01139|11 Februari 2024, sekira pukul 11.00 WIB di semak-semak tidak jauh dari rumah
01140|keluarga  terdakwa  yang  beralamat  di  Kab.  Tanjung  Jabung  Timur.  Kejadian
01141|kedua yaitu pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, sekira pukul 11.30 WIB di
01142|dalam rumah keluarga terdakwa yang beralamat di Kab. Tanjung Jabung Timur;
01143|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, perbuatan
01144|seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dalam rentang waktu
01145|berbeda  yakni  tanggal  11  Februari  2024  dan  tanggal  16  Juni  2024  dengan
01146|perbuatan sama yakni perbuatan seksual terdakwa terhadap korban. Selain itu
01147|dihubungkan dengan  Visum Et Repertum Nomor: R/67/VI/2024/Rumkit tanggal
01148|28 Juni 2024 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Jambi hasil
01149|pemeriksaan  menyatakan  tampak  luka  robek  diselaput  dara  arah  jarum  jam
01150|empat, delapan dan sepuluh. Kesimpulan didapatkan Hymen/selaput dara tidak
01151|utuh yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, menunjukkan bahwa perbuatan
01152|
01153|terdakwa  telah  melakukan  hubungan  seksual  dengan  korban  yang  telah
01154|diterangkan  pula  oleh  terdakwa  di  persidangan  memang  dianya  melakukan
01155|hubungan seksual dengan korban;
01156|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan,
01157|meskipun masing  - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada
01158|hubungannya  sedemikian  rupa  sehingga  harus  dipandang  sebagai  satu
01159|perbuatan berlanjut telah terpenuhi;
01160|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  6  Huruf  b
01161|Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
01162|Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah
01163|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
01164|sebagaimana  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  dakwaan  alternative
01165|kesatu;
01166|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  dari  penasehat  hukum
01167|Terdakwa  yang  pada  pokoknya  Menerima  Nota  Pembelaan/Pledoi  Penasihat
01168|Hukum  Terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Bin  Supangat  untuk  seluruhnya,
01169|Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor NO.REG.
01170|PERKARA  PDM-  04/TJT/03/2025  pada  perkara  Pidana  Nomor
01171|37/Pid.Sus/2025/PN.Tjt,  Menyatakan  Terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Bin
01172|Supangat  tidak  sepenuhnya  terbukti  secara  sah  melakukan  tindak  pidana
01173|sebagaimana  yang  didakwakan  dan  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum
01174|berdasarkan Pasal 6 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang
01175|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS)  Jo  Pasal  64  Ayat  (1)  KUHP,
01176|Meringkankan  hukuman  terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Bin  Supangat  dari
01177|wakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;  dan
01178|Menyatakan  membebankan  biaya  perkara  ini  kepada  negara. Oleh  karena
01179|Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkan  lengkap  sebagaimana  unsur-unsur
01180|tindak pidananya, maka menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti
01181|sebagai suatu tindak pidana;
01182|Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 31 Undang-Undang
01183|Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Hakim wajib
01184|memberitahukan hak atas restitusi kepada korban. Sedangkan Hakim Ketua di
01185|persidangan telah menjelaskan kepada korban perihal haknya untuk mengajukan
01186|restitusi, namun demikian korban menolak untuk membuat permohonan restitusi
01187|serta menuangkannya dalam surat pernyataan penolakan;
01188|Menimbang,  bahwa  tentang  lamanya  pidana  yang  akan  dijatuhkan
01189|kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara
01190|
01191|adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis dan juga berdasarkan hal-hal
01192|yang  nantinya  dapat  meringankan  ataupun  memberatkan  pidana  yang  akan
01193|dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;
01194|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kesalahan  Terdakwa  sebagaimana
01195|dimaksudkan  dakwaan  ini  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  maka
01196|kepadanya sudah sepantasnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan
01197|hukuman yang akan ditimpakan kepada Terdakwa tidak saja hukuman penjara
01198|akan tetapi meliputi  pula  hukuman penjatuhan denda  yang  menurut Pasal  6
01199|Huruf  b  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana
01200|Kekerasan Seksual adalah bersifat kumulatif alternatif, sedangkan pada Pasal 6
01201|huruf  b  Undang-Undang  RI  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana
01202|Kekerasan Seksual tersebut tidak dijelaskan perihal tidak dapat dibayarkannya
01203|pidana denda diganti dnegan pidana apa, maka mengacu kepada Pasal 30 ayat
01204|(2)  KUHPidana  dengan  ketentuan  bahwa  apabila  denda  tersebut  tidak
01205|dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan
01206|dalam amar putusan dibawah ini;
01207|Menimbang,  bahwa  berdasakan  aspek  kejiwaan/psikologis  Terdakwa
01208|dimana  menurut  hemat  Majelis  dan  bukti  yang  diajukan  di  persidangan,
01209|Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan;
01210|Menimbang,  bahwa  perbuatan  terdakwa  yang  melakukan  perbuatan
01211|seksual  terhadap  korban  sementara  terdakwa  telah  menikah  dan  memiliki
01212|seorang istri adalah perbuatan tercela dan melanggar norma kesusilaan, moral
01213|dan norma hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa dapat membawa dampak
01214|psikologis  dan  sosial  bagi  keluarganya.  Perbuatan  Terdakwa  adalah  suatu
01215|perbuatan  yang  wajib  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana,  maka
01216|berdasarkan  teori  pemidanaan,  yaitu  Teori  gabungan  atau  teori  modern
01217|memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan
01218|antara  prinsip-prinsip  relatif  (tujuan)  dan  absolut  (pembalasan)  sebagai  satu
01219|kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter
01220|pembalasan  sejauh  pemidanaan  dilihat  sebagai  suatu  kritik  moral  dalam
01221|menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide
01222|bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku
01223|terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van
01224|List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut:
01225|1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu
01226|gejala masyarakat;
01227|
01228|2. Ilmu  hukum  pidana  dan  perundang-undangan  pidana  harus
01229|memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
01230|3. Pidana  ialah  suatu  dari  yang  paling  efektif  yang  dapat  digunakan
01231|pemerintah  untuk  memberantas  kejahatan.  Pidana  bukanlah  satu-satunya
01232|sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi
01233|harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya;
01234|Dari  pandangan  diatas  menunjukkan  bahwa  teori  ini  mensyaratkan  agar
01235|pemidanaan  itu  selain  memberikan  penderitaan  jasmani  juga  psikologi  dan
01236|terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.
01237|Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan
01238|dari  pemidanaan,  yaitu  dikehendakinya  suatu  perbaikan-perbaikan  dalam  diri
01239|manusia atau yang melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan
01240|bahwa  hukuman  yang  nantinya  akan  diberikan  kepada  Terdakwa  sudah
01241|dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;
01242|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  merupakan  ultimum  remedium  atau
01243|penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan
01244|menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari
01245|Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan
01246|perasaan  tidak  nyaman  terhadap  pelaku  (rechtguterverletzung),  tetapi  juga
01247|treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri
01248|untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga
01249|harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa
01250|dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang
01251|preventif,  edukatif  dan  korektif,  sehingga  mampu  memenuhi  rasa  keadilan
01252|masyarakat ;
01253|Menimbang,  bahwa  terdakwa  yang  sudah  memilik  anak  dan  istri,
01254|seharusnya  memberikan  contoh  yang  baik  bukan  malah  berbuat yang  dapat
01255|mencoreng nama keluarganya dengan melakukan perbuatan cabul pada anak
01256|saksi korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya menciderai nama
01257|baik terdakwa, anak dan istrinya melainkan juga keluarga besarnya. Halmana
01258|dibuktikan setelah kejadian pencabulan tersebut, terdakwa diusir oleh mertuanya
01259|dari rumah;
01260|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01261|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01262|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus
01263|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
01264|
01265|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01266|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01267|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01268|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01269|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01270|dijatuhkan;
01271|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01272|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01273|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01274|Menimbang bahwa  barang  bukti  berupa  1 (satu)  helai kemeja  warna
01275|hitam tidak bermerk ,  1 (satu) helai celana kain warna hitam tidak bermerk ,  1
01276|(satu) helai jilbab warna abu-abu rmerk AZARA , 1 (satu) helai bra warna cream
01277|merk sudah rusak, 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk tidak bermerk
01278|dan  1  (satu)  helai  celana  korset  warna  hitam  tidak  bermerk.  Oleh  karena
01279|merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan
01280|kejahatan dan di persidangan setelah Majelis Hakim tanyakan kepada korban
01281|apakah  masih  mau  menerima  barang  tersebut,  anak  saksi  menjawab  tidak
01282|berkenan.  Serta  dengan  pertimbangan  keadaan  psikologis  korban  karena
01283|dikhawatirkan trauma atas barang tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap
01284|barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;
01285|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk
01286|merk redmi 9 c warna biru . Oleh karena barang bukti tersebut merupakan miliki
01287|saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Korban (saksi I);
01288|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
01289|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01290|meringankan Terdakwa ;
01291|Keadaan yang memberatkan:
01292|- Perbuatan  Terdakwa  membawa  dampak  buruk  bagi  psikologis  dan
01293|kehidupan sosial korban;
01294|Keadaan yang meringankan:
01295|- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
01296|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01297|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01298|Mengingat, Pasal Pasal 6 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun
01299|2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan
01300|Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
01301|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01302|
01303|MENGADILI:
01304|1. Menyatakan  Terdakwa  Bambang  Eko  Mawardi  Als  Eko  Bin  Supangat
01305|tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan
01306|tindak  pidana  Melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang  ditujukan
01307|terhadap organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah
01308|kekuasaannya  secara  melawan  hukum  di  luar  perkawinan  sebagaimana
01309|dalam dakwaan alternatif kesatu;
01310|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
01311|selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus
01312|juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti
01313|dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
01314|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
01315|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01316|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01317|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01318|a. 1 (satu) helai kemeja warna hitam tidak bermerk;
01319|b. 1 (satu) helai celana kain warna hitam tidak bermerk;
01320|c. 1 (satu) helai jilbab warna abu-abu rmerk AZARA;
01321|d. 1 (satu) helai bra warna cream merk sudah rusak;
01322|e. 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk tidak bermerk;
01323|f. 1 (satu) helai celana korset warna hitam tidak bermerk;
01324|Dimusnahkan
01325|a. 1 (satu) unit HP merk merk redmi 9 c warna biru
01326|Dikembalikan kepada saksi I (saksi korban);
01327|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000
01328|(lima ribu rupiah);
01329|
01330|Senin
01331|
01332|07 Juli 2025
01333|
01334|2025
01335|
01336|oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Esa Pratama Putra Daeli,
01337|S.H., M.H. , Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim
01338|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  Rabu
01339|
01340|Syamsudin, SH
01341|
01342|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01343|
01344|Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.        Tatok Musianto, S.H.
01345|Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.
01346|Panitera Pengganti,
01347|Syamsudin, SH