02688|Menimbang bahwa terminologi kata “Setiap orang” di dalam Undang-Undang 
02689|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang 
02690|(selanjutnya disebut dengan UU TPPO) telah didefinisikan secara khusus dan 
02691|terbatas, yakni dalam Pasal 1 angka 4 yang mendefinisikan kata “setiap orang” 
02692|sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana 
02693|perdagangan orang. Unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu 
02694|pertama mengenai kesesuaian subjek hukum yang didakwa yakni apakah Terdakwa 
02695|merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut 
02696|Umum dan kedua mengenai apakah subjek hukum tersebut terbukti melakukan suatu 
02697|perbuatan tindak pidana perdagangan orang dan dapat mempertanggungjawabkan-
02698|nya berdasarkan fakta -fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan 
02699|mengenai diri Terdakwa;  
02700|Disclaimer
02701|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02702|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02703|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02704|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
02705|
02706|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02707|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02708|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02709|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02710|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02711|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02712|putusan.mahkamahagung.go.id
02713|Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
02714| 
02715|Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa 
02716|orang-orang bernama Terdakwa I RESTYA AFANI alias SUSAN binti RAHMAT 
02717|SANTOSO dan Terdakwa II MUHAMMAD SOIM BUDI SANTOSO alias SOIM bin 
02718|WARSONO MUKTI dengan identitas yang telah dibacakan secara lengkap di depan 
02719|persidangan, yang mana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan telah dibenarkan 
02720|oleh para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh 
02721|fakta bahwa Terdakwa I RESTYA AFANI alias SUSAN binti RAHMAT SANTOSO 
02722|dan Terdakwa II MUHAMMAD SOIM BUDI SANTOSO alias SOIM bin WARSONO 
02723|MUKTI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah 
02724|orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat 
02725|Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in 
02726|persona dalam perkara ini; 
02727|Menimbang bahwa mengenai apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan 
02728|suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum 
02729|dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh 
02730|unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya dipertimbangkan, oleh karena 
02731|itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah 
02732|pembuktian terhadap unsur materiilnya; 
02733| 
02734|Ad.2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
02735|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
02736|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
02737|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
02738|utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 
02739|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk 
02740|tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik 
02741|Indonesia; 
02742|Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat 
02743|kumulatif yang kesemuanya harus dapat dibuktikan terpenuhi oleh pelaku tindak 
02744|pidana perdagangan orang, yakni: 
02745|1) Perbuatan pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang, yang terdiri dari sub 
02746|unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
02747|pemindahan, atau penerimaan seseorang”; 
02748|2) Modus pelaku, yang terdiri dari sub unsur “dengan ancaman kekerasan, 
02749|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
02750|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
02751|Disclaimer
02752|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02753|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02754|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02755|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
02756|
02757|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02758|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02759|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02760|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02761|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02762|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02763|putusan.mahkamahagung.go.id
02764|Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
02765| 
02766|bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 
02767|memegang kendali atas orang lain”; dan 
02768|3) Tujuan pelaku yakni “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah 
02769|negara Republik Indonesia”. 
02770|Masing-masing bagian dari unsur ini akan Majelis Hakim pertimbangkan secara 
02771|terpisah dengan memperhatikan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutannya 
02772|dan Penasihat Hukum dalam pembelaannya; 
02773|Menimbang bahwa sub unsur bentuk -bentuk perbuatan TPPO dan modus 
02774|pelaksanaan TPPO tersebut dipisahkan dengan kata “atau” yang bermakna bahwa 
02775|sub unsur ini bersifat alternatif, yang mana berarti tidak harus keseluruhan sub unsur 
02776|tersebut terbukti dalam perbuatan Terdakwa, melainkan terbuktinya salah satu dari 
02777|alternatif tersebut membuat sub unsur tersebut terbukti dalam perbuatan Terdakwa; 
02778|Menimbang bahwa Majelis Hakim mendefinisikan bentuk-bentuk perbuatan 
02779|TPPO dalam Pasal ini dengan objek seseorang atau korban dari TPPO sebagai 
02780|berikut: 
02781|1) “Perekrutan” berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU TPPO adalah tindakan yang 
02782|meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang 
02783|dari keluarga atau komunitasnya. Perbuatan perekrutan dilakukan oleh pelaku 
02784|TPPO untuk mengajak, mengumpulkan atau menarik seseorang untuk dapat 
02785|dieksploitasi sebagai korban TPPO; 
02786|2) “Pengangkutan” merujuk pada definisi kata “angkutan” yang bermakna sama 
02787|dengan pengangkutan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
02788|Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 3, yakni angkutan adalah 
02789|perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan 
02790|menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Sedangkan menurut 
02791|Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengangkutan” diartikan sebagai “usaha 
02792|membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat 
02793|ke tempat lain”. Pengangkutan ini meliputi memindahkan seseorang atau orang-
02794|orang dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka pelaksanaan eksploitasi 
02795|terhadap orang-orang tersebut sebagai korban TPPO; 
02796|3) “Penampungan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
02797|proses, cara, atau perbuatan menadah, menerima dan mengumpulkan barang-
02798|barang hasil dari suatu daerah atau orang -orang, anak putus sekolah, 
02799|pengungsi, dan sebagainya di suatu tempat tertentu. Perbuatan penampungan 
02800|ini dilakukan dalam bentuk menampung orang-orang yang akan diangkut ke 
02801|tempat lain atau orang-orang yang menjadi korban TPPO pada suatu tempat 
02802|tertentu untuk dieksploitasi; 
02803|Disclaimer
02804|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02805|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02806|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02807|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
02808|
02809|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02810|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02811|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02812|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02813|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02814|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02815|putusan.mahkamahagung.go.id
02816|Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
02817| 
02818|4) “Pengiriman” berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU TPPO adalah tindakan 
02819|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, 
02820|sedangkan menurut KBBI, pengiriman diartikan sebagai proses, cara, atau 
02821|perbuatan menyampaikan sesuatu atau seseorang dengan perantara ke 
02822|berbagai alamat tujuan dan sebagainya. Bentuk pengiriman ini dapat dalam 
02823|bentuk mengumpulkan seseorang atau orang-orang yang menjadi korban TPPO 
02824|pada suatu tempat untuk dikirimkan atau dilabuhkan ke tempat lain yang 
02825|menjadi tempat para korban diekspolitasi melalui suatu perantara pengiriman 
02826|atau pengangkutan; 
02827|5) “Pemindahan” menurut KBBI diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan 
02828|memindahkan atau menempatkan sesuatu atau seseorang ke tempat lain atau 
02829|membawa, menyuruh, atau menggerakkan sesuatu atau seseorang berpindah 
02830|ke tempat lain. Pemindahan ini merupakan bentuk perbuatan yang lebih luas 
02831|dalam memindahkan orang -orang yang menjadi korban TPPO baik 
02832|menggunakan pengangkutan ataupun tidak menggunakan angkutan ke tempat 
02833|akan dieksploitasinya korban TPPO tersebut; 
02834|6) “Penerimaan” menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan menerima, 
02835|menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu atau 
02836|seseorang yang diberikan atau dikirimkan. Dalam perbuatan ini, pelaku TPPO 
02837|bertindak pasif menerima korban TPPO yang tiba padanya melalui pemindahan, 
02838|pengangkutan atau pengiriman untuk selanjutnya diekploitasi atau dipindahkan 
02839|untuk diekploitasi oleh penerima atau pihak lain, misalnya sebagai agen 
02840|penerima imigran gelap yang akan dipekerjakan secara illegal di rumah-rumah 
02841|sebagai pembantu, dsb; 
02842|Menimbang bahwa “seseorang” dalam sub unsur ini, dalam kata lain korban 
02843|TPPO, berdasarkan Pasal 1 angka 3 diartikan sebagai seseorang yang mengalami 
02844|penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan 
02845|tindak pidana perdagangan orang; 
02846|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendefinisikan bentuk-bentuk 
02847|modus atau metode pelaku TPPO dalam melakukan perbuatan TPPO dalam pasal ini 
02848|sebagai berikut: 
02849|1) “Ancaman kekerasan” berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU TPPO adalah setiap 
02850|perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau 
02851|Gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang 
02852|menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Dalam 
02853|modus ini, pelaku TPPO menggunakan ancaman kekerasan untuk 
02854|menimbulkan rasa takut atau keterbatasan kebebasan korban TPPO sehingga 
02855|Disclaimer
02856|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02857|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02858|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02859|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
02860|
02861|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02862|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02863|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02864|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02865|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02866|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02867|putusan.mahkamahagung.go.id
02868|Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
02869| 
02870|pelaku TPPO dapat merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, 
02871|menampung atau menerima korban TPPO, misal dengan menakuti korban 
02872|TPPO bahwa apabila tidak melakukan tindakan yang diperintahkan pelaku 
02873|(eksploitasi) maka korban TPPO akan dipukuli atau keluarga korban TPPO akan 
02874|dicelakakan, dsb; 
02875|2) “Kekerasan” menurut Pasal 1 angka 11 adalah setiap perbuatan secara 
02876|melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan 
02877|psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan 
02878|terampasnya kemerdekaan seseorang. Penggunaan kekerasan ini 
02879|dimaksudkan agar korban TPPO yang akan dieksploitasi tidak melawan 
02880|kehendak atau menuruti perintah dari pelaku TPPO sehingga pelaku TPPO 
02881|dapat merekrut, mengangkut, memindahkan, mengirimkan, menerima, dan 
02882|menampung korban TPPO tersebut, misal pelaku TPPO memukuli anak-anak 
02883|yang akan dijual keluar negeri agar mengikuti kehendaknya, dsb; 
02884|3) “Penculikan” menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan menculik, 
02885|mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu (baik untuk dibunuh 
02886|atau dijadikan sandera. Metode ini dilakukan oleh pelaku TPPO untuk dapat 
02887|mengambil kebebasan dari korban TPPO dengan tanpa persetujuan dari orang 
02888|yang berwenang atas korban TPPO (orang tua, wali, dsb) untuk kemudian 
02889|dikirimkan, diangkut, dan dipindahkan sehingga pelaku TPPO dapat 
02890|mengeksploitasi korban TPPO tersebut;  
02891|4) “Penyekapan” diartikan oleh KBBI sebagai menaruh di tempat yang tertutup, 
02892|mengurung, menutup, atau memingit dalam kamar dan sebagainya. Dalam 
02893|modus ini, pelaku TPPO menempatkan korban TPPO dalam suatu tempat yang 
02894|tertutup, atau kamar yang tidak dapat dijangkau oleh orang lain termasuk orang 
02895|tua, wali, atau penegak hukum, sehingga pelaku TPPO dapat menjalankan 
02896|perbuatan eksploitasi terhadap korban TPPO tersebut; 
02897|5) “Pemalsuan” diartikan dalam KBBI sebagai proses, cara, atau perbuatan 
02898|memalsukan dengan meniru bentuk aslinya, isi surat atau tulisan, bentuk tanda 
02899|tangan yang serupa dengan aslinya. Pemalsuan dalam delik TPPO ini termasuk 
02900|dalam bentuk memalsukan identitas pelaku TPPO untuk membuat pelaku TPPO 
02901|mendapatkan kepercayaan atau penguasaan atas diri korban TPPO, misal 
02902|memalsukan identitas sebagai penyalur tenaga kerja luar negeri yang 
02903|bersertifikat, namun ternyata tidak, atau dapat pula dalam bentuk memalsukan 
02904|identitas korban TPPO sehingga pelaku TPPO dapat memindahkan, mengirim, 
02905|atau mengangkut korban TPPO atau mengekploitasinya tanpa ada yang 
02906|mengetahui identitas korban TPPO tersebut, misal dengan memalsukan nama 
02907|Disclaimer
02908|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02909|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02910|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02911|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
02912|
02913|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02914|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02915|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02916|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02917|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02918|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02919|putusan.mahkamahagung.go.id
02920|Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
02921| 
02922|korban TPPO yang berbeda dengan identitas kependudukan korban TPPO 
02923|sehingga identitas korban TPPO berubah dan tidak dapat dikenali lagi, dsb; 
02924|6) “Penipuan” diartikan KBBI sebagai proses, cara, atau perbuatan menipu 
02925|(mengecoh), perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu, dan 
02926|sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari 
02927|untung. Penipuan yang dilakukan pelaku TPPO dapat berupa memberikan janji-
02928|janji atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar kepada korban TPPO yang 
02929|membuat korban TPPO mau secara sukarela mengikuti perkataan pelaku 
02930|TPPO, misal menjanjikan korban TPPO bekerja dengan penghasilan besar di 
02931|luar negeri, namun kenyataannya korban TPPO dipekerjakan sebagai pekerja 
02932|seks komersial, dsb; 
02933|7) “Posisi rentan” atau berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 
02934|Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai 
02935|"kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-
02936|anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat, sedangkan 
02937|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan adalah situasi dimana seseorang 
02938|tidak memiliki pilihan atau yang dapat diterima. Para pelaku TPPO 
02939|memanfaatkan peristiwa di mana korban dan keluarganya dalam keadaan yang 
02940|miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk menjadi korban perdagangan orang 
02941|kecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi, misal korban dan 
02942|keluarganya dalam keadaan yang miskin sehingga korban TPPO dieksploitasi 
02943|untuk mendapat uang demi kelangsungan hidup keluarganya; 
02944|8) “Penjeratan utang” adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau 
02945|keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya 
02946|atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya 
02947|sebagai bentuk pelunasan utang. Korban atau orangtua/walinya telah memiliki 
02948|hutang yang tidak sanggup mengembalikan pinjaman karenanya mudah 
02949|menyerah mengikuti kemauan pelaku TPPO; 
02950|9) “Memberi bayaran atau manfaat” diartikan korban atau orang tua/wali korban 
02951|telah menerima pembayaran berupa sejumlah uang atau mendapatkan manfaat 
02952|dari pelaku dengan menyerahkan korban TPPO untuk dapat dieksploitasi oleh 
02953|pelaku TPPO, sehingga dengan cara ini maka korban dan orang tua/wali sulit 
02954|menolak kehendak dari pelaku tindak pidana perdagangan orang; 
02955|Menimbang bahwa sebagai tujuan dari terlaksananya perdagangan orang 
02956|dalam pasal ini, telah diatur bahwa muara dari rangkaian tindakan para pelaku TPPO 
02957|adalah terjadinya eksploitasi pada korban TPPO. Eksploitasi berdasarkan Pasal 1 
02958|angka 7 UU TPPO adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
02959|Disclaimer
02960|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
02961|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
02962|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
02963|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
02964|
02965|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02966|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02967|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02968|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02969|Mahkamah Agung Republik Indonesia
02970|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02971|putusan.mahkamahagung.go.id
02972|Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
02973|