00509|penikam,  penusuk  atau  pemukul  akan  tetapi  juga  terhadap  memiliki,
00510|menyimpan,  menguasai  dan  sebagainya,  sehingga  apabila  dalam
00511|penerapannya ayat (2) tentang pengecualian tidak diikutsertakan akan berakibat
00512|setiap orang yang mempunyai, menyimpan dan memiliki senjata tajam akan
00513|terjerat oleh undang-undang ini dan sebagai akibatnya maka seluruh rakyat
00514|Indonesia  termasuk  Polisi,  Jaksa,  Hakim,  bahkan  Presiden  pun  yang
00515|mempunyai  atau  memiliki  pisau  atau  sabit  yang  dipergunakan  sebagai  alat
00516|rumah  tangga  di  rumah  atau  alat  pertanian  masing-masing  akan  terancam
00517|masuk penjara karena terjerat oleh Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12
00518|Tahun 1951;
00519|Hal. 13 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00520|
00521|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  sebagaimana
00522|diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, perbuatan Anak pada  saat
00523|membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan
00524|15 cm Tajam Kiri Kanan Runcing Pada Ujungnya Hulunya Berwarna Coklat
00525|Kayu Sarungnya Mempunyai 1 (Satu) Lilitan Lakban Berwarna Hitam Besinya
00526|Berwarna Besi, maka telah cukuplah beralasan bagi Hakim untuk menyatakan
00527|unsur ke-3, utamanya “membawa” telah terpenuhi;
00528|Ad.4. Unsur suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk
00529|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya
00530|apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah
00531|unsur tersebut;
00532|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah
00533|diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, rangkaian perbuatan Anak
00534|yang  telah  membawa  senjata  tajam  jenis  badik  yang  merupakan  senjata
00535|penusuk, terlebih  lagi  tidak  ada  hubungannya  dengan  pekerjaan  sehari-hari
00536|maupun kegiatan rumah tangga dari Anak, maka cukup beralasan bagi Hakim
00537|untuk  menyatakan  unsur  ke-4,  utamanya  mengenai  “senjata  penikam”  atau
00538|“senjata penusuk” telah terpenuhi;
00539|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1)
00540|Undang-Undang  Darurat Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang
00541|Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 No.
00542|17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 terpenuhi berdasarkan
00543|bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapat keyakinan bahwa Anaklah sebagai
00544|orang yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Anak
00545|haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan
00546|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  tunggal  Penuntut
00547|Umum;
00548|Menimbang,  bahwa  selama  berlangsungnya  persidangan  tidak
00549|ditemukan  adanya  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat
00550|melepaskan  anak  dari  tuntutan  pidana,  maka  anak  haruslah
00551|mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan dijatuhi pidana dan/atau
00552|tindakan atas kesalahannya tersebut;
00553|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan
00554|telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif maupun syarat
00555|subjektif),  maka  Anak  harus  dinyatakan  bersalah  atas  tindak  pidana  yang
00556|didakwakan terhadap diri Anak, oleh karena itu Anak harus dijatuhi pidana;
00557|Hal. 14 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00558|
00559|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan  terhadap  Anak,
00560|sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-
00561|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
00562|Pidana Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan laporan
00563|penelitian kemasyarakatan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Pembimbing
00564|Kemasyarakatan;
00565|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penuntut  Umum  mengajukan
00566|tuntuan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di
00567|LPKA Kendari;
00568|Menimbang, bahwa Wali Anak dan Penasihat Hukum Anak memberikan
00569|pendapat agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak
00570|telah  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00571|perbuatannya;
00572|Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Masyarakat tersebut
00573|dan dihubungkan dengan surat tuntutan Penuntut Umum, pendapat dari Wali
00574|Anak  serta  permohonan  dari  Anak  dan  Penasihat  Hukumnya,  maka  Hakim
00575|mempertimbangkan sebagai berikut:
00576|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap
00577|selama  persidangan  diketahui  bahwa  Anak  ternyata  telah  melakukan  tindak
00578|pidana sebanyak 2 (dua) kali, anak juga menerangkan bahwa dirinya pernah
00579|melukai  orang  lain  dengan  senjata  tajam,  mempertimbangkan  fakta  hukum
00580|tersebut,  maka  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan  terhadap  Anak  nantinya
00581|diharapkan  dapat  menjadi  pelajaran  moral  maupun  sosial  bagi  anak  serta
00582|menjaga stabilitas kehidupan dalam bermasyarakat;
00583|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  terhadap  penjatuhan  hukuman
00584|terhadap  Anak,  Hakim  tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  Pembimbing
00585|Kemasyarakatan  dan  memutuskan  untuk  menjatuhkan  pidana  penjara  yang
00586|setimpal  dengan  perbuatan  Anak  berdasarkan  ketentuan  Pasal  85  Undang-
00587|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
00588|Pidana  Anak  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  terbaik  bagi  Anak
00589|sebagaimana amar putusan ini;
00590|Menimbang, bahwa  grand design  undang-undang perlindungan anak
00591|dan undang-undang sistem peradilan anak adalah menganut asas kepentingan
00592|terbaik  bagi  anak sehingga  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  sedapat
00593|mungkin  dijauhkan  dari  sanksi  pemidanaan  penjara  dan  dari  stigma  negatif
00594|dalam  masyarakat  akan  tetapi  tetap  memperhatikan  keseimbangan  serta
00595|kehidupan sosial dalam masyarakat;
00596|Hal. 15 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00597|
00598|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak patut pula
00599|memperhatikan  tujuan  hukum  yang  bertumpu  pada  tiga  nilai  dasar  yaitu
00600|keadilan, kemanfaatan dan kepastian;
00601|Menimbang,  bahwa  nilai-nilai  keadilan  yang  seharusnya  diwujudkan
00602|oleh  peradilan  pidana  dalam  penjatuhan  pidana  kepada  Anak  harus
00603|memperhatikan segala aspek pemidanaan yang integratif berorientasi kepada
00604|keadilan  moral  (moral  justice),  keadilan  sosial  (social  justice)  dan  keadilan
00605|hukum  (legal  justice) sebagai  wujud  pertanggungjawaban  Hakim  kepada
00606|masyarakat,  ilmu  hukum,  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum,  negara  dan
00607|bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
00608|Menimbang, bahwa dari sisi keadilan hukum  (legal justice) , perbuatan
00609|yang dilakukan Anak merupakan suatu tindak pidana yang harus dihukum untuk
00610|menegakkan dan memperlakukan sesuatu secara adil dan merata dari semua
00611|individu berdasarkan hukum, namun haruslah dicermati berat-ringannya pidana
00612|yang  akan  dijalani  Anak  agar  tidak  semata-mata  merupakan  bentuk  dari
00613|pembalasan dendam, selain itu tujuan pemidanaan atas diri Anak tidak hanya
00614|bersifat  represif  namun  juga  bersifat  preventif  dan  edukatif  yang  harus
00615|ditanamkan  dalam hal  pemidanaan, sehingga mempunyai efek jera  (special
00616|detterent effect), di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat
00617|juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang berpotensi untuk
00618|menjadi  pelaku  tindak  pidana  (general  detterent  effect),  serta  diharapkan
00619|dengan dijatuhi pidana menjadikan Anak benar-benar sadar dan insaf, sehingga
00620|Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan
00621|pada  akhirnya  tercipta  ketenteraman,  ketertiban  dan  keamanan  serta  rasa
00622|keadilan dalam masyarakat dan juga tetap memperhatikan kepentingan terbaik
00623|bagi Anak;
00624|Menimbang, bahwa Anak terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 2
00625|ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951
00626|tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.
00627|1948  No.  17)  Dan  Undang-Undang  R.I.  Dahulu  NR  8  Tahun  1948  dengan
00628|ancaman  hukuman  pidana  setinggi-tingginya  10  (sepuluh)  tahun  kemudian
00629|berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017
00630|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana penjara yang dapat
00631|dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman
00632|pidana penjara bagi orang dewasa, kemudian bahwa berdasarkan ketentuan
00633|Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem
00634|Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas
00635|Hal. 16 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00636|
00637|a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2)
00638|pelayanan masyarakat; 3) pengawasan; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam
00639|lembaga; dan penjara, sedangkan pidana tambahan terdiri atas perampasan
00640|keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
00641|Oleh karena itu, penjatuhan pidana oleh Hakim sudah sesuai apabila terhadap
00642|diri Anak dijatuhi bentuk pemidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1)
00643|dan  (2)  Undang-Undang  Perlindungan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan
00644|apabila  dijatuhi  pidana  penjara  maka  merujuk  ketentuan  Pasal  81  ayat  (2)
00645|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00646|pidana  penjara  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  Anak  dalam  perkara  ini
00647|maksimalnya adalah selama 5 (lima) tahun;
00648|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  keadilan  moral  (moral
00649|justice) tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas yang mempunyai standar
00650|baik dan buruk. Moralitas ini berasal dari berbagai sumber, seperti agama, adat
00651|dan budaya yang menetapkan tentang norma-norma baik dan buruk, benar dan
00652|tidak benar, adil dan tidak adil;
00653|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Anak  dapat  diukur  menurut  penilaian
00654|masyarakat, di mana Anak hidup bermasyarakat, dalam hal ini perbuatan Anak
00655|yang telah membawa senjata tajam dalam lingkungan masyarakat tanpa izin
00656|terlebih  di  tempat  umum  dalam  situasi  ramai  adalah  tindakan  yang  tidak
00657|dibenarkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  karena  menunjukkan
00658|sikap/watak/perilaku yang akan memicu tindak kekerasan, membahayakan atau
00659|mengancam  keselamatan  orang  lain, mengancam  keamanan  dan  ketertiban
00660|dalam masyarakat;
00661|Menimbang,  bahwa  dilihat  dari  sisi  keadilan  sosial  (social  justice),
00662|terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dikarenakan pergaulan Anak
00663|yang kurang baik dimana Anak yang masih dibawah umur mudah terpengaruh
00664|oleh  kenakalan-kenakalan  remaja  tempat  anak  bersosialisasi  sehari-hari,
00665|sehingga hal ini yang mendorong Anak sering membawa senjata tajam pada
00666|saat  bepergian  dengan  alasan  menjaga  diri  ditambah  Anak  dalam  tumbuh
00667|kembangnya sudah tidak didampingi orang tua kandung, meskipun demikian hal
00668|ini tidak semata-mata menjadikan pembenaran bagi Anak karena perbuatannya
00669|yang  membawa  senjata  tajam  tanpa  izin  nyata-nyata  bertentangan  dengan
00670|kaidah  hidup  bermasyarakat  yang  menghendaki  keamanan  dan  ketertiban
00671|umum.  Hakim  juga  mempertimbangkan  bahwa  kebiasaan  masyarakat
00672|khususnya Wakatobi yang  membiasakan membawa badik  adalah kebiasaan
00673|yang  tidak  dapat  diterima  dalam  pandangan  hukum  karena  bertentangan
00674|Hal. 17 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00675|
00676|dengan  prinsip  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan
00677|Republik  Indonesia  sebagaimana  diamanatkan  dalam  ketentuan  Pasal  18B
00678|Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
00679|Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan tentang keadilan
00680|moral (moral justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan hukum (legal
00681|justice) tersebut, Hakim juga mempertimbangkan dengan memperhatikan sikap
00682|perilaku Anak selama persidangan yaitu anak menunjukkan penyesalan atas
00683|perbuatannya  dan  telah  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  yang
00684|melanggar hukum;
00685|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  anak  berharap  setelah  menjalani
00686|masa hukuman anak dapat berkumpul kembali dengan ibu Anak yang berada di
00687|Kalimantan;
00688|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
00689|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
00690|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00691|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
00692|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
00693|berada dalam tahanan;
00694|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00695|berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang keseluruhan 15
00696|cm Tajam Kiri Kanan Runcing Pada Ujungnya Hulunya Berwarna Coklat Kayu
00697|Sarungnya  Mempunyai  1  (Satu)  Lilitan  Lakban  Berwarna  Hitam  Besinya
00698|Berwarna Besi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan
00699|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00700|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00701|meringankan Anak;
00702|Keadaan  yang  memberatkan:
00703|- Perbuatan  Anak  meresahkan  masyarakat dan  mengancam  keamanan
00704|serta ketertiban umum;
00705|- Anak sudah pernah dihukum;
00706|Keadaan yang meringankan:
00707|- Anak  menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi
00708|perbuatan yang melanggar hukum;
00709|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  dan
00710|sebelumnya  Anak  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari  biaya
00711|perkara maka berdasarkan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP
00712|serta Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka
00713|Hal. 18 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00714|
00715|Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya
00716|akan  disesuaikan  dengan  kemampuan  ekonomi  Anak  dan  akan  ditentukan
00717|dalam amar putusan ini;
00718|Memperhatikan,  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Darurat  Republik
00719|Indonesia  Nomor  12  Tahun  1951  tentang  Mengubah  “Ordonnantie  Tijdelijke
00720|Bijzondere  Strafbepalingen”  (STBL.  1948  No.  17)  Dan  Undang-Undang  R.I.
00721|Dahulu  NR  8  Tahun  1948,  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang
00722|Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00723|8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-
00724|undangan lain yang bersangkutan;
00725|
00726|MENGADILI:
00727|1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
00728|melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak  membawa,  senjata  penikam,  atau
00729|senjata penusuk”;
00730|2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak tersebut di atas selama  1
00731|(satu)  Tahun di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II
00732|Kendari;
00733|3. Menetapkan  bahwa  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah
00734|dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00735|4. Memerintahkan Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
00736|5. Menetapkan barang bukti berupa:
00737|- 1  (satu)  bilah  senjata  tajam  jenis  badik  dengan  panjang
00738|keseluruhan 15 cm Tajam Kiri Kanan Runcing Pada Ujungnya Hulunya
00739|Berwarna Coklat Kayu Sarungnya Mempunyai 1 (Satu) Lilitan Lakban
00740|Berwarna Hitam Besinya Berwarna Besi;
00741|Dirampas untuk dimusnahkan;
00742|6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00
00743|(dua ribu lima ratus rupiah);
00744|
00745|Kamis
00746|
00747|4 Desember
00748|
00749|2025
00750|
00751|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Desember oleh Bilma
00752|Diffika, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wangi
00753|Wangi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
00754|
00755|Wahyu Widodo, S.H.
00756|
00757|Panitera Pengganti, Hakim,
00758|Hal. 19 dari 20 hal.Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wgw
00759|
00760|Wahyu Widodo, S.H. Bilma Diffika, S.H.