01328|- Potongan  Asuransi  selama  1  tahun  sebesar  59.733  (lima  puluh
01329|sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) yen;
01330|- Pembelian Kompor satu kali potongan sebesar 1.745 (seribu tujuh
01331|ratus empat puluh lima) yen;
01332|- Potongan pajak penghasilan sebesar 4.000 (empat ribu) s/d 6.000
01333|(enam ribu) yen.
01334|Adapun biaya yang saksi ZUINAL AINI keluarkan untuk mengurus semua
01335|dokumen  sebelum  keberangkatan  ke  Jepang  yaitu  sebesar  ±  Rp.
01336|7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
01337|- Bahwa adapun perincian gaji saksi FISKI YUNIATI yaitu :
01338|1. Menerima gaji sebesar 50.000 (lima puluh ribu) yen;
01339|2. Setelah  sampai  kembali  di  Indonesia  barulah  membayar  ke  pihak
01340|Politeknik terkait biaya kontribusi sebesar 17.500 yen / bulan dengan
01341|total  Rp.  26.000.000  (dua  puluh  enam  juta)  rupiah  yang  dibayarkan
01342|secara cash kepada Ferry pada bagian Kerja sama;
01343|3. Terkait potongan tersebut yaitu :
01344|- Potongan Akuntan sebesar 21.600 (dua puluh satu ribu enam ratus)
01345|Yen;
01346|- Potongan Rumah sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu) Yen;
01347|- Potongan  tiket  Pesawat  selama  10  bulan  sebesar  16.000  (enam
01348|belas ribu) yen/bulan
01349|
01350|- Potongan tiket Pesawat selama 2 bulan sebesar 30.000 (tiga puluh
01351|ribu) yen/bulan;
01352|- Potongan Program sebesar 30.000 (tiga puluh ribu) yen;
01353|- Potongan  Asuransi  selama  1  tahun  sebesar  59.733  (lima  puluh
01354|sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) yen;
01355|- Pembelian Kompor satu kali potongan sebesar 1.745 (seribu tujuh
01356|ratus empat puluh lima) yen;
01357|- Potongan pajak penghasilan sebesar 4.000 (empat ribu) s/d 6.000
01358|(enam ribu) yen.
01359|Adapun biaya yang saksi FISKI YUNIATI keluarkan untuk mengurus semua
01360|dokumen  sebelum  keberangkatan  ke  Jepang  yaitu  sebesar  ±  Rp.
01361|1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
01362|- Bahwa  sekira  pada  tanggal  10  November  2020  KBRI  Tokyo
01363|memulangkan saksi ZUINAL AINI bersama saksi FISKI YUNIATI dan tiba
01364|di  Bandara  Soekarno  Hatta-Tanggerang  pada  malam  hari  dengan
01365|menggunakan pesawat GARUDA INDONESIA.
01366|- Bahwa  atas  kejadian  tersebut  Auditor  KEMENDIKBUD-RISTEK
01367|melakukan  audit  ke  Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh sekira
01368|pada tanggal  01 s/d 10 Februari 2021 dan bertemu langsung dengan
01369|Terdakwa.  Berdasarkan  dokumen  dan  penjelasan  dari  Terdakwa,
01370|Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan
01371|mengeluarkan  Surat  No.1990/G.G6/Rhs/WS.00.02/2021,  perihal
01372|Laporan  Hasil  Audit  Khusus  atas  penyimpangan  dalam  pelaksanaan
01373|perjanjian kerja sama magang mahasiswa Politeknik Negeri Pertanian
01374|Negeri Payakumbuh pada Kabushiki Kaisha Shimota Nougei (Shimota
01375|Farm) Jepang. Adapun Hasil audit khusus tersebut dapat disampaikan
01376|sebagai berikut :
01377|4. Terbukti pelaksanaan magang di luar negeri yang dilaksanakan PPNP
01378|belum memiliki izin penyelenggaraan pelaksanaan magang dan belum
01379|terdaftar  pada  Direktur  Jenderal  yang  bertanggungjawab  di  bidang
01380|pelatihan  kerja  di  lingkungan  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan
01381|Transmigrasi.
01382|Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum memiliki regulasi yang
01383|mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan magang bagi mahasiswa
01384|vokasi. Peraturan yang digunakan dan masih berlaku sampai saat ini
01385|adalah  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  nomor
01386|PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan
01387|
01388|Pemagangan di Luar Negeri, sehingga tim audit menggunakan peraturan
01389|tersebut  sebagai  kriteria  yang  harus  dipenuhi  oleh  perguruan  tinggi
01390|sebagai  instansi  pendidikan  penyelenggara  magang  bagi  mahasiswa
01391|vokasi.
01392|Pelaksanaan Magang di PPNP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri
01393|Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
01394|Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri pasal
01395|7 ayat 3; pasal 10 ayat 1; pasal 20 ayat 1 huruf a.
01396|5. Terbukti Perjanjian Kerjasama antara PPNP dengan Shimota Farm yang
01397|berupa Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kabushiki Kaisha
01398|Shimota Noogei Nomor : 0869/UN16.13/LL.2012 berlaku sampai dengan
01399|tanggal  1  Maret  2017  telah  diperbaharui  dengan  MoU  nomor  :
01400|0269/PL.25/LL/20177  tanggal  16  Januari  2017  yang  berlaku  sampai
01401|dengan 15 Januari 2022 tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh
01402|Kabushiki Kaisha Shimota Noogei (Shimota Farm), yaitu :
01403|a. Biaya seluruh program magang dengan tujuan luar negeri (Shimota
01404|Farm) dibebankan kepada mahasiswa magang. Hal ini tidak sesuai
01405|dengan Poin 4 pada MoU mengenai pendanaan, disebutkan bahwa
01406|pendanaan dan biaya seluruh program sesuai dengan klausul 2b
01407|perjanjian  ini  akan  disediakan  oleh  pihak  pertama  sebagai  pihak
01408|sponsor dan donor;
01409|b. Beban  dan  biaya  berupa  tiket  keberangkatan  dan  kepulangan,
01410|tunjangan  insentif  bulanan,  perumahan,  makanan,  sandang,  dan
01411|asuransi kesehatan dibebankan kepada mahasiswa magang. Hal ini
01412|tidak sesuai dengan Poin 2a dan 2b pada LoA. Disebutkan bahwa
01413|beban dan biaya yang ditanggung oleh pihak pertama berupa tiket
01414|keberangkatan  dan  kepulangan,  tunjangan  insentif  bulanan,
01415|perumahan, makanan, sandang dan asuransi kesehatan;
01416|c. Pihak  pertama  (Shimota  Farm)  tidak  membuat  kontrak  dengan
01417|mahasiswa  magang  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  tidak  sesuai
01418|dengan poin 2c (jumlah tunjangan akan dinyatakan dalam kontrak
01419|antara  pihak  pertama  dan  magang  (mahasiswa)  pada  LoA,
01420|tercantum bahwa jumlah tunjangan akan disebutkan dalam kontrak
01421|antara perusahaan dengan dan peserta magang (mahasiswa).
01422|d. Berdasarkan permintaan keterangan terhadap 4 orang mahasiswa
01423|magang serta alumni magang di Shimota Farm, yang bersangkutan
01424|tidak pernah melakukan penandatanganan kontrak dengan Shimota
01425|
01426|Farm. Dikarenakan tidak ada perjanjian yang lebih teknis dengan
01427|perusahaan dan klausul dalam LoA juga tidak mencantumkan jumlah
01428|tunjangan serta potongan, jumlah hari kerja, hari libur, dan insentif
01429|lembur  yang  diterima  pada  setiap  bulannya  secara  rinci,  maka
01430|seluruh  mahasiswa  magang  hanya  dapat  mengetahui  jumlah
01431|gaji/upah serta potongan lainnya pada saat mereka menerima slip
01432|gaji pada akhir masa magang.
01433|6. Direktur  PPNP  dan  penanggungjawab  magang  PPNP  tidak  pernah
01434|mengingatkan  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Kabushiki
01435|Kaisha Shimota Noogei (Shimota Farm) terhadap MoU dan LoA yang
01436|telah disepakati, yaitu :
01437|a. Biaya seluruh program magang dengan tujuan luar negeri (Shimota
01438|Farm)  menjadi  tanggungjawab  pihak  pertama  (Shimota  Farm),
01439|namun dibebankan kepada mahasiswa magang;
01440|b. Beban  dan  biaya  berupa  tiket  keberangkatan  dan  kepulangan,
01441|tunjangan  insentif  bulanan,  perumahan,  makanan,  sandang  dan
01442|asuransi kesehatan menjadi tanggungjawab pihak pertama (Shimota
01443|Farm) dibebankan kepada mahasiswa magang;
01444|c. Pihak  Pertama  (Shimota  Farm)  tidak  membuat  kontrak  dengan
01445|mahasiswa  magang  sebagaimana  mestinya,  sehingga  mahasiswa
01446|magang baru mengetahui adanya beban dan biaya yang ditanggung
01447|oleh  mahasiswa  setelah  menerima  gaji/upah/insentif/tunjangan
01448|setelah perhitungan akhir (berakhirnya masa magang).
01449|7. Terbukti  terdapat  pemotongan  gaji/upah/insentif/tunjangan  mahasiswa
01450|magang  oleh  pihak  Kabushiki  Kaisha  Shimota  Noogei  berupa  tiket
01451|keberangkatan dan kepulangan dari Indonesia ke Jepang dan/atau dari
01452|Jepang  ke  Indonesia  sebesar  ¥  16.000  s/d  ¥  30.000  per  bulan.
01453|Sedangkan  untuk  potongan  perumahan  sebesar  ¥  25.000,  potongan
01454|biaya pembelajaran sebesar ¥ 30.000, biaya asuransi, serta pengeluaran
01455|potongan lainnya yang jumlahnya bervariasi, dikelola oleh perusahaan
01456|pada setiap bulannya. Hal ini tidak sesuai dengan Poin 2a dan 22b pada
01457|LoA. Disebutkan bahwa beban dan biaya yang ditanggung oleh pihak
01458|pertama berupa tiket keberangkatan dan kepulangan, tunjangan insentif
01459|bulanan, perumahan, makanan, sandang dan asuransi kesehatan.
01460|8. Terbukti terdapat perjanjian antara PPNP kepada mahasiswa magang
01461|tentang persetujuan dana konstribusi kepada PPNP sebesar ¥ 17.500
01462|per mahasiswa magang di Jepang  yang  dibayarkan  setiap bulannya.
01463|
01464|Dana  tersebut  dikelola  dan  digunakan  langsung  untuk  membantu
01465|pelaksanaan magang luar negeri, dikarenakan belum dialokasikan dalam
01466|DIPA PPNP.
01467|Dana  kontribusi  yang  dibebankan  kepada  mahasiswa  magang  luar
01468|negeri digunakan untuk membayar biaya-biaya yang digunakan, antara
01469|lain :
01470|a. Supervisi ke Jepang;
01471|b. Biaya pengurusan visa Jepang di Medan;
01472|c. Seleksi mahasiswa;
01473|d. Pengiriman surat-surat mahasiswa yang telah lulus ke Jepang;
01474|e. Transportasi  penandatangan  MoU  dan  LoA  dengan  Pimpinan
01475|Perusahaan di Jakarta (sekali pada tahun 2017);
01476|f. Biaya  pelatihan  traktor  sebagai  pembekalan,  dan  biaya  kursus
01477|Bahasa Jepang (tahun 2013-2018);
01478|g. Biaya konsumsi kedatangan pimpinan perusahaan Shimota, dan
01479|h. Biaya transportasi pengantaran mahasiswa ke bandara Padang dan
01480|penjemputan mereka pada saat kembali ke Indonesia.
01481|i. Sampai  dengan  bulan  Januari  2021,  masih  terdapat  saldo
01482|penerimaan dana kontribusi sebesar Rp. 238.676.000,- (dua ratus
01483|tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),
01484|namun  pembebanan  dana  kontribusi  kepada  mahasiswa  magang
01485|luar negeri belum mempunyai dasar hukum.
01486|9. Terbukti  terdapat  11  (sebelas)  orang  mahasiswa  magang  tidak  dapat
01487|kembali ke Indonesia dengan tepat waktu akibat adanya pandemi Covid
01488|19,  sehingga  pelaksanaan  magang  di  Shimota  dan  Terunuma  yang
01489|semula visa nya sebagai internship berdurasi 12 bulan, diperpanjang
01490|oleh  Shimota  Farm  menjadi  visa  Technical  Intern  Training  selama  6
01491|bulan.  Dari  11  (sebelas)  orang  mahasiwa  PPNP yang  melaksanakan
01492|magang di Shimota dan Terunuma, seluruhnya telah menyelesaikan studi
01493|dari PPNP, 4 (empat) orang telah kembali ke Indonesia, sementara 7
01494|(tujuh)  orang  saat  ini  masih  bekerja  di  Jepang  dan  telah  melakukan
01495|perpanjangan visa kedua dengan status sudah lulus dari PPNP.
01496|10. Terbukti  adanya  potongan  hak  finansial  mahasiswa  magang  yang
01497|dipotong oleh perusahaan sebesar ¥ 411.500 per orang sebagai akibat
01498|ZUINAL AINI dan FISKI YUNIATI melarikan diri ke KBRI. Hal ini tidak
01499|sesuai dengan LoA klausul 5a, 5b yang berbunyi “Setiap perselisihan
01500|yang mungkin timbul antara mahasiswa magang dengan pihak pertama
01501|
01502|harus diselesaikan dengan cara terbaik oleh kedua belah pihak. Jika
01503|sengketa berdasarkan klausul 5a tidak dapat diselesaikan cara damai,
01504|pihak  pertama  harus  menghubungi  pihak  kedua  untuk  pertimbangan
01505|bersama dalam menyelesaikan sengketa”.
01506|11. Serta  tidak  terbukti  adanya  penundaan  kelulusan  11  (sebelas)
01507|mahasiswa yang magang ke Jepang.
01508|Setelah mendapatkan hasil Audit, KEMENDIKBUD RISTEK  memberikan
01509|sanksi teguran tertulis kepada saksi Ir. ELVIN HASMAN, M.P. Selanjutnya,
01510|berdasarkan laporan hasil Audit yang terbit pada tanggal 18 Maret 2021,
01511|saksi  Ir. ELVIN HASMAN, M.P   memberikan surat teguran kepada (Alm)
01512|KRESNA MURTI sebagai penanggungjawab program magang, bersurat ke
01513|TERUNUMA  FARM  untuk  memulangkan  7  (tujuh)  mahasiswa,  serta
01514|menyetorkan  sisa  dana  kontribusi  mahasiswa  sebesar  Rp 186.176.000
01515|(seratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ke
01516|PNBP atau ke kas negara.
01517|- Bahwa  atas  kejadian  tersebut  KBRI  Jepang  di  Tokyo  beberapa  kali
01518|mengirimkan Brafaks terkait peristiwa yang dialami oleh saksi ZUINAL ‘AINI
01519|dan saksi FISKI YUNIATI :
01520|1. Brafaks kesatu : Pada pokoknya menerangkan tentang :
01521|a. Penerimaan pengaduan dari saksi  ZUINAL ‘AINI dan  saksi  FISKI
01522|YUNIATI
01523|Upaya  Permintaan  informasi  dan  klarifikasi  dari  Kampus  Politeknik
01524|Pertanian Payakumbuh dan analisis indikasi adanya ekploitasi
01525|2. Brafaks kedua : Pada pokoknya menerangkan : Laporan hasil pertemuan
01526|awal  dengan  pihak  Shimota  serta  perhitungan  awal  kerugian  saksi
01527|ZUINAL  ‘AINI  dan  saksi  FISKI  YUNIATI  atas  pemotongan  gaji  oleh
01528|Perusahaan SHIMOTA FARM
01529|3. Brafaks  Ketiga  :  Pada  pokoknya  menerangkan  :  melaporkan  hasil
01530|pertemuan  dengan  Dinas  Tenaga  Kerja  Prefektur  Ibaraki  yang  pada
01531|intinya mengkonfirmasi pelanggaran yang telah dilakukan Shimota dan
01532|saran Dinas Tenaga Kerja untuk membawa kasus ke pengadilan
01533|4. Brafaks Keempat : Pada pokoknya menerangkan: Melaporkan hasil rapat
01534|koordinasi  virtual  dengan  Kemendikbud,  Kampus  dan  KBRI,  serta
01535|informasi hasil investigasi Dinas Tenaga Kerja Ibaraki
01536|5. Brafaks Kelima : Pada pokoknya menerangkan, Perkembangan upaya
01537|komunikasi  dengan  pihak  Shimota  dan  pertemuan  KBRI  serta  saksi
01538|ZUINAL ‘AINI dan saksi FISKI YUNIATI dengan pengacara
01539|
01540|6. Brafaks  Keenam  :  Pada  pokoknya  menerangkan,  adanya  upaya
01541|pengacara  mengirimkan  surat  kepada  Shimota  untuk  membayar  hak
01542|finansial dan jika tidak dipenuhi akan membawa ke pengadilan perdata
01543|7. Brafaks Ketujuh : Pada pokoknya mennerangkan, Brafaks ketujuh fokus
01544|kepada permintaan kepada pihak Kampus untuk dapat memenuhi hak
01545|akademis saksi ZUINAL ‘AINI dan saksi FISKI YUNIATI yang tertahan
01546|karena permasalahan di Jepang
01547|8. Brafaks  Kedelapan  :  Pada  pokoknya  menerangkan,  Melaporkan
01548|kepulangan saksi ZUINAL ‘AINI dan saksi FISKI YUNIATI ke Indonesia,
01549|dan  permintaan  bantuan  kepada  Kemendikbud  untuk  mengawal  hak
01550|akademis/kelulusan saksi ZUINAL ‘AINI dan saksi FISKI YUNIATI yang
01551|ditahan oleh Kampus dengan syarat menghentikan proses pengadilan di
01552|Jepang.  Kampus  juga  masih  meminta  uang  kontribusi  kepada  saksi
01553|ZUINAL ‘AINI dan saksi FISKI YUNIATI
01554|9. Brafaks Kesembilan : Pada pokoknya menerangkan,
01555|a. Melaporkan  bahwa  dalam  persidangan,  pihak  Shimota  akan
01556|membayarkan  hak  finansial  melalui  jalur  kompromi,  yang
01557|kesepakatannya  difinalisasi  dengan  dokumen  persidangan.  saksi
01558|ZUINAL ‘AINI dan  saksi  FISKI YUNIATI mendapatkan hak finansial
01559|masing-masing sebesar JPY 1.265.638 dan JPY 1.275.430.
01560|b. Dalam  pengadilan  perdana,  diputuskan  jalur  kompromi  dimana
01561|Shimota  harus  membayarkan  hak  finansial  kedua  mahasiswa,
01562|namun pengadilan tidak mengeluarkan putusan hukuman dan proses
01563|pengadilan dihentikan. Dokumen putusan pengadilan tersebut telah
01564|dilaporkan melalui Brafaks KBRI Tokyo
01565|Terkait  dengan  Brafaks  tersebut Shimota  menyalahi  beberapa  aturan
01566|ketenagakerjaan  seperti  jumlah  jam  yang  melebihi  ketentuan  paid
01567|internship  dan  lebih  seperti  pekerja  pada  umumnya,  tidak  memiliki
01568|kontrak kerja dengan mahasiswa, melakukan pemotongan gaji di luar
01569|kesepakatan dan melakukan penahanan KTP Jepang, buku Tabungan
01570|serta cap hanko Fiski dan Aini.
01571|Bahwa menurut   SUTARNO, SE. (Ahli Kementerian Tenaga Kerja)   :
01572|- Pemagangan luar negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang di
01573|selenggarakan secara terpadu di Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga
01574|pelatihan kerja atau perusahaan atau instansi pemerintah atau lembaga
01575|pendidikan  dibawah  bimbingan  dan  pengawaan  instruktur  atau  pekerja
01576|yang  lebih  berpengalaman  dalam  proses  produksi  barang  dan  jasa  di
01577|
01578|perusahaan dalam rangka menguasai keahlian atau ketrampilan tertentu.
01579|Mekanisme penyelenggaraan pemagangan di luar negeri     :
01580|Penyelenggara pemagangan luar negeri mengajukan izin penyelenggaraan
01581|pemagangan  luar  negeri  kepada  Direktur  Jenderal  bagi  LPKS  dan
01582|mengajukan  Tanda  Daftar  penyelenggaraan  pemagangan  luar  negeri
01583|kepada  Direktur  Jenderal  bagi  Instansi  Pemerintah,  Perusahaan,  dan
01584|Lembaga Pendidikan.
01585|Penyelenggara  pemagangan  luar  negeri  melakukan  rekrutmen/seleksi
01586|calon peserta pemagangan, melatih peserta pemagangan sesuai dengan
01587|program pemagangan yang diajukan, melakukan asesmen kesiapan calon
01588|peserta  pemagangan  dan memberangkatkan  peserta pemagangan yang
01589|memenuhi persyaratan (lulus asesmen akhir, medical checkup, dsb) untuk
01590|melaksanakan pemagangan ke luar negeri.
01591|Terkait  PKPM  (Praktek  Kerja  Pengalaman  Mahasiswa),  ahli tidak
01592|memahami  hal  tersebut,  baik  maksud  maupun  mekanismenya.  Di
01593|Kemnaker hanya dikenal istilah Pemagangan.
01594|- Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Pasal
01595|8 ayat (3) Permenakertrans Nomor PER. 08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
01596|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri,  peserta
01597|pemagangan dari lembaga pendidikan harus memenuhi persyaratan:
01598|1. Berstatus  sebagai  siswa/mahasiswa  dari  lembaga  pendidikan  yang
01599|bersangkutan
01600|2. persyaratan lain sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan.
01601|- Bahwa ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.
01602|08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
01603|Pemagangan di Luar Negeri yang menjelaskan :
01604|1)  Pasal  7  ayat  (1)  Permenakertrans  Nomor  PER.  08/MEN/V/2008
01605|menyatakan  bahwa  Lembaga  Pendidikan  yang  menyelenggarakan