03749|sehingga  pembelaan  dari  Penasihat  Hukum  perihal  ini  tidak  akan
03750|dipertimbangkan lebih lanjut;
03751|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  dipertimbangkan  pembelaan  point
03752|kelima  dari  Penasihat  Hukum bahwa  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Psikologi
03753|Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Pemerintah Kabupaten Gunung
03754|Kidul  Nomor  463/221/XII/2023  tanggal  08  November  2023  DAN  hasil
03755|pemeriksaan psikologi yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana
03756|tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa tanggal 29
03757|Januari 2023 Nomor 01/07/L/I/2024 adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat
03758|bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Analisa Bukti di atas.
03759|Satu dan lain hal Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT PPA GuSaksi
03760|VIdul dan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Rifka Annisa ternyata bukan
03761|disebabkan karena kejadian/peristiwa dipeluk dari belakang sebagaimana yang
03762|didakwakan  jaksa  penuntut,  akan  tetapi  karena  memang  kondisi  adanya
03763|gangguan kesehatan psikis yang sedang dialami saksi Saksi korban sebelum
03764|kejadian,  atas  hal  tersebut  Majelis  memberikan  pertimbangannya,  bahwa
03765|Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT Perlindungan Perempuan dan
03766|Anak Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 463/221/XII/2023 tanggal 08
03767|November 2023 adalah suatu dokumen otentik yang dibuat oleh pejabat yang
03768|berwenang  berdasarkan  sumpah  jabatannya,  pejabat  yang  ditunjuk  untuk
03769|membuat surat tersebut adalah atas dasar permintaan yang sah dan resmi dari
03770|pihak  Kepolisan  dan  atas  dasar  Penugasan  yang  sah  dan  resmi  dari  UPT
03771|perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten GuSaksi VIdul, maka dengan
03772|
03773|demikian hal tersebut sudah termasuk dan memenuhi kaedah pasal 187 huruf b
03774|KUHAP. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan psikologi yang dilakukan di
03775|Lembaga  Rifka  Annisa  sebagaimana  tertuang  dalam  Laporan  Hasil
03776|Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa  tanggal  29  Januari  2023  Nomor
03777|01/07/L/I/2024, bukti surat tersebut lahir dari suatu permintaan yang sah dan
03778|resmi dari pihak Kepolisan dengan Surat B/711/XII/2003/Reskrim, tertanggal 28
03779|Desember 2023, maka dengan mengaitkan pasal 187 huruf c KUHAP dengan
03780|redaksi Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
03781|keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara
03782|resmi dari padanya, sehingga kesimpulannya bahwa kedua bukti surat tersebut
03783|menurut KUHAP dapat menjadi bukti surat yang sah, oleh karena perkara aquo
03784|terkait  dengan  Undang-undang  TPKS,  maka  berdasarkan  pasal  24  ayat (3)
03785|huruf a dijelaskan Termasuk alat bukti surat yaitu surat keterangan psikolog
03786|klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa, oleh karena 2 alat
03787|bukti surat yakni Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Klinis UPT Perlindungan
03788|Perempuan  dan  Anak  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul  Nomor
03789|463/221/XII/2023 tanggal 08 November 2023 DAN hasil pemeriksaan psikologi
03790|yang dilakukan di Lembaga Rifka Annisa sebagaimana tertuang dalam Laporan
03791|Hasil  Pemeriksaan  Psikologi  Rifka  Annisa  tanggal  29  Januari  2023  Nomor
03792|01/07/L/I/2024  adalah  hasil  sebagai  surat  keterangan  psikologis,  maka
03793|berdasarkan pasal 24 ayat (3) huruf a dapat dipandang sebagai alat bukti surat
03794|yang  sah  menurut  hukum,  namun  demikian  sejauhmana  memberikan  nilai
03795|relevansi  dalam  pembuktian  bagi  Majelis  Hakim  tidak  sepenuhnya  menjadi
03796|kewajiban mutlak sebagai dasar pembentukan keyakinan oleh Majelis Hakim,
03797|sehingga dari pertimbangan yang telah diuraikan dalam hal ini Majelis Hakim
03798|tidak  sependapat  dengan  pembelaan  point  kelima  dari  Penasihat  Hukum
03799|Terdakwa;
03800|Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pembelaan
03801|point keenam Penasihat Hukum Terdakwa perihal  bahwa sebagaimana telah
03802|diuraikan  dalam  bagian  Analisa  Bukti  bahwa  pemeriksaan  test  lie  detector
03803|dengan poligraf telah melanggar ketentuan pasal 13 Peraturan KAPOLRI Nomor
03804|10 Tahun 2009. Dan mendasarkan pada fakta hukum tersebut di atas serta
03805|mengingat adanya teori pembuktian bewijsvoering, maka menurut hukum, alat
03806|bukti  berupa  Hasil  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  Poligraf  Bidang
03807|Laboratorium Forensik Polda Jawatengah No. Lab: 99/FDF/2024 tanggal 23
03808|Januari 2024 merupakan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah, sehingga
03809|oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Atas hal
03810|
03811|tersebut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2009 pada pasal 13
03812|ayat  (1)  Pemeriksaan  barang  bukti  Polygraph  (deteksi  kebohongan)
03813|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memenuhi persyaratan formal,
03814|sebagai berikut: a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau
03815|kepala/pimpinan instansi; b. laporan polisi; c. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
03816|saksi/tersangka  atau  laporan  kemajuan;  dan  d.  surat  persetujuan  untuk
03817|diperiksa dari saksi/tersangka, bila saksi/tersangka didampingi oleh penasihat
03818|hukum maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. ayat (2)
03819|Pemeriksaan  barang  bukti  Polygraph  (deteksi  kebohongan)  sebagaimana
03820|dimaksud  dalam  Pasal  12,  wajib  memenuhi  persyaratan  teknis sebagai
03821|berikut:  a.  tersedianya  ruang  pemeriksaan  yang  bebas  dari  kebisingan;  b.
03822|tersedianya  tenaga  listrik  untuk  penerangan  dan  3  buah  stop  kontak  untuk
03823|peralatan; c. tersedianya meja dan kursi yang stabil/tidak goyang; d. kondisi
03824|terperiksa harus: 1. sudah dewasa menurut ketentuan Undang-Undang; 2. sehat
03825|jasmani dan rohani; 3. apabila terperiksa perempuan, tidak dalam kondisi hamil
03826|atau menstruasi; dan 4. kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan; e.
03827|untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa, dapat dilengkapi dengan: 1.
03828|riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan 2. laporan hasil pemeriksaan psikologi;
03829|f.  untuk  pendalaman  kasus:  1.  penyidik  harus  selalu  berkoordinasi  dengan
03830|pemeriksa; dan 2. apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa
03831|Polygraph dapat mendatangi TKP. Dari norma tersebut ada frasa “wajib” maka
03832|perintah  hukumnya  bersifat  memaksa,  apabila  perbuatan  yang  diwajibkan
03833|tersebut tidak dilaksanakan maka terdapat kecacatan dari produk tersebut;
03834|Menimbang,  bahwa  setelah  mengkaji  perihal  proses  Pemeriksaan
03835|Laboratoris Kriminalistik Poligraf yang dilakukan pada diri Terdakwa terdapat
03836|kekurangan  pada  persayaratan  formal  khusus  pada  point  d.  yakni  surat
03837|persetujuan  untuk  diperiksa  dari  saksi/tersangka,  bila  saksi/tersangka
03838|didampingi  oleh  penasihat  hukum  maka  surat  persetujuan  diketahui  oleh
03839|penasihat  hukumnya,  diketahui  pula  dalam  proses  penyidikan  tersebut
03840|Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Totok Sugiyanto, S.H., dan Budi
03841|Prasetya S.H.I., M.S.I, maka dengan demikian dalam surat persetujuan wajib
03842|diketahui Penasihat Hukum dari Terdakwa, namun dalam lembar persetujuan
03843|tidak tercantum persetujuan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya terkait
03844|persayaratan Teknis tidak ditemukannya ketentuan point 4. kondisi terperiksa
03845|tidak  dalam  keadaan  tertekan;  e.  untuk  memastikan  kondisi  kesehatan
03846|terperiksa, dapat dilengkapi dengan: 1. riwayat kesehatan saksi/tersangka; dan
03847|2.  laporan  hasil  pemeriksaan  psikologi,  bahwa  dalam  berkas  pemeriksaan
03848|
03849|kriminalistik Poligraf tidak ditemukannnya Riwayat Kesehatan Terdakwa laporan
03850|pemeriksaan  psikologi  dari  Terdakwa,  dari  uraian  yang  telah  dipaparkan
03851|berkenaan  pembelaan  Pensihat  Hukum  Terdakwa  pada  point  keenam
03852|ini,ternyata  ditemukan  suatu  keadaan  bahwa  terdapat  syarat  formal  dan
03853|persyaratan teknis yang belum terpenuhi, yakni terkait lembar persetujuan yang
03854|tidak  tercantum  diketahui  oleh  Penasihat Hukum  Terdakwa, serta  kewajiban
03855|mencantumkan  kesehatan  dan  kondisi  Psikologis  dari  Terdakwa  untuk
03856|mengindikasikan  Terdakwa  tertekan  atau  tidak,  oleh  karena  itu  hasil
03857|Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Poligraf tersebut cacat dan dipandang
03858|tidak memilki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat, sehingga dalam hal
03859|ini Majelis Hakim sependapat dengan pandangan penasihat Hukum Terdakwa;
03860|Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembelaan Penasihat
03861|Hukum  Terdakwa  pada  point  ketujuh  perihal  Selama  pemeriksaan  perkara
03862|dengan Terdakwa baik jaksa maupun hakim yang menangani perkara ternyata
03863|tidak  menunjukkan  adanya  bukti  dan  dokumen  terpenuhinya  persyaratan
03864|sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf a UUTPKS tentang  dimilikinya
03865|integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak
03866|asasi manusia dan Korban, dan  dokumen yang  menunjukkan telah mengikuti
03867|pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  Atas
03868|hal tersebut Majelis memberikan  pertimbangannnya, bahwa dalam pasal  21
03869|TPKS memberikan redaksi ayat (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang
03870|menangani  perkara  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  harus memenuhi
03871|persyaratan: a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara
03872|yang  berperspektif  hak  asasi  manusia  dan  Korban;  dan  b.  telah  mengikuti
03873|pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2)
03874|Dalam  hal  belum  terdapat  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  yang
03875|memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak
03876|Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim
03877|yang  berpengalaman  dalam  menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual
03878|berdasarkan  keputusan  yang  ditetapkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  (3)
03879|Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) ditetapkan dengan ketentuan
03880|sebagai berikut: a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
03881|atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk;  b.  penuntut  umum  oleh  Jaksa  Agung  atau
03882|pejabat lain yang ditunjuk; dan c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau
03883|pejabat lain yang ditunjuk. Dari norma yang digariskan tersebut terdapat suatu
03884|frasa kata “harus” kata harus itu sendiri memiliki makna yang sama sebagai kata
03885|“wajib”, maka dengan demikian hal tersebut harus dipenuhi secara mutlak;
03886|
03887|Menimbang, bahwa setiap peraturan wajib diselengarakan demi suatu
03888|tujuan  hukum  yang  berkeadilan,  berkepastian  dan  memberi  manfaat  luas
03889|kepada pencari keadilan maupun masyarakat, namun demikian tidak semua
03890|bangunan  norma  dapat  berjalan  dengan  baik  pada  penerapannya  dengan
03891|pengertian lain tidak seiramanya antara das sollen dan das sein , suatu hukum
03892|yang diterapkan secara kaku maka akan menimbulkan suatu keadilan yang
03893|kaku;
03894|Menimbang, bahwa menurut Alexander Mackenzie Stuart  seorang yuris
03895|(ahli hukum) asal Britania Raya dalam pandangannya  ada beberapa teori atau
03896|pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan
03897|dalam  suatu  perkara,  yaitu  sebagai  berikut:  a.  Teori  keseimbangan Yang
03898|dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat syarat yang
03899|ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau
03900|berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang
03901|berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan Terdakwa. b. Teori pendekatan
03902|seni  dan  intuisi Penjatuhan  putusan  oleh  hakim  merupakan  diskresi  atau
03903|kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim
03904|menyesuaikan  dengan  keadaan  dan  pidana  yang  wajar  bagi  setiap  pelaku
03905|tindak  pidana,  hakim  akan  melihat  keadaan  pihak  Terdakwa  atau  penuntut
03906|umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam
03907|penjatuhan  putusan,  lebih  ditentukan  oleh  insting  atau  intuisi  dari  pada
03908|pengetahuan dari hakim, c. Teori pendekatan keilmuan Titik tolak dari teori ini
03909|adalah  pemikiran  bahwa  proses  penjatuhan  pidana  harus  dilakukan  secara
03910|sistematik  dan  penuh  kehati-hatian  khususnya  dalam  kaitannya  dengan
03911|putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan
03912|hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam
03913|memutus suatu perkara, hakim tidak boleh sematamata atas dasar intuisi atau
03914|instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan
03915|juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
03916|diputuskannya,  d. Teori Pendekatan Pengalaman  Pengalaman dari seorang
03917|hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-
03918|perkara yang dihadapinya  sehari-hari, dengan pengalaman  yang  dimilikinya,
03919|seorang  hakim  dapat  mengetahui  bagaimana  dampak  dari  putusan  yang
03920|dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban
03921|maupun  masyarakat,  e.  Teori  Ratio  Decidendi Teori  ini  didasarkan  pada
03922|landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang
03923|berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang  disengketakan,  kemudian  mencari
03924|
03925|peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  pokok  perkara  yang
03926|disengketakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  penjatuhan  putusan,  serta
03927|pertimbangan  hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi  yang  jelas  untuk
03928|menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara
03929|dan f. Teori kebijaksanaan Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti dari
03930|beberapa tulisannnya, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan
03931|hakim  dalam  perkara  di  pengadilan  anak.  Aspek  ini  menekankan  bahwa
03932|pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk
03933|membimbing,  membina,  mendidik  dan  melindungi  anak,  agar  kelak  dapat
03934|menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya;
03935|Menimbang,  bahwa  dalam  penentuan  hukum  yang  dipandang  tidak
03936|berkeadilan maka Hakim dapat menerapkan “doktrin contra legem”, yakni dalam
03937|penemuan hukum oleh hakim ditujukan untuk menegakkan keadilan dengan
03938|menyimpangi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  karena
03939|pengaturan di dalamnya mencerminkan keadilan, landasan pikir dan penerapan
03940|asas contra legem  oleh hakim hanya dilakukan ketika peraturan perundang-
03941|undangan  tidak  memberikan  pengaturan  yang  berkeadilan  yaitu  tidak
03942|memberikan  perlindungan  kepentingan  masyarakat  secara  proporsional,
03943|sebagaimana amanah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang diberikan
03944|kepada hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan
03945|hukum dan keadilan, bentuk penerapan  asas contra legem  dalam penemuan
03946|hukum oleh hakim adalah putusan hakim yang secara substansial menyimpangi
03947|ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  hakim  mengkonstruksikan
03948|norma hukum berdasarkan keadilan sebagai asas hukum yang dituangkan di
03949|dalam putusannya;
03950|Menimbang, bahwa  selanjutnya  dalam  memberikan  analisa  terhadap
03951|kepentingan hukum dari pasal 21 Undang-Undang TPKS tidak semata-mata
03952|tertumpu pada kekakuan dalam mengimplementasikan, melainkan membangun
03953|keadilan  yang  dinamis,  jika  diterjemahkan  secara  kaku  bahwa  Penyidik,
03954|penuntut umum, dan hakim harus memiliki kualifikasi sebagai Aparat Penegak
03955|Hukum dengan ketentuan ketentuan dan syarat tercantum, sedangkan proses
03956|penanganan  suatu  kasus  TPKS  membutuhkan  keadilan  yang  prosporsianal
03957|pada setiap daerah yang tidak memungkinkan semua Penyidik, penuntut umum,
03958|dan hakim memiliki suatu kualifikasi akan suatu kompetensi, dan selanjutnya
03959|apakah kemudian keadaan yang demikian akhirnya dicampakkan akibat kurang
03960|adilnya  suatu  norma  ?,  maka  disinilah  hakim  wajib  menghadirkan  nilai-nilai
03961|keadilan,  jika  secara  proporsianal  bahwa  pasal  21  Undang-undang  TPKS
03962|
03963|seyogyanya memberikan keadilan dalam semua insan Penegak hukum, maka
03964|dalam hal ini ada Penegak Hukum yang dikorbankan dalam pemberian keadilan
03965|tersebut, pasal 21 Undang-undang TPKS hanya mewajibkan Penyidik, penuntut
03966|umum,  dan  hakim  untuk  memilki  kompetensi,  sedangkan  Advokat  sebagai
03967|Penegak Hukum (vide. Pasal 5 ayat (1) Undnag-Undang 18 Tahun 2003 tentang
03968|Advokat)  yang  diharapkan  juga  dapat  memberikan  kontribusi  membangun
03969|sendi-sendi hukum kebangsaan seolah-olah diabaikan kepentingannya untuk
03970|memiliki kompetensi tersebut, maka dengan demikian dengan dikaitkan pada
03971|teori keseimbangan, dan asas contra lagem, Majelis Hakim mengenyampingkan
03972|esensi-esensi kekakuan pasal 21 TPKS demi kepentingan keadilan Terdakwa
03973|atas  kepastian  hukum  atas  hal  yang  didakwakan  kepadanya,  keadilan  bagi
03974|korban yang tidak hanya menjadi korban bagi suatu peristiwa pidana, melainkan
03975|menjadi korban dari proses suatu capaian keadilan, serta tujuan hukum untuk
03976|mampu memberikan kesejahteraan, dan tentunya memberikan keadilan yang
03977|proporsianal kepada Advokat sebagai Penegak Hukum, dari uraian yang telah
03978|dipaparkan  diatas  pada  kesimpulannya  Majelis  tidak  sependapat  dengan
03979|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
03980|Menimbang, bahwa dalam kasus ini tentunya terdapat cara pandang
03981|yang berbeda, baik dari sisi Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum,
03982|maupun Terdakwa, yang tentunya akan membawa pada kesimpulan-kesimpulan
03983|yang berbeda, dalam persidangan kasus pidana, seorang ahli hukum Belanda
03984|bernama  Trapman,  memberi  predikat  untuk  hakim  sebagai  “Een  objectieve
03985|beoordeling van  een objectieve positie ” (sebuah penilaian objektif dari  sebuah
03986|posisi  objektif).  Sebagai  perbandingan,  untuk  jaksa  penuntut  umum,
03987|dikatakannya: “Een subjectieve beoordeling van een objectieve positie” (sebuah
03988|penilaian  subjektif  dari sebuah  posisi  objektif). Penasihat  hukum  Terdakwa
03989|(advokat) memiliki posisi yang disebutnya: “ Een objectieve beoordeling van een
03990|subjectieve  positie”  (sebuah  penilaian  objektif  dari sebuah  posisi  subjektif).
03991|Terakhir, tentu seorang Terdakwa yang memiliki: “ Een subjectieve beoordeling
03992|van  een  subjectieve  positie”  (sebuah  penilaian  subjektif  dari sebuah  posisi
03993|subjektif).dengan  Penjelasannya  kurang  lebih  sebagai  berikut.  Ketika  suatu
03994|perkara masuk dari proses penyidikan ke penuntutan, jaksa sebenarnya sudah
03995|menggunakan sudut pandang yang subjektif. Kendati demikian, jaksa adalah
03996|pejabat yang mewakili negara, sehingga dalam tugasnya ia adalah  penuntut
03997|yang mewakili negara dan publik keseluruhannya. Itulah sebabnya ia disebut
03998|penuntut umum. Posisi berdiri ( standpoint) jaksa penuntut umum ini dengan
03999|demikian harus objektif.   Jadi, apabila persidangan sudah sampai pada tahap
04000|
04001|pembacaan  sanksi  pidana  yang  diajukan,  jaksa  penuntut  umum  harus
04002|mengedepankan  penilaian  objektif ini.  Apakah  posisi  berdiri  yang  objektif  ini
04003|mempengaruhi penilaian? Pada akhirnya, ya! Sebabnya adalah karena jaksa
04004|sudah mengikuti seluruh proses pembuktian, sehingga ia sudah dapat menilai
04005|kembali apakah dakwaan awalnya pada saat pembacaan tuntutan masih sama
04006|dengan pasca-acara pembuktian. Jika penilaiannya berbeda sama sekali, ia
04007|seharusnya tidak segan-segan untuk meminta hakim membebaskan Terdakwa