00955|pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut
00956|Umum;
00957|KM:          HA1:         HA2:
00958|
00959|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00960|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
00961|pada  diri  Terdakwa,  baik  sebagai  alasan  pembenar  (rechtsvaardinguns
00962|gronden)  dan  atau  alasan  pemaaf  (schulduitsluitings  gronden ),  maka
00963|Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,  oleh karena itu
00964|berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
00965|maka  Terdakwa  dipandang  mampu  untuk  bertanggungjawab,  dan  oleh
00966|karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;
00967|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00968|mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat
00969|dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat
00970|menentukan  secara  tepat  dan  adil,  diperlukan  parameter-parameter  atau
00971|patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;
00972|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  tujuan  dari
00973|penegakan  hukum,  serta  dihubungkan  dengan  teori  pemidanaan  harus
00974|berpedoman  pada  nilai-nilai  dasar  ( grund  norm)  hukum  itu  sendiri  yang
00975|terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum
00976|sehingga  keberlakuannya  dapat  dirasakan  baik  itu  secara  filosofis,
00977|sosiologis, dan yuridis;
00978|Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa
00979|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  ( revegen) atas  perbuatan
00980|Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya
00981|penyadaran  kembali  serta  sebagai  pembelajaran  agar  Terdakwa  dapat
00982|merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan
00983|pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat
00984|menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga
00985|masyarakat  yang  baik,  dan  oleh  karenanya  penjatuhan  pidana  menurut
00986|hemat  Majelis  Hakim  lebih  dititikberatkan  pada  sifat  preventif  terhadap
00987|Terdakwa;
00988|Menimbang, bahwa selain itu, penjatuhan hukuman pidana terhadap
00989|diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan  tuntutan  dari
00990|Penuntut  Umum  yang  hanya  menuntut  pidana  penjara,  oleh  karena
00991|Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak
00992|pidana sebagaimana  diatur dan diancam dalam  Pasal 81  Juncto Pasal 69
00993|Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
00994|Migran  Indonesia, dimana  pemidanaannya  bersifat  kumulatif  yaitu  selain
00995|pidana  penjara  juga  haruslah  diberikan  pidana  denda,  maka  kepada  diri
00996|KM:          HA1:         HA2:
00997|
00998|Terdakwa  patut  dijatuhi  pidana  denda  dan  apabila  denda  tersebut  tidak
00999|dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan
01000|ditentukan dalam amar Putusan ini;
01001|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01002|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal
01003|22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  serta Pasal 33 ayat
01004|(1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,  masa penangkapan  dan masa
01005|penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya
01006|dari pidana yang dijatuhkan;
01007|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa ditahan dan penahanan
01008|terhadap  Terdakwa  dilandasi  alasan  yang  cukup,  dan  tidak  ditemukan
01009|adanya  alasan  untuk  mengalihkan,  menangguhkan,  serta  menghentikan
01010|penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat
01011|(2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  perlu ditetapkan agar
01012|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01013|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01014|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01015|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor dengan
01016|nomor : X758460 atas nama Taufik Azmi, karena merupakan kepemilikan
01017|dari Saksi Taufik Azmi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut
01018|Umum untuk mengembalikan kepada Saksi Taufik Azmi;
01019|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) lembar  arrival card
01020|dengan nomor  paspor X758459 atas nama Muhamad Salim dan 1 (satu)
01021|buah  paspor  dengan nomor : X758459 atas nama Muhamad Salim karena
01022|merupakan  kepemilikan  dari  Muhamad  Salim,  maka  Majelis  Hakim
01023|memerintahkan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  mengembalikan  kepada
01024|Muhamad Salim;
01025|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
01026|maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih dahulu  keadaan yang  memberatkan
01027|dan yang meringankan Terdakwa;
01028|Keadaan  yang  memberatkan:
01029|- Perbuatan  terdakwa  menghambat  program  pemerintah  dalam
01030|perlindungan pekerja migran;
01031|Keadaan yang meringankan:
01032|- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya  serta
01033|berjanji tidak akan mengulangi;
01034|KM:          HA1:         HA2:
01035|
01036|- Terdakwa tidak menerima dan tidak menikmati uang dari Saksi Taufik
01037|Azmi terkait dengan proses Saksi Taufik Azmi menjadi Pekerja Migran
01038|Indonesia;
01039|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
01040|dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang
01041|Hukum  Acara  Pidana  Terdakwa  haruslah  pula  dibebani  untuk  membayar
01042|biaya  perkara  yang  jumlahnya  akan  ditetapkan  kemudian  sebagaimana
01043|tercantum dalam amar Putusan;
01044|Mengingat dan memperhatikan  ketentuan  Pasal 81  Juncto Pasal 69
01045|Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
01046|Migran  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab
01047|Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48
01048|tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  serta  Peraturan  Perundang-
01049|undangan lainnya yang bersangkutan;
01050|
01051|M E N G A D I L I :
01052|1. Menyatakan  Terdakwa  AMRAN terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01053|bersalah  melakukan  tindak  pidana  Orang  perseorangan
01054|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia  sebagaimana
01055|diatur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01056|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5
01057|(lima)  bulan  dan  denda  se jumlah Rp1000.000.000,00 (satu  miliar
01058|rupiah)  dengan ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak dibayar diganti
01059|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01060|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01061|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
01062|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
01063|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01064|- 1 (satu) buah paspor dengan nomor : X758460 atas nama TAUFIK
01065|AZMI;
01066|Dikembalikan kepada Saksi Taufik Azmi;
01067|- 1 (satu) lembar arrival card dengan nomor paspor X758459 atas
01068|nama MUHAMAD SALIM;
01069|- 1 (satu) buah paspor dengan nomor paspor X758459 atas nama
01070|MUHAMAD SALIM;
01071|Dikembalikan kepada Muhamad Salim;
01072|KM:          HA1:         HA2:
01073|
01074|6. Membebankan  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  dalam  perkara  ini
01075|sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01076|
01077|Jumat
01078|
01079|05 Agustus
01080|
01081|2022
01082|
01083|Isnania Nine Marta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulida Ariyanti, S.H.,
01084|dan Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.,  masing-masing sebagai Hakim
01085|Anggota
01086|
01087|Suprayogi,  S.H.
01088|
01089|Hakim Anggota,
01090|MAULIDA ARIYANTI, S.H.
01091|Hakim Ketua,
01092|ISNANIA NINE MARTA, S.H.
01093|FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.
01094|Panitera Pengganti,
01095|SUPRAYOGI, S.H.