01128|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS)  Jo  Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP,
01129|Meringkankan  hukuman  terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Bin  Supangat  dari
01130|wakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;  dan
01131|Menyatakan  membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  negara. Oleh  karena
01132|Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkan  lengkap  sebagaimana  unsur-unsur
01133|tindak pidananya, maka menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti
01134|sebagai suatu tindak pidana;
01135|Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 31 Undang-Undang
01136|Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hakim wajib
01137|memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Sedangkan Hakim Ketua di
01138|persidangan telah menjelaskan kepada korban perihal haknya untuk mengajukan
01139|restitusi, namun demikian korban menolak untuk membuat permohonan restitusi
01140|serta menuangkannya dalam surat pernyataan penolakan;
01141|Menimbang,  bahwa  tentang  lamanya  pidana  yang  akan  dijatuhkan
01142|kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara
01143|
01144|adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal
01145|yang  nantinya  dapat  meringankan  ataupun  memberatkan  pidana  yang  akan
01146|dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;
01147|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kesalahan  Terdakwa  sebagaimana
01148|dimaksudkan  dakwaan  ini  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  maka
01149|kepadanya sudah sepantasnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan
01150|hukuman yang akan ditimpakan kepada Terdakwa tidak saja hukuman penjara
01151|akan tetapi meliputi  pula  hukuman penjatuhan denda  yang  menurut Pasal  6
01152|Huruf  b  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana
01153|Kekerasan Seksual adalah bersifat kumulatif alternatif, sedangkan pada Pasal 6
01154|huruf  b  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana
01155|Kekerasan Seksual tersebut tidak dijelaskan perihal tidak dapat dibayarkannya
01156|pidana denda diganti dnegan pidana apa, maka mengacu kepada Pasal 30 ayat
01157|(2)  KUHPidana  dengan  ketentuan  bahwa  apabila  denda  tersebut  tidak
01158|dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan
01159|dalam amar putusan dibawah ini;
01160|Menimbang,  bahwa  berdasakan  aspek  kejiwaan/psikologis  Terdakwa
01161|dimana  menurut  hemat  Majelis  dan  bukti  yang  diajukan  di  persidangan,
01162|Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan;
01163|Menimbang,  bahwa  perbuatan  terdakwa  yang  melakukan  perbuatan
01164|seksual  terhadap  korban  sementara  terdakwa  telah  menikah  dan  memiliki
01165|seorang istri adalah perbuatan tercela dan melanggar norma kesusilaan, moral
01166|dan norma hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa dapat membawa dampak
01167|psikologis  dan  sosial  bagi  keluarganya.  Perbuatan  Terdakwa  adalah  suatu
01168|perbuatan  yang  wajib  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana,  maka
01169|berdasarkan  teori  pemidanaan,  yaitu  Teori  gabungan  atau  teori  modern
01170|memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan
01171|antara  prinsip-prinsip  relatif  (tujuan)  dan  absolut  (pembalasan)  sebagai  satu
01172|kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter
01173|pembalasan  sejauh  pemidanaan  dilihat  sebagai  suatu  kritik  moral  dalam
01174|menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide
01175|bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku
01176|terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van
01177|List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut:
01178|1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu
01179|gejala masyarakat;
01180|
01181|2. Ilmu  hukum  pidana  dan  perundang-undangan  pidana  harus
01182|memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
01183|3. Pidana  ialah  suatu  dari  yang  paling  efektif  yang  dapat  digunakan
01184|pemerintah  untuk  memberantas  kejahatan.  Pidana  bukanlah  satu-satunya
01185|sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi
01186|harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya;
01187|Dari  pandangan  diatas  menunjukkan  bahwa  teori  ini  mensyaratkan  agar
01188|pemidanaan  itu  selain  memberikan  penderitaan  jasmani  juga  psikologi  dan
01189|terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.
01190|Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan
01191|dari  pemidanaan,  yaitu  dikehendakinya  suatu  perbaikan-perbaikan  dalam  diri
01192|manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan
01193|bahwa  hukuman  yang  nantinya  akan  diberikan  kepada  Terdakwa  sudah
01194|dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;
01195|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  merupakan  ultimum  remedium  atau
01196|penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan
01197|menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari
01198|Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan
01199|perasaan  tidak  nyaman  terhadap  pelaku  (rechtguterverletzung),  tetapi  juga
01200|treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri
01201|untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga
01202|harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa
01203|dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang
01204|preventif,  edukatif  dan  korektif,  sehingga  mampu  memenuhi  rasa  keadilan
01205|masyarakat ;
01206|Menimbang,  bahwa  terdakwa  yang  sudah  memilik  anak  dan  istri,
01207|seharusnya  memberikan  contoh  yang  baik  bukan  malah  berbuat yang  dapat
01208|mencoreng nama keluarganya dengan melakukan perbuatan cabul pada anak
01209|saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya menciderai nama
01210|baik terdakwa, anak dan istrinya melainkan juga keluarga besarnya. Halmana
01211|dibuktikan setelah kejadian pencabulan tersebut, terdakwa diusir oleh mertuanya
01212|dari rumah;
01213|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01214|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01215|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01216|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
01217|
01218|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01219|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01220|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01221|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01222|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01223|dijatuhkan;
01224|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01225|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01226|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01227|Menimbang bahwa  barang  bukti  berupa  1 (satu)  helai kemeja  warna
01228|hitam tidak bermerk ,  1 (satu) helai celana kain warna hitam tidak bermerk ,  1
01229|(satu) helai jilbab warna abu-abu rmerk AZARA , 1 (satu) helai bra warna cream
01230|merk sudah rusak, 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk tidak bermerk
01231|dan  1  (satu)  helai  celana  korset  warna  hitam  tidak  bermerk.  Oleh  karena
01232|merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan
01233|kejahatan dan di persidangan setelah Majelis Hakim tanyakan kepada korban
01234|apakah  masih  mau  menerima  barang  tersebut,  anak  saksi  menjawab  tidak
01235|berkenan.  Serta  dengan  pertimbangan  keadaan  psikologis  korban  karena
01236|dikhawatirkan trauma atas barang tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap
01237|barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;
01238|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk
01239|merk redmi 9 c warna biru . Oleh karena barang bukti tersebut merupakan miliki
01240|saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Korban (saksi I);
01241|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01242|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01243|meringankan Terdakwa ;
01244|Keadaan yang memberatkan:
01245|- Perbuatan  Terdakwa  membawa  dampak  buruk  bagi  psikologis  dan
01246|kehidupan sosial korban;
01247|Keadaan yang meringankan:
01248|- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
01249|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01250|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01251|Mengingat, Pasal Pasal 6 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun
01252|2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan
01253|Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01254|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01255|
01256|MENGADILI:
01257|1. Menyatakan  Terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Als  Eko  Bin  Supangat
01258|tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
01259|tindak  pidana  Melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan
01260|terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah
01261|kekuasaannya  secara  melawan  hukum  di  luar  perkawinan  sebagaimana
01262|dalam dakwaan alternatif kesatu;
01263|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01264|selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus
01265|juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
01266|dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
01267|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
01268|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01269|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01270|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01271|a. 1 (satu) helai kemeja warna hitam tidak bermerk;
01272|b. 1 (satu) helai celana kain warna hitam tidak bermerk;
01273|c. 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu rmerk AZARA;
01274|d. 1 (satu) helai bra warna cream merk sudah rusak;
01275|e. 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk tidak bermerk;
01276|f. 1 (satu) helai celana korset warna hitam tidak bermerk;
01277|Dimusnahkan
01278|a. 1 (satu) unit HP merk merk redmi 9 c warna biru
01279|Dikembalikan kepada saksi I (saksi korban);
01280|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000
01281|(lima ribu rupiah);
01282|
01283|Senin
01284|
01285|07
01286|
01287|2025
01288|
01289|oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Esa Pratama Putra Daeli,
01290|S.H., M.H. , Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim
01291|
01292|tersebut,  dibantu  oleh  Syamsudin,  SH,  Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan
01293|
01294|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01295|
01296|Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.        Tatok Musianto, S.H.
01297|Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.
01298|Panitera Pengganti,
01299|Syamsudin, SH