00949|tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara
00950|melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau
00951|untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, 
00952|- diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas
00953|tahun.” 
00954|- Penyekapan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas
00955|kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perarnpasan kemerdekaan yang
00956|demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.” (Pasal
00957|328 KUHP). 
00958|- Pemalsuan “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang
00959|dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
00960|yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
00961|memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya
00962|benar· dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan
00963|kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam
00964|tahun.” (Pasal 328 KUHP). 
00965|- Penipuan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri
00966|atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau
00967|keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan
00968|perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu
00969|barang,  membuat  utang  atau  menghapuskan  piutang,  dihukum  karena
00970|penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” (Pasal
00971|378 KUHP). 
00972|- Penyalahgunaan Kekuasaan atau Posisi Rentan “Bahwa setiap orang dengan
00973|tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi,
00974|menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
00975|Hal. 26 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
00976|
00977|karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau
00978|perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
00979|pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun
00980|dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp  50.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp
00981|1.000.000.000,00.” (Pasal 3 UU Nomor 31 T ahun 1999 jo UU Nomor 20 T ahun
00982|2001). 
00983|- Penjeratan Utang “Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang
00984|dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya
00985|atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau
00986|jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.” (Pasal 1 angka 12 Undang-
00987|Undang Nomor 21 tahun 2007). 
00988|- Memberi  Bayaran/Manfaat  menurut  bahasa,  memberi  bayaran/manfaat
00989|adalah menyerahkan sejumlah uang atau memberikan manfaat benda kepada
00990|orang lain dengan suatu ganti pembayaran 
00991|3) Elemen Tujuan, mengeksploitasi orang tersebut baik di wilayah negara RI maupun
00992|di luar wilayah negara RI maupun yang mengakibatkan orang tereksploitasi. 
00993|Bahwa  dalam  pemenuhan  unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  cukup
00994|dipenuhi satu unsur dari masing-masing elemen. 
00995|Bahwa tindak pidana perdagangan orang itu sendiri adalah setiap tindakan atau
00996|serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan
00997|dalam  UU  No.  21  T ahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00998|Perdagangan Orang. 
00999|Menimnbang bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi dijelaskan juga di
01000|dalam UU No. 21 T ahun 2007 yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01001|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran, kerja atau pelayanan
01002|paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01003|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01004|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01005|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01006|mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immaterial. 
01007|Menimbang bahwa makna eksploitasi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1
01008|UU No. 21 T ahun 2007 mengandung 2 makna yaitu delik materil dan delik formil.
01009|Delik  formil  nya  adalah  untuk  tujuan  eksploitasi,  maka  meskipun  belum
01010|mengakibatkan seseorang tereksploitasi manakala sudah terpenuhi unsur-unsur nya
01011|maka masuk kategori tindak pidana perdagangan orang. T etapi juga berlaku delik
01012|materil  manakala  sudah  mengakibatkan  seseorang  tereksploitasi.  Jadi  yang
01013|Hal. 27 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01014|
01015|terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 T ahun 2007 ada 2 makna substantif,
01016|ada delik formil dan delik materil; 
01017|Menimbang bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan membawa adalah
01018|: 
01019|1. memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari 
01020|2. mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan; 
01021|3. mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin; 
01022|4. mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan; 
01023|5. menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dan sebagainya); 
01024|6. satu tempat ke tempat lain; 
01025|Menimbang bahwa dalam konteks Undang-Undang TPPO, di luar wilayah
01026|Republik  Indonesia"  merujuk  pada  wilayah  negara  lain,  di  mana  tindakan
01027|perdagangan  orang  (rekrutmen,  pengangkutan,  pengiriman,  atau  penerimaan
01028|seseorang) yang melibatkan warga negara Indonesia atau terjadi dengan tujuan
01029|akhirnya ke luar negeri, atau sebaliknya, terjadi di luar Indonesia namun korbannya
01030|adalah Warga Negara Indonesia;
01031|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungan
01032|dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan
01033|keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan,
01034|diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini berawal pada tanggal 23 Oktober
01035|2024, Saksi Saksi I mendapatkan pengaduan dari Saksi III yang menerangkan jika
01036|anaknya yang bernama Korban II   dan seorang warga lainnya yang bernama Saksi
01037|Korban I   telah berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Arab
01038|Saudi, kemudian Saksi III meminta bantuan agar Korban II   dan Saksi  Korban I
01039|dapat di pulangkan ke Indonesia, selanjutnya Saksi Saksi I melakukan pengecekan
01040|terhadap nama Korban II   dan Saksi Korban I   namun nama Korban II   dan Saksi
01041|Korban I   tidak ada dalam data Pekerja Migran Indonesia;
01042|Menimbang  bahwa  prosedur  pemberangkatan  calon  Pekerja  Migran
01043|Indonesia keluar negeri awalnya Calon Pekerja Migran Indonesia harus menyiapkan
01044|dokumen berupa Kartu T anda Penduduk (KTP) asli, Kartu Keluarga (KK) asli, Akta
01045|Kelahiran, Surat Ijin dari Suami/Orang Tua yang diketahui/ditandatangani oleh pihak
01046|desa setempat dan setelah itu permohonan dari Perusahaan Penempatan Pekerja
01047|Migran Indonesia (P3MI) dibawa ke Disdukcapil untuk diverifikasi terkait dokumen-
01048|dokumen  tersebut  dan  setelah  lolos  hasil  verifikasi  dari  Disdukcapil  kemudian
01049|Disdukcapil mengeluarkan Surat Validasi Kependudukan lalu setelah itu dokumen-
01050|dokumen tersebut dibawa ke Disnakertrans dan setelah dinyatakan lengkap lalu
01051|Hal. 28 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01052|
01053|Disnakertans mengeluarkan Berita Acara Rekom ID dan Rekom  Password dan
01054|selanjutnya dibawa ke Imigrasi untuk dibuatkan Paspor;
01055|Menimbang bahwa Korban II   dan Saksi Korban I   tidak pernah melakukan
01056|prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga keberangkatan Korban II
01057|dan Saksi Korban I   tersebut unprosedural/illegal dan menurut laporan Saksi III jika
01058|Korban II   dan Saksi Korban I   diberangkatkan oleh T erdakwa sebagai sponsor;
01059|Menimbang bahwa yang dinamakan sponsor atau Pekerja Lapangan adalah
01060|perantara yang merekrut calon T enaga Kerja Indonesia untuk bekerja diluar negeri
01061|dan  sponsor  atau  Pekerja  Lapangan  bisa  bekerja  sebagai  individu/perorangan
01062|maupun bagian daripada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
01063|dan Pekerja Lapangan harus memiliki surat tugas dari Perusahaan Penempatan
01064|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan sponsor tersebut harus mengikuti Bimbingan
01065|T eknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan T enaga Kerja Indonesia
01066|(BNP2TKI) dan mempunyai ID Card dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01067|Indonesia (P3MI);
01068|Menimbang  bahwa Peraturan Menteri T enaga Kerja (Permenaker) Nomor
01069|291 T ahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan
01070|Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu
01071|Kanal dan Permenaker Nomor 260 T ahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
01072|Penempatan  T enaga  Kerja  Indonesia  pada  pengguna  perseorangan  di  negara
01073|kawasan Timur T engah melarang Pekerja Migran Indonesia untuk menjadi Pekerja
01074|Migran di Arab Saudi;
01075|Menimbang bahwa bermula ketika bulan Januari 2024, T erdakwa bertemu
01076|dengan  Saksi  Korban  I    Sumiati    dan  menyampaikan  jika  Saksi  Korban  I
01077|mempunyai  keinginan  untuk  bekerja  diluar  negeri  dan  saat  itu  T erdakwa
01078|mengarahkan agar Saksi Korban I   bekerja di Arab Saudi dan T erdakwa juga
01079|menjanjiikan kepada Saksi Korban I   akan langsung mendapatkan majikan jika
01080|berkerja di Arab Saudi lalu Saksi Korban I   menyepakatinya kemudian T erdakwa
01081|meminta persayaratan berupa fotocopy Kartu T anda Penduduk (KTP) dan fotocopy
01082|Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya sebagai persayaratan
01083|untuk bekerja diluar negeri dan selain itu T erdakwa juga menawarkan kepada Korban
01084|II   untuk bekerja di luar negeri dan menjanjikan juga apabila Korban II   mau
01085|berangkat maka akan langsung mendapatkan majikan. Selanjutnya T erdakwa pun
01086|meminta persyaratan kepada Korban II   berupa  fotocopy Kartu T anda Penduduk
01087|(KTP) dan  fotocopy Kartu Keluarga (KK) tanpa dilengkapi oleh dokumen lainnya
01088|sebagai  persayaratan  untuk  bekerja  diluar  negeri  lalu  selanjutnya  sekira  bulan
01089|Februari 2024 terdakwa mengantar Saksi Korban I   untuk melakukan pembuatan
01090|Hal. 29 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01091|
01092|paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan sekalian untuk melakukan medical check
01093|up di Klinik Zam-Zam daerah Jakarta dan T erdakwa juga yang mengantar Korban II
01094|untuk  melakukan  medical  check  up di  salah  satu  klinik  di  daerah  Cilamaya,
01095|Kabupaten Karawang dan kemudian T erdakwa pun membawa Korban II   ke Kantor
01096|Imigrasi  Bogor  untuk  melakukan  pembuatan  paspor,  kemudian  T erdakwa
01097|menyalurkan Korban II   dan Saksi Korban I   melalui Sdr. Abdulah untuk bisa bekerja
01098|di Arab Saudi, T erdakwa hanya menyerahkan persayaratan Saksi Korban I   dan
01099|Korban II   berupa Kartu T anda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Surat
01100|Kesehatan dan Paspor kepada Sdr. Abdullah lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni
01101|2024 sekitar pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) T erdakwa menyerahkan
01102|Korban II   dan Saksi Korban I   kepada Sdr. Abdulah untuk membawanya keluar
01103|wilayah  Indonesia  yakni  ke Arab Saudi  melalui Bandara  Soekarno Hatta  untuk
01104|dipekerjakan  di Arab  Saudi  tanpa  adanya perjanjian  kerja  yang  sesuai  dengan
01105|ketentuan perundang-undangan dan sesampainya di Arab Saudi pada hari Minggu
01106|tanggal 16 Juni 2025 Saksi Korban I   dan Korban II   ditempatkan di Penampungan
01107|Sarikah Arko di Riyadh. Adapun Korban II   sama sekali tidak dipekerjakan seperti
01108|yang dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya malahan Korban II   dipindahkan ke
01109|Penampungan  Sarikah  Arko  di  Damam  sedangkan  Saksi  Korban  I    hanya
01110|dipekerjakan selama 1 (satu) bulan sebagai asisten rumah tangga dan mendapatkan
01111|gaji sebesar 700 Riyal untuk 1 (satu) bulan dan Korban II   maupun Saksi Korban I
01112|selama di Penampungan Sarikah Arko Riyadh tidak diperbolehkan untuk keluar dari
01113|penampungan;
01114|Menimbang bahwa maksud dan tujuan T erdakwa membawa Korban II   dan
01115|Saksi Korban I   keluar wilayah Republik Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi
01116|adalah  untuk  mendapatkan  keuntungan  dimana  T erdakwa  telah  mendapatkan
01117|keuntungan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Abdullah dan
01118|T erdakwa bersama dengan Sdr. Abdulah menempatkan Korban II   dan Saksi Korban
01119|I   untuk bekerja diluar negeri tanpa kelengkapan administrasi;
01120|Menimbang bahwa T erdakwa tidak bekerja di Perusahaan yang bergerak di
01121|bidang penyaluran tenaga kerja dan T erdakwa tidak pernah melakukan Bimbingan
01122|T eknis sebagai pekerja lapangan terkait dengan perekrutan calon tenaga kerja dan
01123|T erdakwa juga tidak pernah memberikan pelatihan keterampilan kepada para calon
01124|pekerja migran termasuk terhadap Korban II   dan Saksi Korban I  , T erdakwa juga
01125|tidak pernah mengurus kepulangan Korban II   dan Saksi Korban I   untuk kembali ke
01126|Indonesia;
01127|Menimbang bahwa Saksi Korban I   pulang ke Indonesia pada tanggal 27
01128|Desember 2024 dan Korban II   pulang ke Indonesia pada tanggal 23 Februari 2025;
01129|Hal. 30 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01130|
01131|Menimbang bahwa terkait dengan pelaku di dalam negeri yang berperan
01132|dalam proses, dan cara sementara eksploitasi terjadi di negara tujuan maka pelaku di
01133|dalam negeri tersebut dapat dipidana tindak pidana perdagangan orang karena
01134|dalam konteks tindak pidana perdagangan orang maka harus berpatokan pada
01135|korban,  apakah  korban  telah  mengalami  proses,  cara  dan  tujuan  atau  rentan
01136|terhadap eksploitasi. Ada pelaku yang didalam negeri hanya berperan dalam proses
01137|dan cara maka dapat dipidana tindak pidana perdagangan orang sepanjang dapat
01138|dibuktikan di luar negeri korban tereksploitasi dilihat dari tidak adanya visa kerja, tidak
01139|ada penampungan, terlunta-lunta, tidak ada pekerjaan yang jelas, atau di luar negeri
01140|tidak menerima gaji yang sesuai, mengalami penyekapan maka hal tersebut dapat
01141|dikatakan korban telah mengalami eksploitasi. 
01142|Menimbang bahwa unsur membawa Warga Negara Indonesia dalam pasal 4
01143|tidak selalu diartikan pelaku ikut serta bersama dengan korban, tafsirnya adalah
01144|korban  diberangkatkan  oleh  pelaku  ke  luar  negeri, pelaku  sebagai  orang  yang
01145|memberangkatkan ikut atau tidak adalah tidak penting, dan persetujuan korban untuk
01146|diberangkatkan  ke  luar  negeri  tidak  menghilangkan  penuntutan  tindak  pidana
01147|perdagangan orang sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU TPPO dan cara supaya
01148|korban untuk mau dibawa misalnya dengan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan
01149|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga
01150|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut
01151|sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO. 
01152|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan
01153|adanya perbuatan-perbuatan T erdakwa yang bekerjasama dengan Sdr. Abdullah
01154|yang telah mengirimkan Korban II   dan Saksi Korban I   untuk bekerja di Arab Saudi
01155|sebagai pembantu rumah tangga sekalipun atas persetujuan dan keinginan Korban II
01156|dan Saksi Korban I   tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang
01157|dilakukan oleh T erdakwa selain itu dari keterangan saksi-saksi makin memperjelas
01158|bahwa perbuatan T erdakwa yang telah mengirimkan Korban II   dan Saksi Korban I
01159|ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa disertai pelatihan
01160|kerja  dan  bekerja  ke  negara-negara  yang  berdasarkan  Keputusan  Menteri
01161|Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 tahun 2015 tentang penghentian
01162|dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di
01163|kawasan negara-negara Timur T engah pada sektor perumahan termasuk Asisten
01164|Rumah T angga sehingga pengiriman tenaga kerja Indonesia ke daerah Arab Saudi
01165|termasuk dilarang dan Kepmenaker tersebut belum dicabut sampai saat ini sehingga
01166|Korban II   dan Saksi Korban I   yang telah dikirim oleh T erdakwa rentan mengalami
01167|eksploitasi;
01168|Hal. 31 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01169|
01170|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Yang
01171|Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
01172|Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
01173|telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01174|Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta
01175|Melakukan Perbuatan;
01176|Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan
01177|kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk
01178|mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh
01179|lakukan  (doenplegen) dan  sebagai  orang  yang  turut  melakukan  (medepleger).
01180|Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur
01181|Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para T erdakwa, Majelis akan
01182|menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (dader /
01183|pleger),  orang  yang  menyuruh  lakukan  (doen  plegen),  dan  orang  yang  turut
01184|melakukan (medeplegen). Pelaku ( dader/pleger), adalah orang yang melakukan
01185|tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan
01186|atau  suatu  ketidaksengajaan  seperti  yang  disyaratkan  Undang-undang  telah
01187|menimbulkan  suatu  akibat  yang  tidak  dikehendaki  undang-undang  atau  telah
01188|melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang
01189|diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;
01190|Menimbang,  bahwa  pengertian  orang  yang  menyuruh  lakukan  (doen
01191|plegen), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga
01192|dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (doen plegen)
01193|dan orang yang disuruh melakukan  (pleger). Adapun pengertian orang yang turut
01194|melakukan (medeplegen) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu
01195|tindak  pidana  yang  mana  unsur-unsur  tindak  pidana  itu  telah  terpenuhi  secara
01196|sempurna;
01197|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  berdasarkan  fakta  hukum  di
01198|persidangan diketahui jika T erdakwa menyalurkan Korban II   dan Saksi Korban I
01199|melalui  Sdr.  Abdulah  untuk  bisa  bekerja  di  Arab  Saudi  dan  T erdakwa  hanya
01200|menyerahkan persayaratan Saksi Korban I   dan Korban II   berupa Kartu T anda
01201|Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Surat Kesehatan dan Paspor kepada Sdr.
01202|Abdullah lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 Waktu
01203|Indonesia Barat (WIB) T erdakwa menyerahkan Korban II   dan Saksi Korban I
01204|kepada Sdr. Abdulah untuk membawanya keluar wilayah Indonesia yakni ke Arab
01205|Saudi melalui Bandara Soekarno Hatta untuk dipekerjakan di Arab Saudi tanpa
01206|adanya perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
01207|Hal. 32 dari 35. Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2025/PN Sng
01208|
01209|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang
01210|Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan
01211|telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01212|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 4 Undang-Undang
01213|Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01214|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
01215|telah terpenuhi, maka T erdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana
01216|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
01217|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01218|adanya  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik
01219|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  T erdakwa  mampu