03757|praktik oleh aparat penegak hukum. Lepas dari esensi kerancuan tersebut dan
03758|kembali  kepada  pokok  permasalahan  yang  diutarakan  apakah  barang  bukti
03759|Printout  capture  whatsapp sebagai  alat  bukti  yang  sah,  oleh  karena  dalam
03760|undang-undang TPKS bahwa barang bukti adalah termasuk juga barang bukti,
03761|maka barang bukti  Printout capture whatsapp  dapat ditafsirkan sebagai alat
03762|bukti, oleh karena barang bukti  Printout capture whatsapp , adalah alat bukti
03763|yang merupakan perluasan alat bukti maka pedoman yang dapat diterapkan
03764|adalah  sebagai  berikut  bahwa  kedudukan  alat bukti  dalam  hukum  acara  di
03765|Indonesia  berkembang  secara  dinamis,  dengan  mengacu  pasal  5  ayat  (1)
03766|Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
03767|Elektronik Jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas
03768|Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
03769|Elektronik,  yang  menyebutkan  ‘informasi  elektronik  dan  /  atau  dokumen
03770|elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
03771|selanjutnya  dalam  ayat  (2)  menyebutkan  “informasi  elektronik  dan  /  atau
03772|dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat
03773|(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara
03774|yang  berlaku  di  Indonesia, terkait  hukum  acara  di  Indonesia  salah  satunya
03775|adalah hukum acara Pidana, maka dengan demikian bahwa informasi elektronik
03776|dan  /  atau  dokumen  elektronik  dan  /  atau  hasil  cetaknya  atau  turunannya
03777|merupakan alat bukti yang sah dapat digunakan dalam hukum acara yang ada
03778|di Indonesia, termasuk dalam hukum acara pidana. Menyinggung hal tersebut
03779|kemudian dihadapkan pada suatu norma yang berlaku dalam penyidikan yakni
03780|Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan
03781|Permintaan  Pemeriksaan  Teknis  Kriminalistik  Tempat  Kejadian  Perkara  Dan
03782|Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian
03783|Negara  Republik  Indonesia  dalam  Ketentuan  Umum  pasal  1  angka  7,
03784|menyebutkan bahwa “Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah
03785|pemeriksaan  terhadap  barang  bukti  yang  diperoleh  dari  pencarian,
03786|pengambilan,  penyitaan,  pengamanan  dan  pengiriman  petugas  Polri  atau
03787|instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode
03788|
03789|ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan
03790|sebagai salah satu alat bukti yang sah” bertitik tolak dari pemahaman tersebut
03791|guna mendukung akurasinya penyidikan berkenaan dengan barang bukti agar
03792|dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah  yakni  melalui  Pemeriksaan  laboratoris
03793|kriminalistik;
03794|Menimbang, bahwa dengan dikaitkan pada bagian kedua pemeriksan
03795|barang bukti pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 menyebutkan Jenis barang bukti
03796|yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi:
03797|1. ….
03798|2. ….
03799|3. perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab
03800|proses elektrostatis;
03801|maka  dengan  demikian  kedudukan  Printout  capture  whatsapp  sebagaimana
03802|barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik guna kepentingan
03803|penyidikan adalah bagian dari cetak telekomunikasi yang seyogyanya dilakukan
03804|Pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
03805|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  masih  terkait  dengan  hal  tersebut
03806|apakah barang bukti informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan /
03807|atau hasil cetaknya atau turunannya sebagai barang bukti yang tidak dilakukan
03808|Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  akan  berdampak  sebagai  barang  bukti
03809|yang menjadi alat bukti yang tidak sah ? atas permasalahan tersebut maka
03810|Majelis memberikan pandangannya, Peraturan Kapolri merupakan salah satu
03811|norma yang tentunya mengikat bagi institusi kepolisian Republik Indonesia, dan
03812|selanjutnya  apakah  Peraturan  Kapolri  tersebut  akan  mengikat  keluar  dari
03813|Institusi Kepolisan apabila diterapkan, atas hal tersebut dengan mengacu pada
03814|undang-undang 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
03815|Undangan, pada  Pasal  7  ayat (1)  Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-
03816|undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
03817|Tahun  1945;  b.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang-
03818|Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  d.  Peraturan
03819|Pemerintah;  e.  Peraturan  Presiden;  f.  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan  g.
03820|Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Ayat  (2)  Kekuatan  hukum  Peraturan
03821|Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat
03822|(1), selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan
03823|selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
03824|ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
03825|Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
03826|
03827|Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,
03828|lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
03829|atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat
03830|Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
03831|Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang  setingkat.  ayat  (2)  Peraturan
03832|Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui
03833|keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang
03834|diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau
03835|dibentuk  berdasarkan  kewenangan,  atas  redaksi  tersebut  dikaitkan  dengan
03836|kedudukan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan undang undang nomor 2
03837|tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 1 angka
03838|1  menyebutkan  “Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang  berkaitan  dengan
03839|fungsi  dan  lembaga polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”
03840|maka dengan demikian kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia adlah
03841|sebagai  “Lembaga”  dan  dalam  mengeluarkan  Peraturan  melalui  Peraturan
03842|Kapolri adalah mengikat keluar, termasuk pula kedudukan Peraturan Kapolri
03843|Nomor 10 Tahun 2009;
03844|Menimbang,  bahwa  kembali  kepada  kedudukan  Printout  capture
03845|whatsapp sebagai barang bukti dalam perkara aquo apakah dipandang tidak
03846|sah,  selanjutnya  dihubungkan  dengan  pasal  1  angka  7  yang  menyatakan
03847|“Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  barang  bukti  adalah  pemeriksaan
03848|terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan,
03849|pengamanan  dan  pengiriman  petugas  Polri  atau  instansi  penegak  hukum
03850|lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri,
03851|agar barang bukti yang telah diperiksa “dapat” dijadikan sebagai salah satu alat
03852|bukti  yang  sah”,  maka  kata  dapat  dalam  redaksi  pasal  tersebut  tidak
03853|memberikan  akibat  hukum  yang  memaksa  ataupun  wajib,  selanjutnya  apa
03854|kaitannya dan akibat hukum yang timbul jika suatu barang bukti agar menjadi
03855|alat  bukti  namun  tanpa  melalui  Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik,  maka
03856|terhadap barang bukti tersebut tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
03857|akan  tetapi  dari  sisi  kualitas  dan  akurasi  alat  bukti  tersebut  menjadi  tidak
03858|sempurna, sehingga tidak sepenuhnya mengikat hakim dalam menggunakan
03859|alat bukti tersebut untuk membentuk keyakinannya, dalam hal ini Majelis Hakim
03860|sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa terhadap barang bukti elektronik
03861|yang nantinya agar dapat menjadi alat bukti yang sah seyogyanya dilakukan
03862|Pemeriksaan laboratoris kriminalistik, namun bukan berarti mutlak tidak dapat
03863|digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan Aquo Majelis tidak
03864|
03865|banyak mengulas kedudukan barang bukti  Printout capture whatsapp , karena
03866|dipandang belum memiliki korelasi yang dibutuhkan dalam pembuktian dengan
03867|tindak pidana yang terjadi;
03868|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03869|keempat  dari  Penasihat  Hukum prihal  adanya  perbedaan  keterangan  dari
03870|Terdakwa  yang  menerangkan  bahwa  “maksud  Terdakwa megang  bahunya
03871|karena  Terdakwa juga mau keluar dari ruangan itu ” dengan keterangan Saksi
03872|korban  yang  menerangkan  “saat  saksi  mau  keluar  ruang  IGD  tiba-tiba
03873|Terdakwa memeluk saksi dari belakang” harus dibuktikan kebenaran faktanya
03874|sesuai ketentuan, yakni apakah benar Terdakwa memeluk Saksi korban dari
03875|belakang ataukah apakah hanya memegang bahu. Atas Pembelaan Penasihat
03876|Hukum tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur, bahwa
03877|pedoman  yang  digunakan  dalam  pembuktian  unsur  adalah  merujuk  dari
03878|perbuatan  Terdakwa  yang  memegang  bahu  kanan  dan  kiri  dari  korban,
03879|sehingga  pembelaan  dari  Penasihat  Hukum  perihal  ini  tidak  akan
03880|dipertimbangkan lebih lanjut;
03881|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03882|kelima  dari  Penasihat  Hukum bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi
03883|Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Gunung
03884|Kidul  Nomor  463/221/XII/2023  tanggal  08  November  2023  DAN  hasil
03885|pemeriksaan psikologi yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana
03886|tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa tanggal 29
03887|Januari 2023 Nomor 01/07/L/I/2024 adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat
03888|bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Analisa Bukti di atas.
03889|Satu dan lain hal Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT PPA GuSaksi
03890|VIdul dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa ternyata bukan
03891|disebabkan karena kejadian/peristiwa dipeluk dari belakang sebagaimana yang
03892|didakwakan  jaksa  penuntut,  akan  tetapi  karena  memang  kondisi  adanya
03893|gangguan kesehatan psikis yang sedang dialami saksi Saksi korban sebelum
03894|kejadian,  atas  hal  tersebut  Majelis  memberikan  pertimbangannya,  bahwa
03895|Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan
03896|Anak Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 463/221/XII/2023 tanggal 08
03897|November 2023 adalah suatu dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang
03898|berwenang  berdasarkan  sumpah  jabatannya,  pejabat  yang  ditunjuk  untuk
03899|membuat surat tersebut adalah atas dasar permintaan yang sah dan resmi dari
03900|pihak  Kepolisan  dan  atas  dasar  Penugasan  yang  sah  dan  resmi  dari  UPT
03901|perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten GuSaksi VIdul, maka dengan
03902|
03903|demikian hal tersebut sudah termasuk dan memenuhi kaedah pasal 187 huruf b
03904|KUHAP. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan psikologi yang dilakukan di
03905|Lembaga  Rifka  Annisa  sebagaimana  tertuang  dalam  Laporan  Hasil
03906|Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa  tanggal  29  Januari  2023  Nomor
03907|01/07/L/I/2024, bukti surat tersebut lahir dari suatu permintaan yang sah dan
03908|resmi dari pihak Kepolisan dengan Surat B/711/XII/2003/Reskrim, tertanggal 28
03909|Desember 2023, maka dengan mengaitkan pasal 187 huruf c KUHAP dengan
03910|redaksi Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
03911|keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
03912|resmi dari padanya, sehingga kesimpulannya bahwa kedua bukti surat tersebut
03913|menurut KUHAP dapat menjadi bukti surat yang sah, oleh karena perkara aquo
03914|terkait  dengan  Undang-undang  TPKS,  maka  berdasarkan  pasal  24  ayat (3)
03915|huruf a dijelaskan Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikolog
03916|klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, oleh karena 2 alat
03917|bukti surat yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT Perlindungan
03918|Perempuan  dan  Anak  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul  Nomor
03919|463/221/XII/2023 tanggal 08 November 2023 DAN hasil pemeriksaan psikologi
03920|yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana tertuang dalam Laporan
03921|Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa  tanggal  29  Januari  2023  Nomor
03922|01/07/L/I/2024  adalah  hasil  sebagai  surat  keterangan  psikologis,  maka
03923|berdasarkan pasal 24 ayat (3) huruf a dapat dipandang sebagai alat bukti surat
03924|yang  sah  menurut  hukum,  namun  demikian  sejauhmana  memberikan  nilai
03925|relevansi  dalam  pembuktian  bagi  Majelis  Hakim  tidak  sepenuhnya  menjadi
03926|kewajiban mutlak sebagai dasar pembentukan keyakinan oleh Majelis Hakim,
03927|sehingga dari pertimbangan yang telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim
03928|tidak  sependapat  dengan  pembelaan  point  kelima  dari  Penasihat  Hukum
03929|Terdakwa;
03930|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pembelaan
03931|point keenam Penasihat Hukum Terdakwa perihal  bahwa sebagaimana telah
03932|diuraikan  dalam  bagian  Analisa  Bukti  bahwa  pemeriksaan  test  lie  detector
03933|dengan poligraf telah melanggar ketentuan pasal 13 Peraturan KAPOLRI Nomor
03934|10 Tahun 2009. Dan mendasarkan pada fakta hukum tersebut di atas serta
03935|mengingat adanya teori pembuktian bewijsvoering, maka menurut hukum, alat
03936|bukti  berupa  Hasil  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  Poligraf  Bidang
03937|Laboratorium Forensik Polda Jawatengah No. Lab: 99/FDF/2024 tanggal 23
03938|Januari 2024 merupakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, sehingga
03939|oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Atas hal
03940|
03941|tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 pada pasal 13
03942|ayat  (1)  Pemeriksaan  barang  bukti  Polygraph  (deteksi  kebohongan)
03943|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memenuhi persyaratan formal,
03944|sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau
03945|kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
03946|saksi/tersangka  atau  laporan  kemajuan;  dan  d.  surat  persetujuan  untuk
03947|diperiksa dari saksi/tersangka, bila saksi/tersangka didampingi oleh penasihat
03948|hukum maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. ayat (2)
03949|Pemeriksaan  barang  bukti  Polygraph  (deteksi  kebohongan)  sebagaimana
03950|dimaksud  dalam  Pasal  12,  wajib  memenuhi  persyaratan  teknis sebagai
03951|berikut:  a.  tersedianya  ruang  pemeriksaan  yang  bebas  dari  kebisingan;  b.
03952|tersedianya  tenaga  listrik  untuk  penerangan  dan  3  buah  stop  kontak  untuk
03953|peralatan; c. tersedianya meja dan kursi yang stabil/tidak goyang; d. kondisi
03954|terperiksa harus: 1. sudah dewasa menurut ketentuan Undang-Undang; 2. sehat
03955|jasmani dan rohani; 3. apabila terperiksa perempuan, tidak dalam kondisi hamil
03956|atau menstruasi; dan 4. kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan; e.
03957|untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa, dapat dilengkapi dengan: 1.
03958|riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan 2. laporan hasil pemeriksaan psikologi;
03959|f.  untuk  pendalaman  kasus:  1.  penyidik  harus  selalu  berkoordinasi  dengan
03960|pemeriksa; dan 2. apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa
03961|Polygraph dapat mendatangi TKP. Dari norma tersebut ada frasa “wajib” maka
03962|perintah  hukumnya  bersifat  memaksa,  apabila  perbuatan  yang  diwajibkan
03963|tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat kecacatan dari produk tersebut;
03964|Menimbang,  bahwa  setelah  mengkaji  perihal  proses  Pemeriksaan
03965|Laboratoris Kriminalistik Poligraf yang dilakukan pada diri Terdakwa terdapat
03966|kekurangan  pada  persayaratan  formal  khusus  pada  point  d.  yakni  surat
03967|persetujuan  untuk  diperiksa  dari  saksi/tersangka,  bila  saksi/tersangka
03968|didampingi  oleh  penasihat  hukum  maka  surat  persetujuan  diketahui  oleh
03969|penasihat  hukumnya,  diketahui  pula  dalam  proses  penyidikan  tersebut
03970|Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Sugiyanto, S.H., dan Budi
03971|Prasetya S.H.I., M.S.I, maka dengan demikian dalam surat persetujuan wajib
03972|diketahui Penasihat Hukum dari Terdakwa, namun dalam lembar persetujuan
03973|tidak tercantum persetujuan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya terkait
03974|persayaratan Teknis tidak ditemukannya ketentuan point 4. kondisi terperiksa
03975|tidak  dalam  keadaan  tertekan;  e.  untuk  memastikan  kondisi  kesehatan
03976|terperiksa, dapat dilengkapi dengan: 1. riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan
03977|2.  laporan  hasil  pemeriksaan  psikologi,  bahwa  dalam  berkas  pemeriksaan
03978|
03979|kriminalistik Poligraf tidak ditemukannnya Riwayat Kesehatan Terdakwa laporan
03980|pemeriksaan  psikologi  dari  Terdakwa,  dari  uraian  yang  telah  dipaparkan
03981|berkenaan  pembelaan  Pensihat  Hukum  Terdakwa  pada  point  keenam
03982|ini,ternyata  ditemukan  suatu  keadaan  bahwa  terdapat  syarat  formal  dan
03983|persyaratan teknis yang belum terpenuhi, yakni terkait lembar persetujuan yang
03984|tidak  tercantum  diketahui  oleh  Penasihat Hukum  Terdakwa, serta  kewajiban
03985|mencantumkan  kesehatan  dan  kondisi  Psikologis  dari  Terdakwa  untuk
03986|mengindikasikan  Terdakwa  tertekan  atau  tidak,  oleh  karena  itu  hasil
03987|Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf tersebut cacat dan dipandang
03988|tidak memilki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, sehingga dalam hal
03989|ini Majelis Hakim sependapat dengan pandangan penasihat Hukum Terdakwa;
03990|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembelaan Penasihat
03991|Hukum  Terdakwa  pada  point  ketujuh  perihal  Selama  pemeriksaan  perkara
03992|dengan Terdakwa baik jaksa maupun hakim yang menangani perkara ternyata
03993|tidak  menunjukkan  adanya  bukti  dan  dokumen  terpenuhinya  persyaratan
03994|sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf a UUTPKS tentang  dimilikinya
03995|integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak
03996|asasi manusia dan Korban, dan  dokumen yang  menunjukkan telah mengikuti
03997|pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  Atas
03998|hal tersebut Majelis memberikan  pertimbangannnya, bahwa dalam pasal  21
03999|TPKS memberikan redaksi ayat (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang
04000|menangani  perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  harus memenuhi
04001|persyaratan: a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara
04002|yang  berperspektif  hak  asasi  manusia  dan  Korban;  dan  b.  telah  mengikuti
04003|pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2)
04004|Dalam  hal  belum  terdapat  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  yang
04005|memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak
04006|Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim
04007|yang  berpengalaman  dalam  menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual
04008|berdasarkan  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  (3)
04009|Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ditetapkan dengan ketentuan
04010|sebagai berikut: a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
04011|atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk;  b.  penuntut  umum  oleh  Jaksa  Agung  atau
04012|pejabat lain yang ditunjuk; dan c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau
04013|pejabat lain yang ditunjuk. Dari norma yang digariskan tersebut terdapat suatu
04014|frasa kata “harus” kata harus itu sendiri memiliki makna yang sama sebagai kata
04015|“wajib”, maka dengan demikian hal tersebut harus dipenuhi secara mutlak;
04016|
04017|Menimbang, bahwa setiap peraturan wajib diselengarakan demi suatu