01189|Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap didalam persidangan
01190|Para  Terdakwa  hanya  membantu  Saksi  Sukiyah  Jaye,  Masi’ah,  dan
01191|Husnul Puati yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, sehingga
01192|Para Terdakwa  merekomendasikan  Saksi Sukiyah  Jaye, Masi’ah, dan
01193|Husnul  Puati  melalui  PT.  Harco  yang  diketahui  oleh  Para  Terdakwa
01194|sebagai PT resmi untuk penempatan CPMI ke luar negeri, sehingga Para
01195|Terdakwa  membantu  menyiapkan  dokumen  yang  dibutuhkan  sebagai
01196|CPMI,  adapun  terhadap  tindakan  menempatkan  seseorang  di  luar
01197|wilayah Indonesia bukanlah perbuatan Para Terdakwa, apalagi sampai
01198|pada tujuan eksploitasi bukanlah kehendak Para Terdakwa, oleh karena
01199|perbuatan yang membawa dan menempatkan Warga Negara Indonesia
01200|ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  telah  sangat  jelas  bukan
01201|perbuatan Para Terdakwa, maka tentu unsur ini tidak terpenuhi pula;
01202|Ad. 4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”
01203|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  T
01204|Tuntutannya pada halaman 22 s/d 24, jika dikaitkan dengan fakta-fakta
01205|yang  terungkap  didalam  persidangan,  maka  jelas  unsur  melakukan,
01206|menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidaklah terpenuhi, dimana
01207|suatu tindakan atau suatu perbuatan melakukan, menyuruh melakukan,
01208|turut  serta  melakukan  membawa  dan  menempatkan  Warga  Negara
01209|Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  adalah  bukan
01210|perbuatan Para Terdakwa melainkan perbuatan orang lain yang dalam
01211|hal  ini  adalah  PT.  Harco,  maka  oleh  karena  perbuatan  melakukan,
01212|menyuruh  melakukan,  turut  serta  melakukan  membawa  dan
01213|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01214|
01215|menempatkan Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01216|Indonesia bukanlah perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini tidaklah
01217|terpenuhi;
01218|ANALISA BARANG BUKTI
01219|1. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2887961 atas nama Sukiyah
01220|Jaye;
01221|2. 3 (tiga) lembar Boarding Pass penerbangan Dubai-Jakarta-Praya;
01222|3. 2 (dua) lembar check in penerbangan;
01223|4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo CPH2473 warna hitam;
01224|Bahwa sebagaimana Kita pahami bersama bahwa barang bukti adalah barang
01225|yang digunakan oleh Terdakwa dalam suatu  tindakan kejahatan, sedangkan
01226|beberapa barang bukti di atas sama sekali tidak memiliki hubungan dengan diri
01227|Para Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adapun 1 (satu) unit
01228|Handphone merek Oppo CPH2473 warna hitam milik Terdakwa I, meskipun
01229|pernah  digunakan  untuk  berkomunikasi  dengan  penjahat  sekalipun  bukan
01230|berarti  Handphone  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan
01231|menempatkan  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01232|Indonesia sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
01233|KESIMPULAN
01234|Bahwa  sebagaimana  telah  panjang  lebar  diuraikan  di  atas  dapat  Kami
01235|simpulkan sebagai berikut:
01236|1. Bahwa  sebagaimana  maksud  dari  ketentuan  Pasal 10  jo.  Pasal  4
01237|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01238|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo. Pasal 55 ayat (1)
01239|Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sejatinya bukanlah perbuatan
01240|Para Terdakwa melainkan perbuatan PT. Harco, yang dalam hal ini Agus
01241|Gugun (DPO), sehingga unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01242|tersebut tidak bisa serta merta dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I;
01243|2. Bahwa  adapun  perbuatan  Para  Terdakwa  hanya  membantu  Saksi
01244|Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati yang berkeinginan untuk bekerja
01245|di luar negeri, sehingga Para Terdakwa merekomendasikan Saksi Sukiyah
01246|Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati melalui PT. Harco yang diketahui oleh Para
01247|Terdakwa sebagai PT resmi untuk penempatan CPMI ke luar negeri;
01248|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01249|
01250|3. Bahwa adapun semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
01251|Umum berupa Paspor atas nama Sukiyah Jaye,  Boarding Pass  dan/atau
01252|lembaran  cek  in,  dan  Handphone  tersebut  sama  sekali  tidak  ada
01253|hubungannya dengan Para Terdakwa sehingga tidak relevan untuk dijadikan
01254|sebagai barang bukti dalam perkara a quo;
01255|4. Bahwa  oleh  karena  kejahatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal-
01256|Pasal  tersebut  adalah  perbuatan  orang  lain  bukan  perbuatan  Para
01257|Terdakwa, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa untuk tidak dibebankan
01258|atas kejahatan orang lain;
01259|Bahwa oleh karena proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang
01260|berbeda  dengan  proses  persidangan  lainnya,  dalam  persidangan  pidana
01261|haruslah nampak terang dan jelas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada
01262|Terdakwa tanpa ada sedikitpun keraguan karena hal ini menyangkut nasib dan
01263|kelangsungan hidup Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon
01264|dalam  bukunya  “Criminal  Law”  yang  menjelaskan  “Bahwa  untuk  dapat
01265|mempertanggungjawabkan  seseorang  dan  karenanya  mengenakan  pidana
01266|terhadapnya,  tidak  boleh  ada  keraguan  sedikitpun  pada  diri  Hakim  tentang
01267|kesalahan Terdakwa”, hal ini pula yang disampaikan oleh Prof. Moeljatno dalam
01268|bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana ” dengan menerangkan “ Orang-orang tidak
01269|mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan
01270|perbuatan pidana”;
01271|Bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  dalam  persidangan,  Kami
01272|selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan melainkan
01273|membantu  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  membuat  terang  suatu  peristiwa
01274|dimaksud,  maka  mohon  kepada  Majelis  Hakim  Yang  Mulia  agar  dapat
01275|memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti
01276|dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;
01277|Berdasarkan  semua  alasan  di  atas,  Kami  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa
01278|memohon  dengan  segala  hormat  kepada  Majelis  Hakim  Yang  Mulia,  yang
01279|memeriksa dan mengadili perkara  a quo , kiranya berkenan memutus dengan
01280|amar sebagai berikut: 
01281|Primair: 
01282|1. Menyatakan  Terdakwa  I  Baiq  Nursehan  tidak  terbukti  secara  sah
01283|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh
01284|Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-
01285|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01286|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01287|
01288|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1  Kitab
01289|Undang-Undang Hukum Pidana;
01290|2. Memerintahkan agar Terdakwa I Baiq Nursehan dibebaskan dari segala
01291|tuntutan; 
01292|3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
01293|Subsidair: 
01294|Apabila  Majelis  Hakim  Yang  Mulia  berpendapat  lain,  mohon  Putusan  yang
01295|seadil-adilnya (ex aequo et bono);
01296|Menimbang,  bahwa  terhadap  Pembelaan  (Pledoi) yang  diajukan  oleh
01297|Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Penuntut  Umum telah  tanggapan
01298|Penuntut Umum (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
01299|I. KESIMPULAN  
01300|Majelis Hakim yang Kami muliakan,
01301|Penasihat Hukum dan Terdakwa yang Kami hormati,
01302|Pengunjung Sidang Pengadilan yang Kami hormati,
01303|Berdasarkan apa yang telah  Kami uraikan di atas, maka  Kami berkesimpulan
01304|Nota  Pembelaan  (Pledoi) baik  yang  disampaikan  oleh  Penasihat  Hukum
01305|Terdakwa maupun oleh Terdakwa pada persidangan tanggal 11 Juni 2025 tidak
01306|beralasan  secara  hukum  sehingga  sudah  seharusnya  ditolak  dan
01307|dikesampingkan;
01308|Berdasarkan uraian tersebut Kami, Penuntut Umum berpendapat bahwa apa
01309|yang diuraikan dalam Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak
01310|mematahkan pembuktian Penuntut Umum dan semua unsur Pasal 10 jo. Pasal
01311|4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01312|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
01313|secara yuridis menurut hukum pembuktian tersebut terbukti secara sah dan
01314|meyakinkan;
01315|Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami memohon supaya Majelis Hakim
01316|Pengadilan  Negeri  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini
01317|memutuskan sebagai berikut:
01318|1. Menyatakan  Pembelaan  (Pledoi)  yang  telah  disampaikan  oleh
01319|Terdakwa dan/atau rekan Penasihat Hukum Terdakwa Baiq Nursehan tidak
01320|dapat diterima;
01321|2. Menyatakan sikap “ tetap pada tuntutan”  yang telah Kami bacakan dan
01322|serahkan dalam sidang pada tanggal 28 Mei 2025;
01323|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01324|
01325|3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Baiq Nursehan sebagaimana
01326|telah Kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
01327|Menimbang,  bahwa  setelah  mempelajari  dan  mencermati  Pembelaan
01328|(Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa, dan tanggapan (Replik) yang diajukan
01329|oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
01330|sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pertimbangan  unsur  tersebut  di  atas
01331|berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  yaitu
01332|dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan
01333|dihubungkan  dengan  barang  bukti  dalam  perkara  ini,  maka  Majelis  Hakim
01334|berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah
01335|melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01336|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01337|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim
01338|berpendapat  mengenai  pembelaan  (pledoi)  yang  diajukan  oleh  Terdakwa
01339|melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon  kepada Majelis
01340|Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar membebaskan  Terdakwa
01341|dari segala  tuntutan  harus  dikesampingkan  dan  tidak akan dipertimbangkan
01342|lebih lanjut;
01343|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan
01344|menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana ,  dan  selama  proses
01345|persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
01346|menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai
01347|alasan  pembenar  (rechtsvaardinguns  gronden)  dan/atau  alasan  pemaaf
01348|(schulduitsluitings  gronden),  maka  berdasarkan Pasal  193  ayat  (1)  Kitab
01349|Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, Terdakwa  dipandang  mampu  untuk
01350|bertanggungjawab  dan  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
01351|didakwakan  terhadap  Terdakwa,  oleh  karenanya  Terdakwa  haruslah  dijatuhi
01352|pidana;
01353|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01354|mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat
01355|dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat
01356|menentukan  secara  tepat  dan  adil,  diperlukan  parameter-parameter  atau
01357|patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;
01358|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan
01359|hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada
01360|nilai-nilai dasar ( grund norm ) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya
01361|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01362|
01363|unsur  keadilan,  kegunaan,  dan  kepastian  hukum  sehingga  keberlakuannya
01364|dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;
01365|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap  Terdakwa
01366|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  (revegen) atas  perbuatan
01367|Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya
01368|penyadaran  kembali  serta  sebagai  pembelajaran  agar  Terdakwa  dapat
01369|merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan
01370|pihak  lain,  sehingga  nantinya  Terdakwa  bila  kembali  ketengah  masyarakat
01371|menjadi  pribadi  yang  sadar  dan  taat  terhadap  aturan  hukum  selaku  warga
01372|masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat
01373|Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka
01374|Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam
01375|amar  Putusan  ini  dianggap  cukup  adil  dan  sepadan  dengan  kesalahan
01376|Terdakwa;
01377|Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah
01378|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  suatu  tindak  pidana
01379|sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang
01380|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01381|Indonesia, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara
01382|juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi
01383|pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti
01384|dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan
01385|ini;
01386|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01387|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01388|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) lembar tiket Pesawat
01389|Oman Air tujuan Muscat-Jakarta,  yang  telah dipergunakan untuk melakukan
01390|kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,
01391|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; 
01392|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  Paspor  atas
01393|nama  Martalena  Tampubolon,  yang telah  disita  dari  Saksi  Martalena
01394|Tampubolon dan  merupakan  milik  dari  Saksi  Martalena  Tampubolon,  maka
01395|dikembalikan  kepada pihak  yang  paling  berhak  yaitu  Saksi  Martalena
01396|Tampubolon; 
01397|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, maka
01398|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01399|meringankan Terdakwa;
01400|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:      
01401|
01402|Keadaan  yang  memberatkan:
01403|- Perbuatan  Terdakwa  menghambat  program  Pemerintah  dalam
01404|perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01405|Keadaan yang meringankan:
01406|- Terdakwa mengakui perbuatannya;
01407|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
01408|- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01409|- Terdakwa dalam keadaan sakit;
01410|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan
01411|dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang
01412|Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya
01413|perkara  yang  jumlahnya  akan  ditetapkan  kemudian  sebagaimana  tercantum
01414|dalam amar Putusan; 
01415|Memperhatikan,  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
01416|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01417|Indonesia dan Undang- Undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara
01418|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01419|
01420|MENGADILI:
01421|1. Menyatakan  Terdakwa Baiq  Nursehan  terbukti  secara  sah  dan
01422|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “orang  perseorangan
01423|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ” sebagaimana dalam
01424|Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
01425|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baiq Nursehan oleh karena itu
01426|dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun  dan 6 (enam) Bulan dan
01427|denda  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (  Satu  Milyar  Rupiah)  dengan
01428|ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana
01429|kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
01430|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01431|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01432|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01433|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01434|- 1 (satu) buah Paspor atas nama Martalena Tampubolon; 
01435|Dikembalikan kepada Saksi Martalena Tampubolon
01436|- 1 (satu) lembar tiket Pesawat Oman Air tujuan Muscat-Jakarta;
01437|Dimusnahkan
01438|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01439|sejumlahRp.5.000,00 ( Lima ribu rupiah) ;
01440|
01441|Kamis
01442|
01443|26
01444|
01445|2025
01446|
01447|Pengadilan Negeri Praya, pada hari  Kamis, tanggal  26 Juni 2025 , oleh  Kami,
01448|Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.  sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi,
01449|S.H., M.Kn., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
01450|
01451|dibantu oleh Jasman, S .H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya,
01452|serta dihadiri oleh Wennys Kartika Putri, S.H ., Penuntut Umum  dan Terdakwa
01453|menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
01454|Hakim Anggota,
01455|Ttd.
01456|Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.
01457|Hakim Ketua,
01458|Ttd.
01459|Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.
01460|                              Ttd.
01461|Maulida Ariyanti, S.H.
01462|Panitera Pengganti,
01463|Ttd.
01464|Jasman, S.H. 
01465|
01466|Hakim Anggota,
01467|Ttd.
01468|Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.
01469|Hakim Ketua,
01470|Ttd.
01471|Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.
01472|                              Ttd.
01473|Maulida Ariyanti, S.H.