01750|Setelah  mendengar  keterangan  Saksi-Saksi  dan  Terdakwa  serta
01751|memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
01752|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
01753|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
01754|1. Menyatakan  terdakwa  Muhammad
01755|Iqbal  Ridha  Bin  Jamaluddin  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01756|menurut  hukum  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “menggunakan  atau
01757|memanfaatkan  Korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara
01758|melakukan  persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  lainnya  dengan  Korban
01759|tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan Korban tindak pidana
01760|perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil
01761|keuntungan  dari  hasil  tindak  pidana  perdagangan  orang”.  sebagaimana
01762|dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
01763|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap
01764|terdakwa  Muhammad Iqbal Ridha Bin Jamaluddin  berupa pidana penjara
01765|selama 4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan Penjara dan pidana denda sebesar
01766|Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan
01767|kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
01768|3. Menetapkan barang bukti berupa:
01769|- 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Type All New Xenia 1.3 X
01770|M/T (W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL 1552 PJ,
01771|nomor  Rangka  MHKAA1AY6PK036114  dan  Nomor  Mesin
01772|1NRG246275;
01773|- 1  (satu)  Lembar  STNK  Mobil  merek  Daihatsu  Type  All  New
01774|Xenia 1.3 X M/T (W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL
01775|Hal. 2 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
01776|
01777|1552  PJ,  nomor  Rangka  MHKAA1AY6PK036114  dan  Nomor  Mesin
01778|1NRG246275 atas nama Muhammad Arif;
01779|- 1 (satu) Unit Handphone  merek  iphone  8  berwarna abu-abu
01780|dengan IMEI 35 6097095670432;
01781|Dipergunakan dalam berkas perkara tindak pidana perdagangan orang atas
01782|nama terdakwa Anak I dan terdakwa Anak II;
01783|4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
01784|5.000,00 (Lima ribu rupiah).
01785|Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada
01786|pokoknya sebagai berikut;
01787|Keterangan Saksi
01788|Bahwa 10 (sepuluh) orang saksi yang notabene adalah saksi di TKP, saksi tidak
01789|di TKP, Korban yang tidak di TKP, pada saat itu berada di tempat lain yang
01790|belum  diketahui  kebenarannya  sebagaimana  keterangan  saksi  Nadia  dan
01791|penyidik yang didengar keterangannya di bawah sumpah menyatakan bahwa
01792|Sdr. Terdakwa Muhammad Iqbal Ridha Bin Jamaluddin sangat kooperatif dalam
01793|kasus ini baik pemeriksaan pada tingkat penyidikan hingga pada persidangan.
01794|Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ditangkap pada hari tanggal
01795|24 Maret 2025 di warung kopi 555 di dekat tugu aneuk mulieng menyatakan :
01796|a. Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang sekitar pukul 00.30
01797|wib dan ada menerangkan sekitar pukul 01.00 wib pada tanggal 23 Maret
01798|2025, kemudian pada pukul 01.30 wib dilakukan penangkapan di warung
01799|kopi 555,
01800|b. Bahwa  Korban  diposisikan  oleh  peraturan  perundang-undangan
01801|melalui tim penyidik selaku Korban, maka berdasarkan keterangan di depan
01802|Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan tidak pernah melaporkan diri
01803|sebagai  Korban  dalam tindak pidana  yang  dituduhkan  kepada terdakwa,
01804|dengan  bukti  tidak  pernah  melaporkan  diri  kepada  perangkat  dalam
01805|kehidupan masyarakat dan/atau kepada pihak yang berwenang;
01806|c. Bahwa  Korban  dan  kawan-kawannya  ada  diberikan  biaya  dalam
01807|kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa dan Korban tidak diperjualbelikan oleh
01808|terdakwa, tetapi hanya meminta untuk dijadikan seorang penyediaan jasa
01809|pemuas  Laki-laki  hidup  belang,  serta  tidak  dilakukan  perekrutan  oleh
01810|terdakwa;
01811|d. Bahwa  Korban  tidak  disekap  dan/atau  ditempat  yang  tidak  bisa
01812|melakukan aktivitas dan/atau dikurung untuk disiapkan dengan tujuan dijual;
01813|Hal. 3 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
01814|
01815|e. Bahwa Korban tidak dipaksa untuk menyediakan jasa pemuas nafsu
01816|bagi laki-laki hidung belang, tetapi dengan keinginan sendiri, justru terdakwa
01817|yang dibujuk rayu oleh Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan
01818|dirinya, karena Korban ada perasaan cinta kepada terdakwa;
01819|f. Bahwa  Korban  tidak  dikirimkan  keluar  negeri  dan/atau  ke  suatu
01820|tempat di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk diperjualkan;
01821|g. Bahwa  Korban  menyediakan  jasa  pemuas  nafsu  laki-laki  hidung
01822|belang di saat tidak bersama terdakwa.
01823|Analisa Yuridis
01824|Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-
01825|keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
01826|Umum, maka kami dari tim Penas ihat Hukum Terdakwa akan menganalisa lagi
01827|rumusan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01828|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  sebagaimana  yang
01829|didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut kami tim  Penasihat
01830|Terdakwa, ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan
01831|pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat yaitu pidana penjara selama  4
01832|(empat)  Tahun  6  (enam)  bulan  penjara  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.
01833|120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan,
01834|sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada
01835|hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025;
01836|Bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang
01837|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01838|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01839|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01840|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/  atau  jaringan  tubuh  atau
01841|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01842|mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial;
01843|Oleh karena itu kami asumsikan perlakuan eksploitasinya sesuai dengan definisi
01844|di atas. Eksploitasi merupakan tujuan atau akibat dari perdagangan orang, hal
01845|ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
01846|perihal definisi perdagangan orang sebagai berikut:
01847|Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01848|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
01849|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01850|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
01851|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01852|Hal. 4 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
01853|
01854|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
01855|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
01856|mengakibatkan orang tereksploitasi;
01857|Maka  dalam  hal  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  sudah  sangat  keliru  dan  tidak
01858|terpenuhi  unsur-unsur  pidana  yang  dituduhkan  dan/atau  didakwakan,  serta
01859|dituntut untuk dihukum terdakwa dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6 Jo. Pasal 12 Undang-
01860|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01861|Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini berdasarkan keterangan para
01862|saksi-saksi tidak melakukan perekrutan, paksaan, pengancaman, pengiriman,
01863|penyekatan dan kekerasan terhadap Korban;
01864|Bahwa selanjutnya mengenai kasus prostitusi online tidak dapat dilepaskan dari
01865|adanya  pelaku  dan  Korban.  Pelaku  di  sini  berdasarkan  Pasal  12  Undang-
01866|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01867|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap orang yang menggunakan
01868|atau  memanfaatkan  Korban  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan
01869|persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  lainnya  dengan  Korban  tindak  pidana
01870|perdagangan orang, mempekerjakan Korban tindak pidana perdagangan orang
01871|untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil
01872|tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan
01873|maksimal 15 tahun”;
01874|Bahwa dalam hal ini dimaksudkan sebagai mucikari bila mana telah memenuhi
01875|unsur  sebagai  pelaku  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang  karena  telah
01876|menggunakan  atau  memanfaatkan  Korban  untuk  bekerja  sebagai  PSK  dan
01877|mengambil  keuntungan  dari  eksploitasi  Korban.  Dalam  hal  ini  eksploitasi
01878|seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh
01879|lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas
01880|pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
01881|Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi tidak melakukan pemanfaatan
01882|sendiri  terdakwa,  kemudian  Korban  dengan  berkeinginan  dan  persetujuan
01883|Korban untuk melakukan penyediaan jasa pemuas nafsu laki-laki hidung belang.
01884|kemudian keuntungan dari hasil penyediaan jasa pemuas nafsu laki-laki hidung
01885|belang  dinikmati  bersama-sama  dengan  kawan-kawan  terdakwa  untuk
01886|memperbaiki mobil dan kebutuhan sehari-hari.
01887|Bahwa  selanjutnya  sebagaimana  dalam  Pasal  1  butir  3  Undang-Undang
01888|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01889|Pidana  Perdagangan  Orang  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  Korban
01890|adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi
01891|Hal. 5 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
01892|
01893|dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. PSK yang
01894|sengaja direkrut dengan proses sebagaimana ketiga unsur di atas maka dapat
01895|dikategorikan  sebagai  Korban  perdagangan  orang.  Apabila  seseorang  yang
01896|menjadikan PSK sebagai pekerjaan dan tidak mengalami penderitaan psikis,
01897|mental, fisik, ekonomi akibat dari tindak pidana perdagangan orang maka tidak
01898|dapat dikatakan sebagai Korban. Maka dalam kasus yang dituntun oleh JPU
01899|terhadap diri terdakwa tidak berdasarkan hukum dan sudah melanggar pasal
01900|dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01901|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  karena  dengan  bukti
01902|Korban tidak menjadi diri nya sebagai Korban, kemudian dirinya tidak menderita
01903|psikis, mental dan fisik dengan bukti Korban juga mengikuti dan didakwakan
01904|sampai  dituntut  serta  harus  dijalani  hukuman  cambuk  berdasarkan  Qanun
01905|Jinayah. sebagaimana rujukan Yuriprudensi Putusan Pengadilan Negeri Banda
01906|Aceh  Nomor  Perkara  71/Pid.B/2016/PN  Bna,  tanggal  21  juni  2016  tentang
01907|Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak teliti dan sudah salah mendakwahkan
01908|terdakwa dalam kasus perdagangan orang.
01909|PENUTUP
01910|Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasihat
01911|Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa
01912|dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
01913|1. Menyatakan  bahwa  Terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha  Bin
01914|Jamaluddin  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak
01915|pidana perdagangan orang sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan
01916|tunggal Melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
01917|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01918|2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang
01919|diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
01920|3. Mengembalikan  dan  memulihkan  nama  baik,  harkat  dan  martabat
01921|Terdakwa;
01922|4. Menetapkan barang bukti berupa :
01923|a. 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Type All Now Xeria 13 X MIT
01924|(W100RG LMDF) warna putih dengan Nomor Polisi BL 1552 PJ, Nomor
01925|Rangka MHKAA1AY5PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275;
01926|b. 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Daihatsu Type All Now Xeria 13 X
01927|MIT (W100RG  LMDF)  warna  putih  dengan  Nomor  Polisi  BL 1552  PJ,
01928|Nomor Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275
01929|Hal. 6 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
01930|
01931|atas nama MUHAMIMAD ARIF ,  dikembalikan kepada Pemilik yang sah;
01932|dan
01933|c. 1 (satu) Unit Handphone merek phone 8 berwarna abu-abu dengan
01934|IMEI 35 6097095670432, dikembalikan kepada Terdakwa.
01935|5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
01936|Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
01937|adilnya.
01938|Setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan
01939|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;
01940|Pokok-Pokok Keberatan Terdakwa
01941|Berkaitan dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat
01942|Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-04/Eku.2/SGL/05/2025
01943|yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2025, kami Jaksa Penuntut Umum
01944|menyimpulkan materi pembelaan dari terdakwa sebagai berikut:
01945|1. Tidak ada delik aduan dari Korban kepada terdakwa;
01946|2. Terdakwa  tidak  menjual  Korban,  tidak  ada  merekrut  Korban  untuk
01947|dijadikan Wanita pemuas nafsu dan tidak ada memanfaatkan Korban dalam
01948|bentuk apapun;
01949|Sehingga kemudian penasehat hukum memohon kepada majelis hakim untuk:
01950|1. Menyatakan  terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha  Bin  Jamaluddin  tidak
01951|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  melakukan  tindak
01952|pidana  sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum  melanggar
01953|pasal 12 UU RI no 21 tahun 2007 tentang TPPO;
01954|2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang
01955|di ajukan oleh JPU;
01956|3. Mengembalikan  dan  memulihkan  nama  baik,  harkat  dan  martabat
01957|terdakwa;
01958|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01959|- 1  (satu)  Unit Mobil  merek  Daihatsu  Type  All  New  Xenia  1.3  X  M/T
01960|(W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL: 1552 PJ, nomor
01961|Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275.
01962|- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Type All New Xenia 1.3 X
01963|M/T (W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL 1552 PJ,
01964|nomor Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275
01965|atas nama MUHAMMAD ARIF.
01966|Dikembalikan kepada pemilik yang sah
01967|Hal. 7 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
01968|
01969|- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 berwarna abu-abu dengan
01970|IMEI 35 6097095670432.
01971|Dikembalikan kepada terdakwa;
01972|5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara
01973|Tanggapan Terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum
01974|Penuntut umum akan menanggapi seluruh pokok pembelaan yang di
01975|ajukan oleh penasehat hukum yakni sebagai berikut
01976|1. Delik  aduan  adalah  delik  yang  hanya  bisa  diproses  apabila  ada
01977|pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi Korban tindak pidana. E.
01978|Utrecht mengungkapkan bahwa  dalam  delik aduan, penuntutan  terhadap
01979|delik  tersebut  digantungkan  pada  persetujuan  dari  yang  dirugikan  atau
01980|Korban;
01981|Yang  perlu  diketahui  perkara  TPPO  bukan  merupakan  delik  aduan
01982|melainkan  delik  umum  yang  pada  dasarnya  masuk  kedalam  kualifikasi
01983|kejahatan kemanusiaan khusus yang Korban nya adalah manusia, hal itu
01984|berbeda  dengan  tindak  pidana  lain  pada  umumnya  sebagaimana  yang
01985|dijelaskan  dalam  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak
01986|pidana perdagangan orang sehingga perkara TPPO tidak diperlukan adanya
01987|aduan melainkan Negara dalam hal ini APH (apparat penegak hukum) wajib
01988|mencegah dan melindungi hak – hak Korban yang mengalami kejahatan
01989|TPPO  tanpa  harus  menunggu  dengan  adanya  aduan  dari  Korban  yang
01990|merasa  di  rugikan,  dengan  demikian  tidak  bermaksud  untuk  mengajari
01991|saudara  penasehat  hukum  dalam  nota  pembelaannya  untuk  itu  saudara
01992|penasehat  hukum  agar  lebih  lagi  mempelajari  serta  memahami  Kembali
01993|secara utuh tentang penanganan perkara TPPO;
01994|2. Bahwa pernyataan dari penasehat hukum mengenai “ ….. Korban tidak
01995|diperjualbelikan  oleh  terdakwa,  tetapi  hanya  meminta  untuk  dijadikan
01996|seorang penyedia jasa pemuas laki – laki hidung belang …..” merupakan
01997|dua hal yang berbeda. berdasarkan KBBI yang di maksud dengan meminta
01998|adalah  suatu tindakan  mengucapkan  atau  menyampaikan  keinginan  agar
01999|diberi atau mendapatkan sesuatu, yang seringkali dilakukan dengan sopan,
02000|memohon, atau mengharapkan, sedangkan dari keterangan Korban yang di
02001|berikan  di  bawah  sumpah  pada  persidangan  menyatakan  bahwa  benar
02002|Korban merasa di paksa dengan ketidakmampuannya sebagai Wanita yang
02003|tidak bisa berbuat banyak pada saat kejadian tersebut selain itu Korban
02004|sempat  meminta  kepada  terdakwa  untuk  memulangkan  dirinya,  namun
02005|demikian  terdakwa tetap tidak  menggubris  apa  yang  Korban  sampaikan,
02006|Hal. 8 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
02007|
02008|dengan dalih bahwa Korban masih memiliki hutang kepada terdakwa. Selain
02009|itu  pledoi  yang  di  sampaikan  oleh  penasehat  hukum  bertolak  belakang
02010|dengan keterangan terdakwa di persidangan terdahulu, yang mana terdakwa
02011|mengakui bahwa benar terdakwa bisa menjual Korban sampai 4 (empat) kali
02012|dalam sehari dengan total keuntungan mencapai Rp 4.000.000,00 (empat
02013|juta rupiah);
02014|Dalam  nota  pembelaan  (pledoi)  pada  bagian  Analisa  yuridis  Penasehat
02015|hukum memberikan keterangan” ……... keterangan para saksi – saksi tidak