01594|dijemput di depan gang rumahnya. Tak lama kemudian, Anak datang menjemput
01595|
01596|Anak  Korban  sendirian  dengan  menggunakan  sepeda  motor.  Di  tengah
01597|perjalanan, Anak mengatakan ingin menemui temannya terlebih dahulu untuk
01598|suatu urusan. Namun, Anak justru mengarahkan sepeda motornya ke sebuah
01599|penginapan dan mengajak Anak Korban masuk ke salah satu kamar dengan
01600|alasan teman-temannya berada di sana. Setelah berada di dalam kamar, Anak
01601|menyuruh teman-temannya yang berada di lokasi tersebut untuk keluar, begitu
01602|situasi sepi Anak mendorong tubuh Anak Korban ke atas kasur hingga akhirnya
01603|Anak menyetubuhi Anak Korban;
01604|Menimbang  bahwa  Anak  menyetubuhi  Anak  Korban  dengan  cara
01605|mendorong  Anak  Korban  ke  kasur dan  mengajak  Anak  Korban  untuk
01606|bersetubuh lalu menutup mulut  Anak Korban  dengan tangannya, setelah itu
01607|tangan  kirinya  membuka  celana  dan  celana  dalam  Anak  Korban lalu  Anak
01608|Korban mencoba  untuk  memberontak  dengan  cara  mengoyang-goyangkan
01609|badan, tetapi karena tenaga  Anak Korban  tidak cukup kuat untuk menahan
01610|kekuatan  Anak, hingga celana dan celana dalam  Anak Korban  terbuka (baju
01611|masih terpakai), setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya
01612|kemudian  Anak  menindih badan Anak Korban sambil berbaring di atas badan
01613|Anak  Korban,  setelah  itu  Anak  membuka  kaki  Anak  Korban menggunakan
01614|kakinya, lalu Anak langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang
01615|vagina  Anak  Korban,  kemudian  sekitar  3  (tiga)  menit  Anak  menumpahkan
01616|spermanya  di  atas  kasur, setelah  itu  Anak  langsung  kekamar  mandi  untuk
01617|bersih-bersih, sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dan celana
01618|dalam;
01619|Menimbang bahwa  setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak  berkata
01620|agar  Anak Korban tidak takut karena Anak akan bertanggungjawab  dengan
01621|menikahi Anak Korban;
01622|Menimbang bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak
01623|Korban sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu sejak bulan Desember 2025
01624|hingga bulan Januari 2026;
01625|Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 28
01626|Desember  2025  sekitar  pukul  13.00  WIB  bertempat  di  sebuah  kos-
01627|kosan/penginapan  yang  beralamat  di  Jalan  Kelapa  2  Kelurahan  Watervang
01628|Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Kemudian  kejadian
01629|ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB
01630|bertempat di kontrakan Anak yang beralamat di Jalan Pasir RT 05 Kelurahan
01631|Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Dan
01632|kejadian keempat ada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekitar pukul 16.00
01633|
01634|WIB bertempat di lokasi yang sama, yaitu di kontrakan Anak yang beralamat di
01635|Jalan Pasir RT 05 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I
01636|Kota Lubuk Linggau;
01637|Menimbang bahwa  dalam berkas perkara telah dilampirkan  Visum Et
01638|Repertum  tanggal  16 Februari 2026  atas nama Anak Korban, yang juga telah
01639|dibacakan di persidangan;
01640|Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa malu;
01641|Menimbang  bahwa  terhadap  keberatan  Anak  atas  keterangan  Anak
01642|Korban  yang  menyatakan  bahwa  Anak  telah  menyetubuhi  Anak  Korban
01643|sebanyak empat kali dan Anak tidak pernah mengancam Anak Korban untuk
01644|memviralkan  fotonya, Hakim  berpendapat  bahwa  di  persidangan  Anak  tidak
01645|mengajukan bukti untuk mendukung keberatannya tersebut sehingga keberatan
01646|tersebut harus dikesampingkan;
01647|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut yang
01648|mana kejadian ini bermula dari hubungan berpacaran dan Anak sempat berjanji
01649|untuk  menikahi  Anak  Korban,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan
01650|meterill  yang  paling  tepat  dikenakan  terhadap  Anak  yaitu  dengan  sengaja
01651|membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, karenanya unsur
01652|ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
01653|Ad.3. Unsur “Perbarengan beberapa tindak pidana”;
01654|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  127  Ayat  (1)  Undang-
01655|Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01656|mengatur  bahwa  mengenai  perbarengan  perbuatan  atau  konkursus  realis.
01657|Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas;
01658|Menimbang bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak
01659|Korban sebanyak empat kali yaitu pertama pada tanggal 26 Desember 2025,
01660|kedua pada tanggal 28 Desember 2025, ketiga pada tanggal 7 Januari 2026
01661|dan keempat pada tanggal 10 Januari 2026;
01662|Menimbang bahwa  perbarengan Perbuatan  (Concursus Realis)  terjadi
01663|ketika  seseorang  melakukan beberapa  perbuatan yang  berdiri  sendiri-sendiri,
01664|dan  masing-masing  perbuatan  itu  membentuk  tindak  pidana  yang  berbeda
01665|artinya tidak ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut;
01666|Menimbang  bahwa  terhadap  fakta  yang  terungkap  di  persidangan
01667|bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban
01668|secara  berulang  kali  dengan tempus  delicti (waktu  kejadian)  yang  berbeda-
01669|beda, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan kualifikasi bentuk perbarengan
01670|tindak pidana yang paling tepat dan adil secara hukum;
01671|
01672|Menimbang bahwa setelah mencermati dakwaan pertama dapat dinilai
01673|bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan berulang
01674|kali  dengan  tenggat  waktu  yang  berbeda  tersebut  dipandang  sebagai
01675|perbarengan perbuatan ( Concursus Realis ) sebagaimana diatur dalam  Pasal
01676|127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
01677|Undang Hukum Pidana;
01678|Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dan yurisprudensi tetap
01679|Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten memberikan batasan
01680|yang tegas antara Perbarengan Perbuatan ( Concursus Realis) dan Perbuatan
01681|Berlanjut ( Voortgezette Handeling  / Delictum Continuatum ), di mana pembeda
01682|utamanya terletak pada ada atau tidaknya  kesatuan kehendak atau niat jahat
01683|(wilsverband) dari pelaku;
01684|Menimbang  bahwa  menurut  Memorie  van
01685|Toelichting (MvT) pengkodifikasian Pasal 64 ayat (1) KUHP, saat ini Pasal 126
01686|Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang
01687|Hukum Pidana , suatu perbuatan materiil yang dilakukan beberapa kali harus
01688|dipandang  sebagai  satu  Perbuatan  Berlanjut  (Voortgezette  Handeling)  dan
01689|bukan Concursus Realis, apabila memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu:
01690|1. Adanya satu kesatuan niat atau keputusan kehendak ( een mendeel van
01691|besluit);
01692|2. Perbuatan-perbuatan materiil yang dilakukan adalah sejenis; dan
01693|3. Tenggat  waktu  di  antara  perbuatan-perbuatan  tersebut  tidak  terlalu
01694|lama/berjauhan;
01695|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Hakim  menilai
01696|bahwa  perbuatan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  Anak  terhadap  Anak
01697|Korban  secara  berulang  kali bukanlah  merupakan  bentuk  Perbarengan
01698|Perbuatan  (Concursus  Realis),  melainkan  pemanifestasian  dari Perbuatan
01699|Berlanjut (Voortgezette Handeling);
01700|Menimbang  bahwa  persetubuhan  kedua,  ketiga,  dan  keempat  yang
01701|dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban bukanlah didasari oleh munculnya
01702|kehendak  jahat  baru  yang  berdiri  sendiri  (new  mens  rea).  Yang  mana,
01703|perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu niat jahat yang
01704|sama sejak awal, yang timbul dari bujuk rayu secara terus-menerus oleh Anak
01705|untuk memengaruhi Anak Korban agar dapat melakukan persetubuhan;
01706|Menimbang  bahwa  jenis  tindak  pidana  materiil  yang  dilakukan  oleh
01707|Anak dari peristiwa pertama hingga peristiwa terakhir adalah sama dan sejenis
01708|
01709|yaitu  tindak  pidana  persetubuhan  yang  kesemuanya  melanggar  ketentuan
01710|hukum yang sama;
01711|Menimbang bahwa dalam tindak pidana kesusilaan dengan korban yang
01712|sama, jarak waktu ( tempus) antar-kejadian tidak dapat dinilai secara mekanis
01713|semata.  Oleh  karena  sejak  peristiwa  pertama  Anak  Korban  telah  berada  di
01714|bawah bujuk rayu Anak yang tidak pernah terputus, maka situasi psikologis
01715|Anak korban yang konstan ini menegaskan bahwa rangkaian perbuatan Anak
01716|berada dalam satu kesatuan rangkaian peristiwa yang utuh;
01717|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut di atas, oleh
01718|karena di antara perbuatan persetubuhan yang satu dengan yang berikutnya
01719|tidak terdapat jeda peristiwa atau keadaan yang memutus kehendak awal Anak,
01720|maka  secara  hukum  lebih  tapat  apabila  perbuatan  Anak  dikualifikasikan
01721|sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ( Voortgezette Handeling) sebagaimana diatur
01722|dalam  Pasal  126  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
01723|Undang-Undang Hukum Pidana , dengan demikian Hakim berpendapat bahwa
01724|penerapan ketentuan Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) sebagaimana
01725|Pasal 127 Ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
01726|Undang-Undang  Hukum  Pidana  harus  dikesampingkan,  karenanya  unsur  ini
01727|tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak.
