01819|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri,
01820|melainkan  Para  Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan
01821|dengan  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan,  sebagai  upah  jasa  Para
01822|Halaman 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01823|
01824|Terdakwa  dalam  mengantarkan  para calon  pekerja  migran  tersebut  dari
01825|Kabupaten Nunukan sampai ke  Malaysia, serta dengan melihat  calon Pekerja
01826|Migran  Indonesia (PMI)  yang  telah  ditangkap terlebih  dulu  oleh  petugas
01827|kepolisian sebelum  sampai tujuan  ke  Malaysia, yang artinya tidak selesainya
01828|pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Para Terdakwa
01829|sendiri, maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan unsur  turut  serta  melakukan
01830|percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01831|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi;
01832|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01833|69  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01834|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53
01835|Ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana telah  terpenuhi,  maka  Para
01836|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01837|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01838|alternatif kedua;
01839|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  I  di  dalam  nota
01840|pembelaannya  berpendapat  jika  Penuntut  Umum  telah  keliru  menuntut
01841|Terdakwa I dengan dakwaan alternatif kedua karena Terdakwa tidak terbukti
01842|melakukan  perbuatan  pidana  sebagaimana  dalam  unsur-unsur  pasal  pada
01843|dakwaan  alternatif  kedua  dan  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk
01844|membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan;
01845|Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim tidak
01846|akan membahas kembali mengenai uraian perbuatan pidana yang dilakukan
01847|Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua
01848|Penuntut Umum melainkan akan menguraikan alasan dibalik keyakinan Majelis
01849|Hakim terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
01850|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  didengar  keterangan  dari
01851|Saksi Iqbal Muharrar dan Saksi Rani Sanjani serta pendapat dari Ahli Usman
01852|Affan dan Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. yang diajukan oleh
01853|Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian yang mana telah disumpah
01854|sebelum  saksi-saksi  dan  ahli-ahli  tersebut  memberikan  keterangan  dan
01855|pendapat;
01856|Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  sangkalannya,  Penasihat
01857|Hukum Terdakwa I tidak menghadirkan saksi yang meringankan ( a de charge )
01858|meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu melainkan mendasarkan pada
01859|keterangan Terdakwa I yang dalam hal ini tidak disumpah dan memiliki hak
01860|ingkar;
01861|Halaman 49 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01862|
01863|Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I menyangkal tuntutan
01864|Penuntut  Umum  sebagaimana  dalam  dakwaan  alternatif  kedua  dengan
01865|mendasarkan bahwa Terdakwa I hanyalah seorang sopir angkutan umum yang
01866|diminta oleh Sdr. Hengky (DPO) melalui telepon untuk menjemput penumpang
01867|di Pelabuhan Tunon Taka dan diantarkan menuju rumah Sdr. Hengky (DPO);
01868|Menimbang, bahwa apabila memang penumpang yang diangkut oleh
01869|Terdakwa I merupakan penumpang biasa dan bukan merupakan Calon Pekerja
01870|Migran Indonesia  (CPMI) ilegal seharusnya proses penjemputan tersebut terjadi
01871|secara spontan yaitu T erdakwa I menunggu penumpang tersebut menghampiri dan
01872|menanyakan alamat yang dituju dengan menyebutkan tarif angkutan umum sesuai
01873|standar aturan yang berlaku namun dalam peristiwa ini proses penjemputan sudah
01874|terlebih dahulu diatur oleh Sdr.  Hengky (DPO) sehingga Terdakwa I bukan lagi
01875|sebagai  pihak  yang  pasif  menunggu  penumppang  melainkan  aktif  mencari
01876|penumpang sesuai dengan arahan yang diminta oleh Sdr. Hengky (DPO);
01877|Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa I sudah mengenal lama Sdr.
01878|Hengky (DPO) dan mengetahui background pekerjaan atau kegiatan sehari-
01879|hari Sdr. Hengky (DPO) sebagai pengurus penumpang serta telah beberapa
01880|kali diminta tolong oleh Sdr. Hengky (DPO) untuk menjemput penumpangnya,
01881|Terdakwa I sudah sepatutnya berhati-hati dan menaruh kecurigaan terhadap
01882|penumpang yang akan diangkut sesuai permintaan Sdr. Hengky (DPO) apalagi
01883|seluruh pembiayaan atas jasa yang dilakukan oleh Terdakwa I akan dibayarkan
01884|oleh Sdr. Hengky (DPO) dan bukan penumpang yang diangkut langsung;
01885|Menimbang,  bahwa  pada  saat  diberikan  kesempatan  untuk
01886|menyampaikan  permohonan  lisan  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh
01887|Terdakwa  II,  Terdakwa  I  juga  turut  memohon  keringanan  hukuman  atas
01888|perbuatan yang telah diperbuatnya sehingga secara tidak langsung Terdakwa I
01889|mengakui jika dirinya telah melakukan perbuatan yang salah menurut Undang-
01890|Undang yang berlaku;
01891|Menimbang, bahwa apabila seseorang merasa yakin dirinya benar dan tidak
01892|bersalah, maka tidak ada keraguan pada dirinya untuk tetap memegang teguh
01893|prinsipnya bahkan keluarga maupun nyawa yang menjadi taruhannya, hal ini yang
01894|tidak dilihat oleh Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap T erdakwa I;
01895|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, muncul petunjuk
01896|yang memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa I telah terbukti
01897|secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
01898|didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  kedua dan  menolak  nota  pembelaan
01899|Penasihat Hukum Terdakwa I;
01900|Halaman 50 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01901|
01902|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01903|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,
01904|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa
01905|harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
01906|Menimbang, bahwa oleh karena  Para  Terdakwa mampu bertanggung
01907|jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01908|Menimbang, bahwa  Pasal  81  Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik
01909|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01910|Indonesia mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu
01911|pidana penjara dan pidana denda;
01912|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Para  Terdakwa telah
01913|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01914|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01915|dijatuhkan;
01916|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Para  Terdakwa  ditahan  dan
01917|penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu
01918|ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01919|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01920|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01921|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti  berupa  1 (satu) unit Mobil
01922|warna hitam dengan Nomor Polisi KU 1006 NU dan 1 (satu) Kunci Mobil warna
01923|Silver yang telah disita dari Para Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut
01924|merupakan  alat  transportasi  yang  dipergunakan  Para  Terdakwa  untuk
01925|melakukan  tindak  pidana  dan  masih  memiliki  nilai  ekonomis,  maka  perlu
01926|ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
01927|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti berupa  1  (satu)  unit
01928|Handphone  merk  VIVO  2007  warna  Biru  Gelap  dengan  Nomor  IMEI  1
01929|(862989057022593)  dan Nomor  IMEI 2  (862989057022585) dengan Nomor
01930|Hp.082245347469 dan 1 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna Biru
01931|dengan  Nomor  IMEI  1  (863491051945977)  dan  Nomor  IMEI  2
01932|(863491051945969) dengan Nomor Hp.085247623585  yang telah disita dari
01933|Para Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi
01934|yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih
01935|memiliki  nilai  ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  agar  barang  bukti  tersebut
01936|dirampas untuk negara;
01937|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti  berupa 1 (satu) lembar foto
01938|copy yang dilegalisir surat cuti BOUSTED RIMBA NILAI SDN.BHD. LADANG
01939|Halaman 51 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01940|
01941|SUNGAI  SEGAMAHA COMPANY NO-346457W  atas  nama  INDO  LIA Binti
01942|ALIBE tanggal 08 Mei 2024, 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat cuti
01943|BOUSTED  RIMBA  NILAI  SDN.BHD.  LADANG  SUNGAI  SEGAMAHA
01944|COMPANY  NO-346457W  atas  nama  INDO  LIA  Binti  ALIBE  tanggal  07
01945|September 2024, 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa Pasport
01946|dengan Nomor C9618896 atas nama  INDO LIA Binti ALIBE, 3 (tiga) lembar
01947|foto  copy  yang  dilegalisir  berupa  Kontrak  Pekerjaan/Perjanjian  atas  nama
01948|INDO LIA Binti ALIBE, 2 (dua) lembar foto copy surat cuti BOUSTED RIMBA
01949|NILAI  SDN.BHD.  LADANG  SUNGAI  SEGAMAHA COMPANY  NO-346457W
01950|atas nama SATTE Binti RONTA tanggal 14 September 2024, 1 (satu) lembar
01951|foto copy berupa Pasport dengan Nomor E2937677 atas nama  SATTE Binti
01952|RONTA dan 1 (satu) lembar foto copy surat cuti THP AGRO MANAGEMENT
01953|SDN BHD 199701001686 (417182-M) atas nama WANDA SAPUTRI tanggal 09
01954|Oktober 2024 yang telah disita dari Sdr. Indo Liang Binti Alibe (Alm), Sdr. Satria
01955|Binti Ronta dan Wanda Saputri Binti Faisal , oleh karena barang bukti tersebut
01956|merupakan dokumen yang dipergunakan Penuntut Umum untuk memperkuat
01957|pembuktian dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara
01958|lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01959|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Para
01960|Terdakwa,  maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang
01961|memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
01962|Keadaan  yang  memberatkan:
01963|- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk
01964|melindungi Pekerja Migran Indonesia;
01965|Keadaan yang meringankan:
01966|- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01967|- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
01968|Menimbang, bahwa oleh karena  Para  Terdakwa dijatuhi pidana  maka
01969|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01970|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  adalah  bukan  sebagai
01971|pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh  Para  Terdakwa akan
01972|tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi
01973|anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan
01974|yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana
01975|yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini
01976|telah adil dan patut baik bagi diri Para Terdakwa, masyarakat dan Negara;
01977|Halaman 52 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01978|
01979|Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
01980|tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-undang  Nomor  49  Tahun  2009
01981|Tentang  Peradilan  Umum,  Undang-undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang
01982|Hukum Acara Pidana dan Pasal  81  Jo. Pasal 69 Undang-undang Republik
01983|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01984|Indonesia  Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-
01985|undang  Hukum  Pidana serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01986|bersangkutan;
01987|
01988|MENGADILI:
01989|1. Menyatakan Terdakwa I Sukardi Bin Ibnu Sainun (Alm) dan Terdakwa II
01990|Lajudi  Bin  Lamane  (Alm) telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01991|bersalah  melakukan  tindak  pidana  turut  serta  melakukan  percobaan
01992|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01993|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa I  Sukardi  Bin  Ibnu  Sainun
01994|(Alm) dan Terdakwa II  Lajudi Bin Lamane (Alm) oleh karena itu dengan
01995|pidana  penjara  selama 2  (dua)  Tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01996|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda
01997|tersebut tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1
01998|(satu) Bulan;
01999|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02000|oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02001|4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
02002|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02003|- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat cuti BOUSTED RIMBA
02004|NILAI  SDN.BHD.  LADANG  SUNGAI  SEGAMAHA  COMPANY  NO-
02005|346457W atas nama INDO LIA Binti ALIBE tanggal 08 Mei 2024;
02006|- 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir surat cuti BOUSTED RIMBA
02007|NILAI  SDN.BHD.  LADANG  SUNGAI  SEGAMAHA  COMPANY  NO-
02008|346457W atas nama INDO LIA Binti ALIBE tanggal 07 September 2024;
02009|- 1  (satu)  lembar  foto  copy  yang  dilegalisir  berupa  Pasport  dengan
02010|Nomor C9618896 atas nama  INDO LIA Binti ALIBE;
02011|- 3  (tiga)  lembar  foto  copy  yang  dilegalisir  berupa  Kontrak
02012|Pekerjaan/Perjanjian atas nama  INDO LIA Binti ALIBE.
02013|- 2 (dua) lembar foto copy surat cuti BOUSTED RIMBA NILAI SDN.BHD.
02014|LADANG  SUNGAI  SEGAMAHA COMPANY NO-346457W  atas  nama
02015|SATTE Binti RONTA tanggal 14 September 2024;
02016|Halaman 53 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02017|
02018|- 1 (satu) lembar foto copy berupa Pasport dengan Nomor E2937677
02019|atas nama  SATTE Binti RONTA;
02020|- 1 (satu) lembar foto copy surat cuti THP AGRO MANAGEMENT SDN
02021|BHD 199701001686 (417182-M) atas nama WANDA SAPUTRI tanggal
02022|09 Oktober 2024;
02023|Dimusnahkan;
02024|- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna Biru Gelap dengan
02025|Nomor  IMEI  1  (862989057022593)  dan  Nomor  IMEI  2
02026|(862989057022585) dengan Nomor Hp.082245347469;
02027|- 1 (satu) unit Mobil warna hitam dengan Nomor Polisi KU 1006 NU;
02028|- 1 (satu) Kunci Mobil warna Silver;
02029|- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna Biru dengan Nomor
02030|IMEI  1  (863491051945977)  dan  Nomor  IMEI  2  (863491051945969)
02031|dengan Nomor Hp.085247623585;
02032|Dirampas untuk negara;
02033|6. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Para  Terdakwa  sejumlah
02034|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02035|
02036|Senin
02037|
02038|19 Mei 2025
02039|
02040|2025
02041|
02042|Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin tanggal  19 Mei 2025  oleh kami,
02043|Yudo Prakoso, S.H., LL.M. sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan Daniel
02044|Beltzar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam
02045|
02046|Supriyanto, S.H.
02047|
02048|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02049|Ayub Diharja, S.H. Yudo Prakoso, S.H., LL.M.
02050|Daniel Beltzar, S.H.
02051|Halaman 54 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
02052|
02053|Panitera,
02054|Supriyanto, S.H.