02764|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
02765|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
02766|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
02767|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
02768|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
02769|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
02770|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
02771|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
02772|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02773|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
02774|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
02775|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
02776|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
02777|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
02778|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
02779|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
02780|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02781|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
02782|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
02783|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
02784|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
02785|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
02786|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
02787|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
02788|Hal. 67 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02789|
02790|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
02791|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
02792|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
02793|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02794|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
02795|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
02796|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
02797|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
02798|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
02799|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02800|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
02801|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
02802|tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar
02803|serta  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02804|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia,
02805|Terdakwa Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar
02806|dan  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02807|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia
02808|dan juga ikut menerima uang yang diberikan Saksi Siti Komsiyatin, Saksi
02809|Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada
02810|di  Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja
02811|Migran Indonesia (CPMI)  dapat berangkat ke Malaysia, Saksi Budiono
02812|berperan  sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran
02813|Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon
02814|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon
02815|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon
02816|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Batam  dan
02817|seterusnya ke Malaysia;
02818|- Bahwa  benar,  Terdakwa  Yayuk  Puji  Rahayu,  Saksi  Aril  Wibisono,
02819|Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  tidak  memiliki  badan  hukum
02820|seperti  PT  atau  CV  serta  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perusahaan
02821|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
02822|
02823|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02824|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
02825|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
02826|kepadanya;
02827|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
02828|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
02829|Hal. 68 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02830|
02831|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
02832|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02833|Perdagangan Orang; atau
02834|2. Kedua Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang – Undang Republik
02835|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02836|Perdagangan Orang; atau
02837|3. Ketiga Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
02838|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
02839|Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;
02840|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
02841|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
02842|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  ketiga
02843|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02844|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02845|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
02846|sebagai berikut:
02847|1. Orang perseorangan;
02848|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
02849|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
02850|Migran Indonesia;
02851|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
02852|mempertimbangkan sebagai berikut:
02853|Ad. 1. Orang perseorangan;
02854|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
02855|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02856|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
02857|orang perseorangan atau korporasi;
02858|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
02859|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
02860|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
02861|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
02862|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
02863|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
02864|jawaban pidana;
02865|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
02866|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
02867|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
02868|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
02869|perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yayuk Puji Rahayu sendiri dan
02870|Hal. 69 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02871|
02872|bukan  orang  lain,  dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah
02873|terpenuhi dalam diri Terdakwa;
02874|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
02875|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
02876|Pekerja Migran Indonesia;
02877|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
02878|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
02879|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
02880|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
02881|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
02882|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
02883|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
02884|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
02885|penganjur  –  penganjurnya  ( uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
02886|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
02887|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
02888|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
02889|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
02890|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
02891|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
02892|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
02893|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
02894|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
02895|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
02896|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
02897|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
02898|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
02899|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
02900|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
02901|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
02902|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
02903|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
02904|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
02905|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
02906|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
02907|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
02908|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
02909|pidana.  Disini  bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
02910|Hal. 70 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02911|
02912|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana
02913|itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
02914|perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
02915|yang menolong itu tidak masuk  "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai
02916|"membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
02917|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
02918|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
02919|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
02920|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
02921|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
02922|Indonesia dan Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
02923|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
02924|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
02925|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
02926|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
02927|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
02928|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
02929|Perusahaan  yang  menempatakan  pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02930|kepentingan perusahaan sendiri;
02931|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  51  Undang  –  Undang
02932|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02933|Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Perusahaan  yang  akan  menjadi
02934|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin
02935|tertulis berupa SIP3MI dari Menteri";
02936|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  59  Undang  –  Undang
02937|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02938|Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02939|Migran  Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
02940|SIP2MI";
02941|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
02942|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02943|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
02944|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
02945|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di
02946|persidangan,  diketahui  bahwa  pada  sekira  bulan  Desember  2022,  Saksi
02947|Korban Nur Anggraeni ingin mencari pekerjaan ke luar negeri, selanjutnya
02948|menghubungi Saudari Ike yang kemudian Saudari Ike menerangkan bahwa
02949|Saksi Aril Wibisono dapat memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni
02950|Hal. 71 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02951|
02952|untuk bekerja di Malaysia dan selanjutnya Saudari Ike memberikan nomor
02953|WhatsApp Saksi Aril Wibisono kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02954|Menimbang, lebih lanjut Saksi Korban Nur Anggraeni menghubungi
02955|Saksi  Aril  Wibisono  dengan  maksud  menanyakan  apakah  dapat
02956|memberangkatkan  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  bekerja  ke  Malaysia  dan
02957|menanyakan alamat rumah Saksi Aril Wibisono serta dokumen apa yang
02958|harus dibawa, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00
02959|WIB Saksi Korban Nur Anggraeni bersama Saksi Siswanto yang merupakan
02960|Suami Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Terdakwa Yayuk Puji
02961|Rahayu yang merupakan isteri siri Saksi Aril Wibisono yang beralamat di
02962|Dusun  Jiwut,  Kecamatan  Nglegok,  Kabupaten  Blitar,  dengan  membawa
02963|dokumen diantaranya yaitu KK asli, fotokopi Akta dan KTP asli untuk syarat
02964|pendaftaran yang sebelumnya telah diminta oleh Saksi Aril Wibisono melalui
02965|WhatsApp dan di rumah Terdakwa Yayuk Puji Rahayu tersebut Saksi Aril
02966|Wibisono  menerima  dokumen  milik  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan
02967|mengatakan nanti akan dikabari lagi kalau sudah jadwal Medical Check Up
02968|yang mana saat itu Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
02969|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia,
02970|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  akan  diberikan  uang  saku  senilai
02971|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebagai pengganti biaya berangkat ke
02972|Malaysia maka Saksi Korban Nur Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua)
02973|bulan, sedangkan gaji per bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan oleh
02974|Saksi  Aril  Wibisono  mendapatkan  uang  senilai  1.500  (seribu  lima  ratus)
02975|ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
02976|Menimbang,  lebih  lanjut  pada  tanggal  13  Maret  2023  Saksi  Aril
02977|Wibisono menghubungi Saksi Korban Nur Anggraeni untuk  Medical Check
02978|Up,  selanjutnya  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  berangkat  dengan  Saksi
02979|Siswanto  menuju ke rumah  Saksi  Aril  Wibisono  dan kemudian  Saksi  Aril
02980|Wibisono mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni untuk Medical Check
02981|Up ke  Laboratorium  Klinik  Ultra  Medica  Tulungagung  bersama  –  sama
02982|dengan Saksi Siswanto dan Terdakwa Yayuk Puji Rahayu;
02983|Menimbang, lebih lanjut selang 1 (satu) hari setelah Medical Check
02984|Up, Saksi Aril Wibisono menghubungi Saksi Korban Nur Anggraeni melalui
02985|WhatsApp  dengan  mengatakan  "besok  datang  ke  rumah  Saksi  Siti
02986|Komsiyatin yang beralamat di Jln. Sambas, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota
02987|Blitar, untuk pembuatan paspor", selanjutnya Saksi Aril Wibisono memberikan
02988|kontak WhatsApp Saksi Siti Komsiyatin kepada Saksi Korban Nur Anggraeni,
02989|selanjutnya  pada  tanggal  14  Maret  2023  sekira  pukul  07.00  WIB  Saksi
02990|Hal. 72 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02991|
02992|Korban  Nur  Anggraeni  datang  ke  rumah  Saksi  Siti  Komsiyatin  kemudian
02993|Saksi Siti Komsiyatin mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor
02994|Imigrasi di Srengat Kabupaten Blitar untuk membuat paspor, selang 1 (satu)
02995|hari kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban Nur Anggraeni datang
02996|ke rumah Saksi Aril Wibisono dan kemudian Saksi Aril Wibisono menyuruh
02997|Terdakwa Yayuk Puji Rahayu untuk mengantar Saksi Korban Nur Anggraeni
02998|ke  rumah  Saksi  Siti  Komsiyatin,  sekira  pukul  13.00  WIB,  Saksi  Siti
02999|Komsiyatin menyuruh Saksi Budiono yang merupakan suami siri Saksi Siti
03000|Komsiyatin untuk mengantar Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi
03001|Blitar untuk mengambil paspor milik Saksi Korban Nur Anggraeni, 3 (tiga) hari
03002|kemudian Saksi Aril Wibisono menghubungi Saksi Korban Nur Anggraeni
03003|agar Saksi Korban Nur Anggraeni menyerahkan paspor milik Saksi Korban
03004|Nur  Anggraeni  kepada  Saksi  Aril  Wibisono,  kemudian  Saksi  Korban  Nur
03005|Anggraeni ke rumah Saksi Aril Wibisono untuk menyerahkan paspor milik
03006|Saksi Korban Nur Anggraeni;
03007|Menimbang, lebih lanjut pada tanggal 10 Juni 2023 sekira malam hari
03008|Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Aril  Wibisono  mengabarkan  melalui
03009|WhatsApp  bahwa  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  akan  diberangkatkan  ke
03010|Malaysia dan menyuruh Saksi Korban Nur Anggraeni besok untuk datang ke
03011|rumah Saksi Siti Komsiyatin, selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2023 sekira
03012|pukul 05.00 WIB Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto tiba di
03013|rumah Saksi Siti Komsiyatin dan kemudian Saksi Siti Komsiyatin menyuruh
03014|Saksi Budiono untuk mengantar Saksi Korban Nur Anggraeni ke Surabaya,
03015|setelah sampai di Surabaya, Saksi Budiono mengantar dan meninggalkan
03016|Saksi Korban Nur Anggraeni di sebuah rumah yang berada di dekat Bandara
03017|Juanda Surabaya untuk ditampung yaitu makan dan tidur selama 1 (satu)
03018|malam;
03019|Menimbang,  lebih  lanjut  pada  tanggal  12  Juni  2023  sekira  pukul
03020|04.00  WIB,  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  diantar  oleh  orang  yang
03021|menampung Saksi Korban Nur Anggraeni ke Bandara Juanda Surabaya dan
03022|mengatakan akan memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Batam,
03023|selanjutnya pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 05.45 WIB, Saksi Korban