04354|barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menguasai  keterampilan  dan  keahlian
04355|tertentu dan berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04356|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04357|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
04358|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta
04359|pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah  memberitahukan  secara
04360|tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan
04361|Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ,
04362|bahwa definisi secara umum SO (Sending Organization) berdasarkan ketentuan
04363|umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04364|Nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan
04365|Pemagangan di Luar  Negeri  adalah  suatu izin  resmi  yang dikeluarkan oleh
04366|Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim
04367|Tenaga  Kerja  atau  Magang  di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang
04368|sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending  Organization)  sehingga
04369|dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri   berdasarkan pasal  11 pada
04370|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2008 tentang
04371|Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri
04372|dijelaskan bahwa LPK swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar
04373|Negeri,  sehingga  LKP  bernama  Wahyu  Yuha  Ilahi  yang  tidak  memiliki  SO
04374|bekerja sama dengan LPK PT RSEI dan kemudian LPK PT RSEI bekerjasama
04375|dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang berkedudukan di Cibinong, Kabupaten
04376|Subang  Provinsi  Jawa  Barat)  dalam  melaksanakan  proses  pemagangan  ke
04377|Negara Jepang sepengetahuan Ahli, Regulasi yang mengatur terkait apakah
04378|LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang tidak memiliki SO (Sending Organization)
04379|dapat bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang memiliki SO
04380|(Sending  Organization)  belum  diatur,   hanya  saja  berdasarkan  Pasal  17
04381|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang
04382|Tata cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah
04383|dalam hal LPK swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada
04384|ayat (3) huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana,
04385|Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai  dengan  kejuruan
04386|diperbolehkan mengadakan proses pelatihan namun terhadap kontrak tersebut
04387|tidak diperbolehkan karena dibuat antar lintas daerah dan fungsi LKP (Lembaga
04388|Hal. 121 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04389|Paraf
04390|
04391|Kursus Pelatihan) dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sangat berbeda, dan
04392|khusus  untuk  Terdakwa  yang  memiliki  LKP  untuk  melatih  Bahasa  Jepang
04393|sangat diperbolehkan, tanpa harus memberangkatkan orang untuk bekerja ke
04394|Luar Negeri sehingga para korban yang belum diberangkatkan ini masuk dalam
04395|tindak pidana TPPO karena  LKP mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan
04396|tujuan  untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki
04397|kewenangan untuk mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga Kerja dan
04398|milik Pemerintah;
04399|Menimbang bahwa dari keterangan Ahli Pradiptha Himawan Putra S.H,
04400|M.H  yang  menerangkan  bahwa  yang  melakukan  pemagangan  di  Negara
04401|Jepang  sektor  penempatan  dan  pemagangan  melalui  Skema  G  to  G
04402|(Government  to  Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah
04403|pemerintah  dalam  hal  ini  BP2MI  RI  untuk  LPK  yang  bisa  melakukan
04404|pemagangan keluar negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sending organizer
04405|yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI dan perbuatan Terdakwa
04406|yang  telah  melakukan  perekrutan  terhadap  17  (tujuh  belas)  orang  yang
04407|dijanjikan akan bekerja ke Negara Jepang melalui proses pemagangan dengan
04408|modus  pemberangkatan  melalui  LKP  (Lembaga  Kursus  dan  Pelatihan)
04409|“WAHYUYYUHA”  dan  LPK  (Lembaga  Pelatihan  Kerja)  “LPK  PT.RSEI”  yang
04410|hanya  memiliki  izin  pendirian  LPK  dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan
04411|dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: PER/08/MEN/V/2008 Tahun
04412|2008  dijelaskan  dalam  Pasal  23  “Penyelenggaraan  Pemanggangan
04413|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut
04414|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
04415|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
04416|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung jawab
04417|dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK yang sudah
04418|memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi. Bahwa untuk LKP
04419|WAHYYUHA  dan  LPK  PT.  RSEI  hanya  memiliki  tugas  untuk  melakukan
04420|pelatihan  saja  dan  untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
04421|dibenarkan atau  tidak  boleh melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman  Pekerja
04422|Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) yang
04423|tidak memiliki SO hanya sebatas melakukan Pelatihan keterampilan saja dan
04424|peserta  magang  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia,
04425|Hal. 122 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04426|Paraf
04427|
04428|dimana  dasar  Pekerja  Migran  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri
04429|Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2019  Tahun 2019 tentang Perubahan atas
04430|Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara
04431|Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, UU Nomor 39
04432|Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
04433|Luar Negeri, sedangkan untuk peserta magang diatur dalam Peratutan Menteri
04434|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara
04435|Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang
04436|bisa melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
04437|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat dan  siswa
04438|peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO dan tidak boleh diluar
04439|wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai dengan pemberangkatan
04440|dan  Terdakwa  tidak  boleh  memberangkatkan  peserta  magang  karena  tidak
04441|memiliki  SO,  namun  Terdakwa  terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi  hanya
04442|melakukan pelatihan saja;
04443|Menimbang bahwa dari keterangan  Ahli Asyib Yulianto S.Kom  Ahli di
04444|Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Barat
04445|sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  (BP3MI)   yang  menyatakan  bahwa
04446|berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
04447|nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
04448|pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa  Penyelenggaraan
04449|Pemagangan di Luar Negeri hanya dapat merekrut peserta pemagangan dalam
04450|satu wilayah Provinsi setelah memberitahukan secara tertulis kepada instansi
04451|yang  bertanggung  jawab  dibidang  ketenagakerjaan  Provinsi  dengan
04452|ditembuskan kepada bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan LPK yang
04453|tidak memiliki SO (Sending Organization) tidak boleh memberangkatkan pekerja
04454|magang ke luar negeri dimana definisi secara umum SO (Sending Organization)
04455|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Menteri Tenaga
04456|Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara Perizinan dan
04457|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah suatu izin resmi yang
04458|dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk
04459|dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang di Luar Negeri dalam hal ini Negara
04460|Jepang dan berdasarkan ayat 1 pasal 24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
04461|Transmigrasi  nomor:  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
04462|Hal. 123 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04463|Paraf
04464|
04465|penyelenggaraan pemagangan di Luar Negeri bahwa rekrut dan seleksi calon
04466|peserta dilakukan oleh penyelenggara pemagangan sesuai dengan kebutuhan
04467|tempat  magang  di  Perusahaan  dan   LKP  WAHYUYYUHA Mataram  bukan
04468|merupakan penyelenggara pemagangan (tidak memiliki SO) dan LPK tersebut
04469|bekerjasama dengan LPK yang memiliki SO namun berada di luar Prov. NTB,
04470|yaitu  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda  yang  berkedudukan  di  Kp  Bantar  sema,
04471|RT/RW:019/006,  Kel/Desa  Cisaga,  Kec.  Cibogo,  Kab.Subang  dan  untuk
04472|Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  tidak
04473|dibenarkan atau tidak boleh melakukan Perekrutan dan Pengiriman Peserta
04474|Pemagangan;
04475|Menimbang bahwa dengan demikian sebagaimana keterangan para Ahli
04476|tersebut  di  atas  majelis  Hakim  menyatakan   bahwa   perbuatan  Terdakwa
04477|tersebut di atas dapat dikategorikan telah melakukan perekrutan dengan cara
04478|penipuan walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
04479|kendali  atas  orang  lain  yaitu  persetujuan  Para  Saksi  Korban   tanpa
04480|memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang proses magang di luar negeri
04481|yaitu  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2008
04482|tentang  Tata  Cara  Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri
04483|(Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  Nomor:
04484|PER.08/MEN/V/2008,  tanggal  12  Mei  2008)  dan  terbukti   Terdakwa,  Saksi
04485|Sumaedy  Effendy  Alias   Edy  dan  Saksi  Galih  Santika Fadilakusumah  telah
04486|bekerjasama melakukan perbuatan perekrutan dengan cara penipuan walaupun
04487|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
04488|dalam unsur ini  oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah
04489|dan meyakinkan menurut hukum ;
04490|Ad.3.  Unsur  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah
04491|Negara Republik Indonesia;
04492|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi yaitu
04493|sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007
04494|tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang  adalah  tindakan
04495|dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
04496|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
04497|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
04498|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
04499|Hal. 124 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04500|Paraf
04501|
04502|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
04503|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
04504|immateriil.
04505|            Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang
04506|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan
04507|orang adalah Ayat (1) Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa
04508|“mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukkan  bahwa  tindak  pidana
04509|perdagangan  orang  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana
04510|perdagangan  orang cukup  dengan  dipenuhinya unsur-unsur perbuatan  yang
04511|sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.
04512|Menimbang bahwa  tujuan  mengeksploitasi orang tersebut haruslah  di
04513|dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
04514|Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa
04515|Terdakwa bersama - sama dengan dengan Saksi Sumaedy Efendy Als Edy  dan
04516|Saksi Galih Santika Fadilakusumah  pada hari,  tanggal dan waktu  yang tidak
04517|diingat lagi sekitar bulan Desember 2023  bertempat di  LKP WAHYUYYUHA
04518|Mataram  yang beralamat di Jl KH. Mansyur Dasan sari Gang Garuda No.2 Kel.
04519|Kebon  Sari  Kec.  Ampenan,  Kota  Mataram  dan  di  Kota  Mataram  telah
04520|melakukan  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  perekrutan  calon  pekerja
04521|magang ke Jepang  yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang untuk tujuan
04522|mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
04523|Menimbang bahwa awalnya pada bulan Desember 2023, Saksi Hulwatul
04524|Fitri Als Fitri mendengar informasi dari seorang tetangga yang bernama IDA
04525|bahwa  Terdakwa  yang  memiliki  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  bernama
04526|Wahyuuyuha  Mataram  yang  beralamat  di  JL.  KH.  Mansyur  GG.  Garuda
04527|Nomor.1 , Kel. Dasan sari, Kec. Selaparang, Kota Mataram, setelah mendengar
04528|adanya hal tersebut, Saksi  Hulwatul Fitri Als Fitri minta tolong kepada Sdr IDA
04529|agar menghubungi Terdakwa sehingga pada awal Desember 2023, sekitar pukul
04530|21.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri yang
04531|terletak di Sintung Ampenan, RT/RW: 005/032, Kel/Desa Banjar, Kec. Ampenan,
04532|Kota  Mataram,  untuk  menjelaskan  dan  menawarkan  terkait  proses  menjadi
04533|peserta  magang  negara  Jepang  melalui  LKP  miliknya  yang  bernama  LKP
04534|Wahyuuyuha  Mataram  dan  setelah  mendengar  janji  serta  syarat  yang
04535|diucapkan oleh Terdakwa yang harus dipenuhi, maka Saksi Hulwatul Fitri Als
04536|Hal. 125 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04537|Paraf
04538|
04539|Fitri  bersedia  untuk  mendaftar  melalui  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)
04540|Wahyuyuha mataram miliknya dan membayar uang pendaftaran sejumah Rp.
04541|7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian pada tanggal 13 Desember 2023,
04542|Saksi  Hulwatul  Fitri  Als  Fitri  mendatangi  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)
04543|Wahyuyuha Mataram Miliknya untuk membayar uang pendaftaran yang diminta
04544|kemudian, selanjutnya mengikuti pelatihan Bahasa Jepang di LKP tersebut;
04545|Menimbang bahwa pada awal januari 2024, Terdakwa mengajak Saksi
04546|Hulwatul Fitri Als Fitri beserta 10 (sepuluh) orang lainnya untuk pergi ke sebuah
04547|kantor  LPK  bernama  PT.  RSEI  (Radar  Sumaedi  Efendi  Indonesia)  yang
04548|berkedudukan di Dsn. Jenggik Utara, Kec. Montong gading, Kab. Lombok Timur
04549|dengan  Menggunakan  sepeda  motor  berboncengan  dengan  teman  teman
04550|lainnya untuk melakukan pemantapan interview yang dilaksanakan oleh pihak
04551|Kumiai (kandidat yang  mencari  pekerja) sebelum  diberangkatkan ke  negara
04552|jepang. Setelah melaksanakan interview Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri dan teman
04553|teman Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri dianggap telah lulus dan siap diberangkatkan
04554|dengan janji dari pihak PT. RSEI akan berangkat pada tanggal 29 september
04555|2024;
04556|Menimbang bahwa setelah 2 (dua) bulan menjalani interview tersebut,
04557|pada awal Februari 2024, Terdakwa meminta kepada Saksi Hulwatul Fitriati Als
04558|Fitri uang untuk pembelian Job sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta
04559|rupiah), akan tetapi saat itu Saksi Hulwatul Fitriati Als Fitri belum bisa membayar
04560|dikarenakan  keterbatasan  biaya,  namun  proses  pembelajaran  dan  pelatihan
04561|pada  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  Wahyuyyuha  tetap  Saksi  ikuti.
04562|Sedangkan teman teman Saksi lainnya telah membayar uang yang diminta oleh
04563|sponsor/Terdakwa  tersebut;
04564|Menimbang bahwa selain Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri yang ikut Pelatihan
04565|di LKP milik Terdakwa, ada 16 teman teman saksi yang ikut Pelatihan yang
04566|sama yaitu:
04567|1. DIANITA SARI yang beralamat di lembar, Kab. Lombok barat;
04568|2. ALIA SEFTIANA, beralamat Punia, Kota mataram;
04569|3. HILDAYATUN, yang beralamat di barembang, Kab. Lombok barat;
04570|4. M. KWUWELID, yang beralamat di Ampenan;
04571|5. ARI  NUGROHO  P,  yang  beralamat  di  Puyung,  Kab.  Lombok
04572|Tengah;
04573|Hal. 126 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
04574|Paraf
04575|
04576|6. EMAN LISTIANI, yang beralamat di Narmada, Kab. Lombok barat;
04577|7. WIWIN RODIAN SAPUTRA. Yang beralamat di Kayangan, KLU;
04578|8. RIDO ALFARIZI, yang beralamat di mantang, Lombok Tengah;
04579|9. NURUL PAJRI, yang beralamat di Praya Tengah, Lombok Tengah;
04580|10. ABDUL AZIM, yang beralamat di Lingsar, Lombok barat;
04581|11. MASRUR WATHONI, yang beralamat di janaptia, Lombok Tengah;
04582|12. LALU HAYKAL M, RASYIDI, yang beralamat di sandubaya, Kota
04583|Mataram;
04584|13. JEFRI SUPRIYANTO.yag beralamat di lembar, Lombok barat.
04585|14. SEPTIAN  DWI  ARIYANDI,  yang  beralamat  di  gangga,  Lombok
04586|Utara.
04587|15. AHMAD ALKADRI, yang beralamat di Ampenan, Kota mataram;
04588|16. RIDHO, yang beralamat di Seganteng, Kota mataram;
04589|Menimbang bahwa pada tanggal 23 Mei 2024, Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri
04590|menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua
04591|puluh lima juta rupiah) dengan dibuktikan oleh kwitansi penyerahan. Kemudian
04592|sponsor/Terdakwa menjanjikan Saksi Hulwatul Fitri Als Fitri nanti pada tanggal
04593|25 Juni 2024 akan mengikuti interview terakhir sebelum berangkat ke jepang,
04594|namun sampai saat ini belum terlealisasi/diberangkatkan juga  oleh Terdakwa;
04595|Menimbang  bahwa  selain  Saksi  Hulwatul  Fitri  hal  yang  sama  juga
04596|Terdakwa telah menawarkan, mengajak serta menarik uang untuk beli job dan
04597|keberangkatan magang ke Jepang  kepada 28(dua puluh delapan) orang yaitu
04598|diantaranya kepada Saksi Muhamad Khuaelid, Saksi Lalu Hykal M Rasidi, Saksi
04599|Ema Listiani Als Ema, Saksi Wiwin Rodiyan Saputra S.Pd, Saksi Abdul Azis Als
04600|Azim  dan  Saksi  Septian  Dwi  Aryandi   yang  jumlahnya  berfariasi  antara
04601|Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00
04602|(empat puluh juta rupiah) ;
04603|Menimbang bahwa Terdakwa telah  menarik uang kepada para peserta didik
04604|yang  berada  di  LKP.  Wahyuyyuha  Mataram   yaitu  Terdakwa   yang  selaku
04605|penanggung  jawab  LKP  Wahyuyyuha  Mataram  dimana  awalnya  Terdakwa