03536|mempertimbangkan pembelaan  (pledoi) dari  Terdakwa dan  Penasihat Hukum
03537|Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah :
03538|Pembelaan Terdakwa :
03539|Terdakwa  menyatakan  benar-benar  tidak  melakukan  perbuatan  yang
03540|didakwakan  dan  saya  benar-benar  tidak  ada  keinginan  atau  maksud
03541|merendahkan martabat orang lain dengan perbuatan yang saya lakukan;
03542|Menimbang, bahwa  terkait pembelaan  yang  diajukan  oleh  Terdakwa,
03543|karena menyangkut hal-hal perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa,
03544|maka  atas  hal  tersebut  menurut  pertimbangan  Majelis  Hakim  telah
03545|dipertimbangkan  pada  pembuktian  unsur-unsur  dakwaan,  maka  atas  hal
03546|tersebut Majelis Hakim tidak akan pertimbangkan lebih lanjut;
03547|Pembelaan Peasihat Hukum Terdakwa;
03548|1. Selain itu, tuntutan jaksa dalam surat tuntutannya di lembar ke-21 pada poin
03549|1. Unsur “setiap orang” telah dengan tegas menyatakan bahwa “Terdakwa
03550|yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah
03551|dibacakan dalam surat dakwaan”. Dalam surat dakwaannya tertanggal 2 Mei
03552|2024 telah jelas bahwa yang menjadi Terdakwa dalam surtat dakwaan jaksa
03553|penuntut  adalah  Terdakwa  yang  beragama  Kristen  dengan  identitas
03554|sebagaimana  tersebut  dalam  surat  dakwaan,  akan  tetapi  tuntutan  jaksa
03555|penuntut dalam surat tuntutannya ternyata yang menjadi Terdakwa adalah
03556|Terdakwa beragama Islam.
03557|2. Bahwa dalam sidang pengadilan, ahli yang bernama Desti Fatmasari, SPsi,
03558|MPsi,  Psikolog  (psikolog  yang  melakukan  pemeriksaan  psikologi  di  UPT
03559|Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  GuSaksi  VIdul)  telah
03560|
03561|menerangkan dibawah sumpah bahwa “untuk menentukan kondisi sikologis
03562|sesesorang secara klinis akibat perbuatan pidana bukan ranah ahli”, yang
03563|artinya  adalah  bahwa  ahli  ini  tidak  dapat  menentukan  subyek  yang
03564|diperiksanya mengalami gejala psikologis akibat tindak pidana melainkan
03565|hanya gejala psikologis berdasarkan faktor faktor yang bersifat umum dan
03566|yang terjadi dalam satu minggu setelah kejadian
03567|3. Oleh  karena  terhadap  barang  bukti  tersebut  tidak  memenuhi  ketentuan
03568|syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan syarat
03569|materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE
03570|dan Pasal 1 angka 7  Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009  barang
03571|bukti tersebut di atas bukan merupakan alat bukti yang sah.
03572|4. Adanya perbedaan keterangan  dari  Terdakwa  yang  menerangkan  bahwa
03573|“ketika  saya  sudah  disamping  meja  inge  berdiri  didepan  saya  dan  inge
03574|sudah didepan pintu kemudian karena inge posisi duluan menghalangi saya
03575|kemudian  saya  pegang  bahunya  dari  belakang,  saya  pegang  bahunya
03576|dengan kedua tangan, maksud saya megang bahunya karena saya juga
03577|mau  keluar  dari  ruangan  itu”  dengan  keterangan  Saksi  korban  yang
03578|menerangkan “saat saksi mau keluar ruang IGD tiba-tiba Terdakwa memeluk
03579|saksi dari belakang” dan keterangan Saksi korban yang menerangkan “saksi
03580|tidak  menjerit/berteriak”  “tidak  mengalami  luka  memar  atau  lecet  pada
03581|bagian  tubuh  saksi  Inge”  harus  dibuktikan  kebenaran  faktanya  sesuai
03582|ketentuan,  yakni  apakah  benar  Terdakwa  memeluk  Saksi  korban  dari
03583|belakang ataukah apakah hanya memegang bahu secara spontan karena
03584|terhalang Inge Yasmin di pintu yang sama?
03585|5. Bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Klinis  UPT  Perlindungan
03586|Perempuan  dan  Anak  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul  Nomor
03587|463/221/XII/2023  tanggal  08  November  2023  DAN  hasil  pemeriksaan
03588|psikologi yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana tertuang
03589|dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa tanggal 29 Januari
03590|2023 Nomor 01/07/L/I/2024 adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti
03591|yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Analisa Bukti di atas.
03592|Satu  dan  lain  hal  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Klinis  UPT PPA
03593|GuSaksi  VIdul  dan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa
03594|ternyata bukan disebabkan karena kejadian/peristiwa dipeluk dari belakang
03595|sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut, akan tetapi karena memang
03596|kondisi adanya gangguan kesehatan psikis yang sedang dialami saksi Saksi
03597|korban sebelum kejadian.
03598|
03599|6. Bahwa  sebagaimana  telah  diuraikan  dalam  bagian  Analisa  Bukti  bahwa
03600|pemeriksaan  tes  lie  detector  dengan  poligraf  telah  melanggar  ketentuan
03601|pasal 13 Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009. Dan mendasarkan
03602|pada fakta hukum tersebut di atas serta mengingat adanya teori pembuktian
03603|bewijsvoering, maka menurut hukum, alat bukti berupa Hasil Pemeriksaan
03604|Laboratoris  Kriminalistik  Poligraf  Bidang  Laboratorium  Forensik  Polda
03605|Jawatengah No. Lab: 99/FDF/2024 tanggal 23 Januari 2024 merupakan alat
03606|bukti  yang  diperoleh  secara  tidak  sah,  sehingga  oleh  karenanya  tidak
03607|mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.
03608|7. Selama pemeriksaan perkara dengan Terdakwa baik jaksa maupun hakim
03609|yang  menangani  perkara  ternyata  tidak  menunjukkan  adanya  bukti  dan
03610|dokumen terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat
03611|(1) huruf a UUTPKS tentang  dimilikinya integritas dan kompetensi tentang
03612|Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban, dan
03613|dokumen yang  menunjukkan telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan
03614|perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
03615|Menimbang,  bahwa  atas  point-point  pembelaan  yang  diajukan  oleh
03616|Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan satu persatu pada
03617|tiap pointnya sebagai berikut:
03618|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  pembelaan  point  kesatu  dalam
03619|pembelaan Penasihat hukum yang pada intinya terdapat perbedaan identitas
03620|pada dakwaan Penuntut Umum dan identitas pada Tuntutan pidana Penuntut
03621|Umum  khususnya  terkait  dengan  agama  dari  Terdakwa,  yang  mana  dalam
03622|dakwaan  tertulis  beragama  Kristen,  sedangkan  dalam  tuntutan  identitas
03623|Terdakwa  tertulis  beragama  islam,  sehingga  kemudian  bahwa  orang  yang
03624|dihadapkan dalam persidangan ini menjadi tidak jelas dan apakah kemudian
03625|dakwaan menjadi batal demi hukum;
03626|Menimbang,  bahwa  didalam  pemeriksaan  perkara  pidana  peran  dari
03627|surat dakwaan sangatlah penting, dan sifatnya menentukan, surat dakwaan itu
03628|sendiri  memiliki  arti  penting  terhadap  pihak-pihak  yang  berperkara  di
03629|persidangan perkara pidana, bagi Penuntut Umum surat dakwaan adalah modal
03630|awal didalam merumuskan perbuatan seseorang yang didakwa atas perbuatan
03631|pidananya  (straftbaarfeit),  yang  selanjutnya  atas  dakwaan  tersebut
03632|dipergunakan  untuk  memformulasikan  suatu  surat  tuntutan  (requisitor).
03633|Selanjutnya untuk Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sendiri sebagai dasar
03634|untuk  mengajukan  keberatan  bahwa  apakah  benar  perbuatannya  adalah
03635|perbuatan  pidana  (straftbaarfeit) dengan  rangkaian  perbuatannya ,  yang
03636|
03637|dituangkan didalam surat dakwaan itu sendiri, dan selanjutnya menjadi dasar
03638|pembelaan  bagi  Terdakwa  atas  dakwaan  tersebut.  Kemudian  untuk  Majelis
03639|Hakim  yang  mengadili  perkara  pidana,  seberapa  pentingnya  arti  dari  surat
03640|dakwaan, untuk itu mari kita kembali kepada landasan normatifnya, didalam
03641|pasal 182 ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, yang secara teks otoritatif menyebutkan
03642|sebagai berikut ;
03643|(3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil
03644|keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa,
03645|saksi,  penasihat  hukum,  penuntut  umum  dan  hadirin  meninggalkan
03646|ruangan sidang.;
03647|(4)   Musyawarah  tersebut  pada  ayat  (3)  harus  didasarkan  atas  surat
03648|dakwaan dan  segala  sesuatu  yang  terbukti  dalam  pemeriksaan di
03649|sidang.;
03650|Menimbang, bahwa atas redaksional pasal 182 ayat (3) dan Ayat (4)
03651|KUHAP, dapat dikaji peran surat dakwaan bagi Majelis Hakim yang  mengadili
03652|perkara  pidana  adalah  sebagai  dasar  musyawarah  dan  selanjutnya
03653|musyawarah  tersebut  akan  diformulasikan  menjadi  suatu  putusan  pidana
03654|apakah  putusan  itu  terbukti  (verordeling),  Bebas  (vriijprak),  ataupun  lepas
03655|(onslag van alle rechtvervolging);
03656|Menimbang,  bahwa  Pengadilan  sebagai  pemegang  kekuasaan
03657|kehakiman  yang  menjalankan  fungsinya  dalam  pemberian  rasa  keadilan
03658|sebagai  suatu  nilai  (value) kepada  siapapun  yang  merasa  keadilannya
03659|terabaikan;
03660|Menimbang,  bahwa  Hakim  dalam  putusannya  mempertimbangkan
03661|segala  aspek  keadilan,  yang  meliputi  1.  keadilan  yang  berdasarkan  hukum
03662|(legal justice)  yang terdiri atas keadilan prosedural (penerapan KUHAP pada
03663|mestinya  /Due  Proses  of  Law)  dan  keadilan  substantif  (penerapan  hukum
03664|pidana  materiil  berdasarkan  kaedah-kaedah  hukum  yang  tepat),  2. keadilan
03665|yang  berdasarkan  kehidupan  sosial  (social  Justice),  serta  3.  keadilan  yang
03666|berlandaskan moral (morality Justice);
03667|Menimbang, bahwa didalam memberikan keadilan yang berdasarkan
03668|hukum  (legal justice),  tentunya keadilan prosedural (penerapan KUHAP pada
03669|mestinya /Due Proses of Law ) haruslah menjadi pintu utama dalam pemberian
03670|keadilan sebelum mengacu pada keadilan substantif yaitu penerapan hukum
03671|pidana materiil berdasarkan kaedah-kaedah hukum yang tepat;
03672|Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa yang
03673|didasarkan pada identitas di surat dakwaan, Terdakwa membenarkan identitas
03674|
03675|tersebut dan dalam pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya keberatan
03676|yang  diajukan  oleh  Terdakwa  ataupun  Penasihat  Hukum  Terdakwa  atas
03677|kesalahan  materiil  maupun  formil  dari  surat  dakwaan  itu  sendiri,  dan  tanpa
03678|adanya keberatanpun Majelis wajib menilai syarat formil dan materiil dari surat
03679|dakwaan Penuntut Umum, dan dari hasil penilaian yuridis yang dilakukan tidak
03680|ditemukan suatu keadaan hukum yang dapat membatalkan dari surat dakwaan
03681|Penuntut Umum,  sehingga  selanjutnya  Terdakwa  dapat diadili  dengan  surat
03682|dakwaan  yang  menurut  penilain  Majelis  Hakim  tidak  terdapat  cacat  secara
03683|formal maupun materiil, kemudian apabila dalam surat tuntutan Penuntut Umum
03684|terdapat  perbedaan  identitas  Terdakwa,  apakah  kemudian  berdampak  pada
03685|dakwan  batal  demi  hukum,  atau  ternyata  orang  yang  didudukkan  sebagai
03686|Terdakwa tidak berhak dituntut pidana? Dalam hal ini ada tertib acara yang
03687|harus dipedomi, bahwa kesalahan identitas dalam tuntutan pidana tidak pernah
03688|norma memberikan batasan bahwa akan berakibat pada batalnya suatu surat
03689|dakwaan ataupun kesalahan orang yang didudukan sebagai Terdakwa, kejadian
03690|ini tidaklah lain sebagai suatu kesalahan pengetikan (clerical error) yang masih
03691|dapat ditoleransi, sungguh suatu hal yang tidak bijaksana apabila kesalahan
03692|pengetikan yang masih dapat ditoleransi dalam tuntutan pidana akan berdapak
03693|pada gugurnya proses hukum yang telah berjalan begitu berliku, sehingga dari
03694|pertimbangan yang telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat
03695|dengan pembelaan point kesatu dari Penasihat Hukum Terdakwa;
03696|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03697|kedua dari Penasihat Hukum bahwa ahli yang bernama Desti Fatmasari, SPsi,
03698|MPsi,  Psikolog  (psikolog  yang  melakukan  pemeriksaan  psikologi  di  UPT
03699|Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Kabupaten  GuSaksi  VIdul)  telah
03700|menerangkan dibawah sumpah bahwa “untuk menentukan kondisi psikologis
03701|sesesorang secara klinis akibat perbuatan pidana bukan ranah ahli”. Ahli yang
03702|dihadirkan dalam persidangan dapat diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa
03703|atau  Penasihat  Hukumnya  ataupun  dihadirkan  atas  kehendak  dari  Majelis
03704|Hakim, suatu keterangan ahli dalam persidangan diharapkan dapat memberikan
03705|suatu  hal  yang  terang  dalam  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  hal  yang
03706|disampikan semuanya berdasarkan keahliannya masing-masing, terkait dengan
03707|ahli  Desti  Fatmasari,  SPsi,  MPsi,  Psikolog,  yang  telah  didengarkan
03708|keterangannya  dipersidangan  tentunya  telah  diterangkan  bukan  menyangkut
03709|keadaan  korban,  melainkan  keahlian  berdasarkan  pengetahuan  dari  ahli  itu
03710|sendiri,  dalam  persidangan  tidak  pernah  tersentuh  berkenaan  dengan
03711|pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli kepada korban dalam persidangan, dan
03712|
03713|dalam hal ini rumusan tentang keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli
03714|nyatakan di sidang pengadilan (vide.pasal 186 KUHAP), maka dengan demikian
03715|keterangan ahli Desti Fatmasari, SPsi, MPsi, Psikolog dipadang sah menurut
03716|hukum  sebagai  alat  bukti,  namun  apakah  kemudian  keterangan  ahli  Desti
03717|Fatmasari,  SPsi,  MPsi,  Psikolog  akan  menjadi  pedoman  baku  dalam
03718|pertimbangan  Majelis  Hakim,  tentunya  tidak  demikan.  Majelis  Hakim  hanya
03719|akan membentuk keyakinannya dari minimal 2 (dua) alat bukti yang disajikan
03720|ataupun  alat  bukti  lain  yang  dikehendaki  Majelis  Hakim  untuk  dihadirkan
03721|dipersidangan  untuk  menguatkan  keyakinannya  apakah  Terdakwa  yang  ada
03722|dihadapannya sebagai orang yang bersalah atau tidak dan mampu atau tidak
03723|untuk dimintai pertangungjawaban pidana,  sehingga dari pertimbangan yang
03724|telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan
03725|point kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa;
03726|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03727|ketiga dari Penasihat Hukum  terhadap barang bukti tersebut tidak memenuhi
03728|ketentuan syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan
03729|syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU
03730|ITE dan Pasal 1 angka 7  Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009  barang
03731|bukti  tersebut  di  atas  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah,  barang  bukti
03732|khususnya:
03733|- 2 (Dua) lembar printout capture pesan whatsapp dari nomor 08121584468
03734|milik TERDAKWA kepada nomor 083867733990 milik SAKSI KORBAN;
03735|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 081326852256 milik
03736|SAKSI  A  DE  CHARGE  Ikepada  nomor  083867733990  milik  SAKSI
03737|KORBAN;
03738|- 1 (Satu) lembar Printout capture whatsapp dari nomor 089675777277 milik
03739|SAKSI II kepada nomor 0813268522556 milik SAKSI A DE CHARGE I;
03740|- 1 (Satu) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
03741|08121584468 milik TERDAKWA kepada nomor 083867733990 milik SAKSI
03742|KORBAN;
03743|- 4 (Empat) lembar printout capture berisi percakapan whatsapp dari nomor
03744|083867733990 milik SAKSI KORBAN kepada nomor 089675777277 milik
03745|SAKSI II;
03746|Menimbang,  bahwa  undang-undang  TPKS  menurut  pertimbangan
03747|Majelis memberikan kerancuan dalam memberikan arti alat bukti dan barang
03748|bukti, dalam hal ini nampak pada pasal 24 ayat (1) “Alat bukti yang sah dalam
03749|pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas, huruf c menyebutkan
03750|
03751|“barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil
03752|Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  dan/  atau  benda  atau  barang  yang
03753|berhubungan dengan tindak pidana tersebut.”  Dari ketentuan pasal tersebut
03754|seakan-akan  tidak  memberikan  pembeda  antara  kedudukan  alat  bukti  dan
03755|barang bukti, sehingga “barang bukti adalah alat bukti dan alat bukti adalah
03756|termasuk barang bukti”, kerancuan norma inilah akhirnya sulit diterapkan dalam
03757|praktik oleh aparat penegak hukum. Lepas dari esensi kerancuan tersebut dan
03758|kembali  kepada  pokok  permasalahan  yang  diutarakan  apakah  barang  bukti
03759|Printout  capture  whatsapp sebagai  alat  bukti  yang  sah,  oleh  karena  dalam
03760|undang-undang TPKS bahwa barang bukti adalah termasuk juga barang bukti,
03761|maka barang bukti  Printout capture whatsapp  dapat ditafsirkan sebagai alat
03762|bukti, oleh karena barang bukti  Printout capture whatsapp , adalah alat bukti
03763|yang merupakan perluasan alat bukti maka pedoman yang dapat diterapkan
03764|adalah  sebagai  berikut  bahwa  kedudukan  alat bukti  dalam  hukum  acara  di
03765|Indonesia  berkembang  secara  dinamis,  dengan  mengacu  pasal  5  ayat  (1)
03766|Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
03767|Elektronik Jo. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas
03768|Undang-undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
03769|Elektronik,  yang  menyebutkan  ‘informasi  elektronik  dan  /  atau  dokumen
03770|elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
03771|selanjutnya  dalam  ayat  (2)  menyebutkan  “informasi  elektronik  dan  /  atau
03772|dokumen elektronik dan / atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat
03773|(1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara
03774|yang  berlaku  di  Indonesia, terkait  hukum  acara  di  Indonesia  salah  satunya
03775|adalah hukum acara Pidana, maka dengan demikian bahwa informasi elektronik
03776|dan  /  atau  dokumen  elektronik  dan  /  atau  hasil  cetaknya  atau  turunannya
03777|merupakan alat bukti yang sah dapat digunakan dalam hukum acara yang ada
03778|di Indonesia, termasuk dalam hukum acara pidana. Menyinggung hal tersebut
03779|kemudian dihadapkan pada suatu norma yang berlaku dalam penyidikan yakni
03780|Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan
03781|Permintaan  Pemeriksaan  Teknis  Kriminalistik  Tempat  Kejadian  Perkara  Dan
03782|Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian
03783|Negara  Republik  Indonesia  dalam  Ketentuan  Umum  pasal  1  angka  7,
03784|menyebutkan bahwa “Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah
03785|pemeriksaan  terhadap  barang  bukti  yang  diperoleh  dari  pencarian,
03786|pengambilan,  penyitaan,  pengamanan  dan  pengiriman  petugas  Polri  atau
03787|instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode
03788|
03789|ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan
03790|sebagai salah satu alat bukti yang sah” bertitik tolak dari pemahaman tersebut
03791|guna mendukung akurasinya penyidikan berkenaan dengan barang bukti agar
03792|dapat  menjadi  alat  bukti  yang  sah  yakni  melalui  Pemeriksaan  laboratoris
03793|kriminalistik;
03794|Menimbang, bahwa dengan dikaitkan pada bagian kedua pemeriksan
03795|barang bukti pasal 9 ayat (2) huruf a angka 3 menyebutkan Jenis barang bukti
03796|yang dapat dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Polri meliputi:
03797|1. ….
03798|2. ….