02455|pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja
02456|yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
02457|Negeri  oleh  Lembaga  pelatihan  kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
02458|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
02459|pengawasan  instruktur  dan/atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,
02460|dalam proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka menguasai
02461|keterampilan dan keahlian tertentu;
02462|- Bahwa berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02463|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02464|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02465|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
02466|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah
02467|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
02468|dibidang ketenagakerjaan Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang
02469|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ;
02470|Hal. 68 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02471|Paraf
02472|
02473|- Bahwa  kemudian  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)
02474|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6)  Peraturan Menteri
02475|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara
02476|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah
02477|suatu izin resmi yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga
02478|Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang
02479|di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang;
02480|- Bahwa  tata  cara  sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending
02481|Organization) sehingga dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri
02482|berdasarkan  pasal  11 pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02483|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02484|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  dijelaskan  bahwa  LPK
02485|swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri.
02486|- Bahwa LPK Swasta yang akan menyelenggarakan pemagangan
02487|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  di
02488|Kementrian Ketenagakerjaan RI, dengan melampirkan:
02489|1. Memiliki izin LPK yang masih berlaku;
02490|2. Memiliki program pemagangan;
02491|3. Mendapat izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur
02492|Jenderal  dalam  hal  ini  adalah  pihak  LPK  telah  memiliki  Mou
02493|dengan pihak lembaga penerima yang diketahui oleh Perwakilan
02494|Negara Republik Indonesia di Negara Penerima;
02495|4. Profil  LPK  yang  meliputi  antara  lain:  struktur  organisasi,
02496|alamat, telepon, dan faximile.
02497|5. Permohonan yang disampaikan oleh LPK Swasta kepada
02498|Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi
02499|yang bertanggung jawab di bidang ketenaga,kerjaan Provinsi
02500|- Bahwa mengenai apakah LKP bernama Wahyu Yuha Ilahi yang
02501|tidak memiliki SO bekerja sama dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang
02502|berkedudukan  di  Cibinong,  Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  Barat)
02503|dalam  melaksanakan  proses  pemagangan  ke  Negara  Jepang
02504|sepengetahuan  Ahli,  Regulasi  yang  mengatur  terkait  apakah  LPK
02505|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  yang  tidak  memiliki  SO  (Sending
02506|Organization)  dapat  bekerjasama  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan
02507|Hal. 69 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02508|Paraf
02509|
02510|Kerja) yang memiliki SO (Sending Organization) belum diatur,  hanya
02511|saja  berdasarkan  Pasal  17  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02512|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
02513|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah dalam hal LPK
02514|swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
02515|huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana,
02516|Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai  dengan
02517|kejuruan diperbolehkan mengadakan proses pelatihan;
02518|- Bahwa Perbedaan antara Pekerja Migran Indonesia yang bekerja
02519|di Luar Negeri dengan Magang di Negara Jepang adalah Pekerja Migran
02520|Indonesia  yang  disebut sebagai  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
02521|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar wilayah Republik
02522|Indonesia  dan  mendapatkan  upah/gaji  saat  bekerja  pada  Negara
02523|penempatan. sedangkan Magang di Negara Jepang adalah disebutkan
02524|adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang  diberikan  kesempatan  untuk
02525|belajar sambil bekerja di Negara Jepang serta mendapatkan uang saku
02526|dari proses pembelajaran tersebut;
02527|- Bahwa  pada saat interview tidak perlu rekomendasi dari Dinas
02528|Tenaga Kerja kalau dilaksanakan oleh SO swasta cukup memberitahukan
02529|saja;
02530|- Bahwa untuk sistem magang ada LPK yang bekerja sama dengan
02531|tempat  negara  yang  akan  ditempatkan,  baru  mengajukan  izin  ke
02532|Kementrian, bahwa terhadap kontrak tersebut tidak diperbolehkan karena
02533|dibuat antar lintas daerah;
02534|- Bahwa  dalam  hal  ini,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas
02535|Tenaga Kerja memang sepenuhnya  belum maksimal untuk dilaksanakan
02536|namun,  dari  sisi  kelembagaan  antara  fungsi  LKP  (Lembaga  Kursus
02537|Pelatihan) dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sangat berbeda, dan
02538|khusus untuk Terdakwa yang memiliki LKP untuk melatih Bahasa Jepang
02539|sangat  diperbolehkan,  tanpa  harus  memberangkatkan  orang  untuk
02540|bekerja ke Luar Negeri;
02541|- Bahwa para korban yang belum diberangkatkan ini masuk dalam
02542|tindak pidana TPPO;
02543|Hal. 70 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02544|Paraf
02545|
02546|- Bahwa jika menjanjikan seseorang untuk diberangkatkan ke Luar
02547|Negeri  masuk  juga  dalam  tindak  pidana  TPPO  masuk  dalam  unsur
02548|percobaan;
02549|- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 21 Tahun 2007
02550|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
02551|fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana
02552|perdagangan orang;
02553|- Bahwa LKP dan BLK itu sama-sama Lembaga Pelatihan, tetapi
02554|kalau LKP didirikan oleh swasta sedangkan BLK milik Pemerintah;
02555|- Bahwa LKP mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan tujuan
02556|untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki
02557|kewenangan untuk mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga
02558|Kerja dan milik Pemerintah;
02559|- Bahwa  tenaga  magang  tidak  dapat  dikatakan  sama  dengan
02560|tenaga migran;
02561|- Bahwa dalam tindak pidana TPPO ini ada upaya untuk Restorative
02562|Justice;
02563|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahui;
02564|2.  Ahli  PRADIPTHA  HIMAWAN  PUTRA  S.H,  M.H dibawah  sumpah  pada
02565|pokoknya menerangkan sebagai berikut :
02566|- Bahwa hari ini Ahli dalam keadaan sehat;
02567|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
02568|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
02569|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :
02570| Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan Lekong;
02571| Tahun 2013 Tamat dan Lulus Pendidikan MTs N Model Selong:
02572| Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong:
02573| Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
02574|Universitas Mataram;
02575| Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum
02576|Universitas Mataram.
02577|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
02578| RS METRO MEDIKA; 2019-2021) Legal Consultant;
02579|Hal. 71 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02580|Paraf
02581|
02582| RSUD  PROVINSI  NTB,  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan  dan
02583|Pengembangan  Bidang  PPK  (Pengembangan  Pemasaran  dan
02584|Kemitraan);
02585| 2022- Hingga saat ini sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
02586|di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
02587|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  ditunjuk  oleh  Kepala  Dinas
02588|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB selaku Ahli Penempatan
02589|Pekerja Migran Indonesia dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak
02590|Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB dan Penyidik dari Sat
02591|Reskrim Polresta Mataram;
02592|- Bahwa  syarat  penempatan  tenaga  migran  dalam  Pasal  31
02593|Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
02594|dijelaskan,  PMI  hanya  dapat  bekerja  ke  negara  tujuan  penempatan
02595|dengan  memiliki  tiga  syarat  yaitu:  Mempunyai  peraturan  perundang-
02596|undangan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis
02597|antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah republik
02598|Indonesia, dan Memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang
02599|melindungi pekerja asing;
02600|- Bahwa yang melakukan pemagangan di Negara Jepang sektor
02601|penempatan dan pemagangan melalui Skema G to G (Government to
02602|Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah  pemerintah
02603|dalam hal ini BP2MI RI;
02604|- Bahwa  Untuk  LPK  yang  bisa  melakukan  pemagangan  keluar
02605|negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sanding organizer yang diterbitkan
02606|oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI;
02607|- Bahwa  berdasarkan  kronologis  yang  diuraikan  oleh  pemeriksa,
02608|perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perekrutan terhadap 17 (tujuh
02609|belas)  orang yang  dijanjikan akan  bekerja  ke Negara Jepang melalui
02610|proses  pemagangan  dengan  modus  pemberangkatan  melalui  LKP
02611|(Lembaga Kursus dan Pelatihan) “WAHYUYYUHA” dan LPK (Lembaga
02612|Pelatihan Kerja) “LPK PT.RSEI” yang hanya memiliki izin pendirian LPK
02613|dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri
02614|Ketenagakerjaan  Nomor:  PER/08/MEN/V/2008  Tahun  2008  dijelaskan
02615|dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemangagan  sebagaimana
02616|Hal. 72 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02617|Paraf
02618|
02619|dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut peserta
02620|pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
02621|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
02622|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung
02623|jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK
02624|yang sudah memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi.
02625|Bahwa untuk LKP WAHYYUHA dan LPK PT. RSEI hanya memiliki tugas
02626|untuk melakukan pelatihan saja;
02627|- Bahwa biaya-biaya pelatihan bahasa jepang sudah diatur di dalam
02628|Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pelatihan  Vokasi  dan
02629|Produktivitas  Nomor:  2/2623/HK.03.01/IX/2024  Tentang  Mekanisme
02630|Penghitungan  Biaya  Pelatihan  Vokasi  Tertinggi  di  Lembaga  Pelatihan
02631|Kerja Swasta bagi CPMI dan Calon Peserta Pemagangan di Luar Negeri;
02632|- Bahwa  Untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
02633|dibenarkan  atau  tidak  boleh  melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman
02634|Pekerja Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan
02635|(LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  hanya  sebatas  melakukan  Pelatihan
02636|keterampilan saja;
02637|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan
02638|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah :
02639|1. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
02640|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
02641|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
02642|dan BP2MI.
02643|2. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
02644|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02645|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
02646|Republik Indonesia;
02647|3. Secara  Mandiri.  yang  dimaksud  mandiri  disini  adalah  Calon
02648|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh
02649|pihak pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes RI dan
02650|memiliki Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada
02651|Negara Pengguna pada sektor Formal;
02652|Hal. 73 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02653|Paraf
02654|
02655|- Bahwa prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan
02656|oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI):
02657| Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
02658|memiliki Job Order (JO) / Demanlater yang berisikan Kontrak kerja,
02659|Jenis  pekerjaan,  Sistem  penggajian,  Sistem  pekerjaan,  Identitas
02660|pengguna Job Order (JO);
02661| Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI Negara Penempatan yang
02662|dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
02663|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara
02664|online  ke  BP2MI  untuk  menerbitkan  Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja
02665|Migran (SIP2MI) tersebut;
02666| Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI),
02667|maka P3MI Baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB Maupun Kantor
02668|cabang  menghubungi  disnaker  Kab/Kota  untuk  melaporkan  adanya
02669|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan
02670|selanjutnya  bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan  sosialisasi,
02671|Rekrutmen dan Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat
02672|sesuai ketentuan Negara Penempatan;
02673| Setelah  mendapatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI),
02674|maka  pihak  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
02675|Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga
02676|Kerja dan Transmigrasi Kab/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja
02677|Migran Indonesia;
02678| Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
02679|yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,Kartu  Keluarga,  Ijin  Keluarga
02680|(Istri,Suami,Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses
02681|wawancara. proses selanjutnya adalah dibuatkan Berita Acara Serah
02682|Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02683|(P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)
02684|memenuhi  syarat  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dan
02685|dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor;
02686| Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
02687|Pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Balai
02688|Latihan  Kerja  Luar  Negeri  (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
02689|Hal. 74 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02690|Paraf
02691|
02692|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
02693|dilakukan  proses  oleh  Perusahaan  Pelaksana Penempatan Pekerja
02694|Migran Indonesia (P3MI)
02695|- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki  Calon Pekerja Migran Indonesia
02696|(CPMI) yang akan bekerja di Luar Negeri berupa:
02697|1. Paspor;
02698|2. Visa Kerja;
02699|3. Asuransi (BPJS);
02700|4. Medical Report;
02701|5. Terdaftar pada aplikasi SISKOKTKLN;
02702|Terhadap semua surat-surat tersebut disiapkan pada saat akan berangkat
02703|menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang mengurus surat-surat
02704|tersebut  adalah  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
02705|Indonesia (P3MI).
02706|- Bahwa  pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB ada
02707|memiliki  data-data  mengenai  keberadaan  Kantor  Pusat  atau  Cabang
02708|Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan
02709|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  karena  semua  proses  penempatan
02710|Pekerja Migran Indonesia (PMI) pelayanan dilakukan pada kantor kami;
02711|- Bahwa Penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia ialah tindakan
02712|perekrutan,  pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
02713|Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, melalui
02714|skema:
02715| Goverment  to  Goverment   (G  to  G)  yang  penempatannya
02716|dilakukan oleh BP2MI;
02717| Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan
02718|oleh BP2MI
02719| Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
02720|P3MI
02721| Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan ijin
02722|oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
02723| Mandiri dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
02724|dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak  pengguna  berbadan  hukum
02725|yang  ada  di  Luar  Negeri  dan  memiliki  Perjanjian  Kerja  yang
02726|Hal. 75 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02727|Paraf
02728|
02729|ditandatangani  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  Visa  Kerja  dan
02730|dokumen perjalanan Luar Negeri lainnya.
02731|- Bahwa untuk pekerja migran dari segi gaji lebih besar, memiliki visa kerja
02732|yang  dikeluarkan  oleh  KBRI  tempat  mereka  bekerja,  sedangkan  untuk
02733|sistem magang gaji lebih kecil, hanya memiliki visa entri, dan tidak semua
02734|negara menerima pekerja dengan magang ini kecuali Jepang dan Jerman,
02735|selain  itu  kontrak  kerja  antara  pekerja  migran  dengan  magang  ini
02736|skemanya sangat jauh berbeda;
02737|- Bahwa peserta magang tidak dapat dikatakan sebagai  Pekerja Migran
02738|Indonesia, dimana dasar Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan
02739|Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  4  Tahun  2019 Tahun  2019  tentang
02740|Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  18  Tahun
02741|2017  tentang  Tata  Cara  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan
02742|Dalam  Jaringan,  UU  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan
02743|Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan untuk
02744|peserta  magang  diatur  dalam  Peratutan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02745|Transmigrasi  Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan
02746|dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang bisa
02747|melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
02748|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat;
02749|- Bahwa siswa peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO