00991|dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ,
00992|yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
00993|Orang  perseorangan  atau  korporasi  sebagai  subjek  atau  pelaku  atas  suatu
00994|tindak  pidana,  yakni  seseorang  tertentu  sebagai  pribadi  (natuurlijk  persoon)
00995|sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang
00996|itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam
00997|pasal bersangkutan dalam perkara ini;
00998|Menimbang,  bahwa  Anak  dipersidangan  telah  menerangkan  tentang
00999|identitas  dirinya  dan  ternyata  sesuai  dengan  identitas  Anak  dalam  Surat
01000|Dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  Berita  Acara  Pemeriksaan  yang
01001|dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga
01002|bersesuaian  dengan  keterangan  Anak,  serta  berdasarkan  saksi-saksi  dialah
01003|pelaku  tindak  pidana  dalam  perkara  ini,  sehingga  tidak  terdapat  satupun
01004|petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang ( error in persona) sebagai subjek
01005|yang sedang diperiksa dalam perkara ini;
01006|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  unsur  setiap  orang  telah
01007|terpenuhi;
01008|
01009|Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  seseorang
01010|bersetubuh dengannya;
01011|Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur
01012|yang  merupakan  beberapa  perbuatan  yang  bersifat  alternatif  yang  artinya
01013|apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah
01014|terpenuhi pada diri Anak, maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut
01015|haruslah dianggap telah terpenuhi pula;
01016|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 KUHP sebagaimana diubah
01017|dengan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ,
01018|yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa
01019|menggunakan  kekuatan  fisik  yang  menimbulkan  bahaya  bagi  badan  atau
01020|nyawa, mengakibatkan penAnak Korbanan fisik, seksual, atau psikologis, dan
01021|merampas  kemerdekaan,  termasuk  menjadikan  orang  pingsan  atau  tidak
01022|berdaya  dan  berdasarkan  Pasal  157  KUHP  sebagaimana  diubah  dengan
01023|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,  yang
01024|dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan,
01025|tulisan,  gambar,  simbol,  atau  gerakan  tubuh,  baik  dengan  maupun  tanpa
01026|menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat
01027|menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan;
01028|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01029|persidangan diketahui bahwa Anak ditangkap karena melakukan persetubuhan
01030|terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2025 di
01031|rumah Anak di Kabupaten Simalungun;
01032|Menimbang,  bahwa  Anak  melakukan  perbuatan  pesetubuhan  yang
01033|pertama terhadap Anak Korban dengan cara pada bulan Desember 2025 sekira
01034|pukul 14.00 WIB Anak berada di rumahnya, kemudian Anak Korban datang
01035|untuk membeli kecap, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak
01036|dengan menarik tangannya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring
01037|di tempat tidur, lalu Anak meremas dan menciumi payudara Anak Korban, lalu
01038|Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak membuka
01039|celana dan celana dalam Anak sendiri, lalu Anak memasukkan alat kelamin
01040|Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggul hingga
01041|mengeluarkan sperma, kemudian Anak membuang sperma tersebut di atas tisu,
01042|lalu Anak menyuruh Anak  Korban memakai celana dan  celana  dalam Anak
01043|Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;
01044|Menimbang,  bahwa  Anak  melakukan  perbuatan  pesetubuhan  yang
01045|kedua terhadap Anak Korban dengan cara pada bulan Desember 2025 sekira
01046|
01047|pukul 14.00 WIB, Anak sedang berada di rumahnya, kemudian datang Anak
01048|Korban mau membeli sesuatu, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk
01049|ke dalam rumah, lalu Anak menutup pintu dapur, lalu Anak menyuruh Anak
01050|Korban berbaring di dapur, lalu Anak meremas dan menciumi payudara Anak
01051|Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak
01052|membuka celana dan celana dalam Anak sendiri,  lalu Anak memasukkan alat
01053|kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggul
01054|hingga mengeluarkan sperma, kemudian Anak membuang sperma tersebut di
01055|atas lantai dapur, lalu Anak menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana
01056|dalam Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;
01057|Menimbang, bahwa dari uraian kejadian di atas,  Hakim berpendapat
01058|bahwa  perbuatan Anak yang mengajak Anak Korban masuk ke rumah Anak,
01059|kemudian Anak Korban masuk ke rumah Anak, tidak menimbulkan bahaya bagi
01060|badan atau nyawa, mengakibatkan penAnak Korbanan fisik atau psikologis dan
01061|merampas  kemerdekaan  Anak  Korban  pada  saat  kejadian  dan  Hakim
01062|berpendapat bahwa perbuatan Anak yang mengatakan kepada Anak Korban
01063|agar tidak memberitahu orang tua Anak Korban, tidak menimbulkan rasa takut,
01064|cemas, atau khawatir akan dilakukannya kekerasan terhadap Anak Korban pada
01065|saat  kejadian,  sedangkan  dalam  keterangannya  Anak  menerangkan  bahwa
01066|tidak mengatakan apa-apa kepada Anak Korban setelah melakukan perbuatan
01067|tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat tidak ada perbuatan kekerasan
01068|maupun ancaman kekerasan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
01069|Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur  dengan kekerasan atau
01070|ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya tidak
01071|terpenuhi;
01072|Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 473 ayat
01073|(4)  jo. Pasal  473 ayat (1)  KUHP  jo. Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2026
01074|tentang  Penyesuaian  Pidana  tidak  terpenuhi,  maka  Anak  dinyatakan  tidak
01075|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan
01076|primair, sehingga Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
01077|Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
01078|dakwaan subsidairitas, maka Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan
01079|subsidair Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01080|2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
01081|1. Setiap orang;
01082|2. Berbuat persetubuhan dengan anak;
01083|
01084|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
01085|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01086|Ad.1. Setiap orang
01087|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  setiap  orang  ini  telah
01088|dipertimbangkan  sebelumnya  dalam  pertimbangan  unsur  dakwaan  primair,
01089|sehingga Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;
01090|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  unsur  setiap  orang  telah
01091|terpenuhi;
01092|Ad.2. Berbuat persetubuhan dengan anak;
01093|Menimbang, bahwa yang dimaksud bersetubuh menurut Kamus Besar
01094|Bahasa  Indonesia  adalah  bersanggama  atau  bersebadan,  sedangkan  arti
01095|bersanggama berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah melakukan
01096|hubungan kelamin;
01097|Menimbang,  bahwa  menurut  Arrest  Hooge  Raad  tanggal  5  Februari
01098|1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota
01099|kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan
01100|anak,  jadi  anggota  kemaluan  laki-laki  harus  benar-benar  masuk  ke  dalam
01101|anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;
01102|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diperoleh  di
01103|persidangan diketahui bahwa Anak ditangkap karena melakukan persetubuhan
01104|terhadap Anak Korban  sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Desember 2025 di
01105|rumah Anak di Kabupaten Simalungun;
01106|Menimbang,  bahwa  Anak  melakukan  perbuatan  pesetubuhan  yang
01107|pertama terhadap Anak Korban dengan cara pada bulan Desember 2025 sekira
01108|pukul 14.00 WIB Anak berada di rumahnya, kemudian Anak Korban datang
01109|untuk membeli kecap, lalu Anak mengajak Anak Korban masuk ke kamar Anak
01110|dengan menarik tangannya, kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring
01111|di tempat tidur, lalu Anak meremas dan menciumi payudara Anak Korban, lalu
01112|Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak membuka
01113|celana dan celana dalam Anak sendiri, lalu Anak memasukkan alat kelamin
01114|Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggul hingga
01115|mengeluarkan sperma, kemudian Anak membuang sperma tersebut di atas tisu,
01116|lalu Anak menyuruh Anak  Korban memakai celana dan  celana  dalam Anak
01117|Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;
01118|Menimbang,  bahwa  Anak  melakukan  perbuatan  pesetubuhan  yang
01119|kedua terhadap Anak Korban dengan cara pada bulan Desember 2025 sekira
01120|pukul 14.00 WIB, Anak sedang berada di rumahnya, kemudian datang Anak
01121|
01122|Korban mau membeli sesuatu, kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk
01123|ke dalam rumah, lalu Anak menutup pintu dapur, lalu Anak menyuruh Anak
01124|Korban berbaring di dapur, lalu Anak meremas dan menciumi payudara Anak
01125|Korban, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak
01126|membuka celana dan celana dalam Anak sendiri,  lalu Anak memasukkan alat
01127|kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkan pinggul
01128|hingga mengeluarkan sperma, kemudian Anak membuang sperma tersebut di
01129|atas lantai dapur, lalu Anak menyuruh Anak Korban memakai celana dan celana
01130|dalam Anak Korban, lalu Anak menyuruh Anak Korban pulang ke rumahnya;
01131|Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan  Visum Et Repertum  Nomor:
01132|XXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih
01133|tanggal 25 Februari 2026 atas nama Anak Korban dengan pemeriksaan kelamin
01134|pada  hymen/ selaput dara tampak robekan pada pukul 3 (tiga), 6 (enam), 7
01135|(tujuh), dan 10 (sepuluh) tidak sampai dasar, dengan kesimpulan himen tidak
01136|utuh akibat trauma tumpul;
01137|Menimbang,  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  Anak  terhadap  Anak
01138|Korban yang memasukan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban
01139|merupakan termasuk perbuatan bersetubuh yang dilakukan Anak sebanyak 2
01140|(dua) kali;
01141|Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang diuraikan di atas
01142|dapat  diketahui  bahwa  Anak  yang  mengajak  Anak  Korban  untuk  masuk  ke
01143|dalam kamar rumah Anak dan ke dalam dapur rumah Anak saat Anak Korban
01144|datang  ke  rumah  Anak  untuk  membeli  sesuatu,  bahkan  Anak  juga  yang
01145|membuka celana dan celana dalam Anak Korban agar bisa memasukkan alat
01146|kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Hakim berpendapat
01147|perbuatan tersebut dilakukan dengan niat dan kesadarannya, oleh karena itu
01148|persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan oleh Anak dengan sengaja;
01149|Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 150 KUHP sebagaimana
01150|diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian
01151|Pidana, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18
01152|(delapan belas) tahun;
01153|Menimbang, bahwa berdasarkan  Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX
01154|yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten
01155|Simalungun  tanggal  24  Desember  2013  yang  menerangkan  bahwa  di
01156|Parlombuan pada tanggal 19 Desember 2011 telah lahir Anak Korban anak
01157|kesatu dari Saksi 1 dan Saksi 3;
01158|
01159|Menimbang,  bahwa  meskipun  tanggal  perbuatan  persetubuhan  yang
01160|pertama tidak diketahui dengan pasti, namun terjadi pada bulan Desember 2025
01161|dan oleh karena tanggal lahir Anak Korban pada bulan Desember, maka Hakim
01162|akan  mempertimbangkan  perbuatan  pertama  bisa  dilakukan  sebelum  Anak
01163|Korban  berulang  tahun  dan  sesudah  Anak  Korban  berulang  tahun,  dengan
01164|demikian, pada saat perbuatan persetubuhan tersebut pertama kali dilakukan
01165|oleh Anak kepada  Anak Korban, Anak Korban  masih berumur 13 (tiga belas)
01166|tahun atau 14 (empat belas) tahun, belum berumur 18 (delapan belas) tahun,
01167|sehingga masih dikategorikan anak pada saat perbuatan persetubuhan tersebut
01168|terjadi;
01169|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  unsur  berbuat  persetubuhan
01170|dengan anak telah terpenuhi;
01171|Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 473 ayat (2)
01172|huruf b KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
01173|Pidana telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak
01174|pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair; 
01175|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti, maka
01176|dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
01177|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
01178|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
01179|sebagai  alasan  pembenar  dan/  atau  alasan  pemaaf,  serta  Anak  mampu
01180|bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01181|Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum
01182|Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Hakim
01183|akan  mempertimbangkan  hal  tersebut  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap
01184|Anak;
01185|Menimbang,  bahwa  berkenaan  dengan  pemidanaan  yang  akan
01186|dijatuhkan terhadap Anak, Hakim berpendapat sebagai berikut:
01187|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
01188|Sistem Peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat
01189|seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
01190|Maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia  seutuhnya,
01191|sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi
01192|anak. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan dipandang sebagai
01193|penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan;
01194|Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan jenis pemidanaan
01195|terhadap  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem
01196|
01197|Peradilan Anak lebih mengutamakan pendekatan yang didasari prinsip keadilan
01198|restoratif  (restorative  justice)  yang  lebih  menekankan  bahwa  penghukuman
01199|terhadap  Anak  akan  digunakan  sebagai  langkah  terakhir,  sehingga  tujuan
01200|pemidanaan  semata-mata  bukan  merupakan  pembalasan  dan  tidak  untuk
01201|hanya  menimbulkan  perasaan  tidak  nyaman  terhadap  Anak,  melainkan
01202|bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus mendidik  dan membina agar Anak
01203|menyadari  kesalahannya,  sehingga  diharapkan  dapat  menjadi  anggota
01204|masyarakat yang  baik  di kemudian  hari  agar  Anak  tidak  mengulangi  tindak
01205|pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;
01206|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  113  ayat  (3)  KUHP  yang
01207|bersesuaian dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
01208|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa anak yang belum
01209|berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan
01210|dalam perkara  a quo  Anak telah berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan
01211|pemeriksaan identitas Anak, sehingga kepada Anak tersebut dapat dikenakan
01212|pidana;
01213|Menimbang, bahwa sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11
01214|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa
01215|pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak
01216|pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, oleh karena
01217|dalam perkara a quo tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan termasuk
01218|tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan tindak pidana
01219|serius  yang  semakin  meningkat  dari  waktu  ke  waktu  akibat  pesatnya  arus
01220|globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan bidang teknologi informasi
01221|dan komunikasi, maka dengan demikian terhadap Anak dapat dilakukan pidana
01222|pembatasan pembebasan;
01223|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penuntut  Umum  telah  menuntut
01224|Anak dengan pidana penjara dan pelatihan kerja, hal demikian sejalan dengan
01225|Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
01226|yang merekomendasikan agar anak dapat dihukum seringan-ringannya di LPKA
01227|Kelas I Medan;
01228|Menimbang,  bahwa  dikaitkan  dengan  prinsip  perlindungan  hukum
01229|terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menitikberatkan bahwa
01230|dalam  segala  pengambilan  keputusan  harus  selalu  mempertimbangkan
01231|kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan dalam persidangan orang
01232|tua Anak menerangkan bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman
01233|karena orang tua Anak masih sanggup untuk mengurus Anak dan membina
01234|
01235|Anak,  serta  dengan  menggunakan  asas  proporsional  dalam  hukum  jika
01236|dikaitkan dengan keadaan Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas)
01237|tahun atau 14 (empat belas) tahun pada saat perbuatan persetubuhan tersebut
01238|terjadi, sehingga masih dikategorikan anak, serta oleh karena dalam perkara a
01239|quo Hakim  berpendapat  Anak  Korban  memiliki  kekurangan  panca  indera
01240|pendengaran  sebagaimana  pada  saat  pemeriksaan  di  persidangan,  maka
01241|Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan
01242|perbuatan dari Anak tersebut tanpa menyampingkan asas proporsional antara
01243|Anak dengan Anak Korban;
01244|Menimbang, bahwa menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor
01245|11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  bahwa  pembatasan
01246|kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari
01247|maksimum  pidana  penjara  yang  diancamkan  terhadap  terdakwa  dewasa,
01248|sehingga terhadap Anak maksimum pidana penjara yang dijatuhkan paling lama
01249|½  (satu  perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang  diancam  dalam  yang
01250|terbukti, yaitu Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP  jo. Undang-Undang Nomor 1
01251|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
01252|Menimbang, bahwa ancaman pidana pasal yang terbukti adalah pidana
01253|penjara  saja,  sehingga  Hakim  tidak  sependapat  dengan  tuntutan  Penuntut
01254|Umum yang menuntut pidana penjara dan pelatihan kerja, dengan demikian
01255|Hakim  hanya  akan  menjatuhkan  satu  jenis  pidana  pokok  pembatasan
01256|kebebasan berupa pidana penjara kepada Anak;
01257|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  yang
01258|telah diuraikan di atas, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim
01259|memandang  bahwa  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Anak
01260|sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan
01261|setimpal  dengan  perbuatan  dan  kesalahan  yang  dilakukan  Anak  dilihat  dari
01262|peranan  Anak  dalam  melakukan  perbuatannya  serta  akibat/  kerugian  yang
01263|ditimbulkan  bagi  korban  tindak  pidana  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dan
01264|kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;
01265|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan
01266|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01267|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01268|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01269|Anak  dilandasi  alasan  yang  cukup,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak  tetap
01270|berada dalam tahanan;
01271|
01272|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
01273|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01274|meringankan Anak;
01275|Keadaan  yang  memberatkan:
01276|- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma terhadap Anak Korban;
01277|Keadaan yang meringankan: