02541|konfimasi  dengan  pihak  PT.  Baratama  Putra  Perkasa  terkait  lowongan
02542|pekerjaan di PT. Baratama Putra Perkasa, dan Terdakwa tidak masuk dalam
02543|kualifikasi  Lembaga  Penempatan  Tenaga  Kerja  Swasta  (LPTKS)  karena
02544|Terdakwa hanya perseorangan tidak memiliki badan hukum yang memiliki izin
02545|untuk  melakukan  perekrutan  pekerja ,  sehingga  proses  perekrutan  dan
02546|pemberangkatan  harus  dinyatakan  illegal  dan  tidak  sah  serta  bertujuan
02547|mengeksploitasi oleh karena tidak ada kepastian bagi  30 (tiga puluh) orang
02548|calon tenaga kerja dapat bekerja di  PT. Baratama Putra Perkasa pada saat
02549|mereka sampai di Kota Sampit, Provinsi Kalimantan T engah meskipun T erdakwa
02550|membiayai akomodasi dan transportasi Para Korban tersebut, Selain itu dalam proses
02551|rekrutmen T erdakwa melakukan disinformasi terkait upah yang akan diterima Para
02552|Korban dengan tujuan agar T erdakwa dapat memperoleh keuntungan tiap bulan;
02553|Menimbang  bahwa  berdasarkan  elaborasi  pertimbangan  sebagaimana
02554|termaktub  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwasanya  delik
02555|perbuatan  materiil  Terdakwa  telah  terpenuhi  jika  diafiliasikan  dengan  uraian
02556|unsur pasal a quo;
02557|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  unsur  ke-2  pasal  a  quo
02558|”Melakukan  perekrutan  dengan  memberi  manfaat  walaupun  memperoleh
02559|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan
02560|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia” telah terpenuhi;
02561|Menimbang  bahwa  oleh  karena  semua  unsur  dari  Pasal  2  ayat  (1)
02562|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02563|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
02564|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana
02565|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
02566|Hal. 65 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
02567|
02568|Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
02569|perkara ini, ternyata  Majelis  Hakim tidak menemukan  adanya alasan-alasan
02570|yang  dapat  menghapus  sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  Terdakwa
02571|(wederehcttelijke heid), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain
02572|yang  dapat  mengecualikan  Terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana
02573|(toerekend strafbaar heid), baik alasan pembenar  ( recht vaardigings gronden)
02574|maupun  alasan  pemaaf  (veront schuldigings gronden),  maka  Majelis  Hakim
02575|berkesimpulan  bahwa  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  bersalah  melakukan
02576|tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu
02577|Penuntut Umum;
02578|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan
02579|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  serta  mampu  bertanggung
02580|jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat
02581|(1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1
02582|Tahun  2000  tertanggal  30  Juni  2000,  Terdakwa  haruslah  dijatuhi  hukuman
02583|pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;
02584|Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
02585|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan
02586|Orang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana
02587|denda,  maka  Majelis  Hakim  selain  menjatuhkan  pidana  penjara  kepada
02588|Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan
02589|dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
02590|oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan
02591|ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
02592|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
02593|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02594|dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
02595|dijatuhkan;
02596|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02597|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02598|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02599|Menimbang bahwa pada saat persidangan berlangsung Majelis Hakim
02600|menerima surat permohonan pengajuan restitusi sebagai berikut:
02601|- Keputusan  LPSK  Nomor  A.0123.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025
02602|tanggal 09 April 2025, mengajukan pembayaran restitusi bagi Korban
02603|Benediktus Bira sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
02604|- Keputusan  LPSK  Nomor  A.0124.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025
02605|Hal. 66 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
02606|
02607|tanggal 09 April 2025, mengajukan pembayaran restitusi bagi Korban
02608|Yoseph Arianto Ngala sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu
02609|rupiah);
02610|- Keputusan  LPSK  Nomor  A.0125.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025
02611|tanggal 09 April 2025, mengajukan pembayaran restitusi bagi Korban
02612|Muhammad Bram Wongso sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
02613|- Keputusan  LPSK  Nomor  A.0126.R/KEP/SMP-LPSK/IV Tahun 2025
02614|tanggal 09 April 2025, mengajukan pembayaran restitusi bagi Korban
02615|Yohanes Riky sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
02616|- Keputusan  LPSK  Nomor  A.0127.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025
02617|tanggal 09 April 2025, mengajukan pembayaran restitusi bagi Korban
02618|Yohane  Yonas  sebesar  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  ribu
02619|rupiah);
02620|- Keputusan  LPSK Nomor  A.0128.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025
02621|tanggal 09 April 2025, mengajukan pembayaran restitusi bagi Korban
02622|RAFAEL NONG sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
02623|- Keputusan  LPSK  Nomor  A.0129.R/KEP/SMP-LPSK/IV  Tahun  2025
02624|tanggal 09 April 2025, mengajukan pembayaran restitusi bagi Korban
02625|KALISIUS  NITA  sebesar  Rp1.300.000,00  (satu  juta  tiga  ratus  ribu
02626|rupiah).
02627|Terhadap  pengajuan  restitusi  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
02628|tuntutan restitusi yang disampaikan pada saat persidangan tidak sesuai dengan
02629|Prosedur  pengajuan  permohonan  restitusi  berdasarkan  Pasal  48  ayat  (1)
02630|Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  sebagaimana  dirumuskan  dalam
02631|penjelasan pasal tersebut yang seharusnya diajukan sejak tahap Penyidikan.
02632|Selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam
02633|perkara a quo modus operandi yang dilakukan Terdakwa hanya merekrut Para
02634|Korban dan belum menimbulkan  kerugian secara langsung atau  nyata  oleh
02635|karena Terdakwa diamankan di Pelabuhan Laut Lorens Say Maumere sehingga
02636|baik  Terdakwa  atau  Para  Korban  belum  berangkat  meninggalkan  wilayah
02637|Kabupaten Sikka dan tidak ada biaya yang dikeluarkan Para Korban selama
02638|perekrutan, maka menurut Majelis Hakim pengajuan restitusi tidak beralasan
02639|dan patut untuk ditolak;
02640|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02641|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02642|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02643|Hal. 67 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
02644|
02645|- 1 (satu) unit handphone merek VIVO dengan kesing belakang berwarna
02646|hijau;
02647|yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  mempunyai  nilai
02648|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
02649|negara;
02650|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02651|- 31 (tiga puluh satu) lembar tiket Kapal Motor Dharma Rucitra 7;
02652|- 29  (dua  puluh  sembilan)  buah  gelang  tangan  kertas  bukti  cek  in
02653|penumpang kapal;
02654|yang sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara lain, maka perlu
02655|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
02656|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
02657|- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Carry berwarna Hitam dengan nomor
02658|TNKB: EB 8090 BL, Nomor Rangka: MHYESL415HJ792521 Nomor mesin:
02659|G15AJD1082479;
02660|- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan nomor
02661|TNKB EB 8090 BL, Nomor Rangka: MHYESL415HJ792521 Nomor mesin:
02662|G15AJD1082479;
02663|yang telah  disita  dari  Saudara  Simeon  Endi, maka  dikembalikan  kepada
02664|Saudara Simeon Endi;
02665|Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
02666|Nomor  48  tahun  2009  tentang:  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan:
02667|Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
02668|keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
02669|Republik  Indonesia  Nomor:  03  Tahun  1974  tertanggal  23  Nopember  1974,
02670|bahwasanya  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  mewajibkan  Pengadilan
02671|untuk  memberikan  alasan  (motiveringplich)  atau  pertimbangan-pertimbangan
02672|yang cukup dalam setiap putusan;
02673|Menimbang bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan
02674|berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
02675|2009  Tentang:  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menyatakan  dalam
02676|mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula
02677|sifat yang baik dan jahat dari  Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan
02678|yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;
02679|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
02680|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
02681|yang meringankan Terdakwa;
02682|Hal. 68 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
02683|
02684|Keadaan  yang  memberatkan:
02685|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  yang
02686|sedang giat- giatnya memberantas tindak pidana perdagangan orang;
02687|Keadaan yang meringankan:
02688|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk
02689|tidak mengulangi perbuatannya kembali;
02690|- Terdakwa belum pernah dihukum;
02691|- Belum  ada  kerugian  secara  materil  dan  imateril  yang  dialami  Para
02692|Korban;
02693|Menimbang  bahwa  dari  hal-hal  yang  memberatkan  maupun  yang
02694|meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah
02695|terbukti  dalam  perkara  ini,  maka  Putusan  yang  akan  dijatuhkan  berikut  ini
02696|merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
02697|Tahun  2000,  tertanggal  30  Juni  2000,  menurut  hemat  Majelis  Hakim  telah
02698|memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;
02699|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
02700|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02701|Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
02702|21  Tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dan  Undang-
02703|undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
02704|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02705|
02706|MENGADILI:
02707|1. Menyatakan Terdakwa MARIA HEDWIGIS DA SILVA Alias WIGIS telah
02708|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
02709|“Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau
02710|penerimaan seseorang dengan memberi manfaat walaupun memperoleh
02711|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan
02712|mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Republik  Indonesia ”
02713|sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  kesatu  Penuntut
02714|Umum;
02715|2. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa oleh karena itu  dengan pidana
02716|penjara  selama  3  (tiga)  tahun,  dan  pidana  denda  sejumlah
02717|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
02718|denda tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama  3
02719|(tiga) bulan;
02720|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  masa  penahanan  yang  telah
02721|dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02722|Hal. 69 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
02723|
02724|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
02725|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02726|- 1 (satu) unit handphone merek VIVO dengan kesing belakang
02727|berwarna hijau;
02728|Dirampas untuk Negara.
02729|- 31 (tiga puluh satu) lembar tiket KM Dharma Rucitra 7;
02730|- 29 (dua puluh sembilan) buah gelang tangan kertas bukti cek in
02731|penumpang kapal;
02732|Dirampas untuk dimusnahkan.
02733|- 1  (satu)  unit  Mobil  Pick  Up  Suzuki  Carry  berwarna  Hitam
02734|dengan  nomor  TNKB:  EB  8090  BL,  Nomor  Rangka:
02735|MHYESL415HJ792521 Nomor mesin: G15AJD1082479;
02736|- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dengan
02737|nomor TNKB EB 8090 BL, Nomor Rangka: MHYESL415HJ792521
02738|Nomor mesin: G15AJD1082479;
02739|Dikembalikan kepada Saudara Simeon Endi.
02740|6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
02741|5.000,00 (lima ribu rupiah);
02742|
02743|Selasa
02744|
02745|3 Juni 2025
02746|
02747|2025
02748|
02749|Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami,
02750|Widyastomo Isworo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Felicia Mosianto, S.H.,  M.Kn.,
02751|Mira Herawaty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
02752|
02753|Servasius  Franso  Ratu,  S.H.
02754|
02755|         Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02756|t.t.d.                                                              t.t.d.
02757|Felicia Mosianto, S.H., M.Kn.                Widyastomo Isworo, S.H.
02758|                t.t.d.
02759|      Mira Herawaty, S.H.
02760|Panitera Pengganti,
02761|Hal. 70 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
02762|
02763|t.t,d.
02764|Servasius Franso Ratu, S.H.