02871|Hal. 118 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02872|Paraf
02873|
02874|korban  perdagangan  orang  dengan  modus  penipuan  dengan  menjanjikan
02875|bekerja  ke  Negara  Jepang  dengan  sistem  pemagangan  karena  perekrutan
02876|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang dilakukan
02877|oleh swasta harus memiliki Surat ijin penempatan dan perekrutan tenaga kerja
02878|sebagaimana  diatur  dalam   Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  tentang
02879|penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  dan
02880|peraturan  Menteri  tenaga  kerja  Nomor  22  tahun  2014  tentang  pelaksanaan
02881|penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam
02882|Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan bahwa Perusahaan
02883|yang akan menjadi Pelaksana Penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud
02884|dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri
02885|dan dalam tindak Pidana perdagangan orang ada 3 unsur utama yang harus
02886|dipenuhi yakni unsur proses, unsur cara dan unsur tujuan  yakni melakukan
02887|perekrutan dengan cara penipuan dan tujuannya adalah mengeskploitasi atau
02888|dapat  terekspoitasi  dimana  proses  perekrutan  yang  dilakukan  tidak  sesuai
02889|prosedur karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang
02890|harus mendapat ijin dari Menteri  dan cara yang dipakai adalah penipuan karena
02891|mereka dijanjikan berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat
02892|keuntungan karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang dan
02893|tujuan  dalam  TPPO  adalah  tereksploitasi.   dalam  rangkaian  perbuatan  ini
02894|adalah mendapat keuntungan uang dari korban. Korban diwajibkan membayar
02895|sejumlah uang baik untuk biaya kursus, biaya penempatan job, korban juga
02896|kehilangan waktu dan tenaga untuk menjalani Kursus dan proses lainnya, dan
02897|cara penempatan tenaga kerja Indonesia juga memerlukan pelatihan khusus,
02898|bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai dengan bidang
02899|pekerajaan yang akan mereka Jalani. Jika tidak mempunyai ketrampilan tertentu
02900|maka orang dapat tereksploitasi kemudian kontrak kerja merupakan perjanjian
02901|yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak
02902|harus memahami apa yang terdapat dalam kontrak kerja tersebut. Jika tertulis
02903|dalam Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
02904|Selain itu perjanjian ini harus dilaporkan kepada pemerintah kota/Kabupaten
02905|sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU no. 39 tahun 2004. Kontrak kerja yang
02906|tidak  jelas  dan  tidak  dipahami  dapat  menyebabkan  orang  tereksploitasi
02907|sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa,  Saksi Sumaedy Effendi Als
02908|Hal. 119 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02909|Paraf
02910|
02911|Edy Selaku kepala LPK PT RSEI Lotim yang bekerjasama dengan Galih Santika
02912|Fadillahkusumah selaku  direktur  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda-Subang
02913|merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 yang
02914|dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang;
02915|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli H. Kadarusna S.H sebagai Ahli
02916|di  Bidang  Penempatan  dan  perluasan  kerja  pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
02917|Transmigrasi Prov.NTB. yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan LPK
02918|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  berdasarkan  bunyi  Pasal  1  Ayat  (7)  Peraturan
02919|Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata
02920|Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja menerangkan bahwa
02921|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) adalah Instansi pemerintah, badan hukum atau
02922|perorangan  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  menyelenggarakan  pelatihan
02923|kerja sehingga LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK
02924|Swasta, LPK Pemerintah dan LPK Perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
02925|dibenarkan melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar
02926|Negeri dalam hal ini negara Jepang  berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga
02927|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan
02928|Penyelenggaraan Magang di Luar Negeri pada pasal 2, menerangkan bahwa
02929|Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke
02930|Luar Negeri atau Pemagangan di Luar Negeri dengan syarat  harus memiliki SO
02931|(Sending  Organization)  yang  diterbitkan  oleh  Kementrian  Tenaga  Kerja  dan
02932|Transmigrasi  Republik Indonesia, dan terhadap LPK yang tidak memiliki SO
02933|(Sending  Organization)  hanya  boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak
02934|dibenarkan dalam hal melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau
02935|Pemagangan  di  Luar  Negeri  dimana  yang  dimaksud  dengan  proses
02936|Pemagangan di Luar Negeri dan pengertian dari SO (Sending Organization)
02937|definisi  proses  Pemagangan  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
02938|berdasarkan  ketentuan  umum  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02939|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02940|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah  bagian  dari  sistem
02941|pelatihan kerja yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan
02942|di Luar Negeri oleh Lembaga pelatihan kerja atau Perusahaan atau instansi
02943|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawasan
02944|instruktur dan/atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi
02945|Hal. 120 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02946|Paraf
02947|
02948|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
02949|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02950|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02951|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02952|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta
02953|pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah  memberitahukan  secara
02954|tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan
02955|Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ,
02956|bahwa definisi secara umum SO (Sending Organization) berdasarkan ketentuan
02957|umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
02958|Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
02959|Pemagangan di Luar  Negeri  adalah  suatu izin  resmi  yang dikeluarkan oleh
02960|Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim
02961|Tenaga  Kerja  atau  Magang  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
02962|sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending  Organization)  sehingga
02963|dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri   berdasarkan pasal  11 pada
02964|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang
02965|Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri
02966|dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar
02967|Negeri,  sehingga  LKP  bernama  Wahyu  Yuha  Ilahi  yang  tidak  memiliki  SO
02968|bekerja sama dengan LPK PT RSEI dan kemudian LPK PT RSEI bekerjasama
02969|dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang berkedudukan di Cibinong, Kabupaten
02970|Subang  Provinsi  Jawa  Barat)  dalam  melaksanakan  proses  pemagangan  ke
02971|Negara Jepang sepengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur terkait apakah
02972|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending Organization)
02973|dapat bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang memiliki SO
02974|(Sending  Organization)  belum  diatur,   hanya  saja  berdasarkan  Pasal  17
02975|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang
02976|Tata cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah
02977|dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada
02978|ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana,
02979|Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai  dengan  kejuruan
02980|diperbolehkan mengadakan proses pelatihan namun terhadap kontrak tersebut
02981|tidak diperbolehkan karena dibuat antar lintas daerah dan fungsi LKP (Lembaga
02982|Hal. 121 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02983|Paraf
02984|
02985|Kursus Pelatihan) dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sangat berbeda, dan
02986|khusus  untuk  Terdakwa  yang  memiliki  LKP  untuk  melatih  Bahasa  Jepang
02987|sangat diperbolehkan, tanpa harus memberangkatkan orang untuk bekerja ke
02988|Luar Negeri sehingga para korban yang belum diberangkatkan ini masuk dalam
02989|tindak pidana TPPO karena  LKP mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan
02990|tujuan  untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki
02991|kewenangan untuk mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga Kerja dan
02992|milik Pemerintah;
02993|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Pradiptha Himawan Putra S.H,
02994|M.H  yang  menerangkan  bahwa  yang  melakukan  pemagangan  di  Negara
02995|Jepang  sektor  penempatan  dan  pemagangan  melalui  Skema  G  to  G
02996|(Government  to  Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah
02997|pemerintah  dalam  hal  ini  BP2MI  RI  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan
02998|pemagangan keluar negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sending organizer
02999|yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI dan perbuatan Terdakwa
03000|yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  17  (tujuh  belas)  orang  yang
03001|dijanjikan akan bekerja ke Negara Jepang melalui proses pemagangan dengan
03002|modus  pemberangkatan  melalui  LKP  (Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan)
03003|“WAHYUYYUHA”  dan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”  yang
03004|hanya  memiliki  izin  pendirian  LPK  dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan
03005|dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: PER/08/MEN/V/2008 Tahun
03006|2008  dijelaskan  dalam  Pasal  23  “Penyelenggaraan  Pemanggangan
03007|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut
03008|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
03009|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
03010|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung jawab
03011|dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK yang sudah
03012|memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi. Bahwa untuk LKP
03013|WAHYYUHA  dan  LPK  PT.  RSEI  hanya  memiliki  tugas  untuk  melakukan
03014|pelatihan  saja  dan  untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
03015|dibenarkan atau  tidak  boleh melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman  Pekerja
03016|Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang
03017|tidak memiliki SO hanya sebatas melakukan Pelatihan keterampilan saja dan
03018|peserta  magang  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia,
03019|Hal. 122 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03020|Paraf
03021|
03022|dimana  dasar  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
03023|Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019  Tahun 2019 tentang Perubahan atas
03024|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
03025|Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, UU Nomor 39
03026|Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
03027|Luar Negeri, sedangkan untuk peserta magang diatur dalam Peratutan Menteri
03028|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
03029|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang
03030|bisa melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
03031|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat dan  siswa
03032|peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO dan tidak boleh diluar
03033|wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai dengan pemberangkatan
03034|dan  Terdakwa  tidak  boleh  memberangkatkan  peserta  magang  karena  tidak
03035|memiliki  SO,  namun  Terdakwa  terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi  hanya
03036|melakukan pelatihan saja;
03037|Menimbang bahwa dari keterangan  Ahli Asyib Yulianto S.Kom  Ahli di
03038|Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat
03039|sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  (BP3MI)   yang  menyatakan  bahwa
