00716|yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang ada disitu tidak diketahui atau 
00717|dikehendaki yang berhak disertai dengan cara merusak, membongkar, 
00718|memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggun akan 
00719|perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat 
00720|melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil  dilakukan oleh 
00721|dua orang atau lebih dengan bersekutu; 
00722|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan d ilakukan oleh dua orang 
00723|atau lebih dengan bersekutu  secara umum merujuk pada tindakan bergabung 
00724|atau menjalin hubungan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut para 
00725|ahli, pengertian ini dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, baik dalam 
00726|konteks sosial, hukum, maupun agama. Persekutuan atau aliansi adalah 
00727|sebuah hubungan antara orang, kelompok, atau negara yang bergabung 
00728|bersama untuk saling menguntungkan atau mencapai  tujuan bersama, baik 
00729|melalui perjanjian formal maupun tidak ; 
00730|Menimbang, bahwa unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
00731|bersekutu, Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan : “Unsur ini menunjuk pada 
00732|dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan  tindak pidana 
00733|pencurian, seperti misalnya mereka bersama -sama mengambil barang -barang 
00734|dengan kehendak bersama. Dengan dipergunakan kata gepleegd (dilakukan), 
00735|
00736|bukan kata begaan (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada 
00737|dua orang atau lebih ya ng masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari 
00738|Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan lagi memenuhi syarat ”bekerja sama”. JAdi 
00739|Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang 
00740|”pelaku” (dader) dan ada seorang pembantu ( madeplichtige) dari Pasal 55 ayat 
00741|(1) ke-2 KUHP. Memenuhi syarat ”bekerja sama”, ini contohnya apabila setelah 
00742|mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan 
00743|pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil 
00744|barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi 
00745|tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang 
00746|lain” (Prodjodikoro, 1986). Perbuatan Anak tersebut, telah terjAdi kerja sama 
00747|yang erat diantara Anak dengan kawannya. Dengan demikian sangat je las 
00748|antara Anak dengan kawannya mempunyai kerja sama mulai dari kesepakatan 
00749|untuk melakukan perbuatan, kemudian sama -sama melakukan perbuatan 
00750|tersebut ; 
00751|Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa 
00752|bentuk perbuatan yang masing -masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, 
00753|dimana tidak perlu seluruh perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan 
00754|terpenuhi  sudah cukup  untuk dipandang  sebagai terpenuhinya unsur ini ; 
00755|Menimbang, bahwa Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah 
00756|atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang 
00757|ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) 
00758|ke-3 KUHP). Unsur “malam” Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang  dimaksud 
00759|dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit . 
00760|Unsur “dalam sebuah rumah” Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang 
00761|dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk -
00762|gubuk yang terbuat dari kardu s yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan 
00763|termasuk pengertian “rumah“ adalah gerbong kareta api, perahu, atau setiap 
00764|bangunan yang diperuntuhkan untuk kediaman. Unsur “pekarangan tertutup 
00765|yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya 
00766|sebidang tanah yang mempunyai tanda -tanda balas yang nyata, tanda -tanda 
00767|mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. 
00768|Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, 
00769|tetapi cukup apabila pekaranga n yang bersangkutan nampak terpisah dari 
00770|sekelilingnya ; 
00771|Menimbang, bahwa  berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
00772|yaitu keterangan Para Saksi, Anak dan barang bukti serta bukti surat bahwa 
00773|
00774|Anak bersama Enda dan Febri telah mengambil 1 (satu) unit se peda dan 2 
00775|(dua) buah tabung gas LPG 3 Kg milik Korban tanpa izin dari Korban  
00776|sebagai pemiliknya sekira pukul 01.00 WIB (Matahari terbenam) dengan cara 
00777|memanjat pagar tembok  sebelah kanan rumah  Korban, setelah Anak, Enda 
00778|dan Febri berada di dalam pagar rumah Korban lalu Febri mencongkel  jendela 
00779|yang berada disamping kanan rumah Korban dengan menggunakan linggis besi 
00780|dan setelah jendela terbuka lalu Enda memasukkan tangannya melalui jendela 
00781|yang sudah terbuka kemudian membuka pintu samping kanan rumah yang 
00782|letaknya bersebelahan dengan jendela dikarenakan untuk anak kunci rumah 
00783|masih tergantung dipintu bagian dalam ,akibat perbuatan Anak Korban 
00784|mengalami kerugian lebih kurang Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu 
00785|rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; 
00786|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 Ayat ( 2 ) 
00787|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum 
00788|Pidana  terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 
00789|dan meyakinkan  melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
00790|dakwaan tunggal;  
00791|Menimbang,  bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
00792|dakwaan tunggal dan oleh karena semua unsur dari Pasal 477 Ayat ( 2 ) 
00793|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum 
00794|Pidana telah terpenuhi semuanya maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti 
00795|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  Pencurian 
00796|dalam keadaan memberatkan ; 
00797|Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Penelitian 
00798|Kemasyarakatan, Ba lai Kemasyarakatan Kelas II Musi Rawas Utara tahun 
00799|2026, tanggal 10 April 2026, berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat 
00800|Pemasyarakatan Balai Permasyarakatan ( BAPAS ) Kelas II Musi Rawas Utara 
00801|merekomendasikan “ Pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Rumah Asa 
00802|Silampari “ sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat ( 1 ) huruf d Undnag -
00803|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ; 
00804|Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bah wa orientasi dari 
00805|tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian 
00806|hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan 
00807|tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan 
00808|bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif. 
00809|Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O.Notohamidjodo bahwa tujuan 
00810|hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, 
00811|
00812|atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai, se rta 
00813|kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga -lembaga sosial yang ada 
00814|dalam masyarakat. (Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum (Jakarta: BPK 
00815|Gunung Mulia). hlm. 80 -82)  Rule of Law  memiliki konsep Anglo Saxon yang 
00816|dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama Rechtsstaat (Negara Hukum). 
00817|Pasal 1 Ayat (3) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
00818|perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, Negara Indonesia merupakan 
00819|negara hukum,  dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam 
00820|masyarakat serta negara diatur oleh hukum.Dasar dari teori kepastian hukum 
00821|dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) 
00822|Kitab Undang -undang Hukum Pidana. Berbicara meng enai asas legalitas 
00823|terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan, yaitu:  
00824|1) Prinsip Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia  prinsip ini mengandung 
00825|arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang -
00826|undang yang mengaturnya ; 
00827|2) Prinsip nullum crimen nulla poena sine lege scripta . Prinsip tersebut 
00828|mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana 
00829|tanpa aturan Undang -undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah 
00830|perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pid ana harus tertulis secara 
00831|jelas dalam Undang-undang ; 
00832|3) Prinsip nullum crimen nulla poena sine lege certa , yang mengandung arti 
00833|bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan Undang -Undang 
00834|yang jelas. (Eddy OS Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Pen emuan Hukum 
00835|dalam Hukum Pidana. (Jakarta:Erlangga). hlm. 4-5 ) ; 
00836|Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Anak, Hakim 
00837|akan mempertimbangkannya dalam segala aspek baik secara Yuridis (Dasar 
00838|pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perk ara Anak 
00839|disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta -fakta yuridis dalam 
00840|persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, 
00841|keterangan Para Saksi, keterangan Anak dan alat bukti/barang bukti). 
00842|Pertimbangan yang bersifat Yuridis  adalah pertimbangan Hakim 
00843|mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang -undangan 
00844|secara formil ; 
00845|Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan Anak mengakui 
00846|bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut 
00847|Umum yaitu melan ggar Pasal 47 7 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
00848|2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “ Pencurian dalam keadaan 
00849|
00850|memberatkan “, dengan demikian secara Yuridis Anak telah terbukti secara sah 
00851|dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ; 
00852|Menimbang, bahwa Pertimbangan Filosofis  maksudnya Hakim 
00853|mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak merupakan 
00854|upaya untuk memperbaiki perilaku Anak melalui proses pemidanaan. Hal ini 
00855|bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pel aku 
00856|kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, 
00857|akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;  
00858|Menimbang, bahwa Anak melakukan “Pencurian dalam keadaan 
00859|memberatkan“ tersebut dikarenakan apa ?, apakah karen a ekonomi, kasih 
00860|sayang, pergaulan atau karena apa sehingga Anak melakukan perbuatan 
00861|pidana tersebut, selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Anak 
00862|melakukan perbuatan tersebut karena ditinggalkan oleh orangtuanya cerai sejak 
00863|usia 2 tahun kemudian diasuh oleh Kakek dan Nenek yang pensiunan penjaga 
00864|sekolah sehingga Anak kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau 
00865|Walinya, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut, dengan demikian t entu saja 
00866|Anak harus dijatuhi hukuman dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan 
00867|adanya pemidanaan terhadap Anak diharapkan Anak akan menyadari atas 
00868|kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan 
00869|tindak pidana tersebut karena sel ama di dalam lembaga permasyarakatan 
00870|dilakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan / Anak sehingga setelah Anak / 
00871|Terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki 
00872|dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi ; 
00873|Menimbang, bahwa Pertimbangan Sosiologis  maksudnya Hakim 
00874|dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Anak dan 
00875|memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi 
00876|masyarakat (Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 
00877|1986), hlm 67) ; 
00878|Menimbang, bahwa Anak telah melakukan “ Pencurian dalam keadaan 
00879|memberatkan“, dengan demikian tentu saja Anak harus dijatuhi hukuman 
00880|pidana dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan 
00881|terhadap Anak diharapkan Anak akan menyadari atas kesalah annya dan 
00882|bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut 
00883|selain itu selama di dalam lembaga permasyarakatan dilakukan pembinaan 
00884|terhadap Anak sehingga setelah Anak keluar dari lembaga permasyarakatan, 
00885|akan dapat memperbaiki  dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi selain itu 
00886|Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan dan kondisi Anak di lingkungan 
00887|
00888|tempat tinggalnya, didasarkan pada latar belakang sosial Anak dan 
00889|memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat ba gi 
00890|masyarakat pada umumnya dan untuk Anak pada khususnya; 
00891|Menimbang, bahwa terhadap Anak, Majelis Hakim akan menjatuhkan 
00892|hukuman dengan mempertimbangkan dari Yuridis, Filosofis dan Sosiologis , 
00893|akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ; 
00894|Menimbang, bahwa teori pemidanaan yang dianut dalam berbagai 
00895|peraturan perundang -undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan 
00896|bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk 
00897|mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki 
00898|pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu 
00899|tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai 
00900|faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor 
00901|yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai Residivis ; 
00902|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tidak lagi 
00903|berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu 
00904|sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan 
00905|sebagai upaya pembinaan bagi se orang pelaku kejahatan sekaligus sebagai 
00906|upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, selain itu tujuan 
00907|pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk 
00908|membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan -kejahatan, serta untuk 
00909|membuat penjahat -penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan 
00910|kejahatan-kejahatan yang lain. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah 
00911|dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 
00912|perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan ) serta 
00913|memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan 
00914|pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi); 
00915|Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim akan menjatuhkan 
00916|pidana sesuai kadar kesalahan Anak dengan memperhatikan se cara psikologi, 
00917|sosiologi dan yuridis dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ; 
00918|Menimbang, bahwa dikarenakan Anak masih dibawah umur (berusia 
00919|lebih kurang 17 tahun) maka Hakim akan mempertimbangkan masa depan 
00920|Anak, pembinaan Anak lebih efektif dilakukan  dalam lingkungan keluarga, serta 
00921|untuk menghindari dampak negatif dari pemidanaan terhadap perkembangan 
00922|psikologis dan sosial Anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa Anak masih 
00923|berpotensi untuk dibina dan belum pernah melakukan tindak pidana 
00924|sebelumnya; 
00925|
00926|Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan hasil 
00927|penelitian kemasyarakatan (Litmas), keterangan Para Saksi, serta kondisi sosial 
00928|dan keluarga Anak. Selain aspek yuridis, Hakim juga memperhatikan aspek 
00929|filosofis dan sosiologis, seperti hak Ana k untuk tumbuh dan berkembang dalam 
00930|lingkungan keluarga, potensi pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, serta 
00931|rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menilai Anak masih dapat 
00932|dibina dengan baik di bawah pengawasan orang tua ; 
00933|Menimbang,  bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim menilai Anak 
00934|sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas 
00935|segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata 
00936|adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur 
00937|kesalahan Anak, maka terhadap Anak harus mempertanggungjawabkan 
00938|perbuatannya dengan dijatuhi pidana ; 
00939|Menimbang, bahwa Anak telah terbukti bersalah, maka dengan demikan 
00940|Anak harus dijatuhi pidana ya ng setimpal dengan perbuatannya ( berdasarkan 
00941|pasal 193 ayat (1 )  KUHAP Juncto Pasal 244 Ayat (1 ) Undang-Undang Nomor 
00942|20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana Juncto 
00943|Pasal  55  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -
00944|Undang Hukum Pidana );   
00945|Menimbang, bahwa Anak telah dikenakan penangkapan dan 
00946|penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah 
00947|tersebut yang telah dijalankan oleh Anak sebelum Putusan ini mempunyai 
00948|berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari p idana yang 
00949|dijatuhkan, ( berdasarkan pasal 22 a yat 4 KUHAP Juncto pasal 33 KUHP ) 
00950|Juncto Pasal 108 ayat (7) Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang 
00951|Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang 
00952|Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  ;  
00953|Menimbang, bahwa k arena Anak ditahan dan penahanan terhadap diri 
00954|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap 
00955|berada dalam tahanan  (berdasarkan pasal 193 (2) sub.b KUHAP) Juncto Pasal 
00956|244 Ayat (6 ) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang -
00957|Undang Hukum Acara Pidana;  
00958|Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke 
00959|persidangan s elanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini                
00960|( Vide pasal 39 KUHP Juncto pasal 39,46 KUHAP ) Juncto Pasal 123 Undang -
00961|Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara 
00962|Pidana;  
00963|
00964|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Linggis Besi 
00965|dengan panjang kurang lebih 1 (satu) Meter  yang telah dipergunakan untuk  
00966|melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi 
00967|kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; 
00968|Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 
00969|1. 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau; 
00970|2. 1 (satu) Unit sepeda Merk Aviator warna hitam-hijau; 
00971|yang telah disita dari  Anak, maka dikembalikan kepada  Saksi Korban Julita 
00972|Hasri Ningsih Alias Ningih Binti Dihar Har  ( Vide Pasal 133 Undang -Undang 
00973|Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ); 
00974|Menimbang, bahwa  terhadap tuntutan / requisitoir Penuntut Umum 
00975|tersebut yang menuntut pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi 
00976|selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak 
00977|tetap ditahan , Hakim tidak sependap at karena Anak ingin bersekolah lagi 
00978|berdasarkan surat Pernyataan dari Anak dan Wali yang menyatakan masih 
00979|sanggup untuk membimbing dan mengawasi Anak serta berdasarkan  Surat 
00980|Keterangan Nomor 422/142/SMKPN/2026 yang ditandatangi oleh Kepala 
00981|Sekolah tangga l 28 April 2026 yang  menyatakan bahwa Anak adalah Siswa 
00982|SMK Pertanian Negeri 2 Tugumulyo Kelas X ATP 3 Fase E semester Ganjil 
00983|tahun ajaran 2025/2026 Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera 
00984|Selatan dan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia 
00985|Nomor 11 Tahun 2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  (SPPA) “ 
00986|Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, 
00987|Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga 
00988|Kesejahteraan Sosial, Penyi dik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau 
00989|pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik 
00990|bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara “ ; 
00991|Menimbang, bahwa salah satu tujuan utama dari KUHP Nasional baru 
00992|(UU No.  1 Tahun 2023) yang resmi berlaku per 2 Januari 2026 adalah 
00993|mengatasi masalah kelebihan kapasitas ( overcrowding) lembaga 
00994|pemasyarakatan dengan mengurangi jumlah tahanan dan terpidana penjara, 
00995|KUHP baru mengubah paradigma pemidanaan dari retributif (pembalasan) 
00996|menjadi restoratif dan korektif  (pemulihan dan pembinaan) , tujuan 
00997|Pemidanaan ( Rehabilitatif & Restoratif ) KUHP baru menekankan 
00998|Pemidanaan bukan hanya menghukum, tetapi juga pembinaan dan 
00999|reintegrasi sosial ; 
01000|