01818|Pidana”  dengan  menerangkan  “ orang-orang  tidak  mungkin
01819|dipertanggungjawabkan (dijatuhi  pidana)  kalau dia  tidak  melakukan
01820|perbuatan pidana”;
01821|Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan,  kami
01822|selaku  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa  bukan  ingin  mengaburkan
01823|melainkan membantu Jaksa Penuntut Umum untuk membuat terang
01824|suatu peristiwa dimaksud, maka Mohon kepada Majelis Hakim Yang
01825|Mulia  agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan
01826|melihat  semua  bukti-bukti  dan  fakta-fakta  yang  terungkap  didalam
01827|persidangan;
01828|Berdasarkan  semua  alasan  diatas  kami  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa
01829|memohon  dengan  segala  hormat  kepada  Majelis  Hakim  Yang  Mulia,  yang
01830|memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus dengan
01831|amar sebagai berikut :
01832|KM:           A1:            A2:
01833|
01834|Primair :
01835|1. Menyatakan  Terdakwa  I  BAIQ  NURHESAN  tidak  terbukti  secara  sah
01836|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh
01837|Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 Jo. Pasal 4 UU RI
01838|No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01839|Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
01840|2. Memerintahkan agar Terdakwa I BAIQ NURHESAN dibebaskan dari segala
01841|tuntutan;
01842|3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara.
01843|Subsidair :
01844|Apabila  Majelis  Hakim  Yang  Mulia  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang
01845|seadil-adilnya (ex aequo et bono).
01846|Untuk menutup Pledoi ini, izinkanlah kami mengutip Sabda Nabi Muhammad
01847|SAW “Menghukum dalam keraguan adalah dosa ” dan dalam istilah hukum
01848|juga dikenal azas “ IN DUBIO PRO REO ” yaitu “ jika terjadi keragu-raguan
01849|apakah Terdakwa  salah atau tidak  maka  sebaiknya  diberikan hal  yang
01850|menguntungkan bagi Terdakwa”.
01851|Setelah mendengar  pembelaan dan  permohonan Terdakwa II dan
01852|Terdakwa III yang disampaikan oleh penasihat hukumnya secara tertulis
01853|pada tanggal 11 Juni 2025 yang pada pokoknya;
01854|Bahwa  Terdakwa  diajukan  ke  persidangan  ini  karena  didakwa  Rekan
01855|Jaksa  Penuntut  Umum  melakukan  Tindak  Pidana  sebagaimana  diatur  dan
01856|diancam  pada  ketentuan  yang  terdapat  pada  dawaan  pertama  pasal  10  jo.
01857|Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01858|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1
01859|KUH  Pidana.  Rekan  Jaksa  Penuntut  Umum  pun  kemudian  dalam  surat
01860|tuntutannya yang dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk  umum
01861|pada  persidangan  yang  mulia  ini  telah  berkeyakinan  Terdakwa berdasarkan
01862|keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan  Terdakwa  telah  melakukan  Tindak
01863|Pidana yang diatur dan diancam pada Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang
01864|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01865|Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sehingga
01866|menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun
01867|dan denda masing-masing sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
01868|rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti
01869|KM:           A1:            A2:
01870|
01871|dengan  pidana  kurungan  masing-masing  selama  6  (enam)  bulan.  Suatu
01872|tuntutan  yang  dalam  hal  ini  patut  kami  selaku  penasihat  Hukum  Terdakwa
01873|menyampaikan bahwa sangat tidak adil dan terlalu dipaksakan dimana waktu
01874|yang telah disebutkan tersebut merupakan waktu yang cukup panjang.
01875|Majelis Hakim yang kami hormati,
01876|Rekan Jaksa Penuntut Umum dan hadirin sidang yang kami hormati,
01877|     Selanjutnya, disini kami akan membahas uraian dari unsur-unsur pasal
01878|sebagaimana dakwaan dan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terhadap
01879|Terdakwa yang terurai sebagai berikut :
01880|1. unsur setiap orang”
01881|Bahwa unsur setiap orang “ adalah mengandung pengertian secara yuridis
01882|bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau
01883|person yaitu siapa saja baik  perorangan pegawai negeri, pejabat negara
01884|maupu  swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang
01885|perbuatannya dapat dipertangung jawabkan secara hukum yang diajukan
01886|kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.
01887|Dalam  Pasal  1  ayat (4)  Setiap  Orang  adalah  orang  perseorangan  atau
01888|korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
01889|2. unsur membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak
01890|pidana perdagangan orang
01891|Membantu melakukan tindak pidana (pembantuan) dalam hukum pidana
01892|Indonesia  diatur  dalam  Pasal  56  KUHP.  Pasal  56  KUHP  menurut
01893|rumusannya berbunyi: (1). Mereka yang dengan sengaja telah memberikan
01894|bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. (2). Mereka yang dengan
01895|sengaja  telah memberikan kesempatan, sarana-sarana  atau  keterangan-
01896|keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.
01897|Beda  halnya  dengan  “diminta  bantuan”.  Yang  dimaksud  dengan
01898|diminta  bantuan adalah suatu bentuk permintaan atau permohonan
01899|kepada seseorang atau kelompok untuk memberikan pertolongan atau
01900|dukungan  dalam  menyelesaikan  masalah,  kesulitan,  atau  tugas
01901|tertentu. Ini menunjukkan adanya kebutuhan akan bantuan dari pihak
01902|lain
01903|Bahwa  terhadap  unsur  tersebut  di  atas  terdakwa  Abdul  Rasyid  dan
01904|Terdakwa Marwazi dalam fakta persidangan telah terungkap secara jelas
01905|bahwa  kedua  terdakwa  yaitu  terdakwa  Abdul  Rasyid  dan  Terdakwa
01906|KM:           A1:            A2:
01907|
01908|Marwazi, diminta bantuan oleh saksi Korban Sukiah Jaye, untuk supaya
01909|bisa  di  berangkat  keluar  negeri,  sebagai  tenaga  kerja  wanita.  Atas
01910|permintaan  sendiri  saksi  korban  Sukiah  jaye,  akhirnya  dan  dengan  izin
01911|tertulis  dari  suminya,  akhirnya  terdakwa  marwazi  merasa  iba,  sehingga
01912|membantunya untuk berangkat sebagai TKW ke Arab Saudi. Disamping itu
01913|saksi korban Sukiah jaye, merekomendasikan dua orang atas nama: Nurul
01914|puati dan masiah yang masih ada hubungan kekerabatan dengan saksi
01915|korban  Sukiah  jaye.  Sebelum  Sukiah  jaye,  nurul  puati  dan  masiah
01916|diberangkatkan  ke  Saudi  Arabia,  sebelumnya  terjadi  Negosiasi  antara
01917|ketiganya dengan Terdakwa Marwazi. Awalnya Sukiah jaye, Nurul puati dan
01918|masiah, ingin pergi ke singapura, tetapi oleh terdakwa marwazi dijelaskan
01919|prosedur sebagai TKW ke Singapura yaitu harus mengikuti pelatihan kerja,
01920|tetapi oleh Sukiah jaye DKK, tidak mau mengikuti pelatihan kerja, akhirnya
01921|mau menjadi TKW ke Saudi Arabia;
01922|Bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan
01923|perkara a quo, unsur membantu dapat dikatakan tidak terbukti, karena saksi
01924|Korban Sukiah jaye langsung yang meminta bantuan ke terdakwa Marwazi
01925|atau  dengan  kata  lain  terdakwa  marwazi  dimintai  bantuan  untuk
01926|memberangkatkan saksi korban Sukiah jaye, keluar Negeri dan hal tersebut
01927|berdasarkan persetujuan atau izin dari suaminya secara tertulis, sedangkan
01928|makna “melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
01929|orang”.  Melakukan  percobaan  diatur  dalam  Pasal  53  KUHP   berbunyi:
01930|Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata
01931|dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,
01932|bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
01933|Bahwa terhadap unsur melakukan percobaan meliputi:
01934|- Niat  yang  Nyata: Ada  niat  kuat  dari  pelaku  untuk  melakukan  tindak
01935|pidana.
01936|- Permulaan  Pelaksanaan: Tindakan  pelaku  sudah  dimulai  untuk
01937|merealisasikan niat tersebut.
01938|- Tidak  Selesai: Pelaksanaan  tindak  pidana  tersebut  tidak  berhasil,
01939|tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang.
01940|- Bukan  karena  Kehendak  Pelaku: Kegagalan  pelaksanaan  bukan
01941|karena pelaku sendiri, tetapi karena faktor eksternal seperti intervensi
01942|pihak lain, kesalahan teknis, atau faktor tak terduga.
01943|KM:           A1:            A2:
01944|
01945|Bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan unsur melakukan
01946|percobaan tersebut, jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap
01947|dalam persidangan perkara a quo.
01948|Bahwa  bermula  pada  bulan  mei  tahun  2024  saksi  Sukiah  jaye
01949|menanyakan  kepada  kerabatnya,  yang  telah  bekerja  sebagai  pekerja
01950|Migran  Indonesia  di  Brunai  Darussalam  bagaimana  cara  bekerja  di
01951|Brunai  Darussalam,  kemudian  kerabatnya  Sukiah  jaye  menyarankan
01952|meminta bantuan kepada Terdakwa Marwazi dan oleh kerabatnya Sukiah
01953|Jaye memberikan nomor telpon terdakwa Marwazi kepada saksi korban
01954|Sukiah jaye. Setelah mendapatkan nomor handphone terdakwa marwazi,
01955|saksi korban Sukiah jaye lansung menelphone terdakwa marwazi untuk
01956|meminta bantuan mencarikan pekerjaan sebagai TKW Ke Luar negeri.
01957|Maka  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan
01958|tersebut, terdakwa Marwazi dan terdakwa abdul Rasyid tidak sama sekali
01959|terdakwa  Marwazi  dan  terdakwa  abdul  Rasyid,  memiliki  niat  untuk
01960|melakukan  permulaan  pelaksanaan/percobaan  tindak  pidana
01961|perdagangan  orang  karena,  saksi  korban  Sukiah  jayelah  yang
01962|menghubungi Terdakwa marwazi lebih dahulu untuk meminta bantuan
01963|pergi ke Luar Negeri sebagai TKW.
01964|Bahwa  berdasarkan  keseluruhan  uraian-uraian  dan  fakta-fakta
01965|hukum yang terungkap dalam persidangan perkara a quo tersebut di
01966|atas unsur “membantu dan melakukan percobaan untuk melakukan
01967|tindak  pidana  perdagangan  orang”.  Terdakwa  Abdul  Rasyid  dan
01968|Terdakwa Marwazi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
01969|3. Unsur  yang  membawa  Warga  Negara  Indonesia  keluar  wilayah  Negara
01970|Indonesia,  dengan  Maksud  untuk  dieksploitasi  diluar  Wilayah  Negara
01971|Republik Indonesia
01972|Bahwa dalam unsur tersebut frase “ dengan maksud untuk dieksploitasi”
01973|dalam  Pasal  1 ayat (7)  Undang-undang  RI No.  21  tahun  2007  tentang
01974|pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  orang  berbunyi:  Eksploitasi
01975|adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi
01976|tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
01977|atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan
01978|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan
01979|atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01980|KM:           A1:            A2:
01981|
01982|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01983|keuntungan baik materiil maupun immateriil.
01984|Bahwa  dalam  kerangka  berpikir  unsur  “Yang  membawa  Warga  Negara
01985|Indonesia  keluar  wilayah  Negara  Indonesia,  dengan  Maksud  untuk
01986|dieksploitasi  diluar  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia”,  meliputi
01987|pemindahan  warga  Negara  republic  Indonesia  ke  luar  wilayah  negera
01988|Republik Indonesia/atau ke Negara lain diluar wilayah Indonesia untuk di
01989|Eksploitasi atau dengan kata lain sudah ada bentuk yang terjadi terhadap
01990|perbuatan Eksploitasi tersebut;
01991|Bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan
01992|perkara a quo, saksi  korban Sukiah jaye setelah  sampai  di arab Saudi
01993|setelah cek kesehatan dua kali, dinyatakan tidak fit (tidak sehat), maka di
01994|pulangkan oleh PT Arco. Sehingga dari fakta hukum tersebut tidak pernah
01995|ada  perbuatan  eksploitasi  yang  dialami  oleh  saksi  korban  sukiah  jaye,
01996|sehingga  unsur  tersebut  tidak  seluruhnya  terbukti  secara  sah  dan
01997|meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Abdul rasyid dan Terdakwa Marwazi.
01998|4. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.
01999|Pleger  (yang  melakukan),  Pelaku  adalah  orang  yang  melakukan  sendiri
02000|perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik  dan  dipandang  paling
02001|bertanggung  jawab  atas  kejahatan  atau  diartikan  sebagai  orang  yang
02002|karena  perbuatannya  yang  melahirkan  tindak  pidana,  tanpa  adanya
02003|perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Doenplegen (menyuruh
02004|melakukan) adalah Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi
02005|dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh
02006|orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak
02007|atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Medepleger
02008|(turut  serta  melakukan),  Menurut  R.  Soesilo  dalam  buku Kitab  Undang-
02009|Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap
02010|Pasal Demi Pasal (2013), yang dimaksud dengan Medepleger adalah orang
02011|yang  secara  sengaja  atau  secara  sadar  turut  serta  berbuat  atau
02012|mengerjakan  suatu  kejahatan  atau  perbuatan  yang  dilarang  undang-
02013|undang.  Wirjono Prodjodikoro , dalam bukunya yang berjudul  Asas-Asas
02014|Hukum  Pidana  di  Indonesia  (hal.  123),  mengutip  pendapat Hazewinkel-
02015|Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya
02016|turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para
02017|KM:           A1:            A2:
02018|
02019|turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka
02020|serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.
02021|Bahwa  pada  prinsipnya  pelaku  tindak  pidana  dalam  sebuah  rangakian
02022|tindak pidana dalam unsur “yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut
02023|serta melakukan. Terdapat setidaknya pelaku utama/orang yang memang
02024|menginisiasikan  suatu  tindak  pidana  sehingga  terjadinya  suatu  tindak
02025|pidana  tersebut,  kedua  orang  yang  disuruh  melakukan  suatu
02026|delik/perbuatan  pidana  karena  pelaku  tindak  pidana  tersebut  tidak  mau
02027|secara langsung melakukan perbuatan pidana dan ketiga orang yang ikut
02028|serta dalam sebuah tindak pidana yang diinisiasi oleh pelaku utama dengan
02029|dalakukan oleh dua orang atau lebih/bentuk kerja sama dalam perbuatan
02030|pidana dengan beberapa orang.
02031|Bahwa  dengan  adanya  tindak  pidana  dengan  rangkaian  Turut
02032|serta/bersama-sama  dalam  perbuatan  pidana  tersebut,  secara  otomatis
02033|pelaku utamalah/inisiatornyalah yang harus dimintai pertanggung jawaban
02034|pidana terlebih dahulu, baru kepada seseorang yang turut serta malakukan
02035|perbuatan pidana tersebut. Sama halnya dengan perkara a quo, seharusnya
02036|DPO  Agus  Gugun  serta  Terdakwa  Baiq  nursehan  yang  terlebih  dahulu
02037|dimintai pertanggungjawaban pidana, baru kepada Terdakwa Abdul rasyid
02038|dan terdakwa Marwazi, karena rangakaian tindak pidana yang disangkakan
02039|kepada Terdakwa Abdul rasyid dan terdakwa Marwazi, bermuara dari DPO
02040|Agus  Gugun  serta  Terdakwa  Baiq  nursehan.  Karena  dalam  fakta
02041|persidangan  perkara  ini  Terdakwa  Abdul  rasyid  dan  terdakwa  Marwazi
02042|hanya sipatnya dimintai bantuan oleh saksi korban Sukiah jaye dan tidak
02043|memperoleh keuntungan apapun hanya diberikan oprasional oleh terdakwa
02044|Baiq Nursehan. Sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
02045|dalam persidangan perkara a quo, terdakwa Abdul Rasyid dan Terdakwa
02046|Marwazi  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  memenuhi  unsur
02047|“melakukan,  menyuruh  lakukan,  turut  serta  melakukan  berdasarkan
02048|Tuntutan jaksa penuntut umum;
02049|Bahwa  dari  keseluruhan  uraian  diatas  perlu  sekali  kita  memperhatikan
02050|sebuah istilah Latin yang berbunyi "in criminalibus, probationes bedent esse
02051|luce clariores" .  Yang bermakna: dalam perkara pidana, bukti-bukti haruslah
02052|sangat  kuat,  jelas,  dan  meyakinkan,  seolah-olah  lebih  terang  daripada
02053|cahaya. Artinya apabila dalam sebuah tindak pidana yang disangkakan tidak
02054|KM:           A1:            A2:
02055|
02056|boleh  sama  sekali  terdapat  sebuah  unsur-unsur  yang  meragukan/belum
02057|terpenuhinya  keseluruhan  unsur-unsur  atau  alat  bukti  yang  lemah  dalam
02058|sebuah  sangkaan  tindak  pidana.  Karena  sipatnya  hukum  pidana  adalah
02059|penghukuman jiwa dan raga sesorang yang dapat memberikan tekanan baik
02060|secara lahir maupun batin pada diri sesorang dan tujuan hukum pada prinsipnya
02061|adalah sebuah kepastian hukum. Maka agar supaya tercapai kepastian hukum
02062|perlu kiranya memperhatikan istilah yang tersebut di atas dalam mendakwa
02063|ataupun menuntut seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana;
02064|lebih lanjut perlu kami paparkan tentang teori kepastian hukum, supaya ada
02065|sebagai  pegangan  kita  semua  dalam  menilai  dan  menganalisa  sebuah
02066|perbuatan apakah itu perbuatan yang dilarang/perbuatan pidana atau perbuatan
02067|yang diperbolehkan agar tercapainya kepastian hukum dengan tujuan keadilan.
02068|Menurut Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum
02069|yang  ia kemukakan ada  empat hal mendasar yang memiliki  hubungan erat
02070|dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:
02071|a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah
02072|perundang-undangan.
02073|b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan
02074|pada kenyataan.
02075|c. Fakta  yang  termaktub  atau  tercantum  dalam  hukum  harus  dirumuskan
02076|dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal
02077|pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
02078|d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch
02079|mengenai  kepastian  hukum  tersebut,  didasarkan  pada  pandangannya
02080|mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.
02081|Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu
02082|produk  dari  hukum  atau  lebih  khususnya  lagi  merupakan  produk  dari
02083|perundang-undangan
02084|Selain  Gustav  Radbruch,  Jan  M.  Otto  pun  turut  berpendapat  mengenai
02085|kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.
02086|a. Kepastian  hukum  menyediakan  aturan  hukum  yang  jelas  serta  jernih,
02087|konsisten  serta  mudah  diperoleh  atau  diakses.  Aturan  hukum  tersebut
02088|haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu
02089|jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
02090|KM:           A1:            A2:
02091|
02092|b. Beberapa instanti penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan
02093|hukum  dengan  cara  yang  konsisten  serta  dapat  tunduk  maupun  taat
02094|kepadanya.
02095|c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui
02096|muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun
02097|akan  menyesuaikan  terhadap  peraturan  yang  telah  diterbitkan  oleh
02098|pemerintah.
02099|d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak
02100|dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut
02101|dapat menyelesaikan hukum.