00482|rencananya akan dibawa kembali ke Hotel Eka Jaya untuk diserahkan dan
00483|digunakan bersama-sama dengan Sdri. Bella, di mana Anak dijanjikan akan
00484|diberikan sebagian pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri tanpa menerima
00485|upah berupa uang;
00486|9. Bahwa Anak dan Saksi Mawar tidak memiliki izin dari pihak yang
00487|berwenang  untuk  memiliki,  membawa,  menyimpan,  menguasai,  atau
00488|menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
00489|10. Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Penimbangan  Barang  Bukti  dari
00490|Kantor Cabang Pegadaian Kutacane, berat keseluruhan 4 (empat) butir pil
00491|ekstasi tersebut adalah 1,71 (satu koma tujuh satu) gram brutto;
00492|11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
00493|dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti 4 (empat) butir
00494|pil  ekstasi  milik  Anak  tersebut  positif  mengandung  MDMA
00495|(Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut
00496|37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2009
00497|tentang Narkotika;
00498|12. Bahwa Anak lahir pada tanggal 23 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan
00499|Kelahiran, sehingga pada saat peristiwa terjadi Anak berusia 16 (enam belas)
00500|tahun;
00501|13. Bahwa  Anak  sudah  putus  sekolah,  namun  masih  berniat  untuk
00502|melanjutkan sekolah lagi;
00503|14. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
00504|
00505|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00506|berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan
00507|tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00508|Menimbang  bahwa  Anak telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan
00509|Hal.15 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00510|
00511|dakwaan  yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta
00512|tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur
00513|dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2023 tentang
00514|KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
00515|Menimbang bahwa Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1
00516|T ahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2026 tentang
00517|Penyesuaian Pidana adalah ketentuan pasal yang telah mengalami perubahan dalam
00518|bentuk penyesuaian pemidanaan dari semula kumulatif menjadi kumulatif/alternatif,
00519|dan  penghapusan  ketentuan  pidana  minimum  berdasarkan  ketentuan  Pasal  VII
00520|angka 50 Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,;
00521| Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif
00522|kedua Penuntut Umum  sebagaimana diatur dalam  Pasal 609 ayat ( 1)  huruf a
00523|Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI
00524|Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11
00525|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang  unsur-unsurnya  sebagai
00526|berikut:
00527|1. Setiap orang;
00528|2. T anpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
00529|Golongan I bukan tanaman;
00530|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00531|mempertimbangkan sebagai berikut: 
00532|Ad.1.Unsur Setiap Orang; 
00533|Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 145
00534|KUHP adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, sementara dalam Undang-
00535|Undang Narkotika rumusan setiap orang tidak didefenisikan, namun dapat dimaknai
00536|sebagai  siapa saja selaku subjek hukum mendukung hak dan kewajiban, yang
00537|kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan
00538|yang dilakukannya;
00539|Menimbang bahwa dalam perkara  a quo subjek hukum tersebut haruslah
00540|yang termasuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana
00541|yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012
00542|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk menilai dakwaan Penuntut Umum
00543|apakah telah secara sah menghadapkan seorang Anak ke persidangan sebagai
00544|termuat dalam Surat Dakwaannya;
00545|Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan
00546|ke depan persidangan seorang yang bernama Anak yang berdasarkan pemeriksaan
00547|identitas pada awal persidangan yang dicocokkan dengan bukti surat berupa Kartu
00548|Hal.16 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00549|
00550|Keluarga dan Kutipan Kelahiran, yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
00551|Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak berada dalam rentang umur lebih
00552|dari 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka
00553|berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00554|Peradilan Pidana Anak, Anak dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai subjek hukum
00555|kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
00556|Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Hakim mengamati Anak
00557|berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu memahami jalannya
00558|persidangan, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan
00559|teratur dan logis,  sedangkan  untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang
00560|perbuatan Anak dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan
00561|terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam
00562|pertimbangan unsur selanjutnya;
00563|Menimbang  bahwa  dengan  demikian, Hakim  berpendapat unsur  “setiap
00564|orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
00565|Ad.2.Unsur  Tanpa  hak  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau
00566|menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
00567|Menimbang bahwa unsur tanpa hak melekat pada perbuatan yang dilakukan
00568|subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului
00569|pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Anak, semata-
00570|mata agar terdapat kejelasan perbuatan apa yang diujikan keadaan “tanpa hak”-nya;
00571|Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Hakim merujuk juga pada ketentuan
00572|Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab
00573|Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:  (1) Setiap Orang hanya dapat
00574|dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja
00575|atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana
00576|yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena
00577|kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-
00578|undangan;  
00579|Menimbang,  bahwa  Penjelasan  Pasal  36  ayat  (2)  KUHP  Nasional
00580|menerangkan setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus
00581|selalu  dianggap  dilakukan  dengan  sengaja  dan  unsur  kesengajaan  ini  harus
00582|dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara;  
00583|Menimbang, bahwa meskipun saat mengurai unsur-unsur Pasal 609 ayat (1)
00584|huruf a KUHP juncto UU Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak
00585|secara eksplisit mencantumkan frasa  "dengan sengaja", Hakim tidak memisahkan
00586|"dengan sengaja" sebagai unsur yang berdiri sendiri mengingat secara tekstual unsur
00587|Hal.17 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00588|
00589|tersebut tidak termaktub dalam pasal. Namun, Hakim mengintegrasikan  "dengan
00590|sengaja" ke dalam elemen perbuatan ini dengan tujuan memenuhi asas tiada pidana
00591|tanpa kesalahan (vide Penjelasan Pasal 36 ayat (1) KUHP), dengan pertimbangan
00592|sebagai berikut;
00593|Menimbang,  bahwa  unsur  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau
00594|menyediakan ini bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara
00595|yuridis keseluruhan perbuatan  a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut
00596|hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya
00597|salah satu sub-unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan
00598|terbuktinya unsur tersebut;
00599|Menimbang,  bahwa  mencermati  kata  demi  kata  elemen  unsur  di  atas,
00600|merupakan bentuk perbuatan atau keadaan yang mencerminkan adanya hubungan
00601|nyata antara Anak dengan narkotika tersebut, baik secara fisik maupun secara
00602|hukum,  yang  menunjukkan  adanya  kendali  penuh  untuk  mempertahankan
00603|keberadaan narkotika tersebut dalam genggaman atau pengawasan Anak;
00604|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di
00605|persidangan, pada hari Minggu, tanggal 26 April 2026, sekira pukul 14.20 WIB, Anak
00606|dihubungi oleh Sdri. Bella (DPO) untuk menemukannya di Hotel Eka Jaya, Desa
00607|Perapat Timur, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh T enggara;
00608|Menimbang  bahwa  setibanya  Anak  di  hotel  tersebut,  Sdri.  Bella
00609|memerintahkan  Anak  pergi  ke  rumah  Saksi  Mawar  untuk  mengambil  barang
00610|titipannya berupa pil ekstasi yang disebut dengan istilah "vitamin", lalu Anak menuruti
00611|perintah tersebut dengan menggunakan becak motor menuju rumah Saksi Mawar di
00612|Desa Perapat Hulu, lalu meminta dan menerima langsung bungkusan berisi 4 (empat)
00613|butir pil ekstasi dari tangan Saksi Mawar;
00614|Menimbang bahwa setelah menerima pil ekstasi tersebut, Anak secara sadar
00615|dan seketika itu juga memasukkan dan menyembunyikan bungkusan plastik ampul
00616|putih bening berisi 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut ke dalam tas selempang warna
00617|putih yang sedang digunakannya;
00618|Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Anak melangkah keluar dari
00619|gang rumah Saksi Mawar untuk kembali menuju Hotel Eka Jaya menemui Sdri. Bella,
00620|petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Aceh T enggara langsung menghentikan dan
00621|melakukan penggeledahan terhadap Anak;
00622|Menimbang  bahwa  dalam  penggeledahan  badan  dan  pakaian  tersebut,
00623|petugas kepolisian menemukan tas selempang warna putih yang di dalamnya berisi 4
00624|(empat) butir pil ekstasi dengan berat keseluruhan 1,71 (satu koma tujuh puluh satu)
00625|gram brutto beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna silver;
00626|Hal.18 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00627|
00628|Menimbang, bahwa dari konstruksi pertimbangan di atas, Hakim menilai
00629|perbuatan Anak sebagai berikut:
00630|1. Bahwa Anak memperoleh 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut dengan cara
00631|meminta dan mengambil langsung dari Saksi Mawar atas perintah dari Sdri.
00632|Bella, namun pada saat penangkapan dilakukan, titik berat perbuatan Anak bukan
00633|lagi pada proses perantara atau transaksinya, melainkan pada fakta bahwa
00634|narkotika tersebut telah berada dalam kekuasaan fisik dan kendali penuh Anak, di
00635|mana  Anak  seorang  diri  membawa  dan  menyembunyikannya  di  dalam  tas
00636|selempang putih yang melekat erat pada badannya sehingga memiliki akses
00637|langsung terhadap barang tersebut, sehingga kualifikasi perbuatan Anak tepat
00638|dinyatakan sebagai seseorang yang "menguasai";
00639|2. Bahwa perbuatan Anak yang secara sadar memasukkan sendiri bungkusan
00640|plastik ampul bening berisi 4 (empat) butir pil ekstasi ke dalam tas selempang
00641|miliknya setelah mengambil dari Saksi Mawar agar terhalang dari pandangan
00642|orang pada umumnya, menunjukkan adanya kesadaran penuh dan pengetahuan
00643|yang  cukup  bahwa  barang  tersebut  adalah  narkotika  jenis  pil  ekstasi  yang
00644|dilarang, sehingga unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;
00645|3. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang
00646|Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kutacane, total berat keseluruhan barang
00647|bukti yang dikuasai Anak adalah 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram brutto,
00648|didukung  dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  yang
00649|menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung MDMA, sehingga dengan
00650|demikian  telah  cukup  membuktikan  barang  bukti  tersebut  adalah  narkotika
00651|golongan I bukan tanaman;
00652|Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Anak terbukti sebagai orang
00653|yang dengan sengaja menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
00654|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  perbuatannya  telah  terbukti,
00655|selanjutnya  Hakim akan mempertimbangkan  sub-unsur “tanpa hak"  yang  dimana
00656|“tanpa hak” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin resmi dari
00657|pihak berwenang atau melampaui batas wewenang yang diberikan oleh hukum, atau
00658|perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum, alasan yang sah, atau landasan hukum
00659|berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
00660|Menimbang bahwa secara garis besar Undang-Undang RI Nomor 35 T ahun
00661|2009 tentang Narkotika membagi dua bagian mengenai peredaran narkoba, pertama
00662|adalah peredaran narkotika yang sah yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
00663|penyaluran atau  penyerahan narkotika, baik  dalam rangka perdagangan, bukan
00664|perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
00665|Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00666|
00667|serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU Narkotika), dan
00668|kedua  adalah  peredaran  gelap  narkotika  yang  merupakan  setiap  kegiatan  atau
00669|serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang
00670|ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 6 UU Narkotika);
00671|Menimbang bahwa merujuk ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39
00672|Undang-undang  Narkotika  disebutkan  yang  berhak  atau  berwenang  dapat
00673|memperoleh, menanam, menyimpan, hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan
00674|penyalurannya dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana
00675|penyimpanan  persediaan  farmasi  pemerintah  yang  telah  mendapatkan  ijin  dari
00676|Menteri  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu
00677|pengetahuan dan teknologi;
00678|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Anak
00679|tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam proses
00680|peredaran narkotika jenis sabu, yang mana hal tersebut tercermin dari penangkapan
00681|terhadap Anak oleh para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan ditambah
00682|selama persidangan, Anak juga tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen resmi
00683|dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis  sabu tersebut, sehingga
00684|keberadaan narkotika pada diri Anak adalah secara tanpa hak;
00685|Menimbang  bahwa  oleh  karena  telah  terbukti  adanya  perbuatan  Anak
00686|dilakukan dengan tanpa hak maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-
00687|pertimbangan tersebut di atas unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I
00688|bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri Anak;
00689|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 609 ayat (1) huruf
00690|a Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI
00691|Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka  Anak  dinyatakan telah
00692|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
00693|kedua;
00694|Menimbang bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal
00695|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
00696|pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
00697|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan atas kesalahannya
00698|tersebut;
00699|Menimbang bahwa setelah Anak dinyatakan bersalah, maka selanjutnya
00700|Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan jenis pidana atau tindakan yang
00701|paling tepat, adil, dan proporsional dijatuhkan kepada Anak;
00702|Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
00703|T ahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  Anak  harus
00704|Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00705|
00706|dilindungi  dari  dampak  negatif  perkembangan  zaman,  arus  globalisasi,  serta
00707|perubahan sosial-lingkungan yang kerap membentuk penyimpangan tingkah laku
00708|anak akibat faktor di luar diri anak itu sendiri, termasuk di antaranya adalah tren
00709|peningkatan pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika;
00710|Menimbang bahwa berlandaskan Pasal 2 UU SPPA, setiap pengambilan
00711|keputusan terhadap Anak wajib didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak,
00712|yang secara substantif mengamanatkan Hakim untuk mengutamakan kelangsungan
00713|hidup, perlindungan, serta tumbuh kembang Anak di masa depan;
00714|Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan
00715|dijatuhkan,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan  berdasarkan
00716|Pasal 54 KUHP dan Pasal 70 KUHP , dengan pertimbangan sebagai berikut:
00717|- Bentuk Kesalahan, Motif, dan Cara Perbuatan: 
00718|Anak secara sadar menuruti perintah Sdri. Bella (DPO) untuk mengambil pil
00719|ekstasi dan menguasainya secara fisik di dalam tas selempang dengan motif
00720|agar mendapatkan sebagian pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi secara gratis; 
00721|- Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial-Ekonomi:
00722|Anak jarang pulang ke rumah akibat sering melihat orang tuanya bertengkar
00723|mengenai masalah ekonomi yang memicu Anak mencari pelarian di luar rumah,
00724|sehingga  Anak  tumbuh  dalam  lingkungan  pergaulan  yang  tidak  sehat,
00725|mengacuhkan nasihat orang tua, serta mengalami disorientasi perilaku;
00726|- Pengaruh Pidana terhadap Masa Depan Anak: 
00727|Apabila Anak dikembalikan begitu saja kepada orang tuanya tanpa adanya
00728|pembinaan yang tepat, maka Anak berpotensi akan kembali jatuh ke dalam
00729|lingkungan pergaulan yang merusak masa depan dan tumbuh kembang Anak;
00730|Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP yang
00731|menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika terdakwa
00732|adalah Anak, dimana ketentuan tersebut secara tegas dibatasi oleh Pasal 70 ayat (2)
00733|huruf a KUHP , yang menyatakan bahwa pengecualian tersebut tidak berlaku bagi
00734|tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan oleh
00735|karena Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama
00736|12  (dua  belas)  tahun, maka  secara  yuridis  batasan  penjatuhan  pidana  penjara
00737|terhadap Anak dalam perkara ini dapat dikesampingkan;
00738|Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (3) UU SPPA mewajibkan Hakim untuk
00739|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing
00740|Kemasyarakatan BAPAS sebelum menjatuhkan putusan, di mana kelalaian atas hal
00741|ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
00742|Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00743|
00744|Menimbang  bahwa  Laporan  Litmas  BAPAS  dalam  persidangan  ini
00745|merekomendasikan agar Anak diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus
00746|Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang didasarkan pada penilaian bahwa orang tua
00747|Anak  telah  mengalami  kebuntuan  dan  kesulitan  dalam  mendidik  Anak,  adanya
00748|kelemahan kontrol sosial di luar rumah, serta diperlukannya pembentukan kepribadian
00749|Anak  yang  terprogram  guna  mengendalikan  emosi  maupun  pengaruh  negatif
00750|kelompok;
00751|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, Anak dapat
00752|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
00753|membahayakan masyarakat, dimana keterlibatan Anak dengan narkotika golongan I
00754|bukan  tanaman  berupa  ekstasi  yang  mengandung  MDMA jika  dibiarkan  tanpa
00755|pemutusan rantai pergaulan, berpotensi akan membahayakan dirinya sendiri dan
00756|masyarakat luas sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika;
00757|Menimbang bahwa di persidangan, orang tua Anak menyampaikan agar