02378|Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki
02379|SIP2MI;
02380|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  57  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18
02381|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02382|menyatakan  SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
02383|dapat  diperpanjang  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  setelah  mendapat
02384|rekomendasi dari Badan;
02385|-Bahwa s esuai Peraturan BP2MI No mor 03 tahun 2020 tentang Tata
02386|Cara  Penerbitan  dan  Pencabutan  Surat  Izin  Perekrutan  PMI  pada
02387|Pasal 10 dijelaskan bahwa SIP2MI berlaku selama 6 bulan dan dapat
02388|diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 3 bulan;
02389|-Bahwa jika P3MI tidak memiliki SP3MI dan tidak memiliki SP2MI maka
02390|P3MI tersebut tidak memiliki hak untuk menempatkan PMI bekerja di
02391|luar  negeri  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  51  Undang-undang
02392|
02393|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
02394|yang menyatakan bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan
02395|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis
02396|berupa  SIP3MI  dari  Menteri,  dan  Pasal  59  yang  menyatakan
02397|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
02398|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
02399|-Bahwa  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18
02400|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02401|menyatakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat
02402|membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya;
02403|-Bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 Bab IV Pasal
02404|23 dijelaskan bahwa P3MI dapat membentuk Kantor Cabang di luar
02405|wilayah domisili kantor pusat. Kantor Cabang P3MI tersebut berwenang
02406|untuk melakukan :
02407|1. Penyampaian informasi peluang kerja.
02408|2. Seleksi calon Pekerja Migran Indonesia.
02409|3. Penyelesaian kasus calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja
02410|Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja.
02411|- Bahwa  P3MI  yang  tidak  mempunyai  izin tidak  memiliki  hak
02412|untuk menempatkan PMI bekerja di luar negeri dikarenakan SIP3MI
02413|dan SIP2MI memiliki batas waktu;
02414|- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun
02415|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  maka  terkait
02416|yang diberikan kewenangan penempatan PMI salah satunya adalah
02417|P3MI,  apabila  SIP3MI  telah  habis  masa  berlaku/ dicabut  maka
02418|perusahaan tersebut sudah bukan P3MI;
02419|- Bahwa sepengetahuan Ahli BLK-LN (Balai Latihan Kerja Luar
02420|Negeri) yaitu lembaga pelatihan kerja yang digunakan untuk melatih
02421|calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sebelum  diberangkatkan  ke  luar
02422|negeri;
02423|- Bahwa  BLK-LN  tidak  diperbolehkan  memberangkatkan/
02424|menempatkan  CPMI,  hal  tersebut  sesuai  dengan  larangan  dalam
02425|Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
02426|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  menyatakan  orang  perseorangan
02427|dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02428|
02429|- Bahwa  yang  dimaksud  PMI  illegal  adalah  PMI  yang  tidak
02430|memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor
02431|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
02432|- Bahwa sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02433|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dijelaskan  setiap
02434|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus
02435|memenuhi persyaratan :
02436|a. Berusia minimal 18 tahun;
02437|b. Memiliki kompetensi;
02438|c. Sehat jasmani dan rohani;
02439|d. Terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan  Jaminan
02440|Sosial; dan
02441|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
02442|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  PMI  Non  Prosedural  adalah
02443|setiap  PMI  yang  tidak  memenuhi  Pasal  5  dan  Pasal  13  Undang-
02444|undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02445|Indonesia.
02446|- Bahwa sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02447|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan untuk dapat
02448|ditempatkan  di  luar  negeri,  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
02449|memiliki dokumen yang meliputi:
02450|a. surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
02451|melampirkan fotokopi buku nikah;
02452|b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
02453|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
02454|c. sertifikat kompetensi kerja;
02455|d. surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
02456|kesehatan dan psikologi;
02457|e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
02458|f. Visa Kerja; 
02459|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
02460|h. Perjanjian Kerja.
02461|- Bahwa seorang CPMI harus mempunyai Paspor dan Visa Kerja
02462|untuk dapat bekerja di luar negeri;
02463|- Terhadap  keterangan  tersebut  diatas,  para  terdakwa
02464|menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan tersebut diatas
02465|adalah benar;
02466|
02467|2. Ahli  LATIP  USMAN,  S.E.,  M.M.,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
02468|menerangkan sebagai berikut:
02469| Bahwa  Saksi  bekerja  di  Disnaker  Kab.  Blitar  menjabat  sebagai
02470|Kepala  Bidang  Pelatihan  Kerja,  Produktivitas  Tenaga  Kerja  dan
02471|Transmigrasi  Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Blitar  Sejak
02472|Tanggal 5 Januari 2023;
02473| Bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  saksi  sebagai  Kepala  Bidang
02474|Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
02475|1. Mengkoordinasikan  Penyelenggaran  Pelatihan  Berbasis
02476|Kompetensi (PBK);
02477|2. Memverifikasi informasi regulasi Bidang Pelatihan Kerja yang
02478|akan disebarluaskan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ;
02479|3. Mengkoordinasikan  peningkatan  kompetensi  SDM  lembaga
02480|pelatihan kerja swasta ;
02481|4. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  perijinan,  pembinaan  dan
02482|pemantauan terhadap Lembaga pelatihan kerja swasta;
02483|5. Mengkoordinasikan  penyebarluasan  informasi  produktivitas
02484|kepada perusahaan kecil;
02485|6. Mengkoordinasikan  pemberian  konsultasi  produktivitas
02486|kepada perusahaan kecil;
02487|7. Mengkoordinasikan  pengukuran  produktivitas  Tingkat
02488|kabupaten;
02489|8. Mengkoordinasikan pemantauan Tingkat produktivitas;
02490|9. Mengkoordinasikan  penyiapan  bahan  koordinasi  dan
02491|Kerjasama daerah tujuan transmigrasi :
02492|10. Mengkoordinasikan  penyiapoan  teknis  dan  klarifikasi  Lokasi
02493|pemukiman daerah tujuan transmigrasi;
02494|11. Melaksanakan  pemantaun,  evaluasi  dan  pelaporan
02495|pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang ;
02496| Bahwa  BLK-LN  (Balai  Latihan  Kerja  Luar  Negeri)  yaitu  lembaga
02497|pelatihan kerja yang digunakan untuk melatih calon pekerja migran
02498|sebelum diberangkatkan ke luar negeri;
02499| Bahwa  siapapun  dapat  mendirikan  BLK-LN  selama  memenuhi
02500|persyaratan yang ditentukan dan telah mendapatkan persetujuan oleh
02501|dinas/Instansi  yang  memiliki  kewenangan  dalam  proses  perijinan
02502|sebagaimana dimaksud;
02503| Bahwa Ijin Pelatihan di BLK-LN adalah kewenangan Bupati/Walikota
02504|melalui DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
02505|Satu Pintu) Kab/Kota atas dasar verifikasi Dinas Terkait, dalam hal ini
02506|verifikasi : Dinas Tenaga Kerja;
02507|
02508| Bahwa persyaratan  yang harus dipenuhi untuk mendapatkan surat
02509|ijin pendirian BLK-LN adalah :
02510|1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) ;
02511|2. Sertifikat Standar Usaha dari OSS;
02512|3. Melampirkan identitas dan Daftar Riwayat Hidup Penanggung
02513|Jawab Usaha Pelatihan Kerja ;
02514|4. Tanda bukti kepemilikan atas sarana usaha;
02515|5. Profil Lembaga Pelatihan Kerja ;
02516|6. Daftar Sarana dan Prasarana sesuai program lembaga
02517| Bahwa dasar hukum pendirian BLK-LN adalah : 
02518| Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang 
02519|ketenagakerjaan ;
02520| Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
02521|Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
02522| Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2021 tentang
02523|Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan
02524|Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
02525| Bahwa fungsi dan peran BLK-LN adalah sebagai sarana pelatihan
02526|bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus. umumnya, dan
02527|khususnya,  untuk  meningkatkan  kemampuan  di  bidang
02528|ketenagakerjaan  sehingga  menghasilkan  calon  pekerja  migran
02529|Indonesia (CPMI) yang siap kerja;
02530| Bahwa tujuan didirikan BLK-LN adalah untuk melatih calon pekerja
02531|migran sebelum diberangkatkan ke luar wilayah Indonesia, di BLKLN
02532|calon PMI akan dilatih dengan berbagai macam keterampilan mulai
02533|dari keterampilan dalam berbahasa sampai keterampilan dasar rumah
02534|tangga;
02535| Bahwa  persyaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  pengajar  di  BLK-LN
02536|adalah  Daftar  Riwayat  Hidup  instruktur  dan  sertifikat  kompetensi
02537|tenaga kepelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifiasi
02538|Profesi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah;
02539| Bahwa  Masyarakat  umum  bebas  mengikuti  pelatihan  untuk  bekal
02540|pengetahuan,  keterampilan,  kecakapan  hidup,  dan  sikap  untuk
02541|mengembangkan  diri, mengembangkan  profesi, bekerja, dan  usaha
02542|mandiri;
02543|
02544| Bahwa setelah mengikuti pelatihan di BLK-LN maka dapat memiliki
02545|keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri,
02546|mengembangkan  profesi,  bekerja,  usaha  mandiri,  Fasilitas  berupa
02547|buku modul, makan siang gratis, dan uang saku, Sertifikat;
02548| Bahwa  Dasar  hukum  Proglat  (Program  Pelatihan)  Kementerian
02549|Tenaga Kerja Republik Indonesia Skema Housekeeping sebanyak 320
02550|jam Pembelanjaran (1 Jam Pembelanjaran 45 Menit, sehari maksimal
02551|8 Jam Pembelajaran);
02552| Bahwa Balai Latihan Kerja ( BLK) diperbolehkan menampung Calon
02553|Pekerja Migran Indonesia (CPMI), apabila dilengkapi dengan ijin kode
02554|KBLI  (Klasifikasi  Baku  Lapangan  Indonesia)  55900  mengacu  pada
02555|jenis usaha yang menyediakan Akomodasi atau tempat tinggal namun
02556|tidak  termasuk  dalam  kategori  hotel  atau  penginapan  sejenisenar,
02557|sebelum mengikuti latihan;
02558| Bahwa persyaratan pelatih sebelum memberikan pelatihan di BLK-
02559|LN khususnya kepada CPMI adalah : 
02560|- Pelatih  yang  sudah  mempunyai  Sertifikat  Pelatihan  dari
02561|tenaga kepelatihan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifiasi
02562|Profesi atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah;
02563|- Pendidikan  minimal  SLTA  sederajat,  memiliki  sertifikat
02564|instruktur, Pengalaman minimal 2 Tahun;
02565|- Untuk waktu pelatihan adalah 2 sampai dengan 3 Bulan dan
02566|setelah  melaksankan  pelatihan  CPMI  mendapatkan  sertifikat
02567|pelatihan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
02568| Bahwa  berdasarkan  OSS  Status  perijinan  BLK-LN  Mega  Sukses
02569|Mandiri saat ini dinyatakan belum terverifikasi. (Proses pemenuhuhan
02570|perijinan usaha berbasis resiko);
02571| Bahwa  perijinan BLK - LN Mega Sukses Mandiri dinyatakan belum
02572|terverivikasi sehingga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan melatih
02573|CPMI, namun hanya boleh untuk mempersiapkan kelengkapan SDM,
02574|sarana  &  prasaran  usaha  dalam  rangka  pemenuhan  perijinan
02575|berusaha berbasis resiko;
02576| Bahwa konsekuensinya terhadap BLK LN yang melanggar perijinan
02577|tersebut  adalah  berupa  peringatan  tertulis,  penghentian  sementara
02578|kegiatan dan atau pencabutan perijinan berusaha;
02579| Bahwa Dinas Tenaga Kerja diberi wewenang untuk mengawasi para
02580|CPMI;
02581|
02582| Bahwa BLK-LN tidak boleh mencarikan user atau majikan yang akan
02583|ditempati CPMI tersebut akan tetapi hanya  boleh menginformasikan
02584|saja;
02585| Bahwa BLK yang tidak mempunyai ijin, tidak boleh mengeluarkan
02586|sertifikat kompetensi;
02587| Bahwa BLK yang belum lengkap perijinannya tidak boleh melakukan
02588|kegiatan pelatihan;
02589| Bahwa  BLK-LN  artinya  balai  latihan  kerja  luar  negeri  yang
02590|mempersipakan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri;
02591| Bahwa  pihak  yang  berwenang  menyelenggarakan  uji  kompetensi
02592|adalah Lembaga Uji Kpetensi atau Lembaga Sertifikasi Kopetensi;
02593| Bahwa  siapapun  boleh  melatih  dirinya  di  Lembaga  Latihan  Kerja
02594|karena tidak ada larangan untuk itu;
02595| Bahwa setiap CPMI harus mendaftarkan diri di lembaga yang resmi
02596|dan memiliki ijin yang resmi;
02597| Bahwa Di Kabupaten Blitar ada 47 BLK yaitu  23 (Dua puluh Tiga)
02598|BLK untuk dibidang Luar negeri  (BLK – LN) sedangkan untuk 24 (dua
02599|puluh empat) BLK untuk bidang dalam negeri;
02600| Bahwa yang belum CPMI tidak wajib memiliki sertifikasi sedang yang
02601|sudah CPMI wajib memiliki sertifikasi;
02602| Bahwa  BLK – LN Mega Sukses Mandiri tidak dilengkapi dengan ijin
02603|kode  KBLI   (Klarsifikasi  Baku  Lapangan  Indonesia)  55900  mengacu
02604|pada jenis usaha yang menyediakan akomodasi atau tempat tinggal
02605|namun tidak termasuk dalam kategori hotel atau penginapan sejenis,
02606|yang artinya BLK – LN Mega Sukses Mandiri tidak diperbolehkan untuk
02607|menampung CPMI;
02608| Bahwa BLK.LN Mega Sukses Mandiri sudah memiliki Nomor Induk
02609|Berusaha  sebagai  lembaga  pelatihan  kerja  di  Kabupaten  Blitar  dan
02610|sudah masuk dalam sistem perijinan berusaha berbasis resiko (OSS),
02611|namun dalam tahap pemenuhan perijinan belum terverifikasi;
02612| Bahwa berdasarkan OSS Status perijinan BLK – LN Mega Sukses
02613|Mandiri saat ini dinyatakan belum terverifikasi atau masih dalam proses
02614|pemenuhuhan perijinan usaha berbasis resiko, sehingga BLK-LN Mega
02615|Sukses  Mandiri  seharusnya  tidak  diperbolehkan  melaksanakan
02616|operasional,  yang  bisa  dilakukan  hanya  persiapan  sarana  dan
02617|prasarana saja;
02618| Bahwa untuk Sertifikat Kompetensi ada tim asesor yang akan menguji,
02619|setelah lulus baru dapat sertifikat;
02620| Bahwa BLK tidak berwenang mengeluarkan Sertifikat Kompetensi;
02621| Bahwa BLK hanya untuk melatih dan menyiapkan orang yang siap uji;
02622|
02623| Bahwa untuk dapat mengajar di BLK harus mempunyai keahlian dari
02624|Lembaga Sertifikasi Profesi;
02625| Bahwa  BLK  yang  tidak  lengkap  perizinannya  tidak  diperbolehkan
02626|melakukan kegiatan operasional.
02627| Bahwa  BLK  tidak  diperbolehkan  mencarikan  majikan  untuk  para
02628|siswanya;
02629|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02630|menghadirkan Ahli A de charge, telah memberikan keterangan yang pada
02631|pokoknya adalah sebagai berikut :
02632|1. Ahli A de Charge Dr. LUKI ENDRAWATI, S.H., M.H., dibawah sumpah
02633|pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
02634|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dengan  para  terdakwa  dan  Ahli  tidak
02635|mempunyai  hubungan  keluarga  maupun  pekerjaan  dengan  para
02636|terdakwa.
02637|- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Kepala Badan Pengelola Jurnal
02638|pada Universitas Brawijaya Malang;
02639|- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah :
02640|- S1 pada Fakultas Hukum Unibraw lulus tahun 1997;
02641|- S2 pada UNIAIR lulus tahun 2002;
02642|- S3 pada UNDIP lulus tahun 2012;
02643|- Bahwa riwayat Pekerjaan ahli adalah : 
02644|- Dosen tetap PNS Kompartemen Hukum Pidana FH Unibraw
02645|sejak tahun 1998;
02646|- Ketua Prodi S1 FH Unibraw Malang dan PSDKU Kediri tahun
02647|2012-2014;
02648|- Ketua Biro konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unibraw tahun
02649|2019-2021;
02650|- Wakil  Direktur  Bidang  Non  Litigasi  pada  Kantor  Layanan
02651|Hukum tahun 2019-2022;
02652|- Wakil Ketua bidan Litigasi pada Kantor Layanan Hukum tahun
02653|2022-2023;
02654|- Anggota  Divisi  Hukum  Satgas  Pusat  Konseling  dan
02655|Penanganan kekerasan Seksual dan Perundungan;
02656|- Ketua Badan Pengelola Jurnaql (BPJ) FHUB 2023-2027;
02657|- Bahwa  asas  teritorial  adalah  peraturan  yang  dipergunakan  dengan
02658|menghasilkan  kedaulatan  negara  berdasarkan  hukum  internasional
02659|dalam  mengatur  segala  suatu  yang  terjadi  dalam  batas  wilayah
02660|negaranya sendiri, atas hal itupula setiap negara memiliki wewenang
02661|khusus yang tidak boleh sama sekali untuk dicampuri negara lainnya;
02662|
02663|- Bahwa asas nasional aktif adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana
02664|Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak
02665|pidana di luar wilayah negara Indonesia. Sehingga apabila warganegara
02666|Indonesia  melakukan  kejahatan  meskipun  terjadi  di  luar  Indonesia,
02667|pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia;
02668|- Bahwa berdasarkan P asal 1  angka 1  U ndang-undang RI No mor 18
02669|tahun  201 7 tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02670|menyatakan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  adalah   setiap
02671|tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja
02672|yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah
02673|kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
02674|- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 59
02675|Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Perlindungan  PMI menyatakan
02676|Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang
02677|diberikan  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya
02678|dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan
02679|kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam
02680|aspek hukum, ekonomi, dan sosial;
02681|- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02682|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa
02683|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri
02684|atas: 
02685|a. Badan;
02686|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
02687|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02688|kepentingan perusahaan sendiri.
02689|- Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02690|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan
02691|Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja