02203|langsung  perekrutan  LPK  PT.  RSEI  (Radar  Sumaedy  Effendy
02204|Indonesia) Saksi meminta uang interview sebesar Rp35.000.000,00
02205|(tiga puluh lima juta rupiah) kepada kandidat di gunakan sebagai
02206|berikut:
02207|- Fee Penghubung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
02208|- Uang untuk proses interview yang diserahkan langsung kepada
02209|pihak LPK Sanusi Pusaka Sunda sebesar Rp16.500.000,00 (enam
02210|belas juta lima ratus ribu rupiah);
02211|- Keuntungan LKP PT. RSEI sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas
02212|juta lima ratus ribu rupiah).
02213|2. 1 (satu) orang  kandidat yang telah  lulus  Interview  berasal  dari
02214|Kerjasama antara LPK PT. RSEI (Radar Sumaedy Effendy Indonesia)
02215|dengan. Terdakwa dalam hal ini LKP Wahyuyyuha saya meminta uang
02216|interview  sebesar  Rp25.000.000,00  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)
02217|kepada kandidat di gunakan sebagai berikut:
02218|Hal. 61 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02219|Paraf
02220|
02221|- Fee  Penghubung  (Terdakwa  Wahyu  Sutantri  Als  Bu  Wahyu)
02222|sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
02223|- Uang untuk proses interview yang diserahkan langsung kepada
02224|pihak LPK Sanusi Pusaka Sunda sebesar Rp16.500.000,00 (enam
02225|belas juta lima ratus ribu rupiah);
02226|- Keuntungan LKP PT. RSEI sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta
02227|juta rupiah).
02228|3. Sehingga  keuntungan  yang  Saksi  dapatkan  dari  total  28  (dua
02229|puluh delapan) orang kandidat peserta magang ke Negara Jepang
02230|yang telah membayar Interview sebesar Rp168.000.000,00 (seratus
02231|enam puluh delapan juta rupiah);
02232|- Bahwa  uang  Interview  28  (dua  puluh  delapan)  orang  kandidat
02233|peserta  magang  ke  Negara  Jepang  dari  hasil  kerjasama  dengan
02234|Terdakwa  yang Saksi serahkan kepada pihak SO (Sending Organization)
02235|dalam  hal  ini  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  sebesar  Rp462.000.000,00
02236|(empat ratus enam puluh dua juta rupiah);
02237|- Bahwa uang untuk 28 orang peserta magang ke negara Jepang
02238|dari LKP Wahyuyuha Mataram sejumlah  Rp20.000.000,00 (dua puluh
02239|juta rupiah) perorang dengan total Rp560.000.000,00 (lima atus enam
02240|puluh juta rupiah) merupakan biaya interview, uang tersebut diperuntukan
02241|untuk:
02242|- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang sebagai Fee yang
02243|langsung diambil oleh Terdakwa, jika dikalikan 28 orang menjadi total
02244|Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
02245|- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang sebagai Fee Saksi
02246|jika dikalikan 28 orang menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh
02247|juta rupiah);
02248|- Bahwa  uang  yang  telah  Saksi  terima  dari  Terdakwa  sejumlah
02249|Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);
02250|- Bahwa sampai saat ini belum ada peserta yang diberangkatkan
02251|dan uang yang telah disetorkan belum ada Saksi kembalikan;
02252|- Bahwa Saksi sendiri yang mengajak Terdakwa untuk bekerja sama
02253|karena banyak permintaan tetapi job untuk magang tidak sesuai;
02254|Hal. 62 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02255|Paraf
02256|
02257|- Bahwa kesepakatan mengenai biaya yang akan ditransfer hanya
02258|secara lisan, dan fee tersebut untuk biaya operasional;
02259|- Bahwa maksud beli job tersebut adalah biaya untuk interview jika
02260|dinyatakan  lulus,  dan  apabila  tidak  lulus  interview  uang  tersebut
02261|dikembalikan;
02262|- Bahwa  semua  untuk  biaya  job  itu  semua  atas  inisiatif  Saksi
02263|sendiri, kalau hanya kursus saja biaya Rp10.000.000,00 ;
02264|- Bahwa yang melakukan interview kepada para peserta tersebut
02265|langsung dari pihak Jepang, dan Saksi hanya menyiapkan tempat saja;
02266|- Bahwa  yang  mengantar  para  peserta  tersebut  untuk  membuat
02267|Paspor adalah Saksi sendiri;
02268|- Bahwa  sebelum  Saksi  bekerja  sama  dengan  Terdakwa,  Saksi
02269|pernah memberangkatkan orang lain melalui SO di Bali tanpa mengganti
02270|KTP dan pemberangkatan selama ± 9 (Sembilan) bulan, dan semua yang
02271|Saksi  berangkatkan  tidak  ada  masalah  dan  selama  ini  pihak  dari
02272|Disnaker mengetahui hal tersebut;
02273|- Bahwa  Saksi  sudah  memberangkatkan  orang  melalui  SO  lain
02274|sejak tahun 2019 dan ada masalah sejak bekerja sama dengan LPK
02275|Sanusi sekitar akhir tahun 2024;
02276|- Bahwa  Saksi  sudah  memberangkatkan  orang  melalui  SO  lain
02277|sejak tahun 2019 dan ada masalah sejak bekerja sama dengan LPK
02278|Sanusi sekitar akhir tahun 2024;
02279|- Bahwa jumlah uang yang telah ditransfer Terdakwa kepada Saksi
02280|sejumlah Rp480.000.000,00 bahwa yang di BAP tersebut tidak benar;
02281|- Bahwa  yang  menentukan  lulus  atau  tidak  para  siswa  yang
02282|mengikuti interview tersebut adalah langsung dari pihak Jepang;
02283|- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada sdr. Galih perihal para
02284|peserta  tersebut  belum  diberangkatkan  dan  sdr.  Galih  selalu
02285|menyampaikan menunggu pihak dari Jepang, namun  sampai  saat ini
02286|sudah tidak bisa dihubungi dan Saksi merasa ditipu oleh sdr. Galih;
02287|- Bahwa  Saksi  pernah  berjanji  akan  mengembalikan  uang  para
02288|peserta yang belum diberangkatkan tersebut dengan cara dicicil;
02289|Hal. 63 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02290|Paraf
02291|
02292|- Bahwa Saksi pernah menyerahkan surat pengunduran diri kepada
02293|para siswa, dimana surat tersebut berasal dari LPK Sanusi supaya uang
02294|tersebut bisa dikembalikan oleh pihak Jepang;
02295|Terhadap  keterangan  Saksi  tersebut  Terdakwa  menyatakan  ada
02296|keterangan  Saksi  yang  tidak  benar,  yaitu  terkait  jumlah  uang  dimana
02297|sebelumnya LKP Wahyu Yuha diminta untuk menyerahkan uang sejumlah
02298|Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) bukan Rp25.000.000,00,(dua
02299|puluh lima juta rupiah)  akan tetapi karena para peserta sudah membayar
02300|kursus  sehingga  Terdakwa  yang  meminta  kepada  PT.  RSEI  sejumlah
02301|Rp25.000.000,00 nanti pada saat di Jepang barulah sisa Rp10.000.000,00
02302|dibayarkan, sehingga tidak ada fee yang Terdakwa dapatkan, dan fee akan
02303|Terdakwa  terima  setelah  di  Jepang,  karena  Terdakwa  sudah  banyak
02304|mengeluarkan  biaya  operasional  sehingga  Terdakwa  meminjam  uang
02305|kepada Saksi bukan mengambil fee nya;
02306|
02307|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan keterangan Ahli yaitu:
02308|1. Ahli  H. KADARUSNA S.H  dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
02309|sebagai berikut:
02310|- Bahwa hari ini Ahli dalam keadaan sehat;
02311|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
02312|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
02313|- Bahwa riwayat singkat pendidikan Ahli sebagai berikut:
02314| Tahun  1991 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.2 Apitaik;
02315| Tahun  1993  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  SMPN  1
02316|Pringgabaya;
02317| Tahun 1995 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 1 Selong;
02318| Tahun  2001  Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
02319|Universitas Mataram;
02320|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
02321| Kepala  sub bagian  Rapat dan  Risalah  pada  Sekretariat DPRD
02322|Kabupaten Lombok Utara (2016-2019);
02323| Kepala sub bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum
02324|Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (2019-2021);
02325|Hal. 64 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02326|Paraf
02327|
02328| Kepala  Bidang  Ketenagakerjaan  Dinas  Penanaman  Modal
02329|Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Ketenagakerjaan  Kabupaten
02330|Lombok Utara (2021-2024)
02331| Penelaah  teknis  kebijakan  pada  Bidang  Penempatan  dan
02332|Perluasan kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
02333|Tenggara Barat.
02334|- Ba
02335|hwa  saat ini  Ahli bekerja di  Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
02336|pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTB. Adapun Tugas
02337|dan Tanggung Jawab  Ahli adalah sebagai  berikut:
02338|a. Pe
02339|nyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang  Penempatan
02340|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02341|b. Pe
02342|nyusunan  bahan  Perumusan  kebijakan  di  bidang  penempatan
02343|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02344|c. Pe
02345|nyusunan bahan pelaksanaan di Bidang Penempatan tenaga Kerja
02346|dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02347|d. Pe
02348|nyusunan  bahan  norma  standad  prosedur  dan  kriteria  dibidang
02349|Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
02350|e. Pe
02351|laksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja
02352|dalam satu daerah Kabupaten;
02353|f. Pe
02354|laksanaan  penyebar  luasan  informasi  pasar  kerja  kepada
02355|perusahaan.
02356|- Bahwa Ahli  mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan
02357|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ahli pernah ditunjuk untuk oleh
02358|Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  selaku  Ahli  dalam
02359|pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik dari Kepolisian;
02360|- Bahwa yang dimaksud dengan  LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
02361|berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02362|Hal. 65 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02363|Paraf
02364|
02365|Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan
02366|Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja  menerangkan  bahwa  LPK
02367|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  adalah  Instansi  pemerintah, badan  hukum
02368|atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
02369|pelatihan kerja;\
02370|- Bahwa  pada  Peraturan  tersebut  juga  mengatur  bahwa   LPK
02371|(Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK Swasta, LPK
02372|Pemerintah dan LPK Perusahaan;
02373|- Bahwa  yang menjadi syarat untuk mendirikan LPK Berdasarkan
02374|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2021
02375|tentang  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada
02376|Penyelenggara  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
02377|Ketenagakerjaan,  pada  lampiran  ( Persyaratan  Umum  Usaha )
02378|disebutkan syarat-syarat dalam mendirikan LPK adalah sebagai berikut:
02379| Melampirkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  sertifikat  Standar
02380|Usaha dari OSS;
02381| Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha
02382|pelatihan kerja, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas
02383|sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja dengan melampirkan
02384|profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  usaha
02385|pelatihan kerja yang memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas;
02386|Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertifikat  kompetensi  dan
02387|tenaga  pelatihan;  serta  Program  kerja  usaha  pelatihan  kerja  dan
02388|rencana pembiayaan selama 3 tahun;
02389| Program  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  yang  akan
02390|diselenggarakan,  Kapasitas  pelatihan  pertahun  dan  daftar  nama
02391|sarana prasanara pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang
02392|akan diselenggarakan
02393|- Bahwa  adapun  tata  cara  tahapan  verifikasi  berdasarkan  Permenaker
02394|Nomor  6  tahun  2021  tentang  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan
02395|Produk pada Penyelenggara berikut :
02396|a. Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
02397|serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap;
02398|Hal. 66 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02399|Paraf
02400|
02401|b. Verifikasi  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  kesesuaian
02402|dokumen dengan kondisi rill dilapangan;
02403|c. Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan  notifikasi  hasil  verifikasi
02404|kepada DPMTSP melalui sistem OSS;
02405|d. Berdasarkan  Verifikasi,  Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan
02406|notifikasi ke sistem OSS Berupa : Memenuhi Persyaratan atau Tidak
02407|Memenuhi Persyratan;
02408|e. Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan, sistem
02409|OSS mencamtumkan keterangan bahwa Sertifikat telah diverifikasi;
02410|f. Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, sistem
02411|OSS  menyampaikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan
02412|pemenuhan persyaratan sertifikat standar;
02413|g. Dalam  hal  berdasarkan  verifikasi  kembali,  Pelaku  Usaha  tetap
02414|tidak  memenuhi  persyaratan,  Sistem  OSS  membatalkan  Sertifikat
02415|standar yang belum diverifikasi
02416|- Bahwa Fungsi dan tugas pokok pendirian suatu LPK  berdasarkan
02417|Permenaker  6  Tahun  2021  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan
02418|Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
02419|Ketenagakerjaan: Lembaga Pelatihan Kerja mempunyai tugas antara lain
02420|memberikan  pelayanan  pelatihan  berbasis  kompetensi  yang  meliputi
02421|Skiling,  Up-Skiling  dan  Re-Skiling,  Memberikan  Pelayanan  Konsultasi
02422|Pelatihan dan Memberikan layanan penyusunan program pelatihan yang
02423|sesuai kebutuhan konsumen;
02424|- Bahwa  apakah  Lembaga  Pelatihan  Kerja  (LPK)  dibenarkan
02425|melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri
02426|dalam  hal  ini  negara  Jepang  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga
02427|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan
02428|dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri  pada  pasal  2,
02429|menerangkan bahwa  Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan
02430|pengiriman  Tenaga  Kerja  ke  Luar  Negeri  atau  Pemagangan  di  Luar
02431|Negeri dengan syarat  harus memiliki SO (Sending Organization) yang
02432|diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik
02433|Indonesia
02434|Hal. 67 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02435|Paraf
02436|
02437|Terhadap  LPK  yang  tidak  memiliki  SO  (Sending  Organization)  hanya
02438|boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak  dibenarkan  dalam  hal
02439|melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau Pemagangan di
02440|Luar Negeri.
02441|Adapun pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri
02442|berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI bahwa
02443|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan PMI ke luar negeri terdiri
02444|atas : Badan, Perusahaan. Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
02445|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
02446|sendiri.
02447|bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja  tidak
02448|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke
02449|Luar Negeri;
02450|- Bahwa yang dimaksud dengan proses Pemagangan di Luar Negeri dan
02451|pengertian dari SO (Sending Organization)  definisi proses Pemagangan
02452|di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang  berdasarkan  ketentuan
02453|umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8
02454|tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
02455|pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja
02456|yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
02457|Negeri  oleh  Lembaga  pelatihan  kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
02458|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
02459|pengawasan  instruktur  dan/atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,
02460|dalam proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka menguasai
02461|keterampilan dan keahlian tertentu;
02462|- Bahwa berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
02463|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02464|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
02465|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
02466|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah
02467|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
02468|dibidang ketenagakerjaan Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang
02469|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ;
02470|Hal. 68 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02471|Paraf
02472|
02473|- Bahwa  kemudian  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)
02474|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6)  Peraturan Menteri
02475|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara
02476|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah
02477|suatu izin resmi yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga
02478|Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang
02479|di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang;
02480|- Bahwa  tata  cara  sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending
02481|Organization) sehingga dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri
02482|berdasarkan  pasal  11 pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
02483|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
02484|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  dijelaskan  bahwa  LPK
02485|swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri.
02486|- Bahwa LPK Swasta yang akan menyelenggarakan pemagangan
02487|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  di
02488|Kementrian Ketenagakerjaan RI, dengan melampirkan:
02489|1. Memiliki izin LPK yang masih berlaku;
02490|2. Memiliki program pemagangan;
02491|3. Mendapat izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur
02492|Jenderal  dalam  hal  ini  adalah  pihak  LPK  telah  memiliki  Mou
02493|dengan pihak lembaga penerima yang diketahui oleh Perwakilan
02494|Negara Republik Indonesia di Negara Penerima;
02495|4. Profil  LPK  yang  meliputi  antara  lain:  struktur  organisasi,
02496|alamat, telepon, dan faximile.
02497|5. Permohonan yang disampaikan oleh LPK Swasta kepada
02498|Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi