01151|melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja
01152|Migran Indonesia SIP2MI”;
01153|Berdasarkan Pasal 1 a ngka (17) Undang - Undang Republik Indonesia
01154|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  yang
01155|berbunyi  :  à “ Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01156|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan
01157|kepada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01158|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia”;
01159|Dalam hal ini terdakwa/ pelaku tidak bisa menunjukkannya.
01160|Pasal  81 yang  berbunyi  “ Orang  perseorangan  yang  melaksanakan
01161|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01162|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
01163|dan denda paling banyak Rpf 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
01164|Pasal 83 yang berbunyi “ Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan
01165|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  yang  dengan  sengaja
01166|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dipidana  dengan
01167|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
01168|Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
01169|Analisa Ahli :
01170|Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang
01171|dilarang oleh Undang - Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81
01172|jo pasal 69 jo pasal 83 jo pasal 68 Undang - Undang Nomor 18 tahun 2017
01173|tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang
01174|
01175|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran Indonesia”, telah terpenuhi.
01176|bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 81 jo pasal 69 jo pasal 83 jo pasal
01177|68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01178|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa
01179|harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
01180|tindak pidana ”Orang perseorangan yang tanpa hak menempatkan Pekerja
01181|Migran Indonesia.
01182|Secara singkat bahwa yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :
01183|1.  Orang Perseorangan ;
01184|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
01185|Penjelasan unsur delik tersebut di bawah ini :
01186|Orang Perseorangan ;
01187|bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau
01188|korporasi ;
01189|bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan
01190|dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum
01191|pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang
01192|Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum
01193|yang melakukan tindak pidana Pelindungan migran Indonesia yang atas
01194|perbuatannya ia/ pelaku dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.
01195|Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
01196|Terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :
01197|- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang -
01198|undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau  kejadian  yang
01199|ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan
01200|disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
01201|melanggar  larangan  tersebut,  tanpa  memandang  perbuatan  tersebut
01202|disengaja ataupun tidak ;
01203|- Bahwa yang dimaksud dengan “Pekerja Migran Indonesia” adalah setiap
01204|Warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan
01205|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
01206|- Bahwa  berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  Ahli  berpendapat  bahwa
01207|yang  dimaksud  dengan  “Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01208|Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan
01209|Warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan
01210|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
01211|
01212|- Bahwa  adapun  letak  perbuatannya  adalah  berupa  peran  daripada
01213|Terdakwa  Sdr.  AZENIL Als  ANIL Bin BAKAR  yang  berperan  sebagai
01214|orang yang disuruh oleh saudara PANJANG (DPO) untuk menjemput ke 5
01215|(lima) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal dari pelabuhan Tanjung Balai
01216|Karimun  dan  selanjutnya  ditampung  dirumahnya  yang  beralamatkan  di
01217|Perumahan Melia Indah Blok E No. 4 RT/RW 004/001 Kel. Kapling, Kec.
01218|Tebing, Kab. Karimun untuk selanjutnya menunggu informasi dari saudara
01219|IWAN MELAYU (DPO) untuk diantarkan kepantai untuk selanjutnya akan
01220|diberangkatan ke Negara Malaysia oleh saudara  IWAN MELAYU (DPO),
01221|dalam  hal  tersebut  pelaku  mendapatkan  keuntungan  sebesar  Rp.
01222|150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkepala yang dibayarkan oleh
01223|saudara PANJANG (DPO) dengan cara menitipkan kepada saudara IWAN
01224|MELAYU  (DPO) atau  melalui  rekening  BRI  milik  istri  terdakwa  yang
01225|terdakwa gunakan dan kegiatan tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan ,
01226|maka dalam hal ini perbuatan    terdakwa   sudah salah sesuai aturan
01227|dan bisa dibilang ini perbuatan yang illegal;
01228|- Bahwa perbuatan  Terdakwa  AZENIL  Als  ANIL  Bin  BAKAR dapat
01229|dikategorikan  suatu  perbuatan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01230|sebagaimana dimaksud dalam  Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007
01231|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Dan dapat
01232|dijerat dengan pasal  10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
01233|Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01234|yang berbunyi : “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan
01235|untuk melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan
01236|pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,  Pasal
01237|4, Pasal 5, dan Pasal 6”.
