00103|Naklui Alias Yehes untuk ditukar ke uang ringgit Malaysia, lalu uang yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditukarkan ke ringgit Malaysia hanya sebesar RM 2.038 atau setara penukaran uang saat itu senilai Rp7.418.320,OO, sehingga keuntungan yang didapatkan Oleh Terdakwa dari penukaran uang rupiah ke ringgit tersebut kurang lebih sebesar Rp581.680,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah); Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim dari Satreskrimum Polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusuf Nomleni di rumah Terdakwa yang berada di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona Jalur I No. B-9, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif Oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu diantara dakwaan sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas diubungkan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (I) ke-l KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap Orang; 2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diekspbitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.l. Unsur "Setiap Orang"; Menimbang bahwa unsur "setiap Otand' dalam Pasal I Angka 4 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, serta untuk memastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan terhadap man 31 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 31 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00104|
00105|Naklui Alias Yehes untuk ditukar ke uang ringgit Malaysia, lalu uang yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditukarkan ke ringgit Malaysia hanya sebesar RM 2.038 atau setara penukaran uang saat itu senilai Rp7.418.320,OO, sehingga keuntungan yang didapatkan Oleh Terdakwa dari penukaran uang rupiah ke ringgit tersebut kurang lebih sebesar Rp581.680,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah); Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Tim dari Satreskrimum Polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusuf Nomleni di rumah Terdakwa yang berada di Jl. 28 Oktober Komplek Tiara Pesona Jalur I No. B-9, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif Oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim bebas memilih salah satu diantara dakwaan sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas diubungkan tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (I) ke-l KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap Orang; 2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diekspbitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.l. Unsur "Setiap Orang"; Menimbang bahwa unsur "setiap Otand' dalam Pasal I Angka 4 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, serta untuk memastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan terhadap man 31 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 31 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00106|
00107|orang yang diperiksa dan diputus atas tindak pidana yang didakwakan tersebut (enor in persona); Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa adalah orang yang bemama Rosalia Alias Rosa Anak Samsidi dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-151/PTK/03/2025 tanggal 10 Maret 2025; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengenai identitas sebagaimana telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut IJmum dan dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosalia Alias Rosa Anak Samsidi adalah seorang perempuan berusia 47 tahun, sehingga sudah masuk dalam kategori orang dewasa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Selain itu, Terdakwa di persidangan juga menerangkan dirinya dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHPidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi; Ad.2. Unsur "Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di luar wilayah negara Republik Indonesia"; Menirnbang bahwa unsur "Membantu atau melakukan percobaan membawa warga negara In±nesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesw merupakan kumulasi dari Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan Pasal IO Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terlebih dahulu, sebagai berikut Menimbang bahwa ketentuan Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: "Seåap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6', maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan ini merupakan ancaman bagi setiap orang agar tidak melakukan peran berupa pembantuan atau percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur aman 32 dari 42 Putusan Nomor 182/Pid. SusÆ025PN (tk Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 32 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00108|
00109|dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menimbang bahwa untuk menilai apakah peran Terdakwa adalah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Majelis Hakim perlu memperoleh keyakinan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen yang mengikuti "membantu atau melakukan percobaan" dalam unsur ini; Menimbang bahwa elemen selanjutnya dalam unsur ini mengenai 'tindak pidana perdagangan orang', Majelis Hakim merujuk pada pengertian umum mengenai perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal I Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yakni: "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negata maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang Menimbang bahwa berdasarkan pengertian umum mengenai perdagangan orang tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguraikan unsur ini dengan pendekatan komponen proses, komponen cara, dan komponen tujuan yang melekat pada Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai berikut Menimbang bahwa komponen proses sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan bagaimana Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan. Komponen proses dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "Membawa warga sementara negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia komponen proses dalam pengertian umum perdagangan orang sebagaimana tersebut di atas dapat meliputi: (I) Perekrutan; (2) Pengangkutan; (3) Penampungan; (4) Pengiriman; (5) Pemindahan; atau (6) Penerimaan seseorang. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dapat didahului dengan 6 (enam) kriteria komponen proses dalam pengertian umum perdagangan orang di atas baik secara kumulatif maupun altematif, n 33 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid. sus,2025PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 33 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00110|
00111|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa menyediakan penginapan atau tempat tinggal sementara untuk menunggu informasi dan penjemputan yang dilakukan Oleh Sdr. Yunus (DPO) terhadap Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes dan juga Saksi Yusuf Nomleni yang membawa 5 (lima) orang tersebut dari Kupang untuk berangkat ke Malaysia. Terdakwa menampung 6 (enam) orang tersebut sejak kedatangannya di Pontianak pada hari Sabtu tanggal 2 November 2024 hingga hari Senin tanggal 4 November 2024; Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi komponen proses perdagangan orang berupa menyediakan penampungan kepada 5 (lima) orang korban sebelum dibawa Oleh Saksi Yusuf Nomleni dan djemput Sdr. Yunus (DPO) untuk berangkat ke Malaysia; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan komponen cara, komponen cara sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah cara-cara untuk melakukan komponen proses demi mencapai kornponen tujuan. Mengacu pada pengertian umum perdagangan orang, komponen cara dapat mencakup: (I) Ancaman kekerasan; (2) Penggunaan kekerasan; (3) Penculikan; (4) Penyekapan; (5) Pemalsuan; (6) Penipuan; (7) Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan; atau (8) Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat Komponen cara dapat dilakukan secara kumulatif maupun secara attematif•, Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa memungut uang sejumlah Rp300.OOO,OO (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp50.OOO,OO (lima puluh ribu rupiah) per orang dari Saksi Yusuf Nomleni, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes untuk biaya makan sehari-hari. Selanjumya, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 10.00 WB, Terdakwa menukarkan uang sejumlah Rp8.000.000,OO (delapan juta rupiah) ke ringgit Malaysia yang dikumpulkan Oleh Saksi Yusuf Nomleni dari Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes. Penukaran uang yang dilakukan Oleh Terdakwa hanya diperoleh sebesar RM 2.038 atau setara penukaran uang saat itu senilai Rp7.418.320,00, sehingga keuntungan yang didapatkan Oleh Terdakwa dari penukaran uang rupiah ke ringgit tersebut kurang lebih sebesar Rp581.680,OO (lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah); aman 34 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid. SusÆ025/PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 34 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00112|
00113|Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalam melakukan penampungan terhadap Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes, Terdakwa dengan cara menyediakan makanan dan menukarkan uang ringgit Malaysia kepada 5 (lima) korban tersebut untuk selanjutnya dibawa Oleh Saksi Yusuf Nomleni ke Malaysia atas penjemputan Sdr. Yunus (DPO), Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan dengan komponen cara berupa memberi manfaat; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan komponen tujuan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian komponen proses dan komponen cara. Komponen tujuan berdasarkan rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah "... dengan maksud untuk diekspbitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia Menimbang bahwa komponen tujuan tidak dapat dilepaskan dari pengertian umum mengenai eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut "Ekspbitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, ketja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sempa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secata melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang Oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik matehil maupun immateriar; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes ditawari Oleh Saksi Yusuf Nomleni untuk bekerja di sebuah perkebunan sawit di Malaysia, tanpa mengetahui apa nama perusahaan perkebunan sawit tersebut, berapa upah yang diterima, maupun persyaratan yang harus disiapkan. Selain itu 5 (lima) korban tersebut tidak pemah melakukan negosiasi kerja dengan perusahaan di Malaysia, tidak memiliki dokumen pekerjaan, tidak ada kontrak kerja, tidak diberikan pelatihan yang formal di Balai Latihan Kerja atau tempat pelatihan Iainnya yang terverifikasi Oleh Pemerintah, dan tidak mernperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri; Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas adalah petunjuk dari komponen tujuan man 35 dari 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025/PN p/ Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 35 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00114|
