01086|ARIFUDDIN beserta Gantungan kartu; 1 (satu) unit Handphone merk
01087|OPPO A57 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 860601060496456. IMEI
01088|2  860601060496449  dan  Nomor  Whatsapp  +60  14-538-4124  nama
01089|kontak BASRI; 1 (satu) lembar tiket kapal laut KM. PANTOKRATOR
01090|dengan nama BASRI; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22s warna
01091|Biru  Tua  dengan  Nomor  IMEI  1  866855066952730.  IMEI  2
01092|866855066952722  dan  Nomor  Whatsapp  +60  19-861-0913  nama
01093|kontak milo; 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 1938 warna Biru Muda
01094|dengan Nomor IMEI 1 864588047733653. IMEI 2 864588047733646
01095|dan Nomor Whatsapp +60 11-3650 4352 nama kontak halwia; 1 (satu)
01096|lembar  surat  cuti  atas  nama  HALWIA yang  dikeluarkan  oleh  Jereco
01097|Plantations Sdn  Bhd; 1 (satu) rangkap foto  copy  Surat Pengesahan
01098|Pekerja dan foto copy buku Paspor atas nama HALWIA dikeluarkan oleh
01099|Jereco  Plantations  Sdn  Bhd;  1  (satu)  unit  Handphone  merk  REDMI
01100|NOTE 9 PRO warna Putih dengan Nomor IMEI 1 863015050847346.
01101|IMEI  2  863015050847353  dan  Nomor  Whatsapp  +62877-5681-7471
01102|nama kontak muhammadkhairulnisyam; 1 (satu) lembar tiket kapal laut
01103|KM. PANTOKRATOR dengan nama KAI; 1 (satu) buah buku Paspor
01104|Republik Indonesia atas nama M RIDAM; 1 (satu) lembar tiket kapal laut
01105|KM. PANTOKRATOR  dengan nama M RIDAM; 1 (satu) lembar tiket
01106|kapal laut KM. PANTOKRATOR dengan nama ALDI, merupakan barang
01107|yang telah  ditemukan  pada saat penangkapan Terdakwa  dan menjadi
01108|barang bukti dalam persidangan;
01109|
01110|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01111|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01112|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01113|kepadanya;
01114|Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut
01115|Umum dengan dakwaan sebagai berikut:
01116|
01117|Dakwaan Pertama : Pasal 10 jo. Pasal 4  UU No. 21 Tahun 2007 tentang
01118|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01119|jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
01120|Dakwaan Kedua : Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
01121|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01122|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55
01123|ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
01124|Dakwaan Ketiga : Pasal  83  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
01125|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01126|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Indonesia
01127|jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  jo. Pasal 53 ayat
01128|(1) KUHP;
01129|Menimbang,  bahwa Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01130|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01131|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01132|alternatif kedua  sebagaimana  diatur  Pasal  81  jo. Pasal  69  Undang-Undang
01133|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01134|Indonesia  jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP , yang
01135|unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
01136|1. Unsur orang perseorangan;
01137|2. Unsur percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01138|3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
01139|melakukan perbuatan;
01140|Ad. 1. Unsur orang perseorangan
01141|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-
01142|Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang dimaksud dengan orang adalah orang
01143|perseorangan dan/atau korporasi;
01144|Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 69 Undang-Undang RI
01145|No. 18 Tahun 2017, orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo
01146|atau  individu  yang  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  Pekerja
01147|Migran Indonesia;
01148|Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan
01149|dibuat  untuk  mengatur  hidup  dan  kehidupan  manusia,  termasuk  ketentuan-
01150|ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017
01151|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  maka  unsur  orang
01152|perseorangan yang tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang RI No. 18 Tahun
01153|2017  pada  dasarnya  ditujukan  kepada  manusia  perorangan  atau  seorang
01154|
01155|manusia serta korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak
01156|pidana di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
01157|Menimbang,  bahwa  di  persidangan,  Penuntut  Umum  telah
01158|menghadapkan  Arifuddin  Alias  Suhardi  bin  Pukila  sebagai  Terdakwa  dalam
01159|perkara  ini,  dan  tidak  ada  orang  lain  lagi  kecuali  ia  Terdakwa  yang  uraian
01160|identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa
01161|sendiri  dan  para  saksi  yang  hadir  di  persidangan  sehingga  tidak  terdapat
01162|kekeliruan  (error  in  persona)  terhadap  orang  yang  dihadapkan  sebagai
01163|Terdakwa dalam perkara ini;
01164|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas,
01165|unsur orang perorangan telah terpenuhi;
01166|Ad. 2. Unsur ”  Percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia  ”
01167|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-
01168|Undang  RI  No.  18  Tahun  2017,  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
01169|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
01170|melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01171|Indonesia;
01172|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang
01173|RI  No.  18  Tahun  2017,  orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01174|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  sedangkan  berdasarkan  ketentuan
01175|Pasal 49 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017, yang berhak untuk melakukan
01176|kegiatan  pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia  ke  luar  negeri  adalah  Badan,
01177|perusahaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  dan  perusahaan  yang
01178|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri,
01179|sehingga  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  orang  perseorangan
01180|tidak  mempunyai  hak  untuk  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01181|Indonesia;
01182|Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu
01183|percobaan  tindak  pidana,  maka  perbuatan  orang  tersebut  harus  memenuhi
01184|syarat-syarat sebagai berikut:
01185|a. Adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan;
01186|b. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
01187|c. Tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;
01188|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam
01189|persidangan,  Terdakwa  dihadapkan  dan  diperiksa  dalam  persidangan  untuk
01190|memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh
01191|anggota  Kepolisian  terhadap  Terdakwa  karena  hendak  memberangkatkan
01192|
01193|Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di Malaysia, tanpa dilengkapi
01194|dokumen yang sah. Peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari  Jumat
01195|tanggal 23 Agustus 2024 pukul 11.00 WITA di Dermaga Aji Putri RT . 17 Kelurahan
01196|Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nunukan  Timur,  Kabupaten  Nunukan,  Provinsi
01197|Kalimantan Utara;
01198|Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa
01199|sebagai  berikut:  awalnya  Sdr.  Basri  dan  Sdr.  Aldi  menelpon  Terdakwa
01200|memberitahukan kalau akan berangkat ke Nunukan melalui Pelabuhan Pare –
01201|Pare Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus
01202|2024, pukul 09.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Basri dan Sdr. Aldi untuk
01203|dijemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian tidak lama Terdakwa
01204|menerima telpon dari Sdr. Rika Markus memberitahukan kalau telah tiba di
01205|Pelabuhan Tunon Taka Nunukan bersama Sdr. Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr.
01206|Khaerul, minta dijemput, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di
01207|depan  Terminal  keberangkatan  Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan,  kemudian
01208|pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, pukul 09.30 WITA Terdakwa bertemu
01209|dengan Sdr. Rika Markus, Sdr Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr. Khaerul di depan
01210|Terminal keberangkatan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian Terdakwa
01211|mengarahkan  untuk  menaiki  mobil  Angkot  milik  Sdr.  Rustam  untuk  menuju
01212|dirumah H. Batto di sebrang Dermaga Tradisional Aji Putri Kelurahan Nunukan
01213|Timur, Kecamatan Nunnkan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan
01214|Utara,  sambil  menunggu  Terdakwa,  kemudian  pada  hari  Jumat  tanggal  23
01215|Agustus 2024, pukul 10.30 WITA, Sdr. Maji menjemput Sdr. Rika Markus, Sdr.
01216|Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr. Khaerul, untuk diantar ke Dermaga Tradisional Aji
01217|Putri  Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nununkan  Timur,  Kabupaten
01218|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk naik Speedboad menuju Dermaga
01219|Tradisional  Bambangan  Desa  Liang  Bunyu,  Kecamatan  Sebatik  Barat
01220|Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  sebelum  menuju  ke  Tawau
01221|Malaysia, yang akan dijemput oleh Sdr. Suwardi;
01222|Menimbang,  bahwa  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  akan
01223|diberangkatkan menuju Malaysia berjumlah 6 (enam) orang yang berasal dari
01224|Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Maksud dan tujuan WNI tersebut
01225|datang  ke  Kab.  Nunukan,  Prov.  Kalimantan  Utara  adalah  untuk  berangkat
01226|menuju Tawau, Malaysia yang diberangkatkan oleh Terdakwa. Tujuan mereka
01227|ke Tawau untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit;
01228|Menimbang,  bahwa  biaya/tarif  yang  dikenakan  Terdakwa  dalam
01229|memberangkatkan  6  (enam)  orang  tersebut  dari  Kab.  Nunukan,  Prov.
01230|
01231|Kalimantan Utara menuju Tawau, Malaysia adalah sejumlah RM900 (sembilan
01232|ratus ringgit Malaysia) per orang atau sejumlah Rp3.250.000,00 (tiga juta dua
01233|ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  dengan  perkiraan  keuntungan  sejumlah
01234|Rp600.000,00  (enam  ratus  ribu  rupiah),  sehingga  tujuan  Terdakwa
01235|memberangkatkan 6 (enam) orang tersebut adalah untuk mencari keuntungan;
01236|Menimbang,  bahwa  keenam  orang  tersebut  tidak  memiliki  dokumen
01237|perjanjian kerja, asuransi maupun dokumen kelengkapan lainnya untuk bekerja
01238|di  luar  negeri.  Dalam  hal  ini,  Terdakwa  tidak  memiliki  izin  dari  pihak  yang
01239|berwenang  dalam  hal  untuk  memberangkatkan  atau  mempekerjakan  WNI
01240|keluar Negeri;
01241|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  rangkaian  perbuatan
01242|yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
01243|perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa  merupakan  suatu  perbuatan
01244|yang  termasuk  dalam  kategori  percobaan  melaksanakan  penempatan
01245|Pekerjaan  Migran  Indonesia,  karena  Terdakwa  telah  mempunyai  niat  untuk
01246|melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut telah dimulai dengan
01247|perbuatan  pelaksanaan  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  bukan  karena
01248|kehendaknya sendiri, sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal
01249|69  Undang-Undang  RI  No.  18  Tahun  2017,  Terdakwa  sebagai  orang
01250|perseorangan tidak mempunyai hak untuk melaksanakan penempatan Pekerja
01251|Migran  Indonesia,  dengan  demikian  unsur  “percobaan  melaksanakan
01252|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia”  telah  terpenuhi  oleh  perbuatan
01253|Terdakwa;
01254|Ad. 2. Unsur   yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta
01255|melakukan perbuatan
01256|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur
01257|telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang
01258|menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan
01259|unsur penyertaan, artinya tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu
01260|orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
01261|Menimbang, bahwa  sebagaimana  ketentuan Pasal  55  Ayat (1) Ke-1
01262|KUHP menentukan  3  (tiga)  bentuk  perbuatan  yang  dikategorikan  perbuatan
01263|secara bersama-sama, yaitu:
01264|- Orang  yang  melakukan  (Pleger),  ialah  seorang  yang  sendirian  telah
01265|berbuat mewujudkan segala anasir atau eleman dari peristiwa pidana;
01266|- Yang menyuruh melakukan ( Doen Plegen ), ialah disini sedikitnya ada
01267|duaorang,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  disuruh.Jadi  bukan
01268|
01269|orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh
01270|orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang
01271|yang melakukan sendiri;
01272|- Turut  serta  melakukan  perbuatan  (Medepleger),  ialah  dalam  arti  kata
01273|“bersama-sama  melakukan”,  sedikit-dikitnya  harus  ada  2  (dua)  orang
01274|sebagai  orang  yang  melakukan  (Pleger)  dan  yang  turut  melakukan
01275|(Medepleger)  yang  keduanya  melakukan  perbuatan  pelaksanaan
01276|(melakukan  anasir  atau  elemen  dari  peristiwa  pidana  tersebut)  tidak
01277|boleh  hanya  melakukan  perbuatan  persiapan  atau  menolong  saja
01278|(membantu melakukan/ medeplicthtige);
01279|Menimbang, bahwa kronologis peristiwa yang dialami oleh Terdakwa
01280|sebagai  berikut:  awalnya  Sdr.  Basri  dan  Sdr.  Aldi  menelpon  Terdakwa
01281|memberitahukan kalau akan berangkat ke Nunukan melalui Pelabuhan Pare –
01282|Pare Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus
01283|2024, pukul 09.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Basri dan Sdr. Aldi untuk
01284|dijemput di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian tidak lama Terdakwa
01285|menerima telpon dari Sdr. Rika Markus memberitahukan kalau telah tiba di
01286|Pelabuhan Tunon Taka Nunukan bersama Sdr. Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr.
01287|Khaerul, minta dijemput, kemudian Terdakwa mengarahkan untuk bertemu di
01288|depan  Terminal  keberangkatan  Pelabuhan  Tunon  Taka  Nunukan,  kemudian
01289|pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, pukul 09.30 WITA Terdakwa bertemu
01290|dengan Sdr. Rika Markus, Sdr Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr. Khaerul di depan
01291|Terminal keberangkatan Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, kemudian Terdakwa
01292|mengarahkan  untuk  menaiki  mobil  Angkot  milik  Sdr.  Rustam  untuk  menuju
01293|dirumah H. Batto di sebrang Dermaga Tradisional Aji Putri Kelurahan Nunukan
01294|Timur, Kecamatan Nunnkan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan
01295|Utara,  sambil  menunggu  Terdakwa,  kemudian  pada  hari  Jumat  tanggal  23
01296|Agustus 2024, pukul 10.30 WITA, Sdr. Maji menjemput Sdr. Rika Markus, Sdr.
01297|Halwia, Sdr. Ridam dan Sdr. Khaerul, untuk diantar ke Dermaga Tradisional Aji
01298|Putri  Kelurahan  Nunukan  Timur,  Kecamatan  Nununkan  Timur,  Kabupaten
01299|Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, untuk naik Speedboad menuju Dermaga
01300|Tradisional  Bambangan  Desa  Liang  Bunyu,  Kecamatan  Sebatik  Barat
01301|Kabupaten  Nunukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  sebelum  menuju  ke  Tawau
01302|Malaysia, yang akan dijemput oleh Sdr. Suwardi;
01303|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  di  atas  dapat
01304|dilihat bahwa Terdakwa telah menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana
01305|penempatan  pekerja  migran  indonesia.  dan  mendapatkan  keuntungan  dari
01306|
01307|perbuatannya tersebut. Dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
01308|dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;
01309|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
01310|tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 81 Jo. Pasal
01311|69  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01312|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia j o. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55
01313|ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
01314|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
01315|pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan
01316|terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;
01317|Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  yang  diajukan  secara  lisan,
01318|Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim
01319|karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji
01320|tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
01321|Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa
01322|pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan
01323|segala  alasannya,  maka  Majelis  Hakim  tidak  perlu  mempertimbangkan
01324|permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup
01325|dipertimbangkan  dalam  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang
01326|meringankan;
01327|Menimbang, bahwa  walaupun  perbuatan  Terdakwa telah  memenuhi
01328|seluruh  rumusan  unsur  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
01329|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01330|Indonesia  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP jo.  Pasal  53  ayat  (1)  KUHP,
01331|sebagaimana didakwakan ole h Penuntut Umum , namun sebelum menjatuhkan
01332|pidana  kepa da  Terdakwa  m aka  Majelis  Hakim  merasa  perlu  untuk
01333|mempertimbangkan  apakah  Terdakwa dapat  mempertanggungjawabkan
01334|perbuatannya secara hukum atau tidak;
01335|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  dalam
01336|persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
01337|pertanggungjawaban  pidana  terhadap  diri  Terdakwa,  baik  sebagai  alasan
01338|pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  dengan  demikian  Majelis  Hakim
01339|berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;
01340|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
01341|maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah
01342|dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sehingga  cukup  beralasan  bagi  Majelis
01343|Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan