02546|ada  perjanjian  pemagangan  antara  siswa  peserta  pemegangan  dengan
02547|lembaga  pendidikan  tempat  siswa  belajar  yaitu  Politeknik  Pertanian  Negeri
02548|Payakumbuh yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yang ada hanya
02549|kesepakatan  antara  mahasiswa  dengan  Politeknik  Pertanian  Negeri
02550|Payakumbuh  tentang  kewajiban  mahasiswa  yang  berangkat  magang  untuk
02551|
02552|memberikan uang kontribusi sebesar 17.500 Yen selain itu juga sebagaimana
02553|fakta di persidangan baik Terdakwa maupun saksi Elvin tidak tahu mengenai
02554|hak dan kewajiban mahasiswanya yang melaksanakan magang di luar negeri
02555|tersebut, dan memang sebagaimana keterangan saksi Elvin dan keterangan
02556|Terdakwa sendiri di persidangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh  tidak
02557|ada  mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal  tentang lembaga
02558|pendidikan  tersebut  akan  melaksanakan  magang  ke  luar  negeri,  sehingga
02559|berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Zuinal
02560|Aini dan saksi Fiski Yuniati dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan suatu
02561|pekerjaan di perusahaan Shimota Farm di Jepang;
02562|Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai siapa
02563|yang memanfaatkan tenaga saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati tersebut
02564|dan keuntungan apa yang diperolehnya dari hal tersebut;
02565|Menimbang,  bahwa  pada  tahun  2012  Terdakwa menjabat  sebagai
02566|Wakil  Direktur  I, dan  awal  mula  bisa  terjalin  hubungan  kerja  sama  antara
02567|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Shimota Farm dan Terunuma
02568|Farm adalah karena saat itu atase Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di
02569|KBRI Tokyo yang bernama Dr. Edison Munaf yang merupakan teman semasa
02570|SMA Terdakwa menyampaikan adanya peluang pengadaan program magang
02571|mahasiswa di jepang di samping program pasca sarjana yang pada saat itu
02572|telah  beliau  kembangkan  bagi  seluruh  mahasiswa  Indonesia  dan  beliau
02573|berpendapat bahwa program magang di jepang ini sangat cocok bila dilakukan
02574|oleh perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ,
02575|dan  selanjutnya Terdakwa  menyarankan  kepada  Dr.  Edison  Munaf  untuk
02576|langsung menyampaikan kepada Direktur yang pada saat itu dijabat oleh Ir
02577|Deni  Sorel  dan hal  itu  disambut  baik  oleh  Deni  Sorel,  dan  Ir.  Deni  Sorel
02578|menyusun rencana dan berbagai persiapan dan menugaskan Ir. Kresna Mukti,
02579|M.P (Alm) selaku Kepala UPT Kerjasama saat itu untuk  menyusun tata cara,
02580|mekanisme dan sistem seleksi calon mahasiswa yang akan mengikuti magang
02581|(internship) ke Jepang agar kegiatan magang ini dapat melindungi mahasiswa
02582|selama kegiatan magang dibuatlah MoU dan LoA antara Politeknik Pertanian
02583|Negeri  Payakumbuh  dengan  Perusahaan  Shimota  Farm  dan  juga  antara
02584|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Perusahaan Terunuma Farm
02585|untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun,  yakni  periode  Tahun  2012  –  2017,
02586|selanjutnya  ketika  Terdakwa  menjabat sebagai  Direktur  Politeknik  Pertanian
02587|Negeri Payakumbuh Terdakwa tetap melanjutkan program magang ke Jepang
02588|tersebut dan pada tahun 2017 Terdakwa kembali menandatangani MoU dengan
02589|
02590|perusahaan  Shimota  Farm,  dan  keputusan  pemungutan  uang  kontribusi
02591|sejumlah  17.500  Yen  tersebut  mulai  ada  saat  Terdakwa  menjabat  sebagai
02592|Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  karena  pemagangan  luar
02593|negeri tidak ada anggarannya, dan juga sebagaimana keterangan Terdakwa
02594|dan  saksi  Elvin,  dimasa  kepemimpinan  Terdakwa  banyak  prestasi  yang
02595|diperoleh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh karena Program magang ke
02596|Jepang tersebut;
02597|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dari kegiatan
02598|magang  yang  dilakukan  para  mahasiswa  di  Jepang  yang  salah  satunya  di
02599|Perusahaan  Shimota  Farm  Terdakwa  memperoleh  keuntungan  Immateril
02600|dimana Terdakwa memperoleh nama baik dan banyak penghargaan sebagai
02601|Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, sehingga dari uraian tersebut
02602|diatas dengan demikian pengertian dari eksploitasi telah terpenuhi;
02603|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis
02604|Hakim berpendapat bahwa  keberangkatan saksi  Zuinal Aini dan  saksi Fiski
02605|Yuniati yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
02606|Republik  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  negara  Jepang  adalah  untuk
02607|dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  sehingga  dengan
02608|demikian unsur “m embawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
02609|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
02610|Republik Indonesia” telah terpenuhi;
02611|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  unsur  di  atas  walaupun
02612|keberangkatan saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati dilaksanakan pada saat
02613|Terdakwa  tidak  lagi  menjabat sebagai  Direktur  melainkan  saksi  Elvin,  akan
02614|tetapi untuk terlaksanakan keberangkatan tersebut adalah dari ajakan untuk
02615|mengikuti  program  magang  di  luar  negeri  tersebut  dan  juga  perpanjangan
02616|perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Shimmota Farm yang di tandatangani
02617|Terdakwa selaku Direkur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh akan tetapi
02618|kegiatan  pemagangan  ke  luar  negeri  tersebut  sebagaimana  fakta  di
02619|persidangan tidak didaftarkan ke Direktur Jenderal Kementrian Tenaga Kerja
02620|dan Transmigrasi sebagamana pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga
02621|Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  PER.08/MEN/V/2008
02622|tentang  Tata  Cara  Perizinan  Dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  Di  Luar
02623|Negeri, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti “turut serta melakukan
02624|perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik
02625|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
02626|Indonesia” dan dengan demikian unsur Ad.2 dari pasal ini telah terpenuhi;
02627|
02628|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak
02629|restitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Undang-undang nomor 21
02630|tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
02631|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaannya
02632|menghubungkan pasal dakwaannya dengan pasal 48 Undang-undang nomor
02633|21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
02634|yang mengatur tentang hak restitusi bagi korban atau ahli warisnya, akan tetapi
02635|dalam surat tuntutannya Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Zuinal Aini
02636|dan saksi Fiski Yuniati berangkat ke Jepang dan pulang dari Jepang pada saat
02637|saksi Ir. Elvin Hasman menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri
02638|Payakumbuh, oleh karena itu permohonan restitusi tidak dibebankan kepada
02639|Terdakwa;
02640|Menimbang,  bahwa  terhadap  hak  restitusi  korban  tersebut
02641|sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa yang menjadi korban
02642|dalam  perkara  aquo  adalah  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati yang
02643|berangkat  ke  Jepang  saat  saksi  Elvin  Hasman  menjabat  sebagai  Direktur
02644|Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  dan  bukan  Terdakwa,  akan  tetapi
02645|sebagaimana  pertimbangan  sebelumnya  Terdakwa  memiliki  peran  atau  ikut
02646|serta dalam proses keberangkatan  saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati
02647|tersebut, sehingga  berdasarkan pertimbangan  tersebut pembayaran restitusi
02648|kepada korban tidak dapat dibebankan terhadap Terdakwa;
02649|Menimbang, bahwa walaupun pembayaran restitusi terhadap korban
02650|sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  48  Undang-undang  nomor  21  tahun
02651|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada
02652|dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi pada dasarnya dalam perkara
02653|pidana  tujuan  pembuktian  tersebut  adalah  mencari  kebenaran  materil  atau
02654|kebenaran yang sesungguhnya dan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti
02655|dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta unsur-unsur pasal yang
02656|diuraikan  sebelumnya,  Terdakwa  telah  Terbukti  bersalah  melakukan  tindak
02657|pidana “turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke
02658|luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
02659|luar wilayah negara Republik Indonesia ” sebagaimana yang diatur dalam pasal
02660|4  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
02661|Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang
02662|Hukum Pidana;
02663|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  pasal 4 Undang-
02664|undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02665|
02666|Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
02667|Pidana  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
02668|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
02669|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
02670|Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya
02671|pada pokoknya  menyatakan, bahwa:
02672|1. Bahwa  dari  banyaknya  tempat  yang  disebutkan  penuntut  umum  yang
02673|menjadi tempat kejadian di dalam surat dakwaannya membuktikan Jaksa
02674|Penuntut Umum tidak meyakini tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa
02675|sehingga dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;
02676|2. Bahwa dari pengertian eksploitasi yang mensyaratkan adanya keuntungan
02677|yang  didapatkan  baik  materiil  maupun  immateriil,  dikaitkan  dengan
02678|dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum serta fakta-fakta dalam seluruh
02679|rangkaian agenda persidangan hingga saat ini, tidak diuraikan, disebutkan
02680|dan tidak ditemukan fakta bahwasannya pihak mana yang mendapatkan
02681|keuntungan  baik  secara  materiil  maupun  immateriil  dan  khususnya
02682|keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;
02683|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
02684|tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai tempat kejadian
02685|yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana uraian unsur di atas
02686|telah dipertimbangkan dan terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari
02687|tindak  pidana  yang  diperbuatnya  juga  telah  dipertimbangkan  dalam
02688|pertimbangan  unsur  diatas,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  pembelaan
02689|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  untuk
02690|membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari
02691|Tuntutan  Hukum  atau  setidak-tidaknya  menyatakan  Dakwaan  dari  Jaksa
02692|Penuntut Umum batal demi hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
02693|Menimbang,  bahwa  dari  kenyataan  yang  diperoleh  selama
02694|persidangan,   tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan  Terdakwa dari
02695|pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
02696|oleh  karenanya  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  harus
02697|dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
02698|Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka
02699|Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan
02700|oleh karenanya harus dijatuhi pidana  yang setimpal dengan perbuatan yang
02701|dilakukan oleh Terdakwa;
02702|
02703|Menimbang,  bahwa  hakikat pemidanaan  ataupun  tindakan  itu  harus
02704|merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada
02705|gilirannya Terdakwa bisa merenungi  kesalahan yang telah diperbuatnya , dan
02706|dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;
02707|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
02708|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
02709|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02710|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02711|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02712|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02713|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal 4  Undang-undang
02714|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02715|Orang,  kepada  Terdakwa  yang  dinyatakan  bersalah  selain  dijatuhi  pidana
02716|penjara  kepadanya  juga  harus  dijatuhi  pidana  denda,  oleh  karena  itu
02717|berdasarkan  ketentuan  tersebut  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan
02718|bersalah secara sah dan meyakinkan  maka kepadanya selain dijatuhi pidana
02719|penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam
02720|amar  putusan  dibawah  ini  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak
02721|dibayar  maka  akan  diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan
02722|ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
02723|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02724|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02725|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02726|1. 1  (satu)  bundel  Fotocoppy  surat  dari  Politeknik  Pertanian  Negeri
02727|Payakumbuh ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima
02728|Puluh  Kota  dengan  nomor:  B/222/BL25/HM.01.05/2019,  tanggal  19
02729|Februari 2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengurusan Pasport;
02730|2. 1  (satu)  lembar  surat  Kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja
02731|Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dengan  nomor:560/163/INAKER-4/II/2019,
02732|tanggal 20 Februari 2019,Perihal Rekomendasi Penerbitan Pasport untuk
02733|Pemagangan  ke  Jepang  (beserta  daftar  mahasiswa  yang
02734|direkomendasikan) yang di tujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Klas II Agam;
02735|3. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Indonesia periode 27
02736|Mei 2019 sampai dengan 04 Oktober 2020;
02737|4. 1  (satu)  bundel  Rekening  Koran  Bank  BRI  periode  Juni  2017  sampai
02738|November 2018;
02739|
02740|5. 1  (satu)  lembar  foto  coppy  Slip  Penyetoran  Bank  BNI  sebesar  Rp.
02741|186.176.000,(seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam
02742|ribu rupiah) ke kas Negara;
02743|6. 1 (satu) lembar foto coppy Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara
02744|Bukan  Pajak  (PNBP)  Kode  Billing  820210618376747  dari  Bendahara
02745|Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  ke  Kementrian  Keuangan  RI
02746|Direktoran Jenderal Anggaran sebesar Rp. 186.176.000,(seratus delapan
02747|puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
02748|7. 1  (satu)  lembar  foto  coppy  Bukti  Penerimaan  Negara,  Kode  NTB:
02749|000000611793  dan  Kode  NTPN:  126756U8E2LVK8HB  dari  Bendahara
02750|Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  ke  Kementrian  Keuangan  RI
02751|Direktoran Jenderal Anggaran sebesar Rp. 186.176.000,(seratus delapan
02752|puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
02753|8. 1 (satu) Lembar Nota Dinas tertanggal 14 Juni 2019 dari Direktur Poiteknik
02754|Pertanian Negeri Payakumbuh;
02755|9. 1  (satu)  lembar  struk  Penarikan  ATM  Bank  Mandiri  Syariah  Indonesia
02756|sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
02757|10.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp. 1.000.000.-
02758|(satu juta rupiah);
02759|11.1  (satu)  lembar  Nota  Dinas  dari  Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri
02760|Payakumbuh tertanggal 1 Juli 2019;
02761|12.1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia sebesar Rp.
02762|1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
02763|13.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp. 1.269.000.-
02764|(satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
02765|14.1  (satu)  lembar  Nota  Dinas  dari  Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri
02766|Payakumbuh tertanggal 19 Januari 2020;
02767|15.1  (satu)  lembar  slip  Penarikan  ATM  Bank  Mandiri  Syariah  Indonesia
02768|sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah) tanggal 04 Oktober 2020;
02769|16.5  (lima)  lembar  slip  Penarikan  ATM  Bank  Mandiri  Syariah  Indonesia
02770|sebesar  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta  rupiah),  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta
02771|rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
02772|dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
02773|17.1  (satu)  lembar  Nota  Dinas  dari  Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri
02774|Payakumbuh tertanggal 13 Januari 2020;
02775|18.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.2.000.000,-
02776|(dua juta rupiah);
02777|
02778|19.1  (satu)  lembar  Nota  Dinas  dari  Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri
02779|Payakumbuh tertanggal 17 Januari 2020;
02780|20.1 (satu) lembar slip Penarikan Bank Mandiri Syariah Indonesia tanggal 17
02781|Januari 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah);
02782|21.1  (satu)  lembar  Kwitansi  tertanggal  17  Januari  2020  sebesar  Rp.
02783|1.000.000.- (satu juta rupiah);
02784|22.1  (satu)  lembar  Nota  Dinas  dari  Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri
02785|Payakumbuh tertanggal 23 Januari 2020;
02786|23.1  (satu)  lembar  slip  Penarikan  ATM  Bank  Mandiri  Syariah  Indonesia
02787|sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 Januari
02788|2020;
02789|24.1  (satu)  lembar  slip  Penarikan  ATM  Bank  Mandiri  Syariah  Indonesia
02790|sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
02791|25.1  (satu)  lembar  slip  Penarikan  ATM  Bank  Mandiri  Syariah  Indonesia
02792|sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 24 Januari 2020;
02793|26.1  (satu)  lembar  slip  Penarikan  ATM  Bank  Mandiri  Syariah  Indonesia
02794|sebesar Rp. 1000.000,-, tanggal 24 Januari 2020;
02795|27.1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-
02796|(satu juta lima ratus ribu rupiah);