02591|Korban  Balien Rimdo Simamora;
02592|d. Anak  menyesali  perbuatannya  setelah  melakukan  kekerasan  terhadap
02593|Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
02594|e. Akibat  Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Keluarga  Anak  Korbanmerasa
02595|kehilangan;
02596|f. Belum  ada  perdamaian  antara  keluarga  Anak  Korbandan  Anak  dan
02597|keluarga Anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat belum ada pemaafan dari
02598|Keluarga Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
02599|Menimbang bahwa dengan mengacu kepada ketentuan pasal 54 ayat (1)
02600|Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
02601|dan  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman
02602|Implementasi  KUHP  2023  dan  KUHAP  2025,  Majelis  Hakim  akan
02603|mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  sebagai  hal
02604|yang  memberatkan  dan  hal  yang  meringankan  sebelum  menjatuhkan
02605|pemidanaan terhadap Anak;
02606|Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
02607|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya mengatur
02608|bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan
02609|Restoratif;
02610|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
02611|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan Restoratif
02612|Hal. 80 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02613|
02614|adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
02615|keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
02616|penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
02617|semula, dan bukan pembalasan;
02618|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
02619|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
02620|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
02621|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
02622|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
02623|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, dan Orangtua Anak Korban, akan tetapi
02624|sampai  sebelum  perkara  ini  diputus  tidak  ditemukan  adanya  kesepakatan
02625|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, serta Orangtua Anak Korban, Sehingga
02626|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak didalam
02627|perkara  ini  tidak  dapat  berpedoman  kepada  pendekatan  Keadilan  Restoratif
02628|sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
02629|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02630|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
02631|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
02632|menjatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
02633|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
02634|tersebut di  atas, maka untuk menjatuhkan  hukuman yang pantas bagi Anak,
02635|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
02636|Kemasyarakatan;
02637|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
02638|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
02639|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar  Anak  diberikan
02640|hukuman pidana pokok berupa pidana penjara seringan-ringannya;
02641|Menimbang  bahwa  terhadap  Rekomendasi  yang  disampaikan  oleh
02642|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa
02643|Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi  Pembimbing Kemasyarakatan
02644|yang  merekomendasikan  terhadap  Anak  dijatuhi  Pidana  Penjara  dengan
02645|pertimbangan sebagai berikut:
02646|- Bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02647|Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa penjatuhan pidana
02648|penjara terhadap anak adalah upaya terakhir (ultimum remedium);
02649|- Bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02650|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa  Anak  dijatuhi
02651|Hal. 81 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02652|
02653|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
02654|membahayakan masyarakat;
02655|- Setelah  membaca  hasil  rekomendasi  Laporan  hasil  penelitian
02656|kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan  dengan
02657|ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11
02658|Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  maka  Majelis  Hakim
02659|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
02660|terakhir, namun terhadap Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
02661|penjara di LPKA dengan pertimbangan sebagai berikut:
02662|a. Perbuatan Anak telah membahayakan Masyarakat, Majelis Hakim
02663|berpendapat  demikian  dikarenakan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa
02664|Anak melakukan kekerasan terhadap anak-anak dari Masyarakat lain;
02665|b. Didalam  LPKA anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
02666|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
02667|c. Didalam  LPKA  Anak  akan  mendapatkan  kesempatan  untuk
02668|melanjutkan pendidikan Formal;
02669|d. Didalam  LPKA  Anak  diharapkan  mampu  merenungi  semua
02670|kesalahannya dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat
02671|terhadap Hukum serta bertanggung jawab;
02672|e. Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  didalam  persidangan
02673|telah terbukti Anak telah aktif mengikuti bela diri kungfu, sehingga Majelis
02674|Hakim berharap di LPKA, Anak mampu mendapat pembinaan sehingga
02675|Anak mampu mengembangkan bakat di bela diri kungfu tersebut;
02676|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
02677|Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
02678|- Bahwa  Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Keluarga Anak
02679|Korban Balien Rimdo Simamora;
02680|- Bahwa  belum ada  perdamaian antara Keluarga  Anak Korbandan  Anak
02681|serta Orangtua Anak, sehingga Menurut Majelis Hakim belum terjadi pemulihan
02682|keadaan didalam perkara aquo.
02683|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
02684|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
02685|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang sama
02686|Majelis  Hakim  juga  harus  memastikan  bahwa  putusan  terhadap  Anak
02687|memberikan keadilan bagi keluarga Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
02688|Menimbang bahwa didalam pembelaan nya pada pokoknya Advokat Anak
02689|memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana pengawasan terhadap
02690|Hal. 82 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02691|
02692|Anak  dengan  argumentasi  bahwa  Pasal  71  ayat (4)  Undang-Undang  No. 11
02693|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa pidana
02694|apapun yang dijatuhkan untuknya dilarang melanggar harkat dan martabat dari
02695|anak yang melakukan tindak pidana dan hukuman pidana penjara bagi Anak
02696|adalah ultimum remedium atau upaya terakhir;
02697|Menimbang bahwa terhadap pembelaan Advokat Anak Tersebut diatas
02698|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
02699|- Bahwa  prinsip  ultimum  remedium  dalam  penjatuhan  pidana  penjara
02700|terhadap Anak memang merupakan asas penting dalam Sistem Peradilan
02701|Pidana  Anak,  namun  penerapannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  berat
02702|ringannya  perbuatan  yang  dilakukan,  akibat  yang  ditimbulkan,  serta
02703|kepentingan perlindungan masyarakat dan korban;
02704|- Bahwa dalam perkara a quo terbukti perbuatan Anak telah mengakibatkan
02705|akibat yang sangat serius berupa meninggalnya Anak Korban Balien Rimdo
02706|Simamora,  sehingga  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  fisik,  tetapi  juga
02707|penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban;
02708|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  hingga  saat  ini  belum  terdapat
02709|perdamaian  antara  keluarga  Anak  Korbandengan  Anak  maupun  orangtua
02710|Anak,  sehingga  pemulihan  keadaan  (restorative  justice)  belum  tercapai
02711|secara nyata dalam perkara a quo;
02712|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  meskipun  asas  kepentingan
02713|terbaik bagi Anak (the best interests of the child) wajib menjadi pertimbangan
02714|utama dalam setiap putusan terhadap Anak, namun asas tersebut tidak dapat
02715|dipisahkan  dari  kewajiban  Majelis  Hakim  untuk  memberikan  perlindungan
02716|hukum dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya;
02717|- Bahwa oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, Majelis
02718|Hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan  aspek  pembinaan  terhadap  Anak
02719|semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi keluarga Anak
02720|Korbanserta dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan Anak;
02721|- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
02722|pidana  pengawasan  sebagaimana  dimohonkan  oleh  Advokat  Anak  belum
02723|cukup  memenuhi  rasa  keadilan,  baik  bagi  keluarga  Anak  Korbanmaupun
02724|dalam rangka pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan
02725|akibat yang sangat serius berupa hilangnya nyawa seseorang. Oleh Karena
02726|itu  Majelis  Hakim  berpendapat  pidana  pengawasan  sebagaimana
02727|dimohonkan oleh Advokat Anak harus ditolak;
02728|Hal. 83 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02729|
02730|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  tersebut  diatas  maka
02731|Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Nota pembelaan Advokat Anak
02732|tidak  beralasan  menurut  hukum  dan  patut  untuk  dikesampingkan  dan  oleh
02733|karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota pembelaan Advokat Anak
02734|harus ditolak seluruhnya;
02735|Menimbang bahwa didalam permohonannya pada pokoknya Orangtua
02736|Anak memohon kepada Majelis Hakim agar anak diserahkan kepada Orangtua
02737|Anak dan Orangtua Anak berjanji akan memberikan pengawasan, bimbingan, dan
02738|perhatian yang lebih baik kepada anak agar kesalahan yang sama tidak terulang
02739|kembali di kemudian hari;
02740|Menimbang bahwa terhadap permohonan orangtua Anak Tersebut diatas
02741|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
02742|- Bahwa  tujuan  penyerahan  Anak  kepada  orangtua  pada  prinsipnya
02743|merupakan  salah  satu  bentuk  pembinaan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
02744|Anak, namun penerapannya harus mempertimbangkan secara cermat tingkat
02745|keseriusan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta efektivitas pengawasan
02746|dalam mencegah terulangnya tindak pidana;
02747|- Bahwa dalam perkara a quo terbukti perbuatan Anak telah mengakibatkan
02748|akibat yang sangat serius berupa meninggalnya Anak Korban Balien Rimdo
02749|Simamora, sehingga  perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
02750|perbuatan ringan;
02751|- Bahwa meskipun terdapat pernyataan dari orangtua Anak yang berjanji
02752|akan  memberikan  pengawasan  dan  pembinaan  lebih  baik,  Majelis  Hakim
02753|menilai bahwa jaminan tersebut bersifat subjektif dan tidak dapat secara serta-
02754|merta  menjamin  bahwa  Anak  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  di
02755|kemudian hari;
02756|- Bahwa selain itu, kondisi faktual menunjukkan bahwa hingga saat ini belum
02757|terdapat  pemulihan  keadaan  secara  menyeluruh  antara  keluarga  Anak
02758|Korbandengan Anak maupun orangtua Anak, sehingga aspek tanggung jawab
02759|sosial atas perbuatan Anak belum sepenuhnya terpenuhi;
02760|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalam  perkara  yang
02761|mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kepentingan terbaik bagi Anak
02762|tidak dapat dimaknai secara terpisah dari perlindungan terhadap korban dan
02763|rasa keadilan masyarakat;
02764|- Bahwa Majelis Hakim menilai permohonan agar Anak diserahkan kepada
02765|orangtua dengan alasan pengawasan dan pembinaan tidak cukup memadai
02766|Hal. 84 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02767|
02768|untuk menjamin tercapainya tujuan pemidanaan, baik dari aspek pembinaan
02769|Anak maupun pencegahan pengulangan tindak pidana;
02770|- Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
02771|penyerahan Anak kepada orangtua sebagaimana dimohonkan oleh Orangtua
02772|Anak harus ditolak;
02773|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  tersebut  diatas  maka
02774|Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Orangtua Anak
02775|tidak  beralasan  menurut  hukum  dan  patut  untuk  dikesampingkan  dan  oleh
02776|karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota pembelaan Advokat Anak
02777|harus ditolak seluruhnya;
02778|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  Anak,  Advokat  Anak,  dan
02779|orangtua Anak yang memohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya,
02780|Majelis  Hakim  berpendapat  akan  memberikan  putusan  yang  adil  dan  tetap
02781|memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan
02782|fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
02783|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
02784|terhadap  anak,  Majelis  Hakim  telah  memperhatikan  asas  proporsional  sesuai
02785|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
02786|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
02787|memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak dan bukan semata-mata untuk
02788|memberikan pembalasan kepada anak atas perbuatan yang telah dilakukannya,
02789|serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik untuk masa
02790|depan anak.
02791|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
02792|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
02793|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
02794|Anak tersebut;
02795|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
02796|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
02797|perbuatan  anak,  Namun  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  hukuman  pidana
02798|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
02799|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
02800|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
02801|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
02802|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
02803|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
02804|Hal. 85 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02805|
02806|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
02807|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
02808|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
02809|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
02810|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
02811|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
02812|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
02813|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
02814|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
02815|sebagai generasi penerus bangsa;
02816|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
02817|dan  kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak, korban, maupun
02818|masyarakat dan pemerintah, Hakim berpendapat Anak karena terbukti melakukan
02819|perbuatan pidana, maka  akan dikenakan sanksi pidana dengan pertimbangan
02820|agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh kembangnya
02821|namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat memperbaiki diri
02822|dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di  masyarakat,  dengan
02823|membebankan kewajiban pembinaan bagi institusi yang menangani anak yang
02824|berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri terjadinya perbuatan
02825|pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan  lingkungan  yang
02826|seharusnya menjadi tugas bagi institusi pemerintah agar diperhatikan;
02827|Menimbang  bahwa  terhadap  Anak  telah  dikenakan  penangkapan dan
02828|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
02829|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02830|Menimbang  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
02831|penahanan yang sah, maka terhadap Anak haruslah tetap berada dalam tahanan;
02832|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
02833|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
02834|meringankan Anak;
02835|Keadaan  yang  memberatkan:
02836|- Anak  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  melakukan  kekerasan
02837|terhadap Anak Korbanyang mengakibatkan Anak Korbanmati;
02838|- Akibat  Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Keluarga  Anak  Korbanmerasa
02839|kehilangan;
02840|- Belum  ada  perdamaian  antara  keluarga  Anak  Korbandan  Anak  dan
02841|keluarga Anak,
02842|- Belum ada pemaafan dari Keluarga Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
02843|Hal. 86 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02844|
02845|Keadaan yang meringankan:
02846|- Anak belum pernah dihukum;
02847|- Anak Menyesali perbuatannya;
02848|- Motif  Anak  melakukan  kekerasan  itu  untuk  membalas  pukulan  yang
02849|dilakukan Anak Korbanterhadap Anak;
02850|- Anak  tidak  merencanakan  untuk  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak
02851|Korban  Balien Rimdo Simamora;
02852|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
02853|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
02854|Memperhatikan,  Pasal  76C  juncto  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang
02855|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-
02856|Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
02857|Juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
02858|Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
02859|Peradilan Pidana Anak,  Pasal 36 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang
02860|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 1
02861|Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Surat  Edaran
02862|Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP
02863|2023 dan KUHAP 2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
02864|2025  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan
02865|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02866|
02867|                MENGADILI:
02868|1. Menyatakan  Anak  tersebut  di  atas,  telah  terbukti  secara  sah  dan
02869|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “melakukan  kekerasan
02870|terhadap  Anak  yang  mengakibatkan  mati”  sebagaimana  dalam  dakwaan
02871|primair;
02872|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara
02873|selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
02874|Medan;
02875|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
02876|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02877|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02878|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
02879|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
02880|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;