00475|- Bahwa  SAKSI 1 (KORBAN) tidak pernah berkomunikasi langsung dengan
00476|pelanggan, melainkan hanya menunggu arahan dari Terdakwa terkait waktu
00477|dan tempat pertemuan;
00478|- Bahwa  Terdakwa tidak membantah keterangan yang diberikan oleh para
00479|saksi dan menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan terhadap kesaksian
00480|mereka di persidangan;
00481|
00482|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00483|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan
00484|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
00485|Umum;
00486|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00487|dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 2
00488|Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
00489|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  atau  Kedua  Pasal  296
00490|KUHP, dimana dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat
00491|memilih  secara  langsung  salah  satu  pasal  yang  menurut  Majelis  Hakim
00492|perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-
00493|fakta  hukum  yang  diperoleh  selama  proses  persidangan,  sehingga  apabila
00494|dalam  pertimbangan  Majelis  Hakim  nantinya  Terdakwa  terbukti  melakukan
00495|perbuatan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  tidak  perlu  mempertimbangkan
00496|dakwaan Penuntut Umum lainnya;
00497|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00498|dengan  dakwaan  Alternatif  diatas,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
00499|memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan memilih langsung dakwaan
00500|
00501|alternatif  pertama  sebagai  dakwaan  yang  dinilai  lebih  mendekati  unsur
00502|perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
00503|Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007 T entang Pemberantasan Tindak Pidana
00504|Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00505|1. Setiap Orang;
00506|2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
00507|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,
00508|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00509|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00510|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00511|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00512|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
00513|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
00514|mempertimbangkannya sebagai berikut :
00515|Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;
00516|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
00517|ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban
00518|yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang
00519|dilakukannya;
00520|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  diajukan  TERDAKWA  dan
00521|setelah  diperiksa  identitas  Terdakwa,  sesuai  sebagaimana  tercantum  dalam
00522|Surat Dakwaan Penuntut Umum;
00523|Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan
00524|rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan
00525|jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik
00526|sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban
00527|atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;
00528|Menimbang,  bahwa  unsur  setiap  orang  menunjuk  kepada  pelaku
00529|perbuatan  yang  didakwakan  sehingga  harus  dapat  dibuktikan  Terdakwalah
00530|pelakunya  oleh  karena  itu  unsur  ini  tidak  dapat  dipertimbangkan  tersendiri
00531|melainkan  bersama-sama  dengan  unsur  yang  mengikutinya.  Unsur  “Setiap
00532|Orang” tersebut  akan  terpenuhi  bila  unsur  lainnya  telah  terpenuhi  dalam
00533|perbuatan Terdakwa;
00534|Ad.2. Unsur  melakukan  perbuatan  perekrutan,  pengangkutan,
00535|penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan
00536|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
00537|
00538|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00539|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberi
00540|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00541|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00542|mengeksploitasi  orang  tersebut  diwilayah  Negara  Republik
00543|Indonesia;
00544|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah
00545|satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan
00546|lagi dan dianggap telah terbukti;
00547|Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut perlu diketahui
00548|arti atau pengertian dari istilah sebagaimana dalam unsur ad.2 a quo yang akan
00549|dijelaskan sebagai berikut;
00550|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perekrutan berdasarkan
00551|Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
00552|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak,
00553|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
00554|komunitasnya.  Yang  dimaksud  dengan  pengangkutan menurut  Kamus
00555|Berbahasa Indonesia adalah perpindahan orang dan/barang dari satu tempat ke
00556|tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
00557|Pengertian  penampungan sebagaimana pada Kamus Besar Bahasa Indonsia
00558|adalah  proses,  cara,  perbuatan  menampung.  Yang  dimaksud  Pengiriman
00559|menurut  Pasal  1  poin  10  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00560|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan
00561|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
00562|Yang  dimaksud  dengan  pemindahan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonsia
00563|adalah beralih atau bertukar tempat. Selanjutnya pengertian dari  penerimaan
00564|adalah persetujuan seseorang terhadap realitas suatu situasi, mengakui suatu
00565|proses atau kondisi, atau sambutan dan rasa memiliki yang positif, bantuan dan
00566|dukungan atau seseorang menyetujui sesuatu;
00567|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 12 Undang-undang Nomor
00568|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00569|yang dimaksud dengan  ancaman kekerasan  adalah setiap perbuatan secara
00570|melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
00571|baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut
00572|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang.  Penculikan  menurut  Kamus
00573|Besar  Bahasa  Indonsia  adalah  penyimpangan  yang  melanggar  hukum  dan
00574|
00575|pengurungan  seseorang  terhadap  kehendaknya.  Yang  dimaksud  dengan
00576|penyekapan adalah  proses,  cara,  perbuatan  menyekap.  Pemalsuan adalah
00577|proses, cara, perbuatan  memalsu. Yang dimaksud dengan  penipuan  adalah
00578|perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
00579|dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu  ataupun  serangkaian
00580|kebohongan. Yang dimaksud dengan  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi
00581|rentan adalah situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat
00582|diterima kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Pengertian
00583|penjeratan utang  menurut Pasal 1 poin 15  Undang-undang No mor 21 Tahun
00584|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah
00585|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00586|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00587|tanggung  jawabnya,  atau  jasa  pribadinya  sebagai  bentuk  pelunasan  utang.
00588|Yang dimaksud dengan  memberi bayaran  disamakan dengan arti  upah yaitu
00589|memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah
00590|untuk  mengerjakan  suatu  pekerjaan  tertentu  dan  bayaran  yang  diberikan
00591|menurut perjanjian yang telah disepakati. Yang dimaksud pengertian  manfaat
00592|sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah guna atau faedah,
00593|laba atau untung;
00594|Menimbang, bahwa  Pasal 1 poin 7  Undang-undang No mor 21 Tahun
00595|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan
00596|yang  dimaksud  dengan  eksploitasi adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
00597|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
00598|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00599|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
00600|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
00601|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
00602|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
00603|Menimbang  bahwa  pada  tanggal  3  November  2024,  Satgas  TPPO
00604|melakukan operasi di Hotel Horison sekitar pukul 23.50 WITA dan mendapati
00605|Terdakwa  sedang  menunggu  di  lobi  setelah  mengatur  transaksi  prostitusi
00606|dengan pelanggan;
00607|Menimbang  b ahwa  pada  tanggal  03  November  2024  Terdakwa
00608|perdagangkan SAKSI 1 (KORBAN)  kepada seseorang bernama Ulal. Terdakwa
00609|mendapatkan  pesan  WA dari  seseorang  bernama  Ulal  untuk  menanyakan
00610|kesediaan perempuan yang dapat memberikan pelayanan prostitusi kemudian
00611|
00612|Terdakwa  menghubungi  SAKSI  1  (KORBAN)   via  chat  dan  menyampaikan
00613|bahwa  ada  calon  pelanggan  yang  hendak  Booking  Out  (BO)  lalu  SAKSI  1
00614|(KORBAN)  datang lalu diantar dengan Terdakwa menuju ke kamar nomor 202;
00615|Menimbang bahwa kemudian Terdakwa turun ke Lobby dan ada orang
00616|yang  menyerahkan  uang  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  untuk
00617|Terdakwa  sejumlah  Rp400.000,00  (empat  ratus  ribu  rupiah)  sebagai  upah
00618|prostitusi  atau  biaya  jasa  yang  menjalankan  perbuatannya  menghubungkan
00619|pelanggan  dengan  SAKSI  1  (KORBAN)   melalui  komunikasi  digital,  yakni
00620|melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp;
00621|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  menghubungkan
00622|pelanggan  dengan  SAKSI  1  (KORBAN)  ,  Majelis  Hakim  berpendapat  hal
00623|tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  memberi  manfaat  bagi  SAKSI  1
00624|(KORBAN)   untuk  bertemu  pelanggannya  sehingga  telah  terjadi  praktik
00625|prostitusi yang bertujuan untuk mengeksploitasi SAKSI 1 (KORBAN)  sehingga
00626|Terdakwa mendapat keuntungan atau upah. Oleh karena itu, Majelis Hakim
00627|berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;
00628|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
00629|maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
00630|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  2  Ayat  (1)
00631|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00632|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00633|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
00634|didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
00635|Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat
00636|Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dalam  Pasal 2 Ayat
00637|(1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
00638|Pidana Perdagangan Orang memiliki frasa yang tidak terpenuhi sesuai dengan
00639|perbuatan Terdakwa;
00640|Menimbang,  bahwa  terhadap  nota  pembelaan  Terdakwa  yang
00641|disampaikan  melalui  Penasihat  Hukumnya  tersebut,  setelah  memperhatikan
00642|fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai
00643|berikut:
00644|- Bahwa  unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang
00645|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00646|Perdagangan  Orang adalah  bersifat  alternatif  sehingga  apabila  salah
00647|
00648|satu  sub  unsur  telah  terbukti  maka  sub  unsur  yang  lain  tidak  perlu
00649|dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;
00650|- Bahwa  unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang
00651|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00652|Perdagangan Orang adalah Pasal yang menganut asas  Lex Spesialis
00653|yaitu asas hukum yang menganut sifat preferensi bahwa aturan yang
00654|bersifat khusus harus didahulukan keberlakuannya yang dalam perkara
00655|ini dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, maka Majelis
00656|Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
00657|mengarah  pada  unsur-unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)
00658|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
00659|Pidana  Perdagangan  Orang  sehingga  pemberlakuannya  haruslah
00660|didahulukan;
00661|- Bahwa Majelis Hakim berpandangan dengan tetap memperhatikan fakta
00662|persidangan  mengenai  upaya  eksploitasi  dalam  Tindak  Pidana
00663|Peragangan  Orang  tidak  dapat  ditafsirkan  terbatas  berupa  ancaman
00664|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00665|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
00666|penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
00667|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
00668|lain, melainkan juga harus diinterpretasikan lebih luas dan menyeluruh
00669|yaitu melihat pula adanya ketergantungan ekonomi SAKSI 1 (KORBAN)
00670|ataupun manipulasi sosial oleh Terdakwa. Meskipun SAKSI 1 (KORBAN)
00671|secara sadar menawarkan jasanya, namun  SAKSI 1 (KORBAN)  tetap
00672|berada  dalam  sistem  yang  dikendalikan  oleh  Terdakwa,  dimana
00673|Terdakwa memiliki jaringan, mencari pelanggan, dan mengatur transaksi,
00674|sehingga  Terdakwa  bukan  sekadar  perantara  tetapi  turut  andil  dalam
00675|aktivitas yang memperdagangkan orang untuk kemudian mendapatkan
00676|bagian keuntungan secara sistematis dari aktivitas SAKSI 1 (KORBAN) ;
00677|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  diatas  dengan
00678|demikian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak
00679|cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;
00680|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00681|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00682|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00683|dijatuhkan;
00684|
00685|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00686|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00687|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00688|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00689|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00690|Menimbang bahwa  terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kemasan
00691|berisi  3  buah  kondom  karet  merk  Sutra  berwarna  merah  yang  mana  di
00692|persidangan  telah  diperoleh  fakta  hukum  jika  barang-barang  bukti  tersebut
00693|adalah bentuk serta sarana yang digunakan dari kejahatan ini, maka terhadap
00694|barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dimusnahkan;
00695|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  20  lembar  mata  uang
00696|Rp100.000 dengan total Rp2.000.000. (dua juta rupiah) yang merupakan hasil
00697|dari kejahatan dan 1 (satu) Unit alat komunikasi telepon genggam merk Iphone
00698|tipe 11 Berwarna Putih yang mana di persidangan telah diperoleh fakta hukum
00699|jika handphone tersebut adalah milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan
00700|pelanggan dan SAKSI 1 (KORBAN) tentunya dapat pula dinilai sebagai suatu
00701|sarana dalam melakukan kejahatannya adalah mempunyai nilai ekonomis maka
00702|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00703|  Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00704|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00705|yang meringankan Terdakwa;
00706|Keadaan  yang  memberatkan:
00707|- Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam
00708|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
00709|Keadaan yang meringankan:
00710|- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
00711|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
00712|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00713|Memperhatikan,  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
00714|2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-
00715|undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00716|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00717|
00718|MENGADILI:
00719|
00720|1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00721|melakukan  tindak  pidana  “perdagangan  orang”  sebagaimana   dalam
00722|Dakwaan alternatif Pertama;
00723|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00724|penjara  selama  3  (tiga)  Tahun  dan  denda  terhadap  terdakwa  sejumlah
00725|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  apabila  denda  tidak
00726|dibayar maka diganti dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
00727|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00728|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00729|4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00730|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00731|- 1  (satu)  kemasan berisi 3 buah  kondom  karet merek  sutra berwarna
00732|merah;
00733|Dirampas untuk dimusnahkan
00734|- 20 lembar mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
00735|- 1 (satu) unit alat komunikasi telepon gengam merk iphone tipe 11 warna
00736|putih;
00737|Dirampas untuk negara.
00738|6. Membebankan kepada  Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
00739|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00740|
00741|Rabu
00742|
00743|19 Maret 2025
00744|
00745|2025
00746|
00747|Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami,
00748|Arya  Putra  Negara  Kutawaringin,  S.H.,  M.H., sebagai  Hakim  Ketua,  Wahyu
00749|Bintoro, S.H, Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
00750|
00751|Enteng, SH
00752|
00753|       Hakim Anggota,       Hakim Ketua,
00754|   Ttd.- Ttd.-
00755|    Wahyu Bintoro, S.H.           Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.
00756|   Ttd.-
00757|Hans Prayugotama, S.H.
00758|
00759|Panitera Pengganti,
00760|Ttd.-
00761|Enteng, S.H.