00713|Kepolisian terhadap Anak;
00714|Menimbang, bahwa meskipun narkotika jenis sabu tersebut diakui Anak
00715|bukan  milik  Anak  namun  milik  Lelaki  Fandi,  apabila  dikaitkan  pada  makna
00716|menguasai secara doktrinal sebagaimana Majelis Hakim uraikan sebelumnya,
00717|perbuatan menguasai barang yang dilakukan oleh Anak ditandai dengan Anak
00718|mendapatkan barang tersebut karena Anak yang berinisiatif untuk membawakan
00719|barang narkotika jenis sabu tersebut lalu mengantonginya ke saku celananya
00720|dengan maksud agar barang tersebut tidak jatuh kembali sehingga kemudian
00721|Anak secara fisik memiliki kontrol langsung atas barang narkotika jenis sabu
00722|tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Anak benar-benar berkuasa secara fisik
00723|atas barang tersebut, sehingga dalam hal ini telah menunjukkan penguasaan
00724|secara mutlak atas barang tersebut;
00725|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak memiliki kehendak
00726|sadar dan niat nyata untuk menguasai barang tersebut yang diwujudkan melalui
00727|inisiatif tindakan mengantongi sabu ke dalam saku celananya;
00728|Menimbang,  bahwa  niat  tersebut  dilakukan  secara  sengaja  dengan
00729|tujuan agar barang milik Lelaki Fandi tidak terjatuh lagi, sehingga meskipun
00730|Anak mengaku tidak mengetahui bahwa sabu merupakan barang yang dilarang
00731|oleh hukum namun Anak mengetahui bahwa benda yang dikantonginya adalah
00732|sabu. Perbuatan Anak untuk memasukkan dan menyimpan sabu di dalam saku
00733|celananya  telah  cukup  membuktikan  adanya  niat  dan  kesengajaan  dari
00734|perbuatannya tersebut;
00735|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Unsur tersebut di atas, maka
00736|Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  Anak  dikategorikan  sebagai
00737|Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00738|
00739|menguasai  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  sehingga  unsur  ini  telah
00740|terbukti secara sah dan meyakinkan;
00741|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,  atas
00742|perbuatan Anak yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Majelis Hakim
00743|berpendapat bahwa unsur “Menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi
00744|secara sah dan sempurna;
00745|Ad.2   Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
00746|Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk
00747|dapat  dinyatakan  terbukti  cukup  memenuhi  salah  satu  kualifikasi  yang
00748|disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00749|Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak berwenang atau tanpa ijin
00750|yang  sah  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan,
00751|sedangkan “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan
00752|yang berlaku;
00753|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang
00754|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat
00755|digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan
00756|ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2)
00757|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam
00758|jumlah  terbatas,  Narkotika  Golongan  I  dapat  digunakan  untuk  kepentingan
00759|pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk  reagensia
00760|diagnostik,  serta  reagensia  laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan
00761|Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
00762|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35
00763|Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa setiap kegiatan atau serangkaian
00764|kegiatan  penyaluran  atau  penyerahan  Narkotika,  baik  dalam  rangka
00765|perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun   pemindahtanganan,  untuk
00766|kepentingan pelayanan kesehatan  dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
00767|teknologi adalah termasuk dari liput Peredaran Narkotika;
00768|Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-
00769|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur bahwa Narkotika
00770|dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar
00771|dari Menteri;
00772|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  38  disebutkan  bahwa  setiap
00773|kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
00774|Hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00775|
00776|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-
00777|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Penyerahan
00778|Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan
00779|masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
00780|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap
00781|setiap orang yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang
00782|berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau tidak
00783|berhak atau melawan hukum;
00784|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan
00785|perbuatan  menguasai  Narkotika  Golongan  I  tersebut  di  atas  Anak  adalah
00786|seorang pelajar hal mana Anak tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun
00787|termasuk izin khusus pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam UU No.
00788|35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Anak yang menguasai
00789|Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin khusus dari pihak berwenang
00790|maupun surat persetujuan serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan
00791|hukum, yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud
00792|undang- undang, sehingga unsur tanpa hak dalam hal ini telah terpenuhi;
00793|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan-pertimbangan
00794|tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” telah
00795|terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00796|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 609 ayat (1)
00797|huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
00798|Hukum Pidana sebagaimana telah diubah berdasarkan  Pasal 609 ayat (1) huruf
00799|a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah
00800|terpenuhi,  maka  Anak  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00801|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
00802|Menimbang, bahwa Anak melalui Advokat mengajukan pembelaan yang
00803|pada pokoknya menyatakan Anak tidak memiliki mens rea karena penguasaan
00804|sabu  tersebut  merupakan  kehendak  spontan  untuk  membantu  teman  tanpa
00805|mengetahui konsekuensi hukumnya yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan
00806|urin  negatif,  dalam  pembelaan  tersebut  memohon  agar  Majelis  Hakim
00807|mempertimbangkan usia muda Anak, penyesalan tulus, dukungan orang tua,
00808|serta perlindungan masa depan pendidikan Anak, maka berdasarkan hal-hal
00809|tersebut,  Advokat  memohon  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan
00810|menyatakan Anak tidak terbukti bersalah dan membebaskan Anak dari segala
00811|Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00812|
00813|dakwaan  ( vrijspraak),  atau  setidak-tidaknya  melepaskan  Anak  dari  segala
00814|tuntutan  hukum  ( onslag  van  alle  rechtsvervolging),  serta  memulihkan  hak,
00815|kedudukan, harkat, dan martabat Anak, atau memohon putusan yang seadil-
00816|adilnya (ex aequo et bono).
00817|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan
00818|mempertimbangkan sebagai berikut:
00819|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang
00820|menyatakan  bahwa  Anak  tidak  memiliki  niat  jahat  (mens  rea)  karena
00821|ketidaktahuannya terhadap sifat terlarang dari sabu, Majelis Hakim berpendapat
00822|bahwa  secara faktual Anak telah mengakui  mengetahui  bahwa benda  yang
00823|dikantonginya adalah bernama "sabu", namun Anak mengaku tidak mengetahui
00824|bahwa sabu merupakan barang yang dilarang oleh hukum;
00825|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  juga  dijelaskan  dalam  tanggapan
00826|Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan  Advokat  Anak,  dalam  sistem  hukum
00827|pidana  Indonesia,  berlaku  asas  fiksi  hukum  (presumption  iures  de  iure)
00828|sebagaimana juga telah diatur dalam Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun
00829|2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan
00830|bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui hukum sejak suatu peraturan
00831|perundangan diundangkan dalam lembaran resmi negara;
00832|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  tersebut,  berlaku  doktrin
00833|ignorantia jurist non excusat, yang berarti ketidaktahuan seseorang akan hukum
00834|tidak  dapat  dijadikan  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  untuk
00835|membebaskan seseorang dari tuntutan hukum;
00836|Menimbang, bahwa delik yang didakwakan kepada Anak sebagaimana
00837|diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP (UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No.
00838|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana) merupakan delik formil di mana
00839|fokus pemidanaan menitikberatkan pada dilakukannya perbuatan yang dilarang
00840|oleh undang-undang tanpa harus menanti timbulnya akibat;
00841|Menimbang,  bahwa  unsur  dalam  pasal  tersebut  bersifat  alternatif,
00842|sehingga  dengan  terbuktinya  Anak  secara  sadar  yang  dengan  inisiatifnya
00843|memasukkan sabu ke dalam saku celananya tanpa adanya izin yang sah, maka
00844|perbuatan tersebut telah sempurna memenuhi kualifikasi delik yaitu “tanpa hak
00845|menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terlepas dari pemahaman
00846|subjektif Anak mengenai status legalitas barang tersebut;
00847|Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00848|
00849|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
00850|Hakim menilai dalih ketidaktahuan hukum yang diajukan oleh Advokat Anak
00851|tidak menggugurkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;
00852|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  permohonan  dalam  nota
00853|pembelaan yang agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas ( vrijspraak)
00854|atau setidak-tidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van
00855|alle rechtsvervolging ), permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila
00856|perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun
00857|dalam persidangan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak
00858|secara nyata menguasai Narkotika jenis sabu di dalam saku celananya;
00859|Menimbang,  bahwa  mengenai  permohonan  pemulihan  hak  dan
00860|martabat Anak, hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang hanya dapat
00861|diberikan apabila Anak diputus bebas atau lepas, meskipun demikian Majelis
00862|Hakim tetap akan memastikan bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00863|Anak tidaklah melanggar harkat dan martabat Anak sebagaimana juga diatur
00864|dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00865|Peradilan  Pidana  Anak,  sehingga  pemidanaan  yang  dipilih  haruslah  tetap
00866|mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
00867|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
00868|permohonan Advokat yang mohon agar Anak dibebaskan atau dilepaskan dari
00869|segala tuntutan hukum haruslah dinyatakan ditolak;
00870|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Advokat  yang  mohon  agar
00871|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  usia  muda  Anak,  penyesalan  tulus,
00872|dukungan orang tua, serta perlindungan masa depan pendidikan Anak, serta
00873|telah didengarkannya permohonan orang tua yang menyatakan mampu untuk
00874|menjaga  Anak,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbang  bersama-sama
00875|dengan pertimbangan pemidanaan serta dalam pertimbangan keadaan yang
00876|meringankan  dan  memberatkan  sebelum  menjatuhkan  lamanya  masa
00877|pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;
00878|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00879|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00880|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak
00881|harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00882|Hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00883|
00884|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00885|maka Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan patut
00886|dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
00887|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,
00888|berkaitan  dengan  pemidanaan,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  perlu
00889|mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur
00890|dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00891|Anak,  serta  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana
00892|diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP;
00893|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
00894|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  secara  tegas  menganut  prinsip  kepentingan
00895|terbaik  bagi  anak  ( best  interest  of  the  child)  sebagaimana  dimuat  dalam
00896|penjelasan Pasal 2 huruf d, yang mengamanatkan bahwa setiap pengambilan
00897|keputusan  harus  senantiasa  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup  serta
00898|tumbuh  kembang  Anak,  oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa
00899|penjatuhan  pidana  maupun  tindakan  terhadap  Anak  harus  selaras  dengan
00900|prinsip  keadilan  restoratif,  di  mana  pemidanaan  tidak  diposisikan  sebagai
00901|sarana  balas  dendam,  melainkan  sebagai  upaya  untuk  menumbuhkan  rasa
00902|tanggung jawab agar Anak mampu memperbaiki sikap dan perilakunya di masa
00903|depan;
00904|Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Anak tidak dimaksudkan
00905|sebagai tindakan pembalasan ataupun perbuatan yang merendahkan martabat
00906|manusia  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  52  KUHP  melainkan  harus
00907|berorientasi  pada  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  51
00908|KUHP,  sehingga  atas  pemidanaan  terhadap  Anak  diharapkan  Anak  dapat
00909|menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum,  tidak
00910|mengulanginya di kemudian hari, serta mampu memperbaiki diri menjadi pribadi
00911|yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemidanaan ini
00912|juga berfungsi sebagai sarana preventif bagi masyarakat sekaligus instrumen
00913|perlindungan  untuk  memulihkan  keseimbangan  dalam  kehidupan
00914|bermasyarakat;
00915|Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  Tujuan  Pemidanaan
00916|sebagaimana  diatur  Pasal  51  KUHP  jo.  Pasal  52  KUHP  serta  Pedoman
00917|Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 54 KUHP, Majelis
00918|Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00919|
00920|Hakim akan mempertimbangkan beberapa pedoman yang dimaksud sebagai
00921|berikut:
00922|Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana,  kesengajaan  tidak
00923|mensyaratkan  adanya  perencanaan  yang  matang,  melainkan  cukup  apabila
00924|pada  saat  melakukan  perbuatan,  pelaku  mengetahui  dan  menghendaki
00925|perbuatan  yang  dilakukannya,  termasuk  kesadaran  terhadap  objek  yang
00926|menjadi sasaran perbuatannya;
00927|Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana,  terdapat  3  (tiga)  jenis
00928|kesengajaan,  yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud,  kesengajaan  sebagai
00929|kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan.
00930|Menimbang, bahwa  dalam  persidangan, diketahui  bahwa Anak  yang
00931|secara  sadar  mengambil  dan  meletakkan  Narkotika  Golongan  I  jenis  sabu
00932|dalam penguasaannya yang kemudian diketahuinya sebagai sabu menunjukkan
00933|adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Walaupun Anak tidak
00934|mengetahui  bahwa  sabu  adalah  barang  yang  berbahaya  dan  dilarang  oleh
00935|undang-undang untuk dikuasai tanpa hak atau izin dari pihak berwenang, hal
00936|tersebut tidak menghapuskan unsur kesengajaan dalam perbuatan Anak;
00937|Menimbang,  dengan  memperhatikan  fakta  hukum  di  persidangan,
00938|Majelis  Hakim  menilai  bahwa  bentuk  kesengajaan  dalam  perbuatan  Anak
00939|tidaklah  berupa  kesengajaan  sebagai  maksud  karena  tujuan  utama  Anak
00940|bukanlah  untuk  memiliki  Narkotika  Golongan  I  jenis  sabu,  melainkan  untuk
00941|menolong temannya;
00942|Menimbang,  bahwa  demikian  pula  perbuatan  Anak  tidak  dapat
00943|dikategorikan  sebagai  kesengajaan  sebagai  kepastian  karena  tidak  terdapat
00944|keadaan  dimana  Anak  mengetahui  bahwa  akibat  tertentu  pasti  akan  terjadi
00945|sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari perbuatannya;
00946|Menimbang, bahwa namun demikian, dengan memperhatikan bahwa
00947|Anak  telah  mengetahui  bahwa  barang  yang  diambilnya  adalah  sabu,  yang
00948|dalam pengetahuan umum merupakan suatu barang yang berkaitan dengan
00949|sesuatu yang terlarang, maka setidak-tidaknya Anak dapat menyadari adanya
00950|kemungkinan bahwa barang tersebut merupakan barang yang dilarang atau
00951|tidak boleh dikuasai secara bebas tanpa ada hak atau izin dari pihak yang
00952|berwenang  atas  itu.  Namun,  Anak  tetap  melakukan  perbuatannya  dan
00953|meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam penguasaannya, sehingga
00954|Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00955|
00956|menunjukkan bahwa Anak telah menerima kemungkinan atau setidak-tidaknya
00957|mengabaikan kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;
00958|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
00959|Anak  dengan  sengaja  telah  melakukan  perbuatannya  dimana  kesengajaan
00960|dalam perbuatannya tersebut bersifat kesengajaan sebagai kemungkinan;
00961|Menimbang, bahwa melihat dari bentuk kesalahan dan motif perbuatan
00962|anak, secara hukum Anak terbukti memenuhi unsur kesengajaan menguasai
00963|Narkotika  Golongan  I  jenis  sabu,  namun  Majelis  Hakim  melihat  bahwa
00964|kesalahan  Anak  memang  tidak  bersumber  dari  niat  jahat  kriminal  untuk
00965|mengedarkan, melainkan dari motif untuk membantu temannya serta adanya
00966|faktor  ketidaktahuan  hukum  mengenai  sifat  terlarang  dari  benda  yang
00967|dikantonginya, mengingat usia Anak yang masih belia dan belum memahami
00968|hukum sepenuhnya serta tidak adanya bimbingan keluarga yang mengingatkan
00969|anak mengenai terlarangnya narkotika yang Anak kuasai;
00970|Menimbang, bahwa dari sikap batin Anak saat melakukan perbuatan hal
00971|mana pada saat kejadian, Anak bertindak untuk membantu temannya untuk
00972|mengamankan barang milik temannya agar tidak terjatuh tanpa adanya motif
00973|keuntungan pribadi atau niat untuk menyalahgunakan narkotika tersebut bagi
00974|dirinya sendiri, yang dibuktikan pula dengan hasil pemeriksaan urine Anak yang
00975|negatif;
00976|Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengaruh pidana terhadap masa
00977|depan  Anak  sebagai  yang  melakukan  perbuatan  pidana,  Majelis  Hakim
00978|mempertimbangkan usia Anak masih berada dalam usia sekolah yang memiliki
00979|masa  depan  panjang,  di  mana  pertumbuhan  karakter  dan  kelanjutan
00980|pendidikannya  harus  menjadi  prioritas  negara  sesuai  dengan  prinsip
00981|kepentingan terbaik bagi anak;
00982|Menimbang, bahwa dilihat dari nilai hukum dan keadilan yang hidup
00983|dalam masyarakat, meskipun tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar
00984|biasa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan bagi masyarakat tidak
00985|selalu dicapai dengan pidana penjara yang berat bagi anak di bawah umur,
00986|melainkan dengan putusan yang mampu memberikan edukasi dan rehabilitasi
00987|bagi mentalitas Anak;
00988|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  terhadap  pedoman
00989|pemidanaan  di  atas,  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  penjatuhan  pidana
00990|terhadap Anak tidak boleh menghambat proses tumbuh kembangnya, sehingga
00991|Hal 32 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00992|