00679|Herlina  dan  Saksi  Anggi  bahwa  memang  akan  bekerja  ke  Malaysia
00680|melalui  Terdakwa  dengan  proses  diberi  ongkos  untuk  berangkat  dari
00681|rumah menemui Terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu
00682|rupiah)  kemudian  ditampung  di  kosan  untuk  pembuatan  paspor
00683|selanjutnya  akan  diberi  uang  bekal  sebesar  Rp  2.000.000  (dua  juta
00684|rupiah)  setelah  paspor  jadi  langsung  diberangkatkan  ke  Malayasia
00685|selanjutnya gajih akan dipotong untuk penggantian biaya keberangkatan
00686|(semua biaya yang telah dikeluarkan).
00687|- Bahwa  berdasarkan  keterangan  Terdakwa  bahwa  telah  melakukan
00688|kegiatan  pengiriman  orang  bekerja  ke  Negara  Malaysia  kurang  lebih
00689|sudah 4 (empat) tahun lamanya tidak memiliki ijin dan tidak berbadan
00690|hukum ada agnsi yang membiayainya yaitu Tri di Kendal perorangan juga
00691|tidak  berbadan  hukum  dan  mendapatkan  upah  sekitar  Rp  4.000.000
00692|(empat juta rupiah) dari setiap orang yang berhasil diberangkatkan.
00693|- Bahwa barang yang diamankan berupa Surat Ijin Orang tua atas nama
00694|Rini  Yuningsih,  Fotocopy  Kartu  keluarga  atas  nama  Rini  Yuningsih,
00695|Fotocopy Kutipan Akta nikah atas nama Rini Yuningsih, Fotocopy Surat
00696|keterangan KTP atas nama Lina Herlina, fotocopy Kartu keluarga atas
00697|nama Lina Herlina, surat ijin orang tua atas nama Lina Herlina, dan Surat
00698|Ijin Orang tua atas nama Anggi Yulia serta beberapa dokumen lain dan 5
00699|(lima) buah paspor;
00700|- Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa   memberikan  pendapat  tidak
00701|keberatan;  
00702|
00703|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00704|berikut: 
00705|1. Dewi  Andhani  M.Si  Binti  Asikin  Kahum,  dibawah  sumpah  pada
00706|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00707|- Bahwa  Ahli  menjabat  sebagai  Kepala  Bidang  Pelatihan  Produktifitas
00708|Penempatan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja
00709|Kab Bandung Barat sejak Februari  tahun 2022, tupoksi nya mengadakan
00710|pelatihan bagi Calon pencari kerja memfasilitasi untuk penempatan calon
00711|pencari kerja dan CPMI . 
00712|- Bahwa yang dimaksud tindak pidana perdagangan orang adalah apabila
00713|seorang warga negara diberangkatkan untuk bekerja kalau konteksnya
00714|
00715|ke luar negeri tidak sesuai dengan Undang-undnag No 18 tahun 2017
00716|tentang perlindungan pekerja migran indonesia diluar dari persyaratan itu
00717|hampir  dapat  dipastikan  ada  indikasi  TPPO  sesuai  dengan  Undang-
00718|Undang No. 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang
00719|Pasal 1 bahwa Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan,
00720|penampungan,  pengiriman,  pemindahan  atau  peneriman  seseorang
00721|dengan  ancaman,  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
00722|penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi
00723|rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga
00724|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang
00725|lain tersebut, baik yang di lakukan di dalam negara maupun anter negara
00726|untuk tujuan Eksploitasi, atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
00727|- Bahwa,  berdasarkan  Undang-undang  no.  18  tahun  2017  tentang
00728|perlindugan  pekerja  migran  indonesia,  yang  dimaksud  dengan  Calon
00729|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  tenaga  kerja  indoneia  yang
00730|memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luarnegeri
00731|dan terdaftar di Instansi pemerintah / kabupaten / kota yang bertanggung
00732|jawab di bidang ketenaga kerjaan sedangkan Pekerja Migran Indonesia
00733|adalah setiap warga negara indonesia yang akan, sedang, atau telah
00734|melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
00735|Indonesia. 
00736|- Bahwa, pekerja migran Indonesia Ilegal adalah warga negara Indonesia
00737|yang tidak memenuhi persyaratan sebagimana tercantum dalam Undang-
00738|undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
00739|- Bahwa  alur penempatan CPMI melalui beberapa tahapan diantaranya :
00740|● Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  harus  mencari  informasi  ke
00741|Karir  Hub  (Kemnaker)  atau  melalui  Dinas  Tenaga  Kerja  setempat
00742|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terdaftar di
00743|aplikasi Jendela PMI (Kemnaker) untuk mencari info lowongan kerja
00744|ke luar negeri.
00745|● Setelah  itu  Dinas  memberikan  nama-nama  atau  mendapat
00746|informasi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
00747|yang resmi yang ada di Indonesia dan
00748|● Setelah  dapat  informasi  tersebut  CPMI  mendaftarkan  diri  ke
00749|P3MI untuk lowongan kerja menjadi PMI ke luar negeri ke Negara
00750|mana sesuai dengan Job Order dan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan
00751|Pekerja Migran Indonesia) dari BP2MI yang dimiliki dan dilakukan
00752|
00753|interview oleh P3MI tersebut.
00754|● Selanjutnya  CPMI  melakukan  pendaftaran  ke  Dinas
00755|ketenagakerjaan  dengan  menyerahkan  beberapa  dokumen
00756|persyaratan berupa ktp, kk, ijazah terakhir atau akta kelahiran, ijin
00757|dari keluarga yang diketahui kepala desa setempat, buku nikah bagi
00758|yang sudah menikah, bpjs kesehatan, bpjs ketenaga kerjaan, Surat
00759|perjanjian Penempatan antara CPMI dengan P3MI.
00760|● Dimana  CPMI  di  dampingi  oleh  P3MI  dengan  membawa
00761|perjanjian penempatan bermaterai, surat Tugas perekrut, Photokopy
00762|KTP, siup dan Ijin lainya.
00763|● Setelah menyerahkan persyaratan tersebut ke Dinas ketenaga
00764|kerjaan maka Dinas ketenaga kerjaan menerbitakan rekom ID dan
00765|Rekomendasi Paspor, di buatkan kartu pencari kerja.
00766|● Setelah persyaratan tersebut diterbitkan lengkap dan memenuhi
00767|syarat  selanjutnya  CPMI  diproses  oleh  P3MI  untuk  dilakukan
00768|pelatihan atau yang telah memiliki sertifikat keterampilan/ Ijazah dan
00769|setelah  itu  CPMI  melakukan  OPP  (Orientasi  Pra
00770|Pemberangkangkatan)  di  BP3MI/P4MI/LTSA  untuk  selanjutnya  di
00771|berangkatkan ke luar negeri sesuai dengan prosedur yang sah sesuai
00772|Undang-undang No. 18 tahun 2017.
00773|- Proses pempatan PMI ada 5 skema yaitu : 
00774|● Goverment to goverment
00775|● Goverment to Privat
00776|● Privat to privat.
00777|● Perseorangan atau mandiri
00778|● Untuk kepentingan perusahaan /badan hukum sendiri (UKPS). 
00779|- Masing-masing  skema  ada  penyelengaraan  penempatan  yaitu  untuk
00780|skema  no.  1  dan  2  oleh  BP2MI  untuk  yang  ke  3  oleh  perusahaan
00781|penempatan  pekerja  migran  indonesia  (P3MI),  skema  ke  4  tanpa
00782|pelaksana  penempatan  artinya  bahwa  PMI  mengurus  penempatan
00783|sendiri yang ke 5 UKPS melalui BUMN dan atau BUMD sendiri tersebut 
00784|- Bahwa Syarat dan CPMI adalah visa kerja dan perjanjian kerja :
00785|● Pencarian Lowongan Kerja Secara mandiri
00786|● Proses  Seleksi  Administrasi (  sertifikat bahasa  dan pelatihan
00787|keahlian) secara mandiri
00788|● Proses wawancara Secara mandiri
00789|● Medical Chek Up secara mandiri
00790|
00791|● Pembuatan paspor Secara mandiri
00792|● Penandatanganan Kontrak Kerja Secara mandiri
00793|● Pengiriman Dokument Kontrak Perjanjian Kerja dan Penerbitan
00794|COE Secara mandiri
00795|● Penerbitan E-PMI di kantor BP2MI secara mandiri
00796|● Pengajuan visa Kerja secara Mandiri
00797|● Pembelian Tiket Pesawat Keberangkatan secara mandiri
00798|- Bahwa  yang  dilakukan  Terdakwa  sudah  termasuk  tindak  pidana
00799|perdagangan  orang  karena  calon  pekerja  migran  yang  akan
00800|diberangkatkan  ke  Malaysia  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang
00801|ditetapkan oleh undang- undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan
00802|pekerja migran Indonesia yang mana apabila seseorang warga negara
00803|indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri harus melalui alur
00804|tahapan seuai undang-undang yang dimaksud untuk memastikan bahwa
00805|itu  adalah  korban  dari  TPPO  satu  diiming-imingi  uang  fee  sebelum
00806|keberangkatan kedua penampungan berpindah-pindah tidak jelas yang
00807|seharusnya  diberangkatkan  melalui  Perusahaan  Pemberangkatan
00808|Pekerja Migran Indonesia yang sah menurut undang-undang yang bisa
00809|kita lihat di aplikasi jendela PMI untuk keberangkatan CPMI  itu tidak
00810|melalui  perorangan,  tidak  ada  perjanjian  kerja  dari  pemberi  kerja  di
00811|Malaysia dan bisa dipastikan tidak akan keluar visa pekerja nya.
00812|- bahwa Terdakwa tidak memiliki SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja
00813|Migran Indonesia) karena SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran
00814|Indonesia)  yang  berwenang  mngeluarkan  adalah  B2MPI  diberikan
00815|kepada P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia) yang
00816|masih aktif bukan untuk perorangan, bilamana dilakukan oleh perorangan
00817|harus  menyertakan  surat  tugas  dari  P3MI  yang  ditanda  tangani  oleh
00818|Direktur nya langsung dan hanya berlaku untuk satu hari penugasan di
00819|satu wilayah.
00820|- Bahwa   untuk  pembuatan  paspor  untuk  CPMI  baru  wajib  melalui
00821|disnaker untuk diterbitkan rekom ID dan rekomendasi paspor sedangkan
00822|untuk yang eks atau yang sudah pernah hanya membutuh rekom ID saja
00823|berdasarkan surat edaran kemunkumham nomor IMI-GR.01.01-0252 hal
00824|Penegasan persyaratan penertiban paspor dan tata cara pemeriksaan
00825|keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi. 
00826|- Bahwa  untuk  visa  kjerja  harus  melampirkan  paspor  perjanjian
00827|penempatan yang disahkan oleh dinas setempat khsuunya dinas tenaga
00828|
00829|kerja  dan  legalitas  identitas  bahwa  visa  yang  men  geluarkan  adalah
00830|negara  yang  dituju  kalau  yang  dilakukan  oleh  CPMI  ilegal;  bianaya
00831|mengunkan visa kunjungan, jiarah, wisata yang hanya berlaku 30 (tiga
00832|puluh)  hari sampai 90 (sembilan puluh)  hari. 
00833|- Bahwa  wajib  mengikuti  pelatihan  keterampilan  di  LPK  atau  LPK
00834|pelatihan kompetinsi yang sertifikat kompetisinya harus dikeluarkan oleh
00835|BNSP (Badan  Nasional   Sertifiksi  Profesi)  dan  LPK  atau  BLK  harus
00836|memiliki  akreditasi  dan  harus  bekerja  sama  dengan  BNSP  untuk  uji
00837|kompetensi 
00838|- Bahwa untuk MOU atau perjanjian kerja dibuat oleh P3MI dan dicap
00839|serta ditanda tangani oleh direktur P3MI dan CPMI diketahui kepala dinas
00840|tenaga kerja  diatas materai diatur dalam pasal 13 Permennaker 9 tahun
00841|2019 dan peraturan BP2MI no 1 tahun 2020 bab 2 pasal 2  sedangkan
00842|untuk asuransi permenaker 4 tahun 2023 tentang jaminan sosial pekerja
00843|migran indonesia meliputi jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial
00844|ketenaga kerjaan PMI itu harus meliputi JKK (jaminan Kecelakaan kerja)
00845|Jaminan Kematian dan jamiann hari tua . 
00846|2. Neng Wepi, SH., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
00847|sebagai berikut:
00848|- Bahwa Tugas pokok dan fungsi dari jabatan Ahli sebagai Pengantar
00849|Kerja  Ahli  Madya  di  BP3MI  Jawa  Barat  ialah  memberikan  pelayanan
00850|pelindungan  kepada  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia, Pekerja  Migran
00851|Indonesia, dan keluarganya pada saat sebelum, selama, dan sesudah
00852|penempatan dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya yang mana memiliki
00853|Tugas  pokok  jabatan  Pengantar  Kerja  yaitu  melakukan  kegiatan
00854|pelayanan antar kerja : 
00855|● Perencanaan pelaksanaan Antar Kerja,
00856|● Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,
00857|● Pengendalian penggunaan TKA,
00858|● Pembinaan  kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia
00859|penempatan,
00860|● Evaluasi dan laporan pelaksanaan Antar Kerja, dan
00861|● Pengembangan Antar Kerja.
00862|Dengan tugas dan tanggung jawab di BP3MI Provinsi Jabar yaitu :
00863|● Ka. Tim Penanganan CPMI Non Prosedural;
00864|- Ka. Tim Pelayanan Pengaduan; 
00865|- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang no.21 tahun 2007 tentang tindak
00866|
00867|pidana perdagangan orang Pasal 1 bahwa Perdagangan orang adalah
00868|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau
00869|peneriman  seseorang  dengan  ancaman,  kekerasan,  penggunaan
00870|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00871|penyalahgunaan  kekuasaan,  posisi  rentan,  penjeratan  hutang,  atau
00872|memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari
00873|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di
00874|lakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan Eksploitasi,
00875|atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
00876|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  no.  18  tahun  2017  tentang
00877|perlindugan  pekerja  migran  indonesia,  yang  dimaksud  dengan
00878|perlindungan  pekerja  migran  indonesia  adalah  segala  upaya  untuk
00879|melindungi kepentingan calon pekerja migran indonesia dan atau pekerja
00880|migran  indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya
00881|pemenuhan  hak  nya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja,
00882|selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan
00883|sosial.
00884|- Bahwa  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  18  tahun  2017,  tentang
00885|Perlindungan  pekerja  migran  Indonesia.  Bab  III  Perlindungan  pekerja
00886|migran Indonesia. 
00887|Pasal  7  :  Perlindungan  calon  pekerja  migran  Indonesia  atau  pekerja
00888|migran Indonesia meliputi : 
00889|● Perlindungan sebelum bekerja. 
00890|● Perlindungan selama bekerja. 
00891|● Perlindungan setelah bekerja. 
00892|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
00893|Indonesia Nomor 9 tahun 2019 Tentang Tata cara penempatan pekerja
00894|migran Indonesia : 
00895|- Pasal  6  :  Pelaksanaan  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00896|dilaksanakan melalui : 
00897|● Sebelum bekerja. 
00898|● Selama bekerja; dan 
00899|● Setelah bekerja. 
00900|- Pasal  7  :  Tahapan  sebelum  bekerja  sebagaimana  dimaksud
00901|dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui ;
00902|● Pemberitan Informasi. 
00903|● Pendaftaran. 
00904|
00905|● Seleksi. 
00906|● Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. 
00907|● Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial. 
00908|● Pengurusan visa kerja. 
00909|● OPP. 
00910|● Penandatanganan Perjanjian Kerja ; dan 
00911|● Pemberangkatan. 
00912|● Penandatanganan perjanjian penempatan. 
00913|Paragraf 3
00914|Selama bekerja 
00915|Pasal 24 :
00916|● Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00917|huruf b dimulai sejak pekerja migran Indonesia tiba di negara tujuan
00918|penempatan.-
00919|● Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada
00920|ayat  (  1  )  wajib  melaporkan  kedatangan  kepada  Atase
00921|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  Dinas  luar  negeri  yang  ditunjuk  di
00922|negara tujuan penempatan melalui Mitra Usaha P3MI. 
00923|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
00924|ditunjuk  di  negara  tujuan  penempatan  melakukan  pendataan
00925|kedatangan  dan  keberadaan  pekerja  migran  Indonesia  selama
00926|berada di negara tujuan penempatan.
00927|Pasal 25 
00928|Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di
00929|negara  tujuan  penempatan  melakukan  pembinaan  kepada  pekerja
00930|migran Indonesia saat tiba di negara tujuan penempatan. 
00931|Pasal 26 : 
00932|● Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
00933|melaporkan data kepulangan dan/ atau data perpanjangan Perjanjian
00934|Kerja pekerja migran Indonesia kepada atase Ketenagakerjaan atau
00935|pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk di negara tujuan. 
00936|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
00937|ditunjuk  wajib  melakukan  verifikasi  atas  laporan  sebagaimana
00938|dimaksud pada ayat ( 1 ).
00939|Paragraf 4. 
00940|Setelah Bekerja. 
00941|● Tahapan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00942|
00943|huruf  c  dimulai  sejak  pekerja  migran  Indonesia  tiba  di  debarkasi
00944|Indonesia. 
00945|● Dalam hal Pekerja  migran  Indonesia  sebagaimana dimaksud
00946|dalam pada ayat ( 1 ) bermasalah berdasarkan laporan dari atase
00947|Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh
00948|Kepala perwakilan Republik Indonesia, BP2MImemfasilitasi pekerja
00949|migran Indonesia di debarkasi Indonesia. 
00950|- Bahwa, proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur  tahapan alur
00951|atau proses CPMI (calon Pekerja Migran Indonesia) mulai dari perekrutan
00952|sampai  pemberangkatan  dan  penempatan  Calon  Pekerja  Migran
00953|Indonesia menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) di luar neger. Pada
00954|perkara ini proses perekrutan sampai ke berangkatan i dilakukan secara
00955|perorangan,  dimana  orang  perorangan  dilarang  melaksanakan
00956|penempatan pekerja  migran Indonesia  ( pasal 69 UU No. 18 tahun
00957|2017)  sehingga perorangan  tidak memiliki kewenangan menempatkan
00958|dan  tidak  memenuhi  syarat  dan  kelengkapan  dokumen  menjadi  PMI
00959|melanggar pasal 5  dan pasal 13 UU No. 18 tahun 2017 berdampak  PMI
00960|tidak teradaftar dan terdata di Sistem SIAP KERJA dan SISKOP2MI.
00961|- Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik
00962|Indonesia Nomor 9 tahun 2019 Tentang Tata cara penempatan pekerja
00963|migran Indonesia : 
00964|Pasal 6
00965|Pelaksanaan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dilaksanakan
00966|melalui tahapan:
00967|a. sebelum bekerja;
00968|b. selama bekerja; dan
00969|c. setelah bekerja.
00970|Pasal 7
00971|Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
00972|dilakukan melalui: 
00973|a. Pemberitan Informasi. 
00974|b. Pendaftaran. 
00975|c. Seleksi. 
00976|d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. 
00977|e. Penandatanganan perjanjian penempatan. 
00978|f. Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial. 
00979|g. Pengurusan visa kerja. 
00980|
00981|h. OPP. 
00982|i. Penandatanganan Perjanjian Kerja ; dan 
00983|j. Pemberangkatan. 
00984|Pasal 24 :
00985|● Tahapan selama bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
00986|huruf b dimulai sejak pekerja migran Indonesia tiba di negara tujuan
00987|penempatan.
00988|● Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pada
00989|ayat  (  1  )  wajib  melaporkan  kedatangan  kepada  Atase
00990|Ketenagakerjaan  atau  pejabat  Dinas  luar  negeri  yang  ditunjuk  di
00991|negara tujuan penempatan melalui Mitra Usaha P3MI. 
00992|● Atase  Ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri  yang
00993|ditunjuk  di  negara  tujuan  penempatan  melakukan  pendataan