00850|berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :  1801066210070003 tanggal  07 Februari
00851|2014 yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
00852|Kabupaten Lampung Selatan  Atas Nama WIDIYAWATI yang lahir pada tanggal
00853|22 Oktober 2007, namun Anak Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI menolaknya.
00854|Selanjutnya Anak Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI pergi bersama teman-
00855|temannya ke Alun-alun Desa Bumijaya. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, tepatnya
00856|dini hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar jam 00.00 WIB, Anak Saksi
00857|WIDIYAWATI  BINTI  JUNAIDI  datang  dengan  sendirian  kembali  ke  warung
00858|Terdakwa,  lalu  Terdakwa  kembali  menanyakan  kesediaan  Anak  Saksi
00859|WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI untuk berhubungan badan sesuai ajakan Saksi M.
00860|ARJUN  KAMIL JALFA Bin  BAHEROM dan  Anak  Saksi  WIDIYAWATI  BINTI
00861|JUNAIDI  menyetujuinya.  Setelah  Anak  Saksi  WIDIYAWATI  BINTI  JUNAIDI
00862|menyetujui,  kemudian  Terdakwa  memberitahukan  tarifnya  sebesar  Rp.
00863|1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi  M. ARJUN KAMIL
00864|JALFA  Bin  BAHEROM,  selanjutnya Saksi  M.  ARJUN  KAMIL  JALFA  Bin
00865|BAHEROM mengirimkan uang yang Terdakwa minta sebesar Rp. 1.200.000,-
00866|
00867|(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI
00868|dengan Nomor 8135-01-016097-53-1 a.n RAZZAG FERIADISTA , lalu Saksi M.
00869|ARJUN  KAMIL  JALFA  Bin  BAHEROM menunjukkan  bukti  transfer  kepada
00870|Terdakwa, kemudian Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI dan Saksi M. ARJUN
00871|KAMIL JALFA Bin BAHEROM masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa. Kurang
00872|lebih selama sepuluh menit kemudian datang Petugas Kepolisian, selanjutnya
00873|Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian ke Polres Lampung Selatan untuk
00874|dimintai  keterangan.,  dengan  demikian  unsur  ”Untuk  tujuan  mengeksploitasi
00875|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah tepenuhi;
00876|Ad.5. Unsur ” Yang dilakukan terhadap anak;
00877|Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI No.
00878|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00879|yang  dimaksud  dengan  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18
00880|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
00881|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh
00882|dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti surat
00883|bahwa saat Terdakwa menawarkan Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI untuk
00884|melakukan  prostitusi  di rumah Terdakwa, saat itu Saksi WIDIYAWATI BINTI
00885|JUNAIDI  masih  berumur  17  tahun  1  bulan  yang  mana  berdasarkan  Akta
00886|Kelahiran  Nomor:1801066210070003  tanggal  07  Februari  2014  yang
00887|dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
00888|Lampung Selatan Atas Nama WIDIYAWATI yang lahir pada tanggal 22 Oktober
00889|2007 dengan demikian unsur ” Yang dilakukan terhadap anak” telah tepenuhi
00890|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari dalam Pasal 2 ayat
00891|(1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
00892|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah
00893|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00894|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
00895|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00896|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
00897|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00898|mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
00899|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00900|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00901|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  tersebut  Majelis  Hakim
00902|mempertimbangkannya sebagai berikut;
00903|
00904|Menimbang,  bahwa  pidana  pada  dasarnya  merupakan  suatu
00905|penderitaan  yang  sengaja  diberikan  oleh  negara  terhadap  individu  yang
00906|melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum.  Kendati  demikian,  pemidanaan
00907|adalah  suatu  pendidikan  moral  terhadap  pelaku  yang  telah  melakukan
00908|kejahatan  dengan  maksud  tidak  mengulangi  kejahatannya.  (Bandingkan
00909|dengan:  Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Cetakan  ke-5,
00910|Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);
00911|Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in
00912|se  atau  mala  prohibita yang  merupakan  serangan  terhadap  harmoni  sosial
00913|masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan ”luka”
00914|berupa  disharmoni  sosial pada  masyarakat.  Makin  tinggi  kualitas  kejahatan
00915|makin  tinggi  pula kualitas  disharmoni  sosial  yang  ditimbulkannya  pada
00916|masyarakat. Hukuman  (pidana)  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan
00917|haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang
00918|terganggu  akibat dari  kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada  manakala
00919|harmoni  sosial  telah  dipulihkan.  Artinya,  yang  membutuhkan upaya-upaya
00920|restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni  sosialnya terganggu
00921|oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian,  hukuman (pidana) adalah upaya
00922|untuk  merestorasi  disharmoni  sosial  itu.  Karena  alasan  ini  Immanuel  Kant
00923|pernah berkata, ”Bahkan  jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk
00924|membubarkan dirinya  sendiri  pun  ...  pembunuh  terakhir  yang  meringkuk  di
00925|dalam penjara harus dieksekusi” (” even if a civil society resolved to dissolve
00926|itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed”). (Bandingkan
00927|dengan:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2-3/PUU-V/2007  tanggal  23
00928|Oktober 2007, hal. 407);
00929|Menimbang,  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan itu  sendiri  bukanlah
00930|semata-mata  untuk  memberikan  penderitaan  bagi  Terdakwa,  tetapi  lebih
00931|sebagai  upaya  edukatif  agar  dikemudian  hari Terdakwa  dapat  memperbaiki
00932|perilakunya,  menurut  iman  dan  kepercayaaannya  se rta  sejalan  dengan
00933|kehendak  peraturan  perundang-undangan  dan  ketertiban  masyarakat  pada
00934|umumnya.  Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat ,
00935|sehingga  keseimbangan  dan  tertib  masyarakat  dapat  dipelihara.  Selain  itu
00936|penjatuhan  pidana  juga  berfungsi  sebagai  pelajaran  bagi  masyarakat  pada
00937|umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada
00938|beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;
00939|Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut terdapat ketentuan
00940|uang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus ( straf minima). Makna
00941|
00942|dari  pidana  minumum  khusus  pada  dasarnya  adalah  Undang-Undang  telah
00943|menetapkan  sendiri  batas  maksimum  dan  minimum  saksi  dari  suatu  tindak
00944|pidana. Dalam hal ini seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di
00945|bawah  dari  sanksi  pidana minimum  yang  ditetapkan  dalam undang-undang.
00946|Keberadaan dari pidana minimum khusus tidak dapat dipisahkan dari hakikat
00947|pidana dan pemidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah
00948|bagian integral dari pidana dan pemidanaan.  Bassiouni, menegaskan bahwa
00949|tujuan pidana yakni untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ( social
00950|defence)  di  mana  perlindungan  masyarakat  merupakan  suatu  landasan  (a
00951|cornerstone) dari hukum pidana. Sementara Barda Nawawi Arief menegaskan
00952|bahwa  tujuan  utama  perumusan  sanksi  pidana  adalah  memberikan
00953|perlindungan terhadap masyarakat ( social defence) dalam rangka mewujudkan
00954|kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam konteks itu maka pengaturan
00955|saksi  pidana  minumum  khusus  dimaksudkan  sebagai  sarana  untuk  lebih
00956|mengefektifkan  pengaruh  prevensi  umum  (general  prevention)  untuk  tindak
00957|pidana tertentu yang dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat,
00958|yakni membuat orang jera melakukan kejahatan. Selain itu pencantuman pidana
00959|minimum khusus juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diapritas pidana
00960|(diaparity of sentencing) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama
00961|dalam  konteks  penyertaan  (deelneming),  maupun  terhadap  kasus  yang
00962|berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama
00963|atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
00964|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00965|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00966|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00967|dijatuhkan;
00968|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00969|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00970|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00971|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00972|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00973|Menimbang,  bahwa  Pasal  46  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa
00974|benda yang dikenakan penyitaan  dikembalikan kepada orang atau kepada
00975|mereka dan siapa benda itu disita , atau kepada orang atau kepada mereka
00976|yang paling berhak apabila:
00977|a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
00978|
00979|b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata
00980|tidak merupakan tindak pidana;
00981|c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara
00982|tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu
00983|tindak  pidana  atau  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  suatu  tindak
00984|pidana;
00985|Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus,
00986|maka  benda  yang  dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau
00987|kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan  tersebut  kecuali  jika  menurut
00988|putusan hakim benda itu  dirampas untuk negara ,  untuk dimusnahkan  atau
00989|untuk dirusakkan  sampai tidak dapat dipergunakan lagi  atau jika benda
00990|tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
00991|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa: 1  (satu)  Buku
00992|Rekening Bank Bri Atas Nama Razzag Feriadista Nomor Rekening 8135-01-
00993|016097-53-1,  oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis
00994|maka ditetapkan dirampaskan untuk dimusnahkan;
00995|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa: 1  (satu)  Unit
00996|Handphone  Merk  Oppo  Tipe  A3s  Warna  Merah  Ram  2gb  Imei  1
00997|86236042056891 Imei 2 8623260420566883, oleh karena barang bukti tersebut
00998|masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;
00999|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01000|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01001|yang meringankan Terdakwa;
01002|Keadaan yang memberatkan:
01003|- Perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat  karena  merusak  moral
01004|masyarakat secara luas;
01005|- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;
01006|Keadaan yang meringankan:
01007|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01008|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
01009|berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani membayar
01010|biaya perkara;
01011|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21
01012|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan
01013|Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01014|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01015|
01016|MENGADILI:
01017|
01018|1. Menyatakan  Terdakwa  Kincoko  Harto  als  Koko  Bin  Edi  Susanto
01019|(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan
01020|perekrutan dengan penyalah gunaan kekuasaan  sebagaimana dalam
01021|Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
01022|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01023|penjara  selama  4  (empat)  Tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.
01024|200.000.000,-  (Dua  Ratus  Juta  Rupiah),  dengan  ketentuan  apabila
01025|denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama  1
01026|(satu) bulan;
01027|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01028|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
01029|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01030|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01031|- 1 (satu) Buku Rekening Bank Bri Atas Nama Razzag
01032|Feriadista Nomor Rekening 8135-01- 016097-53-1;
01033|Dirampas untuk dimusnahkan
01034|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A3s Warna
01035|Merah Ram 2gb Imei 1 86236042056891 Imei 2 8623260420566883.
01036|Dirampas untuk Negara
01037|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01038|sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01039|
01040|Jum’at
01041|
01042|27 Mei 2025
01043|
01044|2025
01045|
01046|Rizal Taufani, S.H.,
01047|M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Galang  Syafta  Arsitama,  S.H., M.H.,  dan  Nor
01048|Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
01049|
01050|Rachmad Donal, S.H.
01051|
01052|Hakim Anggota,              Hakim Ketua,
01053|Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.         Rizal Taufani, S.H., M.H.
01054|Nor Alfisyahr, S.H., M.H.
01055|Panitera Pengganti,
01056|Rachmad Donal, S.H.