02732|Gemuk,  Pahang  tersebut.  Di  sana  lah  Saksi  Cut  Siti  Kamisah  Binti
02733|Ramadan  Syah  mengalami  pemerkosaan  hingga  hamil  dan  akhirnya
02734|melahirkan. Peristiwa yang dialami Saksi Cut Siti Kamisah Binti Ramadan
02735|Syah  harus  dilihat  sebagai  sebuah  rangkaian  sebab  akibat,  dengan
02736|Terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam eksploitasi tersebut;
02737|Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat ini bersifat alternatif,
02738|Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “ mengakibatkan kehamilan ”
02739|adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;
02740|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  tersebut di
02741|atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;
02742|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal  6 Jo. Pasal 7
02743|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02744|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
02745|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02746|melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu
02747|primair;
02748|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti,
02749|maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;
02750|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  Majelis  Hakim  akan
02751|mempertimbangkan  dakwaan  kedua  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal   4
02752|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02753|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  yang  unsur-unsurnya
02754|adalah sebagai berikut: 
02755|1. Setiap orang;
02756|2. Yang  membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah
02757|negara Republik Indonesia;
02758|3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
02759|Republik Indonesia;
02760|1. Setiap orang;
02761|Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Ksp
02762|Disclaimer
02763|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02764|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02765|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02766|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
02767|
02768|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02769|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02770|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02771|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02772|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02773|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02774|putusan.mahkamahagung.go.id
02775|Menimbang bahwa unsur kesatu dalam dakwaan kesatu primair dan
02776|dakwaan kedua adalah sama. Oleh karena unsur kesatu dakwaan kesatu
02777|primair  telah  dinyatakan  terbukti,  maka  Majelis  Hakim  mengambil  alih
02778|pertimbangan  unsur  kesatu  dakwaan  kesatu  primair  tersebut  ke  dalam
02779|pertimbangan unsur kesatu dakwaan kedua; 
02780|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  tersebut
02781|diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;
02782|2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
02783|Republik Indonesia;
02784|Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia,
02785|kata “membawa” memiliki arti yaitu mengangkut, memuat, memindahkan,
02786|mengirimkan. Mengirimkan memiliki arti yaitu antarkan dengan perantara;
02787|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah
02788|memberangkatkan  Saksi  Siti  Saidah  Binti  Abd  Untung,  Saksi  Cut  Siti
02789|Kamisah Binti Ramadan Syah, dan Sdri. Sri Muliani pada tanggal 4 Juli
02790|2022  dari  Kota  Dumai,  Provinsi  Riau,  Republik  Indonesia  menuju  Port
02791|Dickson,  Malaysia  menggunakan  kapal  dari  Indomal  Fast  Ferry  dengan
02792|tujuan  untuk  dipekerjakan  di  Malaysia,  yang  merupakan  di  luar  wilayah
02793|negara Republik Indonesia;
02794|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Saksi  Siti
02795|Saidah Binti Abd Untung, Saksi Cut Siti Kamisah Binti Ramadan Syah, dan
02796|Sdri.  Sri  Muliani  memiliki  Paspor  Republik  Indonesia  sebagaimana  foto
02797|paspor serta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penerbitan
02798|paspor,  yang  menjadi  barang  bukti  dalam  perkara  ini.  Berdasarkan
02799|ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
02800|Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  paspor  Republik  Indonesia  yang
02801|selanjutnya  disebut  paspor  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh
02802|Pemerintah  Republik  Indonesia  kepada  warga  negara  Indonesia  untuk
02803|melakukan  perjalanan  antarnegara  yang  berlaku  selama  jangka  waktu
02804|tertentu. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa benar Saksi Siti
02805|Saidah Binti Abd Untung, Saksi Cut Siti Kamisah Binti Ramadan Syah, dan
02806|Sdri. Sri Muliani adalah warga negara Indonesia;
02807|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Majelis
02808|Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta persidangan
02809|adalah kegiatan membawa Saksi Siti Saidah Binti Abd Untung, Saksi Cut
02810|Siti Kamisah Binti Ramadan Syah, dan Sdri. Sri Muliani yang merupakan
02811|warga negara Indonesia, ke luar negeri untuk dipekerjakan;
02812|Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Ksp
02813|Disclaimer
02814|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02815|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02816|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02817|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
02818|
02819|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02820|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02821|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02822|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02823|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02824|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02825|putusan.mahkamahagung.go.id
02826|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  tersebut di
02827|atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;
02828|3. Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
02829|Republik Indonesia;
02830|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  telah
02831|diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga dakwaan kesatu primair;
02832|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah
02833|memberangkatkan  Saksi  Siti  Saidah  Binti  Abd  Untung,  Saksi  Cut  Siti
02834|Kamisah Binti Ramadan Syah, dan Sdri. Sri Muliani pada tanggal 4 Juli
02835|2022  dari  Kota  Dumai,  Provinsi  Riau,  Republik  Indonesia  menuju  Port
02836|Dickson,  Malaysia  menggunakan  kapal  dari  Indomal  Fast  Ferry  dengan
02837|tujuan  untuk  dipekerjakan  di  Malaysia,  yang  merupakan  di  luar  wilayah
02838|negara Republik Indonesia. Ketika awal tiba di Malaysia Saksi Siti Saidah
02839|Binti Abd Untung dan Saksi Cut Siti Kamisah Binti Ramadan Syah bekerja
02840|kurang lebih hampir dua bulan di dua tempat yang berbeda tanpa menerima
02841|upah sepeserpun. Padahal ketika Terdakwa menawarkan pekerjaan kepada
02842|Saksi Siti Saidah Binti Abd Untung, Terdakwa menjanjikan upah sejumlah
02843|RM1500 (seribu lima ratus ringgit Malaysia) yang akan dipotong setengah
02844|selama  enam  bulan  untuk  mengganti  biaya  perjalanan  dan  pembuatan
02845|paspor.  Tenaga  Saksi  Siti  Saidah  Binti  Abd  Untung  dan  Saksi  Cut  Siti
02846|Kamisah Binti Ramadan Syah telah dimanfaatkan, namun Saksi Siti Saidah
02847|Binti Abd Untung dan Saksi Cut Siti Kamisah Binti Ramadan Syah tidak
02848|memperoleh  haknya  sebagaimana  yang  dijanjikan  oleh  Terdakwa.
02849|Mengenai  apa  yang  dialami  oleh  Sdri.  Sri  Muliani  setelah  dipekerjakan,
02850|Majelis Hakim tidak menemukan fakta tersebut di persidangan;
02851|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Terdakwa
02852|memberangkatkan  Saksi  Siti  Saidah  Binti  Abd  Untung,  Saksi  Cut  Siti
02853|Kamisah Binti Ramadan Syah, dan Sdri. Sri Muliani karena membantu Sdri.
02854|Lusi mencari orang yang mau bekerja di Malaysia dengan  fee  sejumlah
02855|RM500 (lima ratus ringgit Malaysia) per orangnya. Terdakwa melakukan hal
02856|tersebut  bukan  karena  sukarela,  melainkan  karena  mengharapkan
02857|keuntungan yang dijanjikan oleh Sdri. Lusi;
02858|Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa
02859|perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan  Saksi Siti Saidah Binti
02860|Abd  Untung  dan  Saksi  Cut  Siti  Kamisah  Binti  Ramadan  Syah,  menjadi
02861|terksploitasi di Malaysia;
02862|Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Ksp
02863|Disclaimer
02864|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02865|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02866|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02867|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
02868|
02869|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02870|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02871|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02872|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02873|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02874|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02875|putusan.mahkamahagung.go.id
02876|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  tersebut di
02877|atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;
02878|Menimbang bahwa  oleh karena  seluruh  unsur dari Pasal  4 Undang-
02879|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
02880|Tindak Pidana Perdagangan Orang  telah  terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
02881|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
02882|sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua;
02883|Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas,
02884|disamping  terhadap  Terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02885|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dalam  dakwaan  kesatu  primair  dan
02886|dakwaan  kedua,  Majelis  Hakim  telah  pula  memperoleh  keyakinan  atas
02887|kesalahan  yang  ada  pada  diri  Terdakwa.  Selain  itu,  selama  pemeriksaan
02888|persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang
02889|dapat  menghilangkan  sifat  melawan   hukum  alasan  pemaaf  yang
02890|menghapuskan  kesalahan  Terdakwa  dari  perbuatan  Terdakwa  tersebut, baik
02891|menurut  undang-undang,  doktrin,  maupun  yurisprudensi.  Oleh  karena  itu
02892|Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;
02893|Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas,
02894|maka berdasarkan  ketentuan  Pasal  193  Ayat  (1)  Undang-Undang Republik
02895|Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Terdakwa harus
02896|dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang
02897|dilakukannya  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal   6  Jo.  Pasal  7
02898|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02899|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan dakwaan
02900|kesatu primair   dan Pasal  4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
02901|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai
02902|dengan dakwaan kedua;
02903|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan
02904|memperhatikan  tuntutan  Pidana  Penuntut  Umum  dan  nota  pembelaan
02905|Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan
02906|pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana
02907|dari  tindak  pidana  yang  bersangkutan,  maka  pidana yang  dijatuhkan  oleh
02908|Majelis Hakim kepada  Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan
02909|dalam  amar  putusan  ini adalah  adil  dan  setimpal  dengan  perbuatan  yang
02910|dilakukan oleh Terdakwa;
02911|Menimbang  bahwa  selain  pidana  penjara, terhadap  Terdakwa  juga
02912|harus  dijatuhi  pidana  pidana  denda  mengingat  asas  pemidanaan  dalam
02913|Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Ksp
02914|Disclaimer
02915|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02916|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02917|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02918|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
02919|
02920|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02921|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02922|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02923|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02924|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02925|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02926|putusan.mahkamahagung.go.id
02927|ketentuan  Pasal   4  serta  Pasal  6  Jo.  Pasal  7  Undang-Undang  Republik
02928|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02929|Perdagangan Orang  yang  bersifat kumulatif , yaitu pidana penjara dan pidana
02930|denda. B erdasarkan ketentuan  Pasal 25  Undang-Undang Republik Indonesia
02931|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02932|Orang dinyatakan  bahwa  apabila  terpidana  tidak  mampu  membayar  pidana
02933|denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1
02934|(satu) tahun. Dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan
02935|dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda
02936|dan pidana kurungan pengganti denda  terhadap Terdakwa dalam perkara ini
02937|sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
02938|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02939|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  berdasarkan
02940|ketentuan  Pasal  22  Ayat  (4)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8
02941|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , masa penangkapan dan penahanan
02942|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
02943|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02944|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan
02945|Pasal 193 Ayat (2) huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
02946|1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  perlu  ditetapkan  agar  Terdakwa  tetap
02947|berada dalam tahanan;
02948|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02949|permohonan restitusi dari Saksi Siti Saidah Binti Abd Untung  dan Saksi Cut Siti
02950|Kamisah  Binti  Ramadan  Syah  yang  diajukan  Penuntut  Umum  dalam  surat
02951|tuntutan;
02952|Menimbang  bahwa  permohonan  restitusi  tersebut  dibuat  atas
02953|perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui Laporan
02954|Penilaian  Restitusi  Dugaan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dan/Atau
02955|Perlindungan  Migran  Indonesia  Nomor  Register  0735-0736/P.BPP-
02956|LPSK/III/2024. Adapun bentuk restitusi yang dimohonkan yaitu uang sejumlah
02957|Rp40.334,300,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus
02958|rupiah)  untuk  Saksi  Siti  Saidah  Binti  Abd  Untung dan  uang  sejumlah
02959|Rp117.332.600,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu enam
02960|ratus rupiah) untuk Saksi Cut Siti Kamisah Binti Ramadan Syah. Berdasarkan
02961|ketentuan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
02962|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,
02963|restitusi merupakan ganti kerugian atas:
02964|Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Ksp
02965|Disclaimer
02966|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02967|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02968|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02969|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
02970|
02971|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02972|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02973|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02974|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02975|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02976|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02977|putusan.mahkamahagung.go.id
02978|1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
02979|2. Penderitaan;
02980|3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;
02981|4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
02982|Menimbang  bahwa  setelah  meneliti  dengan  seksama  permohonan
02983|restitusi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan restitusi tersebut
02984|beralasan menurut hukum, baik dari segi penyebab kerugian atau penderitaan
02985|maupun dari segi nilai kewajaran yang telah dinilai oleh LPSK. Dengan demikian
02986|permohonan restitusi tersebut patut untuk dikabulkan;
02987|Menimbah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (13) Peraturan
02988|Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
02989|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada
02990|Korban Tindak Pidana, dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan
02991|terorisme,  putusan  memuat  pula  lamanya  pidana  penjara  atau  kurungan
02992|pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam hal harta kekayaan
02993|terdakwa  dan/atau  pihak  ketiga  tidak  mencukupi,  yang  dihitung  secara
02994|proporsional  berdasarkan  jumlah  restitusi  yang  telah  dibayarkan  terdakwa
02995|dan/atau pihak ketiga. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana
02996|penjara pengganti apabila Terdakwa tidak melaksanakan restitusi sama sekali
02997|sampai  batas  waktu  yang  ditentukan  dalam  Pasal  30  Peraturan  Mahkamah
02998|Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara
02999|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada