02165|tahun,  yaitu  ½  (satu  per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  bagi  orang
02166|dewasa dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP;
02167|Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  mempertimbangkan  kualitas
02168|perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Para Anak ke depannya, di mana
02169|Para Anak melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran sendiri yaitu Para
02170|Anak sengaja mengancam dan menyuruh agar Anak Korban untuk datang ke
02171|rumah Anak III dan melakukan hubungan badan, dan perbuatan Para Anak
02172|tersebut  menimbulkan  rasa  trauma  yang  mendalam  baik  bagi  Anak  Korban
02173|maupun bagi ibu kandung Anak Korban, maka Hakim akan menjatuhkan pidana
02174|yang adil dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para
02175|Anak  sekaligus  memperhatikan  pula  rasa  keadilan  bagi  korban  dan
02176|keluarganya, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan seimbang
02177|dengan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  dan  pidana
02178|tersebut  sedapat  mungkin  haruslah  dapat  menimbulkan  efek  jera  dan  efek
02179|prevensi khusus bagi Para Anak sehingga Para Anak dapat menyadari bahwa
02180|perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut  adalah  perbuatan  yang  salah  dan
02181|melanggar hukum sehingga Para Anak tidak akan mengulanginya lagi, di sisi
02182|lain pidana tersebut sedapat mungkin juga haruslah dapat menimbulkan efek
02183|prevensi umum bagi masyarakat luas, yaitu agar masyarakat luas tidak meniru
02184|perbuatan Para Anak melakukan tindak pidana tersebut;
02185|Menimbang,  bahwa  Hakim  patut  pula  mempertimbangkan  bahwa
02186|tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah mendekati ancaman maksimal bagi
02187|Para Anak, namun Hakim mengamati di persidangan bahwa Para Anak telah
02188|jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya, Para Anak menunjukkan rasa
02189|penyesalan  yang  mendalam  dan  berjanji  bersungguh-sungguh  tidak  akan
02190|mengulangi  perbuatannya,  serta  Para  Anak  mempermudah  jalannya
02191|persidangan dengan tidak berbelit-belit dan mau memberikan keterangan yang
02192|jelas  perihal  kronologi  setiap  peristiwa  berikut  siapa-siapa  saja  pihak  yang
02193|terlibat  dalam  peristiwa  persetubuhan  tersebut,  dengan  demikian  hal-hal
02194|
02195|tersebut patut menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan lamanya
02196|pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Anak;
02197|Menimbang, bahwa demi keadilan dan proporsionalitas, Hakim patut
02198|pula  memperhatikan  fakta  bahwa  jumlah  dan  frekuensi  perbuatan  yang
02199|dilakukan Para Anak adalah berbeda-beda (tidak sama), di mana Anak I dan
02200|Anak II melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak total 5
02201|(lima) kali, Anak III melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak
02202|total 2 (dua) kali, sedangkan Anak IV dan Anak V masing-masing melakukan
02203|hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga tentu
02204|tidak  adil  dan  proporsional  apabila  hukuman  masing-masing  Para  Anak
02205|disamakan, di  mana Hakim  berpendapat bahwa peran  utama dalam  Tindak
02206|Pidana ini adalah dilakukan oleh Anak I dan Anak II beserta Rifki yang terlibat
02207|sedari awal untuk merencanakan dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke
02208|rumah,  dan  dibantu  oleh  Anak  III  yang  mengetahui  rencana  tersebut  dan
02209|senantiasa menyediakan kamar di rumah Anak III untuk melakukan perbuatan
02210|tersebut, sedangkan di sisi lain Anak IV dan Anak V baru terlibat melakukan
02211|hubungan badan dengan Anak Korban pada peristiwa keempat dan hanya 1
02212|(satu) kali saja melakukan hubungan badan tersebut, dengan demikian patut
02213|bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Anak
02214|sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
02215|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim
02216|tidak  sependapat  dengan  tuntutan  Penuntut  Umum  sepanjang  mengenai
02217|lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Anak, dan Hakim akan
02218|menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kualitas perbuatan, latar belakang,
02219|dan  dampak  bagi  Para  Anak  ke  depannya,  dengan  demikian  Hakim  akan
02220|menjatuhkan  pidana  penjara  yang  lama  pidana  penjara  dan  tempat
02221|pelaksanaannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini
02222|dengan memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik
02223|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
02224|mengatur bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.” dan
02225|Hakim akan menentukan LPKA mana yang terdekat dengan domisili Para Anak
02226|sebagai tempat Para Anak menjalani pidana penjara sebagaimana disebutkan
02227|dalam amar putusan ini;
02228|Menimbang, bahwa pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Para
02229|Anak  tersebut  harus  tetap  mengakomodasi  hak-hak  Para  Anak  untuk
02230|mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan
02231|
02232|hak lain sebagaimana Pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik
02233|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 
02234|Menimbang, bahwa selain pertimbangan khusus di atas, Hakim dalam
02235|menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Anak  adalah  dengan  mempedomani
02236|ketentuan  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP  tentang  Pedoman  Pemidanaan  yang
02237|mengatur  bahwa  “Dalam  pemidanaan  wajib  dipertimbangkan:  a.  bentuk
02238|kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
02239|c.  sikap  batin  pelaku  Tindak  Pidana;  d.  Tindak  Pidana  dilakukan  dengan
02240|direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f.
02241|sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup,
02242|keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku  Tindak  Pidana;  h.  pengaruh
02243|tindak pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak
02244|Pidana  terhadap  Korban  atau  keluarga  Korban;  j.  pemaafan  dari  Korban
02245|dan/atau keluarga Korban; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup
02246|dalam masyarakat.”;
02247|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  fakta  yang  terungkap  di
02248|persidangan,  maka  Majelis  Hakim  patut  mempertimbangkan  hal-hal  sebagai
02249|berikut:
02250|- Bentuk kesalahan Para Anak adalah Para Anak melakukan persetubuhan
02251|tersebut dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, serta Para
02252|Anak  menghendaki,  mengetahui,  dan  menyadari  perbuatannya  dan
02253|mengetahui pula bahwa Anak Korban adalah anak yang masih di bawah
02254|umur  dan  masih  bersekolah  di  sekolah  menengah  pertama  (SMP),  dan
02255|tergambar pula dari perbuatan Para Anak yang menyuruh Anak Korban untuk
02256|datang  ke  rumah  Anak  III,  yang  salah  satunya  dilakukan  dengan
02257|menggunakan kekerasan berupa penyampaian ancaman penyebaran video,
02258|sehingga rangkaian perbuatan Para Anak tersebut merupakan salah satu
02259|corak dari kesengajaan;
02260|- Motif  dan  tujuan  Para  Anak  melakukan  tindak  pidana  adalah  untuk
02261|menyalurkan nafsu biologis dan karena ditawarkan oleh Rifki selaku pacar
02262|Anak Korban;
02263|- Cara Para Anak melakukan tindak pidana adalah dengan menyuruh Anak
02264|Korban untuk datang ke rumah Anak III dan kemudian secara bergantian
02265|Para Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dalam berbagai
02266|momen yang berbeda-beda;
02267|- Perbuatan  Para  Anak  dilakukan  dengan  direncanakan  terlebih  dahulu
02268|khususnya oleh Anak I, Anak II, Anak III bekerjasama dengan Rifki di mana
02269|
02270|Para Anak sudah berniat sedari awal untuk menyuruh Anak Korban agar
02271|datang ke rumah Anak III untuk kemudian disetubuhi oleh Para Anak;
02272|- Riwayat hidup Para Anak adalah salah satunya adalah Para Anak masih
02273|berusia  muda  (di  bawah  umur)  dan  masih  memerlukan  pembinaan  dan
02274|pengawasan,  kemudian  Para  Anak  belum  pernah  dijatuhi  pidana  karena
02275|melakukan  tindak  pidana,  Para  Anak  masih  ada  yang  duduk  di  bangku
02276|sekolah,  dan  sebagian  besar  orangtua  Para  Anak  bekerja  di  luar  negeri
02277|sehingga  tidak  sempat  memberikan  pendidikan  dan  pengawasan  yang
02278|optimal kepada Para Anak;
02279|- Nilai  hukum  dan  keadilan  yang  hidup  di  masyarakat  khususnya  di
02280|Kabupaten Sumenep adalah bahwa secara umum perbuatan berhubungan
02281|badan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya adalah perbuatan
02282|maksiat  yang  tercela  secara  agama  dan  moral,   terlebih  lagi  perbuatan
02283|tersebut dilakukan terhadap seorang anak yang belum dewasa;
02284|dengan  demikian  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  kepada  Para  Anak
02285|berdasarkan  pedoman  pemidanaan  di  atas  dengan  mempertimbangkan
02286|keadaan-keadaan  tertentu  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  dengan
02287|memperhatikan  tujuan  pemidanaan  di  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam
02288|Pasal 51 KUHP yang mengatur bahwa “ Pemidanaan bertujuan: a. mencegah
02289|dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi
02290|pelindungan  dan  pengayoman  masyarakat;  b.  memasyarakatkan  terpidana
02291|dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang
02292|baik  dan  berguna;  c. menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  akibat Tindak
02293|Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai
02294|dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan
02295|rasa bersalah pada terpidana. ”. dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 53
02296|ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa “ Dalam mengadili suatu perkara pidana,
02297|hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. ”, dengan demikian Hakim dalam
02298|perkara  ini  akan  menjatuhkan  hukuman  yang  adil  dan  setimpal  dengan
02299|perbuatan serta bobot kesalahan Para Anak sebagaimana disebutkan dalam
02300|amar putusan ini;
02301|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Anak  Korban  dan  keluarga
02302|melalui  kuasa  hukumnya  telah  mengajukan  permohonan  restitusi  dan  telah
02303|diserahkan kepada Hakim secara tertulis di persidangan, namun di persidangan
02304|Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan alat bukti di persidangan untuk
02305|membuktikan permohonan Restitusi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 8
02306|ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
02307|
02308|Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
02309|Kepada Korban Tindak Pidana, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan
02310|pada Penuntut Umum, Pemohon (Korban) dan/atau LPSK untuk menyajikan
02311|bukti-bukti terkait permohonan restitusi tersebut, sehingga Hakim tidak dapat
02312|memberikan  penilaian  hukum  atas  permintaan  restitusi  tersebut,  dengan
02313|demikian Hakim patut untuk menyatakan permohonan restitusi yang diajukan
02314|Anak Korban tersebut tidak diterima dan ditolak; 
02315|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  Anak telah
02316|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02317|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02318|dijatuhkan; 
02319|Menimbang, bahwa  oleh  karena  Para  Anak ditahan  dan  penahanan
02320|terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02321|Para Anak tetap ditahan; 
02322|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02323|berupa:
02324|- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
02325|- 1 (satu) potong celana jeans warna biru retro;
02326|- 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis hijau;
02327|- 1 (satu) potong BH warna biru bergambar kuda poni;
02328|- 1 (satu) potong kerudung warna cokelat;
02329|Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir
02330|dalam berkas perkara ini, telah disita dari Anak Korban, dan merupakan pakaian
02331|milik Anak Korban yang dikenakan saat persetubuhan dengan Para Anak terjadi,
02332|dengan  demikian  barang  tersebut  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang
02333|dilakukan Para  Anak, dan  Hakim  berpendapat bahwa barang  bukti tersebut
02334|dapat menimbulkan rasa trauma dan kesedihan kepada Anak Korban apabila
02335|melihat  barang-barang  tersebut  karena  dapat  mengingatkan  Anak  Korban
02336|tentang peristiwa persetubuhan yang dilakukan Para Anak kepada Anak Korban,
02337|dengan  demikian  terhadap  barang  bukti  tersebut  perlu  ditetapkan  agar
02338|dimusnahkan; 
02339|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02340|berupa  1 (satu) potong sprei warna merah bermotif,  barang tersebut, sesuai
02341|dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah
02342|disita dari Anak III, dan merupakan peralatan tidur yang ada di kamar rumah
02343|Anak III yang digunakan sebagai tempat persetubuhan Para Anak dengan Anak
02344|Korban,  sehingga  barang  tersebut  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang
02345|
02346|dilakukan Para Anak, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu
02347|ditetapkan agar dimusnahkan;
02348|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak,
02349|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
02350|yang meringankan Para Anak; 
02351|Keadaan  yang  memberatkan:
02352|- Perbuatan  Para  Anak  merusak  masa  depan  Anak  Korban  dan
02353|mengakibatkan Anak Korban mengalami rasa malu dan trauma;
02354|- Perbuatan Para Anak dilakukan berulang kali khususnya oleh Anak I,
02355|Anak II, dan Anak III;
02356|Keadaan yang meringankan:
02357|- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
02358|- Para Anak belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
02359|- Para  Anak  masih  berusia  muda  dan  diharapkan  dapat  memperbaiki
02360|perilakunya di kemudian hari;
02361|Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, dan Para
02362|Anak  tidak  ada  mengajukan  permohonan  pembebasan  pembebanan biaya
02363|perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1)  juncto Pasal 348 KUHAP,
02364|Para Anak  haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara  bersama-
02365|Mengingat, Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c  Undang-
02366|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
02367|Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
02368|Tahun  2025  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),
02369|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
02370|Peradilan  Pidana  Anak,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
02371|bersangkutan; 
02372|
02373|MENGADILI:
02374|1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V  tersebut di
02375|atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
02376|pidana “Turut serta secara bersama-sama melakukan perkosaan terhadap
02377|Anak”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
02378|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I, Anak II, dan Anak III oleh karena itu
02379|dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 8 (delapan)
02380|bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar, dan kepada Anak IV dan
02381|Anak V dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun di
02382|Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar; 
02383|
02384|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
02385|Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02386|4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
02387|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02388|- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam;
02389|- 1 (satu) potong celana jeans warna biru retro;
02390|- 1 (satu) potong celana dalam motif garis-garis hijau;
02391|- 1 (satu) potong BH warna biru bergambar kuda poni;
02392|- 1 (satu) potong kerudung warna cokelat;
02393|- 1 (satu) potong sprei warna merah bermotif;
02394|Dimusnahkan;
02395|6. Membebankan  kepada  Para  Anak  untuk  membayar  biaya  perkara
02396|bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02397|
02398|Rabu
02399|
02400|20 Mei
02401|
02402|2026
02403|
02404|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, oleh Ekho
02405|Pratama, S.H., Hakim  Pengadilan  Anak  pada  Pengadilan  Negeri  Sumenep ,
02406|putusan tersebut diucapkan dalam sidang  yang  terbuka untuk umum pada hari
02407|dan  tanggal itu  juga oleh  Hakim tersebut, dengan  dibantu oleh  H. Alimudin,
02408|S.Sos.,  M.H., Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri  Sumenep,  serta
02409|dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
02410|Negeri Sumenep, dan  dihadiri pula oleh Anak I didampingi Advokat Anak I dan
02411|orangtua Anak I, Anak II didampingi Advokat Anak II dan orangtua Anak II, Anak
02412|III didampingi Advokat Anak III dan wali Anak III, Anak IV didampingi Advokat
02413|Anak IV dan wali Anak IV, serta Anak V didampingi Advokat Anak V dan wali Anak
02414|V.              
02415|
02416|H. Alimudin, S.Sos., M.H.
02417|
02418|     Panitera Pengganti,           Hakim,
02419|H. Alimudin, S.Sos., M.H. Ekho Pratama, S.H.