00917|berdasarkan  putusan  MK  NO.  21/PUU-XII/2014,  penetapan  tersangka
00918|termasuk dalam salah satu jenis upaya paksa. selain itu putusan MK NO.
00919|21/PUU-XII/2014 juga menegaskan bahwa penetapan tersangka hanya dapat
00920|dilakukan penyidik setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti. berdasarkan
00921|pasal 1 angka 14 kuhap, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
00922|atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
00923|tindak pidana. frasa “bukti permulaan” berdasarkan putusan MK NO. 21/PUU-
00924|XII/2014 harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur pasal
00925|184 ayat (1) KUHAP , yang diantaranya adalah a. keterangan saksi; b. keteranga
00926|ahli;  c.  surat;  d.  petunjuk;  e.  keterangan.  dengan  demikian,  2  alat  bukti
00927|sebagaimana diatur dalam pasal 184 kuhap harus merujuk pada pasal-pasal
00928|yang disangkakan. disamping itu, bahwa berdasarkan  putusan Mahkamah
00929|Konstitusi NO. 21/PUU-XII/2014, juga menentukan bahwa penetapan tersangka
00930|harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184
00931|kuhap  dan disertai  dengan pemeriksaan  calon tersangkanya. pemeriksaan
00932|calon tersangka ini juga dapat dimaknai bahwa sebelum adanya penetapan
00933|tersangka, maka orang tersebut haruslah sudah pernah diperiksa sebagai saksi
00934|terlebih dahulu;.
00935|- Bahwa ahli jelaskan bahwa istilah “strafbaar feit” dalam bahasa belanda
00936|telah didefinisikan sebagai perbuatan pidana. bahwa berkaitan dengan hal
00937|tersebut, Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan
00938|yang  dilarang  dalam  undang-undang  dan  diancam  dengan  pidana
00939|barangsiapa melanggar larangan itu. dalam pengertian perbuatan pidana
00940|tersebut di atas, moeljatno tidak membahas tentang kesalahan maupun
00941|pertanggungjawaban pidana. kesalahan merupakan faktor penentu dalam
00942|pertanggungjawabn  pidana,  sehingga  tidak  sepatutnya  menjadi  bagian
00943|definisi perbuatan pidana. pandangan yang demikian ini dikenal dengan
00944|pandangan dualitis. sejalan dengan pendapat moeljatno, bahwa vos dan
00945|hazewingkel  suringa  juga  sependapat  bahwa  pengertian  perbuatan
00946|pidana  tidak  meliputi  pertanggungjawaban  pidana.  vos  memberikan
00947|pengertian tentang perbuatan pidana sebagai suatu kelakukan manusia
00948|yang  oleh  undang-undang  pidana  diberikan  hukuman.  adapun
00949|Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00950|
00951|hazewingkel suringa memberikan definisi perbuatan pidana sebagai setiap
00952|perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak
00953|melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-
00954|pelanggaran. lawan dari pandangan dualitis adalah pandangan monoistis
00955|yang  mana  dalam  definisi  yang  diberikan  oleh  pandangan  monoistis
00956|tersebut  meliputi  baik  perbuatan  pidana  itu  sendiri  maupun
00957|pertanggungjawaban pidananya. salah satu ahli hukum pidana belanda
00958|yang  berpandangan  monoistis  tersebut  adalah  simons,  yang  mana
00959|mengartikan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan/ handeling yang
00960|diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang
00961|berhubungan  dengan  kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang
00962|mampu  bertanggungjawab,  sehingga  orang  tersebut  dianggap  dapat
00963|bertanggung  jawab  atas  perbuatannya  tersebut.  adapun  enchede
00964|mendefinisikan  perbuatan  pidana  sebagai  kelakuan  manusia  yang
00965|memenuhi  rumusan  delik,  melawan  hukum,  dan  dapat  dicela.  sejalan
00966|degan  itu, van  hamel  juga mendefinisikannya sebagai kelakuan  orang
00967|yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum, patut
00968|dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. lebih lanjut lagi, ahli hukum
00969|pidana  indonesia,  diantaranya  adalah  komariah  emong  sapardjaja
00970|memberikan  definisi  bahwa  tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan
00971|manusia  yang  memenuhi  rumusan  delik,  melawan  hukum,  dan
00972|perbuatannya bersalah dalam melakukan perbuatan tersebut. pendapat
00973|serupa juga dikemukakan oleh Indriyanti Seno Adji yang berpandangan
00974|bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan seseorang yang diancam
00975|dengan pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu
00976|kesalahan pada diri pelaku, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan
00977|atas perbuatannya tersebut;
00978|- Bahwa dapat ahli jelaskan pertanggungjawaban pidana disebut sebagai
00979|responsibility, atau  criminal liability.  konsep pertanggungjawaban pidana
00980|sesungguhnya  tidak  hanya  menyangkut  soal  hukum  semata-mata
00981|melaikan juga  menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum
00982|yang  dianut  oleh  suatu masyarakat  atau  kelompok-kelompok  dalam
00983|masyarakat, hal ini dilakukan agar  pertanggungjawaban pidana itu dicapi
00984|dengan memenuhi keadilan;
00985|- Bahwa  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  bentuk  untuk
00986|menentukan  apakah  seorang  tersangka  atau  terdakwa
00987|dipertanggungjawabkan  atas  suatu  tindak  pidana  yang  telah terjadi.
00988|Halaman 25 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00989|
00990|dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang
00991|menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana. pada
00992|dasarnya  tindak  pidana  adalah  asas  legalitas,  sedangkan  dapat
00993|dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa
00994|seseorang akan  mempunya  pertanggungjawaban  pidana  bila  ia  telah
00995|melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. pada
00996|hakikatnya pertanggungjawaban pidana  adalah suatu bentuk mekanisme
00997|yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu
00998|yang telah disepakati;
00999|- Bahwa  u nsur  kesalahan  merupakan  unsur  utama  dalam
01000|pertanggungjawaban pidana. dalam pengertian perbuatan tindak pidana
01001|tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya
01002|menunjuk  kepada  apakah  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau
01003|dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
01004|pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
01005|yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
01006|tidak;
01007|- Bahwa  unsur  kesalahan  merupakan  unsur  utama  dalam
01008|pertanggungjawaban pidana. dalam pengertian perbuatan tindak pidana
01009|tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya
01010|menunjuk  kepada  apakah  perbuatan  tersebut  melawan  hukum  atau
01011|dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak
01012|pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang
01013|yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau
01014|tidak;
01015|- Bahwa ahli jelaskan dalam pasal 1 angka 19 UURI NO.  18 T ahun 2017
01016|tentang pelindungan pekerja migran indonesia  yang di maksud dengan orang
01017|adalah orang perseorangan dan/atau korporasi dan dalam penjelasan pasal 69
01018|UURI NO.  18 T ahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran indonesia,
01019|menjelaskan orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
01020|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran
01021|indonesia;
01022|- Bahwa,  pengertian  “perdagangan orang”.  perdagangan orang adalah
01023|tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
01024|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
01025|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
01026|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
01027|Halaman 26 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01028|
01029|atau  manfaat,   sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01030|memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
01031|negara  maupun  antar  negara ,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01032|mengakibatkan orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam
01033|undang – undang republik indonesia nomor 21 tahun 2007;
01034|- Bahwa  pengertian  tindak  pidana  perdagangan  orang adalah  setiap
01035|tindakan atau  serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak
01036|pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia
01037|Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO (pasal 1 angka 2).  unsur-unsur dari
01038|tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terdiri dari 3 elemen utama
01039|yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut:
01040|a. Elemen  utama  I  (proses/  movement)  yaitu  Perekrutan,
01041|Pengangkutan,  Penampungan,  Penampungan,  Pengiriman,
01042|Pemindahan Atau Penerimaan Seseorang;
01043|b. Elemen utama II : cara  (means) yaitu  Ancaman Kekerasan,
01044|Penggunaan  Kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,
01045|Penipuan,  Penyalahgunaan  kekuasaan  atau  Penyalahgunaan  posisi
01046|rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran atau manfaat sehingga
01047|memperoleh persetujuan dari Orang   yang memegang    kendali    atas
01048|Orang lain baik dilakukan didalam negara Maupun antar negara;
01049|c. Elemen utama iii : tujuan yaitu  Tujuan mengeksploitasi orang
01050|tersebut  Di  wilayah  negara  ri  atau  antar  negara  (delik  formil) dan
01051|Mengakibatkan orang tereksploitasi (delik materiil);
01052|- Bahwa unsur-unsur  pasal 10  jo pasal 4  UU RI NO 21 Tahun 2007
01053|Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:
01054|a. Unsur “setiap orang”,  adalah unsur pelaku tindak pidana, atau
01055|subjek hukum yang melakukan tindak pidana. subjek hukum haruslah
01056|orang  yang  dapat  dipertanggunjawabkan  menurut  hukum  pidana.
01057|merujuk pada ketentuan umum pasal 1 angka 4 UU TPPO yang mana
01058|telah memberikan definisi “setiap orang” sebagai “ orang perseorangan
01059|atau  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang”.
01060|mendasarkan  pada  pengertian  frasa  “setiap  orang”  tersebut,  dapat
01061|dipahami bahwa adresat hukum pidana yang dikehendaki dalam pasal
01062|1  angka  4  UU  TPPO  adalah  subjek  hukum  orang  perseorangan
01063|(natuurlijk person) maupun subjek hukum korporasi atau badan hukum
01064|(rechtsperson) yang mana kedua jenis subjek hukum tersebut harus
01065|dipandang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  berkaitan
01066|Halaman 27 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01067|
01068|dengan  korporasi  sendiri  berdasarkan  pasal  1  angka  6  UU  TPPO
01069|didefinisikan  sebagai  “kumpulan  orang  dan/atau  kekayaan  yang
01070|terorganisasi  baik  merupakan  badan  hukum  maupun  bukan  badan
01071|hukum;
01072|b. Unsur  “yang  membawa  warga  negara  indonesia  ke  luar
01073|wilayah  Negara  Republik  Indonesia”.  bahwa  unsur  ini  mengandung
01074|elemen  actus reus  perbuatan atau elemen perbuatan objektif dalam
01075|delik yakni berupa perbuatan membawa warga negara indonesia ke
01076|luar wilayah nkri. tegasnya, bahwa perbuatan membawa wni tersebut
01077|memiliki  tujuan  akhir  yakni  ke  suatu  wilayah  yang  berada  di  luar
01078|wilayah  nkri  itu  sendiri.  sehingga,  apabila  proses  membawa  wni
01079|tersebut bertujuan akhir di suatu tempat atau wilayah yang berada di
01080|luar NKRI maka dapat menjadikan unsur ini terpenuhi;
01081|c. Unsur  “dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah
01082|Negara  Republik  Indonesia”.  bahwa  unsur  ini  mengandung  elemen
01083|mens rea perbuatan dalam delik tersebut. dalam hal ini, elemen mens
01084|rea tersebut berkaitan dengan bentuk kesengajaan yang ditunjukkan
01085|dengan adanya frasa “dengan tujuan”. di sisi lain, frasa “dengan tujuan”
01086|juga  mencerminkan  corak  kesengajaan  sebagai  maksud.  artinya,
01087|antara  motivasi  seseorang  melakukan  perbuatan,  tindakan,  dan
01088|akibatnya benar-benar terwujud. tegasnya, bahwa dalam konteks unsur
01089|delik  tersebut,  maksud  dan  tujuan  tersebut  ditujukan  untuk
01090|dieksploitasinya korban di luar wilayah nkri yang menjadi tujuan akhir
01091|perbuatan  membawa  wni  tersebut.  berdasarkan  penjelasan  dalam
01092|pasal 1 angka 7 UU TPPO menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
01093|eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
01094|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau
01095|pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01096|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi,
01097|atau  secara  melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi
01098|organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau
01099|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
01100|baik materiil maupun immateriil;
01101|d. Unsur  pasal  10  berupa  “setiap  orang  yang  membantu  atau
01102|melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan
01103|orang”.  unsur  ini  berkaitan  dengan  perbuatan  pembantuan  dan
01104|perbuatan percobaan tindak pidana perdagangan orang, yang mana
01105|Halaman 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01106|
01107|berdasarkan ketentuan pasal 10 UU TPPO tersebut, bahwa perbuatan
01108|pembantuan dan percobaan tersebut dianggap sebagai delik selesai
01109|(voltooid delict). artinya, pemidanaan terhadap perbuatan pembantuan
01110|dan  percobaan  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  tersebut
01111|disamakan dengan ancaman pidana dalam delik pidana yang sama
01112|yakni  pasal  2,  pasal  3,  pasal  4,  pasal  5,  dan  pasal  6  UU  TPPO.
01113|menurut moeljatno sebagaimana dikutip eddy o.s. hiariej, dalam delik
01114|pembantuan ada dua pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih yakni:
01115|pertama adalah pelaku atau  pembuat atau  de  hoofd dader.  kedua,
01116|pembantu  atau  medeplichtige.  lebih  lanjut,  menurut  jan  remmelink
01117|terdapat  dua  bentuk  pembantuan.  pertama, pembantuan  pada  saat
01118|kejahatan dilakukan. kedua, pembantuan untuk melakukan kejahatan.
01119|artinya, pembantuan itu diberikan sebelum kejahatan terjadi, apakah
01120|dengan  memberikan  kesempatan,  sarana  atau  keterangan  untuk
01121|melakukan kejahatan. sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk
01122|melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mana perbuatan
01123|tersebut  batal  dilakukan  oleh  sebab-sebab  diluar  kehendak  pelaku.
01124|berdasarkan pasal 53 KUHP, terdapat tiga syarat dalam percobaan,
01125|yakni  adanya  unsur  niat, unsur permulaan pelaksanaan, dan unsur
01126|tidak  selesainya  pelaksanaan  itu  bukan  semata-mata  disebabkan
01127|kehendak sendiri.
01128|- Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (proses, cara
01129|dan  tujuan)  merupakan  unsur/dakwaan  alternatif  sehingga  dalam
01130|pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1
01131|(satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
01132|- Bahwa penting memperhatikan norma - norma hukum penghapusan
01133|perdagangan orang deklarasi umum hak asasi manusia PBB 1948 yang
01134|memuat hak-hak  setiap  manusia.  deklarasi  umum  hak  asasi  manusia
01135|tidak  secara  tegas  berkaitan  dengan  perdagangan  orang,  khususnya
01136|anak,  tetapi  deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi  yang  menegaskan
01137|setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas
01138|dari  trafiking.  pada  pasal  34  dan  35  konvensi  ini  berkaitan  langsung
01139|dengan  penentangan  terhadap  eksploitasi  seksual,  perlakuan  salah
01140|secara seksual, dan perdagangan anak;
01141|- Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  undang-undang  terkait
01142|langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak korban
01143|sebagaimana berikut:
01144|Halaman 29 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01145|
01146|a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
01147|Tentang Hak Asasi Manusia;
01148|b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984
01149|tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi
01150|terhadap wanita;
01151|c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998
01152|tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan
01153|atau   penghukuman  lain  yang  kejam,  tidak  manusiawi,  atau
01154|merendahkan martabat manusiawi;
01155|d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998
01156|tentang pengesahan konvensi No 87 Tentang Kebebasan Berserikat
01157|Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi;
01158|e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
01159|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  105  mengenai
01160|penghapusan kerja paksa;
01161|f. Undang - Undang Repubiik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999
01162|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  usia
01163|minimum untuk diperbolehkan bekerja;
01164|g. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999
01165|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai diskriminasi
01166|dalam pekerjaan dan jabatan);
01167|h. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999
01168|Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai kerja paksa;
01169|i. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956
01170|Tentang  Berlakunya  Ratifikasi  Konvensi  ILO  No.  98  tentang  hak
01171|pengupahan  untuk  laki-laki  dan  perempuan  dalam  pekerjaan  yang
01172|sama;
01173|j. Bahwa  penting  pula  memperhatikan   ketentuan  dalam
01174|dokumen pengesahan united nations convention against transnational
01175|organized  crime  (konvensi  perserikatan  bangsa-bangsa  menentang
01176|tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisasi)  sebagai  komitmen
01177|pemerintah indonesia yang telah ikut menandatangai konvensi palermo
01178|2000.   pasal  3  protokol  palermo  mengatur  bahwa  persetujuan  dari
01179|seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01180|seperti yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap
01181|batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam
01182|tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c)
01183|Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01184|
01185|perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penyembunyian   atau
01186|penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap
01187|sebagai “perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan
01188|cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini;
01189|k. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
01190|Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai perlindungan
01191|hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya;
01192|l. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
01193|Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indoensia di luar
01194|negeri;
01195|m. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
01196|Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
01197|- Bahwa Ahli jelaskan pasal 10 jo pasal 4 UU RI NO  21 tahun 2007
01198|tentang tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut: