00716|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00717|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00718|memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
00719|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00720|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
00721|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  unsur-unsur
00722|tindak pidana tersebut sebagai berikut;
00723|Ad.1 Setiap Orang;
00724|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  4  Undang-undang
00725|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00726|Orang yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi
00727|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
00728|Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang
00729|yang  dihadirkan  sebagai  Terdakwa  di  persidangan  adalah  Terdakwa
00730|MUHAMMAD ARIS PRASETYO alias ARIS bin SUWATNO RAHARJO;
00731|
00732|Menimbang  bahwa  diketahui  dari  keterangan  Terdakwa  sendiri  saat
00733|identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para
00734|saksi,  tidaklah  terjadi  kekeliruan  akan  orang  sebagai  subjek  hukum  yang
00735|dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
00736|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
00737|Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;
00738|Ad.2. Melakukan  perekrutan,  pengangkutan,penampungan,  pengiriman,
00739|pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
00740|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
00741|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
00742|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat
00743|walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
00744|kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang
00745|tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
00746|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah
00747|terpenuhinya salah satu atau lebih elemen dari unsur ini maka unsur ini telah
00748|terbukti;
00749|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
00750|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah
00751|menguraikan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Perdagangan  Orang  adalah
00752|Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
00753|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00754|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00755|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00756|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
00757|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
00758|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
00759|Atas definisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perdagangan orang
00760|terdiri  dari  3  (tiga)  elemen,  yaitu  proses  (aktivitas),  cara,  dan  tujuan.  Yang
00761|dimaksud  elemen proses  (aktivitas)  meliputi segala  aktivitas yang berkaitan
00762|dengan pengangkutan atau pemindahan orang lintas batas/transnasional dan
00763|dalam negeri. Selanjutnya yang dimaksud elemen cara adalah metode yang
00764|diterapkan  agar  orang  yang  diperdagangkan  melakukan  proses  (aktivitas),
00765|seperti  adanya  pemaksaan,  tipu  daya,  atau  Tindakan  mengancam  yang
00766|dilakukan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang,  bahkan  termasuk
00767|pemberian janji tertentu yang disetujui korban. Sedangkan untuk elemen tujuan
00768|
00769|bermakna  bahwa  proses  dan  cara  bermuara  untuk  mengeksploitasi  agar
00770|memperoleh keuntungan finansial atau material lainnya;
00771|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-
00772|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00773|Perdagangan  Orang,  telah  didefinisikan  bahwa  Eksploitasi  adalah  Tindakan
00774|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
00775|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
00776|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
00777|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
00778|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
00779|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
00780|immateril”;
00781|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan diketahui
00782|bahwa  Terdakwa  MUHAMMAD ARIS PRASETYO alias ARIS bin SUWATNO
00783|RAHARJO ditangkap anggota kepolisian karena membantu  menawarkan saksi
00784|Devi dalam  layanan OPEN BO (prostitusi)  kepada saksi  Riki yang dilakukan
00785|pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 0 0.59 wib di Kamar
00786|No. 07 Penginapan Buana Inn di Jalan Merdeka, Kelurahan Kantor, Kecamatan
00787|Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
00788|Menimbang, bahwa cara Terdakwa membantu me nawarkan jasa OPEN
00789|BO (prositusi) yang dilakukan oleh saksi Devi dengan cara Terdakwa menerima
00790|pesanan  OPEN  BO  (prositusi)  melalui  chat  whatsapp,  kemudian  Terdakwa
00791|menawarkan saksi  Devi kepada pelanggan dan Terdakwa  menentukan harga
00792|lalu Terdakwa menghubungi saksi Devi mengenai adanya pelanggan yang akan
00793|menggunakan  jasanya,  kemudian  saksi  Devi datang  ke  lokasi  yang  telah
00794|ditentukan  untuk  bertemu  dengan  pelanggan,  kemudian  setelah  Saksi  Devi
00795|memberikan layanan seksual kepada pelanggan, saksi Devi akan memberi fee
00796|atau komisi kepada Terdakwa;
00797|Menimbang, bahwa  tarif layanan OPEN BO (prostitusi)  yang dilakukan
00798|saksi Devi sekitar  sejumlah  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  sampai
00799|dengan  Rp700.000,00  (tujuh  ratus  rupiah) yang  mana  Terdakwa  yang
00800|menentukan tarif tersebut kepada pelanggan yang memesan layanan OPEN
00801|BO (prostitusi) yang dilakukan saksi Devi;
00802|Menimbang, bahwa saksi Devi diamankan pihak kepolisian ketika saksi
00803|Devi sedang melayani pelanggan jasa prostitusi yang dipesan saksi Riki melalui
00804|Terdakwa dengan tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah);
00805|
00806|Menimbang,  bahwa  awalnya  pada  hari  Jum’at  tanggal  15  November
00807|2024  saksi  Riki menghubungi  Terdakwa  dengan  menggunakan  pesan
00808|Whatsapp dimana saksi Riki mengatakan “mau pesan cewek, ada yang bagus
00809|e” kemudian Terdakwa menjawab “700”, setelah itu dijawab lagi oleh saksi Riki
00810|“ade foto nye ndak?” kemudian Terdakwa mengirimkan foto saksi Devi kepada
00811|saksi  Riki,  setelah  itu  saksi  Riki menanyakan  “yg  lain  ade  nda”  kemudian
00812|Terdakwa menjawab “gada”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 November
00813|2024  sekitar  pukul  21.30  Wib  saksi  Riki kembali  menghubungi  Terdakwa
00814|menanyakan  “malam  ini  bise  nda”  setelah  itu  Terdakwa  menjawab  “bs”,
00815|kemudian saksi  Riki mengatakan “saya udah di kamar bg, di buana inn bg”,
00816|kemudian Terdakwa meminta saksi Riki untuk memfoto kunci kamar, setelah itu
00817|Terdakwa mengatakan “700 skli main sntai gas e bg?” kemudian dijawab oleh
00818|saksi  Riki “gas bg”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi  Riki
00819|“bayar cash dikamar sebelum main ye”, selanjutnya sekitar pukul pukul 00.08
00820|Wib  Terdakwa  menyuruh  saksi  Devi untuk  menemui  saksi  Riki tersebut  di
00821|kamar, lalu saksi Devi akhirnya datang ke kamar tersebut sekitar pukul 00.59
00822|Wib  dan  bertemu  saksi  Riki tersebut.  Selanjutnya  saksi  Devi menghubungi
00823|Terdakwa  untuk  menyerahkan  uang  fee  atau  komisi  karena  mencarikan
00824|pelanggan,  namun  kemudian  Terdakwa  mendatangi  saksi  Devi di  Kosnya,
00825|namun setelah saksi Devi menyerahkan uang fee atau komisi kepada Terdakwa
00826|tiba-tiba anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
00827|Menimbang, bahwa  Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang
00828|sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena menawarkan saksi Devi
00829|untuk melakukan layanan OPEN BO (prostitusi) kepada saksi Riki yang mana
00830|saksi  Devi sendiri yang memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus
00831|ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
00832|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  tidak  ada  memaksa  saksi  Devi untuk
00833|melakukan layanan OPEN BO (prostitusi)  yang mana  sebelumnya saksi  Devi
00834|meminta kepada Terdakwa untuk mencarikannya pelanggan layanan OPEN BO
00835|(prostitusi) karena Terdakwa bekerja di hotel , sehingga Terdakwa menawarkan
00836|saksi  Devi apabila  ada  pelanggan  yang  menanyakan  layanan  OPEN  BO
00837|(prostitusi) dan Terdakwa telah beberapakali membantu saksi Devi mencarikan
00838|pelanggan layanan OPEN BO (prostitusi);
00839|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  diatas  diketahui
00840|perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIS PRASETYO alias ARIS bin SUWATNO
00841|RAHARJO menawarkan saksi  Devi dalam layanan  OPEN  BO  (prostitusi)
00842|kepada saksi Riki dilakukan dengan tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan
00843|
00844|berupa uang dari fee atau komisi  mencarikan pelanggan layanan OPEN BO
00845|(prostitusi) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)  yang mana tujuan
00846|saksi  Riki memesan  layanan  OPEN  BO  (prostitusi)  untuk  memenuhi  nafsu
00847|untuk  berhubungan  seksual  dengan  perempuan,  sehingga  berdasarkan
00848|pertimbangan  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  melakukan
00849|perekrutan seseorang dengan manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00850|orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi
00851|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi;
00852|Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasihat
00853|Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk
00854|memutus  Terdakwa  bersalah  melanggar  Pasal  296  Kitab  Undang-undang
00855|Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
00856|Menimbang,  bahwa  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan
00857|Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak
00858|pembelaan  Terdakwa  dan  memutuskan  Terdakwa  sebagaimana  tuntutan
00859|Penuntut Umum;
00860|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Terdakwa  dan  tanggapan
00861|Penuntut  Umum  tersebut,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan
00862|sebagai berikut;
00863|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa
00864|MUHAMMAD  ARIS  PRASETYO  alias  ARIS  bin  SUWATNO  RAHARJO
00865|ditangkap anggota kepolisian karena membantu  menawarkan saksi Devi dalam
00866|layanan  OPEN  BO  (prostitusi) kepada  saksi  Riki dengan  cara  Terdakwa
00867|menerima pesanan OPEN BO (prositusi) dari saksi Riki melalui chat whatsapp,
00868|kemudian Terdakwa  menawarkan saksi  Devi kepada saksi  Riki dan Terdakwa
00869|mematok tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk layanan OPEN BO
00870|(prostitusi) tersebut, kemudian  Terdakwa menghubungi saksi  Devi mengenai
00871|adanya  saksi  Riki yang  akan  menggunakan  jasanya,  kemudian  saksi  Devi
00872|datang  ke  lokasi  yang  telah  ditentukan  untuk  bertemu  dengan  saksi  Riki,
00873|kemudian setelah Saksi  Devi rencananya akan  memberikan layanan seksual
00874|kepada saksi Riki;
00875|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas  maka
00876|Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  Terdakwa  memiliki  peran  dalam
00877|menawarkan  saksi  Devi kepada  saksi  Riki untuk  melakukan  untuk  layanan
00878|OPEN BO (prostitusi)  yang mana Terdakwa sendirilah menawarkan saksi Devi
00879|kepada saksi  Riki dan Terdakwa yang menentukan tarif yang untuk layanan
00880|OPEN  BO  (prostitusi) tersebut  serta  Terdakwa  yang  menyuruh  saksi  Devi
00881|
00882|memberikan layanan OPEN BO (prostitusi) kepada saksi Riki yang mana tujuan
00883|Terdakwa  melakukan  perbuatannya  tersebut  untuk  memperoleh  keuntungan
00884|berupa uang dari fee atau komisi dari layanan OPEN BO (prostitusi)  tersebut,
00885|sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa
00886|Terdakwa memiliki peran aktif dalam memperoleh manfaat kendali atas saksi
00887|Devi untuk melakukan  layanan  OPEN BO (prostitusi) , oleh karena itu  Majelis
00888|Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan
00889|haruslah ditolak;
00890|Menimbang, bahwa  oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
00891|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00892|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
00893|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  perdagangan
00894|orang  sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif pertama Penuntut
00895|Umum;
00896|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00897|persidangan  dan  berdasarkan  keyakinan  dari  Majelis  Hakim  ternyata  tidak
00898|diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa,  serta
00899|tidak  ditemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban
00900|pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan
00901|bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;
00902|Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim
00903|tidak sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
00904|sehingga  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  mengenai  lamanya
00905|penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang
00906|dilakukannya;
00907|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu
00908|Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara
00909|selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur
00910|yuridis)  namun  agar  putusan  Hakim  dipandang  adil  atau  memenuhi  rasa
00911|keadilan  bagi  Terdakwa,  Negara  dan  masyarakat  maka  Hakim  harus  pula
00912|mempertimbangkan  unsur  philosofis  dan  unsur  sosiologis  sehingga
00913|penyelesaian  perkara  tidak  semata-mata  hanya  bertitik  tolak  pada
00914|permasalahan  hukum  yang  berkembang  atau  kepastian  hukum  melainkan
00915|harus  dapat  menjiwai  nilai-nilai  yang  berkembang  serta  rasa  keadilan  di
00916|masyarakat  sehingga  tercapai  tujuan  hukum  yakni  kepastian  hukum  dan
00917|keadilan;
00918|
00919|Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  menganalisa  tuntutan
00920|Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang
00921|terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis
00922|Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada
00923|Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum
00924|karena  Majelis  Hakim  berpendapat  apabila  dikaitkan  dengan  tujuan
00925|pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan
00926|prevensi  general.  Prevensi  spesial  ditujukan  khusus  terhadap  Terdakwa
00927|sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah,
00928|sehingga  Terdakwa  nantinya  tidak  akan  mengulangi  lagi  perbuatannya
00929|sedangkan  prevensi  general  ditujukan  kepada  khalayak  ramai  ataupun
00930|masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah
00931|melanggar  hukum,  sehingga  masyarakat  tidak  akan  melakukan  perbuatan
00932|seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa,  sehingga  berdasarkan  alasan-
00933|alasan  tersebut  Majelis  Hakim  memandang  cukup  tepat  dan  adil  apabila
00934|terhadap  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  sebagaimana  akan  disebutkan  dalam
00935|amar putusan perkara ini;
00936|Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum
00937|dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana
00938|penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan
00939|ditentukan dalam amar putusan;
00940|Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana
00941|denda, maka  ditetapkan apabila pidana  denda tersebut tidak  dibayar maka
00942|diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar
00943|putusan;
00944|Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa berada  dalam  tahanan,  maka
00945|dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8
00946|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  masa  penangkapan  dan  masa
00947|penahanan yang telah dijalani Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana
00948|yang dijatuhkan;
00949|Menimbang,  bahwa  karena  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00950|Terdakwa  sebagaimana  ditetapkan  dalam  amar  putusan  ini  lebih  lama  dari
00951|masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  dan  tidak  ada  alasan  untuk
00952|membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan
00953|ketentuan Pasal 193 ayat (2) ‘b’ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
00954|Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00955|
00956|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
00957|Persidangan  berdasarkan  Pasal 46 ayat (2)  Undang-undang  Nomor 8 Tahun
00958|1981 tentang Hukum Acara Pidana , Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00959|sebagai berikut:
00960|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk
00961|VIVO warna gold , 1 (satu) unit HP cassing warna hitam bertuliskan STROKE; ,
00962|Uang  sejumlah  Rp.500.000,-  (lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  pecahan
00963|Rp.100.000 sebanyak 2 lembar , dan  Uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus
00964|ribu  rupiah)  dengan  pecahan  Rp.100.000  sebanyak  2  lembar yang  mana
00965|berdasarkan  fakta  di  Persidangan  bahwa  semua  barang  bukti  tersebut
00966|merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan Terdakwa
00967|dan oleh karena semua barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka
00968|Majelis  Hakim  berpendapat  terhadap  semua  barang  bukti  tersebut  akan
00969|dirampas untuk Negara;
00970|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ,
00971|berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f)  Undang-undang  Nomor 8
00972|Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  perlu  terlebih  dahulu  akan
00973|dipertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan  bagi  diri
00974|Terdakwa:
00975|Keadaan yang memberatkan:
00976|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00977|Keadaan yang meringankan:
00978|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00979|- Terdakwa belum pernah dipidana;
00980|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dinyatakan  bersalah  dan
00981|dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari
00982|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  Undang-undang
00983|Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  Terdakwa  harus  pula
00984|dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar
00985|putusan ini;
00986|Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  maka
00987|segala  sesuatu  yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Persidangan  dianggap
00988|merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;
00989|Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) U ndang-undang Nomor 21
00990|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan