00963|- Bahwa  Ahli  sudah  memberikan  pendapat  Ahli  dalam  kasus  Tindak
00964|Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebanyak belasan kasus yang ditangani
00965|oleh  Penyidik  Polda  NTT  dan  Jajaran  Polres  Daerah  serta  memberikan
00966|pendapat Ahli pada beberapa kasus-kasus pidana yang menarik perhatian di
00967|NTT;
00968|- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam bidang hukum pidana, sesuai
00969|keahlian  yang  relevan  dalam  menganalisis  dan  memberikan  pendapat
00970|tentang  tindak  pidana.  Dengan  latar  belakang  dan  pengalaman  sebagai
00971|dosen di bidang hukum pidana selama 18 tahun, Ahli memiliki pemahaman
00972|mendalam tentang teori, praktik, dan penerapan hukum pidana, termasuk
00973|analisis tindak pidana perdagangan orang;
00974|- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan
00975|Terdakwa Petrus Doni Liwun;
00976|- Bahwa dalam kasus ini, dugaan tindak pidana yang dilaporkan mengacu
00977|pada pasal 2 ayat (1) atau pasal Pasal 4 dan atau pasal 10 Undang-Undang
00978|RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00979|Perdagangan. Adapun unsur – unsur pasal 2 ayat (1), pasal 4 dan pasal 10
00980|UU TPPO adalah:
00981|- Pasal 2 ayat (1) :
00982|1. Unsur Setiap Orang :
00983|Menunjuk  pada  seubjek  hukum  pidana,  yakni  biasa  dimaknai  sebagai
00984|orang peseorangan dan bisa badan hukum (korporasi). Unsur ini setiap
00985|orang  dapat  juga  dimaknai  sebagai  siapa  saja,  siapa-pun,  baik  warga
00986|negara  Indonesia maupun warga  negara  asing yang  melakukan tindak
00987|pidana dan tunduk pada hukum padana Indonesia, unsur setiap orang
00988|hanya merupakan element delik/anasir perbuatan pidana, bukan sebagai
00989|delik  inti  ( bestandeel  delich ),  dengan  demikian  unsur  ini  harus
00990|Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
00991|
00992|dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya, apakah perbuatan tersebut
00993|memenuhi  unsur  pidana  atau  tidak  apakah  perbuatan  subyak  hukum
00994|tersebut ada hubungan kausal dengan terjadinya tindak pidana atau tidak.
00995|Unsur “setiap orang” dalam pasal 1 angka (4) UU TPPO adalah orang
00996|peseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan
00997|orang;
00998|2. Unsur  Yang  Melakukan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
00999|Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang:
01000| Perekrutan:  Mengumpulkan  orang  untuk  tujuan  tertentu,
01001|misalnya dengan janji pekerjaan;
01002| Pengangkutan: Memindahkan individu dari satu lokasi ke lokasi
01003|lain;
01004| Penampungan: Menempatkan seseorang di tempat tertentu di
01005|mana mereka mungkin terperangkap;
01006| Pengiriman: Mengirimkan individu ke lokasi lain dengan maksud
01007|untuk mengeksploitasi;
01008| Pemindahan: Memindahkan seseorang tanpa izin mereka;
01009| Penerimaan:  Menerima  kontrol  atau  pengawasan  atas
01010|seseorang.
01011|3. Unsur  Dengan  Ancaman  Kekerasan,  Penggunaan  Kekerasan,
01012|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01013|Kekuasaan, atau Posisi Rentan:
01014| Ancaman  Kekerasan:  Menggunakan  ancaman  fisik  untuk
01015|memaksa individu;
01016| Penggunaan Kekerasan: Tindakan fisik yang menimbulkan rasa
01017|takut atau kerugian fisik;
01018| Penculikan:  Mengambil  orang  secara  paksa  untuk  tujuan
01019|tertentu;
01020| Penyekapan: Menyimpan seseorang dalam kondisi terkurung;
01021| Pemalsuan: Menggunakan identitas atau dokumen palsu;
01022| Penipuan:  Memberikan  informasi  palsu  untuk  mendapatkan
01023|persetujuan;
01024| Penyalahgunaan  Kekuasaan:  Menggunakan  posisi  otoritas
01025|untuk mengendalikan individu yang lemah;
01026| Posisi  Rentan:  Memanfaatkan  kondisi  individu  yang  lebih
01027|mudah dieksploitasi;
01028|Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01029|
01030|4. Unsur Penjeratan Utang atau Memberi Bayaran atau Manfaat Walaupun
01031|Memperoleh Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang
01032|Lain :
01033| Penjeratan  Utang: Memperdaya  individu dengan  memberikan
01034|utang yang sulit dilunasi, yang kemudian digunakan untuk mengontrol
01035|mereka;
01036| Memberi  Bayaran  atau  Manfaat:  Menawarkan  imbalan  untuk
01037|mendapatkan  persetujuan,  meskipun  persetujuan  tersebut  diperoleh
01038|dari pihak yang tidak memiliki kontrol penuh;
01039|5. Unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara
01040|Republik Indonesia :
01041| Eksploitasi:  Ini  mencakup  berbagai  bentuk  penyalahgunaan,
01042|termasuk kerja paksa, perbudakan seksual, dan praktik-praktik lain yang
01043|melanggar hak asasi manusia;
01044| Wilayah  Negara  Republik  Indonesia:  Menunjukkan  bahwa
01045|tindakan  ini  harus  dilakukan  dalam  batas  wilayah  Indonesia  untuk
01046|diterapkan hukum;
01047|- Pasal 4 :
01048|1.Setiap  orang  :  menunjuk  pada  seubjek  hukum  pidana,  yakni  biasa
01049|dimaknai sebagai orang peseorangan dan bisa badan hukum (korporasi).
01050|Unsur ini setiap orang dapat juga dimaknai sebagai siapa saja, siapa-pun,
01051|baik  warga  negara  Indonesia  meupun  warga  negara  asing  yang
01052|melakukan  tindak  pidana  dan  tunduk  pada  hukum  padana  Indonesia,
01053|unsur  setiap  orang  hanya  merupakan  element  delik/anasir  perbuatan
01054|pidana,  bukan  sebagai  delik  inti  ( bertandeel  delich),  dengan  demikian
01055|unsur  ini  harus  dihubungkan  dengan  perbuatan  selanjutnya,  apakah
01056|perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak apakah perbuatan
01057|subyak hukum tersebut ada hubungan kausal dengan terjadinya tindak
01058|pidana  atau  tidak. Unsur  “setiap  orang”  dalam  pasal  1 angka  (4)  UU
01059|TPPO adalah orang peseorangan atau korporasi yang melakukan tindak
01060|pidana perdagangan orang;
01061|2.Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik
01062|Indonesia : adalah mengirim atau memberangkatkan atau melabuhkan
01063|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia yakni
01064|ke luar negeri dengan tujuan tertentu;
01065|3.Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01066|Indonesia : adalah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
01067|Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01068|
01069|negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  atau  tujuan  untuk
01070|dieksploitasi di luar negeri atau negara tujuan orang yang membawa atau
01071|menirim  WNI  tersebut.  Dalam  pasal  1  angka  7  UU  TPPO  dijelaskan
01072|bahwa  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
01073|Korban yang meliputi tetapi tidak terbatad pada pelacyean, kerja atau
01074|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01075|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ  reproduksi,
01076|atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ
01077|dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemapuan
01078|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik meteriil
01079|maupun immaterial;
01080|- Pasal 10 :
01081|1.Setiap orang adalah sebagaimana Ahli jelaskan di atas hanya dalam
01082|ketentuan ini unsur setiap orang ditujukan kepada orang yang membantu
01083|atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
01084|orang;
01085|2.Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
01086|pidana perdagangan orang adalah membantu melakukan ( medeplichtig)
01087|adalah  orang  yang  sengaja  memebrikan  bantuan  pada  waktu  atau
01088|sebelum kejahatan itu dialkukan. Sedangkan percobaan adalah adanya
01089|perbuatan permulaan dari Terdakwa namun perbuatan kejahatan itu tidak
01090|jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul
01091|kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. Jadi syarat
01092|suatu percobaan dalat di pidana adalah :
01093|1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
01094|2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
01095|3. Perbuatan kejahanatan itu  tidak sampai  selesai, oleh kerena
01096|terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam
01097|kemapuan penjahat itu sendiri (R. Susilo, 1995:69);
01098|- Bahwa Ahli juga memberikan pendapat sebagaimana dalam isi buku
01099|pedoman penegakan hukum dan perlindungan Korban dalam penanganan
01100|tindak  pidana  perdagangan  orang  yang  diterbitkan  oleh  Intermational
01101|Organizaion  of  Migration (IOM)  Indonesia  tersebut  menegaskan  tentang
01102|kualifikasi delik tindak pidana perdagangan orang adalah delik formil. Kata
01103|“dengan  maksud”  sebelum  frasa  “mengeksploitasi  orang  tersebut  dalam
01104|pasal 4” menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan
01105|delik formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan
01106|Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01107|
01108|dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
01109|menimbulkan  akibat.  Dan  persetujuan  Korban  perdagangan  orang  tidak
01110|menghalangi  penuntutan  tindak  pidana  tersebut.  Dengan  katan  lain
01111|persetujuan Korban tidak menjadi alasan penghapusan pidana;
01112|- Bahwa  berdasarkan  fakta  atau  kronologis  diatas  jika  dihubungkan
01113|dengan unsur-unsur pasal 2 ayat (1)  UU TPPO adalah :
01114|1.Unsur setiap orang;
01115|Bahwa  berdasarkan  kronologis  atau  fakta  bahwa  benar  sekitar  bulan
01116|Agustus 2024, di Kawaliwu Desa Sinar Hading, Kecamatan Lewolema,
01117|Kabupaten   Flores  Timur,  saudari  Benedita  Jedo  Ritan  yang  biasa
01118|dipanggil DITA RITAN, pulang dari Malaysia dan menceritakan ke Saksi
01119|Edwine Pria Ritan alias In Ritan dan Saksi Yulita Barek Liwun alias Ita
01120|Liwun bahwa “ tauke di sana (Malaysia) ada butuh pekerja kalau kalian
01121|mau  kesana  telepon  dan  kalau  kalian  tidak  mau  terserah,  dan  untuk
01122|gajinya dibayarkan dengan matauang Malaysia (Ringgit) nanti di tukar ke
01123|mata uang Indonesia sekitar tiga jutah lebih dan untuk pesyaratannya
01124|nanti  sampai  di  Nunukan  baru  di  urus  dokumen  (paspornya)  untuk
01125|biayanya  nanti  di  tanggung  sama  tauke,  setelah  masuk  kerja  baru  di
01126|potong atau di ganti” sehingga Saksi Edwine Pria Ritan alias In Ritan dan
01127|Saksi Yulita Barek Liwun alias Ita Liwun menghubungi Terdakwa Petrus
01128|Doni Liwun sekitar bulan September 2024 untuk diatur berangkat bekerja
01129|di  Malaysia  untuk  bekerja  sebagai  asisten  rumah  tangga.  Kemudian
01130|Terdakwa menghubungi istrinya untuk menanyakan ke taukenya ada tidak
01131|pekerjaan  lalu  istrinya  menjawab  ada  pekerjaan, setelah  itu  Terdakwa
01132|menyampaikan  ke  Saksi  EDWINE  PRIA RITA dan  Saksi  Yulita  Barek
01133|Liwun  ada  pekerjaan,  kemudian  menyiapkan  Kemudian  sekitar  bulan
01134|September 2024 Saksi Edwine Pria Ritan  alias In Ritan dan Saksi Yulita
01135|Barek  Liwun  alias  Ita  Liwun  menghubungi  Terdakwa  dengan
01136|menyampaikan minat dan berseia bekerja sebagai asisten rumah tangga
01137|atau  pembantu  rumah  tangga  di  Malaysia,  meminta  tolong  untuk
01138|menghubungi  saudari  BENDITA  JEDO  RITAN  alais  Dita  Ritan  atau
01139|majikannya  (TOKE)  menanyakan  masih  ada  lowongan  pekerjaan
01140|tersebut,  dan  majikan  menjawab  ada  pekerjan.  Kemudian  Terdakwa
01141|menyiapkan  ada  pekerjaan  dan  menyampaikan  untuk  dipersiapkan
01142|dokumen berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga
01143|(KK), akta  kelahiran dan akta  nika dan meminta izin atau persetujuan
01144|dari suami atau keluarga. Kemudian Terdakwa diminta tolong oleh Saksi
01145|Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01146|
01147|Edwine Pria Ritan dan Saksi Yulita Barek Liwun untuk membeli tiket KM
01148|LAMBELU dari Larantuka tujuan Nunukan dan akan di berangkatkan ke
01149|Malaysia Timur, lalu pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar
01150|jam  08.00  WITA  Terdakwa  bersama  Saksi  EDWINE  PERIA  RITAN,
01151|YULITA BAREK LIWU dan beberapa keluarga di barangkatkan dari Desa
01152|Sinar  Hading,  Kecamatan  Lewolema,  Kabupaten   Flores  Timur,  ke
01153|Pelabuhan  Larantuka  guna  untuk  menaiki  kapal  KM  LAMBELU  untuk
01154|berangkat ke Nunukan dan selanjutnya ke Malaysia Timur, maka yang
01155|dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Petrus Doni Liwun;
01156|2.Unsur  melakukan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01157|Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang;
01158|Terdakwa Petrus Doni Liwun melakukan perekrutan dengan menghubungi
01159|majikan  di  Malaysia  dan  menyiapkan  dokumen  yang  diperlukan  untuk
01160|keberangkatan Saksi Edwine Pria Ritan dan Saksi Yulita Barek Liwun.
01161|Proses ini mencakup unsur pengangkutan karena tersangka Petrus Liwun
01162|membantu  mereka  pergi  dari  Flores  Timur  menuju  pelabuhan  dan
01163|kemudian ke Malaysia;
01164|3.Unsur  Dengan  Ancaman  Kekerasan,  Penggunaan  Kekerasan,
01165|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01166|Kekuasaan;
01167|Dalam konteks ini, meskipun tidak ada indikasi kekerasan fisik, terdapat
01168|potensi penyalahgunaan posisi rentan. Saksi Edwine Pria Ritan dan Saksi
01169|Yulita Barek Liwun terjerat dalam utang untuk biaya keberangkatan, yang
01170|dapat dianggap sebagai bentuk pemanfaatan situasi mereka yang rentan;
01171|4.Unsur  Memberi  Bayaran  atau  Manfaat  Walaupun  Memperoleh
01172|Persetujuan dari Orang yang Memegang Kendali atas Orang Lain;
01173|Terdakwa Petrus Doni Liwun menyarankan Saksi Edwine Pria Ritan dan
01174|Saksi  Yulita  Barek  Liwun  untuk  meminjam  uang  demi  biaya
01175|keberangkatan. Meskipun ada persetujuan dari keluarga mereka, situasi
01176|keuangan yang mendesak dapat digunakan untuk mendalilkan adanya
01177|eksploitasi;
01178|5.Unsur Untuk Tujuan Mengeksploitasi Orang Tersebut di Wilayah Negara
01179|Republik Indonesia;
01180|Jika  tujuan  akhir  dari  pengangkutan  ini  adalah  untuk  mempekerjakan
01181|mereka dalam kondisi yang tidak sesuai atau eksploitatif, ini memenuhi
01182|unsur eksploitasi dalam pasal tersebut;
01183|Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01184|
01185|- Bahwa  Ahli  menerangkan  dan  memberikan  analisis  terhadap  Unsur
01186|Pasal 10 UU TPPO:
01187|1.Unsur Barang Siapa;
01188|Sekali  lagi, Terdakwa  Petrus  Doni  Liwun  memenuhi  unsur  ini  sebagai
01189|individu yang terlibat;
01190|2.Unsur yang Membantu atau Melakukan Percobaan untuk Melakukan
01191|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01192|Tindakan  Terdakwa  Petrus  Doni  Liwun  yang  membantu  pengaturan
01193|keberangkatan  dan  berkomunikasi  dengan  majikan  di  Malaysia  dapat
01194|dianggap sebagai bentuk bantuan dan/atau percobaan dalam melakukan
01195|tindak pidana perdagangan orang;
01196|- Bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya, perbuatan Terdakwa dapat
01197|dikategorikan  sebagai  tindakan  membantu  dalam  konteks  tindak  pidana
01198|perdagangan orang (TPPO). Dalam proses perekrutan dan pengangkutan
01199|korban,  yaitu  Saksi  Edwine  Pria  Ritan  dan  Saksi  Yulita  Barek  Liwun,
01200|Terdakwa terlibat aktif dengan menghubungkan mereka dengan majikan di
01201|Malaysia,  menyiapkan  dokumen  perjalanan,  serta  mengatur  tiket  untuk
01202|keberangkatan.  Tindakan  ini  menunjukkan  niat  untuk  mendukung  dan
01203|memfasilitasi perbuatan yang melanggar hukum. Sesuai dengan Pasal 10 UU
01204|No. 21 Tahun 2007, setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan
01205|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dipidana dengan
01206|sanksi yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Oleh karena itu, peran
01207|Terdakwa  dalam  memfasilitasi  proses  pengiriman  Korban  untuk  tujuan
01208|eksploitasi di luar negeri memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 10;
01209|
01210|Menimbang  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01211|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01212|- Bahwa  Terdakwa  pernah  memberikan  keterangan  di  Penyidik
01213|Kepolisian;
01214|- Bahwa  Terdakwa  saat  memberikan  keterangan  Saksi  tidak  dibawah
01215|tekanan atau diintimidasi oleh pihak mana pun;
01216|- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di kepolisian sudah benar;
01217|- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan sehubungan
01218|dengan tindak pidana perdagangan orang;
01219|- Bahwa  Terdakwa  memberikan  keterangan  terkait  dengan  gagalnya
01220|berangkat kedua Saksi Korban ke negara Malaysia tepatnya ke Malaysia
01221|Timur yakni Edwine Pria Ritan Alias In Ritan dan Yulita Barek Liwun Alias Ita
01222|Liwun karena di cegat oleh anggota Polisi pos KP3 Laut Flores Timur;
01223|Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01224|
01225|- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2024
01226|bertempat  di  Kawaliwu,  Desa  Sinar  Hading,  Kecamatan  Lewolema,
01227|Kabupaten  Flores Timur;
01228|- Bahwa  awalnya  istri  Terdakwa  bernama  Sdri.  Benedita  Jedo  Ritan
01229|pulang sekitar bulan Agustus 2024 dan menceritakan bahwa ”tauke di sana
01230|(Malaysia) ada butuh pekerja kalau kalian mau kesana telepon dan kalau
01231|kalian tidak mau terserah, dan untuk gajinya dibayarkan dengan mata uang
01232|Malaysia (Ringgit) nanti di tukar ke mata uang Indonesia sekitar tiga juta lebih
01233|dan untuk persyaratannya nanti sampai di Nunukan baru di urus dokumen
01234|dan paspornya untuk biayanya nanti di tanggung sama tauke, setelah masuk
01235|kerja baru di potong atau di ganti” sehingga Saksi Korban Edwine Pria Ritan
01236|Alias  In  Ritan  dan  Saksi  Korban  Yulita  Barek  Liwun  Alias  Lita  Liwun
01237|menghubungi Terdakwa sekitar bulan September 2024 untuk diatur berangkat
01238|bekerja di Malaysia;
01239|- Bahwa  Terdakwa  menerangkan  sekitar  bulan  Agustus  2024  istri
01240|Terdakwa pulang dari Malaysia dan Terdakwa tidak mengetahui dimana istri
01241|Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan dan
01242|Saksi  Korban  Yulita  Barek  Liwun  Alias  Ita  Liwun.  Dan  sekitar  bulan
01243|September 2024 Terdakwa di hubungi oleh Edwine Pria Ritan Alias In Ritan
01244|untuk menanyakan ke istri Terdakwa masih ada lowongan kerja untuk mereka
01245|dan Terdakwa menghubungi istrinya menanyakan ke majikannya di Malaysia
01246|dan di sampaikan ada pekerjaan lalu Terdakwa mengatakan ada pekerjaan di
01247|Malaysia  ke  Saksi  Korban  Edwine  Pria  Rita  Alias  In  Ritan,  kemudian
01248|Terdakwa sampaikan sudah mendapat izin dari suami, keluarga kalau tidak