01729|2004.
01730|Kontrak kerja yang tidak jelas dan tidak dipahami dapat menyebabkan
01731|orang tereksploitasi.
01732|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi  Sumaedy Effendi Als Edy
01733|Selaku  kepala  LPK  PT  RSEI-Lotim  yang  bekerjasama  dengan  Galih
01734|Santika  Fadillahkusumah  Selaku  direktur  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda-
01735|Subang  merupakan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  UU  No.  39
01736|Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang,
01737|Hal. 83 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01738|Paraf
01739|
01740|bahwa Penempatan tenaga kerja Indonesia sudah diatur dalam UU No.
01741|39 Tahun 2004. Lembaga yang merekrut dan menempatkan juga sudah
01742|diatur dalam UU Tersebut. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi,
01743|antara  lain  bahwa  Lembaga  tersebut  harus  sudah  terdaftar  sebagai
01744|Lembaga  rekrutmen  pada  instansi  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang
01745|bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
01746|- Bahwa  jika  tidak  ada  yang  berhasil  diberangkatkan  namun  tetap
01747|melakukan  perekrutan  maka  ini  mengarah  kepada  penipuan  yang
01748|merupakan  unsur  cara  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01749|Pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan orang
01750|tereksploitasi hingga mengarah pada terpenuhinya unsur tindak pidana
01751|perdagangan orang;
01752|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  dan  Sumaedy  Efendi  belum  ada
01753|ekploitasipun sudah masuk kedalam TPPO, karena sudah ada janji janji
01754|dari  Terdakwa  dan  Sumaedy  Efendi  untuk  memberangkatkan  tenaga
01755|kerja keluar  negeri, dimana Tindak  Pidana  Penipuan sudah  termasuk
01756|kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO dan Penipuan adalah
01757|salah satu modus dalam TIndak Pidana TPPO;
01758|- Bahwa  adanya  perjanjian  Kerja  dalam  Bahasa  Jepang,  tidak  ada
01759|Jaminan social itu menyebabkan adanya eksploitasi, selain itu adanya
01760|tujuan ekonomi secara Finansial, masuk ke dalam eksploitasi ekonomi;
01761|- Bahwa unsur  yang memenuhi sehingga Terdakwa masuk dalam Tindak
01762|pidana  TPPO  adanya  unsur  “cara”  dalam  hal  ini  dibuktikan  dengan
01763|adanya  menjanjikan  keberangkatan  kepada  para  tenaga/magang.
01764|Adanya  “Perekrutan”  paraTenaga/magang  oleh  Terdakwa,  dan  ada
01765|“Pemufakatan Jahat” yaitu yang tercantum dalam Pasal 11 Jo pasal 4
01766|yang  tercantum  dalam  Dakwaan  Kedua.  jadi  yang  dapat  dibuktkan
01767|adalah Pasal 11 Jo pasal 4, sehingga dalam perbuatan Terdakwa ada
01768|“Mens  rea”  dalam  hal  ini  tidak  mengadakan  pelatihan  dan  terkait
01769|pekerjaannya apa;
01770|- Bahwa dengan adanya penyerahan uang/uang yang dibagi itu adalah
01771|sudah termasuk pemufakatan jahat, sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 4;
01772|Hal. 84 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01773|Paraf
01774|
01775|- Bahwa  penampungan  adalah  memberikan  tempat  atau  menampung
01776|saja tanpa ada pelatihan seperti PJTKI, sedangkan pelatihan bertujuan
01777|untuk memberikan keahlian kepada seseorang;
01778|- Bahwa ada friksi hukum, tidak ada alasan untuk tidak tahu aturannya
01779|atau Undang-undang. Jadi setiap orang dianggap mengetahui undang
01780|undang setelah undang-undang itu diundangkan;
01781|- Bahwa Jika ada seseorang yang melakukan kegiatan seperti halnya
01782|Terdakwa maka lebih didahulukan adalah TPPO nya karena merupakan
01783|lex spesialis;
01784|- Bahwa  menurut  Ahli,  untuk  memberangkatkan  seseorang  harus
01785|mempunyai keahlian khusus, karena perjanjian yang dikeluarkan oleh
01786|pihak  Jepang  tersebut  adalah  perjanjian  baku,  dan  dari  keterangan
01787|Penyidik,  isi  perjanjian  tersebut  tidak  diketahui  oleh  para  peserta
01788|magang;
01789|- Bahwa  jika  seseorang  hanya  melakukan  pelatihan  tanpa
01790|memberangkatkan orang bukan termasuk perekrutan tenaga kerja, akan
01791|tetapi jika tidak melakukan perekrutan sendiri tetapi bekerja sama dengan
01792|pihak lain tetap masuk dalam pemufakatan jahat;
01793|- Bahwa yang dimaksud kerugian adalah apa yang dikeluarkan dengan
01794|apa yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan;
01795|- Bahwa  menurut  Ahli,  untuk  memberangkatkan  seseorang  harus
01796|mempunyai keahlian khusus, karena perjanjian yang dikeluarkan oleh
01797|pihak  Jepang  tersebut  adalah  perjanjian  baku,  dan  dari  keterangan
01798|Penyidik,  isi  perjanjian  tersebut  tidak  diketahui  oleh  para  peserta
01799|magang;
01800|Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
01801|4.  Ahli  ERNAWATY,  S.H dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
01802|sebagai berikut :
01803|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
01804|dan keterangan Ahli benar;
01805|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
01806|a. Tahun 1984 tamat pendidikan SD Nomor 9 Ampenan
01807|b. Tahun 1987 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 2 Mataram
01808|c. Tahun 1990 tamat dan lulus Pendidikan SMAN 1 Mataram
01809|Hal. 85 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01810|Paraf
01811|
01812|d. Tahun 1997 tamat S-1 Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
01813|Bahwa ahli mempunyai riwayat pekerjaan dan jabatan sebagai berikut:
01814|a. Dinas Pertamanan Kota Mataram
01815|b. Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram
01816|c. Kantor Lurah Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan
01817|d. Kantor Lurah Banjar Kecamatan Ampenan
01818|e. Kantor DP2KB Kota Mataram
01819|f. Kantor Dinas Pendidikan Kota Mataram
01820|- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Bidang Pembinaan PAUD PNF (Pendidikan
01821|Anak Usia Dini  Pendidikan Non Formal)  Adapun  Tugas  dan  Tanggung
01822|Jawab Ahli adalah sebagai berikut:
01823|1. Penyusunan RKA/DPA dan Program Kerja seksi;
01824|2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang berdasarkan
01825|ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
01826|3. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
01827|kelembagaan dan sarpras PAUD dan PNF;
01828|4. Penyusunan bahan pembinaan kelembgaan dan sarpras PAUD
01829|PNF;
01830|5. Penyusunan  bahan  penerbitan  ijin  pendirian,  penataan  dan
01831|penutupan satuan PAUD PNF;
01832|6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan
01833|sarpras PAUD PNF;
01834|7. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarpras PAUD PNF;
01835|8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
01836|dengan bidang tugasnya.
01837|- Bahwa  Ahli  belum  pernah  menjadi  Ahli  dalam  perkara  tindak
01838|pidana lainnya;
01839|- Bahwa  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  adalah  Lembaga
01840|Pendidikan  non  formal  yang  bertujuan  meningkatkan  keterampilan
01841|peserta didik dalam bidang tertentu ;
01842|- Bahwa Maksud dan tujuan pendirian LKP secara umum adalah
01843|mengembangkan potensi Masyarakat dalam meningkatkan keterampilan
01844|dan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih
01845|berkualitas ;
01846|Hal. 86 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01847|Paraf
01848|
01849|- Bahwa  yang  mengeluarkan  ijin  operasional  dari  LKP(Lembaga
01850|Kursus  Pelatihan)  bernama  “WAHYUYYUHA Mataram”  adalah  Bidang
01851|Pembinaan PAUD PNF (Pendidikan Non Formal) Dinas Pendidikan Kota
01852|Mataram yang beralamat di Jl. Majapahit No. 14 Mataram ;
01853|- Bahwa berdasrkan hasil visitasi yang dilakukan oleh tim di bidang
01854|Pembinaan PAUD PNF sejumlah 4 (empat) orang diperoleh data bahwa
01855|LKP  “Wahyuyyuha”  berkedudukan  di  Jl.  Lingkar  Selatan  Kelurahan
01856|Jempong  Baru  Kecamatan  Sekarbela  Kota  Mataram.  adapun  Pemilik
01857|LKP  “Wahyuyyuha”  bernama  Wahyu  Sutantri,  S,Si  (Sesuai  Ijin
01858|Operasional yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram
01859|pada tanggal 25 April 2022);
01860|- Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh tim di bidang
01861|Pembinaan PAUD PNF, LKP “Wahyuyuha” bergerak dalam bidang “Care
01862|Giver” yang masuk dalam rumpun Kesehatan dan Pekerjaan Sosial ;
01863|- Bahwa  Dinas  Pendidikan  mengeluarkan  Ijin  Operasional  untuk
01864|melaksanakan LKP (Kursus dan Pelatihan) saja;
01865|- Bahwa  kami  pihak  dari  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram  tidak
01866|mengetahui terkait kegiatan dari LKP “Wahyuyyuha Mataram” melakukan
01867|perekrutan peserta magang ke Negara Jepang;
01868|- Bahwa pengawasan yang dilakukan hanya pada saat kami visitasi
01869|ke  Lembaga  untuk  penerbitan  ijin  pendirian  lembaga  baru  dan  Ijin
01870|perpanjangan;
01871|- Bahwa LKP hanya boleh menerima uang pembayaran kursus saja,
01872|termasuk biaya Pendidikan dan bukan untuk biaya yang lain;
01873|- Bahwa Barang Bukti tersebut adalah Surat Izin yang instansi kami
01874|keluarkan untuk Terdakwa dan masih berlaku sampai tahun 2026;
01875|- Bahwa  LKP  diberikan  kewenangan  untuk  mencari  siswa untuk
01876|kursus dan pelatihan saja;
01877|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
01878|5.  Ahli  ASYIB  YULIANTO  S.Kom dibawah  sumpah  pada  pokoknya
01879|menerangkan sebagai berikut :
01880|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
01881|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
01882|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
01883|Hal. 87 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01884|Paraf
01885|
01886|a. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
01887|NTB, Indonesia;
01888|b. Tahun 2000 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 4 Labuan
01889|Sumbawa, NTB, Indonesia;
01890|c. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan di MAN 1
01891|Sumbawa, NTB, Indonesia;
01892|d. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan Diploma 3 di
01893|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia;
01894|e. Tahun 2007 tamat dan lulus Pendidikan Strata 1 di
01895|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia;
01896|f. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
01897|NTB, Indonesia;
01898|g. Tahun 2000 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 4 Labuan
01899|Sumbawa, NTB, Indonesia.
01900|- Bahwa  ahli  mempunyai  riwayat  pekerjaan  dan  jabatan  sebagai
01901|berikut:
01902|a. Tahun  2010 diangkat  menjadi  PNS  sebagai Pelaksana
01903|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
01904|Perlindungan  dan  Pemberdayaan  di  BP3TKI  Mataram  Dinas
01905|Ketahanan Pangan Kota Mataram
01906|b. Tahun 2011 sampaidengan 2016 sebagai Pelasana Penerbitan E-
01907|KTKLN, Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Mataram Kantor
01908|Lurah Banjar Kecamatan Ampenan
01909|c. Tahun 2016 sampai dengan 2019 diangkat menjadi Kepala Seksi
01910|Penyiapan dan Penempatan di BP3TKI Mataram
01911|d. Tahun  2020  Bulan  sejak  Desember  sampai  dengan  Sekarang
01912|diangkat menjadi Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di BP3MI
01913|NTB;
01914|e. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana
01915|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
01916|Perlindungan dan Pemberdayaan di BP3TKI Mataram
01917|Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Ahli adalah sebagai berikut:
01918|a. Tahun 2013, Bimtek Aplikasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja
01919|Luar Negeri, BNP2TKI;
01920|Hal. 88 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01921|Paraf
01922|
01923|b. Tahun 2014, Bimtek Verifikasi Dokumen Penempatan Calon
01924|TKI/TKI, BNP2TKI;
01925|c. Tahun 2015, Bimtek Pelayanan Elektronik kartu Tenaga Kerja Luar
01926|Negeri (E-KTKN) BNP2TKI;
01927|d. Tahun 2017, Training of Trainers Aplikas safe travel serta Isu
01928|perlindungan Lainnya Kepada Instruktur Pembekalan Akhir
01929|Pemberangkatan, Kementerian Luar Negeri;
01930|e. Tahun 2017 Bimtek peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan
01931|Publik di BNP2TKI;
01932|- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Fungsional Pengantar Kerja
01933|Ahli  Muda  di  Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
01934|Nusa  Tenggara  Barat  sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  adapun
01935|kewenangan  dan  tanggung  jawab  Ahli  adalah  menjalankan  tugas  di
01936|bagian  Pelindungan  dan  Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia
01937|BP3MI Nusa Tenggara Barat adalah :
01938|1. BP3MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan
01939|dan pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan
01940|peraturan perundang-undangan.
01941|2. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,
01942|BP3MI menyelenggarakan fungsi:
01943|1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
01944|2. Penyebarluasan  informasi  di  bidang  penempatan  dan
01945|pelindungan pekerja migran Indonesia;
01946|3. Pelaksanaan  pemetaan  suplai  dan  pendayagunaan  hasil
01947|pemetaan peluang kerja luar negeri;
01948|4. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran
01949|Indonesia  yang  ditempatkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
01950|Migran Indonesia;
01951|5. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
01952|6. Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi
01953|calon  pekerja  migran  Indonesia;  pelaksanaan  pengawasan
01954|pelayanan jaminan lembag pekerja migran Indonesia; pemberian
01955|bahan  rekomendasi  terhadap  usulan  penerbitan  dan
01956|perpanjangan  surat  izin  lembaga  dan  penempatan  pekerja
01957|Hal. 89 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01958|Paraf
01959|
01960|migran  Indonesia;  pemberian  bahan  rekomendasi  pengenaan
01961|sanksi  lembaga  bagi  Lembaga  penempatan  pekerja  migran
01962|Indonesia dan lembaga yang menempatkan calon pekerja migran
01963|Indonesia untuk kepentingan lembaga sendiri;
01964|7. Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  layanan
01965|penempatan  dan  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia  oleh
01966|lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
01967|8. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah,
01968|dan  pemenuhan  hak  calon  pekerja  migran  Indonesia/  pekerja
01969|migran Indonesia secara terpadu;
01970|9. Pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia selama
01971|bekerja  di  negara  tujuan  penempatan  berkoordinasi  dengan
01972|Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputian teknis terkait;-
01973|10. Pencegahan  dan  penanganan  Calon  Pekerja  Migran
01974|Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  ditempatkan
01975|secara nonprosedural;
01976|11. Pelaksanaan  pemulangan  pekerja  migran  Indonesia
01977|terkendala  serta  pelaksanaan  fasilitasi,  rehabilitasi  dan
01978|reintegrasi purna pekerja migran Indonesia, pemberdayaan social
01979|dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
01980|12. Perekaman  dan  pengolahan  data  penempatan
01981|perlindungan pekerja migran Indonesia
01982|- Bahwa  Ahli  pernah  menjadi  Ahli  terkait  kasus  Pekerja  Migran
01983|Indonesia;
01984|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  23  pada  Peraturan  Menteri  Tenaga
01985|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara perizinan
01986|dan penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri menerangkan bahwa
01987|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
01988|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah
01989|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
01990|dibidang ketenagakerjaan Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang
01991|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota;
01992|- Bahwa LPK yang tidak memiliki SO (Sending Organization) tidak
01993|boleh memberangkatkan pekerja magang ke luar negeri;
01994|Hal. 90 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01995|Paraf
01996|
01997|- Bahwa  Definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)
01998|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri
01999|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara
02000|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah
02001|suatu izin resmi yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga
02002|Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang
02003|di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang;
02004|- Bahwa berdasarkan ayat 1 pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga
02005|Kerja dan Transmigrasi nomor: PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata cara
02006|perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  bahwa
02007|rekrut  dan  seleksi  calon  peserta  dilakukan  oleh  penyelenggara
02008|pemagangan sesuai dengan kebutuhan tempat magang di Perusahaan.
02009|- Bahwa   LPK  WAHYUYYUHA  Mataram  bukan  merupakan
02010|penyelenggara  pemagangan  (tidak  memiliki  SO)  dan  LPK  tersebut
02011|bekerjasama dengan LPK yang memiliki SO namun berada di luar Prov.
02012|NTB, yaitu LPK Sanusi Pusaka Sunda yang berkedudukan di Kp Bantar
02013|sema, RT/RW:019/006, Kel/Desa Cisaga, Kec. Cibogo, Kab.Subang
02014|- Bahwa untuk Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang tidak memiliki
02015|SO  tidak  dibenarkan  atau  tidak  boleh  melakukan  Perekrutan  dan
02016|Pengiriman Peserta Pemagangan;
02017|- Bahwa magang bukan dalam bidang yang Ahli  tekuni sekarang, Ahli
02018|hanya khusus membidangani pekerja migran;
02019|- Bahwa  BP3MI  Nusa  Tenggara  Barat  tidak  ada  memiliki  data-data
02020|mengenai  Perusahaan  atau  LPK  (Lembaga  PelatihanKerja)  SO  yang
02021|melakukan  perekrutan  terhadap  Calon  Peserta  Magang  ke  Negara
02022|Jepang.  Data  tersebut  dapat  dilihat  melalui  website
02023|https:/binalattas.kemnaker.go.id/pemagangan /perizinan/so/datalembaga/;
02024|- Bahwa  perbedaan  pekerja  migran  dengan  magang  tersebut  sesuai
02025|dengan pasal 1 angka 2, UU No.18 Tahun 2017, bahwa Pekerja Migran
02026|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
02027|telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
02028|Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 bahwa Pekerja Migran
02029|Indonesia meliputi Pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi
02030|Hal. 91 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02031|Paraf
02032|