00237|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
00238|mengakibatkan orang tereksploitasi;
00239|Maka  dalam  hal  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  sudah  sangat  keliru  dan  tidak
00240|terpenuhi  unsur-unsur  pidana  yang  dituduhkan  dan/atau  didakwakan,  serta
00241|dituntut untuk dihukum terdakwa dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6 Jo. Pasal 12 Undang-
00242|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00243|Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini berdasarkan keterangan para
00244|saksi-saksi tidak melakukan perekrutan, paksaan, pengancaman, pengiriman,
00245|penyekatan dan kekerasan terhadap Korban;
00246|Bahwa selanjutnya mengenai kasus prostitusi online tidak dapat dilepaskan dari
00247|adanya  pelaku  dan  Korban.  Pelaku  di  sini  berdasarkan  Pasal  12  Undang-
00248|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00249|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap orang yang menggunakan
00250|atau  memanfaatkan  Korban  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan
00251|persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  lainnya  dengan  Korban  tindak  pidana
00252|perdagangan orang, mempekerjakan Korban tindak pidana perdagangan orang
00253|untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil
00254|tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan
00255|maksimal 15 tahun”;
00256|Bahwa dalam hal ini dimaksudkan sebagai mucikari bila mana telah memenuhi
00257|unsur  sebagai  pelaku  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang  karena  telah
00258|menggunakan  atau  memanfaatkan  Korban  untuk  bekerja  sebagai  PSK  dan
00259|mengambil  keuntungan  dari  eksploitasi  Korban.  Dalam  hal  ini  eksploitasi
00260|seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh
00261|lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas
00262|pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
00263|Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi tidak melakukan pemanfaatan
00264|sendiri  terdakwa,  kemudian  Korban  dengan  berkeinginan  dan  persetujuan
00265|Korban untuk melakukan penyediaan jasa pemuas nafsu laki-laki hidung belang.
00266|kemudian keuntungan dari hasil penyediaan jasa pemuas nafsu laki-laki hidung
00267|belang  dinikmati  bersama-sama  dengan  kawan-kawan  terdakwa  untuk
00268|memperbaiki mobil dan kebutuhan sehari-hari.
00269|Bahwa  selanjutnya  sebagaimana  dalam  Pasal  1  butir  3  Undang-Undang
00270|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
00271|Pidana  Perdagangan  Orang  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  Korban
00272|adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi
00273|Hal. 5 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
00274|
00275|dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. PSK yang
00276|sengaja direkrut dengan proses sebagaimana ketiga unsur di atas maka dapat
00277|dikategorikan  sebagai  Korban  perdagangan  orang.  Apabila  seseorang  yang
00278|menjadikan PSK sebagai pekerjaan dan tidak mengalami penderitaan psikis,
00279|mental, fisik, ekonomi akibat dari tindak pidana perdagangan orang maka tidak
00280|dapat dikatakan sebagai Korban. Maka dalam kasus yang dituntun oleh JPU
00281|terhadap diri terdakwa tidak berdasarkan hukum dan sudah melanggar pasal
00282|dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00283|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  karena  dengan  bukti
00284|Korban tidak menjadi diri nya sebagai Korban, kemudian dirinya tidak menderita
00285|psikis, mental dan fisik dengan bukti Korban juga mengikuti dan didakwakan
00286|sampai  dituntut  serta  harus  dijalani  hukuman  cambuk  berdasarkan  Qanun
00287|Jinayah. sebagaimana rujukan Yuriprudensi Putusan Pengadilan Negeri Banda
00288|Aceh  Nomor  Perkara  71/Pid.B/2016/PN  Bna,  tanggal  21  juni  2016  tentang
00289|Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak teliti dan sudah salah mendakwahkan
00290|terdakwa dalam kasus perdagangan orang.
00291|PENUTUP
00292|Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasihat
00293|Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa
00294|dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
00295|1. Menyatakan  bahwa  Terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha  Bin
00296|Jamaluddin  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak
00297|pidana perdagangan orang sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan
00298|tunggal Melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
00299|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
00300|2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang
00301|diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
00302|3. Mengembalikan  dan  memulihkan  nama  baik,  harkat  dan  martabat
00303|Terdakwa;
00304|4. Menetapkan barang bukti berupa :
00305|a. 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Type All Now Xeria 13 X MIT
00306|(W100RG LMDF) warna putih dengan Nomor Polisi BL 1552 PJ, Nomor
00307|Rangka MHKAA1AY5PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275;
00308|b. 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Daihatsu Type All Now Xeria 13 X
00309|MIT (W100RG  LMDF)  warna  putih  dengan  Nomor  Polisi  BL 1552  PJ,
00310|Nomor Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275
00311|Hal. 6 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
00312|
00313|atas nama MUHAMIMAD ARIF ,  dikembalikan kepada Pemilik yang sah;
00314|dan
00315|c. 1 (satu) Unit Handphone merek phone 8 berwarna abu-abu dengan
00316|IMEI 35 6097095670432, dikembalikan kepada Terdakwa.
00317|5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
00318|Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
00319|adilnya.
00320|Setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan
00321|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;
00322|Pokok-Pokok Keberatan Terdakwa
00323|Berkaitan dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat
00324|Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-04/Eku.2/SGL/05/2025
00325|yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2025, kami Jaksa Penuntut Umum
00326|menyimpulkan materi pembelaan dari terdakwa sebagai berikut:
00327|1. Tidak ada delik aduan dari Korban kepada terdakwa;
00328|2. Terdakwa  tidak  menjual  Korban,  tidak  ada  merekrut  Korban  untuk
00329|dijadikan Wanita pemuas nafsu dan tidak ada memanfaatkan Korban dalam
00330|bentuk apapun;
00331|Sehingga kemudian penasehat hukum memohon kepada majelis hakim untuk:
00332|1. Menyatakan  terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha  Bin  Jamaluddin  tidak
00333|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  melakukan  tindak
00334|pidana  sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum  melanggar
00335|pasal 12 UU RI no 21 tahun 2007 tentang TPPO;
00336|2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang
00337|di ajukan oleh JPU;
00338|3. Mengembalikan  dan  memulihkan  nama  baik,  harkat  dan  martabat
00339|terdakwa;
00340|4. Menetapkan barang bukti berupa:
00341|- 1  (satu)  Unit Mobil  merek  Daihatsu  Type  All  New  Xenia  1.3  X  M/T
00342|(W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL: 1552 PJ, nomor
00343|Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275.
00344|- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Type All New Xenia 1.3 X
00345|M/T (W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL 1552 PJ,
00346|nomor Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275
00347|atas nama MUHAMMAD ARIF.
00348|Dikembalikan kepada pemilik yang sah
00349|Hal. 7 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
00350|
00351|- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 berwarna abu-abu dengan
00352|IMEI 35 6097095670432.
00353|Dikembalikan kepada terdakwa;
00354|5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara
00355|Tanggapan Terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum
00356|Penuntut umum akan menanggapi seluruh pokok pembelaan yang di
00357|ajukan oleh penasehat hukum yakni sebagai berikut
00358|1. Delik  aduan  adalah  delik  yang  hanya  bisa  diproses  apabila  ada
00359|pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi Korban tindak pidana. E.
00360|Utrecht mengungkapkan bahwa  dalam  delik aduan, penuntutan  terhadap
00361|delik  tersebut  digantungkan  pada  persetujuan  dari  yang  dirugikan  atau
00362|Korban;
00363|Yang  perlu  diketahui  perkara  TPPO  bukan  merupakan  delik  aduan
00364|melainkan  delik  umum  yang  pada  dasarnya  masuk  kedalam  kualifikasi
00365|kejahatan kemanusiaan khusus yang Korban nya adalah manusia, hal itu
00366|berbeda  dengan  tindak  pidana  lain  pada  umumnya  sebagaimana  yang
00367|dijelaskan  dalam  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak
00368|pidana perdagangan orang sehingga perkara TPPO tidak diperlukan adanya
00369|aduan melainkan Negara dalam hal ini APH (apparat penegak hukum) wajib
00370|mencegah dan melindungi hak – hak Korban yang mengalami kejahatan
00371|TPPO  tanpa  harus  menunggu  dengan  adanya  aduan  dari  Korban  yang
00372|merasa  di  rugikan,  dengan  demikian  tidak  bermaksud  untuk  mengajari
00373|saudara  penasehat  hukum  dalam  nota  pembelaannya  untuk  itu  saudara
00374|penasehat  hukum  agar  lebih  lagi  mempelajari  serta  memahami  Kembali
00375|secara utuh tentang penanganan perkara TPPO;
00376|2. Bahwa pernyataan dari penasehat hukum mengenai “ ….. Korban tidak
00377|diperjualbelikan  oleh  terdakwa,  tetapi  hanya  meminta  untuk  dijadikan
00378|seorang penyedia jasa pemuas laki – laki hidung belang …..” merupakan
00379|dua hal yang berbeda. berdasarkan KBBI yang di maksud dengan meminta
00380|adalah  suatu tindakan  mengucapkan  atau  menyampaikan  keinginan  agar
00381|diberi atau mendapatkan sesuatu, yang seringkali dilakukan dengan sopan,
00382|memohon, atau mengharapkan, sedangkan dari keterangan Korban yang di
00383|berikan  di  bawah  sumpah  pada  persidangan  menyatakan  bahwa  benar
00384|Korban merasa di paksa dengan ketidakmampuannya sebagai Wanita yang
00385|tidak bisa berbuat banyak pada saat kejadian tersebut selain itu Korban
00386|sempat  meminta  kepada  terdakwa  untuk  memulangkan  dirinya,  namun
00387|demikian  terdakwa tetap tidak  menggubris  apa  yang  Korban  sampaikan,
00388|Hal. 8 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
00389|
00390|dengan dalih bahwa Korban masih memiliki hutang kepada terdakwa. Selain
00391|itu  pledoi  yang  di  sampaikan  oleh  penasehat  hukum  bertolak  belakang
00392|dengan keterangan terdakwa di persidangan terdahulu, yang mana terdakwa
00393|mengakui bahwa benar terdakwa bisa menjual Korban sampai 4 (empat) kali
00394|dalam sehari dengan total keuntungan mencapai Rp 4.000.000,00 (empat
00395|juta rupiah);
00396|Dalam  nota  pembelaan  (pledoi)  pada  bagian  Analisa  yuridis  Penasehat
00397|hukum memberikan keterangan” ……... keterangan para saksi – saksi tidak
00398|melakukan perekrutan, paksaan, pengancaman, penyekatan dan kekerasan
00399|terhadap Korban.” Hal tersebut berbanding terbalik dari keterangan seluruh
00400|saksi  kecuali  saksi  pemeriksa  dari  Polres  Pidie  di  persidangan  yang  di
00401|berikan  di bawah  sumpah  bahwasanya para saksi  membenarkan  bahwa
00402|terdakwa  sudah  menjual  Korban  dan  ada  kalimat  yang  di  ucapkan  oleh
00403|terdakwa yaitu “Disini (yang ikut di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih)
00404|jangan gak ada guna apapun, semua yang di mobil harus turun (terlibat
00405|langsung dalam kegiatan prostitusi) “ dengan maksud untuk mengancam
00406|Korban dan saksi nadia augina rianda. Yang mana keterangan dari para
00407|saksi  tersebut  telah  di  catat  oleh  panitera  dalam  berita  acara  hasil
00408|persidangan dan juga telah penuntut umum lampirkan dalam surat dakwaan
00409|dengan  register  perkara  : PDM-04/Eku.2/SGL/05/2025. Sehingga  dengan
00410|demikian  penuntut  umum  berpendapat  bahwasannya  kuasa  hukum  tidak
00411|mendengarkan dan menyimak secara benar seluruh proses persidangan.
00412|Berdasarkan  yurisprudensi  putusan  Pengadilan  Negeri  Sigli  Nomor
00413|2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sgi tanggal 26 Agustus 2025 terhadap Anak I dan
00414|Anak II yang dalam perkara ini merupakan para Anak II, Pengadilan Negeri
00415|Sigli memutus keduanya terbukti melanggar pasal 12 UU TPPO, sehingga
00416|untuk terdakwa Muhammad Iqbal Ridha bin Jamaluddin yang merupakan
00417|tokoh utama dalam tindak pidana perdagangan orang ini yang di buktikan
00418|dengan handphone yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi mi chat
00419|untuk  mencari  pelanggan  yang  akan  menyewa  Korban  adalah  milik
00420|terdakwa,  mobil  yang  digunakan  sebagai  tempat  Korban  melayani
00421|pelanggan yang di carikan oleh terdakwa juga disewa oleh terdakwa sendiri,
00422|sehingga dengan demikian penuntut umum berpendapat bahwa penasehat
00423|hukum  dapat  membaca  putusan  tersebut  dan  menjadikannya  sebagai
00424|pembelajaran;
00425|Kesimpulan Dan Pendapat
00426|Hal. 9 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
00427|
00428|Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana kami kemukakan diatas, maka
00429|pada kesempatan ini kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan, bahwa nota
00430|pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari selasa tanggal 26
00431|Agustus 2025 adalah tidak beralasan oleh karena itu kami berpendapat Nota
00432|pembelaan tersebut seyogjanya “ditolak atau tidak diterima”.
00433|Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam
00434|perkara ini, mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli
00435|yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  memutuskan  dalam
00436|putusan, sebagai berikut:
00437|1.Menyatakan  terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha Bin Jamaluddin  telah
00438|terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
00439|tindak pidana “menggunakan atau memanfaatkan Korban tindak pidana
00440|perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan  persetubuhan  atau
00441|perbuatan  cabul  lainnya  dengan  Korban  tindak  pidana  perdagangan
00442|orang, mempekerjakan Korban tindak pidana perdagangan orang untuk
00443|meneruskan  praktik  eksploitasi, atau  mengambil  keuntungan  dari  hasil
00444|tindak pidana perdagangan orang”. sebagaimana dalam dakwaan tunggal
00445|Penuntut Umum.
00446|2.Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha  Bin
00447|Jamaluddin  berupa  pidana  penjara selama  4 (Empat)  tahun 6 (enam)
00448|bulan Penjara dan pidana denda sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua
00449|puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama
00450|terdakwa berada dalam tahanan sementara;
00451|3.Menetapkan barang bukti berupa:
00452|- 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Type All New Xenia 1.3 X
00453|M/T (W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL 1552 PJ,
00454|nomor  Rangka  MHKAA1AY6PK036114  dan  Nomor  Mesin
00455|1NRG246275.
00456|- 1  (satu)  Lembar  STNK  Mobil  merek  Daihatsu  Type  All  New
00457|Xenia 1.3 X M/T (W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi
00458|BL 1552 PJ, nomor Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin
00459|1NRG246275 atas nama Muhammad Arif;
00460|- 1 (satu) Unit Handphone  merek  iphone  8  berwarna abu-abu
00461|dengan IMEI 35 6097095670432;
00462|Dipergunakan dalam berkas perkara tindak pidana perdagangan orang atas
00463|nama Anak I dan Anak II;
00464|Hal. 10 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
00465|
00466|4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
00467|Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
00468|Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang
00469|pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
00470|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  didakwa  berdasarkan  surat  dakwaan
00471|Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM:04/Eku.2/SGL/05/2025 tanggal 4
00472|Juni 2025 sebagai berikut:
00473|Bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Ridha Bin Jamaluddin pada hari sabtu
00474|tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau pada bulan maret atau
00475|masih dalam tahun 2025, bertempat di jalan lintas Banda Aceh – Medan atau
00476|lebih tepatnya di dalam sebuah mobil Dhaihatsu Xenia warna putih yang sedang
00477|berjalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah
00478|hukum  Pengadilan  Negeri  Sigli  Kelas  I  B  yang  berwenang  memeriksa,
00479|mengadili, dan memutuskan perkara ini,  “menggunakan atau memanfaatkan
00480|Korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan
00481|persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  lainnya  dengan  Korban  tindak  pidana
00482|perdagangan orang, mempekerjakan Korban tindak pidana perdagangan orang
00483|untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil
00484|tindak pidana perdagangan orang” , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
00485|dengan cara sebagai berikut:
00486|- Bermula pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib
00487|pada saat itu terdakwa bersama sama dengan Anak I, Anak II, Korban dan
00488|saksi NADIA AUGINA RIANDA BINTI ZULKIFLI sedang duduk di warung HB
00489|kopi yang berada di depan terminal kota sigli kemudian tidak lama setelah itu
00490|masuk  pesan ke Aplikasi Mechat yang  ada  di handphone milik  terdakwa
00491|dengan pesan  ”Ready Gak”  selanjutnya terdakwa membalasnya ” Ready St
00492|800, Semi 600 Cod Di Mobil”  yang mana yang mengirim pesan tersebut
00493|kepada terdakwa adalah saksi RIZKY FADILLAH Bin YUSRIZAL (dilakukan
00494|penuntutan  pada  Mahkamah  Syar’iah  sigli)  selanjutnya  saksi  RIZKY
00495|FADILLAH Bin YUSRIZAL membalas pesan Mechat terdakwa ”Kirim Photo”
00496|dan kemudian terdakwa langsung mengirim Photo dari Korban (dilakukan
00497|penuntutan pada Mahkamah Syar’iah sigli) ke Aplikasi Mechat dan kemudian
00498|RIZKY  FADILLAH  Bin  YUSRIZAL dan  membalas  kembali  dengan  pesan
00499|”Boleh Nego, 200 Boleh” lalu terdakwa menjawab ”Boleh” kemudian terdakwa
00500|mengirim pesan Mechat kepada saksi RIZKY FADILLAH Bin YUSRIZAL ”Apa