01238|Dengan detail sebagai berikut :
01239|Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01240|Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
01241|“Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk
01242|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan pidana
01243|yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
01244|5, dan Pasal 6
01245|bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :
01246|- Unsur Subyektif terdiri dari :
01247|Unsur Orang Perseorangan/ setiap orang
01248|
01249|Orang  perorangan  adalah  subyek  hukum  (persona)  yang  sehat  akal
01250|pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang,
01251|sedangkan orang perorangan menurut doktrin hukum pidana bukanlah
01252|unsur  melainkan  subyek  dari  suatu  tindak  pidana,  tetapi  penting
01253|dibuktikaan  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  orang  (error  in
01254|persona) dalam proses peradilan pidana.
01255|- Unsur Obyektif terdiri dari :
01256|Membantu à pengertian  Membantu  tindak  pidana  dalam  konteks
01257|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01258|Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merujuk pada tindakan yang
01259|dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang secara langsung
01260|atau  tidak  langsung  mendukung,  memfasilitasi,  atau  mempermudah
01261|terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
01262|melakukan  tindakan  yang  berkontribusi  terhadap  pelaksanaan  atau
01263|penyelesaian  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Tindakan  ini  dapat
01264|berupa berbagai bentuk dukungan atau bantuan, seperti menyediakan
01265|sarana,  memberi  informasi,  atau  membantu  menghindari  penegakan
01266|hukum. melakukan tindakan yang berkontribusi terhadap pelaksanaan
01267|atau penyelesaian tindak pidana perdagangan orang. Tindakan ini dapat
01268|berupa berbagai bentuk dukungan atau bantuan, seperti menyediakan
01269|sarana,  memberi  informasi,  atau  membantu  menghindari  penegakan
01270|hukum.
01271|melakukan percobaan à pengertian percobaan tindak pidana  Dalam
01272|konteks  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01273|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  TPPO),
01274|mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan
01275|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, tetapi tindak pidana
01276|tersebut  tidak  terjadi  atau  tidak  selesai  karena  suatu  hal  di  luar
01277|kehendak pelaku.
01278|- Pengertian Percobaan Tindak Pidana Dalam konteks Undang-Undang
01279|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01280|Perdagangan Orang (UU TPPO).
01281|- Percobaan tindak pidana  Dalam konteks Undang-Undang Nomor 21
01282|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01283|(UU  TPPO),  adalah  tindakan  yang  dimulai  dengan  adanya  niat  dan
01284|beberapa langkah konkret untuk melakukan tindak pidana, tetapi tindak
01285|pidana  tersebut  tidak  terwujud  sepenuhnya.  Dalam  hukum  pidana,
01286|
01287|percobaan  tindak  pidana  tetap  dapat  dikenai  sanksi  meskipun  tindak
01288|pidana yang dimaksud tidak berhasil dilakukan.
01289|- Unsur - unsur Percobaan Tindak Pidana dalam UU TPPO
01290|- Niat  atau  Intensi  untuk  Melakukan  Tindak  Pidana  :  Artinya  bahwa
01291|Pelaku  memiliki  niat  yang  jelas  untuk  melakukan  tindak  pidana
01292|perdagangan orang.
01293|- Tindakan  Nyata  yang  Menuju  pada  Pelaksanaan  Tindak  Pidana  :
01294|Artinya bahwa Pelaku melakukan tindakan-tindakan yang konkrit dan
01295|nyata  yang  menunjukkan  adanya  upaya  untuk  melakukan  tindak
01296|pidana perdagangan orang.
01297|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang à
01298|- Pengertian Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan merekrut,
01299|mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang
01300|dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01301|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
01302|posisi rentan, atau memberi bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan
01303|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01304|baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan
01305|eksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi.
01306|- Unsur - unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang
01307|Tindakan  (Actus  Reus)  :  Merekrut,  mengangkut,  memindahkan,
01308|menyembunyikan, atau menerima seseorang.
01309|Cara (Means) :  Dengan ancaman kekerasan, Penggunaan kekerasan,
01310|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01311|kekuasaan atau posisi rentan, Memberi bayaran atau keuntungan.
01312|Tujuan (Purpose)  :  Untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang
01313|tereksploitasi.
01314|Dalam hal ini pelaku mempunyai peran dan menjalankan hal tersebut serta
01315|mendapatkan / menerima uang dari korban.
01316|Kemudian selain itu pelaku juga telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1
01317|dalam undang - undang tindak pidana perdagangan orang yaitu :
01318|Berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01319|Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisinya adalah tindakan
01320|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
01321|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01322|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01323|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01324|
01325|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01326|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
01327|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01328|atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
01329|- Bahwa  Ahli  menerangkan  sehubungan  dengan  fakta  yang  telah
01330|dikemukakan,  berdasarkan  kronologi,  keterangan   saksi,  dan   korban,
01331|pendapat  Ahli  atas  perbuatan  Terdakwa  AZENIL Als  ANIL Bin  BAKAR
01332|dapat  dikenakan  dengan  dugaan  Tindak  Pidana  Orang  perseorangan
01333|dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri
01334|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 jo pasal 69 jo Pasal 83 jo pasal 68
01335|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01336|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  diubah  dengan
01337|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang
01338|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2
01339|Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.
01340|2. Devani  Adya,  S.Sos,  yang  dibacakan  di  persidangan  pada  pokoknya
01341|sebagai berikut:
01342|- Bahwa  Ahli  sudah  pernah  memberikan  pendapat  dibawah  sumpah  di
01343|tingkat penyidikan;
01344|- Bahwa Ahli memiliki riwayat keahlian tentang Perlindungan Pekerja Migran
01345|Indonesia,  dan  saat  ini  Ahli  bekerja  sebagai  PNS  di  Balai  Pelayanan
01346|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sejak tahun 2018;
01347|- Bahwa Ahli pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
01348|- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan dalam Perkara Tindak
01349|Pidana Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu di Polsek
01350|KKP Polres Barelang, Polsek Bengkong Polres Barelang dan Direktorat
01351|Reserse dan Kriminal Umum Polda Kepri;
01352|- Bahwa  berdasarkan  pasal  1  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01353|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perindungan Pekerja Migran
01354|Indonesia,  Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja
01355|Indonesia  yang  memenuhi  syarat  sebagai  pencari  kerja  yang  akan
01356|bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota
01357|yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
01358|- Bahwa  berdasarkan  pasal  1  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Republik
01359|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01360|Indonesia,   Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
01361|
01362|Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
01363|menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
01364|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (9)  Undang  -  Undang  Republik
01365|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01366|Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah
01367|badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
01368|memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
01369|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01370|- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia
01371|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01372|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01373|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01374|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (16)  Undang  -  Undang  Republik
01375|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01376|Indonesia, Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01377|yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh
01378|Menteri  kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan
01379|menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia :
01380|- Berdasarkan pasal 51 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa :
01381|(1). Perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan Pekerja
01382|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b
01383|wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.
01384|(2) SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan
01385|dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
01386|(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  izin  tertulis  berupa  SIP3MI
01387|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diatur  dengan  Peraturan
01388|Menteri.
01389|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (17)  Undang  -  Undang  Republik
01390|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01391|Indonesia,  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01392|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan
01393|kepada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01394|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01395|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (19)  Undang  -  Undang  Republik
01396|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01397|Indonesia, Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
01398|
01399|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
01400|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01401|setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri harus
01402|memenuhi persyaratan :
01403|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01404|b. memiliki kompetensi;
01405|c. sehat jasmani dan rohani;
01406|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan;
01407|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01408|- Bahwa  berdasarkan  pasal  13  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia
01409|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01410|untuk dapat ditempatkan diluar negeri calon pekerja migran Indonesia
01411|wajib memiliki dokumen yang meliputi :
01412|a.   Surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01413|melampirkan fotokopi buku nikah;
01414|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali
01415|yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01416|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01417|d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
01418|dan psikologi;
01419|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01420|f. Visa Kerja;
01421|g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01422|h. Perjanjian Kerja.
01423|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01424|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
01425|menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
01426|negeri terdiri atas :
01427|a. Badan;
01428|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;atau
01429|c. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
01430|kepentingan perusahaan sendiri.
01431|Berdasarkan  Pasal  50  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01432|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01433|bahwa  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan
01434|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar
01435|perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara
01436|
01437|Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan
01438|hukum di negara tujuan penempatan.
01439|Berdasarkan  Pasal  51  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia
01440|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01441|bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan
01442|Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf
01443|b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.
01444|Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia
01445|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01446|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01447|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.