01366|Menimbang, bahwa perbuatan Anak bukanlah sebuah kekhilafan yang
01367|jatuh  dari  langit  secara  tiba-tiba,  melainkan  sebuah  manifestasi  dari
01368|Hal. 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbu
01369|
01370|kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ). Majelis Hakim menemukan
01371|fakta yang memilukan: bahwa di tengah penolakan yang dilakukan oleh Anak
01372|Korban secara berulang kali, terdapat kehendak Anak yang tetap tegak berdiri
01373|menantang  nurani.  Penolakan  Anak  Korban  seharusnya  menjadi  garis
01374|pembatas, namun bagi Anak, hal itu justru dipandang sebagai rintangan yang
01375|harus ditundukkan dengan persistensi kehendak;
01376|Menimbang, bahwa secara filosofis, pengetahuan Anak telah mencapai
01377|taraf  "Weten"  (Mengetahui)  yang  sempurna.  Anak  menyadari  sepenuhnya
01378|bahwa perbuatannya adalah sebuah noktah hitam dalam norma kesusilaan dan
01379|pembangkangan  terhadap  hukum  positif.  Kesadaran  ini  teruji  ketika  Anak
01380|melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Saudara Reno terjerat hukum
01381|atas  perbuatan  yang  sama.  Namun,  alih-alih  mengambil  pelajaran  dari
01382|kehancuran sesamanya, Anak justru memilih untuk melanjutkan langkah di jalan
01383|yang  sama.  Di  titik  inilah,  nurani  Anak  telah  tereduksi  oleh  keinginan  yang
01384|melampaui batas kepatutan;
01385|Menimbang bahwa bujuk rayu yang dilakukan oleh anak adalah sebuah
01386|perangkap emosional yang disusun secara sadar. bujukan tersebut bukanlah
01387|bentuk kepedulian yang tulus, melainkan alat pemikat yang digunakan untuk
01388|meruntuhkan benteng pertahanan terakhir dari diri Anak Korban. Di sini, aspek
01389|"Willen"  (Menghendaki)  bersenyawa  dengan  membujuk;  Anak  tidak  hanya
01390|menghendaki  persetubuhan  tersebut,  tetapi  juga  menghendaki  cara-cara
01391|manipulatif untuk mencapainya;
01392|Menimbang  bahwa  jalinan  perbuatan  yang  dilakukan  berkali-kali  ini
01393|membentuk satu kesatuan niat yang tidak terputus. Maka, tidaklah berlebihan
01394|bagi  Majelis  Hakim  untuk  menyatakan  bahwa  telah  terjadi  koherensi  yang
01395|sempurna antara niat dan perbuatan. Anak telah melangkah melampaui ambang
01396|pintu kejahatan dengan kesadaran penuh bahwa apa yang ia lakukan adalah
01397|sebuah nestapa bagi anak korban;
01398|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Majelis  Hakim
01399|memperoleh  keyakinan  yang  bulat  secara  lahir  dan  batin,  bahwa  seluruh
01400|rangkaian tindakan Anak adalah representasi nyata dari willen en weten , Anak
01401|sungguh-sungguh  menghendaki  terwujudnya  tindak  pidana  tersebut  dan
01402|mengetahui  secara  jernih  akan  segala  konsekuensi  hukum  dan  moral  yang
01403|melekat padanya;
01404|Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01405|adanya  keadaan  dalam  diri  Anak  yang  masuk  kategori  Kurang  Mampu
01406|Bertanggung Jawab dan Tidak Mampu Bertanggungjawab (vide pasal 38 dan
01407|Hal. 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbu
01408|
01409|pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang
01410|Hukum Pidana);
01411|Menimbang  bahwa  usia  Anak  sudah  17  (Tujuh  Belas)  tahun  ketika
01412|melakukan perbuatannya sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-
01413|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01414|Pidana Anak, bahwa usia pertanggungjawaban untuk Anak yang melakukan
01415|suatu  tindak  pidana  yang  mampu  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  yang
01416|dilakukan Anak adalah Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
01417|berumur 18 (delapan belas) tahun;
01418|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01419|Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya
01420|akan ditentukan dalam amar dibawah ini dan berdasarkan Pasal 69 Ayat (1)
01421|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01422|Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan
01423|berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim menilai
01424|Anak  mampu  mempertanggungjawabkan  perbuatannya
01425|(toerekeningsvatbaarheid);
01426|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim
01427|memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01428|Menimbang  bahwa  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dilaksanakan
01429|berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik
01430|bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat Anak, kelangsungan  hidup  dan
01431|tumbuh  kembang  Anak,  pembinaan  dan  pembimbingan  Anak,  proporsional
01432|perampasan  kemerdekaan  dan  pemidanaan  sebagai  upaya  terakhir,  serta
01433|penghindaran pembalasan;
01434|Menimbang  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11
01435|Tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi
01436|harkat dan martabat seorang Anak yang mana Anak merupakan amanah dan
01437|karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa yang memiliki  harkat dan martabat sebagai
01438|manusia  seutuhnya  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  memberikan
01439|perlindungan khusus bagi anak;
01440|Menimbang bahwa  terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar pemikiran
01441|dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi anak, yaitu :
01442|1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang
01443|sebagai penjahat ( criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan
01444|bantuan ;
01445|Hal. 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbu
01446|
01447|2. Pendekatan  yuridis  terhadap  anak  hendaknya  mengutamakan  persuasif-
01448|edukatif  dan  pendekatan  (kejiwaan/psikologi)  yakni  sejauh  mungkin
01449|menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat
01450|degradasi  mental  dan  penurunan  semangat  ( discoragement)  serta
01451|menghindari  proses  stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  proses
01452|perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar ;
01453|Menimbang  bahwa  untuk  menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan
01454|membebaskan  rasa  bersalah  serta  di  kemudian  hari  lebih  berhati-hati  dan
01455|berpikir  sebelum  bertindak  serta  mendorong  kebiasaan  patuh  pada  hukum
01456|sebagai bentuk prevensi khusus dan prevensi umum, sehingga cukup alasan
01457|menurut  Majelis  Hakim  terhadap  hal  ini  telah  termuat  sebagai  alasan
01458|pemidanaan  bagi  anak  sehingga  Pidana  Penjara  di  LPKА  Kelas  II  Bandar
01459|Lampung diharapkan anak tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
01460|Menimbang  bahwa  Pasal  79  Ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01461|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01462|menyatakan bahwa  “pidana  pembatasan kebebasan diberlakukan  dalam  hal
01463|Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan
01464|kekerasan”. Selanjutnya Pasal 81 Ayat (1) menyatakan bahwa “Anak dijatuhi
01465|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01466|membahayakan masyarakat”. Kemudian Pasal 81 Ayat (5) menegaskan bahwa
01467|“pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;
01468|Menimbang bahwa berkaitan dengan uraian di atas dan dihubungkan
01469|dengan  perbuatan  Anak  yang  telah  dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan
01470|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “membujuk  Anak  melakukan
01471|persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur
01472|di dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua
01473|atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-
01474|Undang  Jo  Pasal  473  ayat  (4)  UU  RI  No.  1  tahun  2023  tentang  KUHP
01475|sebagaimana  ditelah  diubah  dengan  UU  RI  No.  1  tahun  2026  tentang
01476|Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 126 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2023 tentang
01477|KUHP sebagaimana  Dakwaan  Alternatif  Kesatu  Penuntut  Umum,  sehingga
01478|Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak termasuk
01479|dalam  kategori  “tindak  pidana  berat”  yang  mana  perbuatan  Anak  tersebut
01480|merusak masa depan Anak Korban dan membuat Anak Korban trauma atas
01481|kejadian yang menimpa dirinya, sebagaimana tertuang di dalam Laporan Sosial
01482|Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan;
01483|Hal. 40 dari 46 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbu
01484|
01485|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  harus  dijatuhi  hukuman,  maka
01486|Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Penjara di LPKA Kelas II Bandar
01487|Lampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-
01488|Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
01489|Pidana  Anak  dengan  pertimbangan  yaitu  diharapkan  dengan  diberikannya
01490|hukuman  pidana  penjara  terhadap  Anak,  maka  Anak  dapat  bersungguh-
01491|sungguh  menyesali  perbuatannya  dan  memperbaiki  kepribadiannya  menjadi
01492|lebih  baik,  serta  Anak  dapat  memperoleh  bimbingan  kemandirian  dan
01493|kepribadian yang kelak dapat Anak terapkan dalam kehidupannya;
01494|Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pasal 79 Ayat
01495|(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
01496|Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “minimum khusus pidana penjara
01497|tidak berlaku terhadap Anak”. Berpedoman pada ketentuan tersebut, Majelis
01498|Hakim  memperhatikan  hal-hal  terbaik  bagi  Anak  sebagaimana  amanat  dari
01499|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01500|Peradilan Pidana Anak tersebut;
01501|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak harus
01502|pula dipertimbangkan mengenai pedoman pemidanaan ( sentencing guidelines)
01503|sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01504|2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  yang  terdiri  dari  11
01505|(sebelas) kriteria, yakni:
01506|a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
01507|b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
01508|c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01509|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
01510|e. cara melakukan Tindak Pidana;
01511|f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01512|g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
01513|h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01514|i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; pemaafan
01515|dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau;
01516|j. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
01517|Menimbang,  bahwa  pedoman  pemidanaan  bertujuan  sebagai  petunjuk
01518|bagi  hakim  dalam  mempertimbangkan  takaran  atau  berat  ringannya  pidana
01519|yang  akan  dijatuhkan,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  bependapat  akan
01520|mempertimbangkan  hal-hal  yang  memiliki  relevansi  dengan  perkara  a  quo
01521|sebagai berikut;
01522|Hal. 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbu
01523|
01524|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum,  bentuk  kesalahan  anak
01525|adalah kesengajaan ( dolus) dalam corak kesengajaan sebagai maksud ( opzet
01526|als  oogmerk),  yang  mana  anak  secara  sadar  menghendaki  perbuatan
01527|persetubuhan  yang  dilakukan  dengan  membujuk  untuk  melakukan
01528|persetubuhan dengan anak, serta tidak ditemukan adanya unsur kealpaan atau
01529|kelalaian dalam diri anak, melainkan niat jahat (mens rea) yang terwujud nyata
01530|dalam perbuatannya;
01531|Menimbang  bahwa  motif anak  melakukan  tindak  pidana  persetubuhan
01532|karena  didorong  oleh  kebiasaan  anak  menonton  Video  porno  melalui
01533|handphone sehingga motif yang melatarbelakangi perbuatan anak adalah nafsu
01534|yang  mendorong  keburukan,  dalam  hal  ini  Majelis  Hakim  telah  pula
01535|mempertimbangkan mengenai motif dan tujuan, serta tindak pidana dilakukan
01536|dengan sengaja;
01537|Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sikap batin anak selama di
01538|persidangan  menunjukkan  penyesalan  yang  mendalam,  mengakui
01539|perbuatannya secara jujur, serta bersikap sopan dan kooperatif, yang tercermin
01540|dari  sikap  persidangan  dan  pernyataan  dari  Wali  Anak  yang  memohon
01541|keringanan  hukuman  telah  mencerminkan  orientasi  pemulihan  sebagaimana
01542|menjadi tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional ( vide, pasal 51 Undang-
01543|Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
01544|Menimbang  bahwa  cara  anak  melakukan  persetubuhan  telah
01545|dipertimbangkan melalui unsur secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan
01546|dan tidak Majelis Hakim pertimbangkan kembali;
01547|Menimbang,  bahwa  mengenai  riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan
01548|keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, yang mana anak tergolong masyarakat
01549|dengan  kondisi  ekonomi  lemah  yang  pada  saat  terjadinya  tindak  pidana
01550|tersebut;
01551|Menimbang, bahwa mengenai pengaruh pidana terhadap masa depan
01552|anak, dimana anak saat ini masih berusia 18 (Delapan Belas) tahun yang dapat
01553|dikategorikan sebagai sebagai remaja akhir sekaligus dewasa muda (dewasa
01554|secara hukum/penuh) masih memiliki harapan untuk dapat memiliki masa depan
01555|yang baik, adanya penjatuhan pidana penjara dalam waktu yang terlalu lama
01556|atau pidana penjara yang berat dikhawatirkan akan merusak masa depan anak,
01557|menghilangkan kesempatan untuk memperbaiki diri, serta berdampak negatif
01558|yang justru bertentangan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional
01559|(vide,  pasal  51  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
01560|Undang Hukum Pidana) dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan,
01561|Hal. 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbu
01562|
01563|hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh
01564|Anak, serta memperhatikan seluruh pertimbangan Majelis Hakim dan sebagai
01565|bentuk pencegahan pada masyarakat agar peristiwa ini tidak terulang lagi di
01566|masa depan sebagai bentuk prevensi khusus (special deterrence) dan prevensi
01567|umum  (general  deterrence),  serta  mempertimbangkan  masa  depan  Anak,
01568|dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
01569|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01570|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01571|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01572|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01573|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01574|berada dalam tahanan;
01575|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01576|untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
01577|1. 1  (satu)  lembar  akta  kelahiran  an.  ANAK  KORBAN  dengan  nomor  AL
01578|6180121640;
01579|2. (satu) helai baju daster warna coklat susu;
01580|3. 1 (satu) helai Celana dalam/CD warna merah;
01581|4. 1 (satu) helai bra berwarna coklat susu;
01582|5. 1 (satu) helai baju lengan pendek berwarna hijau;
01583|6. 1 (satu) helai Bra berwarna Pink / merah muda;
01584|7. 1 (satu) helai baju daster warna biru bermotif ;
01585|8. 1 (satu) helai handuk warna merah;
01586|9. 1 (satu) helai baju daster warna biru motif doraemon;
01587|10.1 (satu) helai celana short warna hitam;
01588|11.1 (satu) helai Bra berwarna abu-abu;
01589|12.1 (satu) helai CD warna pink;
01590|13.1 (satu) helai tanktop warna hitam.
01591|Oleh  karena di  persidangan  barang  bukti  tersebut terbukti  milik Anak
01592|Korban Anak Korbanmaka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Anak
01593|Korban melalui Saksi II;
01594|Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk
01595|Samsung Galaxy A04 berwarna Hitam dengan IMEI 1 358320687522573 dan
01596|IMEI  2  358552597522570,  oleh  karena  berdasarkan  fakta  hukum  yang
01597|terungkap di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan Anak sebagai
01598|sarana untuk mewujudkan perbuatan pidananya, namun barang bukti tersebut
01599|Hal. 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbu
01600|
01601|memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut
01602|perlu untuk ditetapkan dirampas untuk negara
01603|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  Pidana  terhadap  anak  maka
01604|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01605|meringankan Anak sebagai berikut:
01606|Keadaan  yang  memberatkan:
01607|- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban yang masih
01608|usia sekolah;
01609|- Bahwa  perbuatan  Anak  bertentangan  dengan  norma  agama  dan  norma
01610|kesusilaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat;
01611|- Bahwa perbuatan Anak membuat malu keluarga Anak Korban;
01612|- Bahwa  akibat  perbuatan  Anak,  Anak  Korban  mengalami  traumatis  yang
01613|mendalam
01614|Keadaan yang meringankan:
01615|- Bahwa Anak kooperatif dalam persidangan
01616|- Bahwa  Anak  masih  berusia  muda,  sehingga  dipandang  masih  mampu
01617|merubah sikapnya demi masa depannya kelak;
01618|Menimbang bahwa oleh karena anak dinyatakan terbukti bersalah dan
01619|dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang
01620|besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah
01621|ini;
01622|Mengingat,  Pasal  81  ayat  (2)  UU  RI  No.  17  Tahun  2016  tentang
01623|perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
01624|menjadi Undang-Undang Jo Pasal 473 ayat (4) UU RI No. 1 tahun 2023 tentang
01625|KUHP sebagaimana ditelah diubah dengan UU RI No. 1 tahun 2026 tentang
01626|Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 126 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2023 tentang
01627|KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01628|Anak dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana
01629|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01630|
01631|MENGADILI:
01632|1. Menyatakan  ANAK  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
01633|melakukan  tindak  pidana  “membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan
01634|dengannya  yang  dilakukan  secara  berlanjut ”  sebagaimana  Dakwaan
01635|Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
01636|Hal. 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Bbu
01637|
01638|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak  oleh karena itu dengan pidana penjara di
01639|Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung selama
01640|3 (Tiga) tahun dan 6 (Enam) Bulan;