00717|pukul 16.00 W ITA,  Saksi Taufik Azmi  bersama Amaq Fitri menemui
00718|Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gerenjeng ,
00719|Kelurahan Praya ,  Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud  ingin
00720|bekerja  ke  Negara  Taiwan,  karena  sebelumnya  anak  Amaq  Fitri
00721|pernah diberangkatkan ke Negara Taiwan melalui Terdakwa;
00722|- Pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 sekitar Pukul 09.00 WITA ,
00723|Saksi Taufik Azmi bersama Muhamad Salim datang kembali ke rumah
00724|Terdakwa dengan maksud bahwa Muhamad Salim juga ingin bekerja
00725|di Negara Taiwan;
00726|KM:          HA1:         HA2:
00727|
00728|- Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Taufik Azmi jika ingin bekerja di
00729|Taiwan  prosesnya  bisa  sampai  6  (enam)  sampai  7  (tujuh)  bulan,
00730|selanjutnya calon pekerja harus membayar uang muka Rp500.000,00
00731|(lima ratus ribu) untuk biaya proses, apabila dalam waktu 6 (enam)
00732|sampai 7 (tujuh) bulan belum berangkat maka uang muka tersebut
00733|akan dikembalikan;
00734|- Terdakwa  selanjutnya  menjelaskan  Saksi  Taufik  Azmi  mengenai
00735|syarat-syarat  untuk  ke  Taiwan  seperti  KTP,  pas  foto,  Ijazah serta
00736|tentang  biaya  pengurusan  syarat  dan  pemberangkatan  sebesar
00737|Rp35.000.000,00 (tiga  puluh  juta  rupiah)  dan  ada  program  baru
00738|sebesar  Rp40.000.000,00 (empat  puluh  juta  rupiah)  yang  seperti
00739|resmi,  mengenai perpanjangan visa akan tetap diurus di Indonesia
00740|setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan biaya sebesar Rp500.000, 00 (lima
00741|ratus ribu rupiah);
00742|- Setelah  Terdakwa  menjelaskan,   Saksi  Taufik  Azmi  tindak  ingin
00743|menunggu  lama  sehingga  Terdakwa  langsung  memberikan  nomor
00744|Munahir  Alias  Bayu,  dan  menyerahkan  kepada  Saksi  Taufik  Azmi
00745|untuk langsung berhubungan dengan Munahir Alias Bayu;
00746|- Sesaat sebelum  Saksi Taufik Azmi  ke Jakarta,  Munahir Alias Bayu
00747|meminta kepada Saksi Taufik Azmi uang  sebesar Rp10.000.000, 00
00748|(sepuluh  juta  rupiah)  untuk  biaya  pengurusan  Paspor  dan  biaya
00749|administrasi lainnya serta uang tiket sebesar  Rp29.000.000,00 ( dua
00750|puluh sembilan juta rupiah), sehingga Saksi Taufik Azmi menyerahkan
00751|uang  sebesar Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah)  ke Nomor
00752|Rekening Isteri Munahir Alias Bayu atas nama Afrin Trima Lela;
00753|- Hari Rabu, tanggal 24 April 2019  sekitar Pukul 07.00 W ITA, Saksi
00754|Taufik  Azmi  dijemput  oleh  Terdakwa  di  rumah  Saksi  Taufik  Azmi
00755|menggunakan  mobil  lalu  diantar  ke  Bandara  Internasional Lombok
00756|menuju Jakarta;
00757|- Setelah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Saksi Taufik Azmi
00758|dijemput  oleh  Ari  yang  merupakan  pegawai  Munahir  Alias  Bayu
00759|kemudian menuju Cipayung Jakarta Timur dan ditempatkan di rumah
00760|penampungan, setelah di penampungan Saksi Taufik Azmi bertemu
00761|dengan Munahir Alias Bayu yang merupakan teman Terdakwa;
00762|- Pada tanggal 9 Mei 2019 Saksi Taufik Azmi diberangkatkan ke Negara
00763|Taiwan,  namun  sesampainya  di  Negara  Taiwan  Saksi  Taufik  Azmi
00764|diamankan oleh Petugas Khusus selama 10 (sepuluh) jam, kemudian
00765|KM:          HA1:         HA2:
00766|
00767|dipulangkan  kembali  ke  Indonesia  karena  visa  Saksi  Taufik  Azmi
00768|tertulis visa pelancong bukan visa pekerja;
00769|- Setelah  Saksi  Taufik  Azmi  dikembalikan  ke  Indonesia  kemudian
00770|Munahir Alias Bayu menawarkan Saksi Taufik Azmi untuk bekerja di
00771|Cina namun Saksi Taufik Azmi harus menambah biaya tetapi Saksi
00772|Taufik Azmi memutuskan untuk kembali ke Lombok;
00773|- Uang milik Saksi Taufik Azmi tersebut tidak dapat dikembalikan karena
00774|sudah habis untuk pengurusan Paspor, pembelian tiket pesawat, visa
00775|dan lain-lain;
00776|
00777|Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan
00778|ini, maka  segala  sesuatu  yang  termuat dan  terlampir  dalam  berita  acara
00779|persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat
00780|dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;
00781|Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan  seseorang  telah  bersalah
00782|melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah
00783|terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan
00784|kepadanya;
00785|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melakukan  perbuatan  dan  telah
00786|ditangkap  dalam  yurisdiksi  Pengadilan Negeri  Praya, maka  sebagaimana
00787|ketentuan dalam  Pasal 147  Kitab  Undang Undang Hukum  Acara  Pidana
00788|adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa
00789|dan mengadili perkara a quo;
00790|Menimbang, bahwa pengertian dakwaan alternatif adalah dakwaan
00791|yang satu mengecualikan dakwaan yang lain. Dengan demikian penuntut
00792|umum  menawarkan  atau  mengemukakan  pilihan  ( option)  kepada  hakim
00793|untuk  mengambil  mana  diantara  dakwaan  yang  diajukan  dianggap  tepat
00794|untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
00795|Jadi dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, antara dakwaan yang satu
00796|dengan yang lain “saling mengecualikan, dakwaan yang ditempatkan pada
00797|urutan pertama mengecualikan dakwaan berikutnya, atau sebaliknya;
00798|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
00799|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00800|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas  dapat  memilih langsung
00801|untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal
00802|81 Juncto Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
00803|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  yang  unsur-unsurnya  adalah
00804|sebagai berikut:
00805|KM:          HA1:         HA2:
00806|
00807|1. Unsur orang perseorangan;
00808|2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00809|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00810|mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:
00811|Ad.1. Unsur Orang perseorangan;
00812|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  Angka  19  Undang
00813|Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
00814|Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan
00815|dan/atau korporasi;
00816|Menimbang, bahwa istilah “orang perseorangan” dalam konteks
00817|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  bisa  diketahui  maknanya  dari
00818|kata “orang” yang berarti “manusia” dan kata “perseorangan” yang
00819|merupakan  kata  benda  untuk  menjelaskan  perihal  orang  secara
00820|pribadi.  Dengan  demikian,  istilah  “orang  perseorangan”  dapat
00821|dimaknai  sebagai  subjek  hukum  secara  kodrati  atau  secara  alami
00822|dalam  hal  ini  adalah  manusia  atau  natuurlijke  person  yang  dapat
00823|mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  secara  pidana .  Dapat
00824|diartikan  pula  dalam  konteks  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
00825|istilah “orang perseorangan” memiliki arti yang sama dengan istilah
00826|“barang siapa/hij die” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
00827|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah
00828|menghadapkan  seseorang  yang  didakwakan  terhadapnya  beserta
00829|dengan  data  identitas  yang  telah  diperiksa  dipersidangan  sesuai
00830|dengan  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  dengan  Nomor  Register
00831|Perkara : PDM-01/Praya/05/2022 tertanggal 08 Juni 2022 , dan diakui
00832|oleh  Terdakwa  pada  pemeriksaan  dipersidangan  bahwa  identitas
00833|tersebut sebagai identitas yang benar bernama  AMRAN, sehingga
00834|dalam perkara a quo tidaklah terjadi error in persona (salah subjek);
00835|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim
00836|berpendapat unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi;
00837|Ad.2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00838|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  Angka  2  Undang
00839|Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
00840|Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah
00841|setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
00842|KM:          HA1:         HA2:
00843|
00844|melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik
00845|Indonesia;
00846|Menimbang, bahwa Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun
00847|2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, merujuk pada
00848|Pasal  69  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
00849|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  berbunyi  ” Orang
00850|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00851|Indonesia”;
00852|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan saksi-saksi,
00853|keterangan  Terdakwa  serta  barang  bukti  yang  telah  diajukan  ke
00854|persidangan telah terungkap  fakta-fakta hukum  terkait tindak pidana
00855|yang ber awal pada hari Sabtu,  tanggal 13 April 2019 sekitar pukul
00856|16.00  W ITA,  Saksi  Taufik  Azmi  bersama  Amaq  Fitri  menemui
00857|Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gerenjeng ,
00858|Kelurahan Praya ,  Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud  ingin
00859|bekerja  ke  Negara  Taiwan,  karena  sebelumnya  anak  Amaq  Fitri
00860|pernah diberangkatkan ke Negara Taiwan melalui Terdakwa;
00861|Menimbang,  bahwa  pada hari  Senin,  tanggal  15  April  2019
00862|sekitar Pukul 09.00 WITA, Saksi Taufik Azmi bersama Muhamad Salim
00863|datang kembali ke rumah Terdakwa dengan maksud bahwa Muhamad
00864|Salim juga ingin bekerja di Negara Taiwan;
00865|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  menjelaskan  kepada  Saksi
00866|Taufik  Azmi  jika  ingin  bekerja  di  Taiwan  prosesnya  bisa  sampai  6
00867|(enam)  sampai  7  (tujuh)  bulan,  selanjutnya  calon  pekerja  harus
00868|membayar  uang  muka  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu)  untuk  biaya
00869|proses, apabila dalam waktu 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan belum
00870|berangkat maka uang muka tersebut akan dikembalikan;
00871|Menimbang, bahwa  Terdakwa selanjutnya  menjelaskan  Saksi
00872|Taufik Azmi mengenai syarat-syarat untuk ke Taiwan seperti KTP, pas
00873|foto,  I jazah serta  tentang  biaya  pengurusan  syarat  dan
00874|pemberangkatan  sebesar  Rp35.000.000,00 (tiga  puluh  juta  rupiah)
00875|dan ada program baru  sebesar Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta
00876|rupiah)  yang seperti resmi,  mengenai perpanjangan visa akan tetap
00877|diurus di Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan biaya sebesar
00878|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
00879|Menimbang,  bahwa  setelah  Terdakwa  menjelaskan,   Saksi
00880|Taufik Azmi tindak ingin menunggu lama sehingga Terdakwa langsung
00881|KM:          HA1:         HA2:
00882|
00883|memberikan nomor Munahir Alias Bayu , dan menyerahkan kepada
00884|Saksi Taufik Azmi untuk langsung berhubungan dengan Munahir Alias
00885|Bayu;
00886|Menimbang,  bahwa  s esaat  sebelum  Saksi  Taufik  Azmi  ke
00887|Jakarta, Munahir Alias Bayu meminta kepada Saksi Taufik Azmi uang
00888|sebesar  Rp10.000.000, 00 (sepuluh  juta  rupiah)  untuk  biaya
00889|pengurusan Paspor dan biaya administrasi lainnya serta uang tiket
00890|sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), sehingga
00891|Saksi  Taufik  Azmi  menyerahkan  uang  sebesar  Rp40.000.000, 00
00892|(empat puluh juta rupiah)  ke  Nomor Rekening Isteri  Munahir  Alias
00893|Bayu atas nama Afrin Trima Lela;
00894|Menimbang,  bahwa  pada  hari  Rabu,  tanggal  24  April  2019
00895|sekitar Pukul 07.00 W ITA, Saksi Taufik Azmi dijemput oleh Terdakwa
00896|di  rumah  Saksi  Taufik  Azmi  menggunakan  mobil  lalu  diantar  ke
00897|Bandara Internasional Lombok menuju Jakarta;
00898|Menimbang,  bahwa  setelah  tiba  di  Bandara  Halim  Perdana
00899|Kusuma Saksi Taufik Azmi dijemput oleh Ari yang merupakan pegawai
00900|Munahir Alias Bayu kemudian menuju Cipayung Jakarta Timur dan
00901|ditempatkan di rumah penampungan, setelah di penampungan Saksi
00902|Taufik Azmi bertemu dengan  Munahir Alias  Bayu  yang  merupakan
00903|teman Terdakwa;
00904|Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 Saksi Taufik Azmi
00905|diberangkatkan ke Negara Taiwan, namun sesampainya di Negara
00906|Taiwan Saksi Taufik Azmi diamankan oleh Petugas Khusus selama 10
00907|(sepuluh) jam, kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia  karena
00908|visa Saksi Taufik Azmi tertulis visa pelancong bukan visa pekerja;
00909|Menimbang, bahwa s etelah Saksi Taufik Azmi dikembalikan ke
00910|Indonesia  kemudian  Munahir  Alias  Bayu  menawarkan  Saksi  Taufik
00911|Azmi  untuk  bekerja  di  Cina  namun  Saksi  Taufik  Azmi  harus
00912|menambah biaya tetapi Saksi Taufik Azmi memutuskan untuk kembali
00913|ke Lombok;
00914|Menimbang, bahwa u ang milik Saksi Taufik Azmi tersebut tidak
00915|dapat dikembalikan karena sudah habis untuk pengurusan Paspor,
00916|pembelian tiket pesawat, visa dan lain-lain;
00917|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  diatas,
00918|maka terbukti Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dengan
00919|kuasanya memberikan saran kepada Saksi Taufik Azmi dan Muhamad
00920|KM:          HA1:         HA2:
00921|
00922|Salim terkait dengan syarat-syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia
00923|di Taiwan dan biaya terkait untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di
00924|Taiwan dengan mengatakan “ syarat-syarat untuk ke Taiwan seperti
00925|KTP,  pas  foto,  Ijazah serta  tentang  biaya  pengurusan  syarat  dan
00926|pemberangkatan  sebesar  Rp35.000.000,00 (tiga  puluh  juta  rupiah)
00927|dan ada program baru  sebesar Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta
00928|rupiah) yang seperti resmi , mengenai perpanjangan visa akan tetap
00929|diurus di Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan biaya sebesar
00930|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;
00931|Menimbang,  bahwa  kata-kata  yang  seperti  resmi  dapat
00932|disimpulkan  bahwa  Terdakwa  mengetahui  penempatan  Pekerja
00933|Migran  Indonesia  tidak  melalui  prosedur  yang  legal dalam  hal  ini
00934|sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  Undang Undang Nomor
00935|18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00936|Menimbang, bahwa merujuk kembali sesuai Pasal 69 Undang
00937|Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
00938|Indonesia, Terdakwa yang masuk dalam kategori orang perseorangan
00939|ini dilarang untuk melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00940|Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian nota pembelaan atau
00941|pledoi dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa,  yang  menyatakan  bahwa
00942|Terdakwa  tidak  pernah  menerima  dan  menikmati  uang  milik  Saksi
00943|Taufik Azmi dan Muhamad Salim melainkan Saudara Munahir Alias
00944|Amaq Bayu yang menerimanya, menurut hemat Majelis Hakim, hal
00945|tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi
00946|Terdakwa  yang  telah  terbukti  telah  melakukan  unsur  Penempatan
00947|Tenaga Migran Indonesia;
00948|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim
00949|berpendapat unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
00950|telah terpenuhi;
00951|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81  Juncto
00952|Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
00953|Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah
00954|dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak
00955|pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut
00956|Umum;
00957|KM:          HA1:         HA2:
00958|
00959|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00960|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
00961|pada  diri  Terdakwa,  baik  sebagai  alasan  pembenar  (rechtsvaardinguns
00962|gronden)  dan  atau  alasan  pemaaf  (schulduitsluitings  gronden ),  maka
00963|Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,  oleh karena itu
00964|berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
00965|maka  Terdakwa  dipandang  mampu  untuk  bertanggungjawab,  dan  oleh
00966|karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;
00967|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00968|mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat
00969|dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat
00970|menentukan  secara  tepat  dan  adil,  diperlukan  parameter-parameter  atau
00971|patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;
00972|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  tujuan  dari
00973|penegakan  hukum,  serta  dihubungkan  dengan  teori  pemidanaan  harus
00974|berpedoman  pada  nilai-nilai  dasar  ( grund  norm)  hukum  itu  sendiri  yang
00975|terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum
00976|sehingga  keberlakuannya  dapat  dirasakan  baik  itu  secara  filosofis,
00977|sosiologis, dan yuridis;
00978|Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa
00979|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  ( revegen) atas  perbuatan
00980|Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya
00981|penyadaran  kembali  serta  sebagai  pembelajaran  agar  Terdakwa  dapat
00982|merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan
00983|pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat
00984|menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga
00985|masyarakat  yang  baik,  dan  oleh  karenanya  penjatuhan  pidana  menurut
00986|hemat  Majelis  Hakim  lebih  dititikberatkan  pada  sifat  preventif  terhadap
00987|Terdakwa;
00988|Menimbang, bahwa selain itu, penjatuhan hukuman pidana terhadap
00989|diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan  tuntutan  dari
00990|Penuntut  Umum  yang  hanya  menuntut  pidana  penjara,  oleh  karena
00991|Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak
00992|pidana sebagaimana  diatur dan diancam dalam  Pasal 81  Juncto Pasal 69
00993|Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
00994|Migran  Indonesia, dimana  pemidanaannya  bersifat  kumulatif  yaitu  selain
00995|pidana  penjara  juga  haruslah  diberikan  pidana  denda,  maka  kepada  diri
00996|KM:          HA1:         HA2:
00997|