01694|karena  sebagai  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum,  oleh  karena  itu  Hakim
01695|berpendapat pembelaan Anak Berhadapan dengan Hukum dan atau Penasihat
01696|Hukumnya tersebut sudah seharusnya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
01697|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Anak  Berhadapan  dengan
01698|Hukum dana tau Penasihat Hukumnya pada huruf B yaitu  Keterangan Saksi
01699|Anak Korban adalah keterangan Saksi yang berdiri sendiri yang tidak didukung
01700|oleh alat bukti yang lain, sehingga keterangan yang demikian patutlah untuk
01701|dikesampingkan terkhusus yang tidak terbukti dan tidak bersesuaian dengan
01702|fakta  yang  terungkap  di  dalam  persidangan,  dan  huruf  C  yaitu  Tidak  ada
01703|keterangan  Saksi  lainnya  yang  mengarah  kepada  Anak  yang  Berhadapan
01704|
01705|dengan  Hukum  adalah  sebagai  pelaku  pemerkosaan  atau  perkosaan, yang
01706|mana perkosaan dalam artian secara umum menurut Kamus Besar Bahasa
01707|Indonesia  adalah  menundukkan  dengan  kekerasan;  memaksa  dengan
01708|kekerasan;  menggagahi,  namun  di  dalam  fakta  persidangan  tidak  terbukti
01709|pemerkosaan telah terjadi, melainkan adalah perbuatan yang dilakukan dengan
01710|cara bujuk rayu, serta huruf D yaitu Terhadap Bukti Surat  Visum Et Repetum
01711|dari Rumah Sakit Melati Nomor: ..../RSM/IV/2026, tanggal 30 April 2026 yang
01712|dilakukan Pemeriksaan  oleh dr. Luthfi  Alfiansyah  SpOG menerangkan telah
01713|dilakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan Kesimpulan Terdapat luka
01714|robekan akibat benda tumpul di selaput dara arah jam sembilan, jam dua belas,
01715|jam  tiga  dan  jam  enam, tidaklah  berhubungan  dengan  perbuatan  Anak
01716|sebagaimana  yang  terungkap  dalam  persidangan,  karena  tidak  terjadi
01717|perbuatan persetubuhan atau memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat
01718|kelamin korban, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
01719|Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak Berhadapan dengan
01720|Hukum  telah memenuhi ketentuan  Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023
01721|tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Bagian Ketiga Perkosaan
01722|Pasal  473  ayat  (1)  berbunyi  :  Setiap  Orang  yang  dengan  Kekerasan  atau
01723|Ancaman  Kekerasan  memaksa  bersetubuh  dengannya,  dipidana  karena
01724|melakukan  perkosaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)
01725|tahun, ayat (2) berbunyi : Termasuk Tindak Pidana perkosaan dimaksud pada
01726|ayat (1) meliputi perbuatan : huruf b. Persetubuhan dengan Anak, ayat (3)
01727|berbunyi  :  Dianggap  juga  melakukan  Tindak  Pidana  perkosaan,  jika  dalam
01728|keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara : a.
01729|memasukkan  alat  kelamin  kedalam  anus  atau  mulut  orang  lain,  ayat  (4)
01730|berbunyi : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
01731|(2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana
01732|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
01733|belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak
01734|kategori VII, ayat 11 berbunyi : Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
01735|sampai dengan ayat (10) merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dimana
01736|hal  tersebut  juga  dibenarkan  dan  tidak  dibantah  Anak  Berhadapan  dengan
01737|Hukum  kalau  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  ada  melakukan  perbuatan
01738|menarik kepala Anak Korban lalu memasukkan kemaluan (penis)nya ke mulut
01739|Anak  Korban  untuk  dihisap  oleh  Anak  Korban,  selanjutnya ada  mencoba
01740|memasukan  penisnya kedalam  vagina  Anak  Korban , kemudian  Anak
01741|Berhadapan  dengan  Hukum juga  ada  memasukan  jari  telunjuk  dan  jari
01742|
01743|tengahnya  kedalam  vagina  Anak  Korban  sambil  memegang  penisnya
01744|melakukan onani menggunakan tangannya sendiri sambil mencium bibir Anak
01745|Korban  sampai  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum mengeluarkan  sperma  di
01746|perutnya sendiri, begitu pula oleh karena apa yang dilakukan Anak Berhadapan
01747|dengan Hukum telah bersesuaian dengan  alat bukti dan barang bukti yang
01748|diajukan  dipersidangan,  m aka  Hakim  berpendapat  pembelaan  Anak
01749|Berhadapan dengan  Hukum  dan  atau Penasihat Hukumnya tersebut  sudah
01750|seharusnya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
01751|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  Hakim  tidak
01752|mendapat  keyakinan  kalau  Terdakwa  tidak  melakukan  tindak  pidana
01753|sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang RI
01754|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Jo.
