03977|mau selesai, dan saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati menghubungi  pihak
03978|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yakni saksi Elvin Hasman dan Kresna
03979|
03980|menanyakan kepulangan para mahasiswa magang  ke Indonesia , namun saksi
03981|Elvin  Hasman  dan  Kresna  menerangkan  bahwa  kepulangan  ke  Indonesia
03982|adalah tanggung jawab pihak perusahaan , dan saat ditanyakan kepada pihak
03983|Perusahaan,  pihak  perusahaan  mengatakan  bahwa untuk  kepulangan  ke
03984|Indonesia  adalah  tanggungjawab  pihak  Politeknik  Pertanian  Negeri
03985|Payakumbuh, selanjutnya p ihak Simota Farm memperpanjang visa mahasiswa
03986|magang untuk waktu selama 6 bulan, kemudian saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski
03987|Yuniati  dipindahkan  ke  daerah  pegunungan  untuk  melakukan  panen  serta
03988|diberikan tempat tinggal yang tidak layak , kemudian karena merasa tidak tahan
03989|dengan kegiatan tersebut, saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati memutuskan
03990|untuk  meninggalkan  tempat  magang  kemudian  menuju  ke  KBRI  di  Tokyo
03991|Jepang dengan menggunakan kereta api  dan setibanya di KBRI di Tokyo sa ksi
03992|Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi
03993|Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati  selama melaksanakan magang di Simota
03994|Farm, dan selanjutnya saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati memperlihatkan
03995|identitas  penunjang  yang  dapat  membuktikan  diri nya sebagai  seorang
03996|mahasiswa magang, dan setelah pihak KBRI melihat paspor  dikatakan bahwa
03997|visa yang diperpanjang pihak Simota Farm adalah visa pekerja bukan visa
03998|pelajar seperti visa awalnya, selanjutnya saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati
03999|meminta  pihak  KBRI  di  Tokyo-  Jepang  membantu  proses  pemulangan  ke
04000|Indonesia;
04001|Menimbang, bahwa selama Magang di PT. Shimota Farm tersebut saksi
04002|Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati  setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar
04003|50.000  Yen  /bulan  namun  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati  tidak
04004|mengetahui berapa total jumlah gaji perbulan yang diterima saat magang di
04005|Perusahaan Simota Farm tersebut, selain itu saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski
04006|Yuniati  juga  harus  melakukan  pembayaran  uang  kontribusi  ke  Politeknik
04007|Pertanian Negeri Payakumbuh sebesar 17.500 Yen/ bulan, akan tetapi saat tiba
04008|di KBRI di Tokyo,  pihak KBRI di Tokyo memberitahu kan kepada saksi Zuinal
04009|Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati bahwa  gaji  yang  seharusnya  diterima adalah
04010|sejumlah 200-250 ribu yen / bulan tetapi yang di terima hanya 50.000 yen
04011|perbulan,  akan  tetapi  setelah  melalui  proses  mediasi  terhadap  perusahaan
04012|shimota farm di Jepang yang dibantu oleh KBRI di tokyo  terhadap sisa gaji
04013|tersebut telah dibayarkan oleh pihak Simota Farm setelah dilakukan mediasi
04014|oleh pihak KBRI di Tokyo;
04015|Menimbang,  bahwa  sekembalinya  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski
04016|Yuniati dari  magang  di  Jepang,  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati
04017|
04018|dipanggil oleh saksi Elvin dan Kresna, yang mana pada saat itu Kresna bilang
04019|kepada saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati  bahwa rusak kerjasama antara
04020|Polteknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan PT Simota Farm setelah saksi
04021|Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati datang ke KBRI;
04022|Menimbang, bahwa dari uraian di atas, saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski
04023|Yuniati yang diberangkatkan magang ke perusahaan Shimota Farm di Jepang,
04024|akan tetapi perlakuan yang dialami oleh saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati
04025|bukan sebagai Mahasiswa magang melainkan lebih dari seorang pekerja di
04026|perusahaan  tersebut,  yang  mana  jam  kerja  pegawai/pekerja  di  perusahaan
04027|Shimota  Farm  bekerja  dari jam 08.00  pagi sampai dengan jam  05.00  sore
04028|waktu  Jepang,  sedangkan  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati  yang
04029|merupakan mahasiswa magang bekerja mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan
04030|pukul 10.00 malam waktu Jepang, dan juga seharusnya gaji yang diterima oleh
04031|saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati dari shimota farm adalah 200-250 ribu
04032|yen / bulan tetapi yang di terima hanya 50.000 yen perbulan , sehingga dari hal
04033|tersebut saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati telah dimanfaatkan tenaganya
04034|dan pembayaran untuk tenaga tersebut tidak sesuai sebagaimana seharusnya
04035|walaupun kekurangan pembayaran tersebut telah diterima oleh saksi Zuinal Aini
04036|dan saksi Fiski Yuniati akan tetapi hal tersebut telah melalui gugatan di Jepang
04037|yang  selesai  melalui  proses  mediasi,   selanjutnya  berdasarkan  Peraturan
04038|Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor
04039|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  Dan  Penyelenggaraan
04040|Pemagangan Di Luar Negeri pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “ Lembaga
04041|pendidikan yang akan menyelenggarakan pemagangan bagi siswanya harus
04042|mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan : a.
04043|copy  izin  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  masih  berlaku;  b.  program
04044|pemagangan;  c.  copy  surat  perjanjian  antara  lembaga  pendidikan  dengan
04045|lembaga penerima pemagang di luar negeri; d. copy perjanjian pemagangan
04046|antara siswa peserta pemagangan dengan lembaga pendidikan tempat siswa
04047|belajar yang memuat hak dan kewajiban para pihak; e. tingkat pencapaian
04048|kualifikasi  keterampilan  atau  keahlian  yang  akan  diperoleh  siswa  setelah
04049|mengikuti pemagangan , akan tetapi sebagaimana fakta di persidangan tidak
04050|ada  perjanjian  pemagangan  antara  siswa  peserta  pemegangan  dengan
04051|lembaga  pendidikan  tempat  siswa  belajar  yaitu  Politeknik  Pertanian  Negeri
04052|Payakumbuh yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yang ada hanya
04053|kesepakatan  antara  mahasiswa  dengan  Politeknik  Pertanian  Negeri
04054|Payakumbuh  tentang  kewajiban  mahasiswa  yang  berangkat  magang  untuk
04055|
04056|memberikan uang kontribusi sebesar 17.500 Yen selain itu juga sebagaimana
04057|fakta di persidangan baik Terdakwa maupun saksi Elvin tidak tahu mengenai
04058|hak dan kewajiban mahasiswanya yang melaksanakan magang di luar negeri
04059|tersebut, dan memang sebagaimana keterangan saksi Elvin dan keterangan
04060|Terdakwa sendiri di persidangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh  tidak
04061|ada  mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal  tentang lembaga
04062|pendidikan  tersebut  akan  melaksanakan  magang  ke  luar  negeri,  sehingga
04063|berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Zuinal
04064|Aini dan saksi Fiski Yuniati dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan suatu
04065|pekerjaan di perusahaan Shimota Farm di Jepang;
04066|Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai siapa
04067|yang memanfaatkan tenaga saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati tersebut
04068|dan keuntungan apa yang diperolehnya dari hal tersebut;
04069|Menimbang,  bahwa  pada  tahun  2012  Terdakwa menjabat  sebagai
04070|Wakil  Direktur  I, dan  awal  mula  bisa  terjalin  hubungan  kerja  sama  antara
04071|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Shimota Farm dan Terunuma
04072|Farm adalah karena saat itu atase Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di
04073|KBRI Tokyo yang bernama Dr. Edison Munaf yang merupakan teman semasa
04074|SMA Terdakwa menyampaikan adanya peluang pengadaan program magang
04075|mahasiswa di jepang di samping program pasca sarjana yang pada saat itu
04076|telah  beliau  kembangkan  bagi  seluruh  mahasiswa  Indonesia  dan  beliau
04077|berpendapat bahwa program magang di jepang ini sangat cocok bila dilakukan
04078|oleh perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ,
04079|dan  selanjutnya Terdakwa  menyarankan  kepada  Dr.  Edison  Munaf  untuk
04080|langsung menyampaikan kepada Direktur yang pada saat itu dijabat oleh Ir
04081|Deni  Sorel  dan hal  itu  disambut  baik  oleh  Deni  Sorel,  dan  Ir.  Deni  Sorel
04082|menyusun rencana dan berbagai persiapan dan menugaskan Ir. Kresna Mukti,
04083|M.P (Alm) selaku Kepala UPT Kerjasama saat itu untuk  menyusun tata cara,
04084|mekanisme dan sistem seleksi calon mahasiswa yang akan mengikuti magang
04085|(internship) ke Jepang agar kegiatan magang ini dapat melindungi mahasiswa
04086|selama kegiatan magang dibuatlah MoU dan LoA antara Politeknik Pertanian
04087|Negeri  Payakumbuh  dengan  Perusahaan  Shimota  Farm  dan  juga  antara
04088|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Perusahaan Terunuma Farm
04089|untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun,  yakni  periode  Tahun  2012  –  2017,
04090|selanjutnya  ketika  Terdakwa  menjabat sebagai  Direktur  Politeknik  Pertanian
04091|Negeri Payakumbuh Terdakwa tetap melanjutkan program magang ke Jepang
04092|tersebut dan pada tahun 2017 Terdakwa kembali menandatangani MoU dengan
04093|
04094|perusahaan  Shimota  Farm,  dan  keputusan  pemungutan  uang  kontribusi
04095|sejumlah  17.500  Yen  tersebut  mulai  ada  saat  Terdakwa  menjabat  sebagai
04096|Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  karena  pemagangan  luar
04097|negeri tidak ada anggarannya, dan juga sebagaimana keterangan Terdakwa
04098|dan  saksi  Elvin,  dimasa  kepemimpinan  Terdakwa  banyak  prestasi  yang
04099|diperoleh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh karena Program magang ke
04100|Jepang tersebut;
04101|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dari kegiatan
04102|magang  yang  dilakukan  para  mahasiswa  di  Jepang  yang  salah  satunya  di
04103|Perusahaan  Shimota  Farm  Terdakwa  memperoleh  keuntungan  Immateril
04104|dimana Terdakwa memperoleh nama baik dan banyak penghargaan sebagai
04105|Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, sehingga dari uraian tersebut
04106|diatas dengan demikian pengertian dari eksploitasi telah terpenuhi;
04107|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis
04108|Hakim berpendapat bahwa  keberangkatan saksi  Zuinal Aini dan  saksi Fiski
04109|Yuniati yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
04110|Republik  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  negara  Jepang  adalah  untuk
04111|dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  sehingga  dengan
04112|demikian unsur “m embawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
04113|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
04114|Republik Indonesia” telah terpenuhi;
04115|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  unsur  di  atas  walaupun
04116|keberangkatan saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati dilaksanakan pada saat
04117|Terdakwa  tidak  lagi  menjabat sebagai  Direktur  melainkan  saksi  Elvin,  akan
04118|tetapi untuk terlaksanakan keberangkatan tersebut adalah dari ajakan untuk
04119|mengikuti  program  magang  di  luar  negeri  tersebut  dan  juga  perpanjangan
04120|perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Shimmota Farm yang di tandatangani
04121|Terdakwa selaku Direkur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh akan tetapi
04122|kegiatan  pemagangan  ke  luar  negeri  tersebut  sebagaimana  fakta  di
04123|persidangan tidak didaftarkan ke Direktur Jenderal Kementrian Tenaga Kerja
04124|dan Transmigrasi sebagamana pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga
04125|Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  PER.08/MEN/V/2008
04126|tentang  Tata  Cara  Perizinan  Dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  Di  Luar
04127|Negeri, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti “turut serta melakukan
04128|perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik
04129|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
04130|Indonesia” dan dengan demikian unsur Ad.2 dari pasal ini telah terpenuhi;
04131|
04132|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak
04133|restitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Undang-undang nomor 21
04134|tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
04135|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaannya
04136|menghubungkan pasal dakwaannya dengan pasal 48 Undang-undang nomor
04137|21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
04138|yang mengatur tentang hak restitusi bagi korban atau ahli warisnya, akan tetapi
04139|dalam surat tuntutannya Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Zuinal Aini
04140|dan saksi Fiski Yuniati berangkat ke Jepang dan pulang dari Jepang pada saat
04141|saksi Ir. Elvin Hasman menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri
04142|Payakumbuh, oleh karena itu permohonan restitusi tidak dibebankan kepada
04143|Terdakwa;
04144|Menimbang,  bahwa  terhadap  hak  restitusi  korban  tersebut
04145|sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa yang menjadi korban
04146|dalam  perkara  aquo  adalah  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati yang
04147|berangkat  ke  Jepang  saat  saksi  Elvin  Hasman  menjabat  sebagai  Direktur
04148|Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  dan  bukan  Terdakwa,  akan  tetapi
04149|sebagaimana  pertimbangan  sebelumnya  Terdakwa  memiliki  peran  atau  ikut
04150|serta dalam proses keberangkatan  saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati
04151|tersebut, sehingga  berdasarkan pertimbangan  tersebut pembayaran restitusi
04152|kepada korban tidak dapat dibebankan terhadap Terdakwa;
04153|Menimbang, bahwa walaupun pembayaran restitusi terhadap korban
04154|sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  48  Undang-undang  nomor  21  tahun
04155|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada
04156|dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi pada dasarnya dalam perkara
04157|pidana  tujuan  pembuktian  tersebut  adalah  mencari  kebenaran  materil  atau
04158|kebenaran yang sesungguhnya dan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti
04159|dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta unsur-unsur pasal yang
04160|diuraikan  sebelumnya,  Terdakwa  telah  Terbukti  bersalah  melakukan  tindak
04161|pidana “turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke
04162|luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
04163|luar wilayah negara Republik Indonesia ” sebagaimana yang diatur dalam pasal
04164|4  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
04165|Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang
04166|Hukum Pidana;
04167|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  pasal 4 Undang-
04168|undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
04169|
04170|Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
04171|Pidana  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
04172|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
04173|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
04174|Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya
04175|pada pokoknya  menyatakan, bahwa:
04176|1. Bahwa  dari  banyaknya  tempat  yang  disebutkan  penuntut  umum  yang
04177|menjadi tempat kejadian di dalam surat dakwaannya membuktikan Jaksa
04178|Penuntut Umum tidak meyakini tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa
04179|sehingga dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;
04180|2. Bahwa dari pengertian eksploitasi yang mensyaratkan adanya keuntungan
04181|yang  didapatkan  baik  materiil  maupun  immateriil,  dikaitkan  dengan
04182|dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum serta fakta-fakta dalam seluruh
04183|rangkaian agenda persidangan hingga saat ini, tidak diuraikan, disebutkan
04184|dan tidak ditemukan fakta bahwasannya pihak mana yang mendapatkan
04185|keuntungan  baik  secara  materiil  maupun  immateriil  dan  khususnya
04186|keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;
04187|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
04188|tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai tempat kejadian
04189|yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana uraian unsur di atas
04190|telah dipertimbangkan dan terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari
04191|tindak  pidana  yang  diperbuatnya  juga  telah  dipertimbangkan  dalam
04192|pertimbangan  unsur  diatas,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  pembelaan
04193|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  untuk
04194|membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari
04195|Tuntutan  Hukum  atau  setidak-tidaknya  menyatakan  Dakwaan  dari  Jaksa
04196|Penuntut Umum batal demi hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
04197|Menimbang,  bahwa  dari  kenyataan  yang  diperoleh  selama
04198|persidangan,   tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan  Terdakwa dari
04199|pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
04200|oleh  karenanya  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  harus
04201|dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa; 
04202|Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka
04203|Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan
04204|oleh karenanya harus dijatuhi pidana  yang setimpal dengan perbuatan yang
04205|dilakukan oleh Terdakwa;
04206|
04207|Menimbang,  bahwa  hakikat pemidanaan  ataupun  tindakan  itu  harus
04208|merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada
04209|gilirannya Terdakwa bisa merenungi  kesalahan yang telah diperbuatnya , dan
04210|dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;
04211|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
04212|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
04213|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
04214|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
04215|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
04216|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
04217|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal 4  Undang-undang
04218|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
04219|Orang,  kepada  Terdakwa  yang  dinyatakan  bersalah  selain  dijatuhi  pidana
04220|penjara  kepadanya  juga  harus  dijatuhi  pidana  denda,  oleh  karena  itu
04221|berdasarkan  ketentuan  tersebut  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan
04222|bersalah secara sah dan meyakinkan  maka kepadanya selain dijatuhi pidana
04223|penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam
04224|amar  putusan  dibawah  ini  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak
04225|dibayar  maka  akan  diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan
04226|ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
04227|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
04228|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
04229|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
04230|1. 1  (satu)  bundel  Fotocoppy  surat  dari  Politeknik  Pertanian  Negeri
04231|Payakumbuh ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima
04232|Puluh  Kota  dengan  nomor:  B/222/BL25/HM.01.05/2019,  tanggal  19
04233|Februari 2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengurusan Pasport; 
04234|2. 1  (satu)  lembar  surat  Kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja
04235|Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dengan  nomor:560/163/INAKER-4/II/2019,
04236|tanggal 20 Februari 2019,Perihal Rekomendasi Penerbitan Pasport untuk
04237|Pemagangan  ke  Jepang  (beserta  daftar  mahasiswa  yang
04238|direkomendasikan) yang di tujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Klas II Agam;
04239|3. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Indonesia periode 27
04240|Mei 2019 sampai dengan 04 Oktober 2020;