03313|tersebut adalah tidak benar dan hanya rekayasa saja;
03314|Menimbang, bahwa terkait dengan izin usaha Cempaka Sari Karaoke,
03315|Terdakwa  pernah  diberitahu  bahwa  Terdakwa  saat  ini  mengatasnamakan
03316|sebagai pemilik Cempaka Sari Karaoke tetapi Terdakwa tidak pernah melihat
03317|surat-surat yang mengatasnamakan Terdakwa tersebut, karena dulu pernah ada
03318|perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi dapat diselesaikan secara
03319|kekeluargaan dan korbannya hanya minta untuk dipulangkan dan saat itu Saksi
03320|Sudirman Alias Gaul sebagai pemilik Cempaka Sari Karaoke sempat ditahan
03321|selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Setelah masalah tersebut selesai dan
03322|Saksi  Sudirman  Alias  Gaul  sudah  keluar  dari  tahanan,  kepemilikan  dari
03323|Cempaka  Sari  Karaoke  kemudian  dialihkan  menjadi  atas  nama  Terdakwa
03324|dengan janji bahwa Terdakwa akan dibuatkan rumah dengan ukuran 30 (tiga
03325|puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter dan 15 (lima belas) meter x 9 (sembilan)
03326|Hal. 94 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
03327|
03328|meter, tetapi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah dibuatkan rumah oleh Saksi
03329|Sudirman Alias Gaul. Selain itu Terdakwa juga dijanjikan untuk dibelikan motor
03330|tetapi  motor  yang  diberikan  kepada  Terdakwa  tersebut  dibayar  dengan
03331|potongan gaji dari Terdakwa;
03332|Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik Cempaka Sari
03333|Karaoke ketika diperiksa oleh Penyidik karena Terdakwa dijanjikan oleh Saksi
03334|Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa bahwa Terdakwa akan difasilitasi karena sudah
03335|berembuk dengan Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan akan dijamin semua
03336|kebutuhan dan kebutuhan keluarga Terdakwa;
03337|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  seluruh  pertimbangan
03338|tersebut di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa peranan Terdakwa
03339|yang dengan sadar sebagai pihak yang menatasnamakan sebagai pemilik dari
03340|Cempaka  Sari  Karaoke  sejak  Tahun  2021  untuk  mengaburkan  fakta  bahwa
03341|pemilik Cempaka Sari Karaoke dan Karaoke Queen yang sebenarnya adalah
03342|Saksi Sudirman Alias Gaul dan istrinya yaitu Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa
03343|dengan dijanjikan sesuatu berupa akan dibuatkan rumah dan dibelikan motor
03344|yang berupa keuntungan materil, serta Terdakwa juga yang menghadiri ketika
03345|ada rapat dengan anggota Binmas ataupun pengurus lokalisasi, sehingga dapat
03346|dikatakan  bahwa  Terdakwa  merupakan  salah  satu  orang  kepercayaan  dari
03347|Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dalam operasional maupun perijinan Karaoke
03348|Queen dan Cempaka Sari Karaoke dalam menjalankan kegiatan, merupakan
03349|suatu  bentuk  pembantuan  aktif  (active  medeplichtigheid)  kepada  pihak
03350|Cempaka Sari Karaoke;
03351|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
03352|maka  unsur  ”yang  membantu  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan
03353|orang” telah terpenuhi dan terbukti;
03354|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 Undang-
03355|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
03356|Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan
03357|telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
03358|dakwaan alternatif ketiga;
03359|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  pidana  Penuntut  Umum  yang
03360|pada pokoknya menuntut agar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
03361|bersalah  melakukan  tindak  pidana  “melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
03362|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
03363|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
03364|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
03365|Hal. 95 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
03366|
03367|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
03368|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
03369|mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
03370|sebagaimana yang termuat dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum
03371|dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7
03372|(tujuh)  Tahun  dengan  dikurangi  selama  Terdakwa  berada  dalam  tahanan
03373|sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana
03374|Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan
03375|kurungan tersebut, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat apabila Terdakwa
03376|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
03377|sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1)
03378|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
03379|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  dengan  pertimbangan
03380|bahwa  Terdakwa  bukanlah  pemilik  sebenarnya  dari  Karaoke  Queen  dan
03381|Cempaka Sari Karaoke, maka lebih tepat apabila Terdakwa terbukti secara sah
03382|dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  dakwaan
03383|alternatif  ketiga  Penuntut  Umum  yaitu  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
03384|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
03385|Perdagangan Orang, sebagaimana oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan
03386|dalam pertimbangan unsur diatas;
03387|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat
03388|Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengenai:
03389|1. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Obscuur libel;
03390|2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum eror in persona;
03391|3. Seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi
03392|unsur;
03393|4. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
03394|5. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
03395|atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
03396|Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;
03397|Menimbang,  bahwa  terkait  pembelaan  Terdakwa  dan/atau  Penasihat
03398|Hukum  Terdakwa  mengenai  Dakwaan  dan  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum
03399|Obscuur libel serta mengenai Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
03400|batal demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti
03401|dan  mencermati  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  tersebut,  Penuntut  Umum
03402|dalam  menyusun  surat  dakwaan  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil
03403|sebagaimana ketentuan Pasal 143 KUHAP, sehingga terkait dalil pembelaan
03404|Hal. 96 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
03405|
03406|Terdakwa  dan/atau  Penasihat  Hukum  Terdakwa  mengenai  hal  ini  haruslah
03407|ditolak;
03408|Menimbang,  bahwa  terkait  pembelaan  Terdakwa  dan/atau  Penasihat
03409|Hukum Terdakwa mengenai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum error in persona,
03410|maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan telah dihadapkan
03411|seseorang  bernama  Geradus  Sikteubun  Alias Gery, dengan identitas sesuai
03412|dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh
03413|Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan
03414|saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in
03415|persona) yang diajukan ke persidangan, dan terkait Terdakwa bukanlah pemilik
03416|sebenarnya dari Karaoke Queen dan Cempaka Sari Karaoke, hal tersebut telah
03417|dipertimbangkan  dalam  uraian  pertimbangan  unsur,  sehingga  terkait  dalil
03418|pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal ini
03419|haruslah ditolak;
03420|Menimbang,  bahwa  terkait  pembelaan  Terdakwa  dan/atau  Penasihat
03421|Hukum  Terdakwa  mengenai  seluruh  dakwaan  dan  tuntutan  Jaksa  Penuntut
03422|Umum  tidak  memenuhi  unsur,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa
03423|sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur diatas
03424|bahwa seluruh unsur dari Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
03425|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03426|telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak
03427|pidana  sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif ketiga, sehingga
03428|terkait  dalil  pembelaan  Terdakwa  dan/atau  Penasihat  Hukum  Terdakwa
03429|mengenai hal ini haruslah ditolak;
03430|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
03431|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
03432|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
03433|mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan
03434|dijatuhi pidana;
03435|Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
03436|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
03437|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
03438|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sesuai dengan ketentuan
03439|Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
03440|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
03441|Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai
03442|mufakat bulat karena Hakim Ketua Sidang Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. ,
03443|Hal. 97 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
03444|
03445|M.H. berbeda pendapat (dissenting opinion), sehingga berdasarkan ketentuan
03446|dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
03447|kehakiman angka 3 pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan
03448|dengan pertimbangan yang selengkapnya sebagai berikut;
03449|Menimbang,  bahwa  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis  Hakim
03450|dalam pengambilan keputusan, pada pokoknya seluruh Hakim sepakat bahwa
03451|dakwaan alternatif kesatu dan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
03452|Menimbang, bahwa akan tetapi untuk dakwaan alternatif ketiga Hakim
03453|Ketua  Sidang  berbeda  pendapat  dengan  para  hakim  Anggota,  dengan
03454|pertimbangan sebagai berikut;
03455|Menimbang,  bahwa  dalam  dakwaan  alternatif  ketiga  Terdakwa  telah
03456|didakwa melanggar pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
03457|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang
03458|bunyinya sebagai berikut:
03459|Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk
03460|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang
03461|sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
03462|Pasal 6.
03463|Menimbang,  bahwa  terhadap  uraian  unsur  pasal  10  tersebut  Hakim
03464|Ketua Sidang mempertimbangkannya sebagai berikut:
03465|Ad. 1 Unsur Setiap orang;
03466|Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini ialah
03467|lebih  menunjuk  kepada  manusia  sebagai  subjek  hukum  dan  atau  korporasi
03468|selaku  pengurus  dari  suatu  badan  hukum  yang  dijadikan  Terdakwa  dalam
03469|perkara ini, dan untuk dapat dinyatakan telah terpenuhinya unsur ini adalah
03470|cukup dengan membuktikan adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang
03471|tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum  dengan orang yang dijadikan
03472|Terdakwa dalam perkara ini;
03473|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  persidangan  telah
03474|menghadirkan  1  (satu)  orang  yang  dijadikan  Terdakwa,  yaitu  bernama
03475|GERADUS  SIKTEUBUN  Alias  GERY,  yang  mana  atas  pertanyaan  Hakim
03476|Ketua Sidang diperoleh fakta hukum bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan
03477|ke persidangan adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum
03478|dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan orang
03479|yang  diajukan  sebagai  Terdakwa  dalam  persidangan  perkara  ini,  dengan
03480|demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;
03481|Hal. 98 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
03482|
03483|Ad.2 Unsur yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
03484|pidana perdagangan orang;
03485|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan
03486|orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-
03487|unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
03488|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
03489|Orang;
03490|Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam
03491|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
03492|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah mulai dari Pasal 2
03493|sampai dengan Pasal 27 yang dibunyikan dalam BAB II dan BAB III Undang-
03494|Undang tersebut;
03495|Menimbang,  bahwa  dalam  pertimbangan  hukumnya  Para  Hakim
03496|Anggota berpendapat Terdakwa terbukti memberikan bantuan untuk melakukan
03497|tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2)
03498|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
03499|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
03500|Menimbang,  bahwa  uraian  unsur  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang
03501|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
03502|Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:
03503|Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,  pengangkutan,
03504|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
03505|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,
03506|pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,
03507|penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh
03508|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan
03509|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia hingga
03510|mengakibatkan orang tereksploitasi;
03511|Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Ketua Sidang tidak
03512|sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;
03513|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan,  Hakim
03514|berperan penting dalam menentukan fakta hukum yang diperoleh dari fakta-
03515|fakta  persidangan  yang  terungkap  untuk  dipertimbangkan  dalam  melakukan
03516|interpretasi  hukum  guna  menentukan  bagaimana  hukum  seharusnya
03517|diterapkan;
03518|Menimbang, bahwa Hakim dalam menentukan fakta hukum umumnya
03519|dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menghubungkan
03520|Hal. 99 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
03521|
03522|fakta-fakta  yang  ditemukan  di  persidangan  dengan  ketentuan  hukum  yang
03523|berlaku, dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dan menentukan apakah
03524|perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang
03525|didakwakan;
03526|Menimbang, bahwa berdasarkan  Pasal 182 ayat (4) KUHAP  Hakim
03527|dalam  memeriksa  perkara  terbatas  pada  surat  dakwaan  dan  sesuatu  yang
03528|terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
03529|Menimbang,  bahwa  adapun  langkah-langkah  untuk  menarik  fakta
03530|hukum dalam persidangan adalah sebagai berikut:
03531|1. Mendengarkan dan mencatat keterangan dari Saksi, Ahli, dan Terdakwa
03532|serta surat yang diajukan dalam persidangan;
03533|2. Menilai  kredibilitas  dan  relevansi  fakta  yang  diajukan  dalam
03534|persidangan;
03535|3. Membandingkan  dan  menganalisis  fakta  persidangan  dan
03536|menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku;
03537|Oleh karenanya dalam menarik fakta hukum dalam persidangan membutuhkan
03538|keterampilan  untuk  memahami  fakta  yang  terungkap,  relevansi  bukti,  serta
03539|kejelian dalam menghubungkannya dengan hukum yang berlaku;
03540|Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara aquo, Penuntut Umum
03541|yang  menurut hukum  memiliki beban  pembuktian, untuk  membuktikan surat
03542|dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa:
03543|1. Keterangan Saksi, yang diperoleh dari:
03544|- Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony;
03545|- Saksi Evanova Benamulia Alias Nova;
03546|- Saksi Mashuriyanto Alias Papi Kity;
03547|- Saksi Lia Pebriani Alias Yunisa;
03548|- Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa;
03549|- Saksi Silvia Yunita Alias Bella;
03550|- Saksi Feby Stevania Alias Feby;
03551|- Saksi Rina Yulitasari Alias Morena;
03552|- Saksi Sudirman Alias Gaul;
03553|- Saksi Mey Agusti Alias Bunda Mei;
03554|2. Surat, yang diperoleh dari Surat  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
03555|Sertifikat  Standar  :  12780016310740001  yang  diterbitkan  Tanggal  18
03556|November  2021  dan  ditandatangani  secara  elektronik  oleh  Kepala
03557|DPMPTSP  Kabupaten  Kepulauan  Aru  beserta  lampirannya  dan  Surat
03558|Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  Nomor  Induk  Berusaha  :
03559|Hal. 100 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
03560|
03561|1278001631074 yang diterbitkan Tanggal 17 Juni 2021, perubahan ke-2
03562|(kedua) Tanggal 18 November 2021 dan ditandatangani secara elektronik
03563|oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
03564|3. Keterangan Ahli, yang diperoleh dari Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S.;
03565|4. Keterangan  Terdakwa,  yang  diperoleh  dari  Terdakwa  Geradus
03566|Sikteubun Alias Gery;
03567|Menimbang, bahwa Terdakwa untuk menguatkan pembelaannya telah
03568|mengajukan  alat  bukti  berupa  Keterangan  Saksi,  yang  diperoleh  dari  Saksi
03569|Marlon Kobawon;
03570|Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hukum yang dimaksud dengan
03571|keterangan  Saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang
03572|berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
03573|sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan  dari
03574|pengetahuannya itu;
03575|Menimbang,  bahwa  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
03576|Pidana  (KUHAP),  syarat  sah  dan  dapat  dipercaya  dari  keterangan  Saksi
03577|berhubungan  dengan  keabsahan  dan  kredibilitas  keterangan  yang  diberikan
03578|oleh Saksi dalam proses peradilan. Hal ini sangat penting karena keterangan
03579|Saksi  menjadi  salah  satu  bukti  utama  dalam  menentukan  kesalahan  atau
03580|pembelaan dalam sebuah perkara pidana;
03581|Menimbang,  bahwa  beberapa  syarat  sah  dan  dapat  dipercaya  dari
03582|keterangan  Saksi  menurut  Pasal  185  ayat  (1)  KUHAP  adalah  Keterangan
03583|Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan,
03584|kecuali Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal
03585|dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak
03586|dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena
03587|sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan
03588|yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan itu sebelumnya telah
03589|diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan
03590|keterangan  Saksi  di  bawah  sumpah  yang  diucapkan  di  sidang  (Pasal  162
03591|KUHP);
03592|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  185 ayat (4)  KUHAP Keterangan
03593|beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan
03594|dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu