03299|keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang
03300|aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar
03301|diketahui  perhiasan  yang  mereka  sembunyikan.  Bertobatlah  kamu  semua
03302|kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung;
03303|Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ajaran Islam disebutkan pula dari
03304|Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
03305|"Setiap (anggota tubuh) anak Adam memiliki peluang untuk melakukan zina,
03306|mata  mempunyai  peluang  untuk  zina,  dan  zinanya  yaitu:  melihat  atau
03307|memandang.  Kedua  tangan  berpeluang  melakukan  zina,  dan  zinanya  yaitu
03308|menyentuh. Dan, kedua kaki berpeluang melakukan zina, dan zinanya yaitu
03309|melangkah. Mulut berpeluang melakukan zina, dan zinanya yaitu ciuman. Hati
03310|berkeinginan kuat atau berangan-angan dan kemaluan membenarkan hal itu
03311|atau mendustakannya". (HR Baihaqi), dalam kesimpulannya , sejumlah hadits di
03312|atas melarang persentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahram
03313|dalam Islam. Pelarangan ditetapkan karena bersentuhan kulit bisa menimbulkan
03314|syahwat antara keduanya. Kekhawatiran munculnya fitnah juga menjadi salah
03315|satu faktornya;
03316|
03317|Menimbang,  bahwa  dari  beberapa  uraian  tersebut,  maka  seorang
03318|wanita Muslimah sangat menjaga agar tidak sembarang bersentuhan dengan
03319|laki-laki lain yang tidak memilki hubungan perkawinan, karena apabila itu terjadi
03320|dapat  dimaknai  seorang  wanita  yang  tersebutuh  oleh  laki-laki  yang  bukan
03321|suaminya,  maka  dia  telah  dipermalukan  atau  direndahkan  harkat  dan
03322|martabatnya dihadapan Tuhan dan dipandang tidak mampu menjaga harkat dan
03323|martababat dirinya dihadapan sesama manusia terkhusus pada suaminya;
03324|Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas tersebut, maka
03325|dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang bahu kanan
03326|dan kiri dari korban tanpa seizin korban memilki makna telah  merendahkan
03327|harkat dan martabat korban berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya;
03328|Menimbang, bahwa selanjutnya unsur “dengan maksud”, unsur dengan
03329|maksud dapat dipersamakan dengan “unsur dengan sengaja” dapat dijabarkan
03330|sebagai berikut,  bahwa menurut  Memorie van Toelchting  (MvT) bahwa yang
03331|dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah  adanya “ willen en witens”
03332|dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki ( willen) melakukan perbuatan
03333|tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan tersebut;
03334|Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan
03335|(opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:
03336|1. Teori kehendak  (wills theorie)  penganut ajaran ini adalah von Hippel dan
03337|Simon,  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  kesengajaan  itu  adalah
03338|merupakan  kehendak  (de  wil),  ditunjukkan  pada  perwujudan  dari  suatu
03339|tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
03340|2. Teori bayangan atau pengetahuan  (voorstellings theorie)  dari Frank atau
03341|van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan
03342|tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan
03343|akan  terjadi  oleh  pembuat,  setidaknya  masalah  tersebut  akan  dapat
03344|dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
03345|(E.  Y.  Kanter,  S.  R.  Sianturi,  Asas  Asas  Hukum  pidana  di  Indonesia  dan
03346|Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168;
03347|Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan
03348|menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:
03349|1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk): Terjadinya suatu tindakan atau
03350|akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum
03351|pidana  adalah  betul-betul  sebagai  perwujudannya  dari  maksud  atau
03352|tujuan  dan  pengetahuan  pelaku,  maksud  adalah  sesuatu  yang
03353|terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
03354|
03355|2. Kesengajaan  dengan  kesadaran  pasti  atau  keharusan  (opzet  bij
03356|zekerheids  of  nood  zaklijkheids  bewustzijn);  yang  menjadi  sandaran
03357|adalah  seberapa  jauh  pengetahuan  atau  kesadaran  pelaku  tentang
03358|tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu
03359|delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus
03360|terjadi;
03361|3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis); sejauh
03362|mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat
03363|terlarang  (beserta  tindakan  dan  akibat  lainnya)  yang  mungkin  akan
