02888|setara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (kurs RM1,00=Rp4.000,00); 
02889|Menimbang, bahwa di Hotel MOZU tersebut, Anak Korban Putroe Aida 
02890|Fitri dirudapaksa oleh 5 (lima) orang laki -laki tidak dikenal masing -masing dari 
02891|etnis Tionghoa, Bangladesh, India, Melayu dan Jepang. Kelima laki-laki tersebut 
02892|masuk ke dalam kamar tempat dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Salah 
02893|seorang diantaranya mematikan lampu kamar, lalu kelima laki -laki tersebut 
02894|memegangi tangan dan kaki Anak Korban dan memboyong Anak Korban ke 
02895|atas tempat tidur. Pada saat berada di atas tempat tidur, mulut Anak Korb an 
02896|disekap lalu Anak Korban disetubuhi oleh kelima orang tersebut secara 
02897|bergiliran. Anak Korban kemudian tidak sadarkan diri dan terbangun kembali 
02898|menjelang pagi hari dalam kondisi sendirian di dalam kamar, tanpa pakaian dan 
02899|kemaluannya mengeluarkan darah; 
02900|Menimbang, bahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan Anak Korban 
02901|berada di HOTEL MOZU tersebut, anak korban dipekerjakan sebagai wanita 
02902|penghibur yang tugasnya adalah melayani tamu dengan cara berhubungan 
02903|badan dengan bayaran RM3000 (tiga ribu ringgit) pe r minggu dipotong biaya 
02904|seragam penghibur yang wajib dikenakan oleh Anak Korban; 
02905| Dengan demikian unsur ke-tiga ini tidak terpenuhi; 
02906|Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 6 Undang -
02907|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Per mberantasan 
02908|Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan 
02909|tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
02910|dakwaan Pertama Subsidair, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan 
02911|dari dakwaan Pertama Subsidair tersebut; 
02912|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 
02913|dakwaan Pertama Lebih Subsidair melanggar Pasal 6 Jo Pasal 10 Undang -
02914|Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
02915|
02916|                                                     Hal. 77 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna  
02917|Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai 
02918|berikut: 
02919|1. Setiap orang 
02920|2. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman anak 
02921|ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun; 
02922|3. Yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi; 
02923|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim 
02924|mempertimbangkan sebagai berikut: 
02925|Ad. 1. Unsur setiap orang; 
02926|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 
02927|1 angka 4 Undang -undang R epublik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2007 adalah 
02928|orang perorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan 
02929|orang; 
02930|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang ” disini berarti 
02931|menunjuk pada unsur subjektif sebagai normaddressat atau kepada siapa 
02932|norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh 
02933|pembuat undang -undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum 
02934|haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak 
02935|pidana yang dilakukannya; 
02936|Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu 
02937|dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku 
02938|suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut 
02939|Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error 
02940|in persona;  
02941| Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap 
02942|Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Rohamah Binti Sulaiman  
02943|yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa tersebut dan Saksi-saksi 
02944|di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum 
02945|tersebut yang duduk sebagai Terdakwa  di muka persidangan ini, sehingga 
02946|benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat 
02947|dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;  
02948|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 
02949|diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang ” telah 
02950|terpenuhi menurut hukum; 
02951|Ad.2:  Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan pengiriman  
02952|           anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun; 
02953|
02954|                                                     Hal. 78 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna  
02955| Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 U ndang-Undang  Nomor 
02956|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
02957|yang dimaksud dengan pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau 
02958|melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain; 
02959|Menimbang, bahwa m enurut Pasal 1 angka 5 U ndang-Undang  Nomor 
02960|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
02961|yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
02962|belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 
02963|Menimbang, bahwa b erdasarkan fakta -fakta yang terungkap d i 
02964|persidangan berdasarkan alat bukti keterangan Para S aksi, keterangan 
02965|Terdakwa dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf  b. 
02966|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
02967|Perdagangan Orang berupa: 
02968|- Fotokopi Akte Kelahiran an. Putroe Aida Fitri; 
02969|- Fotokopi Akte Kelahiran an. Mauliana; 
02970|- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Zakaria Budiman; 
02971|- Foto dan fotokopi data perlintasan orang dari Direktoral Jenderal 
02972|Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; 
02973|- Fotokopi Daftar Penumpang Kapal Indomal Fast Ferry; 
02974|Menimbang, b ahwa benar sekira bulan Oktober tahun 2024 S audari 
02975|Ratna Dewi Binti Abdul Gani  (Daftar Pencarian Orang) dan S audari  Eridha 
02976|Natasya Bin Usman Ali (Daftar Pencarian Orang)  telah melakukan pengiriman 
02977|Anak korban Putroe Aida Fitri  lahir di Meulaboh tanggal 26 September 2009 
02978|(umur 15 tahun) dengan menggunakan identitas milik anak kandungnya yang 
02979|bernama Mauliana lahir di Banda Aceh tanggal 30 Maret 2006 (umur 18 tahun) 
02980|dari Banda Aceh, Indonesia ke Negeri  Sembilan, Malaysia dengan rute Kota 
02981|Banda Aceh -Kab. Aceh Utara -Kota Langsa -Kota Binjai -Kota Dumai 
02982|menggunakan transportasi darat, dan Pelabuhan Dumai -Port Dickson 
02983|menggunakan transportasi laut dengan tujuan mempekerjakan Anak Korban 
02984|Putroe Aida Fitri di luar negeri; 
02985|Menimbang, bahwa a dapun peran Terdakwa Rohamah Binti Sulaiman 
02986|dalam peristiwa tersebut bukanlah sebagai pelaku utama (pleger) melainkan 
02987|sebagai orang yang membantu melakukan (medeplichtige). Bentuk pembantuan 
02988|yang dilakukan oleh Terdakwa Rohamah Binti Sulaiman adalah dengan cara 
02989|menampung Saudari Ratna Dewi Binti Abdul Gani, Saudari Eridha Natasya Bin 
02990|Usman Ali  dan Anak Korban Putroe Aida Fitri  di rumahnya selama berada di 
02991|Aceh Utara, dan membantu proses penyebrangan S audari Ratna Dewi  Binti 
02992|
02993|                                                     Hal. 79 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna  
02994|Abdul Gani, Saudari Eridha Natasya Bin Usman Ali dan Anak Korban Putroe 
02995|Aida Fitri dari pelabuhan Dumai ke Port Dickson; 
02996|Dengan demikian unsur ke-dua ini telah terpenuhi; 
02997|Ad.3:  Unsur Yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi; 
02998|Menimbang, bahwa menurut  Pasal 1 angka 7 Undang -Undang  Nomor 
02999|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
03000|yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 
03001|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, ker ja 
03002|atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 
03003|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
03004|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau 
03005|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau  kemampuan seseorang oleh 
03006|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial; 
03007|Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 U ndang-Undang Nomor 21 
03008|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang 
03009|dimaksud dengan anak a dalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
03010|belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; 
03011|Menimbang, bahwa b erdasarkan fakta yang terungkap dalam 
03012|persidangan dari alat bukti  yaitu keterangan Para Saksi, keterangan Ahli, S urat 
03013|dan petunjuk  dan keterangan Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
03014|29 huruf b. U ndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
03015|Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa: 
03016|- Fotokopi akte kelahiran an. Putroe Aida Fitri; 
03017|- Foto-foto Anak Korban Putroe Aida Fitri  (diduga selama bekerja di Hotel 
03018|Mozu, Malaysia); 
03019|Menimbang, bahwa benar setiba di Malaysia, Anak Korban Putroe Aida 
03020|Fitri dipertemukan dengan Sdri. Kak Su (agen pekerja migran ilegal), dan oleh 
03021|Sdri. Kak Su  tersebut Anak Korban Putroe Aida Fitri  diserahkan ke pengelola 
03022|Hotel MOZU dengan imbalan RM25.000,00 (dua puluh lima ribu ringgit) atau 
03023|setara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (kurs RM1,00=Rp4.000,00); 
03024|Menimbang, b ahwa di Hotel MOZU tersebut, Anak Korban Putroe Aida 
03025|Fitri dirudapaksa oleh 5 (lima) oran g laki-laki tidak dikenal masing -masing dari 
03026|etnis Tionghoa, Bangladesh, India, Melayu dan Jepang. Kelima laki-laki tersebut 
03027|masuk ke dalam kamar tempat dan mengunci kamar tersebut dari dalam. Salah 
03028|seorang diantaranya mematikan lampu kamar, lalu kelima la ki-laki tersebut 
03029|memegangi tangan dan kaki Anak Korban dan memboyong Anak Korban ke 
03030|atas tempat tidur. Pada saat berada di atas tempat tidur, mulut Anak Korban 
03031|
03032|                                                     Hal. 80 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna  
03033|disekap lalu Anak Korban disetubuhi oleh kelima orang tersebut secara 
03034|bergiliran. Anak Korban ke mudian tidak sadarkan diri dan terbangun kembali 
03035|menjelang pagi hari dalam kondisi sendirian di dalam kamar, tanpa pakaian dan 
03036|kemaluannya mengeluarkan darah; 
03037|Menimbang, b ahwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan Anak Korban 
03038|berada di HOTEL MOZU tersebut, an ak korban dipekerjakan sebagai wanita 
03039|penghibur yang tugasnya adalah melayani tamu dengan cara berhubungan 
03040|badan dengan bayaran RM3000 (tiga ribu ringgit) per minggu dipotong biaya 
03041|seragam penghibur yang wajib dikenakan oleh Anak Korban; 
03042| Dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi; 
03043|  Menimbang, bahwa oleh karena se luruh unsur dari Pasal 6 Jo Pasal 10 
03044|Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
03045|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka 
03046|Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana  sebagainana 
03047|didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Lebih Subsidair Penuntut 
03048|Umum; 
03049|Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai diberi 
03050|keringanan hukuman  yang seringan -ringannya, menurut Majelis terhadap 
03051|permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam 
03052|amar putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini; 
03053|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan 
03054|hal-hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 
03055|alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
03056|mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
03057|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, 
03058|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
03059|Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak korban telah 
03060|memberikan keterangan dan akan mengajukan permohonan restitusi melalui 
03061|Penuntut Umum;  
03062|Menimbang bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum telah pula  
03063|menuntut restitusi atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak 
03064|Korban berdasark an permohonan penilaian ganti rugi kepada  Lembaga 
03065|Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 13 Mei 2025;  
03066|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) U ndang-
03067|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
03068|Perdagangan Orang  yang menyatakan bahwa setiap korban tindak pidana 
03069|
03070|                                                     Hal. 81 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna  
03071|perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi yang 
03072|dibayarkan oleh pelaku kejahatan; 
03073|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan 
03074|Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tenta ng Pemberian Kompensasi, Restitusi, 
03075|dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban  Jo Pasal 8 ayat (2) Peraturan 
03076|Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara 
03077|Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada 
03078|Korban Tindak Pidana, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada Penuntut 
03079|umum untuk dimuat dalam tuntutannya, sehingga Majelis Hakim akan 
03080|mempertimbangkan permohonan restitusi (ganti rugi) sebagai berikut: 
03081|Menimbang bahwa berdasarkan surat laporan penilaian ganti kerugian 
03082|dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor register nomor 
03083|A.0655.R/KEP/SMP-LPSK/XI TAHUN 2025 Tentang Penilaian Ganti Rugi, telah 
03084|dimuat a) identitas korban, b) identitas Pemohon yang mewakili korban, c) 
03085|identitas pelaku, d) uraian singkat peristiwa yang  dialami, e) dasar hukum 
03086|pengajuan permohonan restitusi dan penilaian restitusi, f) komponen dan uraian 
03087|restitusi, serta e) lampiran dokumen pendukung;  
03088|Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran laporan penilaian ganti 
03089|kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor register 
03090|A.0170.R/KEP/SMP-LPSK/V TAHUN 2025 Tentang Penilaian Ganti Rugi, telah 
03091|pula dilengkapi fotokopi identitas korban berupa Kutipan Akta Kelahi ran Anak 
03092|Korban Nomor 1105CLU0902201056035 yang dikeluarkan oleh Dinas 
03093|Kependudukan dan Cat atan Sipil Kabupaten Aceh Barat  tanggal 9 Februari 
03094|2010, serta kartu keluarga No mor 1106210603230004 dan KTP Pemohon atas 
03095|nama Roslaini selaku orang tua Anak korban , bukti kerugian materiil dan 
03096|perawatan medis, uraian kerugian imateriil yang dituangkan dal am Surat 
03097|Permohonan Fasilitasi Restitusi;  
03098|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis 
03099|Hakim menilai permohonan tersebut telah sesuai dengan kelengkapan 
03100|persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I 
03101|Nomor 1 Tahun  2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan 
03102|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana; 
03103|Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan dari Lembaga Perlindungan 
03104|Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.0655.R/KEP/SMP-LPSK/XI TAHUN 2025 
03105|Tentang Pe nilaian Ganti Rugi, yang ditandatangani Ketua Lembaga 
03106|Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tanggal 17 November 2025, 
03107|total nilai besaran kerugian yang diderita Anak korban atas peristiwa tindak 
03108|
03109|                                                     Hal. 82 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna  
03110|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp117.381.000,00 
03111|(seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan 
03112|dibebankan kepada Terdakwa;  
03113|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan 
03114|Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi , 
03115|dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Jo  Pasal 4 Peraturan Mahkamah 
03116|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan  
03117|Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, pada 
03118|pokoknya Korban tindak pidana berhak memperoleh  Restitusi berupa ganti 
03119|kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian, baik 
03120|materiil maupun imateriil, yang diitimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan 
03121|langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis 
03122|dan/atau psikologis dan ganti kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat 
03123|tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya 
03124|lain yang berhubungan dengan proses hukum;  
03125|Menimbang bahwa terhadap besaran jumlah ganti rugi yan g harus 
03126|dibayarkan Terdakwa, setelah Majelis Hakim mencermati penilaian beserta 
03127|lampiran permohonan restitusi yang diajukan LPSK, dikaitkan dengan ketentuan 
03128|peraturan perundang -undangan mengenai komponen restitusi yang berhak 
03129|didapatkan Anak korban atas ti ndak pidana dan nilai ganti rugi tersebut telah 
03130|dinilai oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim menilai permohonan 
03131|restitusi tersebut beralasan hukum untuk diterima, yakni sejumlah 
03132|Rp117.381.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh  satu ribu 
03133|rupiah)  yang dibebankan kepada Terdakwa; 
03134|Menimbang bahwa apabila pelaksanaan pemberian res titusi tidak 
03135|dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
03136|48 ayat (6) Undang -Undang R.I Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
03137|Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka korban atau ahli warisnya 
03138|memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan, dan  Pengadilan memberikan 
03139|surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera 
03140|memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya; 
03141|Menimbang bahwa  dalam hal surat peringatan tersebut tidak 
03142|dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan 
03143|penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta 
03144|tersebut unt uk pembayaran restitusi , jika pelaku tidak mampu membayar 
03145|restitusi, maka akan dikenai pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut 
03146|dalam amar putusan ini; 
03147|
03148|                                                     Hal. 83 dari hal. 86 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Bna  
03149|Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis 
03150|Hakim dengan melihat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 
03151|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
03152|(TPPO), disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana 
03153|denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan 
03154|ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang 
03155|lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; 
03156|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah 
03157|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan 
03158|dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 
03159|dijatuhkan;  
03160|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan 
03161|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar 
03162|Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
03163|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
03164|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
03165|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 
03166|- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksan paspor atas nama Mauliana