00962|Saudi dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
00963|- Bahwa  Terdakwa  tidak memiliki legalitas berupa izin dan wewenang
00964|untuk melakukan perekrutan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia
00965|ke  luar  negeri  serta  Terdakwa tidak  memiliki  ataupun  bekerja  pada
00966|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  telah
00967|mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja
00968|Migran  Indonesia  ke  luar  negeri,  akan  tetapi Terdakwa  melakukan
00969|perekrutan  atau  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri
00970|dengan  cara  memfasilitasi  keberangkatan  Saksi  Martalena  Tampubolon
00971|bersama dengan para Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan
00972|bekerja ke luar negeri;
00973|
00974|Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini,
00975|maka  segala  sesuatu  yang  termuat  dan  terlampir  dalam  Berita  Acara
00976|Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan
00977|merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Putusan ini;
00978|Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan  seseorang  telah  bersalah
00979|melakukan  suatu  tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang  tersebut  haruslah
00980|terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan
00981|kepadanya;
00982|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
00983|
00984|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00985|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  di  atas,  Terdakwa dapat
00986|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00987|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00988|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00989|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di  atas memilih langsung Dakwaan
00990|Alternatif Ke tiga sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  81  jo. Pasal  69  Undang-
00991|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
00992|Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
00993|1. Orang perseorangan; 
00994|2. Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00995|Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim
00996|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00997|Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan
00998|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  19  Undang  Undang
00999|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yang
01000|dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
01001|Menimbang, bahwa istilah “orang perseorangan” dalam konteks ini, bisa
01002|diketahui  maknanya  dari  kata  “orang”  yang  berarti  “manusia”  dan  kata
01003|“perseorangan” yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang
01004|secara pribadi. Dengan demikian, istilah “orang perseorangan” dapat dimaknai
01005|sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah
01006|manusia  atau  natuurlijke  person  yang  dapat  mempertanggung  jawabkan
01007|perbuatannya  secara  pidana.  Dapat  diartikan  pula  dalam  konteks  ini  istilah
01008|“orang perseorangan” memiliki arti yang sama dengan istilah “barang siapa/ hij
01009|die” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01010|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  persidangan  telah
01011|menghadapkan seseorang yang didakwakan terhadapnya beserta dengan data
01012|identitas  yang  telah  diperiksa  dipersidangan  sesuai  dengan  Surat  Dakwaan
01013|Nomor Register Perkara: PDM-03/Praya/02/2025 tertanggal 05 Maret 2025, dan
01014|diakui  oleh  Terdakwa  pada  pemeriksaan  di  persidangan  bahwa  identitas
01015|tersebut sebagai identitas yang benar bernama Baiq Nursehan, sehingga dalam
01016|perkara a quo tidaklah terjadi error in persona (salah subjek);
01017|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim
01018|berpendapat unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi; 
01019|Ad. 2. Unsur Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 
01020|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01021|
01022|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang  Undang
01023|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yang
01024|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
01025|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
01026|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
01027|Menimbang, bahwa Pasal  81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017
01028|Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  merujuk  pada  Pasal  69
01029|Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01030|Indonesia  yang  berbunyi  ”Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01031|penempatan Pekerja Migran Indonesia ”, yang mana pada penjelasan Pasal 69
01032|tersebut disebutkan bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain
01033|calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja
01034|Migran Indonesia;
01035|Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam  Undang Undang
01036|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berada
01037|dalam ruang lingkup perdagangan orang, sehingga pemaknaannya tidak dapat
01038|dilepaskan dari asas anti-perdagangan manusia. Oleh karena itu, Majelis Hakim
01039|dalam  menafsirkan  rumusan  frasa  ”penempatan”  merujuk  pada  penjelasan
01040|Pasal 2 huruf h Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01041|Pekerja Migran Indonesia yang menyebutkan yang dimaksud dengan ”asas anti-
01042|perdagangan  manusia”  adalah  bahwa  tidak  adanya  tindakan  perekrutan,
01043|pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan Calon Pekerja Migran
01044|Indonesia  atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan  ancaman  kekerasan,
01045|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan  dan
01046|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  uang  atau
01047|memberikan  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01048|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
01049|dalam  Negara  maupun  antarnegara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01050|mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
01051|tereksploitasi;
01052|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
01053|persidangan,  yaitu  dihubungkan  dengan  keterangan  Para  Saksi, keterangan
01054|Terdakwa sendiri, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara
01055|ini,  maka  terungkap  fakta  bahwa  pada  bulan  Juni  2024,  Terdakwa  telah
01056|melakukan  perekrutan terhadap Saksi Martalena  Tampubolon untuk  menjadi
01057|Calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi;
01058|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01059|
01060|Menimbang, bahwa bermula pada bulan Mei 2024, Johan selaku Pekerja
01061|Lapangan yang bertugas untuk mencari Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01062|yang  ingin  bekerja  ke  luar  negeri  menghubungi  Saksi  Siti  Maemunah  yang
01063|merupakan ibu mertua dari Saksi Martalena Tampubolon dan memberitahukan
01064|bahwa  sedang  ada  penerimaan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI),
01065|kemudian  Saksi  Martalena  Tampubolon  yang  pada  saat  itu  sedang
01066|membutuhkan pekerjaan berminat dengan tawaran tersebut, keesokan harinya
01067|Johan  datang  kerumah  Saksi  Martalena  Tampubolon  dan  menawarkan
01068|lowongan  pekerjaan  sebagai  Asisten  Rumah  Tangga  di  Negara  Malaysia
01069|dengan  gaji  sebesar  1.200  (seribu  dua  ratus)  ringgit  atau  Rp4.000.000,00
01070|(empat  juta  rupiah),  kemudian  Saksi  Martalena  Tampubolon  pun  akhirnya
01071|menerima  tawaran  tersebut  karena  kondisi  perekonomian  Saksi  Martalena
01072|Tampubolon  memang  sedang  kurang  baik,  lalu  Johan  memberitahukan
01073|persyaratan  yang  perlu  dilengkapi  oleh  Saksi  Martalena  Tampubolon,  yang
01074|mana selama proses di Lombok, Saksi Martalena Tampubolon dibantu oleh
01075|Johan, setelah melengkapi persyaratan diminta dan melakukan medical check
01076|up,  kemudian  Saksi  Martalena  Tampubolon  disuruh  oleh  Johan  untuk  pergi
01077|kerumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya,
01078|Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Saksi Martalena Tampubolon menginap
01079|dirumah Terdakwa sambil menunggu Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01080|lainnya  untuk  diberangkatkan,  1  (satu)  minggu  kemudian,  Terdakwa
01081|memberangkatkan Saksi Martalena Tampubolon menuju ke Surabaya bersama
01082|dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) lainnya, yang mana pada saat
01083|itu  Terdakwa  memberikan  uang  saku  kepada  Saksi  Martalena  Tampubolon
01084|sebesar  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  kemudian  Saksi
01085|Martalena  Tampubolon  bersama  dengan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01086|lainnya berangkat ke Surabaya melalui jalur darat, sesampainya di Surabaya,
01087|Saksi Martalena Tampubolon dijemput dan ditampung dirumah milik sponsor
01088|atas nama Tomi serta dibuatkan Paspor, setelah Paspor diterbitkan, Terdakwa
01089|berangkat  menyusul  ke  Surabaya  dan  mendatangi  rumah  Tomi,  kemudian
01090|Terdakwa  memberitahukan  kepada  Saksi  Martalena  Tampubolon  bahwa
01091|penerimaan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dengan  tujuan  Negara
01092|Malaysia  sedang  tutup,  dan  apabila  Saksi  Martalena  Tampubolon  bersedia
01093|keberangkatan  akan  dialihkan  ke  Negara  Arab  Saudi,  dan  Terdakwa  akan
