02837|Restoratif;
02838|Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang
02839|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Keadilan Restoratif
02840|Hal. 80 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02841|
02842|adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban,
02843|keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
02844|penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
02845|semula, dan bukan pembalasan;
02846|Menimbang  bahwa  agar  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak  didalam
02847|perkara ini dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, didalam
02848|persidangan  Majelis  Hakim  telah  menganjurkan  dan  menyarankan  kepada
02849|keluarga  Anak agar menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam perkara
02850|ini diselesaikan secara kekeluargaan dan kalau dimungkinkan ada kesepakatan
02851|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, dan Orangtua Anak Korban, akan tetapi
02852|sampai  sebelum  perkara  ini  diputus  tidak  ditemukan  adanya  kesepakatan
02853|perdamaian antara Anak, Orangtua Anak, serta Orangtua Anak Korban, Sehingga
02854|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penjatuhan pidana terhadap Anak didalam
02855|perkara  ini  tidak  dapat  berpedoman  kepada  pendekatan  Keadilan  Restoratif
02856|sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
02857|Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
02858|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor
02859|11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sebelum
02860|menjatuhkan  putusan  Hakim  wajib  mempertimbangkan  Laporan  penelitian
02861|kemasyarakatan  dan  pembimbing  kemasyarakatan.  Sehubungan  dengan  hal
02862|tersebut di  atas, maka untuk menjatuhkan  hukuman yang pantas bagi Anak,
02863|Hakim harus mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing
02864|Kemasyarakatan;
02865|Menimbang,  bahwa  dipersidangan  telah  didengarkan  Laporan  Hasil
02866|Penelitian  Kemasyarakatan  untuk  Sidang  Pengadilan  Anak oleh  Pembimbing
02867|Kemasyarakatan yang pada  pokoknya merekomendasikan  Agar  Anak  diberikan
02868|hukuman pidana pokok berupa pidana penjara seringan-ringannya;
02869|Menimbang  bahwa  terhadap  Rekomendasi  yang  disampaikan  oleh
02870|Pembimbing Kemasyarakatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa
02871|Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi  Pembimbing Kemasyarakatan
02872|yang  merekomendasikan  terhadap  Anak  dijatuhi  Pidana  Penjara  dengan
02873|pertimbangan sebagai berikut:
02874|- Bahwa pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02875|Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya berisi bahwa penjatuhan pidana
02876|penjara terhadap anak adalah upaya terakhir (ultimum remedium);
02877|- Bahwa pasal 81 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
02878|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pokoknya  berisi  bahwa  Anak  dijatuhi
02879|Hal. 81 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02880|
02881|pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
02882|membahayakan masyarakat;
02883|- Setelah  membaca  hasil  rekomendasi  Laporan  hasil  penelitian
02884|kemasyarakatan  secara  cermat  dan  komprehensif  dihubungkan  dengan
02885|ketentuan pasal 81 ayat 2 dan pasal 81 ayat 5 Undang-undang Nomor 11
02886|Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  maka  Majelis  Hakim
02887|berpendapat walaupun penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah upaya
02888|terakhir, namun terhadap Anak didalam perkara aquo harus dijatuhi pidana
02889|penjara di LPKA dengan pertimbangan sebagai berikut:
02890|a. Perbuatan Anak telah membahayakan Masyarakat, Majelis Hakim
02891|berpendapat  demikian  dikarenakan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa
02892|Anak melakukan kekerasan terhadap anak-anak dari Masyarakat lain;
02893|b. Didalam  LPKA anak  diharapkan  dapat  mendapatkan  pembinaan
02894|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat;
02895|c. Didalam  LPKA  Anak  akan  mendapatkan  kesempatan  untuk
02896|melanjutkan pendidikan Formal;
02897|d. Didalam  LPKA  Anak  diharapkan  mampu  merenungi  semua
02898|kesalahannya dan anak dapat tumbuh menjadi anak yang berdisiplin, taat
02899|terhadap Hukum serta bertanggung jawab;
02900|e. Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  didalam  persidangan
02901|telah terbukti Anak telah aktif mengikuti bela diri kungfu, sehingga Majelis
02902|Hakim berharap di LPKA, Anak mampu mendapat pembinaan sehingga
02903|Anak mampu mengembangkan bakat di bela diri kungfu tersebut;
02904|Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap
02905|Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
02906|- Bahwa  Perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi Keluarga Anak
02907|Korban Balien Rimdo Simamora;
02908|- Bahwa  belum ada  perdamaian antara Keluarga  Anak Korbandan  Anak
02909|serta Orangtua Anak, sehingga Menurut Majelis Hakim belum terjadi pemulihan
02910|keadaan didalam perkara aquo.
02911|- Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa penerapan asas kepentingan terbaik
02912|bagi  anak  merupakan  Asas  yang  wajib  diperhatikan  dalam  menjatuhkan
02913|putusan terhadap Anak dalam perkara a quo, akan tetapi pada saat yang sama
02914|Majelis  Hakim  juga  harus  memastikan  bahwa  putusan  terhadap  Anak
02915|memberikan keadilan bagi keluarga Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
02916|Menimbang bahwa didalam pembelaan nya pada pokoknya Advokat Anak
02917|memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Pidana pengawasan terhadap
02918|Hal. 82 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02919|
02920|Anak  dengan  argumentasi  bahwa  Pasal  71  ayat (4)  Undang-Undang  No. 11
02921|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa pidana
02922|apapun yang dijatuhkan untuknya dilarang melanggar harkat dan martabat dari
02923|anak yang melakukan tindak pidana dan hukuman pidana penjara bagi Anak
02924|adalah ultimum remedium atau upaya terakhir;
02925|Menimbang bahwa terhadap pembelaan Advokat Anak Tersebut diatas
02926|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
02927|- Bahwa  prinsip  ultimum  remedium  dalam  penjatuhan  pidana  penjara
02928|terhadap Anak memang merupakan asas penting dalam Sistem Peradilan
02929|Pidana  Anak,  namun  penerapannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  berat
02930|ringannya  perbuatan  yang  dilakukan,  akibat  yang  ditimbulkan,  serta
02931|kepentingan perlindungan masyarakat dan korban;
02932|- Bahwa dalam perkara a quo terbukti perbuatan Anak telah mengakibatkan
02933|akibat yang sangat serius berupa meninggalnya Anak Korban Balien Rimdo
02934|Simamora,  sehingga  tidak  hanya  menimbulkan  kerugian  fisik,  tetapi  juga
02935|penderitaan psikologis yang mendalam bagi keluarga korban;
02936|- Bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan,  hingga  saat  ini  belum  terdapat
02937|perdamaian  antara  keluarga  Anak  Korbandengan  Anak  maupun  orangtua
02938|Anak,  sehingga  pemulihan  keadaan  (restorative  justice)  belum  tercapai
02939|secara nyata dalam perkara a quo;
02940|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  meskipun  asas  kepentingan
02941|terbaik bagi Anak (the best interests of the child) wajib menjadi pertimbangan
02942|utama dalam setiap putusan terhadap Anak, namun asas tersebut tidak dapat
02943|dipisahkan  dari  kewajiban  Majelis  Hakim  untuk  memberikan  perlindungan
02944|hukum dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya;
02945|- Bahwa oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak, Majelis
02946|Hakim  tidak  hanya  mempertimbangkan  aspek  pembinaan  terhadap  Anak
02947|semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan bagi keluarga Anak
02948|Korbanserta dampak sosial yang ditimbulkan dari perbuatan Anak;
02949|- Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
02950|pidana  pengawasan  sebagaimana  dimohonkan  oleh  Advokat  Anak  belum
02951|cukup  memenuhi  rasa  keadilan,  baik  bagi  keluarga  Anak  Korbanmaupun
02952|dalam rangka pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah menimbulkan
02953|akibat yang sangat serius berupa hilangnya nyawa seseorang. Oleh Karena
02954|itu  Majelis  Hakim  berpendapat  pidana  pengawasan  sebagaimana
02955|dimohonkan oleh Advokat Anak harus ditolak;
02956|Hal. 83 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02957|
02958|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  tersebut  diatas  maka
02959|Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Nota pembelaan Advokat Anak
02960|tidak  beralasan  menurut  hukum  dan  patut  untuk  dikesampingkan  dan  oleh
02961|karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota pembelaan Advokat Anak
02962|harus ditolak seluruhnya;
02963|Menimbang bahwa didalam permohonannya pada pokoknya Orangtua
02964|Anak memohon kepada Majelis Hakim agar anak diserahkan kepada Orangtua
02965|Anak dan Orangtua Anak berjanji akan memberikan pengawasan, bimbingan, dan
02966|perhatian yang lebih baik kepada anak agar kesalahan yang sama tidak terulang
02967|kembali di kemudian hari;
02968|Menimbang bahwa terhadap permohonan orangtua Anak Tersebut diatas
02969|Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
02970|- Bahwa  tujuan  penyerahan  Anak  kepada  orangtua  pada  prinsipnya
02971|merupakan  salah  satu  bentuk  pembinaan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana
02972|Anak, namun penerapannya harus mempertimbangkan secara cermat tingkat
02973|keseriusan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta efektivitas pengawasan
02974|dalam mencegah terulangnya tindak pidana;
02975|- Bahwa dalam perkara a quo terbukti perbuatan Anak telah mengakibatkan
02976|akibat yang sangat serius berupa meninggalnya Anak Korban Balien Rimdo
02977|Simamora, sehingga  perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai
02978|perbuatan ringan;
02979|- Bahwa meskipun terdapat pernyataan dari orangtua Anak yang berjanji
02980|akan  memberikan  pengawasan  dan  pembinaan  lebih  baik,  Majelis  Hakim
02981|menilai bahwa jaminan tersebut bersifat subjektif dan tidak dapat secara serta-
02982|merta  menjamin  bahwa  Anak  tidak  akan  mengulangi  perbuatannya  di
02983|kemudian hari;
02984|- Bahwa selain itu, kondisi faktual menunjukkan bahwa hingga saat ini belum
02985|terdapat  pemulihan  keadaan  secara  menyeluruh  antara  keluarga  Anak
02986|Korbandengan Anak maupun orangtua Anak, sehingga aspek tanggung jawab
02987|sosial atas perbuatan Anak belum sepenuhnya terpenuhi;
02988|- Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dalam  perkara  yang
02989|mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, kepentingan terbaik bagi Anak
02990|tidak dapat dimaknai secara terpisah dari perlindungan terhadap korban dan
02991|rasa keadilan masyarakat;
02992|- Bahwa Majelis Hakim menilai permohonan agar Anak diserahkan kepada
02993|orangtua dengan alasan pengawasan dan pembinaan tidak cukup memadai
02994|Hal. 84 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
02995|
02996|untuk menjamin tercapainya tujuan pemidanaan, baik dari aspek pembinaan
02997|Anak maupun pencegahan pengulangan tindak pidana;
02998|- Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  Majelis  Hakim  berpendapat
02999|penyerahan Anak kepada orangtua sebagaimana dimohonkan oleh Orangtua
03000|Anak harus ditolak;
03001|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  uraian  tersebut  diatas  maka
03002|Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Orangtua Anak
03003|tidak  beralasan  menurut  hukum  dan  patut  untuk  dikesampingkan  dan  oleh
03004|karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Nota pembelaan Advokat Anak
03005|harus ditolak seluruhnya;
03006|Menimbang  bahwa  terhadap  permohonan  Anak,  Advokat  Anak,  dan
03007|orangtua Anak yang memohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya,
03008|Majelis  Hakim  berpendapat  akan  memberikan  putusan  yang  adil  dan  tetap
03009|memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap mempertimbangkan
03010|fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
03011|Menimbang  bahwa  didalam  menentukan  lamanya  pidana  penjara
03012|terhadap  anak,  Majelis  Hakim  telah  memperhatikan  asas  proporsional  sesuai
03013|dengan tingkat kesalahan anak dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus
03014|bersifat  korektif,  preventif  dan  edukatif.  Selain  itu  Majelis  Hakim  juga  telah
03015|memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari anak dan bukan semata-mata untuk
03016|memberikan pembalasan kepada anak atas perbuatan yang telah dilakukannya,
03017|serta Majelis Hakim juga sudah memperhatikan hal yang terbaik untuk masa
03018|depan anak.
03019|Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang
03020|akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa
03021|keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan
03022|Anak tersebut;
03023|Menimbang  bahwa  hukuman  Penjara  yang  Majelis  Hakim  jatuhkan
03024|terhadap  anak  bukan  semata-semata  bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap
03025|perbuatan  anak,  Namun  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  hukuman  pidana
03026|Penjara  tersebut  bertujuan  agar  Anak  betul-betul  menyadari  dan  merenungi
03027|kesalahan nya, dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
03028|Menimbang bahwa hukuman penjara di LPKA menurut Majelis Hakim
03029|telah sesuai dengan Asas kepentingan terbaik bagi Anak, dikarenakan di LPKA
03030|Anak  tetap  mendapat  pendidikan  yang  layak  dan  mendapatkan  pembinaan
03031|kerohaniaan, pembinaan pengembangan minat bakat Anak;
03032|Hal. 85 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
03033|
03034|Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
03035|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada pokoknya menyatakan bahwa
03036|anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
03037|dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara maka penegakan hukum yang
03038|juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial (law as a tool of social engineering)
03039|haruslah  memperhatikan  terpenuhinya  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  dan
03040|kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak,  korban,  maupun
03041|masyarakat dan melibatkan juga pemerintah sebagai institusi negara yang juga
03042|memiliki  tanggung  jawab  memperhatikan  kondisi  sosial  terhadap  anak-anak
03043|sebagai generasi penerus bangsa;
03044|Menimbang, bahwa agar tercapainya  nilai-nilai keadilan, kemanfaatan,
03045|dan  kepastian  hukum  yang  selaras  demi  kepentingan  anak, korban, maupun
03046|masyarakat dan pemerintah, Hakim berpendapat Anak karena terbukti melakukan
03047|perbuatan pidana, maka  akan dikenakan sanksi pidana dengan pertimbangan
03048|agar tetap memperoleh hak pendidikan yang optimal bagi tumbuh kembangnya
03049|namun tetap dibawah pengendalian dan pengawasan agar dapat memperbaiki diri
03050|dan  kembali  menjalankan  perannya  secara  positif  di  masyarakat,  dengan
03051|membebankan kewajiban pembinaan bagi institusi yang menangani anak yang
03052|berhadapan dengan hukum, karena tidak dapat dipungkiri terjadinya perbuatan
03053|pidana  ini  merupakan  akibat  dari  pengaruh  sosial  dan  lingkungan  yang
03054|seharusnya menjadi tugas bagi institusi pemerintah agar diperhatikan;
03055|Menimbang  bahwa  terhadap  Anak  telah  dikenakan  penangkapan dan
03056|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus
03057|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03058|Menimbang  bahwa  oleh  karena  terhadap  Anak  telah  dilakukan
03059|penahanan yang sah, maka terhadap Anak haruslah tetap berada dalam tahanan;
03060|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
03061|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan  yang  memberatkan  dan  yang
03062|meringankan Anak;
03063|Keadaan  yang  memberatkan:
03064|- Anak  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  melakukan  kekerasan
03065|terhadap Anak Korbanyang mengakibatkan Anak Korbanmati;
03066|- Akibat  Perbuatan  Anak  mengakibatkan  Keluarga  Anak  Korbanmerasa
03067|kehilangan;
03068|- Belum  ada  perdamaian  antara  keluarga  Anak  Korbandan  Anak  dan
03069|keluarga Anak,
03070|- Belum ada pemaafan dari Keluarga Anak Korban Balien Rimdo Simamora;
03071|Hal. 86 dari hal. 88 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2026/PN Trt
03072|
03073|Keadaan yang meringankan:
03074|- Anak belum pernah dihukum;
03075|- Anak Menyesali perbuatannya;
03076|- Motif  Anak  melakukan  kekerasan  itu  untuk  membalas  pukulan  yang
03077|dilakukan Anak Korbanterhadap Anak;
03078|- Anak  tidak  merencanakan  untuk  melakukan  kekerasan  terhadap  Anak
03079|Korban  Balien Rimdo Simamora;
03080|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  dijatuhi  pidana  maka  haruslah
03081|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
03082|Memperhatikan,  Pasal  76C  juncto  Pasal  80  ayat  (3)  Undang-Undang
03083|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-
03084|Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
03085|Juncto  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
03086|Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
03087|Peradilan Pidana Anak,  Pasal 36 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang
03088|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No 1
03089|Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Surat  Edaran
03090|Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP
03091|2023 dan KUHAP 2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
03092|2025  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  serta  peraturan
03093|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
03094|
03095|                MENGADILI:
03096|1. Menyatakan  Anak  tersebut  di  atas,  telah  terbukti  secara  sah  dan
03097|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “melakukan  kekerasan
03098|terhadap  Anak  yang  mengakibatkan  mati”  sebagaimana  dalam  dakwaan
03099|primair;
03100|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara
03101|selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
03102|Medan;
03103|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
03104|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03105|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
03106|5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau
03107|petikan  putusan  ini  juga  kepada  Pembimbing  Kemasyarakatan  pada  Balai
03108|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga untuk digunakan sebagaimana mestinya;
03109|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
03110|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
03111|
03112|Jumat
03113|
03114|22 Mei 2026
03115|
03116|2026
03117|
03118|Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
03119|Pratama,  S.H.  M.H.Li  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  dibantu  oleh
03120|
03121|Dorman Sormin, S.H.
03122|
03123|Hakim Anggota,     Hakim Ketua,
03124|Diana Melati Pakpahan, S.H.                          Sinar Tamba Tua Pandiangan, S.H.
03125|Nanda Pratama, S.H. M.H.Li.
03126|Panitera Pengganti,
03127|Dorman Sormin, S.H.