00978|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
00979|apakah berdasarkan fakta  hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
00980|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
00981|Umum;
00982|Menimbang  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00983|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00984|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
00985|alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-
00986|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan
00987|Pekerja Migran Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
00988|1. Unsur Orang Perseorangan:
00989|2. Unsur  Yang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00990|Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69;
00991|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00992|mempertimbangkan sebagai berikut:
00993|Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;
00994|Menimbang,  bahwa  Undang  Undang  Republik  Indonesia Nomor  18
00995|Tahun 2017 Tentang tentang Pelindungan Pekerja Migran tidak memberikan
00996|definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “orang perseorangan”,
00997|namun demikian terminologi “orang perseorangan” yang dimaksud disini tidak
00998|lain merupakan  padanan  kata  dari “barang siapa”  yang biasa dipergunakan
00999|dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
01000|merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan
01001|
01002|kewajiban  dalam  lapangan  hukum,  subyek  hukum  mana  dapat  dimintai
01003|pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak
01004|pidana;
01005|Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam unsur ini adalah
01006|orang  yang  berkedudukan  sebagai  subyek  hukum  yang  akan
01007|mempertanggungjawabkan  perbuatannya  dalam  perkara  ini, yaitu  seseorang
01008|yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1)  juncto
01009|Pasal  197  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP,  dan  telah  disebutkan/diuraikan  oleh
01010|Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Sukirno Bin Musiran;
01011|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  fakta  di  persidangan  berdasarkan
01012|keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa persoon yang hadir dan
01013|diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang
01014|termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga  in casu  tidak terjadi
01015|error in persona;
01016|Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” ini, Majelis Hakim
01017|hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagai
01018|mana  identitasnya  tercantum  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum,  sedangkan
01019|mengenai  pembuktian  apakah  benar  unsur  selebihnya  telah  terpenuhi  oleh
01020|perbuatan  Terdakwa,  menurut  Majelis  Hakim  pembuktian  mengenai  hal
01021|tersebut, inheren pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;
01022|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  Setiap  Orang”  telah
01023|terpenuhi;
01024|Ad.2. Unsur  Yang  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01025|Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69;
01026|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia
01027|berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 18
01028|Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga
01029|Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
01030|menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia.  Selanjutnya,  Pasal  69
01031|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01032|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyebutkan  bahwa  “Orang
01033|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”,
01034|artinya perbuatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan yang tidak
01035|memiliki badan hukum sebagai pelaksana penempatan pekerja migran swasta;
01036|Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia
01037|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut
01038|
01039|telah  secara  tegas  diatur  bahwa  yang  berhak  bertindak  sebagai  Pelaksana
01040|Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri dari:
01041|- Badan,  merupakan  lembaga  pemerintah  non  kementerian  yang
01042|bertugas  sebagai  pelaksana  kebijakan  dalam  pelayanan  Pelindungan
01043|Pekerja Migran Indonesia secara terpadu ( vide pasal 46 ayat (3) UU RI
01044|Nomor 18 Tahun 2017);
01045|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia perusahaan yang
01046|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  perusahaan
01047|sendiri;
01048|Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor
01049|18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak
01050|memberikan definisi terkait pengertian penempatan. Merujuk kedalam Kamus
01051|Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  penempatan  adalah  menaruh,  meletakkan,
01052|memasang;
01053|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  Pasal  1  angka  (1)
01054|Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2021  Tentang
01055|Pelaksanaan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dikatakan  bahwa
01056|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan  yang
01057|diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran
01058|Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
01059|Menimbang,  bahwa  dalam  penjelasan  Pasal  69  Undang-Undang
01060|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01061|Indonesia menyatakan bahwa orang perseorangan dalam ketentuan ini antara
01062|lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
01063|Pekerja Migran Indonesia. Sehingga dengan demikian Terdakwa sebagai orang
01064|perorangan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan pekerja
01065|migran. Penempatan disini didahului dengan kegiatan penawaran pembiayaan
01066|keberangkatan  Saksi  Nur  Rahmat  dan  Saksi  Barno  keluar  negeri  oleh
01067|Terdakwa;
01068|Menimbang bahwa s eseorang dapat dikatakan selaku Pekerja Migran
01069|Indonesia  (PMI)  jika  yang  bersangkutan  telah  memenuhi  syarat-syarat  dan
01070|memiliki syarat-syarat berupa:
01071|- Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
01072|- Memiliki kompetensi;
01073|- Sehat jasmani dan rohani;
01074|- Terdaftar dan memiliki Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial;
01075|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01076|
01077|- Syarat tersebut diatur pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 18
01078|tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
01079|Menimbang bahwa untuk merekrut seseorang yang akan menjadi calon
01080|pekerja migran harus dilengkapi dokumen yaitu:
01081|- Surat Keterangan Status Perkawinan;
01082|- Surat  Keterangan  Izin  Suami  atau  Istri  yang  harus  diketahui
01083|kepala desa;
01084|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01085|- Surat Keterangan Sehat;
01086|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01087|- Visa kerja;
01088|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01089|- Perjanjian Kerja;
01090|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  di  persidangan
01091|diketahui Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno telah diberangkatkan ke Malaysia
01092|oleh  Terdakwa,  dengan  tujuan  bekerja  di  tempat  besi  rongsokan/buruk dan
01093|pemotong rumput perkebunan (buruh tani), Saksi Nur Rahmat dijanjikan bekerja
01094|di  Malaysia  dengan  gaji  40  (empat  puluh)  ringgit  atau  setara  dengan
01095|Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) rupiah untuk biaya pemberangkatan
01096|akan ditanggung oleh  Terdakwa,  Saksi  Barno dijanjikan bekerja di Malaysia
01097|dengan gaji  50 (lima puluh) ringgit per hari atau Rp150.000,00 (seratus lima
01098|puluh ribu rupiah) ,  dan semua biaya pemberangkatan akan ditanggung oleh
01099|Terdakwa, Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno  diminta melengkapi dokumen
01100|yaitu KK, KTP dan ijazah,  Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno  tersebut tidak
01101|pernah  medical  check  up ataupun  pemeriksaan  medis  lain,  tidak  pernah
01102|menjalankan pelatihan pra kerja atau pelatihan lain,  sebelum berangkat ke luar
01103|negeri untuk bekerja, Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno  pada saat melakukan
01104|wawancara di Kantor Imigrasi, telah menerangkan akan jalan-jalan ke Malaysia
01105|bukan untuk bekerja agar prosedur pembuatan paspor tidak rumit,  Terdakwa
01106|tidak  memiliki  izin  untuk  memberangkatkan  tenaga  kerja  keluar  negeri  dan
01107|Terdakwa  tidak  memiliki  badan  hukum  berupa  PT  maupun  CV  yang
01108|diperuntukkan  untuk  memberangkatkan  tenaga  kerja  keluar  negeri,  cara
01109|Terdakwa  membawa korban ke Negara Malaysia yaitu awalnya yaitu sekira
01110|bulan Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Nur Rahmat datang ke rumah
01111|Terdakwa  dan berkata “Mas minta tolong carikan kerjaan ke luar negeri tapi
01112|karena saya tidak ada uang”, Terdakwa berkata “Kerja di luar negeri harus
01113|bener”,  dijawab  oleh  Saksi  Nur  Rahmat  “Iya,  Mas”,  selanjutnya  Terdakwa
01114|
01115|berkata “Iya  sudah nanti saya modalin terlebih dahulu tapi nanti jika sudah
01116|bekerja dipulangkan uang saya”, dijawab oleh Saksi Nur Rahmat “Iya, Mas”,
01117|Terdakwa menjelaskan “Nanti di sana kamu kerja di tempat besi rongsokan
01118|dengan gaji 40 (empat puluh) ringgit atau Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus
01119|ribu  rupiah)”,  dijawab  oleh  Saksi  Nur  Rahmat  “Iya,  Mas”.1  (satu)  minggu
01120|kemudian Saksi Nur Rahmat datang kembali ke rumah Terdakwa  dan Terdakwa
01121|antarkan untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Kotabumi , setelah 1 (satu)
01122|minggu kemudian paspor tersebut sudah jadi lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa
01123|pegang,  untuk  proses  pemberangkatan.  Kurang  lebih  10  (sepuluh  hari)
01124|kemudian  Saksi  Nur  Rahmat  datang  ke  rumah  Terdakwa  lalu  Terdakwa
01125|antarkan ke Bandara Raden Intan Bandar Lampung setelah sampai Terdakwa
01126|yang belikan tiket lalu Saksi Nur Rahmat terbang menuju Bandara Hang Nadim
01127|Batam,  Kepulauan  Riau,  sesampainya  di  sana  Saksi  Nur  Rahmat  sudah
01128|ditunggu  oleh  agen  lalu  diberangkatkan  melalui  kapal  ferry  menuju  Negara
01129|Malaysia,  sesampainya  di  sana  Saksi  Nur  Rahmat bekerja  di  tempat  besi
01130|rongsokan selama kurang lebih 1 (satu) bulan setengah setelah itu  Saksi Nur
01131|Rahmat kabur  dan  pulang  ke  Indonesia,  selama  pemberangkatan  tersebut
01132|semua biaya Terdakwa yang menanggung sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta
01133|delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian setelah bekerja selama 2 (dua)
01134|bulan akan dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa
01135|mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu)
01136|rupiah akan tetapi Terdakwa  belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut
01137|karena  Saksi  Nur  Rahmat sudah  kabur  melarikan  diri  pulang  ke  Indonesia ,
01138|Terdakwa  menerima KK, KTP, dan ijazah dari Saksi Nur Rahmat tersebut yaitu
01139|sekira bulan Agustus 2017 sekira  pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa  dan
01140|Terdakwa  sendiri yang menerimanya , pada saat pembuatan paspor di Kantor
01141|Imigrasi Kotabumi  Saksi Nur Rahmat  dan Terdakwa tidak mempunyai aplikasi
01142|SIAP KERJA dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat, untuk tiap-
01143|tiap  orang  yang  berhasil  diberangkatkan  ke  luar  negeri  Terdakwa  akan
01144|mendapat  keuntungan  sejumlah  Rp1.200.000,00  (satu  juta  dua  ratus  ribu)
01145|rupiah akan tetapi Terdakwa belum sempat mendapatkan keuntungan tersebut
01146|karena  Saksi  Nur  Rahmat sudah  kabur  melarikan  diri  pulang  ke  Indonesia,
01147|Terdakwa hanya seorang diri dalam membawa atau memberangkatkan  Saksi
01148|Nur  Rahmat tersebut,  Saksi  Nur  Rahmat  dan  Saksi  Barno  tersebut  tidak
01149|dilengkapi syarat-syarat Administrasi baik berupa kontrak kerja, pendaftaran id
01150|card PMI  di  kantor  Disnaker  setempat  serta  dan  tidak  memperoleh
01151|Rekomendasi dari dinas tenaga kerja setempat, Terdakwa  membawa  Saksi
01152|
01153|Barno ke luar negeri yaitu pada sekira bulan September tahun 2022 dengan
01154|tujuan Negara Malaysia dan persyaratan yang Terdakwa  minta yaitu KK, KTP
01155|dan Akta Kelahiran untuk pembuatan paspor, sekira bulan September tahun
01156|2022 sekira  pukul 08.00 WIB  Saksi  Barno datang ke rumah Terdakwa  dan
01157|berkata “Mas minta tolong carikan kerjaan ke Malaysia masih bisa  tidak?”,
01158|dijawab oleh Terdakwa “Iya bisa, iya sudah nanti saya modalin terlebih dahulu
01159|tapi nanti jika sudah bekerja dipulangkan uang saya”, dijawab oleh Saksi Barno
01160|“Iya  Mas.”,  Terdakwa  kemudian  menjelaskan  “Nanti  di  sana  kamu  kerja  di
01161|perkebunan untuk merawat buah duren dengan gaji 50 (lima puluh) ringgit atau
01162|Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).”, dijawab oleh Saksi Barno
01163|“Iya Mas”. Kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Barno datang kembali
01164|ke rumah Terdakwa dan Terdakwa antarkan untuk membuat paspor di Kantor
01165|Imigrasi Kotabumi. Setelah 5 (lima) hari kemudian paspor tersebut sudah jadi
01166|lalu  Terdakwa  ambil  dan  Terdakwa  pegang  dan  berjanjian  untuk  proses
01167|pemberangkatan.  Kurang  lebih  15  (lima  belas  hari)  kemudian  Saksi  Barno
01168|datang ke rumah Terdakwa  lalu Terdakwa  antarkan ke PO Bus Damri di Wates
01169|setelah sampai Terdakwa yang belikan tiket lalu Saksi Barno berangkat menuju
01170|Dumai,  Kepulauan  Riau.  Sesampainya  di  sana  Saksi  Nur  Rahmat  sudah
01171|ditunggu  oleh  agen  lalu  diberangkatkan  melalui  kapal  ferry  menuju  Negara
01172|Malaysia.  Selama  pemberangkatan  tersebut  semua  biaya  Terdakwa  yang
01173|menanggung  sebesar  Rp3.900.000,00  (tiga  juta  sembilan  ratus  ribu)  rupiah
01174|dengan perjanjian setelah bekerja selama 2 (dua) bulan akan dibayar sebesar
01175|Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dan  Terdakwa   mendapatkan  keuntungan
01176|sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sebelum  Saksi  Barno
01177|tersebut  berangkat  ke  luar  negeri,  Saksi  Barno  tersebut  tidak  melakukan
01178|medical  check  up  dan  tidak  ada  surat  persetujuan  dari  keluarga.  Terdakwa
01179|merekrut Saksi Nur Rahmat dan Saksi  Barno  sebagai calon pekerja migran
01180|tanpa dilengkapi dokumen yaitu:
01181|- Surat Keterangan Status Perkawinan;
01182|- Surat Keterangan IZIN Suami atau istri yang harus diketahui kepala
01183|desa;
01184|- Sertifikat Kompetensi Kerja;
01185|- Surat Keterangan Sehat;
01186|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01187|- Visa kerja;
01188|- Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01189|- Perjanjian Kerja;
01190|
01191|Menimbang, bahwa Terdakwa telah non prosedural memberangkatkan
01192|Saksi Nur Rahmat dan Saksi Barno ke Negara Malaysia yang tidak dilengkapi
01193|dengan  dokumen  ketenagakerjaan  dimana  Terdakwa  bukanlah  orang
01194|perorangan  atau  badan  hukum  maupun  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01195|Migran Indonesia yang terdaftar untuk menyalurkan Tenaga Kerja Indonesia
01196|sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  49  Undang-Undang  Republik
01197|Indonesia Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01198|Indonesia;
01199|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  ”Unsur  Yang  Melaksanakan
01200|Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal
01201|69” telah terpenuhi;
01202|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 juncto Pasal
01203|69  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01204|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia , maka Terdakwa haruslah dinyatakan
01205|telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  yang
01206|membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
01207|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
01208|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;
01209|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pembelaan  yang  diajukan  oleh
01210|Penasihat  Hukum  Terdakwa  mengenai  pasal  yang  dikenakan  terhadap
01211|Terdakwa,  Majelis  Hakim  telah  mempertimbangkannya  dalam  pertimbangan
01212|tersebut di atas sesuai dengan fakta hukum di persidangan, sedangkan tentang
01213|permohonan  keringanan  hukuman  dianggap  sebagai  telah  dipertimbangkan
01214|dalam keadaan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;
01215|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01216|apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus
01217|pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga
01218|berakibat  dapat  atau  tidaknya  Terdakwa  mempertanggungjawabkan
01219|perbuatannya;
01220|Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat
01221|pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat
01222|akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur
01223|dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab
01224|Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim
01225|tidak  menemukan  keadaan-keadaan  sebagaimana  ketentuan  pasal-pasal  di
01226|atas, sehingga  Terdakwa  dikategorikan  dapat  mempertanggungjawabkan
01227|perbuatannya;
01228|
01229|Menimbang bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif
01230|dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku,
01231|sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1)
01232|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis
01233|Hakim  tidak  menemukan  fakta-fakta  yang  membuktikan  adanya  keadaan-
01234|keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut
01235|di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan
01236|hukum atas perbuatan Terdakwa;
01237|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01238|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01239|Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana
01240|yang  dijatuhkan  akan  ditentukan  dalam  amar  putusan  dengan
01241|mempertimbangkan  aspek  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  di
01242|mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan
01243|perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan
01244|semata-mata  untuk  membalas  dendam  atas  perbuatan  pidana  yang  telah
01245|dilakukan  oleh  Terdakwa,  akan  tetapi  juga  bersifat  edukatif  yaitu  instrumen
01246|pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya
01247|di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media
01248|pembelajaran  hukum  bagi  masyarakat  luas  atau  merupakan  instrumen
01249|intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan
01250|perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;
01251|Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti