02297|hanya  karyawan  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02298|(P3MI) itu sendiri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02299|hanya  dapat  menugaskan  karyawan  internalnya  untuk  mencari  Pekerja
02300|Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja ke luar negeri, bahwa terdapat 4
02301|(empat) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi
02302|atau legal yang terdaftar di wilayah Kota Blitar dan tidak ada satupun milik
02303|dari Saksi Aril Wibisono, Terdakwa Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin
02304|dan Saksi Budiono;
02305|Menimbang, lebih lanjut tidak terdapat data atas nama Saksi Korban
02306|Nur  Anggraeni  dalam  pengurusan  ID  Rekom  atau  akun  di  Aplikasi  “Siap
02307|Kerja” pada Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
02308|Hal. 76 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02309|
02310|Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tindakan
02311|yang dilakukan Saksi Aril Wibisono, Terdakwa Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti
02312|Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran
02313|sebagai perseorangan yang tidak berwenang menempatkan Pekerja Migran
02314|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02315|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02316|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02317|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02318|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02319|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02320|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02321|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02322|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02323|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02324|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02325|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02326|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02327|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02328|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02329|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02330|Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa, Saksi Aril Wibosono,
02331|Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono menerangkan pada pokoknya Saksi
02332|Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar serta memastikan
02333|Medical Check Up Saksi Korban Nur Anggraeni selesai dan dapat digunakan
02334|untuk  keberangkatan  ke  Malaysia,  Terdakwa  berperan  ikut  Saksi  Aril
02335|Wibisono mengantar dan memastikan Medical Check Up  Saksi Korban Nur
02336|Anggraeni selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia
02337|dan  juga  ikut menerima  uang  yang  diberikan  oleh  Saksi  Siti  Komsiyatin,
02338|Saksi Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang
02339|berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga Saksi Korban
02340|Nur  Anggraeni  bisa  berangkat  ke  Malaysia  dan  Saksi  Budiono  berperan
02341|sebagai yang mengantarkan ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor
02342|Saksi Korban Nur Anggraeni sampai selesai dan mengantar Saksi Korban
02343|Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya sehingga Saksi Korban Nur Anggraeni
02344|bisa berangkat ke Batam dan seterusnya ke Malaysia, Terdakwa menerima
02345|uang  sejumlah  Rp9.000.000,00  (sembilan  juta  rupiah)  dari  Saksi  Siti
02346|Komsiyatin  dan  membagi  uang  tersebut  kepada  Saksi  Aril  Wibisono,
02347|Terdakwa, Saksi Aril Wibisono, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono tidak
02348|Hal. 77 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02349|
02350|memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta tidak memiliki Surat Izin
02351|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  menurut
02352|pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama – sama Saksi Aril
02353|Wibisono,  Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  yang  telah
02354|memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Malaysia dengan peran
02355|masing  –  masing  tanpa  prosedur  yang  sah  menurut  undang  –  undang,
02356|sehingga  terhadap  unsur  kedua  tersebut telah  terpenuhi  secara  sah  dan
02357|meyakinkan menurut hukum;
02358|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02359|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02360|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02361|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02362|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02363|dakwaan alternatif ketiga;
02364|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02365|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02366|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02367|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02368|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02369|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02370|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02371|harus pula dijatuhi pidana;
02372|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02373|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02374|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02375|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02376|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02377|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02378|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02379|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02380|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02381|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02382|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02383|pidana yang dijatuhkan;
02384|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02385|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02386|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02387|Hal. 78 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02388|
02389|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02390|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02391|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02392|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02393|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02394|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02395|- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih,
02396|Imei 1: 352160554137774, Imei 2: 352320694137774;
02397|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
02398|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
02399|untuk negara;
02400|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02401|- 1 (satu) lembar kertas berisikan biodata atas nama Nur Anggraeni;
02402|- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;
02403|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
02404|tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02405|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02406|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya  perbuatan  Terdakwa  tidak
02407|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
02408|sebagaimana  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  namun  jika  Majelis  Hakim
02409|berpendapat  lain  dan  menilai  Terdakwa  mengetahui  maksud  dan  tujuan
02410|pengantaran Saksi Korban Nur Anggraeni ke rumah Saksi Siti Komsiyatin
02411|seperti apa yang dimaksud, mohon kiranya Majelis Hakim menilai bahwa
02412|perbuatan  Terdakwa  masuk  katagori  perbantuan  saja  dan  karena  amat
02413|terang benderang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena suruhan
02414|suami siri belaka yang tidak kuasa ditentang melainkan hanya ketaatan yang
02415|bercampur dengan ketakutan akan marahnya suami. Mohon Majelis Hakim
02416|berkenan menghukum seringan – ringannya , atas pembelaan dari Penasihat
02417|Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena seluruh unsur
02418|dalam dakwaan alternatif  ketiga  Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri
02419|Terdakwa sehingga  dengan  demikian  pembelaan  Penasihat  Hukum
02420|Terdakwa  dinyatakan ditolak , selanjutnya untuk alasan peringanan seperti
02421|hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk sebagai pembalasan
02422|atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran
02423|agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana
02424|bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan  melainkan  untuk  pemulihan
02425|Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam  masyarakat,  maka  Majelis  Hakim
02426|akan  memasukkan  hal  –  hal  tersebut  sebagai  alasan  –  alasan  untuk
02427|memberikan  keringanan  hukuman  atas  kesalahan  Terdakwa,  kemudian
02428|Majelis Hakim menilai terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat
02429|Hal. 79 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02430|
02431|Hukum Terdakwa tersebut yang perlu dipahami bahwa Terdakwa merupakan
02432|seorang  perempuan  yang  sudah  lanjut  usia  (lansia)  sebagaimana  yang
02433|dianjurkan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
02434|Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan
02435|Berhadapan Dengan Hukum, dihimbau dalam penanganan perkara dalam
02436|perkara  gender harus  ada  pengecualian  dengan  tujuan  agar  didalam
02437|menjatuhkan  pidana  terhadap  kaum  gender memiliki  kemanfaatan  dan
02438|keadilan yang hidup, kemudian Majelis menilai dengan sudah lanjut usianya
02439|Terdakwa  sudah  seharusnya  penjatuhan  pidana  terhadap  Terdakwa  lebih
02440|mengutamakan azas kemanfaatan, maka berdasarkan pertimbangan hukum
02441|tersebut diatas sudah seharusnya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa
02442|tersebut untuk dikabulkan;
02443|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02444|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02445|yang meringankan Terdakwa;
02446|Keadaan yang memberatkan:
02447|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02448|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02449|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02450|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02451|Keadaan yang meringankan:
02452|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02453|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02454|mengulangi lagi;
02455|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02456|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02457|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02458|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02459|ditentukan dalam amar putusan ini;
02460|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02461|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02462|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02463|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02464|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02465|
02466|MENGADILI:
02467|1. Menyatakan Terdakwa Yayuk Puji Rahayu, terbukti secara sah dan
02468|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  tanpa  hak
02469|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana
02470|dalam dakwaan alternatif ketiga;
02471|Hal. 80 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02472|
02473|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02474|pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
02475|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02476|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1
02477|(satu) bulan;
02478|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02479|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02480|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02481|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02482|- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih,
02483|Imei 1: 352160554137774, Imei 2: 352320694137774;
02484|dirampas untuk negara;
02485|- 1 (satu) lembar kertas berisikan biodata atas nama Nur Anggraeni;
02486|- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;
02487|dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02488|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02489|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02490|
02491|Jum’at
02492|
02493|18
02494|
02495|2025
02496|
02497|Demikianlah  diputuskan  dalam  sidang  permusyawaratan  Majelis
02498|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
02499|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02500|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02501|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,
02502|tanggal  21  Juli  2025,  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim
02503|Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti
02504|pada  Pengadilan  Negeri  Blitar,  serta  dihadiri  oleh  Muhammad  Alfin,  S.H.,
02505|M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
02506|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02507|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02508|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
02509|
02510|Endro Asmono, S.H., M.H.
02511|
02512|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
02513|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
02514|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
02515|Panitera Pengganti,
02516|Endro Asmono, S.H., M.H.