00941|● Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00942|
00943|huruf  c  dimulai  sejak  pekerja  migran  Indonesia  tiba  di  debarkasi
00944|Indonesia. 
00945|● Dalam hal Pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana dimaksud
00946|dalam pada ayat ( 1 ) bermasalah berdasarkan laporan dari atase
00947|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh
00948|Kepala perwakilan Republik Indonesia, BP2MImemfasilitasi pekerja
00949|migran Indonesia di debarkasi Indonesia. 
00950|- Bahwa, proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur  tahapan alur
00951|atau proses CPMI (calon Pekerja Migran Indonesia) mulai dari perekrutan
00952|sampai  pemberangkatan  dan  penempatan  Calon  Pekerja  Migran
00953|Indonesia menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) di luar neger. Pada
00954|perkara ini proses perekrutan sampai ke berangkatan i dilakukan secara
00955|perorangan,  dimana  orang  perorangan  dilarang  melaksanakan
00956|penempatan pekerja  migran Indonesia  ( pasal 69 UU No. 18 tahun
00957|2017)  sehingga perorangan  tidak memiliki kewenangan menempatkan
00958|dan  tidak  memenuhi  syarat  dan  kelengkapan  dokumen  menjadi  PMI
00959|melanggar pasal 5  dan pasal 13 UU No. 18 tahun 2017 berdampak  PMI
00960|tidak teradaftar dan terdata di Sistem SIAP KERJA dan SISKOP2MI.
00961|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
00962|Indonesia Nomor 9 tahun 2019 Tentang Tata cara penempatan pekerja
00963|migran Indonesia : 
00964|Pasal 6
00965|Pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dilaksanakan
00966|melalui tahapan:
00967|a. sebelum bekerja;
00968|b. selama bekerja; dan
00969|c. setelah bekerja.
00970|Pasal 7
00971|Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
00972|dilakukan melalui: 
00973|a. Pemberitan Informasi. 
00974|b. Pendaftaran. 
00975|c. Seleksi. 
00976|d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. 
00977|e. Penandatanganan perjanjian penempatan. 
00978|f. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial. 
00979|g. Pengurusan visa kerja. 
00980|
00981|h. OPP. 
00982|i. Penandatanganan Perjanjian Kerja ; dan 
00983|j. Pemberangkatan. 
00984|Pasal 24 :
00985|● Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00986|huruf b dimulai sejak pekerja migran Indonesia tiba di negara tujuan
00987|penempatan.
00988|● Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada
00989|ayat  (  1  )  wajib  melaporkan  kedatangan  kepada  Atase
00990|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  Dinas  luar  negeri  yang  ditunjuk  di
00991|negara tujuan penempatan melalui Mitra Usaha P3MI. 
00992|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
00993|ditunjuk  di  negara  tujuan  penempatan  melakukan  pendataan
00994|kedatangan  dan  keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama
00995|berada di negara tujuan penempatan. 
00996|Pasal 25 :
00997|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
00998|negara  tujuan  penempatan  melakukan  pembinaan  kepada  pekerja
00999|migran Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan. 
01000|Pasal 26 :
01001|● Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01002|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
01003|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
01004|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan. 
01005|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
01006|ditunjuk  wajib  melakukan  verifikasi  atas  laporan  sebagaimana
01007|dimaksud pada ayat ( 1 ).
01008|Pasal 27: 
01009|● Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
01010|huruf  c  dimulai  sejak  pekerja  migran  Indonesia  tiba  di  debarkasi
01011|Indonesia. 
01012|● Dalam hal Pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana dimaksud
01013|dalam  pada  ayat  (1)  bermasalah  berdasarkan  laporan  dari  atase
01014|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh
01015|Kepala perwakilan Republik Indonesia, BP2MI memfasilitasi pekerja
01016|migran Indonesia di debarkasi Indonesia. 
01017|- Berdasarkan  UU No. 18 tahun 2017, 
01018|
01019|Pasal 5: 
01020|Setiap  PMI  yang  akan  bekerja  keluar  Negeri  harus  memenuhi
01021|Persyaratan : 
01022|1) Berusia minimal 18 tahun
01023|2) Memiliki Kompetensi
01024|3) Sehat jasmani dan rohani
01025|4) Terdaftar dan memiliki Nomor Kepersertaan jaminan Sosial.
01026|5) Memiliki Dokumen lengkap yang dipersyaratkan
01027|- Pasal 13 :
01028|Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,  calon  pekerja  migran
01029|Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi : 
01030|● Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah
01031|menikah wajib melampirkan foto copy buku nikah. 
01032|● Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua,
01033|atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. 
01034|● Sertifikat kompetensi kerja. 
01035|● Surat Keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
01036|kesehatan dan psikologi. 
01037|● Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat. 
01038|● visa kerja. 
01039|● Perjanjian Penempatan pekerja migran Indonesia, dan. 
01040|● Perjanjian kerja. 
01041|- Bahwa  proses  yang  ditempuh  oleh   3  (tiga)  orang  perempuan
01042|diantaranya  oleh  Saksi  Rini  Yuningsih   dan  Saksi  Anggi  Yulia  tidak
01043|memenuhi peraturan UU No. 18 tahun 2017 pasal 5 poin 2, 4, dan 5,
01044|tidak  memiliki  kompetensi  yang  dibuktikan  dengan  dokumen  sertifikat
01045|pelatihan, tidak terdata di Dinas Tenaga Kerja setempat, BP2MI, maupun
01046|tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan; serta pasal 13 poin a, c, d,
01047|f, g, dan h. 
01048|- Proses pempatan PMI ada 5 skema yaitu : 
01049|● Goverment to goverment
01050|● Goverment to Privat
01051|● Privat to privat.
01052|● Perseorangan atau mandiri
01053|● Untuk kepentingan perusahaan /badan hukum sendiri (UKPS). 
01054|- Masing-masing  skema  ada  penyelengaraan  penempatan  yaitu  untuk
01055|skema  no.  1  dan  2  oleh  BP2MI  untuk  yang  ke  3  oleh  perusahaan
01056|
01057|penempatan  pekerja  migran  indonesia  (P3MI),  skema  ke  4  tanpa
01058|pelaksana  penempatan  artinya  bahwa  PMI  mengurus  penempatan
01059|sendiri yang ke 5 UKPS melalui BUMN dan atau BUMD sendiri tersebut 
01060|- Bahwa Syarat dan CPMI adalah visa kerja dan perjanjian kerja 
01061|● Pencarian Lowongan Kerja Secara mandiri
01062|● Proses  Seleksi  Administrasi (  sertifikat bahasa  dan pelatihan
01063|keahlian) secara mandiri
01064|● Proses wawancara Secara mandiri
01065|● Medical Chek Up secara mandiri
01066|● Pembuatan paspor Secara mandiri
01067|● Penandatanganan Kontrak Kerja Secara mandiri
01068|● Pengiriman Dokument Kontrak Perjanjian Kerja dan Penerbitan
01069|COE Secara mandiri
01070|● Penerbitan E-PMI di kantor BP2MI secara mandiri
01071|● Pengajuan visa Kerja secara Mandiri
01072|● Pembelian Tiket Pesawat Keberangkatan secara mandiri
01073|- Bahwa terdapat 5 skema penempatan yaitu Goverment to Goverment,
01074|Goverment  to  Privat,  Privat  to  Privat,  UKPS  dan  Perseorangan.
01075|Berdasarkan  Undang-Undang  No  18  Tahun  2017  pasal  4  disebutkan
01076|bahwa  terdapat  3  kategori  Pekerja  Migran  Indonesia  yaitu  PMI  yang
01077|bekerja  pada  pengguna  berbadan  hukum,  PMI  yang  bekerja  pada
01078|pengguna perseorangan atau rumah tangga dan Pelaut awak kapal dan
01079|pelaut perikanan, yang mana bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan
01080|pasal 5 disebutkan bahwa PMI yang akan bekerja ke Luar Negeri harus
01081|memenuhi  persyaratan  diantaranya  adalah  memiliki  kompetensi  dan
01082|dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Berdasarkan Peraturan Menteri
01083|Tenaga Kerja no 9 Tahun 2019 pada pasal 7 dijelaskan terkait dengan
01084|tahapan  sebelum  bekerja  dan  diantaranya  adalah  pendaftaran,
01085|pendaftaran tersebut dilakukan oleh calon PMI di Dinas Tenaga Kerja
01086|dengan  membawa  dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan.  Apabila
01087|membaca  kronologis  diatas  dapat  Saksi  simpulkan  bahwa  proses
01088|tersebut  tidak  menyebutkan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
01089|Indonesia  dan  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  sebagaimana  tercantum
01090|pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja no 9 Tahun 2019 pada pasal 34
01091|bahwa Pekerja Migran Indonesia Perseorangan dilarang bekerja pada
01092|pemberi  kerja  perseorangan  artinya  pada  tahapan  diatas  seharusnya
01093|bekerja menggunakan skema Privat to Privat atau menggunakan P3MI
01094|
01095|yang telah memiliki SIP3MI dan SIP2MI
01096|- baik Saksi jelaskan bahwa Surat Izin Perekrutan PMI dikeluarkan oleh
01097|BP2MI  yang  diberikan  kepada  P3MI  sebagai  dasar  untuk  dapat
01098|melakukan  tahapan  proses  penempatan  dan  tidak  diberikan  kepada
01099|perseorangan,  apabila  Sdri  Lusi  memiliki  surat  tugas  mewakili
01100|Perusahaan  (P3MI)  dengan  membawa  SIP2MI  untuk  melakukan
01101|pendampingan  proses  pengurusan  dokumen  maka  hal tersebut dapat
01102|dilakukan setelah terigistrasi di Dinas Tenaga Kerja.SIP2MI dikeluarkan
01103|oleh BP2MI setelah P3MI memiliki persyaratan diantaranya adalah Job
01104|Order/Demand  Letter  yang  telah  di  endors  oleh  KBRI/KJRI,  draft
01105|perjanjian  penempatan,  draft  perjanjian  kerja,  SIP3MI  dan  pengajuan
01106|yang dilakukan melalui SISKOP2MI 
01107|- Bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan
01108|paspor  dan  ketentuan  rekomendasi  paspor  dari  Disnaker sudah  tidak
01109|ada. Namun bagi CPMI yang telah terdaftar di Siap Kerja dan terverifikasi
01110|oleh disnaker akan muncul di SIMKIM Keimigrasian, pembuatan paspor
01111|dilakukan di Kantor Imigrasi sesuai dengan pilihan. 
01112|- Bahwa   setiap  warga  Negara  Indonesia  memiliki  hak  untuk
01113|mendapatkan paspor dan ketentuan rekomendasi paspor dari Disnaker
01114|sudah tidak ada. Namun bagi CPMI yang telah terdaftar di Siap Kerja dan
01115|terverifikasi  oleh  disnaker  akan  muncul  di  SIMKIM  Keimigrasian,
01116|pembuatan paspor dilakukan di Kantor Imigrasi sesuai dengan pilihan. 
01117|- Bahwa untuk visa kerja harus mengurus di perwakilan kedutaan negara
01118|penempatan yang ada di Indonesia dengan membuat permohonan dan
01119|persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing perwakilan. 
01120|- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang 18 Tahun 2017 setiap Calon
01121|Pekerja  Migran  wajib  memiliki  kompetensi  dan  keterampilan  tersebut
01122|dapat  dilakukan  di  BLK/LPK/lembaga  pelatihan  lainnya  yang  telah
01123|terakreditasi  baik  oleh  Kementerian  Tenaga  Kerja/Kementerian
01124|Pendidikan/Dinas Tenaga Kerja maupun instansi Pemerintah Lainnya.
01125|- Bahwa  CPMI  memiliki  Perjanjian  kerja  setelah  teregistrasi  di  Dinas
01126|Tenaga  Kerja,  memiliki  paspor  dan  terdaftar  asuransi  BPJS  Pra.
01127|Dokumen-dokumen  tersebut  dimiliki  setelah  ada  pernohonan  dan
01128|pengajuan dari P3MI . 
01129|
01130|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01131|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01132|- Bahwa  Terdakwa  dihubungi  oleh  teman  Terdakwa  yaitu  Yeyet  dari
01133|
01134|Subang yang mengatakan bahwa ada orang yang mau bekerja di Saudi tapi
01135|Yeyet tidak bisa mengurus karena ketuaan sehingga diserahkan kepada
01136|Terdakwa  untuk  memberangkatkan  atau  mempkerjakan  ke  Malaysia
01137|Terdakwa dikasih nomor HP Saksi Rini kemudian Terdakwa hubungi dan
01138|ternyata Saksi Rini pernah bekerja di Brunei, Saksi Lina pernah bekerja di
01139|Malaysia sedangkan Saksi Anggi belum pernah bekerja di luar negeri 
01140|- Bahwa  Terdakwa  melakukan  kegiatan  memberangkatkan  orang  atau
01141|mempekerjakan  orang  ke  luar  negeri  sudah  4  (empat)  tahun  lamanya,
01142|sistem  kerjanya  Terdakwa  merekrut  orang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01143|mellaui agensi perorangan atas nama H. Tri di Kendal Jawa Tengah, orang
01144|yang  Terdakwa  rekrut  di  tampung  di  kosan  kemudian  Terdakwa  lihat
01145|kelengkapan berkas dan selanjutnya dibuatkan paspor setelah jadi langsung
01146|berangkat nanatinya disana ada orang yang menerima tapi Terdakwa tidak
01147|tahu siapa karena itu urusannya H.TRI.
01148|- Bahwa kegiatan Terdakwa mempekerjakan orang ke luar negeri tidak
01149|memiliki ijin dan tidak berbadan hukum melainkan perorangan.
01150|- Bahwa berkas yang harus dilengkapi adalah KTP, kartu keluarga, ijazah,
01151|surat nikah atau surat cerai, surat ijin dari keluarga yang intinya keluarga
01152|mengijinkan bekerja di Malaysia tanpa ada paksaan.
01153|- Bahwa  kadang  dilakukan  kadang  tidak  dilakukan  medical  chek  up
01154|biasanya  dilakukan  medical  chek  up  di  agensi  Malaysia,  bila  dilakukan
01155|medical chek up biasanya dilakukan sebelum membuat paspor biasanya
01156|dilakukan di klinik Cermat Astana Anyar Bandung setelah didapat hasilnya fit
01157|baru dibuatkan Paspor.
01158|- Bahwa  tidak  ada  pelatihan  kerja  setelah  paspor  jadi  langsung
01159|diberangkatkan.
01160|- Bahwa dibuatkan paspor Ketika datang bertemu Terdakwa dan sudah
01161|dilakukan  pengecekan  berkas  selanjutnya  Terdakwa  buatkan  paspor
01162|tergantung domisili calon pekerja yang menyiapkan tiket pesawatnya adalah
01163|Tri.
01164|- Maksimal satu minggu sampai 10 (sepuluh) hari dari terbitnya paspor
01165|dan  nanti  dibuatkan  perjanjian  kerja  di  agensi  Malaysia  tidak  dengan
01166|Terdakwa, dan pekerja migran tersebut di Asuransikan nanti oleh agensi
01167|Malaysia.
01168|- Bahwa gajih yang akan diterima oleh pekerja migran tersebuit adalah
01169|sebesar 1500 (seribu lima ratus) ringgit atau sekitar Rp 5.300.000. (lima juta
01170|tiga ratus ribu rupiah) nantinya bekerja sebagai asisten rumah tangga, baby
01171|
01172|siter, jaga jompo.
01173|- Bahwa semua biaya untuk medical chek up, paspor dan tiket dibiayai
01174|oleh agensi Tri bahwa biaya operasional atau untuk ongkos sejak berangkat
01175|dari  rumah  calon  pekerja  migran  diberi  oleh  agensi  yang  nantinya
01176|dibayarkan oleh pekerja migran dengan cara dipotong gajih selama 2 (dua)
01177|bulan  penuh  atau  sebesar  RM  3000  (riga  ribu  ringgit  Malaysia)  tapi
01178|Terdakwa  minta  kebijakan  dipotong  selama  4  (empat)  bulan  setangah-
01179|setengah dari upah atau gajih yang diterima sebesar RM 1500 (seribu lima
01180|ratus ringgit Malaysia) jadi dipotong RM 750 (tujuh ratus lima puluh ringgit
01181|Malaysia).
01182|- Bahwa Terdakwa beri ongkos untuk berangkat dari rumah Saksi Anggi
01183|Terdakwa beri ongkos Rp 150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) yang
01184|Terdakwa  transferkan   kemudian  Saksi  Rini  Terdakwa  beri  ongkos  Rp
01185|150.000 (serratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa transferkan dan Ketika
01186|berangkat ada tambahan orang yaitu  Saksi Lina kemudian Terdakwa beri
01187|ongkos Rp 100.000 (serratus ribu rupiah) Terdakwa transferkan ke Saksi
01188|Rini  kemudian  Terdakwa  jemput  di  terminal  leuwipanjang  dengan
01189|menggunakan grab car menuju ke kosan Terdakwa.
01190|- Bahwa  terhadap  calon  pekerja  migran  yang  jadi  berangkat  bekerja
01191|diluar negeri diberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk
01192|yang pertama kali berangkat atau belum pernah bekerja diluar negeri dan
01193|untuk yang pernah bekerja di luar negeri atau baisa disebut eks diberi uang
01194|tinggalan  sebesar  Rp  3.500.000  (tiga  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  atau
01195|tergantung paspor nya masih berlaku atau tidak bila paspornya sudah tidak
01196|berlaku atau paspor ganda fisiknya yang sebelumnya tidak ada maka uang
01197|tinggalan dikurangi untuk pembuatan paspor.
01198|- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta
01199|rupiah) setiap orang yang Terdakwa dapat dari agensi Tri tap[I jika ada
01200|sponsor lain atau sponsor lapangan Terdakwa beri Rp 1.000.000 (satu juta
01201|rupiah0 sampai Rp 1,500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
01202|- Bahwa  Terdakwa  hanya  mengirim  ke  negara  Malaysia  saja. terakhir
01203|Terdakwa kirim bulan Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) orang saja dikirim ke
01204|Malysia 
01205|- Bahwa Terdakwa sebagai sponsor memliki kerja sama dengan agensi
01206|sdri H.TRI yang dulunya memiliki PT. pemberangkatan tenaga kerja migran
01207|tapi sekarang tidak memiliki PT. melainkan perorangan, biasanya Terdakwa
01208|rekrut sendiri atau melalui sponsor lain atau sponsor lapangan selanjutnya
01209|
01210|orang  yang  mau  bekerja  diluar  negeri  menghubungi  Terdakwa  melalui
01211|telepon  selanjutnya  Terdakwa  sampaikan  berkas  yang  harus  dilengkapi
01212|diantaranya KTP, Kartu keluarga, buku nikah atau akta cerai, dan surat ijin
01213|dari  keluarga  dengan  membawa  pakaian  tapi  tidak  menggunkan  koper
01214|hanya tas gendong biasa saja, selanjutnya Terdakwa beri ongkos untuk
01215|menuju  tempat  Terdakwa  kadang  ketemuan  di  jalan  Terdakwa  jemput
01216|kemudian Terdakwa bawa ke kosan dan Terdakwa beritahukan kepada Tri
01217|kemudian  dilakukan  medical  chek  up  di  Klinik  Cermat  di  Astana  Anyar
01218|kadang tidak dilakukan karerna akan dilakukan medical chek up di Malaysia
01219|selanjutnya  dibuatkan  paspor  selama  proses  pembuatan  paspor  orang
01220|tersebut menginap  di  kosan  Terdakwa  jika  ada  banyak  orang  Terdakwa
01221|sewakan kamar disebalah kamar kosan Terdakwa, paling lama seminggu
01222|sampai 10 (sepuluh) hari setelah jadi kemudian dilaporkan ke Tri setelah itu
01223|dilakunkan  booking  tiket  pesawat,  setelah  itu  calon  pekerja  diantar  ke
01224|Bandara untuk diberangkatkan ke Malaysia 
01225|- Bahwa dokumen tersebut milik Saksi Rini, Saksi Anggi dan Saksi Lina
01226|yang baru Terdakwa temui hari ini yang rencana nya diberangkatkan kerja
01227|ke Malaysia sedangkan dokumen yang lain itu milik pekerja yang sudah
01228|berangkat  sedangkan  paspor  adalah  milik  orang  yang  sudah  dibuatkan
01229|paspor tapi tidak jadi berangkat 
01230|
01231|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
01232|berikut:
01233|1. Surat Ijin Orang tua atas nama Rini Yuningsih.
01234|2. Fotocopy Kartu keluarga atas nama Rini Yuningsih.
01235|3. Fotocopy Kutipan Akta nikah atas nama Rini Yuningsih .
01236|4. Fotocopy Surat keterangan KTP atas nama Lina Herlina.
01237|5. Fotocopy Kartu keluarga atas nama Lina Herlina.
01238|6. surat ijin orang tua atas nama Lina Herlina.
01239|7. Surat Ijin orang tua atas nama Anggi Yulia.
01240|8. 1 (satu) buah HP merek Vivo V25E.