02673|atas,  maka  perbuatan  Terdakwa,  yang  meliputi  tindakan  mengajak,
02674|mengumpulkan,  mengatur  pengiriman,  dan  memindahkan  seseorang  dari
02675|wilayah Negara Republik Indonesia ke negara lain, telah memenuhi unsur tindak
02676|pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku;
02677|Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas
02678|dengan demikian unsur “ Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang ” telah
02679|terbukti dan terpenuhi;
02680|Ad.3. Unsur “Tujuannya adalah untuk eksploitasi”:
02681|Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UU RI Nomor 21
02682|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah
02683|mengatur tentang maksud dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa
02684|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
02685|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
02686|Hal. 80 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02687|
02688|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
02689|secara melawan hukum memindahkan atau menstranplantasi organ dan/atau
02690|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
02691|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
02692|Menimbang, bahwa sebagaimana telah  diuraikan dalam  unsur kedua,
02693|berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kondisi kerja yang
02694|dialami oleh para saksi di Bahrain sangat berbeda dari yang dijanjikan. Para
02695|saksi bekerja sebagai  spa attendant  dan  waitress di Hotel Jumeirah Gulf of
02696|Bahrain, namun selama lebih dari tiga bulan tidak menerima gaji;
02697|Menimbang, bahwa para saksi ditempatkan di sebuah apartemen dalam
02698|pengawasan ketat oleh seorang perempuan warga negara Filipina bernama
02699|Elisabeth,  tidak  diperbolehkan  keluar  tanpa  izin,  dengan  akses  komunikasi
02700|terbatas, sambungan internet nyaris tidak tersedia, serta hanya mendapat jatah
02701|makan satu kali dalam seminggu;
02702|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Anggun Sahrinda
02703|Binti Sahrin dan saksi Cindy Pramurti Binti Mat Rozi, selama di Bahrain mereka
02704|mengalami pelecehan seksual oleh Siam Shah (yang saat ini berstatus DPO),
02705|berupa  pelukan  dan  ciuman  di  kepala,  serta  ancaman  jika  mereka  tidak
02706|menuruti perintah, 
02707|Menimbang,  bahwa  para  saksi  telah  melaporkan  kejadian  tersebut
02708|kepada saksi Nur Hidayati dan saksi Rina Happyani, namun hanya mendapat
02709|tanggapan untuk “menunggu”, tanpa upaya penyelamatan yang nyata;
02710|Menimbang, bahwa setelah dua hari tidak mendapatkan makanan, pada
02711|tanggal 27 Juni 2023, para saksi akhirnya memutuskan untuk menghubungi
02712|Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Manama, Bahrain, guna meminta
02713|bantuan.  Bahwa  pada  malam  hari,  pihak  Kepolisian  Bahrain  bersama
02714|perwakilan KBRI datang ke apartemen dan melakukan tindakan penyelamatan
02715|terhadap para saksi.  Selanjutnya, setelah menjalani pemeriksaan selama tiga
02716|hari  di  kantor  Kepolisian,  para  saksi  dipindahkan  ke  LMRA (Labour  Market
02717|Regulatory Authority), yaitu tempat penampungan tenaga kerja asing. Bahwa
02718|pada tanggal 23 Juli 2023, para saksi dipulangkan ke Indonesia oleh KBRI
02719|menggunakan maskapai Saudia Airlines, dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta,
02720|Jakarta, pada pukul 23.30 WIB;
02721|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  maka
02722|Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketegorikan
02723|sebagai  perbuatan  “Tujuannya  adalah  untuk  eksploitasi”,  sehingga  menurut
02724|hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
02725|Hal. 81 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02726|
02727|Ad.4. Unsur “Korban dieksploitasi di luar negeri”:
02728|Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan  Korban dieksploitasi di luar
02729|negeri" merujuk pada seseorang  khususnya Warga Negara Indonesia (WNI)
02730|yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di mana bentuk
02731|eksploitasi terjadi setelah ia dipindahkan atau diberangkatkan ke negara lain,
02732|dan di sana mengalami perlakuan yang merugikan, memalukan, atau merampas
02733|hak asasinya;
02734|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi Muntahar  Bin  H.
02735|Abdul  Aziz,  saksi Ardanis  Bin  Abdul  Roni  Ahyar dan  saksi Imam  Pambudi
02736|Raharjo,  S.H. bahwa  Lembaga  Pelatihan  Kerja  (LPK)  Voyager  International
02737|School memberangkatkan saksi Sri Anggun Sahrinda Binti Sahrin , saksi Cindy
02738|Pramurti  Binti  Mat  Rozi,  saksi Iis  Khairunissa  Binti  Timin dan  saksi Nadia
02739|Wulandari Binti Asruri tidak melalui P3MI resmi, tidak memiliki visa kerja, tidak
02740|terdaftar di BP2MI atau Dinas Ketenagakerjaan, serta tidak memiliki jaminan
02741|sosial maupun kontrak kerja yang diakui secara hukum oleh Negara . Akibat dari
02742|seluruh rangkaian peristiwa tersebut,  saksi  Sri Anggun Sahrinda Binti Sahrin ,
02743|saksi Cindy Pramurti Binti Mat Rozi , saksi Iis Khairunissa Binti Timin  dan saksi
02744|Nadia Wulandari Binti Asruri mengalami kerugian materiil yang mencakup biaya
02745|pelatihan, biaya kos, biaya paspor, biaya pemberangkatan dan gaji yang tidak
02746|dibayarkan dan  selain  kerugian  secara materiil, Saksi-saksi juga mengalami
02747|penderitaan psikologis, seperti rasa takut, tekanan mental, dan trauma akibat
02748|proses perekrutan dan penempatan kerja secara ilegal di luar negeri;
02749|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  di  atas,  maka
02750|Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat diketegorikan
02751|sebagai  perbuatan  “Korban  dieksploitasi  di  luar  negeri”,  sehingga  menurut
02752|hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;
02753|Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif ke satu, Penuntut Umum
02754|merumuskan dakwaannya dengan men- juncto-kannya dengan ketentuan Pasal
02755|55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam
02756|tindak  pidana  dengan  penyertaan, maka  pelaku  dari  tindak  pidana  tersebut
02757|harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang
02758|melakukan  (plegen),  mereka  yang  menyuruh  melakukan  (doen  plegen) dan
02759|turut melakukan (medeplegen); 
02760|Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan
02761|selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama
02762|baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang
02763|disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu; 
02764|Hal. 82 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02765|
02766|Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak
02767|pidana perdagangan orang, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan
02768|cara  saksi  Rina  Happyani,  S.E.,  M.M. sebagai  Direktur  LPK  Voyager  yang
02769|bertanggung jawab atas sistem perekrutan, pembayaran, penyerahan dokumen,
02770|serta mengatur keberangkatan siswa ke Bahrain , saksi  Nur Hidayati sebagai
02771|Staf LPK yang berperan dalam pembuatan paspor, komunikasi logistik, serta
02772|pengiriman  kontrak  dan  dokumen  via  WhatsApp, Terdakwa sebagai  Agen
02773|Indonesia  yang  menerima  dana  keberangkatan  dan  berperan  sebagai
02774|penghubung  dengan  agen  luar  negeri dan  Siam  Shah (DPO)  adalah  Agen
02775|Bahrain yang menjemput korban di bandara Bahrain, menampung korban, dan
02776|menjanjikan  pekerjaan  namun  tidak  membayar  atau  memberi  kebebasan,
02777|sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi
02778|pada perbuatan Terdakwa;
02779|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo . Pasal 48
02780|ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
02781|Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo . Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP  telah
02782|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02783|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02784|dakwaan alternatif Kesatu;
02785|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
02786|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
02787|sebagai  alasan  pembenar  dan/atau  alasan  pemaaf,  serta  Terdakwa mampu
02788|bertanggung  jawab,  maka  Terdakwa harus  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi
02789|pidana;
02790|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  empiris,  perempuan  dan  anak
02791|adalah  kelompok  yang  paling  banyak  menjadi  korban  tindak  pidana
02792|perdagangan  orang.  Korban  diperdagangkan  tidak  hanya  untuk  tujuan
02793|pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk
02794|eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau
02795|praktik  serupa  perbudakan  itu.  Pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang
02796|melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  pemindahan,  penyembunyian,  atau
02797|penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan
02798|orang  tersebut  dalam  praktik  eksploitasi  dengan  segala  bentuknya  dengan
02799|ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan,
02800|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  atau  memberi
02801|bayaran  atau  manfaat  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
02802|memegang kendali atas korban , sehingga  sebagaimana  politik hukum pidana,
02803|Hal. 83 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02804|
02805|tujuan  pemidanaan  harus  diarahkan  kepada  perlindungan  masyarakat  dari
02806|kejahatan  (social defence)  serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam
02807|masyarakat  dengan  memperhatikan kepentingan-kepentingan  masyarakat,
02808|negara,  korban,  dan  pelaku,  atas  dasar  tujuan  tersebut,  maka  pemidanaan
02809|harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa
02810|pemidanaan  tersebut  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  seseorang,
02811|Edukatif,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  itu  mampu  membuat  orang  sadar
02812|sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai
02813|sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan,
02814|Keadilan,  dalam  arti  bahwa  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh
02815|terhukum namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim
02816|dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya
02817|masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar
02818|perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka
02819|pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam
02820|amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan
02821|Terdakwa,  serta  dapat  memiliki  efek  jera  bagi  Terdakwa  sekaligus  menjadi
02822|pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses
02823|peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera
02824|bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
02825|Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-
02826|sama  dengan  saksi Rina  Happyani, S.E. binti  Didik  Hapidin, S.H.,  dan Nur
02827|Hidayati, S.S. binti Syamudi, dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, para
02828|saksi korban yakni Sri Anggun Sahrinda binti Sahrin, Cindy Pramurti binti Mat
02829|Rozi, Iis Khairunissa binti Timin, dan Nadia Wulandari binti Asruri mengalami
02830|kerugian materiil yang mencakup biaya pelatihan, biaya tempat tinggal (kos),
02831|biaya  pembuatan  paspor,  biaya  pemberangkatan,  serta  gaji  yang  tidak
02832|dibayarkan.  Selain  kerugian  materiil,  para  saksi  korban  juga  mengalami
02833|penderitaan psikologis berupa rasa takut, tekanan mental, dan trauma akibat
02834|proses perekrutan dan penempatan kerja secara ilegal di luar negeri.  Maka,
02835|setelah  Majelis  Hakim  membaca  dan  mempertimbangkan  Surat  Keputusan
02836|Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.0053.R/KEP-LPSK/II/2025,
02837|yang ditandatangani secara elektronik berdasarkan sumpah jabatan oleh Brigjen
02838|Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P., selaku Ketua Lembaga Perlindungan
02839|Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia,  dipandang  perlu  untuk  menetapkan
02840|restitusi kepada para korban sebagaimana tercantum dalam amar putusan;
02841|Hal. 84 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02842|
02843|Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti
02844|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
02845|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
02846|denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;
02847|Menimbang, bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02848|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
02849|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
02850|dijatuhkan;
02851|Menimbang, bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02852|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02853|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02854|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02855|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02856| 1  (satu)  buah  buku  Paspor  no.  C9761003  atas  nama  SRI  ANGGUN
02857|SAHRINDA; 
02858| 1 (satu) lembar surat terdaftar sebagai siswa Voyager International School
02859|Nomor  :  0243/VIS/ADM/I/22  dengan  Nomor  Induk  Mahasiswa  (NIM):
02860|05012272  No.  Reg:  05/ADK/VIS/01.05/22  atas  nama  SRI  ANGGUN
02861|SAHRINDA;
02862| 1  (satu)  buah  buku  Peraturan  Dan  Tata  Tertib  Mahasiswa  Voyager
02863|International  School  atas  nama  SRI  ANGGUN  S  dengan  Nomor  Induk
02864|Mahasiswa (NIM): 05012272 No. Reg: 05/ADK/VIS/01.5/21;
02865| 1 (satu) lembar brosur Voyager International School;
02866| 1  (satu)  lembar  kwitansi  No.  0221  tanggal  4  April  2022  sebesar  Rp.
02867|7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) keterangan Pendaftaran, Daftar
02868|Ulang (DU I) dan Daftar Ulang (DU II) atas nama SRI ANGGUN SAHRINDA;
02869| 1  (satu)  lembar  kwitansi  No.  0335  tanggal  12  Juli  2022  sebesar  Rp.
02870|7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) keterangan pelunasan biaya
02871|pendidikan “VIS” atas nama SRI ANGGUN SAHRINDA;
02872| 1  (satu)  lembar  kwitansi  tanggal  13  September  2022  sebesar  Rp.
02873|1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran paspor atas
02874|nama SRI ANGGUN S;
02875| 1 (satu) lembar Certificate Of Completion tertanggal 01 Mei 2023 atas nama
02876|SRI ANGGUN SAHRINDA;
02877| 1 (satu) lembar Certificate Of Completion tertanggal 01 Juni 2023 atas nama
02878|SRI ANGGUN SAHRINDA, dengan NIM: 05012271 Departement: House
02879|Keeping;
02880|Hal. 85 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02881|
02882| 1 (satu) lembar boarding pass dari maskapai batik airlines dengan kode
02883|penerbangan  ID  7157  tanggal  04  Mei  2023  atas  nama  SRI  ANGGUN
02884|SAHRINDA;
02885| 1 (satu) lembar boarding pass dari maskapai Indogo airlines dengan kode
02886|penerbangan  6E  1201  tanggal  05  Mei  2023  atas  nama  SRI  ANGGUN
02887|SAHRINDA;
02888| 1 (satu) lembar booking tiket dari TRIP.COM Group dengan nomor booking
02889|23969550636 tanggal 03 Mei 2023 atas nama SRI ANGGUN SAHRINDA
02890|dan CINDY PRAMURTI;
02891| 1 (satu) lembar kontrak kerja antara SHAH INTERNATIONAL HOSPITALITY
02892|AND EVENTS dengan Sdri. SRI ANGGUN SAHRINDA tanggal 22 Maret
02893|2023;
02894| 1  (satu)  lembar  surat  keterangan  dari  SHAH  INTERNATIONAL
02895|HOSPITALITY  AND  EVENTS  tanggal  03  Mei  2023  atas  nama  CINDY
02896|PRAMURTI dan SRI ANGGUN SAHRINDA;
02897| 2 (dua) lembar Kartu Waktu Kerja (Time Card) Shah International Hospitaly
02898|& Events W.L.L atas nama SRI ANGGUN S Departement SPA bulan Juni; 
02899| 1  (satu)  lembar  Visit  Visa  dari  Kerajaan  Bahrain  a.n  SRI  ANGGUN
02900|SAHRINDA;
02901| 1 (satu) lembar booking tiket dengan kode ZKVUYE dari maskapai Oman
02902|Airlines  atas  nama  SRI  ANGGUN  SAHRINDA dan  CINDY  PRAMURTI,
02903|untuk penerbangan tanggal 15 Mei 2023 dan tanggal 16 Mei 2023;
02904| 1 (satu) lembar Boarding Pass Saudi Arabian Airlines tujuan Bahrain-Jeddah
02905|dengan kode penerbangan SV 529 tanggal 23 Juli 2023 dan boarding pass
02906|saudi arabian airlines tujuan Jeddah-Jakarta dengan kode penerbangan dan
02907|SV 826 tanggal 23 Juli 2023 atas nama SRI ANGGUN SAHRINDA;
02908| 1 (satu) lembar Tiket Elektronik dengan nomor kode KEEF8N Nomor Tiket :
02909|065 2153105461 dari Maskapai Saudi Arabian Airlines tanggal 20 Juli 2023
02910|atas nama SRI ANGGUN SAHRINDA;
02911| 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BRI dengan Nomor rekening:
02912|581001041350539 atas nama SRI ANGGUN SAHRINDA, periode transaksi:
02913|01 September 2022 s/d 30 September 2022;
02914| 1 (satu) lembar Screen Shoot Chat Whats App dari Sdri. NUR HIDAYATI;
02915| 1 (satu) lembar Screen Shoot Chat Whats App Grup “BAHRAIN FLIGHT”
02916|yang dikirim oleh Sdri. NUR HIDAYATI;
02917| 1 (satu) lembar Screen Shoot Chat Whats App dari Sdri. RINA HAPPYANI.
02918|Hal. 86 dari 113 Hal. Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2025/PN Tjk
02919|
02920| 1  (satu)  buku  paspor  a.n.  CINDY PRAMURTI  nomor  :  C9760989  yang
02921|dikeluarkan oleh Imigrasi Kalianda; 
02922| 1 (satu) lembar foto copi booking tiket dari TRIP.COM Group dengan nomor
02923|booking 23969550636 tanggal 03 Mei 2023, dengan nomor penerbangan ID