00713|dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya malahan Korban II   dipindahkan ke
00714|Penampungan Sarikah Arko di Damam sedangkan Saksi Korban I   hanya
00715|dipekerjakan  selama  1  (satu)  bulan  sebagai  asisten  rumah  tangga  dan
00716|mendapatkan gaji sebesar 700 Riyal untuk 1 (satu) bulan.
00717|- Bahwa Korban II   maupun Saksi Korban I   selama di Penampungan Sarikah
00718|Arko Riyadh tidak diperbolehkan untuk keluar dari penampungan;
00719|- Bahwa maksud dan tujuan T erdakwa membawa Korban II   dan Saksi Korban I
00720|keluar wilayah Republik Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi adalah untuk
00721|mendapatkan keuntungan dimana T erdakwa telah mendapatkan keuntungan
00722|uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Abdullah;
00723|- Bahwa T erdakwa bersama dengan Sdr. Abdulah menempatkan Korban II   dan
00724|Saksi Korban I   untuk bekerja diluar negeri tanpa kelengkapan administrasi;
00725|- Bahwa  T erdakwa  tidak  bekerja  di  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang
00726|penyaluran tenaga kerja;
00727|- Bahwa T erdakwa tidak pernah melakukan Bimbingan T eknis sebagai pekerja
00728|lapangan terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja dan T erdakwa juga tidak
00729|pernah memberikan pelatihan keterampilan kepada para calon pekerja migran
00730|termasuk terhadap Korban II   dan Saksi Korban I  ;
00731|- Bahwa T erdakwa tidak pernah mengurus kepulangan Korban II   dan Saksi
00732|Korban I   untuk kembali ke Indonesia;
00733|
00734|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00735|berikut:
00736|1. 1 (satu) buah dokumen asli berupa IDN Paspor No. E6956837 an. Korban I;
00737|2. 1 (satu) lembar dokumen asli berupa tiket kepulangan pesawat Oman Air tujuan
00738|Damam menuju Muscat WY 0696 T anggal 26 Desember an. Korban I;
00739|3. 1 (satu) lembar dokumen asli tiket kepulangan pesawat Oman Air tujuan Muscat
00740|menuju Jakarta WY 0849 T anggal 27 Desember an.Korban I;
00741|4. 1 (satu) buah dokumen asli berupa IDN Paspor No. E7075101 an. Korban II;
00742|5. 1 (satu) lembar dokumen asli berupa tiket kepulangan pesawat Oman Air tujuan
00743|Damam menuju Muscat WY 0696 T anggal 25 Pebruari an. Korban II/Korban II
00744|MS;
00745|6. 1 (satu) lembar dokumen asli tiket kepulangan pesawat Oman Air tujuan Muscat
00746|menuju Jakarta WY 0849 T anggal 26 Pebruari an.Korban II/Korban II  MS;
00747|
00748|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  saling
00749|bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang
00750|diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
00751|- Bahwa berawal pada tanggal 23 Oktober 2024, Saksi Saksi I mendapatkan
00752|pengaduan dari Saksi III yang menerangkan jika anaknya yang bernama Korban
00753|II   dan seorang warga lainnya yang bernama Saksi Korban I   telah berangkat
00754|menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Arab Saudi, kemudian Saksi
00755|III meminta bantuan agar Korban II   dan Saksi Korban I   dapat di pulangkan ke
00756|Indonesia;
00757|- Bahwa selanjutnya Saksi Saksi I melakukan pengecekan terhadap nama Korban
00758|II   dan Saksi Korban I   namun nama Korban II   dan Saksi Korban I   tidak ada
00759|dalam data Pekerja Migran Indonesia;
00760|- Bahwa prosedur pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia keluar negeri
00761|awalnya Calon Pekerja Migran Indonesia harus menyiapkan dokumen berupa
00762|Kartu T anda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, Akta Kelahiran, Surat
00763|Ijin  dari  Suami/Orang  Tua  yang  diketahui/ditandatangani  oleh  pihak  desa
00764|setempat dan setelah itu permohonan dari Perusahaan Penempatan Pekerja
00765|Migran Indonesia (P3MI) dibawa ke Disdukcapil untuk diverifikasi terkait dokumen-
00766|dokumen tersebut dan setelah lolos hasil verifikasi dari Disdukcapil kemudian
00767|Disdukcapil  mengeluarkan  Surat  Validasi  Kependudukan  lalu  setelah  itu
00768|dokumen-dokumen tersebut dibawa ke Disnakertrans dan setelah dinyatakan
00769|lengkap lalu Disnakertans mengeluarkan Berita Acara Rekom ID dan Rekom
00770|Password dan selanjutnya dibawa ke Imigrasi untuk dibuatkan Paspor;
00771|- Bahwa Korban II   dan Saksi  Korban I   tidak pernah melakukan prosedur
00772|sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga keberangkatan Korban II   dan
00773|Saksi Korban I   tersebut unprosedural/illegal;
00774|- Bahwa  menurut  laporan  Saksi  III  jika  Korban  II   dan  Saksi  Korban  I
00775|diberangkatkan oleh T erdakwa sebagai sponsor;
00776|- Bahwa yang dinamakan sponsor atau Pekerja Lapangan adalah perantara yang
00777|merekrut calon T enaga Kerja Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
00778|- Bahwa sponsor atau Pekerja Lapangan bisa bekerja sebagai individu/perorangan
00779|maupun bagian daripada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00780|(P3MI)  dan  Pekerja  Lapangan  harus  memiliki  surat  tugas  dari  Perusahaan
00781|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  sponsor  tersebut  harus
00782|mengikuti Bimbingan T eknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
00783|T enaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan mempunyai  ID Card dari Perusahaan
00784|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
00785|Hal. 21 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
00786|
00787|- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  apakah  T erdakwa  memiliki  Surat  Tugas  dari
00788|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  sebagai  Pekerja
00789|Lapangan;
00790|- Bahwa untuk pemberangkatan Korban II   dan Saksi Korban I   ke Arab Saudi
00791|sebagai T enaka Kerja yang diberangkatkan oleh T erdakwa tidak sesuai dengan
00792|prosedur/ilegal;
00793|- Bahwa Peraturan Menteri T enaga Kerja (Permenaker) Nomor 291 T ahun 2018
00794|tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
00795|Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dan
00796|Permenaker  Nomor  260  T ahun  2015  tentang  Penghentian  dan  Pelarangan
00797|Penempatan T enaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara
00798|kawasan  Timur  T engah  melarang  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  menjadi
00799|Pekerja Migran di Arab Saudi;
00800|- Bahwa bermula ketika bulan Januari 2024, T erdakwa bertemu dengan Saksi
00801|Korban I   Sumiati   dan menyampaikan jika Saksi Korban I   mempunyai
00802|keinginan untuk bekerja diluar negeri;
00803|- Bahwa saat itu T erdakwa mengarahkan agar Saksi Korban I   bekerja di Arab
00804|Saudi dan T erdakwa juga menjanjiikan kepada Saksi Korban I   akan langsung
00805|mendapatkan majikan jika berkerja di Arab Saudi;
00806|- Bahwa  Saksi  Korban  I    menyepakatinya  kemudian  T erdakwa  meminta
00807|persayaratan berupa fotocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) dan fotocopy Kartu
00808|Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya sebagai persayaratan
00809|untuk bekerja diluar negeri;
00810|- Bahwa selain itu T erdakwa juga menawarkan kepada Korban II   untuk bekerja di
00811|luar negeri dan menjanjikan juga apabila Korban II   mau berangkat maka akan
00812|langsung mendapatkan majikan. Selanjutnya T erdakwa pun meminta persyaratan
00813|kepada Korban II   berupa fotocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) dan fotocopy
00814|Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya sebagai persayaratan
00815|untuk bekerja diluar negeri;
00816|- Bahwa selanjutnya sekira bulan Februari 2024 terdakwa mengantar Saksi Korban
00817|I   untuk melakukan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan
00818|sekalian untuk melakukan medical check up di Klinik Zam-Zam daerah Jakarta;
00819|- Bahwa T erdakwa juga yang mengantar Korban II   untuk melakukan  medical
00820|check up di salah satu klinik di daerah Cilamaya, Kabupaten Karawang dan
00821|kemudian T erdakwa pun membawa Korban II   ke Kantor Imigrasi Bogor untuk
00822|melakukan pembuatan paspor;
00823|Hal. 22 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
00824|
00825|- Bahwa kemudian T erdakwa menyalurkan Korban II   dan Saksi Korban I   melalui
00826|Sdr. Abdulah untuk bisa bekerja di Arab Saudi;
00827|- Bahwa T erdakwa hanya menyerahkan persayaratan Saksi Korban I   dan Korban
00828|II    berupa  Kartu  T anda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK),  Surat
00829|Kesehatan dan Paspor kepada Sdr. Abdullah.
00830|- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Waktu Indonesia
00831|Barat (WIB) T erdakwa menyerahkan Korban II   dan Saksi Korban I   kepada Sdr.
00832|Abdulah untuk membawanya keluar wilayah Indonesia yakni ke Arab Saudi
00833|melalui Bandara Soekarno Hatta untuk dipekerjakan di Arab Saudi tanpa adanya
00834|perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
00835|- Bahwa sesampainya di Arab Saudi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2025 Saksi
00836|Korban I   dan Korban II   ditempatkan di Penampungan Sarikah Arko di Riyadh.
00837|Adapun Korban II   sama sekali tidak dipekerjakan seperti yang dijanjikan oleh
00838|terdakwa sebelumnya malahan Korban II   dipindahkan ke Penampungan Sarikah
00839|Arko di Damam sedangkan Saksi Korban I   hanya dipekerjakan selama 1 (satu)
00840|bulan sebagai asisten rumah tangga dan mendapatkan gaji sebesar 700 Riyal
00841|untuk 1 (satu) bulan.
00842|- Bahwa Korban II   maupun Saksi Korban I   selama di Penampungan Sarikah
00843|Arko Riyadh tidak diperbolehkan untuk keluar dari penampungan;
00844|- Bahwa maksud dan tujuan T erdakwa membawa Korban II   dan Saksi Korban I
00845|keluar wilayah Republik Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi adalah untuk
00846|mendapatkan  keuntungan  dimana  T erdakwa  telah  mendapatkan  keuntungan
00847|uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Abdullah;
00848|- Bahwa T erdakwa bersama dengan Sdr. Abdulah menempatkan Korban II   dan
00849|Saksi Korban I   untuk bekerja diluar negeri tanpa kelengkapan administrasi;
00850|- Bahwa  T erdakwa  tidak  bekerja  di  Perusahaan  yang  bergerak  di  bidang
00851|penyaluran tenaga kerja;
00852|- Bahwa T erdakwa tidak pernah melakukan Bimbingan T eknis sebagai pekerja
00853|lapangan terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja dan T erdakwa juga tidak
00854|pernah memberikan pelatihan keterampilan kepada para calon pekerja migran
00855|termasuk terhadap Korban II   dan Saksi Korban I  ;
00856|- Bahwa T erdakwa tidak pernah mengurus kepulangan Korban II   dan Saksi
00857|Korban I   untuk kembali ke Indonesia;
00858|- Bahwa Saksi Korban I   pulang ke Indonesia pada tanggal 27 Desember 2024;
00859|- Bahwa Korban II   pulang ke Indonesia pada tanggal 23 Februari 2025;
00860|Hal. 23 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
00861|
00862|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00863|apakah  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  di  atas,  T erdakwa  dapat  dinyatakan
00864|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00865|Menimbang, bahwa T erdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00866|dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan
00867|fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga,
00868|Pasal  4  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  tahun  2007  tentang
00869|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab
00870|Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
00871|1. Setiap Orang;
00872|2. Yang Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik
00873|Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik
00874|Indonesia;
00875|3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan
00876|Perbuatan; 
00877|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00878|mempertimbangkan sebagai berikut:
00879|Ad. 1. Unsur Setiap Orang;
00880|Menimbang, bahwa unsur  Setiap Orang yang dimaksud adalah orang
00881|perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan
00882|hukum, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek
00883|tindak pidana adalah manusia / orang  (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek
00884|hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan
00885|setiap perbuatan yang dilakukannya;
00886|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  dihadapkan  T erdakwa  yang
00887|identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa
00888|dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang
00889|sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;
00890|Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat
00891|Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri T erdakwa, namun
00892|apakah T erdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat
00893|Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-
00894|unsur lain dalam dakwaan;
00895|Ad. 2. Unsur Yang Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara
00896|Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah
00897|Negara Republik Indonesia;
00898|Hal. 24 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
00899|
00900|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah
00901|sebagaimana diatur di Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 T ahun
00902|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu tindakan
00903|perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
00904|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
00905|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
00906|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
00907|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
00908|baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
00909|atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
00910|Menimbang  bahwa  untuk  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana
00911|perdagangan orang, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 21 T ahun 2007 ada 3
00912|elemen utama yaitu: 
00913|1)  Elemen  Proses,  kalau  tindakannya  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
00914|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, itu adalah
00915|bagian dari proses. Salah satu unsur saja terpenuhi tidak harus semua unsur
00916|terpenuhi, itu telah memenuhi elemen proses. 
00917|- Perekrutan  adalah  tindakan  yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,
00918|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya
00919|(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007); 
00920|- Pengangkutan menurut UU No. 22 T ahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yang
00921|menegaskan bahwa: “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
00922|dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu
00923|lintas jalan.” 
00924|- Penampungan menurut KBBI adalah: proses, cara, perbuatan menampung;
00925|penadahan; penyambutan dalam hal ini berkaitan dengan TPPO baik secara
00926|langsung maupun tidak langsung. 
00927|- Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang
00928|dari satu tempat ke tempat lain (Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 21
00929|tahun 2007). 
00930|2)  Elemen  Cara,  yaitu  kalau  dalam  tindakan  itu  dilakukan  dengan  ancaman
00931|kekerasan  dan/atau  penggunaan  kekerasan  dan/atau  penculikan  dan/atau
00932|penyekapan dan/atau pemalsuan dan/atau penipuan dan/atau penyalahgunaan
00933|kekuasaan dan/atau penyalahgunaan posisi rentan dan/atau penjeratan utang
00934|dan/atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
00935|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. 
00936|Hal. 25 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
00937|
00938|- Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa
00939|ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa
00940|menggunakan  sarana  yang  menimbulkan  rasa  takut  atau  mengekang
00941|kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 angka 12 Undang- Undang Nomor 21
00942|tahun 2007). 
00943|- Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau
00944|tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan
00945|bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan
00946|seseorang (Pasal 1 angka 11 Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007). 
00947|- Pengertian penculikan tercantum dalam Pasal 328 KUHP yang berbunyi:
00948|“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat
00949|tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara
00950|melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau
00951|untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, 
00952|- diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas
00953|tahun.” 
00954|- Penyekapan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas
00955|kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perarnpasan kemerdekaan yang
00956|demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.” (Pasal
00957|328 KUHP). 
00958|- Pemalsuan “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
00959|dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
00960|yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
00961|memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
00962|benar· dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
00963|kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
00964|tahun.” (Pasal 328 KUHP). 
00965|- Penipuan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri
00966|atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau
00967|keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan
00968|perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu
00969|barang,  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dihukum  karena
00970|penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” (Pasal
00971|378 KUHP). 
00972|- Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan “Bahwa setiap orang dengan
00973|tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,
00974|menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
00975|Hal. 26 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
00976|
00977|karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau
00978|perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
00979|pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun
00980|dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp
00981|1.000.000.000,00.” (Pasal 3 UU Nomor 31 T ahun 1999 jo UU Nomor 20 T ahun
00982|2001). 
00983|- Penjeratan Utang “Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang
00984|dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya
00985|atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau
00986|jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.” (Pasal 1 angka 12 Undang-
00987|Undang Nomor 21 tahun 2007). 
00988|- Memberi  Bayaran/Manfaat  menurut  bahasa,  memberi  bayaran/manfaat
00989|adalah menyerahkan sejumlah uang atau memberikan manfaat benda kepada
00990|orang lain dengan suatu ganti pembayaran 
00991|3) Elemen Tujuan, mengeksploitasi orang tersebut baik di wilayah negara RI maupun
00992|di luar wilayah negara RI maupun yang mengakibatkan orang tereksploitasi.