01380|perjalanan, Anak mengatakan ingin menemui temannya terlebih dahulu untuk
01381|suatu urusan. Namun, Anak justru mengarahkan sepeda motornya ke sebuah
01382|penginapan dan mengajak Anak Korban masuk ke salah satu kamar dengan
01383|alasan teman-temannya berada di sana. Setelah berada di dalam kamar, Anak
01384|menyuruh teman-temannya yang berada di lokasi tersebut untuk keluar, begitu
01385|situasi sepi Anak mendorong tubuh Anak Korban ke atas kasur hingga akhirnya
01386|Anak menyetubuhi Anak Korban;
01387|Menimbang  bahwa  Anak  menyetubuhi  Anak  Korban  dengan  cara
01388|mendorong  Anak  Korban  ke  kasur dan  mengajak  Anak  Korban  untuk
01389|bersetubuh lalu menutup mulut  Anak Korban  dengan tangannya, setelah itu
01390|tangan  kirinya  membuka  celana  dan  celana  dalam  Anak  Korban lalu  Anak
01391|Korban mencoba  untuk  memberontak  dengan  cara  mengoyang-goyangkan
01392|badan, tetapi karena tenaga  Anak Korban  tidak cukup kuat untuk menahan
01393|kekuatan  Anak, hingga celana dan celana dalam  Anak Korban  terbuka (baju
01394|masih terpakai), setelah itu Anak juga membuka celana dan celana dalamnya
01395|kemudian  Anak  menindih badan Anak Korban sambil berbaring di atas badan
01396|Anak  Korban,  setelah  itu  Anak  membuka  kaki  Anak  Korban menggunakan
01397|kakinya, lalu Anak langsung memasukan batang kemaluannya kedalam lubang
01398|vagina  Anak  Korban,  kemudian  sekitar  3  (tiga)  menit  Anak  menumpahkan
01399|spermanya  di  atas  kasur, setelah  itu  Anak  langsung  kekamar  mandi  untuk
01400|bersih-bersih, sedangkan Anak Korban langsung memakai celana dan celana
01401|dalam;
01402|Menimbang bahwa  setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak  berkata
01403|agar  Anak Korban tidak takut karena Anak akan bertanggungjawab  dengan
01404|menikahi Anak Korban;
01405|Menimbang bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak
01406|Korban sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu sejak bulan Desember 2025
01407|hingga bulan Januari 2026;
01408|Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 28
01409|Desember  2025  sekitar  pukul  13.00  WIB  bertempat  di  sebuah  kos-
01410|kosan/penginapan  yang  beralamat  di  Jalan  Kelapa  2  Kelurahan  Watervang
01411|Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Kemudian  kejadian
01412|ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 sekitar pukul 13.00 WIB
01413|bertempat di kontrakan Anak yang beralamat di Jalan Pasir RT 05 Kelurahan
01414|Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau. Dan
01415|kejadian keempat ada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 sekitar pukul 16.00
01416|
01417|WIB bertempat di lokasi yang sama, yaitu di kontrakan Anak yang beralamat di
01418|Jalan Pasir RT 05 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuk Linggau Timur I
01419|Kota Lubuk Linggau;
01420|Menimbang bahwa  dalam berkas perkara telah dilampirkan  Visum Et
01421|Repertum  tanggal  16 Februari 2026  atas nama Anak Korban, yang juga telah
01422|dibacakan di persidangan;
01423|Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasa malu;
01424|Menimbang  bahwa  terhadap  keberatan  Anak  atas  keterangan  Anak
01425|Korban  yang  menyatakan  bahwa  Anak  telah  menyetubuhi  Anak  Korban
01426|sebanyak empat kali dan Anak tidak pernah mengancam Anak Korban untuk
01427|memviralkan  fotonya, Hakim  berpendapat  bahwa  di  persidangan  Anak  tidak
01428|mengajukan bukti untuk mendukung keberatannya tersebut sehingga keberatan
01429|tersebut harus dikesampingkan;
01430|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut yang
01431|mana kejadian ini bermula dari hubungan berpacaran dan Anak sempat berjanji
01432|untuk  menikahi  Anak  Korban,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan
01433|meterill  yang  paling  tepat  dikenakan  terhadap  Anak  yaitu  dengan  sengaja
01434|membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, karenanya unsur
01435|ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
01436|Ad.3. Unsur “Perbarengan beberapa tindak pidana”;
01437|Menimbang  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  127  Ayat  (1)  Undang-
01438|Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01439|mengatur  bahwa  mengenai  perbarengan  perbuatan  atau  konkursus  realis.
01440|Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas;
01441|Menimbang bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak
01442|Korban sebanyak empat kali yaitu pertama pada tanggal 26 Desember 2025,
01443|kedua pada tanggal 28 Desember 2025, ketiga pada tanggal 7 Januari 2026
01444|dan keempat pada tanggal 10 Januari 2026;
01445|Menimbang bahwa  perbarengan Perbuatan  (Concursus Realis)  terjadi
01446|ketika  seseorang  melakukan beberapa  perbuatan yang  berdiri  sendiri-sendiri,
01447|dan  masing-masing  perbuatan  itu  membentuk  tindak  pidana  yang  berbeda
01448|artinya tidak ada hubungannya sebagai perbuatan berlanjut;
01449|Menimbang  bahwa  terhadap  fakta  yang  terungkap  di  persidangan
01450|bahwa Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban
01451|secara  berulang  kali  dengan tempus  delicti (waktu  kejadian)  yang  berbeda-
01452|beda, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan kualifikasi bentuk perbarengan
01453|tindak pidana yang paling tepat dan adil secara hukum;
01454|
01455|Menimbang bahwa setelah mencermati dakwaan pertama dapat dinilai
01456|bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan berulang
01457|kali  dengan  tenggat  waktu  yang  berbeda  tersebut  dipandang  sebagai
01458|perbarengan perbuatan ( Concursus Realis ) sebagaimana diatur dalam  Pasal
01459|127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
01460|Undang Hukum Pidana;
01461|Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dan yurisprudensi tetap
01462|Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten memberikan batasan
01463|yang tegas antara Perbarengan Perbuatan ( Concursus Realis) dan Perbuatan
01464|Berlanjut ( Voortgezette Handeling  / Delictum Continuatum ), di mana pembeda
01465|utamanya terletak pada ada atau tidaknya  kesatuan kehendak atau niat jahat
01466|(wilsverband) dari pelaku;
01467|Menimbang  bahwa  menurut  Memorie  van
01468|Toelichting (MvT) pengkodifikasian Pasal 64 ayat (1) KUHP, saat ini Pasal 126
01469|Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang
01470|Hukum Pidana , suatu perbuatan materiil yang dilakukan beberapa kali harus
01471|dipandang  sebagai  satu  Perbuatan  Berlanjut  (Voortgezette  Handeling)  dan
01472|bukan Concursus Realis, apabila memenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu:
01473|1. Adanya satu kesatuan niat atau keputusan kehendak ( een mendeel van
01474|besluit);
01475|2. Perbuatan-perbuatan materiil yang dilakukan adalah sejenis; dan
01476|3. Tenggat  waktu  di  antara  perbuatan-perbuatan  tersebut  tidak  terlalu
01477|lama/berjauhan;
01478|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  Hakim  menilai
01479|bahwa  perbuatan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  Anak  terhadap  Anak
01480|Korban  secara  berulang  kali bukanlah  merupakan  bentuk  Perbarengan
01481|Perbuatan  (Concursus  Realis),  melainkan  pemanifestasian  dari Perbuatan
01482|Berlanjut (Voortgezette Handeling);
01483|Menimbang  bahwa  persetubuhan  kedua,  ketiga,  dan  keempat  yang
01484|dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban bukanlah didasari oleh munculnya
01485|kehendak  jahat  baru  yang  berdiri  sendiri  (new  mens  rea).  Yang  mana,
01486|perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu niat jahat yang
01487|sama sejak awal, yang timbul dari bujuk rayu secara terus-menerus oleh Anak
01488|untuk memengaruhi Anak Korban agar dapat melakukan persetubuhan;
01489|Menimbang  bahwa  jenis  tindak  pidana  materiil  yang  dilakukan  oleh
01490|Anak dari peristiwa pertama hingga peristiwa terakhir adalah sama dan sejenis
01491|
01492|yaitu  tindak  pidana  persetubuhan  yang  kesemuanya  melanggar  ketentuan
01493|hukum yang sama;
01494|Menimbang bahwa dalam tindak pidana kesusilaan dengan korban yang
01495|sama, jarak waktu ( tempus) antar-kejadian tidak dapat dinilai secara mekanis
01496|semata.  Oleh  karena  sejak  peristiwa  pertama  Anak  Korban  telah  berada  di
01497|bawah bujuk rayu Anak yang tidak pernah terputus, maka situasi psikologis
01498|Anak korban yang konstan ini menegaskan bahwa rangkaian perbuatan Anak
01499|berada dalam satu kesatuan rangkaian peristiwa yang utuh;
01500|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut di atas, oleh
01501|karena di antara perbuatan persetubuhan yang satu dengan yang berikutnya
01502|tidak terdapat jeda peristiwa atau keadaan yang memutus kehendak awal Anak,
01503|maka  secara  hukum  lebih  tapat  apabila  perbuatan  Anak  dikualifikasikan
01504|sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ( Voortgezette Handeling) sebagaimana diatur
01505|dalam  Pasal  126  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
01506|Undang-Undang Hukum Pidana , dengan demikian Hakim berpendapat bahwa
01507|penerapan ketentuan Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) sebagaimana
01508|Pasal 127 Ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
01509|Undang-Undang  Hukum  Pidana  harus  dikesampingkan,  karenanya  unsur  ini
01510|tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak.
01511|Menimbang bahwa meskipun unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan
01512|Anak, namun oleh karena pada dasarnya  Pasal 127 Ayat (1)  Kitab Undang-
01513|Undang  Hukum  Pidana  hanya  sebuah  aturan  atau  ketentuan  umum  yang
01514|mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini
01515|tidak  mengatur  mengenai  perbuatan  materiil  atau  tindak  pidana,  sehingga
01516|dengan  tidak  terpenuhinya  unsur  ini  tidak  serta  merta  menyebabkan  tindak
01517|pidana yang didakwakan kepada Anak tidak terbukti.
01518|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari  Pasal 81 Ayat (2)  Undang-
01519|Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
01520|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
01521|Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
01522|Menjadi  Undang-Undang juncto Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026
01523|Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
01524|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
01525|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
01526|Menimbang bahwa oleh karena terhadap Anak tidak ditemukan hal – hal
01527|yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan
01528|
01529|pembenar  atau  alasan  pemaaf,  maka  Hakim berpendapat Anak  dipandang
01530|mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
01531|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka
01532|terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan
01533|perbuatannya;
01534|Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
01535|(Litmas)  terhadap  Anak,  Pendamping  Kemasyarakatan  Pertama
01536|merekomendasikan agar Anak dijatuhkan dengan pidana pokok sebagaimana
01537|Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11
01538|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01539|Menimbang  bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang
01540|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01541|Anak, sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada
01542|orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang
01543|mana di persidangan tanggal 19 Mei 2026 Orangtua Anak menyatakan bahwa
01544|mohon Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Orangtua
01545|Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak, selanjutnya saat ini
01546|Anak berada di bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan
01547|sekolah dan rencananya akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi;
01548|Menimbang bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang
01549|meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun
01550|1990  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk
01551|melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam  pasal-pasalnya,
01552|khususnya  yang  mengatur  pemidanaan  terhadap  anak  yang  bermasalah
01553|hukum, sehingga  dalam  menjatuhkan  Putusan  terhadap  Anak, Hakim  harus
01554|mempertimbangkan  fakta  bahwa  selain  Anak  berkedudukan  sebagai  pelaku
01555|tindak  pidana  yang  harus  dimintakan  pertanggung  jawaban  perbuatan
01556|pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya,
01557|dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik
01558|dari segi agama maupun prilaku dalam masyarakat;
01559|Menimbang bahwa sepanjang proses persidangan dihubungkan dengan
01560|Laporan Hasil Penelitian terhadap Anak, Hakim menilai terjadinya kejadian ini
01561|bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan Anak sendiri melainkan yang
01562|menjadi faktor penyebab lain adalah karena Anak kurang mendapat perhatian
01563|dari  orangtuanya  sehingga  menyebabkan  Anak  mengalami  pergaulan  yang
01564|kurang baik bagi anak-anak seusianya, akan tetapi perbuatan Anak tersebut
01565|tidak  dapat  pula  dibenarkan  karena  meresahkan  masyarakat  dan
01566|
01567|menghancurkan masa depan Anak Korban, meskipun sebelumnya Anak Korban
01568|juga pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Esa Tanzil alias Esa Saputra
01569|bin  Edi  dan  Sdr.  Septiansyah  Ramadan  bin  Herman  dan  terhadap  perkara
01570|keduanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, oleh karenanya
01571|melalui putusan ini diharapkan agar seluruh Orangtua pada umumnya serta
01572|Orangtua  Anak  dan  Orangtua  Anak  Korban  pada  khususnya  agar  dapat
01573|mendidik  dan  memberi  pemahaman-pemahanan  terkait  dengan  peristiwa
01574|pidana sebagaimana perkara ini dan pentingnya pengetahuan tentang agama
01575|sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari;
01576|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  di
01577|persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak melakukan persetubuhan
01578|terhadap  Anak  Korban  adalah  termasuk  dalam  tindak  pidana  berat
01579|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang – Undang Republik
01580|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01581|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah melakukan tindak pidana
01582|berat, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak patut dijatuhi pidana
01583|penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 79 Ayat (1) juncto Pasal 81
01584|Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
01585|Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengenai lamanya pidana yang
01586|akan ditentukan dalam amar putusan ini, dipandang telah sesuai dengan tingkat
01587|kesalahan yang dilakukan Anak dan telah memenuhi rasa keadilan serta asas
01588|kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan hidup tumbuh kembang
01589|Anak (vide Pasal 2 UU 11/2012),  sehingga diharapkan agar Anak dapat segera
01590|meneruskan sekolahnya sebagaimana yang telah disampaikan Orangtua Anak
01591|untuk melanjutkan pendidikan Anak pada perguruan tinggi, sehingga hak-hak
01592|Anak yang dijamin oleh Negara dapat terwujud karena saat ini Anak berada di
01593|bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan sekolah;
01594|Menimbang bahwa terhadap pelatihan kerja sebagai pengganti pidana
01595|denda sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan mendasarkan
01596|pada Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
01597|Penyesuaian  Pidana  yang  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  “ketentuan
01598|pidana  dalam  undang-undang  selain  KUHP yang  memuat  ancaman  pidana
01599|penjara dan denda sekaligus diubah menjadi kumulatif alternatif”  artinya setiap
01600|penerapan adalah benar, tidak harus dipilih semuanya (unsur atau) dan boleh
01601|juga dipilih lebih dari satu  (dan),  sehingga Hakim dengan mempertimbangkan
01602|pernyataan dari Orangtua Anak bahwa Orangtua Anak masih sanggup untuk
01603|mendidik dan membina Anak lalu saat ini Anak berada di bangku sekolah kelas
01604|
01605|3  SMA  yang  sedang  menunggu  kelulusan  sekolah  dan  rencananya  akan
01606|melanjutkan  pendidikan  pada  perguruan  tinggi,  maka  Hakim  tidak  akan
01607|menerapkan pelatihan kerja terhadap Anak;
01608|Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan Anak melalui Advokatnya
01609|yang  menyatakan  bahwa  terhadap  perbuatan  Anak  terbukti  dalam  dakwaan
01610|kedua, Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam pembelaan tersebut
01611|tidak diuraikan dengan jelas tentang alasan-alasan terbuktinya Pasal 473 ayat
01612|(2) huruf b KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01613|Anak Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang
01614|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
01615|maka  pembelaan  tersebut  harus  dikesampingkan,  sedangkan  pembelaan
01616|mohon keringan hukuman yang dipandang tidak berkaitan dengan materi pokok
01617|perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan
01618|dalam putusan ini;
01619|Menimbang bahwa  selama dalam proses peradilan ini  terhadap Anak
01620|telah  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan,  maka  terhadap  masa
01621|penangkapan  dan penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
01622|pidana yang dijatuhkan;
01623|Menimbang  bahwa oleh karena  Anak dalam perkara ini telah ditahan
01624|dan  penahanan  terhadap  diri Anak  dilandasi  alasan  yang  sah  dan  cukup,
01625|dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang
01626|telah dijalani oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;
01627|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buah baju
01628|kemeja sekolah jenis pramuka lengan Panjang warna coklat dengan merek ratu
01629|mutiara, 1 (satu) buah celana rok Panjang warna coklat tua tanpa merek,  1
01630|(satu) buah celana dalam warna pink tanpa merek, 1 (satu) buah BH / Bra
01631|warna ungu tanpa merek , yang merupakan benda-benda yang disita dari Anak
01632|Korban dan berkaitan  dengan sebuah  peristiwa pidana, yang  mana apabila
01633|barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban, maka dikhawatirkan
01634|Anak  Korban  kembali  mengalami  trauma  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana
01635|tersebut, terlebih benda-benda tersebut dipandang tidak lagi mempunyai nilai
01636|ekonomis, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut
01637|patut dirampas untuk dimusnahkan;
01638|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih
01639|dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan
01640|hukuman sebagai berikut:
01641|Keadaan yang memberatkan:
01642|
01643|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
01644|- Perbuatan  Anak  bertentangan  dengan  norma  agama,  norma  adat  dan
01645|norma kesusilaan.
01646|Keadaan yang meringankan:
01647|- Anak menyesali perbuatannya;
01648|- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
01649|- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
01650|- Anak mengakui perbuatannya;
01651|- Anak belum pernah dihukum;
01652|- Anak masih berstatus Anak yang merupakan masa depan harapan bangsa
01653|sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari.
01654|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepada Anak
01655|dibebani untuk membayar biaya perkara;
01656|Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
01657|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
01658|Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  RI Nomor  23
01659|Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang juncto
01660|Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana  juncto