00446|Dakwaan Ketiga : Pasal 83 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
00447|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo.
00448|Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;
00449|Menimbang, bahwa  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih
00450|dahulu  mengenai  kewenangan  Pengadilan  Negeri  Nunukan  untuk  mengadili
00451|perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kitab Undang-Undang
00452|Hukum  Acara  Pidana  dengan  rumusan  sebagai  berikut:  “Pengadilan  negeri
00453|berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan
00454|dalam  daerah  hukumnya”.  Dalam  surat  dakwaan,  Jaksa  Penuntut  Umum
00455|menguraikan bahwa  Terdakwa Pada hari Sabtu  tanggal 02 November 2024
00456|sekira pukul  03.30 Wita di Pelabuhan Tunon Taka Kelurahan Nunukan Timur
00457|
00458|Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara,  atau  setidak-tidaknya  pada
00459|waktu  lain  dalam  bulan  November  tahun  2024,  atau  setidak-tidaknya  pada
00460|tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
00461|dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili,
00462|melakukan tindak pidana “yang membantu atau melakukan percobaan untuk
00463|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  membawa  warga  negara
00464|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
00465|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, dugaan
00466|tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi di pelabuhan Tunon Taka,
00467|Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nunukan,  Kabupaten  Nunukan  yang
00468|berada  dalam  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Negeri  Nunukan.  Sehingga
00469|Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa;
00470|Menimbang, bahwa mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima dan
00471|surat  dakwaan  batal  demi  hukum,  Majelis  Hakim  akan  memberikan
00472|pertimbangan sebagai berikut;
00473|Menimbang, bahwa rumusan  ketentuan Pasal 143 Ayat ( 2 ) huruf a
00474|dan huruf b KUHAP sebagai berikut, Penuntut Umum membuat surat dakwaan
00475|yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
00476|a. Nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,
00477|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;
00478|b. Uraian secara cermat, Jelas dan Lengkap mengenai Tindak Pidana yang
00479|didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
00480|dilakukan;
00481|mengenai  ketentuan  Pasal  143  Ayat  (2)  huruf  a  KUHAP  tentang  identitas
00482|Terdakwa (nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
00483|kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan) adalah merupakan syarat
00484|formal  surat dakwaan, yang mana jika ada kekurang  sempurnaan  terhadap
00485|syarat formal tersebut hanya dapat berakibat bahwa dakwaan “dapat dibatalkan”
00486|(Vernietigbaar atau voedabl) bukan berakibat dakwaan batal demi hukum ( van
00487|rechswege nietig atau null and void ) hal itu dikarenakan kekurangsempurnaan
00488|syarat  formal  tersebut  tidak  prinsipil  sekali  karena  pada  dasarnya  tidak
00489|menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi
00490|terdakwa (vide putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 Majelis hakim
00491|dalam putusan ini menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah
00492|materi  dalam  surat  dakwaan,  tidak  membawa  akibat  hukum)  dan  terhadap
00493|kekurang  sempurnaan  syarat  formal  tersebut  yang  mana  dalam  hal  ini
00494|
00495|mengenai kesalahan penulisan nama Terdakwa dapat dibetulkan Majelis Hakim
00496|dalam putusan;
00497|Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati
00498|Surat  dakwaan  Penuntut  Umum,  dapat  disimpulkan  bahwa  surat  dakwaan
00499|tersebut telah mencantumkan syarat Formil, yakni memuat identitas Terdakwa,
00500|yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, kebangsaan, tempat
00501|tinggal,  agama  dan  pekerjaan  Terdakwa  secara  lengkap  serta  saat  dalam
00502|persidangan  dicocokan  dengan  identitasnya  dibenarkan  oleh  Terdakwa
00503|sehingga tidak terjadi error in persona  dan surat dakwaan telah diberi tanggal
00504|dan  ditandatangani  sebagaimana  dikehendaki  pasal  143  ayat  (2)  huruf  a
00505|KUHAP;
00506|Menimbang, bahwa adapun mengenai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf
00507|b KUHAP, jika melihat secara langsung redaksional ketentuan Pasal 143 ayat
00508|(2) huruf b KUHAP beserta penjelasannya maka tidak dapat diketahui lebih
00509|detail bagaimanakah pengertian serta makna dari uraian secara cermat, jelas
00510|dan lengkap dari surat dakwaan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan
00511|menelaah  arti  dan  maksud  cermat,  jelas  dan  lengkapnya  surat  dakwaan
00512|berdasarkan dari doktrin, makna gramatikal, Surat Edaran Jaksa Agung RI serta
00513|Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
00514|Menimbang,  bahwa  mengenai  pengertian  tentang  cermat,  jelas  dan
00515|lengkap dari surat dakwaan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 143
00516|ayat (2) huruf b tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa jika
00517|ditinjau dari segi doktrin maka pengertian cermat adalah surat dakwaan dibuat
00518|dengan penuh ketelitian dan ketidaksembarangan serta hati-hati disertai suatu
00519|ketajaman dan keteguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan
00520|dan keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan
00521|lengkap berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang cicir atau
00522|tercecer  atau  ketinggalan,  semuanya  ada  (vide  buku  A.  Soetomo,  SH,
00523|“Pedoman  Dasar  Pembuatan  Surat  Dakwaan”,  Penerbit:  Pradnya  Paramita,
00524|Jakarta, 1989, hal. 10-11);
00525|Menimbang, bahwa apabila dikaji melalui makna gramatikal maka yang
00526|dimaksudkan  dengan  kata  cermat  adalah  seksama,  teliti,  dengan  penuh
00527|perhatian,  sedangkan  jelas  berarti  terang, nyata,  tegas  dan  lengkap  adalah
00528|genap  (tidak  ada  kurangnya,  komplit)  (Vide:  WJS  Poerwadarminta,  Kamus
00529|Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal. 202,
00530|410, dan 587) ;
00531|
00532|Menimbang, bahwa apabila ditelaah menurut Surat Edaran Jaksa Agung
00533|RI  (Vide:  SE  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  SE.004/J.A/II/1993  tertanggal  16
00534|November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Edaran Jaksa
00535|Agung  Muda  Tindak  Pidana  Umum  Nomor:  B-607/E/U/1993  tertanggal  22
00536|November 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan) maka yang dimaksudkan
00537|dengan cermat adalah uraian yang didasarkan kepada ketentuan pidana terkait,
00538|tanpa adanya kekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal
00539|demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet
00540|onvankelijk verklaard) sedangkan jelas adalah uraian yang jelas dan mudah
00541|dimengerti  dengan  cara  menyusun  redaksi  yang  mengemukakan  fakta-fakta
00542|perbuatan  terdakwa  dengan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan
00543|sehingga  terdakwa  yang  mendengar  atau  membaca  akan  mengerti  tentang
00544|siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, kapan dan
00545|dimana  tindak  pidana  tersebut  dilakukan,  apa  akibat  yang  ditimbulkan  dan
00546|mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu, sedangkan lengkap adalah
00547|uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak
00548|pidana yang didakwakan beserta waktu dan tindak pidana itu dilakukan;
00549|Menimbang,  bahwa  menurut  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI
00550|(Vide:Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1289 K/Pid/1986, tanggal 26 Juni
00551|1987) ditentukan bahwa suatu surat dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap
00552|apabila surat dakwaan tidak memuat secara lengkap unsur-unsur/bestanddelen
00553|daripada tindak pidana yang didakwakan sehingga apabila unsur-unsur tersebut
00554|tidak  diterangkan  secara  utuh  dan  menyeluruh  maka  hal  ini  menyebabkan
00555|menjadi  kabur  (obscurum  libellum)  sehingga  menyebabkan  ketidakjelasan
00556|terhadap tindak pidana apa yang dilanggar oleh perbuatan Terdakwa;
00557|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian – pengertian sebagaimana
00558|uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa:
00559|- Cermat berarti dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berdasarkan
00560|ketelitian, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan;
00561|- Jelas  berarti  dakwaan  tersebut  harus  disusun  berdasarkan  rumusan
00562|unsur-unsur  delik  dengan  memadukan  dengan  uraian  kejadian  atau
00563|fakta-fakta yang dilakukan terdakwa, yang bisa dimengerti oleh terdakwa
00564|dan masyarakat pada umumnya;
00565|- Lengkap berarti surat dakwaan harus mencakup semua unsur secara
00566|lengkap;
00567|
00568|Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa surat dakwaan itu cermat,
00569|jelas dan lengkap, maka harus mencermati secara seksama surat dakwaan
00570|Penuntut Umum tersebut;
00571|Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Perbuatan
00572|Terdakwa didakwa melanggar  Pasal 4  Jo. Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun
00573|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO),
00574|dengan uraian sebagai berikut:
00575|- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR menelpon
00576|orang tua Saksi yang bernama FAJAR yang berada di Malaysia dan memberitahukan
00577|bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR mau berangkat ke Malaysia namun
00578|Saksi tidak mempunyai paspor atau dokumen lainnya, kemudian orang tua Saksi yaitu
00579|sdr.FAJAR menyampaikan kepada Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR nanti ada
00580|yang menjemput dan mengurus keberangkatan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00581|ke  Malaysia.  Kemudian  orang  tua  Saksi  yaitu  Sdr.  FAJAR mengirimkan  nomor  Hp
00582|Terdakwa dengan No (+60 11 5373 6005). Setelah Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00583|FAJAR mendapatkan nomor Hp Terdakwa, Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00584|langsung menghubungi Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2024 yang mana tanggal
00585|dan waktunya saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR sudah tidak ingat lagi. Kemudian
00586|Saksi menghubungi Terdakwa untuk di uruskan keberangkatan menuju Malaysia dan
00587|Terdakwa menyetujuinya.
00588|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00589|FAJAR  bersama  dengan  istrinya  yaitu  saksi  RISMAWATI  dan  tetangganya  yang
00590|bernama saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang juga berkeinginan bekerja di Malaysia
00591|berangkat  dari  Pelabuhan  Pare-pare  menuju  Kab.  Nunukan  dan  sekira  tanggal  02
00592|November  2024  saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin  FAJAR,  saksi RISMAWATI,  saksi
00593|MITA, dan ARJUNA REZKY tiba  di Kab Nunukan,  kemudian  Saksi MUH  SYAIHUL
00594|FADLI  Bin  FAJAR  menghubungi  Terdakwa  dan  memberitahukan  kepada  Terdakwa
00595|bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI,
00596|saksi  MITA,  dan  ARJUNA  REZKY  sudah  sampai  di  pelabuhan  Tunon  Taka  Kab.
00597|Nunukan,  setelah  mendengar informasi tersebut  Terdakwa  memberitahukan  kepada
00598|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
00599|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00600|bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA, ARJUNA REZKY turun dari kapal PELNI dan
00601|bertemu  dengan  Terdakwa,  kemudian  Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR
00602|membicarakan  mengenai  biaya  yang  harus  di  bayarkan  untuk  keberangkatan  ke
00603|Malaysia kepada Terdakwa dan disepakati oleh Terdakwa sebesar 300 RM (tiga ratus
00604|ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per orang
00605|dan biaya tersebut akan dibayar setelah saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR, saksi
00606|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY sampai di Malaysia.
00607|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  mencari  mobil  angkot  untuk  mengangkut  Saksi  MUH
00608|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
00609|ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan sebelum berangkat ke Malaysia, setelah
00610|mendapatkan mobil angkot kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00611|
00612|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00613|keatas  angkot,  sekira  pukul  03.30  wita  sebelum  mobil  angkot  tersebut  keluar  dari
00614|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00615|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa, di
00616|amankan oleh saksi RANI SANJANI dan saksi IQBAL MUHARRAR yang merupakan
00617|petugas Kepolisian Polda Kalimantan Utara. 
00618|- Bahwa Terdakwa berencana akan memberangkatkan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00619|FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY menuju
00620|Malaysia  melalui  jalur  tidak  resmi/  ilegal  dengan  tujuan  untuk  dipekerjakan  tanpa
00621|dilengkapi  dengan  dokumen-dokumen  serta  persyaratan  terkait  pekerja  migran
00622|Indonesia, sehingga rencana keberangkatan menuju Malaysia tidak terlaksana karena
00623|diketahui  anggota  Kepolisaan  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin  yang  sah  untuk
00624|membantu membawa warga Negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
00625|Malaysia.
00626|Menimbang, bahwa kemudian dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum,
00627|Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Jo. Pasal 69 UU RI Nomor
00628|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 53
00629|Ayat (1) KUHPidana, dengan uraian sebagai berikut:
00630|- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR menelpon
00631|orang  tua  Saksi  yang  bernama  Sdr.  FAJAR  yang  berada  di  Malaysia  dan
00632|memberitahukan bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR mau berangkat ke
00633|Malaysia namun Saksi tidak mempunyai paspor atau dokumen lainnya, kemudian orang
00634|tua Saksi yaitu sdr.FAJAR menyampaikan kepada Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00635|FAJAR nanti ada yang menjemput dan mengurus keberangkatan Saksi MUH SYAIHUL
00636|FADLI  Bin  FAJAR  ke  Malaysia.  Kemudian  orang  tua  Saksi  yaitu  Sdr.  FAJAR
00637|mengirimkan nomor Hp Terdakwa dengan No (+60 11 5373 6005). Setelah Saksi MUH
00638|SYAIHUL FADLI Bin FAJAR mendapatkan nomor Hp Terdakwa, Saksi MUH SYAIHUL
00639|FADLI Bin FAJAR langsung menghubungi Terdakwa sekitar akhir bulan Oktober 2024
00640|yang mana tanggal dan waktunya saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR sudah tidak
00641|ingat lagi. Kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk di uruskan keberangkatan
00642|menuju Malaysia dan Terdakwa menyetujuinya;
00643|- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin
00644|FAJAR  bersama  dengan  istrinya  yaitu  saksi  RISMAWATI  dan  tetangganya  yang
00645|bernama saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang juga berkeinginan bekerja di Malaysia
00646|berangkat  dari  Pelabuhan  Pare-pare  menuju  Kab.  Nunukan  dan  sekira  tanggal  02
00647|November  2024  saksi  MUH  SYAIHUL FADLI  Bin  FAJAR,  saksi RISMAWATI,  saksi
00648|MITA, dan ARJUNA REZKY tiba  di Kab Nunukan,  kemudian  Saksi MUH  SYAIHUL
00649|FADLI  Bin  FAJAR  menghubungi  Terdakwa  dan  memberitahukan  kepada  Terdakwa
00650|bahwa Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan saksi RISMAWATI,
00651|saksi  MITA,  dan  ARJUNA  REZKY  sudah  sampai  di  pelabuhan  Tunon  Taka  Kab.
00652|Nunukan,  setelah  mendengar informasi tersebut  Terdakwa  memberitahukan  kepada
00653|Saksi  MUH  SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bahwa  Terdakwa  sudah  menunggu  di
00654|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan, lalu Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00655|
00656|bersama saksi RISMAWATI, saksi MITA,dan ARJUNA REZKY turun dari kapal PELNI
00657|dan bertemu  dengan  Terdakwa, kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR
00658|membicarakan  mengenai  biaya  yang  harus  di  bayarkan  untuk  keberangkatan  ke
00659|Malaysia kepada Terdakwa dan disepakati oleh Terdakwa sebesar 300 RM (tiga ratus
00660|ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per orang
00661|dan biaya tersebut akan dibayar setelah saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR, saksi
00662|RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY sampai di Malaysia.
00663|- Bahwa  selanjutnya  Terdakwa  mencari  mobil  angkot  untuk  mengangkut  Saksi  MUH
00664|SYAIHUL  FADLI  Bin  FAJAR  bersama  dengan  saksi  RISMAWATI,  saksi  MITA,  dan
00665|ARJUNA REZKY menuju ke peristirahatan sebelum berangkat ke Malaysia, setelah
00666|mendapatkan mobil angkot kemudian Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00667|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa naik
00668|keatas  angkot,  sekira  pukul  03.30  wita  sebelum  mobil  angkot  tersebut  keluar  dari
00669|pelabuhan Tunon Taka Kab. Nunukan Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama
00670|dengan saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY bersama Terdakwa, di
00671|amankan oleh saksi RANI SANJANI dan saksi IQBAL MUHARRAR yang merupakan
00672|petugas  Kepolisian  RI  karena  tidak  memiliki  dokumen-dokumen  untuk  perjalanan
00673|bekerja ke Malaysia dan kemudian Terdakwa di bawa ke polsek Nunukan untuk di
00674|periksa, sehingga rencana Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR bersama dengan
00675|saksi RISMAWATI, saksi MITA, dan ARJUNA REZKY yang akan diberangkatkan oleh
00676|Terdakwa menuju Malaysia tidak terlaksana karena diketahui anggota Kepolisian.
00677|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  ijin  dan  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja
00678|Migran  Indonesia  meliputi  keseluruhan  proses  perekrutan,  pengurusan  dokumen,
00679|pendidikan dan pelatihan, penampungan persiapan pemberangkatan, pemberangkatan
00680|sampai  ke  negara  penempatan,  dan  pemulangan  dari  negara  penempatan  baik  di
00681|dalam negeri maupun luar negeri.
00682|Menimbang, bahwa kemudian dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum,
00683|Perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 83 Jo. Pasal 68 UU RI Nomor
00684|18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo. Pasal 53
00685|Ayat (1) KUHPidana, dengan uraian sebagai berikut:
00686|- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 Saksi MUH SYAIHUL FADLI Bin FAJAR menelpon