02992|saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat ternyata saling
02993|berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat
02994|diambil sebagai alat bukti Petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo.
02995|Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada
02996|persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain.
02997|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
02998|2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  memberikan  kekhususan
02999|dalam pembuktian atau menilai keterangan saksi, yaitu :
03000| Pasal 25 ayat (1), yaitu :
03001|“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
03002|bersalah  jika  disertai  dengan  1  (satu)  alat  bukti  sah  lainnya  dan  hakim
03003|memperoleh  keyakinan  bahwa  benar  telah  terjadi  tindak  pidana  dan
03004|terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
03005| Pasal 25 ayat (3) huruf a, b dan c, yaitu :
03006|“Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan
03007|Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang
03008|
03009|diperoleh  dari  orang  lain,  kekuatan  pembuktiannya  dapat  didukung  dengan
03010|keterangan yang diperoleh dari:
03011|a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan
03012|perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri,
03013|tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang
03014|itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
03015|b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu
03016|dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya
03017|suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan
03018|sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi
03019|maupun petunjuk;
03020|c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung
03021|pembuktian tindak pidana.
03022|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  diatas  Majelis  Hakim  berpendapat
03023|bahwa dari kesemua alat bukti Penuntut umum dihubungkan dengan ketentuan
03024|Pasal 184 KUHAP dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
03025|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  telah  dapat  memberi  keyakinan  Majelis
03026|Hakim akan terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh
03027|Penuntut  umum  yang  telah  pula  diuraikan  didalam  pembuktian  unsur  oleh
03028|Majelis Hakim tersebut diatas;
03029|Menimbang, bahwa terkait dengan  Hasil Pemeriksaan Psikologi Visum
03030|ET  Repertum  Psikia  Trikum  (VerP)  atas  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Dugaan
03031|Tindak Pidana Perbuatan Seksual No. /VI/Evaluasi Psi/VeRP/RSUD sky/2024
03032|tertanggal 4 Juni 2024 atas nama Sdri. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disimpulkan
03033|pada  saat  pemeriksaaan  psikologi  ditemukan  adanya  gangguan  psikologi
03034|secara  kinis  dan  Reaksi  psikologis  ananda  pada  diagnosis  banding  tonic
03035|immobility adalah Post Traumatic Stress disorder syndrome (PTSD), Majelis
03036|Hakim berpendapat :
03037| Bahwa Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di persidangan memperlihatkan
03038|sikap yang berbeda-beda, dalam arti tidak selalu dalam keadaan gemetar
03039|dan menangis dan Ketika Majelis bertanya, terlihat gemetar padahal Ketua
03040|Majelis bertanya dengan suara dan nada yang lembut, Ketika Penuntut
03041|Umum yang bertanya, terlihat lembut dan santun, padahal Penuntut Umum
03042|bertanya dengan gaya yang mencecar seperti Penasihat Hukum, namun
03043|reaksi yang diberikan juga berbeda yaitu justru menjawab dengan nada
03044|emosi/tinggi;
03045|
03046| Bahwa  dari  bukti  surat  Terdakwa  yang  bertandaT-2d,  foto  Saksi
03047|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  yang  sedang  jalan-jalan  bersama  dengan
03048|teman-temannya dan diupload di sosial media membuktikan bahwa Saksi
03049|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah dapat melupakan peristiwa tersebut ;
03050| Bahwa Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang pada tahun 2025 tercatat
03051|sebagai  P3K  di  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  yang  mana,  Saksi
03052|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tercatat sebagai pegawai Provinsi tetapi dengan
03053|sadar mendaftarkan diri untuk ikut seleksi P3K di Dinas tersebut dan di
03054|Kabupaten Muba, padahal senyatanya Dinas Koperasi dan UMKM Muba
03055|adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut juga tidak sinkron
03056|dengan  saran  dari  ahli  Ilwan  Mulyawan, S.Psi, Psi  Bin  Abdulah  Sanih
03057|(Alm),  untuk  menghindari  tempat  terjadinya  peristiwa  tersebut.  Dengan
03058|demikian,  saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  tidak  mengindahkan  saran
03059|tersebut bahkan dengan sadar untuk tetap mau bekerja di sana karena
03060|mendaftar dan ikut test P3K serta sudah dilantik,
03061|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  yang  telah  Majelis  uraikan  diatas
03062|meskipun Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  didagnosis  Post Traumatic Stress
03063|disorder syndrome (PTSD), Majelis Hakim menilai bahwa kondisi keadaan dari
03064|Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekarang telah membaik dan dapat melakukan
03065|aktivitas sebagaimana biasanya bahkan bekerja ditempat terjadinya peristiwa
03066|tindak pidana tersebut ;
03067|Menimbang,  bahwa  walaupun  demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat
03068|tujuan  penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  suatu  pembalasan
03069|dendam  sebagai  akibat  perbuatan  Terdakwa,  akan  tetapi  terlebih  bertujuan
03070|memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina
03071|maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan
03072|atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus
03073|memberikan  dampak  positif  kepada  orang  lain  dan  secara  khusus  untuk
03074|Perlindungan terhadap perempuan dari tindakan pelecehan seksual;
03075|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang -
03076|Undang  Hukum  Pidana disebutkan  bahwa:  (1)  Apabila  hakim  menjatuhkan
03077|pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana
03078|kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula
03079|bahwa  pidana  tidak  usah dijalani, kecuali jika  dikemudian  hari ada putusan
03080|hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu
03081|tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan  yang  ditentukan  dalam  perintah
03082|tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak
03083|
03084|memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu , (2)
03085|Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara -
03086|perkara  yang  mangenai  penghasilan  dan  persewaan  negara  apabila
03087|menjatuhkan  pidana  denda,  tetapi  harus  ternyata  kepadanya  bahwa  pidana
03088|denda  atau  perampasan  yang  mungkin  diperintahkan  pula  akan  sangat
03089|memberatkan  si  terpidana.  Dalam  menerapkan  ayat  ini,  kejahatan  dan
03090|pelanggaran  candu  hanya  dianggap  sebagai  perkara  mengenai  penghasilan
03091|negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam
03092|hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) , (3)
03093|Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga
03094|mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan, dan (4) Perintah tidak
03095|diberikan,  kecuali  hakim  setelah  menyelidiki  dengan  cermat  berkeyakinan
03096|bahwa  dapat  diadakan  pengawasan  yang  cukup  untuk  dipenuhinya  syarat
03097|umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat
03098|khusus jika sekiranya ditetapkan;
03099|Menimbang, bahwa selain  itu Majelis Hakim juga dengan melihat dari
03100|berat/ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampaknya terhadap
03101|korban  yaitu  Saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh  karena  pertimbangan
03102|tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana
03103|sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
03104|karena berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat diadakan
03105|pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum yaitu Terdakwa tidak
03106|akan  melakukan  tindak  pidana  dan  Terdakwa  selama  proses  persidangan
03107|bersikap  jujur  dan  kooperatif meskipun tidak dilakukan penahanan  terhadap
03108|Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa
03109|perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14
03110|huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
03111|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan
03112|Pasal  23  Undang  –  Undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang  tindak  pidana
03113|kekerasan  seksual,  korban  berhak  memperoleh  restitusi  dari  pelaku  atas
03114|kerugian materiil maupun immaterial yang dialaminya;
03115|Menimbang, bahwa berdasarkan Perma no 1 tahun 2022 tentang tata
03116|cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada
03117|korban tindak pidana yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian
03118|yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau
03119|pihak  ketiga,  dan  Pemohon  adalah  Korban,  Keluarga,  orang  tua,  wali,  ahli
03120|warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
03121|
03122|Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Perma no 1 tahun 2022 tentang tata
03123|cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada
03124|korban tindak pidana Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
03125|a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
03126|b) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
03127|akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak
03128|pidana;
03129|c) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
03130|d) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana,
03131|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain
03132|yang berhubungan dengan proses hukum;
03133|Menimbang, bahwa  di dalam Pasal 8 angka ke - 1 Perma no 1 tahun
03134|2022 tentang tata cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan
03135|kompensasi  kepada  korban  tindak  pidana  Permohanan  Restitusi  kepada
03136|Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat
03137|diajukan aleh Korban.
03138|Menimbang,  bahwa  pada  saat  persidangan  korban
03139|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Binti  Huzairin  melalui  Penuntut  Umum  telah
03140|mengajukan Permohonan Restitusi dan melampirkan bukti surat berupa B-1
03141|sampai dengan B-12 yang merupakan Fotocopy Resi pengiriman Surat dimana
03142|pada bukti surat tersebut terdapat rincian seluruh kerugian biaya yang telah
03143|dikeluarkan  oleh  korban  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Binti  Huzairin  sebesar
03144|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
03145|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  Majelis  Hakim  menilai
03146|terdapat  dasar  hukum  dan  alasan  yang  cukup  untuk  memberikan  restitusi
03147|kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang
03148|tentang  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  Perma  Nomor  1  tahun  2022
03149|dikarenakan restitusi tetap merupakan tanggung jawab hukum pelaku terhadap
03150|korban dan tidak menghapus kewajiban tersebut;
03151|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,
03152|Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan restitusi sebagaimana dimohonkan
03153|oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  dikabulkan  dengan  nilai  sebesar
03154|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
03155|Menimbang bahwa  berkaitan  dengan  pelaksanaan  restitusi  tersebut,
03156|berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03157|Nomor 1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
03158|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  mengatur  pemberian  Restitusi
03159|
03160|dilaksanakan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  pelaku  tindak  pidana
03161|dan/atau  pihak  ketiga  menerima  Salinan  putusan  Pengadilan  yang  telah
03162|berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan
03163|diucapkan  atau  diberitahukan  dalam  hal  Restitusi  diajukan  setelah  putusan
03164|perkara pokok berkekuatan hukum tetap;
03165|Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10), (11),
03166|(12)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022
03167|Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
03168|Kompensasi disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada
03169|emohon  melampaui  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),
03170|Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada
03171|Ketua  Pengadilan,  kemudian  dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  belum
03172|melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan pelaku tindak pidana
03173|untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari
03174|sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian
03175|Restitusi  kepada  Korban  tidak  dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu
03176|sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon memberitahukan hal tersebut
03177|kepada  Jaksa,  kemudian  setelah  menerima  pemberitahuan  sebagaimana
03178|dimaksud pada ayat (10), Jaksa menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana
03179|dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi
03180|dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan
03181|pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan
03182|terdakwa dijatuhi putusan pidana
03183|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
03184|- 1  (satu)  unit  handphone  merk  Iphone  7  plus  warna  black  128  GB
03185|dengan Model : A1784, IMEI : 356565087280444
03186|- 1 (satu) helai baju berwarna putih;
03187|- 1 (satu) helai rok berwarna hitam ;
03188|- 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat
03189|yang telah disita dari Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikarenakan barang bukti
03190|tersebut  adalah  milik  Saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  maka  barang  bukti
03191|tersebut dikembalikan kepada Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
03192|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
03193|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
03194|yang meringankan Terdakwa;
03195|Keadaan  yang  memberatkan:
03196|
03197|− Perbuatan  Terdakwa  mengakibatkan  Saksi  Korban
03198|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin mengalami trauma;
03199|Keadaan yang meringankan:
03200|− Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
03201|− Terdakwa masih ada tanggungan keluarga yang harus dinafkahi oleh
03202|Terdakwa;
03203|− Terdakwa tulang punggung keluarga;
03204|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
03205|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
03206|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-
03207|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan
03208|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
03209|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
03210|
03211|MENGADILI:
03212|1. Menyatakan Terdakwa Irwan Sazili Bin H. A. Bakri (Alm)  tersebut diatas
03213|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
03214|pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap
03215|tubuh, keinginan seksual dengan maksut merendahkan harkat dan martabat
03216|seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya yang dilakukan oleh
03217|atasan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
03218|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
03219|penjara selama 1 (satu) tahun;
03220|3. Menetapakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika
03221|dikemudian  hari  ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain  disebabkan
03222|karena  Terpidana  melakukan  suatu  tindak  pidana  sebelum  lewat  masa
03223|pidana bersyarat selama 2 (dua) tahun berakhir;
03224|4. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  restitusi  kepada
03225|korban sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam waktu 30 (tiga
03226|puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan
03227|ketentuan  apabila  dalam  tenggang  waktu  tersebut  Terdakwa  tidak
03228|membayar  restitusi  maka  korban  melaporkan  kepada  Jaksa  dengan
03229|tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, dalam hal Terdakwa
03230|belum melaksanakan pemberian restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa
03231|untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lama 14 (empat belas) hari
03232|sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian
03233|restitusi  kepada  korban  tidak  dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu
03234|tersebut korban melaporkan kepada  Jaksa, kemudian  sampai  menerima
03235|
03236|pemberitahun itu Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang
03237|harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu
03238|30 (tiga puluh) hari;
03239|5. Menetapkan barang bukti berupa;
03240|− 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 plus warna black 128
03241|GB dengan Model : A1784, IMEI : 356565087280444;
03242|− 1 (satu) helai baju berwarna putih;
03243|− 1 (satu) helai rok berwarna hitam;
03244|− 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat;
03245|Dikembalikan kepada Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
03246|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
03247|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
03248|
03249|Selasa
03250|
03251|4 November 2025
03252|
03253|2025
03254|
03255|Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari  Selasa, tanggal  4 November 2025  oleh
03256|kami,  Silvi Ariani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,  Nofita Dwi Wahyuni , S.H.,
03257|M.H., dan Edo Juniansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
03258|yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12
03259|November 2025 oleh  Silvi Ariani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,  Yuri Stiadi,
03260|S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
03261|Anggota,  dibantu  oleh  Muhammad  Budi  Kurniawan.,  S.H.,M.H, Panitera
03262|
03263|Anggota,  dibantu  oleh  Muhammad  Budi  Kurniawan.,  S.H.,M.H, Panitera
03264|Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh  Renny Ertalina,
03265|
03266|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
03267|Yuri Stiadi,, S.H., M.H.       Silvi Ariani, S.H.,M.H.
03268|Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.
03269|   Panitera Pengganti,
03270|
03271|Muhammad Budi Kurniawan, S.H.M.H.