01697|begitu  pula  peristiwa  hubungan  badan  setelahnya  juga  adalah  tanpa
01698|sepersetujuan dan sekehendak Anak Korban sebab meskipun Para Anak tidak
01699|ada melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban namun keberadaan Anak
01700|Korban di rumah Anak III tersebut adalah karena didahului suatu keterpaksaan
01701|pada diri Anak Korban  yang merasa takut bahwa videonya akan disebar apabila
01702|tidak mau datang ke rumah Anak III, sehingga menyebabkan Anak Korban tetap
01703|datang ke rumah Anak III dan kemudian tidak melawan saat Para Anak yang
01704|
01705|ada di rumah tersebut menghampiri Anak Korban  dan memasukkan kelamin
01706|Para  Anak  ke  kelamin  Anak  Korban  secara  bergantian/bergiliranm  dengan
01707|demikian  Hakim  patut  untuk  berpendapat  bahwa  Para  Anak  melakukan
01708|hubungan  badan  dengan  Anak  Korban  dengan  didahului  adanya  suatu
01709|kekerasan tanpa menggunakan kekuatan fisik berupa perbuatan penyampaian
01710|ancaman  menyebarkan  video  Anak  Korban  yang  kemudian  menimbulkan
01711|penderitaan psikologis yang membuat Anak Korban menjadi tidak berdaya dan
01712|mau menuruti keinginan Para Anak untuk melakukan hubungan badan;
01713|Menimbang, bahwa dengan demikian dalil duplik Advokat Anak I, Anak
01714|II, Anak IV, Anak V bahwa unsur pasal tidak terbukti karena tidak ada kekerasan
01715|fisik adalah tidak beralasan menurut hukum karena sebagaimana Pasal 156
01716|KUHP, kekerasan tidak harus berupa kekuatan fisik melainkan meliputi juga
01717|kekerasan tanpa menggunakan kekuatan fisik, yang terpenting adalah akibat
01718|dari  perbuatan  tersebut  mengakibatkan  penderitaan  fisik  atau  psikis  pada
01719|korban, dan kekerasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat
01720|(1) KUHP bukan berarti harus dilakukan bersamaan dengan adanya hubungan
01721|badan  tersebut  melainkan  adanya  kekerasan  yang  mendahului  hubungan
01722|badan tersebut pun sudah dapat dikatakan memenuhi unsur “kekerasan” dalam
01723|Pasal 473 ayat (1) KUHP, dengan demikian dalil duplik Advokat Anak I, Anak II,
01724|Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;
01725|Menimbang, bahwa mengenai dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
01726|IV, Anak V bahwa Anak Korban terlihat happy-happy saja di persidangan, Hakim
01727|berpendapat  bahwa  berdasarkan  pengamatan  Hakim  di  persidangan,  Anak
01728|Korban terlihat takut dan trauma sehingga kesulitan memberikan keterangan di
01729|persidangan  dan  harus  digali  secara  mendalam  mengenai  kronologi
01730|peristiwanya, dan hal tersebut diperkuat pula dengan proses pemeriksaan Anak
01731|Korban di persidangan yang tanpa dihadiri langsung oleh Para Anak karena
01732|Anak  Korban  merasa  takut  dengan  keberadaan  Para  Anak,  sehingga  hal
01733|tersebut sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anak Korban mengalami rasa
01734|takut dan trauma akibat peristiwa tersebut dan tidak happy-happy saja, dengan
01735|demikian dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan
01736|menurut hukum dan harus ditolak;
01737|Menimbang, bahwa mengenai dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
01738|IV, Anak V bahwa adanya ancaman penyebaran video adalah termasuk ranah
01739|Pasal 29 UU ITE, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan
01740|tidak terbuktinya perbuatan Para Anak, dan apabila memang ada unsur pidana
01741|dari penyebaran video tersebut maka pihak-pihak yang merasa menjadi korban
01742|
01743|dapat melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, dengan demikian dalil duplik
01744|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut hukum dan
01745|harus ditolak;
01746|Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan memberikan keterangan
01747|di persidangan bahwa  tujuan Para Anak melakukan hubungan badan dengan
01748|Anak Korban adalah untuk menyalurkan nafsu biologis dan karena ditawarkan
01749|oleh Rifki selaku pacar Anak Korban;
01750|Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian perbuatan Para Anak
01751|yang secara bergantian menghampiri Anak Korban di kamar rumah Anak III dan
01752|kemudian membaringkan Anak Korban dan memasukkan kelamin Anak V yang
01753|sudah  menegang  ke  kelamin  Anak  Korban  serta  melakukan  gerakan  maju-
01754|mundur  sekitar  3  (tiga)  menit  hingga  mengeluarkan  air  mani,  menunjukkan
01755|bahwa telah terjadi persetubuhan antara Para Anak dengan Anak Korban;
01756|Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum
01757|et Repertum Korban Pemerkosaan Nomor 506 dari Puskesmas Arjasa tanggal
01758|11 April 2026, yang ditandatangani oleh dr. Linda Wahyu Utami selaku dokter
01759|pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama
01760|Anak  Korban,  tempat  dan  tanggal  lahir  Sumenep,  28  Februari  2018,  jenis
01761|kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, alamat  Kabupaten Sumenep , dengan
01762|Kesimpulan:  pada pemeriksaan dalam terdapat luka lecet pada bibir kemaluan
01763|bagian dalam pada arah jam tujuh dengan ukuran nol koma tiga centimeter,
01764|terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam pada arah jam sepuluh
01765|dengan ukuran nol koma dua centimeter; penyebab luka kemungkinan adanya
01766|persentuhan dengan benda tumpul;
01767|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,
01768|saat melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban bukanlah istri dari Para
01769|Anak dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan Para Anak;
01770|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi 2
01771|mengenai identitas Anak Korban, dihubungkan dengan fotokopi Ijazah Sekolah
01772|Dasar  Nomor:  XXXX  tanggal  13  Juni  2024  atas  nama  Anak  Korban
01773|sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa Anak Korban
01774|lahir di Sumenep pada tanggal 28 Februari 2012, sehingga Anak Korban masih
01775|berusia  13  (tiga  belas)  tahun  4  (empat)  bulan  saat  Para  Anak melakukan
01776|perbuatan memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban pada sekitar bulan
01777|Juni 2025,  dengan demikian  Anak Korban saat persetubuhan tersebut terjadi
01778|masih tergolong sebagai anak yang belum dewasa  karena belum berusia 18
01779|(delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 Undang-
01780|
01781|Undang  Perlindungan  Anak  (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23
01782|Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
01783|Undang Nomor 17 Tahun 2016) juncto Pasal 150 KUHP;
01784|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
01785|Majelis Hakim menilai unsur “dengan Kekerasan memaksa Anak melakukan
01786|persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak;
01787|Ad. 3. Unsur “Sebagai orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana;”
01788|Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 20 huruf c KUHP menyebutkan
01789|sebagai berikut, yaitu “ Yang dimaksud dengan  " turut serta melakukan Tindak
01790|Pidana" adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama
01791|secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta
01792|melakukan  Tindak  Pidana  harus  memenuhi  semua  unsur  Tindak  Pidana
01793|walaupun  semua  diancam  dengan  pidana  yang  sama.  Dalam  turut  serta
01794|melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta
01795|melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.”,
01796|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dipertimbangkan  pada
01797|pembuktian unsur kedua di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Para
01798|Anak telah dengan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan
01799|dengan Para Anak;
01800|Menimbang, bahwa keberadaan unsur penyertaan sebagaimana Pasal
01801|20  KUHP  ini  adalah  untuk  memperluas  pihak-pihak  yang  dapat  dimintai
01802|pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana, dan karena sebagaimana telah
01803|dipertimbangkan di pembuktian unsur kedua di atas telah terbukti bahwa Para
01804|Anak telah dengan kekerasan memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan
01805|dengan Para Anak, maka telah terjadi suatu penyertaan atau turut serta dalam
01806|persetubuhan  kepada  Anak  Korban,  di  mana  Para  Anak  secara  sadar  dan
01807|bersama-sama  melakukan  tindak  pidana  persetubuhan  dengan  kekerasan
01808|tersebut yang mewujudkan suatu kesatuan perbuatan, yang dilakukan secara
01809|bergiliran/bergantian dalam berbagai momen dengan perincian sebagai berikut:
01810|- Pada peristiwa pertama, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01811|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
01812|-  Pada peristiwa kedua, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01813|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
01814|- Pada peristiwa ketiga, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01815|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Anak III;
01816|- Pada peristiwa keempat, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01817|Korban adalah Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Rifki;
01818|
01819|- Pada peristiwa kelima, yang melakukan hubungan badan dengan Anak
01820|Korban adalah Anak I, Anak II, dan Rifki;
01821|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
01822|maka  Para  Anak  telah  melakukan  perbuatan  memasukkan  kelamin  masing-
01823|masing  ke  kelamin  Anak  Korban  secara  bersama-sama  dalam  waktu  yang
01824|hampir  bersamaan  yang  dilakukan  secara  bergantian/bergiliran,  dengan
01825|demikian unsur “turut serta melakukan Tindak Pidana” telah terpenuhi pada
01826|perbuatan Para Anak;
01827|Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pembelaan Advokat Anak I,
01828|Anak II, Anak IV, Anak V bahwa unsur “turut serta” tidak terbukti adalah tidak
01829|beralasan menurut hukum, begitu pula dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
01830|IV, Anak V bahwa Penuntut Umum sendiri dalam tuntutan maupun repliknya
01831|menyatakan unsur tersebut tidak terbukti, Hakim berpendapat bahwa analisis
01832|Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  tidak  mengikat  Hakim  melainkan  yang
01833|menjadi dasar bagi Hakim dalam memutus perkara ini adalah surat dakwaan
01834|dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dan Hakim telah menyatakan
01835|di atas bahwa unsur ketiga ini telah terbukti, dengan demikian dalil pembelaan
01836|dan duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut
01837|hukum dan patut ditolak;
01838|Menimbang, bahwa mengenai dalil duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak
01839|IV, Anak V bahwa perbuatan Para Anak lebih memenuhi unsur Pasal 479 KUHP
01840|karena dilakukan dengan dasar suka sama suka, Hakim berpendapat bahwa
01841|sebagaimana  telah  dipertimbangkan  di  atas  telah  terbukti  bahwa  perbuatan
01842|hubungan badan tersebut dilakukan Para Anak kepada Anak Korban dengan
01843|didahului  adanya  kekerasan  berupa  ancaman  penyebaran  video,  dengan
01844|demikian Anak Korban melakukan hubungan badan dengan keterpaksaan dan
01845|bukan dengan suka sama suka, selain itu Pasal 479 KUHP yang dimaksud
01846|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V bukanlah mengenai Tindak Pidana
01847|persetubuhan  terhadap  Anak  melainkan  mengenai  Tindak  Pidana  pencurian
01848|dengan kekerasan, dengan demikian tidak relevan dan dengan demikian dalil
01849|pembelaan dan duplik Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V tidak beralasan
01850|menurut hukum dan patut ditolak;
01851|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 473 ayat (2)
01852|huruf b juncto Pasal 20 huruf c  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
01853|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  telah
01854|terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
01855|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  secara  bersama-sama
01856|
01857|melakukan  perkosaan  terhadap  Anak,  sebagaimana  didakwakan  dalam
01858|dakwaan primer;
01859|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah
01860|dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;
01861|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
01862|hal berupa alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum
01863|dari tindak pidana yang dilakukan Para Anak, dan juga tidak menemukan hal-hal
01864|berupa  alasan  pemaaf  pada  diri  Para  Anak  yang  dapat  menghapus
01865|pertanggungjawaban  pidana  Para  Anak,  maka  Para  Anak  harus
01866|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01867|Menimbang,  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  menganut  asas  tiada
01868|pidana tanpa kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP
01869|yang mengatur bahwa “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban
01870|atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.”, dan
01871|Pasal 473 ayat (2) huruf b  juncto Pasal 20 huruf c KUHP  tidak menyebutkan
01872|kesengajaan sebagai salah satu unsur, namun sebagaimana ketentuan Pasal
01873|36  ayat  (2)  KUHP  yang  mengatur  bahwa  “ Perbuatan  yang  dapat  dipidana
01874|merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak
01875|Pidana  yang  dilakukan  karena  kealpaan  dapat  dipidana  jika  secara  tegas
01876|ditentukan dalam peraturan perundang-undangan .”, maka  unsur kesengajaan
01877|dianggap telah termuat secara implisit dalam rumusan Pasal 473 ayat (2) huruf
01878|b  juncto Pasal 20 huruf c KUHP karena setiap Tindak Pidana harus selalu
01879|dianggap dilakukan dengan sengaja, dan sebagaimana fakta yang terungkap di
01880|persidangan  telah  terbukti  ada  kesengajaan  pada  diri  Para  Anak  untuk
01881|melakukan tindak pidana persetubuhan,  yang terbukti dalam perbuatan Para
01882|Anak yang melakukan persetubuhan tersebut dalam keadaan sehat sadar dan
01883|sehat  jasmani  dan  rohani,  serta  Para  Anak  menghendaki,  mengetahui,  dan
01884|menyadari  perbuatannya  dan  mengetahui  pula  bahwa  Anak  Korban  adalah
01885|anak yang masih di bawah umur dan masih bersekolah di sekolah menengah
01886|pertama (SMP), dan tergambar pula dari perbuatan Para Anak yang menyuruh
01887|Anak Korban untuk datang ke rumah Anak III, sehingga rangkaian perbuatan
01888|Para  Anak  tersebut  merupakan  salah  satu  corak  dari  kesengajaan,  dengan
01889|demikian telah terdapat kesalahan pada diri Para Anak  dan Para Anak mampu
01890|bertanggung jawab, sehingga Para Anak harus dinyatakan bersalah, dan sesuai
01891|ketentuan Pasal 244 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
01892|Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Para
01893|Anak harus dijatuhi sanksi berupa pidana atau tindakan; 
01894|
01895|Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik
01896|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur
01897|bahwa  “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan
01898|ketentuan dalam Undang-Undang ini”;
01899|Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut,
01900|apabila Para Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
01901|melakukan tindak pidana, maka sanksi/hukuman yang dijatuhkan dapat berupa
01902|pidana atau tindakan;
01903|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Para Anak
01904|dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
01905|dan diancam pidana dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c
01906|KUHP sebagaimana  dalam  dakwaan primer , dan  menuntut agar Para Anak
01907|dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
01908|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  tersebut,
01909|Advokat Anak I, Anak II, Anak IV, Anak V dalam pembelaannya menyatakan
01910|bahwa apabila Hakim  menyatakan Para Anak terbukti melakukan perbuatan
01911|yang didakwakan, maka mohon agar menjatuhkan pidana seringan-ringannya
01912|kepada Para Anak  dan m engutamakan tindakan pembinaan dan rehabilitasi
01913|dibanding pidana penjara;
01914|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  Penuntut  Umum  tersebut,
01915|Advokat Anak III dalam pembelaannya menyatakan sependapat dengan pasal
01916|dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat dengan tuntutan pidana sebab
01917|dinilai  terlalu  lama  untuk  menimbulkan  efek  jera  terhadap  Para  Anak  dan
01918|sebagaimana ketentuan dalam KUHP, penjara merupakan ultimatum remidium
01919|dan jika Para Anak harus dijatuhi hukuman dalam penjara maka mohon untuk
01920|dilakukan  penghukuman  sesingkat-singkatnya  dan  seringan-ringannya  dan
01921|Advokat Anak III memohon untuk dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua)
01922|tahun  dan tindakan kerja sosial;
01923|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terhadap  tuntutan  dan  pembelaan
01924|tersebut  Hakim  akan  mempertimbangkan  hukuman  yang  sesuai  dengan
01925|perbuatan Para Anak dengan didasarkan kepada asas kepentingan terbaik bagi
01926|anak, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, dengan
01927|memperhatikan  keseimbangan  kepentingan  antara  kepentingan  korban,
01928|kepentingan Para Anak, dan kepentingan negara;
01929|Menimbang, bahwa makna pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor
01930|11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  adanya
01931|pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak berupa sanksi yang
01932|
01933|bertujuan  untuk  memperbaiki  perilaku  Anak  dan  pemidanaan  bersifat
01934|pembinaan  bukan  pembalasan  di  mana  pembatasan  kebebasan  Anak
01935|merupakan pilihan terakhir;
01936|Menimbang,  bahwa  penanganan  perkara  pidana  Anak  berdasarkan
01937|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01938|juga mengutamakan pemberlakuan prinsip  restorative justice  yang bermakna
01939|perlunya upaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan keadaan kepada
01940|keadaan semula atau pun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan
01941|memperhatikan kepentingan korban;
01942|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Para Anak bukanlah
01943|untuk membalas perbuatan Para Anak melainkan untuk mendidik dan membina
01944|Para  Anak  agar  Para  Anak  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  telah
01945|dilakukannya,  sehingga  di  kemudian  hari  Para  Anak  tidak  lagi  melakukan
01946|perbuatan yang melanggar hukum;
01947|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  pidana  yang  dijatuhkan  patut
01948|ditujukan  agar  Para  Anak  menginsafi  perbuatannya  yang  salah  dan  tidak
01949|mengulanginya  kembali,  hal  mana  yang  dapat  terjadi  apabila   Para  Anak
01950|memperoleh  bimbingan  atau  pun  pendidikan  secara  menyeluruh  yang  lebih
01951|baik;
01952|Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar  permohonan Para
01953|Anak  secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk
01954|Para Anak dengan alasan Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01955|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01956|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01957|Anak  ditentukan bahwa  “Hakim  wajib mempertimbangkan  laporan penelitian
01958|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01959|putusan perkara” yang selanjutnya akan Hakim pertimbangkan di bawah ini;
01960|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01961|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 8/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01962|Pengadilan untuk klien atas nama Anak I yang dibuat oleh Mas Agus Wijaya
01963|selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01964|Pamekasan tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
01965|Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  dan  hasil  sidang  tim  pengamat
01966|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada
01967|tanggal  21  April  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)
01968|merekomendasikan: Anak untuk menjalani pembinaan di LPKA Blitar dengan
01969|pertimbangan: 1) Anak masih berada pada usia perkembangan sehingga secara
01970|
01971|psikologis  masih  memiliki  peluang  besar  untuk  dilakukan  pembinaan  dan
01972|perubahan perilaku ke arah yang lebih positif; 2) Usia Anak yang masih dalam
01973|kategori anak sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui
01974|pembinaan; 3) Anak dapat melanjutkan pendidikannya; 4) Anak membutuhkan
01975|pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial, serta edukasi
01976|perilaku yang sehat; 5) Klien tidak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan
01977|yang optimal karena kedua orang tua bekerja di luar negeri; 6) Anak masih
01978|dapat meneruskan pendidikannya;