01192|wewenang  untuk  melakukan  perekrutan  atau  menempatkan  Pekerja  Migran
01193|Indonesia ke luar negeri serta Terdakwa  tidak memiliki  ataupun bekerja pada
01194|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  telah
01195|mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja Migran
01196|Indonesia  ke  luar  negeri,  akan  tetapi Terdakwa  melakukan  perekrutan  atau
01197|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  dengan  cara
01198|memfasilitasi  keberangkatan  Saksi  Martalena  Tampubolon  bersama  dengan
01199|para Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan bekerja ke luar negeri;
01200|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01201|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
01202|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01203|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01204|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
01205|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01206|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
01207|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01208|
01209|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
01210|Pembelaan (Pledoi) atas Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang
01211|pada pokoknya sebagai berikut:
01212|ANALISA YURIDIS
01213|Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01214|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo. Pasal 55 ayat
01215|(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
01216|Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01217|1. Unsur setiap orang;
01218|2. Unsur membantu atau melakukan percobaan;
01219|3. Unsur untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa
01220|Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia
01221|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik
01222|Indonesia;
01223|4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
01224|Ad. 1. Unsur “setiap orang”
01225|Bahwa  pada  prinsipnya  unsur  “setiap  orang”  adalah  sama  dengan
01226|“Barang  Siapa”  dalam  hukum  pidana  adalah  setiap  subjek  hukum
01227|sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  kepadanya  dapat
01228|dimintakan  pertanggungjawaban  pidana, akan  tetapi  dalam  perkara  a
01229|quo Para  Terdakwa  bukanlah  orang  yang  patut  untuk  dimintakan
01230|pertanggungjawaban, karena Para Terdakwa sejak awal berniat sekedar
01231|membantu memberikan informasi kepada Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah,
01232|dan  Husnul  Puati  yang  ingin  mencari  pekerjaan  ke  luar  negeri, yang
01233|mana saat itu Para Terdakwa hanya mengetahui PT. Harco sebagai PT
01234|resmi penempatan CPMI ke luar negeri;
01235|Ad. 2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan”
01236|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam
01237|Tuntutannya pada halaman 17 s/d 18, bahwa yang dimaksudkan dengan
01238|“pembantuan”  adalah  ketika  orang  yang  memberikan  bantuan
01239|mengetahui  dan  menyadari  bahwa  orang  yang  dibantu  tersebut
01240|melakukan  kejahatan,  namun  dalam  hal  ini  Para  Terdakwa  hanya
01241|memahami bahwa PT. Harco adalah PT resmi yang diperbolehkan untuk
01242|melakukan penempatan CPMI ke luar negeri, oleh karena Para Terdakwa
01243|hanya membantu Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati dalam
01244|pengurusan  dokumen  kependudukan  seperti  KTP,  KK,  dan  Akta
01245|Kelahiran, maka tentu perbuatan Para Terdakwa dalam membantu Saksi
01246|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01247|
01248|Sukiyah  Jaye,  Masi’ah,  dan  Husnul  Puati  tidak  dapat  dikategorikan
01249|sebagai membantu kejahatan, sehingga unsur membantu disini tidaklah
01250|terpenuhi, demikian pula dengan unsur melakukan percobaan tidaklah
01251|terpenuhi, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya
01252|sebatas membantu Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati dalam
01253|pengurusan dokumen kependudukan bukan merupakan suatu kejahatan;
01254|Ad. 3. Unsur “melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa Warga
01255|Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan
01256|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”
01257|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam
01258|Tuntutannya pada halaman 19 s/d 22, yakni tindakan perdagangan orang
01259|dengan  beberapa  proses, cara  dan  yang  paling  penting  tujuan  untuk
01260|dieksploitasi;
01261|Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap didalam persidangan
01262|Para  Terdakwa  hanya  membantu  Saksi  Sukiyah  Jaye,  Masi’ah,  dan
