01937|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
01938|juga mengutamakan pemberlakuan prinsip  restorative justice  yang bermakna
01939|perlunya upaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan keadaan kepada
01940|keadaan semula atau pun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan
01941|memperhatikan kepentingan korban;
01942|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap Para Anak bukanlah
01943|untuk membalas perbuatan Para Anak melainkan untuk mendidik dan membina
01944|Para  Anak  agar  Para  Anak  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang  telah
01945|dilakukannya,  sehingga  di  kemudian  hari  Para  Anak  tidak  lagi  melakukan
01946|perbuatan yang melanggar hukum;
01947|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  pidana  yang  dijatuhkan  patut
01948|ditujukan  agar  Para  Anak  menginsafi  perbuatannya  yang  salah  dan  tidak
01949|mengulanginya  kembali,  hal  mana  yang  dapat  terjadi  apabila   Para  Anak
01950|memperoleh  bimbingan  atau  pun  pendidikan  secara  menyeluruh  yang  lebih
01951|baik;
01952|Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar  permohonan Para
01953|Anak  secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk
01954|Para Anak dengan alasan Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01955|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang
01956|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01957|Anak  ditentukan bahwa  “Hakim  wajib mempertimbangkan  laporan penelitian
01958|kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan
01959|putusan perkara” yang selanjutnya akan Hakim pertimbangkan di bawah ini;
01960|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01961|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 8/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01962|Pengadilan untuk klien atas nama Anak I yang dibuat oleh Mas Agus Wijaya
01963|selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01964|Pamekasan tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
01965|Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  dan  hasil  sidang  tim  pengamat
01966|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada
01967|tanggal  21  April  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)
01968|merekomendasikan: Anak untuk menjalani pembinaan di LPKA Blitar dengan
01969|pertimbangan: 1) Anak masih berada pada usia perkembangan sehingga secara
01970|
01971|psikologis  masih  memiliki  peluang  besar  untuk  dilakukan  pembinaan  dan
01972|perubahan perilaku ke arah yang lebih positif; 2) Usia Anak yang masih dalam
01973|kategori anak sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui
01974|pembinaan; 3) Anak dapat melanjutkan pendidikannya; 4) Anak membutuhkan
01975|pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial, serta edukasi
01976|perilaku yang sehat; 5) Klien tidak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan
01977|yang optimal karena kedua orang tua bekerja di luar negeri; 6) Anak masih
01978|dapat meneruskan pendidikannya;
01979|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
01980|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 06/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
01981|Pengadilan  untuk  klien  atas nama  Anak  II yang  dibuat oleh Miskadi selaku
01982|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan
01983|tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan
01984|kesimpulan tersebut di atas dan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan
01985|(TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan pada tanggal 21 April 2026
01986|maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  merekomendasikan:  Anak  untuk
01987|menjalani  pembinaan  di  LPKA  Blitar,  dengan  tetap  mempertimbangkan
01988|kepentingan terbaik bagi anak, mengingat anak melakukan tindak pidana masih
01989|di  bawah  umur,  yaitu  dengan  pertimbangan:  1)  Anak  merasa  bersalah  dan
01990|sangat menyesali perbuatannya; 2) Anak baru pertama kali menjalani proses
01991|hukum dan perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri; 3) Agar bisa
01992|mendapat  rehabilitasi  sosial  untuk  memberikan  bimbingan  agar  anak  dapat
01993|berperilaku  produktif;  4)  Anak  dapat  memperoleh  pembinaan  yang  akan
01994|membentuk  pribadi  anak  lebih  baik  dan  memperoleh  keterampilan  yang
01995|diharapkan sehingga dapat menjadi bekal bagi Anak di masa depan; 5) Anak
01996|membutuhkan pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial,
01997|serta edukasi perilaku yang sehat; 6) Untuk mempertimbangkan rasa keadilan
01998|bagi korban dan kepentingan terbaik bagi anak;
01999|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
02000|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 3/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
02001|Pengadilan untuk klien atas nama Anak III yang dibuat oleh Lovita Nurindah Sari
02002|selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
02003|Pamekasan tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
02004|Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  dan  hasil  sidang  tim  pengamat
02005|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada
02006|tanggal  21  April  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)
02007|merekomendasikan: Anak untuk menjalani pembinaan di LPKA Blitar dengan
02008|
02009|pertimbangan: 1) Anak masih berada pada usia perkembangan sehingga secara
02010|psikologis  masih  memiliki  peluang  besar  untuk  dilakukan  pembinaan  dan
02011|perubahan perilaku ke arah yang lebih positif; 2) Usia Anak yang masih dalam
02012|kategori anak (17 tahun 10 bulan) sehingga masih memiliki peluang besar untuk
02013|diperbaiki melalui pembinaan; 3)  Anak  dapat melanjutkan  pendidikannya; 4)
02014|Anak membutuhkan pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma
02015|sosial,  serta  edukasi  perilaku  yang  sehat;  5)  Klien  tidak  mendapatkan
02016|pengasuhan dan pengawasan yang optimal karena kedua orang tua bekerja di
02017|luar negeri; 6) Anak masih dapat meneruskan pendidikannya;
02018|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
02019|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 9/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
02020|Pengadilan untuk klien atas nama Anak IV yang dibuat oleh Mas Agus Wijaya
02021|selaku  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
02022|Pamekasan tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut:
02023|Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  di  atas  dan  hasil  sidang  tim  pengamat
02024|pemasyarakatan  (TPP)  di  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Pamekasan  pada
02025|tanggal  21  April  2026  maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)
02026|merekomendasikan: Anak untuk menjalani pembinaan di LPKA Blitar dengan
02027|pertimbangan: 1) Anak masih berada pada usia perkembangan sehingga secara
02028|psikologis  masih  memiliki  peluang  besar  untuk  dilakukan  pembinaan  dan
02029|perubahan perilaku ke arah yang lebih positif; 2) Usia Anak yang masih dalam
02030|kategori anak sehingga masih memiliki peluang besar untuk diperbaiki melalui
02031|pembinaan; 3) Anak dapat melanjutkan pendidikannya; 4) Anak membutuhkan
02032|pembinaan terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial, serta edukasi
02033|perilaku yang sehat; 5) Klien tidak mendapatkan pengasuhan dan pengawasan
02034|yang optimal karena kedua orang tua bekerja di luar negeri; 6) Anak masih
02035|dapat meneruskan pendidikannya;
02036|Menimbang,  bahwa  berdasarkan Laporan  Penelitian  Hasil
02037|Kemasyarakatan nomor register Litmas: 07/BKA/SIDANG/IV/2026 untuk Sidang
02038|Pengadilan untuk klien atas nama Anak V yang dibuat oleh Miskadi selaku
02039|Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan
02040|tanggal 21 April 2026, yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan
02041|kesimpulan tersebut di atas dan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan
02042|(TPP) di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pamekasan pada tanggal 21 April 2026
02043|maka  Pembimbing  Kemasyarakatan  (PK)  merekomendasikan:  Anak  untuk
02044|menjalani  pembinaan  di  LPKA  Blitar,  dengan  tetap  mempertimbangkan
02045|kepentingan terbaik bagi anak, mengingat anak melakukan tindak pidana masih
02046|
02047|di  bawah  umur,  yaitu  dengan  pertimbangan:  1)  Anak  merasa  bersalah  dan
02048|sangat menyesali perbuatannya; 2) Anak baru pertama kali menjalani proses
02049|hukum dan perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri; 3) Agar bisa
02050|mendapat  rehabilitasi  sosial  untuk  memberikan  bimbingan  agar  anak  dapat
02051|berperilaku  produktif;  4)  Anak  dapat  memperoleh  pembinaan  yang  akan
02052|membentuk  pribadi  anak  lebih  baik  dan  memperoleh  keterampilan  yang
02053|diharapkan sehingga dapat menjadi bekal bagi Anak di masa depan; 5) Anak
02054|masih  ingin  melanjutkan  pendidikannya;  6)  Anak  membutuhkan  pembinaan
02055|terkait pengendalian diri, pemahaman norma sosial, serta edukasi perilaku yang
02056|sehat;
02057|Menimbang,  bahwa  dengan  mempertimbangkan  seluruh  hal  yang
02058|terungkap di persidangan, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut
02059|Umum dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Para Anak,
02060|oleh  karena  Hakim  menilai  bahwa  perbuatan  Para  Anak  tersebut
02061|dilatarbelakangi  oleh  pergaulan  yang  terlalu  bebas  yang  salah  satu
02062|penyebabnya adalah karena kurangnya pengawasan dari orangtua atau wali
02063|Para Anak yang menyebabkan Para Anak kemudian menjadi labil dan mudah
02064|terbujuk  atau  tertarik  dengan  ajakan/tawaran  orang  lain  untuk  melakukan
02065|hubungan badan dengan anak di bawah umur, sehingga apabila Para Anak
02066|tidak  dibina  dalam  lembaga  tertentu  dan  dibiarkan  tetap  berada  dalam
02067|lingkungan sehari-harinya,  dikhawatirkan Para Anak akan kembali terjerumus
02068|dalam  pergaulan  bebas  dan  mengulangi  melakukan  perbuatannya  karena
02069|kurangnya pengawasan dari orangtua Para Anak, terlebih lagi sebagian besar
02070|orangtua Para Anak sedang bekerja di luar negeri, dengan demikian Hakim
02071|berkesimpulan  bahwa  Para  Anak  perlu  ditempatkan  di  luar  keluarga  untuk
02072|mendapatkan pembinaan yang lebih terarah di mana masing-masing lembaga
02073|sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
02074|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terikat kewajiban berdasarkan undang-
02075|undang untuk melaksanakan pembinaan terhadap Para Anak dengan sebaik-
02076|baiknya;
02077|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu,  Hakim  sependapat  dengan
02078|rekomendasi  yang  diberikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Hakim
02079|berpendapat bahwa Para Anak perlu diasingkan untuk sementara waktu dari
02080|lingkungan  sosialnya  untuk  memperoleh  pembinaan  yang  lebih  baik  dari
02081|lembaga yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02082|Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara;
02083|
02084|Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Advokat Anak I, Anak II,
02085|Anak  IV, Anak  V  yang  meminta  agar  Para  Anak  tidak  dijatuhi  pidana  yang
02086|seringan-ringannya  dan  mengutamakan  pembinaan  dan  rehabilitasi,  Hakim
02087|berpendapat  bahwa  meskipun  Para  Anak  dijatuhi  pidana  penjara  tidak
02088|menyebabkan  Para  Anak  menjadi  tidak  mendapatkan  pembinaan  dan/atau
02089|pendidikan di dalam lembaga, sebab sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (2)
02090|dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
02091|Pidana Anak, Anak yang menjalani pidana penjara di LPKA berhak memperoleh
02092|pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,  pendidikan,  dan
02093|pelatihan,  serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
02094|undangan,  dan  LPKA  wajib  menyelenggarakan  pendidikan,  pelatihan
02095|keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan
02096|peraturan perundang-undangan bagi Para Anak;
02097|Bahwa mengenai permohonan rehabilitasi menurut Hakim tidak relevan
02098|karena  rehabilitasi  hanya  dapat  dijatuhkan  kepada  Anak  yang  mengalami
02099|ketergantungan terhadap alkohol/narkotika/zat adiktif lainnya atau mengalami
02100|disabilitas mental dan/atau intelektual, dan karena dalam perkara ini Para Anak
02101|tidak mengalami kondisi-kondisi tersebut maka Para Anak tidak dapat dikenakan
02102|tindakan rehabilitasi, dengan demikian dalil pembelaan Advokat Anak I, Anak II,
02103|Anak IV, Anak V tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolak;
02104|Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Advokat Anak I, Anak II,
02105|Anak IV, Anak V yang meminta  agar diberikan keringanan hukuman sesuai
02106|dengan paradigma dalam KUHP, Hakim berpendapat bahwa Pasal 70 ayat (1)
02107|huruf a KUHP memang mengamanatkan pidana penjara sedapat mungkin tidak
02108|dijatuhkan jika terdakwa adalah Anak, namun oleh karena perbuatan Para Anak
02109|diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun,  maka
02110|dengan sendirinya ketentuan Pasal 70 ayat (1) KUHP tersebut tidak berlaku
02111|karena  Pasal  70  ayat  (2)  KUHP  mengatur  bahwa  ketentuan  tersebut  tidak
02112|berlaku terhadap hal-hal salah satunya tindak pidana yang diancam dengan
02113|pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, selain itu perbuatan yang dilakukan
02114|Para Anak juga tergolong tindak pidana berat dan tindak pidana yang disertai
02115|dengan kekerasan yang dapat dihukum dengan pidana pebatasan kebebasan
02116|sebagaimana Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02117|Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian dalil pembelaan Advokat Anak
02118|I sepanjang mengenai pidana penjara sebagai alternatif terakhir adalah tidak
02119|beralasan menurut hukum dan patut ditolak, sedangkan mengenai permintaan
02120|agar Para Anak dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dan tindakan kerja sosial,
02121|
02122|Hakim akan mempertimbangkannya dalam pedoman pemidanaan di putusan
02123|ini;
02124|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
02125|pidana penjara tersebut adalah pidana yang paling adil dan dipandang telah
02126|cukup  untuk  menyeimbangkan kepentingan korban, kepentingan Para Anak,
02127|kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara;
02128|Menimbang, bahwa setelah Hakim menyatakan bahwa hukuman yang
02129|paling  adil  bagi  Para  Anak  adalah  pidana  penjara,  selanjutnya  Hakim  akan
02130|mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut;
02131|Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut dalam surat tuntutannya
02132|agar Para Anak dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun
02133|karena melanggar  Pasal  473 ayat (2) huruf b  juncto Pasal 20 huruf c  KUHP
02134|sebagaimana dalam dakwaan primer;
02135|Menimbang, bahwa dalam Pasal  473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20
02136|huruf c KUHP diatur bahwa ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12
02137|(dua belas) tahun;
02138|Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
02139|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur beberapa hal
02140|sebagai berikut:
02141|- Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02142|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Minimum
02143|khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.”;
02144|- Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02145|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Pidana
02146|pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu
02147|per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang
02148|dewasa.”;
02149|- Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02150|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa “Apabila dalam
02151|hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana
02152|denda diganti dengan pelatihan kerja.”;
02153|- Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02154|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  bahwa  “Pidana
02155|pelatihan  kerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dikenakan  paling
02156|singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.”;
02157|
02158|- Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
02159|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa  “Anak yang
02160|dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.”;
02161|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  79  ayat  (2)  Undang-Undang
02162|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02163|Anak tersebut, maka dalam perkara a quo ancaman pidana penjara yang dapat
02164|dikenakan  kepada  Para  Anak  adalah  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)
02165|tahun,  yaitu  ½  (satu  per  dua)  dari  maksimum  ancaman  pidana  bagi  orang
02166|dewasa dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP;
02167|Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  mempertimbangkan  kualitas
02168|perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Para Anak ke depannya, di mana
02169|Para Anak melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran sendiri yaitu Para
02170|Anak sengaja mengancam dan menyuruh agar Anak Korban untuk datang ke
02171|rumah Anak III dan melakukan hubungan badan, dan perbuatan Para Anak
02172|tersebut  menimbulkan  rasa  trauma  yang  mendalam  baik  bagi  Anak  Korban
02173|maupun bagi ibu kandung Anak Korban, maka Hakim akan menjatuhkan pidana
02174|yang adil dan seimbang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Para
02175|Anak  sekaligus  memperhatikan  pula  rasa  keadilan  bagi  korban  dan
02176|keluarganya, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan seimbang
02177|dengan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  Para  Anak,  dan  pidana
02178|tersebut  sedapat  mungkin  haruslah  dapat  menimbulkan  efek  jera  dan  efek
02179|prevensi khusus bagi Para Anak sehingga Para Anak dapat menyadari bahwa
02180|perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut  adalah  perbuatan  yang  salah  dan
02181|melanggar hukum sehingga Para Anak tidak akan mengulanginya lagi, di sisi
02182|lain pidana tersebut sedapat mungkin juga haruslah dapat menimbulkan efek
02183|prevensi umum bagi masyarakat luas, yaitu agar masyarakat luas tidak meniru
02184|perbuatan Para Anak melakukan tindak pidana tersebut;
02185|Menimbang,  bahwa  Hakim  patut  pula  mempertimbangkan  bahwa
02186|tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah mendekati ancaman maksimal bagi
02187|Para Anak, namun Hakim mengamati di persidangan bahwa Para Anak telah
02188|jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya, Para Anak menunjukkan rasa
02189|penyesalan  yang  mendalam  dan  berjanji  bersungguh-sungguh  tidak  akan
02190|mengulangi  perbuatannya,  serta  Para  Anak  mempermudah  jalannya
02191|persidangan dengan tidak berbelit-belit dan mau memberikan keterangan yang
02192|jelas  perihal  kronologi  setiap  peristiwa  berikut  siapa-siapa  saja  pihak  yang
02193|terlibat  dalam  peristiwa  persetubuhan  tersebut,  dengan  demikian  hal-hal
02194|
02195|tersebut patut menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan lamanya
02196|pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Anak;
02197|Menimbang, bahwa demi keadilan dan proporsionalitas, Hakim patut
02198|pula  memperhatikan  fakta  bahwa  jumlah  dan  frekuensi  perbuatan  yang
02199|dilakukan Para Anak adalah berbeda-beda (tidak sama), di mana Anak I dan
02200|Anak II melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak total 5
02201|(lima) kali, Anak III melakukan hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak
02202|total 2 (dua) kali, sedangkan Anak IV dan Anak V masing-masing melakukan
02203|hubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga tentu
02204|tidak  adil  dan  proporsional  apabila  hukuman  masing-masing  Para  Anak
02205|disamakan, di  mana Hakim  berpendapat bahwa peran  utama dalam  Tindak
02206|Pidana ini adalah dilakukan oleh Anak I dan Anak II beserta Rifki yang terlibat
02207|sedari awal untuk merencanakan dan menyuruh Anak Korban untuk datang ke