01067|26 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar Di 
01068|Nata dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 
01069|- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit 
01070|sedang. Korban mengeluh sakit pada wajah sisi kanan; 
01071|- Pada wajah, tepatnya dibawah kelopak mata kanan, terdapat 
01072|kemerahan/lebam keunguan disertai abrasi ringan dengan ukuran 
01073|kecil (± 0,5 -1 cm). lesi ini konsisten dengan cedera akiat rauma 
01074|tumpul ringan, tanpa pendarahan aktif maupun luka terbuka yang 
01075|dalam; 
01076|- Terhadap korban dilakukan perawatan luka; 
01077|- Korban kemudian dipulangkan dengan anjuran control bila keluhan 
01078|masih dirasakan 
01079|Kesimpulan: pada tubuh korban hidup ditemukan tanda kekerasan tumpul 
01080|ringan berupa kemerahan/lebam keunguan dengan abrasi kecil dib awah 
01081|kelopak mata kanan. Cedera bersifat ringan, tidak ditemukan pendarahan 
01082|aktif namun luka terbuka yang serius, serta tidak membahayakan jiwa. 
01083|Korban telah mendapatkan perawatan luka dan dipulangkan dengan anjuran 
01084|control bila keluhan masih dirasakan. 
01085|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas,Hakim 
01086|berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum; 
01087|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 80 Ayat 
01088|(1) Jo Pasal 76C Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahu n 2014 
01089|Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
01090|
01091|Perlindungan Anak Jo Pasal 20 huruf c Undang -Undang Republik Indonesia 
01092|Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, telah 
01093|terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan  terbukti secara sah dan 
01094|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
01095|dakwaan alternatif PERTAMA penuntut umum; 
01096|Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaaanya Advokat para anak 
01097|memohon kepada Majelis Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili p erkara 
01098|ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut : 
01099|1. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap para anak; 
01100|2. Menyatakan Anak I, ANAK II dan Anak III dikembalikan kepada orangtuanya 
01101|masing-masing untuk dilakukan pembinaan; 
01102|3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 
01103|Atau : 
01104|Apabila Yang Mulia Majelis Hakim  Anak yang memeriksa dan mengadili 
01105|perkara ini berpendapat lain, kami mohon agar memberikan putusan yang 
01106|seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
01107|
01108| Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan 
01109|khususnya dalam perkara yang melibatkan anak baik sebag ai pelaku maupun 
01110|sebagai korban, Hakim akan mempergunakan pendekatan keseimbangan yaitu 
01111|adanya keseimbangan antara syarat -syarat yang ditentukan oleh sebuah 
01112|undang-undang atau peraturan, dengan kepentingan pihak yang tersangkut 
01113|atau berkaitan dengan perkar a yang diantaranya, kepentingan masyarakat, 
01114|kepentingan Para Anak, dan kepentingan korban; 
01115| Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk 
01116|menjamin dan melindungi hak Anak. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi 
01117|kepentingan pihak korban atau  kepentingan masyarakat saja tetapi juga 
01118|merupakan kepentingan Para Anak. Bahwa tujuan dari pemidanaan adalah 
01119|untuk mengembalikan atau memulihkan Anak menjadi warga masyarakat yang 
01120|baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban 
01121|Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi sudah seharusnya diperhitungkan 
01122|pula pada saat penjatuhan pidana oleh Hakim; 
01123| Menimbang, bahwa asas kepentingan t erbaik bagi anak merupakan 
01124|salah satu prinsip yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak yang diakomodasi 
01125|dalam UU 23/2002. Penjelasan Pasal 2 UU 23/2002 menjelaskan kepentingan 
01126|terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang 
01127|dilakukan o leh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif 
01128|
01129|maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. 
01130|Untuk itu, asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting sebagai 
01131|pedoman hakim dalam memutus perkara anak 
01132|Menimbang, bahwa. Salah satu prinsip dalam perlindungan anak selain 
01133|prinsip non-diskriminasi, prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak, 
01134|serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, adalah prinsip kepentingan 
01135|yang terbaik bagi anak [vide Pasa l 2 UU 23/2002]. Prinsip ini menjelaskan 
01136|bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik 
01137|bagi anak haruslah menjadi pertimbangan utama. Dengan demikian, 
01138|kepentingan terbaik bagi anak dapat dimaknai sebagai prinsip yang mendasari 
01139|dilakukannya perlindungan anak, sehingga perlindungan anak tersebut haruslah 
01140|dilaksanakan demi memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, 
01141|tolok ukur terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka anak harus 
01142|mendapatkan pemeliharaan dan pengasuhan, me meroleh pendidikan yang 
01143|layak guna pengembangan diri, melaksanakan ibadah menurut agamanya, 
01144|memeroleh pelayanan kesehatan, dapat berinteraksi sosial, dan mendapat 
01145|perlakuan secara manusiawi, serta mendapatkan pemenuhan kebutuhan asih, 
01146|asah, dan asuh.  
01147|Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan hakim  dalam menjatuhkan 
01148|putusan dalam perkara anak  adalah pidana tersebut diancam dengan pidana 
01149|penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana 
01150|serta mempertimbangkan hasil pene litian pembimbi ng kemasyarakatan 
01151|(BAPAS), pertimbangan lainnya terkait dengan sifat tindak pidana itu sendiri 
01152|apakah yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana berat 
01153|atau tindak pidana ringan, cara melakukan kejahatan termasuk kenakalan biasa 
01154|atau mo dus yang terencana dan dilihat juga dari latar belakang keluarga si 
01155|pelaku tindak pidana apakah keluarga pelaku tindak pidana tersebut masih mau 
01156|mengurus, mendidik dan menerima kembali si pelaku tindak pidana 
01157|tersebut.dan yang paling utama dasar pertimbang an Hakim dalam menjatuhkan  
01158|putusan perkara anak  adalah demi kepentingan anak itu sendiri. Prinsip 
01159|kepentingan terbaik bagi anak ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA “Dalam 
01160|semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga -lembaga 
01161|kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga 
01162|pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak 
01163|harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua 
01164|penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimban gan-pertimbangan dalam 
01165|pengembalian keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran 
01166|
01167|orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang 
01168|menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran 
01169|kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan 
01170|menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan 
01171|anak. Hak anak harus dilindungi, karena anak sebagai sebuah pribadi yang 
01172|sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun anak dapat bertindak 
01173|berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan 
01174|sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku 
01175|seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang 
01176|tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam 
01177|perkembanganya. Apabila pidana dijatuhkan terhadap anak tersebut tidak 
01178|semata-mata untuk menghukum, akan tetapi harus dilihat juga jenis tindak 
01179|pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong berat atau t idak dan 
01180|diancam dibawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana; 
01181|Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan Putusan hakim 
01182|mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing 
01183|kemasyarakatan serta demi kepentingan anak itu sendiri. 
01184|Menimbang, bahwa rekomendasi dari hasil sid ang Tim Pengamat 
01185|Pemasyarakatan Bapas kelas II Bandung merekomendasikan agar perkara 
01186|Para anak di selesaikan melalui upaya DIVERSI dengan atau tanpa ganti 
01187|kerugian dan pembinaan klien di kembalikan kepada orang tuanya; 
01188|Menimbang, bahwa sejak proses perkara ini para ANAK I, ANAK II dan 
01189|Anak III, sudah dititipkan di LPKS Bahtera; 
01190|Menimbang, bahwa Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga 
01191|memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis, seperti hak anak untuk tumbuh 
01192|dan berkembang dalam lingkungan keluarga, potensi pembinaan di luar 
01193|lembaga pemasyarakatan, serta rekomendasi Pem bimbing Kemasyarakatan 
01194|yang menilai anak masih dapat dibina dengan baik di bawah pengawasan orang 
01195|tua. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 huruf b UU SPPA yang memberikan opsi 
01196|kepada hakim untuk mengembalikan anak kepada orang tua sebagai bentuk 
01197|sanksi non-penjara. 
01198|Menimbang, bahwa Aspek filosofis berkaitan dengan nilai -nilai keadilan, 
01199|kemanusiaan, dan tujuan hukum pidana anak. Filosofi peradilan anak 
01200|menempatkan anak sebagai subjek hukum yang masih dalam tahap 
01201|perkembangan dan harus mendapatkan perlakuan khusu s agar tidak 
01202|mengalami kerugian jangka panjang akibat proses hukum. Putusan 
01203|pengembalian anak kepada orang tua mencerminkan filosofi bahwa hukuman 
01204|
01205|pidana bukanlah satu -satunya solusi, melainkan pembinaan dan pemulihan 
01206|dalam lingkungan keluarga lebih utama.  Hal ini sejalan dengan tujuan hukum 
01207|pidana anak yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengupayakan 
01208|rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang 
01209|secara optimal. 
01210|Menimbang, bahwa sejak perkara ini dalam proses hukum,  Para Anak  
01211|sudah dititipkan di LPKS Bahtera  sehingga para anak sudah menerima 
01212|pembinaan di LPKS Bahtera selama proses perkara ini berjalan; 
01213|Menimbang, bahwa Aspek sosiologis menyoroti kondisi sosial, psikologis, 
01214|dan lingkungan keluarga anak sebagai faktor penting da lam pertimbangan 
01215|hakim. Hakim harus menilai apakah lingkungan keluarga mampu memberikan 
01216|pembinaan dan pengawasan yang memadai sehingga anak dapat diperbaiki 
01217|tanpa harus menjalani pidana penjara.  
01218|Menimbang, bahwa  Setelah Hakim mempertimbangkan secara 
01219|mendalam mengkaji pertimbangan multidimensi baik dari aspek yuridis, filosofis, 
01220|maupun sosiologis, hakim akhirnya memutuskan untuk mengembalikan para 
01221|anak kepada orang tua masing -masing, Putusan ini  didasarkan pada 
01222|pertimbangan bahwa pembinaan anak lebih efektif dilakukan dalam lingkungan 
01223|keluarga, serta untuk menghindari dampak negatif terhadap perkembangan 
01224|psikologis dan sosial anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa para anak 
01225|masih berpotensi untu k dibina dan belum pernah melakukan tindak pidana 
01226|sebelumnya; 
01227|Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala aspek maka 
01228|Hakim berkeyakinan akan lebih efektif dan mendidik apabila para anak 
01229|dipulangkan kepada orang tua atau wali demi untuk mendapat bimbing an, 
01230|pembinaan dan pendidikan yang lebih layak tentunya dengan pengawasan yang 
01231|lebih ketat dari orang tua tersebut agar anaknya tidak mengulangi tindak pidana; 
01232|Menimbang, bahwa hal ini dengan melihat pula akan: 
01233|1. dari usia para anak.  
01234|2. Kesepakatan kedua belah pihak sudah saling memaafkan di depan 
01235|persidangan meskipun anak korban tetap meminta agar proses 
01236|hukum tetap berlanjut; 
01237|3. Berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan (BAPAS). 
01238|4. Sifat dari tindak pidana itu sendiri tergolong berat atau tidak.  
01239|5. Cara para anak tersebut melakukan kejahatan termasuk dalam 
01240|kenakalan atau modus.  
01241|
01242|6. Tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman dibawah 7 (tujuh) 
01243|tahun.  
01244|7. Sudah berapa kali para anak tersebut melakukan tindak pidana 
01245|termasuk pengulangan tindak pidana atau tidak.  
01246|8. Dilihat dari latar belakang keluarga anak itu sendiri.  
01247|9. Demi kepentingan anak itu sendiri. 
01248|
01249|Menimbang, bahwa Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
01250|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi acuan utama. 
01251|Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus 
01252|mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik ba gi anak 
01253|(best interest of the child). Selain itu, Pasal 71 huruf b UU SPPA memberikan 
01254|kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan pengembalian anak 
01255|kepada orang tua sebagai bentuk pembinaan non -pidana agar putusan tidak 
01256|hanya bersifat represif, tetap i juga mengedepankan aspek perlindungan dan 
01257|rehabilitasi serta mengkolaborasikan pula  pertimbangan kemanusiaan dan 
01258|sosial. 
01259|Menimbang, bahwa hakim memperhatikan hasil penelitian 
01260|kemasyarakatan (Litmas) yang menunjukkan bahwa  para anak masih memiliki 
01261|potensi untuk dibina di bawah pengawasan orang tua.  Aspek ini juga mencakup 
01262|pertimbangan dampak sosial dari pemidanaan terhadap anak, seperti stigma 
01263|sosial dan gangguan psikologis yang dapat menghambat perkembangan anak. 
01264|Menimbang, bahwa Teori keadilan restoratif  juga menjadi landasan 
01265|penting dalam putusan ini. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem 
01266|peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung 
01267|jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak 
01268|pidana. Dala m konteks anak yang berhadapan dengan hukum, keadilan 
01269|restorative di implementasikan melalui berbagai alternatif penyelesaian perkara, 
01270|seperti diversi dan pengembalian anak kepada orang tua. UU SPPA secara 
01271|eksplisit mengatur keadilan restoratif sebagai pri nsip utama, sebagaimana 
01272|tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 71 huruf b, yang memberikan hakim 
01273|kewenangan untuk memutuskan pengembalian anak kepada orang tua sebagai 
01274|salah satu bentuk sanksi non-penjara. 
01275|Menimbang, bahwa hakim juga menilai bahwa para anak dapat dimintai 
01276|pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hal ini karena selama proses 
01277|persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana 
01278|(strafuitsluitingsgronden), baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. 
01279|
01280|Secara khusus, hakim mempertimbangkan bahwa para anak tidak berada 
01281|dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit 
01282|jiwa (ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud 
01283|dalam Pasal 44 KUHP. Pemeriksaan terhadap k ondisi kejiwaan anak 
01284|menunjukkan bahwa keduanya dalam keadaan sehat dan mampu memahami 
01285|perbuatan yang dilakukan. selain itu, hakim juga melihat bahwa para anak tidak 
01286|berada dalam keadaan terpaksa (overmacht) sebagaimana diatur dalam Pasal 
01287|48 KUHP, baik kare na pengaruh daya paksa dari orang lain maupun keadaan 
01288|tertentu yang bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan. 
01289|Selama proses persidangan, tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya 
01290|tekanan, ancaman, atau paksaan yang menyebabkan para anak melakukan 
01291|tindak pidana tersebut. Dengan demikian, faktor -faktor yang dapat 
01292|menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana tidak terbukti 
01293|dalam perkara ini. tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat 
01294|membebaskan para anak dari pert anggungjawaban pidana. Oleh karena itu, 
01295|para anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan 
01296|tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam 
01297|menjatuhkan putusan, hakim tetap mempertimbangkan aspek perlindungan 
01298|anak dan k epentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang -
01299|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
01300|Menimbang, bahwa dalam pembaruan KUHP dan KUHAP yang secara 
01301|otomatis tidak sekadar menghadirkan perubahan norma, tetapi juga mengg eser 
01302|orientasi pemidanaan dari semata -mata penghukuman menuju reintegrasi 
01303|sosial. “Tujuan pemidanaan kini tidak lagi hanya sebagai sarana pembalasan 
01304|(retributive), melainkan berorientasi pada reintegrasi sosial. Hukum harus 
01305|mampu memulihkan dan mengembalikan terpidana agar dapat diterima kembali 
01306|dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” 
01307|Menimbang, bahwa s elain itu, hakim juga memperhatikan keadaan -
01308|keadaan yang meringankan bagi para anak, seperti usia yang masih sangat 
01309|muda, belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya, adanya penyesalan dan 
01310|permohonan maaf dari anak, serta dukungan dan komitmen orang tua untuk 
01311|melakukan pembinaan di lingkungan keluarga. Dengan memperhatikan seluruh 
01312|aspek tersebut, hakim menilai bahwa pengembalian anak kepada orang tua 
01313|merupakan tindakan yang paling tepat dan proporsional, karena tetap 
01314|memenuhi rasa keadilan di masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi 
01315|anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal di bawah pengawasan 
01316|keluarga. 
01317|
01318|Menimbang, bahwa Dasar hukum penjatuhan t indakan pengembalian 
01319|kepada orang tua/wali dalam perkara anak diatur secara khusus dalam Pasal 
01320|71 huruf a  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
01321|Pidana Anak (SPPA) dan Pasal 113 ayat (1) huruf a KUHP.  
01322|Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, penjatuhan tindakan 
01323|(bukan pidana penjara) ini didasarkan pada pertimbangan berikut: 
01324|- Hakim dapat mengenakan sanksi tindakan sebagai pengganti 
01325|pidana pokok (bagi Anak yang berkonflik dengan hukum) apabila 
01326|terbukti melakukan tindak pidana. 
01327|- Sanksi ini bertujuan untuk mengembalikan pembinaan, 
01328|pengawasan, dan pendidikan anak kembali kepada orang tua atau 
01329|wali. 
01330|- Ketentuan teknis pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut dalam 
01331|Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022  tentang 
01332|Pelaksanaan Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di 
01333|mana pelaksanaannya akan diawasi dan dibimbing oleh 
01334|Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas). 
01335|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
01336|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
01337|- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna putih; 
01338|- 1 (satu) buah celana panjang berwarna biru 
01339|Adalah baju yang di pakai korban anak maka untuk menghindari trauma dengan 
01340|mengingat akan kejadian tersebut Hakim menetapkan agar barang bukti 
01341|tersebut di rampas untuk di musnahkan; 
01342|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Para 
01343|Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
01344|dan yang meringankan Para Anak; 
01345|Keadaan yang memberatkan: 
01346|- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami sakit; 
01347|Keadaan yang meringankan: 
01348|- Di Persidangan Para anak telah memohon maaf kepada anak korban dan 
01349|orang tua anak korban,  atas permintaan maaf para anak tersebut,anak 
01350|korban dan orang tuanya me maafkan perbuatan para anak korban akan 
01351|tetapi meminta agar proses hukum tetap berlanjut; 
01352|- Para Anak belum pernah dihukum; 
01353|- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; 
01354|
01355|- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;   
01356|Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka 
01357|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
01358|Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang -Undang 
01359|Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -
01360|Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 20 huruf c 
01361|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Te ntang Kitab 
01362|Undang-Undang Hukum Pidana , Laporan Penelitian Kemasyarakatan, Pasal 70 
01363|ayat 1 huruf a dan Pasal 82 ayat (1) Undang -Undang No 11 Tahun 2012,  
01364|Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 serta peraturan perundang -
01365|undangan lain yang bersangkutan;  
01366|
01367|MENGADILI: 
01368|1. Menyatakan ANAK I, ANAK II dan Anak III telah terbukti secara sah dan 
01369|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama -sama 
01370|dengan sengaja  melakukan Kekerasan terhadap Anak ” sebagaimana 
01371|diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang -
01372|Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
01373|Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 
01374|Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 
01375|Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan