02756|sebagai  Terdakwa  yaitu  Terdakwa  KAROLUS  KARTINUS  KOTIN  Alias
02757|KARTINUS yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana
02758|ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Terdakwa membenarkannya dan telah
02759|sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;
02760|Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati
02761|secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung
02762|jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat
02763|jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari
02764|tuntutan hukuman;
02765|Menimbang  bahwa  berdasarkan  elaborasi  pertimbangan  sebagaimana
02766|termaktub  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwasanya  delik
02767|perbuatan  materiil  Terdakwa  telah  terpenuhi  jika  diafiliasikan  dengan  uraian
02768|unsur pasal a quo;
02769|Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal  a quo  ”barang
02770|siapa”  telah  terpenuhi  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut hukum, namun
02771|mengenai  terbukti  atau  tidaknya  kesalahan  Terdakwa  masih  akan
02772|dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;
02773|Ad.2.   Unsur   Sebagai pemberi kerja atau pelaksana penempatan kerja tidak
02774|memberikan  perlindungan  sejak  rekrutmen  sampai  penempatan
02775|tenaga  kerja  yang  mencakup  kesejahteraan,  keselamatan,  dan
02776|kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja  ;
02777|Menimbang bahwa subyek hukum dalam unsur kedua bersifat alternatif,
02778|maka dalam hal ini Majelis Hakim dapat memilih sesuai dengan kausalitasnya
02779|terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
02780|Hal. 70 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02781|
02782|Menimbang  bahwa  selain  itu  perbuatan  di  dalam  unsur  kedua
02783|merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur
02784|dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi,
02785|sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya
02786|dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu
02787|kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan
02788|satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga
02789|harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;
02790|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemberi Kerja adalah orang
02791|perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum,  atau  badan-badan  lainnya  yang
02792|mempekerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan  dalam
02793|bentuk lain;
02794|Menimbang bahwa yang dimaksud pemberi kerja sebagaimana diatur
02795|dalam Pasal 35 ayat 1  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  13 Tahun
02796|2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pemberi kerja di dalam negeri;
02797|Menimbang  bahwa  Pelayanan  penempatan  tenaga  kerja  adalah
02798|kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga
02799|tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat,
02800|dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang
02801|sesuai dengan kebutuhannya;
02802|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kesejahteraan  adalah
02803|kondisi  di  mana  seseorang  merasa  hidupnya  aman,  sentosa,  dan  makmur,
02804|sedangkan yang dimaksud keselamatan dalam unsur ini adalah keselamatan
02805|kerja yang berarti kondisi aman yang dicapai saat melakukan aktivitas kerja, lalu
02806|yang  dimaksud  dengan  kesehatan  mental  maupun  fisik  adalah  kondisi
02807|emosional, psikologis, sosial, dan fisik seseorang yang normal dan sehat;
02808|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 13
02809|Tahun 2003 yang dimaksud dengan pelaksana penempatan kerja terdiri dari
02810|suatu  instansi  pemerintahan  yang  bertanggung  jawab  di  bidang
02811|ketenagakerjaan  dan  Lembaga  Penempatan  Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)
02812|yang berbadan hukum dan wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat
02813|yang ditunjuk;
02814|Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
02815|tentang Ketenagakerjaan serta Permennaker Nomor: 39 Tahun 2016 tentang
02816|Penempatan Tenaga Kerja mengatakan  proses perekrutan calon tenaga kerja
02817|AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) yang berada di wilayah Kabupaten Sikka,
02818|dilakukan oleh perusahaan atau lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
02819|(LPTKS) yang mengantongi Surat Perintah Rekrut dari Kementrian dan Dinas
02820|Hal. 71 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02821|
02822|Tenaga Kerja Provinsi NTT dan untuk penempatan Tenaga Kerja Swasta di
02823|daerah luar Kabupaten Sikka, perusahaan perekrut berkoordinasi dengan Dinas
02824|untuk  proses seleksi  administrasi sesuai  persyaratan  dan wawancara  Calon
02825|Tenaga  Kerja  untuk  selanjutnya  diproses  Perjanjian  Penempatan  dan
02826|Rekomendasi  penempatan  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Tenaga
02827|Kerja  transmigrasi  Kabupaten  Sikka  dan  apabila  perusahaan  yang  mau
02828|merekrut  calon  tenaga  kerja  AKAD  (Antar  Kerja  Antar  Daerah)  di  wilayah
02829|kabupaten  Sikka  belum  bekerja  sama  dengan  Pihak  Dinas  Nakertrans
02830|Kabupaten  Sikka  perekrutan  tidak  bisa  dilakukan,  hal  tersebut  baru  dapat
02831|dilakukan apabila perusahaan dimaksud memiliki Surat pengantar Rekrut (SPR)
02832|yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Propinsi  Nusa
02833|Tenggara Timur;
02834|Menimbang  bahwa  selain  itu  berdasarkan  bagian  Kedua  Pasal  18
02835|tentang  Lembaga  Penempatan  Kerja  Swasta  pada  Peraturan  Menteri
02836|Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja,
02837|proses  dari  perekrutan  calon  tenaga  kerja  hanya  dapat  dilakukan  oleh
02838|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) atau Lembaga Penempatan
02839|Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)  dan  syarat-syarat  administrasi  yang  harus
02840|dipenuhi adalah LPTKS/PWMI yakni harus memiliki:
02841| Surat Persetujuan Perekrutan (SPP) dari Kementrian Ketenagakerjaan
02842|RI;
02843| Surat  Pengantar  Rekrut  dari  Dinas  Koperasi,  Tenaga  Kerja  dan
02844|Transmigrasi Provinsi NTT;
02845|serta syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh calon tenaga kerja
02846|dalam negeri yakni:
02847| Mempunyai keahlian atau skil tertentu;
02848| Pendidikan minimal sekolah dasar;
02849| Berbadan sehat;
02850| Direkrut oleh perusahaan tenaga kerja;
02851| Usia minimal 18 tahun;Surat ijin dari istri atau suami calon tenaga kerja;
02852| Mempunyai kartu pencari kerja,
02853| Kartu Tanda Penduduk;
02854| Surat perjanjian kerja;
02855| Surat keterangan pelatihan kerja dari Lembaga Pelatihan Kerja swasta
02856|dan Disposisi dari Dinas Nakertras setempat;
02857|Menimbang bahwa penempatan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2 (dua)
02858|sektor dengan syarat-syarat sebagai berikut:
02859|a) Syarat-syarat penempatan di sektor formal sebagai berikut:
02860|Hal. 72 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02861|
02862| Harus memiliki SPP-AKAD (Surat Persetujuan Penempatan T enaga
02863|Kerja Antar Kerja Antar Daerah) dari Kementerian T enaga Kerja dan
02864|Transmigrasi RI;
02865| Harus memilki Rekomendasi dan Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari
02866|Dinas Koperi tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Nusa T enggara
02867|Timur;
02868| Harus  memiliki  rekomendasi  persetujuan  menerima  dan
02869|mendatangkan tenaga kerja AKAD dari Kepala Dinas Provinsi tujuan
02870|penempatan;
02871|b) Syarat penempatan di sektor Informal seperti PRT (pekerja rumah
02872|tangga) adalah harus memiliki Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari Dinas
02873|Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa T enggara Timur;
02874|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam
02875|persidangan melalui keterangan  Para  Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa,
02876|maupun  dari  keterangan  Terdakwa  sendiri  didapati  fakta  bahwa T erdakwa
02877|diamankan oleh Saksi Yohanis Emilianus  dan Saksi Hillario Patrice Mbulu Wuru
02878|pada hari Senin, tanggal  4  Maret 2024 sekitar Pukul 00.30  Wita, bertempat di
02879|Pelabuhan Lorens Say Maumere Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Kabupaten
02880|Sikka;
02881|Menimbang bahwa T erdakwa mengajak 11 (sebelas) orang calon tenaga
02882|kerja  untuk  bersama-sama  bekerja  sebagai  penanam  pohon  kertas  di
02883|perusahaan  bernama  PT . Fajar  Surya  Swadaya yang  berada  di  Penajam,
02884|Kalimantan  Timur  dengan  biaya  keberangkatan  di  tanggung  oleh  Saudara
02885|Asrafil Maktum, 11 (sebelas) calon tenaga kerja tersebut adalah:
02886| Agus Tinus Deriman;
02887| Anselmus Lepo;
02888| Delviyandi;
02889| Egenius Kristianus Nong Herman;
02890| Haruddin Ismail;
02891| Ignasius Novanto;
02892| Magdalena Vitriani Agnesta;
02893| Oktavianus;
02894| Robertus Nong Fian Aleksander;
02895| Valentinus Onsius Valenimus;
02896| Yandrianus Pilatus;
02897|Menimbang  bahwa  Terdakwa  dan  11  (sebelas)  calon  tenaga  kerja
02898|tersebut akan berangkat bekerja ke Penajam, Kalimantan Timur menggunakan
02899|Hal. 73 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02900|
02901|Kapal  laut  KM.  Bukit  Siguntang  dari  pelabuhan  laut  Maumere  menuju  ke
02902|Balikpapan pada tanggal 3 Maret 2024 Pukul 23.59 WITA;
02903|Menimbang bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 13 Februari
02904|2024 Terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Saudara Asrafil Maktum dengan
02905|isi pesan yaitu: “ada pekerjaan bagus di Penajam Balikpapan, butuh karyawan
02906|banyak”,  kemudian pesan tersebut di balas oleh Terdakwa : “ minta list harga
02907|untuk  Penajam”  dan  dibalas  lagi  oleh  Saudara Asrafil Maktum:  “ada  3  (tiga)
02908|kategori  pak  ada  yang  Rp800.000,00,  Rp1.000.000,00 dan  Rp1.500.000,00
02909|tidak  termasuk  kepala  kru”,  sehingga  Saudara  Asrafil  Maktum menyuruh
02910|Terdakwa untuk  mencari calon tenaga kerja  yang bisa diajak  ke Kalimantan
02911|untuk  bekerja  sedangkan  untuk  biaya  keberangkatan  ditanggung  oleh
02912|Perusahaan,  lalu  Terdakwa  menyetujui  dengan  mengatakan  akan
02913|mengumpulkan orang-orang yang akan dibawa ke Kalimantan sekaligus akan
02914|mengecek tiket kapal;
02915|Menimbang bahwa Terdakwa mengajak 11 (sebelas) orang calon tenaga
02916|kerja tersebut untuk bekerja di PT . Fajar Surya Swadaya tanpa dilengkapi dengan
02917|dokumen-dokumen yang sah dan lengkap serta tanpa disertai dengan surat izin
02918|dari pemerintah setempat seperti surat pengantar rekrut calon tenaga kerja yang
02919|dikeluarkan oleh Dinas  Nakertrans  Provinsi Nusa  Tenggara Timur,  dokumen
02920|yang  Terdakwa  miliki  hanya  fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) milik
02921|Terdakwa dan  11 (sebelas) orang calon tenaga kerja . Selain itu,  11 (sebelas)
02922|orang calon tenaga kerja tersebut tidak dibekali pelatihan keterampilan kerja;
02923|Menimbang  bahwa  informasi yang  Terdakwa  berikan ketika mengajak
02924|bekerja 11 (sebelas) orang calon tenaga kerja tersebut hanya terkait mengenai
02925|jenis  pekerjaan  dilakukan  borongan  atau  secara  kelompok  untuk  menanam
02926|pohon kayu kertas dengan gaji yang diterima setiap 2 (dua)  minggu dengan
02927|sistem pekerjaan jika menanam pohon di lahan datar akan mendapatkan upah
02928|sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per hektar setiap kelompok ,
02929|jika di lahan  sedikit  bukit  akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.000.000,00
02930|(satu juta rupiah) per satu hektar setiap kelompok , jika di lahan banyak bukit di
02931|upah  akan mendapatkan upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
02932|ribu rupiah) per hektar setiap kelompok ,  yang mana 1 (satu) kelompok terdiri
02933|dari 10 (sepuluh) orang atau bisa lebih, biaya akomodasi berupa uang transport
02934|dan  makan  minum  dari  Maumere  ke  perusahaan  di  tanggung  oleh  pihak
02935|perusahaan, fasilitas berupa kesehatan dan keselamatan kerja di tanggung oleh
02936|perusahaan, untuk tempat tinggal nanti akan membangun pondok sendiri di
02937|tanah perusahaan, makan minum ditanggung sendiri selama bekerja, selain itu
02938|kontrak kerja selama 6 (enam) bulan, apabila mau melanjutkan maka tetap
02939|Hal. 74 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02940|
02941|bekerja namun apabila tidak melanjutkan pihak perusahaan akan menanggung
02942|biaya pulang;
02943|Menimbang  b ahwa  pada  tanggal  20  Februari  2024  Terdakwa
02944|mengirimkan foto KTP para calon tenaga kerja melalui pesan  whatsapp dan
02945|Terdakwa meminta sejumlah uang kepada S audara Asrafil Maktum untuk biaya
02946|keberangkatan  dan  keperluan  dirinya  dan  11  (sebelas)  orang  tenaga  kerja
02947|tersebut  sehingga  Saudara  Asrafil  Maktum mentransfer  uang  dari  rekening
02948|miliknya  ke  rekening  istri  Terdakwa  dengan  nomor  rekening  Bank  Mandiri
02949|1490014025870 atas nama Riski Wija Yanti sebanyak 4 (empat) kali transfer
02950|dengan rincian:
02951|1. Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) pada
02952|tanggal 22 Februari 2024.
02953|2. Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  pada  tanggal  29  Februari
02954|2024.
02955|3. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp4.400.000,00 (empat
02956|juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Maret 2024.
02957|Menimbang bahwa dari total uang yang telah dikirimkan oleh S audara
02958|Asrafil Maktum  untuk biaya keberangkatan dan telah dibelikan tiket non  seat
02959|oleh Terdakwa untuk 11 (sebelas) calon tenaga kerja tersebut , diperoleh  sisa
02960|uang kurang  lebih  sekitar  Rp13.500.000,00  (tiga  belas  juta  lima  ratus  ribu
02961|rupiah) yang telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
02962|Menimbang bahwa Terdakwa bersama 11 (sebelas) calon tenaga kerja
02963|tersebut  pada  saat  sampai  di  Pelabuhan  Lauren  Say  maumere  langsung
02964|berkumpul di depan pintu gerbang masuk ke area ruang tunggu, kemudian
02965|diarahkan oleh  petugas Pelabuhan untuk masuk ke area  ruang tunggu  lalu
02966|dilakukan  pengecekan,  setelah  sekitar  Pukul  00.00  WITA diarahkan  menuju
02967|tangga kapal untuk naik, selanjutnya Terdakwa dan Ke- 11 (sebelas) orang
02968|calon tenaga kerja tersebut antri menaiki tangga kapal ternyata 1 (satu) orang
02969|calon tenaga kerja  yaitu  Saksi Valentinus Onsius Valenimus  memisahkan diri
02970|dari  rombongan  sehingga  sekitar  Pukul  00.30  WITA  Terdakwa  dan  Ke-10
02971|(sepuluh) orang calon tenaga kerja tersebut diamankan oleh Polisi;
02972|Menimbang  bahwa  perekrutan  tenaga  kerja  hanya  dapat  dilakukan
02973|perusahaan yang berbadan hukum atau Lembaga Penempatan T enaga Kerja Swasta
02974|yang telah mendapat izin dan terdaftar di Dinas T enaga Kerja yang ada di Provinsi,
02975|semua prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri sebagaimana diatur dalam
02976|Permenaker Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan T enaga Kerja mulai dari
02977|seleksi sampai penempatan, untuk perusahaan yang akan melakukan perekrutan
02978|harus memenuhi syarat berupa:
02979|Hal. 75 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
02980|
02981| Harus memiliki SPP AKAD (Surat Persetujuan Penempatan T enaga
02982|Kerja Antar Kerja Antar Daerah);
02983| harus memiliki surat rekomendasi dan Surat Pengantar Rekrut (SPR)
02984|dari Disnaker;
02985| adanya  rekomendasi  persetujuan  menerima  dan  mendatangkan
02986|tenaga kerja AKAD dari Kadis Provinsi tujuan penempatan;
02987|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  tersebut  di  atas,
02988|Terdakwa  yang  merupakan  perorangan  bukan  bagian  dari  Lembaga
02989|Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang berbadan hukum dan memiliki
02990|izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk sehingga Terdakwa tidak
02991|memiliki izin resmi maupun kewenangan untuk melakukan  proses perekrutan
02992|maupun  proses  penempatan  tenaga  kerja akan  tetapi  dalam  perkara  a  quo
02993|Terdakwa telah mengajak dan menawarkan 11 (sebelas) orang calon tenaga
02994|kerja untuk bekerja sebagai penanam pohon kertas di PT . Fajar Surya Swadaya
02995|yang berada di Penajam, Kalimantan Timur, maka Majelis Hakim berpendapat
02996|bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dapat  dikategorikan  perbuatan  yang
02997|bertindak sebagai pelaksana penempatan kerja illegal sehingga Terdakwa tidak
02998|dapat  memberikan  perlindungan  kepada  calon  tenaga  kerja  dari  rekrutmen
02999|sampai penempatan tenaga kerja di  PT . Fajar Surya Swadaya, dengan demikian
03000|unsur  ke-2  pasal  a  quo “ pelaksana  penempatan  kerja  tidak  memberikan
03001|perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja” telah terpenuhi
03002|secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
03003|Ad.  3  .   Unsur   Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
03004|serta melakukan perbuatan;
03005|Menimbang bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat
03006|dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :
03007|1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri
03008|berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana dan dalam hal ini
03009|dapat diartikan sebagai pembuat atau dader. Dader ini berasal dari kata
03010|daad yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau
03011|sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana dader terdiri dari pleger,
03012|yang  dimaksud  dengan  pleger  adalah  “setiap  orang  yang  dengan
03013|seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah
03014|ditentukan  di  dalam  rumusan  delik  yang  disangkakan,  juga  tanpa
03015|adanya  ketentuan  pidana  yang  mengatur  masalah  deelneming  itu
03016|orang-orang tersebut masih dapat dihukum
03017|2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pada bentuk ini
03018|sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh ( doen pleger) dan yang
03019|Hal. 76 dari 83 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Mme
03020|
03021|disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan
03022|alat (instrumen) saja, artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat
03023|dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatanya itu.
03024|3. Orang  yang  turut  melakukan  (medepleger)  diartikan  sebagai
03025|bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada
03026|dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut
03027|melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.
03028|Menimbang bahwa tujuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk
03029|menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata
03030|lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan
03031|suatu tindak pidana;
03032|Menimbang bahwa menurut Jonkers menyatakan: Ada dua syarat dari