00851|berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :  1801066210070003 tanggal  07 Februari
00852|2014 yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
00853|Kabupaten Lampung Selatan  Atas Nama WIDIYAWATI yang lahir pada tanggal
00854|22 Oktober 2007, namun Anak Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI menolaknya.
00855|Selanjutnya Anak Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI pergi bersama teman-
00856|temannya ke Alun-alun Desa Bumijaya. Sekitar 1 (satu) jam kemudian, tepatnya
00857|dini hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekitar jam 00.00 WIB, Anak Saksi
00858|WIDIYAWATI  BINTI  JUNAIDI  datang  dengan  sendirian  kembali  ke  warung
00859|Terdakwa,  lalu  Terdakwa  kembali  menanyakan  kesediaan  Anak  Saksi
00860|WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI untuk berhubungan badan sesuai ajakan Saksi M.
00861|ARJUN  KAMIL JALFA Bin  BAHEROM dan  Anak  Saksi  WIDIYAWATI  BINTI
00862|JUNAIDI  menyetujuinya.  Setelah  Anak  Saksi  WIDIYAWATI  BINTI  JUNAIDI
00863|menyetujui,  kemudian  Terdakwa  memberitahukan  tarifnya  sebesar  Rp.
00864|1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi  M. ARJUN KAMIL
00865|JALFA  Bin  BAHEROM,  selanjutnya Saksi  M.  ARJUN  KAMIL  JALFA  Bin
00866|BAHEROM mengirimkan uang yang Terdakwa minta sebesar Rp. 1.200.000,-
00867|
00868|(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank BRI
00869|dengan Nomor 8135-01-016097-53-1 a.n RAZZAG FERIADISTA , lalu Saksi M.
00870|ARJUN  KAMIL  JALFA  Bin  BAHEROM menunjukkan  bukti  transfer  kepada
00871|Terdakwa, kemudian Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI dan Saksi M. ARJUN
00872|KAMIL JALFA Bin BAHEROM masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa. Kurang
00873|lebih selama sepuluh menit kemudian datang Petugas Kepolisian, selanjutnya
00874|Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian ke Polres Lampung Selatan untuk
00875|dimintai  keterangan.,  dengan  demikian  unsur  ”Untuk  tujuan  mengeksploitasi
00876|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah tepenuhi;
00877|Ad.5. Unsur ” Yang dilakukan terhadap anak;
00878|Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI No.
00879|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00880|yang  dimaksud  dengan  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18
00881|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
00882|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh
00883|dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti surat
00884|bahwa saat Terdakwa menawarkan Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI untuk
00885|melakukan  prostitusi  di rumah Terdakwa, saat itu Saksi WIDIYAWATI BINTI
00886|JUNAIDI  masih  berumur  17  tahun  1  bulan  yang  mana  berdasarkan  Akta
00887|Kelahiran  Nomor:1801066210070003  tanggal  07  Februari  2014  yang
00888|dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
00889|Lampung Selatan Atas Nama WIDIYAWATI yang lahir pada tanggal 22 Oktober
00890|2007 dengan demikian unsur ” Yang dilakukan terhadap anak” telah tepenuhi
00891|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari dalam Pasal 2 ayat
00892|(1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
00893|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah
00894|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00895|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
00896|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00897|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
00898|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00899|mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
00900|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00901|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00902|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  tersebut  Majelis  Hakim
00903|mempertimbangkannya sebagai berikut;
00904|
00905|Menimbang,  bahwa  pidana  pada  dasarnya  merupakan  suatu
00906|penderitaan  yang  sengaja  diberikan  oleh  negara  terhadap  individu  yang
00907|melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum.  Kendati  demikian,  pemidanaan
00908|adalah  suatu  pendidikan  moral  terhadap  pelaku  yang  telah  melakukan
00909|kejahatan  dengan  maksud  tidak  mengulangi  kejahatannya.  (Bandingkan
00910|dengan:  Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Cetakan  ke-5,
00911|Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);
00912|Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in
00913|se  atau  mala  prohibita yang  merupakan  serangan  terhadap  harmoni  sosial
00914|masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan ”luka”
00915|berupa  disharmoni  sosial pada  masyarakat.  Makin  tinggi  kualitas  kejahatan
00916|makin  tinggi  pula kualitas  disharmoni  sosial  yang  ditimbulkannya  pada
00917|masyarakat. Hukuman  (pidana)  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan
00918|haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang
00919|terganggu  akibat dari  kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada  manakala
00920|harmoni  sosial  telah  dipulihkan.  Artinya,  yang  membutuhkan upaya-upaya
00921|restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni  sosialnya terganggu
00922|oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian,  hukuman (pidana) adalah upaya
00923|untuk  merestorasi  disharmoni  sosial  itu.  Karena  alasan  ini  Immanuel  Kant
00924|pernah berkata, ”Bahkan  jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk
00925|membubarkan dirinya  sendiri  pun  ...  pembunuh  terakhir  yang  meringkuk  di
00926|dalam penjara harus dieksekusi” (” even if a civil society resolved to dissolve
00927|itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed”). (Bandingkan
00928|dengan:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2-3/PUU-V/2007  tanggal  23
00929|Oktober 2007, hal. 407);
00930|Menimbang,  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan itu  sendiri  bukanlah
00931|semata-mata  untuk  memberikan  penderitaan  bagi  Terdakwa,  tetapi  lebih
00932|sebagai  upaya  edukatif  agar  dikemudian  hari Terdakwa  dapat  memperbaiki
00933|perilakunya,  menurut  iman  dan  kepercayaaannya  se rta  sejalan  dengan
00934|kehendak  peraturan  perundang-undangan  dan  ketertiban  masyarakat  pada
00935|umumnya.  Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat ,
00936|sehingga  keseimbangan  dan  tertib  masyarakat  dapat  dipelihara.  Selain  itu
00937|penjatuhan  pidana  juga  berfungsi  sebagai  pelajaran  bagi  masyarakat  pada
00938|umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada
00939|beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;
00940|Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut terdapat ketentuan
00941|uang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus ( straf minima). Makna
00942|
00943|dari  pidana  minumum  khusus  pada  dasarnya  adalah  Undang-Undang  telah
00944|menetapkan  sendiri  batas  maksimum  dan  minimum  saksi  dari  suatu  tindak
00945|pidana. Dalam hal ini seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di
00946|bawah  dari  sanksi  pidana minimum  yang  ditetapkan  dalam undang-undang.
00947|Keberadaan dari pidana minimum khusus tidak dapat dipisahkan dari hakikat
00948|pidana dan pemidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah
00949|bagian integral dari pidana dan pemidanaan.  Bassiouni, menegaskan bahwa
00950|tujuan pidana yakni untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ( social
00951|defence)  di  mana  perlindungan  masyarakat  merupakan  suatu  landasan  (a
00952|cornerstone) dari hukum pidana. Sementara Barda Nawawi Arief menegaskan
00953|bahwa  tujuan  utama  perumusan  sanksi  pidana  adalah  memberikan
00954|perlindungan terhadap masyarakat ( social defence) dalam rangka mewujudkan
00955|kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam konteks itu maka pengaturan
00956|saksi  pidana  minumum  khusus  dimaksudkan  sebagai  sarana  untuk  lebih
00957|mengefektifkan  pengaruh  prevensi  umum  (general  prevention)  untuk  tindak
00958|pidana tertentu yang dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat,
00959|yakni membuat orang jera melakukan kejahatan. Selain itu pencantuman pidana
00960|minimum khusus juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diapritas pidana
00961|(diaparity of sentencing) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama
00962|dalam  konteks  penyertaan  (deelneming),  maupun  terhadap  kasus  yang
00963|berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama
00964|atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
00965|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00966|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00967|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00968|dijatuhkan;
00969|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00970|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00971|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00972|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00973|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00974|Menimbang,  bahwa  Pasal  46  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa
00975|benda yang dikenakan penyitaan  dikembalikan kepada orang atau kepada
00976|mereka dan siapa benda itu disita , atau kepada orang atau kepada mereka
00977|yang paling berhak apabila:
00978|a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
00979|
00980|b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata
00981|tidak merupakan tindak pidana;
00982|c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara
00983|tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu
00984|tindak  pidana  atau  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  suatu  tindak
00985|pidana;
00986|Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus,
00987|maka  benda  yang  dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau
00988|kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan  tersebut  kecuali  jika  menurut
00989|putusan hakim benda itu  dirampas untuk negara ,  untuk dimusnahkan  atau
00990|untuk dirusakkan  sampai tidak dapat dipergunakan lagi  atau jika benda
00991|tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
00992|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa: 1  (satu)  Buku
00993|Rekening Bank Bri Atas Nama Razzag Feriadista Nomor Rekening 8135-01-
00994|016097-53-1,  oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis
00995|maka ditetapkan dirampaskan untuk dimusnahkan;
00996|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa: 1  (satu)  Unit
00997|Handphone  Merk  Oppo  Tipe  A3s  Warna  Merah  Ram  2gb  Imei  1
00998|86236042056891 Imei 2 8623260420566883, oleh karena barang bukti tersebut
00999|masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;
01000|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01001|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01002|yang meringankan Terdakwa;
01003|Keadaan yang memberatkan:
01004|- Perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat  karena  merusak  moral
01005|masyarakat secara luas;
01006|- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;
01007|Keadaan yang meringankan:
01008|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
01009|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
01010|berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani membayar
01011|biaya perkara;
01012|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21
01013|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan
01014|Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01015|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01016|
01017|MENGADILI:
01018|
01019|1. Menyatakan  Terdakwa  Kincoko  Harto  als  Koko  Bin  Edi  Susanto
01020|(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan
01021|perekrutan dengan penyalah gunaan kekuasaan  sebagaimana dalam
01022|Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
01023|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
01024|penjara  selama  4  (empat)  Tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.
01025|200.000.000,-  (Dua  Ratus  Juta  Rupiah),  dengan  ketentuan  apabila
01026|denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama  1
01027|(satu) bulan;
01028|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01029|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
01030|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01031|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01032|- 1 (satu) Buku Rekening Bank Bri Atas Nama Razzag
01033|Feriadista Nomor Rekening 8135-01- 016097-53-1;
01034|Dirampas untuk dimusnahkan
01035|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A3s Warna
01036|Merah Ram 2gb Imei 1 86236042056891 Imei 2 8623260420566883.
01037|Dirampas untuk Negara
01038|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01039|sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01040|
01041|Jum’at
01042|
01043|27 Mei 2025
01044|
01045|2025
01046|
01047|Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari  Jum’at, oleh kami,  Rizal Taufani, S.H.,
01048|M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., dan Nor Alfisyahr, S.H.,
01049|M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
01050|terbuka untuk umum pada hari  Selasa, 27 Mei 2025   oleh  Rizal Taufani, S.H.,
01051|M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Galang  Syafta  Arsitama,  S.H., M.H.,  dan  Nor
01052|Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi
01053|
01054|Rachmad Donal, S.H.
01055|
01056|Hakim Anggota,              Hakim Ketua,
01057|Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.         Rizal Taufani, S.H., M.H.
01058|Nor Alfisyahr, S.H., M.H.
01059|Panitera Pengganti,
01060|Rachmad Donal, S.H.