00705|persyaratan yaitu berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi,
00706|sehat jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  Jaminan
00707|Sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
00708|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Republik
00709|Indonesia Nomor 18 T ahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
00710|untuk ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki
00711|dokumen yang meliputi; 1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah
00712|menikah melampirkan fotokopi buku nikah; 2. Surat keterangan izin suami atau istri,
00713|izin orang tuam atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah; 3. Sertifikat
00714|kompetensi  kerja;  4.  Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
00715|kesehatan dan psikologi; 5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; 6.
00716|Visa kerja; 7. Perjanjian penempatan pekerja migran indonesia; 8. Perjanjian kerja;
00717|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana sebelumnya
00718|telah diuraikan diatas, yang lengkapnya sebagai berikut:
00719|
00720|- Bahwa Para T erdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Juni
00721|2025 sekira pukul 21.00 WIB oleh anggota Kepolisian Ditreskrimum Polda
00722|Kalimantan Barat di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kubu Raya;
00723|- Bahwa  para  calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI)  tersebut
00724|rencananya akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia namun
00725|tidak diketahui secara pasti jenis pekerjaan maupun lokasi tempat mereka
00726|akan bekerja;
00727|- Bahwa  jumlah  calon  pekerja  migran  Indonesia  (CPMI)  yang
00728|diamankan  sebanyak  3  (tiga)  orang  yaitu  sdri.  Enur  Laela,  sdr.  Dedi
00729|Saepudin, dan sdr. Andi yang seluruhnya berasal dari Provinsi Jawa Barat;
00730|- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Senin tanggal 16 Juni
00731|2025  sekira  pukul  10.00  WIB,  saat  tim  kepolisian  mendapat  informasi
00732|adanya  pengiriman  3  (tiga)  CPMI  asal  Jawa  Barat  yang  akan
00733|diberangkatkan secara nonprosedural ke Malaysia melalui perbatasan Aruk,
00734|Sambas, oleh seorang supir bernama Al Hadi alias Aal bin Sandi atas
00735|suruhan T erdakwa I Rudiman alias Iman bin (alm) Syamsudi; selanjutnya
00736|sekitar pukul 20.00 WIB tim melihat mobil Wuling warna hitam nomor polisi
00737|KB 1821 PF di area Bandara Supadio, kemudian tiga CPMI tersebut masuk
00738|ke dalam mobil dan berangkat menuju Sambas, dan sekira pukul 21.00 WIB
00739|mobil tersebut dihentikan di Jalan Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya, lalu
00740|diamankan bersama para penumpang dan barang bukti berupa paspor
00741|serta telepon genggam ke Ditreskrimum Polda Kalbar untuk penyidikan
00742|lebih lanjut;
00743|- Bahwa para terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan
00744|serupa, di mana T erdakwa I Rudiman alias Iman bin (alm) Syamsudi telah
00745|menerima penumpang CPMI dari seseorang bernama Raja Pababewi lebih
00746|dari 5 (lima) kali, sedangkan T erdakwa II Al Hadi alias Aal bin Sandi telah
00747|
00748|lebih dari 4 (empat) kali menjemput dan mengantarkan CPMI asal Jawa
00749|Barat ke wilayah Sambas;
00750|- Bahwa benar sdr. Eko yang menunggu kedatangan para CPMI
00751|tersebut di Sambas yaitu rencananya akan menjemput di depan Masjid
00752|Quba  1001  dan  selanjutnya  mengurus  pemberangkatan  mereka  ke
00753|Malaysia;
00754|- Bahwa Para T erdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00755|- Bahwa Para T erdakwa tidak memiliki izin maupun badan usaha
00756|berbentuk PT yang bergerak di bidang penempatan atau kepengurusan
00757|pekerja migran Indonesia untuk bekerja ke luar negeri;
00758|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  diatas,  perbuatan
00759|T erdakwa ialah membantu kesemua orang tersebut dalam rangka penempatan
00760|pekerja migran Indonesia ke luar negeri, dimana kesemuanya akan menjadi Calon
00761|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dengan tanpa disertai izin resmi, adapun diri
00762|T erdakwa sejatinya tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan penempatan pekerja
00763|migran Indonesia dikarenakan tidak memiliki perusahaan penyalur jasa PMI ke Luar
00764|Negeri,  serta  T erdakwa  tidak  memiliki  ijin  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran
00765|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor
00766|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan T erdakwa tidak
00767|memiliki Surat Ijin Penggerak TKI yang dikeluarkan oleh Menakertrans/Pejabat yang
00768|ditunjuk serta tidak menunjukan Surat Ijin Penempatan TKI (SIPPTKI) yang mana
00769|pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  hanya  boleh  dilakukan  oleh
00770|Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang
00771|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan Perusahaan sendiri
00772|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00773|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00774|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00775|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan
00776|
00777|ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk
00778|menempatkan pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis
00779|Hakim  menilai  unsur  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00780|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00781|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal 69
00782|Undang-Undang Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00783|Indonesia Jo.  Pasal  55  Ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  telah
00784|terpenuhi,  maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan
00785|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam  Dakwaan
00786|tunggal Penuntut Umum;
00787|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00788|hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00789|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Para  T erdakwa  harus
00790|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00791|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  T erdakwa  mampu  bertanggung
00792|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00793|Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan,
00794|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00795|Para T erdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri  Para T erdakwa maupun alasan
00796|pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para T erdakwa tersebut,
00797|oleh  karena  itu  Para  T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus
00798|mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dengan  dijatuhi
00799|pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran
00800|nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu
00801|mempertimbangkan  secara  cermat  dan  bijaksana  mengenai  hal  tersebut
00802|berdasarkan asas keadilan bagi diri Para T erdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang
00803|telah terungkap di persidangan;
00804|
00805|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00806|Para T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings),
00807|yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh
00808|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00809|Majelis Hakim jatuhkan kepada Para T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi
00810|diri Para T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Para T erdakwa dan
00811|bentuk prevensi khusus agar mencegah Para T erdakwa melakukan tindak pidana di
00812|masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai
00813|bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan
00814|perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya
00815|berfungsi  sebagai  alat  yang  bermanfaat  untuk  mencapai  ketertiban  dan
00816|kesejahteraan bagi masyarakat;
00817|Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan atau permohonan Para
00818|T erdakwa  yang  diajukan  oleh  Penasihat  Hukum  Para  T erdakwa  di  dalam
00819|persidangan  yang  pada  pokoknya  memohon  dijatuhkan  hukuman  seringan-
00820|ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu
00821|dalam  ihwal  keadaan  yang  meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk
00822|dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan
00823|keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan
00824|oleh Para T erdakwa ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah Para
00825|T erdakwa lakukan dan keadaan Para T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi
00826|diri Para T erdakwa;
00827|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  T erdakwa telah
00828|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4)
00829|KUHAP terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan
00830|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00831|Menimbang, bahwa oleh karena  Para T erdakwa  ditahan dan penahanan
00832|terhadap Para T erdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal
00833|
00834|197 ayat (1) huruf k KUHAP , terhadap Para T erdakwa perlu ditetapkan agar Para
00835|T erdakwa tetap dalam tahanan;
00836|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00837|yaitu berupa  3 (tujuh) lembar Boarding Pas dari Jakarta ke Pontianak tanggal 16
00838|Juni 2025, 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor E9310417 atas nama
00839|ANDI, 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor X5957083 atas nama DEDI
00840|SAEPUDIN, 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor E8959383 atas nama
00841|ENUR LAELA oleh karena sifatnya hanya fotocopy maka ditetap agar tetap terlampir
00842|dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa  1 (satu) unit Handphone
00843|Merk TECNO SPARK  warna Gold Metalik Model TECNO KJ5n dengan Imei 1
00844|Nomor:353136650532760 dan Imei 2 Nomor:353136650532778, 1 (satu) unit mobil
00845|Merk Wuling Confero warna hitam dengan No pol KB 1821 PF beserta kuncinya, 1
00846|(satu) unit Handphone Merk realme warna Gold Metalik Tipe RMX3710 dengan Imei
00847|1 Nomor:866537060887258 dan Imei 2 Nomor:8665537060887241, oleh karena
00848|barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan
00849|kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut
00850|dirampas untuk negara;
00851|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para T erdakwa,
00852|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00853|meringankan Para T erdakwa sebagai suatu landasan bagi Majelis Hakim dalam
00854|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri Para T erdakwa;
00855|Keadaan yang memberatkan:
00856|- Perbuatan Para T erdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal
00857|melindungi Pekerja Migran Indonesia;
00858|Keadaan yang meringankan:
00859|- Para T erdakwa menyesali perbuatannya;
00860|- Para T erdakwa belum pernah dihukum;
00861|
00862|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  T erdakwa  dijatuhi  pidana  maka
00863|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00864|Memperhatikan, Pasal 81 Jo. Pasal 69  Undang-Undang Nomor 18 tahun
00865|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab
00866|Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang
00867|Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00868|
00869|MENGADILI:
00870|1. Menyatakan  T erdakwa Rudiman  al ias  Iman  bin  (alm) Syamsudi dan
00871|T erdakwa Al Hadi alias Aal bin Sandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00872|bersalah  melakukan tindak pidana orang perseorangan yang melaksanakan
00873|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia sebagaimana  didakwakan  dalam
00874|dakwaan tunggal;
00875|2. Menjatuhkan pidana kepada Para T erdakwa oleh karena itu dengan pidana
00876|penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp  800.000.000,00
00877|(delapan ratus juta rupiah)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
00878|dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
00879|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
00880|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00881|4. Menetapkan Para T erdakwa tetap dalam tahanan;
00882|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00883|1) 3 (tujuh) lembar Boarding Pas dari Jakarta ke Pontianak tanggal
00884|16 Juni 2025;
00885|2) 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor E9310417 atas
00886|nama ANDI;
00887|3) 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor X5957083 atas
00888|nama DEDI SAEPUDIN;
00889|4) 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor E8959383 atas
00890|nama ENUR LAELA;
00891|
00892|Terlampir dalam berkas perkara;
00893|5) 1  (satu)  unit  Handphone  Merk  TECNO  SPARK   warna  Gold
00894|Metalik Model TECNO KJ5n dengan Imei 1 Nomor:353136650532760 dan
00895|Imei 2 Nomor:353136650532778.
00896|6) 1 (satu) unit mobil Merk Wuling Confero warna hitam dengan No
00897|pol KB 1821 PF beserta kuncinya.
00898|7) 1 (satu) unit Handphone Merk realme warna Gold Metalik Tipe
00899|RMX3710  dengan  Imei  1  Nomor:866537060887258  dan  Imei  2
00900|Nomor:8665537060887241.
00901|Dirampas untuk negara;
00902|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00903|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00904|
00905|selasa
00906|
00907|28 Oktober  2025
00908|
00909|2025
00910|
00911|kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra,
00912|S.H., M.H. dan Rezki Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
00913|
00914|Nesy   Indah  Januarisma,  S.H.,  M.H.
00915|
00916|Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua
00917|Rezki Fauzi, S.H. Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.
00918|Sigit Hartono, SH
00919|Panitera Pengganti
00920|
00921|Nesy  Indah Januarisma, S.H., M.H.