00780|kesatu tersebut;
00781|Menimbang, Hakim telah mengupayakan Proses Diversi sebelum
00782|dimulainya persidangan dan proses pembuktian sebagaimana amanat Pasal 7
00783|ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00784|(SPPA) karena ancaman pidana yang didakwakan kurang dari 7 (tujuh) tahun;
00785|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal- hal
00786|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00787|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
00788|perbuatannya;
00789|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
00790|harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal -hal sebagai
00791|berikut:
00792|1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang -undang Republik Indonesia
00793|Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00794|terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan
00795|berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini.
00796|2) Bahwa rekomendasi dalam:
00797|Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses
00798|Peradilan Pidana terhadap Anak  dengan rekomendasi agar Anak
00799|diberikan “pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga”;
00800|3) Permohonan Advokat Anak dan  Anak yang pada pokoknya
00801|mohon agar dapat memberikan putusan yang seringan -
00802|ringannya bagi diri Anak karena Anak telah menyesali
00803|perbuataanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
00804|lagi berupa putusan berupa keikutsertaan dalam pendidikan di
00805|Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Belitung Timur;
00806|4) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1)
00807|Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00808|Peradilan Pidana Anak meliputi:
00809|- Pidana peringatan;
00810|
00811|- Pidana  dengan syarat : Pembinaan di luar
00812|lembaga, Pelayanan masyarakat atau pengawasan;
00813|- Pelatihan kerja;
00814|- Pembinaan dalam lembaga; dan;
00815|- Penjara;
00816|Menimbang, bahwa negara menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan
00817|berkembang karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus
00818|cita-cita perjuangan bangsa sehingga dalam Undang -Undang Sistem Peradilan
00819|Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan
00820|perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium
00821|(upaya yang terakhir);
00822|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot
00823|kesalahan Anak. Pemid anaan tidak boleh mencerminkan kesewenang -
00824|wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pemidanaan
00825|harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Anak;
00826|Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan
00827|pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa
00828|merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul
00829|perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain
00830|pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
00831|Menimbang, bahwa dari pertimbangan -pertimbangan di atas, bahwa
00832|Hakim berpendapat bahwa sebagaimana perbuatan Anak tersebut telah
00833|membuat Korban mengalami rasa trauma dan perbuatan tersebut terjadi karena
00834|kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya nilai agama yang dimiliki Anak
00835|sehingga Anak tidak dapat berfikir secara baik dan dapat merugikan diri sendiri,
00836|orang tua dan keluarga, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat untuk
00837|memberikan sanksi berupa pidana penjara, agar Anak dapat mengambil hikmah
00838|dari kejadian ini dan instropeksi diri sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya;
00839|Menimbang, bahwa karena ancaman pidana Pasal yang terbukti diatas
00840|bersifat kumulatif atau alternatif yakni pidana penjara dan denda,  maka
00841|berdasarkan  pasal  71  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11
00842|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila menggunakan pidana
00843|kumulatif maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dengan tujuan Anak
00844|tersebut dapat memiliki kreativitas dan dapat merubah mental Anak agar dapat
00845|
00846|berintegrasi kembali di masyarakat serta tidak melakukan perbuatan yang negatif
00847|yang merugikan diri Anak sendiri;
00848|Menimbang, bahwa dari pertimbangan -pertimbangan di  atas, bahwa
00849|Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang- undang
00850|Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00851|Maka Hakim menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara sebagaimana
00852|tercantum dalam am ar putusan ini, dengan memperhatian permohonan dari
00853|Advokat Anak dan Anak. Penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim
00854|adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
00855|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00856|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00857|1 (satu) Buah Akta Kelahiran atas nama ANAK;
00858|Karena meru pakan dokumen kependudukan milik Anak, maka sudah
00859|selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;
00860|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang -
00861|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
00862|Hakim telah memberitahu Saksi Korban akan haknya untuk mengajukan
00863|permohonan restitusi, akan tetapi sampai dengan pembacaan  tuntutan pidana,
00864|baik Saksi Korban tidak mengajukan permohonan restitusi tersebut;
00865|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00866|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00867|meringankan Anak;
00868|Keadaan yang memberatkan:
00869|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00870|- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;
00871|Keadaan yang meringankan:
00872|- Anak menyesali perbuatannya;
00873|- Anak belum pernah dihukum;
00874|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00875|pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00876|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) Huruf f Unda ng-
00877|Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
00878|Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
00879|
00880|Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan
00881|lain yang bersangkutan;
00882|
00883|MENGADILI:
00884|1. Menyatakan Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00885|bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan seksual
00886|secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual,
00887|dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat
00888|dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau
00889|kesusilaannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut
00890|Umum;
00891|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan
00892|pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
00893|3. Menetapkan Barang bukti berupa:
00894|- 1 (satu) Buah Akta Kelahiran atas nama ANAK;
00895|Dikembalikan kepada Anak ;
00896|4. Membebankan kepada Anak melalui orang tuanya untuk
00897|membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
00898|
00899|Selasa
00900|
00901|12 Mei 2026
00902|
00903|2026
00904|
00905|As'ad Suryo Hatmojo, S.H .
00906|
00907|Sumaidi
00908|
00909|Panitera Pengganti,              Hakim,
00910|
00911|           Sumaidi As'ad Suryo Hatmojo, S.H.