00674|Indonesia yang ditempatkan dan dalam hal ini wajib mendapatkan izin tertulis
00675|yaitu  Surat  izin  perusahaan  42  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00676|selanjutnya  disebut  (SIP3MI)  dan  Surat  izin  perekrutan  pekerja  migran
00677|Indonesia yang selanjutnya disebut (SIP2MI);
00678|c. Perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indoesia untuk
00679|kepentingan  perusahaan  sendiri,  wajib  bertanggung  jawab  terhadap
00680|pelindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan
00681|perusahaan sendiri.
00682|- Bahwa  Perijinan  yang  harus  dimiliki  Badan,  Perusahaan  penempatan
00683|Pekerja Migran Indonesia yang melakukan penempatan, perekrutan Pekerja
00684|Migran Indonesia adalah:
00685|a. Untuk perizinan dalam Negeri:
00686| Surat Izin Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia yang
00687|selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri
00688|kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi
00689|Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia;
00690| Surat Izin Perekrutan pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya
00691|disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada
00692|perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk
00693|menempatkan Calon pekerja Migran Indonesia.
00694|b. Untuk perizinan dari luar negeri:
00695| Job order / demand leter merupakan permintaan dari majikan yang
00696|berada diluar negeri atau yang akan memperkerjakan Pekerja Imigran
00697|Indonesia   tersebut  yang  mempunyai  ijin  resmi  dari  ke  konsulat
00698|/perwakilan  Indonesia  diluar  negeri  “dalam  Hal  ini  orang  yang  akan
00699|menggunakan pekerja migran Indonesia harus punya kouta , setelah
00700|mendapat  kouta  maka  majikan  (pengguna  PMI)  akan  bermohon  ke
00701|konsulat  /perwakilan  Indonesia  diluar  negeri  dan  setelah  itu  akan  di
00702|keluarkan Job order / demand leter”;
00703|Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00704|
00705| Visa kerja merupakan visa kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah
00706|setempat (tempat PMI akan bekerja) “dalam hal ini proses visa kerja yaitu
00707|Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia  mengirim foto copy
00708|paspor PMI , surat keterangan kesehatan  ke pengguna PMI atau agensi ,
00709|selanjutnya agensi diluar negeri akan mengurus visa kerja ke imigrasi
00710|negara penempatan PMI”.
00711|- Bahwa Ahli menjelaskan  untuk menempatkan pekerja migran indonesia,
00712|sebagaimana  pasal  69  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan
00713|pekerja  migran  Indonesia  yang  berbunyi  “Orang  perseorangan  dilarang
00714|melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia“;
00715|- Bahwa Ahli jelaskan dalam pasal 1 angka 19 UURI No.  18 tahun 20 17
00716|tentang pelindungan pekerja migran Indonesia  yang di maksud dengan orang
00717|adalah orang perseorangan dan/atau korporasi dan dalam penjelasan pasal 69
00718|UURI  No.  18 tahun  2017 tentang  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia,
00719|menjelaskan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
00720|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
00721|Indonesia;
00722|- Bahwa  Ahli  jelaskan  maksud  dari  orang  perseorangan  dilarang
00723|melaksanakan  penempatan  pekerja  Migran  Indonesia  adalah  orang
00724|perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
00725|memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  pekerja  migran  indonesia
00726|sebagaimana  penjelasan  pasal  69  UURI  No.  18 tahun  20 17 tentang
00727|pelindungan pekerja migran Indonesia;
00728|- Bahwa keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan
00729|dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan
00730|sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan
00731|orang perseorangan dilarang;
00732|- Bahwa  Ahli  jelaskan  bahwa  melakukan  penampungan,  persiapan
00733|pemberangkatan,  warga negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan
00734|dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia  merupakan
00735|Rangkaian dari menempatkan pekerja migran indonesia;
00736|- Bahwa  Seseorang  yang  melakukan  penampungan,  mengurus
00737|pemberangkatan atau yang memberangkatkan orang yang ingin bekerja di luar
00738|negeri   dan  seseorang  tersebut  mengetahui  kalau  orang  yang  diurus
00739|pemberangkatannya akan bekerja diluar negeri walaupun pekerja tersebut yang
00740|mencari  sendiri  pekerja  diluar  negeri,  tidak  dibenarkan,  hal  tersebut
00741|sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang
00742|Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00743|
00744|pelindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan
00745|dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia“ dan juga dalam
00746|penjelasan pasal 69 UURI No.  18 tahun 20 17 tentang pelindungan pekerja
00747|migran Indonesia, menjelaskan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara
00748|lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00749|Pekerja Migran Indonesia;
00750|- Bahwa berdasarkan pasal 81 UURI No. 18 T ahun 2017 tentang pelindungan
00751|pekerja Migran Indonesia  bahwa orang  perseorangan yang  melaksanakan
00752|penempatan  pekerja  migran  Indonseia  adalah  melanggar  ketentuan  pasal
00753|“Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  Migran
00754|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana
00755|penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,-
00756|(lima belas miliar rupiah)”, dan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Republik
00757|Indonesia Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00758|Indonesia bahwa  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan
00759|pekerja migran Indonseia adalah melanggar  ketentuan  Pasal  “setiap orang
00760|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68
00761|yang dengan sengaja melaksanakan penempatan  Pekerja  Migran Indonesia
00762|dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak
00763|Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)”;
00764|- Bahwa  sanksi  terhadap  Para  T erdakwa  adalah  bisa  dikenakan  sanksi
00765|sebagaimana pasal 69 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
00766|2017 tentang Perlindungan pekerja migran indonesia, dengan sanksi pidana
00767|sebagaimana pasal 81 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
00768|2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi “orang
00769|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00770|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling
00771|lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima
00772|belas milyar rupiah)”;
00773|- Bahwa Para T erdakwa  terlibat dan turut serta dan  telah memenuhi unsur
00774|terkait  Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
00775|dimaksud dalam rumusan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo
00776|Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
00777|T ahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00778|- Bahwa  menurut  Ahli apabila  ada  Orang  perseorangan  melaksanakan
00779|penempatan pekerja Migran, tanpa memiliki wewenang, atau tanpa ijin dan
00780|tanpa dokumen yang sah kerugian yang dialami Negara adalah merendahkan
00781|Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00782|
00783|harkat dan martabat negara dalam hal ini kehadiran negara untuk melindungi
00784|warga negara indonesia sebagaimana amanat dalam UUD 1945 dan juga
00785|kurugian terhadap pendapatan devisa Negara;
00786|- Bahwa  meskipun  telah  bekerja  di  Malaysia,  kemudian  Kembali  ke
00787|Malaysia mengajak keluarganya juga tidak diperbolehkan  sebagaimana
00788|ketentuan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b
00789|sampai huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017
00790|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
00791|- Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
00792|2. Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M . dibawah sumpah pada
00793|pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
00794|- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini, karena adanya permohonan dari
00795|Ditreskrimum  Polda  Kalimantan  Utara  Nomor  B/563/IX/Res.1.15./2024/
00796|Ditreskrimum  tanggal  11  November  2024  karena  adanya  Tindak  Pidana
00797|Perdagangan  Orang dan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00798|dilakukan oleh Para T erdakwa;
00799|- Bahwa Ahli merupakan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan
00800|pada  Departemen  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah
00801|Mada,  sehingga  memiliki  kewajiban  Tri  Dharma  Perguruan,  yakni
00802|melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
00803|bidang  hukum  pidana,  dalam  hal  ini  Ahli  melaksanakan  pengajaran
00804|terhadap  mata  kuliah  hukum  pidana  terutama  mengenai  kejahatan-
00805|kejahatan tertentu, selain itu, saat ini  Ahli  menjabat sebagai Sekretaris
00806|Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada yang memiliki tugas
00807|membantu  Ketua  Departemen  Hukum  Pidana  mengelola  Departemen
00808|Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan Tri Dharma
00809|Perguruan Tinggi;
00810|- Bahwa  dalam  memberikan  keterangan  sebagai  ahli  berdasarkan
00811|pengalaman dan keahlian dengan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum
00812|Universitas Gadjah Mada nomor: 15938/UN1/FHK.1.2/SET-HK/PM/2024,
00813|tanggal 13 November 2024;
00814|- Bahwa seseorang dapat dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka
00815|oleh penyidik, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan
00816|sesorang dari saksi menjadi tersangka. dasar hukumnya adalah pasal 66 ayat
00817|(1)  dan  ayat  (2)  peraturan  kapolri  no.  12  tahun  2009  pengawasan  dan
00818|pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara
00819|Republik  Indonesia  (perkap  12/2009)  disebutkan  bahwa  :  status  sebagai
00820|Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00821|
00822|tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil
00823|penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu
00824|paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. untuk menentukan memperoleh bukti
00825|permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana
00826|dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. di samping itu, bahwa
00827|berdasarkan  putusan  MK  NO.  21/PUU-XII/2014,  penetapan  tersangka
00828|termasuk dalam salah satu jenis upaya paksa. selain itu putusan MK NO.
00829|21/PUU-XII/2014 juga menegaskan bahwa penetapan tersangka hanya dapat
00830|dilakukan penyidik setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti. berdasarkan
00831|pasal 1 angka 14 kuhap, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
00832|atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
00833|tindak pidana. frasa “bukti permulaan” berdasarkan putusan MK NO. 21/PUU-
00834|XII/2014 harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur pasal
00835|184 ayat (1) KUHAP , yang diantaranya adalah a. keterangan saksi; b. keteranga
00836|ahli;  c.  surat;  d.  petunjuk;  e.  keterangan.  dengan  demikian,  2  alat  bukti
00837|sebagaimana diatur dalam pasal 184 kuhap harus merujuk pada pasal-pasal
00838|yang disangkakan. disamping itu, bahwa berdasarkan  putusan Mahkamah
00839|Konstitusi NO. 21/PUU-XII/2014, juga menentukan bahwa penetapan tersangka
00840|harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184
00841|kuhap  dan disertai  dengan pemeriksaan  calon tersangkanya. pemeriksaan
00842|calon tersangka ini juga dapat dimaknai bahwa sebelum adanya penetapan
00843|tersangka, maka orang tersebut haruslah sudah pernah diperiksa sebagai saksi
00844|terlebih dahulu;.
00845|- Bahwa ahli jelaskan bahwa istilah “strafbaar feit” dalam bahasa belanda
00846|telah didefinisikan sebagai perbuatan pidana. bahwa berkaitan dengan hal
00847|tersebut, Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan
00848|yang  dilarang  dalam  undang-undang  dan  diancam  dengan  pidana
00849|barangsiapa melanggar larangan itu. dalam pengertian perbuatan pidana
00850|tersebut di atas, moeljatno tidak membahas tentang kesalahan maupun
00851|pertanggungjawaban pidana. kesalahan merupakan faktor penentu dalam
00852|pertanggungjawabn  pidana,  sehingga  tidak  sepatutnya  menjadi  bagian
00853|definisi perbuatan pidana. pandangan yang demikian ini dikenal dengan
00854|pandangan dualitis. sejalan dengan pendapat moeljatno, bahwa vos dan
00855|hazewingkel  suringa  juga  sependapat  bahwa  pengertian  perbuatan
00856|pidana  tidak  meliputi  pertanggungjawaban  pidana.  vos  memberikan
00857|pengertian tentang perbuatan pidana sebagai suatu kelakukan manusia
00858|yang  oleh  undang-undang  pidana  diberikan  hukuman.  adapun
00859|Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00860|
00861|hazewingkel suringa memberikan definisi perbuatan pidana sebagai setiap
00862|perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak
00863|melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-
00864|pelanggaran. lawan dari pandangan dualitis adalah pandangan monoistis
00865|yang  mana  dalam  definisi  yang  diberikan  oleh  pandangan  monoistis
00866|tersebut  meliputi  baik  perbuatan  pidana  itu  sendiri  maupun
00867|pertanggungjawaban pidananya. salah satu ahli hukum pidana belanda
00868|yang  berpandangan  monoistis  tersebut  adalah  simons,  yang  mana
00869|mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan/ handeling yang
00870|diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang
00871|berhubungan  dengan  kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang
00872|mampu  bertanggungjawab,  sehingga  orang  tersebut  dianggap  dapat
00873|bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  tersebut.  adapun  enchede
00874|mendefinisikan  perbuatan  pidana  sebagai  kelakuan  manusia  yang
00875|memenuhi  rumusan  delik,  melawan  hukum,  dan  dapat  dicela.  sejalan
00876|degan  itu, van  hamel  juga mendefinisikannya sebagai kelakuan  orang
00877|yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut
00878|dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. lebih lanjut lagi, ahli hukum
00879|pidana  indonesia,  diantaranya  adalah  komariah  emong  sapardjaja
00880|memberikan  definisi  bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan
00881|manusia  yang  memenuhi  rumusan  delik,  melawan  hukum,  dan
00882|perbuatannya bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut. pendapat
00883|serupa juga dikemukakan oleh Indriyanti Seno Adji yang berpandangan
00884|bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang diancam
00885|dengan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu
00886|kesalahan pada diri pelaku, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan
00887|atas perbuatannya tersebut;
00888|- Bahwa dapat ahli jelaskan pertanggungjawaban pidana disebut sebagai
00889|responsibility, atau  criminal liability.  konsep pertanggungjawaban pidana
00890|sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  soal  hukum  semata-mata
00891|melaikan juga  menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum
00892|yang  dianut  oleh  suatu masyarakat  atau  kelompok-kelompok  dalam
00893|masyarakat, hal ini dilakukan agar  pertanggungjawaban pidana itu dicapi
00894|dengan memenuhi keadilan;
00895|- Bahwa  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  bentuk  untuk
00896|menentukan  apakah  seorang  tersangka  atau  terdakwa
00897|dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang  telah terjadi.
00898|Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00899|
00900|dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang
00901|menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana. pada
00902|dasarnya  tindak  pidana  adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dapat
00903|dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa
00904|seseorang akan  mempunya  pertanggungjawaban  pidana  bila  ia  telah
00905|melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. pada
00906|hakikatnya pertanggungjawaban pidana  adalah suatu bentuk mekanisme
00907|yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu
00908|yang telah disepakati;
00909|- Bahwa  u nsur  kesalahan  merupakan  unsur  utama  dalam
00910|pertanggungjawaban pidana. dalam pengertian perbuatan tindak pidana
00911|tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya
00912|menunjuk  kepada  apakah  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau
00913|dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
00914|pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
00915|yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
00916|tidak;
00917|- Bahwa  unsur  kesalahan  merupakan  unsur  utama  dalam
00918|pertanggungjawaban pidana. dalam pengertian perbuatan tindak pidana
00919|tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya
00920|menunjuk  kepada  apakah  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau
00921|dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
00922|pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
00923|yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
00924|tidak;
00925|- Bahwa ahli jelaskan dalam pasal 1 angka 19 UURI NO.  18 T ahun 2017
00926|tentang pelindungan pekerja migran indonesia  yang di maksud dengan orang
00927|adalah orang perseorangan dan/atau korporasi dan dalam penjelasan pasal 69
00928|UURI NO.  18 T ahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia,
00929|menjelaskan orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
00930|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran
00931|indonesia;
00932|- Bahwa,  pengertian  “perdagangan orang”.  perdagangan orang adalah
00933|tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00934|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
00935|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00936|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
00937|Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00938|
00939|atau  manfaat,   sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00940|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
00941|negara  maupun  antar  negara ,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
00942|mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam
00943|undang – undang republik indonesia nomor 21 tahun 2007;
00944|- Bahwa  pengertian  tindak  pidana  perdagangan  orang adalah  setiap
00945|tindakan atau  serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
00946|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia
00947|Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO (pasal 1 angka 2).  unsur-unsur dari
00948|tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terdiri dari 3 elemen utama
00949|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:
00950|a. Elemen  utama  I  (proses/  movement)  yaitu  Perekrutan,
00951|Pengangkutan,  Penampungan,  Penampungan,  Pengiriman,
00952|Pemindahan Atau Penerimaan Seseorang;
00953|b. Elemen utama II : cara  (means) yaitu  Ancaman Kekerasan,