01190|Menimbang, bahwa  Terdakwa  tidak memiliki legalitas berupa izin dan
01191|wewenang  untuk  melakukan  perekrutan  atau  menempatkan  Pekerja  Migran
01192|Indonesia ke luar negeri serta Terdakwa  tidak memiliki  ataupun bekerja pada
01193|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  yang  telah
01194|mempunyai izin dari Kementerian untuk melakukan penempatan Pekerja Migran
01195|Indonesia  ke  luar  negeri,  akan  tetapi Terdakwa  melakukan  perekrutan  atau
01196|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  dengan  cara
01197|memfasilitasi  keberangkatan  Saksi  Martalena  Tampubolon  bersama  dengan
01198|para Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan bekerja ke luar negeri;
01199|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01200|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
01201|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01202|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01203|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa
01204|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
01205|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
01206|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01207|
01208|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
01209|Pembelaan (Pledoi) atas Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum yang
01210|pada pokoknya sebagai berikut:
01211|ANALISA YURIDIS
01212|Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01213|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo. Pasal 55 ayat
01214|(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
01215|Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01216|1. Unsur setiap orang;
01217|2. Unsur membantu atau melakukan percobaan;
01218|3. Unsur untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa
01219|Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia
01220|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  Negara  Republik
01221|Indonesia;
01222|4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
01223|Ad. 1. Unsur “setiap orang”
01224|Bahwa  pada  prinsipnya  unsur  “setiap  orang”  adalah  sama  dengan
01225|“Barang  Siapa”  dalam  hukum  pidana  adalah  setiap  subjek  hukum
01226|sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  kepadanya  dapat
01227|dimintakan  pertanggungjawaban  pidana, akan  tetapi  dalam  perkara  a
01228|quo Para  Terdakwa  bukanlah  orang  yang  patut  untuk  dimintakan
01229|pertanggungjawaban, karena Para Terdakwa sejak awal berniat sekedar
01230|membantu memberikan informasi kepada Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah,
01231|dan  Husnul  Puati  yang  ingin  mencari  pekerjaan  ke  luar  negeri, yang
01232|mana saat itu Para Terdakwa hanya mengetahui PT. Harco sebagai PT
01233|resmi penempatan CPMI ke luar negeri;
01234|Ad. 2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan”
01235|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam
01236|Tuntutannya pada halaman 17 s/d 18, bahwa yang dimaksudkan dengan
01237|“pembantuan”  adalah  ketika  orang  yang  memberikan  bantuan
01238|mengetahui  dan  menyadari  bahwa  orang  yang  dibantu  tersebut
01239|melakukan  kejahatan,  namun  dalam  hal  ini  Para  Terdakwa  hanya
01240|memahami bahwa PT. Harco adalah PT resmi yang diperbolehkan untuk
01241|melakukan penempatan CPMI ke luar negeri, oleh karena Para Terdakwa
01242|hanya membantu Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati dalam
01243|pengurusan  dokumen  kependudukan  seperti  KTP,  KK,  dan  Akta
01244|Kelahiran, maka tentu perbuatan Para Terdakwa dalam membantu Saksi
01245|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01246|
01247|Sukiyah  Jaye,  Masi’ah,  dan  Husnul  Puati  tidak  dapat  dikategorikan
01248|sebagai membantu kejahatan, sehingga unsur membantu disini tidaklah
01249|terpenuhi, demikian pula dengan unsur melakukan percobaan tidaklah
01250|terpenuhi, karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya
01251|sebatas membantu Saksi Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati dalam
01252|pengurusan dokumen kependudukan bukan merupakan suatu kejahatan;
01253|Ad. 3. Unsur “melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa Warga
01254|Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan
01255|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia”
01256|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam
01257|Tuntutannya pada halaman 19 s/d 22, yakni tindakan perdagangan orang
01258|dengan  beberapa  proses, cara  dan  yang  paling  penting  tujuan  untuk
01259|dieksploitasi;
01260|Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap didalam persidangan
01261|Para  Terdakwa  hanya  membantu  Saksi  Sukiyah  Jaye,  Masi’ah,  dan
01262|Husnul Puati yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri, sehingga
01263|Para Terdakwa  merekomendasikan  Saksi Sukiyah  Jaye, Masi’ah, dan
01264|Husnul  Puati  melalui  PT.  Harco  yang  diketahui  oleh  Para  Terdakwa
01265|sebagai PT resmi untuk penempatan CPMI ke luar negeri, sehingga Para
01266|Terdakwa  membantu  menyiapkan  dokumen  yang  dibutuhkan  sebagai
01267|CPMI,  adapun  terhadap  tindakan  menempatkan  seseorang  di  luar
01268|wilayah Indonesia bukanlah perbuatan Para Terdakwa, apalagi sampai
01269|pada tujuan eksploitasi bukanlah kehendak Para Terdakwa, oleh karena
01270|perbuatan yang membawa dan menempatkan Warga Negara Indonesia
01271|ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  telah  sangat  jelas  bukan
01272|perbuatan Para Terdakwa, maka tentu unsur ini tidak terpenuhi pula;
01273|Ad. 4. Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”
01274|Bahwa  sebagaimana  penjelasan  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  T
01275|Tuntutannya pada halaman 22 s/d 24, jika dikaitkan dengan fakta-fakta
01276|yang  terungkap  didalam  persidangan,  maka  jelas  unsur  melakukan,
01277|menyuruh melakukan, turut serta melakukan tidaklah terpenuhi, dimana
01278|suatu tindakan atau suatu perbuatan melakukan, menyuruh melakukan,
01279|turut  serta  melakukan  membawa  dan  menempatkan  Warga  Negara
01280|Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  adalah  bukan
01281|perbuatan Para Terdakwa melainkan perbuatan orang lain yang dalam
01282|hal  ini  adalah  PT.  Harco,  maka  oleh  karena  perbuatan  melakukan,
01283|menyuruh  melakukan,  turut  serta  melakukan  membawa  dan
01284|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01285|
01286|menempatkan Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik
01287|Indonesia bukanlah perbuatan Para Terdakwa, maka unsur ini tidaklah
01288|terpenuhi;
01289|ANALISA BARANG BUKTI
01290|1. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor: E2887961 atas nama Sukiyah
01291|Jaye;
01292|2. 3 (tiga) lembar Boarding Pass penerbangan Dubai-Jakarta-Praya;
01293|3. 2 (dua) lembar check in penerbangan;
01294|4. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo CPH2473 warna hitam;
01295|Bahwa sebagaimana Kita pahami bersama bahwa barang bukti adalah barang
01296|yang digunakan oleh Terdakwa dalam suatu  tindakan kejahatan, sedangkan
01297|beberapa barang bukti di atas sama sekali tidak memiliki hubungan dengan diri
01298|Para Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, adapun 1 (satu) unit
01299|Handphone merek Oppo CPH2473 warna hitam milik Terdakwa I, meskipun
01300|pernah  digunakan  untuk  berkomunikasi  dengan  penjahat  sekalipun  bukan
01301|berarti  Handphone  tersebut  digunakan  untuk  melakukan  kejahatan
01302|menempatkan  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara  Republik
01303|Indonesia sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
01304|KESIMPULAN
01305|Bahwa  sebagaimana  telah  panjang  lebar  diuraikan  di  atas  dapat  Kami
01306|simpulkan sebagai berikut:
01307|1. Bahwa  sebagaimana  maksud  dari  ketentuan  Pasal 10  jo.  Pasal  4
01308|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01309|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  jo. Pasal 55 ayat (1)
01310|Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sejatinya bukanlah perbuatan
01311|Para Terdakwa melainkan perbuatan PT. Harco, yang dalam hal ini Agus
01312|Gugun (DPO), sehingga unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01313|tersebut tidak bisa serta merta dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa I;
01314|2. Bahwa  adapun  perbuatan  Para  Terdakwa  hanya  membantu  Saksi
01315|Sukiyah Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati yang berkeinginan untuk bekerja
01316|di luar negeri, sehingga Para Terdakwa merekomendasikan Saksi Sukiyah
01317|Jaye, Masi’ah, dan Husnul Puati melalui PT. Harco yang diketahui oleh Para
01318|Terdakwa sebagai PT resmi untuk penempatan CPMI ke luar negeri;
01319|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01320|
01321|3. Bahwa adapun semua barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
01322|Umum berupa Paspor atas nama Sukiyah Jaye,  Boarding Pass  dan/atau
01323|lembaran  cek  in,  dan  Handphone  tersebut  sama  sekali  tidak  ada
01324|hubungannya dengan Para Terdakwa sehingga tidak relevan untuk dijadikan
01325|sebagai barang bukti dalam perkara a quo;
01326|4. Bahwa  oleh  karena  kejahatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal-
01327|Pasal  tersebut  adalah  perbuatan  orang  lain  bukan  perbuatan  Para
01328|Terdakwa, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa untuk tidak dibebankan
01329|atas kejahatan orang lain;
01330|Bahwa oleh karena proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang
01331|berbeda  dengan  proses  persidangan  lainnya,  dalam  persidangan  pidana
01332|haruslah nampak terang dan jelas suatu tindak pidana yang didakwakan kepada
01333|Terdakwa tanpa ada sedikitpun keraguan karena hal ini menyangkut nasib dan
01334|kelangsungan hidup Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon
01335|dalam  bukunya  “Criminal  Law”  yang  menjelaskan  “Bahwa  untuk  dapat
01336|mempertanggungjawabkan  seseorang  dan  karenanya  mengenakan  pidana
01337|terhadapnya,  tidak  boleh  ada  keraguan  sedikitpun  pada  diri  Hakim  tentang
01338|kesalahan Terdakwa”, hal ini pula yang disampaikan oleh Prof. Moeljatno dalam
01339|bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana ” dengan menerangkan “ Orang-orang tidak
01340|mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan
01341|perbuatan pidana”;
01342|Bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  dalam  persidangan,  Kami
01343|selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan melainkan
01344|membantu  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  membuat  terang  suatu  peristiwa
01345|dimaksud,  maka  mohon  kepada  Majelis  Hakim  Yang  Mulia  agar  dapat
01346|memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti
01347|dan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;
01348|Berdasarkan  semua  alasan  di  atas,  Kami  Tim  Penasihat  Hukum  Terdakwa
01349|memohon  dengan  segala  hormat  kepada  Majelis  Hakim  Yang  Mulia,  yang
01350|memeriksa dan mengadili perkara  a quo , kiranya berkenan memutus dengan
01351|amar sebagai berikut:
01352|Primair:
01353|1. Menyatakan  Terdakwa  I  Baiq  Nursehan  tidak  terbukti  secara  sah
01354|melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh
01355|Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-
01356|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01357|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01358|
01359|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1  Kitab
01360|Undang-Undang Hukum Pidana;
01361|2. Memerintahkan agar Terdakwa I Baiq Nursehan dibebaskan dari segala
01362|tuntutan;
01363|3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
01364|Subsidair:
01365|Apabila  Majelis  Hakim  Yang  Mulia  berpendapat  lain,  mohon  Putusan  yang
01366|seadil-adilnya (ex aequo et bono);
01367|Menimbang,  bahwa  terhadap  Pembelaan  (Pledoi) yang  diajukan  oleh
01368|Penasihat  Hukum  Terdakwa  tersebut,  Penuntut  Umum telah  tanggapan
01369|Penuntut Umum (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:
01370|I. KESIMPULAN
01371|Majelis Hakim yang Kami muliakan,
01372|Penasihat Hukum dan Terdakwa yang Kami hormati,
01373|Pengunjung Sidang Pengadilan yang Kami hormati,
01374|Berdasarkan apa yang telah  Kami uraikan di atas, maka  Kami berkesimpulan
01375|Nota  Pembelaan  (Pledoi) baik  yang  disampaikan  oleh  Penasihat  Hukum
01376|Terdakwa maupun oleh Terdakwa pada persidangan tanggal 11 Juni 2025 tidak
01377|beralasan  secara  hukum  sehingga  sudah  seharusnya  ditolak  dan
01378|dikesampingkan;
01379|Berdasarkan uraian tersebut Kami, Penuntut Umum berpendapat bahwa apa
01380|yang diuraikan dalam Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak
01381|mematahkan pembuktian Penuntut Umum dan semua unsur Pasal 10 jo. Pasal
01382|4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01383|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang telah  terpenuhi,  maka
01384|secara yuridis menurut hukum pembuktian tersebut terbukti secara sah dan
01385|meyakinkan;
01386|Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami memohon supaya Majelis Hakim
01387|Pengadilan  Negeri  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini
01388|memutuskan sebagai berikut:
01389|1. Menyatakan  Pembelaan  (Pledoi)  yang  telah  disampaikan  oleh
01390|Terdakwa dan/atau rekan Penasihat Hukum Terdakwa Baiq Nursehan tidak
01391|dapat diterima;
01392|2. Menyatakan sikap “ tetap pada tuntutan”  yang telah Kami bacakan dan
01393|serahkan dalam sidang pada tanggal 28 Mei 2025;
01394|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01395|
01396|3. Menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa Baiq Nursehan sebagaimana
01397|telah Kami nyatakan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
01398|Menimbang,  bahwa  setelah  mempelajari  dan  mencermati  Pembelaan
01399|(Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa, dan tanggapan (Replik) yang diajukan
01400|oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa
01401|sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  pertimbangan  unsur  tersebut  di  atas
01402|berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  yaitu
01403|dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan
01404|dihubungkan  dengan  barang  bukti  dalam  perkara  ini,  maka  Majelis  Hakim
01405|berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah
01406|melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur dari Pasal 81 jo. Pasal 69
01407|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01408|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  oleh  karena  itu  Majelis  Hakim
01409|berpendapat  mengenai  pembelaan  (pledoi)  yang  diajukan  oleh  Terdakwa
01410|melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon  kepada Majelis
01411|Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar membebaskan  Terdakwa
01412|dari segala  tuntutan  harus  dikesampingkan  dan  tidak akan dipertimbangkan
01413|lebih lanjut;
01414|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan
01415|menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana ,  dan  selama  proses
01416|persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat
01417|menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai
01418|alasan  pembenar  (rechtsvaardinguns  gronden)  dan/atau  alasan  pemaaf
01419|(schulduitsluitings  gronden),  maka  berdasarkan Pasal  193  ayat  (1)  Kitab
01420|Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, Terdakwa  dipandang  mampu  untuk
01421|bertanggungjawab  dan  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
01422|didakwakan  terhadap  Terdakwa,  oleh  karenanya  Terdakwa  haruslah  dijatuhi
01423|pidana;
01424|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01425|mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat
01426|dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat
01427|menentukan  secara  tepat  dan  adil,  diperlukan  parameter-parameter  atau
01428|patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;
01429|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan
01430|hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada
01431|nilai-nilai dasar ( grund norm ) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya
01432|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01433|
01434|unsur  keadilan,  kegunaan,  dan  kepastian  hukum  sehingga  keberlakuannya
01435|dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;
01436|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap  Terdakwa
01437|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  (revegen) atas  perbuatan
01438|Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya
01439|penyadaran  kembali  serta  sebagai  pembelajaran  agar  Terdakwa  dapat
01440|merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan
01441|pihak  lain,  sehingga  nantinya  Terdakwa  bila  kembali  ketengah  masyarakat
01442|menjadi  pribadi  yang  sadar  dan  taat  terhadap  aturan  hukum  selaku  warga
01443|masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat
01444|Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka
01445|Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam
01446|amar  Putusan  ini  dianggap  cukup  adil  dan  sepadan  dengan  kesalahan
01447|Terdakwa;
01448|Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah
01449|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  suatu  tindak  pidana
01450|sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang
01451|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01452|Indonesia, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara
01453|juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi
01454|pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti
01455|dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan
01456|ini;
01457|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01458|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01459|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) lembar tiket Pesawat
01460|Oman Air tujuan Muscat-Jakarta,  yang  telah dipergunakan untuk melakukan
01461|kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,
01462|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01463|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  Paspor  atas
01464|nama  Martalena  Tampubolon,  yang telah  disita  dari  Saksi  Martalena
01465|Tampubolon dan  merupakan  milik  dari  Saksi  Martalena  Tampubolon,  maka
01466|dikembalikan  kepada pihak  yang  paling  berhak  yaitu  Saksi  Martalena
01467|Tampubolon;
01468|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, maka
01469|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang