00511|menyeluruh  sebagaimana  disebutkan  di  atas.  Sebagaimana  diketahui,
00512|perbuatan  yang  dilarang  oleh  pasal  tersebut  bukan  saja  membawa  senjata
00513|penikam,  penusuk  atau  pemukul  akan  tetapi  juga  terhadap  memiliki,
00514|menyimpan,  menguasai  dan  sebagainya,  sehingga  apabila  dalam
00515|penerapannya ayat (2) tentang pengecualian tidak diikutsertakan akan berakibat
00516|setiap orang yang mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan
00517|terjerat oleh undang-undang ini dan sebagai akibatnya maka seluruh rakyat
00518|Indonesia  termasuk  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  bahkan  Presiden  pun  yang
00519|mempunyai  atau  memiliki  pisau  atau  sabit  yang  dipergunakan  sebagai  alat
00520|rumah  tangga  di  rumah  atau  alat  pertanian  masing-masing  akan  terancam
00521|masuk penjara karena terjerat oleh Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12
00522|Tahun 1951;
00523|Hal. 13 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00524|
00525|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana
00526|diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, perbuatan Anak pada  saat
00527|membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan
00528|15 cm Tajam Kiri Kanan Runcing Pada Ujungnya Hulunya Berwarna Coklat
00529|Kayu Sarungnya Mempunyai 1 (Satu) Lilitan Lakban Berwarna Hitam Besinya
00530|Berwarna Besi, maka telah cukuplah beralasan bagi Hakim untuk menyatakan
00531|unsur ke-3, utamanya “membawa” telah terpenuhi;
00532|Ad.4. Unsur suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
00533|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya
00534|apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah
00535|unsur tersebut;
00536|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah
00537|diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, rangkaian perbuatan Anak
00538|yang  telah  membawa  senjata  tajam  jenis  badik  yang  merupakan  senjata
00539|penusuk, terlebih  lagi  tidak  ada  hubungannya  dengan  pekerjaan  sehari-hari
00540|maupun kegiatan rumah tangga dari Anak, maka cukup beralasan bagi Hakim
00541|untuk  menyatakan  unsur  ke-4,  utamanya  mengenai  “senjata  penikam”  atau
00542|“senjata penusuk” telah terpenuhi;
00543|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
00544|Undang-Undang  Darurat Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang
00545|Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.
00546|17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi berdasarkan
00547|bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapat keyakinan bahwa Anaklah sebagai
00548|orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Anak
00549|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
00550|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal  Penuntut
00551|Umum;
00552|Menimbang,  bahwa  selama  berlangsungnya  persidangan  tidak
00553|ditemukan  adanya  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat
00554|melepaskan  anak  dari  tuntutan  pidana,  maka  anak  haruslah
00555|mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan dijatuhi pidana dan/atau
00556|tindakan atas kesalahannya tersebut;
00557|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan
00558|telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif maupun syarat
00559|subjektif),  maka  Anak  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
00560|didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu Anak harus dijatuhi pidana;
00561|Hal. 14 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00562|
00563|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan  terhadap  Anak,
00564|sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-
00565|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
00566|Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan
00567|penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing
00568|Kemasyarakatan;
00569|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penuntut  Umum  mengajukan
00570|tuntuan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di
00571|LPKA Kendari;
00572|Menimbang, bahwa Wali Anak dan Penasihat Hukum Anak memberikan
00573|pendapat agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak
00574|telah  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00575|perbuatannya;
00576|Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut
00577|dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, pendapat dari Wali
00578|Anak  serta  permohonan  dari  Anak  dan  Penasihat  Hukumnya,  maka  Hakim
00579|mempertimbangkan sebagai berikut:
00580|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap
00581|selama  persidangan  diketahui  bahwa  Anak  ternyata  telah  melakukan  tindak
00582|pidana sebanyak 2 (dua) kali, anak juga menerangkan bahwa dirinya pernah
00583|melukai  orang  lain  dengan  senjata  tajam,  mempertimbangkan  fakta  hukum
00584|tersebut,  maka  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap  Anak  nantinya
00585|diharapkan  dapat  menjadi  pelajaran  moral  maupun  sosial  bagi  anak  serta
00586|menjaga stabilitas kehidupan dalam bermasyarakat;
00587|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  terhadap  penjatuhan  hukuman
00588|terhadap  Anak,  Hakim  tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  Pembimbing
00589|Kemasyarakatan  dan  memutuskan  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  yang
00590|setimpal  dengan  perbuatan  Anak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  85  Undang-
00591|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
00592|Pidana  Anak  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak
00593|sebagaimana amar putusan ini;
00594|Menimbang, bahwa  grand design  undang-undang perlindungan anak
00595|dan undang-undang sistem peradilan anak adalah menganut asas kepentingan
00596|terbaik  bagi  anak sehingga  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sedapat
00597|mungkin  dijauhkan  dari  sanksi  pemidanaan  penjara  dan  dari  stigma  negatif
00598|dalam  masyarakat  akan  tetapi  tetap  memperhatikan  keseimbangan  serta
00599|kehidupan sosial dalam masyarakat;
00600|Hal. 15 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00601|
00602|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak patut pula
00603|memperhatikan  tujuan  hukum  yang  bertumpu  pada  tiga  nilai  dasar  yaitu
00604|keadilan, kemanfaatan dan kepastian;
00605|Menimbang,  bahwa  nilai-nilai  keadilan  yang  seharusnya  diwujudkan
00606|oleh  peradilan  pidana  dalam  penjatuhan  pidana  kepada  Anak  harus
00607|memperhatikan segala aspek pemidanaan yang integratif berorientasi kepada
00608|keadilan  moral  (moral  justice),  keadilan  sosial  (social  justice)  dan  keadilan
00609|hukum  (legal  justice) sebagai  wujud  pertanggungjawaban  Hakim  kepada
00610|masyarakat,  ilmu  hukum,  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum,  negara  dan
00611|bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
00612|Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum  (legal justice) , perbuatan
00613|yang dilakukan Anak merupakan suatu tindak pidana yang harus dihukum untuk
00614|menegakkan dan memperlakukan sesuatu secara adil dan merata dari semua
00615|individu berdasarkan hukum, namun haruslah dicermati berat-ringannya pidana
00616|yang  akan  dijalani  Anak  agar  tidak  semata-mata  merupakan  bentuk  dari
00617|pembalasan dendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Anak tidak hanya
00618|bersifat  represif  namun  juga  bersifat  preventif  dan  edukatif  yang  harus
00619|ditanamkan  dalam hal  pemidanaan, sehingga mempunyai efek jera  (special
00620|detterent effect), di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat
00621|juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang berpotensi untuk
00622|menjadi  pelaku  tindak  pidana  (general  detterent  effect),  serta  diharapkan
00623|dengan dijatuhi pidana menjadikan Anak benar-benar sadar dan insaf, sehingga
00624|Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan
00625|pada  akhirnya  tercipta  ketenteraman,  ketertiban  dan  keamanan  serta  rasa
00626|keadilan dalam masyarakat dan juga tetap memperhatikan kepentingan terbaik
00627|bagi Anak;
00628|Menimbang, bahwa Anak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2
00629|ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
00630|tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.
00631|1948  No.  17)  Dan  Undang-Undang  R.I.  Dahulu  NR  8  Tahun  1948  dengan
00632|ancaman  hukuman  pidana  setinggi-tingginya  10  (sepuluh)  tahun  kemudian
00633|berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017
00634|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana penjara yang dapat
00635|dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman
00636|pidana penjara bagi orang dewasa, kemudian bahwa berdasarkan ketentuan
00637|Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem
00638|Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas
00639|Hal. 16 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00640|
00641|a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2)
00642|pelayanan masyarakat; 3) pengawasan; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam
00643|lembaga; dan penjara, sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan
00644|keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
00645|Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh Hakim sudah sesuai apabila terhadap
00646|diri Anak dijatuhi bentuk pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1)
00647|dan  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan
00648|apabila  dijatuhi  pidana  penjara  maka  merujuk  ketentuan  Pasal  81  ayat  (2)
00649|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00650|pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  Anak  dalam  perkara  ini
00651|maksimalnya adalah selama 5 (lima) tahun;
00652|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  keadilan  moral  (moral
00653|justice) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas yang mempunyai standar
00654|baik dan buruk. Moralitas ini berasal dari berbagai sumber, seperti agama, adat
00655|dan budaya yang menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan
00656|tidak benar, adil dan tidak adil;
00657|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Anak  dapat  diukur  menurut  penilaian
00658|masyarakat, di mana Anak hidup bermasyarakat, dalam hal ini perbuatan Anak
00659|yang telah membawa senjata tajam dalam lingkungan masyarakat tanpa izin
00660|terlebih  di  tempat  umum  dalam  situasi  ramai  adalah  tindakan  yang  tidak
00661|dibenarkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  karena  menunjukkan
00662|sikap/watak/perilaku yang akan memicu tindak kekerasan, membahayakan atau
00663|mengancam  keselamatan  orang  lain, mengancam  keamanan  dan  ketertiban
00664|dalam masyarakat;
00665|Menimbang,  bahwa  dilihat  dari  sisi  keadilan  sosial  (social  justice),
00666|terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dikarenakan pergaulan Anak
00667|yang kurang baik dimana Anak yang masih dibawah umur mudah terpengaruh
00668|oleh  kenakalan-kenakalan  remaja  tempat  anak  bersosialisasi  sehari-hari,
00669|sehingga hal ini yang mendorong Anak sering membawa senjata tajam pada
00670|saat  bepergian  dengan  alasan  menjaga  diri  ditambah  Anak  dalam  tumbuh
00671|kembangnya sudah tidak didampingi orang tua kandung, meskipun demikian hal
00672|ini tidak semata-mata menjadikan pembenaran bagi Anak karena perbuatannya
00673|yang  membawa  senjata  tajam  tanpa  izin  nyata-nyata  bertentangan  dengan
00674|kaidah  hidup  bermasyarakat  yang  menghendaki  keamanan  dan  ketertiban
00675|umum.  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa  kebiasaan  masyarakat
00676|khususnya Wakatobi yang  membiasakan membawa badik  adalah kebiasaan
00677|yang  tidak  dapat  diterima  dalam  pandangan  hukum  karena  bertentangan
00678|Hal. 17 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00679|
00680|dengan  prinsip  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan
00681|Republik  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  ketentuan  Pasal  18B
00682|Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
00683|Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tentang keadilan
00684|moral (moral justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan hukum (legal
00685|justice) tersebut, Hakim juga mempertimbangkan dengan memperhatikan sikap
00686|perilaku Anak selama persidangan yaitu anak menunjukkan penyesalan atas
00687|perbuatannya  dan  telah  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  yang
00688|melanggar hukum;
00689|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  anak  berharap  setelah  menjalani
00690|masa hukuman anak dapat berkumpul kembali dengan ibu Anak yang berada di
00691|Kalimantan;
00692|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
00693|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
00694|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00695|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00696|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
00697|berada dalam tahanan;
00698|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00699|berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 15
00700|cm Tajam Kiri Kanan Runcing Pada Ujungnya Hulunya Berwarna Coklat Kayu
00701|Sarungnya  Mempunyai  1  (Satu)  Lilitan  Lakban  Berwarna  Hitam  Besinya
00702|Berwarna Besi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan
00703|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00704|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00705|meringankan Anak;
00706|Keadaan  yang  memberatkan:
00707|- Perbuatan  Anak  meresahkan  masyarakat dan  mengancam  keamanan
00708|serta ketertiban umum;
00709|- Anak sudah pernah dihukum;
00710|Keadaan yang meringankan:
00711|- Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00712|perbuatan yang melanggar hukum;
00713|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  dan
00714|sebelumnya  Anak  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari  biaya
00715|perkara maka berdasarkan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP
00716|serta Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka
00717|Hal. 18 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00718|
00719|Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya
00720|akan  disesuaikan  dengan  kemampuan  ekonomi  Anak  dan  akan  ditentukan
00721|dalam amar putusan ini;
00722|Memperhatikan,  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republik
00723|Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang  Mengubah  “Ordonnantie  Tijdelijke
00724|Bijzondere  Strafbepalingen”  (STBL.  1948  No.  17)  Dan  Undang-Undang  R.I.
00725|Dahulu  NR  8  Tahun  1948,  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang
00726|Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00727|8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-
00728|undangan lain yang bersangkutan;
00729|
00730|MENGADILI:
00731|1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00732|melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak  membawa,  senjata  penikam,  atau
00733|senjata penusuk”;
00734|2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak tersebut di atas selama  1
00735|(satu)  Tahun di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II
00736|Kendari;
00737|3. Menetapkan  bahwa  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
00738|dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00739|4. Memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
00740|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00741|- 1  (satu)  bilah  senjata  tajam  jenis  badik  dengan  panjang
00742|keseluruhan 15 cm Tajam Kiri Kanan Runcing Pada Ujungnya Hulunya
00743|Berwarna Coklat Kayu Sarungnya Mempunyai 1 (Satu) Lilitan Lakban
00744|Berwarna Hitam Besinya Berwarna Besi;
00745|Dirampas untuk dimusnahkan;
00746|6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00
00747|(dua ribu lima ratus rupiah);
00748|
00749|Kamis
00750|
00751|4 Desember
00752|
00753|2025
00754|
00755|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Desember oleh Bilma
00756|Diffika, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi
00757|Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
00758|
00759|Wahyu Widodo, S.H.
00760|
00761|Panitera Pengganti, Hakim,
00762|Hal. 19 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00763|
00764|Wahyu Widodo, S.H. Bilma Diffika, S.H.