00473|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00474|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00475|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00476|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00477|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
00478|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
00479|mempertimbangkannya sebagai berikut :
00480|Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;
00481|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
00482|ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban
00483|yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang
00484|dilakukannya;
00485|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  diajukan  TERDAKWA  dan
00486|setelah  diperiksa  identitas  Terdakwa,  sesuai  sebagaimana  tercantum  dalam
00487|Surat Dakwaan Penuntut Umum;
00488|Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan
00489|rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan
00490|jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik
00491|sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban
00492|atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;
00493|Menimbang,  bahwa  unsur  setiap  orang  menunjuk  kepada  pelaku
00494|perbuatan  yang  didakwakan  sehingga  harus  dapat  dibuktikan  Terdakwalah
00495|pelakunya  oleh  karena  itu  unsur  ini  tidak  dapat  dipertimbangkan  tersendiri
00496|melainkan  bersama-sama  dengan  unsur  yang  mengikutinya.  Unsur  “Setiap
00497|Orang” tersebut  akan  terpenuhi  bila  unsur  lainnya  telah  terpenuhi  dalam
00498|perbuatan Terdakwa;
00499|Ad.2. Unsur  melakukan  perbuatan  perekrutan,  pengangkutan,
00500|penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau  penerimaan
00501|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
00502|
00503|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00504|kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberi
00505|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00506|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00507|mengeksploitasi  orang  tersebut  diwilayah  Negara  Republik
00508|Indonesia;
00509|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah
00510|satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan
00511|lagi dan dianggap telah terbukti;
00512|Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut perlu diketahui
00513|arti atau pengertian dari istilah sebagaimana dalam unsur ad.2 a quo yang akan
00514|dijelaskan sebagai berikut;
00515|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perekrutan berdasarkan
00516|Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
00517|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak,
00518|mengumpulkan,  membawa,  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
00519|komunitasnya.  Yang  dimaksud  dengan  pengangkutan menurut  Kamus
00520|Berbahasa Indonesia adalah perpindahan orang dan/barang dari satu tempat ke
00521|tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
00522|Pengertian  penampungan sebagaimana pada Kamus Besar Bahasa Indonsia
00523|adalah  proses,  cara,  perbuatan  menampung.  Yang  dimaksud  Pengiriman
00524|menurut  Pasal  1  poin  10  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00525|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  tindakan
00526|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
00527|Yang  dimaksud  dengan  pemindahan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonsia
00528|adalah beralih atau bertukar tempat. Selanjutnya pengertian dari  penerimaan
00529|adalah persetujuan seseorang terhadap realitas suatu situasi, mengakui suatu
00530|proses atau kondisi, atau sambutan dan rasa memiliki yang positif, bantuan dan
00531|dukungan atau seseorang menyetujui sesuatu;
00532|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 12 Undang-undang Nomor
00533|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00534|yang dimaksud dengan  ancaman kekerasan  adalah setiap perbuatan secara
00535|melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh,
00536|baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut
00537|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  seseorang.  Penculikan  menurut  Kamus
00538|Besar  Bahasa  Indonsia  adalah  penyimpangan  yang  melanggar  hukum  dan
00539|
00540|pengurungan  seseorang  terhadap  kehendaknya.  Yang  dimaksud  dengan
00541|penyekapan adalah  proses,  cara,  perbuatan  menyekap.  Pemalsuan adalah
00542|proses, cara, perbuatan  memalsu. Yang dimaksud dengan  penipuan  adalah
00543|perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
00544|dengan  memakai  nama  palsu  atau  martabat  palsu  ataupun  serangkaian
00545|kebohongan. Yang dimaksud dengan  penyalahgunaan kekuasaan  atau  posisi
00546|rentan adalah situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan atau yang dapat
00547|diterima kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi. Pengertian
00548|penjeratan utang  menurut Pasal 1 poin 15  Undang-undang No mor 21 Tahun
00549|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah
00550|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00551|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00552|tanggung  jawabnya,  atau  jasa  pribadinya  sebagai  bentuk  pelunasan  utang.
00553|Yang dimaksud dengan  memberi bayaran  disamakan dengan arti  upah yaitu
00554|memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah
00555|untuk  mengerjakan  suatu  pekerjaan  tertentu  dan  bayaran  yang  diberikan
00556|menurut perjanjian yang telah disepakati. Yang dimaksud pengertian  manfaat
00557|sebagaimana Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah guna atau faedah,
00558|laba atau untung;
00559|Menimbang, bahwa  Pasal 1 poin 7  Undang-undang No mor 21 Tahun
00560|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menerangkan
00561|yang  dimaksud  dengan  eksploitasi adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
00562|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
00563|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00564|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
00565|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
00566|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
00567|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
00568|Menimbang  bahwa  pada  tanggal  3  November  2024,  Satgas  TPPO
00569|melakukan operasi di Hotel Horison sekitar pukul 23.50 WITA dan mendapati
00570|Terdakwa  sedang  menunggu  di  lobi  setelah  mengatur  transaksi  prostitusi
00571|dengan pelanggan;
00572|Menimbang  b ahwa  pada  tanggal  03  November  2024  Terdakwa
00573|perdagangkan SAKSI 1 (KORBAN)  kepada seseorang bernama Ulal. Terdakwa
00574|mendapatkan  pesan  WA dari  seseorang  bernama  Ulal  untuk  menanyakan
00575|kesediaan perempuan yang dapat memberikan pelayanan prostitusi kemudian
00576|
00577|Terdakwa  menghubungi  SAKSI  1  (KORBAN)   via  chat  dan  menyampaikan
00578|bahwa  ada  calon  pelanggan  yang  hendak  Booking  Out  (BO)  lalu  SAKSI  1
00579|(KORBAN)  datang lalu diantar dengan Terdakwa menuju ke kamar nomor 202;
00580|Menimbang bahwa kemudian Terdakwa turun ke Lobby dan ada orang
00581|yang  menyerahkan  uang  sejumlah  Rp2.000.000,00  (dua  juta  rupiah)  untuk
00582|Terdakwa  sejumlah  Rp400.000,00  (empat  ratus  ribu  rupiah)  sebagai  upah
00583|prostitusi  atau  biaya  jasa  yang  menjalankan  perbuatannya  menghubungkan
00584|pelanggan  dengan  SAKSI  1  (KORBAN)   melalui  komunikasi  digital,  yakni
00585|melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp;
00586|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  menghubungkan
00587|pelanggan  dengan  SAKSI  1  (KORBAN)  ,  Majelis  Hakim  berpendapat  hal
00588|tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  memberi  manfaat  bagi  SAKSI  1
00589|(KORBAN)   untuk  bertemu  pelanggannya  sehingga  telah  terjadi  praktik
00590|prostitusi yang bertujuan untuk mengeksploitasi SAKSI 1 (KORBAN)  sehingga
00591|Terdakwa mendapat keuntungan atau upah. Oleh karena itu, Majelis Hakim
00592|berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;
00593|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
00594|maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;
00595|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  2  Ayat  (1)
00596|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00597|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00598|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
00599|didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
00600|Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat
00601|Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dalam  Pasal 2 Ayat
00602|(1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
00603|Pidana Perdagangan Orang memiliki frasa yang tidak terpenuhi sesuai dengan
00604|perbuatan Terdakwa;
00605|Menimbang,  bahwa  terhadap  nota  pembelaan  Terdakwa  yang
00606|disampaikan  melalui  Penasihat  Hukumnya  tersebut,  setelah  memperhatikan
00607|fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai
00608|berikut:
00609|- Bahwa  unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang
00610|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00611|Perdagangan  Orang adalah  bersifat  alternatif  sehingga  apabila  salah
00612|
00613|satu  sub  unsur  telah  terbukti  maka  sub  unsur  yang  lain  tidak  perlu
00614|dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;
00615|- Bahwa  unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-Undang
00616|Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00617|Perdagangan Orang adalah Pasal yang menganut asas  Lex Spesialis
00618|yaitu asas hukum yang menganut sifat preferensi bahwa aturan yang
00619|bersifat khusus harus didahulukan keberlakuannya yang dalam perkara
00620|ini dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, maka Majelis
00621|Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
00622|mengarah  pada  unsur-unsur  yang  termuat  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)
00623|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
00624|Pidana  Perdagangan  Orang  sehingga  pemberlakuannya  haruslah
00625|didahulukan;
00626|- Bahwa Majelis Hakim berpandangan dengan tetap memperhatikan fakta
00627|persidangan  mengenai  upaya  eksploitasi  dalam  Tindak  Pidana
00628|Peragangan  Orang  tidak  dapat  ditafsirkan  terbatas  berupa  ancaman
00629|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00630|pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
00631|penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun
00632|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
00633|lain, melainkan juga harus diinterpretasikan lebih luas dan menyeluruh
00634|yaitu melihat pula adanya ketergantungan ekonomi SAKSI 1 (KORBAN)
00635|ataupun manipulasi sosial oleh Terdakwa. Meskipun SAKSI 1 (KORBAN)
00636|secara sadar menawarkan jasanya, namun  SAKSI 1 (KORBAN)  tetap
00637|berada  dalam  sistem  yang  dikendalikan  oleh  Terdakwa,  dimana
00638|Terdakwa memiliki jaringan, mencari pelanggan, dan mengatur transaksi,
00639|sehingga  Terdakwa  bukan  sekadar  perantara  tetapi  turut  andil  dalam
00640|aktivitas yang memperdagangkan orang untuk kemudian mendapatkan
00641|bagian keuntungan secara sistematis dari aktivitas SAKSI 1 (KORBAN) ;
00642|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  diatas  dengan
00643|demikian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak
00644|cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;
00645|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00646|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00647|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00648|dijatuhkan;
00649|
00650|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00651|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00652|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00653|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00654|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00655|Menimbang bahwa  terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Kemasan
00656|berisi  3  buah  kondom  karet  merk  Sutra  berwarna  merah  yang  mana  di
00657|persidangan  telah  diperoleh  fakta  hukum  jika  barang-barang  bukti  tersebut
00658|adalah bentuk serta sarana yang digunakan dari kejahatan ini, maka terhadap
00659|barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dimusnahkan;
00660|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  20  lembar  mata  uang
00661|Rp100.000 dengan total Rp2.000.000. (dua juta rupiah) yang merupakan hasil
00662|dari kejahatan dan 1 (satu) Unit alat komunikasi telepon genggam merk Iphone
00663|tipe 11 Berwarna Putih yang mana di persidangan telah diperoleh fakta hukum
00664|jika handphone tersebut adalah milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan
00665|pelanggan dan SAKSI 1 (KORBAN) tentunya dapat pula dinilai sebagai suatu
00666|sarana dalam melakukan kejahatannya adalah mempunyai nilai ekonomis maka
00667|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00668|  Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
00669|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00670|yang meringankan Terdakwa;
00671|Keadaan  yang  memberatkan:
00672|- Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  program  pemerintah  dalam
00673|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
00674|Keadaan yang meringankan:
00675|- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
00676|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
00677|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00678|
00679|MENGADILI:
00680|
00681|1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00682|melakukan  tindak  pidana  “perdagangan  orang”  sebagaimana   dalam
00683|Dakwaan alternatif Pertama;
00684|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
00685|penjara  selama  3  (tiga)  Tahun  dan  denda  terhadap  terdakwa  sejumlah
00686|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  apabila  denda  tidak
00687|dibayar maka diganti dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
00688|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00689|terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00690|4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00691|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00692|- 1  (satu)  kemasan berisi 3 buah  kondom  karet merek  sutra berwarna
00693|merah;
00694|Dirampas untuk dimusnahkan
00695|- 20 lembar mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
00696|- 1 (satu) unit alat komunikasi telepon gengam merk iphone tipe 11 warna
00697|putih;
00698|Dirampas untuk negara.
00699|6. Membebankan kepada  Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
00700|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00701|
00702|Rabu
00703|
00704|19 Maret 2025
00705|
00706|2025
00707|
00708|Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami,
00709|Arya  Putra  Negara  Kutawaringin,  S.H.,  M.H., sebagai  Hakim  Ketua,  Wahyu
00710|Bintoro, S.H, Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
00711|
00712|Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
00713|dibantu oleh Enteng, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari,
00714|
00715|       Hakim Anggota,       Hakim Ketua,
00716|   Ttd.- Ttd.-
00717|    Wahyu Bintoro, S.H.           Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.
00718|   Ttd.-
00719|Hans Prayugotama, S.H.
00720|
00721|Panitera Pengganti,
00722|Ttd.-
00723|Enteng, S.H.