01894|segera cek kapal penumpang yang saat ini sedang sandar di Dobo
01895|karena Saksi Mony Khul Jannah Alias Mony kemungkinan melarikan
01896|diri. Setelah menerima telepon tersebut barulah saya pergi ke kapal;
01897|- Bahwa  buku  tersebut  dibuat  oleh  Mami  sebelum  Saksi  dan
01898|merupakan buku  catatan  karyawan  yang berisi  data-data ladies dan
01899|karyawan;
01900|- Bahwa dalam buku tersebut saksi menuliskan nama Terdakwa
01901|sebagai pemilik atau penanggung jawab dikarenakan sepengetahuan
01902|saksi, nama Terdakwa yang digunakan untuk atas nama Cempaka Sari
01903|Hal. 50 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
01904|
01905|Karaoke.  Sedangkan  untuk  pemilik  sebenarnya  bukanlah  Terdakwa
01906|tetapi Saksi Sudirman Alias Gaul;
01907|- Bahwa saksi mengetahui pemilik Cempaka Sari Karaoke adalah
01908|Saksi  Sudirman  Alias  Gaul  adalah  dari  orang-orang  dan  saksi  juga
01909|mengetahui dari kesehariannya karena yang sehari-hari mengatur dan
01910|mengelola Cempaka Sari Karaoke adalah Saksi Sudirman Alias Gaul;
01911|- Bahwa  yang  menandatangani  kontrak  kerja  adalah  Saksi
01912|Mashuriyanto Alias Papi Kity dengan ladies yang bersangkutan;
01913|- Bahwa  terkait  barang  bukti  berupa  surat  pernyataan  pribadi,
01914|Saksi pernah melihat ladies menulis, membaca dan menandatangani
01915|sendiri surat pernyataan tersebut;
01916|- Bahwa terkait dengan barang bukti berupa kuitansi pembayaran
01917|biaya sewa bangunan dari Terdakwa untuk menyewa Cempaka Sari
01918|Karaoke, saksi tidak pernah mengetahui adanya kuitansi tersebut;
01919|- Bahwa saksi bekerja di Cempaka Sari Karaoke sudah kurang
01920|lebih sekira 2 (dua) Tahun, yaitu sejak 2021 atau 2022;
01921|- Bahwa  Saksi  Mashuriyanto  adalah  Manager  pada  Cempaka
01922|Sari Karaoke yang bertugas untuk mengelola Cempaka Sari Karaoke
01923|dan juga termasuk untuk mengurus urusan keluar, sedangkan Terdakwa
01924|hanya dipinjam namanya untuk kepemilikan Cempaka Sari Karaoke;
01925|- Bahwa P-21 yang saksi maksud adalah P-21 pada kepolisian
01926|dan  yang  saksi  ketahui  tentang  P-21  adalah  ketika  saksi  mau
01927|dimasukkan ke tahanan;
01928|- Bahwa ketika akan memilih ladies caranya adalah ketika tamu
01929|datang, ladies akan berdiri di showroom, dan kemudian tamu tinggal
01930|menyampaikan  pada  saksi  terkait  dengan  ladies  yang  mana  yang
01931|dipilih;
01932|- Bahwa  pemilik  sebenarnya  Cempaka  Sari  Karaoke  adalah
01933|Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan Saksi Sudirman Alias Gaul;
01934|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  peran  sama  sekali  pada
01935|Cempaka Sari Karaoke;
01936|- Bahwa  terkait  dengan  adanya  kontrak  Rp150.000.000,00
01937|(seratus lima puluh juta rupiah) saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
01938|- Bahwa Terdakwa hanya atas nama kepemilikan saja sedangkan
01939|untuk pemilik sebenarnya adalah Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa dan
01940|Saksi Sudirman Alias Gaul;
01941|Hal. 51 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
01942|
01943|- Bahwa  setahu  saksi  saat  ini  Cempaka  Sari  Karaoke  sudah
01944|dijual, tapi saksi kurang mengetahui pastinya seperti apa karena saksi
01945|sudah berada di lapas;
01946|- Bahwa  terkait  dengan  penjualan  Cempaka  Sari  Karaoke,
01947|Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penjualan tersebut karena
01948|terkait dengan penjualan semua diatur oleh Saksi Elisa Ida Fitriyani
01949|Alias Elsa;
01950|- Bahwa tanda tangan terhadap berita acara pemeriksaan saksi
01951|dilakukan di Polres, setelah itu baru saksi dibawa ke Rumah Tahanan di
01952|KP3;
01953|- Bahwa  ada  selang  waktu  yang  cukup  lama  ketika  saksi
01954|diperiksa  dengan  ketika  tanda  tangan  berita  acara  pemeriksaan,
01955|sehingga ketika tanda tangan berita acara pemeriksaan, saksi sudah
01956|tidak membaca lagi hasil berita acara pemeriksaan tersebut;
01957|- Bahwa  saksi  menandatangani  berita  acara  pemeriksaan
01958|tersebut diruangan Pak Irsan. Ketika saksi menandatangani berita acara
01959|pemeriksaan  tersebut,  di  dalam  ruangan  Pak  Irsan  saksi  bersama
01960|dengan  Terdakwa,  Saksi  Elisa  Ida  Fitriyani  Alias  Elsa  dan  Saksi
01961|Sudirman Alias Gaul;
01962|- Bahwa Saksi Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa juga sempat ditahan
01963|tapi hanya sekira 10 (sepuluh) hari saja;
01964|- Bahwa saksi tidak ditahan bersamaan dengan Saksi Elisa Ida
01965|Fitriyani Alias Elsa, karena saksi ditahan di Rutan KP3 sedangkan Saksi
01966|Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa ditahan di Rutan Polres Kepulauan Aru;
01967|- Bahwa saksi dan Terdakwa ditahan bersamaan;
01968|Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa   memberikan  pendapat
01969|
01970|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
01971|berikut:
01972|1. Ahli Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S., yang dibacakan di persidangan pada
01973|pokoknya sebagai berikut:
01974|- (Poin 9a) a. Bahwa, lebih dahulu perlu diketahui apa pengertian
01975|“Perdagangan Orang”. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
01976|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau
01977|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penculikan,
01978|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
01979|posisi rentan, Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
01980|Hal. 52 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
01981|
01982|sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
01983|atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
01984|antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang
01985|tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 Tahun
01986|2007;
01987|- (Poin  9b)  Bahwa,  pengertian  Tindak  Pidana  Perdagangan
01988|Orang  adalah  setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang
01989|memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21
01990|Tahun 2007 tentang TPPO (Pasal 1 angka 2);
01991|- (Poin 9c) Unsur-Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
01992|(TPPO)  terdiri dari 3 elemen utama yang masing-masing terdiri dari
01993|beberapa unsur adalah sebagai berikut:
01994|ELEMEN UTAMA I: Proses ELEMEN UTAMA II:  CARA (Means)
01995|a. Perekrutan
01996|b. Pengangkutan
01997|c. Penampungan
01998|d. Pengiriman
01999|e. Pemindahan atau
02000|f. Penerimaan seseorang
02001| Ancaman kekerasan
02002| Penggunaan kekerasan
02003| Penculikan
02004| Penyekapan
02005| Pemalsuan
02006| Penipuan
02007| Penyalahgunaan kekuasaan atau
02008| Penyalahgunaan posisi rentan
02009| Penjeratan utang atau
02010| Memberi bayaran atau manfaat
02011| memperoleh  persetujuan  dari
02012|orang  yang  memegang  kendali
02013|atas orang lain.
02014|ELEMEN UTAMA III:
02015|TUJUAN
02016|1. Mengeksploitasi orang tersebut
02017|2. Di  wilayah  Negara  RI atau  antar
02018|Negara
02019|3. mengakibatkan  orang
02020|tereksploitasi.
02021|- (Poin  9d)  Bahwa  unsur-unsur  pada  masing-masing  elemen
02022|utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif
02023|sehingga dalam pemenuhan unsur tindak pidana perdagangan orang
02024|cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama;
02025|- (Poin 9e) Bahwa penting memperhatikan Norma-norma Hukum
02026|Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
02027|PBB 1948 yang memuat hak-hak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak
02028|Hal. 53 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02029|
02030|Asasi  Manusia  tidak  secara  tegas  berkaitan  dengan  perdagangan
02031|orang,  khususnya  anak,  tetapi  Deklarasi  ini  sebagai  suatu  deklarasi
02032|yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas yang secara
02033|mendasar terbebas dari trafiking.Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini
02034|berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual,
02035|perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak;
02036|- (Poin  9f)  Bahwa  penting  memperhatikan  ketentuan  Undang-
02037|Undang  terkait  langsung  dan  tidak  langsung  dengan  TPPO  dan
02038|pemenuhan hak korban sebagaimana berikut:
02039|1. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
02040|2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang
02041|Pengesahan  Konvensi  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi
02042|Terhadap Wanita;
02043|3. Undang-Undang  RI  No.  5  Tahun  1998  tentang  Pengesahan
02044|Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
02045|Lain  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau  Merendahkan  Martabat
02046|Manusiawi;
02047|4. Keputusan Presiden RI No 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan
02048|Konvensi  No  87  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan
02049|Hak untuk Berorganisasi;
02050|5. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan
02051|Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa;
02052|6. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan
02053|Konvensi ILO No 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan
02054|Bekerja;
02055|7. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan
02056|Konvensi ILO, no. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan
02057|Jabatan);
02058|8. Undang-Undang  RI  No  29  Tahun  1999  tentang  Pengesahan
02059|Konvensi ILO No 29 mengenai Kerja Paksa;
02060|9. Undang-Undang  RI  No  18  Tahun  1956  tentang  Berlakunya
02061|ratifikasi Konvensi ILO No. 98 tentang Hak Pengupahan untuk Laki-
02062|laki dan Perempuan dalam Pekerjaan yang Sama; Bahwa penting
02063|pula memperhatikan ketentuan dalam dokumen Pengesahan United
02064|Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime
02065|(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
02066|Transnasional  yang  Terorganisasi)  sebagai  komitmen  Pemerintah
02067|Hal. 54 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02068|
02069|Indonesia yang telah ikut menandatangai Konvensi Palermo 2000.
02070|Pasal 3 Protokol Palermo mengatur bahwa Persetujuan dari seorang
02071|korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja seperti
02072|yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap batal
02073|ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam
02074|tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3
02075|(c)  Perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penyembunyian   atau
02076|penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap
02077|sebagai  “perdagangan  manusia”  meskipun  jika  hal  ini  tidak
02078|melibatkan cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini;
02079|10. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2012  tentang  pengesahan
02080|konvensi  internasional  Mengenai  perlindungan  hak-Hak  Seluruh
02081|Pekerja migran dan Anggota Keluarganya;
02082|11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
02083|dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoensia di Luar Negeri;
02084|12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
02085|Saksi dan Korban.
02086|- Poin 10) Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor
02087|21 Tahun 2007 tentang TPPO, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau
02088|tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  memanfaatkan  tenaga  atau
02089|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
02090|baik materiil maupun immaterial;
02091|- (Poin 12) Sdra. Geradus Sikteubun Alias Gery, Sdri. Mey Agusti
02092|Alias  Bunda  Mei,  dan  Sdri.  Elisa  Ida  Fitriyani  Alias  Elsa  (untuk
02093|selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai "Para Tersangka")
02094|dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  karena  telah  memenuhi  unsur
02095|(elemen)  proses  (yang  terdiri  dari  Rekruitmen,  Pengiriman,  dan
02096|Penampungan), unsur (elemen) Cara (Penipuan), dan unsur (elemen)
02097|Mengakibatkan  Orang  Tereksploitasi  sebagaimana  dimaksud  dalam
02098|Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 dan oleh karenanya merupakan tindak
02099|pidana  perdagangan  orang.  Terpenuhinya  unsur  pada  Pasal  2  UU
02100|TPPO oleh Para Tersangka dapat saya jabarkan sebagai berikut.:
02101|Elemen  Utama  I  (Proses):  Elemen  Proses  dalam  perkara  ini  telah
02102|terpenuhi  dengan  adanya  perbuatan  Rekrutmen,  Pengiriman  dan
02103|Penampungan.
02104|Bahwa  sebagaimana  diungkapkan  dalam  BAP,  pross  rekruitmen
02105|awalnya dilakukan oleh tersangka Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa
02106|Hal. 55 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02107|
02108|terhadap saksi korban Mony Khul Jannah Alias Mony melalui Dea. Pada
02109|awalnya Dea menawarkan pekerjaan kepada saksi korban Mony Khul
02110|Jannah  Alias  Mony.  Selanjutnya  proses  pengiriman  saksi  korban  ke
02111|Dobo  dipersiapkan  oleh  Dea  dengan  membantu  pembuatan  KTP,
02112|membelikan  tiket  pesawat,  menyiapkan  surat  vaksin  palsu  serta
02113|mempersiapkan  akomodasi  dan  transportasi  yang  diperlukan  korban
02114|selama proses keberangkatan. Persiapan pengiriman tersebut dibiayai
02115|dan berdasarkan arahan tersangka Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa.
02116|Setelah  direkruit  dan  dikirimkan  ke  Dobo,  saksi  korban  kemudian
02117|ditampung pada Mes, yaitu tempat tinggal saksi korban bersama ladies
02118|lainnya  selama  bekerja  di  Karaoke  Cempaka  Sari.  Total  dari  biaya
02119|tempat  tinggal  pada  Mes  tarsebut  kurang  lebih  adalah  sebesar
02120|Rp350.000,00, Perlu dicatat bahwa saksi korban dan pekerja lainnya
02121|pada Karaoke Cempaka Sari dilarang mencari tempat tinggal lain dan
02122|tidak  dapat  dengan  leluasa  keluar  dari  Mes  tersebut  maupun  area
02123|tempat  kerjanya. Tempat penampungan serta Karaoke Сеmрaka Sari
02124|tersebut  merupakan  milik  tersangka  Sdra.  Geradus  Sikteubun  Alias
02125|Gery dan diurus manajemennya oleh Sdri. Mey Agusti Alias Bunda Mei,
02126|Sehingga kedua tersangka tersebut juga tentunya mengetahui terkait
02127|adanya proses penampungan tersebut.
02128|Dapat dilihat bahwa Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa telah melakukan
02129|proses perekruitan, pengiriman dan penampungan untuk Saksi Korban
02130|yang  ingin  menjadi  ladies  di  tempat  usaha  milik  Sdra.  Geradus
02131|Sikteubun Alias Gery yang diurus manajemennya oleh Sdri. Mey Agusti
02132|Alias Bunda Mei. Dengan demikian Para Tersangka telah memenuhi
02133|unsur Elemen Utama I (Proses) dengan adanya tindakan Rekruitmen,
02134|Pengiriman dan Penampungan.
02135|Elemen Utama II (Cara): Elemen Cara dalam perkara ini telah terpenuhi
02136|dengan  adanya  tindakan  Penipuan,  Penjeratan  Hutang,  Dan
02137|Penyalahgunaan Kekuasaan.
02138|Bahwa  sebagaimana  diketahui  dalam  BAP, saksi  korban  Mony  Khul
02139|Jannah  Alias  Mony  sebelumnya  dijanjikan  bahwa  ketika  bekerja  di
02140|karaoke Cempaka Sari, saksi korban akan mendapatkan gaji sebulan
02141|sekali.  Selain  itu  berdasarkan  pernyataan  Sdra.  Geradus  Sikteubun
02142|Alias Gery, seharusnya para pekerja tidak dibatasi pergerakannya ketika
02143|tidak bekerja, sehingga dapat keluar dan masuk Mes. Namun, pada
02144|kenyataannya, Mony Khul Jannah Alias Mony baru pernah mendapat
02145|Hal. 56 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02146|
02147|gaji sebanyak 2,3 juta. Selain itu, gaji tersebut tidak pernah dirincikan
02148|secara jelas sedangkan hutang saksi korban terus menambah karena
02149|peraturan yang diterapkan di Karaoke Cempaka Sari, dimana setiap
02150|ladies harus mengambil seragam kerja setiap bulannya yang apabila
02151|tidak  dipatuhi  akan  masuk  ke  kas  bon.  Saksi  korban  juga  harus
02152|membayar hutang biaya pemberangkatannya yang sebelumnya telah
02153|dibayarkan terlebih dahulu oleh Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias Elsa.
02154|Dengan jumlah hutang yang terus bertambah sedangkan perincian gaji
02155|tidak dijelaskan menyebabkan saksi korban Mony Khul Jannah Alias
02156|Mony tidak dapat melunasi hutangnya. Dengan hutang yang kunjung
02157|tidak  dilunasi  saksi  korban  Mony  Khul  Jannah  Alias  Mony  tidak
02158|diperbolehkan  pulang  atau  keluar  dari  pekerjaan  sebagai  ladies  di
02159|Karaoke Cempaka Sari. Bahkan saksi Korban Mony Khul Jannah Alias
02160|Mony mencoba untuk kabur dari karaoke Cempaka Sari dan berujung
02161|mendapatkan kekerasan dari tersangka Sdri. Elisa Ida Fitriyani Alias
02162|Elsa dan tersangka Sdri. Mey Agusti Alias Bunda Mei.
02163|Perbedaan  antara  keuntungan  yang  ditawarkan  pada  awal  proses
02164|perekruitan  dengan  realita  yang  dialami  saksi  korban  tentunya
02165|merupakan  bentuk  penipuan  yang  dilakukan  oleh  Para  Tersangka.
02166|Selain itu, banyaknya aturan-aturan untuk hal-hal yang tidak masuk akal
02167|yang  tidak  dijelaskan  sebelumnya  kepada  saksi  korban  pada  saat
02168|perekruitan serta pemberian gaji yang tidak pasti menyebabkan adanya
02169|ketidakadilan  bagi  saksi  korban  karena  tidak  bisa  mendapatkan
02170|penghasilan  yang  tetap  dan  pasti,  namun  harus  tetap  menanggung
02171|biaya  kehidupan,  denda  yang  memberatkan,  serta  hutang  ongkos
02172|keberangkatan.  Tindakan  ini  merupakan  bentuk  penyalahgunaan
02173|kekuasaan  dari  Para  Tersangka  sebagai  pemberi  kerja  dengan
02174|seenaknya  memberlakukan  peraturan  yang  memberatkan  bagi  saksi
02175|korban karena mengetahui bahwa saksi korban dalam hal ini juga tidak
02176|memiliki pilihan selain mematuhi peraturan-peraturan tersebut dan tetap
02177|bekerja  karena  saksi  korban  juga  terjerat  hutang  ongkos
02178|pemberangkatan  dan  denda.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan
02179|bahwa Para Tersangka telah memenuhi unsur Elemen Utama II (Cara)
02180|dengan  adanya  tindakan  Penipuan,  Penjeratan  Hutang  Dan
02181|Penyalahgunaan Kekuasaan.
02182|Elemen Utama III (Mengakibatkan Orang Tereskploitasi):
02183|Hal. 57 dari 120 hal. Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Dob
02184|
02185|Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
02186|tentang  TPPO,  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa
02187|persetujuan  korban  yang  meliputi  memanfaatkan  tenaga  atau