01828|di  atas  7 tahun, maka  penyelesaian perkaranya harus  tetap melalui  proses
01829|peradilan pidana dan tidak dapat dialihkan ke jalur non-yudisial;
01830|Menimbang bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap
01831|diri  Anak,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  akan  menguraikan  hal-hal  sebagai
01832|berikut:
01833|Menimbang  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  telah  meratifikasi
01834|Konvensi  Hak-Hak  Anak  (Convention  on  the  Rights  of  the  Child)  melalui
01835|Keputusan  Presiden  Nomor  36  Tahun  1990  tentang  Pengesahan  Konvensi
01836|tentang Hak-Hak Anak. Dengan ratifikasi tersebut, negara memiliki kewajiban
01837|untuk memastikan bahwa setiap Anak harus diperlakukan secara manusiawi,
01838|sesuai dengan martabat dan tahap perkembangan usianya. Negara juga wajib
01839|memberikan  perlindungan  kepada  Anak  agar  tetap  memiliki  harapan  untuk
01840|menyongsong masa depan;
01841|Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan,
01842|terlebih dalam Perkara Pidana Anak, tetapi bagaimana Anak setelah menjalani
01843|pemidanaannya,  Anak  mampu  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan
01844|tidak  mengulangi  tindak  pidana,  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh
01845|lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat
01846|hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan;
01847|Menimbang  bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01848|tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pidana  pokok  terhadap  Anak  tidak
01849|Hal.51 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01850|
01851|hanya terbatas pada pidana penjara, melainkan juga terdapat bentuk pidana
01852|lain, yakni berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan
01853|pembinaan dalam lembaga. Keberadaan bentuk pidana yang beragam tersebut
01854|mencerminkan  pendekatan  hukum  yang  restoratif  dan  rehabilitatif  dalam
01855|menangani  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  dengan  tetap  menjunjung
01856|tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
01857|Menimbang  bahwa  Anak  merupakan  individu  yang  sedang  berada
01858|dalam  tahap  pertumbuhan  dan  perkembangan,  baik  secara  fisik,  mental,
01859|maupun emosional. Pada tahap ini, Anak masih dalam proses pembentukan jati
01860|diri,  sehingga  memungkinkan  bagi  Anak  untuk  berubah,  memperbaiki
01861|kesalahan, dan belajar dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, perlakuan
01862|terhadap Anak harus didasarkan pada pendekatan yang bersifat pembinaan dan
01863|pemulihan, bukan semata-mata penghukuman;
01864|Menimbang  bahwa  sebagaimana  Laporan  Hasil  Penelitian
01865|Kemasyarakatan  Nomor  :  -  terttanggal  30  Oktober  2025  yang  memberi
01866|rekomendasi  jika  Anak  dinyatakan  bersalah  agar  dikenai  pidana  berupa
01867|pembinaan  dalam  Lembaga  di  sentra  “Antasena”  Magelang,  sebagaimana
01868|ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf d dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11
01869|Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  Majelis  Hakim
01870|sepakat bahwa pembinaan  dalam  Lembaga  tepat diterapkan dalam  perkara
01871|incasu, mengingat Anak saat ini tidak sedang menempuh pendidikan formal
01872|sehingga  tidak  memiliki  kegiatan  terstruktur  selama  di  rumah,  selain  itu
01873|sebagaimana Surat Keterangan Kerja Nomor : 006/BKL/PRW/X/2025 tanggal
01874|29 Oktober 2025 Anak incasu tercatat telah bekerja di bengkel pada bidang
01875|otomotif motor/mekanik, dengan demikian pembinaan dalam Lembaga di Sentra
01876|“Antasena” Magelang  diharapkan mampu lebih memberikan rehabilitasi sosial
01877|berupa pembinaan dan pelatihan baik secara fisik, spiritual, dan emosional,
01878|sehingga  akhirnya  nanti  Anak  dapat  kembali  dalam  masyarakat  dan  dapat
01879|memperbaiki  diri,  serta  tidak  mengulangi  tindak  pidana  di  masa  yang  akan
01880|datang;
01881|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Majelis
01882|Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01883|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01884|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01885|Menimbang bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) potong kaos lengan
01886|pendek warna hijau, 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) warna abu-abu, 1
01887|(satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “SMEKZA 1967”
01888|Hal.52 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01889|
01890|pada bagian belakang,  1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru
01891|kombinasi merah,  1 (satu) potong baju OSIS lengan panjang warna putih, 1
01892|(satu) potong rok OSIS panjang warna abu-abu, dan 1 (satu) unit handphone
01893|merk  Samsung  tipe  A14  5G  warna  hitam  dengan  nomor  IMEI  1:
01894|351998831457890 dan nomor IMEI 2: 359538361457894, yang telah disita dari
01895|Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada Anak
01896|Korban;
01897|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
01898|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01899|meringankan Anak; 
01900|Keadaan     yang memberatkan:  
01901|- Perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan  secara
01902|berulang sebanyak 5 (lima) kali;
01903|- Perbuatan yang dilakukan Anak menimbulkan rasa malu dan tekanan
01904|psikis/mental bagi Anak Korban;
01905|Keadaan   yang meringankan:  
01906|- Anak mengakui  perbuatannya  dan  bersedia  bertanggung  jawab  atas
01907|perbuatannya terhadap Anak Korban, dan berjanji tidak akan mengulanginya
01908|di masa yang akan datang;
01909|- Anak belum pernah dipidana;
01910|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan atau tindakan
01911|maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
01912|Mengingat Pasal  81  ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016
01913|tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
01914|Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
01915|2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang
01916|Hukum  Pidana, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01917|Peradilan  Pidana  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang
01918|Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01919|bersangkutan;
01920|
01921|MENGADILI:
01922|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01923|bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  melakukan  kekerasan
01924|atau  ancaman  kekerasan  memaksa  anak  melakukan  persetubuhan
01925|dengannya  yang dilakukan secara berlanjut,  sebagaimana dalam dakwaan
01926|alternatif pertama Penuntut Umum;
01927|Hal.53 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01928|
01929|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  oleh  karena  itu  dengan  pidana
01930|pembinaan dalam lembaga di Sentra “Antasena” Magelang  selama 1 (satu)
01931|tahun  dan  6  (enam)  bulan,  dan  pidana  berupa  pelatihan  kerja  sebagai
01932|pengganti denda di Balai Latihan Kerja (BLK) Purworejo selama 6 (enam)
01933|bulan yang dilaksanakan pada hari kerja untuk jangka waktu paling singkat 1
01934|(satu) jam dan paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
01935|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01936|- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau;
01937|- 1 (satu) potong pakaian dalam (BH) warna abu-abu;
01938|- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam bertuliskan “SMEKZA
01939|1967” pada bagian belakang;
01940|- 1 (satu) potong celana panjang olahraga warna biru kombinasi merah;
01941|- 1 (satu) potong baju OSIS lengan panjang warna putih;
01942|- 1 (satu) potong rok OSIS panjang warna abu-abu;
01943|- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe A14 5G warna hitam dengan
01944|nomor IMEI 1: 351998831457890 dan nomor IMEI 2: 359538361457894.
01945|Dikembalikan kepada Anak Korban.
01946|4. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01947|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01948|
01949|Senin
01950|
01951|20
01952|
01953|2026
01954|
01955|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
01956|Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari  Senin, tanggal  20
01957|April 2026, oleh kami, Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Budi
01958|Darma, S.H., M.H.  dan Muhammad  Asnawi  Said, S.H., M.H. masing-masing
01959|sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
01960|pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
01961|Hakim  Anggota  tersebut,  dibantu  oleh  Dwi  Retno P alupi,  S.Pd., Panitera
01962|Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri
01963|oleh  Esa  Setianingrum, S.H,  Penuntut  Umum,  dan  Anak  didampingi  orang
01964|tua/walinya,  Penasihat  Hukum  Anak,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari
01965|Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Magelang.            
01966|
01967|Dwi Retno Palupi, S.Pd.
01968|
01969|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01970|M. Budi Darma, S.H., M.H. Hernawan, S.H., M.H.
01971|Hal.54 dari 55 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pwr
01972|
01973|Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.
01974|Panitera Pengganti,
01975|Dwi Retno Palupi, S.Pd.