00482| pendataan dan pendaftaran oleh Atasan ketenagakerjaan atau
00483|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
00484| pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan,
00485|dan kondisi kerja;
00486| fasilitasi pemenuhan hak PMI;
00487| fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
00488| pemberian layanan jasa kekonsuleran;
00489| pendampingan,  mediasi,  advokasi,  dan  pemberian bantuan
00490|hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan
00491|atau Perwakilan RI atau perwalian sesuai dengan hukum negara
00492|setempat;
00493| pembinaan terhadap PMI;
00494|f) Mitra Usaha adalah instansi dan atau badan usaha berbentuk
00495|badan hukum di Negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab
00496|menempatkan pekerja migran Indonesia pada pemberi kerja;
00497|g) Pemberi  kerja  adalah  Instansi  pemerintah,  badan  hukum
00498|pemerintah, badan hukum swasta, dan atau perseoarangan dinegara
00499|tujuan penempatan yang memperkerjakan Pekerja Migran Indonesia;
00500|h) Visa  kerja  adalah  Izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  pejabat
00501|berwewenang  di  suatu Negara  tujuan  penempatan  yang  memuat
00502|persetujuan  untuk  masuk  dan  melakukan  pekerjaan  dinegara  yang
00503|bersangkutan;
00504|i) erwakilan Republik Indonesia di Luar negeri adalah perwakilan
00505|diplomatik dan perwakilan konsuler republik Indonesia yang secara resmi
00506|mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa;
00507|- bahwa dapat ahli jelaskan jika Mitra Usaha di UURI no 18 tahun 2017
00508|tidak ada, yang ada adalah P3MI atau perusahaan penempatan Pekerja
00509|Migran Indonesia, PMI adalah Badan Usaha berbadan Hukum perseroan
00510|terbatas  yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  untuk
00511|menyelenggarakan Pelayanan Penenmpatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
00512|memiliki hak untuk dilindungi berdasarkan Undang – undang nomor 18 tahun
00513|2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00514|- bahwa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
00515|(SIP3MI) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha
00516|berbadan  hukum  Indonesia  yang akan menjadi Perusahaan Penempatan
00517|Pekerja Migran Indonesia yang meliputi dan dasar Hukumnya yaitu menurut
00518|pasal  1  ayat  (2)  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  negara
00519|
00520|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00521|menerima upah diluar wilayah negara Indonesia kemudian menurut pasal 1
00522|ayat (1) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
00523|yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri
00524|dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab
00525|dibidang ketenagakerjaan kemudian menurut pasal 1 huruf (2) PP no 59 tahun
00526|2021 Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang
00527|diberikan kepada calon Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam
00528|mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan
00529|sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum,
00530|ekonomi, dan sosial;
00531|- Bahwa tentang surat izin perekrutan pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
00532|adalah izin yang diberikan kepada perusahaan penempatan pekerja Migran
00533|untuk  menempatkan  calon  pekerja  Migran  berikut  syarat  –  syarat  ijin
00534|perekrutan yang harus dipenuhi menurut Undang-undang Nomor 18 tahun
00535|2017:
00536| Perusahaan yang ingin mendapatkan SIP3MI harus memiliki
00537|nomor Induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga OSS;
00538| Perusahaan  harus  melakukan  pendaftaran  OSS  untuk
00539|mendapatkan NIB:
00540| Pendaftaran di OSS termasuk pelaporan ketenagakerjaan:
00541| Penerbitan SIP3MI dilakukan melalui tahapan:
00542| Perusahaan mengajukan permohonan SIP3MI melalui OSS;
00543| OSS menerbitkan SIP3MI berdasarkan kometmen;
00544| Perusahaan harus memenuhi kometmen izin Usaha SIP3MI.
00545| Direktur  Jenderal  menyampaikan  notifikasi  SIP3MI  kepada
00546|lembaga OSS;
00547| SIP3MI berlaku efektif berdasrkan notifikasi;
00548|- Bahwa berdasarkan pasal 69 bahwa “Orang perseorangan dilarang
00549|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan berdasarkan pasal
00550|81 bahwa "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja
00551|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan
00552|pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  dan  denda  paling  banyak
00553|Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)
00554|- Bahwa sesuai dengan UU no 18 tahun 2017 pasal 5 bahwa” setiap PMI
00555|yang akan bekerja ke luar Negeri harus memenuhi persyaratan :
00556| Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00557|
00558| Memiliki kompetensi;
00559| Sehat jasmani dan rohani;
00560| T erdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan
00561| Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00562|Menimbang  bahwa  atas  keterangan  ahli  tersebut  Terdakwa  tidak
00563|memberikan tanggapan terhadap keterangan tersebut;
00564|Menimbang  bahwa  selanjutnya  Penuntut  Umum  membacakan
00565|keterangan ahli Hukum Pidana yang bernama  TOLIB EFFENDI,SH.MH, CRA,
00566|CMC yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah  yang memberikan
00567|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00568|- Bahwa arti dari pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI No. 21 tahun 2007
00569|tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : Pasal 2 ayat (1)
00570|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
00571|Pidana  Perdagangan  Orang  menyebutkan,  “Setiap  orang  yang
00572|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
00573|pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
00574|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
00575|penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau
00576|memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari
00577|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
00578|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,
00579|dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
00580|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.
00581|120.000.000  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.
00582|600.000.000  (enam  ratus  jutar  rupiah)”.  Pasal  2  ayat  (2)  merupakan
00583|bentuk  materiil  dari  Pasal  2  ayat  (1)  dengan  bunyi  lengkap,  “Jika
00584|perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang
00585|tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
00586|sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Apabila diuraikan unsur-unsur di
00587|dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :
00588|        Unsur objektif :
00589|1) Setiap Orang Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang
00590|disini  adalah  pribadi/  individu  sebagai  subyek  hukum  yang
00591|melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut
00592|dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum
00593|2) Perbuatan  yang  dilarang  adalah  melakukan  perekrutan,
00594|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau
00595|
00596|penerimaan  seseorang.  Rumusan  perbuatan  yang  dilarang
00597|dalam pasal ini dituliskan secara alternatif, yang artinya untuk
00598|dapat  terpenuhinya  rumusan  unsur  dalam  pasal  ini  cukup
00599|dibuktikan  satu  perbuatan  yang  paling  relevan,  dan  apabila
00600|terbukti maka bentuk perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan.
00601|Alternatif perbuatan dalam rumusan pasal ini adalah, perekrutan,
00602|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau
00603|penerimaan seseorang. Dua bentuk perbuatan telah ditafsirkan
00604|secara otentik dalam Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007, namun
00605|beberapa perbuatan lainnya belum didefinisikan dalam undang-
00606|undang tersebut sehingga harus ditafsirkan setidaknya dengan
00607|penafsiran  gramatikal.  Dua  bentuk  perbuatan  yang  telah
00608|ditafsirkan  secara  otentik adalah  Perekrutan menurut Pasal  1
00609|butir 9 adalah Tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,
00610|membawa  atau  memisahkan  seseorang  dari  keluarga  atau
00611|komunitasnya dan Pengiriman menurut Pasal 1 butir 10 adalah
00612|Tindakan  memberangkatkan  atau  melabuhkan  seseorang  dari
00613|suatu  tempat  ke  tempat  lain,  sedangkan  pengangkutan,
00614|penampungan, pemindahan dan penerimaan seseorang dapat
00615|ditafsirkan  dengan  penafsirakan  gramatikal.  Menurut  KBBI,
00616|Pengangkutan adalah proses, cara atau perbuatan mengangkut,
00617|dapat  diartikan  juga  usaha  membawa,  mengantar  atau
00618|memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat
00619|lain. Penampungan menurut KBBI adalah menyediakan tempat
00620|bagi  orang  lain,  dalam  konteks  tindak  pidana  perdagangan
00621|orang, penampungan diterjemahkan sebagai penyediaan tempat
00622|untuk  menyembunyikan  orang.  Pemindahan  menurut  KBBI
00623|adalah  memindahkan  dari  satu  tempat  ke  tempat  lainnya
00624|sedangkan penerimaan menurut KBBI adalah proses, cara atau
00625|perbuatan menerima.
00626|3) Cara  melakukan  perbuatan  tersebut  adalah  dengan
00627|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00628|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
00629|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00630|manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00631|memegang kendali atas orang lain
00632|
00633|- Bahwa cara untuk melakuan perbuatan yang terlarang tersebut
00634|telah  diatur  secara  limitative  dalam  rumusan  pasal  ini, dan  dituliskan
00635|secara alternatif, yang artinya apabila salah satu cara yang paling relevan
00636|dalam  rumusan  pasal  ini  terbukti,  maka  cara  lainnya  tidak  perlu
00637|dibuktikan. Perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas
00638|haruslah dilakukan dengan salah satu cara yang telah diatur. Seperti
00639|halnya makna perbuatan, beberapa cara tersebut juga telah ditafsirkan
00640|secara  otentik.  Pasal  1  butir  11,  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan
00641|secara  melawan  hukum,  dengan  atau  tanpa  menggunakan  sarana
00642|terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan
00643|atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Menurut Pasal
00644|1 butir 12, ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan
00645|hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik
00646|dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut
00647|atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Menurut Pasal 1 butir 15
00648|Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status
00649|atau  keadaan  menjaminkan  atau  terpaksa  menjaminkan  dirinya  atau
00650|keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau
00651|jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. Penculikan menurut
00652|KBBI  adalah  Tindakan  menangkap  dan  membawa  pergi  seseorang
00653|dengan paksa. Penyekapan adalah membawa atau menaruh di tempat
00654|tertutup. Pemalsuan dan penipuan dapat ditafsirkan secara sistematis
00655|dengan  ketentuan  tindak  pidana  pemalsuan  dan  penipuan  di  dalam
00656|KUHPidana.  Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  dapat
00657|diartikan  sebagai  Tindakan manipulative terhadap pihak-pihak  tertentu
00658|seperti anak-anak, perempuan, ekonomi lemah serta Pendidikan kurang.
00659|- Unsur subjektif : Dengan tujuan mengeksploitasi orang tersebut di
00660|wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa rumusan dalam Pasal 2 ayat
00661|(1) adalah rumusan delik formil yang artinya apabila unsur perbuatan
00662|telah terpenuhi, maka unsur dengan tujuan tidak perlu dibuktikan dan
00663|terbukti. Hal ini semakin jelas dengan melihat rumusan dalam Pasal 2
00664|ayat  (2)  UU  Nomor  21  Tahun  2007  yaitu  terpenuhinya  unsur
00665|mengekploitasi  atau  korban  terekploitasi.  Makna  eksploitasi  diatur  di
00666|dalam Pasal 1 butir 7, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
00667|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
00668|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
00669|perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
00670|
00671|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
00672|mentransplantasi  organ  dan/  atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
00673|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
00674|keuntungan baik materiil maupun immaterial.
00675|- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan dalam Pasal 2
00676|ayat  (1)  mengatur  perbuatan  bentuk  pokok  dari  perdagangan  orang
00677|sebagai delik formil sedangkan Pasal 2 ayat (2) mengatur bentuk pokok
00678|perdagangan orang sebagai delik materiil;
00679|- Bahwa perbuatan terdakwa H. FARHAN sesuai dengan Pasal 2
00680|ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana
00681|perdagangan orang dapat diuraikan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan
00682|fakta yang diperoleh :
00683|a) H.  FARHAN  “mendapatkan”  SUHAENI  dari  BURHAN
00684|sebesar  Rp.  15.000.000  dengan  menjemput  SUHAENI  di
00685|Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, ditampung di rumahnya di
00686|Sampang selama 5 bulan untuk dijual ke ABU HASAN sebesar
00687|Rp. 40.000.000 untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga
00688|di Arab Saudi;
00689|b) H. FARHAN juga “mendapatkan” DESI dan PAIZAH dari H.
00690|MARIANAH  masing-masing  sebesar  Rp.  15.000.000  dengan
00691|menjemput  keduanya  di  Bandar  Juanda  dan  ditampung
00692|dirumahnya  selama  2.5  bulan  untuk  dijual  masing-masing  Rp.
00693|40.000.000 untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di
00694|Dubai;
00695|c) H. FARHAN bukanlah badan usaha penyalur tenaga kerja
00696|yang memiliki ijin.
00697|- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila diterapkan
00698|terhadap unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 2 ayat (2)
00699|adalah sebagai berikut:
00700| Unsur setiap orang H. FARHAN adalah seorang Laki-laki
00701|yang lahir di Sampang, 02 Juni 1977, beragama islam, pekerjaan
00702|Wiraswasta,  berdomisili  di  Jl. Teuku  Umar, Kel.  Gunung  Sekar
00703|Kec. Kab. Sampang. Unsur setiap orang terpenuhi
00704| Perbuatan  yang  dilarang  adalah  melakukan  perekrutan,
00705|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau
00706|penerimaan seseorang. Berdasarkan uraian fakta, tiga perbuatan
00707|yang  dilakukan  oleh  H.  FARHAN  memenuhi  unsur  ini  yaitu,
00708|
00709|perekrutan,  penampungan  dan  penerimaan  seseorang.  H.
00710|FARHAN  “mendapatkan”  SUHENI,  DESI  dan  PAIZAH  untuk
00711|“dipekerjakan” sebagai asisten rumah tangga, perbuatan tersebut
00712|memenuhi unsur perekrutan, selain itu H. FARHAN juga menerima
00713|SUHENI, DESI dan PAIZAH dari BURHAN dan H. MARIANAH
00714|serta  menampung  dirumahnya  untuk  waktu  2.5  –  5  bulan,
00715|sehingga  unsur  perekrutan,  penampungan  dan  penerimaan
00716|seseorang terpenuhi;
00717| Cara  melakukan  perbuatan  tersebut  adalah  dengan
00718|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00719|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
00720|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
00721|manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00722|memegang kendali atas orang lain. Berdasarkan uraian fakta tidak
00723|dijelaskan kronologis lainnya selain “mendapatkan” SUHENI, DESI
00724|dan PAIZAH masing-masing dari BURHAN dan H. MARIANAH Rp.
00725|15.000.000  untuk  masing-masing  dari  SUHENI,  DESI  dan
00726|PAIZAH,  sehingga  perbuatan  memberi  bayaran  sebagai  cara
00727|melakukan perbuatan tersebut terpenuhi
00728|Menimbang  bahwa  atas  keterangan  ahli  tersebut  Terdakwa  tidak
00729|memberikan tanggapan terhadap keterangan tersebut;
00730|
00731|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00732|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
00733|- Bahwa  Terdakwa  dihadirkan  dipersidangan  ini  sehubungan
00734|perbuatan  Terdakwa  yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran
00735|Indonesia  orang  yang  bernama  DESI,  SUHAENI,  PAIZAH,  MARIYAM
00736|dan SHERIN untuk ditempatkan di luar Negeri;
00737|- Bahwa T erdakwa bukan merupakan Badan Usaha untuk penempatan
00738|pekerja migran Indonesia dan T erdakwa juga tidak mempunyai ijin tertulis dari
00739|Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  pekerja  migran
00740|Indonesia;
00741|- Bahwa T erdakwa tidak mempunyai kerja sama secara legal tertulis
00742|dengan  instansi  dan  atau  badan  usaha  berbentuk  Badan  Hukum  yang
00743|bertanggung jawab menempatkan PMI di Negara tujuan, T erdakwa hanya
00744|kenal dengan orang yang bernama ABU FAIZAL yang merupakan warga
00745|Negara Arab Saudi karena T erdakwa pernah bekerja diArab Saudi Selama 25
00746|tahun;
00747|
00748|- Bahwa terhadap DESI, SUHAENI, DAN PAIZAH terdakwa kenal,
00749|karena para saksi  tersebut rencananya akan bekerja  sebagai asisten
00750|rumah tangga di luar negeri melalui terdakwa;
00751|- Bahwa  terdakwa  bukan  merupakan  badan  usaha  untuk
00752|penempatan  pekerja  migran  Indonesia,  dan  terdakwa  juga  tidak
00753|mempunyai ijin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
00754|penempatan pekerja Migran Indonesia tersebut;
00755|- Bahwa  terdakwa  merekrut  para  pekerja  migran  Indonesia  atau
00756|orang yang akan bekerja ke luar negeri dengan cara illegal atau tidak
00757|sesuai  dengan  peraturan  perundangan  di  Indonesia,  terdakwa  hanya
00758|perorangan saja;
00759|- Bahwa  terdakwa  rekrut  dengan  cara  illegal,  terhadap  DESI,
00760|SUHAENI, dan PAIZAH, karena memang terdakwa tidak mempunyai ijin
00761|dalam penyelenggaraan pelayanan Pekerja Migran Indonesia;
00762|- Bahwa Untuk SUHAENI, terdakwa menghubungi orang terdakwa
00763|atas  nama  BURHAN  alamat  Lombok  Tengah,  yang  kemudian  oleh
00764|BURHAN di antar dengan menumpang Kapal laut dari Lombok tengah
00765|menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, dan terdakwa jemput
00766|mereka,  dan  langsung  terdakwa  buatkan  paspor  di  Surabaya,  dan
00767|kemudian terdakwa tampung dirumah terdakwa di Sampang, Untuk DESI
00768|dan  PAIZAH  terdakwa  menghubungi  orang  terdakwa  atas  nama  H.
00769|MARIANAH  untuk  mencarikan  calon  PMI,  dan  oleh  H.  MARIANAH
00770|diantar melalui pesawat dan terdakwa jemput di Juanda Surabaya dan
00771|terdakwa tampung di rumah terdakwa;
00772|- Bahwa selama di rumah Terdakwa, calon PMI tersebut tidak diberi
00773|pelatihan,  karena  tidak  mempunyai  ijin  untuk  menyelenggarakan
00774|pelatihan tersebut;
00775|- Bahwa  untuk  SUHAENI  terdakwa  akan  dipekerjakan  ke  Arab
00776|Saudi  untuk  menjadi  asisten  Rumah  Tangga  melalui  ABU  FAIZAL,