00713|kerusakan pada bagian body motor sebelah kanan dan ban belakang menjadi
00714|gembung termasuk dalam kendaraan yang mengalami kerusakan;
00715|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas,
00716|Hakim berpendirian bahwa unsur “ dengan korban  luka ringan dan kerusakan
00717|kendaraan” telah terpenuhi;
00718|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (2)
00719|Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
00720|telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
00721|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
00722|Menimbang  bahwa  oleh  karena  selama  persidangan  Hakim  tidak
00723|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00724|pidana pada diri Anak, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, maka
00725|Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00726|
00727|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana
00728|dan mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00729|pidana;
00730|Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-
00731|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum
00732|menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali
00733|dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Di
00734|depan persidangan, Ibu Kandung Anak memohon kebijaksanaan Hakim dalam
00735|menjatuhkan putusan bagi Anak dikarenakan saat ini Anak sedang duduk di
00736|bangku kelas IX SMP dan sedang melaksanakan ujian sekolah, selain itu Ibu
00737|Anak  juga  menyatakan  bahwasanya  Anak  akan  lebih  berhati-hati  lagi
00738|kedepannya  dalam  mengendarai  sepeda  motor,  kejadian  ini  membuat  Anak
00739|menjadi  lebih  terbuka  dalam  berkomunikasi  dengan  kedua  orang  tuanya,
00740|kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi Pendamping Anak untuk selalu
00741|mengawasi Anak dalam aktivitas sehari-hari terkhusus dalam memberikan izin
00742|kepada Anak mengendarai kendaraan bermotor serta Anak diharapkan dapat
00743|belajar dari kesalahannya dan Ibu Anak berharap kejadian ini tidak membuat
00744|Anak patah semangat dalam belajar karena Anak ingin menjadi abdi negara;
00745|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman apa yang lebih tepat
00746|dikenakan  kepada  diri  Anak  tersebut,  maka  Hakim  terlebih  dahulu  akan
00747|mempertimbangkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  dari  Pembimbing
00748|Kemasyarakatan  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  60  ayat  (3)
00749|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00750|Menimbang  bahwa  Hakim  akan  mempertimbangkan  Laporan  Hasil
00751|Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Sidang  Pengadilan  dari  Balai
00752|Pemasyarakatan Kelas I Palu Nomor Register Litmas: 0033/AN/IV/2026 tanggal
00753|2  April  2026  atas  nama  Anak  yang  pada  pokoknya  Pembimbing
00754|Kemasyarakatan  merekomendasikan  agar  Anak  dikenakan  tindakan  berupa
00755|pengembalian kepada orang tua/wali dengan pertimbangan Anak baru pertama
00756|kali terlibat tindak pidana, saat ini Anak masih duduk di bangku sekolah dan
00757|orang tua Anak menyanggupi melakukan pengawasan dan pembinaan kepada
00758|Anak serta hasil asesmen RRI Anak menunjukkan risiko pengulangan tindak
00759|pidana termasuk kategori rendah;
00760|Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
00761|2012 tentang Sistem Peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat
00762|dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia
00763|Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia
00764|
00765|seutuhnya  sehingga  Negara  Republik  Indonesia  memberikan  perlindungan
00766|khusus bagi anak;
00767|Menimbang  bahwa  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  anak
00768|terdapat dua prinsip utama, yaitu:
00769|1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang
00770|sebagai penjahat  (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan
00771|bantuan;
00772|2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-
00773|edukatif  dan  pendekatan  (kejiwaan/psikologi)  yakni  sejauh  mungkin
00774|menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat
00775|degradasi  mental  dan  penurunan  semangat  (discoragement)  serta
00776|menghindari  proses  stigmatisasi  yang  dapat  menghambat  proses
00777|perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar;
00778|Menimbang bahwa prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan Rule
00779|5.1 dalam  United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of
00780|Juvenile Justice  ("The Beijing Rules") yang menegaskan tujuan atau sasaran
00781|dalam  proses  persidangan  anak,  yaitu  memajukan  kesejahteraan  anak  (the
00782|promote  or  the  well  being  of  the  juvenile)  dan  mengedepankan  prinsip
00783|proporsionalitas (the principle of the proportionality) yang merupakan alat untuk
00784|mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas
00785|semata-mata (just desert);
00786|Menimbang  bahwa  dalam  perkembangan  hukum  pidana  modern,
00787|pemidanaan  tidak  lagi  semata-mata  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas
00788|perbuatan  pelaku  (retributive  justice),  tetapi  juga  diarahkan  pada  upaya
00789|pemulihan dan pembinaan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative
00790|justice),  sebagaimana  tercermin  dalam  ketentuan  Pasal  51  Undang-Undang
00791|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang
00792|mengatur  bahwa  pemidanaan  bertujuan  antara  lain  untuk  mencegah
00793|terulangnya  tindak  pidana,  membina  pelaku  agar  menyadari  kesalahannya,
00794|memulihkan  keseimbangan  yang  terganggu  akibat  tindak  pidana,  serta
00795|menghadirkan rasa aman dalam masyarakat;
00796|Menimbang bahwa selanjutnya asal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor
00797|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pedoman
00798|yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, antara lain
00799|bentuk  kesalahan  pelaku,  motif  dan  tujuan  melakukan  tindak  pidana,  cara
00800|melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, pengaruh
00801|
00802|pidana  terhadap  masa  depan  pelaku, serta dampak  tindak pidana  terhadap
00803|korban;
00804|Menimbang  bahwa  Hakim  dengan  memperhatikan  Hasil  Penelitian
00805|Kemasyarakatan  (Litmas),  tujuan  pemidanaan,  dan  pedoman  pemidanaan,
00806|mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
00807|- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh Anak yang
00808|kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor;
00809|- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Anak juga menunjukkan
00810|adanya kegagalan dalam pengawasan orang tua maupun guru di sekolah
00811|Anak yang mengizinkan Anak mengendarai kendaraan bermotor padahal
00812|diketahui usia Anak masih 15 (lima belas) tahun sehingga secara aturan
00813|Anak  tidak  boleh  mengendarai  kendaraan  bermotor  karena  Anak  belum
00814|mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
00815|- Bahwa  berdasarkan  riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  Anak,  Anak
00816|dikenal sebagai pribadi yang baik, rajin beribadah, sering melaksanakan
00817|sholat di masjid yang berada tidak jauh dari rumah tempat tinggalnya, sering
00818|membantu orang tua, serta Anak belum pernah melakukan pelanggaran
00819|hukum;
00820|- Bahwa perbuatan Anak menimbulkan dampak secara fisik dan ekonomi
00821|bagi Saksi Hasbi Ali Raden;
00822|- Bahwa telah terdapat upaya rekonsiliasi, yang mana orang tua Anak,
00823|Anak beserta guru telah berupaya meminta maaf dan mengganti besaran
00824|kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam proses diversi di tingkat
00825|penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  perkara  Anak  di  pengadilan,
00826|tetapi  Saksi  Hasbi  Ali  Raden  dan  keluarga  menolak  untuk  menerima
00827|pembayaran ganti rugi dan meskipun telah memaafkan secara personal,
00828|baik Saksi Hasbi Ali Raden maupun keluarga menginginkan proses hukum
00829|harus tetap berlanjut;
00830|oleh karenanya, dengan memperhatikan keseluruhan keadaan tersebut, serta
00831|demi  menjaga  keseimbangan  antara  kepentingan  Anak,  kepentingan  Saksi
00832|Korban, dan rasa keadilan masyarakat, Hakim berpendapat bahwa terhadap
00833|Anak  tetap  perlu  dijatuhkan  pidana  secara  proporsional  dan  berkeadilan,
00834|dengan  tetap  mengedepankan  pendekatan  pembinaan  dan  pemulihan  agar
00835|Anak menyadari kesalahannya serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki
00836|diri di masa yang akan datang;
00837|Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  115  dan  Pasal  116
00838|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
00839|
00840|Pidana dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia
00841|Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok
00842|bagi Anak terdiri atas: 
00843|a. Pidana peringatan;
00844|b. Pidana dengan syarat:
00845|1. Pembinaan di luar lembaga;
00846|2. Pelayanan masyarakat;
00847|3. Pengawasan;
00848|c. Pelatihan kerja;
00849|d. Pembinaan dalam lembaga, dan;
00850|e. Penjara;
00851|Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:
00852|a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
00853|b. Pemenuhan kewajiban adat;
00854|dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  bahwa  pidana  penjara  bagi  Anak
00855|merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana ditegaskan dalam
00856|pasal  81  ayat  (5)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
00857|Peradilan Pidana Anak;
00858|Menimbang  bahwa  selanjutnya  pasal  113  Undang-Undang  Nomor  1
00859|Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  82
00860|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem
00861|Peradilan  Pidana  Anak  mengatur  jenis-jenis  tindakan  yang  dapat dikenakan
00862|kepada Anak antara lain: 
00863|a. pengembalian kepada orang tua/Wali; 
00864|b. penyerahan kepada seseorang; 
00865|c. perawatan di rumah sakit jiwa; 
00866|d. perawatan  di  lembaga  (Pasal  113  KUHP),  perawatan  di  LPKS  (UU
00867|SPPA); 
00868|e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
00869|oleh pemerintah atau badan swasta; 
00870|f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
00871|g. perbaikan akibat tindak pidana;
00872|Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil
00873|Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Sidang  Pengadilan  dari  Balai
00874|Pemasyarakatan Kelas I Palu Nomor Register Litmas: 0033/AN/IV/2026 tanggal
00875|2 April 2026 atas nama Anak merekomendasikan agar Anak dikenakan tindakan
00876|
00877|berupa pengembalian kepada orang tua/wali. Adapun terhadap rekomendasi
00878|tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
00879|- Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00880|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwasanya Anak hanya
00881|dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam
00882|Undang-Undang  ini  dan  Pasal  82  Ayat  (1)  menyebutkan  tindakan  yang
00883|dapat dikenakan kepada Anak salah satunya adalah pengembalian kepada
00884|orang tua/Wali;
00885|- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00886|2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa
00887|“ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi  Anak, atau  keadaan  pada  waktu
00888|dilakukan  perbuatan  atau  yang  terjadi  kemudian  dapat  dijadikan  dasar
00889|pertimbangan  hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  atau  mengenakan
00890|tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;
00891|- Bahwa  Hakim  memiliki  pandangan  bahwa  perbuatan  Anak  yang  lalai
00892|dalam  mengendarai  sepeda  motor  telah  menyebabkan  Saksi  Hasbi  Ali
00893|Raden mengalami luka-luka dan rusaknya sepeda motor sehingga Saksi
00894|Hasbi Ali Raden sempat mendapatkan perawatan medis dan mengeluarkan
00895|sejumlah uang untuk memperbaiki bagian yang rusak dari sepeda motor
00896|tersebut;
00897|- Bahwa sampai saat ini tangan kanan Saksi Hasbi Ali Raden masih terasa
00898|sakit dan sangat sulit untuk dipakai beraktivitas seperti sedia kala;
00899|- Bahwa orang tua Anak memiliki peran penting dalam mengawasi aktivitas
00900|Anak yang belum seharusnya mengendarai kendaraan bermotor mengingat
00901|usia Anak yang masih di bawah umur mendapatkan Surat Izin Mengemudi
00902|(SIM);
00903|- Bahwa  meskipun  Anak  dan  orang  tua  Anak  telah  menyampaikan
00904|permohonan maaf kepada Saksi Hasbi Ali Raden dan keluarganya, tetapi
00905|sampai perkara ini diproses dalam persidangan belum ada ganti rugi yang
00906|dibayarkan oleh orang tua Anak kepada Saksi Korban meskipun orang tua
00907|Anak telah berupaya untuk mengganti kerugian tersebut;
00908|Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan
00909|tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi yang telah
00910|disampaikan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  dalam  Laporan  Penelitian
00911|Kemasyarakatan tersebut;
00912|Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan terhadap
00913|Anak  dengan  tuntutan  pidana  berupa  Pelayanan  Masyarakat  di  Masjid  Al
00914|
00915|Muhajirin, Desa Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setiap
00916|hari Sabtu selama 3 (tiga) bulan, setiap pelaksanaan 2 (dua) jam per hari, 1
00917|(satu) kali dalam seminggu. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Hakim
00918|tidak sependapat tentang jenis pidana dan lamanya masa pidana bagi Anak
00919|dengan pertimbangan sebagai berikut;
00920|Menimbang bahwa perihal jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
00921|Anak, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
00922|- Bahwa Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
00923|Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  Pasal  71  ayat  (1)  Undang-Undang
00924|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  telah
00925|mengatur  bahwa  pidana  pelayanan  masyarakat  merupakan  jenis  pidana
00926|pokok yang termasuk ke dalam jenis pidana dengan syarat yang dapat
00927|dijatuhkan terhadap Anak;
00928|- Bahwa dalam tuntutannya, Penuntut Umum tidak menyebutkan secara
00929|jelas pelayanan masyarakat seperti apa yang harus dilakukan oleh Anak di
00930|Masjid  Al  Muhajirin  Desa  Ngovi,  Kecamatan  Rio  Pakava,  Kabupaten
00931|Donggala;
00932|- Bahwa pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00933|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan  bahwa  pidana  pelayanan
00934|masyarakat  merupakan  pidana  yang  dimaksudkan  untuk  mendidik  Anak
00935|dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang
00936|positif sedangkan berdasarkan  Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan
00937|(Litmas)  Anak,  disebutkan  bahwa  Anak  merupakan  Anak  yang  rajin
00938|beribadah dan sering melaksanakan sholat di masjid yang berada tidak jauh
00939|dari rumah tempat tinggal Anak sehingga menurut Hakim tanpa menjalani
00940|hukuman berupa pidana pelayanan masyarakat di Masjid Al Muhajirin Desa
00941|Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala tersebut pun Anak
00942|tetap akan selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 (lima)
00943|waktu;
00944|- Bahwa Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
00945|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menentukan  bahwa  Anak  hanya  dapat
00946|dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-
00947|Undang  tersebut,  yang  pada  pokoknya  menekankan  bahwa  penjatuhan
00948|pidana  terhadap  Anak  harus  dilakukan  secara  selektif  dan  proporsional
00949|dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
00950|- Bahwa  pemberian  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Anak  harus
00951|mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik Anak di  masa
00952|
00953|yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak  bahkan
00954|musnahnya bangsa di masa depan, karena Anak Adalah  generasi penerus
00955|bangsa dan cita-cita Negara;
00956|Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  Hakim
00957|berpendapat bahwa penjatuhan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Masjid
00958|Al Muhajirin, Desa Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, setiap
00959|hari Sabtu selama 3 (tiga) bulan, setiap pelaksanaan 2 (dua) jam per hari, 1
00960|(satu) kali dalam seminggu sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum
00961|tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;
00962|Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai pidana yang paling
00963|tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak adalah berupa pidana peringatan yang
00964|mana  pidana  tersebut  merupakan  pidana  ringan  yang  tidak  mengakibatkan
00965|pembatasan kebebasan anak dan sejalan dengan tujuan penjatuhan pidana
00966|peringatan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang
00967|Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak yaitu
00968|agar Anak tidak mengulangi perbuatannya;
00969|Menimbang  bahwa  pemidanaan  terhadap  Anak  tidak  semata-mata
00970|dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan
00971|lebih  menitikberatkan  pada  upaya  pembinaan,  pendidikan,  dan  perbaikan
00972|perilaku Anak;
00973|Menimbang bahwa Hakim menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan
00974|oleh  Anak  dalam  perkara  ini  tidak  sepenuhnya  dapat  dipandang  sebagai
00975|kesalahan Anak semata, melainkan juga tidak terlepas dari faktor lingkungan
00976|serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang dewasa di sekitarnya,
00977|khususnya orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam
00978|mendidik dan membimbing Anak. Oleh karena itu dalam memandang perkara
00979|Anak,  pendekatan  yang  digunakan  tidak  boleh  hanya  menitikberatkan  pada
00980|penghukuman,  melainkan  juga  harus  memperhatikan  kebutuhan  Anak  akan
00981|bimbingan, perhatian, dan pembinaan yang memadai;
00982|Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan pribadi Anak yang
00983|pada saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 15 (lima belas) tahun,
00984|riwayat Anak yang sebelumnya baik dalam lingkungan masyarakat, Anak dan
00985|Saksi Hasbi Ali Raden merupakan tetangga, serta fakta bahwa Anak kurang
00986|memperoleh  pengawasan  yang  memadai  dari  orang  tua,  maka  menurut
00987|pendapat  Hakim  pidana  sebagaimana  dituntut  oleh  Penuntut  Umum  kurang
00988|tepat dengan tujuan pembinaan dalam sistem peradilan pidana anak;
00989|
00990|Menimbang  bahwa  menurut  Hakim,  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap
00991|Anak  sebagaimana  dalam  amar  putusan  ini  juga  merupakan  upaya
00992|perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi Anak. Pidana ini tentunya tetap
00993|menjunjung harkat dan martabat Anak (aspek kemanusiaan) sekaligus sebagai
00994|sarana edukasi bagi Anak agar dapat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang
00995|telah dilakukannya oleh karena proses peradilan pidana yang telah dijalani Anak
00996|sejak tahap penyidikan hingga proses pemeriksaan di persidangan, sejatinya
00997|juga merupakan hukuman dalam bentuk lain bagi Anak. Pada saat yang sama,
00998|pidana tersebut juga mengandung aspek keadilan bagi masyarakat, khususnya
00999|bagi Saksi Hasbi Ali Raden;
01000|Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim
01001|tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;
01002|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01003|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01004|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  Sepeda  Motor
01005|Honda Genio DN 6094 JK, 1 (satu) Lembar STNK/SKPD Sepeda Motor Honda
01006|Genio DN 6094 JK, dan 1 (satu) Lembar SIM C an. Hasbi Ali Raden yang telah
01007|disita dari Saksi Hasbi Ali Raden, maka dikembalikan kepada Saksi Hasbi Ali
01008|Raden;
01009|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  Sepeda  Motor