02751|(tiga) orang saksi, yaitu:  Ahli Ilwan Mulyawan S.Psi., M.Psi., Psi Bin Abdullah
02752|Sanih,  Ahli  Dr.  Ali  Dahwir,  S.H.,  M.H yang  kesemuanya  adalah  Ahli  yang
02753|memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah,
02754|Menimbang,  bahwa  Pasal  1  angka  28  KUHAP  yang  dimaksud
02755|keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki
02756|keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu
02757|perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;
02758|Menimbang,  bahwa  didalam  KUHAP  diatur  kembali  mengenai
02759|keterangan Ahli sebagaimana didalam Pasal 186 KUHAP dimana keterangan
02760|ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan;
02761|Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya  keterangan  ahli tersebut  yang
02762|dihadirkan  Penuntut  Umum  dipersidangan  dan  telah  disumpah  menurut
02763|agamanya  masing  -  masing merupakan  alat  bukti  keterangan  ahli dan
02764|mempunyai nilai pembuktian sesuai Pasal 1 angka 2 8 KUHAP Jo. Pasal 18 6
02765|KUHAP, yang pada intinya dapat membuktikan adanya perbuatan seksual yang
02766|dilakukan  terdakwa  terhadap  saksi  korban  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Binti
02767|Huzairin;
02768|Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diuraikan di atas, maka masih
02769|ada alat bukti lain yaitu alat bukti Petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).
02770|Alat bukti petunjuk sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo. Pasal
02771|188 KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik
02772|antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana,
02773|menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai
02774|dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAP maka petunjuk hanya dapat diperoleh dari:
02775|alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakw,
02776|Mneimbang,  bahwa  dari  fakta  dipersidangan  yaitu  dari  dimana
02777|keterangan saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin dihubungkan dengan
02778|keterangan saksi   Zulkarnain Bin H. Nawawi  yang menyatakan bahwa benar
02779|Terdakwa  menemui  saksi  dan  memberitahukan  bahwa  Terdakwa  khilap
02780|memegang pipi korban dan meminta untuk ditunjukan dimana rumah Pak Yamin
02781|yaitu keluarga saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin  untuk meluruskan
02782|
02783|masalah yang dilaporkan oleh saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin  ke
02784|Polres dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainya yang mendengar
02785|langsung   tentang  peristiwa  yang  menimpa  saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
02786|Binti Huzairin dari saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin sesaat setelah
02787|kejadian tersebut terjadi yaitu Saksi Fitri Juwita Sary Binti Ridwan dan beberapa
02788|saat  setelahnya  yaitu  Saksi  Ratna  Sari  Dewi  Binti  Sopian  Nafis  (Alm)  dan
02789|dihubungkan pula dengan beberapa saksi melihat serta mendengar langsung
02790|Terdakwa menelpon saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin yang telpon
02791|selulernya di perlihatkan kepada para Saksi, yaitu Saksi Fitri Juwita Sary Binti
02792|Ridwan dan saksi  Yuniansyah Bin M. Haris Ajis, S.H,   dan dihubungkan pula
02793|dengan  keterangan  saksi  Asmawani  Binti  Ateh  Sopah yang  memberikan
02794|keterangan  bahwa  melihat  saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Binti  Huzairin
02795|menghadap Terdakwa di ruangan Terdakwa  pada hari Rabu tanggal 15 Mei
02796|2024 sekitar pukul 12.26. wib  bertempat di  ruangan Kepala Dinas Koperasi,
02797|Usaha  Kecil  dan  Menengah  serta  keterangan  Meriyati  Binti  Anwar  yang
02798|menyatakan  diperintahkan  Terdakwa  untuk  menghadap  Terdakwa  dan
02799|keterangan saksi Jeklin Bin Aji Lekat yang memberikan keterangan bahwa saksi
02800|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin bahwa saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
02801|Binti Huzairin  menanyakan tentang apakah terdapat CCTV diruangan Terdakwa
02802|;
02803|Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi  tersebut diatas yang
02804|saling bersesuaian dan dihubungkan dengan alat bukti surat ternyata saling
02805|berhubungan dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga dapat
02806|diambil sebagai alat bukti Petunjuk (vide Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP Jo.
02807|Pasal 188 KUHAP). Karena itu perbuatan, kejadian atau keadaan tersebut ada
02808|persesuaian alat bukti baik antara yang satu dengan yang lain.
02809|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun
02810|2022  tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  memberikan  kekhususan
02811|dalam pembuktian atau menilai keterangan saksi, yaitu :
02812| Pasal 25 ayat (1), yaitu :
02813|“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
02814|bersalah  jika  disertai  dengan  1  (satu)  alat  bukti  sah  lainnya  dan  hakim
02815|memperoleh  keyakinan  bahwa  benar  telah  terjadi  tindak  pidana  dan
02816|terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
02817| Pasal 25 ayat (3) huruf a, b dan c, yaitu :
02818|“Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan
02819|Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang
02820|
02821|diperoleh  dari  orang  lain,  kekuatan  pembuktiannya  dapat  didukung  dengan
02822|keterangan yang diperoleh dari:
02823|a. Orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan
02824|perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri,
02825|tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang
02826|itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
02827|b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu
02828|dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya
02829|suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan
02830|sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi
02831|maupun petunjuk;
02832|c. Ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung
02833|pembuktian tindak pidana.
02834|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  diatas  Majelis  Hakim  berpendapat
02835|bahwa dari kesemua alat bukti Penuntut umum dihubungkan dengan ketentuan
02836|Pasal 184 KUHAP dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
02837|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  telah  dapat  memberi  keyakinan  Majelis
02838|Hakim akan terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh
02839|Penuntut  umum  yang  telah  pula  diuraikan  didalam  pembuktian  unsur  oleh
02840|Majelis Hakim tersebut diatas;
02841|Menimbang, bahwa terkait dengan  Hasil Pemeriksaan Psikologi Visum
02842|ET  Repertum  Psikia  Trikum  (VerP)  atas  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Dugaan
02843|Tindak Pidana Perbuatan Seksual No. /VI/Evaluasi Psi/VeRP/RSUD sky/2024
02844|tertanggal 4 Juni 2024 atas nama Sdri. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx disimpulkan
02845|pada  saat  pemeriksaaan  psikologi  ditemukan  adanya  gangguan  psikologi
02846|secara  kinis  dan  Reaksi  psikologis  ananda  pada  diagnosis  banding  tonic
02847|immobility adalah Post Traumatic Stress disorder syndrome (PTSD), Majelis
02848|Hakim berpendapat :
02849| Bahwa Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di persidangan memperlihatkan
02850|sikap yang berbeda-beda, dalam arti tidak selalu dalam keadaan gemetar
02851|dan menangis dan Ketika Majelis bertanya, terlihat gemetar padahal Ketua
02852|Majelis bertanya dengan suara dan nada yang lembut, Ketika Penuntut
02853|Umum yang bertanya, terlihat lembut dan santun, padahal Penuntut Umum
02854|bertanya dengan gaya yang mencecar seperti Penasihat Hukum, namun
02855|reaksi yang diberikan juga berbeda yaitu justru menjawab dengan nada
02856|emosi/tinggi;
02857|
02858| Bahwa  dari  bukti  surat  Terdakwa  yang  bertandaT-2d,  foto  Saksi
02859|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  yang  sedang  jalan-jalan  bersama  dengan
02860|teman-temannya dan diupload di sosial media membuktikan bahwa Saksi
02861|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sudah dapat melupakan peristiwa tersebut ;
02862| Bahwa Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang pada tahun 2025 tercatat
02863|sebagai  P3K  di  Dinas  Koperasi  dan  UMKM  yang  mana,  Saksi
02864|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tercatat sebagai pegawai Provinsi tetapi dengan
02865|sadar mendaftarkan diri untuk ikut seleksi P3K di Dinas tersebut dan di
02866|Kabupaten Muba, padahal senyatanya Dinas Koperasi dan UMKM Muba
02867|adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut juga tidak sinkron
02868|dengan  saran  dari  ahli  Ilwan  Mulyawan, S.Psi, Psi  Bin  Abdulah  Sanih
02869|(Alm),  untuk  menghindari  tempat  terjadinya  peristiwa  tersebut.  Dengan
02870|demikian,  saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  tidak  mengindahkan  saran
02871|tersebut bahkan dengan sadar untuk tetap mau bekerja di sana karena
02872|mendaftar dan ikut test P3K serta sudah dilantik,
02873|Menimbang,  bahwa  dari  uraian  yang  telah  Majelis  uraikan  diatas
02874|meskipun Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  didagnosis  Post Traumatic Stress
02875|disorder syndrome (PTSD), Majelis Hakim menilai bahwa kondisi keadaan dari
02876|Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sekarang telah membaik dan dapat melakukan
02877|aktivitas sebagaimana biasanya bahkan bekerja ditempat terjadinya peristiwa
02878|tindak pidana tersebut ;
02879|Menimbang,  bahwa  walaupun  demikian,  Majelis  Hakim  berpendapat
02880|tujuan  penjatuhan  pidana  bukan  semata-mata  sebagai  suatu  pembalasan
02881|dendam  sebagai  akibat  perbuatan  Terdakwa,  akan  tetapi  terlebih  bertujuan
02882|memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina
02883|maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan
02884|atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus
02885|memberikan  dampak  positif  kepada  orang  lain  dan  secara  khusus  untuk
02886|Perlindungan terhadap perempuan dari tindakan pelecehan seksual;
02887|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang -
02888|Undang  Hukum  Pidana disebutkan  bahwa:  (1)  Apabila  hakim  menjatuhkan
02889|pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana
02890|kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula
02891|bahwa  pidana  tidak  usah dijalani, kecuali jika  dikemudian  hari ada putusan
02892|hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu
02893|tindak  pidana  sebelum  masa  percobaan  yang  ditentukan  dalam  perintah
02894|tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak
02895|
02896|memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu , (2)
02897|Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara -
02898|perkara  yang  mangenai  penghasilan  dan  persewaan  negara  apabila
02899|menjatuhkan  pidana  denda,  tetapi  harus  ternyata  kepadanya  bahwa  pidana
02900|denda  atau  perampasan  yang  mungkin  diperintahkan  pula  akan  sangat
02901|memberatkan  si  terpidana.  Dalam  menerapkan  ayat  ini,  kejahatan  dan
02902|pelanggaran  candu  hanya  dianggap  sebagai  perkara  mengenai  penghasilan
02903|negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam
02904|hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) , (3)
02905|Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga
02906|mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan, dan (4) Perintah tidak
02907|diberikan,  kecuali  hakim  setelah  menyelidiki  dengan  cermat  berkeyakinan
02908|bahwa  dapat  diadakan  pengawasan  yang  cukup  untuk  dipenuhinya  syarat
02909|umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat
02910|khusus jika sekiranya ditetapkan;
02911|Menimbang, bahwa selain  itu Majelis Hakim juga dengan melihat dari
02912|berat/ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta dampaknya terhadap
02913|korban  yaitu  Saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oleh  karena  pertimbangan
02914|tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  menilai  Terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana
02915|sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
02916|karena berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat diadakan
02917|pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum yaitu Terdakwa tidak
02918|akan  melakukan  tindak  pidana  dan  Terdakwa  selama  proses  persidangan
02919|bersikap  jujur  dan  kooperatif meskipun tidak dilakukan penahanan  terhadap
02920|Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa
02921|perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14
02922|huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
02923|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 sampai dengan
02924|Pasal  23  Undang  –  Undang  Nomor  12  tahun  2022  tentang  tindak  pidana
02925|kekerasan  seksual,  korban  berhak  memperoleh  restitusi  dari  pelaku  atas
02926|kerugian materiil maupun immaterial yang dialaminya;
02927|Menimbang, bahwa berdasarkan Perma no 1 tahun 2022 tentang tata
02928|cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada
02929|korban tindak pidana yang dimaksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian
02930|yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau
02931|pihak  ketiga,  dan  Pemohon  adalah  Korban,  Keluarga,  orang  tua,  wali,  ahli
02932|warisnya, kuasa hukum, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
02933|
02934|Menimbang bahwa dalam Pasal 4 Perma no 1 tahun 2022 tentang tata
02935|cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada
02936|korban tindak pidana Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:
02937|a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;
02938|b) ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan
02939|akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak
02940|pidana;
02941|c) penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis;
02942|d) kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana,
02943|termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain
02944|yang berhubungan dengan proses hukum;
02945|Menimbang, bahwa  di dalam Pasal 8 angka ke - 1 Perma no 1 tahun
02946|2022 tentang tata cara penyelsaian permohonan dan pemberian restitusi dan
02947|kompensasi  kepada  korban  tindak  pidana  Permohanan  Restitusi  kepada
02948|Pengadilan selain diajukan melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum, dapat
02949|diajukan aleh Korban.
02950|Menimbang,  bahwa  pada  saat  persidangan  korban
02951|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Binti  Huzairin  melalui  Penuntut  Umum  telah
02952|mengajukan Permohonan Restitusi dan melampirkan bukti surat berupa B-1
02953|sampai dengan B-12 yang merupakan Fotocopy Resi pengiriman Surat dimana
02954|pada bukti surat tersebut terdapat rincian seluruh kerugian biaya yang telah
02955|dikeluarkan  oleh  korban  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Binti  Huzairin  sebesar
02956|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02957|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  tersebut  Majelis  Hakim  menilai
02958|terdapat  dasar  hukum  dan  alasan  yang  cukup  untuk  memberikan  restitusi
02959|kepada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang
02960|tentang  tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  Perma  Nomor  1  tahun  2022
02961|dikarenakan restitusi tetap merupakan tanggung jawab hukum pelaku terhadap
02962|korban dan tidak menghapus kewajiban tersebut;
02963|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,
02964|Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan restitusi sebagaimana dimohonkan
02965|oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  dikabulkan  dengan  nilai  sebesar
02966|Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
02967|Menimbang bahwa  berkaitan  dengan  pelaksanaan  restitusi  tersebut,
02968|berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
02969|Nomor 1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Dan
02970|Pemberian  Restitusi  Dan  Kompensasi  mengatur  pemberian  Restitusi
02971|
02972|dilaksanakan  paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  pelaku  tindak  pidana
02973|dan/atau  pihak  ketiga  menerima  Salinan  putusan  Pengadilan  yang  telah
02974|berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan
02975|diucapkan  atau  diberitahukan  dalam  hal  Restitusi  diajukan  setelah  putusan
02976|perkara pokok berkekuatan hukum tetap;
02977|Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10), (11),
02978|(12)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022
02979|Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
02980|Kompensasi disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada
02981|emohon  melampaui  batas  waktu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (5),
02982|Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada
02983|Ketua  Pengadilan,  kemudian  dalam  hal  pelaku  tindak  pidana  belum
02984|melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan pelaku tindak pidana
02985|untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari
02986|sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian
02987|Restitusi  kepada  Korban  tidak  dipenuhi  sampai  melampaui  batas  waktu
02988|sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon memberitahukan hal tersebut
02989|kepada  Jaksa,  kemudian  setelah  menerima  pemberitahuan  sebagaimana
02990|dimaksud pada ayat (10), Jaksa menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana
02991|dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi
02992|dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan
02993|pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan
02994|terdakwa dijatuhi putusan pidana
02995|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
02996|- 1  (satu)  unit  handphone  merk  Iphone  7  plus  warna  black  128  GB
02997|dengan Model : A1784, IMEI : 356565087280444
02998|- 1 (satu) helai baju berwarna putih;
02999|- 1 (satu) helai rok berwarna hitam ;
03000|- 1 (satu) helai jilbab berwarna coklat
03001|yang telah disita dari Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikarenakan barang bukti
03002|tersebut  adalah  milik  Saksi  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  maka  barang  bukti
03003|tersebut dikembalikan kepada Saksi Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
03004|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
03005|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
03006|yang meringankan Terdakwa;
03007|Keadaan  yang  memberatkan:
03008|
03009|− Perbuatan  Terdakwa  mengakibatkan  Saksi  Korban
03010|Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Huzairin mengalami trauma;
03011|Keadaan yang meringankan:
03012|− Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
03013|− Terdakwa masih ada tanggungan keluarga yang harus dinafkahi oleh
03014|Terdakwa;
03015|− Terdakwa tulang punggung keluarga;
03016|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
03017|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
03018|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-
03019|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  dan
03020|Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
03021|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
03022|
03023|MENGADILI:
03024|1. Menyatakan Terdakwa Irwan Sazili Bin H. A. Bakri (Alm)  tersebut diatas
03025|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak
03026|pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap