01198|(lima juta rupiah) untuk biaya pelatihan di LPK Tsuganoki, Rp10.000.000,00
01199|(sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat JLPT (Japanese Language Proficiency
01200|Test), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat SSW
01201|(Specified Skilled Worker);
01202|- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi Sandi Muhammad Rosyadi,
01203|Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung Purnama, Saksi Trisna Muhammad
01204|Fathurrohman, dan siswa lainnya ke Dinas Ketenagakerjaan atau website
01205|siapkerja.kemnaker.go.id untu k melengkapi dokumen persyaratan sebagai
01206|calon pekerja di Jepang;
01207|- Bahwa siswa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) bulan di LPK Tsuganoki
01208|untuk belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, dan pelatihan mental, tanpa
01209|pelatihan khusus terkait pekerjaan yang ditawar kan, dan ditempatkan di
01210|tempat penampungan di lokasi LPK Tsuganoki di Perumahan Arjamukti
01211|Kencana Raya, Jalan Raya Ceumceum Jayamukti, Leuwisari, Blok B.1 No.
01212|24, Kabupaten Tasikmalaya, di mana mereka tidak diperkenankan
01213|meninggalkan tempat tanpa izin tert ulis dari Terdakwa dengan alasan fokus
01214|belajar bahasa Jepang;
01215|- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembayaran siswa untuk pengurusan
01216|dokumen JLPT dan SSW kepada Sdr. Seftian tanpa melalui tahapan ujian
01217|resmi, dan dokumen tersebut ternyata palsu karena saat peng ajuan COE
01218|(Certificate of Eligibility) untuk visa kerja ke Jepang ditolak dan yang
01219|tercantum justru nama orang lain;
01220|- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua
01221|juta lima ratus ribu rupiah) per siswa untuk pengurusan dokumen JLPT, yang
01222|
01223|Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm
01224|digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membeli mobil dengan biaya
01225|perbaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sisanya ditransfer
01226|kepada Sdr. Seftian melalui rekening Bank BCA dan BNI;
01227|- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Seftian ka rena dijanjikan 50
01228|(lima puluh) persen keuntungan jika siswa diberangkatkan ke Jepang;
01229|- Bahwa biaya pelatihan dan pengurusan dokumen yang ditetapkan Terdakwa
01230|tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan pelatihan di LPK Tsuganoki tidak
01231|sesuai prosedur resmi;
01232|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan
01233|Terdakwa telah melakukan proses perekrutan dan penampungan calon TKI yang
01234|dijanjikan akan bekerja di Jepang dengan cara melakukan penipuan dimana calon
01235|TKI belum ada yang diberangkatkan ke Jepang dan uang yang telah dibayarkan
01236|digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan
01237|oleh Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan perekrutan, penampungan,
01238|atau penerimaan seseorang, dengan penipuan, walaupun memperoleh
01239|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”, dengan
01240|demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;
01241|Ad. 3. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
01242|Republik Indonesia;
01243|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angk a 7 Undang-Undang
01244|Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01245|Orang, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
01246|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
01247|pelayanan paks a, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan,
01248|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan
01249|hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01250|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang o leh pihak lain untuk
01251|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01252|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
01253|persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
01254|- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
01255|Tsuganoki di bawah PT. Sugih Rizky Putra Indonesia, bersama Sdr. Seftian
01256|(DPO) mendirikan PT. tersebut pada bulan November 2023, dengan Sdr.
01257|Seftian membiayai pendirian dan mengurus perizinan;
01258|- Bahwa LPK Tsuganoki tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
01259|perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena tidak
01260|memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat
01261|
01262|Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm
01263|Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), hanya
01264|memiliki izin Pelatihan Ker ja dan Bisnis dan Manajemen Swasta yang terbit
01265|pada tanggal 19 Maret 2024;
01266|- Bahwa sebelum izin operasional terbit, Terdakwa pada bulan Desember 2023
01267|telah melakukan perekrutan untuk bekerja ke Jepang dengan menyebarkan
01268|brosur LPK Tsuganoki melalui status Wh atsApp, grup WhatsApp, dan
01269|Instagram yang menawarkan program TG (Tokutei Ginou);
01270|- Bahwa Terdakwa merekrut sekitar 60 (enam puluh) siswa, diantaranya Saksi
01271|Sandi Muhammad Rosyadi, Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung
01272|Purnama, dan Saksi Trisna Muhammad Fathu rrohman, dengan janji akan
01273|diberangkatkan ke Jepang pada bulan Maret atau April 2024 sebagai tenaga
01274|kerja cleaning service dengan gaji Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
01275|per bulan untuk program TG dan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta
01276|rupiah) per bulan untuk program magang;
01277|- Bahwa siswa mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
01278|juta rupiah) per orang untuk program TG, dengan rincian Rp5.000.000,00
01279|(lima juta rupiah) untuk biaya pelatihan di LPK Tsuganoki, Rp10.000.000,00
01280|(sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat JLPT (Japanese Language Proficiency
01281|Test), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat SSW
01282|(Specified Skilled Worker);
01283|- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi Sandi Muhammad Rosyadi,
01284|Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung Purnama, Saksi Trisna Muhammad
01285|Fathurrohman, dan siswa lainnya ke Dinas Ketenagakerjaan atau website
01286|siapkerja.kemnaker.go.id untuk melengkapi dokumen persyaratan sebagai
01287|calon pekerja di Jepang;
01288|- Bahwa siswa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) bula n di LPK Tsuganoki
01289|untuk belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, dan pelatihan mental, tanpa
01290|pelatihan khusus terkait pekerjaan yang ditawarkan, dan ditempatkan di
01291|tempat penampungan di lokasi LPK Tsuganoki di Perumahan Arjamukti
01292|Kencana Raya, Jalan Raya Ceu mceum Jayamukti, Leuwisari, Blok B.1 No.
01293|24, Kabupaten Tasikmalaya, di mana mereka tidak diperkenankan
01294|meninggalkan tempat tanpa izin tertulis dari Terdakwa dengan alasan fokus
01295|belajar bahasa Jepang;
01296|- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembayaran siswa untuk p engurusan
01297|dokumen JLPT dan SSW kepada Sdr. Seftian tanpa melalui tahapan ujian
01298|resmi, dan dokumen tersebut ternyata palsu karena saat pengajuan COE
01299|
01300|Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm
01301|(Certificate of Eligibility) untuk visa kerja ke Jepang ditolak dan yang
01302|tercantum justru nama orang lain;
01303|- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua
01304|juta lima ratus ribu rupiah) per siswa untuk pengurusan dokumen JLPT, yang
01305|digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membeli mobil dengan biaya
01306|perbaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sisanya ditransfer
01307|kepada Sdr. Seftian melalui rekening Bank BCA dan BNI;
01308|- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Seftian karena dijanjikan 50
01309|(lima puluh) persen keuntungan jika siswa diberangkatkan ke Jepang;
01310|- Bahwa biaya pelatihan dan pengurusan dokumen yang ditetapkan Terdakwa
01311|tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan pelatihan di LPK Tsuganoki tidak
01312|sesuai prosedur resmi;
01313|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan
01314|perbuatan Terdakwa dalam melakukan kegiatan perekrutan dan  penampungan
01315|calon TKI untuk diberangkatkan ke Jepang dengan cara yang tidak sesuai
01316|prosedur dan ketentuan yang berlaku merupakan usaha Terdakwa untuk
01317|mengeksploitasi calon TKI di luar wilayah negara Republik Indonesia dalam hal
01318|ini adalah negara Jepang, m aka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak
01319|memenuhi unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara
01320|Republik Indonesia”, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti
01321|menurut hukum;
01322|Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini tidak terpenuhi oleh
01323|perbuatan Terdakwa;
01324|Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari  Pasal 2 ayat (1)
01325|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01326|Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP tidak terpen uhi, maka
01327|Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana
01328|didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
01329|Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair Penuntut Umum
01330|tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mem pertimbangkan
01331|dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21
01332|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo.
01333|Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01334|1. Setiap orang;
01335|2. Yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara
01336|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01337|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
01338|
01339|Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm
01340|3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta
01341|melakukan perbuatan;
01342|Menimbang bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim
01343|mempertimbangkan sebagai berikut:
01344|Ad. 1. Unsur setiap orang;
01345|Menimbang bahwa karena unsur “ setiap orang” telah dipertimbang kan
01346|dalam dakwaan kesatu primair dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak
01347|akan mempertimbangkan lagi unsur tersebut;
01348|Ad. 2. Unsur  yang membantu atau melakukan percobaan untuk membawa
01349|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01350|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
01351|Menimbang bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif,
01352|maka didasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim
01353|akan langsung memilih sub unsur “melakukan percobaan”;
01354|Menimbang bahwa undang -undang ini tidak memberikan defenisi apa
01355|yang dimaksud dengan Percobaan, oleh karena itu jika mengacu kepada
01356|pendapat R. Soesilo (vide hlm. 69 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
01357|Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal) menjelaskan bahwa
01358|undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan percobaan
01359|itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat -syarat supaya
01360|percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. R. Soesilo juga menjelaskan
01361|bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu
01362|hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat
01363|sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;
01364|Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Kitab Undang -undang
01365|Hukum Pidana yang dimaksud Percobaan yaitu  jika niat untuk melakukan telah
01366|ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan
01367|itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
01368|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membawa menurut Kamus
01369|Besar B ahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkut, memuat, memindahkan,
01370|mengirimkan;
01371|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor
01372|21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang
01373|dimaksud dengan eksploitasi adalah tindaka n dengan atau tanpa persetujuan
01374|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
01375|paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
01376|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
01377|
01378|Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm
01379|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01380|memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
01381|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01382|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam
01383|persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:
01384|- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
01385|Tsuganoki di bawah PT. Sugih Rizky Putra Indonesia, bersama Sdr. Seftian
01386|(DPO) mendirikan PT. tersebut pada bulan November 2023, dengan Sdr.
01387|Seftian membiayai pendirian dan mengurus perizinan;
01388|- Bahwa LPK Tsuganoki tidak memiliki kewenangan untuk melakukan
01389|perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena tidak
01390|memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat
01391|Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), hanya
01392|memiliki izin Pelatihan Kerja dan Bisnis dan Manajemen Swasta yang terbit
01393|pada tanggal 19 Maret 2024;
01394|- Bahwa sebelum izin operasional terbit, Terdakwa pada bulan Desember 2023
01395|telah melakukan perekrutan untuk bekerja ke Jepang dengan menyebarkan
01396|brosur LPK Tsuganoki melalui status WhatsApp, grup WhatsApp, dan
01397|Instagram yang menawarkan program TG (Tokutei Ginou);
01398|- Bahwa Terdakwa merekrut sekitar 60 (enam puluh) siswa, diantaranya Saksi
01399|Sandi Muhammad Rosyadi, Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung
01400|Purnama, dan Saksi Trisna Muhammad Fathurrohman, dengan janji akan
01401|diberangkatkan ke Jepang pada bulan Maret atau April 2024 sebagai tenaga
01402|kerja cleaning service dengan gaji Rp20.000.00 0,00 (dua puluh juta rupiah)
01403|per bulan untuk program TG dan gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta
01404|rupiah) per bulan untuk program magang;
01405|- Bahwa siswa mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
01406|juta rupiah) per orang untuk program TG, dengan  rincian Rp5.000.000,00
01407|(lima juta rupiah) untuk biaya pelatihan di LPK Tsuganoki, Rp10.000.000,00
01408|(sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat JLPT (Japanese Language Proficiency
01409|Test), dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk sertifikat SSW
01410|(Specified Skilled Worker);
01411|- Bahwa Terdakwa tidak mendaftarkan Saksi Sandi Muhammad Rosyadi,
01412|Saksi Aang Gustomi, Saksi Ikmal Agung Purnama, Saksi Trisna Muhammad
01413|Fathurrohman, dan siswa lainnya ke Dinas Ketenagakerjaan atau website
01414|siapkerja.kemnaker.go.id untuk meleng kapi dokumen persyaratan sebagai
01415|calon pekerja di Jepang;
01416|
01417|Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm
01418|- Bahwa siswa mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) bulan di LPK Tsuganoki
01419|untuk belajar bahasa Jepang, budaya Jepang, dan pelatihan mental, tanpa
01420|pelatihan khusus terkait pekerjaan yang ditawarkan, dan  ditempatkan di
01421|tempat penampungan di lokasi LPK Tsuganoki di Perumahan Arjamukti
01422|Kencana Raya, Jalan Raya Ceumceum Jayamukti, Leuwisari, Blok B.1 No.
01423|24, Kabupaten Tasikmalaya, di mana mereka tidak diperkenankan
01424|meninggalkan tempat tanpa izin tertulis dar i Terdakwa dengan alasan fokus
01425|belajar bahasa Jepang;
01426|- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang pembayaran siswa untuk pengurusan
01427|dokumen JLPT dan SSW kepada Sdr. Seftian tanpa melalui tahapan ujian
01428|resmi, dan dokumen tersebut ternyata palsu karena saat pengajuan CO E
01429|(Certificate of Eligibility) untuk visa kerja ke Jepang ditolak dan yang
01430|tercantum justru nama orang lain;
01431|- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp2.500.000,00 (dua
01432|juta lima ratus ribu rupiah) per siswa untuk pengurusan dokumen JLPT, yang
01433|digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk membeli mobil dengan biaya
01434|perbaikan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan sisanya ditransfer
01435|kepada Sdr. Seftian melalui rekening Bank BCA dan BNI;
01436|- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Seftian karena dijanjikan 50
01437|(lima puluh) persen keuntungan jika siswa diberangkatkan ke Jepang;
01438|- Bahwa biaya pelatihan dan pengurusan dokumen yang ditetapkan Terdakwa
01439|tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan pelatihan di LPK Tsuganoki tidak
01440|sesuai prosedur resmi;
01441|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan
01442|adanya niat jahat (mens rea) dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang
01443|diwujudkan dalam bentuk perbuatan permulaan pelaksanaan
01444|(voortoegingshandeling), yaitu dengan cara mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja
01445|(LPK) Tsuganoki di bawah badan hukum PT. Sugih Rizky Putra Indonesia tanpa
01446|memiliki izin yang sah untuk melakukan perekrutan dan penempatan tenaga kerja
01447|ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang
01448|berlaku. Meskipun tidak memiliki izin dimaksud, Terdakwa tetap menyebarkan
01449|informasi mengenai lowongan pekerjaan di Jepang, merekrut sejumlah orang
01450|sebagai calon pekerja migran, menerima sejumlah uang dari para korban dengan
01451|dalih biaya keberangkatan, serta mengurus doku men persyaratan untuk bekerja
01452|di Jepang, namun dokumen-dokumen tersebut tidak dapat digunakan secara sah
01453|untuk tujuan keberangkatan ke Jepang. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut,
01454|para korban serta siswa-siswa lainnya tidak dapat diberangkatkan ke Jepang, dan
01455|
01456|Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Tsm
01457|apabila mereka tetap diberangkatkan ke luar negeri dengan mekanisme yang
01458|tidak sesuai prosedur tersebut, maka hal itu berpotensi besar menimbulkan risiko
01459|eksploitasi terhadap para korban di luar wilayah Negara Republik Indonesia,
01460|maka perbuatan yang dil akukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur
01461|“melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah
01462|negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
01463|negara Republik Indonesia”, dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti
01464|oleh perbuatan Terdakwa;
01465|Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang
01466|turut serta melakukan perbuatan;
01467|Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan
01468|untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan
01469|pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing -
01470|masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk
01471|dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;
01472|Menimbang bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di
01473|dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai
01474|para pembuat (mededader) adalah sebagai berikut:
01475|- Yang melakukan (plegen) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana
01476|(pleger), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi
01477|semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal
01478|263 ayat (1) KUHP dalam perkara a quo, wujud perbuatannya adalah sama
01479|dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
01480|- Yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orangnya disebut sebagai
01481|pembuat penyuruh (doen pleger), kriterianya adalah orang yang melakukan
01482|tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan
01483|orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut
01484|berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena
01485|tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ opzettelijk);
01486|- Yang turut serta melakukan (mede plegen) dan orangnya disebut sebagai