03364|terjadi,  termasuk  pula  kesadaran  pelaku  mengenai  kemungkinan
03365|terjadinya  suatu  tindakan  dan  akibat  setelah  melalui  syarat-syarat
03366|tertentu;
03367|(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);
03368|Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas,
03369|saatnya Majelis Hakim untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang
03370|terungkap  didalam  persidangan bahwa  Terdakwa  mengetahui  jika  seorang
03371|muslimah atau wanita muslim tidak semua dapat diajak berjabat tangan, tidak
03372|semua wanita dapat disentuh bagian tubuhnya karena melekat suatu ajaran
03373|agama  yang  dipertahankan  wanita  muslim  tersebut,  Terdakwa  mengetahui
03374|korban  adalah  wanita  muslim,  namun  ia  tetap  menyentuhkan  bagian  tubuh
03375|Terdakwa kepada korban yakni memegang bahu korban pada bagian bahu dan
03376|kanan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, Jikapun pada saat yang
03377|bersamaan dan Terdakwa hendak keluar dari ruangan untuk mendahului korban
03378|dalam hal ini Terdakwa tidak juga harus memegang bahu kanan da kiri dari
03379|korban,  sebagai  contoh  cukup  dengan  berkata  “saya  mau  keluar  duluan”,
03380|“permisi saya duluan, “ maaf saya duluan keluar” dan sebagainya, maka hal
03381|tersebut seyogyanya dapat dilakukan, namun tidak dilakukan, maka disinilah
03382|maksud  itu  terjadi  sebagai  suatu  kesengajaan,  maka  dalam  diri  Terdakwa
03383|terdapat  bahwa  Terdakwa menghendaki  ( willen) melakukan  perbuatan
03384|memegang bahu kanan dan kiri korban  dan juga  Terdakwa mengerti  (wetens)
03385|bahwa  menyentuh bagian  tubuh  dari wanita muslim  merupakan  bagian dari
03386|mengganggu keimanan seseorang wanita muslim termasuk korban;
03387|Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan degradasi kesengajaan maka
03388|dalam hal ini terdapat  kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan
03389|(opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn) pada diri Terdakwa, sejauh
03390|ini  perbuatannya  tersebut  tidak  dibenarkan  didasarkan pengetahuan  atau
03391|kesadaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat yang dalam memegang tubuh
03392|
03393|wanita tanpa izin terlebih memegang bagian tubuh wanita muslim . Dalam hal ini
03394|akibat-akibat lainnya disadari akan terjadi sebagai suatu yang tidak dibenarkan;
03395|Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhir, dengan demikian dari apa
03396|yang telah diuraikan sebagai bentuk pertimbangan Majelis berpendapat bahwa
03397|unsur dengan maksud  merendahkan harkat dan martabat korban berdasarkan
03398|seksualitas dan kesusilaannya telah terpenuhi;
03399|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  semua unsur  dari  Pasal  6  huruf  a
03400|Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
03401|Seksual t elah terpenuhi,  maka  Terdakwa haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
03402|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  sebagaimana  didakwakan  dalam
03403|dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
03404|Menimbang,  bahwa  untuk  mencapai  suatu  obyektifitas  dan
03405|keseimbangan  dalam  mengadili  perkara  pidana  maka  perlu  kiranya  Majelis
03406|mempertimbangkan pembelaan  (pledoi) dari  Terdakwa dan  Penasihat Hukum
03407|Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah :
03408|Pembelaan Terdakwa :
03409|Terdakwa  menyatakan  benar-benar  tidak  melakukan  perbuatan  yang
03410|didakwakan  dan  saya  benar-benar  tidak  ada  keinginan  atau  maksud
03411|merendahkan martabat orang lain dengan perbuatan yang saya lakukan;
03412|Menimbang, bahwa  terkait pembelaan  yang  diajukan  oleh  Terdakwa,
03413|karena menyangkut hal-hal perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa,
03414|maka  atas  hal  tersebut  menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim  telah
03415|dipertimbangkan  pada  pembuktian  unsur-unsur  dakwaan,  maka  atas  hal
03416|tersebut Majelis Hakim tidak akan pertimbangkan lebih lanjut;
03417|Pembelaan Peasihat Hukum Terdakwa;
03418|1. Selain itu, tuntutan jaksa dalam surat tuntutannya di lembar ke-21 pada poin
03419|1. Unsur “setiap orang” telah dengan tegas menyatakan bahwa “Terdakwa
03420|yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah
03421|dibacakan dalam surat dakwaan”. Dalam surat dakwaannya tertanggal 2 Mei
03422|2024 telah jelas bahwa yang menjadi Terdakwa dalam surtat dakwaan jaksa
03423|penuntut  adalah  Terdakwa  yang  beragama  Kristen  dengan  identitas
03424|sebagaimana  tersebut  dalam  surat  dakwaan,  akan  tetapi  tuntutan  jaksa
03425|penuntut dalam surat tuntutannya ternyata yang menjadi Terdakwa adalah
03426|Terdakwa beragama Islam.
03427|2. Bahwa dalam sidang pengadilan, ahli yang bernama Desti Fatmasari, SPsi,
03428|MPsi,  Psikolog  (psikolog  yang  melakukan  pemeriksaan  psikologi  di  UPT
03429|Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  GuSaksi  VIdul)  telah
03430|
03431|menerangkan dibawah sumpah bahwa “untuk menentukan kondisi sikologis
03432|sesesorang secara klinis akibat perbuatan pidana bukan ranah ahli”, yang
03433|artinya  adalah  bahwa  ahli  ini  tidak  dapat  menentukan  subyek  yang
03434|diperiksanya mengalami gejala psikologis akibat tindak pidana melainkan
03435|hanya gejala psikologis berdasarkan faktor faktor yang bersifat umum dan
03436|yang terjadi dalam satu minggu setelah kejadian
03437|3. Oleh  karena  terhadap  barang  bukti  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan
03438|syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan syarat
03439|materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE
03440|dan Pasal 1 angka 7  Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009  barang
03441|bukti tersebut di atas bukan merupakan alat bukti yang sah.
03442|4. Adanya perbedaan keterangan  dari  Terdakwa  yang  menerangkan  bahwa
03443|“ketika  saya  sudah  disamping  meja  inge  berdiri  didepan  saya  dan  inge
03444|sudah didepan pintu kemudian karena inge posisi duluan menghalangi saya
03445|kemudian  saya  pegang  bahunya  dari  belakang,  saya  pegang  bahunya
03446|dengan kedua tangan, maksud saya megang bahunya karena saya juga
03447|mau  keluar  dari  ruangan  itu”  dengan  keterangan  Saksi  korban  yang
03448|menerangkan “saat saksi mau keluar ruang IGD tiba-tiba Terdakwa memeluk
03449|saksi dari belakang” dan keterangan Saksi korban yang menerangkan “saksi
03450|tidak  menjerit/berteriak”  “tidak  mengalami  luka  memar  atau  lecet  pada
03451|bagian  tubuh  saksi  Inge”  harus  dibuktikan  kebenaran  faktanya  sesuai
03452|ketentuan,  yakni  apakah  benar  Terdakwa  memeluk  Saksi  korban  dari
03453|belakang ataukah apakah hanya memegang bahu secara spontan karena
03454|terhalang Inge Yasmin di pintu yang sama?
03455|5. Bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Klinis  UPT  Perlindungan
03456|Perempuan  dan  Anak  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul  Nomor
03457|463/221/XII/2023  tanggal  08  November  2023  DAN  hasil  pemeriksaan
03458|psikologi yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana tertuang
03459|dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa tanggal 29 Januari
03460|2023 Nomor 01/07/L/I/2024 adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti
03461|yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Analisa Bukti di atas.
03462|Satu  dan  lain  hal  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Klinis  UPT PPA
03463|GuSaksi  VIdul  dan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa
03464|ternyata bukan disebabkan karena kejadian/peristiwa dipeluk dari belakang
03465|sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut, akan tetapi karena memang
03466|kondisi adanya gangguan kesehatan psikis yang sedang dialami saksi Saksi
03467|korban sebelum kejadian.
03468|
03469|6. Bahwa  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  bagian  Analisa  Bukti  bahwa
03470|pemeriksaan  tes  lie  detector  dengan  poligraf  telah  melanggar  ketentuan
03471|pasal 13 Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009. Dan mendasarkan
03472|pada fakta hukum tersebut di atas serta mengingat adanya teori pembuktian
03473|bewijsvoering, maka menurut hukum, alat bukti berupa Hasil Pemeriksaan
03474|Laboratoris  Kriminalistik  Poligraf  Bidang  Laboratorium  Forensik  Polda
03475|Jawatengah No. Lab: 99/FDF/2024 tanggal 23 Januari 2024 merupakan alat
03476|bukti  yang  diperoleh  secara  tidak  sah,  sehingga  oleh  karenanya  tidak
03477|mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.
03478|7. Selama pemeriksaan perkara dengan Terdakwa baik jaksa maupun hakim
03479|yang  menangani  perkara  ternyata  tidak  menunjukkan  adanya  bukti  dan
03480|dokumen terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat
03481|(1) huruf a UUTPKS tentang  dimilikinya integritas dan kompetensi tentang
03482|Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban, dan
03483|dokumen yang  menunjukkan telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan
03484|perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
03485|Menimbang,  bahwa  atas  point-point  pembelaan  yang  diajukan  oleh
03486|Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan satu persatu pada
03487|tiap pointnya sebagai berikut:
03488|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  pembelaan  point  kesatu  dalam
03489|pembelaan Penasihat hukum yang pada intinya terdapat perbedaan identitas
03490|pada dakwaan Penuntut Umum dan identitas pada Tuntutan pidana Penuntut
03491|Umum  khususnya  terkait  dengan  agama  dari  Terdakwa,  yang  mana  dalam
03492|dakwaan  tertulis  beragama  Kristen,  sedangkan  dalam  tuntutan  identitas
03493|Terdakwa  tertulis  beragama  islam,  sehingga  kemudian  bahwa  orang  yang
03494|dihadapkan dalam persidangan ini menjadi tidak jelas dan apakah kemudian
03495|dakwaan menjadi batal demi hukum;
03496|Menimbang,  bahwa  didalam  pemeriksaan  perkara  pidana  peran  dari
03497|surat dakwaan sangatlah penting, dan sifatnya menentukan, surat dakwaan itu
03498|sendiri  memiliki  arti  penting  terhadap  pihak-pihak  yang  berperkara  di
03499|persidangan perkara pidana, bagi Penuntut Umum surat dakwaan adalah modal
03500|awal didalam merumuskan perbuatan seseorang yang didakwa atas perbuatan
03501|pidananya  (straftbaarfeit),  yang  selanjutnya  atas  dakwaan  tersebut
03502|dipergunakan  untuk  memformulasikan  suatu  surat  tuntutan  (requisitor).
03503|Selanjutnya untuk Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sendiri sebagai dasar
03504|untuk  mengajukan  keberatan  bahwa  apakah  benar  perbuatannya  adalah
03505|perbuatan  pidana  (straftbaarfeit) dengan  rangkaian  perbuatannya ,  yang
03506|
03507|dituangkan didalam surat dakwaan itu sendiri, dan selanjutnya menjadi dasar
03508|pembelaan  bagi  Terdakwa  atas  dakwaan  tersebut.  Kemudian  untuk  Majelis
03509|Hakim  yang  mengadili  perkara  pidana,  seberapa  pentingnya  arti  dari  surat
03510|dakwaan, untuk itu mari kita kembali kepada landasan normatifnya, didalam
03511|pasal 182 ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, yang secara teks otoritatif menyebutkan
03512|sebagai berikut ;
03513|(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil
03514|keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa,
03515|saksi,  penasihat  hukum,  penuntut  umum  dan  hadirin  meninggalkan
03516|ruangan sidang.;
03517|(4)   Musyawarah  tersebut  pada  ayat  (3)  harus  didasarkan  atas  surat
03518|dakwaan dan  segala  sesuatu  yang  terbukti  dalam  pemeriksaan di
03519|sidang.;
03520|Menimbang, bahwa atas redaksional pasal 182 ayat (3) dan Ayat (4)
03521|KUHAP, dapat dikaji peran surat dakwaan bagi Majelis Hakim yang  mengadili
03522|perkara  pidana  adalah  sebagai  dasar  musyawarah  dan  selanjutnya
03523|musyawarah  tersebut  akan  diformulasikan  menjadi  suatu  putusan  pidana
03524|apakah  putusan  itu  terbukti  (verordeling),  Bebas  (vriijprak),  ataupun  lepas
03525|(onslag van alle rechtvervolging);
03526|Menimbang,  bahwa  Pengadilan  sebagai  pemegang  kekuasaan
03527|kehakiman  yang  menjalankan  fungsinya  dalam  pemberian  rasa  keadilan
03528|sebagai  suatu  nilai  (value) kepada  siapapun  yang  merasa  keadilannya
03529|terabaikan;
03530|Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  putusannya  mempertimbangkan
03531|segala  aspek  keadilan,  yang  meliputi  1.  keadilan  yang  berdasarkan  hukum
03532|(legal justice)  yang terdiri atas keadilan prosedural (penerapan KUHAP pada
03533|mestinya  /Due  Proses  of  Law)  dan  keadilan  substantif  (penerapan  hukum
03534|pidana  materiil  berdasarkan  kaedah-kaedah  hukum  yang  tepat),  2. keadilan
03535|yang  berdasarkan  kehidupan  sosial  (social  Justice),  serta  3.  keadilan  yang
03536|berlandaskan moral (morality Justice);
03537|Menimbang, bahwa didalam memberikan keadilan yang berdasarkan
03538|hukum  (legal justice),  tentunya keadilan prosedural (penerapan KUHAP pada
03539|mestinya /Due Proses of Law ) haruslah menjadi pintu utama dalam pemberian
03540|keadilan sebelum mengacu pada keadilan substantif yaitu penerapan hukum
03541|pidana materiil berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang tepat;
03542|Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa yang
03543|didasarkan pada identitas di surat dakwaan, Terdakwa membenarkan identitas
03544|
03545|tersebut dan dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya keberatan
03546|yang  diajukan  oleh  Terdakwa  ataupun  Penasihat  Hukum  Terdakwa  atas
03547|kesalahan  materiil  maupun  formil  dari  surat  dakwaan  itu  sendiri,  dan  tanpa
03548|adanya keberatanpun Majelis wajib menilai syarat formil dan materiil dari surat
03549|dakwaan Penuntut Umum, dan dari hasil penilaian yuridis yang dilakukan tidak
03550|ditemukan suatu keadaan hukum yang dapat membatalkan dari surat dakwaan
03551|Penuntut Umum,  sehingga  selanjutnya  Terdakwa  dapat diadili  dengan  surat
03552|dakwaan  yang  menurut  penilain  Majelis  Hakim  tidak  terdapat  cacat  secara
03553|formal maupun materiil, kemudian apabila dalam surat tuntutan Penuntut Umum
03554|terdapat  perbedaan  identitas  Terdakwa,  apakah  kemudian  berdampak  pada
03555|dakwan  batal  demi  hukum,  atau  ternyata  orang  yang  didudukkan  sebagai
03556|Terdakwa tidak berhak dituntut pidana? Dalam hal ini ada tertib acara yang
03557|harus dipedomi, bahwa kesalahan identitas dalam tuntutan pidana tidak pernah
03558|norma memberikan batasan bahwa akan berakibat pada batalnya suatu surat
03559|dakwaan ataupun kesalahan orang yang didudukan sebagai Terdakwa, kejadian
03560|ini tidaklah lain sebagai suatu kesalahan pengetikan (clerical error) yang masih
03561|dapat ditoleransi, sungguh suatu hal yang tidak bijaksana apabila kesalahan
03562|pengetikan yang masih dapat ditoleransi dalam tuntutan pidana akan berdapak
03563|pada gugurnya proses hukum yang telah berjalan begitu berliku, sehingga dari
03564|pertimbangan yang telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat
03565|dengan pembelaan point kesatu dari Penasihat Hukum Terdakwa;
03566|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point