01109|Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01110|
01111|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 
01112|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
01113|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal 13  Undang-undang Nomor  18
01114|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  untuk  dapat
01115|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01116|dokumen yang meliputi:
01117|a. Surat  keterangan  status  perkawinan  bagi  yang  telah  menikah
01118|melampirkan fotokopi buku nikah; 
01119|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin wali yang
01120|diketahui oleh kepala desa atau lurah; 
01121|c. Sertifikat kompetensi kerja; 
01122|d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan
01123|psikologi; 
01124|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01125|f. Visa kerja; 
01126|g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja;
01127|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor  18
01128|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01129|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01130|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01131|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang  perseorangan  dalam
01132|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01133|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia; 
01134|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01135|bahwa Terdakwa  telah  diperiksa  di tingkat penyidikan  sesuai  dengan  Berita
01136|Acara Pemeriksaan Terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
01137|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  hendak  memberangkatkan  Warga
01138|Negara  Indonesia  ke  Malaysia, namun  hal  tersebut tidak  terlaksana  karena
01139|Warga  Negara  Indonesia  tersebut  terlebih  dahulu  diamankan  oleh  petugas
01140|Kepolisian.
01141|Menimbang,  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak
01142|diberangkatkan  tersebut  yakni  2  (dua)  orang  dewasa  yang  Terdakwa  tidak
01143|ketahui namanya, melainkan Terdakwa hanya mengetahui bahwa ke 2 (dua)
01144|orang dewasa tersebut berasal dari Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi
01145|Selatan. 
01146|Menimbang,  bahwa awalnya  salah  seorang  dari  ke  2  (dua)  orang
01147|dewasa tersebut sudah pernah kerja di Malaysia dan pada saat seorang laki-laki
01148|Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01149|
01150|tersebut  kembali  ke  kampung  di  Kabupaten  Enrekang,  Terdakwa  sempat
01151|membantu  membelikan  tiket  kapal,  lalu  pada  bulan  November  tahun  2024
01152|sekitar  pukul  17.00  WITA,  laki-laki  tersebut  menghubungi  Terdakwa  melalui
01153|panggilan  telepon  ke  nomor  Handphone  Terdakwa  untuk  memberitahukan
01154|hendak kembali lagi ke Malaysia bersama dengan seorang keluarganya dan
01155|meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menyeberangkan ke Malaysia;
01156|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  baru  menyuruh  Saksi  Latif  untuk
01157|menjemput  ke  2  (dua)  orang  penumpang  tersebut  dan  belum  menentukan
01158|bagaimana cara diberangkatkan, namun biasanya Terdakwa menyuruh Saksi
01159|Latif  menjemput  penumpang  tersebut  di  Pelabuhan  untuk  dibawa  kerumah
01160|Terdakwa, selanjutnya Saksi mencarikan speed tujuan Aji Kuning;
01161|Menimbang, bahwa peran Terdakwa yakni yang berkomunikasi dengan
01162|Warga  Negara  Indonesia  yang  hendak  berangkat  ke  Malaysia,  sedangkan
01163|peran  Saksi  Latif  membantu  menjemput  di  Pelabuhan  Tunon  Taka  dan
01164|menyeberangkan ke Malaysia melalui Aji Kuning di Sebatik;
01165|Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan memberangkatkan
01166|Warga Negara Indonesia ke Malaysia sejak tahun 2010, kemudian sejak tahun
01167|2020,  Terdakwa  mengenal  Saksi  Latif  dan  menawarkan  kepada  Saksi  Latif
01168|untuk bekerja sama dengan Terdakwa dan sejak itu Saksi Latif yang mengurus
01169|dan memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke Malaysia;
01170|Menimbang,  bahwa Terdakwa  meminta  500  RM  (Lima  ratus  ringgit
01171|Malysia) untuk per orangnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 100 RM
01172|(seratus  ringgit  Malaysia),  setelah  itu  Terdakwa  membagikan  keuntungan
01173|tersebut dengan Saksi Latif sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari
01174|pengurusan per orang yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 
01175|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  dan  Saksi  Latif  menampung  Warga
01176|Negara Indonesia yang akan berangkat ke Negara Malaysia di rumah Terdakwa
01177|di  Jalan  Pembagunan,  Rt.  09,  Kel.  Nunukan  Barat,  Kec.  Nunukan,  Kab.
01178|Nunukan.
01179|Menimbang,  bahwa  Terda kwa  tidak  memiliki  izin  dari  pihak  yang
01180|berwenang dalam hal untuk memberangkatkan orang keluar Negeri;
01181|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa
01182|telah  bertindak  sebagai  orang-perseorangan  yang  mengurus  keberangkatan
01183|Calon  Pekerja  Migran  ke  Malaysia  untuk  bekerja,  tanpa  seizin  pihak  yang
01184|berwenang, namun telah ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian, maka
01185|Majelis  Hakim  ber keyakinan unsur  “Percobaan melaksanakan  penempatan
01186|Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01187|
01188|Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69 ”  telah
01189|terpenuhi;
01190|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81 Jo. Pasal
01191|69  U ndang-undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01192|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 53 ayat (1) K itab  Undang-
01193|undang  Hukum  Pidana,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
01194|secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan
01195|dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; 
01196|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Majelis  Hakim  tidak
01197|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
01198|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01199|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01200|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa mampu bertanggungjawab,
01201|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01202|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01203|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01204|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01205|dijatuhkan; 
01206|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01207|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01208|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01209|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  3  (tiga)  lembar
01210|Boarding Pass/Tiket Kapal Pelni, 1 (satu) buah paspor, Uang tunai Malaysia
01211|450RM  (empat  ratus  lima  puluh  ringgit  Malaysia),  1  (satu)  unit  HP  merk
01212|REALME  RMX3710  Warna  Hitam,  1  (satu)  buah  Sim  Card  dengan  nomor
01213|081347149017, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y27 Warna Hitam dan 1 (satu) buah
01214|Sim  Card dengan nomor  081347741121 , oleh karena  barang  bukti  tersebut
01215|masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Latif Bin Kati,
01216|maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam
01217|perkara Terdakwa Latif Bin Kati;
01218|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  keringanan  hukuman  yang
01219|dimohonkan oleh T erdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak
01220|perlu  diberikan  pertimbangan  secara  tersendiri,  namun  cukup  dituangkan  dalam
01221|keadaan-keadaan yang meringankan;
01222|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01223|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01224|yang meringankan Terdakwa;
01225|Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01226|
01227|Keadaan  yang  memberatkan:
01228|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  untuk
01229|melindungi Pekerja Migran Indonesia;
01230|Keadaan yang meringankan:
01231|- Terdakwa belum pernah dipidana;
01232|- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
01233|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana ,  maka
01234|sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang  Nomor 8 Tahun
01235|1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula
01236|untuk membayar biaya perkara; 
01237|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  bukan  sebagai
01238|pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi
01239|ditujukan  kepada  usaha  untuk  memperbaiki  terpidana  agar  dapat  menjadi
01240|anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah p erilakunya ke jalan
01241|yang lebih baik;
01242|Memperhatikan, Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang
01243|Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang
01244|Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8
01245|Tahun 2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  2  Tahun  1986
01246|tentang Peradilan Umum  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
01247|Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2
01248|Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
01249|tentang Hukum Acara Pidana,  Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik
01250|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01251|Indonesia Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana , serta
01252|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01253|
01254|MENGADILI:
01255|1. Menyatakan  T erdakwa Safaruddin  Als.  Bapak  Yayan  Bin  Darman
01256|tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
01257|pidana  “Orang-perseorangan  melaksanakan  percobaan  penempatan
01258|Pekerja Migran Indonesia ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
01259|Penuntut Umum;
01260|2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01261|selama  1  (satu)  tahun  4  (empat)  bulan  dan  pidana  denda  sejumlah
01262|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  pidana  denda
01263|tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01264|Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01265|
01266|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01267|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01268|4. Menetapkan T erdakwa tetap ditahan;
01269|5. Memerintahkan barang bukti berupa :
01270|- 3 (tiga) lembar Boarding Pass/Tiket Kapal Pelni;
01271|- 1 (satu) buah paspor;
01272|- Uang tunai Malaysia 450RM (empat ratus lima puluh ringgit Malaysia)
01273|- 1 (satu) unit HP merk REALME RMX3710 Warna Hitam;
01274|- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081347149017;
01275|- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y27 Warna Hitam;
01276|- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081347741121;
01277|Dikembalikan kepada  Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti  dalam
01278|perkara Terdakwa Latif Bin Kati;
01279|6. Membebankan kepada T erdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
01280|ribu rupiah);
01281|
01282|Rabu
01283|
01284|28
01285|
01286|2025
01287|
01288|Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 202 5, oleh  Ayub
01289|Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan  Yudo Prakoso,
01290|S.H.,  LL.M.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan  dalam
01291|
01292|dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H.,
01293|selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H.,
01294|Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa dihadiri
01295|
01296|                  Hakim Anggota,                         Hakim Ketua,
01297|                 Daniel Beltzar, S.H.                                             Ayub Diharja, S.H.
01298|          Yudo Prakoso, S.H., LL.M.