakwakan Penuntut Umum;
02902|Menimbang, bahwa penyertaan menurut Wirjono Prodjodikoro berarti
02903|turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu
02904|tindak  pidana.  Sedangkan  Schaffmeister,  Keijzer,  dan  Sutorius  mengatakan
02905|bahwa  ketika  berbicara  mengenai  penyertaan  jika  terdapat  beberapa  orang
02906|dalam kaitan tertentu, di mana yang satu dengan yang lain telah sampai pada
02907|pelaksanaan suatu rumusan tindak pidana  yang lengkap, sedangkan masing-
02908|masing dari mereka itu hanya melaksanakan sebagian dari unsur tindak pidana
02909|itu. Namun, dengan peranan masing-masing dengan memenuhinya sebagian
02910|unsur tindak pidana yang dilakukan akhirnya tindak pidana tersebut selesai atau
02911|terpenuhilah semua unsur tindak pidana tersebut;
02912|Menimbang,  bahwa  dalam  konteks  perkara  a  quo,  jenis  penyertaan
02913|yang melekat dalam perkara ini yaitu adanya turut serta ( medeplegen). Turut
02914|serta menurut A.Z. Abidin dan A. Hamzah yaitu “Para pelaku-peserta (penulis:
02915|turut serta (medepleger) ialah dua orang atau lebih orang bekerja sama secara
02916|sadar  dan  bersama-sama  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  secara
02917|keseluruhan  mewujudkan  delik  atau  pun  sesuai  dengan  kesepakatan
02918|pembagian  peran,  seorang  melakukan  perbuatan  yang  sangat  penting  bagi
02919|terwujudnya  delik  atau  tindak  pidana”.  Pengertian  turut  serta  di  atas
02920|memberikan 2 (dua) syarat dapat dikatakan sebagai turut serta melakukan, yaitu
02921|adanya kesadaran dalam bekerja sama, sehingga terdapat kerja sama yang
02922|erat  dan  adanya  kesengajaan  dalam  mewujudkan  tindak  pidana.  Menurut
02923|pendapat Loebby Luqman, bahwa dalam memberikan syarat pada terbentuknya
02924|turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang
02925|berbentuk ikut serta ialah: 
02926|a. Harus ada kerja sama dari tiap peserta; 
02927|b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;
02928|Dengan demikian dalam turut serta melakukan ini harus ada kerja sama secara
02929|fisik antar masing-masing pelaku;
02930|
02931|Menimbang,  bahwa  sejalan  dengan  hal  tersebut,  Yurisprudensi
02932|Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1/1955/M/Pid  tanggal  22
02933|Desember 1955 menguraikan tentang pengertian “turut serta” yaitu:
02934|- Bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  adalah  medepleger
02935|(kawan  peserta)  dari  kejahatan  yang  didakwakan,  dapat disimpulkan  dari
02936|peristiwa  yang  menggambarkan  bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti
02937|(Alm) Idris dengan Saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat
02938|untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
02939|- Bahwa  selaku  medepleger (kawan  peserta)  dalam  tindak  pidana  yang
02940|didakwakan kepada Terdakwa Cariyah Alias Sar Binti (Alm) Idris tidak perlu
02941|bahwa  Terdakwa  Cariyah  Alias  Sar  Binti  (Alm)  Idris  melakukan  sendiri
02942|perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
02943|- Bahwa seorang  medepleger (kawan peserta) yang turut melakukan tindak
02944|pidana  tidak  usah  memenuhi  segala  unsur  yang  oleh  undang-undang
02945|dirumuskan untuk tindak pidana itu;
02946|- Bahwa atas proses yang dilakukan oleh  Terdakwa Cariyah Alias Sar
02947|Binti (Alm) Idris  bersama-sama dengan Saksi Nurbaety Alias Beti Binti (Alm)
02948|Sukarma (berkas terpisah) dengan menjadi perantara yang menghubungkan
02949|Saksi Wayem Binti (Alm) Taryo kepada pihak- pihak selanjutnya sehingga
02950|Saksi  Wayem  Binti  (Alm)  Taryo  dapat  berangkat  ke  Erbil-Irak  dengan
02951|dipekerjakan  oleh  Agen  Tourist  Company  di  luar  Wilayah  Indonesia  dan
02952|bekerja  melebihi  8  (delapan)  jam  waktu  yang  diperbolehkan  berdasarkan
02953|ketentuan peraturan sehingga menyebabkan Saksi Wayem Binti (Alm) taryo
02954|telah tereksploitasi di luar wilayah negara Indonesia;
02955|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  diatas  unsur  “Turut  serta
02956|melakukan perbuatan” maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah
02957|terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 
02958|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-
02959|Undang R epublik Indonesia I Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
02960|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah
02961|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02962|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02963|dakwaan alternatif kesatu; 
02964|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Terdakwa  dan  Penasihat
02965|Hukum  Terdakwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  dalam  hal-hal
02966|memberatkan dan meringankan;
02967|
02968|Menimbang,  bahwa  dalam  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02969|pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan lamanya tuntutan Penuntut
02970|umum  yang  terlalu  berat  dan  mohon  keringanan  hukuman.  Terhadap  hal
02971|tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
02972|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  maka  dapat
02973|diketahui  fakta  bahwa  Terdakwa  menyesali  perbuatan  yang  telah  dilakukan
02974|Terdakwa.  Akan  tetapi,  dalam  perkembangan  saat  ini  menunjukan  Tindak
02975|Pidana  Perdagangan  Orang  merupakan  kejahatan  yang  terorganisir  dengan
02976|memanfaatkan kondisi perekonomian dari seseorang. Bahwa sebagai sebuah
02977|kejahatan yang terorganisir peran Terdakwa dalam melakukan Perekrutan tidak
02978|dapat dipandang sebagai peranan yang kecil, karena awal dari terjadinya tindak