01094|menambahkan uang saku menjadi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
01095|kemudian Saksi Martalena Tampubolon menerima tawaran tersebut, akhirnya
01096|setelah  1  (satu)  minggu  berada  di  Surabaya,  Terdakwa  membawa  Saksi
01097|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01098|
01099|Martalena Tampubolon ke PT. Arco, yang berlokasi di Jakarta Timur, yang mana
01100|pada  saat  itu  Terdakwa  menyerahkan  Saksi  Martalena  Tampubolon  kepada
01101|Yusuf,  lalu  Saksi  Martalena  Tampubolon  ditampung  dirumah  Yusuf  yang
01102|beralamat di Cibubur, Jakarta Timur, setelah itu Saksi Martalena Tampubolon
01103|bersama dengan Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya diberangkatkan ke
01104|Negara Arab Saudi dan diberikan uang saku sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta
01105|lima ratus ribu rupiah),  sedangkan Terdakwa pulang ke Lombok, sesampainya
01106|di Negara Arab Saudi, Saksi Martalena Tampubolon bersama dengan Calon
01107|Pekerja Migran Indonesia lainnya dibawa ke Kantor Penampungan, yang mana
01108|sejak Saksi Martalena Tampubolon tiba di Negara Arab Saudi pada bulan Juni
01109|2024, Saksi Martalena Tampubolon belum juga diberikan pekerjaan, dan Saksi
01110|Martalena  Tampubolon  sempat  beberapa  kali  menghubungi  Terdakwa  untuk
01111|meminta kejelasan, namun Terdakwa hanya bisa memberikan janji, kemudian
01112|pada  bulan  Oktober  2024,  Saksi  Martalena  Tampubolon  meminta  bantuan
01113|kepada suami Saksi Martalena Tampubolon untuk melaporkan kejadian tersebut
01114|dan  meminta  bantuan  untuk  dipulangkan  ke  Negara  Indonesia,  lalu  pada
01115|tanggal 26 Oktober 2024, Saksi Martalena Tampubolon akhirnya dipulangkan
01116|kembali  ke  Negara  Indonesia  dengan  bantuan  dari  pihak  Kedutaan  Besar
01117|Republik  Indonesia  di  Arab  Saudi  dan  Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran
01118|Indonesia (BP2MI);
01119|Menimbang, bahwa  Terdakwa  tidak memiliki legalitas berupa izin dan
01120|wewenang  untuk  melakukan  perekrutan  atau  menempatkan  Pekerja  Migran
01121|Indonesia ke luar negeri serta Terdakwa  tidak memiliki  ataupun bekerja pada
01122|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  telah
01123|mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja Migran
01124|Indonesia  ke  luar  negeri,  akan  tetapi Terdakwa  melakukan  perekrutan  atau
01125|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  dengan  cara
01126|memfasilitasi  keberangkatan  Saksi  Martalena  Tampubolon  bersama  dengan
01127|para Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan bekerja ke luar negeri;
01128|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01129|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
01130|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01131|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01132|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
01133|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01134|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
01135|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01136|
01137|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
01138|Pembelaan (Pledoi) atas Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang
01139|pada pokoknya sebagai berikut:
01140|ANALISA YURIDIS 
01141|Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01142|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo. Pasal 55 ayat
01143|(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
01144|Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
01145|1. Unsur setiap orang; 
01146|2. Unsur membantu atau melakukan percobaan; 
01147|3. Unsur untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa
01148|Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia
01149|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik
01150|Indonesia;
01151|4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
01152|Ad. 1. Unsur “setiap orang” 
01153|Bahwa  pada  prinsipnya  unsur  “setiap  orang”  adalah  sama  dengan
01154|“Barang  Siapa”  dalam  hukum  pidana  adalah  setiap  subjek  hukum
01155|sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  kepadanya  dapat
01156|dimintakan  pertanggungjawaban  pidana, akan  tetapi  dalam  perkara  a
01157|quo Para  Terdakwa  bukanlah  orang  yang  patut  untuk  dimintakan
01158|pertanggungjawaban, karena Para Terdakwa sejak awal berniat sekedar
01159|membantu memberikan informasi kepada Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah,
01160|dan  Husnul  Puati  yang  ingin  mencari  pekerjaan  ke  luar  negeri, yang
01161|mana saat itu Para Terdakwa hanya mengetahui PT. Harco sebagai PT
01162|resmi penempatan CPMI ke luar negeri;
01163|Ad. 2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan” 
01164|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam
01165|Tuntutannya pada halaman 17 s/d 18, bahwa yang dimaksudkan dengan
01166|“pembantuan”  adalah  ketika  orang  yang  memberikan  bantuan
01167|mengetahui  dan  menyadari  bahwa  orang  yang  dibantu  tersebut
01168|melakukan  kejahatan,  namun  dalam  hal  ini  Para  Terdakwa  hanya
01169|memahami bahwa PT. Harco adalah PT resmi yang diperbolehkan untuk
01170|melakukan penempatan CPMI ke luar negeri, oleh karena Para Terdakwa
01171|hanya membantu Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati dalam
01172|pengurusan  dokumen  kependudukan  seperti  KTP,  KK,  dan  Akta
01173|Kelahiran, maka tentu perbuatan Para Terdakwa dalam membantu Saksi
01174|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01175|
01176|Sukiyah  Jaye,  Masi’ah,  dan  Husnul  Puati  tidak  dapat  dikategorikan
01177|sebagai membantu kejahatan, sehingga unsur membantu disini tidaklah
01178|terpenuhi, demikian pula dengan unsur melakukan percobaan tidaklah
01179|terpenuhi, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya
01180|sebatas membantu Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati dalam
01181|pengurusan dokumen kependudukan bukan merupakan suatu kejahatan;
01182|Ad. 3. Unsur “melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa Warga
01183|Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan
01184|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” 
01185|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam
01186|Tuntutannya pada halaman 19 s/d 22, yakni tindakan perdagangan orang
01187|dengan  beberapa  proses, cara  dan  yang  paling  penting  tujuan  untuk
01188|dieksploitasi;
01189|Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap didalam persidangan
01190|Para  Terdakwa  hanya  membantu  Saksi  Sukiyah  Jaye,  Masi’ah,  dan
01191|Husnul Puati yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, sehingga
01192|Para Terdakwa  merekomendasikan  Saksi Sukiyah  Jaye, Masi’ah, dan
01193|Husnul  Puati  melalui  PT.  Harco  yang  diketahui  oleh  Para  Terdakwa
01194|sebagai PT resmi untuk penempatan CPMI ke luar negeri, sehingga Para
01195|Terdakwa  membantu  menyiapkan  dokumen  yang  dibutuhkan  sebagai
01196|CPMI,  adapun  terhadap  tindakan  menempatkan  seseorang  di  luar
01197|wilayah Indonesia bukanlah perbuatan Para Terdakwa, apalagi sampai
01198|pada tujuan eksploitasi bukanlah kehendak Para Terdakwa, oleh karena
01199|perbuatan yang membawa dan menempatkan Warga Negara Indonesia
01200|ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  telah  sangat  jelas  bukan
01201|perbuatan Para Terdakwa, maka tentu unsur ini tidak terpenuhi pula;
01202|Ad. 4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”
01203|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  T
01204|Tuntutannya pada halaman 22 s/d 24, jika dikaitkan dengan fakta-fakta
01205|yang  terungkap  didalam  persidangan,  maka  jelas  unsur  melakukan,
01206|menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidaklah terpenuhi, dimana
01207|suatu tindakan atau suatu perbuatan melakukan, menyuruh melakukan,
01208|turut  serta  melakukan  membawa  dan  menempatkan  Warga  Negara
01209|Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  adalah  bukan
01210|perbuatan Para Terdakwa melainkan perbuatan orang lain yang dalam
01211|hal  ini  adalah  PT.  Harco,  maka  oleh  karena  perbuatan  melakukan,
01212|menyuruh  melakukan,  turut  serta  melakukan  membawa  dan
01213|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01214|
01215|menempatkan Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01216|Indonesia bukanlah perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini tidaklah
01217|terpenuhi;
01218|ANALISA BARANG BUKTI
01219|1. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2887961 atas nama Sukiyah
01220|Jaye;
01221|2. 3 (tiga) lembar Boarding Pass penerbangan Dubai-Jakarta-Praya;
01222|3. 2 (dua) lembar check in penerbangan;
01223|4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo CPH2473 warna hitam;
01224|Bahwa sebagaimana Kita pahami bersama bahwa barang bukti adalah barang
01225|yang digunakan oleh Terdakwa dalam suatu  tindakan kejahatan, sedangkan
01226|beberapa barang bukti di atas sama sekali tidak memiliki hubungan dengan diri
01227|Para Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adapun 1 (satu) unit
01228|Handphone merek Oppo CPH2473 warna hitam milik Terdakwa I, meskipun
01229|pernah  digunakan  untuk  berkomunikasi  dengan  penjahat  sekalipun  bukan
01230|berarti  Handphone  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan
01231|menempatkan  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik