00957|- 1 (satu) buah Flasdisk merk Robot 4 GB; 
00958|Menimbang, bahwa b arang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan 
00959|secara sah menurut hukum, sehingga ke beradaannya dapat diterima sebagai 
00960|barang bukti dalam perkara ini; 
00961|
00962|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan  barang bukti yang 
00963|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
00964|1. Bahwa Anak Korban adalah anak di bawah umur yang lahir pada tanggal 5 
00965|Januari 2011, sehingga pada saat tindak pidana terjadi dalam bulan 
00966|September 2025, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun; 
00967|2. Bahwa antara Anak  dengan Anak Korban tidak memiliki ikatan perkawinan  
00968|namun memiliki hubungan kedekatan sebagai pasangan kekasih (pacaran) 
00969|yang terjalin kembali sejak tanggal 5 September 2025 melalui komunikasi 
00970|intensif via aplikasi WhatsApp; 
00971|3. Bahwa An ak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 
00972|sebanyak 2 (dua) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, yakni pertama 
00973|kali pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, bertempat di rumah 
00974|kediaman Anak Korban di Desa XXXX, dan kedua kali pada hari Sen in, 
00975|
00976|tanggal 15 September 2025, bertempat di Kamar Nomor 14 Penginapan 
00977|Putra Lamandau, Kabupaten Lamandau; 
00978|4. Bahwa persetubuhan pertama terjadi bermula dari pesan WhatsApp yang 
00979|dikirimkan Anak untuk bertamu, di mana saat itu situasi rumah dalam 
00980|keadaan sepi karena Ibu Anak Korban sedang melaksanakan ibadah Umroh 
00981|dan Ayah Anak Korban berada di ruang dapur; 
00982|5. Bahwa keberadaan Anak di rumah Anak Korban pada kejadian pertama 
00983|diketahui Ayah Anak Korban melalui rekaman CCTV yang menunjukkan 
00984|seorang laki-laki menggunakan hoodie hitam (milik Anak) masuk ke dalam 
00985|rumah melalui pintu samping atas arahan Anak Korban; 
00986|6. Bahwa persetubuhan kedua terjadi setelah Anak Korban melarikan diri dari 
00987|rumah ke Penginapan Putra Lamandau karena takut atas diketahui oleh 
00988|orang tuanya perihal keberadaan Anak di dalam kamarnya; 
00989|7. Bahwa dalam melakukan persetubuhan tersebut, Anak melakukan 
00990|rangkaian perbuatan berupa mencium bibir, membuka pakaian dan pakaian 
00991|dalam Anak Korban, hingga melakukan penetrasi alat kelamin (penis) ke 
00992|dalam alat kelamin Anak Korban (vagina) serta melakukan gerakan maju 
00993|mundur yang berlangsung antara 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas) menit  
00994|dan sperma Anak dikeluarkan diatas perut Anak Korban; 
00995|8. Bahwa Anak memberikan janji atau pernyataan akan bertanggung ja wab 
00996|dengan cara menikahi Anak Korban apabila terjadi kehamilan, yang mana 
00997|janji atau pernyataan tersebut membuat Anak Korban bersedia melakukan 
00998|persetubuhan tersebut; 
00999|9. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 812/49/IX/RSUD/2025 
01000|tanggal 29 Septemb er 2025, ditemukan fakta medis berupa selaput dara 
01001|yang tidak utuh (terdapat luka robek lama) serta adanya tanda -tanda 
01002|persetubuhan lama pada diri Anak Korban; 
01003|10. Bahwa seluruh rangkaian persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya 
01004|unsur kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan, melainkan didasari atas 
01005|dasar suka sama suka dalam hubungan percintaan antar sesama anak; 
01006|11. Bahwa benar dalam melakukan mobilisasi untuk menemui Anak Korban, 
01007|Anak menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) 
01008|Merk Yamaha RX -King warna biru hitam milik Saksi Andri yang dipinjam 
01009|oleh Anak; 
01010|12. Bahwa benar Anak mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya, serta 
01011|telah ada upaya permintaan maaf dari keluarga Anak kepada keluarga Anak 
01012|
01013|Korban di persidangan  yang mana kel uarga Anak Korban serta Anak 
01014|Korban memaafkan perbuatan Anak; 
01015|13. Bahwa pada saat perbuatan persetubuhan  terjadi, Anak juga merupakan 
01016|anak di bawah umur yakni berumur 17 tahun, dimana Anak memiliki latar 
01017|belakang putus sekolah sejak kelas 4 (empat) SD dan saat ini bekerja 
01018|sebagai buruh panen kelapa sawit untuk menghidupi diri sendiri 
01019|dikarenakan orang tua yang telah berpisah; 
01020|
01021|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim  akan 
01022|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, 
01023|Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
01024|kepadanya; 
01025|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
01026|dakwaan yang berbentuk alternatif dalam yaitu: 
01027|1. Kesatu 
01028|Pasal 76D Undang -Undang Nomor 35 Ta hun 2014 tentang Perubahan Atas 
01029|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 
01030|81 Ayat (2) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 
01031|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 
01032|1 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua atas Undang -Undang Republik 
01033|Indonesia No mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi 
01034|Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;  
01035|atau  
01036|2. Kedua 
01037|Pasal 15 Ayat (1) huruf g jo.Pasal 6 huruf a Undang -Undang Nomor 12 
01038|Tahun 2022 tentang te ntang Kekerasaan Seksual jo. Pasal 64 ayat (1) 
01039|KUHP; 
01040|Menimbang, bahwa mengingat dengan telah diberlakukannya Undang -
01041|Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut KUHP) jo 
01042|Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya 
01043|disebut UU Penyesuaian Pidana), maka sebelum mengurai unsur tindak pidana 
01044|atas perbuatan yang didakwakan kepada Anak, Majelis Hakim merasa perlu 
01045|untuk menguraikan terlebih dahulu terkait pasal yang didakwakan dan dituntut 
01046|oleh Penuntut Umum terhadap Anak; 
01047|Menimbang, bahwa diketahui bahwa  terhadap rumusan unsur 
01048|perbuatan dalam delik pidana yang didakwakan serta yang dituntut oleh 
01049|Penuntut Umum , Penuntut Umum memilih dakwaan alternatif kesatu dimana 
01050|dalam surat tuntutan disesuaikan  dari yang semula Pasal 81 Ayat (2) Undang -
01051|
01052|Undang Republik I ndonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan 
01053|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
01054|Perubahan kedua atas UU RI No mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
01055|Anak disesuaikan menjadi Undang-Undang Jounto Pasal 64 ayat 1 ke -1 KUHP 
01056|menjadi Pasal 473 ayat 4 jo. Pasal 126 ayat 1 KUHP jo. UU Penyesuaian 
01057|Pidana; 
01058|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU 
01059|Perlindungan Anak ternyata ditemukan bahwa ketentuan tersebut  hanya 
01060|mengatur tentang cara tindak pidana tersebut di lakukan yaitu dengan  tipu 
01061|muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak  melakukan 
01062|persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sedangkan terhadap ancaman 
01063|pidana yang dapat di ancamkan terhadap si pelaku diatur mengikuti ancaman 
01064|pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak; 
01065|Menimbang, bahwa merujuk Pasal 622 ayat (6)  UU Penyesuaian 
01066|Pidana, ketentuan  Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut telah 
01067|disesuaikan dan pengacunya diganti dengan Pasal 473 ayat (4)  KUHP. 
01068|Kemudian apabila dicermati lebih mendalam, modus operandi yang diatur dalam 
01069|Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan  Anak sebagaimana dijelaskan sebelumnya  
01070|tidak diatur dalam ketentuan  Pasal 473 ayat (4) KUHP yang mana rumusan 
01071|perbuatan (feit) Pasal a quo  pada dasarnya hanya mengatur mengenai tindak 
01072|pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  (Pasal 473 
01073|ayat (1)) , persetubuhan dengan seseorang dalam keadaan pingsan/tidak 
01074|berdaya (Pasal 473 ayat (2) huruf c), persetubuhan terhadap penyandang 
01075|disabilitas (Pasal 473 ayat (2) huruf d) dan perbuatan memasukan alat kelamin 
01076|atau bagian-bagian tertentu dari tubuh maupun benda lain ke bagian tubuhnya 
01077|atau korban (Pasal 473 ayat (3)) yang tiap -tiap perbuatan tersebut dilakukan 
01078|terhadap korban yang masih dal am kategori Anak, maka terhadap unsur actus 
01079|reus terkhusus cara pelaku melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 
01080|81 ayat (2)  adalah masih berlaku namun ancaman pidananya mengikuti 
01081|ancaman pidana pada Pasal 473 ayat (4)  yaitu pidana penjara paling singkat 3 
01082|(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling 
01083|sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII; 
01084|Menimbang, bahwa l ebih lanjut  mengingat dalam UU Penyesuaian 
01085|Pidana pada Pasal I  yang mengatur bahw a ketentuan ancaman pidana 
01086|minimum khusus dihapus dan memperhatikan Pasal II ayat (5) huruf a UU 
01087|Penyesuaian Pidana yang pada pokoknya mengatur apabila terdapat  ancaman 
01088|pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan, ancaman pidana diubah 
01089|
01090|menjadi kumulatif alternatif, sehingga terhadap ancaman minimum pada Pasal 
01091|473 ayat (4) menjadi dihapuskan dan ancaman pidana penjara dan denda 
01092|diancamkan secara kumulatif alternatif;  
01093|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terhadap unsur 
01094|Pasal dan ancaman p idana yang didakwakan dan dituntutkan oleh Penuntut 
01095|Umum kepada Anak, Majelis Hakim akan tetap menggunakan rumusan unsur 
01096|perbuatan pada Pasal 81 Ayat (2) UU Perlindungan Anak sebagai pedoman 
01097|dalam mengkualifisir tindak pidana dan terhadap ancaman pidananya  akan 
01098|mengacu pada Pasal 473 Ayat (4) KUHP , sedangkan terhadap cara perbuatan 
01099|sebagaimana ketentuan  Pasal 76D UU Perlindungan Anak yang dicantumkan 
01100|pada dakwaan alternatif kesatu harus dikesampingkan oleh karena tidak 
01101|koheren dengan uraian -uraian tindak pi dana pokok yang didakwakan pada 
01102|Pasal 81 Ayat (2) UU a quo; 
01103|Menimbang, bahwa  selanjutnya Majelis Hakim akan 
01104|mempertimbangkan tentang dakwaan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum 
01105|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan 
01106|fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim  memilih dakwaan alternatif 
01107|kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang -undang Republik 
01108|Indonesia Nomor  17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
01109|Pengganti Undang -Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
01110|Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
01111|Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah disesuaikan dalam Pasal 473 Ayat 
01112|(4) KUHP jo Pasal 126 ayat 1 KUHP, yang unsur -unsurnya adalah sebagai 
01113|berikut :  
01114|1. Setiap orang; 
01115|2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
01116|membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
01117|lain; 
01118|3. Perbuatan berlanjut; 
01119|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim 
01120|mempertimbangkan sebagai berikut:  
01121|Ad.1.    Setiap orang; 
01122|Menimbang, bahwa yang dimaksud “ setiap orang ” adalah siapa saja 
01123|atau manusia yang menja di subjek hukum sebagai pendukung hak dan 
01124|kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara 
01125|hukum; 
01126|
01127|Menimbang, bahwa bahwa dalam fakta yang terungkap dalam 
01128|persidangan telah diajukan Anak yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani 
01129|membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan serta 
01130|terdapat kesesuaian dengan keterangan Anak Korban dan Para Saksi, sehingga 
01131|dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan 
01132|(error in persona). Dengan kata lain Anak yang diajukan ke persidangan adalah 
01133|benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; 
01134|Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 
01135|Nomor XXXX atas nama XXXX n, lahir di XXXX, XXXX, selanjutnya mengingat 
01136|fakta hukum bahwa tempus dari perbuatan yang dilakukan Anak adalah 
01137|pertama hari Kamis, tanggal 11 September 2025  dan kedua pada hari Senin, 
01138|tanggal 15 September 2025 , dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan 
01139|Anak ma sih berusia 17 (tujuh belas) tahun namun seiring berjalannya proses 
01140|hukum yang dijalani oleh Anak sampai dengan persidangan , Anak telah berusia 
01141|18 (delapan belas) tahun maka berdasarkan Pasal 20 Undang -undang Nomor 
01142|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ya ng mengatur bahwa 
01143|dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 
01144|(delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang 
01145|bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,  tetapi belum 
01146|mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak . 
01147|Dengan demikian telah benar Anak sebagai subjek hukum (Anak yang 
01148|berkonflik dengan Hukum) dihadapkan dalam perkara ini melalui sistem 
01149|peradilan anak;  
01150|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap ora ng” ini telah 
01151|terpenuhi; 
01152|Ad.2.   Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
01153|atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 
01154|orang lain; 
01155|Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan unsur kesalahan 
01156|(pertanggungjawaban pidana) maka Majelis Hakim akan memper timbangkan 
01157|kemudian setelah mempertimbangkan sub unsur perbuatan dalam rumusan 
01158|unsur pasal ini; 
01159|Menimbang, bahwa dalam unsur perbuatan dalam pasal ini mencakup 
01160|sub unsur yang bersifat  alternatif yang berarti  jika salah satu sub unsur telah 
01161|terpenuhi, maka secara yuridis unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi; 
01162|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan tipu muslihat adalah suatu 
01163|perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal 
01164|
01165|disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi  sehingga orang tersebut mau 
01166|melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki pelaku;  
01167|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan serangkaian kebohongan 
01168|adalah kata -kata yang tersusun sedemikian rupa nampaknya seakan -akan 
01169|benar sehingga orang tersebut mau melakukan perbuatan sesuai yang 
01170|dikehendaki pelaku;  
01171|Menimbang, bahwa yang d imaksud dengan membujuk adalah s uatu 
01172|tindakan yang dilakukan pelaku untuk meyakinkan, menarik, atau 
01173|mempengaruhi korban sehingga korban bersedia melakuk an atau membiarkan 
01174|suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, tanpa penggunaan kekerasan atau 
01175|ancaman kekerasan secara langsung; 
01176|Menimbang, bahwa bersetubuh dapat diartikan sebagai peraduan 
01177|antara anggota kemaluan laki -laki dan perempuan yang biasa dijalanka n untuk 
01178|mendapatkan anak. Dalam hal ini diisyarakatkan anggota kemaluan laki -laki 
01179|harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;   
01180|Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang -
01181|Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 
01182|23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah “ Seseorang yang belum 
01183|berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam 
01184|kandungan”; 
01185|Menimbang, bahwa diketahui terhadap Anak Korban berdasarkan 
01186|Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama XXXX, lahir di XXXX, XXXX, 
01187|masih berusia 15 (lima belas)  tahun pada saat peristiwa persetubuhan terjadi  
01188|pada Kamis, tanggal 11 September 2025  dan Senin, tanggal 15 September 
01189|2025, maka sesuai dengan Pasal 1 angka  1 Undang -Undang Republik 
01190|Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang 
01191|Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka 
01192|dalam konteks perkara ini, Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak 
01193|Korban; 
01194|Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Korban telah dapat dikategorikan 
01195|sebagai Anak Korban  sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, 
01196|maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan 
01197|yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban memenuhi unsur-unsur delik tindak 
01198|pidana dalam perumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum; 
01199|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam 
01200|persidangan telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak di bawah umur 
01201|sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh A nak kepada Anak Korban. 
01202|
01203|Persetubuhan pertama terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 
01204|sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di 
01205|Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Anak kemudian 
01206|mendatangi rumah An ak Korban dan diarahkan masuk secara sembunyi -
01207|sembunyi melalui pintu teras samping guna menghindari pantauan kamera 
01208|CCTV, hingga akhirnya Anak Korban mengajak Anak masuk ke dalam kamar 
01209|dan mengunci pintu, bahwa saat berada di dalam kamar, Anak dan Anak 
01210|Korban sempat mengobrol dan menonton aplikasi TikTok sambil rebahan, 
01211|hingga kemudian Anak memeluk, mencium, mematikan lampu kamar, dan 
01212|melepaskan seluruh pakaian Anak Korban maupun pakaian Anak sendiri, yang 
01213|dilanjutkan dengan tindakan Anak menindih serta mem asukkan alat kelaminnya 
01214|ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit  
01215|setelah persetubuhan tersebut, keti ka Anak Korban merasa khawatir dan 
01216|bertanya mengenai kemungkinan hamil, Anak berusaha menenangkan dan 
01217|meyakinkan Anak Korban dengan berkata: “Gak bakal, gak mungkin hamil, 
01218|terus kalau hamil aku bakal tanggung jawab”; 
01219|Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin, 
01220|tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di Kamar 
01221|Nomor 14 Penginapan Putra Lamandau, Jalan Jendral A. Yani, Kelurahan 
01222|Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kal imantan 
01223|Tengah. Kejadian ini bermula saat Anak Korban kabur dari rumah karena takut 
01224|dimarahi orang tuanya  karena ketahuan memasukan Anak kedalam kamar, 
01225|dimana hal tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban melalui CCTV yang 
01226|terpasang dirumah Anak Korban . Selepas Anak Korban meninggalkan rumah, 
01227|Anak Korban menuju ke Penginapan Putra Lamandau dan melakukan check in 
01228|kamar No. 14 lantai 2 (dua) lalu Anak menyusul ke penginapan tersebut 
01229|menggunakan sepeda motor Yamaha RX -King milik saksi Andri. Setelah 
01230|sempat keluar mencari makan, keduanya kembali ke kamar penginapan dan 
01231|saat terbangun dari tidur, Anak secara aktif mengajak Anak Korban dengan 
01232|kalimat: “Ayo ngewe yuk, nanti dikeluarin di luar” yang kemudian disetujui oleh 
01233|Anak Korban, kemudian menindih badan An ak Korban dan kembali melakukan 
01234|persetubuhan dengan durasi sekitar 15 (lima belas) menit, dimana perbuatan 
01235|serupa diulangi kembali oleh Anak  kepada Anak Korban untuk kedua kalinya 
01236|dengan cara yang sama di kamar  No. 14 lantai 2 (dua)  Penginapan Putra 
01237|Lamandau tersebut; 
01238|Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 
01239|812/49/IX/RSUD/2025 tanggal 29 September 2025 yang dibuat dan 
01240|
01241|ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp.FM., S.H., dokter yang 
01242|memeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Gusti Abdul Gani, dengan 
01243|hasil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas 
01244|Anak K orban tersebut maka telah disimpulkan bahwa Anak Korban adalah 
01245|seorang perempuan, umur lima belas tahun, wama kulit sawo matang, kesan