00693|Menimbang,  bahwa  KUHP  Nasional  dan  Undang-Undang
00694|Pengesuaian  Pidana menganut ajaran  dualistis yang memisahkan antara
00695|tindak  pidana  dengan  pertanggungjawaban  pidana  dimana  tindak  pidana
00696|merupakan  unsur  objektif  yang  berkaitan  dengan  sifat  melawan  hukum
00697|sedangkan  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  unsur  subjektif  yang
00698|berkaitan dengan unsur kesalahan;
00699|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) dan (3) KUHP
00700|Nasional menyatakan yang pada pokoknya u ntuk dinyatakan sebagai tindak
00701|pidana,  suatu  perbuatan  yang  diancam  dengan  sanksi  pidana  dan/atau
00702|tindakan  oleh  peraturan  perundang-undangan  harus  bersifat  melawan
00703|hukum  atau  bertentangan  dengan  hukum  yang  hidup  dalam  Masyarakat
00704|dimana  setiap  tindak  pidana  selalu  bersifat  melawan  hukum  kecuali  ada
00705|alasan pembenar;
00706|
00707|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) KUHP
00708|Nasional  menyatakan  yang  pada  pokoknya  setiap  orang  hanya  dapat
00709|dimintai  pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan
00710|sengaja  atau  karena  kealpaan  dimana  perbuatan  yang  dapat  dipidana
00711|merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak
00712|pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas
00713|ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
00714|Menimbang, bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan
00715|mengetahui ( willens en wetens ) yang artinya, seseorang yang melakukan
00716|suatu tindakan dengan kesengajaan, harus menghendaki serta menginsafi
00717|tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya dimana kesengajaan
00718|(opzet/dolus) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam,
00719|yaitu: pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan
00720|adanya  kesengajaan  yang  bersifat  tujuan  ini,  berarti  pelaku  benar-benar
00721|menghendaki  mencapai  suatu  akibat, Kedua  adalah Kesengajaan  secara
00722|keinsyafan  kepastian  yang  mana  dalam  kesengajaan  ini  pelaku  dengan
00723|perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar
00724|bahwa  akibat  itu  pasti  akan  mengikuti  perbuatan  itu,  dan  ketiga  adalah
00725|kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini
00726|tidak  disertai  bayangan  suatu  kepastian  akan  terjadi  akibat  yang
00727|bersangkutan,  melainkan  hanya  dibayangkan  suatu  kemungkinan  akan
00728|akibat tersebut;
00729|Menimbang,  bahwa  dalam  pasal  ini  tidak  dicantumkan  unsur
00730|kesalahannya, maka unsur kesalahan yang diterapkan pada pasal ini adalah
00731|kesengajaan  yang  mana  unsur  kesengajaan  tersebut  pembuktiannya
00732|didasarkan pada pertimbangan perbuatan-perbuatan pada unsur pasal ini
00733|serta dalam pertimbangan mengenai alasan pemaaf;
00734|Menimbang,  bahwa  yang  oleh  karena  KUHP Nasional  menganut
00735|ajaran  dualistis,  maka  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  terlebih  dahulu
00736|terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  barulah  mempertimbangkan
00737|mengenai  pertanggungjawaban  pidana  serta  mengenai  alasan  peniadaan
00738|pidana;
00739|Menimbang,  bahwa  sub  unsur  melakukan  percobaan  atau
00740|permufakatan jahat bersifat alternatif yang apabila salah satu saja sub-sub
00741|unsur tersebut terbukti maka bahwa sub unsur melakukan percobaan atau
00742|permufakatan jahat telah terpenuhi;
00743|
00744|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  penjelasan  Pasal  132  ayat  (1)
00745|Undang-Undang  Narkotika,  yang  dimaksud  dengan  percobaan  adalah
00746|adanya  unsur-unsur  niat,  adanya  permulaan  pelaksanaan,  dan  tidak
00747|selesainya  pelaksanaan  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
00748|kehendaknya  sendir,  sedangkan  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (1)  KUHP
00749|Nasional  percobaan melakukan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah
00750|nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang ditqju,
00751|tetapi  pelaksanaannya  tidak  selesai,  tidak  mencapai  hasil,  atau  tidak
00752|menimbulkan  akibat  yang  dilarang,  bukan  karena  semata-mata  atas
00753|kehendaknya sendiri;
00754|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang
00755|Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang
00756|bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,
00757|turut  serta  melakukan,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,  memberi
00758|konsultasi,  menjadi  anggota  suatu  organisasi  kejahatan  Narkotika,  atau
00759|mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sedangkan berdasarkan
00760|Pasal 13 ayat (1) KUHP Nasional,  permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua)
00761|orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana;
00762|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
00763|Narkotika tersebut dapat dimaknai bahwasanya perbuatan yang dilakukan
00764|oleh  pelaku  hanyalah  sebatas  ketika  perbuatan  yang  merupakan  tindak
00765|pidana narkotika dalam pasal-pasal yang diatur dalam pasal ini tidak selesai
00766|dilakukan,  maka  akan  dikenakan  ancaman  pidana  yang  sama  dengan
00767|perbuatan yang telah selesai yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud atau
00768|dapat juga dimaknai meskipun perbuatan tersebut tidak selesai atau selesai
00769|maka sepanjang terbukti adanya suatu percobaan ataupun permufakatan
00770|jahat pada pelaku perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang sama
00771|dengan tindak pidana yang telah selesai dilakukan;
00772|Menimbang,  dalam  menggunakan  percobaan  pada  Pasal  132
00773|Undang-Undang Narkotika harus ada  mens rea  dan permulaan atas  actus
00774|reus berupa permulaan perbuatan  dari kejahatan-kejahatan yang dimaksud
00775|dalam pasal tersebut sementara itu dalam  permufakatan jahat pada Pasal
00776|132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cukup adanya
00777|kehendak  yang  sama  dari  masing-masing  pelaku  atau  sepakat  untuk
00778|melakukan  kejahatan  tanpa  perlu  adanya  actus  reus  atau  permulaan
00779|perbuatan  atau  selesainya  perbuatan  dari  kejahatan-kejahatan  yang
00780|dimaksud dalam Pasal 132 Undang-Undang Narkotika tersebut;
00781|
00782|Menimbang,  bahwa  suatu  perbuatan  pidana  mengandung  sifat
00783|melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur
00784|pasal ini adalah sub unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan
00785|perbuatan  sebagaimana  perbuatan  pada  sub  unsur  selanjutnya  yaitu
00786|menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
00787|dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana
00788|sub  unsur ini  bersifat alternatif sehingga  pemenuhan sub unsur  ini telah
00789|dianggap cukup apabila salah satu alternatif sub unsur ini dapat dibuktikan; 
00790|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Narkotika  tidak  memberikan
00791|penjelasan mengenai apa itu tanpa hak atau melawan hukum namun Hakim
00792|menilai yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu
00793|perbuatan  yang  seharusnya  didahului  kewenangan  atau  izin  namun
00794|melakukan  perbuatan  tersebut  tanpa  kewenangan  atau  izin  dari  yang
00795|berwenang  atau  dalam  suatu  kondisi  tertentu  seseorang  melakukan
00796|perbuatan  tersebut  meski  kehilangan  atau  melampaui  haknya  tersebut
00797|sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah apabila seseorang sedari
00798|awal memang tidak memiliki hak atas sesuatu hal tersebut;
00799|Menimbang,  bahwa  dari  mulai  peredaran,  penyaluran,
00800|penguasaannya hingga penggunaannya narkotika harus mempunyai izin dari
00801|instansi  yang  berwenang,  maka  oleh  karena  itu  Hakim  berpendapat
00802|perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
00803|perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I
00804|ini harus pula mendapat izin dari instansi yang berwenang;
00805|Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan serta fakta
00806|hukum yang telah diuraikan, Anak sedari awal tidak mempunyai ijin yang
00807|berkaitan  dengan  narkotika  golongan  I  dari  pejabat  atau  instansi  yang
00808|berwenang serta norma pada tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional
00809|dan  Undang-Undang  Penyesuaian  Pidana  tidak  lagi  menggunakan  frasa
00810|“atau  melawan  hukum”,  maka  apabila  Anak  melakukan  perbuatan
00811|menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
00812|dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  narkotika  golongan  I,  Anak
00813|masuk ke dalam kategori tanpa hak namun untuk menentukan apakah Anak
00814|memenuhi unsur tersebut digantungkan pada sub unsur selanjutnya apakah
00815|Anak  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi
00816|perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I,
00817|sehingga pemenuhan sub unsur ini akan dipertimbangkan kemudian dan
00818|dalam pertimbangan alasan peniadaan pidana;
00819|
00820|Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual,
00821|membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau
00822|menyerahkan adalah bersifat alternatif sehingga pemenuhan sub unsur ini
00823|telah  dianggap  cukup  apabila  salah  satu  alternatif  sub  unsur  ini  dapat
00824|dibuktikan dimana pengertian pada sub unsur ini adalah sebagai berikut:
00825|- Menawarkan  untuk  dijual  adalah  mengunjukkan  sesuatu  kepada
00826|seseorang  atau  orang  lain  dengan  maksud  supaya  dibeli,  dikontrak,
00827|diambil, dipakai dengan maksud untuk dijual;
00828|- Menjual  adalah  memberikan  sesuatu  kepada  orang  lain  untuk
00829|memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
00830|- Membeli  adalah  memperoleh  sesuatu  melalui  penukaran
00831|(pembayaran) dengan uang;
00832|- Menerima  adalah  menyambut,  mengambil,  mendapat,  menampung
00833|sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya;
00834|- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam
00835|suatu jual beli;
00836|- Menukar adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya;
00837|- Menyerahkan  adalah  memberikan  sesuatu  kepada  seseorang  atau
00838|orang lain;
00839|Menimbang,  bahwa  narkotika  golongan  I  adalah  segala  jenis
00840|narkotika yang terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika terkait
00841|jenis-jenis  yang  merupakan  kategori  narkotika  golongan  I  dimana  salah
00842|satunya adalah yang mengandung metamfetamin;
00843|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
00844|persidangan,  pada hari Sabtu tanggal 17 januari 2026 sekitar pukul 13.30
00845|WITA Saksi Erwin menghubungi Saksi Rusmiadi untuk membeli narkotika
00846|jenis sabu paket 1 (satu) gram lalu tidak lama kemudian sekira pukul 13.45
00847|WITA Saksi Rusmiadi menghubungi kembali Saksi Erwin dan mengatakan
00848|bahwasanya  narkotika  jenis  sabu  tersebut  ada  dengan  harga
00849|Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
00850|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Saksi  Rusmiadi  meminta  Saksi
00851|Erwin untuk mentransfer terlebih dahulu uang pembelian narkotika jenis sabu
00852|ke rekening bank yang diberikan oleh Saksi Rusmiadi lalu setelah ditransfer,
00853|Saksi  Rusmiadi  menghubungi  kembali  Saksi  Erwin  agar  Saksi  Erwin
00854|mengambil narkotika jenis sabu yang dipesannya yang selanjutnya Saksi
00855|Erwin  meminta  kepada  Anak  pergi  bertemu  dengan  saksi  Rusmiadi  di
00856|rumahnya  yang  beralamat  di  jalan  Sungai  Gilireng  Kelurahan  Siengkang
00857|
00858|Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo lalu sekira pukul 15.00 WITA Anak tiba
00859|di rumah Saksi Rusmiadi untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis
00860|sabu yang dipesan Saksi Erwin dimana saat yang bersamaan Saksi Erwin
00861|sedang diamankan oleh anggota kepolisian;
00862|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yaitu dengan
00863|Saksi  Erwin  yang  memesan  dan  membeli  narkotika  jenis  sabu  yang
00864|merupakan narkotika golongan I dari Saksi Rusmiadi kemudian Saksi Erwin
00865|meminta  Anak  untuk  mengambil  narkotika  jenis  sabu  yang  dipesan  dan
00866|dibelinya tersebut dari Saksi Rusmiadi untuk selanjutnya narkotika jenis sabu
00867|tersebut akan digunakan oleh Saksi Erwin dan Anak, maka antara Anak dan
00868|Saksi Erwin telah memiliki kehendak yang sama dan telah bersepakat atau
00869|bersekongkol  untuk  membeli  narkotika  golongan  I  jenis  sabu  yang  oleh
00870|karena  itu,  Hakim  berpendapat  antara  Anak  dan  Saksi  Erwin  telah
00871|melakukan permufakatan untuk membeli narkotika golongan I;
00872|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Anak dan
00873|Saksi  Erwin  sedari  awal  tidak  mempunyai  izin  yang  berkaitan  dengan
00874|narkotika  golongan  I  dari  pejabat  atau  instansi  yang  berwenang,  maka
00875|perbuatan  Anak  yang  melakukan  permufakatan  untuk  membeli  narkotika
00876|golongan I merupakan suatu permufakatan jahat;
00877|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Hakim
00878|berpendapat  Anak  telah  melakukan  perbuatan  melakukan  permufakatan
00879|jahat  untuk  tanpa  hak  membeli  narkotika  golongan  I,  yang  selanjutnya
00880|berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan  terbukti pula Anak
00881|telah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) perbuatannya, maka
00882|perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan sengaja;
00883|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan  tersebut,
00884|Hakim  berpendapat  unsur  kedua  yaitu  melakukan  percobaan  atau
00885|permufakatan  jahat  untuk  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan
00886|untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
00887|menukar,  atau menyerahkan  narkotika  golongan  I  telah  terpenuhi dalam
00888|alternatif  Melakukan  Permufakatan  Jahat  Untuk  Tanpa  Hak  Membeli
00889|Narkotika Golongan I;
00890|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur  Pasal 11 4 ayat ( 1)
00891|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  Jo Lampiran II
00892|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal
00893|132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  telah
00894|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
00895|
00896|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
00897|dakwaan primer;
00898|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  telah  dengan  sengaja
00899|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer,
00900|maka kepada Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
00901|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah
00902|diuraikan yakni Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
00903|pidana serta mampu bertanggung jawab dimana dalam persidangan Hakim
00904|tidak  menemukan  adanya  alasan  peniadaan  pidana  baik  sebagai  alasan
00905|pembenar,  dan/atau  alasan  pemaaf,  dan/atau  alasan  lainnya  yang  dapat
00906|meniadakan  pidana,  maka  Anak  harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
00907|pidana dan/atau tindakan;
00908|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti serta
00909|Anak mampu bertanggung jawab, maka dakwaan subsider dan seterusnya
00910|tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
00911|Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dari pasal yang
00912|didakwakan oleh Penuntut Umum lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara, maka
00913|dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan diversi;
00914|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  akan  mempertimbangkan
00915|Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan,
00916|pendapat orang tua Anak, tuntutan dari Penuntut Umum, pembelaan dari
00917|Anak  dan/atau  Advokatnya,  serta  hal-hal  lainnya  yang  menyangkut
00918|pemidanaan  atau  tindakan  yang  akan  dikenakan  terhadap  Anak  dengan
00919|pertimbangan sebagai berikut:
00920|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  51  KUHP  Nasional  yang
00921|pada  pokoknya  menyatakan  pemidanaan  bertujuan:  a.  mencegah
00922|dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi
00923|pelindungan dan pengayoman masyarakat, b. memasyarakatkan terpidana
00924|dengan  mengadalan  pembinaan  dan  pembimbingan  agar  menjadi  orang
00925|yang baik dan berguna, c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat
00926|tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan
00927|dan damai dalam Masyarakat, dan d.  menumbuhkan rasa penyesalan dan
00928|membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
00929|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  pemidanaan  terhadap  Anak,
00930|Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek yang salah satunya adalah
00931|mengenai  tujuan  pemidanaan  dimana  pidana  dan/atau  tindakan  yang
00932|dijatuhkan  kepada  Anak  bukanlah  semata-mata  untuk  memberikan
00933|
00934|pembalasan kepada Anak namun untuk memberikan peringatan dan edukasi
00935|kepada  Anak  bahwasanya  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  adalah  salah
00936|yang selanjutnya diharapkan Anak menjadi pribadi yang lebih baik setelah
00937|menjalani pidana atau tindakan yang dijatuhkan kepadanya;
00938|Menimbang, bahwa namun demikian, pidana dan/atau tindakan yang
00939|dijatuhkan  haruslah  adil  dengan  mempertimbangkan  perbuatan  yang
00940|dilakukan Anak serta efek yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak dimana hal
00941|ini agar menjadi peringatan juga bagi masyarakat pada umumnya agar tidak
00942|melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga menurut Hakim
00943|adalah adil terhadap Anak dijatuhi putusan sebagaimana amar putusan di
00944|bawah ini;
00945|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari
00946|pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwasanya Anak secara aktif dan
00947|sadar  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dan  telah
00948|beberapa kali pula melakukan tindak pidana tersebut yang kemudian Anak
00949|juga sudah lebih kurang 1 (satu) tahun mengonsumsi narkotika jenis sabu
00950|sehingga  berdasarkan  hal  tersebut,  Anak  bukanlah  kategori  korban
00951|penyalahguna  narkotika  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang
00952|Narkotika  yang  namun  demikian  perbuatan  Anak  bukan  pula  termasuk
00953|kategori peredaran gelap narkotika;
00954|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari
00955|pemeriksaan di persidangan telah diketahui pula hal-hal antara lain sebagai
00956|berikut:
00957|- Anak  tidak  tinggal  dengan  orangtuanya  namun  tinggal  bersama
00958|nenek, kakak, dan pamannya di rumah neneknya;
00959|- Anak sering tidak pulang ke rumah neneknya tersebut dan tinggal di
00960|rumah Saksi Erwin yang mana Anak mengonsumsi narkotika bersama
00961|dengan Saksi Erwin;
00962|- Anak sudah tidak bersekolah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
00963|- Orangtua (Ibu) Anak di persidangan menyatakan tidak mengetahui
00964|mengenai kondisi Anak termasuk tidak mengetahui pula terkait sekolah
00965|Anak;
00966|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan
00967|tersebut, Hakim menilai kepada Anak haruslah diberikan pembinaan intensif
00968|agar Anak dengan kesadarannya sendiri tidak mau lagi melakukan tindak
00969|pidana,  bersedia  kembali  sekolah,  dan  mengetahui  apa  yang  harus
00970|dilakukan bagi masa depannya yang mana pembinaan ini dilakukan guna
00971|
00972|kepentingan terbaik bagi Anak untuk saat ini maupun untuk masa depannya
00973|serta bagi orangtua atau keluarga Anak diharapkan untuk selanjutnya dapat
00974|mengetahui dan melakukan apa yang terbaik bagi Anak;