00668|terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
00669|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo  Undang-
00670|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
00671|Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
00672|2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  sebagaimana  dakwaan  primair  Penuntut
00673|Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00674|1. Setiap orang;
00675|2. Yang  melakukan  percobaan  atau  permufakatan  jahat  tanpa  hak  atau
00676|melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli, menerima,
00677|menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
00678|Golongan I;
00679|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis Hakim
00680|mempertimbangkan sebagai berikut:
00681|Ad.1. Setiap orang
00682|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah
00683|menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari ( straafbaar
00684|feit)  selaku  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang  cakap  melakukan  suatu
00685|perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;
00686|Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan 1 (satu)
00687|Anak  yang  bernama D  sebagai  Anak  sebagaimana  dalam  Surat  Dakwaan
00688|Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Anak;
00689|Menimbang bahwa menurut pengamatan  Hakim, selama pemeriksaan
00690|dipersidangan  Anak  dalam  keadaan  sehat  jasmani  maupun rohani,  mampu
00691|merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan
00692|adanya kesesuaian identitas Anak pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena
00693|itu, tidak terjadi error in persona  disamping itu tidak adanya alasan pembenar
00694|maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan  perbuatan  Anak
00695|sehingga  dipandang  Anak  dapat  mempertanggungjawabkan  seluruh
00696|perbuatannya;
00697|
00698|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan
00699|bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;
00700|Ad.2. Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat t anpa hak atau
00701|melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli, menerima,
00702|menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika
00703|Golongan I
00704|             Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” menurut
00705|memori  penjelasan  ( Memorie  van  Toelichting)  yang  dimaksud  dengan
00706|kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan
00707|beserta  akibatnya  (willens en wetens  veroorzaken  van  een gevolg). Artinya
00708|seseorang  yang  melakukan  suatu  tindakan  dengan  sengaja,  harus
00709|menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;
00710|             Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  unsur  kesengajaan
00711|sebagaimana mengutip pendapat Prof. Jan Remmelink yang pada pokoknya
00712|menyebutkan  bahwa:  “pembuktian  unsur  kesengajaan  kerap  sangat  sulit,
00713|apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi
00714|dalam  diri  seseorang.  Sehingga  untuk  menyimpulkan  adanya  kesengajaan
00715|dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan
00716|diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta
00717|rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada
00718|dan  berdasarkan  bagaimana  seseorang  melakukan  tindak  pidana  dapat
00719|disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja;
00720|             Menimbang, bahwa  di dalam doktrin ilmu hukum yang dimaksud
00721|dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja
00722|sebagai  maksud;  (2)  sengaja  sebagai  kepastian;  dan  (3)  sengaja  sebagai
00723|kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana
00724|yang  sengaja  dilakukan  karena  memang  menghendaki  tujuan  yang  ingin
00725|dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang
00726|bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti
00727|ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah
00728|suatu  perbuatan  tindak  pidana  yang  tercapai  tidak  hanya  tujuan  yang
00729|dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;
00730|  Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori
00731|terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als
00732|oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan ( dolus directus) adalah perbuatan yang
00733|dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku
00734|adalah memang menjadi tujuannya, dengan kata lain si pelaku benar-benar
00735|
00736|menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman
00737|hukuman pidana. Kesengajaan dengan sadar kepastian ( opzet met zekerheids
00738|bewustzijn atau noodzakkelijkheid bewutzijn) adalah apabila si pelaku dengan
00739|perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari
00740|perbuatan  pidana.  Tetapi,  ia  tahu  benar  bahwa  akibat  itu  pasti  mengikuti
00741|perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat
00742|perbuatannya si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana
00743|akibat  perbuatannya  nanti  atau  apa-apa  yang  akan  turut  mempengaruhi
00744|terjadinnya  akibat  perbuatan  itu.  Dalam  bentuk  ini,  perbuatan  pelaku
00745|mempunyai  dua  akibat,  yaitu  yang  pertama  akibat  yang  memang  dituju  si
00746|pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri. Yang kedua, akibat yang tidak
00747|diinginkan  tapi  merupakan  suatu  keharusan  untuk  mencapai  tujuan  dalam
00748|akibat  pertama.  Kesengajaan  dengan  sadar  kemungkinan  (dolus  eventualis
00749|atau voorwaardelijk-opzet) adalah apabila dengan dilakukannya perbuatan atau
00750|terjadinya  suatu  akibat  yang  dituju  itu  maka  disadari  bahwa  adanya
00751|kemungkinan akan timbul akibat lain. dalam hal ini ada keadaan tertentu yang
00752|semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;
00753|  Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  melawan  hukum
00754|(wedderenchtelijk) menurut Prof. P.A.F. Lamintang di dalam bukunya “Dasar-
00755|Dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia”  adalah  perbuatan  yang  bertentangan
00756|dengan  hak  orang  lain,  tanpa  hak  yang  ada  pada  seseorang  dan  tanpa
00757|kewenangan;
00758|  Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dalam  melawan  hukum  dalam
00759|hukum  pidana  bisa  berarti  melawan  hukum  dalam  arti  formil  dan  melawan
00760|hukum dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil yakni melakukan
00761|perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan
00762|melawan  hukum  dalam  arti  materil  yakni  melakukan  perbuatan  yang
00763|bertentangan bukan hanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
00764|tetapi juga bertentangan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;
00765|  Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “tanpa  hak”  adalah
00766|tindakan  atau  perbuatan  setiap  orang  yang  tidak  diijinkan  oleh  peraturan
00767|perundang-undangan  yang  berlaku,  artinya  bahwa  setiap  orang  yang  akan
00768|melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai
00769|agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan
00770|tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau
00771|melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku,  yang
00772|merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan
00773|
00774|peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 7  UU RI
00775|No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Narkotika hanya dapat digunakan untuk
00776|kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan
00777|dan teknologi dan penjelasan  Pasal 6 ayat (1) huruf a bahwa yang dimaksud
00778|dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat  digunakan
00779|untuk  tujuan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  tidak  digunakan  dalam
00780|terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan  ketergantungan.
00781|Ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa
00782|setiap kegiatan  peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan  dokumen yang
00783|sah dan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : “Narkotika
00784|Golongan  I  hanya  dapat  disalurkan  oleh  pedagang besar  farmasi  tertentu
00785|kepada lembaga ilmu pengetahuan  tertentu untuk kepentingan pengembangan
00786|ilmu pengetahuan  dan teknologi  dan  Pasal 43  UU RI Nomor  35 Tahun  2009
00787|tentang  Narkotika mengatur  bahwa  penyerahan  narkotika  hanya  dapat
00788|dilakukan  oleh:  Apotek,  Rumah  Sakit,  Pusat  Kesehatan  Masyarakat,  Balai
00789|Pengobatan, dan Dokter;
00790|  Menimbang, bahwa  yang dimaksud dengan percobaan berdasarkan
00791|penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
00792|percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan
00793|dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak
00794|sendiri. Makna percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
00795|tentang  Narkotika  ini  sama  dengan  pengertian  percobaan  dalam  KUHP
00796|Nasional, dan memperhatikan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35
00797|Tahun 2009 tentang Narkotika hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak
00798|ada  yang  berbeda  antara  keduanya  dari  segi  unsur,  perbedaannya  hanya
00799|sanksi  pidana  (straftmaat),  di  KUHP  Nasional  ancaman  hukuman  terhadap
00800|percobaan dikurangi 1/3 sedangkan percobaan dalam UU RI No. 35 Tahun
00801|2009 tentang Narkotika disamakan dengan delik selesai;
00802|  Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  permufakatan  jahat
00803|(samenspanning)  adalah  suatu  perencanaan  disertai  kesepakatan  untuk
00804|melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati,
00805|dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Menurut Jan Remellink,
00806|salah  bentuk  delik  abstrak  adalah  delik-delik  persiapan  atau
00807|voorbereidingsdelicten.  Delik  persiapan  ini  ditujukan  untuk  delik  yang
00808|menimbulkan  bahaya  konkrit  tetapi  tidak  memenuhi  delik-delik  percobaan
00809|dengan hukuman yang sama;
00810|
00811|  Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun
00812|2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau
00813|lebih  yang  bersekongkol  atau  bersepakat  untuk  melakukan,  melaksanakan,
00814|membantu,  turut  serta  melakukan,  menyuruh,  menganjurkan,  memfasilitasi,
00815|memberi  konsultasi,  menjadi  anggota  suatu  organisasi  kejahatan  narkotika,
00816|atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;
00817|   Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Anak  dalam  hal  ini
00818|berdasarkan Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  RI  Nomor  35  Tahun  2014
00819|tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
00820|Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
00821|belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
00822|  Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini merupakan sub unsur yang
00823|bersifat alternatif dan bukan kumulatif. Di mana  jika salah satu saja  sudah
00824|terbukti maka terhadap sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;
00825|  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  dalam
00826|persidangan, Anak ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12
00827|Februari  2026,  sekira  pukul  01.00 WIB  di  bilyar  CK  Jalan  Kimchua  Dusun
00828|Kalibambang, Desa  Air  Upas,  Kec.  Air  Upas,  Kabupaten  Ketapang,  Prov.
00829|Kalimantan  Barat.  Anak  pada  saat  diamankan  petugas  kepolisian  ada
00830|diketemukan barang bukti berupa 1 ( satu) klip plastik transparan berisi kristal
00831|putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,1807 (nol koma satu delapan nol
00832|tujuh )  gram netto, 1 (satu) bungkus klip plastik transparan kosong, 1 (satu)
00833|potongan pippet modifikasi (sendok sabu), dan 1 (satu) unit handphone android
00834|merek INFINIX HOT 40 Pro warna hitam;
00835|  Menimbang,  bahwa  Anak  R membeli  dan  menerima  barang  bukti
00836|berupa 1 ( satu) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu
00837|dengan berat 0,1807 (nol koma satu delapan nol tujuh) gram netto dari Anak D
00838|dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) tersebut
00839|yaitu pada hari  Kamis, tanggal 12 Februari 2026 sekitar  pukul 00.50 W IB di
00840|bilyar CK Jalan Kimchua Dusun Kalibambang , Desa Air Upas, Kec. Air Upas,
00841|Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan cara Anak R  langsung
00842|datang ke bilyar dan bertemu dengan  Anak D , kemudian Anak R  langsung
00843|bertanya kepada Anak D “ada bahan tidak?” dan Anak D menjawab “ada, harga
00844|Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah) ”,  maka  kemudian  Anak  R  pun
00845|menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara cash
00846|kepada Anak D dan awalnya kemudian Anak R menyerahkan pada Anak D 1
00847|(satu) bungkus klip plastik transparan kosong dan 1 (satu) potongan pippet
00848|
00849|modifikasi  (sendok  sabu)  dan  mengatakan  bahwa  agar  dibuang.  Kemudian
00850|setelah  Anak  R buang  barulah  Anak  D  menyerahkan  1  (satu)  paket  sabu
00851|kepada Anak R. Setelah Anak R  menerima 1 (satu) paket sabu dari  Anak D,
00852|maka Anak R pun masih berada di bilyar namun tidak lama kemudian petugas
00853|datang dan melakukan penangkapan terhadap Anak D. Di mana maksud dan
00854|tujuan Anak R membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman
00855|Anak  R  yang  bernama  FILI.  Bahwa  Sdr. FILI  adalah  teman  Anak  R  yang
00856|sebenarnya memberikan Anak R uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
00857|rupiah) kepada Anak R untuk membeli sabu kepada Anak D. Anak DNtidak ada
00858|izin  dari  pihak  yang  berwenang  dalam  hal  melakukan  permufakatan  jahat
00859|menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika
00860|golongan I jenis sabu;
00861|  Menimbang, bahwa  setelah dilakukan penimbangan terhadap barang
00862|bukti berupa 1 (satu) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal
00863|putih narkotika jenis sabu yang disita dari ABH RANGGA ADITIA alias RANGGA
00864|bin JAIS SAPUTRA  didapatkan berat bersih sebesar 0,1807 (nol koma satu
00865|delapan  nol  tujuh)  gram  netto  yang  dilakukan  Dinas  Koperasi,  UKM,
00866|Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A
00867|Kabupaten  Ketapang  yang  ditandatangani  oleh  HAMDANI,  S.E.,  M.M.
00868|Nip.19720910  200701  1  018  sebagai  Kepala  UPT  Metrologi  Legal  Tipe  A
00869|Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan)
00870|barang  bukti  Nomor: B/022/DP-D.500.2.3.13/BA/II/2026, tanggal  14  Februari
00871|2026;
00872|  Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik
00873|Kepolisian  Daerah  Kalimantan  Barat terhadap  1  (satu)  bungkus  plastik  klip
00874|berisikan  kristal  warna  putih  dengan  berat  netto  0,0314  gram  netto  untuk
00875|dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium
00876|Forensik Nomor LAB : 168/NNF/2026, yang dibuat pada tanggal 19 Februari
00877|2026  yang  ditandatangani  oleh  AKP  ADAM  WIDJAYA,  ST.,  Nrp.93061091
00878|selaku Pemeriksa pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan
00879|Hasil  Pengujian  tersebut  mengandung  Metamfetamin  Positif  (+)  termasuk
00880|Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
00881|    Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan
00882|bahwa unsur “ Yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat t anpa
00883|hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,
00884|menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
00885|Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;
00886|
00887|Menimbang,  bahwa  dakwaan  primair  sebagaimana  dalam  surat
00888|dakwaan, yakni  Pasal 114  ayat (1)  Jo  Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
00889|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo  Undang-
00890|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
00891|Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
00892|2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terbukti,  maka Hakim  tidak  akan
00893|mempertimbangkan  dakwaan  berikutnya.  Selanjutnya  Hakim  akan
00894|mempertimbangkan  apakah  perbuatan  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur
00895|tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak atau tidak; 
00896|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  12  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-
00897|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
00898|undang Hukum Pidana yang merumuskan:
00899|1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-
00900|undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan, 
00901|2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam
00902|dengan  sanksi  pidana  dan/atau  tindakan  oleh  peraturan  perundang-
00903|undangan  harus  bersifat  melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan
00904|hukum yang hidup dalam masyarakat, dan ayat
00905|3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan
00906|pembenar;
00907|  Menimbang, bahwa dengan demikian pada bagian ini akan Majelis
00908|Hakim pertimbangan sifat melawan hukum dalam perkara ini;
00909|  Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  sifat
00910|melawan  hukum  formil  dan  sifat melawan  hukum  materiil, yang  mana  sifat
00911|melawan hukum formil bermakna suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum,
00912|apabila  perbuatan  itu  diancam  pidana  dan  dirumuskan  sebagai  suatu  delik
00913|dalam  undang-undang,  sedangkan  sifat  melawan  hukum  materiil  suatu
00914|perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam
00915|undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum
00916|yang tidak tertulis, yang mana sifat melawan hukum mater iil terbagi ke dalam
00917|dua fungsi, yakni sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif ,
00918|yakni ajaran yang menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana,
00919|meskipun  tidak  nyata-nyata diancam  pidana  dalam  undang-undang, apabila
00920|bertentangan dengan hukum tidak tertulis, serta sifat melawan hukum mater iil
00921|dalam fungsi yang negatif , yakni ajaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-
00922|hal  yang  ada  di  luar  undang-undang  (hukum  tidak  tertulis)  yang  dapat
00923|