00498|yang  dibuat oleh Dr. Maimun Ihsan, Sp.OG (K), dokter  pada  Rumah  Sakit
00499|Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe dengan hasil pemeriksaan tampak luka
00500|robek pada selaput dara pada arah jam tiga koma jam enam koma dan jam
00501|Sembilan titik, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
00502|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
00503|Hakim  berpendapat  bahwa  Anak telah  melakukan  memaksa  Anak  Korban
00504|untuk  melakukan  persetubuhan  dengannya,  dengan  demikian  unsur  kedua
00505|telah terpenuhi; 
00506|Ad.3.Jika  antara  beberapa  perbuatan,  meskipun  masing-masing  merupakan
00507|kejahatan  atau  pelanggaran  ada  hubungan  sedemikian  rupa  sehingga
00508|harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut; 
00509|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
00510|keterangan  Anak  Korban,  keterangan  Saksi-saksi  masing-masing  dibawah
00511|sumpah di depan persidangan, dan keterangan Anak dimana yang melakukan
00512|persetubuhan  terhadap  Anak  Korban  adalah  Anak,  dimana  persetubuhan
00513|tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali dimana  pertama kali saat Anak
00514|dan Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD pada tahun 2018 dan Anak terakhir
00515|menyetubuhi Anak Korban sampai Anak Korban kelas 5 (lima) SD pada tahun
00516|2019 yang dilakukan di rumah Anak yang beralamat di Kelurahan Dulalowo,
00517|Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
00518|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas
00519|Hakim berpendapat bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak dan
00520|Anak Korban masih kelas 4 (empat) SD pada tahun 2018 dan Anak terakhir
00521|menyetubuhi Anak Korban sampai Anak Korban kelas 5 (lima) SD pada tahun
00522|2019  dan mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma, dengan demikian
00523|unsur ketiga telah terpenuhi;
00524|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dalam Pasal 81 Ayat (1)
00525|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
00526|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
00527|Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang
00528|Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gto
00529|
00530|Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jounto Pasal 64 Ayat (1) Kitab
00531|Undang-undang  Hukum  Pidana t elah terpenuhi,  maka  Anak haruslah
00532|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00533|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
00534|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  lisan dari  Anak  dan
00535|Penasihat Hukum  yang  pada pokoknya  mohon keringanan hukuman  Hakim
00536|akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan
00537|dalam perbuatan Anak;
00538|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
00539|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
00540|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak harus
00541|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00542|Menimbang,  bahwa  terhadap rekomendasi  dari  Tim  Pengamat
00543|Pemasyarakatan  (TPP)  Balai  Kemasyarakatan  Kelas  II  Gorontalo
00544|merekomendasikan  terhadap  Anak  diberikan  putusan  pidana  penjara  di
00545|Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo sesuai Pasal 71 Ayat (1)
00546|huruf e Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00547|Sistem Peradilan Pidana Anak;
00548|Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar pendapat
00549|dari wali Anak dimana wali Anak merasa kasihan dengan kondisi anak dimana
00550|Ayah dari Anak sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Ibu
00551|dari  Anak  sudah  meninggal  dunia  sehingga  anak  tinggal  bersama  dengan
00552|kakak kandungnya;
00553|Menimbang,  bahwa  Anak sebagaimana  Undang-Undang  Nomor  11
00554|Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  saat  melakukan  tindak
00555|pidana  sehingga  mengenai  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Anak patut  di
00556|kenakan  pidana  penjara  sebagaimana  Pasal  71  ayat  (1)  huruf  f,  sehingga
00557|penerapan  pidananya  harus  memperhatikan  asas  kepentingan  terbaik  bagi
00558|anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir,
00559|serta hak anak seperti ditegaskan dalam Pasal 2 butir (d) dan (i) serta Pasal 3
00560|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00561|Menimbang,  bahwa  dengan  pidana  penjara  tersebut  diharapkan
00562|membawa  efek  pembelajaran  sekaligus  kesadaran  dalam  diri  untuk  tidak
00563|mengulangi lagi perbuatannya. Dalam konteks ini, Pengadilan juga menyetujui
00564|pendapat serta saran dari Petugas Bapas sebagaimana termuat dalam laporan
00565|penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas
00566|II Gorontalo atas nama Firdaud Junus Alias Daud  serta permohonan Anak dan
00567|Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gto
00568|
00569|Penasihat Hukum dalam permohonannya yang memohon agar Anak dipidana
00570|seringan-ringannya;
00571|Menimbang, bahwa  atas  pertimbangan kepentingan  Anak dan  Anak
00572|Korban  tersebut  sebagaimana  disebutkan  diatas  serta  perbuatan  yang
00573|didakwakan terhadap Anak, keadaan pribadi Anak atau keadaan pada waktu
00574|dilakukanya perbuatan tersebut sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Nomor
00575|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan oleh karena Anak
00576|mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00577|pidana penjara dan denda;
00578|Menimbang, bahwa terhadap pindana denda sebagaimana ketentuan
00579|Pasal  71  ayat  (3)  Undang-Undang No mor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00580|Peradilan Pidana Anak maka terhadap pidana denda diganti dengan pelatihan
00581|kerja,  berdasarkan  rekomendasi  yang  dimuat  dalam  Laporan  Penelitian
00582|Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo atas nama Anak
00583|tanggal  26  Juli  2024  dan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan
00584|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-
00585|95.OT.02.02  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Griya  Abhipraya  Tahun  2023
00586|tanggal  02  Desember  2023, terhadap  Anak  dilaksanakan  pelatihan  kerja  di
00587|Griya Abhipraya Momongu Lipu’u;
00588|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tugas  Pembimbing
00589|Kemasyarakatan,  antara  lain  melakukan  pembimbingan  dan  pengawasan
00590|terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana, seperti
00591|disebutkan dalam ketentuan Pasal 65 butir d Undang Undang Nomor 11 Tahun
00592|2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perlu diperintahkan kepada
00593|Panitera Pengadilan Negeri  Gorontalo, guna mengirimkan salinan putusan ini
00594|kepada  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Gorontalo,  untuk  diketahui  selain
00595|kepada Penuntut Umum;
00596|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00597|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00598|Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penahanan
00599|yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya
00600|dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
00601| Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak ditahan  dan  penahanan
00602|terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak
00603|tetap berada dalam tahanan;
00604|Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti
00605|di persidangan;
00606|Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gto
00607|
00608|Menimbang,  bahwa  dalam  petitum  angka  1  (satu)  surat  tuntutan
00609|Penuntut  Umum,  Majelis  Hakim  menemukan  bahwa  rumusan  unsur  dalam
00610|petitum tersebut tidak sesuai dengan unsur Pasal yang didakwakan dalam surat
00611|dakwaan Penuntut Umum; 
00612|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Anak m aka
00613|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00614|meringankan bagi Anak; 
00615|Keadaan  yang  memberatkan:
00616|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00617|- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak Korban; 
00618|Keadaan yang meringankan:
00619|- Anak belum pernah di hukum;
00620|- Anak bersikap sopan selama persidangan;
00621|- Anak telah menyesali perbuatannya;
00622|- Anak masih berusia muda yang kedepannya masih bisa diharapkan dapat
00623|memperbaiki pribadinya;
00624|  Menimbang, bahwa oleh karena  Anak  dijatuhi pidana maka  Anak
00625|harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00626|Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
00627|Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
00628|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
00629|undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-
00630|undang Jounto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  serta
00631|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00632|
00633|M E N G A D I L I: 
00634|1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
00635|tindak pidana “Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya secara
00636|berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 
00637|2. Menjatuhkan  pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
00638|selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan Pelatihan Kerja selama 4
00639|(empat) Bulan pada Griya Abhipraya Momongu Lupi’u di BAPAS Gorontalo;
00640|3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan
00641|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00642|4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
00643|5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara se jumlah Rp5.000,00
00644|(lima ribu rupiah);
00645|
00646|Rabu
00647|
00648|21 Mei
00649|
00650|2025
00651|
00652|Demikian diputuskan pada hari  Rabu  tanggal  21 Mei  20 25  oleh  Ottow
00653|Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S .H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri
00654|
00655|Sapriadi Saridjan , S.H.
00656|
00657|Panitera Pengganti,                                                   Hakim,
00658|Sapriadi Saridjan, S.H.                          Ottow W. T. G. P. Siagian, S.H., M.H.