01373|Menimbang bahwa yang diajukan dalam perkara a quo adalah TRIASIH
01374|Binti MUHADI yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimanaa dalam
01375|Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-10/PREJO/Etl.1/01/2025 tanggal
01376|31 Januari 2025, dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim perkara  a quo  di
01377|persidangan sebagaimanaa ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan
01378|dibenarkan identitas tersebut oleh Terdakwa;
01379|Menimbang bahwa telah diakuinya identitas Terdakwa sebagaimanaa
01380|dengan surat dakwaan penuntut umum dan keterangannya di Pengadilan, serta
01381|tidak ada pembuktian di persidangan bahwa Terdakwa adalah perwakilan dari
01382|suatu  korporasi,  maka  tidak  ditemukan  kekeliruan  orang  (error  in  persona)
01383|dalam perkara a quo, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;
01384|Menimbang bahwa untuk terpenuhinya suatu perbuatan pidana, tidak
01385|hanya sebatas pembenaran dan kesesuaian identitas Terdakwa, tetapi harus
01386|pula dibuktikan mengenai perbuatan materiil yang didakwakan dan Terdakwa
01387|adalah  pelaku  sebagaimanaa  asas  Pidana  Geen  Straf Zonder  Schuld yang
01388|dianut dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
01389|Kekuasaan  Kehakiman  yang  menyatakan  bahwa  “tidak  seorang  pun  dapat
01390|Hal. 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01391|
01392|dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah
01393|menurut  Undang-Undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang
01394|dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah  bersalah  atas  perbuatan  yang
01395|didakwakan atas dirinya;
01396|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
01397|akan mempertimbangkan perbuatan materiil yang didakwa kepada Terdakwa
01398|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
01399|Ad.2.  Menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
01400|sebagaimana Pasal 72 huruf c
01401|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang
01402|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang
01403|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  Warga  Negara
01404|Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
01405|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
01406|Menimbang  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  17  Undang-Undang
01407|Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01408|disebutkan “Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya
01409|disebut  SIP2MI  adalah  ijin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada
01410|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan  untuk
01411|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01412|Menimbang bahwa SIP2MI dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui
01413|Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal
01414|47  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja
01415|Migran  Indonesia  dan  Peraturan  Menteri  Pelindungan  Pekerja  Migran
01416|Indonesia/Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Republik  Indonesia
01417|Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pencabutan Surat Izin
01418|Perekrutan Pekerja Migran Indonesia;
01419|Menimbang bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
01420|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan “Pelaksana
01421|penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri terdiri atas:
01422|a. Badan;
01423|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
01424|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01425|kepentingan Perusahaan sendiri;
01426|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
01427|berkesimpulan dokumen SIP2MI tidak dapat dimiliki oleh orang perseorangan,
01428|sehingga  Terdakwa  yang  telah  dihadirkan  sebagai  orang  perseorangan  dan
01429|Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01430|
01431|bukan  merupakan  perwakilan  dari  korporasi,  dan  tidak  dibuktikan  Terdakwa
01432|memiliki SIP2MI maka haruslah dibuktikan mengenai actus reus Terdakwa yaitu
01433|telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya SIP2MI;
01434|Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Nining Wahyuningsih sejak
01435|bulan Januari 2023 pada saat bekerja sebagai sponsor PT.Jafa Indo Corpora
01436|yang beralamat di Jl. Raya Wates-Purworejo ikut Borokulon Kec. Banyuurip
01437|Kab. Purworejo yang bergerak dibidang penempatan pekerja migran Indonesia
01438|dan meminta tolong untuk dibantu penempatan dan Terdakwa menindaklanjuti
01439|menawarkan dan mengarahkan kepada Nining Wahyuningsih untuk bekerja ke
01440|luar negeri tanpa melalui perusahaan PT. Jafa Indo Corpora;
01441|Menimbang bahwa penawaran tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan
01442|datang ke rumah Nining  Wahyuningsih dan  berkomunikasi dengan  IS  YUNI
01443|(dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan menginformasikan kepada Nining
01444|Wahyuningsih dapat bekerja ke luar negeri yaitu ke Arab Saudi secara cepat
01445|dan bisa langsung berangkat tanpa melalui Perusahaan, dengan gaji sebesar
01446|1200 real atau setara dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya
01447|meminta persyaratan untuk dipenuhi yang digunakan untuk pembuatan paspor
01448|dan visa;
01449|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pengakuan  Terdakwa  menggunakan
01450|jasa calo untuk pengurusan paspor yaitu hari Jumat tanggal 17 Januari 2023
01451|kantor Imigrasi Wonosobo alamat Selomerto, Kabupaten Wonosobo dan Paspor
01452|dikeluarkan pada tanggal 30 Januari 2023;
01453|Menimbang bahwa Paspor dengan Nomor E2379319 tercetak tanggal
01454|30 Januari 2023 atas nama Nining Wahyuningsih, Kantor Imigrasi Kelas II Non
01455|TPI Wonosobo telah menerima dokumen kelengkapan diantaranya:
01456|1) Kartu Tanda Penduduk atas nama Sdri.  Nining Wahyuningsih
01457|dengan NIK: 3306095106900001;
01458|2) Kartu Keluarga Nomor: 3306091108089913;
01459|3) Akta Kelahiran atas nama Sdri.  Nining Wahyuningsih dengan
01460|nomor 5653/TP/1997;
01461|4) Surat  Tanda  Tamat  Belajar  Sekolah  Dasar  dengan  nomor
01462|03Dd0121175 atas nama Sdri. Nining Wahyuningsih;
01463|5) Surat Rekomendasi Permohonan Pembuatan Paspor dari PT.
