03416|dan  dasar  hukum  bagi  PARA  PENGGUGAT  untuk  menuntut  kerugian,
03417|terlebih terhadap TURUT TERGUGAT IV.
03418|2. SURAT  KUASA TIDAK  SAH  (PENGGUGAT  116  dan  PENGGUGAT
03419|187)
03420|Bahwa TURUT TERGUGAT IV telah melakukan inzage untuk melihat surat
03421|kuasa dari PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT IV menemukan
03422|adanya cacat formil. TURUT TERGUGAT IV keberatan dengan surat kuasa
03423|khusus atas nama:
03424|- PT. ARNION KARYA ANUGRA, Perseroan Terbatas, beralamat di
03425|Sunburst CBD Lot 1.8  Lt 10  Unit 11, Roseville  Soho  & Suites  BSD,
03426|Kelurahan  Lengkong  Gudang,  Kecamatan  Serpong,  Kota  Tangerang
03427|Selatan (PENGGUGAT 116);
03428|- PT. YOKING CIPTA META TRADA, Perseroan Terbatas, beralamat
03429|di Sunburst CBD Lot 1.8 Lt 10 Unit 11, Roseville Soho & Suites BSD,
03430|Kelurahan  Lengkong  Gudang,  Kecamatan  Serpong,  Kota  Tangerang
03431|Selatan (PENGGUGAT 187);
03432|
03433|TURUT  TERGUGAT  IV  keberatan  dengan  alasan  PENGGUGAT  116  &
03434|PENGGUGAT 187 tidak mencantumkan nomor akta pendirian dan/atau akta
03435|perubahan  yang  dimana  hal  tersebut  merupakan  suatu  penjelasan  atas
03436|identitas badan hukum suatu perseroan terbatas. Para direktur PT. ARNION
03437|KARYA ANUGRA (PENGGUGAT 116) dan PT. YOKING CIPTA MET TRADA
03438|(PENGGUGAT  187)  patut  untuk  dipertanyakan  keabsahannya
03439|menandatangani  surat  kuasa.  Oleh  karena  TURUT TERGUGAT IV  tidak
03440|menemukan nomor  akta  pendirian dan/atau  akta  perubahan, maka patut
03441|diduga PENGGUGAT 116 & PENGGUGAT 187 tidak memiliki kedudukan
03442|hukum untuk  mewakili badan  hukum perseroan  terbatas. Sesuai  dengan
03443|ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
03444|Pasal 1 angka 5  "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan
03445|bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan
03446|Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili
03447|Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan
03448|ketentuan anggaran dasar.";
03449|Pasal 4 "Terhadap Perseroan berlaku Undang Undang ini, anggaran dasar
03450|Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya."
03451|Pasal 8 ayat (1)  "Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan
03452|lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.";
03453|Pasal 21 ayat (4)  "Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud
03454|pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris
03455|dalam bahasa Indonesia.";
03456|Pasal  92  ayat  (2)  "Direksi  berwenang  menjalankan  pengurusan
03457|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sesuai  dengan  kebijakan  yang
03458|dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang ini
03459|dan/atau anggaran dasar.";
03460|Pasal 98 ayat (1)  “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di
03461|luar pengadilan.”;
03462|Mempedomani doktrin hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap:
03463|“Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditanda tangani
03464|orang  yang  berwenang  untuk  itu”  (M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara
03465|Perdata,  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan  Putusan
03466|Pengadilan, Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 497);
03467|PENGGUGAT  116  &  PENGGUGAT  187  untuk  menjelaskan  kedudukan
03468|hukumnya  sebagai  perwakilan  badan  hukum  perseroan  terbatas,  harus
03469|sesuai  dengan  anggaran  dasar  ( vide Pasal  1  angka  5  UU  Perseroan
03470|Terbatas). Untuk  bisa  melihat  anggaran  dasar  suatu  perseroan  terbatas,
03471|
03472|maka dapat melihat akta pendiriannya ( vide Pasal 8 ayat (1) UU Perseroan
03473|Terbatas).  Begitupun  apabila  terjadi  perubahandalam  suatu  perseroan
03474|terbatas termasuk direksi, harus pula dituangkan dalam suatu akta (vide
03475|Pasal 21 ayat (4) UU Perseroan Terbatas). Dan oleh karena PENGGUGAT
03476|116 & PENGGUGAT 187 tidak pernah mencantumkan ataupun melampirkan
03477|akta terkait dengan perseroan terbatas yang ia wakili, maka surat kuasa
03478|PENGGUGAT 116  &  PENGGUGAT 187  beralasan  dan  berdasar  hukum
03479|untuk dinyatakan tidak sah;
03480|Dengan  demikian  TURUT  TERGUGAT  IV  menyatakan  keberatan  Surat
03481|Kuasa PENGGUGAT 116 & PENGGUGAT 187 tersebut tidak sah karena
03482|tidak memenuhi Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo.
03483|SEMA No. 6 Tahun 1994 serta UU Perseroan Terbatas.
03484|3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AAN HOEDANIGHEID)
03485|PENGGUGAT 116, PENGGUGAT 131 & PENGGUGAT 187 bukan orang
03486|yang  berhak  bertindak  sebagai  penggugat  karena  tidak  mempunyai
03487|kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan.
03488|a. Bahwa  PENGGUGAT  116  &  PENGGUGAT  187  bukanlah
03489|pemegang akun yang benar dan tidak berhak karena tidak jelas identitas
03490|formilnya  mewakili  badan  hukum  perseroan  terbatas  dimana  tidak
03491|melampirkan  nomor  akta  pendirian  dan/atau  akta  perubahan  yang
03492|merupakan  dasar  bagi  seseorang  untuk  mengatasnamakan  suatu
03493|perseroan terbatas;
03494|b. Bahwa  berdasarkan  uraian  PARA  PENGGUGAT  pada  bagian
03495|Catatan halaman 33 sebagaimana dikutip “PENGGUGAT 131 memiliki 8
03496|akun atas nama diri sendiri dan 3 akun atas nama Hakim Ar Rasyid yang
03497|merupakan  anak  kandung  (yang  masih  dibawah  umur)  dari
03498|PENGGUGAT 131, Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT 131 bertindak
03499|dan mewakili nama tersebut.“;
03500|PENGGUGAT  131  dalam  hal  bertindak  mewakili  3  akun  atas  nama
03501|Hakim  Ar  Rasyid  maka  patut  dipertanyakan  apakah  sah  atau  tidak
03502|mewakili Hakim Ar Rasyid. Hakim Ar Rasyid terdapat namanya dalam
03503|Daftar  Para  Penggugat  Dan  Rekapitulasi  Kerugian  Para  Penggugat,
03504|namun tidak pernah dicantumkan identitasnya sebagai pihak yang turut
03505|serta  menggugat atau  termasuk  dari  salah  satu  PARA PENGGUGAT.
03506|Hakim Ar Rasyid apabila ingin menuntut suatu kerugian dan dijadikan
03507|sebagai pihak, maka harus terurai secara jelas identitasnya dan apabila
03508|ia anak, maka kemudian harus ada penegasan dan bukti lampiran dalam
03509|
03510|kuasa untuk mengatasnamakan Hakim Ar Rasyid kepada PENGGUGAT
03511|131 sebagai ibu kandungnya. Namun baik dalam berkas surat kuasa
03512|ataupun surat gugatan, tidak ada penjelasan hubungan hukum antara
03513|PENGGUGAT  131  dengan  Hakim  Ar  Rasyid  untuk  mengikutsertakan
03514|dalam perkara a quo;
03515|Sebagaimana berpedoman pada doktrin hukum oleh  M. Yahya Harahap
03516|menjelaskan sebagai berikut:
03517|“Terkait  Diskualifikasi  in  person  terjadi  apabila  yang  bertindak  sebagai
03518|penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena
03519|penggugat dalam kondisi berikut:
03520|a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
03521|…  Gugatan  yang  diajukan  oleh  orang  yang  tidak  berhak  atau  tidak
03522|memiliki  hak  untuk  itu,  merupakan  gugatan  yang  mengandung  cacat
03523|formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak
03524|yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat
03525|untuk  itu  …  “ (M.  Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan,
03526|Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Cetakan
03527|ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 111);
03528|Sebagaimana  pula  dipedomani  kaidah  hukum  yurisprudensi  Putusan
03529|Mahkamah  Agung  RI  No.  442  K/Sip/1973,  tanggal  8  Oktober  1973
03530|“Gugatan  dari  seseorang  yang  tidak  berhak  mengajukan  gugatan  harus
03531|dinyatakan tidak dapat diterima.”;
03532|Sehingga dengan demikian, oleh karena PENGGUGAT 116, PENGGUGAT
03533|131 & PENGGUGAT 187 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing),
03534|maka  beralasan  dan  berdasar  hukum  untuk  PENGGUGAT  116,
03535|PENGGUGAT 131 & PENGGUGAT 187 dinyatakan tidak memiliki kualifikasi
03536|sebagai  penggugat  dalam  gugatan  a  quo  (Diskualifikasi/Gemis  Aan
03537|Hoedanigheid).
03538|4. EKSEPSI  GUGATAN  KURANG  PIHAK  (PLURIUM  LITIS
03539|CONSORTIUM)
03540|Bahwa pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT masih terdapat beberapa
03541|pihak yang tidak diikut sertakan dalam gugatan. Adapun pihak yang terlibat
03542|dalam peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang didalilkan dalam posita
03543|gugatan PARA PENGGUGAT, yakni UNICORN FX, Metarader 4 (MT4), dan
03544|HOLIFA SAB A. LIA tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara. Dimana
03545|UNICORN FX berperan sebagai broker. Metatrader 4 (MT4) sebagai platform
03546|trading forex. Dan HOLIFA SAB A. LIA sebagai Excangher dan akun/nomor
03547|
03548|rekening  penampungan  deposit  member.  PARA  PENGGUGAT  dalam
03549|mengendalikan  atau  menggunakan  akun  sebagai  member  evotrade
03550|berhubungan dengan UNICORN FX berperan sebagai broker, Metatrader 4
03551|(MT4)  sebagai  platform  trading  forex  dan  HOLIFA SAB  A.  LIA sebagai
03552|Excangher;
03553|Sebagaimana  memedomani  doktrin  hukum  oleh  M. Yahya  Harahap
03554|menjelaskan sebagai berikut:
03555|“ Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan
03556|kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang
03557|ditarik sebagai tergugat:
03558|- tidak  lengkap, masih  ada  orang  yang  harus  bertindak  sebagai
03559|penggugat atau ditarik tergugat.
03560|- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium
03561|yang  berarti  gugatan  kurang  pihaknya“  (M.  Yahya  Harahap,  Hukum
03562|Acara  Perdata,  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian,  dan
03563|Putusan Pengadilan , Cetakan ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.
03564|112);
03565|Sebagaimana  pula  dipedomani  kaidah  hukum  yurisprudensi  Putusan
03566|Mahkamah  Agung  No. 201 K/Sip/1974,  tanggal  28 Januari 1976  ”Suatu
03567|gugatan  yang  tidak  lengkap  para  pihaknya,  dengan  pengertian  masih
03568|terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak
03569|diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”
03570|Bahwa oleh karena UNICORN FX, Metarader 4 (MT4), dan HOLIFA SAB A.
03571|LIA memiliki hubungan hukum terhadap pokok perkara yang digugat oleh
03572|PARA PENGGUGAT namun tidak mengikutsertakan dalam gugatan, maka
03573|gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (plurium litis consortium).
03574|5. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
03575|Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas, dimana terdapat
03576|dalil yang tidak pasti, tidak konkret, tidak rinci, serta kontradiktif.
03577|a. Dalam  posita  PARA  PENGGUGAT  pada  bagian  Daftar  Para
03578|Penggugat Dan Rekapitulasi Kerugian Para Penggugat halaman 27 dan
03579|bagian catatan halaman 33 sebagaimana kutipannya “ Bahwa didalam
03580|system  skema  piramida  yang  pada  Evotrade  memungkinkan  PARA
03581|PENGGUGAT  memiliki  lebih  dari  1  akun“.  Dalil  PARA PENGGUGAT
03582|tersebut  tidak  menunjukkan  keragu-raguan  dan  ketidakpastian.
03583|Bagaimana  mungkin  PARA  PENGGUGAT  dapat  mendalilkan  suatu
03584|kerugian,  yang  ia  sendiri  tidak  bisa  memastikan  dasar  dan  cara
03585|penghitungannya.  Dimana  PARA  PENGGUGAT  masih  menggunakan
03586|
03587|kata “memungkinkan”. Artinya PARA PENGGUGAT masih mengira-ngira
03588|dan  hal  tersebut  tidak  dibenarkan  dalam  hukum  acara  karena  untuk
03589|menyatakan suatu kerugian haruslah pasti dan konkret;
03590|b. Angka  2  Posita  Gugatan  PARA PENGGUGAT  dikutip  sebagai
03591|berikut:
03592|“  Bahwa  TERGUGAT  dengan  dibantu  PARA  TURUT  TERGUGAT
03593|melakukan  penghimpunan  dana  dari  PARA  PENGGUGAT
03594|menggunakan  badan  hukum  PT  EVOLUSION  PERKASA  GROUP
03595|(TURUT  TERGUGAT  I)  dan  diketahui  Perusahaan  tersebut  belum
03596|memiliki izin pada saat memulai menjalankan usaha terebut diketahui
03597|badan hukum PT Evolusion Perkasa Group (TURUT TERGUGAT I)
03598|baru dibentuk dan berizin setelah dilakukan penghimpunan dana dari
03599|PARA PENGGUGAT “
03600|Dalil  gugatan  tersebut  terdapat  pertentangan  atau  kontradiksi  dalil,
03601|dimana menyatakan PT. Evolusion Perkasa Group “belum memiliki izin”
03602|dan  “berizin” pada  kegiatan  yang  sama,  yakni  saat  melakukan
03603|penghimpunan  dana.  PARA  PENGGUGAT  membuat  dua  pengakuan
03604|yang bertentangan/ambigu dalam gugatannya yang dapat disimpulkan
03605|bahwa  sesungguhnya  PARA PENGGUGAT  hanya  mengada-ada  dan
03606|tidak berdasarkan fakta;
03607|6. Angka 15 dan angka 16 Posita Gugatan dikutip sebagai berikut:
03608| “ 15. Bahwa untuk menjamin Gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia
03609|atau illusoir karena dana PARA PENGGUGAT yang dihimpun oleh
03610|TERGUGAT  dan  PARA  TURUT  TERGUGAT  saat  ini  telah
03611|dilakukan penyitaan, dimana TERGUGAT saat ini sedang diadili
03612|dalam Perkara Nomor.:28/Pid.Sus/2022/PN.Mlg maka kami mohon
03613|agar  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  ini  untuk  dapat
03614|digabungkan  dengan  Perkara  Pidana
03615|Nomor.:28/Pid.Sus//2022/PN.Mlg.“
03616|“ 16. Bahwa  Permohoan  Penggabungan  Gugatan  ini  kiranya  cukup
03617|beralasan  karena  PARA  PENGGUGAT  memohon  agar  kiranya
03618|terhadap  Harta  yang  sisita  dari  TERGUGAT  nantinya  dapat
03619|dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT sebagai ganti rugi PARA
03620|PENGGUGAT“
03621|Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah menguraikan secara konkret
03622|dan rinci terkait objek yang dimohonkan sita, apa saja yang akan disita?
03623|Berbentuk  apa  yang  akan  disita?  Berapa  jumlah  atau  seperti  apa
03624|penghitungannya?  Karena  terhadap  suatu  permintaan  sita  haruslah
03625|
03626|disertakan  dalam  bentuk  dan  hitungan  objek  yang  konkret.  PARA
03627|PENGGUGAT tidak pernah mengurai dengan konkret dan rinci terhadap
03628|objek yang dimohonkan sita, sehingga membuat kabur dan tidak jelas
03629|gugatannya;
03630|Sebagaimana memedomani doktrin hukum M. Yahya Harahap menjelaskan
03631|sebagai berikut:
03632|“ yang  dimaksud  dengan  obscuur  libel,  surat  gugatan  penggugat  tidak
03633|terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan
03634|yang  tidak  jelas.  Padahal  agar  gugatan  dianggap  memenuhi  syarat
03635|formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”
03636|“ Sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan 118 ayat 1, pasal 120 dan
03637|pasal 121 HIR, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara
03638|jelas  dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal  8 Rv
03639|sebagai  rujukan  berdasarkan  asas  process  doelmatigheid  (demi
03640|kepentingan beracara).
03641|“ Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas
03642|dan  tertentu  (een  duidelijk  en  bepaalde  conclusie).  Berdasarkan
03643|ketentuan  itu,  praktik  peradilan  mengembangkan  penerapan  eksepsi
03644|gugatan  kabur  (obscuur  libel)  atau  eksepsi  gugatan  tidak  jelas.” (M.
03645|Yahya  Harahap,  Hukum  Acara  Perdata,  Gugatan,  Persidangan,
03646|Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Cetakan ke-6, Jakarta:
03647|Sinar Grafika, 2007, hlm. 448);
03648|Sebagaimana pula berpedoman pada kaidah hukum yurisprudensi Putusan
03649|Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973  yang menyatakan “Kalau objek
03650|gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.
03651|Bahwa  oleh  karena  dalil  gugatan  PARA  PENGGUGAT  sebagaimana
03652|diuraikan  di  atas  bersifat  tidak  pasti,  tidak  konkret,  tidak  rinci,  serta
03653|kontradiktif mengakibatkan gugatannya kabur dan tidak jelas (obscuur libel).
03654|7. EKSEPSI PENGGABUNGAN PERKARA PIDANA
03655|Bahwa  terhadap  angka  15  Posita  Gugatan  PARA  PENGGUGAT
03656|sebagaimana  dikutip  “…  maka  kami  mohon  agar  Gugatan  Perbuatan
03657|Melawan  Hukum  ini  untuk  dapat  digabungkan  dengan  Perkara  Pidana
03658|Nomor.:28/Pid.Sus//2022/PN.Mlg.”  adalah permintaan yang tidak beralasan
03659|dan tidak berdasar. Untuk menggabungkan perkara a quo terhadap perkara
03660|pidana  haruslah  memberikan  kedudukan  yang  adil  antara  PARA
03661|PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IV, dimana semua pihak harus
03662|diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan jawaban atau bantahan
03663|serta  pembuktian.  Sebagaimana  memperhatikan  Keputusan  Mahkamah
03664|Agung  Nomor  KMA/032/SK/IV/2007,  Pedoman  Teknis  Administrasi  dan
03665|
03666|Teknis  Administrasi  Peradilan  Pidana  Umum,  Angka  Romawi  II,  huruf  A,
03667|Nomor 8, Angka 8.2., halaman 240 "Majelis/Hakim dengan penetapan yang
03668|dicatat  dalam  berita  acara  persidangan  menggabungkan  pemeriksaan
03669|perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Ganti kerugian yang
03670|dapat diputus hanya berupa kerugian yang timbul atas perbuatan terdakwa
03671|berupa  penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  korban  dan
03672|dibuktikan melalui kwitansi, dan kerugian selebihnya dapat diajukan melalui
03673|gugatan perdata.’;
03674|Bahwa  selain  itu  permintaan  penggabungan  perkara  pidana  oleh  PARA