01477|sesuai dengan peraturan permendikbud No. 13 Tahun 2017, LKP boleh
01478|didirikan  oleh  siapa  saja  asalkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah
01479|ditentukan oleh Mendikbud;
01480|Hal. 76 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01481|Paraf
01482|
01483|- Bahwa  peserta  magang  yang  sedang  berkumpul  kursus  tidak  bisa
01484|dikatakan  sebagai  peserta  migran  yang  tidak  memiliki  SO  dan  hanya
01485|sebagai peserta pelatihan saja;
01486|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
01487|3.  Ahli  Dr LAELY WULANDARI S.H, M.H,   dibawah sumpah pada pokoknya
01488|menerangkan sebagai berikut :
01489|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
01490|dan keterangan Ahli benar;
01491|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
01492|a. Tahun 1988 tamat pendidikan SDN Dasabah VI Bondowoso
01493|Jawa Timur
01494|b. Tahun 1991 tamat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1
01495|di Bondowoso Jawa Timur
01496|c. Tahun  1994  tamat  Sekolah  Menengah  Atas  di  SMAN
01497|Tenggarang di Bondowoso, Jawa Timur
01498|d. Tahun  1999  tamat  S-1  Ilmu  Hukum  Universitas  Negeri
01499|Jember
01500|e. Tahun 2008 tamat Program Magister Ilmu Hukum Sisitem
01501|Peradilan Pidana FH Universitas Diponegoro Semarang
01502|Sedangkan riwayat pekerjaan dan jabatan
01503|a. Tahun 2001-2016 diangkat sebagai Dosen tetap Fakultas
01504|Hukum Univeristas Jember
01505|b. Tahun 2008 – 2015 menjadi Ketua Pusat Kajian Perempuan
01506|dan Anak FH Univeristas Jember
01507|c. Tahun 2016 menjadi Dosen di FH Univeristas Mataram
01508|d. Tahun 2017 – 2018 menjadi sekretaris Laboratorium Hukum
01509|FH Unram
01510|e. Tahun 2018 – sekarang menjadi ketua Laboratorium Hukum
01511|FH Unram
01512|f. Tahun 2020 – sekarang menjadi sekertaris bagian hokum
01513|pidana FH Unram
01514|-  Bahwa ahli pernah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara :
01515|a. Perkara penganiayaan anak dan pembunuhan bayi
01516|b. Perkara perdagangan orang sebagai ahli hokum pidana
01517|Hal. 77 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01518|Paraf
01519|
01520|c. Perkara pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk
01521|kawin lagi;
01522|- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli diperiksa sebagai ahli bidang hukum
01523|pidana dalam perkara ini saksi ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum
01524|Universitas  Mataram  dengan  surat  tugas  no  23/UN/18.F3/PT/2024
01525|tanggal 17 Januari 2024;
01526|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  No.  21  tahun  2007  tentang
01527|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa :
01528|Pasal 1 ayat (1)  :  Perdagangan Orang  adalah tindakan perektrutan
01529|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman  pemindahan  atau
01530|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,
01531|penyekapan  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
01532|posisi rentan, penjeratan utang atau Memberi bayaran atau manfaat,
01533|sehingga memperoleh  persetujuan dari orang yang memegang kendali
01534|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun
01535|antar  Negara,  untuk  tujuan  ekploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01536|tereksploitasi.
01537| Pasal 1 ayat (2) :  Tindak Pidana Perdagangan Orang  adalah setiap
01538|tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak
01539|pidana yang ditentukan dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
01540|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
01541|Adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3(tiga)
01542|yaitu unsur  Proses, unsur  Cara dan  Tujuan Eksploitasi, hal tersebut
01543|dapat dijelaskan sebagai berikut :
01544|a. Proses:  Tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,
01545|Penampungan,  Pengiriman,  Pemindahan  atau  Penerimaan
01546|seseorang.
01547|b. Cara :  Dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan
01548|kekerasan,  Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,
01549|Penyalahgunaan  kekerasan  atau  posisi  rentan, Penjeratan  utang
01550|atau  Memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh
01551|persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain
01552|tersebut.
01553|Hal. 78 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01554|Paraf
01555|
01556|c. Tujuan Eksploitasi:  Tindakan  dengan  atau  tanpa
01557|persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
01558|Pelacuran, Kerja atau pelayanan paksa, Perbudakan atau praktik
01559|serupa  perbudakan,  Penindasan,  Pemerasan,  Pemanfaatan  fisik
01560|seksual,  Organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01561|memindahkan atau mentrasplantasi organ dan atau jaringan tubuh
01562|atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
01563|lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiel  maupun
01564|immaterial.
01565|Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi adalah:
01566|Bahwa mengacu pada Penjelasan  pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21
01567|Tahun 2007 “Dalam ketentuan ini, kata “UNTUK TUJUAN” sebelum
01568|frasa  mengeskploitasi  orang  tersebut”  menunjukan  bahwa  tindak
01569|pidana  perdagangan  orang   merupakan  delik  Formil,  yaitu  adanya
01570|tindak pidana perdagangan orang CUKUP dengan terpenuhinya unsur
01571|-  unsur  perbuatan  yang  sudah  dirumuskan,  dan  tidak  harus
01572|menimbukan  akibat  dalam  hal  ini  Eksploitasinya.  Namun  Haruslah
01573|dapat ditunjukkan  ada  unsur  subjektif yang  memang  tujuan  pelaku
01574|perdagangan  orang  adalah  untuk  tujuan  ekspliotasi  atau
01575|mengakibatkan orang itu tereksploitasi.
01576|Unsur  tindak  pidana  perdagangan  orang  antara  Proses,  Cara  dan
01577|Tujuan adalah unsur kumulataif sementara bagian bagian dalam unsur
01578|itu adalah unsur alternatif.
01579|- Bahwa Korban  adalah seseorang yang mengalami penderitaan
01580|Psikis, Mental, Fisik, Seksual dan atau Sosial yang diakibatkan dari
01581|adanya tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 1 ayat (3) UU RI No.
01582|21 Tahun 2007;
01583|- Bahwa  ciri-ciri dari Perdagangan Orang dalam Konteks Migrasi
01584|Ketenagakerjaan adalah :
01585|a. Perekrutan tanpa Job order dan Perjanjian Penempatan;
01586|b. Pemindahan, Pengiriman dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa
01587|dokumen  atau  dengan  dokumen  palsu  serta  penampungan  tanpa
01588|batas waktu yang jelas;
01589|c.  Ditempatkan tanpa Perjanjian Kerja;
01590|Hal. 79 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01591|Paraf
01592|
01593|d. Perekrutan dibawah umur (-18 tahun) dokumen dipalsukan;
01594|e. Perekrutan tanpa izin suami/orang tua/wali;
01595|f. Ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi (tidak dilatih);
01596|g. Hanya menggunakan paspor dengan Visa kunjungan;
01597|h. Ditempatkan oleh perorangan, b ukan  PPPMI yang memiliki izin
01598|dari Menteri tenaga Kerja;
01599|i. Dipindahkan ke Majikan lain tanpa perjanjian kerja;
01600|j. Dipindahkan ke Negara lain yang peraturannya terbuka walaupun
01601|tidak sesuai dengan peraturan di Negara Indonesia;
01602|Beban  biaya  diatas  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah  (Over
01603|Charging).
01604|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  10  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01605|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah : ”Setiap orang
01606|yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
01607|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
01608|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
01609|Pasal 6”.
01610|Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal lain. Jadi
01611|pengertian  Yang  membantu tetap  mengacu  pada  Pasal  56  KUHP
01612|(sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)  adalah
01613|sengaja  membantu  melakukan  kejahatan  dan  sengaja  memberi
01614|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
01615|itu.  Pembantuan  dilakukan  pada  waktu  atau  sebelum  tindak  pidana
01616|dilakukan. Sedangkan  Percobaan yang dimaksud dalam hal ini adalah
01617|berniat melakukan perdagangan orang dan sudah melakukan tindakan
01618|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri.
01619|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01620|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
01621|”Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan
01622|jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,
01623|dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana
01624|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
01625|Unsur-unsur pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01626|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
01627|Hal. 80 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01628|Paraf
01629|
01630| Merencanakan : Membuat rencana.
01631| Pemufakatan  Jahat (Samenspanning)  dianggap  ada  apabila
01632|sudah ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih
01633|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
01634|- Bahwa  Uraian  dari  Pasal  4  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01635|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :
01636|”Setiap orang yang membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar
01637|wilayah  Negara  Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk
01638|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana
01639|dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
01640|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
01641|Rp120.000.000,00(seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01642|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
01643|Unsur-unsur Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01644|tindak pidana perdagangan orang adalah:
01645|- Setiap  Orang :  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
01646|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
01647|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
01648|- Yang membawa Warga Negara Indonesia  : Jadi yang dibawa
01649|adalah warga Negara Indonesia, tidak termasuk dalam unsur pasal
01650|ini apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia.
01651|- Ke luar wilayah Republik Indonesia : Jika dibawa masih dalam
01652|wilayah  Republik Indonesia  (dalam Negeri)  tidak termasuk  dalam
01653|unsur pasal ini.
01654|- Dengan  maksud  untuk  di  eksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
01655|ditujukan unsur pasal subjektif dalam Pasal 4 ini, dia bermaksud
01656|(dapat  digolongkan  ke  dalam  menyengaja/dolus)  untuk
01657|mengeksploitasi.
01658|- Bahwa  sedangkan  Eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah
01659|mengacu pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau
01660|tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
01661|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
01662|perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
01663|reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  meminda hkan atau
01664|Hal. 81 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01665|Paraf
01666|
01667|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan
01668|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01669|keuntungan baik materiil maupun immaterial.
01670|- Bahwa setelah ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
01671|yang  disampaikan  oleh  pemeriksa,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa
01672|HULWATUL FITRIATI, Dkk merupakan korban perdagangan orang dengan
01673|modus penipuan dengan menjanjikan bekerja ke Negara Jepang dengan
01674|sistem pemagangan;
01675|- Bahwa  tidak  di  benarkan  jika  Terdakwa  melakukan  perekrutan  Tenaga
01676|kerja  dengan  dijanjikan  untuk  dikirim  ke  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  ke
01677|Negara Jepang untuk bekerja dengan sistem magang karena perekrutan
01678|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang
01679|dilakukan  oleh  swasta  harus  memiliki  Surat  ijin  penempatan  dan
01680|perekrutan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.
01681|39  Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja
01682|Indonesia di luar negeri dan peraturan Menteri tenaga kerja Nomor 22
01683|tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga
01684|kerja Indonesia di Luar Negeri;
01685|- Bahwa dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan
01686|bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Pelaksana  Penempatan  TKI
01687|swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat
01688|ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri;
01689|- Bahwa Pelanggran terhadap pasal 26 ini diancam dengan tindak pidana
01690|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  104  UU  No.  38  Tahun  2004  yang
01691|berbunyi
01692|a. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
01693|paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit
01694|Rp.100.000.000,,-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
01695|Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang :
01696|b.  menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri
01697|sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
01698|c. Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
01699|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang harus
01700|Hal. 82 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01701|Paraf
01702|
01703|memenuhi 3 unsur utama yakni unsur proses, unsur cara dan unsur
01704|tujuan;
01705|Dalam  peristiwa  ini  memenuhi  3  unsur  tersebut  yakni  melakukan
01706|perekrutan  dengan  cara  penipuan  dan  tujuannya  adalah
01707|mengeskploitasi atau dapat terekspoitasi .
01708|- Bahwa Proses perekrutan yang dilakukan tidak sesuai prosedur
01709|karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang harus
01710|mendapat ijin dari Menteri ;
01711|Cara : Cara  yang  dipakai  adalah  penipuan  karena  mereka  dijanjikan
01712|berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat keuntungan
01713|karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang
01714|Tujuan : Unsur tujuan, Tujuan dalam TPPO adalah tereksploitasi. dalam
01715|rangkaian perbuatan ini adalah mendapat keuntungan uang dari korban.
01716|Korban diwajibkan membayar sejumlah uang baik untuk biaya kursus,
01717|biaya penempatan job, korban juga kehilangan waktu dan tenaga untuk
01718|menjalani Kursus dan proses lainnya.
01719|Cara  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  juga  memerlukan  pelatihan
01720|khusus, bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai
01721|dengan  bidang  pekerajaan  yang  akan  mereka  jalani.  Jika  tidak
01722|mempunyai ketrampilan tertentu maka orang dapat tereksploitasi.
01723|- Bahwa kontrak kerja merupakan perjanjian yang harus dipenuhi
01724|oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak harus memahami
01725|apa  yang  terdapat  dalam  kontrak  kerja  tersebut.  Jika  tertulis  dalam
01726|Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
01727|Selain  itu  perjanjian  ini  harus  dilaporkan  kepada  pemerintah
01728|kota/Kabupaten sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU No. 39 tahun
01729|2004.
01730|Kontrak kerja yang tidak jelas dan tidak dipahami dapat menyebabkan
01731|orang tereksploitasi.
01732|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi  Sumaedy Effendi Als Edy
01733|Selaku  kepala  LPK  PT  RSEI-Lotim  yang  bekerjasama  dengan  Galih
01734|Santika  Fadillahkusumah  Selaku  direktur  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda-
01735|Subang  merupakan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  UU  No.  39
01736|Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang,
01737|Hal. 83 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01738|Paraf
01739|
01740|bahwa Penempatan tenaga kerja Indonesia sudah diatur dalam UU No.
01741|39 Tahun 2004. Lembaga yang merekrut dan menempatkan juga sudah
01742|diatur dalam UU Tersebut. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi,
01743|antara  lain  bahwa  Lembaga  tersebut  harus  sudah  terdaftar  sebagai
01744|Lembaga  rekrutmen  pada  instansi  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang
01745|bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
01746|- Bahwa  jika  tidak  ada  yang  berhasil  diberangkatkan  namun  tetap
01747|melakukan  perekrutan  maka  ini  mengarah  kepada  penipuan  yang
01748|merupakan  unsur  cara  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01749|Pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan orang
01750|tereksploitasi hingga mengarah pada terpenuhinya unsur tindak pidana
01751|perdagangan orang;
01752|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  dan  Sumaedy  Efendi  belum  ada
01753|ekploitasipun sudah masuk kedalam TPPO, karena sudah ada janji janji
01754|dari  Terdakwa  dan  Sumaedy  Efendi  untuk  memberangkatkan  tenaga
01755|kerja keluar  negeri, dimana Tindak  Pidana  Penipuan sudah  termasuk
01756|kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO dan Penipuan adalah
01757|salah satu modus dalam TIndak Pidana TPPO;
01758|- Bahwa  adanya  perjanjian  Kerja  dalam  Bahasa  Jepang,  tidak  ada
01759|Jaminan social itu menyebabkan adanya eksploitasi, selain itu adanya
01760|tujuan ekonomi secara Finansial, masuk ke dalam eksploitasi ekonomi;
01761|- Bahwa unsur  yang memenuhi sehingga Terdakwa masuk dalam Tindak
01762|pidana  TPPO  adanya  unsur  “cara”  dalam  hal  ini  dibuktikan  dengan
01763|adanya  menjanjikan  keberangkatan  kepada  para  tenaga/magang.
01764|Adanya  “Perekrutan”  paraTenaga/magang  oleh  Terdakwa,  dan  ada
01765|“Pemufakatan Jahat” yaitu yang tercantum dalam Pasal 11 Jo pasal 4
01766|yang  tercantum  dalam  Dakwaan  Kedua.  jadi  yang  dapat  dibuktkan
01767|adalah Pasal 11 Jo pasal 4, sehingga dalam perbuatan Terdakwa ada
01768|“Mens  rea”  dalam  hal  ini  tidak  mengadakan  pelatihan  dan  terkait
01769|pekerjaannya apa;
01770|- Bahwa dengan adanya penyerahan uang/uang yang dibagi itu adalah