00742|bulan,  terhadap  tuntutan  tersebut  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan
00743|Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak
00744|dijatuhi  Pidana  Penjara  serta  tanggapan  orang  tua  yang  menyatakan  tidak
00745|sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak serta meminta agar Anak juga
00746|menjalani  pembimbingan  dalam  penjara,  sependapat  dengan  tuntutan  yang
00747|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;
00748|Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik
00749|Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
00750|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
00751|atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak
00752|menjadi  Undang-Undang, yang  menyebutkan  “setiap orang  yang  melanggar
00753|ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana
00754|penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
00755|denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”;
00756|Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
00757|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan apabila dalam
00758|hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana
00759|denda  diganti  dengan  pelatihan  kerja,  maka  Majelis  Hakim  juga  akan
00760|menjatuhkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap Anak
00761|yang lamanya seperti tersebut di dalam amar putusan;
00762|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
00763|penahanan  yang  sah  selama  pemeriksaan  dalam  tingkat  penuntutan  dan
00764|pengadilan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum
00765|Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, masa
00766|
00767|penahanan  yang  telah  dijalaninya  akan  ditetapkan,  untuk  dikurangkan
00768|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00769|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00770|Anak dilandasi alasan yang cukup, serta lamanya pidana yang dijatuhkan lebih
00771|lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani, maka berdasarkan Pasal
00772|197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
00773|dalam tahanan;
00774|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00775|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00776|Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak
00777|lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti
00778|tersebut  akan  ditentukan  sesuai  dengan  isi  ketentuan  dari  Pasal  194  Kitab
00779|Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa:
00780|- 1 (satu) buah baju kaos warna putih terdapat gambar dan tulisan pada
00781|bagian depan;
00782|- 1 (satu) buah celana kain pendek bergaris – garis warna putih pink;
00783|- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
00784|yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;
00785|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00786|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
00787|meringankan Anak;
00788|Keadaan  yang  memberatkan:
00789|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum, norna kesusialaan
00790|dan norma agama;
00791|- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban
00792|Keadaan yang meringankan:
00793|- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
00794|- Anak belum pernah dihukum;
00795|   Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  dan  Anak
00796|sebelumnya  tidak  pernah  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
00797|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  ayat  (1)  Kitab
00798|Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  maka  Anak  dibebani  pula  untuk
00799|membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
00800|ini;
00801|Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
00802|Nomor  17  Tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
00803|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
00804|
00805|Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang
00806|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-
00807|undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00808|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00809|
00810|MENGADILI:
00811|1. Menyatakan  Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00812|melakukan tindak pidana  “Dengan sengaja memaksa anak melakukan
00813|persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut
00814|Umum;
00815|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara,
00816|selama 3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Sentra
00817|Efata Naibonat, Kabupaten Kupang, selama 6 (enam) bulan;
00818|3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak  dikurangkan
00819|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00820|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00821|5. Memerintahkan barang bukti berupa:
00822|- 1 (satu) buah baju kaos warna putih terdapat gambar dan tulisan
00823|pada bagian depan;
00824|- 1 (satu) buah celana kain pendek bergaris – garis warna putih
00825|pink;
00826|- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
00827|Dikembalikan kepada Anak Korban;
00828|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
00829|Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
00830|
00831|Rabu
00832|
00833|26 Juni 2024
00834|
00835|2024
00836|
00837|Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.,
00838|sebagai  Hakim  Ketua,  Bagas  B.N.  Satata,  S.H.,  Muhamad  Zaki  Iqbal,  S.H.,
00839|
00840|Prisca S. Tahik, S.H.
00841|
00842|Hakim Anggota, Hakim Ketua
00843|
00844|Bagas B.N. Satata, S.H. Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.
00845|Muhamad Zaki Iqbal, S.H.
00846|
00847|Panitera Pengganti,
00848|Prisca S. Tahik, S.H.