03040|berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
03041|nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
03042|pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa  Penyelenggaraan
03043|Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta pemagangan dalam
03044|satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan secara tertulis kepada instansi
03045|yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  Provinsi  dengan
03046|ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan LPK yang
03047|tidak memiliki SO (Sending Organization) tidak boleh memberangkatkan pekerja
03048|magang ke luar negeri dimana definisi secara umum SO (Sending Organization)
03049|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga
03050|Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Perizinan dan
03051|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
03052|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk
03053|dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal ini Negara
03054|Jepang dan berdasarkan ayat 1 pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
03055|Transmigrasi  nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
03056|Hal. 123 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03057|Paraf
03058|
03059|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri bahwa rekrut dan seleksi calon
03060|peserta dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan kebutuhan
03061|tempat  magang  di  Perusahaan  dan   LKP  WAHYUYYUHA Mataram  bukan
03062|merupakan penyelenggara pemagangan (tidak memiliki SO) dan LPK tersebut
03063|bekerjasama dengan LPK yang memiliki SO namun berada di luar Prov. NTB,
03064|yaitu  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  yang  berkedudukan  di  Kp  Bantar  sema,
03065|RT/RW:019/006,  Kel/Desa  Cisaga,  Kec.  Cibogo,  Kab.Subang  dan  untuk
03066|Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  tidak
03067|dibenarkan atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Peserta
03068|Pemagangan;
03069|Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan para Ahli
03070|tersebut  di  atas  majelis  Hakim  menyatakan   bahwa   perbuatan  Terdakwa
03071|tersebut di atas dapat dikategorikan telah melakukan perekrutan dengan cara
03072|penipuan walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
03073|kendali  atas  orang  lain  yaitu  persetujuan  Para  Saksi  Korban   tanpa
03074|memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang proses magang di luar negeri
03075|yaitu  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2008
03076|tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri
03077|(Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  Nomor:
03078|PER.08/MEN/V/2008,  tanggal  12  Mei  2008)  dan  terbukti   Terdakwa,  Saksi
03079|Sumaedy  Effendy  Alias   Edy  dan  Saksi  Galih  Santika Fadilakusumah  telah
03080|bekerjasama melakukan perbuatan perekrutan dengan cara penipuan walaupun
03081|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
03082|dalam unsur ini  oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah
03083|dan meyakinkan menurut hukum ;
03084|Ad.3.  Unsur  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
03085|Negara Republik Indonesia;
03086|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi yaitu
03087|sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007
03088|tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan
03089|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
03090|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
03091|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
03092|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
03093|Hal. 124 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03094|Paraf
03095|
03096|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
03097|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
03098|immateriil.
03099|            Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang
03100|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan
03101|orang adalah Ayat (1) Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa
03102|“mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana
03103|perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana
03104|perdagangan  orang cukup  dengan  dipenuhinya unsur-unsur perbuatan  yang
03105|sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.
03106|Menimbang bahwa  tujuan  mengeksploitasi orang tersebut haruslah  di
03107|dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
03108|Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa
03109|Terdakwa bersama - sama dengan dengan Saksi Sumaedy Efendy Als Edy  dan
03110|Saksi Galih Santika Fadilakusumah  pada hari,  tanggal dan waktu  yang tidak
03111|diingat lagi sekitar bulan Desember 2023  bertempat di  LKP WAHYUYYUHA
03112|Mataram  yang beralamat di Jl KH. Mansyur Dasan sari Gang Garuda No.2 Kel.
03113|Kebon  Sari  Kec.  Ampenan,  Kota  Mataram  dan  di  Kota  Mataram  telah
03114|melakukan  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  perekrutan  calon  pekerja
03115|magang ke Jepang  yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk tujuan
03116|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
03117|Menimbang bahwa awalnya pada bulan Desember 2023, Saksi Hulwatul
03118|Fitri Als Fitri mendengar informasi dari seorang tetangga yang bernama IDA
03119|bahwa  Terdakwa  yang  memiliki  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  bernama
03120|Wahyuuyuha  Mataram  yang  beralamat  di  JL.  KH.  Mansyur  GG.  Garuda
03121|Nomor.1 , Kel. Dasan sari, Kec. Selaparang, Kota Mataram, setelah mendengar
03122|adanya hal tersebut, Saksi  Hulwatul Fitri Als Fitri minta tolong kepada Sdr IDA
03123|agar menghubungi Terdakwa sehingga pada awal Desember 2023, sekitar pukul
03124|21.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri yang
03125|terletak di Sintung Ampenan, RT/RW: 005/032, Kel/Desa Banjar, Kec. Ampenan,
03126|Kota  Mataram,  untuk  menjelaskan  dan  menawarkan  terkait  proses  menjadi
03127|peserta  magang  negara  Jepang  melalui  LKP  miliknya  yang  bernama  LKP
03128|Wahyuuyuha  Mataram  dan  setelah  mendengar  janji  serta  syarat  yang