03526|Menimbang,  bahwa  Pengadilan  sebagai  pemegang  kekuasaan
03527|kehakiman  yang  menjalankan  fungsinya  dalam  pemberian  rasa  keadilan
03528|sebagai  suatu  nilai  (value) kepada  siapapun  yang  merasa  keadilannya
03529|terabaikan;
03530|Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  putusannya  mempertimbangkan
03531|segala  aspek  keadilan,  yang  meliputi  1.  keadilan  yang  berdasarkan  hukum
03532|(legal justice)  yang terdiri atas keadilan prosedural (penerapan KUHAP pada
03533|mestinya  /Due  Proses  of  Law)  dan  keadilan  substantif  (penerapan  hukum
03534|pidana  materiil  berdasarkan  kaedah-kaedah  hukum  yang  tepat),  2. keadilan
03535|yang  berdasarkan  kehidupan  sosial  (social  Justice),  serta  3.  keadilan  yang
03536|berlandaskan moral (morality Justice);
03537|Menimbang, bahwa didalam memberikan keadilan yang berdasarkan
03538|hukum  (legal justice),  tentunya keadilan prosedural (penerapan KUHAP pada
03539|mestinya /Due Proses of Law ) haruslah menjadi pintu utama dalam pemberian
03540|keadilan sebelum mengacu pada keadilan substantif yaitu penerapan hukum
03541|pidana materiil berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang tepat;
03542|Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa yang
03543|didasarkan pada identitas di surat dakwaan, Terdakwa membenarkan identitas
03544|
03545|tersebut dan dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya keberatan
03546|yang  diajukan  oleh  Terdakwa  ataupun  Penasihat  Hukum  Terdakwa  atas
03547|kesalahan  materiil  maupun  formil  dari  surat  dakwaan  itu  sendiri,  dan  tanpa
03548|adanya keberatanpun Majelis wajib menilai syarat formil dan materiil dari surat
03549|dakwaan Penuntut Umum, dan dari hasil penilaian yuridis yang dilakukan tidak
03550|ditemukan suatu keadaan hukum yang dapat membatalkan dari surat dakwaan
03551|Penuntut Umum,  sehingga  selanjutnya  Terdakwa  dapat diadili  dengan  surat
03552|dakwaan  yang  menurut  penilain  Majelis  Hakim  tidak  terdapat  cacat  secara
03553|formal maupun materiil, kemudian apabila dalam surat tuntutan Penuntut Umum
03554|terdapat  perbedaan  identitas  Terdakwa,  apakah  kemudian  berdampak  pada
03555|dakwan  batal  demi  hukum,  atau  ternyata  orang  yang  didudukkan  sebagai
03556|Terdakwa tidak berhak dituntut pidana? Dalam hal ini ada tertib acara yang
03557|harus dipedomi, bahwa kesalahan identitas dalam tuntutan pidana tidak pernah
03558|norma memberikan batasan bahwa akan berakibat pada batalnya suatu surat
03559|dakwaan ataupun kesalahan orang yang didudukan sebagai Terdakwa, kejadian
03560|ini tidaklah lain sebagai suatu kesalahan pengetikan (clerical error) yang masih
03561|dapat ditoleransi, sungguh suatu hal yang tidak bijaksana apabila kesalahan
03562|pengetikan yang masih dapat ditoleransi dalam tuntutan pidana akan berdapak
03563|pada gugurnya proses hukum yang telah berjalan begitu berliku, sehingga dari
03564|pertimbangan yang telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat
03565|dengan pembelaan point kesatu dari Penasihat Hukum Terdakwa;
03566|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03567|kedua dari Penasihat Hukum bahwa ahli yang bernama Desti Fatmasari, SPsi,
03568|MPsi,  Psikolog  (psikolog  yang  melakukan  pemeriksaan  psikologi  di  UPT
03569|Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  GuSaksi  VIdul)  telah
03570|menerangkan dibawah sumpah bahwa “untuk menentukan kondisi psikologis
03571|sesesorang secara klinis akibat perbuatan pidana bukan ranah ahli”. Ahli yang
03572|dihadirkan dalam persidangan dapat diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa
03573|atau  Penasihat  Hukumnya  ataupun  dihadirkan  atas  kehendak  dari  Majelis
03574|Hakim, suatu keterangan ahli dalam persidangan diharapkan dapat memberikan
03575|suatu  hal  yang  terang  dalam  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  hal  yang
03576|disampikan semuanya berdasarkan keahliannya masing-masing, terkait dengan
03577|ahli  Desti  Fatmasari,  SPsi,  MPsi,  Psikolog,  yang  telah  didengarkan
03578|keterangannya  dipersidangan  tentunya  telah  diterangkan  bukan  menyangkut
03579|keadaan  korban,  melainkan  keahlian  berdasarkan  pengetahuan  dari  ahli  itu
03580|sendiri,  dalam  persidangan  tidak  pernah  tersentuh  berkenaan  dengan
03581|pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli kepada korban dalam persidangan, dan
03582|
03583|dalam hal ini rumusan tentang keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli
03584|nyatakan di sidang pengadilan (vide.pasal 186 KUHAP), maka dengan demikian
03585|keterangan ahli Desti Fatmasari, SPsi, MPsi, Psikolog dipadang sah menurut
03586|hukum  sebagai  alat  bukti,  namun  apakah  kemudian  keterangan  ahli  Desti
03587|Fatmasari,  SPsi,  MPsi,  Psikolog  akan  menjadi  pedoman  baku  dalam
03588|pertimbangan  Majelis  Hakim,  tentunya  tidak  demikan.  Majelis  Hakim  hanya
03589|akan membentuk keyakinannya dari minimal 2 (dua) alat bukti yang disajikan
03590|ataupun  alat  bukti  lain  yang  dikehendaki  Majelis  Hakim  untuk  dihadirkan
03591|dipersidangan  untuk  menguatkan  keyakinannya  apakah  Terdakwa  yang  ada
03592|dihadapannya sebagai orang yang bersalah atau tidak dan mampu atau tidak
03593|untuk dimintai pertangungjawaban pidana,  sehingga dari pertimbangan yang
03594|telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan
03595|point kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa;
03596|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03597|ketiga dari Penasihat Hukum  terhadap barang bukti tersebut tidak memenuhi
03598|ketentuan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan
03599|syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU
03600|ITE dan Pasal 1 angka 7  Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009  barang
03601|bukti  tersebut  di  atas  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  barang  bukti
03602|khususnya:
03603|- 2 (Dua) lembar printout capture pesan whatsapp dari nomor 08121584468
03604|milik TERDAKWA kepada nomor 083867733990 milik SAKSI KORBAN;
03605|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 081326852256 milik
03606|SAKSI  A  DE  CHARGE  Ikepada  nomor  083867733990  milik  SAKSI
03607|KORBAN;
03608|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 089675777277 milik
03609|SAKSI II kepada nomor 0813268522556 milik SAKSI A DE CHARGE I;
03610|- 1 (Satu) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
03611|08121584468 milik TERDAKWA kepada nomor 083867733990 milik SAKSI
03612|KORBAN;
03613|- 4 (Empat) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
03614|083867733990 milik SAKSI KORBAN kepada nomor 089675777277 milik
03615|SAKSI II;
03616|Menimbang,  bahwa  undang-undang  TPKS  menurut  pertimbangan
03617|Majelis memberikan kerancuan dalam memberikan arti alat bukti dan barang
03618|bukti, dalam hal ini nampak pada pasal 24 ayat (1) “Alat bukti yang sah dalam
03619|pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas, huruf c menyebutkan
03620|
03621|“barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil
03622|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dan/  atau  benda  atau  barang  yang
03623|berhubungan dengan tindak pidana tersebut.”  Dari ketentuan pasal tersebut
03624|seakan-akan  tidak  memberikan  pembeda  antara  kedudukan  alat  bukti  dan
03625|barang bukti, sehingga “barang bukti adalah alat bukti dan alat bukti adalah
03626|termasuk barang bukti”, kerancuan norma inilah akhirnya sulit diterapkan dalam
03627|praktik oleh aparat penegak hukum. Lepas dari esensi kerancuan tersebut dan
03628|kembali  kepada  pokok  permasalahan  yang  diutarakan  apakah  barang  bukti
03629|Printout  capture  whatsapp sebagai  alat  bukti  yang  sah,  oleh  karena  dalam
03630|undang-undang TPKS bahwa barang bukti adalah termasuk juga barang bukti,
03631|maka barang bukti  Printout capture whatsapp  dapat ditafsirkan sebagai alat
03632|bukti, oleh karena barang bukti  Printout capture whatsapp , adalah alat bukti
03633|yang merupakan perluasan alat bukti maka pedoman yang dapat diterapkan
03634|adalah  sebagai  berikut  bahwa  kedudukan  alat bukti  dalam  hukum  acara  di
03635|Indonesia  berkembang  secara  dinamis,  dengan  mengacu  pasal  5  ayat  (1)
03636|Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
03637|Elektronik Jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas
03638|Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
03639|Elektronik,  yang  menyebutkan  ‘informasi  elektronik  dan  /  atau  dokumen
03640|elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
03641|selanjutnya  dalam  ayat  (2)  menyebutkan  “informasi  elektronik  dan  /  atau
03642|dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat
03643|(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara
03644|yang  berlaku  di  Indonesia, terkait  hukum  acara  di  Indonesia  salah  satunya
03645|adalah hukum acara Pidana, maka dengan demikian bahwa informasi elektronik
03646|dan  /  atau  dokumen  elektronik  dan  /  atau  hasil  cetaknya  atau  turunannya
03647|merupakan alat bukti yang sah dapat digunakan dalam hukum acara yang ada
03648|di Indonesia, termasuk dalam hukum acara pidana. Menyinggung hal tersebut
03649|kemudian dihadapkan pada suatu norma yang berlaku dalam penyidikan yakni
03650|Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan
03651|Permintaan  Pemeriksaan  Teknis  Kriminalistik  Tempat  Kejadian  Perkara  Dan
03652|Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian
03653|Negara  Republik  Indonesia  dalam  Ketentuan  Umum  pasal  1  angka  7,
03654|menyebutkan bahwa “Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah
03655|pemeriksaan  terhadap  barang  bukti  yang  diperoleh  dari  pencarian,
03656|pengambilan,  penyitaan,  pengamanan  dan  pengiriman  petugas  Polri  atau
03657|instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode
03658|
03659|ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan
03660|sebagai salah satu alat bukti yang sah” bertitik tolak dari pemahaman tersebut
03661|guna mendukung akurasinya penyidikan berkenaan dengan barang bukti agar
03662|dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah  yakni  melalui  Pemeriksaan  laboratoris
03663|kriminalistik;
03664|Menimbang, bahwa dengan dikaitkan pada bagian kedua pemeriksan
03665|barang bukti pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 menyebutkan Jenis barang bukti
03666|yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi:
03667|1. ….
03668|2. ….
03669|3. perangkat elektronik, telekomunikasi, komputer (bukti digital), dan penyebab
03670|proses elektrostatis;
03671|maka  dengan  demikian  kedudukan  Printout  capture  whatsapp  sebagaimana
03672|barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik guna kepentingan
03673|penyidikan adalah bagian dari cetak telekomunikasi yang seyogyanya dilakukan
03674|Pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
03675|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  masih  terkait  dengan  hal  tersebut
03676|apakah barang bukti informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik dan /
03677|atau hasil cetaknya atau turunannya sebagai barang bukti yang tidak dilakukan
03678|Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  akan  berdampak  sebagai  barang  bukti
03679|yang menjadi alat bukti yang tidak sah ? atas permasalahan tersebut maka
03680|Majelis memberikan pandangannya, Peraturan Kapolri merupakan salah satu
03681|norma yang tentunya mengikat bagi institusi kepolisian Republik Indonesia, dan
03682|selanjutnya  apakah  Peraturan  Kapolri  tersebut  akan  mengikat  keluar  dari
03683|Institusi Kepolisan apabila diterapkan, atas hal tersebut dengan mengacu pada
03684|undang-undang 12 tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
03685|Undangan, pada  Pasal  7  ayat (1)  Jenis  dan  hierarki  Peraturan  Perundang-
03686|undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
03687|Tahun  1945;  b.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang-
03688|Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  d.  Peraturan
03689|Pemerintah;  e.  Peraturan  Presiden;  f.  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan  g.
03690|Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota.  Ayat  (2)  Kekuatan  hukum  Peraturan
03691|Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat
03692|(1), selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan
03693|selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
03694|ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
03695|Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
03696|
03697|Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial,  Bank  Indonesia,  Menteri,  badan,
03698|lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
03699|atau  Pemerintah  atas  perintah  Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat
03700|Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
03701|Bupati/Walikota,  Kepala  Desa  atau  yang  setingkat.  ayat  (2)  Peraturan
03702|Perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diakui
03703|keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang
03704|diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau
03705|dibentuk  berdasarkan  kewenangan,  atas  redaksi  tersebut  dikaitkan  dengan
03706|kedudukan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan undang undang nomor 2
03707|tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 1 angka
03708|1  menyebutkan  “Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang  berkaitan  dengan
03709|fungsi  dan  lembaga polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”
03710|maka dengan demikian kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia adlah
03711|sebagai  “Lembaga”  dan  dalam  mengeluarkan  Peraturan  melalui  Peraturan
03712|Kapolri adalah mengikat keluar, termasuk pula kedudukan Peraturan Kapolri
03713|Nomor 10 Tahun 2009;
03714|Menimbang,  bahwa  kembali  kepada  kedudukan  Printout  capture
03715|whatsapp sebagai barang bukti dalam perkara aquo apakah dipandang tidak
03716|sah,  selanjutnya  dihubungkan  dengan  pasal  1  angka  7  yang  menyatakan
03717|“Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  barang  bukti  adalah  pemeriksaan
03718|terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan,
03719|pengamanan  dan  pengiriman  petugas  Polri  atau  instansi  penegak  hukum
03720|lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri,
03721|agar barang bukti yang telah diperiksa “dapat” dijadikan sebagai salah satu alat
03722|bukti  yang  sah”,  maka  kata  dapat  dalam  redaksi  pasal  tersebut  tidak
03723|memberikan  akibat  hukum  yang  memaksa  ataupun  wajib,  selanjutnya  apa
03724|kaitannya dan akibat hukum yang timbul jika suatu barang bukti agar menjadi
03725|alat  bukti  namun  tanpa  melalui  Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik,  maka
03726|terhadap barang bukti tersebut tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
03727|akan  tetapi  dari  sisi  kualitas  dan  akurasi  alat  bukti  tersebut  menjadi  tidak
03728|sempurna, sehingga tidak sepenuhnya mengikat hakim dalam menggunakan
03729|alat bukti tersebut untuk membentuk keyakinannya, dalam hal ini Majelis Hakim
03730|sependapat dengan Penasihat Hukum bahwa terhadap barang bukti elektronik
03731|yang nantinya agar dapat menjadi alat bukti yang sah seyogyanya dilakukan
03732|Pemeriksaan laboratoris kriminalistik, namun bukan berarti mutlak tidak dapat
03733|digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam persidangan Aquo Majelis tidak
03734|
03735|banyak mengulas kedudukan barang bukti  Printout capture whatsapp , karena
03736|dipandang belum memiliki korelasi yang dibutuhkan dalam pembuktian dengan
03737|tindak pidana yang terjadi;
03738|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03739|keempat  dari  Penasihat  Hukum prihal  adanya  perbedaan  keterangan  dari
03740|Terdakwa  yang  menerangkan  bahwa  “maksud  Terdakwa megang  bahunya
03741|karena  Terdakwa juga mau keluar dari ruangan itu ” dengan keterangan Saksi
03742|korban  yang  menerangkan  “saat  saksi  mau  keluar  ruang  IGD  tiba-tiba
03743|Terdakwa memeluk saksi dari belakang” harus dibuktikan kebenaran faktanya
03744|sesuai ketentuan, yakni apakah benar Terdakwa memeluk Saksi korban dari
03745|belakang ataukah apakah hanya memegang bahu. Atas Pembelaan Penasihat
03746|Hukum tersebut telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur, bahwa
03747|pedoman  yang  digunakan  dalam  pembuktian  unsur  adalah  merujuk  dari
03748|perbuatan  Terdakwa  yang  memegang  bahu  kanan  dan  kiri  dari  korban,
03749|sehingga  pembelaan  dari  Penasihat  Hukum  perihal  ini  tidak  akan
03750|dipertimbangkan lebih lanjut;
03751|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03752|kelima  dari  Penasihat  Hukum bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi
03753|Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Gunung
03754|Kidul  Nomor  463/221/XII/2023  tanggal  08  November  2023  DAN  hasil
03755|pemeriksaan psikologi yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana
03756|tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa tanggal 29
03757|Januari 2023 Nomor 01/07/L/I/2024 adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat
03758|bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Analisa Bukti di atas.
03759|Satu dan lain hal Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT PPA GuSaksi
03760|VIdul dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa ternyata bukan
03761|disebabkan karena kejadian/peristiwa dipeluk dari belakang sebagaimana yang
03762|didakwakan  jaksa  penuntut,  akan  tetapi  karena  memang  kondisi  adanya
03763|gangguan kesehatan psikis yang sedang dialami saksi Saksi korban sebelum
03764|kejadian,  atas  hal  tersebut  Majelis  memberikan  pertimbangannya,  bahwa
03765|Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan
03766|Anak Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 463/221/XII/2023 tanggal 08
03767|November 2023 adalah suatu dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang
03768|berwenang  berdasarkan  sumpah  jabatannya,  pejabat  yang  ditunjuk  untuk
03769|membuat surat tersebut adalah atas dasar permintaan yang sah dan resmi dari
03770|pihak  Kepolisan  dan  atas  dasar  Penugasan  yang  sah  dan  resmi  dari  UPT
03771|perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten GuSaksi VIdul, maka dengan
03772|
03773|demikian hal tersebut sudah termasuk dan memenuhi kaedah pasal 187 huruf b
03774|KUHAP. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan psikologi yang dilakukan di
03775|Lembaga  Rifka  Annisa  sebagaimana  tertuang  dalam  Laporan  Hasil
03776|Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa  tanggal  29  Januari  2023  Nomor
03777|01/07/L/I/2024, bukti surat tersebut lahir dari suatu permintaan yang sah dan
03778|resmi dari pihak Kepolisan dengan Surat B/711/XII/2003/Reskrim, tertanggal 28
03779|Desember 2023, maka dengan mengaitkan pasal 187 huruf c KUHAP dengan
03780|redaksi Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
03781|keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
03782|resmi dari padanya, sehingga kesimpulannya bahwa kedua bukti surat tersebut
03783|menurut KUHAP dapat menjadi bukti surat yang sah, oleh karena perkara aquo
03784|terkait  dengan  Undang-undang  TPKS,  maka  berdasarkan  pasal  24  ayat (3)
03785|huruf a dijelaskan Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikolog
03786|klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, oleh karena 2 alat