01384|ditemukan  hal-hal  yang  merupakan  alasan  penghapus  pidana,  baik  alasan
01385|pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak, maka sudah selayaknya dan
01386|seadilnya  pada  Anak  dipertanggungjawabkan  secara  hukum  pidana  sesuai
01387|dengan kesalahannya;
01388|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti secara
01389|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab,
01390|maka sudah sepatutnya Anak dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah
01391|dijatuhi pidana;
01392|Menimbang,  bahwa  terhadap  pemidanaan  yang  akan  dijatuhkan
01393|terhadap Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut.
01394|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1)
01395|Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem
01396|Peradilan  Pidana  Anak,  disebutkan  bahwa  terhadap  Anak  hanya  dapat
01397|dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini;
01398|Menimbang, bahwa  dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan,
01399|maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus
01400|pula  memperhatikan  ketentuan  yang  berlaku,  khususnya  yang  menyangkut
01401|kepentingan  terbaik  bagi  Anak,  mengingat  Anak  berdasarkan  fakta  yang
01402|
01403|terungkap  di  persidangan  bahwa  Anak  pada  saat  melakukan  perbuatannya
01404|pertama kali berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak wajib
01405|dipertimbangkan dalam penjatuhan hukumannya demi kepentingan terbaik buat
01406|anak itu sendiri;
01407|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  putusan  perkara,  Hakim
01408|akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan
01409|dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01410|Pamekasan;
01411|Menimbang,  bahwa  dalam  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan
01412|tersebut,  Pembimbing  Kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II
01413|Pamekasan  merekomendasikan  Anak  untuk  menjalani  Pembinaan  Dalam
01414|Lembaga;
01415|Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari
01416|Pembimbing  Kemasyarakatan  tersebut,  Hakim  akan  mempertimbangkan
01417|sebagai berikut.
01418|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang
01419|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Pidana
01420|Pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak
01421|tidak membahayakan masyarakat;
01422|Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum pidana, tolak ukur suatu
01423|perbuatan dianggap membahayakan masyarakat umumnya dinilai berdasarkan
01424|dampaknya terhadap kepentingan umum dan individu dalam masyarakat;
01425|Menimbang, bahwa bagi masyarakat Madura yang memiliki tradisi kuat
01426|terhadap  nilai  agama  dan  mengedepankan  nilai  kehormatan  keluarga  dan
01427|sosial, apa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban merupakan pelanggaran
01428|terhadap  norma  moral  dan  etika  yang  mendalam  sehingga  perbuatan  Anak
01429|tersebut tidak hanya melanggar kewajiban untuk menjaga kehormatan, bukan
01430|hanya  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  bagi  keluarga  dan  komunitas  secara
01431|keseluruhan  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  Anak  membahayakan
01432|masyarakat;
01433|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
01434|berpendapat bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga bukanlah hal yang
01435|tepat  dan  proporsional  untuk  diberikan  kepada  Anak  dan  dengan  demikian,
01436|Hakim  tidak  sependapat  dengan  rekomendasi  pada  Laporan  Penelitian
01437|Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  agar  Anak  dijatuhkan
01438|pidana berupa pidana pembinaan di dalam lembaga;
01439|
01440|Menimbang,  bahwa  selain  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari
01441|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan
01442|kepada  orang  tua  dan  pendamping  Anak  untuk  mengemukakan  hal  yang
01443|bermanfaat  bagi  Anak  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  60  ayat  (1)
01444|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01445|Menimbang,  bahwa  terkait hal  yang  dikemukakan  oleh  AYAH  ANAK
01446|selaku orang tua laki-laki Anak, IBU ANAK selaku orang tua perempuan Anak,
01447|Evi Zuliana, S.Pd., selaku Petugas Pendamping ABH Dinsos PPPA Kabupaten
01448|Sampang dan permohonan dari Advokat Anak secara lisan yang masing-masing
01449|pada pokoknya menyatakan Anak mohon diberikan keringanan hukuman, maka
01450|terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang
01451|memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak; 
01452|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara terhadap Anak
01453|yang dituntut oleh Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai
01454|berikut.
01455|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-
01456|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01457|dengan  tetap  mempertimbangkan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam
01458|Pasal  51  sampai  dengan  Pasal  54,  pidana  penjara  sedapat  mungkin  tidak
01459|dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah Anak;
01460|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) huruf a Undang-
01461|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01462|Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  tindak
01463|Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
01464|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  telah  dikemukakan  pada
01465|pertimbangan sebelumnya bahwa Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah
01466|dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
01467|dakwaan kedua Penuntut Umum  yaitu Pasal 415 huruf b KUHP Jo. Pasal 126
01468|ayat  (1)  KUHP Jo.  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01469|Peradilan Pidana Anak yang memiliki  ancaman pidana penjara paling lama 9
01470|(sembilan)  tahun  sehingga  dengan  merujuk  Pasal  70  (2)  huruf  a  Undang-
01471|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
01472|Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a Undang-
01473|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01474|tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
01475|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang
01476|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi
01477|
01478|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01479|membahayakan masyarakat;
01480|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Laporan  Hasil  Penelitian
01481|Kemasyarakatan  atas  Nama  ANAK  dengan  Nomor  Register  Litmas  :
01482|02/BKA/SIDANG /III/2026 yang dibuat oleh Berlian L.S. Maliza, Pembimbing
01483|Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II Pamekasan, pada
01484|bagian IV. KONDISI KLIEN ANAK disebutkan bahwa Anak lebih banyak belajar
01485|atas  pendampingan  dan  pendidikan  mengenai  seks  dari  teman-teman
01486|sepermainannya yang banyak membicarakan dan bercanda mengenai hal-hal
01487|yang  vulgar.  Anak  juga  mengaku  cukup  sering  melihat  video  porno  ketika
01488|berkumpul  bersama  dengan  teman-temannya.  Hal  inilah  yang  kemudian
01489|memunculkan  rasa  penasaran  sehingga  mendorong  anak  untuk
01490|mempraktekkan apa yang dilihatnya di internet dengan pacarnya;
01491|Menimbang,  bahwa  selain  itu,  sebagaimana  telah  disebutkan  di
01492|atasbahwa bagi masyarakat Madura yang memiliki tradisi kuat terhadap nilai
01493|agama dan mengedepankan nilai kehormatan keluarga dan sosial, perbuatan
01494|Anak  tidak  hanya  melanggar  kewajiban  untuk  menjaga  kehormatan,  bukan
01495|hanya  bagi  Anak  Korban,  tetapi  juga  bagi  keluarga  dan  komunitas  secara
01496|keseluruhan;
01497|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,
01498|keadaan dan perbuatan Anak termasuk dalam kategori keadaan dan perbuatan
01499|yang akan membahayakan masyarakat sehingga Hakim sependapat dengan
01500|Penuntut Umum bahwa pidana yang adil dan tepat untuk dikenakan kepada
01501|Anak adalah pidana penjara;
01502|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terkait  dengan  berat  ringannya
01503|hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai
01504|berikut;
01505|Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01506|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Pidana  penjara  yang  dapat
01507|dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman
01508|pidana penjara bagi orang dewasa;
01509|Menimbang, bahwa  Pasal 415 huruf b KUHP Jo. Pasal 126 ayat (1)
01510|KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01511|Pidana Anak yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan)
01512|tahun  sehingga  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11
01513|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana penjara yang dapat
01514|
01515|dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman
01516|pidana penjara tersebut, yaitu 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
01517|Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah melihat seluruh
01518|aspek yang ada di dalam persidangan maka Hakim akan melihat perbuatan
01519|yang telah dilakukan Anak dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-
01520|Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang
01521|mengamanatkan “dalam  mempertimbangkan  berat ringannya pidana, Majelis
01522|Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa” dan
01523|mempertimbangkan  pula  hal-hal  yang  menjadi  pedoman  pemidanaan
01524|sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
01525|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan
01526|hal tersebut pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak yang
01527|Hakim uraikan dalam beberapa elemen sebagai berikut:
01528|Menimbang bahwa mengingat  Anak ANAK dihadapkan terkait dengan
01529|adanya  dakwaan  atas  tindak  pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  secara
01530|berlanjut atau pencabulan yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan oleh
01531|Anak ANAK terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, tetapi  bentuk kesalahan
01532|dan sikap batin Anak ditunjukkan dengan perbuatan Anak yaitu perbuatan Anak
01533|yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan  seseorang  yang  diketahui  Anak
01534|sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali persetubuhan ;
01535|Menimbang,  bahwa  terhadap  riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01536|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana sebagaimana yang diamanatkan dalam
01537|Pasal 54 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01538|2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana,  maka  merujuk  pada
01539|Laporan  Hasil  Penelitian Kemasyarakatan atas Nama  ANAK dengan Nomor
01540|Register  Litmas  :  02/BKA/SIDANG  /III/2026  yang  dibuat  oleh  Berlian  L.S.
01541|Maliza, Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Klas II
01542|Pamekasan, pada bagian III. RIWAYAT HIDUP DAN PERKEMBANGAN KLIEN
01543|ANAK C. Riwayat Tingkah Laku subbagian 3, 4, dan 5, riwayat hidup, keadaan
01544|sosial, dan keadaan ekonomi Anak adalah sebagai berikut
01545| Ketaatan Klien Anak dalam menjalani agama
01546|Saat dilakukan wawancara, Anak mengaku cukup rajin dalam menjalankan
01547|sholat Lima waktu.
01548| Kebiasaan Klien Anak yang baik
01549|Anak memiliki pribadi yang cenderung ramah dan mudah bergaul sehingga
01550|memiliki banyak teman. Hanya saja memang usia anak yang masih labil
01551|dengan  rasa  penasaran  yang  sedang  tinggi-tingginya,  didukung  oleh
01552|
01553|lingkungan  sosial  yang  kurang  baik  menyebabkan  Anak  mudah  sekali
01554|terpengaruh dan mengandalkan emosi sesaat ketika melakukan sesuatu.
01555| Kebiasaan Klien Anak yang buruk
01556|Anak memiliki kebiasaan buruk yaitu fomo (fear of missing out) sehingga
01557|Anak mudah sekali terpengaruh lingkungan sosialnya
01558|Menimbang,  bahwa  meskipun  terdapat  terdapat  perdamaian  antara
01559|keluarga Anak ANAK dan Keluarga Anak Korban ANAK KORBAN sebagaimana
01560|yang dikuatkan dengan bukti T-1 berupa Surat Pernyataan Damai tanggal 17
01561|Maret 2026 antara BAPAK ANAK KORBAN, A.Ma.Pd. selaku pihak pertama dan
01562|AYAH ANAK selaku pihak kedua, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai
01563|alasan penghapus pidana, tetapi hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan
01564|bagi Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap Anak sebagaimana yang
01565|diamanatkan  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  huruf  j  Undang-undang  Republik
01566|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01567|Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Convention on the rights of
01568|child (Konvensi  tentang  Hak-Hak  Anak)  sebagaimana  yang  telah  diratifikasi
01569|melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang
01570|Pengesahan Convention on the rights of child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
01571|pada  Pasal  37  huruf  b  disebutkan  bahwa  “....  The  arrest,  detention  or
01572|imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used
01573|only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time”
01574|yang  apabila  dialihbahasakan  berbunyi,  “Penangkapan,  penahanan  atau
01575|pemidanaan  terhadap  seorang  anak  harus  sesuai  dengan  hukum  dan
01576|diterapkan  sebagai  upaya  terakhir  dan  untuk  jangka  waktu  terpendek  yang
01577|sesuai”;
01578|Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 2 huruf g Undang-
01579|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
01580|menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan
01581|asas pembinaan dan pembimbingan Anak yang menekankan bahwa pemberian
01582|tuntunan atau kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan
01583|Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku,  pelatihan  keterampilan,
01584|profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di
01585|luar proses  peradilan pidana maupun kepada  klien pemasyakatan  sehingga
01586|berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak haruslah pula
01587|dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kualitas,  ketakwaan  kepada  Tuhan  Yang
01588|Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional,
01589|serta kesehatan jasmani dan rohani Anak;
01590|
01591|Menimbang,  bahwa  Hakim  memandang  bahwa  tujuan  pemidanaan
01592|bukanlah  semata-mata  sebagai  upaya  balas  dendam  akan  tetapi  lebih
01593|dititikberatkan  pada  upaya  pembinaan  dan  pembimbingan  sebagaimana
01594|dimaksud  dalam  Pasal  2  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01595|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di samping sifatnya sebagai pencegahan
01596|agar supaya anak tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak
01597|pidana  yang  lain,  selanjutnya  diharapkan  agar  anak  dapat  menyadari
01598|kesalahannya  dan  memperbaiki  diri  sehingga  nantinya  sekembalinya  ke
01599|masyarakat  dapat  menjadi  anak  yang  baik  serta  dapat  menyongsong  hari
01600|depannya yang lebih baik, hal mana senada dengan perintah dalam Al Qur’an,
01601|kitab suci dari agama Islam yang dianut oleh Anak yang disebutkan dalam QS.
01602|Al  Furqon  (25:70-71)  bahwa  “Kecuali,  orang  yang  bertobat,  beriman,  dan
01603|beramal saleh. Maka, Allah mengganti kejahatan mereka (dengan) kebaikan.
01604|Allah  Maha  Pengampun  lagi  Maha  Penyayang.  Siapa  yang  bertobat  dan
01605|beramal  saleh sesungguhnya dia  bertobat kepada  Allah dengan tobat yang
01606|sebenarnya.” serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar
01607|tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Anak;
01608|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
01609|dan  memperhatikan  Undang-undang  tentang  Perlindungan  Anak  serta  demi
01610|kepentingan terbaik bagi anak, maka dipandang adil dan tepat kiranya Hakim
01611|menjatuhkan  pidana  berupa  pidana  penjara  yang  lamanya  ditentukan
01612|sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;
01613|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01614|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01615|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01616|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01617|diri  Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup  serta  tidak  ada  alasan  untuk
01618|mengeluarkan  Anak  dari  tahanan,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01619|berada dalam tahanan;
01620|Menimbang, bahwa perkara a quo berkaitan dengan tindak pidana yang
01621|dapat diajukan restitusi untuk memulihkan hak-hak korban akibat dari tindak
01622|pidana sebagaimana pasal 2 jo Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI
01623|Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  dan
01624|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Adapun
01625|Hakim perkara a quo telah memberitahukan kepada Anak Korban dan Saksi
01626|SAKSI yang merupakan keluarga dari Anak Korban untuk dapat memperoleh
01627|restitusi  yang  dapat  diajukan  sebelum  diajukannya  tuntutan  oleh  Penuntut
01628|
01629|Umum  ataupun  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  setelah  putusan
01630|berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 12
01631|Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
01632|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada
01633|Korban Tindak Pidana.
01634|Menimbang,  bahwa  meskipun  Hakim  telah  memberitahukan  kepada
01635|Anak Korban dan keluarganya dalam persidangan a quo mengenai hak untuk
01636|mendapatkan  restitusi  sebagaimana  uraian  diatas.  Namun  sampai  dengan
01637|pengajuan tuntutan oleh Penuntut Umum tidak terdapat permohonan restitusi
01638|yang diajukan oleh LPSK, Penuntut Umum ataupun Anak Korban sebagaimana
01639|ketentuan Pasal 8 Ayat 1 s.d. 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
01640|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
01641|dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana.  Maka  Hakim  tidak  akan
01642|mempertimbangkan restitusi baik dalam pertimbangan  atau amar  putusan  a
01643|quo;
01644|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01645|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01646|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa
01647|- Sebuah baju terusan wama hitam; 
01648|- Sebuah kerudung wama hitam; 
01649|yang  merupakan  barang  yang  digunakan  oleh  Anak  Korban  saat  dilakukan
01650|tindak  pidana  oleh  Anak dan dikhawatirkan menimbulkan  trauma bagi  Anak
01651|Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01652|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:
01653|- 1 (satu) buah flashdisk merek Kingston yang berisi video dengan durasi
01654|09 (sembilan) menit 22 (dua puluh dua) detik;
01655|yang  memuat  rekaman  peristiwa  yang  dialami  oleh  Anak  Korban,  yang
01656|berpotensi menimbulkan kembali trauma psikologis bagi Anak Korban apabila
01657|tetap disimpan atau disebarluaskan, dan demi melindungi kepentingan terbaik
01658|bagi  Anak  Korban  serta  untuk  mencegah  penyalahgunaan  barang  bukti
01659|tersebut,  maka  terhadap  barang  bukti  dimaksud  patut  ditetapkan  untuk
01660|dimusnahkan;