01263|Husnul Puati yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, sehingga
01264|Para Terdakwa  merekomendasikan  Saksi Sukiyah  Jaye, Masi’ah, dan
01265|Husnul  Puati  melalui  PT.  Harco  yang  diketahui  oleh  Para  Terdakwa
01266|sebagai PT resmi untuk penempatan CPMI ke luar negeri, sehingga Para
01267|Terdakwa  membantu  menyiapkan  dokumen  yang  dibutuhkan  sebagai
01268|CPMI,  adapun  terhadap  tindakan  menempatkan  seseorang  di  luar
01269|wilayah Indonesia bukanlah perbuatan Para Terdakwa, apalagi sampai
01270|pada tujuan eksploitasi bukanlah kehendak Para Terdakwa, oleh karena
01271|perbuatan yang membawa dan menempatkan Warga Negara Indonesia
01272|ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  telah  sangat  jelas  bukan
01273|perbuatan Para Terdakwa, maka tentu unsur ini tidak terpenuhi pula;
01274|Ad. 4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”
01275|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  T
01276|Tuntutannya pada halaman 22 s/d 24, jika dikaitkan dengan fakta-fakta
01277|yang  terungkap  didalam  persidangan,  maka  jelas  unsur  melakukan,
01278|menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidaklah terpenuhi, dimana
01279|suatu tindakan atau suatu perbuatan melakukan, menyuruh melakukan,
01280|turut  serta  melakukan  membawa  dan  menempatkan  Warga  Negara
01281|Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  adalah  bukan
01282|perbuatan Para Terdakwa melainkan perbuatan orang lain yang dalam
01283|hal  ini  adalah  PT.  Harco,  maka  oleh  karena  perbuatan  melakukan,
01284|menyuruh  melakukan,  turut  serta  melakukan  membawa  dan
01285|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01286|
01287|menempatkan Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01288|Indonesia bukanlah perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini tidaklah
01289|terpenuhi;
01290|ANALISA BARANG BUKTI
01291|1. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2887961 atas nama Sukiyah
01292|Jaye;
01293|2. 3 (tiga) lembar Boarding Pass penerbangan Dubai-Jakarta-Praya;
01294|3. 2 (dua) lembar check in penerbangan;
01295|4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo CPH2473 warna hitam;
01296|Bahwa sebagaimana Kita pahami bersama bahwa barang bukti adalah barang
01297|yang digunakan oleh Terdakwa dalam suatu  tindakan kejahatan, sedangkan
01298|beberapa barang bukti di atas sama sekali tidak memiliki hubungan dengan diri
01299|Para Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adapun 1 (satu) unit
01300|Handphone merek Oppo CPH2473 warna hitam milik Terdakwa I, meskipun
01301|pernah  digunakan  untuk  berkomunikasi  dengan  penjahat  sekalipun  bukan
01302|berarti  Handphone  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan
01303|menempatkan  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01304|Indonesia sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
01305|KESIMPULAN
01306|Bahwa  sebagaimana  telah  panjang  lebar  diuraikan  di  atas  dapat  Kami
01307|simpulkan sebagai berikut:
01308|1. Bahwa  sebagaimana  maksud  dari  ketentuan  Pasal 10  jo.  Pasal  4
01309|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01310|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo. Pasal 55 ayat (1)
01311|Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sejatinya bukanlah perbuatan
01312|Para Terdakwa melainkan perbuatan PT. Harco, yang dalam hal ini Agus
01313|Gugun (DPO), sehingga unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01314|tersebut tidak bisa serta merta dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I;
01315|2. Bahwa  adapun  perbuatan  Para  Terdakwa  hanya  membantu  Saksi
01316|Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati yang berkeinginan untuk bekerja
01317|di luar negeri, sehingga Para Terdakwa merekomendasikan Saksi Sukiyah
01318|Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati melalui PT. Harco yang diketahui oleh Para
01319|Terdakwa sebagai PT resmi untuk penempatan CPMI ke luar negeri;
01320|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01321|
01322|3. Bahwa adapun semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
01323|Umum berupa Paspor atas nama Sukiyah Jaye,  Boarding Pass  dan/atau
01324|lembaran  cek  in,  dan  Handphone  tersebut  sama  sekali  tidak  ada
01325|hubungannya dengan Para Terdakwa sehingga tidak relevan untuk dijadikan
01326|sebagai barang bukti dalam perkara a quo;
01327|4. Bahwa  oleh  karena  kejahatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal-
01328|Pasal  tersebut  adalah  perbuatan  orang  lain  bukan  perbuatan  Para
01329|Terdakwa, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa untuk tidak dibebankan
01330|atas kejahatan orang lain;
01331|Bahwa oleh karena proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang
01332|berbeda  dengan  proses  persidangan  lainnya,  dalam  persidangan  pidana
01333|haruslah nampak terang dan jelas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada
01334|Terdakwa tanpa ada sedikitpun keraguan karena hal ini menyangkut nasib dan
01335|kelangsungan hidup Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon
01336|dalam  bukunya  “Criminal  Law”  yang  menjelaskan  “Bahwa  untuk  dapat
01337|mempertanggungjawabkan  seseorang  dan  karenanya  mengenakan  pidana
01338|terhadapnya,  tidak  boleh  ada  keraguan  sedikitpun  pada  diri  Hakim  tentang
01339|kesalahan Terdakwa”, hal ini pula yang disampaikan oleh Prof. Moeljatno dalam
01340|bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana ” dengan menerangkan “ Orang-orang tidak
01341|mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan
01342|perbuatan pidana”;
01343|Bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  dalam  persidangan,  Kami
01344|selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan melainkan
01345|membantu  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  membuat  terang  suatu  peristiwa
01346|dimaksud,  maka  mohon  kepada  Majelis  Hakim  Yang  Mulia  agar  dapat
01347|memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti
01348|dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;
01349|Berdasarkan  semua  alasan  di  atas,  Kami  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa
01350|memohon  dengan  segala  hormat  kepada  Majelis  Hakim  Yang  Mulia,  yang
01351|memeriksa dan mengadili perkara  a quo , kiranya berkenan memutus dengan
01352|amar sebagai berikut:
01353|Primair:
01354|1. Menyatakan  Terdakwa  I  Baiq  Nursehan  tidak  terbukti  secara  sah
01355|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh
01356|Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-
01357|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01358|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01359|
01360|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1  Kitab
01361|Undang-Undang Hukum Pidana;
01362|2. Memerintahkan agar Terdakwa I Baiq Nursehan dibebaskan dari segala
01363|tuntutan;
01364|3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
01365|Subsidair:
01366|Apabila  Majelis  Hakim  Yang  Mulia  berpendapat  lain,  mohon  Putusan  yang
01367|seadil-adilnya (ex aequo et bono);
01368|Menimbang,  bahwa  terhadap  Pembelaan  (Pledoi) yang  diajukan  oleh
01369|Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Penuntut  Umum telah  tanggapan
01370|Penuntut Umum (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
01371|I. KESIMPULAN
01372|Majelis Hakim yang Kami muliakan,
01373|Penasihat Hukum dan Terdakwa yang Kami hormati,
01374|Pengunjung Sidang Pengadilan yang Kami hormati,
01375|Berdasarkan apa yang telah  Kami uraikan di atas, maka  Kami berkesimpulan
01376|Nota  Pembelaan  (Pledoi) baik  yang  disampaikan  oleh  Penasihat  Hukum
01377|Terdakwa maupun oleh Terdakwa pada persidangan tanggal 11 Juni 2025 tidak
01378|beralasan  secara  hukum  sehingga  sudah  seharusnya  ditolak  dan
01379|dikesampingkan;
01380|Berdasarkan uraian tersebut Kami, Penuntut Umum berpendapat bahwa apa
01381|yang diuraikan dalam Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak
01382|mematahkan pembuktian Penuntut Umum dan semua unsur Pasal 10 jo. Pasal
01383|4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01384|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
01385|secara yuridis menurut hukum pembuktian tersebut terbukti secara sah dan
01386|meyakinkan;
01387|Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami memohon supaya Majelis Hakim
01388|Pengadilan  Negeri  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini
01389|memutuskan sebagai berikut:
01390|1. Menyatakan  Pembelaan  (Pledoi)  yang  telah  disampaikan  oleh
01391|Terdakwa dan/atau rekan Penasihat Hukum Terdakwa Baiq Nursehan tidak
01392|dapat diterima;
01393|2. Menyatakan sikap “ tetap pada tuntutan”  yang telah Kami bacakan dan
01394|serahkan dalam sidang pada tanggal 28 Mei 2025;
01395|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01396|
01397|3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Baiq Nursehan sebagaimana
01398|telah Kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
01399|Menimbang,  bahwa  setelah  mempelajari  dan  mencermati  Pembelaan
01400|(Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa, dan tanggapan (Replik) yang diajukan
01401|oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
01402|sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pertimbangan  unsur  tersebut  di  atas
01403|berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  yaitu
01404|dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan
01405|dihubungkan  dengan  barang  bukti  dalam  perkara  ini,  maka  Majelis  Hakim
01406|berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah
01407|melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01408|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01409|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim
01410|berpendapat  mengenai  pembelaan  (pledoi)  yang  diajukan  oleh  Terdakwa
01411|melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon  kepada Majelis
01412|Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar membebaskan  Terdakwa
01413|dari segala  tuntutan  harus  dikesampingkan  dan  tidak akan dipertimbangkan
01414|lebih lanjut;
01415|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan
01416|menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana ,  dan  selama  proses
01417|persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
01418|menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai
01419|alasan  pembenar  (rechtsvaardinguns  gronden)  dan/atau  alasan  pemaaf
01420|(schulduitsluitings  gronden),  maka  berdasarkan Pasal  193  ayat  (1)  Kitab
01421|Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, Terdakwa  dipandang  mampu  untuk
01422|bertanggungjawab  dan  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
01423|didakwakan  terhadap  Terdakwa,  oleh  karenanya  Terdakwa  haruslah  dijatuhi
01424|pidana;
01425|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01426|mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat
01427|dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat
01428|menentukan  secara  tepat  dan  adil,  diperlukan  parameter-parameter  atau
01429|patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;
01430|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan
01431|hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada
01432|nilai-nilai dasar ( grund norm ) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya
01433|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01434|
01435|unsur  keadilan,  kegunaan,  dan  kepastian  hukum  sehingga  keberlakuannya
01436|dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;
01437|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap  Terdakwa
01438|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  (revegen) atas  perbuatan
01439|Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya
01440|penyadaran  kembali  serta  sebagai  pembelajaran  agar  Terdakwa  dapat
01441|merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan
01442|pihak  lain,  sehingga  nantinya  Terdakwa  bila  kembali  ketengah  masyarakat
01443|menjadi  pribadi  yang  sadar  dan  taat  terhadap  aturan  hukum  selaku  warga
01444|masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat
01445|Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka
01446|Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam
01447|amar  Putusan  ini  dianggap  cukup  adil  dan  sepadan  dengan  kesalahan
01448|Terdakwa;
01449|Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah
01450|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  suatu  tindak  pidana
01451|sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang
01452|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01453|Indonesia, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara
01454|juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi
01455|pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti
01456|dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan
01457|ini;
01458|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01459|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01460|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) lembar tiket Pesawat
01461|Oman Air tujuan Muscat-Jakarta,  yang  telah dipergunakan untuk melakukan
01462|kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,
01463|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01464|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  Paspor  atas
01465|nama  Martalena  Tampubolon,  yang telah  disita  dari  Saksi  Martalena
01466|Tampubolon dan  merupakan  milik  dari  Saksi  Martalena  Tampubolon,  maka
01467|dikembalikan  kepada pihak  yang  paling  berhak  yaitu  Saksi  Martalena
01468|Tampubolon;
01469|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, maka
01470|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01471|meringankan Terdakwa;