00653|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
00654|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00655|
00656|bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA,dan ARJUNA REZKY turun dari kapal PELNI
00657|dan bertemu  dengan  Terdakwa, kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00658|membicarakan  mengenai  biaya  yang  harus  di  bayarkan  untuk  keberangkatan  ke
00659|Malaysia kepada Terdakwa dan disepakati oleh Terdakwa sebesar 300 RM (tiga ratus
00660|ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per orang
00661|dan biaya tersebut akan dibayar setelah saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR, saksi
00662|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY sampai di Malaysia.
00663|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  mencari  mobil  angkot  untuk  mengangkut  Saksi  MUH
00664|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
00665|ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan sebelum berangkat ke Malaysia, setelah
00666|mendapatkan mobil angkot kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00667|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00668|keatas  angkot,  sekira  pukul  03.30  wita  sebelum  mobil  angkot  tersebut  keluar  dari
00669|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00670|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa, di
00671|amankan oleh saksi RANI SANJANI dan saksi IQBAL MUHARRAR yang merupakan
00672|petugas  Kepolisian  RI  karena  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  untuk  perjalanan
00673|bekerja ke Malaysia dan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Nunukan untuk di
00674|periksa, sehingga rencana Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan
00675|saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang akan diberangkatkan oleh
00676|Terdakwa menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian.
00677|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin  dan  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja
00678|Migran  Indonesia  meliputi  keseluruhan  proses  perekrutan,  pengurusan  dokumen,
00679|pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan
00680|sampai  ke  negara  penempatan,  dan  pemulangan  dari  negara  penempatan  baik  di
00681|dalam negeri maupun luar negeri.
00682|Menimbang, bahwa kemudian dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum,
00683|Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor
00684|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 53
00685|Ayat (1) KUHPidana, dengan uraian sebagai berikut:
00686|- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR menelpon
00687|orang  tua  Saksi  yang  bernama  Sdr.  FAJAR  yang  berada  di  Malaysia  dan
00688|memberitahukan bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR mau berangkat ke
00689|Malaysia namun Saksi tidak mempunyai paspor atau dokumen lainnya, kemudian orang
00690|tua Saksi yaitu sdr.FAJAR menyampaikan kepada Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00691|FAJAR nanti ada yang menjemput dan mengurus keberangkatan Saksi MUH SYAIHUL
00692|FADLI  Bin  FAJAR  ke  Malaysia.  Kemudian  orang  tua  Saksi  yaitu  Sdr.  FAJAR
00693|mengirimkan nomor Hp Terdakwa dengan No (+60 11 5373 6005). Setelah Saksi MUH
00694|SYAIHUL FADLI Bin FAJAR mendapatkan nomor Hp Terdakwa, Saksi MUH SYAIHUL
00695|FADLI Bin FAJAR langsung menghubungi Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2024
00696|yang mana tanggal dan waktunya saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR sudah tidak
00697|ingat lagi. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk di uruskan keberangkatan
00698|menuju Malaysia dan Terdakwa menyetujuinya.
00699|
00700|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00701|FAJAR  bersama  dengan  istrinya  yaitu  saksi  RISMAWATI  dan  tetangganya  yang
00702|bernama saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang juga berkeinginan bekerja di Malaysia
00703|berangkat  dari  Pelabuhan  Pare-pare  menuju  Kab.  Nunukan  dan  sekira  tanggal  02
00704|November  2024  saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin  FAJAR,  saksi RISMAWATI,  saksi
00705|MITA, dan ARJUNA REZKY tiba  di Kab Nunukan,  kemudian  Saksi MUH  SYAIHUL
00706|FADLI  Bin  FAJAR  menghubungi  Terdakwa  dan  memberitahukan  kepada  Terdakwa
00707|bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI,
00708|saksi  MITA,  dan  ARJUNA  REZKY  sudah  sampai  di  pelabuhan  Tunon  Taka  Kab.
00709|Nunukan,  setelah  mendengar informasi tersebut  Terdakwa  memberitahukan  kepada
00710|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
00711|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00712|bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA, ARJUNA REZKY turun dari kapal PELNI dan
00713|bertemu  dengan  Terdakwa,  kemudian  Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR
00714|membicarakan  mengenai  biaya  yang  harus  di  bayarkan  untuk  keberangkatan  ke
00715|Malaysia kepada Terdakwa dan disepakati oleh Terdakwa sebesar 300 RM (tiga ratus
00716|ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per orang
00717|dan biaya tersebut akan dibayar setelah saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR, saksi
00718|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY sampai di Malaysia.
00719|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  mencari  mobil  angkot  untuk  mengangkut  Saksi  MUH
00720|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
00721|ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan sebelum berangkat ke Malaysia, setelah
00722|mendapatkan mobil angkot kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00723|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00724|keatas  angkot,  sekira  pukul  03.30  wita  sebelum  mobil  angkot  tersebut  keluar  dari
00725|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00726|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa, di
00727|amankan oleh saksi RANI SANJANI dan saksi IQBAL MUHARRAR yang merupakan
00728|petugas  Kepolisian  RI  karena  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  untuk  perjalanan
00729|bekerja ke Malaysia dan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Nunukan untuk di
00730|periksa, sehingga rencana Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan
00731|saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang akan diberangkatkan oleh
00732|Terdakwa menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian.
00733|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
00734|Indonesia meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan
00735|dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke
00736|negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan baik di dalam negeri
00737|maupun luar negeri serta tidak memiliki kompetensi,tidak terdaftar dan memiliki nomor
00738|kepesertaan Jaminan Sosial dan tidak memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00739|Menimbang, bahwa Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007
00740|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memiliki
00741|rumusan sebagai berikut: 
00742|
00743|- Pasal 4: ” Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar
00744|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
00745|luar wilayah negara Republik Indonesia”
00746|- Pasal  10:  ”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan
00747|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan
00748|pidana  yang  sama  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,
00749|Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”
00750|Menimbang, bahwa kemudian  Pasal 81  Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18
00751|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mengatur
00752|mengenai: ” orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja
00753|Migran Indonesia”;
00754|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor 18
00755|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  mengatur
00756|mengenai:  “setiap  orang  dilarang  melaksanakan  penempatan  yang  tidak
00757|memenuhi  persyaratan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud
00758|dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”;
00759|Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua
00760|dan dakwaan Ketiganya juga telah menjuncto-kan pasal dakwaan pokok dengan
00761|Pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi:”mencoba melakukan kejahatan dipidana,
00762|jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak
00763|selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
00764|kehendaknya sendiri”
00765|Menimbang, bahwa setelah Mejelis Hakim mencermati dan mempelajari
00766|Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut dimana Majelis Hakim
00767|berpendapat jika Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Pasal yang
00768|kualifikasinya  berbeda-beda,  tetapi  dalam  uraian  perbuatan  materil  yang
00769|dilakukan  Terdakwa  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kesatu,  Kedua  dan  Ketiga
00770|Penuntut  Umum,  diuraikan  dengan  sama  padahal  uraian  perbuatan  dalam
00771|setiap  Dakwaan  seharusnya  disusun  sesuai  dengan  unsur-unsur  dari  Pasal
00772|Tindak Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
00773|Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum,
00774|uraian dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan mengenai rumusan unsur
00775|jika perbuatan Terdakwa bermaksud untuk melakukan eksploitasi terhadap para
00776|Saksi,  dimana  dalam  uraian  Dakwaan  Penuntut  Umum  tidak  menjelaskan
00777|perihal bentuk eksploitasi seperti apa yang diterima oleh para Saksi dan akibat
00778|dari perbuatan tersebut berupa penderitaan fisik maupun psikis yang dialami
00779|oleh para Saksi;
00780|
00781|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Dakwaan  Alternatif  Kedua
00782|Penuntut  Umum,  Rumusan  pasal  dalam  dakwaan  ini  melarang  orang
00783|perseorangan  untuk  melakukan  penempatan  pekerja  migran  indonesia.
00784|Maksudnya adalah orang perseorangan (calo atau individu) yang tidak memiliki
00785|kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Serta  terdapat
00786|kategori khusus mengenai syarat Pekerja Migran Indonesia, sebagaimana diatur
00787|dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
00788|Pekerja  Migran  Indonesia  yaitu:  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki
00789|kompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor
00790|kepersertaan  Jaminan  Sosial,  dan  memiliki  dokumen  lengkap  yang
00791|dipersyaratkan.  Fokus  utama  dalam  rumusan  pasal  ini  adalah  orang
00792|perseorangan/individu  yang  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00793|Migran  Indonesia.  Sedangkan  dalam  dakwaannya,  Penuntut  Umum  tidak
00794|menguraikan lebih lanjut mengenai apakah para Saksi termasuk dalam kategori
00795|Pekerja Migran Indonesia atau bukan? Sehingga perbuatan Terdakwa sebagai
00796|individu mengakibatkan terjadinya penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00797|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dalam  Dakwaan  Alternatif  Ketiga
00798|Penuntut Umum, Rumusan pasal dalam dakwaan ini melarang setiap orang
00799|untuk  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak
00800|memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki kompetensi, sehat jasmani dan
00801|rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepersertaan Jaminan Sosial, dan memiliki
00802|dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Fokus utama dalam rumusan pasal ini
00803|mengenai persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia sehingga setiap orang
00804|dilarang  melakukan  penempatan  terhadap  orang  yang  tidak  memenuhi
00805|persyaratan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Penuntut  Umum  tidak  menguraikan
00806|mengenai apakah para Saksi memenuhi persyaratan sebagai Pekerja Migran
00807|Indonesia atau tidak? Sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya
00808|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00809|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  hukum
00810|tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Dakwaan Penuntut Umum tidak
00811|menggambarkan  keterpaduan  antara  unsur-unsur  yang  didakwakan  dalam
00812|Dakwaan  Penuntut  Umum  dengan  perbuatan  materil  yang  dilakukan  oleh
00813|Terdakwa;
00814|
00815|Menimbang,  bahwa  mengutip  pertimbangan  putusan  Mahkamah
00816|Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022, dengan rumusan
00817|sebagai  berikut:  “Terlebih,  dalam  praktik  peradilan,  hakim  secara  ex  officio
00818|dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana tanpa ada keberatan (eksepsi)
00819|dari  terdakwa/penasihat  hukum  berkaitan  dengan  kewenangan  mengadili
00820|perkara  yang  bersangkutan,  surat  dakwaan  tidak  dapat  diterima  atau  surat
00821|dakwaan batal demi hukum secara ex officio dapat menjatuhkan putusan sela
00822|ataupun tetap memeriksa materi pokok perkara dan kemudian menjatuhkan
00823|putusan akhir secara bersama-sama. Oleh karena, meskipun ditemukan adanya
00824|kekurangan syarat formil dan materiil terhadap surat dakwaan akan menjadi
00825|pertimbangan hukum tersendiri bagi hakim yang mengadili perkara dimaksud
00826|dengan mempertimbangkan secara komprehensif ”. Maka Majelis Hakim menilai
00827|dengan tidak adanya keterpaduan antara unsur-unsur Pasal Dakwaan Penuntut
00828|Umum tersebut dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, maka
00829|menurut Majelis Hakim mengakibatkan Dakwaan Penuntut Umum No. REG.
00830|PERKARA:  PDM-06/KN.  Nnk/Etl.2/02/2025,  menjadi  tidak  jelas  dan  tidak
00831|lengkap. Sehingga sebagai konsekuensi berdasarkan pasal 143 ayat (2) KUHP,
00832|Surat Dakwaan No. REG. PERKARA: PDM-06/KN. Nnk/Etl.2/02/2025 tersebut
00833|harus dinyatakan batal demi hukum;
00834|Menimbang,  bahwa  ketentuan  pasal  143  ayat  (3)  KUHAP  mengatur
00835|dengan  tegas  apabila  surat  dakwaan  yang  tidak  memenuhi  syarat  materiil
00836|merupakan surat dakwaan yang batal demi hukum ( null and avoid). Namun sifat
00837|batal demi hukum yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah
00838|tidak murni secara mutlak, sehingga Majelis Hakim akan menyatakan dakwaan
00839|batal demi hukum dalam amar putusan;
00840|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
00841|hukum, maka tentang pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut. Sehingga
00842|Majelis  Hakim  belum  memeriksa  mengenai  perbuatan  Terdakwa  dikaitkan
00843|dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga terhadap perkara ini tidak
00844|terhalang  adanya  asas  nebis  in  idem,  oleh  karenanya  setelah  melakukan
00845|perbaikan terhadap Surat Dakwaan, maka Penuntut Umum dapat mengajukan
00846|kembali  Terdakwa  ke  dalam  persidangan,  hal  ini  sesuai  dengan  putusan
00847|Mahkamah Konstitusi Nomor: 28/PUU-XX/2022 tanggal 31 Oktober 2022;
00848|
00849|Menimbang,  bahwa  guna  kepentingan  Penuntut  Umum  untuk  dapat
00850|melimpahkan kembali berkas perkara Terdakwa ke persidangan, maka Majelis
00851|Hakim perlu untuk memerintahkan agar berkas perkara atas nama Terdakwa
00852|MADUN  BIN  ALM.  PARODIK  Dg.  MANGOTONG dikembalikan  kepada
00853|Penuntut Umum;
00854|Menimbang, bahwa oleh karena bersama dengan berkas perkara ini juga
00855|dilimpahkan barang bukti berupa:
00856|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna merah,
00857|dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
00858|864738058425364; 
00859|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare - Nunukan
00860|dengan nama Mita; 
00861|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00862|dengan nama Arjuna Risky Tunggal; 
00863|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone) merk Oppo A 153 warna biru,
00864|dengan  Nomor  IMEI  1:  860591052697031  dan  IMEI  2:
00865|860591052697023; 
00866|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00867|dengan nama Muh Syaihul Fadli; 
00868|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare-Nunukan
00869|dengan nama Rismawati;
00870|oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum dan
00871|berkas  perkara  dikembalikan  kepada  Penuntut  Umum,  maka  selanjutnya
00872|diperintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;
00873|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
00874|hukum  dan  materi  perkara  tidak  diperiksa  lebih  lanjut,  maka  tidak  ada
00875|urgensinya lagi untuk melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa mengingat
00876|berdasarkan  pasal  20  ayat  (3)  KUHAP  kewenangan  penahanan  diberikan
00877|kepada Hakim guna pemeriksaan, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri
00878|Terdakwa  dikenakan  penahanan,  maka  perlu  diperintahkan  Terdakwa
00879|dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan; 
00880|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah dinyatakan batal demi
00881|hukum, maka jenis putusan ini tidak termasuk jenis putusan yang secara limitatif
00882|telah ditentukan untuk pembebanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam
00883|
00884|pasal 222 KUHAP, karenanya dalam perkara ini tidak perlu dicantumkan tentang
00885|pembebanan biaya perkara;
00886|Mengingat  dan  Memperhatikan,  Undang-Undang  No.  48  tahun  2009
00887|tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang
00888|Peradilan  Umum, Undang-Undang  No.  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
00889|Pidana,  Pasal  143  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana serta  peraturan
00890|perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
00891|
00892|MENGADILI:
00893|1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERKARA: PDM-
00894|06/KN.Nnk/Etl.2/02/2025 tanggal 3 Maret 2025, batal demi hukum;
00895|2. Memerintahkan  mengembalikan  berkas  perkara  ini  kepada  Penuntut
00896|Umum;
00897|3. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
00898|- 1 (satu) unit telepon selular ( handphone)  merk Vivo Y12 warna
00899|merah,  dengan  Nomor  IMEI  1:  864738058425372  dan  IMEI  2:
00900|864738058425364; 
00901|- 1  (satu)  lembar  tiket  kapal  Pelni  dengan  tujuan  Pare-Pare  -
00902|Nunukan dengan nama Mita; 
00903|- 1 (satu) lembar tiket kapal Pelni dengan tujuan Pare-Pare-Nunukan