00709|2. Melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
00710|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
00711|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
00712|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
00713|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh
00714|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk
00715|tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik
00716|Indonesia 
00717|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00718|mempertimbangkan sebagai berikut:
00719|Ad.1 Unsur setiap orang
00720|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa
00721|saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai  pelaku tindak pidana yang
00722|apabila  semua  unsur  dalam  tindak  pidana  tersebut  terpenuhi  maka  akan
00723|dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;
00724|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penuntut  Umum  menghadapkan
00725|seseorang Terdakwa bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut
00726|dalam surat dakwaan;
00727|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Terdakwa  telah  membenarkan
00728|keseluruhan  identitas  Terdakwa  sebagaimana  tersebut  dalam  surat  dakwaan
00729|Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada
00730|pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama
00731|Terdakwa adalah Terdakwa; 
00732|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  “setiap  orang”  telah
00733|terpenuhi.
00734|Ad.2  Unsur  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
00735|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
00736|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
00737|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang
00738|
00739|atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan
00740|dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00741|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia 
00742|Menimbang, bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim
00743|akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan
00744|dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim
00745|tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya  dan unsur ini dianggap telah
00746|terpenuhi;
00747|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penerimaan menurut KBBI
00748|adalah  proses  atau  cara  perbuatan  menerima,  sementara  yang  dimaksud
00749|dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan
00750|sebagainya) sesuatu, mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran,
00751|dan sebagainya), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya),
00752|dan mengizinkan masuk menjadi anggota, dan sebagainya;
00753|Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1)  Undang-
00754|Undang R epublik  Indonesia Nomor  21  Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan
00755|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  kata  “untuk  tujuan”  sebelum  frasa
00756|“mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana
00757|perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana
00758|perdagangan  orang  cukup  dengan  dipenuhinya  unsur-unsur  perbuatan  yang
00759|sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;
00760|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang
00761|Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
00762|Pidana Perdagangan Orang, bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah
00763|tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak
00764|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
00765|serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
00766|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00767|organ dan/atau jaringan tubuh atau  memanfaatkan  tenaga atau  kemampuan
00768|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00769|immateriil;
00770|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pelacuran  atau  prostitusi
00771|adalah  aktivitas  penjualan  jasa  seksual,  di  mana  seseorang  menawarkan
00772|hubungan seksual dengan imbalan uang atau barang lain sebagai suatu bagian
00773|dari transaksi perdagangan;
00774|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00775|persidanga, pada tanggal 6 November 2024 sekira jam 12.00 WITA, Terdakwa
00776|telah menyanggupi pesanan yang dilakukan oleh penghubung dari tim Opsnal
00777|Polres  Bontang  yang  telah  mendapatkan  informasi  sebelumnya  dan  sedang
00778|
00779|melakukan  penyamaran  untuk  pemesanan  seorang  wanita  dengan  nilai
00780|Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah), dimana Terdakwa menyuruh Anak Korban
00781|untuk  melayani  aktivitas  jasa  seksual  dengan  penghubung  yang  sedang
00782|undercover dengan  upah  Rp.1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)
00783|namun belum diberikan oleh Terdakwa;
00784|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melakukan  perbuatannya  dengan  cara
00785|berkomunikasi dengan penghubung dari tim Opsnal Polres Bontang yang sedang
00786|melakukan penyamaran melalui Whatsapp, kemudian setelah disepakati harga
00787|Rp.3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) untuk  short time, Terdakwa bersama Anak
00788|Korban janjian dengan penghubung dari tim Opsnal Polres Bontang yang sedang
00789|melakukan penyamaran di Hotel Bontang 2 di Bontang  sekira jam 14.00 WITA,
00790|kemudian  setelah  bertemu  uang  transaksi  tersebut  di  kirim  Ke  Rek.BANK
00791|MANDIRI An. TERDAKWA, kemudian Terdakwa ke ATM untuk mengambil uang
00792|dan membuka kamar di Hotel Bontang 2 dengan nomor kamar 120 dengan
00793|harga Rp.400.000,00  (empatratus ribu rupiah) dengan uang Deposit sebesar
00794|Rp.100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  kemudian  Terdakwa  bersama  dengan
00795|penghubung  dari  tim  Opsnal  Polres  Bontang  yang  sedang  melakukan
00796|penyamaran mendatangi Anak Korban untuk menyerahkan kunci kepada Anak
00797|Korban di lorong jalan samping masuk hotel agar Anak Korban masuk ke kamar
00798|bersama pemesan dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
00799|Menimbang,  bahwa  tujuan  Terdakwa  adalah  untuk  mendapatkan
00800|keuntungan  berupa  uang  sejumlah  Rp.1.100.000,00  (satu  juta  seratus  ribu
00801|rupiah);
00802|Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keterangan Terdakwa dan
00803|saksi a de charge atas nama Saksi Meringankan yang menyatakan pada intinya
00804|bahwa  Anak  Korban-lah  yang  meminta  dicarikan  lelaki  untuk  membantu
00805|kebutuhan ekonominya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
00806|Menimbang,  bahwa  pada  Pasal  26  UU  Nomor  21  Tahun  2007,
00807|persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak
00808|pidana perdagangan orang. Dalam hal ini sebagaimana fakta yang terungkap di
00809|persidangan, Anak Korban benar bersedia untuk melayani aktivitas jasa seksual,
00810|akan tetapi titik berat dari Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tersebut adalah
00811|mens rea dari Terdakwa, yang demi memperoleh imbalan, kemudian menerima
00812|permintaan  Anak  Korban  sehingga  menyebabkan  Anak  Korban  yang  masih
00813|berada  di  bawah  umur  masuk  ke  dalam  aktivitas  pelacuran  atau  prostitusi
00814|tersebut;
00815|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  hukum  diatas,
00816|Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengekploitasi
00817|perempuan dengan cara memanfaatkan organ seksual sehingga mendapatkan
00818|
00819|keuntungan, sehingga unsur menerima seseorang untuk tujuan mengekspolitasi
00820|orang tersebut di wilayah Republik Indonesia telah terpenuhi;
00821|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  2  ayat  (1)
00822|Undang-Undang R epublik  Indonesia Nomor  21  T ahun 2007  Tentang
00823|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  telah terpenuhi,  maka
00824|Terdakwa haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00825|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
00826|Penuntut Umum;
00827|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00828|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
00829|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Terdakwa   harus
00830|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00831|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  mampu bertanggung jawab,
00832|maka dijatuhi pidana;
00833|Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang - undang
00834|Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak
00835|Pidana Perdagangan Orang selain memuat  hukuman berupa pidana  penjara,
00836|secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu
00837|Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana
00838|denda  sebagaimana  dalam  amar  putusan  ini  sesuai  dengan  kesalahan
00839|Terdakwa;
00840|Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  tujuan  pemidanaan  adalah  tidak
00841|semata-mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan
00842|keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak
00843|hanya  menimbulkan  perasaan  tidak  nyaman  terhadap  pelaku
00844|(rechtguterverletzung),  tetapi  juga  merupakan  treatment  komprehensif  yang
00845|melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak
00846|akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial
00847|kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif
00848|dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;
00849|Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan aspek
00850|sosial dimana antara Terdakwa dengan korban adalah mitra saling bekerja sama
00851|bukan  ada  di  posisi  yang  mengakibatkan  korban  merasakan  penderitaan
00852|fisik/psikis/ekonomi atau seksual;
00853|Menimbang,  bahwa  dengan  mempertimbangkan  hal  tersebut  maka
00854|Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri
00855|Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan
00856|kadar  kesalahan  Terdakwa  dan  tidak  hanya  memberikan  kepastian  hukum
00857|semata namun juga rasa keadilan dan kemanfaatan;
00858|
00859|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan
00860|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
00861|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00862|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00863|terhadap  Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00864|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00865|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00866|berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya
00867|dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai berikut: 
00868|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00869| 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 6 warna biru; 
00870| Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 
00871|Merupakan  alat  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  tindak  pidana  namun
00872|memiiliki nilai ekonomis mapa perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;
00873| 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri milik TERDAKWA;
00874| 1 (satu) Lembar KTP a.n. TERDAKWA;
00875|Merupakan  alat  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  tindak  pidana  dan
00876|diketahui adalah milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan
00877|kepada Terdakwa;
00878| 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam;
00879|Yang  diketahui  adalah  milik  dari  Anak  Korban  maka  perlu  ditetapkan  untuk
00880|dikembalikan kepada Anak Korban;
00881| 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 120 Hotel Bontang 2;
00882|Merupakan  alat  yang  dipergunakan  dalam  melakukan  tindak  pidana  dan
00883|diketahui  adalah  milik  dari  Hotel  Bontang  2  maka  perlu  ditetapkan  untuk
00884|dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 3;
00885| 1 (satu) Lembar bill kamar nomor 120 Hotel Bontang 2 a.n. TERDAKWA;
00886|Merupakan dokumen yang dipergunakan dalam melakukan tidak pidana, maka
00887|perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;
00888|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
00889|diri  Terdakwa,   berdasarkan  ketentuan  Pasal  197  KUHAP  maka  perlu
00890|dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
00891|meringankan Terdakwa;
00892|Keadaan  yang  memberatkan:
00893|- Perbuatan  Terdakwa  melanggar  norma  agama  dan  kesusilaan
00894|dimasyarakat;
00895|Keadaan yang meringankan:
00896|- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
00897|- Terdakwa belum pernah dihukum.
00898|- Terdakwa tulang punggung keluarga;
00899|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana  maka
00900|berdasarkan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya
00901|perkara; 
00902|Memperhatikan,  ketentuan Pasal 2 ayat (1) U ndang - undang  R epublik
00903|Indonesia Nomor  21  Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00904|
00905|Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
00906|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
00907|
00908|MENGADILI
00909|1. Menyatakan Terdakwa  Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah
00910|dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan eksploitasi
00911|orang di wilayah Republik Indonesia ” sebagaimana dakwaan Penuntut
00912|Umum;  
00913|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00914|penjara selama  3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan  dan denda sebesar  Rp
00915|200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda
00916|tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  kurungan selama  6 (enam)
00917|bulan;
00918|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
00919|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00920|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00921|5. Menetapkan barang bukti berupa : 
00922| 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Reno 6 warna biru; 
00923| Uang tunai sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
00924|rupiah); 
00925|Dirampas untuk Negara;
00926| 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri milik Terdakwa;
00927| 1 (satu) Lembar KTP a.n. Terdakwa;
00928|Dikembalikan kepada Terdakwa;
00929| 1 (satu) unit handphone merk Iphone X warna hitam;
00930|Dikembalikan kepada Anak Korban;
00931| 1 (satu) Buah kunci kamar Nomor 120 Hotel Bontang 2;
00932|Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi 3;
00933| 1 (satu) Lembar  bill  kamar nomor 120  Hotel Bontang  2  a.n.
00934|TERDAKWA;
00935|Dirampas untuk musnahkan;
00936|6. Membebankan  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00937|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
00938|
00939|Selasa
00940|
00941|20
00942|
00943|2025
00944|
00945|Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami,
00946|Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jes Simalungun Putra Purba, S.H.,
00947|Monica  Gabriella  PS,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang
00948|
00949|dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
00950|Bontang, serta dihadiri oleh Surya Hartanto Purwowibowo, S.H., M. KN. Penuntut
00951|
00952|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00953|
00954|Jes Simalungun Putra Purba, S.H.            Wicaksana, S.H.
00955|Monica Gabriella Ps, S.H.
00956|Panitera Pengganti,