01755|Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, oleh
01756|karena  itu  Hakim  berpendapat  Nota  Pembelaan  dan  Duplik  dari  Anak
01757|Berhadapan dengan Hukum dan atau Penasihat Hukumnya sebagaimana yang
01758|telah dipertimbangkan di atas bukanlah suatu alasan yang dapat diterima, maka
01759|untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim mengambil alih seluruh uraian
01760|pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan ini menjadi pertimbangan
01761|untuk menjawab Tuntutan dan Replik dari Penuntut Umum, Pembelaan dan
01762|Duplik dari  Anak Berhadapan dengan Hukum dan atau Penasihat Hukumnya,
01763|yang mana Hakim berkesimpulan tidak sependapat dengan Nota Pembelaan
01764|dan  Duplik  dari  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dan  atau  Penasihat
01765|Hukumnya  yang  memohon  kehadapan  Hakim  untuk  menyatakan  Anak
01766|Berhadapan dengan Hukum  tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
01767|perkosaan  terhadap  Anak sebagaimana  diatur  dan  diancam  Pidana  dalam
01768|Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
01769|Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026
01770|tentang Penyesuaian Pidana  sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut
01771|Umum tetapi  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  Terbukti  telah  melakukan
01772|perbuatan cabul dengan Anak Korban dengan cara bujuk rayu , oleh karena itu
01773|Nota  Pembelaan  dan  Duplik  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dan  atau
01774|Penasihat  Hukumnya  tidak  perlu  dipertimbangkan  lebih  lanjut  dan  haruslah
01775|dikesampingkan;
01776|Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
01777|Untuk Sidang Peradilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Bungo
01778|No. Register Litmas : LIT.A/Bapas Muara Bungo/V/2026/.... tanggal 13 Mei 2026
01779|yang ditandatangani Raden Abdul Rozak selaku Pembimbing Kemasyarakatan
01780|
01781|Pratama yang diketahui Kepala Kemenimipas, Hakim mempertimbangkannya
01782|sebagai berikut :
01783|Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Laporan Hasil Penelitian
01784|Kemasyarakatan  Untuk  Sidang  Peradilan  Anak  dari  Pembimbing
01785|Kemasyarakatan tersebut yang dari hasil pengamatan dan pengakuan serta
01786|kehidupan  sosial  Anak  yang  menjadi  latar  belakang  terjadinya  masalah
01787|diantaranya  :  1.  Anak  melakukan  tindak  pidana  karena  masih  kurangnya
01788|pengawasan  dari  orang  tua  dan  keluarganya  yang  kurang  memperhatikan
01789|pergaulan  dan  tingkah  laku  Anak,  2.  Anak  tidak  berfikir  panjang  tentang
01790|akibat/resiko  yang  bakal  dialami  atas  perbuatan  yang  dilakukannya  akan
01791|berkonsekwensi  hukum  dikemudian  hari,  3.  Anak  melakukan  tidak  pidana
01792|karena masih muda dan hanya berfikir mendapat kepuasan nafsu sesaat tanpa
01793|memikirkan efeknya, dimana menurut Hakim kurangnya perhatian, kontrol dan
01794|pengawasan dari pihak orang tua terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum
01795|selain orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengenali lingkungan
01796|pergaulan Anak Berhadapan dengan Hukum juga menyebabkan orang tua Anak
01797|Berhadapan  dengan  Hukum  menjadi  lalai  dalam  melakukan  kontrol  juga
01798|pengawasan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  sedangkan  Anak
01799|Berhadapan  dengan  Hukum  belum  bisa  berfikir  panjang  kalau  apa  yang
01800|dilakukannya akan berkonsekwensi hukum dikemudian hari, begitu pula Hakim
01801|sependapat dengan Laporan  Hasil  Penelitian Kemasyarakatan  Untuk Sidang
01802|Peradilan  Anak  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut  yang  dalam
01803|Rekomendasinya demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya Anak dapat
01804|dibina  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  untuk  dididik  sesuai
01805|dengan tingkatan pendidikan, umur dan bakatnya sebagai upaya terakhir sesuai
01806|Pasal 3 huruf g Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01807|Peradilan Pidana Anak, dimana selain berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan
01808|(Litmas)  dan  Penilaian  Pembimbing  Kemasyarakatan  diantaranya  Anak
01809|dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain
01810|kerena lingkungan sosial, pergaulan dan kebiasaan buruk Anak, juga menurut
01811|Hakim kalau Anak Berhadapan dengan Hukum dibina di Lembaga Pembinaan
01812|Khusus Anak tentunya dapat dididik sesuai dengan tingkatan pendidikan, umur
01813|dan bakatnya dengan pertimbangan diantaranya kondisi orang tua dinilai tidak
01814|mampu  melakukan  pembinaan,  bimbingan  dan  pengawasan  terhadap  Anak
01815|Berhadapan dengan Hukum dan lingkungan masyarakat dinilai tidak kondusif
01816|bagi  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dalam  membantu,  membina,
01817|membimbing  dan  pengawasan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum,
01818|
01819|yang mana oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan korban
01820|dari pergaulannya sendiri karena kurangnya perhatian, kontrol dan pengawasan
01821|dari orang tua yang dilakukan oleh orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum
01822|sehingga baik dilingkungan rumahnya maupun terhadap lingkungan sekitarnya
01823|menyebabkan  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  terkontaminasi  dengan
01824|pergaulan-pergaulan  yang  tidak  baik  dan  melakukan  perbuatan-perbuatan
01825|melanggar hukum, hal ini terlihat pula bagaimana seorang Anak Berhadapan
01826|dengan  Hukum  yang  belum  waktunya  mengetahui  suatu  perbuatan  tindak
01827|pidana perkosaan dana tau kekerasan seksual tetapi telah berani dan berfikir
01828|untuk melakukannya dengan cara yang salah pula, maka Hakim menilai orang
01829|tua Anak Berhadapan dengan Hukum tidak bisa atau belum mampu mendidik
01830|Anak Berhadapan  dengan  Hukum dengan  baik  karena  Anak  Berhadapan
01831|dengan Hukum dibiarkan bergaul dilingkungan sekitar tanpa diawasi dengan
01832|baik  sehinga  dengan  pergaulan  yang  tidak  baik  Anak Berhadapan dengan
01833|Hukum rentan melakukan perbuatan pidana, maka  Hakim berpendapat  Anak
01834|Berhadapan  dengan  Hukum  perlu  pembinaan  di  Lembaga  Pembinanaan
01835|Khusus Anak, akan tetapi penjatuhan pidana jangan terlalu lama karena pidana
01836|terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum haruslah juga memperhatikan hal-
01837|hal  yang  terbaik  baginya  dan  pembinaan  Anak  di  Lembaga  Pembinanaan
01838|Khusus Anak  dalam waktu yang singkat perlu dilakukan untuk memperbaiki
01839|prilaku  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  ke  arah  yang  lebih  baik  agar
01840|menyadari  kesalahan, memperbaiki  diri dan  tidak  mengulangi  tindak pidana
01841|yang  berfokus pada  pengembangan potensi diri, kemandirian, dan integrasi
01842|sosial  agar  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  dapat  kembali  kemasyarakat
01843|dengan baik dan nantinya Anak Berhadapan dengan Hukum dapat mengetahui
01844|mana perbuatan yang salah dan mana perbuatan yang  benar;
01845|Menimbang, bahwa  terhadap Permohonan Restitusi yang diajukan ibu
01846|Anak Korban tertanggal 29 Mei 2026, Hakim mempertimbangkannya sebagai
01847|berikut :
01848|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43
01849|Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban
01850|Tindak Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang
01851|Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan
01852|Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, dimana pada  Pasal 7 Peraturan
01853|Pemerintah tersebut Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban
01854|Tindak Pidana pada ayat (1) berbunyi Pengajuan permohonan Restitusi yang
01855|diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat diantaranya pada huruf
01856|
01857|d.  uraian  kerugian  yang  diderita;  dan pada  huruf  e.  besaran  atau  jumlah
01858|Restitusi, yang mana hal tersebut telah pula bersesuaian dengan Peraturan
01859|Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dimana pengajuan restitusi mencakup
01860|kelengkapan  administratif  dan  prosedural  yaitu  Permohonan  harus  dibuat
01861|tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  memuat identitas  korban  serta  rincian
01862|kerugian,  Pengajuannya  gratis  dan  dapat  dilakukan  melalui  Lembaga
01863|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Penyidik, Penuntut Umum, maupun
01864|langsung ke pengadilan, yang syaratnya diantaranya juga sehubungan dengan
01865|Rincian kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana, namun oleh karena
01866|Permohonan Restitusi yang diajukan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti untuk
01867|mengetahui uraian kerugian yang diderita  dan atau memperhitungkan besaran
01868|atau jumlah Restitusi walaupun telah dimintakan untuk dilengkapi tetapi tidak
01869|juga  diserahkan  dan  atau  diajukan,  begitu  pula  seharusnya  Permohonan
01870|Restitusi  yang  diajukan  haruslah  diajukan  kepada  Pengadilan  bukan
01871|menyerahkannya  kepada  Hakim  pemeriksa  perkara  dipersidangan  dimana
01872|setelah  diserahkan  kepada  Pengadilan  akan  diserahkan  kepada  Hakim
01873|pemeriksa perkara tersebut, maka Hakim berpendapat Permohonan Restitusi
01874|tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
01875|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01876|yang dapat menghapuskan pertanggung  jawaban pidana, baik sebagai alasan
01877|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Berhadapan dengan Hukum
01878|harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01879|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01880|mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
01881|pidana setimpal dengan kesalahannya;
01882|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang RI
01883|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana
01884|menghendaki selain penjatuhan pidana penjara harus juga dikenakan pidana
01885|denda namun karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01886|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana meniadakan denda tersebut, maka
01887|pidana  denda  tidak  dikenakan  terhadap  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01888|dalam perkara ini;
01889|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  Berhadapan
01890|dengan Hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka
01891|masa  penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya
01892|dari pidana yang dijatuhkan;
01893|
01894|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01895|ditahan dan penahanan terhadap  Anak Berhadapan dengan Hukum  dilandasi
01896|alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  Berhadapan  dengan
01897|Hukum tetap berada dalam tahanan;
01898|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01899|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
01900|1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna twilight black dengan No.
01901|Imei 867511056833.... dan No. Seri 588d.... milik Anak Berhadapan dengan
01902|Hukum;
01903|karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tetapi mempunyai nilai
01904|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
01905|negara;
01906|2. 1 (satu) helai baju kaos anak berwarna merah terdapat tulisan D&G Me
01907|Proud And Con-Ceited dibagian depan milik Anak Korban;
01908|3. 1 (satu) helai celana training panjang anak berwarna abu-abu dengan list
01909|biru dibagian samping milik Anak Korban;
01910|4. 1 (satu) helai baju kaos garis-garis anak berwarna hitam putih milik Anak
01911|Korban;
01912|5. 1  (satu)  helai  celana  dalam  (kolor)  anak  berwarna  abu-abu  milik  Anak
01913|Korban;
01914|6. 1 (satu) helai bra anak berwarna hitam milik Anak Korban;
01915|7. 1  (satu)  helai  celana  pendek  anak  berwarna  hitam  bermerek  Adidas
01916|dibagian depan dengan list hijau dibagian samping milik Anak Korban;
01917|8. 1  (satu)  helai  celana  dalam  (kolor)  anak  berwama  merah  milik  Anak
01918|Korban;
01919|9. 1 (satu) helai bra anak berwarna pink dengan kombinasi putih milik Anak
01920|Korban;
01921|walaupun telah disita dari  Anak Korban  namun karena  tidak lagi diperlukan
01922|sebagai barang bukti dalam perkara ini juga apabila dikembalikan kepada Anak
01923|Korban menyebabkan Anak  Korban  akan  mengingat kembali  kejadian yang
01924|dialaminya sehingga akan menjadi trauma kembali, begitu pula dipersidangan
01925|Anak Korban dan orang tuanya menyatakan tidak menginginkan lagi barang
01926|bukti tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01927|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  diri  Anak
01928|Berhadapan  dengan  Hukum,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu
01929|keadaan yang memberatkan dan yang meringankan  Anak Berhadapan dengan
01930|Hukum;
01931|
01932|Keadaan yang memberatkan :
01933|Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum menimbulkan trauma
01934|bagi Anak Korban;
01935|Akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum membuat Anak Korban
01936|begitu  pula  orangtuanya  merasa  malu  dilingkungan  keluarga  dan
01937|masyarakat;
01938|Antara Anak Berhadapan dengan Hukum maupun keluarganya dan Anak
01939|Korban maupun keluarga Anak Korban belum berdamai;
01940|Keadaan yang meringankan :
01941|Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  berlaku  sopan  dipersidangan  dan
01942|menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
01943|Anak  Berhadapan  dengan  Hukum  masih  berusia  muda  sehingga
01944|diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
01945|Anak Berhadapan dengan Hukum belum pernah dihukum;
01946|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum
01947|dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01948|
01949|MENGADILI:
01950|1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum  tersebut di atas, terbukti
01951|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  perbuatan  Dengan
01952|kekerasan melakukan tindak pidana perkosaan yang  dilakukan terhadap
01953|Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
01954|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  Berhadapan  dengan  Hukum oleh
01955|karena  itu dengan  pidana  penjara  selama 5 ( lima) Tahun  di Lembaga
01956|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian  yang terletak di
01957|Jalan  Ness,  Desa  Sungai  Buluh,  Kecamatan  Muara  Bulian,  Kabupaten
01958|Batang Hari, Provinsi Jambi;
01959|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
01960|Berhadapan  dengan  Hukum  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01961|dijatuhkan;
01962|
01963|4. Menetapkan Anak Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;
01964|5. Menetapkan barang bukti berupa :
01965|1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna twilight black dengan
01966|No.  Imei  867511056833....  dan  No.  Seri  588d....  milik  Anak
01967|Berhadapan dengan Hukum;
01968|Dirampas untuk negara;