03080|ada, kemudian Terdakwa menyarakan  agar Saksi Ali Masudi Bin Kastori
03081|berangkat dulu ke n egara Spanyol dengan pekerjaan di restoran dengan gaji
03082|1200 Euro setiap bulan  dan untuk biaya proses Saksi Ali Masudi Bin Kastori
03083|bisa brangkat berkerja sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah),
03084|dan apabila nanti ada pekerjaan sebagai ABK kapal akan dipindahkan serta
03085|
03086|Hal. 82 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
03087|
03088|akan di uruskan kartu ijin tinggal di n egara Spanyol kemudian pada  tanggal 31
03089|Juli 2024 Saksi Ali Masudi Bin Kastori mentransfer kepada Terdakwa sejumlah
03090|Rp 58.000.000,00(lima puluh delapan juta rupiah) untuk biaya proses
03091|selanjutnya pada tanggal  7 Agustus 2024 sesampainya di bandara Spanyol
03092|Saksi dijemput oleh seperti orang Cina bernama Mika keesokan harinya Saksi
03093|Ali Masudi Bin Kastori dipekerjakan di restoran yang bernama Nankin sebagai
03094|Bartender dengan gaji 800 Euro perbualan akan tetapi gaji tersebut tidak sesuai
03095|sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Ali Masudi Bin Kastori
03096|dan Saksi Ali Masudi Bin Kastori diberi tahu oleh resto jika ada pemeriksaan
03097|pengecekan dari kepolisian Saksi Ali Masudi Bin Kastori harus bersembunyi
03098|karena Saksi Ali Masudi Bin Kastori ketakutan terjaring razia polisi Spanyol dan
03099|akan dideportase lalu pada tanggal 13 Desember 2024 memutuskan pindah ke
03100|Yunani;
03101|Menimbang b ahwa sebagiamana keterangan Saksi Tarsoni pernah
03102|mendaftarkan anak Saksi Tarsoni yang bernama Sdr. Dimas untuk bekerja di
03103|negara Spanyol dengan biaya Rp 65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah)
03104|yang di serahkan kepada Terdakwa  secara kes maupun transfer ke rekening
03105|Bank Mandiri  Terdakwa, kemudian Sdr. Dimas diberangkatkan ke Spanyo l,
03106|selanjutnya di tangkap oleh pihak Kepolisian Spanyol, dikarenakan posisinya
03107|Ilegal dan sampai saat ini masih dalam proses pemulangan ke Indonesia;
03108|Menimbang b ahwa Terdakwa telah terima keuntungan yang dari hasil
03109|perekrutan dan penempatan pekerja migran indonesia ke luar negeri yang tidak
03110|sesuai prosedur baik sebanyak 83 (delapan puluh tiga) sebagai pelayanan
03111|restoran dan 20 (dua puluh) orang sebagai anak buah k apal sejumlah Rp
03112|889.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
03113|Menimbang bahwa segaiamana uraian fakta -fakta diatas menunjukkan
03114|perbuatan Terdakwa tersebut telah melakukan penempatan terhadap Saksi Ali
03115|Masudi, Saksi Fran Prayitno, Saksi Tatang Ali. Saksi Carmadi Iskandar, Saksi
03116|Dedi Susanto, Saksi Ahmad Suoto dan anak Saksi Tasroni (Sdr. Dimas)
03117|sebagai pekerja migran Indonesia di negara Spanyol, padahal Terdakwa tidak
03118|memiliki perusahaan penempatan pekerja migran ke luar negeri, Terdakwa
03119|hanyalah sebagai individu perseorangan yang mengambil keuntungan secara
03120|finansial baik dalam perannya menempatkan para pekerja migran Indonesia ke
03121|negara Spanyol dengan bantuan Saksi Kunali;
03122|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur
03123|Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi menurut
03124|hukum;
03125|
03126|Hal. 83 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
03127|
03128|Menimbang, bahwa dari unsur –unsur pasal tersebut di atas , Majelis
03129|Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi
03130|unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 Undang -
03131|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
03132|Jo Pasal 20 huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh
03133|karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;
03134|Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang -
03135|undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa
03136|kesalahan” (geen straaf zonder schuld ) dan agar orang yang melakukan suatu
03137|perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada
03138|diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana;
03139|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim
03140|menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan
03141|dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh
03142|bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf
03143|sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh
03144|karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya
03145|dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
03146|Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan unsur -unsur di atas juga
03147|termasuk di dalamnya sudah dipertimbangkan bentuk kesalahan Terdakwa,
03148|motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa,
03149|dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana, tindakan
03150|Terdakwa setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap
03151|korban, yang mana semuanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
03152|menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54
03153|ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
03154|Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 126 Undang -Undang
03155|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ancaman pidana Pasal 81
03156|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
03157|Indonesia disesuaikan menjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
03158|(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (dua miliar
03159|rupiah);
03160|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya juga meminta
03161|agar Terdakwa dibebankan juga untuk membayar restitusi yaitu sejumlah Rp
03162|Rp1.396.922.500,00(satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan
03163|ratus dua puluh diua ribu lima ratus rupiah) yang didasarkan kepada perhitungan
03164|
03165|Hal. 84 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
03166|
03167|LPSK atas para korban dalam perkara ini yaitu  Ali Masudi , Arif Budiarto , Dedi
03168|Susanto, Fran Prayitno, Tatang Ali, Junaedi, Mohammad Tarsidi, Mukhamad Subkhan,
03169|Supanto, Arifiyanto, Tjasmudi, Fajar Satrio Nugroho , Zaenal Fauzi , Ahmad Ilham
03170|Nurruzzaman, Dede Faozan , Muhammad Azqi Nur Hakim , Ahmad Dohir , M. Arief
03171|Rahman Hakim , Daryono, Imam Muzaki , Komarudin,  Malawi, Candra dan Imam
03172|Muhammad Firdaus;
03173|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor
03174|7 Tahun 2018 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang
03175|Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
03176|disebutkan korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti
03177|kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang
03178|ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak
03179|pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
03180|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 angka l dan Pasal 178
03181|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, korban berhak
03182|mengajukan restitusi melalui tuntutan, korban berhak mendapatkan restitusi.
03183|berupa: a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti rugi
03184|yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat
03185|tindak pidana; dan/ atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau
03186|psikologis;
03187|Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan restitusi Majelis
03188|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
03189|- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
03190|Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian
03191|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan
03192|Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan
03193|permohonan restitusi;
03194|- Bahwa berdasarkan berita acara persidangan dalam perkara ini, Penuntut
03195|Umum menghadirkan korban yang dimintakan restitusi dalam persidangan
03196|hanya Saksi  Ali Masudi, Saksi Fran Prayitno, saksi Tatang Ali dan Saksi
03197|Desi Susanto  sedangkan korban lainnya yaitu  Arif Budiarto , Junaedi,
03198|Mohammad Tarsidi , Mukhamad Subkhan ,   Supanto, Arifiyanto, Tjasmudi, Fajar
03199|Satrio Nugroho , Zaenal Fauzi , Ahmad Ilham Nurruzzaman , Dede Faozan ,
03200|Muhammad Azqi Nur Hakim , Ahmad Dohir , M. Arief Rahman Hakim , Daryono,
03201|Imam Muzaki , Komarudin,  Malawi, Candra dan Imam Muhammad Firdaus  tidak
03202|pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
03203|
03204|Hal. 85 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
03205|
03206|- Bahwa oleh karena Penunt ut Umum hanya mengajukan Saksi Ali Masudi,
03207|Saksi Fran Prayitno, S aksi Tatang Ali dan Saksi Desi Susanto  dalam
03208|membuktikan permohonan restitusi yang diajukan, maka  Majelis Hakim
03209|berdasarkan lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
03210|Nomor : A.0719.R.A.0742.R/KEP/SMP -LPSK/XII TAHUN 2025 tanggal 11
03211|Desember 2025  dan lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan
03212|Korban  Nomor : A.0750/KEP/SMP -LPSK/XII TAHUN 2025 tanggal 15
03213|Desember 2025 , dalam pembebanan restitusi terhadap Terdakwa hany a
03214|mempertimbangkan untuk Saksi K orban Fran Prayitno, Saksi K orban
03215|Tatang Ali, Saksi Korban Desi Susanto dan Saksi Korban Ali Masudi yang
03216|mana berdasarkan berkas laporan pengajuan restitusi yang diajukan di
03217|persidangan;
03218|- Bahwa selanjutnya terhadap perhitungan nilai restitusi dari Saksi K orban
03219|Fran Prayitno sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah),
03220|Saksi K orban Tatang Ali  sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta
03221|rupiah) Saksi K orban Desi Susanto  sejumlah Rp33.000.000,00(tiga puluh
03222|tiga juta rupiah ) dan Saksi Korban Ali Masudi sejumlah
03223|Rp80.810.000,00(delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
03224|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (5) Undang -Undang
03225|Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, disebutkan Hakim dalam putusan
03226|memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak
03227|dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
03228|hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
03229|Begitu pula berdasarkan Pasal 30 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
03230|1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian
03231|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana  disebutkan Jaksa
03232|menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga dan
03233|melelang harta kekayaan untuk memenuhi pembayaran restitusi tersebut dalam
03234|waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
03235|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (7) Undang -Undang
03236|Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dalam hal harta kekayaan Terpidana
03237|yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara
03238|pengganti tidak melebihi pidana pokoknya;
03239|Menimbang bahwa selanjutnya  terhadap pembelaan Penasehat Hukum
03240|Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperlajari yang menjadi pokok
03241|pembelaan/pledoi sebagai berikut:
03242|
03243|Hal. 86 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
03244|
03245|1. Penerapan KUHP baru sebagai hukum yang lebih menguntungkan bagi
03246|Terdakwa. Bahwa sejak KUHP Baru berlaku, seluruh peraturan pidana
03247|sektoral wajib ditafsirkan dan diterapkan selaras dengan asas dan filosofi
03248|KUHP Baru  sebagai payung hukum pidana nasional. Dengan demikian,
03249|meskipun dakwaan bersumber dari UU khusus, cara menilai kesalahan,
03250|unsur, dan pemidanaan tetap harus tunduk pada Pasal 3, Pasal 53, dan
03251|Pasal 54 KUHP Baru . Dalam konteks ini, apabila penerapan norma lama
03252|menghasilkan hukuman yang lebih berat dan tidak proporsional
03253|dibandingkan pendekatan KUHP Baru, maka Majelis Hakim harus memilih
03254|KUHP Baru. Penerapan Lex Favor Rei dalam Menilai Kesalahan Terdakwa
03255|2. Relevansi penerapan Pasal 474 ayat (3) KUHP baru dalam perkara Nur
03256|jaman bin Ma’ruf (ALM)
03257|3. Kewajiban Hakim mengutamakan keadilan (Pasal 53 KUHP baru). Bahwa
03258|kewajiban aktif Hakim dalam menilai kelayakan p emidanaan dalam perkara
03259|Nur Jaman Bin Ma’ruf (alm), Pasal 54 KUHP Baru mewajibkan Majelis
03260|Hakim tidak berhenti pada kesimpulan normatif bahwa unsur dakwaan
03261|terpenuhi, melainkan secara aktif menilai apakah pemidanaan benar -benar
03262|adil, proporsional, dan diperlukan.  Pertanyaan kunci yang harus dijawab
03263|bukan sekadar apakah terdakwa bersalah, melainkan apakah menjatuhkan
03264|pidana penjara akan mencapai tujuan hukum pidana dalam konteks perkara
03265|ini.
03266|4. Kompetensi, status legal di Spanyol, dan implikasinya terhadap konstruksi
03267|kesalahan pidana . Bahwa Status Sosial dan Integrasi Sistem Jaminan
03268|Sosial sebagimana Bukti T -4 dan T -5 (Terjeta Sanitaria Europea dan
03269|Tarxeta Sanitaria Spanyol) menunjukkan bahwa:
03270|• Terdakwa terdaftar dalam sistem jaminan sosial kesehatan Spanyol;
03271|• Memiliki hak akses layanan kesehatan publik;
03272|• Tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.
03273|Secara hukum, ini berarti: Terdakwa bukan aktor bayangan (shadow actor),
03274|melainkan individu yang diakui negara Spanyol secara penuh.
03275|5. Ketiadaan MOU indonesia–spanyol dan konsekuensi hukum , bahwa hingga
03276|saat ini, tidak terdapat MOU ketenagakerjaan formal antara Indonesia dan
03277|Spanyol.
03278|6. Relevansi terhadap dakwaan UU PPMI dan UU TPPO, bahwa  secara
03279|akademik dan yuridis, konstruksi dakwaan terhadap Terdakwa tidak
03280|memiliki fondasi kesalahan pidana yang kuat, dan menjatuhkan pidana
03281|
03282|Hal. 87 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
03283|
03284|dalam perkara ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar
03285|daripada manfaat hukum yang hendak dicapai.
03286|7. Bantahan terhadap perhitungan kerugian oleh LPSK yang tidak kredibel
03287|ditinjau dari ketentuan hukum terbaru.
03288|8. Analisis yuridis pengembalian barang bukti kendaraan toyota alphard
03289|kepada Saksi Anisah, S.T.
03290|Menimbang bahwa terhadap pembelaanPenasehat Hukum Terdakwa di
03291|atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
03292|- Bahwa terhadap pembelaan point 1 telah Majelis Hakim sebagaimana telah
03293|uraikan pada pertimbangan sebelumnya tentang penarapan penarapan
03294|KUHP baru dalam perkara aquo , sehingga terhadap pembelaan point 1
03295|tidak akan dipertimbangkan kembali dan terh adap pembelaan  point 1 patut
03296|untuk dikesampingkan;
03297|- Bahwa terhdap pembelaan point 2., setelah Majelis Hakim mempelajari
03298|maksud dari pembelaan point 2 tidak ada relevansinya dengan perka ra
03299|aquo maka terhadap pembelaan  point 2 ditolak;
03300|- Bahwa terhadap pembelaan point 3 dan point 6 pada pokoknya sama maka
03301|akan dipertimbangkan bersama -sama. Bahwa  Majelis Hakim dengan
03302|mempertimbangkan rasa keadilan bukan hanya untuk Terdakwa akan tetapi
03303|juga kepada para korban , sudah seharusnya Terdakwa bertanggungjawab
03304|terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukanya. Secara luas penerapan
03305|penjatuhan pidana sebagi bentuk pembelajaran atau edukasi bagi
03306|masyarakat agar tidak mengulangi dan meniru perbua tan yang telah
03307|Terdakwa lakukan dan  harus ada efek jera yaitu dengan penjatuhan pidana
03308|kepada pelaku, m aka p embelaan point 3 dan point 6 tidak berdasar patut
03309|untuk ditolak;
03310|- Bahwa terhadap pembelaan point 4, dengan memperhatikan bukti -bukti
03311|yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa T -1 sd T -11  tidak ada
03312|satupun bukti tertulis  yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki
03313|perusahan yang legal untuk penempatan tenaga migrant sehingga
03314|Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan kegitan penempatan PTMI,
03315|maka pembelaan point 4 dinyatakan ditolak;
03316|- Bahwa terhadap pembelaan point 5, dengan tidak adanya MOU
03317|ketenagakerjaan formal antara Indonesia dan Spanyol , seharusnya
03318|Terdakwa tidak mencari celah untuk melakukan penempatan PTMI di
03319|Spanyol, akan tetapi perbuatan Terdakwa bahkan dengan menghap
03320|keuntungan menepatakan PTMI di Negara spanyol yang tidak ada MOU
03321|
03322|Hal. 88 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
03323|
03324|ketenagkerjaan dengan Indonesia, maka terhadap pembelaan point 5 tidak
03325|berdasar dan ditolak;
03326|- Bahwa terhadap pembelaan point 7, sebagaimana diatas Majelis Hakim
03327|telah pertimbangkan permohonan restitusi dalam pe rkara aquo telah
03328|berdasarkan te ntuan aturan hukum sehingga terhadap pembelaan point 7
03329|patut untuk ditolak;
03330|- Bahwa terhadap pembelaan point 8 akan Majelis Hakim pertimbangkan
03331|selanjutnya dalam pertimbangan barang bukti maka terhadap pembelaan
03332|point 8  patut untuk dikesampingkan;
03333|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka
03334|terhadap seluruh Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan
03335|ditolak;
03336|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan,
03337|maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus
03338|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
03339|Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan
03340|hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
03341|Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:
03342|1. 1 (satu) buah paspor asli atas nama Ali Masudi nomor paspor C7387436;
03343|2. 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2024 ke
03344|rekening tujuan Bank Mandiri nomor rekening 1390022445633 atas nama
03345|Nur Jaman;
03346|3. 2 (dua) lembar screenshoot E Tiket Traveloka tanggal 7 May 2025 atas
03347|nama penumpang Ali Masudi;
03348|4. 1 (satu) lembar screenshot Boking tiket dengan code PFMH9Z, VWNBK9
03349|tanggal 29 Juli 2024.
03350|Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut  adalah
03351|milik Saksi Ali Masudi.  maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan
03352|kepada Saksi Ali Masudi.
03353|5. 1 (satu) buah Buku warna merah. bertuliskan 2024;
03354|6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
03355|dengan DARYONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
03356|7. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
03357|dengan SARTONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
03358|8. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
03359|dengan HARMOKO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret
03360|2025;
03361|
03362|Hal. 89 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
03363|
03364|9. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama