00104|- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara atau penghubung pemesan jasa seks komersil dengan penyedia jasa seks komersial sejak tahun 2024 dibulan yang sudah Terdakwa lupa; - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi korban; - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, untuk menambah penghasilan karena gaji sebagai guru honor hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); - Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima keuntungan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dan melalui transfer sebanyak 1 (satu) kali; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (admissible) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa; Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1) 1 (satu) unit HP Merk INFINIX SMART 8 PRO warna cream dengan Imei 1 355653332737508. Imei 2 355653332737516;  2) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  3) 1 (satu) unit HP Merk Realmi C11 warna Silver Imei 863874062638675, imei 2 8638740626638667; Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut dijadikan bukti dalam perkara ini, juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (admissible) sebagai barang bukti; Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang bahwa berdaåsarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa benar Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang; - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 02.15 Wita di di Penginapan yang terletak di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur; - Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait perdagangan orang;
00105|
00106|- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara atau penghubung pemesan jasa seks komersil dengan penyedia jasa seks komersial sejak tahun 2024 dibulan yang sudah Terdakwa lupa; - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi korban; - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena faktor ekonomi, untuk menambah penghasilan karena gaji sebagai guru honor hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); - Bahwa Terdakwa sebelumnya menerima keuntungan secara tunai sebanyak 2 (dua) kali dan melalui transfer sebanyak 1 (satu) kali; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (admissible) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa; Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1) 1 (satu) unit HP Merk INFINIX SMART 8 PRO warna cream dengan Imei 1 355653332737508. Imei 2 355653332737516;  2) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);  3) 1 (satu) unit HP Merk Realmi C11 warna Silver Imei 863874062638675, imei 2 8638740626638667; Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan barang bukti tersebut dijadikan bukti dalam perkara ini, juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (admissible) sebagai barang bukti; Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang bahwa berdaåsarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: - Bahwa benar Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang; - Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 02.15 Wita di di Penginapan yang terletak di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur; - Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait perdagangan orang;
00107|
00108|Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00109|- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya tim Polres Kolaka Timur yaitu Saksi Komang Wahyu Surya Dharma alias Komang, Brigadir ABDIANSYAH dan Brigadir SONI sedang melakukan operasi ke penginapan-penginapan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur pada hari Senin tanggal 4 November 2025 pukul 23.00 Wita, kemudian pada hari selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 02.15 Wita dilakukan pemeriksaan pada Penginapan. Dalam kamar Nomor 19 di penginapan tersebut anggota Polres Kolaka Timur mendapati sepasang perempuan dan laki-laki setelah ditanya perempuan bernama Saksi korban. Kemudian kedua orang tersebut ditanya tentang hubungan dan identitas serta dipertanyakan bagaimana kedua orang tersebut bisa bertemu, lalu Saksi korban menjelaskan bahwa baru pertama kali bertemu dan mengakui sebagai sebagai pekerja seks komersial dengan tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan yang sebelumnya memesan melalui Terdakwa, yang mana awalnya seseorang laki-laki menghubungi Terdakwauntuk memesan jasa seks. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi korban pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 23.53 Wita melalui chatt whatsApp yang bertuliskan “P, P, P, dan panggilan tak terjawab?”. Kemudian hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 00.10 Wita Saksi korban “kenapa?” dan Terdakwa menjawab “ada ini komaukah?” (ada ini kamu maukah?) yang dijawab Saksi korban “apa, siapa?”. Selanjutnya Terdakwa menjawab “orang Makassar”. Setelah itu Saksi korban meminta foto laki-laki tersebut dan menanyakan keberadaan laki-laki tersebut. Atas permintaan tersebut Terdakwa mengirim chatt lagi kepada Saksi korban “dia di jalan mi, siap-siap mi nah” (dia telah di jalan, siap-siap). Setelah itu selang beberapa menit kemudian masuk chat whatsapp dari nomor tidak Saksi kenali “P, saya tadi yang habis hubungi teman ta” (P, saya tadi yang habis hubungi temanmu atau Terdakwa). Setelah berkomunikasi disetujui melayani laki-laki tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali berhubungan badan. Setelah itu Saksi korban bertemu dengan laki-laki tidak dikenalnya tersebut di penginapaån Dua Putri. Setelah itu laki-laki tersebut memberi uang cash sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban. Kemudian Saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) di rekening Bank Seabank milik Terdakwa melalui akun aplikasi DANA sebagai uang depo yang merupakan keuntungan Terdakwa telah mencari dan menawarkan jasa seks komersial untuk Saksi korban.
00110|
00111|
00112|Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00113|Sedangkan uang sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diambil Saksi korban. Selanjutnya ketika Saksi korban hendak melakukan hubungan badan, anggota kepolisian Polres Kolaka Timur datang kemudian membawa Saksi korban bersama Terdakwa untuk di proses lebih lanjut;  - Bahwa peran Terdakwa sebagai orang melakukan transaksi sebagai perantara, menyiapkan perempuan dan menerima uang dari laki-laki yang memesan;  Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi “in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores” yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (prejudice) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi “probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi” yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan; Menimbang bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (bewijstheorie) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut negatief wettelijk bewijstheorie sebagaimana diatur secara expresssive verbis dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
00114|
00115|Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00116|benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Teori pembuktian yang oleh Andi Hamzah disebut sebagai pembuktian berganda (dubbel en grondslag) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (admissible) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;  Menimbang bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam negatief wettelijk bewijstheorie karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil yang berpatokan pada standar keyakinan beyond a reasonable doubt (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh Black’s Law Dictionary didefinisikan sebagai “the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty” (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar beyond a reasonable doubt adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas actus reus non facit reum nisi mens sit rea yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas nemo punitur sine injuria, facto seu defalta, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;  Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan gabungan alternatif pertama dan karena dakwaan gabungan alernatif
00117|
00118|Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00119|pertama berbentuk subsidaritas, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  1. Unsur setiap orang; 2. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang; 3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang. memegang kendali atas orang lain; 4. Unsur dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia; Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad. 1  Unsur Setiap Orang Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu subyek hukum dalam hal ini berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya subyek hukum tersebut;  Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan, sehingga tidak error in persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi; Ad. 2 Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang; Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terbukti;
00120|
00121|Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00122|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya; Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mengajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V adalah 1. meminta (menyilakan, menyuruh dan sebagainya), 2. menantang (berkelahi dan sebagainya), 3. membangkitkan hati supaya melakukan sesuatu;  Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di persidangan bahwa pada hari selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 02.15 Wita di di Penginapan yang terletak di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur Terdakwa telah ditangkap terkait perdagangan orang,  perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya tim Polres Kolaka Timur yaitu Saksi Komang Wahyu Surya Dharma alias Komang, Brigadir ABDIANSYAH dan Brigadir SONI sedang melakukan operasi ke penginapan-penginapan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur pada hari Senin tanggal 4 November 2024 pukul 23.00 Wita, kemudian pada hari selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 02.15 Wita dilakukan pemeriksaan pada Penginapan. Dalam kamar Nomor 19 di penginapan tersebut anggota Polres Kolaka Timur mendapati sepasang perempuan dan laki-laki setelah di tanya perempuan bernama Saksi korban. Kemudian kedua orang tersebut ditanya tentang hubungan dan identitas serta dipertanyakan bagaimana kedua orang tersebut bisa bertemu, lalu Saksi korban menjelaskan bahwa baru pertama kali bertemu dan mengakui sebagai sebagai pekerja seks komersial dengan tarif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan yang sebelumnya memesan melalui Terdakwa, yang mana awalnya seseorang laki-laki menghubungi Terdakwa untuk memesan jasa seks. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi korban pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar pukul 23.53 Wita melalui chatt whatsApp yang bertuliskan “P, P, P, dan panggilan tak terjawab?”. Kemudian hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 00.10 Wita Saksi korban “kenapa?” dan Terdakwa menjawab “ada
00123|
00124|Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00125|ini komaukah?” (ada ini kamu maukah?) yang dijawab Saksi korban “apa, siapa?”. Selanjutnya Terdakwa menjawab “orang Makassar”. Setelah itu korban meminta foto laki-laki tersebut dan menanyakan keberadaan laki-laki tersebut. Atas permintaan tersebut Terdakwa mengirim chatt lagi kepada Saksi korban “dia di jalan mi, siap-siap mi nah” (dia telah di jalan, siap-siap). Setelah itu selang beberapa menit kemudian masuk chatt whatsapp dari nomor tidak Saksi korban kenali “P, saya tadi yang habis hubungi teman ta” (P, saya tadi yang habis hubungi temanmu atau Terdakwa). Setelah berkomunikasi disetujui melayani laki-laki tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali berhubungan badan. Setelah itu Saksi korban bertemu dengan laki-laki tidak dikenalnya tersebut di penginapan. Setelah itu laki-laki tersebut memberi uang cash sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban. Kemudian Saksi korban memberikan uang kepada Terdakwa melalui transfer sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rekening Bank Seabank milik Terdakwa melalui akun aplikasi DANA sebagai uang depo yang merupakan keuntungan Terdakwa telah mencari dan menawarkan jasa seks komersial untuk Saksi korban. Sedangkan uang sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diambil Saksi korban. Selanjutnya ketika Saksi korban hendak melakukan hubungan badan, anggota kepolisian Polres Kolaka Timur datang kemudian membawa Saksi korban bersama Terdakwa untuk di proses lebih lanjut;  Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terlihat bahwa ketika mendapat pesanan dari seorang laki-laki, Terdakwa menawarkan kepada Saksi korban hubungan badan dengan seorang laki-laki tersebut dengan imbalan dibayar;  Menimbang, bahwa penawaran Terdakwa tersebut telah mempengaruhi atau menarik hati Saksi korban untuk menerima tawaran tersebut, sehingga penawaran yang menyebabkan ketertarikan atau kesediaan Saksi korban terhadap tawaran Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; Ad. 3 Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang. memegang kendali atas orang lain; Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, bahwa Saksi korban bersedia menerima tawaran Terdakwa karena adanya bayaran
00126|
00127|Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00128|sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana Saksi korban pada akhirnya mendapat uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mengambil Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang depo yang merupakan keuntungan Terdakwa telah mencari dan menawarkan jasa seks komersial serta menyiapkan perempuan incasu Saksi korban untuk seorang laki-laki pemesan jasa seks komersial tersebut; Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak mengetahui keadaan Saksi korban, namun dalam persidangan Saksi korban menerangkan ia menerima tawaran jasa seks komersial karena kebutuhan ekonomi dimana memerlukan uang untuk membayar sewa kost dan keperluan hidup, kondisi tersebut mengakibatkan Saksi korban berada pada posisi rentan dari godaan ataupun ajakan dari orang lain, in casu oleh Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah memanfaatkan posisi rentan dari Saksi korban; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; Ad. 4 Unsur dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi korban sepakat bahwa Saksi korban akan menerima bayaran kencan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana nanti setelah dibayar oleh seorang pengguna jasa seks komersial maka untuk Saksi korban mengambil Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa terhadap korban yaitu Saksi korban adalah untuk mengeksploitasi korban agar Terdakwa memperoleh keuntungan finansial dari kegiatannya tersebut; Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama primair; Menimbang bahwa oleh karena dakwaan gabungan alternatif pertama primair telah terbukti maka dakwaan gabungan alternatif pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;
00129|
00130|Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00131|Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Tidak semua perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dilakukan Terdakwa karena Terdakwa hanya sebagai perantara dan tidak menjadi penentu jadi atau tidak peristiwa tersebut karena Terdakwa tidak menyediakan tempat pertemuan dan pematokan harga; - Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya, merasa menyesal dan malu, dan menyadari telah menyakiti keluarga; - Terdakwa memohon Majelis Hakim dapat memberi putusan dengan bersikap adil dan bijaksana, jika dimungkinkan telah cukup dengan hukuman yang sedang dijalani dan tidak ditambah dengan alasan Terdakwa merupakan janda beranak satu orang laki-laki berumur 2 (dua) tahun lebih, Terdakwa memiliki ibu seorang janda yang telah tua serta sakit-sakitan demikian juga anak Terdakwa menderita penyakit TBC (tubercologis); Menimbang bahwa terhadap poin garis mendatar pertama Majelis Hakim berpendapat telah dipertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan hukum pokok perkara oleh karenanya pertimbangan hukum diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan dalam pembelaan perkara ini sehingga dalil pembelaan poin garis mendatar pertama patutlah untuk dikesampingkan; Menimbang bahwa tentang pembelaan Terdakwa garis mendatar dua dan tiga tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari ternyata alasan-alasan yang diajukan Terdakwa tidak ada yang dapat menguatkan alibi Terdakwa dan tidak ada bukti yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap pembelaan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penentuan berat ringannya hukuman seperti tersebut dalam dictum amar putusan;  Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhpidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan seperti tersebut dalam dictum amar putusan;
00132|
00133|Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Kka
00134|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00135| Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk INFINIX SMART 8 PRO warna cream dengan Imei 1 355653332737508. Imei 2 355653332737516 dan 1 (satu) Unit HP Merk Realmi C11 warna Silver Imei 863874062638675, imei 2 8638740626638667, yang dipergunakan Terdakwa melakukan kejahatan tetapi karena bernilai ekonomis maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Terhadap 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil kejahatan yang masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Hal-hal yang memberatkan: - Sifat dari perbuatan meresahkan masyarakat terutama karena bertentangan dengan norma kesusilaan; - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia; Hal-hal yang meringankan: - Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; - Terdakwa belum pernah dihukum; - Terdakwa mengakui perbuatannya; - Terdakwa tulang punggung keluarga; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan berikut ini; Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;
00136|