01444|Alias In Ritan dan Korban Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun menghubungi
01445|Terdakwa  Petrus Doni Liwun Alias Petrus Liwun dengan  menyampaikan
01446|berminat dan bersedia bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) atau
01447|pembantu  rumah  tangga  di  Malaysia,  kemudian  Terdakwa  menghubungi
01448|Istrinya yakni Sdri. Benedita Jedo Ritan Alias Dita Ritan agar menyampaikan
01449|hal  tersebut  kepada  majikannya  (tauke)  kalau  masih  ada  lowongan
01450|pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga, dan majikan (tauke) di Malaysia
01451|mengatakan “ada pekerjan”, kemudian Terdakwa menyampaikan informasi
01452|tersebut kepada Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan dan Korban Yulita
01453|Barek  Liwun  Alias  Ita  kalau  majikan  di  Malaysia  membutuhkan  Asisten
01454|Rumah Tangga (ART);
01455|- Bahwa  setelah  Korban  Edwine  Pria  Ritan  dan  Korban  Yulita  Barek
01456|Liwun  bersedia  untuk  bekerja  di  Malaysia,  selanjutnya  Terdakwa  Petrus
01457|Doni Liwun Alias Petrus Liwun menyampaikan kepada Korban Edwine Pria
01458|Ritan Alias In Ritan dan Korban Yulita Barek Liwun untuk menyampaikan
01459|kepada suaminya jika sudah mendapat kerja di Malaysia agar di ijinkan oleh
01460|suami Korban dan keluarga, kemudian kedua Korban mengatakan kepada
01461|Terdakwa  bahwa  sudah  mendapat  izin  dari  suami  dan  keluarga,  lalu
01462|Terdakwa  menyampaikan  kepada  kedua  Korban  perlu  menyiapkan
01463|dokumen berupa foto copy kartu tanda penduduk (KTP), kartu  keluarga
01464|(KK), akta  kelahiran dan akta nikah untuk keperluan pengurusan paspor;
01465|- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 Korban Edwine
01466|Pria Ritan  Alias In Ritan dan Korban Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun
01467|menanyakan  kepada Terdakwa Petrus Doni Liwun Alias Petrus Liwun untuk
01468|Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01469|
01470|pembelian tiket kapal KM LAMBELU dengan tujuan Larantuka – Nunukan
01471|Kalimantan  Utara,  kemudian  Terdakwa  menyampaikan  kepada  kedua
01472|Korban tersebut jika harga tiket sebesar Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu
01473|rupiah)  per  orang,  selanjutnya  Terdakwa  meminjam  uang  dari  adiknya
01474|bernama  Gusti  Liwun  sebesar  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  untuk
01475|pembelian  tiket  Korban  Edwine  Pria  Ritan  dan  akan  digantikan  oleh
01476|Terdakwa setelah mendapat kiriman atau di transfer oleh majikan (tauke)
01477|dari Malaysia, sedangkan untuk pembelian tiket kapal Korban Yulita Barek
01478|Liwun Alias Ita diperoleh dari kakak ipar Korban Yulita Barek Liwun yang
01479|berada  di  Malaysia  setelah  dihubungi  melalui  telepon  oleh  Terdakwa
01480|sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam bentuk pinjaman dengan
01481|perjanjian setelah Korban Yulita Barek Liwun Alias Ita bekerja di Malaysia
01482|dan mendapatkan gaji nantinya akan di potong untuk pembelian tiket kapal
01483|tersebut;
01484|- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 08.00
01485|WITA Terdakwa  Petrus  Doni  Liwun  Alias  Petrus  Liwun  bersama  Korban
01486|Edwine Pria Ritan Alias In Ritan, Korban Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun
01487|berangkat  dari  rumahnya  di  Kawaliwu,  Desa  Sinar  Hading,  Kecamatan
01488|Lewolema,  Kabupaten   Flores  Timur  menuju  Pelabuhan  Laut  Larantuka
01489|untuk mengantar Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan dan Korban Yulita
01490|Barek Liwun Alias Ita Liwun menaiki kapal KM LAMBELU dengan tujuan
01491|Nunukan yang selanjutnya menuju Malaysia untuk bekerja sebagai Asisten
01492|Rumah Tangga (ART)  atau pembantu rumah tangga. Setelah sampai di
01493|pelabuhan Larantuka Terdakwa mengatakan kepada kedua korban, bahwa
01494|untuk orang yang akan menjemput di Nunukan sudah ada bernama Ali nanti
01495|dihubungi  oleh  Terdakwa  langsung  dan  kemudian  Ali  yang  mengatur
01496|pengurusan dokumen serta paspor untuk berangkat ke Malaysia;
01497|- Bahwa  semua  proses  keberangkatan  hingga  pengurusan  dokumen
01498|telah di atur dan dikomunikasikan oleh Terdakwa Petrus Doni Liwun Alias
01499|Petrus Liwun dengan majikan atau tauke di Malaysia yang bernama Aying
01500|melalui telepon dengan menggunakan  handphone  milik Terdakwa dengan
01501|kesepakatan  setelah  Korban  Edwin  Pria  Ritan  dan  Yulita  Barek  Liwun
01502|bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Malaysia, maka Terdakwa
01503|akan diberikan imbalan jasa atau bonus oleh majikan bernama Aying;
01504|- Bahwa pada tanggal 18 September 2024 Saksi Stefanus Puru Liwun
01505|Alias Fanus mendapat informasi dari mama Lena bahwa Istri Saksi Stefanus
01506|Puru Liwun Alias Fanus yakni Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan akan
01507|Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01508|
01509|berangkat bekerja di Malaysia menggunakan kapal laut KM Lambelu dari
01510|pelabuhan Larantuka, kemudian Saksi Stefanus Puru Liwun Alias Fanus
01511|mencari Istrinya yakni Korban Edwine Pria Ritan Alias In Ritan di pelabuhan
01512|Larantuka dengan meminta bantuan kepada Babinkamtibmas Desa Sinar
01513|Hading bernama Aipda Agustinus Towa untuk membantu Saksi Stefanus
01514|Puru Liwun Alias Fanus menggagalkan keberangkatan Korban Edwine Pria
01515|Ritan Alias In Ritan yang hendak berangkat dengan KM LAMBELU menuju
01516|Nunukan Kalimantan Utara;
01517|- Bahwa proses keberangkatan kedua Korban untuk bekerja di Malaysia
01518|tidak melalui tahapan atau tanpa menggunakan persyaratan dan prosedur
01519|yang resmi perekrutan maupun penempatan tenaga kerja dari Dinas Tenaga
01520|Kerja Kabupaten Flores Timur;
01521|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01522|
01523|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa  dapat
01524|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
01525|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01526|dengan  dakwaan  berbentuk  alternatif  maka  Majelis  Hakim  akan  memilih
01527|dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di muka persidangan,
01528|maka Majelis Hakim kemudian memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif
01529|ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia
01530|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01531|Orang  yang  mengatur  “Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
01532|percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana
01533|dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
01534|Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”,  sehingga jika diuaikan secara lengkap unsur-
01535|unsurnya adalah sebagai berikut:
01536|1. Setiap Orang;
01537|2. Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak
01538|Pidana Perdagangan Orang;
01539|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01540|mempertimbangkan sebagai berikut:
01541|Ad.1 Unsur “Setiap Orang”
01542|Menimbang bahwa mengacu kepada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang
01543|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01544|Pidana Perdagangan Orang, Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
01545|korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, Undang-
01546|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tidak  menjelaskan  lebih
01547|Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01548|
01549|dalam defenisi tersebut, sehingga ketentuan umum hukum pidana yang berlaku
01550|dalam  KUHP  serta  doktrin  berlaku  harus  dipergunakan  untuk  memberikan
01551|penjelasan lebih lanjut;
01552|Menimbang  bahwa  menurut  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik
01553|Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang”
01554|adalah  sama  dengan  terminologi  kata  “barang  siapa”.  Jadi  yang  dimaksud
01555|dengan  “setiap  orang”  disini  adalah  subyek  hukum  pendukung  hak  dan
01556|kewajiban orang-perorangan (natuurlijke persoon);
01557|Menimbang bahwa berdasarkan  Memorie Van Tolechting  (MvT) atau
01558|kitab  penjelasan  KUHP “barangsiapa” adalah  menunjuk  kepada  subjek atau
01559|pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa
01560|melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan
01561|di persidangan;
01562|Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  setelah  mencermati  ketentuan  di
01563|atas,  berpendapat  bahwa  dalam  setiap  persidangan  perkara  pidana  akan
01564|dihadapkan  di  muka  persidangan  seseorang  yang  diduga  telah  melakukan
01565|tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di
01566|dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas
01567|orang  tersebut  jangan  sampai  orang  yang  penuntut  umum  hadirkan  di
01568|persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;
01569|Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memeriksa  dengan  teliti
01570|perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan
01571|keterangan Saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam
01572|persidangan adalah Petrus Doni Liwun Alias Petrus Liwun sebagaimana yang
01573|termuat  di  dalam  Surat  Dakwaan,  mengenai  identitas  tersebut  juga  telah
01574|dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;
01575|Menimbang  bahwa  dengan  pertimbangan  di  atas  majelis  hakim
01576|berpendapat bahwa unsur  ”Setiap  Orang” dalam  perkara ini telah terpenuhi
01577|menurut hukum;
01578|Ad.2 Unsur “Membantu Atau Melakukan Percobaan Untuk Melakukan Tindak
01579|Pidana Perdagangan Orang”;
01580|Menimbang  bahwa  unsur  ini  disusun  secara  alternatif  oleh  pembuat
01581|undang-undang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta di muka
01582|persidangan  akan  membuktikan  Membantu  Melakukan  Tindak  Pidana
01583|Perdagangan Orang;
01584|Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01585|
01586|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membantu” dalam unsur ini
01587|dapat  dipersamakan  maksudnya  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  56  KUHP
01588|yakni:
01589|1. mereka  yang  sengaja  memberi  bantuan  pada  waktu  kejahatan
01590|dilakukan;
01591|2. mereka  yang  sengaja  memberikan  kesempatan,  sarana  atau
01592|keterangan untuk melakukan kejahatan;
01593|Menimbang, mengenai pembantuan dalam poin dua, yakni mereka yang
01594|sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan
01595|kejahatan, menurut Lamintang adalah kesengajaan memberi bantuan kepada
01596|orang lain untuk mempermudah orang lain tersebut melakukan suatu kejahatan.
01597|Bantuan dapat diberikan oleh seorang  medeplichtige  dapat bersifat material,
01598|misalnya menyerahkan senjata atau alat-alat kepada pelakunya, dan dapat pula
01599|bersifat intelektual, misalnya dengan memberikan kesempatan kepada orang
01600|lain untuk melakukan pencurian terhadap barang-barang yang berada di dalam
01601|pengawasannya (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Fransciscus Theojunior
01602|Lamintang,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika,
01603|2019, halaman 661);
01604|Menimbang  bahwa  mengenai  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01605|dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01606|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01607|“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian
01608|tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan  dalam
01609|Undang-Undang  ini”  lebih  lanjut  mengenai  tindak  pidana  di  dalam  undang-
01610|undang tersebut diatur dalam Bab II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01611|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
01612|yang salah satunya adalah ketentuan dalam Pasal 2 yang mengatur Tindak
01613|Pidana  Perdagangan  Orang  memiliki  unsur  “ Setiap  orang  yang  membawa
01614|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01615|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01616|Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-
01617|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01618|Perdagangan  Orang  menjelaskan  bahwa  “ Dalam  ketentuan  ini,  kata  “untuk
01619|tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa
01620|tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak
01621|pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan
01622|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat”;
01623|Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01624|
01625|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  untuk  dapat  dipidana  dengan
01626|ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01627|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  maka  dalam
01628|perkara  ini  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  ada  tidaknya  tindak  pidana
01629|perdagangan orang sebagaimana sempat disebut dalam Pasal 4 diatas, dimana
01630|Terdakwa  memiliki  andil  sebagai  orang  yang  “Membantu”  terjadinya  tindak
01631|pidana  sebagaimana  dirumuskan  dalam  pasal  tersebut,  dimana  perbuatan
01632|Terdakwa  kemudian  memudahkan  si  pelaku  utama  dalam  melakukan
01633|perbuatannya atau melakukan percobaan menuntaskan perbuatannya tersebut;
01634|Menimbang bahwa Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01635|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01636|sendiri  jika  dijabarkan  unsurnya  dan  pembuktian  dalam  perkara  ini  dapat
01637|dijabarkan sebagai berikut:
01638|Ad.a Setiap Orang;
01639|Unsur ini memiliki muatan yang sama dengan unsur setiap orang yang
01640|sudah  dibuktikan  sebelumnya,  sehingga  berlaku  mutatis  mutandis  dengan
01641|penjabaran unsur setiap orang pada pertimbangan Ad.1 di atas;
01642|Ad.b  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik
01643|Indonesia;
01644|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membawa mengacu kepada
01645|Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  “membawa”  memiliki  arti  memegang  atau
01646|mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat
01647|lain. Selain itu membawa juga memiliki arti memindahkan atau yang artinya
01648|menempatkan ke tempat lain atau sederhananya kegiatan yang menjadikan
01649|suatu hal berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya;
01650|Menimbang  bahwa  mengenai  makna  “warga  negara  Indonesia”
01651|mengacu kepada Pasa  1 Angka 3 Jis. Pasal  1 Angka 2, Pasal  1 Angka 8
01652|Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang
01653|Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Pasal  59
01654|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
01655|menjelaskan  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  adalah  orang-orang  bangsa
01656|Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
01657|undang sebagai Warga Negara Indonesia. Sedangkan Warga Negara Indonesia
01658|yang berdiam di wilayah Indonesia dikenal sebagai penduduk yang dibuktikan
01659|dengan dokumen kependudukan yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk
01660|atau surat keterangan kependudukan. Sederhananya orang-orang yang memiiki
01661|Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01662|
01663|dokumen-dokumen kependudukan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai
01664|Warga Negara Indonesia;
01665|Menimbang  bahwa  sub-unur  “ke  luar  wilayah  negara  Republik
01666|Indonesia” maka dimaknai sebagai kejadian dimana seseorang yang tadinya di
01667|dalam wilayah NKRI kemudian menjadi berpindah ke tempat yang bukan atau di
01668|luar  wilayah  NKRI.  Mengenai  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  Majelis
01669|Hakim mengacu kepada Pasal 1 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun
01670|2008  tentang  Wilayah  Negara  yang  dimaksud  dengan  Wilayah  Negara
01671|Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara
01672|adalah  salah  satu  unsur  negara  yang  merupakan  satu  kesatuan  wilayah
01673|daratan,  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial  beserta
01674|dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk
01675|seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, yang disebutkan juga
01676|bahwa  Wilayah  Yurisdiksi  Indonesia  berbatas  dengan  wilayah  yurisdiksi
01677|Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Palau, Thailand, Timor Leste,
01678|dan  Vietnam.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  ketika  seseorang
01679|sudah berada di wilayah Malaysia maka barang pasti orang tersebut sudah ke
01680|luar wilayah negara Republik Indonesia;
01681|Menimbang bahwa dari seluruh ketentuan di atas maka Majelis Hakim
01682|berpendapat bahwa untuk memenuhi rumusan delik ini harus dibuktikan bahwa
01683|terdapat sebuah pembantuan atas perbuatan percobaan untuk membuat Warga
01684|Negara Indonesia menjadi berpindah tempat ke luar wilayah Negara Republik
01685|Indonesia seperti menjadi di wilayah negara Malaysia dengan tujuan untuk di
01686|eksploitasi;
01687|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Para  Saksi,  Ahli,
01688|bersesuaian juga dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa
01689|benar awalnya pada Agustus 2024 di Kawaliwu, Desa Sinar Hading, Kecamatan
01690|Lewolema,  Kabupaten  Flores  Timur,  Istri  Terdakwa  bernama  Sdri.  Benedita
01691|Jedo Ritan Alias Dita Ritan, pulang dari Malaysia dan menceritakan ke Korban
01692|Edwine Pria Ritan Alias In Ritan dan Korban Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun
01693|bahwa “tauke di sana (bos/majikan di Malaysia) ada butuh pekerja kalau kalian
01694|mau kesana telepon dan kalau kalian tidak mau terserah, dan untuk gajinya
01695|dibayarkan dengan mata uang Malaysia (Ringgit) nanti ditukar ke mata uang
01696|Indonesia  sekitar  Rp3.000.000,00,00  (tiga  juta  rupiah)  lebih  dan  untuk
01697|persyaratannya nanti sampai di Nunukan baru diurus dokumen serta paspornya
01698|oleh anak buah tauke di Malaysia untuk biayanya nanti di tanggung sama tauke,
01699|setelah masuk kerja baru di potong atau di ganti” sehingga dengan iming-iming
01700|Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Lrt
01701|
01702|gaji yang cukup besar Korban Edwine Pria Ritan  Alias In Ritan dan Korban
01703|Yulita Barek Liwun Alias Ita Liwun menjadi tertarik dan menghubungi Terdakwa
01704|Petrus  Doni  Liwun  Alias  Petrus  Liwun  sekitar  bulan  September  2024  untuk
01705|diatur berangkat bekerja di Malaysia;
01706|Menimbang  bahwa  benar  kemudian  pada  hari  Sabtu  tanggal  14
01707|September 2024 Korban Edwine Pria Ritan  Alias In Ritan dan Korban Yulita
01708|Barek Liwun Alias Ita Liwun menanyakan  kepada Terdakwa Petrus Doni Liwun
01709|Alias Petrus Liwun untuk pembelian tiket kapal KM LAMBELU dengan tujuan
01710|Larantuka – Nunukan Kalimantan Utara, kemudian Terdakwa menyampaikan
01711|kepada kedua Korban tersebut jika harga tiket sebesar Rp705.000,00 (tujuh
01712|ratus lima ribu rupiah) per orang, selanjutnya Terdakwa meminjam uang dari
01713|adiknya bernama Gusti Liwun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
01714|pembelian tiket Korban Edwine Pria Ritan dan akan digantikan oleh Terdakwa