01004|terjadinya peristiwa Pemerintah Indonesia cq. Kementrian Tenaga Kerja
01005|Transmigrasi  Republik  Indonesia  belum  melakukan  MoU  ataupun
01006|kerjasama  dengan  Pemerintah  Negara  Australia  terkait  Penempatan
01007|Pekerja Migran Indonesia;
01008|KM A
01009|1
01010|A
01011|2
01012|Paraf
01013|
01014|- Bahwa dari kronologis perkara yang telah diuraikan, Ahli menerangkan
01015|bahwa alur perekrutan dan penempatan yang dilakukan tersebut tidak
01016|sesuai  dengan  prosedur  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01017|dikarenakan melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01018|Pelindungan  PMI  Pasal  69  yang  menyatakan  bahwa  Orang
01019|Perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01020|melaksanakan  Indonesia.  Pasal  81  yang  menyatakan  orang
01021|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01022|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  dipidana  dengan
01023|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling
01024|banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
01025|- Bahwa sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  Undang-Undang
01026|Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01027|Migran  Indonesia  menerangkan  bahwa  perseorangan  dilarang
01028|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,  orang
01029|perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
01030|yang tidak memilki kewenangan untuk menempatkan  Pekerja  Migran
01031|Indonesia, jadi jelas sekali orang perseorangan tidak dapat melakukan
01032|kegiatan  penempatan  terhadap  PMI  (Pekerja  Migran  Indonesia).
01033|Adapun  yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan/atau  penempatan
01034|terhadap Pekerja Migran Indonesia adalan Perusahaan yang memiliki
01035|Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan
01036|Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan
01037|Pekerja Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia
01038|(BP2MI). Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik
01039|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pe rlindungan Pekerja Migran
01040|Indonesia,  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia
01041|Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran
01042|Indonesia,  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  10  Tahun  2019
01043|tentang  Pemberian  Ijin  Pelaksanan  Penempatan  Pekerja  Migran
01044|Indonesia;
01045|- Bahwa  pihak-pihak  yang  dapat  melakukan  kegiatan  penempatan
01046|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah:
01047|KM A
01048|1
01049|A
01050|2
01051|Paraf
01052|
01053|a) Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Government to
01054|Government (G  to  G)  khusus  untuk  magang  di  negara  Jepang,
01055|dimana  yang  melakukan  kegiatan  tersebut  adalah  pihak
01056|Kementerian/Pusat dan BP2MI; 
01057|b) Pihak  swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01058|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01059|(PMI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
01060|Republik Indonesia;
01061|c) Secara mandiri, yang dimaksud mandiri disini adalah Calon Pekerja
01062|Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak
01063|pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes R I dan memiliki
01064|Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada negara
01065|pengguna pada sektor  formal. Perseorangan  yang akan bekerja di
01066|negara tujuan penempatan wajib memenuhi persyaratan:
01067|- Telah diterima bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01068|- Bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
01069|- Tidak dipekerjakan pada  jabatan  yang terendah  pada  setiap
01070|sektor;
01071|- Dilarang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau sektor
01072|domestic. (Pasal 34 permenaker RI No. 9 Tahun 2019);
01073|- Bahwa  prosedur  dan  pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran
01074|Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01075|Migran Indonesia (P3MI) adalah sebagai berikut:
01076|a. Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  harus
01077|memiliki  Job Order /Demanlater yang berisikan  kontrak kerja,  jenis
01078|pekerjaan, sistem penggajian, sistem pekerjaan, identitas pengguna
01079|Job  Order (JO).  Job  Order (JO)  dikeluarkan  oleh  KBRI  Negara
01080|Penempatan  yang  dituangkan  dalan  Surat  Ijin  Perekrutan  (SIP).
01081|Selanjutnya  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01082|(P3MI) m engajukan  secara  online  ke  BP2MI  untuk  menerbitkan
01083|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) tersebut;
01084|b. Setelah  memiliki  Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja  Migran (SIP2MI),
01085|maka  P3MI  baik  kantor  pusat  yang  berdomisili  di NTB  maupun
01086|kantor  cabang  menghubungi  DISNAKER  Kabupaten/Kota  untuk
01087|KM A
01088|1
01089|A
01090|2
01091|Paraf
01092|
01093|melaporkan adanya Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI)
01094|yang  telah  terbit  dan  selanjutnya  bersama  DISNAKER
01095|Kabupaten/Kota  melakukan sosialisasi, rekrutmen  dan  seleksi
01096|terhadap  CPMI  yang  telah  memenuhi  syarat  sesuai  ketentuan
01097|negara penempatan;
01098|c. Setelah  mendapatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia (CPMI),
01099|maka pihak Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran
01100|Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga
01101|Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten/Kota  sesuai  tempat  domisili
01102|Calon Pekerja Migran Indonesia;
01103|d. Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
01104|yang dimiliki CPMI yaitu KTP,  Kartu Keluarga, Ijin Keluarga ( istri,
01105|suami, orang tua), medical check up , maka akan dilakukan proses
01106|wawancara. Proses  selanjutnya  adalah  dibuatkan  Berita  Acara
01107|Serah  Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01108|Indonesia (PЗMI) yang berisikan Calon Pekerja Migran Indonesia
01109|(CPMI) memenuhi syarat sebagai Pekerja Migran  Indonesia (PMI)
01110|dan  dikeluarkan  Surat  Rekomendasi  untuk  proses  pembuatan
01111|paspor;
01112|e. Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
01113|Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Balai
01114|Latihan Kerja Luar Negeri  (BLKLN) yang dimiliki oleh Pelaksana
01115|Penempatan  Pekerja Migran  Indonesia  (P3MI)  dan  selanjutnya
01116|dapat  dilakukan  proses  oleh  Perusahan  Pelaksana  Penempatan
01117|Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01118|- Bahwa  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2017
01119|tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  Peraturan
01120|Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  tahun  2021  tentang
01121|Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  bahwa
01122|Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pekerja Migran Indonesia yang
01123|akan bekerja ke Luar Negeri adalah:
01124|a) Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01125|b) Memiliki kompetensi;
01126|c) Sehat jasmani dan rohani;
01127|KM A
01128|1
01129|A
01130|2
01131|Paraf
01132|
01133|d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial;
01134|e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01135|- Paspor;
01136|- Visa kerja;
01137|- Asuransi (BPJS);
01138|- Medical report;
01139|f) Terdaftar  pada  aplikasi  SISKOKTKLN  (Sistem  Komputerisasi
01140|Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut
01141|adalah system online pelayanan administrasi penempatan PMl dan
01142|penerbitan  KTKLN  yang  melibatkan  seluruh  stakeholder terkait.
01143|Lebih jelas juga diatur dalam pasal 5 dan pasal 13 UU Nomor 18
01144|Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti:
01145|- Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah;
01146|- Surat  keterangan  izin orang tua atau izin wali yang diketahui
01147|oleh kepala desa;
01148|- Sertifikat kompetensi kerja;
01149|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01150|kesehatan dan psikologi;
01151|- Perjanjian Kerja;
01152|- Perjanjian Penempatan;
01153|- Bahwa sampai saat ini, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Tenaga
01154|Kerja  dan  Transmigrasi  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  belum  ada
01155|Perusahaan Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia  (P3MI)
01156|yang memiliki  Job Order  atau Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran
01157|Indonesia (SIP2MI) di Provinsi NTB pada tujuan negara penempatan ke
01158|Australia  sebab,  berdasarkan  Pasal  31  Undang-Undang  Republik
01159|Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01160|Indonesia bahwa yang termasuk dalam negara penempatan adalah 1)
01161|Mempunyai Peraturan Perundang-undangan yang melindungi Tenaga
01162|Kerja  Asing,  2)  Telah  Memiliki  Perjanjian  Tertulis  antara  Pemerintah
01163|Negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia dan  3)
01164|Memiliki Sistem Jaminan Sosial atau asuransi yang melindungi Pekerja
01165|Asing. Namun dengan adanya Surat Keputusan Kepala Badan BP2MI
01166|Nomor  555  Tahun  2023  tanggal  6  Oktober  2023  Tentang  Biaya
01167|KM A
01168|1
01169|A
01170|2
01171|Paraf
01172|
01173|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI
01174|kepada  Pemberi  Kerja  Berbadan  Hukum  di  Negara  Australia,  maka
01175|diperbolehkan adanya penempatan PMI melalui Skema P to P (P3MI)
01176|khusus  pada  sektor  tertentu  (Chef,  Motor  Mekanik,  Cooks,  Welder,
01177|Metal Fabricator , dan  Cabinet Markers )  tidak  diperkenankan melalui
01178|orang peroangan;
01179|2. Ahli  LAELY  WULANDARI,  S.H.,  M.H. dibawah  sumpah  memberikan
01180|pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
01181|- Bahwa Ahli adalah seorang  dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
01182|bekerja di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah ditugaskan
01183|oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram sehubungan dengan
01184|terjadinya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau orang
01185|perorangan  menempatkan  pekerja  migran  dalam  perkara  tersebut
01186|diatas;
01187|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  “Perdagangan  Orang  adalah
01188|tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,  Pengiriman,
01189|Pemindahan atau Penerimaan seseorang dengan ancaman Kekerasan,
01190|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01191|Kekerasan atau Posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
01192|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01193|memegang kendali  atas orang lain  tersebut, baik yang dilakukan di
01194|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01195|mengakibatkan orang tereksploitasi”. Pasal 1 ayat (2) “Tindak Pidana
01196|Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan
01197|yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU
01198|RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana
01199|perdagangan orang”. Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang
01200|(TPPO)  ada  3 (tiga)  yaitu  unsur  proses,  unsur  cara  dan  tujuan
01201|eksploitasi, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
01202|a. Proses:  Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,
01203|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang;
01204|b. Cara:  Dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
01205|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01206|KM A
01207|1
01208|A
01209|2
01210|Paraf
01211|
01212|kekerasan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
01213|bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari
01214|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
01215|c. Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01216|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01217|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01218|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik  seksual,  organ
01219|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau
01220|mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
01221|tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01222|mendapatkan keuntungan baik materiel maupun immaterial;
01223|- Bahwa mengacu pada penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun
01224|2007  "Dalam  ketentuan  ini,  kata  " untuk  tujuan"  sebelum  frasa
01225|mengeskploitasi  orang  tersebut"  menunjukan  bahwa  tindak  pidana
01226|perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana
01227|perdagangan orang cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan
01228|yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat dalam hal
01229|ini  eksploitasinya.  Namun  haruslah  dapat  ditunjukkan  ada  unsur
01230|subjektif yang memang tujuan pelaku perdagangan orang adalah untuk
01231|tujuan ekspliotasi atau mengakibatkan orang itu tereksploitasi. Unsur
01232|tindak  pidana  perdagangan  orang  antara  proses,  cara  dan  tujuan
01233|adalah  unsur  kumulatif  sementara  bagian  bagian  dalam  unsur  itu
01234|adalah unsur alternatif;
01235|- Bahwa  korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan  psikis,
01236|mental, fisik, seksual  dan  atau  sosial  yang  diakibatkan  dari  adanya
01237|tindak pidana  perdagangan  orang. (Pasal  1 ayat (3) UU  RI No. 21
01238|Tahun 2007;
01239|- Bahwa  ciri-ciri  dari  perdagangan  orang  dalam  konteks  migrasi
01240|ketenagakerjaan adalah:
01241|a) Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
01242|b) Pemindahan atau  pengiriman  dari  satu  wilayah  ke  wilayah  lain
01243|tanpa tanpa batas waktu yang jelas; 
01244|c) Dokumen atau dengan dokumen palsu serta penampungan;
01245|d) Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
01246|KM A
01247|1
01248|A
01249|2
01250|Paraf
01251|
01252|e) Perekrutan dibawah umur (-18 tahun) dokumen dipalsukan;
01253|f) Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
01254|g) Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
01255|h) Hanya menggunakan paspor dengan visa kunjungan;
01256|i) Ditempatkan oleh perorangan, bukan PPPMI yang memiliki izin dari
01257|Menteri tenaga Kerja;
01258|j) Dipindahkan ke majikan lain tanpa perjanjian kerja;
01259|k) Dipindahkan ke  negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
01260|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia; 
01261|l) Beban biaya diatas ketentuan yang ditetapkan pemerintah ( Over
01262|Charging).
01263|- Bahwa  uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  Nomor 21  tahun  2007  tentang
01264|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  "Setiap
01265|orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan
01266|tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama
01267|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
01268|Pasal 6". Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal
01269|lain. Jadi pengertian  yang membantu tetap mengacu pada  pasal 56
01270|KUHP  (sesuai  Pasal  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)
01271|adalah sengaja membantu melakukan kejahatan dan sengaja memberi
01272|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
01273|itu.  Pembantuan  dilakukan  pada  waktu  atau  sebelum  tindak  pidana
01274|dilakukan. Sedangkan Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
01275|berniat melakukan perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan
01276|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;
01277|- Bahwa  uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01278|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  “Setiap
01279|orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk
01280|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
01281|yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2,
01282|pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”;
01283|- Bahwa  unsur-unsur  pasal 11  UU  RI Nomor 21 tahun 2007 tentang
01284|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01285|a) Merencanakan: Membuat rencana;
01286|KM A
01287|1
01288|A
01289|2
01290|Paraf
01291|
01292|b) Pemufakatan Jahat (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
01293|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01294|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01295|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01296|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  "Setiap
01297|orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01298|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
01299|negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
01300|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01301|denda paling sedikit Rp120.000.000,00  (seratus dua puluh juta rupiah)
01302|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
01303|- Bahwa  unsur-unsur  pasal  4  UU  RI  Nomor 21  tahun  2007  tentang
01304|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01305|a) Setiap  orang  :  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
01306|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
01307|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01308|b) Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01309|Warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam  unsur  pasal  ini
01310|apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01311|c) Ke  luar  wilayah  Republik  Indonesia:  Jika  dibawa  masih  dalam
01312|wilayah Republik Indonesia (dalam  negeri) tidak termasuk dalam
01313|unsur pasal ini;
01314|d) Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
01315|ditunjukkan unsur pasal subjektif alam Pasal 4 ini, dia bermaksud
01316|(dapat digolongkan ke dalam sengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01317|- Bahwa  eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  mengacu
01318|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
01319|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,