00954|berkaitan  dengan  pemidanaan,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  perlu
00955|mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur
00956|dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00957|Anak,  serta  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana
00958|diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP;
00959|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
00960|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  secara  tegas  menganut  prinsip  kepentingan
00961|terbaik  bagi  anak  ( best  interest  of  the  child)  sebagaimana  dimuat  dalam
00962|penjelasan Pasal 2 huruf d, yang mengamanatkan bahwa setiap pengambilan
00963|keputusan  harus  senantiasa  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup  serta
00964|tumbuh  kembang  Anak,  oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa
00965|penjatuhan  pidana  maupun  tindakan  terhadap  Anak  harus  selaras  dengan
00966|prinsip  keadilan  restoratif,  di  mana  pemidanaan  tidak  diposisikan  sebagai
00967|sarana  balas  dendam,  melainkan  sebagai  upaya  untuk  menumbuhkan  rasa
00968|tanggung jawab agar Anak mampu memperbaiki sikap dan perilakunya di masa
00969|depan;
00970|Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Anak tidak dimaksudkan
00971|sebagai tindakan pembalasan ataupun perbuatan yang merendahkan martabat
00972|manusia  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  52  KUHP  melainkan  harus
00973|berorientasi  pada  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  51
00974|KUHP,  sehingga  atas  pemidanaan  terhadap  Anak  diharapkan  Anak  dapat
00975|menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum,  tidak
00976|mengulanginya di kemudian hari, serta mampu memperbaiki diri menjadi pribadi
00977|yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemidanaan ini
00978|juga berfungsi sebagai sarana preventif bagi masyarakat sekaligus instrumen
00979|perlindungan  untuk  memulihkan  keseimbangan  dalam  kehidupan
00980|bermasyarakat;
00981|Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  Tujuan  Pemidanaan
00982|sebagaimana  diatur  Pasal  51  KUHP  jo.  Pasal  52  KUHP  serta  Pedoman
00983|Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 54 KUHP, Majelis
00984|Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00985|
00986|Hakim akan mempertimbangkan beberapa pedoman yang dimaksud sebagai
00987|berikut:
00988|Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana,  kesengajaan  tidak
00989|mensyaratkan  adanya  perencanaan  yang  matang,  melainkan  cukup  apabila
00990|pada  saat  melakukan  perbuatan,  pelaku  mengetahui  dan  menghendaki
00991|perbuatan  yang  dilakukannya,  termasuk  kesadaran  terhadap  objek  yang
00992|menjadi sasaran perbuatannya;
00993|Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana,  terdapat  3  (tiga)  jenis
00994|kesengajaan,  yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud,  kesengajaan  sebagai
00995|kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. 
00996|Menimbang, bahwa  dalam  persidangan, diketahui  bahwa Anak  yang
00997|secara  sadar  mengambil  dan  meletakkan  Narkotika  Golongan  I  jenis  sabu
00998|dalam penguasaannya yang kemudian diketahuinya sebagai sabu menunjukkan
00999|adanya kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Walaupun Anak tidak
01000|mengetahui  bahwa  sabu  adalah  barang  yang  berbahaya  dan  dilarang  oleh
01001|undang-undang untuk dikuasai tanpa hak atau izin dari pihak berwenang, hal
01002|tersebut tidak menghapuskan unsur kesengajaan dalam perbuatan Anak;
01003|Menimbang,  dengan  memperhatikan  fakta  hukum  di  persidangan,
01004|Majelis  Hakim  menilai  bahwa  bentuk  kesengajaan  dalam  perbuatan  Anak
01005|tidaklah  berupa  kesengajaan  sebagai  maksud  karena  tujuan  utama  Anak
01006|bukanlah  untuk  memiliki  Narkotika  Golongan  I  jenis  sabu,  melainkan  untuk
01007|menolong temannya;
01008|Menimbang,  bahwa  demikian  pula  perbuatan  Anak  tidak  dapat
01009|dikategorikan  sebagai  kesengajaan  sebagai  kepastian  karena  tidak  terdapat
01010|keadaan  dimana  Anak  mengetahui  bahwa  akibat  tertentu  pasti  akan  terjadi
01011|sebagai konsekuensi yang tidak terhindarkan dari perbuatannya;
01012|Menimbang, bahwa namun demikian, dengan memperhatikan bahwa
01013|Anak  telah  mengetahui  bahwa  barang  yang  diambilnya  adalah  sabu,  yang
01014|dalam pengetahuan umum merupakan suatu barang yang berkaitan dengan
01015|sesuatu yang terlarang, maka setidak-tidaknya Anak dapat menyadari adanya
01016|kemungkinan bahwa barang tersebut merupakan barang yang dilarang atau
01017|tidak boleh dikuasai secara bebas tanpa ada hak atau izin dari pihak yang
01018|berwenang  atas  itu.  Namun,  Anak  tetap  melakukan  perbuatannya  dan
01019|meletakkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam penguasaannya, sehingga
01020|Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
01021|
01022|menunjukkan bahwa Anak telah menerima kemungkinan atau setidak-tidaknya
01023|mengabaikan kemungkinan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;
01024|Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa
01025|Anak  dengan  sengaja  telah  melakukan  perbuatannya  dimana  kesengajaan
01026|dalam perbuatannya tersebut bersifat kesengajaan sebagai kemungkinan;
01027|Menimbang, bahwa melihat dari bentuk kesalahan dan motif perbuatan
01028|anak, secara hukum Anak terbukti memenuhi unsur kesengajaan menguasai
01029|Narkotika  Golongan  I  jenis  sabu,  namun  Majelis  Hakim  melihat  bahwa
01030|kesalahan  Anak  memang  tidak  bersumber  dari  niat  jahat  kriminal  untuk
01031|mengedarkan, melainkan dari motif untuk membantu temannya serta adanya
01032|faktor  ketidaktahuan  hukum  mengenai  sifat  terlarang  dari  benda  yang
01033|dikantonginya, mengingat usia Anak yang masih belia dan belum memahami
01034|hukum sepenuhnya serta tidak adanya bimbingan keluarga yang mengingatkan
01035|anak mengenai terlarangnya narkotika yang Anak kuasai;
01036|Menimbang, bahwa dari sikap batin Anak saat melakukan perbuatan hal
01037|mana pada saat kejadian, Anak bertindak untuk membantu temannya untuk
01038|mengamankan barang milik temannya agar tidak terjatuh tanpa adanya motif
01039|keuntungan pribadi atau niat untuk menyalahgunakan narkotika tersebut bagi
01040|dirinya sendiri, yang dibuktikan pula dengan hasil pemeriksaan urine Anak yang
01041|negatif;
01042|Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengaruh pidana terhadap masa
01043|depan  Anak  sebagai  yang  melakukan  perbuatan  pidana,  Majelis  Hakim
01044|mempertimbangkan usia Anak masih berada dalam usia sekolah yang memiliki
01045|masa  depan  panjang,  di  mana  pertumbuhan  karakter  dan  kelanjutan
01046|pendidikannya  harus  menjadi  prioritas  negara  sesuai  dengan  prinsip
01047|kepentingan terbaik bagi anak;
01048|Menimbang, bahwa dilihat dari nilai hukum dan keadilan yang hidup
01049|dalam masyarakat, meskipun tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar
01050|biasa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan bagi masyarakat tidak
01051|selalu dicapai dengan pidana penjara yang berat bagi anak di bawah umur,
01052|melainkan dengan putusan yang mampu memberikan edukasi dan rehabilitasi
01053|bagi mentalitas Anak;
01054|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  terhadap  pedoman
01055|pemidanaan  di  atas,  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  penjatuhan  pidana
01056|terhadap Anak tidak boleh menghambat proses tumbuh kembangnya, sehingga
01057|Hal 32 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
01058|
01059|pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat proporsional yang mengedepankan
01060|pembinaan daripada pembalasan;
01061|Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan,  Majelis  Hakim
01062|memperhatikan  bahwa  Anak  bersikap  kooperatif,  berterus  terang  dalam
01063|persidangan, menyesali perbuatannya, selain itu Anak belum pernah dihukum
01064|sebelumnya dimana sikap demikian mencerminkan adanya itikad baik dari Anak
01065|untuk menginsyafi perbuatannya;
01066|Menimbang,  bahwa  hal-hal  yang  tersebut  di  atas  nantinya  akan
01067|dipertimbangkan  juga  secara  bersama  dalam  pertimbangan  hal-hal  yang
01068|meringankan  maupun  memberatkan  sebelum  Majelis  Hakim  menjatuhkan
01069|pidana terhadap Anak sebagaimana pada amar putusan nantinya;
01070|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  penjatuhan
01071|pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah selaras dengan
01072|tujuan pemidanaan yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan
01073|tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (best interest of
01074|the  child)  serta  menjamin  keberlangsungan  tumbuh  kembangnya  di  masa
01075|depan;
01076|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  dibacakan  dan  didengar
01077|Laporan  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  Nomor
01078|WP23.PAS27.PK.06.01–xxxx yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Anak
