00945|- Sesuai dengan pengetahuan Saksi Ahli bahwa yang dimaksud dengan:
00946|1. Merekrut adalah Proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan
00947|PMI  dari  pencari  kerja  yang  terdaftar  dari  instansi  pemerintah  yang
00948|bertanggung  jawab  di  bidang  Ketenagakerjaan  yang  telah  memenuhi
00949|Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 1 point 17 dan wajib memiliki
00950|surat izin rekrut yang di keluarkan oleh Kepala Badan kepada perusahaan
00951|penempatan pekerja migran Indonesia sesuai dengan UU RI No 18 Tahun
00952|2017.
00953|2. Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari
00954|satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar
00955|negeri untuk bekerja.
00956|3. Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum
00957|diberangkatkan  ke  Negara  tujuan  penempatan, dan  wajib memiliki izin
00958|penampungan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
00959|- Memberangkatkan/Menempatkan  adalah  proses  Kegiatan  membawa
00960|Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa
00961|ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan
00962|
00963|yang diwajibkan bagi setiap pekerja migran indonesia sesuai dengan pasal 52
00964|Point nomor 1 huruf b UU No. 18 tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja
00965|Migran Indonesia.
00966|- Sesuai dengan pasal 5 huruf a. UU nomor 18 Tahun 2017 tentang
00967|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap Pekerja Migran bahwa setiap
00968|Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus berusia
00969|minimal 18 tahun
00970|- Sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang No. 18 tahun 2017, setiap
00971|Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00972|persyaratan:
00973|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00974|b. Memiliki kompetensi;
00975|c. Sehat jasmani dan rohani;
00976|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
00977|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
00978|Adapun dokumen yang dipersyaratkan yaitu:
00979|1. KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran.
00980|2. Surat Nikah.
00981|3. Surat Izin dari suami, Istri dan Orang Tua.
00982|4. Sertifikat Kompetensi Kerja.
00983|5. Surat Keterangan Sehat
00984|6. Paspor.
00985|7. Visa Kerja.
00986|8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
00987|9. Perjanjian Kerja.
00988|10. E-PMI (elektronik-Pekerja Migran Indonesia)
00989|Cara mendapatkan dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:
00990|1. KTP dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan yang diurus oleh Calon
00991|PMI.
00992|2. Ijazah Pendidikan terakhir dikeluarkan oleh sekolah diurus oleh
00993|Calon PMI.
00994|3. Akte  Kelahiran  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan
00995|Catatan Sipil diurus oleh Calon PMI.
00996|4. Surat Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama diurus oleh
00997|Calon PMI.
00998|5. Surat Izin  dari Suami, Istri, atau  Orang  Tua dikeluarkan  oleh
00999|yang bersangkutan, diurus oleh Calon PMI.
01000|
01001|6. Sertifikat Kompetensi Kerja dikeluarkan oleh Balai Latihan Kerja
01002|yang telah di tunjuk oleh Depertemen / Dinas Tenaga Kerja diurus oleh
01003|P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
01004|7. Surat Keterangan Sehat dikeluarkan dari Rumah Sakit / Fasilitas
01005|Kesehatan yang telah di tunjuk oleh Kementerian Kesehatan diurus
01006|oleh P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau
01007|calon PMI
01008|8. Paspor  dikeluarkan  Oleh  kantor  Imigrasi  diurus  Oleh  P3MI
01009|(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)  /  Calon PMI.
01010|9. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang
01011|berwenang  di  suatu  negara  tujuan  penempatan  yang  memuat
01012|persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang
01013|bersangkutan, di urus Oleh  P3MI (Pelaksana Penempatan  Pekerja
01014|Migran Indonesia)  yang memberangkatkan calon PMI tersebut
01015|10. Perjanjian  Penempatan  PMI  dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga
01016|Kerja Kabupaten / Kota.
01017|11. Perjanjian  Kerja  di  keluarkan  oleh  pemberi  kerja  di  negara
01018|penempatan, dan  dan  diurus  oleh  P3MI (Perusahaan  Penempatan
01019|Pekerja Migran Indonesia) atau Calon PMI.
01020|12. e-PMI (elektronik Pekerja Migran Indonesia) di keluarkan oleh
01021|Pemerintah  melalui  BP2MI  (Pusat),  Balai  Pelayanan  Pelindungan
01022|Pekerja  Migran  Indonesia/BP3MI  (Provinsi),  Pos  Pelayanan
01023|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/P4MI (Kabupaten / Kota) atau
01024|Layanan Terpadu Satu Atap.
01025|- Seseorang yang tidak memiliki SIP3MI (dan tidak memiliki izin yang sah
01026|dari  pemerintah  atau  Istansi  terkait  tidak  diperbolehkan  atau  dilarang
01027|menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri.
01028|- Sesuai  dengan  Pasal  81  dan  Pasal  83  Undang-Undang  Republik
01029|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, tindakan atau perbuatan Terdakwa sebagai
01030|orang perseorangan tanpa badan hukum yang tidak memiliki SIP3MI atau
01031|kewenangan  lain  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah
01032|memenuhi  unsur  melakukan  Tindak  Pidana  Pelindungan  Pekerja  Migran
01033|Indonesia;
01034|- Bahwa apabila seseorang yang memberangkatkan calon pekerja atau
01035|pekerja  migran  secara  ilegal  maka  dapat dikenakan  sanksi  pidana  sesuai
01036|yang  diatur  dalam  Pasal  81  atau  Pasal  83  Undang-Undang  Republik
01037|
01038|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  perlindungan  pekerja  migran
01039|Indonesia.
01040|Terhadap keterangan Ahli Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan
01041|membenarkan keterangan Ahli tersebut;
01042|2. Dr. ALWAN HADIYANTO, S.H., M.H,,  yang dibacakan dipersidangan pada
01043|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01044|- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana “Orang
01045|perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri
01046|dan  setiap  orang  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa
01047|SIP2MI”, karena pekerjaan ahli sebagai Dosen Hukum Pidana, hukum acara
01048|pidana,  krimininologi  dan  sudah  beberapa  kali  menjadi  saksi  ahli  terkait
01049|masalah PMI/ TPPO, baik di kepolisian maupun dipersidangan;
01050|- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Orang perseorangan dilarang
01051|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  luar  negeri  dan  setiap  orang
01052|dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI Adalah dimana
01053|seorang  pelaku  bertentanan  dengan  Undang–Undang  Republik  Indonesia
01054|nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01055|diatur di dalam ketentuan dibawah ini :
01056|- Berdasarkan pasal :
01057|69  UU  PMI dengan  bunyi  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01058|penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01059|- Pasal 81
01060|- Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01061|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana
01062|penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rpf
01063|5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
01064|1. Tentang unsur setiap orang;
01065|berdasarkan  pengertian  setiap  orang  /  Orang  Perseorangan  di  atas,
01066|dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu
01067|hukum  pidana,  yang  merupakan  pendukung  hak  dan  kewajiban  dan
01068|kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, maka ahli
01069|berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal
01070|ini  diartikan  sebagai  orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak
01071|pidana  perlindungan  migran  Indonesia  yang  atas  perbuatannya  ia  dapat
01072|dibebani pertanggung jawaban pidana.
01073|
01074|2.  Tentang  unsur  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01075|Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan , memiliki kompetensi, sehat
01076|jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
01077|dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
01078|dalam Pasal 68 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
01079|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;
01080|untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan
01081|beberapa pengertian sebagai berikut :
01082|- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-
01083|undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan
01084|oleh  kelakuan  orang),  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan  disertai
01085|sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
01086|larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun
01087|tidak ;
01088|- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
01089|Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan
01090|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia
01091|bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka ahli berpendapat bahwa yang
01092|dimaksud dengan  “Dilarang melaksanakan tidak Penempatan yang tidak
01093|memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia”  adalah larangan untuk
01094|melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang
01095|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
01096|Republik Indonesia.
01097|- Bahwa Sesuai Undang–Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun
01098|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud
01099|dengan :
01100|a. Merekrut adalah
01101|Suatu  tahapan  siklus  hidup  calon  PMI  di  mana  calon  /  kandidat  dipilih,
01102|diwawancarai, dan dinilai untuk mengidentifikasi calon/ kandidat yang paling
01103|cocok untuk suatu lowongan untuk suatu  pekerjaan. Proses mengidentifikasi
01104|siapa yang akan dipekerjakan biasanya didasarkan pada keterampilan yang
01105|dibutuhkan, latar  belakang  yang  relevan,  Dengan  kata  lain, apakah  orang
01106|tersebut sangat cocok berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan.
01107|b. Mengangkut adalah
01108|
01109|mengangkat / membawa/ memuat / membawa atau mengirimkan dari tempat
01110|asal (awal) ke tempat lain yang akan di tuju. Berpindahnya seseorang dari
01111|tempat asal ke tempat yang lain dengan maksud dan tujuan tertentu.
01112|c. Menampung adalah
01113|tempat yang digunakan untuk mengumpulkan/ menampung orang-orang calon
01114|PMI dengan kondisi tertentu
01115|d. Memberangkatkan/Menempatkan adalah
01116|memberangkatkan adalah
01117|proses, cara, perbuatan memberangkatkan / melepas(kan) supaya berangkat/
01118|membawa berangkat seseorang dari satu daerah ke daerah lain/ Negara lain.
01119|e. Menempatkan adalah
01120|Suatu  proses  untuk  meletakkan,  memasukkan,  memindahkan,  memuat,
01121|menaruh, mendudukkan, mengirim, mengoper, menyimpan, oper, memasang,
01122|seseorang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu ke daerah
01123|satu ke daerah lain/ Negara lain.
01124|- Bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  telah  melakukan  Tindak  Pidana
01125|Orang perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar
01126|negeri  dan  setiap  orang  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01127|tanpa  SIP2MI  yaitu  apabila  Orang  perseorangan  tersebut  melanggar
01128|ketentuan  pada  UU  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja
01129|Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 6
01130|Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
01131|Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan juga bertentangan
01132|dengan  aturan  dalam  UU  RI  No.21  tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana
01133|Perdagangan Orang.
01134|- Bahwa  seseorang  yang  tidak  memiliki  SIP2MI,  SIP3MI  dan  tidak
01135|memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Istansi terkait, tidak bisa / tidak
01136|boleh merekrut dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri.
01137|- Bahwa  sehubungan  dengan  fakta  yang  telah  dikemukakan  oleh
01138|tersebut diatas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :
01139| a.Menurut ahli perbuatan Terdakwa Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN tersebut
01140|dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-
01141|unsur  sebagaimana  rumusan  setiap  orang  dilarang  menempatkan  Pekerja
01142|Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo
01143|Pasal 69 dan Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c Undang-Undang RepubIik
01144|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01145|
01146|Indonesia  dan  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
01147|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01148|serta pemenuhan masing-masing unsur pasalnya ini berdasarkan pada :
01149|Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (17)  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia
01150|nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
01151|Surat  izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut
01152|SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan
01153|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan
01154|Calon Pekerja Migran Indonesia;
01155|Dalam hal ini terdakwa/ pelaku tidak bisa menunjukkannya.
01156|69 UU PMI dengan bunyi
01157|Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01158|Indonesia.
01159|Pasal 81
01160|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01161|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana
01162|penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rpf
01163|5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
01164|Pasal 86
01165|Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
01166|banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang :
01167|a. membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah  ditanggung
01168|calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01169|dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
01170|b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang
01171|dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;
01172|c. menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
01173|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau
01174|d. menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  negara  tujuan
01175|penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.
01176|Pasal 72
01177|Setiap Orang dilarang :
01178|a. membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah  ditanggung
01179|calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
01180|b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang
01181|dinyatakan tertutup;
01182|c. menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
01183|
01184|Pasal 4 UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
01185|bunyinya adalah :
01186|Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
01187|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01188|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01189|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
01190|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
01191|Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
01192|Analisa Ahli :
01193|Bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  merupakan  bentuk  perbuatan  yang
01194|dilarang oleh undang-undang bahwaTerdakwa Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN
01195|tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi
01196|unsur-unsur  sebagaimana  rumusan  setiap  orang  dilarang  menempatkan
01197|Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01198|81 Jo Pasal 69 dan Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c Undang-Undang
01199|RepubIik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja
01200|Migran  Indonesia  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  telah
01201|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  ”Orang  per
01202|seorangan yang tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia”
01203|Secara singkat bahwa yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :
01204|1. Orang Perseorangan ;
01205|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
01206|Penjelasan unsur delik tersebut di bawah ini ;
01207|1. Orang Perseorangan ;
01208|bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Orang”  adalah  orang  perseorangan  atau
01209|korporasi ;
01210|bahwa  berdasarkan  pengertian  Orang  Perseorangan  di  atas,  dihubungkan
01211|dengan  teori  tentang  subjek  hukum  “orang”  dalam  lapangan  ilmu  hukum
01212|pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang
01213|Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum
01214|yang  melakukan  tindak  pidana  perlindungan  migran  Indonesia  yang  atas
01215|perbuatannya ia/ pelaku dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.
01216|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
01217|Terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :
01218| Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang undang
01219|ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
01220|kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman
01221|
01222|berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
01223|tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
01224|Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga
01225|Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan
01226|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
01227|bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka ahli berpendapat bahwa yang
01228|dimaksud  dengan  “Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01229|Indonesia”  adalah larangan untuk melakukan  kegiatan penempatan Warga
01230|Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan
01231|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
01232|Bahwa berdasarkan kronologis yang terungkan sebagia berikut:
01233|1) Sdr ISNEN Sebagai Tekong Speedboat yang akan membawa PMI ke
01234|Negara Malaysia dengan mendapat uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta
01235|Rupiah ) per orang dari Sdr WALIT, dengan total uang yang diterima dari Sdr
01236|WALIT diberikan langsung kepada sdara  ISNEN Als ANEN Bin ATAN  uang
01237|kontan sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).
01238|2) Dan Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN adalah orang/ pelaku yang akan
01239|membawa/  memberangkatkan  para  korban  darii  Pantai  Pelawan
01240|menggunakan Speed Boat Pancung Fiber mesin Yamaha 85 PK menuju ke
01241|Malaysia.
01242|3) Dan Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN menampung para korban dirumah
01243|kosong  abang  tiri  nya  di  Desa  Pangke  1  (satu)  malam  dan  warung  ibu
01244|mertuanya di Pantai Pelawan 1 (malam)
01245|4) Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN tidak mempunyai dasar legalitas secara
01246|resmi untuk memberangkatnya/ menempatkan PMI diluar negeri.
01247|5) Dan dalam hal ini pelaku Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN Pasal 1 ayat 1