01728|Menimbang bahwa meskipun unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan
01729|Anak, namun oleh karena pada dasarnya  Pasal 127 Ayat (1)  Kitab Undang-
01730|Undang  Hukum  Pidana  hanya  sebuah  aturan  atau  ketentuan  umum  yang
01731|mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini
01732|tidak  mengatur  mengenai  perbuatan  materiil  atau  tindak  pidana,  sehingga
01733|dengan  tidak  terpenuhinya  unsur  ini  tidak  serta  merta  menyebabkan  tindak
01734|pidana yang didakwakan kepada Anak tidak terbukti.
01735|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari  Pasal 81 Ayat (2)  Undang-
01736|Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01737|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
01738|Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
01739|Menjadi  Undang-Undang juncto Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026
01740|Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
01741|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
01742|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
01743|Menimbang bahwa oleh karena terhadap Anak tidak ditemukan hal – hal
01744|yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan
01745|
01746|pembenar  atau  alasan  pemaaf,  maka  Hakim berpendapat Anak  dipandang
01747|mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
01748|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka
01749|terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan
01750|perbuatannya;
01751|Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
01752|(Litmas)  terhadap  Anak,  Pendamping  Kemasyarakatan  Pertama
01753|merekomendasikan agar Anak dijatuhkan dengan pidana pokok sebagaimana
01754|Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11
01755|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01756|Menimbang  bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang
01757|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01758|Anak, sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada
01759|orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang
01760|mana di persidangan tanggal 19 Mei 2026 Orangtua Anak menyatakan bahwa
01761|mohon Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Orangtua
01762|Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak, selanjutnya saat ini
01763|Anak berada di bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan
01764|sekolah dan rencananya akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi;
01765|Menimbang bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang
01766|meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun
01767|1990  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk
01768|melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam  pasal-pasalnya,
01769|khususnya  yang  mengatur  pemidanaan  terhadap  anak  yang  bermasalah
01770|hukum, sehingga  dalam  menjatuhkan  Putusan  terhadap  Anak, Hakim  harus
01771|mempertimbangkan  fakta  bahwa  selain  Anak  berkedudukan  sebagai  pelaku
01772|tindak  pidana  yang  harus  dimintakan  pertanggung  jawaban  perbuatan
01773|pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya,
01774|dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik
01775|dari segi agama maupun prilaku dalam masyarakat;
01776|Menimbang bahwa sepanjang proses persidangan dihubungkan dengan
01777|Laporan Hasil Penelitian terhadap Anak, Hakim menilai terjadinya kejadian ini
01778|bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan Anak sendiri melainkan yang
01779|menjadi faktor penyebab lain adalah karena Anak kurang mendapat perhatian
01780|dari  orangtuanya  sehingga  menyebabkan  Anak  mengalami  pergaulan  yang
01781|kurang baik bagi anak-anak seusianya, akan tetapi perbuatan Anak tersebut
01782|tidak  dapat  pula  dibenarkan  karena  meresahkan  masyarakat  dan
01783|
01784|menghancurkan masa depan Anak Korban, meskipun sebelumnya Anak Korban
01785|juga pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Esa Tanzil alias Esa Saputra
01786|bin  Edi  dan  Sdr.  Septiansyah  Ramadan  bin  Herman  dan  terhadap  perkara
01787|keduanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, oleh karenanya
01788|melalui putusan ini diharapkan agar seluruh Orangtua pada umumnya serta
01789|Orangtua  Anak  dan  Orangtua  Anak  Korban  pada  khususnya  agar  dapat
01790|mendidik  dan  memberi  pemahaman-pemahanan  terkait  dengan  peristiwa
01791|pidana sebagaimana perkara ini dan pentingnya pengetahuan tentang agama
01792|sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari;
01793|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  di
01794|persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak melakukan persetubuhan
01795|terhadap  Anak  Korban  adalah  termasuk  dalam  tindak  pidana  berat
01796|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang – Undang Republik
01797|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01798|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah melakukan tindak pidana
01799|berat, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak patut dijatuhi pidana
01800|penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 79 Ayat (1) juncto Pasal 81
01801|Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01802|Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengenai lamanya pidana yang
01803|akan ditentukan dalam amar putusan ini, dipandang telah sesuai dengan tingkat
01804|kesalahan yang dilakukan Anak dan telah memenuhi rasa keadilan serta asas
01805|kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan hidup tumbuh kembang
01806|Anak (vide Pasal 2 UU 11/2012),  sehingga diharapkan agar Anak dapat segera
01807|meneruskan sekolahnya sebagaimana yang telah disampaikan Orangtua Anak
01808|untuk melanjutkan pendidikan Anak pada perguruan tinggi, sehingga hak-hak
01809|Anak yang dijamin oleh Negara dapat terwujud karena saat ini Anak berada di
01810|bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan sekolah;
01811|Menimbang bahwa terhadap pelatihan kerja sebagai pengganti pidana
01812|denda sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan mendasarkan
01813|pada Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01814|Penyesuaian  Pidana  yang  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  “ketentuan
01815|pidana  dalam  undang-undang  selain  KUHP yang  memuat  ancaman  pidana
01816|penjara dan denda sekaligus diubah menjadi kumulatif alternatif”  artinya setiap
01817|penerapan adalah benar, tidak harus dipilih semuanya (unsur atau) dan boleh
01818|juga dipilih lebih dari satu  (dan),  sehingga Hakim dengan mempertimbangkan
01819|pernyataan dari Orangtua Anak bahwa Orangtua Anak masih sanggup untuk
01820|mendidik dan membina Anak lalu saat ini Anak berada di bangku sekolah kelas
01821|
01822|3  SMA  yang  sedang  menunggu  kelulusan  sekolah  dan  rencananya  akan
01823|melanjutkan  pendidikan  pada  perguruan  tinggi,  maka  Hakim  tidak  akan
01824|menerapkan pelatihan kerja terhadap Anak;
01825|Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan Anak melalui Advokatnya
01826|yang  menyatakan  bahwa  terhadap  perbuatan  Anak  terbukti  dalam  dakwaan
01827|kedua, Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam pembelaan tersebut
01828|tidak diuraikan dengan jelas tentang alasan-alasan terbuktinya Pasal 473 ayat
01829|(2) huruf b KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01830|Anak Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang
01831|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
01832|maka  pembelaan  tersebut  harus  dikesampingkan,  sedangkan  pembelaan
01833|mohon keringan hukuman yang dipandang tidak berkaitan dengan materi pokok
01834|perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan
01835|dalam putusan ini;
01836|Menimbang bahwa  selama dalam proses peradilan ini  terhadap Anak
01837|telah  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan,  maka  terhadap  masa
01838|penangkapan  dan penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
01839|pidana yang dijatuhkan;
01840|Menimbang  bahwa oleh karena  Anak dalam perkara ini telah ditahan
01841|dan  penahanan  terhadap  diri Anak  dilandasi  alasan  yang  sah  dan  cukup,
01842|dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang
01843|telah dijalani oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;
01844|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buah baju
01845|kemeja sekolah jenis pramuka lengan Panjang warna coklat dengan merek ratu
01846|mutiara, 1 (satu) buah celana rok Panjang warna coklat tua tanpa merek,  1
01847|(satu) buah celana dalam warna pink tanpa merek, 1 (satu) buah BH / Bra
01848|warna ungu tanpa merek , yang merupakan benda-benda yang disita dari Anak
01849|Korban dan berkaitan  dengan sebuah  peristiwa pidana, yang  mana apabila
01850|barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban, maka dikhawatirkan
01851|Anak  Korban  kembali  mengalami  trauma  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana
01852|tersebut, terlebih benda-benda tersebut dipandang tidak lagi mempunyai nilai
01853|ekonomis, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut
01854|patut dirampas untuk dimusnahkan;
01855|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih
01856|dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan
01857|hukuman sebagai berikut:
01858|Keadaan yang memberatkan:
01859|
01860|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01861|- Perbuatan  Anak  bertentangan  dengan  norma  agama,  norma  adat  dan
01862|norma kesusilaan.
01863|Keadaan yang meringankan:
01864|- Anak menyesali perbuatannya;
01865|- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
01866|- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
01867|- Anak mengakui perbuatannya;
01868|- Anak belum pernah dihukum;
01869|- Anak masih berstatus Anak yang merupakan masa depan harapan bangsa
01870|sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari.
01871|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepada Anak
01872|dibebani untuk membayar biaya perkara;
01873|Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
01874|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
01875|Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  RI Nomor  23