01079|melakukan tindak pidana tersebut akibat faktor pergaulan, kurangnya kontrol
01080|diri, serta minimnya pengawasan dari orang tua;
01081|Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut, Anak telah mengakui
01082|kesalahannya  secara  jujur,  menyesali  perbuatannya,  dan  berjanji  untuk
01083|memperbaiki diri, serta adanya dukungan dari orang tua maupun masyarakat
01084|setempat agar Anak tetap diberikan kesempatan untuk menata masa depannya
01085|mengingat usia Anak yang masih sangat muda;
01086|Menimbang, bahwa  setelah  membaca laporan  penelitian masyarakat
01087|tersebut Majelis Hakim juga telah mencermati latar belakang pergaulan anak
01088|yang di dalam laporan dijelaskan mengenai kebiasaan Anak yang buruk yaitu
01089|mudah dipengaruhi teman dan pergaulannya memberikan contoh yang buruk
01090|dalam membentuk kepribadian Anak, dan juga berdasarkan pengakuan dari
01091|Anak, Anak suka keluar malam dan pulang larut malam untuk bermain game
01092|bersama teman-temannya; 
01093|Hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
01094|
01095|Menimbang, bahwa pola pergaulan menjadi pemicu utama terjadinya
01096|tindak pidana ini, sehingga apabila Anak hanya dikembalikan kepada orang tua
01097|sebagaimana  yang  direkomendasikan  dalam  Laporan  Hasil  Penelitian
01098|Kemasyarakatan,  dikhawatirkan  Anak  akan  kembali  terjerumus  dalam  pola
01099|pergaulan yang sama;
01100|Menimbang, bahwa meskipun pidana yang diancam dalam pasal yang
01101|didakwakan  terhadap  Anak  adalah  penjara  dan/atau  denda,  namun  dalam
01102|perkara  anak  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11
01103|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana penjara
01104|terhadap  anak  merupakan  upaya  terakhir  (ultimum  remedium)  yang  hanya
01105|dapat dilakukan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan
01106|masyarakat;
01107|Menimbang, bahwa khusus untuk perkara pidana anak, Majelis Hakim
01108|anak memiliki kewenangan untuk memilih jenis pidana yang lebih proporsional
01109|terhadap Anak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;
01110|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
01111|berkesimpulan bahwa pidana yang paling tepat dan proporsional atas perbuatan
01112|Anak yaitu berupa pembinaan dalam lembaga yang nantinya terhadap Anak
01113|akan dilakukan rehabilitasi sosial dan juga pelatihan keterampilan, hal mana
01114|pidana  ini  akan  dilakukan  di  tempat  latihan  kerja  atau  lembaga  pembinaan
01115|dalam hal ini yaitu Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
01116|yang lama pidananya adalah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan
01117|ini;
01118|Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 80 ayat (2) UU SPPA, pidana
01119|ini  dijatuhkan  karena  Majelis  Hakim  menilai  perbuatan  Anak  tidaklah
01120|membahayakan masyarakat, namun diri Anak sendiri hal mana ini merupakan
01121|dampak dari pengaruh pergaulannya yang negatif, sehingga rehabilitasi berupa
01122|pembinaan jauh lebih mendesak daripada sekadar penghukuman;
01123|Menimbang, bahwa penempatan anak di LPKS dipandang tepat untuk
01124|memutus mata rantai pergaulan buruk Anak di lingkungan asalnya, sekaligus
01125|memberikan ruang bagi Anak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, pelatihan
01126|keterampilan, serta reintegrasi sosial;
01127|Menimbang,  bahwa  dikarenakan  wilayah  Kabupaten  Sinjai  belum
01128|memiliki  fasilitas  Lembaga  Penyelenggaraan  Kesejahteraan  Sosial  (LPKS),
01129|maka  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor
01130|Hal 34 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
01131|
01132|12/HUK/2026  Tentang  Jangkauan  Wilayah  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Di
01133|Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Dalam Layanan Asistensi
01134|Rehabilitasi Sosial, Anak akan ditempatkan di LPKS Sentra Pangurangi Takalar;
01135|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pidana  berupa  pembinaan  dalam
01136|lembaga juga merupakan salah satu bentuk pembatasan kebebasan Anak, hal
01137|mana dalam perkara ini terhadap Anak juga telah dikenakan penangkapan dan
01138|penahanan  yang  sah  pada  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan,  maka  masa
01139|penangkapan  dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari
01140|pidana yang dijatuhkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 108 ayat (10)
01141|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana;
01142|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01143|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01144|- 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu
01145|dengan berat bruto 0,12 gram dengan berat netto 0,0643 gram dan berat
01146|akhir 0,0129 gram;
01147|- 1 (satu) robekan pembungkus rokok Malboro warna merah;
01148|- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 13C berwarna Hitam
01149|dengan IMEI1 xxxxxxxxxxxxxxx dan IMEI2 xxxxxxxxxxxxxxx;
01150|- 1 (satu) unit handphone merek Infinix wama hijau dengan IME1 1
01151|xxxxxxxxxxxxxxx  dan  IMEI2  xxxxxxxxxxxxxxx  Nomor  Sim  Card
01152|xxxxxxxxxxxx;
01153|Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara lain a.n. Fandi Bin
01154|Firman maka masing-masing dari barang bukti tersebut dikembalikan kepada
01155|Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  dipergunakan  dalam  perkara  a.n  Fandi  Bin
01156|Firman; 
01157|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka
01158|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
01159|meringankan Anak sebagai berikut;
01160|Keadaan yang memberatkan:
01161|- Perbuatan Anak bertentangan dengan Program Pemerintah dalam
01162|memberantas Narkotika;
01163|Keadaan yang meringankan:
01164|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01165|- Anak belum pernah dihukum;
01166|- Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang;
01167|Hal 35 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
01168|
01169|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah
01170|dibebani untuk membayar biaya perkara;
01171|Mengingat Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
01172|2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah
01173|berdasarkan Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026
01174|Tentang Penyesuaian Pidana. dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
01175|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01176|
01177|MENGADILI:
01178|1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan 
01179|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai 
01180|Narkotika Golongan I bukan tanaman;
01181|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana
01182|pembinaan  dalam  lembaga  berupa  kewajiban  mengikuti  program
01183|pembinaan  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Penyelenggaraan
01184|Kesejahteraan Sosial (LPKS) Sentra Pangurangi Takalar selama 3 (tiga)
01185|bulan;
01186|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 
01187|dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01188|4. Menetapkan barang bukti berupa:
01189|- 1 (satu) saset plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu
01190|dengan berat bruto 0,12 gram dengan berat netto 0,0643 gram dan
01191|berat akhir 0,0129 gram;
01192|- 1 (satu) robekan pembungkus rokok Malboro warna merah;
01193|- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 13C berwarna Hitam
01194|dengan IMEI1 xxxxxxxxxxxxxxx dan IMEI2 xxxxxxxxxxxxxxx;
01195|- 1 (satu) unit handphone merek Infinix wama hijau dengan IME1 1
01196|xxxxxxxxxxxxxx  dan  IMEI2  xxxxxxxxxxxxxxx  Nomor  Sim  Card
01197|xxxxxxxxxxxx;
01198|Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
01199|perkara a.n Fandi Bin Firman; 
01200|5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah
01201|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01202|
01203|Jumat
01204|
01205|17
01206|
01207|2026
01208|
01209|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
01210|Negeri  Sinjai, pada hari  Jumat, tanggal 17 April 2026, oleh, Erlina  Fajarani
01211|Aisyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maureen Octaviani Panggabean, S.H., dan
01212|Hal 36 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
01213|
01214|Ni  Putu  Maitri  Suastini,  S.H.,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota, yang
01215|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 April
01216|2026  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota  tersebut,
01217|dibantu oleh Syamsuddin S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
01218|Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak
01219|didampingi Advokat, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial serta orang
01220|tua Anak.
01221|
01222|Syamsuddin S., S.H.
01223|
01224|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01225|             Ttd.                   Ttd.
01226|Maureen Octaviani Panggabean, S.H. Erlina Fajarani Aisyah, S.H.
01227|             Ttd.
01228|Ni Putu Maitri Suastini, S.H.
01229|Panitera Pengganti,
01230|             Ttd.
01231|Syamsuddin S., S.H.