02311|Korban  secara  berulang  kali bukanlah  merupakan  bentuk  Perbarengan
02312|Perbuatan  (Concursus  Realis),  melainkan  pemanifestasian  dari Perbuatan
02313|Berlanjut (Voortgezette Handeling);
02314|Menimbang  bahwa  persetubuhan  kedua,  ketiga,  dan  keempat  yang
02315|dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban bukanlah didasari oleh munculnya
02316|kehendak  jahat  baru  yang  berdiri  sendiri  (new  mens  rea).  Yang  mana,
02317|perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu niat jahat yang
02318|sama sejak awal, yang timbul dari bujuk rayu secara terus-menerus oleh Anak
02319|untuk memengaruhi Anak Korban agar dapat melakukan persetubuhan;
02320|Menimbang  bahwa  jenis  tindak  pidana  materiil  yang  dilakukan  oleh
02321|Anak dari peristiwa pertama hingga peristiwa terakhir adalah sama dan sejenis
02322|
02323|yaitu  tindak  pidana  persetubuhan  yang  kesemuanya  melanggar  ketentuan
02324|hukum yang sama;
02325|Menimbang bahwa dalam tindak pidana kesusilaan dengan korban yang
02326|sama, jarak waktu ( tempus) antar-kejadian tidak dapat dinilai secara mekanis
02327|semata.  Oleh  karena  sejak  peristiwa  pertama  Anak  Korban  telah  berada  di
02328|bawah bujuk rayu Anak yang tidak pernah terputus, maka situasi psikologis
02329|Anak korban yang konstan ini menegaskan bahwa rangkaian perbuatan Anak
02330|berada dalam satu kesatuan rangkaian peristiwa yang utuh;
02331|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut di atas, oleh
02332|karena di antara perbuatan persetubuhan yang satu dengan yang berikutnya
02333|tidak terdapat jeda peristiwa atau keadaan yang memutus kehendak awal Anak,
02334|maka  secara  hukum  lebih  tapat  apabila  perbuatan  Anak  dikualifikasikan
02335|sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ( Voortgezette Handeling) sebagaimana diatur
02336|dalam  Pasal  126  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
02337|Undang-Undang Hukum Pidana , dengan demikian Hakim berpendapat bahwa
02338|penerapan ketentuan Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) sebagaimana
02339|Pasal 127 Ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
02340|Undang-Undang  Hukum  Pidana  harus  dikesampingkan,  karenanya  unsur  ini
02341|tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak.
02342|Menimbang bahwa meskipun unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan
02343|Anak, namun oleh karena pada dasarnya  Pasal 127 Ayat (1)  Kitab Undang-
02344|Undang  Hukum  Pidana  hanya  sebuah  aturan  atau  ketentuan  umum  yang
02345|mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini
02346|tidak  mengatur  mengenai  perbuatan  materiil  atau  tindak  pidana,  sehingga
02347|dengan  tidak  terpenuhinya  unsur  ini  tidak  serta  merta  menyebabkan  tindak
02348|pidana yang didakwakan kepada Anak tidak terbukti.
02349|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari  Pasal 81 Ayat (2)  Undang-
02350|Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
02351|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
02352|Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
02353|Menjadi  Undang-Undang juncto Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026
02354|Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
02355|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
02356|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
02357|Menimbang bahwa oleh karena terhadap Anak tidak ditemukan hal – hal
02358|yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan
02359|
02360|pembenar  atau  alasan  pemaaf,  maka  Hakim berpendapat Anak  dipandang
02361|mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
02362|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka
02363|terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan
02364|perbuatannya;
02365|Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
02366|(Litmas)  terhadap  Anak,  Pendamping  Kemasyarakatan  Pertama
02367|merekomendasikan agar Anak dijatuhkan dengan pidana pokok sebagaimana
02368|Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11
02369|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02370|Menimbang  bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang
02371|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02372|Anak, sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada
02373|orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang
02374|mana di persidangan tanggal 19 Mei 2026 Orangtua Anak menyatakan bahwa
02375|mohon Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Orangtua
02376|Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak, selanjutnya saat ini
02377|Anak berada di bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan
02378|sekolah dan rencananya akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi;
02379|Menimbang bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang
02380|meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun
02381|1990  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk
02382|melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam  pasal-pasalnya,
02383|khususnya  yang  mengatur  pemidanaan  terhadap  anak  yang  bermasalah
02384|hukum, sehingga  dalam  menjatuhkan  Putusan  terhadap  Anak, Hakim  harus
02385|mempertimbangkan  fakta  bahwa  selain  Anak  berkedudukan  sebagai  pelaku
02386|tindak  pidana  yang  harus  dimintakan  pertanggung  jawaban  perbuatan
02387|pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya,
02388|dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik
02389|dari segi agama maupun prilaku dalam masyarakat;
02390|Menimbang bahwa sepanjang proses persidangan dihubungkan dengan
02391|Laporan Hasil Penelitian terhadap Anak, Hakim menilai terjadinya kejadian ini
02392|bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan Anak sendiri melainkan yang
02393|menjadi faktor penyebab lain adalah karena Anak kurang mendapat perhatian
02394|dari  orangtuanya  sehingga  menyebabkan  Anak  mengalami  pergaulan  yang
02395|kurang baik bagi anak-anak seusianya, akan tetapi perbuatan Anak tersebut
02396|tidak  dapat  pula  dibenarkan  karena  meresahkan  masyarakat  dan
02397|
02398|menghancurkan masa depan Anak Korban, meskipun sebelumnya Anak Korban
02399|juga pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Esa Tanzil alias Esa Saputra
02400|bin  Edi  dan  Sdr.  Septiansyah  Ramadan  bin  Herman  dan  terhadap  perkara
02401|keduanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, oleh karenanya
02402|melalui putusan ini diharapkan agar seluruh Orangtua pada umumnya serta
02403|Orangtua  Anak  dan  Orangtua  Anak  Korban  pada  khususnya  agar  dapat
02404|mendidik  dan  memberi  pemahaman-pemahanan  terkait  dengan  peristiwa
02405|pidana sebagaimana perkara ini dan pentingnya pengetahuan tentang agama
02406|sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari;
02407|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  di
02408|persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak melakukan persetubuhan
02409|terhadap  Anak  Korban  adalah  termasuk  dalam  tindak  pidana  berat
02410|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang – Undang Republik
02411|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02412|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah melakukan tindak pidana
02413|berat, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak patut dijatuhi pidana
02414|penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 79 Ayat (1) juncto Pasal 81
02415|Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02416|Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengenai lamanya pidana yang
02417|akan ditentukan dalam amar putusan ini, dipandang telah sesuai dengan tingkat
02418|kesalahan yang dilakukan Anak dan telah memenuhi rasa keadilan serta asas
02419|kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan hidup tumbuh kembang
02420|Anak (vide Pasal 2 UU 11/2012),  sehingga diharapkan agar Anak dapat segera
02421|meneruskan sekolahnya sebagaimana yang telah disampaikan Orangtua Anak
02422|untuk melanjutkan pendidikan Anak pada perguruan tinggi, sehingga hak-hak
02423|Anak yang dijamin oleh Negara dapat terwujud karena saat ini Anak berada di
02424|bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan sekolah;
02425|Menimbang bahwa terhadap pelatihan kerja sebagai pengganti pidana
02426|denda sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan mendasarkan
02427|pada Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02428|Penyesuaian  Pidana  yang  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  “ketentuan
02429|pidana  dalam  undang-undang  selain  KUHP yang  memuat  ancaman  pidana
02430|penjara dan denda sekaligus diubah menjadi kumulatif alternatif”  artinya setiap
02431|penerapan adalah benar, tidak harus dipilih semuanya (unsur atau) dan boleh
02432|juga dipilih lebih dari satu  (dan),  sehingga Hakim dengan mempertimbangkan
02433|pernyataan dari Orangtua Anak bahwa Orangtua Anak masih sanggup untuk
02434|mendidik dan membina Anak lalu saat ini Anak berada di bangku sekolah kelas
02435|
02436|3  SMA  yang  sedang  menunggu  kelulusan  sekolah  dan  rencananya  akan
02437|melanjutkan  pendidikan  pada  perguruan  tinggi,  maka  Hakim  tidak  akan
02438|menerapkan pelatihan kerja terhadap Anak;
02439|Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan Anak melalui Advokatnya
02440|yang  menyatakan  bahwa  terhadap  perbuatan  Anak  terbukti  dalam  dakwaan
02441|kedua, Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam pembelaan tersebut
02442|tidak diuraikan dengan jelas tentang alasan-alasan terbuktinya Pasal 473 ayat
02443|(2) huruf b KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02444|Anak Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang
02445|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
02446|maka  pembelaan  tersebut  harus  dikesampingkan,  sedangkan  pembelaan
02447|mohon keringan hukuman yang dipandang tidak berkaitan dengan materi pokok
02448|perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan
02449|dalam putusan ini;
02450|Menimbang bahwa  selama dalam proses peradilan ini  terhadap Anak
02451|telah  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan,  maka  terhadap  masa
02452|penangkapan  dan penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02453|pidana yang dijatuhkan;
02454|Menimbang  bahwa oleh karena  Anak dalam perkara ini telah ditahan
02455|dan  penahanan  terhadap  diri Anak  dilandasi  alasan  yang  sah  dan  cukup,
02456|dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang
02457|telah dijalani oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;
02458|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buah baju
02459|kemeja sekolah jenis pramuka lengan Panjang warna coklat dengan merek ratu
02460|mutiara, 1 (satu) buah celana rok Panjang warna coklat tua tanpa merek,  1
02461|(satu) buah celana dalam warna pink tanpa merek, 1 (satu) buah BH / Bra
02462|warna ungu tanpa merek , yang merupakan benda-benda yang disita dari Anak
02463|Korban dan berkaitan  dengan sebuah  peristiwa pidana, yang  mana apabila
02464|barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban, maka dikhawatirkan
02465|Anak  Korban  kembali  mengalami  trauma  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana
02466|tersebut, terlebih benda-benda tersebut dipandang tidak lagi mempunyai nilai
02467|ekonomis, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut
02468|patut dirampas untuk dimusnahkan;
02469|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih
02470|dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan
02471|hukuman sebagai berikut:
02472|Keadaan yang memberatkan:
02473|
02474|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
02475|- Perbuatan  Anak  bertentangan  dengan  norma  agama,  norma  adat  dan
02476|norma kesusilaan.
02477|Keadaan yang meringankan:
02478|- Anak menyesali perbuatannya;
02479|- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
02480|- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
02481|- Anak mengakui perbuatannya;
02482|- Anak belum pernah dihukum;
02483|- Anak masih berstatus Anak yang merupakan masa depan harapan bangsa
02484|sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari.
02485|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepada Anak
02486|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02487|Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
02488|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
02489|Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  RI Nomor  23
02490|Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang juncto
02491|Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana  juncto
02492|Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02493|Anak dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  serta  Peraturan
02494|Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;
02495|
02496|MENGADILI:
02497|1. Menyatakan Anak  tersebut,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02498|bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk
02499|Bersetubuh Dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama;
02500|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu  dengan pidana penjara
02501|selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
02502|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  Anak
02503|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02504|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02505|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02506|- 1 (satu) buah baju kemeja sekolah jenis pramuka lengan Panjang warna
02507|coklat dengan merek ratu mutiara;
02508|- 1 (satu) buah celana rok Panjang warna coklat tua tanpa merek;
02509|- 1 (satu) buah celana dalam warna pink tanpa merek;
02510|- 1 (satu) buah BH / Bra warna ungu tanpa merek;
02511|Dirampas untuk dimusnahkan.
02512|
02513|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
02514|(dua ribu rupiah).
02515|
02516|Kamis
02517|
02518|21 Mei 2026
02519|
02520|2026
02521|
02522|Demikian  diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026, oleh  Erif
02523|Erlangga, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau,
02524|putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
02525|Anak tersebut dengan dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md. , sebagai Panitera
02526|
02527|Emi Huzaimah, A.Md.
02528|
02529|Panitera Pengganti Hakim Anak
02530|Emi Huzaimah, A.Md. Erif Erlangga, S.H.