01799|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  23  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01800|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp30.000.000 (tiga
01801|puluh juta rupiah);
01802|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  24  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01803|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp75.000.000 (tujuh
01804|puluh lima juta rupiah);
01805|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  25  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01806|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp39.000.000 (tiga
01807|puluh sembilan juta rupiah);
01808|- 1  (satu)  Transaksi  tanggal  28  Desember  2023  ke  rekening  an.  MAI
01809|SURIYANI Nomor Rekening 0561533431 sejumlah Rp20.000.000 (dua
01810|puluh juta rupiah);
01811|b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Perjanjian Pengurusan  Proses ke  Negara
01812|Australia;
01813|c. 1 (satu) lembar booking tiket penerbangan dari Trip.com maskapai Qantas
01814|Australia berangkat  dari  Bandara  Soe karno  Hatta tujuan  Bandara
01815|Melbourne Australia;
01816|d. 2 (dua) lembar Visa Pengunjung yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam
01817|Negeri Pemerintah Australia tanggal 8 Januari 2024;
01818|
01819|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Saksi-saksi  yang  saling
01820|bersesuaian,  keterangan  Terdakwa,  surat  dan  dihubungkan  dengan  barang
01821|bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
01822|1. Bahwa benar Terdakwa merupakan orang yang melakukan perekrutan
01823|dan sosialisasi rekrutmen Pekerja Migran Indonesia untuk dipekerjakan
01824|di Australia;
01825|2. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja
01826|Migran Indonesia (P3MI);
01827|3. Bahwa  benar  Terdakwa tidak  memiliki  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja
01828|Migran Indonesia (SIP2M);
01829|4. Bahwa  benar  Terdakwa  telah  melakukan  sosialisasi  dan  rekrutmen
01830|terhadap calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Australia;
01831|5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan rekrutmen calon Pekerja Migran
01832|Indonesia  melalui  Saksi  Mai  Suriyani  Alias  Mai  dengan  meminta
01833|persyaratan  berupa  dokumen  dan  uang  pendaftaran  sejumlah
01834|KM A
01835|1
01836|A
01837|2
01838|Paraf
01839|
01840|Rp140.000.000,00  (seratus  empat  puluh  juta  rupiah)  tanpa  melihat
01841|keterampilan ataupun pengalaman (track record) yang dimiliki oleh calon
01842|pekerja migran tersebut;
01843|6. Bahwa benar calon pekerja  telah menyerahkan sejumlah uang kepada
01844|Terdakwa  dengan  jumlah  Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta
01845|rupiah) sebagai uang pendaftaran;
01846|7. Bahwa benar para calon pekerja migran yang direkrut oleh Saksi Mai
01847|Suriyani  Alias  Mai  diantarkan  ke  Jakarta  untuk  bertemu  dengan
01848|Terdakwa dan tinggal di Apartemen Transpark Cibubur di wilayah Jakarta
01849|untuk menunggu keberangkatan ke Australia;
01850|8. Bahwa benar para Calon Pekerja Migran Indonesia telah menunggu di
01851|Apartemen  Transpark  Cibubur  selama  2  (dua)  bulan  dengan  tidak
01852|diberikan pelatihan bahasa ataupun pelatihan kerja kepada para calon
01853|pekerja migran;
01854|9. Bahwa benar para calon pekerja migran belum didaftarkan dan terdaftar
01855|pada orientasi pra pemberangkatan di Kantor  BP3MI Nusa  Tenggara
01856|Barat  serta  tidak  pernah  mengikuti  atau  diikutkan  pelatihan  kerja
01857|berkaitan dengan lowongan kerja tersebut;
01858|10.Bahwa benar para calon pekerja migran hingga saat ini calon pekerja
01859|migran belum diberangkatkan ke Australia;
01860|
01861|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01862|apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
01863|terbukti  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang  didakwakan  Penuntut
01864|Umum;
01865|Menimbang  bahwa  Terdakwa telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01866|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01867|memerhatikan  fakta  hukum  tersebut  memilih  mempertimbangkan  dakwaan
01868|pertama melanggar  Pasal 10 jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
01869|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , yang unsur-
01870|unsurnya sebagai berikut:
01871|1. Unsur “setiap orang”;
01872|2. Unsur “membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga
01873|negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
01874|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01875|KM A
01876|1
01877|A
01878|2
01879|Paraf
01880|
01881|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01882|mempertimbangkan sebagai berikut:
01883|Ad. 1 Unsur “setiap orang”
01884|Menimbang bahwa  setiap  orang  adalah  orang  perseorangan  atau
01885|korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (vide  Pasal  1
01886|angka  4  UU  No.  21  Tahun  2007).  Terminologi  orang  perseorangan  dalam
01887|Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01888|Pidana  Perdagangan  Orang  memiliki  kesamaan  dengan  terminologi
01889|barangsiapa  dalam  KUHP  (WvS),  dimana  berdasarkan  Buku  Pedoman
01890|Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi
01891|Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
01892|Nomor: 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa”
01893|atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan  dader atau Terdakwa atau
01894|setiap  orang  sebagai  subyek  hukum  (pendukung  hak  dan  kewajiban)  yang
01895|dapat  serta  mampu  dimintai  pertanggungjawaban  dalam  segala  bentuk
01896|tindakan atau perbuatannya;
01897|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  yang  dimaksudkan  dengan
01898|barangsiapa disini adalah orang ( een eider) atau manusia ( naturlijke persoon)
01899|yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;
01900|Menimbang bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai
01901|subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan
01902|serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang
01903|lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;
01904|Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau
01905|didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta
01906|memiliki  kecakapan  bertindak  dan  mampu  dalam  arti  tidak  terganggu  akal
01907|pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang
01908|diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;
01909|Menimbang bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum
01910|yang didakwa telah menyebabkan peristiwa pidana adalah Terdakwa, hal ini
01911|sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang identitasnya
01912|dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa;
01913|Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari
01914|keterangan   saksi,  petunjuk  dan  keterangan  Terdakwa,  bahwa  Terdakwa
01915|KM A
01916|1
01917|A
01918|2
01919|Paraf
01920|
01921|ABDUS SYAHID Alias ANGKEP telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula
01922|diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam
01923|surat dakwaan serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani,
01924|maka  Majelis  Hakim  memandang  Terdakwa  mampu  melakukan  perbuatan
01925|hukum,  dan  kepadanya  dapat  dipertanggung  jawabkan  terhadap  apa  yang
01926|diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa
01927|adalah subjek hukumnya;
01928|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  berkeyakinan
01929|bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
01930|Ad.  2  Unsur  “membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa
01931|warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia
01932|dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
01933|Indonesia”
01934|Menimbang  bahwa  unsur  ”membantu  atau  melakukan  percobaan”
01935|memiliki keterkaitan dengan unsur setelahnya yaitu ”membawa warga negara
01936|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01937|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, maka Majelis Hakim
01938|akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  unsur  ”membawa  Warga  Negara
01939|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
01940|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
01941|Menimbang bahwa frasa membawa dalam UU No mor 21 Tahun 2007
01942|merupakan bagian dari pengertian perekrutan sebagaimana termaktub dalam
01943|Pasal 1 angka 9. Secara harfiah membawa orang memiliki pengertian yakni
01944|mengajak seseorang dari tempatnya kini ke tempat yang berbeda;
01945|Menimbang  bahwa  sebelum  melihat  apakah  perbuatan  Terdakwa
01946|tersebut merupakan perbuatan yang dimaksudkan menge ksploitasi WNI ke luar
01947|negeri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah
01948|calon pekerja migran tersebut merupakan Warga Negara Indonesia atau bukan;
01949|Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari
01950|keterangan dan identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Muhammad
01951|Zulkarnaen  dan  Saksi  Lukmanul  Hakim  sebagai  korban  perekrutan  calon
01952|Pekerja Migran Indonesia ke negara Australia yang dilakukan oleh Terdakwa
01953|menyatakan bahwa kewarganegaraan dari masing-masing Saksi Korban adalah
01954|Warga Negara Indonesia; 
01955|KM A
01956|1
01957|A
01958|2
01959|Paraf
01960|
01961|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
01962|apakah  perbuatan  Terdakwa  yang  membawa  calon  pekerja  migran  yang
01963|berkewarganegaraan Indonesia dimaksudkan untuk dieksploitasi di luar wilayah
01964|negara Republik Indonesia?;
01965|Menimbang  bahwa  pengertian  unsur  “dengan  maksud”  sejatinya
01966|merupakan pengembangan makna dari niat ( voornemen). Dalam doktrin ilmu
01967|hukum,  niat  memiliki  maksud  yaitu  sikap  batin  yang  sifatnya  sesuatu  yang
01968|masih berada dalam  hati, sehingga dengan  kata lain niat ialah  subjectieve
01969|onrechtselemet atau melawan hukum yang bersifat subjektif (vide Moeljatno
01970|dalam Eddy O.S. Hiariej, hlm. 336);
01971|Menimbang bahwa eksploitasi dalam UU No mor 21 Tahun 2007 tentang
01972|Pemberantasan TPPO memiliki pengertian yaitu  tindakan dengan atau tanpa
01973|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja
01974|atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01975|penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau
01976|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
01977|jaringan tubuh atau  memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
01978|pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  baik  materiil  maupun  immaterial
01979|(vide Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan TPPO);
01980|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  para  saksi,  keterangan
01981|Terdakwa  serta  dihubungkan  dengan  barang  bukti  yang  diajukan  pada
01982|persidangan,  diperoleh  fakta  bahwa  Terdakwa  melalui  Saudari  Mai  Suriyani
01983|Alias Mai melakukan rekrutmen calon Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan
01984|di rumah  Saudari Mai Suriyani Alias Mai  yang beralamat  di Perum Elit Kota
01985|Mataram Asri Blok B Nomor 22, RT/RW: 000/187, Kelurahan Jempong Baru,
01986|Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sehingga atas penawaran dan rekrutmen
01987|tersebut para calon pekerja migran tertarik dan ingin menjadi  Pekerja  Migran
01988|Indonesia.  Setelah  itu  para  calon  pekerja  migran  diminta  oleh  Saudari  Mai
01989|Suriyani Alias Mai untuk menyerahkan paspor dan uang pendaftaran sejumlah
01990|Rp140.000.000,00 ( seratus empat puluh juta rupiah ). Setelah itu para calon
01991|pekerja migran tersebut lantas membuat paspor  menggunakan biaya pribadi .
01992|Para calon pekerja migran tersebut dijanjikan oleh  Saudari Mai Suriyani Alias
01993|Mai  untuk  diberangkatkan  ke  Jakarta  dan  bertemu  dengan  Terdakwa  yang
01994|merupakan bos dari Mai Suriyani Alias Mai; 
01995|KM A
01996|1
01997|A
01998|2
01999|Paraf
02000|
02001|Menimbang  bahwa  setelah  Saksi  Muhammad  Zulkarnaen  dan  Saksi
02002|Lukmanul Hakim tiba di Jakarta dan bertemu dengan Terdakwa, para calon
02003|pekerja migran ditampung di Apartemen Transpark Cibubur di Jakarta. Para
02004|calon pekerja tinggal di tempat tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan dan tidak
02005|diberikan kejelasan terkait keberangkatannya ke negara Australia, serta tidak
02006|ada pelatihan kerja ataupun pelatihan bahasa yang diberikan kepada calon
02007|pekerja migran. Terdakwa telah mengurus visa kunjungan dan tiket pesawat
02008|dari Jakarta ke Australia untuk para Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan
02009|diberangkatkan ke negara Australia. Setelah menunggu hingga 2 (dua) bulan di
02010|tempat  penampungan,  para  calon  pekerja  migran  mengetahui  bahwa  ada
02011|penggrebekan terhadap semua orang yang akan diberangkatkan ke luar negeri
02012|yang  dilakukan  BP2MI dan  telah  dilakukan  pencekalan  di  Banda  Soekarno
02013|Hatta  terhadap  calon  pekerja  migran,  salah  satu  calon  pekerja  tersebut
02014|bernama Ulul Albab yang juga direkrut oleh Terdakwa. Setelah itu diketahui
02015|bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migra n Indonesia
02016|(SIP2MI). Selanjutnya  calon  pekerja  migran  tersebut hendak  menanyakan
02017|kepada Terdakwa terkait permasalahan yang terjadi, namun Terdakwa tidak
02018|dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya; 
02019|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Ahli  Pradiptha  Himawan
02020|Putra,  S.H.,  M.H.  dan  Ahli  Laely  Wulandari,  S.H.,  M.H.,  yang  menjelaskan
02021|sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 1 angka 9 UU Nomor 18 Tahun 2017
02022|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  menyebutkan  bahwa
02023|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  badan  usaha
02024|berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari
02025|Menteri  untuk  menyelenggarakan  pelayanan  penempatan  Pekerja  Migran
02026|Indonesia.  Pasal  69  UU  Nomor  18  Tahun  2017  menerangkan  bahwa
02027|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan  Pekerja  Migran Indonesia,
02028|orang perseorang dimaksud dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu
02029|yang tidak memilki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia
02030|sehingga tidak dapat melakukan kegiatan penempatan terhadap PMI (Pekerja
02031|Migran  Indonesia).  Adapun  yang  dapat  melakukan  perekrutan  dan/atau
02032|penempatan  terhadap Pekerja  Migran  Indonesia  adalan  Perusahaan  yang
02033|memiliki Badan Usaha yang terdaftar sebagai P3MI (Perusahaan Penempatan
02034|KM A
02035|1
02036|A
02037|2
02038|Paraf
02039|
02040|Pekerja Migran Indonesia) dan memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
02041|Migran) yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);
02042|Menimbang  bahwa  izin  yang  diamanatkan  dalam  UU  Perlindungan
02043|Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan ketentuan mutlak yang harus
02044|diindahkan  oleh  pihak  yang  hendak  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran
02045|Indonesia,  bila  hal  tersebut  tidak  dilakukan,  maka  perbuatan  penempatan
02046|Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara illegal;
02047|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  bahwasanya
02048|Terdakwa merupakan  perseorangan  yang  tidak  memiliki  Perusahaan
02049|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  serta  tidak  memiliki  izin
02050|berkaitan  dengan  penerimaan,  pengiriman  maupun  penempatan  Pekerja
02051|Migran  Indonesia  di  luar  negeri  sebagaimana  termaktub  dalam  UU
02052|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  serta  peraturan  pelaksananya,
02053|sehingga  Terdakwa  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apapun  baik
02054|langsung  maupun  tidak  langsung  berkaitan  dengan  penempatan  migran
02055|Indonesia.  Terdakwa  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  di
02056|negara Australia menggunakan visa kunjungan atau kunjungan dengan tujuan
02057|agar  para  calon  pekerja  migran  bisa  masuk  ke  negara  Australia,  dengan
02058|demikian dokumen yang digunakan tidak sesuai peruntukannya yang dimana
02059|visa yang seharusnya digunakan untuk Pekerja Migran Indonesia adalah visa
02060|kerja.  Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  Terdakwa  telah  mengabaikan
02061|ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perbuatan yang dilakukannya
02062|dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Australia yang dilakukan oleh
02063|Terdakwa merupakan perbuatan yang illegal. Demikian juga berdasarkan fakta
02064|di persidangan bahwa korban selama dalam penampungan telah mengeluarkan
02065|uang untuk biaya makannya sendiri, tidak mendapat pelatihan atau persiapan
02066|apapun saat dijanjikan Terdakwa untuk bekerja ke negara Australia. Hal ini juga
02067|dapat  mengakibatkan  korban  tere ksplotasi  apabila  korban  benar
02068|diberangkatkan tanpa keahlian;
02069|Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat
02070|bahwa  sedari  awal,  Terdakwa  telah  memiliki  maksud  untuk  melakukan
02071|eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri atau di luar wilayah
02072|Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
02073|“membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
02074|KM A
02075|1
02076|A
02077|2
02078|Paraf
02079|
02080|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”
02081|telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;
02082|Menimbang bahwa terhadap unsur tentang “membantu atau melakukan
02083|percobaan” dipertimbangkan sebagai berikut;
02084|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “membantu  atau  melakukan
02085|percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
02086|terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;
02087|Menimbang bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut
02088|merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;
02089|Menimbang bahwa membantu ( medeplichtige) setidaknya terdapat dua
02090|pihak  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih.  Pertama  adalah  pelaku  atau
02091|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
02092|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
02093|ad se accessorium). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua n pada
02094|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
02095|adalah pembantuan itu dib erikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan
02096|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
02097|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
02098|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
02099|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
02100|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).