00720|dengan  sengaja  dan  secara  sadar,  bahkan  sebelumnya  dilakukan  dengan
00721|pengkondisian memanfaatkan kelengahan dan ketidakberdayaan Anak Korban yang
00722|saat itu sedang terpengaruh minuman keras (jenis ballo’), kondisi ketidakberdayaan
00723|Anak  Korban  tersebut  telah  sedemikian  rupa  dimanfaatkan  oleh  Anak  untuk
00724|menyetubuhi Anak Korban;
00725|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim berkesimpulan
00726|bahwa  unsur  "dengan  sengaja  melakukan  persetubuhan  terhadap  Anak" telah
00727|terpenuhi menurut hukum;
00728|Ad.3 Yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu:
00729|Menimbang,  bahwa  secara  doktrinal,  unsur  ini  merujuk  pada  konsep
00730|Penyertaan  (Deelneming)  kerja  sama  yang  sadar  dan  adanya  kesepahaman
00731|kehendak antar pelaku untuk melakukan tindak pidana serta pelaksanaan bersama
00732|(Gezamenlijke Uitvoering) dimana para pelaku melakukan peran masing-masing yang
00733|secara fisik berkontribusi langsung pada terwujudnya delik. Unsur dilakukan secara
00734|bersama-sama dan bersekutu dalam unsur a quo  adalah kondisi dimana tindak
00735|pidana melibatkan lebih dari satu orang pelaku yang bekerja sama secara sadar dan
00736|menitikberatkan pada adanya kesepakatan/permufakatan antara para pelaku untuk
00737|bertindak sebagai satu kesatuan guna menundukkan korban.
00738|Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur kedua
00739|dimana faktanya persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Anak bersama
00740|Saksi Rifaldi. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara sadar, serta
00741|bersekongkol memanfaatkan kelengahan dan ketidakberdayaan Anak Korban yang
00742|saat  itu  sedang  terpengaruh  minuman  keras  (jenis  ballo’),  alih-alih  memberikan
00743|pertolongan  terhadap  Anak  Korban, Anak  dan  SAKSI 5  justru  sedemikian  rupa
00744|memanfaatkan  kondisi  ketidakberdayaan  Anak  Korban  tersebut  dan  melakukan
00745|berbagai  upaya  agar  tindakannya  menyetubuhi  Anak  Korban  dapat  terwujud.
00746|Tindakan  yang  dilakukan  secara  bergiliran  dan  berulang  membuktikan  adanya
00747|kesepakatan  jahat  menyalahgunakan  situasi  demi  mewujudkan  niat  bersama.
00748|sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai bahwa intensi Anak dan SAKSI 5
00749|bukanlah sekadar tindakan individual, melainkan sebuah tindakan kolektif/bersama
00750|yang terencana untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
00751|
00752|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim
00753|menilai bahwa unsur kedua telah pula terpenuhi menurut hukum:
00754|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 Ayat (2) huruf b
00755|dan Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 tentang
00756|KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah
00757|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00758|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; 
00759|Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-
00760|hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00761|pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
00762|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00763|Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Advokat Anak, Hakim
00764|menilai bahwa pada pokoknya tidak terdapat pertentangan mengenai penerapan
00765|pasal tindak pidana terhadap Anak atau sama dengan pengenaan pasal dalam
00766|tuntutan  Penuntut  Umum,  namun  pokok  materi  pembelaan  tersebut  mengenai
00767|permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian
00768|oleh kedua belah pihak;
00769|Menimbang,  bahwa  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia,  khususnya
00770|terhadap delik yang menyangkut kesusilaan dan kekerasan seksual terhadap anak,
00771|merupakan delik yang mencederai martabat kemanusiaan dan kepentingan publik,
00772|sehingga penyelesaian di luar peradilan (out of court settlement) atau perdamaian
00773|tidak serta-merta dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut
00774|maupun menghapuskan kewenangan penuntutan pidana;
00775|Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023
00776|menganut semangat keadilan restoratif, namun Pasal 54 ayat (1) huruf j dan Pasal 70
00777|ayat (1) huruf f UU No. 1 T ahun 2023 menegaskan bahwa penyelesaian perkara
00778|melalui keadilan restoratif harus tetap mempertimbangkan kriteria tertentu, di mana
00779|dalam  perkara  asusila/kekerasan  seksual,  kepentingan  terbaik  bagi  korban  dan
00780|pemulihan  trauma  menjadi  prioritas  utama  yang  tidak  dapat  ditukarkan  dengan
00781|kesepakatan yang bersifat materiil semata;
00782|Menimbang,  bahwa  selain  itu  tindak  pidana  asusila  terhadap  anak
00783|dikategorikan sebagai kejahatan serius yang merusak masa depan generasi bangsa.
00784|Oleh karena itu, perdamaian yang terjadi tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk
00785|menghentikan  perkara  atau  meniadakan  pemidanaan,  melainkan  hanya  dapat
00786|dipandang sebagai salah satu faktor dalam aspek sosiologis terkait iktikad baik pelaku
00787|untuk memulihkan hubungan yang tidak dapat menghapus esensi pidana, apalagi
00788|
00789|diketahui  dalam  persidangan  Anak  Korban  dan  orang  tua  Anak  Korban  tetap
00790|keberatan dan kecewa atas kejadian yang dialami oleh Anaknya;
00791|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula mengenai
00792|dasar penjatuhan pidana/pemidanaan sebagai berikut:
00793|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  54  KUHP  Ayat  (1)  Undang-
00794|Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP
00795|Nasional), mengatur tentang Pedoman Pemidanaan dimana dalam pemidanaan wajib
00796|mempertimbangkan:
00797|a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
00798|b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00799|c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
00800|d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
00801|e. Cara melakukan Tindak Pidana;
00802|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
00803|g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
00804|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
00805|i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
00806|j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
00807|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
00808|Menimbang,  bahwa  dalam  anotasi  KUHP  Nasional  mengatur  tentang
00809|kewajiban penggunaan Pasal 54 ayat (1) oleh Hakim dalam pemidanaan dengan
00810|ketentuan bahwa rumusannya dilakukan secara kumulatif alternatif. Artinya, Hakim
00811|wajib memilih satu atau lebih dari 11 (sebelas) Faktor di atas untuk dipertimbangkan;   
00812|Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam
00813|Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 T ahun 2023, berat
00814|ringannya pidana yang dijatuhkan haruslah selaras dengan kadar kesalahan (degree
00815|of culpability), dengan turut mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.
00816|Pidana tidak boleh dijatuhkan hanya sebagai bentuk pembalasan (retributif) semata,
00817|namun harus menjadi sarana edukasi yang proporsional tidak melampaui apa yang
00818|diperlukan, namun di satu sisi tetap memberikan efek jera (deterrent effect) sebagai
00819|konsekuensi logis dari apa yang telah diperbuat;
00820|Menimbang,  bahwa  dengan  mencermati  cara  dan  rangkaian  perbuatan
00821|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak yakni dengan memanfaatkan kerentanan dan
00822|ketidakberdayaan Anak Korban serta dilakukan dengan bersekutu, beban psikologis
00823|ganda yang diderita oleh Anak Korban setelah disetubuhi berulang oleh dua orang
00824|yang berbeda, kesedihan dan kekecewaan mendalam yang masih nampak jelas pada
00825|raut  wajah  Ayah  Anak  Korban  ketika  di  persidangan  menerangkan  perihal
00826|
00827|persetubuhan yang dialami oleh Anaknya/Anak Korban, maka Hakim menilai bahwa
00828|tindakan Anak tersebut adalah tindakan yang merusak/menghancurkan masa depan
00829|Anak Korban dan harapan orang tua Anak Korban;
00830|Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipahami bahwa secara normatif,
00831|Pasal 79 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan
00832|perlindungan khusus bagi pelaku tindak pidana dengan kategori Anak berupa batasan
00833|penjatuhan pidana penjara paling lama 1/2 (seperdua) dari maksimum ancaman
00834|pidana penjara bagi orang dewasa, Hakim berpendapat bahwa ketentuan batasan 1/2
00835|(seperdua) tersebut merupakan bentuk keringanan hukum secara otomatis yang
00836|diberikan secara legal oleh undang-undang. Selain itu, mengenai sikap terus terang
00837|dan kejujuran Anak selama jalannya persidangan, status Anak yang belum pernah
00838|dihukum  sebelumnya  akan  turut  dipertimbangkan  dalam  menjatuhkan  pidana
00839|terhadap Anak;
00840|Menimbang,  bahwa  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)
00841|Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas terhadap Anak pada intinya sejalan dengan
00842|tuntutan Penuntut Umum, yakni dengan rekomendasi penjatuhan pidana dengan
00843|pelaksanaan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros, terhadap hal
00844|tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:
00845|Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada kesamaan pendapat hukum
00846|mengenai  penerapan  pidana  bagi  Anak  baik  dari  Hakim,  Penuntut Umum,  dan
00847|Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, maka Hakim berkesimpulan adil kiranya
00848|agar  Anak  dikenakan  pidana  penjara  dengan  pelaksanaan  pidana  di  Lembaga
00849|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan memperhatikan dan menjamin perlindungan
00850|dan pemenuhan hak- hak Anak. Bahwa penjatuhan pidana pembatasan kebebasan
00851|bagi  Anak  atau  pidana  berupa  penjara  tidaklah  dimaknai  sebagai  pembalasan
00852|terhadap Anak, namun sebaliknya demi kepentingan terbaik Anak dan perwujudan
00853|asas pembinaan dan pembimbingan.  Penempatan Anak di Lembaga Pembinaan
00854|Khusus  Anak  (LPKA)  sejatinya  tidak  memutus  pemenuhan  hak  Anak  untuk
00855|memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih terstruktur
00856|dan berkesinambungan dari tenaga profesional di bawah pengawasan negara serta
00857|menjauhkan Anak dari lingkungannya yang tidak kondusif bagi perkembangannya
00858|guna memperbaiki perilaku Anak di kemudian hari (vide Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)
00859|Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00860|Pidana Anak);
00861|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
00862|penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00863|dari pidana yang dijatuhkan;
00864|
00865|Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap
00866|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
00867|dalam tahanan;
00868|Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan
00869|barang bukti sehingga dengan demikian status barang bukti tidak dipertimbangkan
00870|dalam amar putusan;
00871|Menimbang, bahwa Pasal II ayat (5) huruf (a) UU No. 1 T ahun 2026 tentang
00872|Penyesuaian Pidana telah mengubah ketentuan sanksi pada pasal perkara a quo dari
00873|yang semula adalah kumulatif menjadi kumulatif alternatif, sehingga menurut hukum
00874|Hakim dapat menjatuhkan salah satu jenis pidana atau keduanya. Maka dengan
00875|mengedepankan nilai keadilan dan tujuan pemidanaan, serta memperhatikan asas
00876|Lex Favor Reo, Hakim memandang cukup adil dan proporsional jika pidana yang
00877|dijatuhkan terhadap Anak hanya pidana penjara tanpa disertai pidana denda;
00878|Menimbang,  bahwa  pemidanaan  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak  tidaklah
00879|semata-mata untuk pembalasan maupun merendahkan harkat dan martabat Anak
00880|melainkan  tetap  mempertimbangkan  martabat  kemanusiaan  dan  prinsip  edukasi
00881|terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa serta pertimbangan
00882|akan harapan agar Anak memperbakiki diri dan kembalinya Anak menjadi anggota
00883|masyarakat yang taat hukum pada masa akan datang (reintegrasi sosial), sehingga
00884|putusan yang dijatuhkan dipandang telah memenuhi aspek korektif, edukatif dan
00885|rehabilitatif; 
00886|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu
00887|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
00888|Anak sebagai berikut; 
00889|Keadaan yang Memberatkan:
00890|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama serta
00891|bertentangan  dengan  upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan
00892|terhadap hak-hak anak;
00893|- Perbuatan Anak dilakukan dengan bersekutu dan secara sadar memanfaatkan
00894|kondisi ketidakberdayaan anak untuk kepentingan seksual kolektif sehingga
00895|memperlemah daya perlawanan Anak Korban serta melipatgandakan trauma
00896|psikis yang dialami korban;
00897|- Selain mengakibatkan dampak kesehatan fisik berupa luka robekan baru pada
00898|selaput dara (hymen) perbuatan Anak juga menimbulkan trauma psikologis
00899|berat bagi Anak Korban;
00900|- Perbuatan  Anak  telah  pula  menimbulkan  kekecewaan,  luka  batin,  dan
00901|penderitaan psikis yang mendalam bagi Ayah dan Ibu Anak Korban;
00902|
00903|Keadaan yang Meringankan:
00904|- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan usianya masih dalam
00905|kategori Anak;
00906|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
00907|pula untuk membayar biaya perkara;
00908|Mengingat,  Pasal  473  Ayat  (2)  huruf  b  dan  Ayat  (10)  Undang-Undang
00909|Republik Indonesia Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1
00910|T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang Nomor 11 T ahun 2012
00911|T entang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 20 T ahun 2025
00912|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
00913|bersangkutan;
00914|
00915|MENGADILI:
00916|1. Menyatakan  ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
00917|tindak pidana “Dengan sengaja melakukan  persetubuhan terhadap Anak yang
00918|dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan
00919|alternatif kedua;
00920|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana
00921|penjara selama  5  (lima) tahun dan 6 (enam) bulan di  Lembaga Pembinaan
00922|Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Maros,  Kabupaten  Maros,  Provinsi  Sulawesi
00923|Selatan;
00924|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Anak
00925|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
00926|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
00927|5. Membebankan kepada Anak   membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
00928|(lima ribu rupiah);
00929|
00930|Senin
00931|
00932|11 Mei
00933|
00934|2026
00935|
00936|Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, oleh Andi
00937|Aswandi T ashar, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palopo,
00938|dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
00939|dengan dibantu oleh Faisal Mustafa, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
00940|Muhammad Zulfikar Ervan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan
00941|Anak didampingi Advokatnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak. 
00942|
00943|Faisal Mustafa, S.H.
00944|
00945|             Panitera Pengganti, Hakim,
00946|ttd ttd
00947|
00948|Faisal Mustafa, S.H.   Andi Aswandi T ashar, S.H., M.H.