02099|kehendak  jahat  baru  yang  berdiri  sendiri  (new  mens  rea).  Yang  mana,
02100|perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu niat jahat yang
02101|sama sejak awal, yang timbul dari bujuk rayu secara terus-menerus oleh Anak
02102|untuk memengaruhi Anak Korban agar dapat melakukan persetubuhan;
02103|Menimbang  bahwa  jenis  tindak  pidana  materiil  yang  dilakukan  oleh
02104|Anak dari peristiwa pertama hingga peristiwa terakhir adalah sama dan sejenis
02105|
02106|yaitu  tindak  pidana  persetubuhan  yang  kesemuanya  melanggar  ketentuan
02107|hukum yang sama;
02108|Menimbang bahwa dalam tindak pidana kesusilaan dengan korban yang
02109|sama, jarak waktu ( tempus) antar-kejadian tidak dapat dinilai secara mekanis
02110|semata.  Oleh  karena  sejak  peristiwa  pertama  Anak  Korban  telah  berada  di
02111|bawah bujuk rayu Anak yang tidak pernah terputus, maka situasi psikologis
02112|Anak korban yang konstan ini menegaskan bahwa rangkaian perbuatan Anak
02113|berada dalam satu kesatuan rangkaian peristiwa yang utuh;
02114|Menimbang  bahwa berdasarkan  pertimbangan tersebut di atas, oleh
02115|karena di antara perbuatan persetubuhan yang satu dengan yang berikutnya
02116|tidak terdapat jeda peristiwa atau keadaan yang memutus kehendak awal Anak,
02117|maka  secara  hukum  lebih  tapat  apabila  perbuatan  Anak  dikualifikasikan
02118|sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ( Voortgezette Handeling) sebagaimana diatur
02119|dalam  Pasal  126  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab
02120|Undang-Undang Hukum Pidana , dengan demikian Hakim berpendapat bahwa
02121|penerapan ketentuan Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis) sebagaimana
02122|Pasal 127 Ayat (1)  Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
02123|Undang-Undang  Hukum  Pidana  harus  dikesampingkan,  karenanya  unsur  ini
02124|tidak terpenuhi dalam perbuatan Anak.
02125|Menimbang bahwa meskipun unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan
02126|Anak, namun oleh karena pada dasarnya  Pasal 127 Ayat (1)  Kitab Undang-
02127|Undang  Hukum  Pidana  hanya  sebuah  aturan  atau  ketentuan  umum  yang
02128|mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini
02129|tidak  mengatur  mengenai  perbuatan  materiil  atau  tindak  pidana,  sehingga
02130|dengan  tidak  terpenuhinya  unsur  ini  tidak  serta  merta  menyebabkan  tindak
02131|pidana yang didakwakan kepada Anak tidak terbukti.
02132|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari  Pasal 81 Ayat (2)  Undang-
02133|Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
02134|Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
02135|Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
02136|Menjadi  Undang-Undang juncto Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2026
02137|Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan
02138|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana
02139|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
02140|Menimbang bahwa oleh karena terhadap Anak tidak ditemukan hal – hal
02141|yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan
02142|
02143|pembenar  atau  alasan  pemaaf,  maka  Hakim berpendapat Anak  dipandang
02144|mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
02145|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung-jawab, maka
02146|terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan
02147|perbuatannya;
02148|Menimbang bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
02149|(Litmas)  terhadap  Anak,  Pendamping  Kemasyarakatan  Pertama
02150|merekomendasikan agar Anak dijatuhkan dengan pidana pokok sebagaimana
02151|Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11
02152|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02153|Menimbang  bahwa berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang – Undang
02154|Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02155|Anak, sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada
02156|orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang
02157|mana di persidangan tanggal 19 Mei 2026 Orangtua Anak menyatakan bahwa
02158|mohon Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya karena Orangtua
02159|Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak, selanjutnya saat ini
02160|Anak berada di bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan
02161|sekolah dan rencananya akan melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi;
02162|Menimbang bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  Negara  yang
02163|meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Keppres No. 36 Tahun
02164|1990  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  mempunyai  kewajiban  untuk
02165|melaksanakan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  di  dalam  pasal-pasalnya,
02166|khususnya  yang  mengatur  pemidanaan  terhadap  anak  yang  bermasalah
02167|hukum, sehingga  dalam  menjatuhkan  Putusan  terhadap  Anak, Hakim  harus
02168|mempertimbangkan  fakta  bahwa  selain  Anak  berkedudukan  sebagai  pelaku
02169|tindak  pidana  yang  harus  dimintakan  pertanggung  jawaban  perbuatan
02170|pidananya, namun disisi lain Anak sebagai anak haruslah dilindungi hak-haknya,
02171|dengan cara dipulihkan menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan baik
02172|dari segi agama maupun prilaku dalam masyarakat;
02173|Menimbang bahwa sepanjang proses persidangan dihubungkan dengan
02174|Laporan Hasil Penelitian terhadap Anak, Hakim menilai terjadinya kejadian ini
02175|bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan Anak sendiri melainkan yang
02176|menjadi faktor penyebab lain adalah karena Anak kurang mendapat perhatian
02177|dari  orangtuanya  sehingga  menyebabkan  Anak  mengalami  pergaulan  yang
02178|kurang baik bagi anak-anak seusianya, akan tetapi perbuatan Anak tersebut
02179|tidak  dapat  pula  dibenarkan  karena  meresahkan  masyarakat  dan
02180|
02181|menghancurkan masa depan Anak Korban, meskipun sebelumnya Anak Korban
02182|juga pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Esa Tanzil alias Esa Saputra
02183|bin  Edi  dan  Sdr.  Septiansyah  Ramadan  bin  Herman  dan  terhadap  perkara
02184|keduanya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, oleh karenanya
02185|melalui putusan ini diharapkan agar seluruh Orangtua pada umumnya serta
02186|Orangtua  Anak  dan  Orangtua  Anak  Korban  pada  khususnya  agar  dapat
02187|mendidik  dan  memberi  pemahaman-pemahanan  terkait  dengan  peristiwa
02188|pidana sebagaimana perkara ini dan pentingnya pengetahuan tentang agama
02189|sehingga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari;
02190|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  telah  terungkap  di
02191|persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak melakukan persetubuhan
02192|terhadap  Anak  Korban  adalah  termasuk  dalam  tindak  pidana  berat
02193|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) Undang – Undang Republik
02194|Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02195|Menimbang bahwa oleh karena Anak telah melakukan tindak pidana
02196|berat, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak patut dijatuhi pidana
02197|penjara sebagai upaya terakhir sebagaimana Pasal 79 Ayat (1) juncto Pasal 81
02198|Ayat (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02199|Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana mengenai lamanya pidana yang
02200|akan ditentukan dalam amar putusan ini, dipandang telah sesuai dengan tingkat
02201|kesalahan yang dilakukan Anak dan telah memenuhi rasa keadilan serta asas
02202|kepentingan terbaik bagi Anak dan asas kelangsungan hidup tumbuh kembang
02203|Anak (vide Pasal 2 UU 11/2012),  sehingga diharapkan agar Anak dapat segera
02204|meneruskan sekolahnya sebagaimana yang telah disampaikan Orangtua Anak
02205|untuk melanjutkan pendidikan Anak pada perguruan tinggi, sehingga hak-hak
02206|Anak yang dijamin oleh Negara dapat terwujud karena saat ini Anak berada di
02207|bangku sekolah kelas 3 SMA yang sedang menunggu kelulusan sekolah;
02208|Menimbang bahwa terhadap pelatihan kerja sebagai pengganti pidana
02209|denda sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan mendasarkan
02210|pada Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang
02211|Penyesuaian  Pidana  yang  pada  pokoknya  menentukan  bahwa  “ketentuan
02212|pidana  dalam  undang-undang  selain  KUHP yang  memuat  ancaman  pidana
02213|penjara dan denda sekaligus diubah menjadi kumulatif alternatif”  artinya setiap
02214|penerapan adalah benar, tidak harus dipilih semuanya (unsur atau) dan boleh
02215|juga dipilih lebih dari satu  (dan),  sehingga Hakim dengan mempertimbangkan
02216|pernyataan dari Orangtua Anak bahwa Orangtua Anak masih sanggup untuk
02217|mendidik dan membina Anak lalu saat ini Anak berada di bangku sekolah kelas
02218|
02219|3  SMA  yang  sedang  menunggu  kelulusan  sekolah  dan  rencananya  akan
02220|melanjutkan  pendidikan  pada  perguruan  tinggi,  maka  Hakim  tidak  akan
02221|menerapkan pelatihan kerja terhadap Anak;
02222|Menimbang bahwa terhadap poin pembelaan Anak melalui Advokatnya
02223|yang  menyatakan  bahwa  terhadap  perbuatan  Anak  terbukti  dalam  dakwaan
02224|kedua, Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam pembelaan tersebut
02225|tidak diuraikan dengan jelas tentang alasan-alasan terbuktinya Pasal 473 ayat
02226|(2) huruf b KUHP Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02227|Anak Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang
02228|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
02229|maka  pembelaan  tersebut  harus  dikesampingkan,  sedangkan  pembelaan
02230|mohon keringan hukuman yang dipandang tidak berkaitan dengan materi pokok
02231|perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan
02232|dalam putusan ini;
02233|Menimbang bahwa  selama dalam proses peradilan ini  terhadap Anak
02234|telah  dilakukan  penangkapan  dan  penahanan,  maka  terhadap  masa
02235|penangkapan  dan penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
02236|pidana yang dijatuhkan;
02237|Menimbang  bahwa oleh karena  Anak dalam perkara ini telah ditahan
02238|dan  penahanan  terhadap  diri Anak  dilandasi  alasan  yang  sah  dan  cukup,
02239|dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang
02240|telah dijalani oleh Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;
02241|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa  1 (satu) buah baju
02242|kemeja sekolah jenis pramuka lengan Panjang warna coklat dengan merek ratu
02243|mutiara, 1 (satu) buah celana rok Panjang warna coklat tua tanpa merek,  1
02244|(satu) buah celana dalam warna pink tanpa merek, 1 (satu) buah BH / Bra
02245|warna ungu tanpa merek , yang merupakan benda-benda yang disita dari Anak
02246|Korban dan berkaitan  dengan sebuah  peristiwa pidana, yang  mana apabila
02247|barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban, maka dikhawatirkan
02248|Anak  Korban  kembali  mengalami  trauma  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana
02249|tersebut, terlebih benda-benda tersebut dipandang tidak lagi mempunyai nilai
02250|ekonomis, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut
02251|patut dirampas untuk dimusnahkan;
02252|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih
02253|dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan
02254|hukuman sebagai berikut:
02255|Keadaan yang memberatkan:
02256|
02257|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
02258|- Perbuatan  Anak  bertentangan  dengan  norma  agama,  norma  adat  dan
02259|norma kesusilaan.
02260|Keadaan yang meringankan:
02261|- Anak menyesali perbuatannya;
02262|- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
02263|- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;
02264|- Anak mengakui perbuatannya;
02265|- Anak belum pernah dihukum;
02266|- Anak masih berstatus Anak yang merupakan masa depan harapan bangsa
02267|sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari.
02268|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepada Anak
02269|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02270|Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016
02271|Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
02272|Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  RI Nomor  23
02273|Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang juncto
02274|Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana  juncto
02275|Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
02276|Anak dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  serta  Peraturan
02277|
02278|MENGADILI:
02279|1. Menyatakan Anak  tersebut,  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
02280|bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk
02281|Bersetubuh Dengannya sebagaimana dalam dakwaan pertama;
02282|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu  dengan pidana penjara
02283|selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
02284|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  Anak
02285|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02286|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
02287|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02288|- 1 (satu) buah baju kemeja sekolah jenis pramuka lengan Panjang warna
02289|coklat dengan merek ratu mutiara;
02290|- 1 (satu) buah celana rok Panjang warna coklat tua tanpa merek;
02291|- 1 (satu) buah celana dalam warna pink tanpa merek;
02292|- 1 (satu) buah BH / Bra warna ungu tanpa merek;
02293|Dirampas untuk dimusnahkan.
02294|
02295|6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00
02296|(dua ribu rupiah).
02297|
02298|Kamis
02299|
02300|21 Mei 2026
02301|
02302|2026
02303|
02304|Erif Erlangga, S.H.
02305|
02306|Emi Huzaimah, A.Md.
02307|
02308|Panitera Pengganti Hakim Anak
02309|Emi Huzaimah, A.Md. Erif Erlangga, S.H.