01148|menemukan nomor  akta  pendirian dan/atau  akta  perubahan, maka patut
01149|diduga PENGGUGAT 116 & PENGGUGAT 187 tidak memiliki kedudukan
01150|hukum untuk  mewakili badan  hukum perseroan  terbatas. Sesuai  dengan
01151|ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
01152|Pasal 1 angka 5  "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
01153|bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
01154|Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
01155|Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan
01156|ketentuan anggaran dasar.";
01157|Pasal 4 "Terhadap Perseroan berlaku Undang Undang ini, anggaran dasar
01158|Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya."
01159|Pasal 8 ayat (1)  "Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan
01160|lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.";
01161|Pasal 21 ayat (4)  "Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud
01162|pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris
01163|dalam bahasa Indonesia.";
01164|Pasal  92  ayat  (2)  "Direksi  berwenang  menjalankan  pengurusan
01165|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sesuai  dengan  kebijakan  yang
01166|dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini
01167|dan/atau anggaran dasar.";
01168|Pasal 98 ayat (1)  “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di
01169|luar pengadilan.”;
01170|Mempedomani doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap:
01171|“Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditanda tangani
01172|orang  yang  berwenang  untuk  itu”  (M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara
01173|Perdata,  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan
01174|Pengadilan, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 497);
01175|PENGGUGAT  116  &  PENGGUGAT  187  untuk  menjelaskan  kedudukan
01176|hukumnya  sebagai  perwakilan  badan  hukum  perseroan  terbatas,  harus
01177|sesuai  dengan  anggaran  dasar  ( vide Pasal  1  angka  5  UU  Perseroan
01178|Terbatas). Untuk  bisa  melihat  anggaran  dasar  suatu  perseroan  terbatas,
01179|
01180|maka dapat melihat akta pendiriannya ( vide Pasal 8 ayat (1) UU Perseroan
01181|Terbatas).  Begitupun  apabila  terjadi  perubahandalam  suatu  perseroan
01182|terbatas termasuk direksi, harus pula dituangkan dalam suatu akta (vide
01183|Pasal 21 ayat (4) UU Perseroan Terbatas). Dan oleh karena PENGGUGAT
01184|116 & PENGGUGAT 187 tidak pernah mencantumkan ataupun melampirkan
01185|akta terkait dengan perseroan terbatas yang ia wakili, maka surat kuasa
01186|PENGGUGAT 116  &  PENGGUGAT 187  beralasan  dan  berdasar  hukum
01187|untuk dinyatakan tidak sah;
01188|Dengan demikian TURUT TERGUGAT I menyatakan keberatan Surat Kuasa
01189|PENGGUGAT 116  &  PENGGUGAT 187  tersebut  tidak  sah  karena  tidak
01190|memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA
01191|No. 6 Tahun 1994 serta UU Perseroan Terbatas.
01192|3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AAN HOEDANIGHEID)
01193|PENGGUGAT 116, PENGGUGAT 131 & PENGGUGAT 187 bukan orang
01194|yang  berhak  bertindak  sebagai  penggugat  karena  tidak  mempunyai
01195|kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.
01196|.. Bahwa  PENGGUGAT  116  &  PENGGUGAT  187  bukanlah
01197|pemegang akun yang benar dan tidak berhak karena tidak jelas identitas
01198|formilnya  mewakili  badan  hukum  perseroan  terbatas  dimana  tidak
01199|melampirkan  nomor  akta  pendirian  dan/atau  akta  perubahan  yang
01200|merupakan  dasar  bagi  seseorang  untuk  mengatasnamakan  suatu
01201|perseroan terbatas;
01202|.. Bahwa  berdasarkan  uraian  PARA  PENGGUGAT  pada  bagian
01203|Catatan halaman 33 sebagaimana dikutip “PENGGUGAT 131 memiliki 8
01204|akun atas nama diri sendiri dan 3 akun atas nama Hakim Ar Rasyid yang
01205|merupakan  anak  kandung  (yang  masih  dibawah  umur)  dari
01206|PENGGUGAT 131, Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT 131 bertindak
01207|dan mewakili nama tersebut.“;
01208|PENGGUGAT  131  dalam  hal  bertindak  mewakili  3  akun  atas  nama
01209|Hakim  Ar  Rasyid  maka  patut  dipertanyakan  apakah  sah  atau  tidak
01210|mewakili Hakim Ar Rasyid. Hakim Ar Rasyid terdapat namanya dalam
01211|Daftar  Para  Penggugat  Dan  Rekapitulasi  Kerugian  Para  Penggugat,
01212|namun tidak pernah dicantumkan identitasnya sebagai pihak yang turut
01213|serta  menggugat atau  termasuk  dari  salah  satu  PARA PENGGUGAT.
01214|Hakim Ar Rasyid apabila ingin menuntut suatu kerugian dan dijadikan
01215|sebagai pihak, maka harus terurai secara jelas identitasnya dan apabila
01216|ia anak, maka kemudian harus ada penegasan dan bukti lampiran dalam
01217|
01218|kuasa untuk mengatasnamakan Hakim Ar Rasyid kepada PENGGUGAT
01219|131 sebagai ibu kandungnya. Namun baik dalam berkas surat kuasa
01220|ataupun surat gugatan, tidak ada penjelasan hubungan hukum antara
01221|PENGGUGAT  131  dengan  Hakim  Ar  Rasyid  untuk  mengikutsertakan
01222|dalam perkara a quo;
01223|Sebagaimana berpedoman pada doktrin hukum oleh  M. Yahya Harahap
01224|menjelaskan sebagai berikut:
01225|“Terkait  Diskualifikasi  in  person  terjadi  apabila  yang  bertindak  sebagai
01226|penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena
01227|penggugat dalam kondisi berikut:
01228|a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
01229|…  Gugatan  yang  diajukan  oleh  orang  yang  tidak  berhak  atau  tidak
01230|memiliki  hak  untuk  itu,  merupakan  gugatan  yang  mengandung  cacat
01231|formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak
01232|yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat
01233|untuk  itu  …  “ (M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan,
01234|Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Cetakan
01235|ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 111);
01236|Sebagaimana  pula  dipedomani  kaidah  hukum  yurisprudensi  Putusan
01237|Mahkamah  Agung  RI  No.  442  K/Sip/1973,  tanggal  8  Oktober  1973
01238|“Gugatan  dari  seseorang  yang  tidak  berhak  mengajukan  gugatan  harus
01239|dinyatakan tidak dapat diterima.”;
01240|Sehingga dengan demikian, oleh karena PENGGUGAT 116, PENGGUGAT
01241|131 & PENGGUGAT 187 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing),
01242|maka  beralasan  dan  berdasar  hukum  untuk  PENGGUGAT  116,
01243|PENGGUGAT 131 & PENGGUGAT 187 dinyatakan tidak memiliki kualifikasi
01244|sebagai  penggugat  dalam  gugatan  a  quo  (Diskualifikasi/Gemis  Aan
01245|Hoedanigheid).
01246|4. EKSEPSI  GUGATAN  KURANG  PIHAK  (PLURIUM  LITIS
01247|CONSORTIUM)
01248|Bahwa pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT masih terdapat beberapa
01249|pihak yang tidak diikut sertakan dalam gugatan. Adapun pihak yang terlibat
01250|dalam peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang didalilkan dalam posita
01251|gugatan PARA PENGGUGAT, yakni UNICORN FX, Metarader 4 (MT4), dan
01252|HOLIFA SAB A. LIA tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara. Dimana
01253|UNICORN FX berperan sebagai broker. Metatrader 4 (MT4) sebagai platform
01254|
01255|trading forex. Dan HOLIFA SAB A. LIA sebagai Excangher dan akun/nomor
01256|rekening  penampungan  deposit  member.  PARA  PENGGUGAT  dalam
01257|mengendalikan  atau  menggunakan  akun  sebagai  member  evotrade
01258|berhubungan dengan UNICORN FX berperan sebagai broker, Metatrader 4
01259|(MT4)  sebagai  platform  trading  forex  dan  HOLIFA SAB  A.  LIA sebagai
01260|Excangher;
01261|Sebagaimana  memedomani  doktrin  hukum  oleh  M. Yahya  Harahap
01262|menjelaskan sebagai berikut:
01263|“ Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan
01264|kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang
01265|ditarik sebagai tergugat:
01266|- tidak  lengkap, masih  ada  orang  yang  harus  bertindak  sebagai
01267|penggugat atau ditarik tergugat.
01268|- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium
01269|yang  berarti  gugatan  kurang  pihaknya“  (M.  Yahya  Harahap,  Hukum
01270|Acara  Perdata,  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan
01271|Putusan Pengadilan , Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.
01272|112);
01273|Sebagaimana  pula  dipedomani  kaidah  hukum  yurisprudensi  Putusan
01274|Mahkamah  Agung  No. 201 K/Sip/1974,  tanggal  28 Januari 1976  ”Suatu
01275|gugatan  yang  tidak  lengkap  para  pihaknya,  dengan  pengertian  masih
01276|terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak
01277|diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”
01278|Bahwa oleh karena UNICORN FX, Metarader 4 (MT4), dan HOLIFA SAB A.
01279|LIA memiliki hubungan hukum terhadap pokok perkara yang digugat oleh
01280|PARA PENGGUGAT namun tidak mengikutsertakan dalam gugatan, maka
01281|gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium).
01282|5. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
01283|Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dimana terdapat
01284|dalil yang tidak pasti, tidak konkret, tidak rinci, serta kontradiktif.
01285|a. Dalam  posita  PARA  PENGGUGAT  pada  bagian  Daftar  Para
01286|Penggugat Dan Rekapitulasi Kerugian Para Penggugat halaman 27 dan
01287|bagian catatan halaman 33 sebagaimana kutipannya “ Bahwa didalam
01288|system  skema  piramida  yang  pada  Evotrade  memungkinkan  PARA
01289|PENGGUGAT  memiliki  lebih  dari  1  akun“.  Dalil  PARA PENGGUGAT
01290|tersebut  tidak  menunjukkan  keragu-raguan  dan  ketidakpastian.
01291|Bagaimana  mungkin  PARA  PENGGUGAT  dapat  mendalilkan  suatu
01292|
01293|kerugian,  yang  ia  sendiri  tidak  bisa  memastikan  dasar  dan  cara
01294|penghitungannya.  Dimana  PARA  PENGGUGAT  masih  menggunakan
01295|kata “memungkinkan”. Artinya PARA PENGGUGAT masih mengira-ngira
01296|dan  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  dalam  hukum  acara  karena  untuk
01297|menyatakan suatu kerugian haruslah pasti dan konkret;
01298|b. Angka  2  Posita  Gugatan  PARA PENGGUGAT  dikutip  sebagai
01299|berikut:
01300|“ Bahwa  TERGUGAT  dengan  dibantu  PARA  TURUT  TERGUGAT
01301|melakukan  penghimpunan  dana  dari  PARA  PENGGUGAT
01302|menggunakan  badan  hukum  PT  EVOLUSION  PERKASA  GROUP
01303|(TURUT  TERGUGAT  I)  dan  diketahui  Perusahaan  tersebut  belum
01304|memiliki izin pada saat memulai menjalankan usaha terebut diketahui
01305|badan hukum PT Evolusion Perkasa Group (TURUT TERGUGAT I)
01306|baru dibentuk dan berizin setelah dilakukan penghimpunan dana dari
01307|PARA PENGGUGAT “
01308|Dalil  gugatan  tersebut  terdapat  pertentangan  atau  kontradiksi  dalil,
01309|dimana menyatakan PT. Evolusion Perkasa Group “belum memiliki izin”
01310|dan  “berizin” pada  kegiatan  yang  sama,  yakni  saat  melakukan
01311|penghimpunan  dana.  PARA  PENGGUGAT  membuat  dua  pengakuan
01312|yang bertentangan/ambigu dalam gugatannya yang dapat disimpulkan
01313|bahwa  sesungguhnya  PARA PENGGUGAT  hanya  mengada-ada  dan
01314|tidak berdasarkan fakta;
01315|c. Angka 15 dan angka 16 Posita Gugatan dikutip sebagai berikut:
01316| “ 15. Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia
01317|atau illusoir karena dana PARA PENGGUGAT yang dihimpun oleh
01318|TERGUGAT  dan  PARA  TURUT  TERGUGAT  saat  ini  telah
01319|dilakukan penyitaan, dimana TERGUGAT saat ini sedang diadili
01320|dalam Perkara Nomor.:28/Pid.Sus/2022/PN.Mlg maka kami mohon
01321|agar  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  ini  untuk  dapat
01322|digabungkan  dengan  Perkara  Pidana
01323|Nomor.:28/Pid.Sus//2022/PN.Mlg.“
01324|“ 16. Bahwa  Permohoan  Penggabungan  Gugatan  ini  kiranya  cukup
01325|beralasan  karena  PARA  PENGGUGAT  memohon  agar  kiranya
01326|terhadap  Harta  yang  sisita  dari  TERGUGAT  nantinya  dapat
01327|dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT sebagai ganti rugi PARA
01328|PENGGUGAT“
01329|Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menguraikan secara konkret
01330|dan rinci terkait objek yang dimohonkan sita, apa saja yang akan disita?
01331|
01332|Berbentuk  apa  yang  akan  disita?  Berapa  jumlah  atau  seperti  apa
01333|penghitungannya?  Karena  terhadap  suatu  permintaan  sita  haruslah
01334|disertakan  dalam  bentuk  dan  hitungan  objek  yang  konkret.  PARA
01335|PENGGUGAT tidak pernah mengurai dengan konkret dan rinci terhadap
01336|objek yang dimohonkan sita, sehingga membuat kabur dan tidak jelas
01337|gugatannya;
01338|Sebagaimana memedomani doktrin hukum M. Yahya Harahap menjelaskan
01339|sebagai berikut:
01340|“ yang  dimaksud  dengan  obscuur  libel,  surat  gugatan  penggugat  tidak
01341|terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan
01342|yang  tidak  jelas.  Padahal  agar  gugatan  dianggap  memenuhi  syarat
01343|formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”
01344|“ Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan
01345|pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara
01346|jelas  dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal  8 Rv
01347|sebagai  rujukan  berdasarkan  asas  process  doelmatigheid  (demi
01348|kepentingan beracara).
01349|“ Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas
01350|dan  tertentu  (een  duidelijk  en  bepaalde  conclusie).  Berdasarkan
01351|ketentuan  itu,  praktik  peradilan  mengembangkan  penerapan  eksepsi
01352|gugatan  kabur  (obscuur  libel)  atau  eksepsi  gugatan  tidak  jelas.” (M.
01353|Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan,  Persidangan,
01354|Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Cetakan ke-6, Jakarta:
01355|Sinar Grafika, 2007, hlm. 448);
01356|Sebagaimana pula berpedoman pada kaidah hukum yurisprudensi Putusan
01357|Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973  yang menyatakan “Kalau objek
01358|gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.
01359|Bahwa  oleh  karena  dalil  gugatan  PARA  PENGGUGAT  sebagaimana
01360|diuraikan  di  atas  bersifat  tidak  pasti,  tidak  konkret,  tidak  rinci,  serta
01361|kontradiktif mengakibatkan gugatannya kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
01362|6. EKSEPSI PENGGABUNGAN PERKARA PIDANA
01363|Bahwa  terhadap  angka  15  Posita  Gugatan  PARA  PENGGUGAT
01364|sebagaimana  dikutip  “…  maka  kami  mohon  agar  Gugatan  Perbuatan
01365|Melawan  Hukum  ini  untuk  dapat  digabungkan  dengan  Perkara  Pidana
01366|Nomor.:28/Pid.Sus//2022/PN.Mlg.”  adalah permintaan yang tidak beralasan
01367|dan tidak berdasar. Untuk menggabungkan perkara a quo terhadap perkara
01368|pidana  haruslah  memberikan  kedudukan  yang  adil  antara  PARA
01369|PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, dimana semua pihak harus
01370|diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan jawaban atau bantahan
01371|
01372|serta  pembuktian.  Sebagaimana  memperhatikan  Keputusan  Mahkamah
01373|Agung  Nomor  KMA/032/SK/IV/2007,  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan
01374|Teknis  Administrasi  Peradilan  Pidana  Umum,  Angka  Romawi  II,  huruf  A,
01375|Nomor 8, Angka 8.2., halaman 240 "Majelis/Hakim dengan penetapan yang
01376|dicatat  dalam  berita  acara  persidangan  menggabungkan  pemeriksaan
01377|perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Ganti kerugian yang
01378|dapat diputus hanya berupa kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa
01379|berupa  penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  korban  dan
01380|dibuktikan melalui kwitansi, dan kerugian selebihnya dapat diajukan melalui
01381|gugatan perdata.’;
01382|Bahwa  selain  itu  permintaan  penggabungan  perkara  pidana  oleh  PARA
01383|PENGGUGAT sebagaimana posita yang dikutip di atas adalah keliru, karena
01384|nomor perkara pidana yang disebutkan, tidak memiliki kaitan atau hubungan
01385|hukum dengan TURUT TERGUGAT I dan perkara  a quo . Dimana  setelah
01386|dilakukan penulusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
01387|Pengadilan  Negeri  Malang,  perkara  yang  terdaftar  dengan  Nomor
01388|28/Pid.Sus/2022/PN.Mlg adalah perkara tindak pidana narkotika atas nama
01389|EVA APRILIA binti  MARJUKI.  Sehingga  dengan  demikian  tidak  terdapat
01390|alasan  dan  dasar  bagi  PARA  PENGGUGAT  untuk  bermohon
01391|menggabungkan perkara a quo dengan perkara pidana.
01392|Berdasarkan keseluruhan uraian Eksepsi ke-1 sampai dengan Eksepsi ke-
01393|6 yang didalilkan TURUT TERGUGAT I di atas, maka terdapat alasan dan
01394|dasar hukum Gugatan PARA PENGGUGAT telah cacat formil karena tidak
01395|memenuhi syarat ketentuan suatu gugatan dalam hukum acara. Dan oleh
01396|karena  Gugatan  PARA  PENGGUGAT  mengandung  cacat  formil,  maka
01397|beralasan  dan  berdasar  mengabulkan  dengan  menerima  eksepsi  dari
01398|TURUT  TERGUGAT  I,  untuk  selanjutnya  kemudian  dimohonkan  kepada
01399|Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak
01400|dapat diterima (niet onvankelijke verkalaard).
01401|DALAM POKOK PERKARA
01402|1. Bahwa  segala  yang  terurai  dalam  bagian  Eksepsi  tersebut  di  atas,
01403|merupakan  satu  kesatuan dengan Jawaban  pokok  perkara  ini yang  tidak
01404|terpisahkan, guna membantah segala dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT;
01405|2. Bahwa,  TURUT  TERGUGAT  I  menolak  seluruh  dalil  gugatan  PARA
01406|PENGGUGAT karena tidak benar dan tidak berdasar, kecuali yang diakui