01701|restitusi,  tidak  hanya  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01702|kekerasan seksual, terorisme, maupun kejahatan HAM berat
01703|- Bahwa  Terdakwa  menyesal  atas  perbuatannya  dan  belum
01704|pernah dihukum sebelumnya;
01705|
01706|Menimbang,  bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini
01707|maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama
01708|tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak
01709|dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara
01710|persidangan,  haruslah  dianggap  telah  cukup  dipertimbangkan  dan
01711|merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
01712|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim akan
01713|mempertimbangkan  apakah  dari  rangkaian  perbuatan  Terdakwa
01714|tersebut,  Terdakwa  terbukti  bersalah  atau  tidak  atas  pasal  yang
01715|didakwakan kepadanya;
01716|Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan  Terdakwa  terbukti
01717|bersalah  atas  dakwaan  tersebut,  maka  semua  perbuatan  Terdakwa
01718|harus  memenuhi  semua  unsur-unsur  dari  pasal  yang  didakwakan
01719|kepadanya;
01720|Hal 47 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01721|
01722|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh
01723|Penuntut  Umum  dengan  dakwaan  berbentuk  alternatif  yang  berarti
01724|pilihan,  maka  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  keterangan
01725|Terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  di
01726|persidangan,  Hakim  akan  mempertimbangkan  dakwaan  yang  paling
01727|sesuai  dengan  fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan,  yaitu
01728|dakwaan  alternatif  kedua  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana
01729|dalam  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01730|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1
01731|KUHP
01732|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  624  Undang-Undang
01733|Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01734|(KUHP) sejak tanggal 02 Januari 2026 telah diberlakukan;
01735|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang
01736|Nomor  1  Tahun  2023  disebutkan  dalam  hal  terdapat  perubahan
01737|peraturan  perundang-undangan  sesudah  perbuatan  terjadi
01738|diberlakukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baru  kecuali
01739|ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan
01740|bagi pelaku dan pembantu tindak pidana;
01741|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  618  Undang-Undang
01742|Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan pada saat Undang-Undang ini mulai
01743|berlaku,  tindak  pidana  yang  sedang  dalam  proses  peradilan
01744|menggunakan  Undang-Undang  ini,  kecuali  Undang-Undang  yang
01745|mengatur tindak pidana tersebut menguntungkan bagi Tersangka atau
01746|Terdakwa;
01747|Menimbang,  bahwa  dalam  pasal  dakwaan  alternatif  kedua
01748|terdapat penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1)
01749|ke -1 KUHP (lama), maka Majelis Hakim menerapkan delik tersebut
01750|dalam Undang-Undang yang baru sebagaimana dalam Pasal 20 huruf
01751|a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berdasarkan
01752|hal  tersebut  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  unsur-unsur
01753|dalam pasal dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 Undang-Undang
01754|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
01755|Jo Pasal 20 huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang
01756|KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:
01757|1. ORANG PERSEORANGAN;
01758|Hal 48 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01759|
01760|2. MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
01761|Ad.1 Orang Perseorangan
01762|Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur orang perseorangan
01763|adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, baik laki-laki
01764|maupun  perempuan  yang  mampu  bertanggung  jawab  atas
01765|perbuatannya.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  69  Undang-Undang
01766|Nomor  18  Tahun  2017  disebutkan  orang  perseorangan  dalam
01767|ketentuan  ini  antara  lain  calo  atau  individu  yang  tidak  memiliki
01768|kewenangan  untuk  menempatkan  pekerja  migran  Indonesia.  Majelis
01769|Hakim  memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan
01770|oleh  penuntut  umum  dan  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana
01771|adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum
01772|sebagaimana dalam dakwaan . Selama berlangsungnya persidangan,
01773|keterangan  para  saksi  serta  keterangan  Terdakwa  di  depan
01774|persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini
01775|yaitu  Terdakwa Kunali  Bin  Casmadi yang  pada  saat  ini  dalam
01776|keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya
01777|persidangan  dengan  memberikan  keterangannya  dengan  baik  dan
01778|lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa  juga telah
01779|membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;
01780|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai
01781|bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;
01782|Ad.2 Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01783|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang
01784|Nomor  18  Tahun  2017  disebutkan  pelaksana  penempatan  pekerja
01785|migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: a. badan, b. perusahaan
01786|penempatan  pekerja  migran  Indonesia  atau  c.  perusahaan  yang
01787|menempatkan  pekerja  migran  Indonesia  untuk  kepentingan
01788|perusahaannya sendiri. Dari pasal tersebut disimpulkan bahwa yang
01789|memilki kewenangan untuk melaksanakan penempatan pekerja migran
01790|Indonesia  hanyalah  Badan  atau  Perusahaan.  Oleh  karenanya
01791|berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, orang
01792|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  pekerja  migran
01793|Indonesia;
01794|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  2  Undang-
01795|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01796|Hal 49 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01797|
01798|Indonesia Jo Pasal 84 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
01799|yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga
01800|negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
01801|dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
01802|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang-
01803|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01804|Indonesia Jo Pasal 84 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
01805|yang  dimaksud  dengan  perusahaan  penempatan  pekerja  migran
01806|Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas
01807|yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari  pemerintah  pusat  untuk
01808|menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;
01809|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
01810|persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan
01811|Terdakwa dan barang bukti yang ada,  Terdakwa maupun Saksi Nur
01812|Jaman tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran ke luar
01813|negeri. Saksi  Nur  Jaman  sudah  memberangkatkan  para  pekerja  ke
01814|Spanyol  sekitar  73  orang  yang  mana  Saksi  Nur  Jaman  dibantu
01815|Terdakwa dalam membuatkan visa. Antara Terdakwa dengan Saksi Nur
01816|Jaman  pada  tanggal  29  April  2024  pernah  mengadakan  perjanjian
01817|secara tertulis yang isinya Terdakwa membantu membuatkan visa bagi
01818|para pekerja yang diberangkatkan oleh Saksi Nur Jaman ke luar negeri
01819|yaitu negara Spanyol. Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Nur Jaman
01820|sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membuatkan visa
01821|bagi setiap pekerja yang diberangkatkan ke Spanyol yang mana dari
01822|jumlah  tersebut,  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  untuk  biaya
01823|mengurus visa dan Terdakwa mendapatkan fee jasa membuatkan visa
01824|dari Saksi Nur Jaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
01825|setiap pekerja;
01826|Menimbang,  bahwa  selain  membantu  membuatkan  visa,  ada
01827|empat  orang  pekerja  yang  diberangkatkan  ke  Spanyol  melalui
01828|Terdakwa langsung yaitu diantaranya Saksi Eka Kusuma Bimantara.
01829|Biaya pemberangkatan ke negara Spanyol untuk setiap pekerja yang
01830|diberangkatkan melalui Terdakwa maupun Saksi Nur Jaman langsung
01831|yaitu  sejumlah  Rp65.000.000,00  (enam  puluh  lima  juta  rupiah).
01832|Terdakwa  mendapatkan  fee  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dari
01833|Saksi  Nur  Jaman  bagi  para  pekerja  yang  diberangkatkan  melalui
01834|Terdakwa;
01835|Hal 50 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01836|
01837|Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2024, Terdakwa menawari
01838|Saksi Eka Kusuma Bimantara melalui orang tuanya bekerja di restoran
01839|yang  berada  di Spanyol dengan gaji 1.200 euro  perbulan sehingga
01840|Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara  tertarik  tawaran  pekerjaan  tersebut.
01841|Terdakwa  mengetahui  besaran  gaji  kerja  di  restoran  yang  ada  di
01842|Spanyol  berdasarkan  informasi  dari  Saksi  Nur  Jaman.  Saksi  Eka
01843|Kusuma Bimantara telah membayar uang sejumlah Rp65.000.000,00
01844|(enam  puluh  lima  juta  rupiah)  kepada  Terdakwa  untuk  biaya
01845|pemberangkatan  ke  Spanyol  melaui  transfer  ke  rekening  BCA
01846|Terdakwa.  Uang pemberangkatan tersebut diserahkan oleh Terdakwa
01847|kepada Saksi Nur Jaman yang mana dipergunakan diantaranya untuk
01848|pembelian tiket maupun  pembayaran agensi yaitu  saudara Maria  di
01849|Spanyol. Pada awal September 2024 Saksi  Eka Kusuma Bimantara
01850|pergi ke negara Spanyol menggunakan visa tipe C (kunjungan/turis),
01851|bukan visa kerja. Tidak ada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh
01852|Saksi Eka Kusuma Bimantara  ketika akan diberangkatkan ke negara
01853|Spanyol. Pada saat hendak berangkat ke Spanyol, Saksi Eka Kusuma
01854|Bimantara  sempat  bertemu  dengan  Terdakwa  di  bandara  Soekarno
01855|Hatta Jakarta dan Terdakwa memberikan informasi jika tiba di Spanyol
01856|bertemu dengan Maria;
01857|Menimbang, bahwa pada saat Saksi Eka Kusuma Bimantara tiba
01858|di bandara Spanyol dijemput oleh orang suruhannya saudara Maria.
01859|Saksi Eka Kusuma Bimantara ditampung terlebih dahulu beberapa hari
01860|oleh saudara Maria kemudian menyalurkannya di restoran yang ada di
01861|Spanyol.  Saudara  Maria  mengantar  Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara
01862|hanya sampai dengan terminal dengan diberi catatan kemudian Saksi
01863|Eka Kusuma Bimantara sendirian menuju lokasi restoran yang menjadi
01864|tempatnya  bekerja.  Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara hanya  bekerja  di
01865|restoran Spanyol selama dua minggu kemudian keluar dari pekerjaan
01866|karena  tidak  betah  yang  mana  gaji  tidak  sesuai  dengan  apa  yang
01867|dijanjikan  oleh  Terdakwa.  Hal  tersebut  menunjukkan  perbuatan
01868|Terdakwa  tersebut  telah  melakukan  penempatan  terhadap  Saksi
01869|Kusuma  Bimantara  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  di  negara
01870|Spanyol,  padahal  Terdakwa  tidak  memiliki  perusahaan  penempatan
01871|pekerja  migran  ke  luar  negeri,  Terdakwa  hanyalah  sebagai  individu
01872|perseorangan yang mengambil keuntungan secara finansial baik dalam
01873|perannya  membantu  membuatkan  visa  bagi  para  pekerja  migran
01874|Hal 51 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01875|
01876|Indonesia  yang  diberangkatkan  melalui  Saksi  Nur  Jaman  maupun
01877|diberangkatkan melalui Terdakwa;
01878|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai
01879|bahwa  unsur  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01880|telah terpenuhi menurut hukum;
01881|Menimbang,  bahwa  dari  unsur–unsur  pasal  tersebut  di  atas,
01882|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti
01883|perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif
01884|kedua yaitu Pasal  81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01885|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo Pasal 20 huruf a Undang-
01886|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh karenanya terhadap
01887|Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;
01888|Menimbang,  bahwa  dalam  doktrin  hukum  pidana  dan
01889|perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan
01890|“tiada pidana tanpa kesalahan” ( geen straaf zonder schuld ) dan agar
01891|orang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana
01892|dengan  hukuman  yang  diancamkan,  pada  diri  Terdakwa  harus  ada
01893|pertanggung jawaban pidana;
01894|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis
01895|Hakim  menilai  Terdakwa  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  waras
01896|pikirannya  dan  dianggap  mampu  mempertanggungjawabkan
01897|perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai
01898|alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf  sehingga  menghilangkan
01899|sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  Terdakwa,  oleh  karena  itu
01900|Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan
01901|harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
01902|Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan unsur-unsur di
01903|atas  juga  termasuk  di  dalamnya  sudah  dipertimbangkan  bentuk
01904|kesalahan  Terdakwa,  motif  dan  tujuan  Terdakwa  melakukan  tindak
01905|pidana,  sikap  batin  Terdakwa,  dengan  cara  bagaimana  Terdakwa
01906|melakukan tindak pidana, tindakan Terdakwa setelah melakukan tindak
01907|pidana,  pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban,  yang  mana
01908|semuanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
01909|pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1)
01910|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
01911|Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 126 Undang-
01912|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ancaman
01913|Hal 52 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01914|
01915|pidana  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01916|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disesuaikan menjadi dipidana
01917|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
01918|denda paling banyak kategori VI (dua miliar rupiah);
01919|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  juga
01920|meminta  agar  Terdakwa  dibebankan  juga  untuk  membayar  restitusi
01921|yaitu  sejumlah  Rp473.801.500,00 (empat  ratus  tujuh  puluh  tiga  juta
01922|delapan  ratus  satu  ribu  lima  ratus  rupiah) yang  didasarkan  kepada
01923|perhitungan  LPSK  atas  para  korban  dalam  perkara  ini  yaitu  Eka
01924|Kusuma Bimantara, Abdul Rosyid, Calim,  Lutfie Zein  Zulfieqi, Hendro
01925|Saputra, dan Moh. Awik Alfitroh;
01926|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
01927|Nomor 7 Tahun 2018 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020
01928|tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi
01929|Dan  Korban  disebutkan  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh
01930|restitusi  berupa  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau
01931|penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang
01932|berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian
01933|biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01934|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 angka l dan Pasal
01935|178 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, korban
01936|berhak  mengajukan  restitusi  melalui  tuntutan,  korban  berhak
01937|mendapatkan restitusi. berupa: a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan
01938|atau  penghasilan; b. ganti  rugi  yang  ditimbulkan  akibat penderitaan
01939|yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/ atau c.
01940|penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01941|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  berita  acara  persidangan
01942|dalam  perkara  ini,  Penuntut  Umum  menghadirkan  korban  yang
01943|dimintakan  restitusi  dalam  persidangan  hanya  Saksi  Eka  Kusuma
01944|Bimantara, sedangkan korban lainnya yaitu Abdul Rosyid, Calim, Lutfie
01945|Zein Zulfieqi, Hendro  Saputra, dan Moh. Awik Alfitroh, tidak  pernah
01946|dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  persidangan,  bahkan  dalam
01947|daftar Saksi yang ada dalam BAP penyidik dari 16 orang Saksi, tidak
01948|ada nama  Abdul Rosyid, Calim,  Lutfie Zein  Zulfieqi, Hendro Saputra,
01949|maupun Moh. Awik Alfitroh. Berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan
01950|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara
01951|Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi
01952|Hal 53 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01953|
01954|Kepada  Korban  Tindak  Pidana  disebutkan  Penuntut  Umum
01955|mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan
01956|restitusi. Oleh karena Penuntut Umum hanya mengajukan Saksi korban
01957|Eka Kusuma Bimantara dalam membuktikan permohonan restitusi yang
01958|diajukan, maka  Majelis Hakim, dalam pembebanan restitusi terhadap
01959|Terdakwa hanya mempertimbangkan untuk Saksi korban Eka Kusuma
01960|Bimantara yang mana berdasarkan berkas laporan pengajuan restitusi
01961|yang diajukan di persidangan, perhitungan LPSK terhadap nilai restitusi
01962|dari  Saksi  korban  Eka  Kusuma  Bimantara  yaitu  sejumlah
01963|Rp73.797.500,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh
01964|ribu lima ratus rupiah);
01965|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal  181 ayat (5)  Undang-
01966|Undang  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  KUHAP,  disebutkan  Hakim
01967|dalam  putusan  memerintahkan  Jaksa  untuk  melelang  sita  jaminan
01968|restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka
01969|waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan yang
01970|telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Begitu  pula  berdasarkan
01971|Pasal 30 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
01972|tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi
01973|Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana disebutkan  Jaksa
01974|menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga
01975|dan melelang harta kekayaan untuk memenuhi pembayaran restitusi
01976|tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
01977|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal  181 ayat (7)  Undang-