03968|Advokat)  yang  diharapkan  juga  dapat  memberikan  kontribusi  membangun
03969|sendi-sendi hukum kebangsaan seolah-olah diabaikan kepentingannya untuk
03970|memiliki kompetensi tersebut, maka dengan demikian dengan dikaitkan pada
03971|teori keseimbangan, dan asas contra lagem, Majelis Hakim mengenyampingkan
03972|esensi-esensi kekakuan pasal 21 TPKS demi kepentingan keadilan Terdakwa
03973|atas  kepastian  hukum  atas  hal  yang  didakwakan  kepadanya,  keadilan  bagi
03974|korban yang tidak hanya menjadi korban bagi suatu peristiwa pidana, melainkan
03975|menjadi korban dari proses suatu capaian keadilan, serta tujuan hukum untuk
03976|mampu memberikan kesejahteraan, dan tentunya memberikan keadilan yang
03977|proporsianal kepada Advokat sebagai Penegak Hukum, dari uraian yang telah
03978|dipaparkan  diatas  pada  kesimpulannya  Majelis  tidak  sependapat  dengan
03979|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
03980|Menimbang, bahwa dalam kasus ini tentunya terdapat cara pandang
03981|yang berbeda, baik dari sisi Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum,
03982|maupun Terdakwa, yang tentunya akan membawa pada kesimpulan-kesimpulan
03983|yang berbeda, dalam persidangan kasus pidana, seorang ahli hukum Belanda
03984|bernama  Trapman,  memberi  predikat  untuk  hakim  sebagai  “Een  objectieve
03985|beoordeling van  een objectieve positie ” (sebuah penilaian objektif dari  sebuah
03986|posisi  objektif).  Sebagai  perbandingan,  untuk  jaksa  penuntut  umum,
03987|dikatakannya: “Een subjectieve beoordeling van een objectieve positie” (sebuah
03988|penilaian  subjektif  dari sebuah  posisi  objektif). Penasihat  hukum  Terdakwa
03989|(advokat) memiliki posisi yang disebutnya: “ Een objectieve beoordeling van een
03990|subjectieve  positie”  (sebuah  penilaian  objektif  dari sebuah  posisi  subjektif).
03991|Terakhir, tentu seorang Terdakwa yang memiliki: “ Een subjectieve beoordeling
03992|van  een  subjectieve  positie”  (sebuah  penilaian  subjektif  dari sebuah  posisi
03993|subjektif).dengan  Penjelasannya  kurang  lebih  sebagai  berikut.  Ketika  suatu
03994|perkara masuk dari proses penyidikan ke penuntutan, jaksa sebenarnya sudah
03995|menggunakan sudut pandang yang subjektif. Kendati demikian, jaksa adalah
03996|pejabat yang mewakili negara, sehingga dalam tugasnya ia adalah  penuntut
03997|yang mewakili negara dan publik keseluruhannya. Itulah sebabnya ia disebut
03998|penuntut umum. Posisi berdiri ( standpoint) jaksa penuntut umum ini dengan
03999|demikian harus objektif.   Jadi, apabila persidangan sudah sampai pada tahap
04000|
04001|pembacaan  sanksi  pidana  yang  diajukan,  jaksa  penuntut  umum  harus
04002|mengedepankan  penilaian  objektif ini.  Apakah  posisi  berdiri  yang  objektif  ini
04003|mempengaruhi penilaian? Pada akhirnya, ya! Sebabnya adalah karena jaksa
04004|sudah mengikuti seluruh proses pembuktian, sehingga ia sudah dapat menilai
04005|kembali apakah dakwaan awalnya pada saat pembacaan tuntutan masih sama
04006|dengan pasca-acara pembuktian. Jika penilaiannya berbeda sama sekali, ia
04007|seharusnya tidak segan-segan untuk meminta hakim membebaskan Terdakwa
04008|atau meminta hakim melepaskannya dari segala tuntutan hukum. Di sinilah letak
04009|penilaian akhir jaksa yang semula “subjektif” tadi tetapi berdialektika dengan
04010|posisi  berdirinya  yang  objektif.  Hal  sebaliknya  terjadi  pada  advokat  atau
04011|Penasihat Hukum. Walaupun ada adigium bahwa advokat tidak boleh memilih-
04012|milih  perkara  yang  akan  dibelanya,  pada  kenyataannya  profesi  ini  memiliki
04013|kebebasan untuk menolak apabila ia tidak merasa nyaman dengan perkara
04014|yang  disodorkan  kepadanya.  Di  beberapa  lembaga  bantuan  hukum  yang
04015|dikelola perguruan tinggi, misalnya, mereka menolak untuk terlibat pembelaan
04016|kasus-kasus korupsi dan narkotika. Posisi berdiri ini mencerminkan objektivitas,
04017|dalam  arti  adanya  kebebasan  profesional.  Namun,  ketika  kasus  itu  sudah
04018|diterimanya  dalam  posisi  sebagai  kuasa  hukum  Terdakwa,  komitmen  untuk
04019|membela  kepentingan  Terdakwa  sudah  harus  dipikulnya  secara  profesional
04020|pula. Artinya, sudut pandang penilaiannya atas kasus itu sudah harus sama
04021|dengan Terdakwa. Dengan cara demikian, ia akan optimal membela hak-hak
04022|moral dan hak-hak hukum Terdakwa. Posisi objektif ini dapat saja dikedepankan
04023|lagi apabila dalam proses pembelaan itu, ia merasa visinya sebagai profesional
04024|tidak  lagi  sejalan  dengan  Terdakwa.  Dalam  hal  demikian,  ia  wajib  untuk
04025|mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Terdakwa. Melalui kesadaran posisi
04026|berdiri  ini,  jelas  tidak  perlu  terdengar  sindiran  yang  meragukan  keluhuran
04027|(officium nobile ) profesi advokat dengan menyatakan advokat itu senantiasa
04028|“maju tak gentar membela yang bayar”. Yang seharusnya adalah “maju tak
04029|gentar  membela  kehormatan  profesi”.  Untuk  posisi  berdiri  Terdakwa,  tentu
04030|sudah dapat diduga, bahwa kasus yang menimpa dirinya akan dijalaninya sejak
04031|awal sampai akhir dalam posisi yang subjektif. Sekalipun penilaian dan posisi
04032|berdiri Terdakwa selalu subjektif, ia memiliki posisi tawar yang paling rendah
04033|dalam peradilan  pidana. Penguatan  posisi  tawar  ini  disodorkan  oleh  hukum
04034|acara, antara lain dengan bantuan hukum melalui jasa profesi advokat. Selain
04035|itu, mekanisme pembuktian juga memperlihatkan penguatan posisi tawar tadi.
04036|Misalnya, dalam proses penyodoran alat-alat bukti selama persidangan, giliran
04037|terakhir harus jatuh pada Terdakwa. Itulah sebabnya pembacaan pembelaan
04038|
04039|Terdakwa (pledooi) harus dijadwalkan lebih belakangan daripada pembacaan
04040|tuntutan  pemidanaan  (vide  pasal  182  ayat  (1)  huruf  b.   Filosofi  ini  tetap
04041|dipegang  di  pengadilan  manapun  karena  secara  psikologis,  giliran  lebih
04042|belakangan  akan  memberi  keuntungan  psikologis  di  hadapan  penilai  yang
04043|menentukan keseluruhan proses peradilan itu. Siapa yang dimaksud dengan
04044|penilai yang paling menentukan dalam peradilan? Dia adalah figur hakim. Hakim
04045|memiliki penilaian yang objektif, berangkat dari posisi berdiri yang objektif pula.
04046|Oleh  sebab  itu,  asas  yang  menyatakan  adanya  praduga  tidak  bersalah
04047|(presumption of innocence) paling tepat dialamatkan ke figur ini, kendati secara
04048|hukum  memang  semua  komponen  yang  terlibat di  dalam  proses  peradilan,
04049|bahkan termasuk masyarakat awam yang ada di luar persidangan pun, wajib
04050|menghormati asas ini. Logikanya sederhana: tidak akan ada keadilan jika kita
04051|“menghukum” orang lain sebelum ia melewati semua  due process of law  yang
04052|layak  dijalaninya.  Dengan  filosofi  “ Een  objectieve  beoordeling  van  een
04053|objectieve  positie” itu  pula  akhirnya  kita  dapat  menerima  jika  dalam  hal  ini
04054|Majelis  Hakim  memiliki  kemerdekaan  (independensi)  dalam  mengambil
04055|keputusannya;
04056|Menimbang, bahwa ada yang menjadi landasan Majelis dalam mengajak
04057|para  pihak  untuk  merenungkan  setiap  posisi  dalam  suatu  proses  peradilan
04058|pidana,  karena  tentunya  setiap  cara  pandang  akan  memberikan  gambaran
04059|kesimpulan  atau  suatu  kongklusi  yang  berbeda-beda,  begitupula  dalam  hal
04060|keterangan  ahli  dalam  persidangan  ini  Majelis  tidak  banyak  menerapkan
04061|keterangan  ahli  dalam  pembuktian  kasus  ini,  tanpa  mengenyampingkan
04062|keilmuan dari Para Ahli yang dihadirkan, namun lebih kepada terlalu tingginya
04063|untuk menyandingkan keilmuan Para Ahli hanya untuk sekedar menterjemahkan
04064|pada kasus yang ada saat ini;
04065|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta
04066|kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
04067|dan Pidana Denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan
04068|ketentuan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan
04069|pengadilan  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  Terdakwa  tidak  membayar
04070|denda  maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk
04071|menutupi  denda  tersebut  dan  dalam  hal  Terdakwa  tidak  mempunyai  harta
04072|benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana
04073|kurungan selama 2 (dua) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana
04074|(sentencing atau  straftoemeting),  yang  kira-kira  sepadan  dijatuhkan  kepada
04075|Terdakwa  yang  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukannya,  apakah
04076|
04077|permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang
04078|terlalu berat  dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan
04079|tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya
04080|selain  dari  aspek  yuridis  yang  telah  dikemukakan  diatas,  yaitu  aspek
04081|kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek  edukatif;
04082|Menimbang,  bahwa  berdasakan  aspek  kejiwaan/psikologis  Terdakwa
04083|dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan
04084|kejiwaan,  seperti  tanda-tanda  sosiopatik,  gejala  schizophrenic,  atau  depresi
04085|mental;
04086|Menimbang, bahwa dari aspek kriminolagi, menurut Sutherland, bahwa
04087|kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme, Ekonomi dan Politik,
04088|(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur
04089|oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129) Tingkah
04090|laku  jahat  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  merupakan  tingkah  laku  karena
04091|pengaruh individualisme atau suatu keadaan pribadi yang menginginkan adanya
04092|tindak  pidana  tersebut,  sehingga  mendorong  Terdakwa  melakukan  tindakan
04093|pidana;
04094|Menimbang,  bahwa  melakukan  perbuatan  seksual  secara  fisik  yang
04095|ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
04096|seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya  adalah sebagai bagian
04097|perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum positif , maupun kaedah
04098|agama, maka untuk itu Perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib
04099|dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana,  maka  berdasarkan  teori
04100|pemidanaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan
04101|pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif
04102|(tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak
04103|ganda,  dimana  pemidanaan  mengandung  karakter  pembalasan  sejauh
04104|pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang
04105|salah. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso,
04106|1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :
04107|1. Tujuan  terpenting  pidana  adalah  memberantas  kejahatan  sebagai  suatu
04108|gejala masyarakat;
04109|2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan
04110|hasil studi antropologi dan sosiologis;
04111|3. Pidana  ialah  suatu  dari  yang  paling  efektif  yang  dapat  digunakan
04112|pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya
04113|
04114|sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi
04115|harus digunakan dalam bentuk kombinasi denga upaya sosialnya;
04116|Dari  pandangan  diatas  menunjukkan  bahwa  teori  ini  mensyaratkan  agar
04117|pemidanaan  itu  selain  memberikan  penderitaan  jasmani  juga  psikologi  dan
04118|terpenting  adalah  memberikan  pemidanaan  dan  pendidikan baik  kepada
04119|Terdakwa, lingkungan keluarga Terdawa, lingkungan korban serta masyarakat
04120|secara  luas.  Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  dari
04121|pemidanaan,  yaitu  dikehendakinya  suatu  perbaikan-perbaikan  dalam  diri
04122|manusia kedepannya dalam individu maupun kelompok sosial, sehingga Majelis
04123|Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada
04124|Terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar
04125|putusan ini;
04126|Menimbang,  bahwa  secara  harfiah  dan  filosofis  hukum  dibuat  dan
04127|diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup
04128|sendiri  maupun  berkelompok  berharap  akan  kesejahteraan  ataupun
04129|kenyamanan,  apabila  kenyamanan  tersebut  terganggu,  maka  tujuan
04130|menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami
04131|dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan
04132|seseorang  atau  sekelompok  orang,  melainkan  mencapai  tujuan  yang  lebih
04133|mulia, yaitu “keadilan” ;
04134|Menimbang, bahwa  “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan
04135|menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya
04136|sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare
04137|Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,
04138|hal 148,)  begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah
04139|dengan  menghadiahi  suatu  keadilan,  nilai  keadilan  tidak  ada  habisnya  dan
04140|manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;
04141|Menimbang,  bahwa  “putusan-putusan  hakim  tidak  hanya  didasarkan
04142|pada tradisi  yang berjalan, melainkan sewaktu-waktu bisa melompat. Berpikir
04143|dan bertindak melompat adalah membuat tradisi baru dan keluar dari yang
04144|lama.  Hakim  disini  tidak  melakukan  serial  thinking,  melainkan  berpikir
04145|trasformatif” (Santjipto Raharjo, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang
04146|Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2008, Hal.95);
04147|Menimbang,  bahwa  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh
04148|Terdakwa dipandang telah memenuhi seluruh rumusan unsur pasal 6 huruf a
04149|Undang-undang TPKS yang dalam ancaman pidana memuat pidana penjara
04150|dan/atau  denda,  sedangkankan  ketidakmampun  membayar  denda  tidak
04151|
04152|dijelaskan  tentang  mekanisme  perampasan  asset,  maka  apabila
04153|ketidakmampuan membayar denda akan diganti dengan ketentuan pasal 30
04154|ayat (2) KUHP;
04155|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
04156|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
04157|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
04158|mempertanggung jawabkan perbuatannya;
04159|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
04160|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
04161|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
04162|dikenakan penahanan  yang  sah,  maka  masa penahanan  tersebut  harus
04163|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
04164|Menimbang,  bahwa  oleh  karena Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
04165|terhadap Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
04166|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
04167|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
04168|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
04169|barang bukti berupa :
04170|- 1 (Satu) potong baju lengan panjang warna hijau sage;
04171|- 1 (Satu) potong celana panjang warna hijau sage;
04172|- 1 (Satu) potong kerudung warna coklat;
04173|- 1 (Satu) potong baju lurik jawa warna hijau;
04174|- 1 (Satu) potong celana panjang formal warna hitam;
04175|Adalah barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan korban
04176|pada saat peristiwa pidana terjadi, guna menghindari rasa trauma dari korban
04177|dan menghindarkan masa-masa kelam dari Terdakwa, untuk itu berdasarkan
04178|kebijaksaan Majelis Hakim agar barang buti tersebut Dimusnahkan atau dirusak
04179|sehingga tidak dapat digunakan lagi;
04180|Selanjutnya barang bukti berupa:
04181|- 2  (Dua)  lembar  printout  capture  pesan  whatsapp  dari  nomor
04182|08121584468  milik  TERDAKWA  kepada  nomor  083867733990  milik
04183|SAKSI KORBAN;
04184|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 081326852256
04185|milik SAKSI A DE CHARGE Ikepada nomor 083867733990 milik SAKSI
04186|KORBAN;
04187|
04188|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 089675777277
04189|milik  SAKSI  II  kepada  nomor  0813268522556  milik  SAKSI  A  DE
04190|CHARGE I;
04191|- 1 (Satu) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
04192|08121584468  milik  TERDAKWA  kepada  nomor  083867733990  milik
04193|SAKSI KORBAN;
04194|- 4  (Empat)  lembar  printout  capture  berisi  percakapan  whatsapp  dari
04195|nomor  083867733990  milik  SAKSI  KORBAN  kepada  nomor
04196|089675777277 milik SAKSI II;
04197|Atas barang bukti tersebut guna melengkapi berkas perkara dan dipandang
04198|tidak membebani dalam lampiran berkas dan dipandang tidak dibutuhkan
04199|kembali oleh pihak-pihak terkait maka untuk itu atas barang bukti tersebut
04200|terlampir dalam berkas perkara;
04201|Selanjutnya barang bukti berupa:
04202|- 1 (Satu) unit HP merk OPPO Reno 7 warna kuning, nomor IMEI 1 :
04203|860891052560191, IMEI 2 : 860891052560183, beserta sim card dengan
04204|nomor : 08121584468;
04205|Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa dan atas barang bukti tersebut
04206|hanya  digunakan  saat  perkara  pidana  telah  sempurna  terjadi  dan  bukan
04207|sebagai  barang  yang  digunakan  melakukan  tindak  pidana,  maka  atas  hal
04208|tersebut  terhadap  barang  bukti  tersebut  selaykanya  menurut  hukum
04209|dikembalikan kepada Terdakwa;
04210|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa
04211|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
04212|yang meringankan Terdakwa;
04213|Keadaan  yang  memberatkan:
04214|- Perbuatan Terdakwa mengganggu lingkungan kerja Terdakwa atas peristiwa
04215|pidana yang terjadi;
04216|- Perbuatan Terdakwa mengganggu keimanan beragama dari korban;
04217|- Perbuatan Terdakwa masih membawa dampak trauma terhadap korban;
04218|Keadaan yang meringankan:
04219|- Terdakwa sopan dan menghormati persidangan;
04220|- Terdakwa  dan  keluarga  Terdakwa  telah  berupaya  untuk  menyelesaikan
04221|permasalahan ini melalui upaya-upaya kekeluargaan;
04222|- Terdakwa  belum  pernah  dihukum  atas  suatu  putusan  yang  telah
04223|berkekuatan hukum tetap
04224|
04225|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka
04226|haruslah  dibebani  pula  untuk  membayar  biaya  perkara  (SKMA tanggal  19
04227|Oktober  1981  Nomor  KMA/155/X/1981  dan  angka  27  Lampiran  Keputusan
04228|Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);
04229|Memperhatikan, pasal-pasal dari  Undang Undang Republik Indonesia
04230|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik
04231|Indonesia  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-
04232|undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.
04233|Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang
04234|Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , pasal 6 huruf
04235|a  Undang Undang Republik Indonesia Nomor  12 Tahun  2022 tentang  Tindak
04236|Pidana  Kekerasan  Seksual,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang