03157|telah tercermin dari Para Terdakwa yang fokus dalam memperdagangkan layanan 
03158|jasa seks komersial dan tidak melakukan pekerjaan lamanya sebagai pedagang 
03159|mainan, pakaian dan parfum sejak bisnis layanan seks komersialnya dijalankan; 
03160|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah diuraikan 
03161|tersebut, Majelis Hakim menarik satu kesimpulan mengenai tujuan Para Terdakwa 
03162|melakukan perekrutan dan memperdagangkan layanan jasa seks komersial Ladies 
03163|Open BO menggunakan Saksi Korban 2  dan Saksi Korban 1  tersebut, yakni 
03164|berorientasi pada adanya keuntungan ekonomis yang didapatkan Para Terdakwa dari 
03165|pemanfaatan fisik dan seksual dari Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 yang melayani 
03166|hubungan badan dengan para pelanggannya dan menghasilkan  uang yang 
03167|Disclaimer
03168|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03169|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03170|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03171|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
03172|
03173|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03174|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03175|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03176|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03177|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03178|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03179|putusan.mahkamahagung.go.id
03180|Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
03181| 
03182|memenuhi kriteria perbuatan eksploitasi. Perbuatan eksploitasi tersebut pula 
03183|dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Enrekang dan Morowali dalam lingkup 
03184|territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehinggat Majelis Hakim 
03185|berkesimpulan sub unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah 
03186|negara Republik Indonesia” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa; 
03187|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
03188|Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perekrutan seseorang 
03189|dengan penjeratan utang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah 
03190|negara Republik Indonesia” telah nyata dan meyakinkan terbukti dalam perbuatan 
03191|Para Terdakwa; 
03192| 
03193|Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
03194|melakukan perbuatan. 
03195|Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub 
03196|unsur telah terpenuhi, oleh karena itu secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti; 
03197|Menimbang bahwa menurut  Satochid Kartanegara, penyertaan 
03198|atau deelneming adalah apabila dalam satu delik, tersangkut beberapa orang atau 
03199|lebih dari satu orang. Lebih lanjut, klasifikasi pelaku penyertaan yang dimaksud dalam 
03200|Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:  
03201|1. Pelaku (Plegen, Dader) 
03202|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. 
03203|Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku Pasal 55 ayat (1) 
03204|KUHPidana yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh 
03205|melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan. 
03206|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader) 
03207|Seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak 
03208|melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. 
03209|Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang 
03210|yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. 
03211|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader) 
03212|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak 
03213|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain: 
03214|1) ada kerja sama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada 
03215|kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa 
03216|tindak pidana; dan 
03217|2) ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. 
03218|4. Penganjur (Uitlokker) 
03219|Disclaimer
03220|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03221|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03222|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03223|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
03224|
03225|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03226|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03227|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03228|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03229|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03230|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03231|putusan.mahkamahagung.go.id
03232|Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
03233| 
03234|Penganjur adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 
03235|KUHP. 
03236|Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang telah dipaparkan dalam 
03237|pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa 
03238|dalam mengawali perbuatannya didahului dengan pemufakatan jahat antara 
03239|Terdakwa I Susan dan Terdakwa II Soim untuk memulai bisnis layanan seks 
03240|komersial, lalu dalam pelaksanaan mufakat tersebut pula, Terdakwa I Susan dan 
03241|Terdakwa II Soim menjalankan langkah pelaksanaan mufakat tersebut secara 
03242|bersama-sama, yakni dengan menghubungi Rusdi, bernegosiasi dengan Mami, 
03243|menerima Saksi Korban 2, menghubungi Rian, bernegosiasi dengan Saksi Korban 1 
03244|hingga menjemput Saksi Korban 1  di Kabupaten Pinrang. Lebih lanjut dalam 
03245|pelaksanaan bisnis layanan seks komersialnya tersebut, Terdakwa I Susan bertindak 
03246|sebagai “manajer keuangan” dan promosi yang melakukan penjualan dan pemilahan 
03247|pelanggan serta pengelolaan keuangan, sedangkan Terdakwa II Soim bertindak 
03248|sebagai administrator dari akun MiChat yang dipergunakan menjajakan Saksi Korban 
03249|2 dan Saksi Korban 1. Begitu pula ketika Saksi Korban 1 dan Saksi Korban 2 dibawa 
03250|untuk dijual jasanya di Morowali, Para Terdakwa bersama -sama menemani dan 
03251|memanajemen penjualan jasa seks komersial tersebut. Dengan demikian, Majelis 
03252|Hakim berpendapat bahwa diantara para Terdakwa telah secara nyata terdapat kerja 
03253|sama secara sadar dan terdapat kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak 
03254|pidana dan sangat jelas adanya kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk 
03255|melakukan tindak pidana yaitu bersama-sama memperdagangkan orang, sehingga 
03256|menurut hemat Majelis Hakim maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah 
03257|memenuhi unsur ketiga yaitu “turut serta melakukan perbuatan"; 
03258|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
03259|dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “setiap 
03260|orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih 
03261|dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula; 
03262|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-
03263|Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
03264|Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka 
03265|Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
03266|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif 
03267|Kesatu; 
03268|Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa harus 
03269|dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa mampu bertanggungjawab 
03270|atas perbuatannya; 
03271|Disclaimer
03272|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03273|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03274|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03275|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
03276|
03277|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03278|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03279|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03280|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03281|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03282|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03283|putusan.mahkamahagung.go.id
03284|Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
03285| 
03286|Menimbang bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat 
03287|mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta 
03288|penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi 
03289|di persidangan, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal -hal yang dapat 
03290|menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan 
03291|atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan 
03292|perbuatannya; 
03293|Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, 
03294|maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yaitu berupa 
03295|pidana penjara dan denda; 
03296|Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para 
03297|Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya 
03298|memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim setelah mencermati isi permohonan 
03299|Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak menemukan alasan -alasan 
03300|mendasar yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan 
03301|hanya memohon keringan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana terurai, 
03302|sehingga terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 
03303|permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan tuntutan Penuntut 
03304|Umum dan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa dan 
03305|akan ditentukan dalam amar putusan; 
03306|Menimbang bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak-
03307|hak korban kepada Saksi Korban 1 yang hadir di persidangan sebagaimana dalam 
03308|Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 untuk dapat mengajukan 
03309|restitusi sebagai ganti kerugian korban akibat tindak pidana, baik dalam persidangan 
03310|maupun diluar persidangan dalam permohonan terpisah, namun terhadap hak -
03311|haknya tersebut, Saksi Korban 1 menerangkan tidak mengajukan restitusi dalam 
03312|perkara a quo, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut 
03313|mengenai restitusi dalam putusan perkara a quo; 
03314|Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan 
03315|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan 
03316|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
03317|Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan 
03318|terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar 
03319|Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
03320|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk 
03321|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
03322|Disclaimer
03323|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03324|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03325|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03326|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
03327|
03328|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03329|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03330|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03331|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03332|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03333|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03334|putusan.mahkamahagung.go.id
03335|Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
03336| 
03337|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar uang 
03338|pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp700.000,00 
03339|(tujuh ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh 
03340|ribu rupiah) dengan jumlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang 
03341|telah disita dari Para Terdakwa, di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut 
03342|merupakan uang hasil dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, sehingga 
03343|terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk negara; 
03344|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone 
03345|SAMSUNG A25 (SM-A2A5F) warna hitam dengan nomor IMEI1359739433633554 
03346|
03347|dan IMEI 2 358812163363555 yang telah disita dari Para Terdakwa, di persidangan 
03348|diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Para 
03349|Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali 
03350|untuk mengulangi kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu 
03351|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; 
03352|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah kondom 
03353|berwarna merek Sutra, di persidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat 
03354|yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan 
03355|dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan serta tidak 
03356|memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut 
03357|dimusnahkan; 
03358|Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar hasil 
03359|screenshot MiChat yang login pada handphone tersangka SOIM yang terlampir dalam 
03360|lampiran berkas perkara ini dan telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, 
03361|di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki peran penting dalam 
03362|pembuktian perkara ini baik di persidangan di pengadilan tingkat pertama maupun 
03363|pengadilan di tingkat Banding dan Kasasi (apabila ada upaya hukum), maka perlu 
03364|ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; 
03365|Menimbang bahwa mengenai berat ringannya hukuman, Majelis Hakim 
03366|meSaksi Korban 1ng penjatuhan pidana tersebut bukan semata-mata sebagai alat 
03367|untuk menghukum seseorang, sehingga Majelis Hakim di dalam memeriksa dan 
03368|memutus suatu perkara harus arif dan bijaksana untuk menilai apakah pasal dan 
03369|hukuman yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa memenuhi rasa keadilan bagi 
03370|Para Terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan yang telah dilakukannya; 
03371|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka 
03372|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
03373|meringankan Para Terdakwa; 
03374|Keadaan yang memberatkan: 
03375|Disclaimer
03376|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
03377|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
03378|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
03379|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
03380|
03381|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03382|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03383|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03384|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03385|Mahkamah Agung Republik Indonesia
03386|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
03387|putusan.mahkamahagung.go.id
03388|Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Enr 
03389| 
03390|- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam 
03391|
03392|Selasa
03393|
03394|10 Juni 2025
03395|
03396|2025
03397|
03398|Fausiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., 
03399|dan Bagus Priyo Prasojo, S.H., masing -masing sebagai Hakim Anggota
03400|
03401|Nurfatimah, S.H.
03402|
03403|sehingga tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa 
03404|sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah 
03405|sesuai terutama dihubungkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat 
03406|dan dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para 
03407|Terdakwa sendiri; 
03408|Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah 
03409|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
03410|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2007 
03411|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 55 KUHPidana, 
03412|dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta 
03413|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 
03414|MENGADILI: 
03415|1. Menyatakan Terdakwa I Restya Afani alias Susan binti Rahmat Santoso dan 
03416|Terdakwa II Muhammad Soim Budi Santoso alias Soim bin Warsono Mukti