03979|kriminalistik Poligraf tidak ditemukannnya Riwayat Kesehatan Terdakwa laporan
03980|pemeriksaan  psikologi  dari  Terdakwa,  dari  uraian  yang  telah  dipaparkan
03981|berkenaan  pembelaan  Pensihat  Hukum  Terdakwa  pada  point  keenam
03982|ini,ternyata  ditemukan  suatu  keadaan  bahwa  terdapat  syarat  formal  dan
03983|persyaratan teknis yang belum terpenuhi, yakni terkait lembar persetujuan yang
03984|tidak  tercantum  diketahui  oleh  Penasihat Hukum  Terdakwa, serta  kewajiban
03985|mencantumkan  kesehatan  dan  kondisi  Psikologis  dari  Terdakwa  untuk
03986|mengindikasikan  Terdakwa  tertekan  atau  tidak,  oleh  karena  itu  hasil
03987|Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf tersebut cacat dan dipandang
03988|tidak memilki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, sehingga dalam hal
03989|ini Majelis Hakim sependapat dengan pandangan penasihat Hukum Terdakwa;
03990|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembelaan Penasihat
03991|Hukum  Terdakwa  pada  point  ketujuh  perihal  Selama  pemeriksaan  perkara
03992|dengan Terdakwa baik jaksa maupun hakim yang menangani perkara ternyata
03993|tidak  menunjukkan  adanya  bukti  dan  dokumen  terpenuhinya  persyaratan
03994|sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf a UUTPKS tentang  dimilikinya
03995|integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak
03996|asasi manusia dan Korban, dan  dokumen yang  menunjukkan telah mengikuti
03997|pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  Atas
03998|hal tersebut Majelis memberikan  pertimbangannnya, bahwa dalam pasal  21
03999|TPKS memberikan redaksi ayat (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang
04000|menangani  perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  harus memenuhi
04001|persyaratan: a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara
04002|yang  berperspektif  hak  asasi  manusia  dan  Korban;  dan  b.  telah  mengikuti
04003|pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2)
04004|Dalam  hal  belum  terdapat  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  yang
04005|memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak
04006|Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim
04007|yang  berpengalaman  dalam  menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual
04008|berdasarkan  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  (3)
04009|Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ditetapkan dengan ketentuan
04010|sebagai berikut: a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
04011|atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk;  b.  penuntut  umum  oleh  Jaksa  Agung  atau
04012|pejabat lain yang ditunjuk; dan c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau
04013|pejabat lain yang ditunjuk. Dari norma yang digariskan tersebut terdapat suatu
04014|frasa kata “harus” kata harus itu sendiri memiliki makna yang sama sebagai kata
04015|“wajib”, maka dengan demikian hal tersebut harus dipenuhi secara mutlak;
04016|
04017|Menimbang, bahwa setiap peraturan wajib diselengarakan demi suatu
04018|tujuan  hukum  yang  berkeadilan,  berkepastian  dan  memberi  manfaat  luas
04019|kepada pencari keadilan maupun masyarakat, namun demikian tidak semua
04020|bangunan  norma  dapat  berjalan  dengan  baik  pada  penerapannya  dengan
04021|pengertian lain tidak seiramanya antara das sollen dan das sein , suatu hukum
04022|yang diterapkan secara kaku maka akan menimbulkan suatu keadilan yang
04023|kaku;
04024|Menimbang, bahwa menurut Alexander Mackenzie Stuart  seorang yuris
04025|(ahli hukum) asal Britania Raya dalam pandangannya  ada beberapa teori atau
04026|pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan
04027|dalam  suatu  perkara,  yaitu  sebagai  berikut:  a.  Teori  keseimbangan Yang
04028|dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat syarat yang
04029|ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau
04030|berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang
04031|berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan Terdakwa. b. Teori pendekatan
04032|seni  dan  intuisi Penjatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan  diskresi  atau
04033|kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim
04034|menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  pidana  yang  wajar  bagi  setiap  pelaku
04035|tindak  pidana,  hakim  akan  melihat  keadaan  pihak  Terdakwa  atau  penuntut
04036|umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam
04037|penjatuhan  putusan,  lebih  ditentukan  oleh  insting  atau  intuisi  dari  pada
04038|pengetahuan dari hakim, c. Teori pendekatan keilmuan Titik tolak dari teori ini
04039|adalah  pemikiran  bahwa  proses  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  secara
04040|sistematik  dan  penuh  kehati-hatian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan
04041|putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan
04042|hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam
04043|memutus suatu perkara, hakim tidak boleh sematamata atas dasar intuisi atau
04044|instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan
04045|juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
04046|diputuskannya,  d. Teori Pendekatan Pengalaman  Pengalaman dari seorang
04047|hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-
04048|perkara yang dihadapinya  sehari-hari, dengan pengalaman  yang  dimilikinya,
04049|seorang  hakim  dapat  mengetahui  bagaimana  dampak  dari  putusan  yang
04050|dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban
04051|maupun  masyarakat,  e.  Teori  Ratio  Decidendi Teori  ini  didasarkan  pada
04052|landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang
04053|berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan,  kemudian  mencari
04054|
04055|peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  pokok  perkara  yang
04056|disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan,  serta
04057|pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi  yang  jelas  untuk
04058|menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara
04059|dan f. Teori kebijaksanaan Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti dari
04060|beberapa tulisannnya, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan
04061|hakim  dalam  perkara  di  pengadilan  anak.  Aspek  ini  menekankan  bahwa
04062|pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk
04063|membimbing,  membina,  mendidik  dan  melindungi  anak,  agar  kelak  dapat
04064|menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya;
04065|Menimbang,  bahwa  dalam  penentuan  hukum  yang  dipandang  tidak
04066|berkeadilan maka Hakim dapat menerapkan “doktrin contra legem”, yakni dalam
04067|penemuan hukum oleh hakim ditujukan untuk menegakkan keadilan dengan
04068|menyimpangi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  karena
04069|pengaturan di dalamnya mencerminkan keadilan, landasan pikir dan penerapan
04070|asas contra legem  oleh hakim hanya dilakukan ketika peraturan perundang-
04071|undangan  tidak  memberikan  pengaturan  yang  berkeadilan  yaitu  tidak
04072|memberikan  perlindungan  kepentingan  masyarakat  secara  proporsional,
04073|sebagaimana amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang diberikan
04074|kepada hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan
04075|hukum dan keadilan, bentuk penerapan  asas contra legem  dalam penemuan
04076|hukum oleh hakim adalah putusan hakim yang secara substansial menyimpangi
04077|ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  hakim  mengkonstruksikan
04078|norma hukum berdasarkan keadilan sebagai asas hukum yang dituangkan di
04079|dalam putusannya;
04080|Menimbang, bahwa  selanjutnya  dalam  memberikan  analisa  terhadap
04081|kepentingan hukum dari pasal 21 Undang-Undang TPKS tidak semata-mata
04082|tertumpu pada kekakuan dalam mengimplementasikan, melainkan membangun
04083|keadilan  yang  dinamis,  jika  diterjemahkan  secara  kaku  bahwa  Penyidik,
04084|penuntut umum, dan hakim harus memiliki kualifikasi sebagai Aparat Penegak
04085|Hukum dengan ketentuan ketentuan dan syarat tercantum, sedangkan proses
04086|penanganan  suatu  kasus  TPKS  membutuhkan  keadilan  yang  prosporsianal
04087|pada setiap daerah yang tidak memungkinkan semua Penyidik, penuntut umum,
04088|dan hakim memiliki suatu kualifikasi akan suatu kompetensi, dan selanjutnya
04089|apakah kemudian keadaan yang demikian akhirnya dicampakkan akibat kurang
04090|adilnya  suatu  norma  ?,  maka  disinilah  hakim  wajib  menghadirkan  nilai-nilai
04091|keadilan,  jika  secara  proporsianal  bahwa  pasal  21  Undang-undang  TPKS
04092|
04093|seyogyanya memberikan keadilan dalam semua insan Penegak hukum, maka
04094|dalam hal ini ada Penegak Hukum yang dikorbankan dalam pemberian keadilan
04095|tersebut, pasal 21 Undang-undang TPKS hanya mewajibkan Penyidik, penuntut
04096|umum,  dan  hakim  untuk  memilki  kompetensi,  sedangkan  Advokat  sebagai
04097|Penegak Hukum (vide. Pasal 5 ayat (1) Undnag-Undang 18 Tahun 2003 tentang
04098|Advokat)  yang  diharapkan  juga  dapat  memberikan  kontribusi  membangun
04099|sendi-sendi hukum kebangsaan seolah-olah diabaikan kepentingannya untuk
04100|memiliki kompetensi tersebut, maka dengan demikian dengan dikaitkan pada
04101|teori keseimbangan, dan asas contra lagem, Majelis Hakim mengenyampingkan
04102|esensi-esensi kekakuan pasal 21 TPKS demi kepentingan keadilan Terdakwa
04103|atas  kepastian  hukum  atas  hal  yang  didakwakan  kepadanya,  keadilan  bagi
04104|korban yang tidak hanya menjadi korban bagi suatu peristiwa pidana, melainkan
04105|menjadi korban dari proses suatu capaian keadilan, serta tujuan hukum untuk
04106|mampu memberikan kesejahteraan, dan tentunya memberikan keadilan yang
04107|proporsianal kepada Advokat sebagai Penegak Hukum, dari uraian yang telah
04108|dipaparkan  diatas  pada  kesimpulannya  Majelis  tidak  sependapat  dengan
04109|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
04110|Menimbang, bahwa dalam kasus ini tentunya terdapat cara pandang
04111|yang berbeda, baik dari sisi Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum,
04112|maupun Terdakwa, yang tentunya akan membawa pada kesimpulan-kesimpulan
04113|yang berbeda, dalam persidangan kasus pidana, seorang ahli hukum Belanda
04114|bernama  Trapman,  memberi  predikat  untuk  hakim  sebagai  “Een  objectieve
04115|beoordeling van  een objectieve positie ” (sebuah penilaian objektif dari  sebuah
04116|posisi  objektif).  Sebagai  perbandingan,  untuk  jaksa  penuntut  umum,
04117|dikatakannya: “Een subjectieve beoordeling van een objectieve positie” (sebuah
04118|penilaian  subjektif  dari sebuah  posisi  objektif). Penasihat  hukum  Terdakwa
04119|(advokat) memiliki posisi yang disebutnya: “ Een objectieve beoordeling van een
04120|subjectieve  positie”  (sebuah  penilaian  objektif  dari sebuah  posisi  subjektif).
04121|Terakhir, tentu seorang Terdakwa yang memiliki: “ Een subjectieve beoordeling
04122|van  een  subjectieve  positie”  (sebuah  penilaian  subjektif  dari sebuah  posisi
04123|subjektif).dengan  Penjelasannya  kurang  lebih  sebagai  berikut.  Ketika  suatu
04124|perkara masuk dari proses penyidikan ke penuntutan, jaksa sebenarnya sudah
04125|menggunakan sudut pandang yang subjektif. Kendati demikian, jaksa adalah
04126|pejabat yang mewakili negara, sehingga dalam tugasnya ia adalah  penuntut
04127|yang mewakili negara dan publik keseluruhannya. Itulah sebabnya ia disebut
04128|penuntut umum. Posisi berdiri ( standpoint) jaksa penuntut umum ini dengan
04129|demikian harus objektif.   Jadi, apabila persidangan sudah sampai pada tahap
04130|
04131|pembacaan  sanksi  pidana  yang  diajukan,  jaksa  penuntut  umum  harus
04132|mengedepankan  penilaian  objektif ini.  Apakah  posisi  berdiri  yang  objektif  ini
04133|mempengaruhi penilaian? Pada akhirnya, ya! Sebabnya adalah karena jaksa
04134|sudah mengikuti seluruh proses pembuktian, sehingga ia sudah dapat menilai
04135|kembali apakah dakwaan awalnya pada saat pembacaan tuntutan masih sama
04136|dengan pasca-acara pembuktian. Jika penilaiannya berbeda sama sekali, ia
04137|seharusnya tidak segan-segan untuk meminta hakim membebaskan Terdakwa
04138|atau meminta hakim melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Di sinilah letak
04139|penilaian akhir jaksa yang semula “subjektif” tadi tetapi berdialektika dengan
04140|posisi  berdirinya  yang  objektif.  Hal  sebaliknya  terjadi  pada  advokat  atau
04141|Penasihat Hukum. Walaupun ada adigium bahwa advokat tidak boleh memilih-
04142|milih  perkara  yang  akan  dibelanya,  pada  kenyataannya  profesi  ini  memiliki
04143|kebebasan untuk menolak apabila ia tidak merasa nyaman dengan perkara
04144|yang  disodorkan  kepadanya.  Di  beberapa  lembaga  bantuan  hukum  yang
04145|dikelola perguruan tinggi, misalnya, mereka menolak untuk terlibat pembelaan
04146|kasus-kasus korupsi dan narkotika. Posisi berdiri ini mencerminkan objektivitas,
04147|dalam  arti  adanya  kebebasan  profesional.  Namun,  ketika  kasus  itu  sudah
04148|diterimanya  dalam  posisi  sebagai  kuasa  hukum  Terdakwa,  komitmen  untuk
04149|membela  kepentingan  Terdakwa  sudah  harus  dipikulnya  secara  profesional
04150|pula. Artinya, sudut pandang penilaiannya atas kasus itu sudah harus sama
04151|dengan Terdakwa. Dengan cara demikian, ia akan optimal membela hak-hak
04152|moral dan hak-hak hukum Terdakwa. Posisi objektif ini dapat saja dikedepankan
04153|lagi apabila dalam proses pembelaan itu, ia merasa visinya sebagai profesional
04154|tidak  lagi  sejalan  dengan  Terdakwa.  Dalam  hal  demikian,  ia  wajib  untuk
04155|mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Terdakwa. Melalui kesadaran posisi
04156|berdiri  ini,  jelas  tidak  perlu  terdengar  sindiran  yang  meragukan  keluhuran
04157|(officium nobile ) profesi advokat dengan menyatakan advokat itu senantiasa
04158|“maju tak gentar membela yang bayar”. Yang seharusnya adalah “maju tak
04159|gentar  membela  kehormatan  profesi”.  Untuk  posisi  berdiri  Terdakwa,  tentu
04160|sudah dapat diduga, bahwa kasus yang menimpa dirinya akan dijalaninya sejak
04161|awal sampai akhir dalam posisi yang subjektif. Sekalipun penilaian dan posisi
04162|berdiri Terdakwa selalu subjektif, ia memiliki posisi tawar yang paling rendah
04163|dalam peradilan  pidana. Penguatan  posisi  tawar  ini  disodorkan  oleh  hukum
04164|acara, antara lain dengan bantuan hukum melalui jasa profesi advokat. Selain
04165|itu, mekanisme pembuktian juga memperlihatkan penguatan posisi tawar tadi.
04166|Misalnya, dalam proses penyodoran alat-alat bukti selama persidangan, giliran
04167|terakhir harus jatuh pada Terdakwa. Itulah sebabnya pembacaan pembelaan
04168|
04169|Terdakwa (pledooi) harus dijadwalkan lebih belakangan daripada pembacaan
04170|tuntutan  pemidanaan  (vide  pasal  182  ayat  (1)  huruf  b.   Filosofi  ini  tetap
04171|dipegang  di  pengadilan  manapun  karena  secara  psikologis,  giliran  lebih
04172|belakangan  akan  memberi  keuntungan  psikologis  di  hadapan  penilai  yang
04173|menentukan keseluruhan proses peradilan itu. Siapa yang dimaksud dengan
04174|penilai yang paling menentukan dalam peradilan? Dia adalah figur hakim. Hakim
04175|memiliki penilaian yang objektif, berangkat dari posisi berdiri yang objektif pula.
04176|Oleh  sebab  itu,  asas  yang  menyatakan  adanya  praduga  tidak  bersalah
04177|(presumption of innocence) paling tepat dialamatkan ke figur ini, kendati secara
04178|hukum  memang  semua  komponen  yang  terlibat di  dalam  proses  peradilan,
04179|bahkan termasuk masyarakat awam yang ada di luar persidangan pun, wajib
04180|menghormati asas ini. Logikanya sederhana: tidak akan ada keadilan jika kita
04181|“menghukum” orang lain sebelum ia melewati semua  due process of law  yang
04182|layak  dijalaninya.  Dengan  filosofi  “ Een  objectieve  beoordeling  van  een
04183|objectieve  positie” itu  pula  akhirnya  kita  dapat  menerima  jika  dalam  hal  ini
04184|Majelis  Hakim  memiliki  kemerdekaan  (independensi)  dalam  mengambil
04185|keputusannya;
04186|Menimbang, bahwa ada yang menjadi landasan Majelis dalam mengajak
04187|para  pihak  untuk  merenungkan  setiap  posisi  dalam  suatu  proses  peradilan
04188|pidana,  karena  tentunya  setiap  cara  pandang  akan  memberikan  gambaran
04189|kesimpulan  atau  suatu  kongklusi  yang  berbeda-beda,  begitupula  dalam  hal
04190|keterangan  ahli  dalam  persidangan  ini  Majelis  tidak  banyak  menerapkan
04191|keterangan  ahli  dalam  pembuktian  kasus  ini,  tanpa  mengenyampingkan
04192|keilmuan dari Para Ahli yang dihadirkan, namun lebih kepada terlalu tingginya
04193|untuk menyandingkan keilmuan Para Ahli hanya untuk sekedar menterjemahkan
04194|pada kasus yang ada saat ini;
04195|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta
04196|kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
04197|dan Pidana Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan
04198|ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan
04199|pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  Terdakwa  tidak  membayar
04200|denda  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk
04201|menutupi  denda  tersebut  dan  dalam  hal  Terdakwa  tidak  mempunyai  harta
04202|benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana
04203|kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana
04204|(sentencing atau  straftoemeting),  yang  kira-kira  sepadan  dijatuhkan  kepada
04205|Terdakwa  yang  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  apakah
04206|
04207|permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang
04208|terlalu berat  dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan
04209|tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya
04210|selain  dari  aspek  yuridis  yang  telah  dikemukakan  diatas,  yaitu  aspek
04211|kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek  edukatif;
04212|Menimbang,  bahwa  berdasakan  aspek  kejiwaan/psikologis  Terdakwa
04213|dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan
04214|kejiwaan,  seperti  tanda-tanda  sosiopatik,  gejala  schizophrenic,  atau  depresi
04215|mental;
04216|Menimbang, bahwa dari aspek kriminolagi, menurut Sutherland, bahwa
04217|kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik,
04218|(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur
04219|oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah
04220|laku  jahat  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  merupakan  tingkah  laku  karena
04221|pengaruh individualisme atau suatu keadaan pribadi yang menginginkan adanya
04222|tindak  pidana  tersebut,  sehingga  mendorong  Terdakwa  melakukan  tindakan
04223|pidana;
04224|Menimbang,  bahwa  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang
04225|ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
04226|seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya  adalah sebagai bagian
04227|perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum positif , maupun kaedah
04228|agama, maka untuk itu Perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib
04229|dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana,  maka  berdasarkan  teori
04230|pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan
04231|pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif
04232|(tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak
04233|ganda,  dimana  pemidanaan  mengandung  karakter  pembalasan  sejauh
04234|pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang
04235|salah. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso,
04236|1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :
04237|1. Tujuan  terpenting  pidana  adalah  memberantas  kejahatan  sebagai  suatu
04238|gejala masyarakat;
04239|2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan
04240|hasil studi antropologi dan sosiologis;
04241|3. Pidana  ialah  suatu  dari  yang  paling  efektif  yang  dapat  digunakan