04120|bertempat di JL. KH. Mansyur GG. Garuda Nomor.1 , Kel. Dasan sari, Kec.
04121|Selaparang, Kota Mataram  dan di Kota Mataram  kepada 28 (dua puluh
04122|delapan) orang dengan memberikan janji – janji akan memberangkatkan kerja
04123|magang kepada  Para Saksi Korban paling lama bulan September 2024,
04124|sehingga  Para  Saksi  Korban  menjadi   yakin  dan  percaya  sehingga
04125|menyerahkan  uang  kepada  Terdakwa  yang  jumlahnya  berfariasi  antara
04126|Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  sampai  dengan
04127|Rp40.000.000,00  (empat  puluh  juta  rupiah)   melalui  bendahara  LKP
04128|wahyyuyuha Mataram  yaitu saksi  Marwan Hakim  yang merupakan suami
04129|Hal. 114 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04130|Paraf
04131|
04132|Terdakwa  namun  kenyataannya  Para  Saksi  Korban  tidak  diberangkatkan
04133|magang  ke Jepang sehingga Para Saksi korban mengalami kerugian materil
04134|uang  yang telah disetorkan sehingga termasuk dengan cara  penipuan;
04135|          Menimbang bahwa Terdakwa bekerjasama dengan LPK PT RSEI
04136|dengan direkturnya Saksi Sumaedy Effendi Alias Edy  yang perusahaanya
04137|tidak memiliki Sending Organisation (SO) dalam memberangkatkan Tenaga
04138|kerja Magang,  dan juga selanjutnya LPK  PT RSEI   yang bekerjasama
04139|dengan Saksi Galih Santika Fadilakusumah dari  LPK Sanusi Pusaka Sunda
04140|yang  wilayahnya  di  jawa  Barat  sehingga  walaupun  mempunyai  Sending
04141|Organisation tetapi tidak dibenarkan  beroperasi di provinsi lain yaitu Provinsi
04142|NTB sehingga  para Saksi Korban akhirnya tidak  diberangkatkan magang di
04143|Jepang  dan hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa
04144|lembaga Kursusnya diketahui  hanya dapat melakukan Kursus dan pelatihan
04145|saja dan tidak dapat menjanjikan siswa untuk magang ke Jepang apalagi
04146|Terdakwa melalui suaminya  Saksi Marwan Hakim Als Pak Marwan selaku
04147|Bendahara LKP  Wahyyuyuha  Mataram   telah  mengambil  uang  dari  Para
04148|Saksi Korban  yang kemudian uang tersebut ada yang dipakai dan disalurkan
04149|kembali kepada Saksi Sumaedy Effendi Alias Pak Edy dari PT RSEI dan
04150|perbuatan Terdakwa tersebut dapat dianggap melakukan perekrutan;
04151|           Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Hulwatul Fitriati Als Fitri
04152|yang  bersesuaian  dengan  keterangan  Saksi  Muhammad  Khualid,  yang
04153|bersesuaian dengan keterangan Saksi Lalu Hykal M Rasidi yang bersesuaian
04154|dengan keterangan Saksi Ema Listiani  Als Ema , Saksi Wiwin  Rodiyan
04155|Saputra S. Pd, Saksi Abdul Azis Als Azim, Saksi Septian Dwi Aryandi yang
04156|bersesuaian  dengan  keterangan  Terdakwa   dan  barang  bukti  bahwa
04157|Terdakwa telah menawarkan dan mengajak para Saksi Korban tersebut di
04158|atas untuk mengikuti kerja magang ke Jepang  setelah mengikuti kursus
04159|bahasa jepang  di LKP milik Terdakwa  yaitu  LKP  wahyyuyuha Mataram
04160|dengan  meminta  biaya  kursus  dan keberangkatan   tanpa  memperhatikan
04161|ketentuan  hukum  yang  mengatur  program  magang  di  luar  negeri  yaitu
04162|Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  nomor  8  Tahun  2008
04163|tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri
04164|oleh karena itu  perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan bekerjasama
04165|dengan Saksi Sumaedy Effendy Alias Edy dari PT RSEI  dan Saksi  Galih
04166|Hal. 115 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04167|Paraf
04168|
04169|Santika Fadilakusumah  dari LPK Sanusi Pusaka Sunda  termasuk kategori
04170|melakukan  perekrutan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  1  butir  9  Undang
04171|Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana
04172|perdagangan orang;
04173|             Menimbang bahwa dari keterangan Ahli   Dr. Laely Wulandari S.H, M.H
04174|sebagai Ahli Hukum tindak Pidana perdagangan Orang dari Fakultas Hukum
04175|Universitas Mataram  yang menyatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang
04176|Nomor  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan
04177|orang bahwa:  Pasal 1 (1):  Perdagangan Orang  adalah tindakan Perekrutan,
04178|Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau  Penerimaan
04179|seseorang dengan ancaman Kekerasan, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan,
04180|Penipuan, Penyalahgunaan Kekerasan atau Posisi rentan, Penjeratan utang
04181|atau Memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
04182|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan   di
04183|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
04184|mengakibatkan orang tereksploitasi; Pasal 1 (2): Tindak Pidana Perdagangan
04185|Orang adalah  setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi
04186|unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007
04187|tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang , adapun unsur tindak
04188|pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3(tiga) yaitu unsur Proses, unsur Cara
04189|dan Tujuan Eksploitasi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
04190|o Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
04191|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
04192|o Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
04193|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
04194|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
04195|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
04196|memegang kendali atas orang lain tersebut;
04197|o Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan
04198|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, Kerja atau
04199|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
04200|Penindasan, Pemerasan, Pemanfaatan fisik seksual, Organ reproduksi,
04201|atau secara melawan hukum memindahkan atau mentrasplantasi organ
04202|dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
04203|Hal. 116 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04204|Paraf
04205|
04206|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiel
04207|maupun  immaterial ; Eksploitasi atau  mengakibatkan  orang
04208|tereksploitasi adalah:
04209|- Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
04210|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
04211|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
04212|pidana perdagangan orang  merupakan delik Formil, yaitu adanya
04213|tindak  pidana  perdagangan  orang  CUKUP  dengan  terpenuhinya
04214|unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus
04215|menimbukan akibat dalam hal ini Eksploitasinya. Namun Haruslah
04216|dapat ditunjukkan ada unsur subjektif yang memang tujuan pelaku
04217|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
04218|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
04219|- Unsur tindak pidana perdagangan orang antara Proses, Cara dan
04220|Tujuan adalah unsur kumulatif sementara bagian bagian dalam unsur
04221|itu adalah unsur alternatif;
04222|- Bahwa  Korban  adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan
04223|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
04224|adanya tindak pidana perdagangan orang.  (Pasal 1 ayat (3) UU RI
04225|No. 21 Tahun 2007;
04226|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan Psikis, Mental,
04227|Fisik,  Seksual  dan  atau  Sosial  yang  diakibatkan  dari  adanya  tindak
04228|pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 21 Tahun 2007
04229|- Bahwa ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
04230|Ketenagakerjaan adalah :
04231|a) Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
04232|b) Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah
04233|lain  tanpa  dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta
04234|penampungan tanpa batas waktu yang jelas;
04235|c) Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
04236|d) Perekrutan  diba wah  umum  (-18  tahun)  dokumen
04237|dipalsukan;
04238|e) Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
04239|f) Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
04240|Hal. 117 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04241|Paraf
04242|
04243|g) Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;
04244|h) Ditempatkan oleh perorangan, b ukan PPPMI yang memiliki
04245|izin dari Menteri tenaga Kerja;
04246|i) Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
04247|j) Dipindahkan  ke  Negara  lain  yang  peraturannya  terbuka
04248|walaupun tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
04249|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan pemerintah
04250|(Over Charging).
04251|Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007
04252|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
04253|adalah :
04254|”Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan
04255|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
04256|orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana
04257|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
04258|Pasal 6”.
04259|- Bahwa  Unsur-unsur  pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
04260|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
04261|-  Merencanakan : Membuat rencana.
04262|-  Pemufakatan Jahat (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
04263|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
04264|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
04265|-      Bahwa Eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengacu
04266|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
04267|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
04268|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik
04269|serupa  perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,
04270|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahka
04271|atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
04272|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
04273|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
04274|Menimbang  bahwa  setelah  ahli Dr.  Laely  Wulandari  S.H,  M.H
04275|mendengar  dan  memperhatikan  kronologis  kejadian  yang  disampaikan  oleh
04276|penyidik,  maka  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  Hulwatul  Fitriati  dkk  merupakan
04277|Hal. 118 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04278|Paraf
04279|
04280|korban  perdagangan  orang  dengan  modus  penipuan  dengan  menjanjikan
04281|bekerja  ke  Negara  Jepang  dengan  sistem  pemagangan  karena  perekrutan
04282|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
04283|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan tenaga kerja
04284|sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  tentang
04285|penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  dan
04286|peraturan  Menteri  tenaga  kerja  Nomor  22  tahun  2014  tentang  pelaksanaan
04287|penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam
04288|Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan bahwa Perusahaan
04289|yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud
04290|dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri
04291|dan dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang harus
04292|dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan  yakni melakukan
04293|perekrutan dengan cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau
04294|dapat  terekspoitasi  dimana  proses  perekrutan  yang  dilakukan  tidak  sesuai
04295|prosedur karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang
04296|harus mendapat ijin dari Menteri  dan cara yang dipakai adalah penipuan karena
04297|mereka dijanjikan berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat
04298|keuntungan karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang dan
04299|tujuan  dalam  TPPO  adalah  tereksploitasi.   dalam  rangkaian  perbuatan  ini
04300|adalah mendapat keuntungan uang dari korban. Korban diwajibkan membayar
04301|sejumlah uang baik untuk biaya kursus, biaya penempatan job, korban juga
04302|kehilangan waktu dan tenaga untuk menjalani Kursus dan proses lainnya, dan
04303|cara penempatan tenaga kerja Indonesia juga memerlukan pelatihan khusus,
04304|bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai dengan bidang
04305|pekerajaan yang akan mereka Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu
04306|maka orang dapat tereksploitasi kemudian kontrak kerja merupakan perjanjian
04307|yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak
04308|harus memahami apa yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis
04309|dalam Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
04310|Selain itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
04311|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak kerja yang
04312|tidak  jelas  dan  tidak  dipahami  dapat  menyebabkan  orang  tereksploitasi
04313|sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,  Saksi Sumaedy Effendi Als
04314|Hal. 119 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04315|Paraf
04316|
04317|Edy Selaku kepala LPK PT RSEI Lotim yang bekerjasama dengan Galih Santika
04318|Fadillahkusumah selaku  direktur  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda-Subang
04319|merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 yang
04320|dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang;
04321|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli H. Kadarusna S.H sebagai Ahli
04322|di  Bidang  Penempatan  dan  perluasan  kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
04323|Transmigrasi Prov.NTB. yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan LPK
04324|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  berdasarkan  bunyi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan
04325|Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata
04326|Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja menerangkan bahwa
04327|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah Instansi pemerintah, badan hukum atau
04328|perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  menyelenggarakan  pelatihan
04329|kerja sehingga LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK
04330|Swasta, LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
04331|dibenarkan melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar
04332|Negeri dalam hal ini negara Jepang  berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
04333|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
04334|Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri pada pasal 2, menerangkan bahwa
04335|Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke
04336|Luar Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
04337|(Sending  Organization)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan
04338|Transmigrasi  Republik Indonesia, dan terhadap LPK yang tidak memiliki SO
04339|(Sending  Organization)  hanya  boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak
04340|dibenarkan dalam hal melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau
04341|Pemagangan  di  Luar  Negeri  dimana  yang  dimaksud  dengan  proses
04342|Pemagangan di Luar Negeri dan pengertian dari SO (Sending Organization)
04343|definisi  proses  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04344|berdasarkan  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
04345|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04346|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  bagian  dari  sistem
04347|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan
04348|di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau instansi
04349|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan
04350|instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
04351|Hal. 120 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04352|Paraf
04353|
04354|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
04355|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04356|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04357|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
04358|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta
04359|pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah  memberitahukan  secara
04360|tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan
04361|Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ,
04362|bahwa definisi secara umum SO (Sending Organization) berdasarkan ketentuan
04363|umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04364|Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
04365|Pemagangan di Luar  Negeri  adalah  suatu izin  resmi  yang dikeluarkan oleh
04366|Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim
04367|Tenaga  Kerja  atau  Magang  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04368|sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending  Organization)  sehingga
04369|dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri   berdasarkan pasal  11 pada
04370|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang
04371|Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri
04372|dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar
04373|Negeri,  sehingga  LKP  bernama  Wahyu  Yuha  Ilahi  yang  tidak  memiliki  SO
04374|bekerja sama dengan LPK PT RSEI dan kemudian LPK PT RSEI bekerjasama
04375|dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang berkedudukan di Cibinong, Kabupaten
04376|Subang  Provinsi  Jawa  Barat)  dalam  melaksanakan  proses  pemagangan  ke
04377|Negara Jepang sepengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur terkait apakah
04378|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending Organization)
04379|dapat bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang memiliki SO
04380|(Sending  Organization)  belum  diatur,   hanya  saja  berdasarkan  Pasal  17
04381|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang
04382|Tata cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah
04383|dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada
04384|ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana,
04385|Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai  dengan  kejuruan
04386|diperbolehkan mengadakan proses pelatihan namun terhadap kontrak tersebut
04387|tidak diperbolehkan karena dibuat antar lintas daerah dan fungsi LKP (Lembaga
04388|Hal. 121 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04389|Paraf
04390|
04391|Kursus Pelatihan) dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sangat berbeda, dan