01464|AL BAYT WISATA UNIVERSAL dengan  nomor: 232/alb  umroh/1/2023
01465|tertanggal 14 Januari 2023;
01466|Menimbang bahwa Paspor dengan Nomor E2379319 tercetak tanggal
01467|30 Januari 2023 atas nama Nining Wahyuningsih dikeluarkan atas permohonan
01468|Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01469|
01470|Pemohon dengan maksud untuk umroh, sehingga tidak bertentangan dengan
01471|peraturan perundang-undangan;
01472|Menimbang bahwa atas adanya Rekomendasi Permohonan Pembuatan
01473|Paspor dari PT. AL BAYT WISATA UNIVERSAL dengan nomor: 232/alb umroh/
01474|1/2023 tertanggal 14 Januari 2023, Saksi Saksi Nur Hidayati Binti Alm. Jamadi
01475|telah  menerangkan  nama  PT.  ALBAYT  WISATA  UNIVERSAL  telah
01476|disalahgunakan oleh orang lain yang saksi tidak ketahui, dengan cara telah
01477|memalsukan  surat  dengan  menggunakan  nama  PT.  ALBAYT  WISATA
01478|UNIVERSAL untuk permohonan pembuatan paspor, yang mana surat tersebut
01479|telah digunakan untuk mengajukan pembuatan paspor untuk Umroh di Kantor
01480|Imigrasi Wonosobo atas nama Nining Wahyuningsih dan telah ditunjukkan surat
01481|permohonan  pembuatan  paspor  nomor:  232/alb  umroh/I/2023  tanggal  14
01482|Januari 2023 yang tertulis KOP Surat PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL alamat
01483|Ruko Victorian Blok BB10 sektor 3A Tangerang selatan, saksi memastikan surat
01484|tersebut bukan surat yang dikeluarkan oleh PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL
01485|dan  tidak  pernah mengeluarkan  surat  tersebut  karena  adanya  perbedaan
01486|alamat PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL, tidak adanya cap resmi PT. ALBAYT
01487|WISATA UNIVERSAL dan tidak adanya lampiran rekomendasi dari Kementrian
01488|Agama;
01489|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  cermati  dan  meski  Terdakwa
01490|menyatakan tidak tahu adanya rekomendasi PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL,
01491|tetapi  atas  penggunaan  calo  yang  dilakukan  Terdakwa,  Majelis  Hakim
01492|berdasarkan kesaksian dari Saksi Saksi Nur Hidayati Binti Alm. Jamadi tersebut
01493|diatas,  PT.  ALBAYT  WISATA  UNIVERSAL  tidak  pernah  mengeluarkan
01494|Rekomendasi  Permohonan  Pembuatan  Paspor  dari  PT.  AL  BAYT  WISATA
01495|UNIVERSAL dengan nomor: 232/alb umroh/ 1/2023 tertanggal 14 Januari 2023
01496|karena tidak terdapat cap resmi  PT. ALBAYT WISATA UNIVERSAL dan tidak
01497|adanya lampiran rekomendasi dari Kementrian Agama;
01498|Menimbang  bahwa  atas  Paspor  dengan  Nomor  E2379319  tercetak
01499|tanggal  30  Januari  2023  atas  nama  Nining  Wahyuningsih  tercatat  telah
01500|melakukan perjalanan keluar negeri yaitu Warga Negara Indonesia atas nama
01501|Nining Wahyuningsih dengan NIK: 3306095106900001 dengan nomor Paspor:
01502|E2379319  tercetak  tanggal  30  Januari  2023  telah  melintas  atau  melakukan
01503|perjalanan ke Luar Negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu
01504|tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 03.31 WIB dan Warga Negara Indonesia
01505|atas nama Nining Wahyuningsih dengan NIK: 330609510690001 dengan nomor
01506|Paspor: E2379319 tercetak tanggal 30 Januari 2023 tersebut sampai dengan
01507|Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01508|
01509|saat  ini  belum  melakukan  perlintasan  masuk  Kembali  kewilayah  Negara
01510|Republik  Indonesia  baik  melalui  Bandara  Soekarno-Hatta  ataupun  Bandara
01511|Internasional yang lain yang terdapat di Indonesia;
01512|Bahwa  Terdakwa  juga  berperan  mengantar  Nining  Wahyuningsih  ke
01513|Jakarta yaitu ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur pada hari Senin tanggal
01514|20 Februari 2023 dan bertemu dengan IS YUNI rekan Terdakwa, dan Terdakwa
01515|selanjutnya pulang kembali ke Purworejo dan setelahnya terdapat menerima
01516|transfer dari IS YUNI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana
01517|barang  bukti  1 (satu)  bendel  laporan  transaksi  finansial  rekening  Bank  BRI
01518|nomor:  685501024848534  atas  nama  Triasih  periode  transaksi  17  Februari
01519|2023 - 22 Februari 2023;
01520|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yakobus Alex Yocom
01521|anak dari Petrus Emanuel Yocom selaku bagian Pengadiministrasi Umum Dinas
01522|Perindustrian, transmigrasi dan tenaga kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten
01523|Purworejo bahwa Nining Wahyuningsih tidak pernah terdaftar sebagai Pekerja
01524|Migran Indonesia pada aplikasi SIAPkerja Kementrian Tenaga Kerja;
01525|Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Septiani dan
01526|barang bukti 1 (satu) bendel laporan transaksi finansial rekening BANK BRI
01527|Nomor 675701006613531 atas nama BUDI SEPTIANI periode transaksi bulan
01528|April, Mei, Juni Dan Juli 2023 telah terdapat transfer  sebanyak 4 (empat) kali
01529|yaitu:
01530|1) Pada tanggal 3 April 2023 transfer sejumlah Rp2.423.362.00;
01531|2) Pada tanggal 2 Mei 2023 transfer sejumlah Rp3.789.650,00;
01532|3) Pada tanggal 5 Juni 2023 transfer sejumlah Rp3.479.988,00;
01533|4) Pada tanggal 3 April 2023 transfer sejumlahRp3.873.035,00;
01534|Menimbang bahwa atas bukti transfer tersebut telah diakui oleh Nining
01535|Wahyuningsih melalui Saksi Sutarso Bin Joyo Dikromo dan Saksi Budi Septiani
01536|adalah transfer dari Nining Wahyuningsih melalui majikannya, sehingga Majelis
01537|Hakim berkeyakinan telah terjadi hubungan kerja atau setidaknya pemberian
01538|upah  kepada  Nining  Wahyuningsih  sebagaimana  definisi  Pekerja  Migran
01539|Indonesia dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
01540|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01541|Menimbang bahwa Negara Arab Saudi merupakan salah satu negara
01542|bagian Timur Tengah yang dinyatakan tertutup dilarang bagi Pekerja Migran
01543|Indonesia,  sebagaimana  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan
01544|Nomor 260 Tahun 2015, dan Terdakwa mengakui dipersidangan mengakui hal
01545|Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01546|
01547|tersebut, tetapi telah menawarkan kepada Nining Wahyuningsih untuk bekerja di
01548|Arab Saudi;
01549|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  telah  terungkap  bahwa
01550|Nining Wahyuningsih juga tidak memiliki pelatihan kerja dan Terdakwa tidak
01551|pernah  membuktikan  dirinya  dan  menyatakan  tidak  memiliki  SIP2MI,  serta
01552|rekannya IS YUNI dinyatakan oleh Terdakwa juga sebagai perorangan dan tidak
01553|memiliki SIP2MI;
01554|Menimbang  bahwa  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia
01555|(SIP2MI) diperlukan sebagai bentuk izin oleh Kepala Badan kepada perusahaan
01556|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  menempatkan  Calon  Pekerja
01557|Migran  Indonesia,  sehingga  secara  hukum  dilarang  untuk  setiap  orang
01558|melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya surat
01559|tersebut,  terlebih  untuk  orang  perorangan  karena  tegas  dinyatakan  hanya
01560|diberikan kepada perusahaan;
01561|Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim
01562|berkeyakinan  bahwa  Terdakwa  telah  melakukan  perbuatan  “menempatkan
01563|Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI”  dan  tidak  memiliki  hak  untuk
01564|melakukan hal itu menurut hukum sebagai orang perseorangan, maka dengan
01565|demikian unsur kedua “menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI”
01566|telah terpenuhi;
01567|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal  86 huruf C
01568|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01569|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
01570|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  Terdakwa  melakukan  tindak  pidana
01571|sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
01572|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dakwaan  berbentuk  alternatif  maka,
01573|Majelis  Hakim  telah  memilik  dan  berkeyakinan  dakwaan  alternatif  kedua
01574|terbukti, maka dakwaan yang lain tidak akan dipertimbangkan;
01575|Menimbang  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18
01576|tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  berkaitan  erat
01577|dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana konsideran
01578|butir b yang menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari
01579|perdagangan  manusia,  perbudakan,  kerja  paksa,  korban  kekerasan,
01580|kesewenang-wenangan,  kejahatan  atas  harkat  dan  martabat  manusia  serta
01581|perlakuan lain yang melanggar HAM;
01582|Menimbang  bahwa  asas  anti  perdagangan  manusia  dalam  Undang-
01583|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan
01584|Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01585|
01586|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  tidak  adanya  tindakan  perekrutan,
01587|pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  Calon  Pekerja
01588|Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan,
01589|penggunaan  kekerasan,  pencuiikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,dan
01590|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  uang  atau
01591|memberikan  bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01592|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
01593|dalam  negara  maupun  antarnegara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01594|mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
01595|tereksploitasi;
01596|Menimbang bahwa sebagai orang perseorangan Terdakwa telah terbukti
01597|menempatkan  Warga  Negara  Indonesia  ke  Arab  Saudi  dan  erat  dengan
01598|kegiatan eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01599|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01600|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01601|pemanfaatan  fisik, seksual, organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum,
01602|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01603|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01604|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
01605|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  berharap  Terdakwa  mampu
01606|mengubah cara pandang terlebih dalam hal membantu mencari pekerjaan orang
01607|di luar negeri sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan, dan
01608|setelah  menjalani  pidana  kembali  menjadi  individu  yang  lebih  baik  lagi
01609|sebagaimana tujuan pemidanaan yaitu pertama untuk mencegah dilakukannya
01610|tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum,  kedua  memasyarakatkan
01611|terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi
01612|orang yang baik dan berguna, ketiga menyelesaikan konflik yang ditimbulkan
01613|akibat  tindak  pidana,  memulihkan  keseimbangan,  serta  mendatangkan  rasa
01614|aman dan damai dalam masyarakat, keempat menumbuhkan rasa penyesalan
01615|dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
01616|Menimbang  bahwa  dalam  pembelaan  Terdakwa  yang  disampaikan
01617|melalui  Penasehat  Hukumnya  yang  memohon  keringanan  hukuman  akan
01618|Majelis Hakim pertimbangkan dan langsung dinyatakan dalam amar putusan;
01619|Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim
01620|sependapat dengan  pertimbangan  Penuntut  Umum  dalam  surat tuntutannya
01621|namun tidak sependapat dengan lama pidana yang akan dijatuhkan;
01622|Menimbang  bahwa  Pasal  86  huruf  C  Undang-Undang  Republik
01623|Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Pwr
01624|
01625|Indonesia  Nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01626|Indonesia memiliki ancaman pidana berupa pidana penjara dan denda, Majelis
01627|Hakim  selain  menjatuhkan  pidana  penjara  akan  menjatuhkan  denda
01628|sebagaimana amar putusan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak
01629|yang  telah  dilakukan  Terdakwa,  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka
01630|diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana amar putusan di
01631|bawah ini;
01632|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01633|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01634|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa