02707|memiliki  data-data  mengenai  keberadaan  Kantor  Pusat  atau  Cabang
02708|Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan
02709|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  karena  semua  proses  penempatan
02710|Pekerja Migran Indonesia (PMI) pelayanan dilakukan pada kantor kami;
02711|- Bahwa Penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia ialah tindakan
02712|perekrutan,  pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
02713|Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, melalui
02714|skema:
02715| Goverment  to  Goverment   (G  to  G)  yang  penempatannya
02716|dilakukan oleh BP2MI;
02717| Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan
02718|oleh BP2MI
02719| Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
02720|P3MI
02721| Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan ijin
02722|oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
02723| Mandiri dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
02724|dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak  pengguna  berbadan  hukum
02725|yang  ada  di  Luar  Negeri  dan  memiliki  Perjanjian  Kerja  yang
02726|Hal. 75 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02727|Paraf
02728|
02729|ditandatangani  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  Visa  Kerja  dan
02730|dokumen perjalanan Luar Negeri lainnya.
02731|- Bahwa untuk pekerja migran dari segi gaji lebih besar, memiliki visa kerja
02732|yang  dikeluarkan  oleh  KBRI  tempat  mereka  bekerja,  sedangkan  untuk
02733|sistem magang gaji lebih kecil, hanya memiliki visa entri, dan tidak semua
02734|negara menerima pekerja dengan magang ini kecuali Jepang dan Jerman,
02735|selain  itu  kontrak  kerja  antara  pekerja  migran  dengan  magang  ini
02736|skemanya sangat jauh berbeda;
02737|- Bahwa peserta magang tidak dapat dikatakan sebagai  Pekerja Migran
02738|Indonesia, dimana dasar Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan
02739|Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  4  Tahun  2019 Tahun  2019  tentang
02740|Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  18  Tahun
02741|2017  tentang  Tata  Cara  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan
02742|Dalam  Jaringan,  UU  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan
02743|Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan untuk
02744|peserta  magang  diatur  dalam  Peratutan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02745|Transmigrasi  Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan
02746|dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang bisa
02747|melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
02748|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat;
02749|- Bahwa siswa peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO
02750|dan tidak boleh diluar wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai
02751|dengan pemberangkatan;
02752|- Bahwa Terdakwa tidak boleh memberangkatkan peserta magang karena
02753|tidak  memiliki  SO,  namun  Terdakwa  terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi
02754|hanya melakukan pelatihan saja;
02755|- Bahwa  LKP  secara  umum  dibawah  naungan  Kemendikbudristek
02756|dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, LKP adalah Lembaga Kursus pelatihan
02757|yang  harus  mata  pelajaran  nya  sesuai  dengan  SMK  tempat mengajar
02758|sesuai dengan peraturan permendikbud No. 13 Tahun 2017, LKP boleh
02759|didirikan  oleh  siapa  saja  asalkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah
02760|ditentukan oleh Mendikbud;
02761|Hal. 76 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02762|Paraf
02763|
02764|- Bahwa  peserta  magang  yang  sedang  berkumpul  kursus  tidak  bisa
02765|dikatakan  sebagai  peserta  migran  yang  tidak  memiliki  SO  dan  hanya
02766|sebagai peserta pelatihan saja;
02767|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
02768|3.  Ahli  Dr LAELY WULANDARI S.H, M.H,   dibawah sumpah pada pokoknya
02769|menerangkan sebagai berikut :
02770|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
02771|dan keterangan Ahli benar;
02772|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
02773|a. Tahun 1988 tamat pendidikan SDN Dasabah VI Bondowoso
02774|Jawa Timur
02775|b. Tahun 1991 tamat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1
02776|di Bondowoso Jawa Timur
02777|c. Tahun  1994  tamat  Sekolah  Menengah  Atas  di  SMAN
02778|Tenggarang di Bondowoso, Jawa Timur
02779|d. Tahun  1999  tamat  S-1  Ilmu  Hukum  Universitas  Negeri
02780|Jember
02781|e. Tahun 2008 tamat Program Magister Ilmu Hukum Sisitem
02782|Peradilan Pidana FH Universitas Diponegoro Semarang
02783|Sedangkan riwayat pekerjaan dan jabatan
02784|a. Tahun 2001-2016 diangkat sebagai Dosen tetap Fakultas
02785|Hukum Univeristas Jember
02786|b. Tahun 2008 – 2015 menjadi Ketua Pusat Kajian Perempuan
02787|dan Anak FH Univeristas Jember
02788|c. Tahun 2016 menjadi Dosen di FH Univeristas Mataram
02789|d. Tahun 2017 – 2018 menjadi sekretaris Laboratorium Hukum
02790|FH Unram
02791|e. Tahun 2018 – sekarang menjadi ketua Laboratorium Hukum
02792|FH Unram
02793|f. Tahun 2020 – sekarang menjadi sekertaris bagian hokum
02794|pidana FH Unram
02795|-  Bahwa ahli pernah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara :
02796|a. Perkara penganiayaan anak dan pembunuhan bayi
02797|b. Perkara perdagangan orang sebagai ahli hokum pidana
02798|Hal. 77 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02799|Paraf
02800|
02801|c. Perkara pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk
02802|kawin lagi;
02803|- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli diperiksa sebagai ahli bidang hukum
02804|pidana dalam perkara ini saksi ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum
02805|Universitas  Mataram  dengan  surat  tugas  no  23/UN/18.F3/PT/2024
02806|tanggal 17 Januari 2024;
02807|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  No.  21  tahun  2007  tentang
02808|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa :
02809|Pasal 1 ayat (1)  :  Perdagangan Orang  adalah tindakan perektrutan
02810|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman  pemindahan  atau
02811|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,
02812|penyekapan  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
02813|posisi rentan, penjeratan utang atau Memberi bayaran atau manfaat,
02814|sehingga memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali
02815|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun
02816|antar  Negara,  untuk  tujuan  ekploitasi  atau  mengakibatkan  orang
02817|tereksploitasi.
02818| Pasal 1 ayat (2) :  Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah setiap
02819|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak
02820|pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
02821|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
02822|Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3(tiga)
02823|yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi, hal tersebut
02824|dapat dijelaskan sebagai berikut :
02825|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,
02826|Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau  Penerimaan
02827|seseorang.
02828|b. Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan
02829|kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,
02830|Penyalahgunaan  kekerasan  atau  posisi  rentan, Penjeratan  utang
02831|atau  Memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh
02832|persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain
02833|tersebut.
02834|Hal. 78 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02835|Paraf
02836|
02837|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa
02838|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02839|Pelacuran, Kerja atau pelayanan paksa, Perbudakan atau praktik
02840|serupa  perbudakan,  Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik
02841|seksual,  Organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
02842|memindahkan atau mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh
02843|atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
02844|lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiel  maupun
02845|immaterial.
02846|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:
02847|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
02848|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
02849|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
02850|pidana  perdagangan  orang   merupakan  delik  Formil,  yaitu  adanya
02851|tindak pidana perdagangan orang CUKUP dengan terpenuhinya unsur
02852|-  unsur  perbuatan  yang  sudah  dirumuskan,  dan  tidak  harus
02853|menimbukan  akibat  dalam  hal  ini  Eksploitasinya.  Namun  Haruslah
02854|dapat ditunjukkan  ada  unsur  subjektif yang  memang  tujuan  pelaku
02855|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
02856|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
02857|Unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  antara  Proses,  Cara  dan
02858|Tujuan adalah unsur kumulataif sementara bagian bagian dalam unsur
02859|itu adalah unsur alternatif.
02860|- Bahwa Korban  adalah seseorang yang mengalami penderitaan
02861|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
02862|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
02863|21 Tahun 2007;
02864|- Bahwa  ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
02865|Ketenagakerjaan adalah :
02866|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
02867|b. Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa
02868|dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta  penampungan  tanpa
02869|batas waktu yang jelas;
02870|c.  Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
02871|Hal. 79 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02872|Paraf
02873|
02874|d. Perekrutan dibawah umur (-18 tahun) dokumen dipalsukan;
02875|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
02876|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
02877|g. Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;
02878|h. Ditempatkan oleh perorangan, b ukan  PPPMI yang memiliki izin
02879|dari Menteri tenaga Kerja;
02880|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
02881|j. Dipindahkan ke Negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
02882|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
02883|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  (Over
02884|Charging).
02885|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
02886|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : ”Setiap orang
02887|yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
02888|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
02889|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
02890|Pasal 6”.
02891|Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain. Jadi
02892|pengertian  Yang  membantu tetap  mengacu  pada  Pasal  56  KUHP
02893|(sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)  adalah
02894|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
02895|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
02896|itu.  Pembantuan  dilakukan  pada  waktu  atau  sebelum  tindak  pidana
02897|dilakukan. Sedangkan  Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
02898|berniat melakukan perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan
02899|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.
02900|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
02901|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
02902|”Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan
02903|jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,
02904|dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana
02905|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
02906|Unsur-unsur pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
02907|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
02908|Hal. 80 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02909|Paraf
02910|
02911| Merencanakan : Membuat rencana.
02912| Pemufakatan  Jahat (Samenspanning)  dianggap  ada  apabila
02913|sudah ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih
02914|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
02915|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
02916|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
02917|”Setiap orang yang membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
02918|wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk
02919|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana
02920|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
02921|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
02922|Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
02923|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
02924|Unsur-unsur Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
02925|tindak pidana perdagangan orang adalah:
02926|- Setiap  Orang :  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
02927|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
02928|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
02929|- Yang membawa Warga Negara Indonesia  : Jadi yang dibawa
02930|adalah warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal
02931|ini apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia.
02932|- Ke luar wilayah Republik Indonesia : Jika dibawa masih dalam
02933|wilayah  Republik Indonesia  (dalam Negeri)  tidak termasuk  dalam
02934|unsur pasal ini.
02935|- Dengan  maksud  untuk  di  eksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
02936|ditujukan unsur pasal subjektif dalam Pasal 4 ini, dia bermaksud
02937|(dapat  digolongkan  ke  dalam  menyengaja/dolus)  untuk
02938|mengeksploitasi.
02939|- Bahwa  sedangkan  Eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah
02940|mengacu pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau
02941|tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02942|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
02943|perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
02944|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  meminda hkan atau
02945|Hal. 81 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02946|Paraf
02947|
02948|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
02949|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
02950|keuntungan baik materiil maupun immaterial.
02951|- Bahwa setelah ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
02952|yang  disampaikan  oleh  pemeriksa,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa
02953|HULWATUL FITRIATI, Dkk merupakan korban perdagangan orang dengan
02954|modus penipuan dengan menjanjikan bekerja ke Negara Jepang dengan
02955|sistem pemagangan;
02956|- Bahwa  tidak  di  benarkan  jika  Terdakwa  melakukan  perekrutan  Tenaga
02957|kerja  dengan  dijanjikan  untuk  dikirim  ke  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  ke
02958|Negara Jepang untuk bekerja dengan sistem magang karena perekrutan
02959|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang
02960|dilakukan  oleh  swasta  harus  memiliki  Surat  ijin  penempatan  dan
02961|perekrutan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.
02962|39  Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja
02963|Indonesia di luar negeri dan peraturan Menteri tenaga kerja Nomor 22
02964|tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga
02965|kerja Indonesia di Luar Negeri;
02966|- Bahwa dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan
02967|bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Pelaksana  Penempatan  TKI
02968|swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat
02969|ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri;
02970|- Bahwa Pelanggran terhadap pasal 26 ini diancam dengan tindak pidana
02971|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  104  UU  No.  38  Tahun  2004  yang
02972|berbunyi
02973|a. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
02974|paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit
02975|Rp.100.000.000,,-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
02976|Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang :
02977|b.  menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri
02978|sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
02979|c. Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
02980|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang harus
02981|Hal. 82 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02982|Paraf
02983|
02984|memenuhi 3 unsur utama yakni unsur proses, unsur cara dan unsur
02985|tujuan;
02986|Dalam  peristiwa  ini  memenuhi  3  unsur  tersebut  yakni  melakukan
02987|perekrutan  dengan  cara  penipuan  dan  tujuannya  adalah
02988|mengeskploitasi atau dapat terekspoitasi .
02989|- Bahwa Proses perekrutan yang dilakukan tidak sesuai prosedur
02990|karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang harus
02991|mendapat ijin dari Menteri ;
02992|Cara : Cara  yang  dipakai  adalah  penipuan  karena  mereka  dijanjikan
02993|berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat keuntungan
02994|karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang
02995|Tujuan : Unsur tujuan, Tujuan dalam TPPO adalah tereksploitasi. dalam
02996|rangkaian perbuatan ini adalah mendapat keuntungan uang dari korban.
02997|Korban diwajibkan membayar sejumlah uang baik untuk biaya kursus,
02998|biaya penempatan job, korban juga kehilangan waktu dan tenaga untuk
02999|menjalani Kursus dan proses lainnya.
03000|Cara  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  juga  memerlukan  pelatihan
03001|khusus, bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai