01144|peristiwa secara runtut dan konsisten serta menunjukkan kapasitas kognitif yang
01145|memadai untuk memberikan keterangan mengenai pengalaman yang dialaminya.
01146|Peristiwa yang dialami oleh Anak Korban diketahui berujung pada kehamilan
01147|yang menimbulkan respons emosional berupa penyesalan, kebingungan, serta
01148|kekhawatiran mengenai masa depan dirinya. Kondisi tersebut secara psikologis
01149|konsisten dengan temuan penelitian mengenai dampak psikososial kehamilan
01150|pada remaja. Dari perspektif psikologi perkembangan, Anak Korban berada pada
01151|fase remaja yang ditandai dengan eksplorasi identitas serta sensitivitas terhadap
01152|pengaruh lingkungan sosial dan relasi sebaya. Dalam konteks tersebut, dinamika
01153|pergaulan serta situasi sosial pada saat kejadian menjadi faktor yang relevan
01154|dalam memahami pengalaman yang dialami oleh Anak Korban. Secara umum,
01155|hasil  pemeriksaan  menunjukkan  adanya  dampak  psikologis  yang  berkaitan
01156|dengan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban sehingga diperlukan perhatian
01157|terhadap kondisi psikologis serta kebutuhan pemulihan emosionalnya;
01158| Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  alat  bukti
01159|berupa keterangan saksi, dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan bukti
01160|surat dan barang bukti dipersidangan maka menurut Hakim  telah membuktikan
01161|kesalahan  Anak  membujuk  Anak  Korban  agar  Anak  Korban  mau  melakukan
01162|persetubuhan dengan Anak;
01163|Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka berpendapat unsur
01164|kedua “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;
01165|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo
01166|Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang
01167|Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
01168|Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
01169|Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
01170|Undang Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
01171|Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi,
01172|maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01173|
01174|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif
01175|kesatu Penuntut Umum;
01176|Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Advokat yang pada pokoknya
01177|Anak bukan pelaku utama dan pelaku utama adalah Sdr. Az dan perbuatan
01178|tersebut  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  serta  sudah  ada  upaya
01179|perdamaian dari keluarga Anak namun belum mencapai kesepakatan karena ada
01180|pihak  ketiga  dari  keluarga  Anak  Korban  yang  meminta  uang  sejumlah
01181|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi keluarga Anak tidak sanggup
01182|serta memohon keringanan hukuman;
01183|Menimbang  terhadap  pembelaan  Advokat,  Hakim  akan
01184|mempertimbangkannnya sebagi berikut :
01185|Bahwa telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur di atas perbuatan
01186|Anak telah terbukti dan memenuhi unsur sebagaimana dakwaan alternatif kesatu
01187|Penuntut Umum sehingga apa yang didalilkan Advokat dalam pembelaannya
01188|tidaklah beralasan hukum, karena Anak memiliki peran aktif dalam perbuatannya
01189|tersebut;
01190| Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01191|yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01192|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
01193|perbuatannya;
01194|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01195|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01196|Menimbang bahwa menurut P asal 60  ayat (3) dan  ayat  (4) U ndang-
01197|Undang RI  No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,  Hakim
01198|wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
01199|Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan  putusan  perkara.  Dalam  hal  laporan
01200|penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka
01201|putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60
01202|ayat (4)  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana
01203|Anak;
01204|Menimbang bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal
01205|tertanggal  16 Maret  2026  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Pembimbing
01206|Kemasyarakatan  yang  bernama Djufri ,  memberikan  rekomendasi  agar  Anak
01207|dikenakan  Pidana  Penjara  dan  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus
01208|Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;
01209|Menimbang  bahwa  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan
01210|pemidanaan terhadap Anak tidak hanya sekedar untuk menghukum Anak, namun
01211|
01212|demi membina dan memberikan pembelajaran kepada Anak maupun masyarakat
01213|agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  yang  sama  atau  tindakan  lain  setelah
01214|menjalani pemidanaan serta bahaya perbuatan Anak bagi masyarakat Kabupaten
01215|Rokan Hilir. Tidak lupa juga pemidanaan terhadap Anak juga demi kepentingan
01216|terbaik bagi Anak agar memperbaiki diri demi masa depan Anak;
01217|Menimbang  bahwa  Pasal  81  ayat  (5)  Undang-Undang  Republik
01218|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01219|mengatur:  “pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya  digunakan sebagai  upaya
01220|terakhir.” Kemudian dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
01221|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur : “Anak
01222|dijatuhi  pidana  penjara di LPKA apabila keadaan  dan  perbuatan Anak akan
01223|membahayakan masyarakat.”;
01224|Menimbang  bahwa  Pasal  54  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01225|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01226|mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01227|a. Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh  Anak adalah kesengajaan bukan
01228|kealpaan. Dimana awalnya  Anak dan Sdr. Az mengajak Anak Korban ke
01229|Wisma  Akasia  dan  Anak  mengetahui  kalau  melakukan  hubungan  badan
01230|dengan Anak Korban merupakan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan
01231|akibat;
01232|b. Motif dan tujuan Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban
01233|dikarenakan terpengaruh teman dan Anak sering menonton video porno;
01234|c. Sikap batin pelaku tindak pidana. Sikap batin pelaku adalah kondisi psikis,
01235|pikiran,  niat,  atau  keadaan  mental  pelaku  pada  saat  melakukan  tindak
01236|pidana, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai "mens rea" (niat jahat). Ini
01237|adalah unsur kesalahan yang menunjukkan apakah pelaku bertindak dengan
01238|kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) untuk melakukan kejahatan. Pada
01239|perkara ini Anak bertindak dengan sengaja sebagaimana pada poin a yang
01240|telah Hakim uraikan sebelumnya;
01241|d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
01242|Tindakan  Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban  dimana
01243|awalnya  Anak dan  Sdr.  Az  mengajak  Anak  Korban  ke  Wisma  Akasia
01244|sehingga  menurut  Hakim  perbuatan  Anak tersebut  dilakukan  dengan
01245|direncanakan;
01246|e. Cara  melakukan  Tindak  Pidana. Bahwa  terkait  cara  Anak  melakukan
01247|tindak pidana telah Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam rangkaian unsur
01248|sebagaimana telah terbukti diatas;
01249|
01250|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Dimana
01251|terhadap  hal  ini  Anak menyatakan  menyesali  perbuatan  yang  telah
01252|dilakukannya;
01253|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku.
01254|Berdasarkan sidang pemeriksaan identitas Anak, Anak menyampaikan kalau
01255|Anak masih bersekolah;
01256|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Umur Anak
01257|masih muda sehingga apabila Anak dijatuhi pidana maka sedikit banyak akan
01258|mempengaruhi kelangsungan hidup anggota keluarganya;
01259|i. Pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban  atau  keluarga  korban.  Anak
01260|Korban saat ini dalam kondisi hamil yang menimbulkan respons emosional
01261|berupa penyesalan, kebingungan, serta kekhawatiran mengenai masa depan
01262|dirinya;
01263|j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban;
01264|Anak Korban dan keluarganya pada dasarnya memaafkan perbuatan Anak
01265|dan keluarga Anak sudah berusaha untuk menawarkan perdamian namun
01266|Anak  korban  dan  Keluarganya  tidak  mencapai  kesepakatan  perdamaian
01267|dengan keluarga Anak;
01268|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan nilai
01269|yang  hidup  di  masyarakat, perbuatan  Anak  meresahkan  masyarakat dan
01270|menimbulkan kerugian bagi Anak Korban  ;
01271|Menimbang bahwa  sejalan dengan analisis dalam Laporan Penelitian
01272|Kemasyarakatan  yang  telah dibuat Pembimbing  Kemasyarakatan untuk  Anak
01273|serta  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  Hakim  sependapat  dengan
01274|rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum agar
01275|Anak  dijatuhi  pemidanaan  berupa  pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan
01276|Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Pekanbaru karena  perbuatan  Anak  sudah
01277|dikategorikan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
01278|Menimbang  bahwa  Hakim  berpendapat  bentuk  pemidanaan  pidana
01279|penjara kepada Anak bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan/atau
01280|nestapa bagi Anak, akan tetapi lebih dititik  beratkan sebagai upaya pembinaan
01281|terhadap  diri  Anak  karena  berdasarkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan
01282|diperkuat dengan keterangan Anak di persidangan pada pokoknya sebelumnya
01283|Anak pernah melakukan tindak pidana. Selain itu bentuk pemidanaan ini haruslah
01284|juga diartikan Negara turut hadir untuk membina Anak karena orang tua Anak
01285|yang telah diberikan kesempatan untuk membina dan menjaga Anak ternyata
01286|Hakim  menilai  belum  mampu  mengemban  amanah  tersebut.  Setelah  Anak
01287|
01288|menjalani pidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat serta menjadi pribadi
01289|yang jauh lebih baik untuk menjalani kehidupan sehingga menjadi manusia yang
01290|berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;
01291|Menimbang  bahwa  ancaman  dalam  dari  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-
01292|Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
01293|Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01294|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01295|23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang bersifat
01296|kumulatif  sehingga  selain  akan  dijatuhkan  hukuman  penjara,  Anak  juga
01297|dikenakan pidana denda namun oleh karena dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-
01298|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur
01299|apabila  dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan
01300|denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dalam amar
01301|putusan ini;
01302|Menimbang  bahwa  dengan  memperhatikan  pertimbangan  tersebut  di
01303|atas, ditambahkan dengan usia Anak yang masih muda, pergaulan Anak dengan
01304|teman-teman  dan  lingkungannya,  serta  dengan  mempertimbangkan  pula
01305|keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan,  maka  Hakim  berpendapat
01306|lamanya  pemidanaan  yang  dijatuhkan  sebagaimana  tertuang  dalam  amar
01307|putusan telah tepat dan bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak;
01308|Menimbang  bahwa  dalam perkara  ini  terhadap Anak telah  dikenakan
01309|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01310|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01311|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01312|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
01313|dalam tahanan;
01314|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01315|berupa:
01316|- 1 (satu) helai baju dress warna abu-abu;
01317|dalam  persidangan  diketahui  barang  bukti  tersebut  merupakan  barang  yang
01318|berkaitan dengan tindak pidana  dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis , maka
01319|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01320|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Anak,  maka
01321|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01322|meringankan Anak;
01323|Keadaan yang memberatkan:
01324|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;
01325|
01326|- Perbuatan  Anak  tidak  sejalan  dengan  upaya  Pemerintah  untuk
01327|memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak;
01328|Keadaan yang meringankan:
01329|- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;
01330|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01331|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak dijatuhi  pidana maka  haruslah
01332|dibebani pula untuk membayar biaya perkara namun karena Anak belum mampu
01333|untuk membiayai hidupnya sendiri  atas dasar  prinsip perlindungan anak  dan
01334|keadilan  yang  bermartabat,  maka  biaya  perkara  tersebut  diambil  alih  dan
01335|dibebankan kepada Negara;
01336|Mengingat  Pasal  81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik
01337|Indonesia  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
01338|Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2016  tentang
01339|Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
01340|2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang
01341|Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012
01342|tentang  Sistem  Peradilan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2025
01343|tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01344|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01345|
01346|MENGADILI:
01347|1. Menyatakan  Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01348|bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan
01349|dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01350|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01351|selama 2 (dua) tahun di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
01352|Pekanbaru dan  Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di  Sentra Kreasi
01353|Atensi (SKA) Abiseka Pekanbaru ;
01354|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01355|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01356|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01357|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01358|a. 1 (satu) helai baju dress warna abu-abu;
01359|Dimusnahkan;
01360|6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
01361|
01362|Kamis,
01363|
01364|9 April 2026,
01365|
01366|2026,
01367|
01368|Irma
01369|Rahmahwati,  S.H,
01370|
01371|Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.
01372|
01373|           Panitera Pengganti,              Hakim,
01374|Trinova Evelina Simanjuntak, S.H. Irma Rahmahwati, S.H