00115|untuk eksploitasi warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, meskipun komponen tujuan dalam perkara ini sendiri sendiri belum terjadi; Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai komponen tujuan sebagaimana tersebut di atas merupakan akibat dari komponen proses dan komponen cara dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, Oleh karena Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah delik formil, maka Majelis Hakim menilai bahwa komponen proses dan komponen cara yang melekat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dilakukan Oleh Terdakwa; Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen proses dan komponen cara yang melekat pada Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertirnbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi elemen percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menimbang bahwa Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak memberikan definisi tersendiri mengenai percobaan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Majelis Hakim akan mengutip definisi umum dari percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (I) KUHP sebagai berikut "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri'•, Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP di atas, syarat dari percobaan tindak pidana sebagaimana dikutip dari buku "Hukum Pidand' (Didik Endro Pumoleksono, 2014: 54), antara lain: a. Harus ada rencana (voomemen); b. Rencana itu harus terwujud dengan suatu permulaan perbuatan; dan c. Pelaksanaan perbuatan, yang telah dimulai itu tidak selesai, yang disebabkan beberapa masalah dan masalah tersebut tidak bergantung pada si pelaku; Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen proses dan cara dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Majelis Hakim menilai syarat percobaan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b tersebut di atas telah man 36 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025PN Kepan"graan Mahkamah Agung Republik Indonesia kini dan ak pejaksanaan masih dimungkinkan dengan a ku rag dan yang kami h 2/ mana akan kami perbaiki dan Waktu kgwak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 36 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00116|
00117|terpenuhi, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan sebagaimana huruf c tersebut di atas; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Yunus (DPO) menghubungi Terdakwa melalui sambungan telepon dan berbicara pula pada Saksi Yusuf Nomleni, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes agar bersiap-siap karena akan dijemput pada malam hari dan akan berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal, namun sekira pukul 12.00 WIB, Tim dari Satreskrimum Polresta Pontianak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yusuf Nomleni di rumah Terdakwa yang berada di Jl. 28 Oktober Kornplek Tiara Pesona Jalur I No. B-9, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa, Saksi Yusuf Nomleni, dan Sdr. Yunus (DPO) untuk membawa 5 (lima) orang korban warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk diekspbitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia tidak selesai bukan karena Terdakwa menghentikan perbuatan itu, melainkan karena Terdakwa dan Saksi Yusuf Nomleni ditangkap Oleh Tim dari Satreskrimum Polresta Pontianak, Oleh karena itu rremenuhi elemen percobaan dalam Pasal IO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka unsur "Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" telah Terpenuhi Oleh Perbuatan Terdakwa; Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuaun"; Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini yang secara umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 55 KUHP; Menimbang bahwa terhadap unsur dari Delik Penyertaan ini, ancaman pidana antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu "kepada siapa saja yang melakukan pdana sebagai orang yang tutut serta melakukan perbuatan itu, dihukunt, sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturutsertaan itu; laman 37 dan 42 Putusan Nomor 182/Pid. susÆ025'PN Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 37 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00118|
00119|Menimbang bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai sama-sama melakukan perbuatan sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu; Menimbang bahwa menurut Moeljatno dalam buku "Hukum Pidana Delik- Delik Penyertaan" (1983: 84), di dalam MvT (Memorie van Toelichting) dibedakan antara turut serta sebagai orang yang turut serta melakukan (Madedadeö adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (rechtsfreek deelnement aan de uitvoering van het feiO, sedangkan pembantu (medeplichtige) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (min of meerafdende hulp verieenf) dan hal itu ditentukan Obh Sifat dari perbuatan itu sehingga bersifat subjektif, Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan yakni: seseorang yang turut serta mempunyai kerjasama yang erat dalam melakukan perbuatan pidana, sedangkan pembantuan hanya pada orang yang melakukan peranan yang tidak penting atau melakukan peranan yang dapat dimungkinkan terjadinya sebuah tindakan pidana Oleh pelaku Iain; Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu: Bahwa Terdakwa menyediakan rumah bersama miliknya dan Sdr. Yunus (DPO) kepada Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes yang dibawa Saksi Yusuf Nomleni dari Kupang untuk menginap dan menunggu informasi keberangkatan ke Malaysia; — Bahwa Terdakwa menyediakan makanan sehari-hari bagi Saksi Yusuf Nomleni, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes dan meminta uang pada 6 (enam) orang tersebut sejumlah Rp300.OOO,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp50.000,OO (lima puluh ribu rupiah) per orang; Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Yunus (DPO) melalui sambungan telepon dengan Terdakwa juga berkomunkasi Saksi Yusuf Nomleni, dimana Sdr. Yunus (DPO) memberi perintah kepada Saksi Yusuf Nomleni, Saksi Dance Imanuel Nomleni, Saksi Desripoen Alias Desri, Saksi Ferdinan Seko Alias Ferdi, Saksi Piter Snae Alias Piter, dan Saksi Yeheskial Naklui Alias Yehes untuk bersiap-siap karena pada malam hari akan dijemput dan diberangkatkan ke Malaysia lewatjalur ilegal; man 38 dari 42 Putusan Nomor 182/Pid.SusÆ025/PN flk Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 38 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00120|