00680|melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  terhadap  anak".
00681|Dengan sifatnya yang alternatif, maka apabila salah satu atau lebih perbuatan
00682|tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.
00683|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  berdasarkan
00684|Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
00685|Perlindungan  Anak  adalah  tindakan  atau  perbuatan  memperalat,
00686|memanfaatkan,  atau  memeras  anak  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi,
00687|
00688|keluarga,  atau  golongan.  Eksploitasi  secara  ekonomi  dapat  berupa
00689|mempekerjakan  anak  untuk  tujuan  mencari  keuntungan  materiil  dengan
00690|mengabaikan  hak-hak  anak  seperti  hak  atas  pendidikan,  kesehatan,  dan
00691|tumbuh  kembang  yang  optimal.  Sedangkan  eksploitasi  seksual  mencakup
00692|namun tidak terbatas pada pelacuran anak, penggunaan anak untuk pornografi,
00693|atau perdagangan anak untuk tujuan seksual;
00694|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  di
00695|persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,
00696|barang  bukti  yang  diajukan,  dan  bukti  surat  yang  telah  diperlihatkan  di
00697|persidangan, diperoleh fakta hukum  bahwa  hari Rabu tanggal 01 Mei 2024
00698|sekitar pukul 23.00 WIB di Hotel Kristal Jl. Ahmad Yani Kelurahan Ratu Sima
00699|Kecamatan Dumai Selatan - Kota Dumai, terdakwa telah turut serta melakukan
00700|eksploitasi seksual terhadap anak yaitu saksi korban Putri Reva Syania Als
00701|Reva  yang  masih  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  dengan  cara  Terdakwa
00702|menggunakan aplikasi Michat untuk mencari tamu bagi saksi korban dengan
00703|menawarkan  layanan  seksual  dengan  harga  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu
00704|rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian
00705|Terdakwa berperan aktif dalam mengatur pertemuan antara tamu dengan saksi
00706|korban  di  kamar  115  Hotel  Kristal,  sehingga  Terdakwa  menerima  imbalan
00707|sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap tamu yang dilayani
00708|oleh saksi korban, dan ditemukan barang bukti berupa HP merk INFINIX SMART
00709|6  warna  Hitam,  1  (satu)  Pcs  kondom  bekas  dan  uang  tunai  sebesar
00710|Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00711|Menimbang  bahwa  perbuatan  terdakwa  tersebut  jelas  merupakan
00712|bentuk eksploitasi seksual terhadap anak karena terdakwa telah memanfaatkan
00713|dan  memeras  saksi  korban  yang  masih  di  bawah  umur  untuk  mencari
00714|keuntungan pribadi melalui praktik prostitusi. Terdakwa mengetahui bahwa saksi
00715|korban  masih  berusia  17  (tujuh  belas)  tahun  namun  tetap  melakukan
00716|perbuatannya,  dimana  hal  tersebut  dapat  membahayakan  kesehatan  fisik,
00717|mental, spiritual, moral dan sosial anak sebagaimana dilindungi dalam Undang-
00718|Undang Perlindungan Anak.
00719|Menimbang  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  perbuatannya  secara
00720|sistematis dengan menggunakan aplikasi Michat sebagai sarana untuk mencari
00721|tamu,  melakukan  negosiasi  harga,  dan  mengatur  pertemuan,  yang
00722|menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran
00723|dan perencanaan.
00724|
00725|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  unsur  "menempatkan,
00726|membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan
00727|eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak" telah terpenuhi
00728|secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00729|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 i Jo. Pasal
00730|88  UU  RI  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang
00731|Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
00732|dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
00733|pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI
00734|Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  telah  terpenuhi,  maka
00735|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00736|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  kedua
00737|Penuntut Umum;
00738|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00739|mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu
00740|dapat  dipertanggungjawabkan  atau  dipersalahkan  kepada  Terdakwa  akan
00741|dipertimbangkan di bawah ini;
00742|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 i Jo. Pasal
00743|88  UU  RI  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang
00744|Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
00745|dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
00746|pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI
00747|Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  telah terbukti maka dengan
00748|demikian  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  melakukan  atau  turut  serta
00749|melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi ” dan selanjutnya
00750|terdakwa harus dijatuhi hukuman;
00751|Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim
00752|tidak  melihat  adanya  alasan-alasan  pemaaf,  pembenar  atau  yang  dapat
00753|menghilangkan  kesalahan  atau  sifat  melawan  hukum  perbuatan  Terdakwa,
00754|maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00755|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  terbukti  mampu
00756|mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka Majelis Hakim
00757|menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan
00758|ketentuan hukum yang berlaku;
00759|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
00760|oleh karena bukan bersifat pembuktian melainkan hanyah memohon keringaan
00761|hukuman maka akan ditentukan dalam amar Putusan Ini;
00762|
00763|Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang
00764|diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan
00765|Majelis  Hakim  dalam  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  sebelum
00766|menjatuhkan putusan;
00767|Menimbang,  bahwa  tentang  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00768|Terdakwa, selanjutnya akan dipetimbangkan sebagai berikut:
00769|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  jauh  dari  maksud  untuk
00770|menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk
00771|balas  dendam,  akan  tetapi  lebih  ditujukan  untuk  mencegah  dilakukannya
00772|pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap
00773|tingkah  laku  pelaku  tindak  pidana  agar  di  kemudian  hari  tidak  mengulangi
00774|kesalahannya  dengan  memperhatikan  tujuan  pemidanaan  bagi  Terdakwa,
00775|aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;
00776|Menimbang, bahwa dalam  Pasal 76 i Jo. Pasal 88 UU RI Nomor 35
00777|tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
00778|tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17
00779|tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1
00780|tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  RI  Nomor  23  tahun  2002
00781|tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara juga ada denda yang harus
00782|dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa
00783|untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan
00784|ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
00785|penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
00786|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
00787|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00788|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00789|dijatuhkan kepadanya sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP;
00790|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00791|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00792|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00793|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00794|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00795| 1 (satu) unit HP merk REDMI 7 warna Biru;
00796| 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 5 warna hitam;
00797| 1 pcs (satu) kondom bekas;
00798|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  telah  dilakukan
00799|penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta yang terungkap
00800|
00801|dalam persidangan, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan
00802|tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan
00803|dirampas untuk dimusnahkan;
00804| Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00805|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  telah  dilakukan
00806|penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta yang terungkap
00807|dalam  persidangan,  barang  bukti  tersebut  dihasilkan  dari  tindak  pidana
00808|sebagaimana  didakwakan  kepada  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  dirampas
00809|untuk Negara;
00810|Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
00811|Majelis  Hakim  perlu  mempertimbangkan  hal-hal  yang  memberatkan  dan
00812|meringankan sebagai berikut;
00813|Keadaan yang memberatkan:
00814|- Perbuatan terdakwa meresahkan mmasyarakat;
00815|Keadaan yang meringankan;
00816|- Terdakwa  bersikap  sopan  dalam  persidangan  dan  mengakui
00817|perbuatannya;
00818|- Terdakwa belum pernah dihukum;
00819|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  hal-hal  tersebut di  atas,
00820|baik  hal-hal  yang  memberatkan  maupun  meringankan,  maka  Majelis  Hakim
00821|berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana
00822|tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;
00823|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  kesalahan  terdakwa  telah  terbukti
00824|secara sah dan meyakinkan bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1)
00825|KUHAP mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa;
00826|Memperhatikan, Pasal 76 i Jo. Pasal 88 UU RI Nomor 35 tahun 2014
00827|tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang
00828|Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun
00829|2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun
00830|2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang
00831|Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
00832|Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
00833|
00834|MENGADILI:
00835|1. Menyatakan  AGUS SYAHPUTRA ALIAS AGUS BIN ALM ARIANTO ,
00836|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
00837|
00838|pidana “melakukan eksploitasi seksual terhadap anak ” sebagaimana dalam
00839|dakwaan kedua Penuntut Umum;
00840|2. Menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa  AGUS  SYAHPUTRA ALIAS
00841|AGUS BIN ALM ARIANTO  berupa pidana penjara selama 2 (dua)  Tahun
00842|dan  denda  sejumlah  Rp.100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dengan
00843|ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti
00844|dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
00845|3. Menetapkan  masa penangkapan  dan penahanan  yang  telah  dijalani
00846|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00847|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00848|5. Menetapkan barang bukti:
00849|- 1 (satu) unit HP merk REDMI 7 warna Biru;
00850|- 1 (satu) unit HP merk INFINIX SMART 5 warna hitam;
00851|- 1 pcs (satu) kondom bekas;
00852|Dirampas untuk dimusnahkan;
00853|- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
00854|Dirampas untuk Negara;
00855|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
00856|Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
00857|
00858|Senin
00859|
00860|18 November  2024
00861|
00862|2024
00863|
00864|Pengadilan Negeri Dumai, pada hari  Senin, tanggal  18 November  2024, oleh
00865|kami,  Dr. Edy Siong , S.H,  M.Hum.  sebagai Hakim Ketua,  Taufik Abdul Halim
00866|Nainggolan, S.H., dan Muhammad Tahir, S.H.  masing-masing sebagai Hakim
00867|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  Selasa
00868|tanggal  19  November  2024  oleh  kami,  Taufik  Abdul  Halim  Nainggolan  S.H.
00869|sebagai  Hakim Ketua,  Muhammad Tahir, S.H. , dan  Hamdan Saripudin, S.H.
00870|masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi para Hakim Anggota
00871|
00872|Bobby Saputra.S.H.
00873|
00874|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
00875|Muhammad Tahir, S.H.                     Taufik Abdul Halim Nainggolan S.H.
00876|Hamdan Saripudin, S.H.
00877|Panitera Pengganti,
00878|Bobby Saputra, S.H.