01445|tahun, ayat (2) berbunyi : Termasuk Tindak Pidana perkosaan dimaksud pada
01446|ayat (1) meliputi perbuatan : huruf b. Persetubuhan dengan Anak, ayat (3)
01447|berbunyi  :  Dianggap  juga  melakukan  Tindak  Pidana  perkosaan,  jika  dalam
01448|keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara : a.
01449|memasukkan  alat  kelamin  kedalam  anus  atau  mulut  orang  lain,  ayat  (4)
01450|berbunyi : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
01451|(2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana
01452|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
01453|belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak
01454|kategori VII, ayat 11 berbunyi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
01455|sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dimana
01456|hal  tersebut  juga  dibenarkan  dan  tidak  dibantah  Anak  Berhadapan  dengan
01457|Hukum  kalau  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  ada  melakukan  perbuatan
01458|menarik kepala Anak Korban lalu memasukkan kemaluan (penis)nya ke mulut
01459|Anak  Korban  untuk  dihisap  oleh  Anak  Korban,  selanjutnya ada  mencoba
01460|memasukan  penisnya kedalam  vagina  Anak  Korban , kemudian  Anak
01461|Berhadapan  dengan  Hukum juga  ada  memasukan  jari  telunjuk  dan  jari
01462|
01463|tengahnya  kedalam  vagina  Anak  Korban  sambil  memegang  penisnya
01464|melakukan onani menggunakan tangannya sendiri sambil mencium bibir Anak
01465|Korban  sampai  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum mengeluarkan  sperma  di
01466|perutnya sendiri, begitu pula oleh karena apa yang dilakukan Anak Berhadapan
01467|dengan Hukum telah bersesuaian dengan  alat bukti dan barang bukti yang
01468|diajukan  dipersidangan,  m aka  Hakim  berpendapat  pembelaan  Anak
01469|Berhadapan dengan  Hukum  dan  atau Penasihat Hukumnya tersebut  sudah
01470|seharusnya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
01471|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  Hakim  tidak
01472|mendapat  keyakinan  kalau  Terdakwa  tidak  melakukan  tindak  pidana
01473|sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang RI
01474|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Jo.
01475|Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, oleh
01476|karena  itu  Hakim  berpendapat  Nota  Pembelaan  dan  Duplik  dari  Anak
01477|Berhadapan dengan Hukum dan atau Penasihat Hukumnya sebagaimana yang
01478|telah dipertimbangkan di atas bukanlah suatu alasan yang dapat diterima, maka
01479|untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim mengambil alih seluruh uraian
01480|pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan ini menjadi pertimbangan
01481|untuk menjawab Tuntutan dan Replik dari Penuntut Umum, Pembelaan dan
01482|Duplik dari  Anak Berhadapan dengan Hukum dan atau Penasihat Hukumnya,
01483|yang mana Hakim berkesimpulan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan
01484|dan  Duplik  dari  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dan  atau  Penasihat
01485|Hukumnya  yang  memohon  kehadapan  Hakim  untuk  menyatakan  Anak
01486|Berhadapan dengan Hukum  tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
01487|perkosaan  terhadap  Anak sebagaimana  diatur  dan  diancam  Pidana  dalam
01488|Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01489|Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026
01490|tentang Penyesuaian Pidana  sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut
01491|Umum tetapi  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  Terbukti  telah  melakukan
01492|perbuatan cabul dengan Anak Korban dengan cara bujuk rayu , oleh karena itu
01493|Nota  Pembelaan  dan  Duplik  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dan  atau
01494|Penasihat  Hukumnya  tidak  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut  dan  haruslah
01495|dikesampingkan;
01496|Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
01497|Untuk Sidang Peradilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo
01498|No. Register Litmas : LIT.A/Bapas Muara Bungo/V/2026/.... tanggal 13 Mei 2026
01499|yang ditandatangani Raden Abdul Rozak selaku Pembimbing Kemasyarakatan
01500|
01501|Pratama yang diketahui Kepala Kemenimipas, Hakim mempertimbangkannya
01502|sebagai berikut :
01503|Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian
01504|Kemasyarakatan  Untuk  Sidang  Peradilan  Anak  dari  Pembimbing
01505|Kemasyarakatan tersebut yang dari hasil pengamatan dan pengakuan serta
01506|kehidupan  sosial  Anak  yang  menjadi  latar  belakang  terjadinya  masalah
01507|diantaranya  :  1.  Anak  melakukan  tindak  pidana  karena  masih  kurangnya
01508|pengawasan  dari  orang  tua  dan  keluarganya  yang  kurang  memperhatikan
01509|pergaulan  dan  tingkah  laku  Anak,  2.  Anak  tidak  berfikir  panjang  tentang
01510|akibat/resiko  yang  bakal  dialami  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  akan
01511|berkonsekwensi  hukum  dikemudian  hari,  3.  Anak  melakukan  tidak  pidana
01512|karena masih muda dan hanya berfikir mendapat kepuasan nafsu sesaat tanpa
01513|memikirkan efeknya, dimana menurut Hakim kurangnya perhatian, kontrol dan
01514|pengawasan dari pihak orang tua terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum
01515|selain orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengenali lingkungan
01516|pergaulan Anak Berhadapan dengan Hukum juga menyebabkan orang tua Anak
01517|Berhadapan  dengan  Hukum  menjadi  lalai  dalam  melakukan  kontrol  juga
01518|pengawasan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  sedangkan  Anak
01519|Berhadapan  dengan  Hukum  belum  bisa  berfikir  panjang  kalau  apa  yang
01520|dilakukannya akan berkonsekwensi hukum dikemudian hari, begitu pula Hakim
01521|sependapat dengan Laporan  Hasil  Penelitian Kemasyarakatan  Untuk Sidang
01522|Peradilan  Anak  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut  yang  dalam
01523|Rekomendasinya demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya Anak dapat
01524|dibina  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  untuk  dididik  sesuai
01525|dengan tingkatan pendidikan, umur dan bakatnya sebagai upaya terakhir sesuai
01526|Pasal 3 huruf g Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01527|Peradilan Pidana Anak, dimana selain berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan
01528|(Litmas)  dan  Penilaian  Pembimbing  Kemasyarakatan  diantaranya  Anak
01529|dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain
01530|kerena lingkungan sosial, pergaulan dan kebiasaan buruk Anak, juga menurut
01531|Hakim kalau Anak Berhadapan dengan Hukum dibina di Lembaga Pembinaan
01532|Khusus Anak tentunya dapat dididik sesuai dengan tingkatan pendidikan, umur
01533|dan bakatnya dengan pertimbangan diantaranya kondisi orang tua dinilai tidak
01534|mampu  melakukan  pembinaan,  bimbingan  dan  pengawasan  terhadap  Anak
01535|Berhadapan dengan Hukum dan lingkungan masyarakat dinilai tidak kondusif
01536|bagi  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dalam  membantu,  membina,
01537|membimbing  dan  pengawasan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum,
01538|
01539|yang mana oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan korban
01540|dari pergaulannya sendiri karena kurangnya perhatian, kontrol dan pengawasan
01541|dari orang tua yang dilakukan oleh orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum
01542|sehingga baik dilingkungan rumahnya maupun terhadap lingkungan sekitarnya
01543|menyebabkan  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  terkontaminasi  dengan
01544|pergaulan-pergaulan  yang  tidak  baik  dan  melakukan  perbuatan-perbuatan
01545|melanggar hukum, hal ini terlihat pula bagaimana seorang Anak Berhadapan
01546|dengan  Hukum  yang  belum  waktunya  mengetahui  suatu  perbuatan  tindak
01547|pidana perkosaan dana tau kekerasan seksual tetapi telah berani dan berfikir
01548|untuk melakukannya dengan cara yang salah pula, maka Hakim menilai orang
01549|tua Anak Berhadapan dengan Hukum tidak bisa atau belum mampu mendidik
01550|Anak Berhadapan  dengan  Hukum dengan  baik  karena  Anak  Berhadapan
01551|dengan Hukum dibiarkan bergaul dilingkungan sekitar tanpa diawasi dengan
01552|baik  sehinga  dengan  pergaulan  yang  tidak  baik  Anak Berhadapan dengan
01553|Hukum rentan melakukan perbuatan pidana, maka  Hakim berpendapat  Anak
01554|Berhadapan  dengan  Hukum  perlu  pembinaan  di  Lembaga  Pembinanaan
01555|Khusus Anak, akan tetapi penjatuhan pidana jangan terlalu lama karena pidana
01556|terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum haruslah juga memperhatikan hal-
01557|hal  yang  terbaik  baginya  dan  pembinaan  Anak  di  Lembaga  Pembinanaan
01558|Khusus Anak  dalam waktu yang singkat perlu dilakukan untuk memperbaiki
01559|prilaku  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  ke  arah  yang  lebih  baik  agar
01560|menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri dan  tidak  mengulangi  tindak pidana
01561|yang  berfokus pada  pengembangan potensi diri, kemandirian, dan integrasi
01562|sosial  agar  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dapat  kembali  kemasyarakat
01563|dengan baik dan nantinya Anak Berhadapan dengan Hukum dapat mengetahui
01564|mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang  benar;
01565|Menimbang, bahwa  terhadap Permohonan Restitusi yang diajukan ibu
01566|Anak Korban tertanggal 29 Mei 2026, Hakim mempertimbangkannya sebagai
01567|berikut :
01568|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43
01569|Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban
01570|Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
01571|Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan
01572|Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dimana pada  Pasal 7 Peraturan
01573|Pemerintah tersebut Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban
01574|Tindak Pidana pada ayat (1) berbunyi Pengajuan permohonan Restitusi yang
01575|diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat diantaranya pada huruf
01576|
01577|d.  uraian  kerugian  yang  diderita;  dan pada  huruf  e.  besaran  atau  jumlah
01578|Restitusi, yang mana hal tersebut telah pula bersesuaian dengan Peraturan
01579|Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana pengajuan restitusi mencakup
01580|kelengkapan  administratif  dan  prosedural  yaitu  Permohonan  harus  dibuat
01581|tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  memuat identitas  korban  serta  rincian
01582|kerugian,  Pengajuannya  gratis  dan  dapat  dilakukan  melalui  Lembaga
01583|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Penyidik, Penuntut Umum, maupun
01584|langsung ke pengadilan, yang syaratnya diantaranya juga sehubungan dengan
01585|Rincian kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana, namun oleh karena
01586|Permohonan Restitusi yang diajukan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti untuk
01587|mengetahui uraian kerugian yang diderita  dan atau memperhitungkan besaran
01588|atau jumlah Restitusi walaupun telah dimintakan untuk dilengkapi tetapi tidak
01589|juga  diserahkan  dan  atau  diajukan,  begitu  pula  seharusnya  Permohonan
01590|Restitusi  yang  diajukan  haruslah  diajukan  kepada  Pengadilan  bukan
01591|menyerahkannya  kepada  Hakim  pemeriksa  perkara  dipersidangan  dimana
01592|setelah  diserahkan  kepada  Pengadilan  akan  diserahkan  kepada  Hakim
01593|pemeriksa perkara tersebut, maka Hakim berpendapat Permohonan Restitusi
01594|tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
01595|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01596|yang dapat menghapuskan pertanggung  jawaban pidana, baik sebagai alasan
01597|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Berhadapan dengan Hukum
01598|harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01599|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01600|mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
01601|pidana setimpal dengan kesalahannya;
01602|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang RI
01603|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
01604|menghendaki selain penjatuhan pidana penjara harus juga dikenakan pidana
01605|denda namun karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01606|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana meniadakan denda tersebut, maka
01607|pidana  denda  tidak  dikenakan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01608|dalam perkara ini;
01609|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  Berhadapan
01610|dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka
01611|masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya
01612|dari pidana yang dijatuhkan;
01613|
01614|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01615|ditahan dan penahanan terhadap  Anak Berhadapan dengan Hukum  dilandasi
01616|alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  Berhadapan  dengan
01617|Hukum tetap berada dalam tahanan;
01618|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01619|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
01620|1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna twilight black dengan No.
01621|Imei 867511056833.... dan No. Seri 588d.... milik Anak Berhadapan dengan
01622|Hukum;
01623|karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai
01624|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
01625|negara;
01626|2. 1 (satu) helai baju kaos anak berwarna merah terdapat tulisan D&G Me
01627|Proud And Con-Ceited dibagian depan milik Anak Korban;
01628|3. 1 (satu) helai celana training panjang anak berwarna abu-abu dengan list
01629|biru dibagian samping milik Anak Korban;
01630|4. 1 (satu) helai baju kaos garis-garis anak berwarna hitam putih milik Anak
01631|Korban;
01632|5. 1  (satu)  helai  celana  dalam  (kolor)  anak  berwarna  abu-abu  milik  Anak
01633|Korban;
01634|6. 1 (satu) helai bra anak berwarna hitam milik Anak Korban;
01635|7. 1  (satu)  helai  celana  pendek  anak  berwarna  hitam  bermerek  Adidas
01636|dibagian depan dengan list hijau dibagian samping milik Anak Korban;
01637|8. 1  (satu)  helai  celana  dalam  (kolor)  anak  berwama  merah  milik  Anak
01638|Korban;
01639|9. 1 (satu) helai bra anak berwarna pink dengan kombinasi putih milik Anak
01640|Korban;
01641|walaupun telah disita dari  Anak Korban  namun karena  tidak lagi diperlukan
01642|sebagai barang bukti dalam perkara ini juga apabila dikembalikan kepada Anak
01643|Korban menyebabkan Anak  Korban  akan  mengingat kembali  kejadian yang
01644|dialaminya sehingga akan menjadi trauma kembali, begitu pula dipersidangan
01645|Anak Korban dan orang tuanya menyatakan tidak menginginkan lagi barang
01646|bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01647|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak
01648|Berhadapan  dengan  Hukum,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu
01649|keadaan yang memberatkan dan yang meringankan  Anak Berhadapan dengan
01650|Hukum;
01651|
01652|Keadaan yang memberatkan :
01653|Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum menimbulkan trauma
01654|bagi Anak Korban;
01655|Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum membuat Anak Korban
01656|begitu  pula  orangtuanya  merasa  malu  dilingkungan  keluarga  dan
01657|masyarakat;
01658|Antara Anak Berhadapan dengan Hukum maupun keluarganya dan Anak
01659|Korban maupun keluarga Anak Korban belum berdamai;
01660|Keadaan yang meringankan :
01661|Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  berlaku  sopan  dipersidangan  dan
01662|menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
01663|Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  masih  berusia  muda  sehingga
01664|diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
01665|Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah dihukum;
01666|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01667|dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01668|Memperhatikan, Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun
01669|2023 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Jo. Undang-Undang  RI
01670|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana , Undang-Undang Republik
01671|Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  dan
01672|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun  2025 tentang  Hukum
01673|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01674|
01675|MENGADILI:
01676|1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum  tersebut di atas, terbukti
01677|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan  Dengan
01678|kekerasan melakukan tindak pidana perkosaan yang  dilakukan terhadap
01679|Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
01680|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum oleh
01681|karena  itu dengan  pidana  penjara  selama 5 ( lima) Tahun  di Lembaga
01682|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian  yang terletak di
01683|Jalan  Ness,  Desa  Sungai  Buluh,  Kecamatan  Muara  Bulian,  Kabupaten
01684|Batang Hari, Provinsi Jambi;
01685|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01686|Berhadapan  dengan  Hukum  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01687|dijatuhkan;
01688|
01689|4. Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;
01690|5. Menetapkan barang bukti berupa :
01691|1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna twilight black dengan
01692|No.  Imei  867511056833....  dan  No.  Seri  588d....  milik  Anak
01693|Berhadapan dengan Hukum;
01694|Dirampas untuk negara;
01695|2. 1 (satu) helai baju kaos anak berwarna merah terdapat tulisan D&G Me
01696|Proud And Con-Ceited dibagian depan milik Anak Korban;
01697|3. 1 (satu) helai celana training panjang anak berwarna abu-abu dengan
01698|list biru dibagian samping milik Anak Korban;
01699|4. 1 (satu) helai baju kaos garis-garis anak berwarna hitam putih milik
01700|Anak Korban;
01701|5. 1 (satu) helai celana dalam (kolor) anak berwarna abu-abu milik Anak
01702|Korban;
01703|6. 1 (satu) helai bra anak berwarna hitam milik Anak Korban;
01704|7. 1 (satu) helai celana pendek anak berwarna hitam bermerek Adidas
01705|dibagian depan dengan list hijau dibagian samping milik Anak Korban;
01706|8. 1 (satu) helai celana dalam (kolor) anak berwama merah milik Anak
01707|Korban;
01708|9. 1 (satu) helai bra anak berwarna pink dengan kombinasi putih milik
01709|Anak Korban;
01710|Dimusnahkan;
01711|6. Membebankan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya
01712|perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01713|
01714|Senin
01715|
01716|8 Juni 2026
01717|
01718|2026
01719|
01720|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, oleh Aries
01721|Kata Ginting, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, dan
01722|
01723|Ponia Liska , S.H.
01724|
01725|Panitera Pengganti,              Hakim,
01726|Ponia Liska, S.H. Aries Kata Ginting, S.H.