00460|8. Jumlah ……………………….. : Rp1.719.000,00
00461|(satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)
00462|
00463|berhadapan dengan perangkat (hardwere). Selama bertugas sebagai ahli IT,
00464|TERGUGAT  tidak  pernah  bertemu,  berhubungan  atau  melakukan
00465|komunikasi dengan PARA PENGGUGAT. Dengan demikian tidak ada alasan
00466|untuk  menyatakan  hubungan  hukum  antara  TERGUGAT  dengan  PARA
00467|PENGGUGAT sebagaimana angka  1  dan angka  2  Posita  Gugatan yang
00468|dikutip di atas;
00469|Sebagaimana  memedomani  doktrin  hukum  oleh  M. Yahya  Harahap
00470|menjelaskan sebagai berikut:
00471|“ Tergugat  dapat  mengajukan  eksepsi  ini,  apabila  gugatan  mengandung
00472|cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona”  (M. Yahya
00473|Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,
00474|Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan ,  Cetakan  ke-6,  Jakarta:  Sinar
00475|Grafika, 2007, hlm. 438);
00476|Selanjutnya dijelaskan oleh M. Yahya Harahap:
00477|“ Yang  sah  sebagai  Penggugat  ataupun  Tergugat  adalah  pihak  yang
00478|langsung  terlibat  dalam  perjanjian.  Pihak  ketiga  tersebut  tidak  dapat
00479|dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik
00480|sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat ” (M. Yahya
00481|Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,
00482|Pembuktian,  dan  Putusan  Pengadilan ,  Cetakan  ke-6,  Jakarta:  Sinar
00483|Grafika, 2007, hlm. 114);
00484|Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul  Pokok-pokok Hukum Acara
00485|Perdata, Penerbit Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, halaman
00486|12 menjelaskan Error in persona seperti berikut:
00487|“ Persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3
00488|RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:4 1. Identitas
00489|para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga Persona Standi in
00490|Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir,
00491|alamat,  pekerjaan,  agama,  dan  tempat  tinggal,  serta  kedudukannya
00492|sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut
00493|
00494|merupakan  syarat  formal  suatu  gugatan  untuk  menghindari  terjadinya
00495|error in persona.”
00496|Sebagaimana  pula  dipedomani  kaidah  hukum  yurisprudensi  Putusan
00497|Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 “ bila
00498|salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan
00499|objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
00500|Oleh  karena  TERGUGAT tidak  memiliki  hubungan  hukum  dengan  PARA
00501|PENGGUGAT, maka gugatan PARA PENGGUGAT salah sasaran menarik
00502|TERGUGAT sebagai pihak (error in persona).
00503|6. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
00504|Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dimana terdapat
00505|dalil yang tidak pasti, tidak konkret, tidak rinci, serta kontradiktif.
00506|a. Dalam  posita  PARA  PENGGUGAT  pada  bagian  Daftar  Para
00507|Penggugat Dan Rekapitulasi Kerugian Para Penggugat halaman 27 dan
00508|bagian catatan halaman 33 sebagaimana kutipannya “ Bahwa didalam
00509|system  skema  piramida  yang  pada  Evotrade  memungkinkan  PARA
00510|PENGGUGAT  memiliki  lebih  dari  1  akun“.  Dalil  PARA PENGGUGAT
00511|tersebut  tidak  menunjukkan  keragu-raguan  dan  ketidakpastian.
00512|Bagaimana  mungkin  PARA  PENGGUGAT  dapat  mendalilkan  suatu
00513|kerugian,  yang  ia  sendiri  tidak  bisa  memastikan  dasar  dan  cara
00514|penghitungannya.  Dimana  PARA  PENGGUGAT  masih  menggunakan
00515|kata “memungkinkan”. Artinya PARA PENGGUGAT masih mengira-ngira
00516|dan  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  dalam  hukum  acara  karena  untuk
00517|menyatakan suatu kerugian haruslah pasti dan konkret;
00518|b. Angka  2  Posita  Gugatan  PARA PENGGUGAT  dikutip  sebagai
00519|berikut:
00520|“  Bahwa  TERGUGAT  dengan  dibantu  PARA  TURUT  TERGUGAT
00521|melakukan  penghimpunan  dana  dari  PARA  PENGGUGAT
00522|menggunakan  badan  hukum  PT  EVOLUSION  PERKASA  GROUP
00523|(TURUT  TERGUGAT  I)  dan  diketahui  Perusahaan  tersebut  belum
00524|memiliki izin pada saat memulai menjalankan usaha terebut diketahui
00525|badan hukum PT Evolusion Perkasa Group (TURUT TERGUGAT I)
00526|baru dibentuk dan berizin setelah dilakukan penghimpunan dana dari
00527|PARA PENGGUGAT “
00528|Dalil  gugatan  tersebut  terdapat  pertentangan  atau  kontradiksi  dalil,
00529|dimana menyatakan PT. Evolusion Perkasa Group “belum memiliki izin”
00530|dan  “berizin” pada  kegiatan  yang  sama,  yakni  saat  melakukan
00531|penghimpunan  dana.  PARA  PENGGUGAT  membuat  dua  pengakuan
00532|
00533|yang bertentangan/ambigu dalam gugatannya yang dapat disimpulkan
00534|bahwa  sesungguhnya  PARA PENGGUGAT  hanya  mengada-ada  dan
00535|tidak berdasarkan fakta;
00536|c. Angka 15 dan angka 16 Posita Gugatan dikutip sebagai berikut:
00537| “ 15. Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia
00538|atau illusoir karena dana PARA PENGGUGAT yang dihimpun oleh
00539|TERGUGAT  dan  PARA  TURUT  TERGUGAT  saat  ini  telah
00540|dilakukan penyitaan, dimana TERGUGAT saat ini sedang diadili
00541|dalam Perkara Nomor.:28/Pid.Sus/2022/PN.Mlg maka kami mohon
00542|agar  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  ini  untuk  dapat
00543|digabungkan  dengan  Perkara  Pidana
00544|Nomor.:28/Pid.Sus//2022/PN.Mlg.“
00545|“ 16. Bahwa  Permohoan  Penggabungan  Gugatan  ini  kiranya  cukup
00546|beralasan  karena  PARA  PENGGUGAT  memohon  agar  kiranya
00547|terhadap  Harta  yang  sisita  dari  TERGUGAT  nantinya  dapat
00548|dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT sebagai ganti rugi PARA
00549|PENGGUGAT“
00550|Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menguraikan secara konkret
00551|dan rinci terkait objek yang dimohonkan sita, apa saja yang akan disita?
00552|Berbentuk  apa  yang  akan  disita?  Berapa  jumlah  atau  seperti  apa
00553|penghitungannya?  Karena  terhadap  suatu  permintaan  sita  haruslah
00554|disertakan  dalam  bentuk  dan  hitungan  objek  yang  konkret.  PARA
00555|PENGGUGAT tidak pernah mengurai dengan konkret dan rinci terhadap
00556|objek yang dimohonkan sita, sehingga membuat kabur dan tidak jelas
00557|gugatannya;
00558|Sebagaimana memedomani doktrin hukum M. Yahya Harahap menjelaskan
00559|sebagai berikut:
00560|“ yang  dimaksud  dengan  obscuur  libel,  surat  gugatan  penggugat  tidak
00561|terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan
00562|yang  tidak  jelas.  Padahal  agar  gugatan  dianggap  memenuhi  syarat
00563|formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”
00564|“ Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan
00565|pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara
00566|jelas  dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal  8 Rv
00567|sebagai  rujukan  berdasarkan  asas  process  doelmatigheid  (demi
00568|kepentingan beracara).
00569|“ Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas
00570|dan  tertentu  (een  duidelijk  en  bepaalde  conclusie).  Berdasarkan
00571|ketentuan  itu,  praktik  peradilan  mengembangkan  penerapan  eksepsi
00572|
00573|gugatan  kabur  (obscuur  libel)  atau  eksepsi  gugatan  tidak  jelas.” (M.
00574|Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan,  Persidangan,
00575|Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Cetakan ke-6, Jakarta:
00576|Sinar Grafika, 2007, hlm. 448);
00577|Sebagaimana pula berpedoman pada kaidah hukum yurisprudensi Putusan
00578|Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973  yang menyatakan “Kalau objek
00579|gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.
00580|Bahwa  oleh  karena  dalil  gugatan  PARA  PENGGUGAT  sebagaimana
00581|diuraikan  di  atas  bersifat  tidak  pasti,  tidak  konkret,  tidak  rinci,  serta
00582|kontradiktif mengakibatkan gugatannya kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
00583|7. EKSEPSI PENGGABUNGAN PERKARA PIDANA
00584|Bahwa  terhadap  angka  15  Posita  Gugatan  PARA  PENGGUGAT
00585|sebagaimana  dikutip  “…  maka  kami  mohon  agar  Gugatan  Perbuatan
00586|Melawan  Hukum  ini  untuk  dapat  digabungkan  dengan  Perkara  Pidana
00587|Nomor.:28/Pid.Sus//2022/PN.Mlg.”  adalah permintaan yang tidak beralasan
00588|dan tidak berdasar. Untuk menggabungkan perkara a quo terhadap perkara
00589|pidana  haruslah  memberikan  kedudukan  yang  adil  antara  PARA
00590|PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dimana semua pihak harus diberikan
00591|kesempatan yang sama untuk mengajukan jawaban atau bantahan serta
00592|pembuktian. Sebagaimana memperhatikan  Keputusan Mahkamah Agung
00593|Nomor  KMA/032/SK/IV/2007,  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan  Teknis
00594|Administrasi Peradilan Pidana Umum, Angka Romawi II, huruf A, Nomor 8,
00595|Angka 8.2., halaman 240  "Majelis/Hakim dengan penetapan yang dicatat
00596|dalam  berita  acara  persidangan  menggabungkan  pemeriksaan  perkara
00597|gugatan  ganti  rugi  dengan  perkara  pidana.  Ganti  kerugian  yang  dapat
00598|diputus hanya berupa kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa berupa
00599|penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  korban  dan  dibuktikan
00600|melalui kwitansi, dan kerugian selebihnya dapat diajukan melalui gugatan
00601|perdata.’;
00602|Bahwa  selain  itu  permintaan  penggabungan  perkara  pidana  oleh  PARA
00603|PENGGUGAT sebagaimana posita yang dikutip di atas adalah keliru, karena
00604|nomor perkara pidana yang disebutkan, tidak memiliki kaitan atau hubungan
00605|hukum dengan TERGUGAT dan perkara  a quo . Dimana  setelah dilakukan
00606|penulusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan
00607|Negeri  Malang,  perkara  yang  terdaftar  dengan  Nomor
00608|28/Pid.Sus/2022/PN.Mlg adalah perkara tindak pidana narkotika atas nama
00609|EVA APRILIA binti  MARJUKI.  Sehingga  dengan  demikian  tidak  terdapat
00610|
00611|alasan  dan  dasar  bagi  PARA  PENGGUGAT  untuk  bermohon
00612|menggabungkan perkara a quo dengan perkara pidana.
00613|Berdasarkan keseluruhan uraian Eksepsi ke-1 sampai dengan Eksepsi ke-
00614|7 yang didalilkan TERGUGAT di atas, maka terdapat alasan dan dasar
00615|hukum  Gugatan  PARA  PENGGUGAT  telah  cacat  formil  karena  tidak
00616|memenuhi syarat ketentuan suatu gugatan dalam hukum acara. Dan oleh
00617|karena  Gugatan  PARA  PENGGUGAT  mengandung  cacat  formil,  maka
00618|beralasan  dan  berdasar  mengabulkan  dengan  menerima  eksepsi  dari
00619|TERGUGAT,  untuk  selanjutnya  kemudian  dimohonkan  kepada  Majelis
00620|Hakim yang mulia menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat
00621|diterima (niet onvankelijke verkalaard).
00622|DALAM POKOK PERKARA
00623|1. Bahwa  segala  yang  terurai  dalam  bagian  Eksepsi  tersebut  di  atas,
00624|merupakan satu kesatuan dengan Jawaban pokok perkara ini yang tidak
00625|terpisahkan,  guna  membantah  segala  dalil-dalil  gugatan  PARA
00626|PENGGUGAT;
00627|2. Bahwa, TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT
00628|karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui secara tegas di
00629|muka persidangan;
00630|3. Bahwa, oleh karena dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT ada hal yang
00631|sepatutnya  ditolak  secara  tegas,  maka  terhadap  PARA  PENGGUGAT
00632|haruslah  dibebankan  untuk  membuktikan  seluruh  dalil-dalilnya,  dalam
00633|kesempatan  ini  TERGUGAT  mensomir  PARA  PENGGUGAT  untuk
00634|membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;
00635|4. Bahwa meskipun TERGUGAT telah menolak seluruh dalil gugatan PARA
00636|PENGGUGAT, namun demi mempertahankan hak-hak TERGUGAT, maka di
00637|pandang perlu untuk mengemukakan dalil-dalil yang beralasan dan berdasar
00638|hukum  untuk  membantah  dan  menolak  dalil-dalil  yang  terdapat  dalam
00639|gugatan PARA PENGGUGAT;
00640|5. Bahwa dalil angka 1, angka 3, angka 6, dan angka 10 Posita Gugatan
00641|PARA  PENGGUGAT  yang  menyatakan  TERGUGAT  telah  menerapkan
00642|sistem skema piramida/Ponzi/Money Game pada Robot Trading Evotrade,
00643|dengan  tegas  TERGUGAT  menolaknya  karena  perbuatan  tersebut  telah
00644|didakwakan Penuntut Umum di persidangan pidana dan tidak terbukti secara
00645|hukum,  yakni  perkara  pidana  atas  nama  ANANG  DIANTOKO,  Nomor
00646|328/Pid.Sus/2022/PN.Mlg  pada  Pengadilan  Negeri  Malang,  putus  pada
00647|tanggal 14 Desember 2022;
00648|
00649|Bahwa,  sebelum  PARA  PENGGUGAT  mendalilkan  TERGUGAT  telah
00650|menerapkan  sistem  skema  piramida/Ponzi/Money  Game  pada  Robot
00651|Trading  Evotrade,  TERGUGAT  menolaknya  karena  hal  tersebut  adalah
00652|sesuatu yang berbeda dalam evotrade, berikut alasannya.
00653|- Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  9  Undang-Undang  No. 7 Tahun
00654|2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 46 angka 34 Undang-Undang No.
00655|11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  “Skema  piramida  adalah sistem
00656|kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan bukan dari hasil kegiatan
00657|penjualan  barang,  melainkan  dengan  memanfaatkan  peluang
00658|keikutsertaan mitra usaha, terutama dari biaya partisipasi orang lain yang
00659|akan bergabung atau yang telah bergabung“;
00660|- “Pyramid Schemes  yang kami akses dari laman Federal Trade
00661|Commission  Amerika  Serikat,  biasanya,  kegiatan  usaha  yang
00662|menggunakan  sistem  skema  piramida  menggunakan  barang  yang
00663|diperdagangkan sebagai sebuah kamuflase untuk menarik minat peserta,
00664|namun  nilai  jual  barang  tersebut  tidak  diutamakan“  (Sumber
00665|Hukumonline.com).
00666|- Praktik Money Game kebanyakan menggunakan sistem dua kaki
00667|(skema  Ponzi)  ataupun  Skema  Piramida.  Skema  Ponzi  seringkali
00668|dikaitkan dengan Skema Piramida, namun Craig Cantoni menjelaskan
00669|bahwa  tetap  ada  perbedaan  diantara  kedua  skema  tersebut.  Skema
00670|Piramida semata-mata hanya mendapatkan keuntungan dari perekrutan
00671|anggota baru secara berkelanjutan, sedangkan skema ponzi sama sekali
00672|tidak  menjual  Produk  baik  barang  ataupun  jasa  dan  juga  tidak
00673|membayarkan  imbalan  bagi  anggota  yang  berhasil  menarik  anggota
00674|baru.  Secara  umum,  skema  ponzi  itu  prakteknya  seperti  prinsip  ‘gali
00675|lubang,  tutup  lubang’,  dimana  perusahaan  memberikan  keuntungan
00676|kepada  suatu  anggota  dengan  menggunakan  uang  anggota  lainnya.
00677|(Bianca  Janet, dkk.,  Praktik  Skema  Piramida  dalam  Sistem  Distribusi
00678|Barang Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 136)
00679|- Sedangkan di kutip dari OJK terkait Skema Ponzi sebagai berikut:
00680|1) Menjanjikan  keuntungan  besar  dalam  waktu  singkat  dan  tanpa
00681|risiko;
00682|2) Proses bisnis investasi yang tidak jelas;
00683|3) Produk investasi biasanya milik luar negeri;
00684|4) Staf Penjualan mendapatkan komisi dalam merekrut orang;
00685|
00686|5) Pada saat investor ingin menarik investasi malah diiming-imingi
00687|investasi dengan bunga yang lebih tinggi;
00688|6) Mengundang  calon  investor  dengan  menggunakan  tokoh
00689|masyarakat dan tokoh agama sebagai figur; serta
00690|7) Pengembalian macet di tengah-tengah.
00691|Perbedaannya  adalah,  dalam  skema  ponzi,  promotor  awalnya  tidak
00692|memiliki produk sebagai sebuah kamuflase untuk menarik minat peserta,
00693|sehingga peserta hanya diminta untuk berinvestasi, namun memperoleh
00694|keuntungan dari investasi tersebut dan investor yang merekrut anggota
00695|baru pun tidak diberikan komisi;
00696|Sesuai  penjelasan  di  atas, dalam  perdagangan  Robot  Trading  Evotrade,
00697|tidak  pernah  dilakukan  penawaran  ataupun  market  plan  dengan
00698|menggunakan skema piramida atau ponzi atau konsep money game. Tidak
00699|pernah ditetapkan suatu kebijakan untuk bergabung member evotrade atau
00700|menjual robot trading dengan menggunakan skema piramida atau ponzi atau
00701|konsep  money  game.  Terlebih  apalagi  dilakukan  penawaran  langsung
00702|kepada  calon  member  atau  member  (PARA  PENGGUGAT)  oleh
00703|TERGUGAT, sama sekali tidak pernah TERGUGAT melakukannya karena
00704|TERGUGAT sebagai IT Developer dan IT Support untuk mendesain atau
00705|menciptakan logic Robot Trading Evotrade dan tidak pernah berhubungan
00706|atau  bertemu  langsung  dengan  member  ataupun  calon  member  (PARA
00707|PENGGUGAT), sehingga dengan tegas TERGUGAT menolak dalil PARA
00708|PENGGUGAT yang demikian;
00709|6. Bahwa sekalipun, apabila benar telah terjadi skema piramida atau ponzi
00710|atau money game dalam bisnis robot trading evotrade dan kemudian dalam
00711|gugatan  PARA  PENGGUGAT  menyatakan  hal  tersebut  merupakan
00712|pelanggaran  hukum,  maka  pertanyaan  TERGUGAT,  mengapa  PARA
00713|PENGGUGAT tetap mau bergabung saat itu? Adakah PARA PENGGUGAT
00714|dipaksa/ditekan untuk bergabung atau ditipu saat ditawarkan atau dibohongi
00715|ketika  diajak  atau  dikelabui?  Tentunya  tidak  demikian,  karena  PARA
00716|PENGGUGAT secara sadar mau bergabung untuk mendapat keuntungan
00717|tanpa berpikir ada tidaknya legalitas atau izin. Sehingga dengan demikian
00718|tidak  ada  alasan  dan  tidak  ada  dasar  bagi  PARA PENGGUGAT  untuk
00719|menyatakan  telah  terjadi  perbuatan  melawan  hukum  karena  PARA
00720|PENGGUGAT sendiri turut serta secara sukarela mau melakukannya;
00721|7. Dalil  angka  1  Posita  Gugatan  PARA PENGGUGAT,  yakni  “perbuatan
00722|melawan  hukum  dalam  melakukan  usaha  distribusi  yang  menerapkan
00723|
00724|sistem skema piramida (PONZI/MONEY GAME)”  tidaklah dapat diterapkan
00725|secara  sepihak  kepada  TERGUGAT  karena  sepengetahuan  TERGUGAT
00726|untuk menjadi member evotrade didasarkan hubungan keperdataan yang
00727|disadari masing-masing pihak termasuk PARA PENGGUGAT sesuai dengan