02958|Negara Jepang untuk bekerja dengan sistem magang karena perekrutan
02959|Tenaga Kerja Indonesia yang akan diperkerjakan ke Luar Negeri yang
02960|dilakukan  oleh  swasta  harus  memiliki  Surat  ijin  penempatan  dan
02961|perekrutan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.
02962|39  Tahun  2004  tentang  penempatan  dan  perlindungan  tenga  kerja
02963|Indonesia di luar negeri dan peraturan Menteri tenaga kerja Nomor 22
02964|tahun 2014 tentang pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga
02965|kerja Indonesia di Luar Negeri;
02966|- Bahwa dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 12 disebutkan
02967|bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Pelaksana  Penempatan  TKI
02968|swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat
02969|ijin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri;
02970|- Bahwa Pelanggran terhadap pasal 26 ini diancam dengan tindak pidana
02971|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  104  UU  No.  38  Tahun  2004  yang
02972|berbunyi
02973|a. Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan
02974|paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit
02975|Rp.100.000.000,,-  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
02976|Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap orang yang :
02977|b.  menempatkan  TKI  di  luar  negeri  tanpa  ijin  tertulis  dari  Menteri
02978|sebagimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
02979|c. Perbuatan ini merupakan Proses penempatan pekerja migran yang
02980|tidak prosedural yang dapat mengarah pada perdagangan orang harus
02981|Hal. 82 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
02982|Paraf
02983|
02984|memenuhi 3 unsur utama yakni unsur proses, unsur cara dan unsur
02985|tujuan;
02986|Dalam  peristiwa  ini  memenuhi  3  unsur  tersebut  yakni  melakukan
02987|perekrutan  dengan  cara  penipuan  dan  tujuannya  adalah
02988|mengeskploitasi atau dapat terekspoitasi .
02989|- Bahwa Proses perekrutan yang dilakukan tidak sesuai prosedur
02990|karena proses perekrutan hanya dapat dilakukan oleh PPPMI yang harus
02991|mendapat ijin dari Menteri ;
02992|Cara : Cara  yang  dipakai  adalah  penipuan  karena  mereka  dijanjikan
02993|berangkat tapi tidak diberangkatkan dan pelaku mendapat keuntungan
02994|karena masing masing korban telah membayar sejumlah uang
02995|Tujuan : Unsur tujuan, Tujuan dalam TPPO adalah tereksploitasi. dalam
02996|rangkaian perbuatan ini adalah mendapat keuntungan uang dari korban.
02997|Korban diwajibkan membayar sejumlah uang baik untuk biaya kursus,
02998|biaya penempatan job, korban juga kehilangan waktu dan tenaga untuk
02999|menjalani Kursus dan proses lainnya.
03000|Cara  penempatan  tenaga  kerja  Indonesia  juga  memerlukan  pelatihan
03001|khusus, bukan hanya dalam hal Bahasa tetapi juga ketrampilan sesuai
03002|dengan  bidang  pekerajaan  yang  akan  mereka  jalani.  Jika  tidak
03003|mempunyai ketrampilan tertentu maka orang dapat tereksploitasi.
03004|- Bahwa kontrak kerja merupakan perjanjian yang harus dipenuhi
03005|oleh kedua belah pihak, untuk itu masing masing pihak harus memahami
03006|apa  yang  terdapat  dalam  kontrak  kerja  tersebut.  Jika  tertulis  dalam
03007|Bahasa jepang maka seharusnya ada translate dalam Bahasa Indonesia.
03008|Selain  itu  perjanjian  ini  harus  dilaporkan  kepada  pemerintah
03009|kota/Kabupaten sebagaimana di atur dalam Pasal 54 UU No. 39 tahun
03010|2004.
03011|Kontrak kerja yang tidak jelas dan tidak dipahami dapat menyebabkan
03012|orang tereksploitasi.
03013|- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi  Sumaedy Effendi Als Edy
03014|Selaku  kepala  LPK  PT  RSEI-Lotim  yang  bekerjasama  dengan  Galih
03015|Santika  Fadillahkusumah  Selaku  direktur  LPK  Sanusi  Pusaka  Sunda-
03016|Subang  merupakan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  UU  No.  39
03017|Tahun 2004 yang dapat menyebabkan timbulnya perdagangan orang,
03018|Hal. 83 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03019|Paraf
03020|
03021|bahwa Penempatan tenaga kerja Indonesia sudah diatur dalam UU No.
03022|39 Tahun 2004. Lembaga yang merekrut dan menempatkan juga sudah
03023|diatur dalam UU Tersebut. Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi,
03024|antara  lain  bahwa  Lembaga  tersebut  harus  sudah  terdaftar  sebagai
03025|Lembaga  rekrutmen  pada  instansi  pemerintah  Kabupaten/Kota  yang
03026|bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
03027|- Bahwa  jika  tidak  ada  yang  berhasil  diberangkatkan  namun  tetap
03028|melakukan  perekrutan  maka  ini  mengarah  kepada  penipuan  yang
03029|merupakan  unsur  cara  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03030|Pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur dapat menyebabkan orang
03031|tereksploitasi hingga mengarah pada terpenuhinya unsur tindak pidana
03032|perdagangan orang;
03033|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  dan  Sumaedy  Efendi  belum  ada
03034|ekploitasipun sudah masuk kedalam TPPO, karena sudah ada janji janji
03035|dari  Terdakwa  dan  Sumaedy  Efendi  untuk  memberangkatkan  tenaga
03036|kerja keluar  negeri, dimana Tindak  Pidana  Penipuan sudah  termasuk
03037|kedalam Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO dan Penipuan adalah
03038|salah satu modus dalam TIndak Pidana TPPO;
03039|- Bahwa  adanya  perjanjian  Kerja  dalam  Bahasa  Jepang,  tidak  ada
03040|Jaminan social itu menyebabkan adanya eksploitasi, selain itu adanya
03041|tujuan ekonomi secara Finansial, masuk ke dalam eksploitasi ekonomi;
03042|- Bahwa unsur  yang memenuhi sehingga Terdakwa masuk dalam Tindak
03043|pidana  TPPO  adanya  unsur  “cara”  dalam  hal  ini  dibuktikan  dengan
03044|adanya  menjanjikan  keberangkatan  kepada  para  tenaga/magang.
03045|Adanya  “Perekrutan”  paraTenaga/magang  oleh  Terdakwa,  dan  ada
03046|“Pemufakatan Jahat” yaitu yang tercantum dalam Pasal 11 Jo pasal 4
03047|yang  tercantum  dalam  Dakwaan  Kedua.  jadi  yang  dapat  dibuktkan
03048|adalah Pasal 11 Jo pasal 4, sehingga dalam perbuatan Terdakwa ada
03049|“Mens  rea”  dalam  hal  ini  tidak  mengadakan  pelatihan  dan  terkait
03050|pekerjaannya apa;
03051|- Bahwa dengan adanya penyerahan uang/uang yang dibagi itu adalah
03052|sudah termasuk pemufakatan jahat, sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 4;
03053|Hal. 84 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03054|Paraf
03055|
03056|- Bahwa  penampungan  adalah  memberikan  tempat  atau  menampung
03057|saja tanpa ada pelatihan seperti PJTKI, sedangkan pelatihan bertujuan
03058|untuk memberikan keahlian kepada seseorang;
03059|- Bahwa ada friksi hukum, tidak ada alasan untuk tidak tahu aturannya
03060|atau Undang-undang. Jadi setiap orang dianggap mengetahui undang
03061|undang setelah undang-undang itu diundangkan;
03062|- Bahwa Jika ada seseorang yang melakukan kegiatan seperti halnya
03063|Terdakwa maka lebih didahulukan adalah TPPO nya karena merupakan
03064|lex spesialis;
03065|- Bahwa  menurut  Ahli,  untuk  memberangkatkan  seseorang  harus
03066|mempunyai keahlian khusus, karena perjanjian yang dikeluarkan oleh
03067|pihak  Jepang  tersebut  adalah  perjanjian  baku,  dan  dari  keterangan
03068|Penyidik,  isi  perjanjian  tersebut  tidak  diketahui  oleh  para  peserta
03069|magang;
03070|- Bahwa  jika  seseorang  hanya  melakukan  pelatihan  tanpa
03071|memberangkatkan orang bukan termasuk perekrutan tenaga kerja, akan
03072|tetapi jika tidak melakukan perekrutan sendiri tetapi bekerja sama dengan
03073|pihak lain tetap masuk dalam pemufakatan jahat;
03074|- Bahwa yang dimaksud kerugian adalah apa yang dikeluarkan dengan
03075|apa yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan;
03076|- Bahwa  menurut  Ahli,  untuk  memberangkatkan  seseorang  harus
03077|mempunyai keahlian khusus, karena perjanjian yang dikeluarkan oleh
03078|pihak  Jepang  tersebut  adalah  perjanjian  baku,  dan  dari  keterangan
03079|Penyidik,  isi  perjanjian  tersebut  tidak  diketahui  oleh  para  peserta
03080|magang;
03081|Terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
03082|4.  Ahli  ERNAWATY,  S.H dibawah  sumpah  pada  pokoknya  menerangkan
03083|sebagai berikut :
03084|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
03085|dan keterangan Ahli benar;
03086|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
03087|a. Tahun 1984 tamat pendidikan SD Nomor 9 Ampenan
03088|b. Tahun 1987 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 2 Mataram
03089|c. Tahun 1990 tamat dan lulus Pendidikan SMAN 1 Mataram
03090|Hal. 85 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03091|Paraf
03092|
03093|d. Tahun 1997 tamat S-1 Ilmu Ekonomi Universitas Mataram
03094|Bahwa ahli mempunyai riwayat pekerjaan dan jabatan sebagai berikut:
03095|a. Dinas Pertamanan Kota Mataram
03096|b. Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram
03097|c. Kantor Lurah Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan
03098|d. Kantor Lurah Banjar Kecamatan Ampenan
03099|e. Kantor DP2KB Kota Mataram
03100|f. Kantor Dinas Pendidikan Kota Mataram
03101|- Bahwa saat ini Ahli bekerja di Bidang Pembinaan PAUD PNF (Pendidikan
03102|Anak Usia Dini  Pendidikan Non Formal)  Adapun  Tugas  dan  Tanggung
03103|Jawab Ahli adalah sebagai berikut:
03104|1. Penyusunan RKA/DPA dan Program Kerja seksi;
03105|2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang berdasarkan
03106|ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
03107|3. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
03108|kelembagaan dan sarpras PAUD dan PNF;
03109|4. Penyusunan bahan pembinaan kelembgaan dan sarpras PAUD
03110|PNF;
03111|5. Penyusunan  bahan  penerbitan  ijin  pendirian,  penataan  dan
03112|penutupan satuan PAUD PNF;
03113|6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan
03114|sarpras PAUD PNF;
03115|7. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarpras PAUD PNF;
03116|8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai
03117|dengan bidang tugasnya.
03118|- Bahwa  Ahli  belum  pernah  menjadi  Ahli  dalam  perkara  tindak
03119|pidana lainnya;
03120|- Bahwa  LKP  (Lembaga  Kursus  Pelatihan)  adalah  Lembaga
03121|Pendidikan  non  formal  yang  bertujuan  meningkatkan  keterampilan
03122|peserta didik dalam bidang tertentu ;
03123|- Bahwa Maksud dan tujuan pendirian LKP secara umum adalah
03124|mengembangkan potensi Masyarakat dalam meningkatkan keterampilan
03125|dan pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi lebih
03126|berkualitas ;
03127|Hal. 86 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03128|Paraf
03129|
03130|- Bahwa  yang  mengeluarkan  ijin  operasional  dari  LKP(Lembaga
03131|Kursus  Pelatihan)  bernama  “WAHYUYYUHA Mataram”  adalah  Bidang
03132|Pembinaan PAUD PNF (Pendidikan Non Formal) Dinas Pendidikan Kota
03133|Mataram yang beralamat di Jl. Majapahit No. 14 Mataram ;
03134|- Bahwa berdasrkan hasil visitasi yang dilakukan oleh tim di bidang
03135|Pembinaan PAUD PNF sejumlah 4 (empat) orang diperoleh data bahwa
03136|LKP  “Wahyuyyuha”  berkedudukan  di  Jl.  Lingkar  Selatan  Kelurahan
03137|Jempong  Baru  Kecamatan  Sekarbela  Kota  Mataram.  adapun  Pemilik
03138|LKP  “Wahyuyyuha”  bernama  Wahyu  Sutantri,  S,Si  (Sesuai  Ijin
03139|Operasional yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram
03140|pada tanggal 25 April 2022);
03141|- Bahwa berdasarkan hasil visitasi yang dilakukan oleh tim di bidang
03142|Pembinaan PAUD PNF, LKP “Wahyuyuha” bergerak dalam bidang “Care
03143|Giver” yang masuk dalam rumpun Kesehatan dan Pekerjaan Sosial ;
03144|- Bahwa  Dinas  Pendidikan  mengeluarkan  Ijin  Operasional  untuk
03145|melaksanakan LKP (Kursus dan Pelatihan) saja;
03146|- Bahwa  kami  pihak  dari  Dinas  Pendidikan  Kota  Mataram  tidak
03147|mengetahui terkait kegiatan dari LKP “Wahyuyyuha Mataram” melakukan
03148|perekrutan peserta magang ke Negara Jepang;
03149|- Bahwa pengawasan yang dilakukan hanya pada saat kami visitasi
03150|ke  Lembaga  untuk  penerbitan  ijin  pendirian  lembaga  baru  dan  Ijin
03151|perpanjangan;
03152|- Bahwa LKP hanya boleh menerima uang pembayaran kursus saja,
03153|termasuk biaya Pendidikan dan bukan untuk biaya yang lain;
03154|- Bahwa Barang Bukti tersebut adalah Surat Izin yang instansi kami
03155|keluarkan untuk Terdakwa dan masih berlaku sampai tahun 2026;
03156|- Bahwa  LKP  diberikan  kewenangan  untuk  mencari  siswa untuk
03157|kursus dan pelatihan saja;
03158|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
03159|5.  Ahli  ASYIB  YULIANTO  S.Kom dibawah  sumpah  pada  pokoknya
03160|menerangkan sebagai berikut :
03161|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
03162|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
03163|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
03164|Hal. 87 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03165|Paraf
03166|
03167|a. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
03168|NTB, Indonesia;
03169|b. Tahun 2000 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 4 Labuan
03170|Sumbawa, NTB, Indonesia;
03171|c. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan di MAN 1
03172|Sumbawa, NTB, Indonesia;
03173|d. Tahun 2003 tamat dan lulus Pendidikan Diploma 3 di
03174|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia;
03175|e. Tahun 2007 tamat dan lulus Pendidikan Strata 1 di
03176|Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia;
03177|f. Tahun 1997 tamat dan lulus Pendidikan SDN 11 Sumbawa,
03178|NTB, Indonesia;
03179|g. Tahun 2000 tamat dan lulus Pendidikan SMPN 4 Labuan
03180|Sumbawa, NTB, Indonesia.
03181|- Bahwa  ahli  mempunyai  riwayat  pekerjaan  dan  jabatan  sebagai
03182|berikut:
03183|a. Tahun  2010 diangkat  menjadi  PNS  sebagai Pelaksana
03184|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
03185|Perlindungan  dan  Pemberdayaan  di  BP3TKI  Mataram  Dinas
03186|Ketahanan Pangan Kota Mataram
03187|b. Tahun 2011 sampaidengan 2016 sebagai Pelasana Penerbitan E-
03188|KTKLN, Seksi Penyiapan dan Penempatan BP3TKI Mataram Kantor
03189|Lurah Banjar Kecamatan Ampenan
03190|c. Tahun 2016 sampai dengan 2019 diangkat menjadi Kepala Seksi
03191|Penyiapan dan Penempatan di BP3TKI Mataram
03192|d. Tahun  2020  Bulan  sejak  Desember  sampai  dengan  Sekarang
03193|diangkat menjadi Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda di BP3MI
03194|NTB;
03195|e. Tahun  2010  diangkat  menjadi  PNS  sebagai  Pelaksana
03196|Pemantauan  Keberangkatan  dan  Kepulangan  TKI,  Seksi
03197|Perlindungan dan Pemberdayaan di BP3TKI Mataram
03198|Riwayat Pendidikan dan Pelatihan Ahli adalah sebagai berikut:
03199|a. Tahun 2013, Bimtek Aplikasi Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja
03200|Luar Negeri, BNP2TKI;
03201|Hal. 88 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03202|Paraf
03203|
03204|b. Tahun 2014, Bimtek Verifikasi Dokumen Penempatan Calon
03205|TKI/TKI, BNP2TKI;
03206|c. Tahun 2015, Bimtek Pelayanan Elektronik kartu Tenaga Kerja Luar
03207|Negeri (E-KTKN) BNP2TKI;
03208|d. Tahun 2017, Training of Trainers Aplikas safe travel serta Isu
03209|perlindungan Lainnya Kepada Instruktur Pembekalan Akhir
03210|Pemberangkatan, Kementerian Luar Negeri;
03211|e. Tahun 2017 Bimtek peningkatan Kualitas Petugas Pelayanan
03212|Publik di BNP2TKI;
03213|- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Fungsional Pengantar Kerja
03214|Ahli  Muda  di  Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
03215|Nusa  Tenggara  Barat  sejak  tahun  2020  bulan  Desember,  adapun
03216|kewenangan  dan  tanggung  jawab  Ahli  adalah  menjalankan  tugas  di
03217|bagian  Pelindungan  dan  Pemberdayaan  Pekerja  Migran  Indonesia
03218|BP3MI Nusa Tenggara Barat adalah :
03219|1. BP3MI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penempatan
03220|dan pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan ketentuan
03221|peraturan perundang-undangan.
03222|2. Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  di  atas,
03223|BP3MI menyelenggarakan fungsi:
03224|1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
03225|2. Penyebarluasan  informasi  di  bidang  penempatan  dan
03226|pelindungan pekerja migran Indonesia;
03227|3. Pelaksanaan  pemetaan  suplai  dan  pendayagunaan  hasil
03228|pemetaan peluang kerja luar negeri;
03229|4. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran
03230|Indonesia  yang  ditempatkan  oleh  Badan  Pelindungan  Pekerja
03231|Migran Indonesia;
03232|5. Pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
03233|6. Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi
03234|calon  pekerja  migran  Indonesia;  pelaksanaan  pengawasan
03235|pelayanan jaminan lembag pekerja migran Indonesia; pemberian
03236|bahan  rekomendasi  terhadap  usulan  penerbitan  dan
03237|perpanjangan  surat  izin  lembaga  dan  penempatan  pekerja
03238|Hal. 89 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
03239|Paraf
03240|
03241|migran  Indonesia;  pemberian  bahan  rekomendasi  pengenaan
03242|sanksi  lembaga  bagi  Lembaga  penempatan  pekerja  migran
03243|Indonesia dan lembaga yang menempatkan calon pekerja migran
03244|Indonesia untuk kepentingan lembaga sendiri;
03245|7. Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  layanan
03246|penempatan  dan  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia  oleh
03247|lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
03248|8. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah,
03249|dan  pemenuhan  hak  calon  pekerja  migran  Indonesia/  pekerja
03250|migran Indonesia secara terpadu;
03251|9. Pelaksanaan pelindungan pekerja migran Indonesia selama
03252|bekerja  di  negara  tujuan  penempatan  berkoordinasi  dengan
03253|Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputian teknis terkait;-
03254|10. Pencegahan  dan  penanganan  Calon  Pekerja  Migran
03255|Indonesia/Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  ditempatkan
03256|secara nonprosedural;
03257|11. Pelaksanaan  pemulangan  pekerja  migran  Indonesia
03258|terkendala  serta  pelaksanaan  fasilitasi,  rehabilitasi  dan
03259|reintegrasi purna pekerja migran Indonesia, pemberdayaan social
03260|dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
03261|12. Perekaman  dan  pengolahan  data  penempatan
03262|perlindungan pekerja migran Indonesia