01825|3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta
01826|melakukan perbuatan; 
01827|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01828|mempertimbangkan sebagai berikut:
01829|Ad.1.Setiap orang;
01830|Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.
01831|1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang“ disamakan
01832|pengertiannya dengan kata “barang siapa“ dan yang dimaksud dengan “barang
01833|siapa“ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek
01834|hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
01835|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  “Barang  Siapa“  berarti  adalah
01836|setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau
01837|suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban
01838|yang  melakukan  atau  telah  didakwa  melakukan  sesuatu  perbuatan  yang
01839|dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
01840|            Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini
01841|adalah  menunjuk  kepada  subyek  pelaku  atau  siapa  pelaku  yang  didakwa
01842|melakukan tindak pidana  dimaksud, dimana dalam perkara ini  Para Terdakwa
01843|yaitu Arif  Abdul  Karim  Rosyid dan  Mohammad  Rif’an  als  Rif’an diajukan
01844|kedepan persidangan oleh Penu ntut Umum karena didakwa telah melakukan
01845|suatu tindak pidana, dan setelah dicocokan identitas Para Terdakwa tersebut
01846|sebagaimana  yang  tertera  dalam  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  yang
01847|bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi  - saksi
01848|yang  diajukan  kedepan  persidangan  juga  menyatakan  benar,  maka  Majelis
01849|Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai
01850|Para  Terdakwa  dalam  persidangan  tersebut  (error  in  persona ),  dan  oleh
01851|karenanya unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;
01852|Ad.2. yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01853|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman
01854|
01855|kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
01856|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan
01857|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh
01858|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk
01859|tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik
01860|Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasi;
01861|         Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No 21 tahun 2007
01862|Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa
01863|atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;
01864|Menimbang,  bahwa  arti  kata  pengangkutan  menurut  KBBI  (2)  usaha
01865|membawa,mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat
01866|ke tempat lain;
01867|Menimbang, bahwa pengertian eksploitasi sesuai ketentuan Pasal 1 butir
01868|7  UU  RI  No.  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01869|Perdagangan Orang, adalah : “ adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
01870|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
01871|paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
01872|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01873|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01874|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01875|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil “;
01876|Menimbang, bahwa dengan ada kata “ tetapi tidak terbatas “ sebelum
01877|uraian  tindakan-tindakan  yang  dikategorikan  eksploitasi,  maka  Majelis
01878|menafsirkan bahwa tindakan dalam pasal tersebutnya sifatnya hanya sebagai
01879|contoh saja, jadi masih dimungkinkan adanya tindakan eksploitasi lain di luar
01880|pasal tersebut;
01881|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Fakta -Fakta  yang  terungkap  di
01882|Persidangan terdakwa I Arif Abdul Karim Rosyid dan terdakwa II Mohammad
01883|Rif’an yang mempunyai pekerjaan merekrut calon tenaga kerja Indonesia untuk
01884|bekerja di luar Negeri menerima surat undangan training kerja di Negara Jepang
01885|dari saksi Andrean, sehingga pada bulan Juni 2023 terdakwa I Arif Abdul Karim
01886|Rosyid dan terdakwa II Mohammad Rif’an mulai mencari calon tenaga kerja
01887|Indonesia yang mau bekerja di Negara Jepang, setelah melakukan pencarian
01888|calon tenaga kerja Indonesia terdakwa I Arif Abdul Karim Rosyid dan terdakwa II
01889|
01890|Mohammad Rif’an berhasil merekrut calon tenaga kerja Indonesia diantaranya
01891|saksi Dwi Nur Faizin yang berasal dari daerah Jepara, saksi Syahrul Gunawan
01892|yang  berasal  dari  daerah  Jepara,  saksi  Rizky  yang  berasal  dari  daerah
01893|Banyumas, saksi Yusuf yang berasal dari daerah Cirebon, saksi Muhammad
01894|Fathul Aris yang berasal dari daerah Batang, saksi Afroni yang berasal dari
01895|daerah  Slawi,  saksi  Arofik  yang  berasal  dari  daerah  Batang,  saksi  Wahyu
01896|Mustikaningtyas yang berasal dari daerah Karanganyar dan saksi Muhamad
01897|Zaenal Abidin yang berasal dari daerah Karanganyar;
01898|Menimbang  bahwa  didalam  melakukan  perekrutan  para  calon  tenaga
01899|kerja tersebut para terdakwa meminta kelengkapan dokumen berupa KTP, Kartu
01900|Keluarga, Ijazah dan akta kelahiran serta meminta biaya kepada setiap calon
01901|tenaga kerja Indonesia sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
01902|sampai  dengan  Rp.  85.000.000,-  (delapan  puluh  lima  juta  rupiah)  untuk
01903|pembelian tiket pesawat, pengurusan passport dan visa, pembelajaran bahasa,
01904|akomodasi setelah sampai di Negara Jepang termasuk jaminan mendapatkan
01905|pekerjaan;
01906|Menimbang,  bahwa didalam melakukan perekrutan para calon tenaga
01907|kerja tersebut para terdakwa meminta kelengkapan dokumen berupa KTP, Kartu
01908|Keluarga, Ijazah dan akta kelahiran serta meminta biaya kepada setiap calon
01909|tenaga kerja Indonesia sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
01910|sampai  dengan  Rp.  85.000.000,-  (delapan  puluh  lima  juta  rupiah)  untuk
01911|pembelian tiket pesawat, pengurusan passport dan visa, pembelajaran bahasa,
01912|akomodasi setelah sampai di Negara Jepang termasuk jaminan mendapatkan
01913|pekerjaan;
01914|Menimbang bahwa setelah setelah semua biaya dibayarkan calon tenaga
01915|kerja Indonesia kemudian oleh terdakwa I Arif Abdul Karim Rosyid diserahkan
01916|kepada saksi Andrean sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima
01917|juta rupiah) dan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk
01918|biaya  pembuatan  visa  kunjungan  sementara  yang  kemudian  saksi  Andrean
01919|Setorkan  kepada saksi Muchammad Arif Rahman  sebesar  Rp. 13.000.000,-
01920|(tiga belas juta rupiah) untuk setiap calon tenaga kerja Indonesia dikarenakan
01921|saksi Muchammad Arif Rahman sebelumnya mengaku kepada saksi Andrean
01922|bisa mempekerjakan kesembilan tenaga kerja Indonesia di Jepang yang telah di
01923|rekrut oleh  terdakwa I Arif Abdul Karim Rosyid dan terdakwa II Mohammad
01924|
01925|Rif’an dengan menggunakan visa kunjungan sementara dengan menunjukkan
01926|surat  undangan  training  kerja  dari  PT  KER  Japan  ketika  akan  berangkat
01927|melewati proses imigrasi dan tiba di Negara Jepang;
01928|Menimbang, bahwa pekerjaan yang ditawarkan terhadap ke sembilan
01929|Calon  Pekerja  Migran  (CPMI)  adalah  pabrik  pemotongan  atau  pengepakan
01930|ayam,  pabrik  mebel,  dan  pabrik  kabel  namun  masuk  ke  Jepang  dengan
01931|menggunakan  Visa  Kunjungan  Sementara  (Temporary  Visitor)  dengan
01932|membawa dokumen pelengkap wamiles cosmetic dan skincare sebagai mitra
01933|PT. Ker Japan Indonesia yang seolah dibuat sebagai undangan untuk pelatihan
01934|di Wamilles. Dimana tawaran di pekerjaan pabrik pemotongan atau pengepakan
01935|ayam, pabrik mebel, dan pabrik kabel akan dilakukan pengetesan setelahnya
01936|setelah bisa masuk ke Jepang;
01937|Menimbang, bahwa yang dapat memberangkatkan Calon Pekerja Migran
01938|Indonesia  ke  Jepang  untuk  saat  ini  yang  dapat  memberangkatkan  PMI  ke
01939|Jepang tetap ialah:
01940|1. P3MI resmi terdaftar di Kemnaker (status izin operasi masih berlaku)
01941|yang  memiliki  JO  (Job  Order)  penempatan  ke  Jepang  yang  sudah
01942|diendorsed oleh  Perwakilan  RI  di  Jepang  dapat  dilihat  di  website
01943|siapkerja.kemnaker.go.id 
01944|2. Melalui  skema  G  to  G  yaitu  kerjasama  penempatan  Pekerja  Migran
01945|Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tujuan
01946|penempatan.
01947|3. Melalui skema mandiri dengan melamar langsung ke perusahaan atau
01948|lembaga berbadan hukum yang ada di negara tujuan penempatan.
01949|Menimbang, bahwa  Para terdakwa  dan Anderan  merupakan rekan
01950|kerja  sebagai  penanggung  jawab  dari  modus  proses  penempatan  kerja  ke
01951|Negara  Jepang  secara  tidak  resmi  tanpa  melalui  alur  proses  penempatan
01952|Pekerja Migran Indonesia yang resmi sesuai dengan peraturan pemerintah yang
01953|berlaku di Indonesia karena  RIF’AN, ARIF ABDUL KARIM dan Terdakwa  tidak
01954|mempunyai badan usaha/ perusahaan yang bergerak di bidang penempatan
01955|tenaga kerja ke luar negeri.  Selain itu, Para Terdakwa  dan Andrean   diduga
01956|memanfaatkan  keterbatasan  informasi  yang  dimiliki  korban  dengan  cara
01957|tipudaya  menggunakan  paspor  visa  turis  /temporary  visitor/pengunjung
01958|sementara  yang  berlaku  sampai  30  hari  yang  disalahgunakan  untuk  tujuan
01959|
01960|bekerja ke Jepang. Dan dari keterangan korban sekaligus saksi mengakui jika
01961|mereka  merasa  tereksploitasi  karena  merasa  sudah  tertipu  dengan
01962|menyetorkan banyak uang untuk proses biaya penempatan bekerja ke Jepang
01963|namun  ternyata  telah  menyalahgunakan  visa  turis  (bukan  visa  kerja)  yang
01964|diakali dengan dokumen KER JAPAN serta PT KER JAPAN INDONESIA yang
01965|digunakan  untuk  memperlancar  perjalanan  dari  Bandara  Soekarno  Hatta
01966|Tangerang  Indonesia  menuju  ke  Bandara  Tokyo  Haneda  JAPAN,  dimana
01967|seolah-olah 9 (sembilan) Calon Tenaga Kerja Indonesia / Migran Indonesia akan
01968|training bekerja di perusahaan KER JAPAN yang dimana alamat perusahaan
01969|KER JAPAN di Jepang tidak diketahui. (Isi surat undangan untuk Training dan
01970|Kerja dari Negara Jepang guna menyamarkan status saksi dan korban sebagai
01971|Pekerja Migran Indonesia). Dalam hal ini, maka RIF’AN , ARIF ABDUL KARIM
01972|dan  Terdakwa  adalah  diduga  sudah  melakukan  kegiatan  TPPO  dari  alur
01973|kegiatan  proses  yakni  merekrut,  mengangkut,  memindahkan,  menampung
01974|melalui cara-cara eksploitasi yaitu dengan cara tipu daya dengan tujuan untuk
01975|mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi guna mendapatkan
01976|keuntungan baik materiil maupun immaterial
01977|          Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 19 Juli 2023 saksi Hendry
01978|Setiawan dan saksi Citra Utama Siregar bersama Tim Reskrim Polres Metro
01979|Jakarta Selatan yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya perekrutan
01980|pekerja migran Indonesia yang tidak sesuai ketentuan mendatangi Apartemen
01981|Kalibata  City  Tower  Jasmin  dan  Tower  Gaharu  kemudian  berhasil
01982|mengamankan  terdakwa  I Arif  Abdul  Karim  Rosyid,  terdakwa  II  Mohammad
01983|Rif’an beserta calon tenaga kerja Indonesia diantaranya saksi Dwi Nur Faizin,
01984|saksi Syahrul Gunawan, saksi Rizky, saksi Yusuf, saksi Muhammad Fathul Aris,
01985|saksi Afroni dan saksi Arofik;
01986|           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas
01987|maka  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  Para  terdakwa  telah  melakukan
01988|perekrutan,  terhadap saksi korban Dwi Nur Faizin, Syahrul Gunawan, Ricky,
01989|Yusuf, Muhammmad Fathul Aris, Afroni, Arofik dan Wahyu Mustika Ningtyas
01990|untuk bekerja di Jepang dengan cara mengajak,  mengumpulkan, membawa
01991|atau  memisahkan   dari  keluarganya.  Yang  kemudian  mereka  para  korban
01992|dibawa ke Apartemen City Pancoran  Kali Bata untuk ditampung sementara
01993|sebelum  diberangkatkan  ke  Jepang,  untuk  diberikan  pelatihan  sekedarnya,
01994|
01995|walaupun  perekrutan  para  korban   sebagai  calon  tenaga  kerja  dengan
01996|persetujuan  dan  kesepakatan  para  korban   namun   dalam  perekrutan  dan
01997|pemberangkatan  calon  tenaga  kerja  migran  Indonesia  tersebut  tidaklah
01998|memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja
01999|Indonesia dan tidak terdata dalam system SISKOTKLN/SISKOP2MI milik BP2MI
02000|dan aplikasi system siap kerja milik Kemetrian Tenaga Kerja dan terhadap para
02001|korban yang akan diberangkatkan tidak memenuhi persyaratan pekerja migran
02002|Indonesia, bahwa para korban untuk ikut pengrekrutan tersebut masing-masing
02003|dikenakan biaya sebesar Rp50.0000.000,- sampai denggan Rp119.000.000,00,
02004|yang biaya tersebut didapatkan oleh para korban dengan cara meminjam uang
02005|dengan jaminan harta benda mereka kepada Koperasi yang ditunjuk oleh Para
02006|Terdakwa.  maka berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Para Terdakwa
02007|telah  memenuhi   unsur  “ Yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
02008|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
02009|pemalsuan dan  penipuan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
02010|bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
02011|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
02012|di wilayah negara Republik Indonesia”, mengakibatkan orang tereksploitasi telah
02013|terpenuhi;
02014|Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut
02015|serta melakukan perbuatan; 
02016|            Menimbang, bahwa dalam dakawaannnya Penuntut Umum menjuntokan
02017|dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan perumusan mengenai 
02018|pengertian pelaku yaitu: 
02019|a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (Plegen); 
02020|b. Mereka  yang  menyuruh  orang  lain  untuk  melakukan  suatu  tindakan
02021|pidana (Doen Plegen); 
02022|c. Mereka  yang  turut  serta  melakukan  tindakan  pidana  (Mede  Plegen);
02023|Menimbang, 
02024|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  sebagaimana
02025|tersebut di atas, bahwa terdapat Kerjasama yang nyata yang dilakukan oleh
02026|Para Terdakwa dan sdr. Andre (Dalam berkas perkara terpisah)  yang mana
02027|perbuatan  tersebut  dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I bersama
02028|Terdakwa  II  telah  melakukan  perekrutan  para  calon  tenaga  kerja  Indonesia
02029|
02030|secara illegal  ,maka Majelis Hakim berp endapat bahwa unsur ” Mereka yang
02031|melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta  melakukan
02032|perbuatan” telah terpenuhi;             
02033|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (2) UU RI
02034|No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
02035|jo Pasal  56 ayat (2)  KUHP  ,te lah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah
02036|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
02037|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;
02038|             Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan  Penasihat Hukum  Para
02039|Terdakwa,  bahwa  apa  yang  disampaikan  oleh  Penasehat  Hukum  Terdakwa
02040|pada pokoknya sudah dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan dinyatakan
02041|telah  terpenuhi,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  Majelis  hanya  akan
02042|mempertimbangkan  sebagai  hal-hal  yang  meringankan  perbuatan  Para
02043|terdakwa;
02044|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti
02045|maka dakwaan pertama  subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan
02046|lagi;  
02047|Menimbang,  bahwa  selain  hukuman  pidana  sesuai  dengan  ancaman
02048|pidana penjara yang terkandung dalam  UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
02049|Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang ,  juga terdapat hukuman denda
02050|yang  harus  dibayar  oleh  Para  Terdakwa  akibat  perbuatan  pidana  yang
02051|dilakukannya,  hukuman  denda  yang  dijatuhkan  kepada  Para  Terdakwa  ini
02052|apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;
02053|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Para Terdakwa  telah
02054|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02055|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02056|dijatuhkan; 
02057|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan
02058|terhadap  Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
02059|agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02060|           Menimbang,bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis
02061|sependapat dengan Penuntut umum, sebagaimana dalam amar Putusan;
02062|
02063|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini,  Para  Pemohon  (korban)
02064|mengajukan Permohonan  restitusi sebagai berikut :
02065|No. Nama Pemohon Nilai Kerugian
02066|1. Asep Budiman Rp 65.000.000,- 
02067|2. Irfan Fauzi Rp 70.000.000,-
02068|3. Zaenal Abidin Rp 50.000.000,-
02069|4. Arofik Rp 119.000.000,-
02070|5. Muchammad  Fatchul
02071|Aris 
02072|Rp 70.000.000,- 
02073|6. Fakihudin Rp 119.000.000,- 
02074|7. Suto Harjo Rp 90.000.000,-
02075|8. Erwinanto Rp 76.500.000,- 
02076|9. Bahtiar  Fazrin  Dani
02077|Susilo
02078|Rp 114.200.000,-
02079|10. Yusuf Rp 50.000.000,-
02080|11. Abdul Muntholib Rp 83.800.000,-
02081|12. Abdul Sholek Rp 95.000.000,-
02082|13. Alfaris Teguh Pratama
02083|Nur Endy
02084|Rp 117.000.000,-
02085|14. Wahyu
02086|Mustikaningtyas
02087|Rp 110.000.000,-
02088|15. Rizki Fahruli Rp 90.000.000,-
02089|16. Afroni Rp 90.000.000,-
02090|17. Dwi Noor Faizin Rp 85.000.000,-
02091|Jumlah Rp  1.494.500.000,- (satu  miliar  empat ratus
02092|sembilan  puluh  empat  juta  lima  ratus  ribu
02093|Rupiah)
02094|Menimbang,  bahwa  terhadap  permohonan  restitusi  tersebut,  Majelis
02095|mempertimbangkan sebagai berikut;
02096|Menimbang,  bahwa  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  1/2022
02097|mengatur bahwa  restitusi berlaku untuk perkara tindak pidana  pelanggaran hak
02098|asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan
02099|etnis, tindak pidana  terkait anak, serta  tindak pidana  lain yang ditetapkan oleh
02100|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
02101|Menimbang,  bahwa  ternyata  pemberian  restitusi  telah  diatur  secara
02102|limitatif, termasuk  tindak  pidana yang  didakwakan Penuntut umum  terhadap
02103|Para  Terdakwa; 
02104|