00883|hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,
00884|menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
00885|Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;
00886|
00887|Menimbang,  bahwa  dakwaan  primair  sebagaimana  dalam  surat
00888|dakwaan, yakni  Pasal 114  ayat (1)  Jo  Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang
00889|Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  Jo  Undang-
00890|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
00891|Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
00892|2026  tentang  Penyesuaian  Pidana  telah  terbukti,  maka Hakim  tidak  akan
00893|mempertimbangkan  dakwaan  berikutnya.  Selanjutnya  Hakim  akan
00894|mempertimbangkan  apakah  perbuatan  yang  telah  memenuhi  unsur-unsur
00895|tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Anak atau tidak; 
00896|Menimbang,  bahwa  dalam  Pasal  12  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-
00897|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-
00898|undang Hukum Pidana yang merumuskan:
00899|1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-
00900|undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan, 
00901|2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam
00902|dengan  sanksi  pidana  dan/atau  tindakan  oleh  peraturan  perundang-
00903|undangan  harus  bersifat  melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan
00904|hukum yang hidup dalam masyarakat, dan ayat
00905|3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan
00906|pembenar;
00907|  Menimbang, bahwa dengan demikian pada bagian ini akan Majelis
00908|Hakim pertimbangan sifat melawan hukum dalam perkara ini;
00909|  Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  sifat
00910|melawan  hukum  formil  dan  sifat melawan  hukum  materiil, yang  mana  sifat
00911|melawan hukum formil bermakna suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum,
00912|apabila  perbuatan  itu  diancam  pidana  dan  dirumuskan  sebagai  suatu  delik
00913|dalam  undang-undang,  sedangkan  sifat  melawan  hukum  materiil  suatu
00914|perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam
00915|undang-undang saja, tetapi harus juga melihat berlakunya asas-asas hukum
00916|yang tidak tertulis, yang mana sifat melawan hukum mater iil terbagi ke dalam
00917|dua fungsi, yakni sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif ,
00918|yakni ajaran yang menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana,
00919|meskipun  tidak  nyata-nyata diancam  pidana  dalam  undang-undang, apabila
00920|bertentangan dengan hukum tidak tertulis, serta sifat melawan hukum mater iil
00921|dalam fungsi yang negatif , yakni ajaran ini mengakui kemungkinan adanya hal-
00922|hal  yang  ada  di  luar  undang-undang  (hukum  tidak  tertulis)  yang  dapat
00923|
00924|menghapus  sifat  melawan  hukumnnya  perbuatan  yang  memenuhi  rumusan
00925|delik;
00926|  Menimbang, bahwa  dihubungkan dengan perkara a quo, berdasarkan
00927|pasal  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa yang  dihubungkan  dengan
00928|pembuktian unsur pada Pasal  114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-
00929|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  jo.
00930|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
00931|Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
00932|1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana yang  telah  terbukti seperti
00933|penjelasan  unsur  yang  telah  Majelis  Hakim  Pertimbangkan,  maka  tidak
00934|ditemukan alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum,
00935|maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah melawan hukum formil;
00936|  Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan
00937|terkait dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud ketentuan
00938|Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023  tentang
00939|Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang juga wajib dipertimbangkan dalam
00940|putusan, di mana ketentuan tersebut menyatakan bahwa, 
00941|1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak
00942|Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan,
00943|2) Perbuatan  yang  dapat  dipidana  merupakan  Tindak  Pidana  yang
00944|dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan
00945|karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam
00946|peraturan perundang-undangan, kemudian dalam penjelasan pasal
00947|36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang
00948|Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa ketentuan
00949|pada  ayat  ini  dimaksudkan  bahwa  setiap  Tindak  Pidana  dalam
00950|peraturan  perundang-undangan  harus  selalu  dianggap  dilakukan
00951|dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada
00952|setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya
00953|dirumuskan  dalam  peraturan  perundang-undangan  menggunakan
00954|istilah "dengan maksud", "mengetahui', "yang diketahuinya", "padahal
00955|diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui";
00956|  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pasal  yang  didakwakan  dalam
00957|perkara a quo secara tegas memuat unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim
00958|wajib menilai dan membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan
00959|yang didakwakan kepada Terdakwa;
00960|
00961|  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,
00962|selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  unsur  kesengajaan  dalam
00963|perkara  a  quo dengan  pertimbangan  hukum  yang  telah  termuat  di  dalam
00964|penjelasan  unsur  Ad.  2 yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan
00965|menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,
00966|menukar,  menyerahkan,  atau  menerima  Narkotika  Golongan  I  yang  dalam
00967|bentuk tanaman ,  unsur  dengan pertimbangan adanya unsur kesengajaan di
00968|atas terhadap  dasar pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa, dengan
00969|bentuk adanya kesalahan berupa kesengajaan ( dolus), maka Terdakwa harus
00970|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00971|    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
00972|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
00973|Pidana,  terhadap  tindak  pidana  yang  sepanjang  yang  memenuhi  ketentuan
00974|Pasal 204 KUHAP, terhadap tindak pidana yang memenuhi ketentuan dalam
00975|pasal tersebut dapat diajukan upaya keadilan restoratif, tetapi setelah Majelis
00976|Hakim  memeriksa  ketentuan  upaya  keadilan  restoratif  dengan  persyaratan
00977|dalam perundang-undangan, maka ketentuan upaya keadilan restoratif tidak
00978|dapat  diterapkan  dalam  perkara  Terdakwa  tersebut karena  termasuk  tindak
00979|pidana yang dikecualikan dari mekanisme keadilan restoratif;
00980|    Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Undang-Undang  Republik
00981|Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
00982|Pidana,  terhadap  tindak  pidana  yang  sepanjang  yang  memenuhi  ketentuan
00983|Pasal  205  dan  Pasal  234  KUHAP,  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan
00984|Terdakwa  dapat  diajukan  pengakuan  bersalah  (plea  bargain)  dan  acara
00985|pemeriksaan  perkara  menjadi  acara  pemeriksaan  singkat.  Setelah  Majelis
00986|Hakim memeriksa ketentuan pengakuan bersalah dengan persyaratan dalam
00987|perundang-undangan,  maka  ketentuan  pengakuan  bersalah  tidak  dapat
00988|diterapkan  dalam  perkara  Terdakwa  tersebut  karena  tidak  memenuhi
00989|persyaratan yang diatur;
00990|  Menimbang,  bahwa  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia
00991|Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  telah
00992|dirumuskan  pedoman  pemidanaan  tepatnya diatur  dalam  Pasal 54 ayat (1)
00993|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab
00994|Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pedoman pemidanaan tersebut
00995|terdiri dari 11 (sebelas) kriteria, yakni:
00996|1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
00997|2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
00998|
00999|3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
01000|4. Tindak  Pidana  dilakukan  dengan  direncanakan  atau  tidak
01001|direncanakan;
01002|5. Cara melakukan Tindak Pidana;
01003|6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
01004|7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak
01005|Pidana;
01006|8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
01007|9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
01008|10.Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
01009|11.Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
01010|  Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut akan Majelis Hakim
01011|pertimbangkan sebagai berikut;
01012|  Menimbang, bahwa untuk pidana denda berdasarkan Undang-Undang
01013|RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana pada Pasal II ayat (5)
01014|huruf  a  terkait  persoalan:  Ketentuan  pidana  dalam  Undang-Undang  selain
01015|Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum
01016|Pidana  yang  memuat  ancaman  pidana  penjara  dan  pidana  denda  secara
01017|bersamaan,  maka  pidana  denda  jika  tidak  dibayarkan  dalam  jangka  waktu
01018|tertentu  dan  harta  kekayaan  tidak  mencukupi  untuk  disita.  Pidana  denda
01019|tersebut diganti dengan pidana penjara dengan merujuk pada lampiran pada
01020|Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
01021|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  diperoleh  dalam
01022|persidangan,  Anak membeli narkotika jenis sabu di mana maksud dan tujuan
01023|Anak membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama dengan teman Anak
01024|yang bernama FILI. Bahwa  Sdr. FILI adalah teman Anak yang sebenarnya
01025|memberikan Anak uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada
01026|Anak untuk membeli sabu kepada Anak SaksI. Oleh karena itu, menurut Majelis
01027|Hakim hal yang perlu dipertimbangkan dari Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional
01028|yakni, pada motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak
01029|pidana, dan  cara melakukan Tindak Pidana, Terdakwa melakukan perbuatan
01030|tersebut  secara  sadar  dan  atas  perbuatannya  Terdakwa  mengakui
01031|perbuatannya;
01032|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Hakim  tidak  menemukan
01033|alasan-alasan  yang  dapat  menghapuskan  Anak  dari  pertanggungjawaban
01034|pidana  baik  alasan  pembenar  ataupun  alasan  pemaaf,  maka  Hakim
01035|berpendapat Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01036|
01037|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kriteria  yang  dikembangkan  oleh
01038|Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01039|Anak,  batasan  usia  anak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana
01040|adalah dibatasi pada rentang usia 12-18 tahun. Dengan demikian, Anak yang
01041|berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang  telah  berumur  12  tahun  tetapi
01042|belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
01043|Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dalam pemeriksaan identitas
01044|dalam persidangan, yang membuktikan Anak masih berusia di bawah 18 tahun
01045|tapi sudah di atas usia 12 tahun saat melakukan perbuatan yang didakwakan
01046|dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;
01047|Menimbang,  bahwa  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,  maka
01048|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01049|Menimbang,  bahwa  dalam  penjatuhan  pidana  terhadap  Anak, maka
01050|Hakim mempertimbangkan sebagaimana berpedoman pada Undang-Undang
01051|RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
01052|Terhadap Anak dapat dikenakan sanksi berupa Tindakan kepada Anak yang
01053|melakukan  tindak  pidana  sampai  dengan  usia  14  (empat belas)  tahun  dan
01054|Pidana bagi Anak yang melakukan tindak pidana diatas usia 14 (empat belas)
01055|tahun;
01056|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor
01057|11 Tahun 2012 bentuk Tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak, yakni
01058|berupa pengembalian kepada Orang Tua/Wali, penyerahan kepada seseorang,
01059|perawatan  di  rumah  sakit  jiwa,  perawatan  di  LPKS,  kewajiban  mengikuti
01060|pendidikan  formal  dan/atau  pelatihan  yang  diadakan  oleh  pemerintah  atau
01061|badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat
01062|tindak pidana. Bentuk Pidana terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 Undang-
01063|Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, yakni pidana pokok yang terdiri atas pidana
01064|peringatan,  pidana  dengan  syarat  (pembinaan  di  luar  lembaga,  pelayanan
01065|masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga
01066|dan  penjara.  Sedangkan  untuk  pidana  tambahan  berupa  perampasan
01067|keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;
01068|Menimbang,  bahwa  Hakim  akan  mempertimbangkan  jenis
01069|hukuman  pada  anak  dengan  mempertimbangkan  tuntutan  Penuntut
01070|Umum, laporan litmas dari Bapas, pembelaan/permohonan Anak dan Penasihat
01071|Hukum Anak, dan tanggapan dari Orang Tua Anak;
01072|Menimbang,  bahwa  Anak  D oleh  Penuntut  Umum  dituntut  dengan
01073|pidana  penjara  selama 6  (enam)  bulan  dan  pelatihan  kerja  di  Dinas
01074|
01075|Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dengan durasi selama
01076|1 kali Program Pelatihan Kerja;
01077|Menimbang,  bahwa  rekomendasi  Laporan  Hasil  Penelitian
01078|Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Pontianak adalah hasil dari
01079|Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I
01080|Pontianak, Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian
01081|kemasyarakatan an.  Anak  D  Nomor  Register  I. B.21/02/2026 yang
01082|merekomendasikan Anak untuk diberikan pidana pokok ,  yakni  pidana dengan
01083|syarat  pembinaan  di  luar  lembaga, yaitu  mengikuti  terapi  akibat
01084|penyalahgunaan narkotika di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Geratak di Desa
01085|Parit Raja,  Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan
01086|Barat sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b Angka (1) dan Pasal 75 ayat (1)
01087|huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
01088|Sistem Peradilan Pidana Anak;
01089|Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak tanggal 21 Mei
01090|2026 yang disampaikan secara tertulis pada persidangan , yang pada pokoknya
01091|memohon  kepada  Hakim  yang  mengadili  perkara  ini  untuk  memberikan
01092|hukuman yang seringan -ringannya kepada Anak dengan pertimbangan bahwa
01093|Penasihat Hukum tidak menyangkal dengan perbuatan yang dilakukan Anak.
01094|Tetapi  dalam  menjatuhkan  putusan  bagi  Anak  prinsip  yang  utama  adalah
01095|kepentingan  yang  terbaik  bagi  Anak  dan  pidana  penjara  sebagai  pilihan
01096|terakhir;
01097|Menimbang, bahwa Anak dalam permohonan secara tertulis meminta
01098|diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
01099|Menimbang,  bahwa  Anak  menyampaikan  dalam  persidangan  bahwa
01100|sampai membeli  dan  mengkonsumsi  narkotika  karena faktor pergaulan dari
01101|lingkungan  tempat tinggal anak. Anak mengakui  menyesal telah melakukan
01102|kesalahan tersebut;
01103|Menimbang,  bahwa  setelah  mempertimbangkan  fakta-fakta  dalam
01104|persidangan dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Anak, Hakim
01105|akan mempertimbangkan bentuk hukuman yang dianggap paling adil bagi Anak
01106|berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan rekomendasi Litmas;
01107|Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana yang dijatuhkan
01108|sesuai pasal yang didakwakan. Tetapi dalam peradilan anak lamanya jangka
01109|waktu  pemidanaan  paling  lama  tidak  boleh  lebih  lama  dari  setengah  masa
01110|pidana  maksimal  kecuali  yang  memuat  ancaman  pidana  mati  atau  penjara
01111|seumur hidup. Di mana terhadap Anak maksimal dijatuhkan 10 tahun penjara.
01112|
01113|Mengenai  lamanya  dan  bentuk  hukuman  yang  dijatuhkan,  akan  ditentukan
01114|dalam amar putusan ini;
01115|  Menimbang, bahwa dengan memperhatikan aspek-aspek sebagaimana
01116|diuraikan di atas serta dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi
01117|Anak,  Hakim  memandang  terhadap  Anak  perlu  dijatuhi  pidana  yang  dapat
01118|menumbuhkan  perilaku  dan  sikap  batin  yang  lebih  berhati-hati  atas  setiap
01119|perbuatannya yang dilakukannya serta menghindari pergaulan negatif, yakni
01120|dengan pidana dengan syarat umum dan syarat khusus;
01121|Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana dengan syarat umum
01122|dan syarat khusus, Hakim berpendapat bahwa Anak akan belajar untuk berhati-
01123|hati dalam memperhatikan setiap perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh
01124|Anak  tetapi  justru  tidak  dilakukannya  serta  menghindari  pergaulan  negatif,
01125|sehingga Anak akan lebih berhati-hati untuk berperilaku selama berada dalam
01126|pembinaan ketika menjalani pidana dengan syarat tersebut;
01127|Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di
01128|atas,  maka  agar  tetap  mendekatkan  Anak  pada  lingkungan  keluarga  Anak
01129|sehingga  orang  tua  atau  keluarga  Anak  masih  tetap  memiliki  kontrol  dan
01130|mampu  melakukan  pengawasan  kepada  Anak  yang  bertujuan  untuk
01131|menghindarkan  Anak  dari  melakukan  tindakan  serupa  akibat  pengaruh
01132|pergaulan  dan  kurangnya  pengawasan,  maka  Hakim  berpendapat  untuk
01133|menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Kantor
01134|Desa Air Upas, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2
01135|Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
01136|yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
01137|Menimbang,  bahwa  mengenai  lamanya  pidana  penjara  akan  Hakim
01138|sebutkan dalam amar putusan ini, namun sebagaimana telah dipertimbangkan
01139|sebelumnya, Hakim akan menjatuhkan pidana dengan syarat umum dan syarat
01140|khusus sehingga pidana penjara tidak perlu dijalani oleh Anak, Hakim akan
01141|mempertimbangkan syarat umum dan syarat khusus sebagaimana diatur Pasal
01142|73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
01143|Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
01144|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim akan menjatuhkan syarat
01145|umum bahwa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani
01146|masa pidana dengan syarat yakni dengan jangka waktu sebagaimana akan
01147|disebutkan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat
01148|(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01149|Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa syarat khusus adalah untuk
01150|
01151|melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan ini
01152|dengan tetap memerhatikan kebebasan Anak;
01153|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-
01154|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
01155|pada pokoknya menyebutkan bahwa masa pidana dengan syarat khusus lebih
01156|lama dari pada masa pidana dengan syarat umum; 
01157|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (7) Undang-
01158|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang
01159|pada pokoknya menyebutkan bahwa selama menjalani masa pidana dengan
01160|syarat,  Penuntut  Umum  melakukan  pengawasan  dan  Pembimbing
01161|Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan