02197|b. Bahwa  Korban  diposisikan  oleh  peraturan  perundang-undangan
02198|melalui tim penyidik selaku Korban, maka berdasarkan keterangan di depan
02199|Majelis Hakim Yang Mulia dalam persidangan tidak pernah melaporkan diri
02200|sebagai  Korban  dalam tindak pidana  yang  dituduhkan  kepada terdakwa,
02201|dengan  bukti  tidak  pernah  melaporkan  diri  kepada  perangkat  dalam
02202|kehidupan masyarakat dan/atau kepada pihak yang berwenang;
02203|c. Bahwa  Korban  dan  kawan-kawannya  ada  diberikan  biaya  dalam
02204|kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa dan Korban tidak diperjualbelikan oleh
02205|terdakwa, tetapi hanya meminta untuk dijadikan seorang penyediaan jasa
02206|pemuas  Laki-laki  hidup  belang,  serta  tidak  dilakukan  perekrutan  oleh
02207|terdakwa;
02208|d. Bahwa  Korban  tidak  disekap  dan/atau  ditempat  yang  tidak  bisa
02209|melakukan aktivitas dan/atau dikurung untuk disiapkan dengan tujuan dijual;
02210|Hal. 3 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
02211|
02212|e. Bahwa Korban tidak dipaksa untuk menyediakan jasa pemuas nafsu
02213|bagi laki-laki hidung belang, tetapi dengan keinginan sendiri, justru terdakwa
02214|yang dibujuk rayu oleh Korban untuk melakukan hubungan seksual dengan
02215|dirinya, karena Korban ada perasaan cinta kepada terdakwa;
02216|f. Bahwa  Korban  tidak  dikirimkan  keluar  negeri  dan/atau  ke  suatu
02217|tempat di dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk diperjualkan;
02218|g. Bahwa  Korban  menyediakan  jasa  pemuas  nafsu  laki-laki  hidung
02219|belang di saat tidak bersama terdakwa.
02220|Analisa Yuridis
02221|Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-
02222|keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
02223|Umum, maka kami dari tim Penas ihat Hukum Terdakwa akan menganalisa lagi
02224|rumusan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02225|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ,  sebagaimana  yang
02226|didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena menurut kami tim  Penasihat
02227|Terdakwa, ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan
02228|pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat yaitu pidana penjara selama  4
02229|(empat)  Tahun  6  (enam)  bulan  penjara  dan  pidana  denda  sebesar  Rp.
02230|120.000.000; (seratus dua puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan,
02231|sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada
02232|hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025;
02233|Bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang
02234|meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
02235|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
02236|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
02237|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/  atau  jaringan  tubuh  atau
02238|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
02239|mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial;
02240|Oleh karena itu kami asumsikan perlakuan eksploitasinya sesuai dengan definisi
02241|di atas. Eksploitasi merupakan tujuan atau akibat dari perdagangan orang, hal
02242|ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007
02243|perihal definisi perdagangan orang sebagai berikut:
02244|Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
02245|pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman
02246|kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
02247|penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang
02248|atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
02249|Hal. 4 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
02250|
02251|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di
02252|dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau
02253|mengakibatkan orang tereksploitasi;
02254|Maka  dalam  hal  ini,  Jaksa  Penuntut  Umum  sudah  sangat  keliru  dan  tidak
02255|terpenuhi  unsur-unsur  pidana  yang  dituduhkan  dan/atau  didakwakan,  serta
02256|dituntut untuk dihukum terdakwa dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6 Jo. Pasal 12 Undang-
02257|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
02258|Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam hal ini berdasarkan keterangan para
02259|saksi-saksi tidak melakukan perekrutan, paksaan, pengancaman, pengiriman,
02260|penyekatan dan kekerasan terhadap Korban;
02261|Bahwa selanjutnya mengenai kasus prostitusi online tidak dapat dilepaskan dari
02262|adanya  pelaku  dan  Korban.  Pelaku  di  sini  berdasarkan  Pasal  12  Undang-
02263|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
02264|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “setiap orang yang menggunakan
02265|atau  memanfaatkan  Korban  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan
02266|persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  lainnya  dengan  Korban  tindak  pidana
02267|perdagangan orang, mempekerjakan Korban tindak pidana perdagangan orang
02268|untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil
02269|tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan
02270|maksimal 15 tahun”;
02271|Bahwa dalam hal ini dimaksudkan sebagai mucikari bila mana telah memenuhi
02272|unsur  sebagai  pelaku  dari  tindak  pidana  perdagangan  orang  karena  telah
02273|menggunakan  atau  memanfaatkan  Korban  untuk  bekerja  sebagai  PSK  dan
02274|mengambil  keuntungan  dari  eksploitasi  Korban.  Dalam  hal  ini  eksploitasi
02275|seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh
02276|lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas
02277|pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
02278|Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi tidak melakukan pemanfaatan
02279|sendiri  terdakwa,  kemudian  Korban  dengan  berkeinginan  dan  persetujuan
02280|Korban untuk melakukan penyediaan jasa pemuas nafsu laki-laki hidung belang.
02281|kemudian keuntungan dari hasil penyediaan jasa pemuas nafsu laki-laki hidung
02282|belang  dinikmati  bersama-sama  dengan  kawan-kawan  terdakwa  untuk
02283|memperbaiki mobil dan kebutuhan sehari-hari.
02284|Bahwa  selanjutnya  sebagaimana  dalam  Pasal  1  butir  3  Undang-Undang
02285|Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
02286|Pidana  Perdagangan  Orang  menjelaskan  yang  dimaksud  dengan  Korban
02287|adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, ekonomi
02288|Hal. 5 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
02289|
02290|dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. PSK yang
02291|sengaja direkrut dengan proses sebagaimana ketiga unsur di atas maka dapat
02292|dikategorikan  sebagai  Korban  perdagangan  orang.  Apabila  seseorang  yang
02293|menjadikan PSK sebagai pekerjaan dan tidak mengalami penderitaan psikis,
02294|mental, fisik, ekonomi akibat dari tindak pidana perdagangan orang maka tidak
02295|dapat dikatakan sebagai Korban. Maka dalam kasus yang dituntun oleh JPU
02296|terhadap diri terdakwa tidak berdasarkan hukum dan sudah melanggar pasal
02297|dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
02298|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  karena  dengan  bukti
02299|Korban tidak menjadi diri nya sebagai Korban, kemudian dirinya tidak menderita
02300|psikis, mental dan fisik dengan bukti Korban juga mengikuti dan didakwakan
02301|sampai  dituntut  serta  harus  dijalani  hukuman  cambuk  berdasarkan  Qanun
02302|Jinayah. sebagaimana rujukan Yuriprudensi Putusan Pengadilan Negeri Banda
02303|Aceh  Nomor  Perkara  71/Pid.B/2016/PN  Bna,  tanggal  21  juni  2016  tentang
02304|Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak teliti dan sudah salah mendakwahkan
02305|terdakwa dalam kasus perdagangan orang.
02306|PENUTUP
02307|Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasihat
02308|Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa
02309|dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
02310|1. Menyatakan  bahwa  Terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha  Bin
02311|Jamaluddin  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak
02312|pidana perdagangan orang sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan
02313|tunggal Melanggar Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
02314|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
02315|2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang
02316|diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
02317|3. Mengembalikan  dan  memulihkan  nama  baik,  harkat  dan  martabat
02318|Terdakwa;
02319|4. Menetapkan barang bukti berupa :
02320|a. 1 (satu) Unit Mobil merek Daihatsu Type All Now Xeria 13 X MIT
02321|(W100RG LMDF) warna putih dengan Nomor Polisi BL 1552 PJ, Nomor
02322|Rangka MHKAA1AY5PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275;
02323|b. 1 (satu) lembar STNK Mobil merek Daihatsu Type All Now Xeria 13 X
02324|MIT (W100RG  LMDF)  warna  putih  dengan  Nomor  Polisi  BL 1552  PJ,
02325|Nomor Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275
02326|Hal. 6 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
02327|
02328|atas nama MUHAMIMAD ARIF ,  dikembalikan kepada Pemilik yang sah;
02329|dan
02330|c. 1 (satu) Unit Handphone merek phone 8 berwarna abu-abu dengan
02331|IMEI 35 6097095670432, dikembalikan kepada Terdakwa.
02332|5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
02333|Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
02334|adilnya.
02335|Setelah  mendengar  tanggapan  Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan
02336|Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;
02337|Pokok-Pokok Keberatan Terdakwa
02338|Berkaitan dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat
02339|Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-04/Eku.2/SGL/05/2025
02340|yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2025, kami Jaksa Penuntut Umum
02341|menyimpulkan materi pembelaan dari terdakwa sebagai berikut:
02342|1. Tidak ada delik aduan dari Korban kepada terdakwa;
02343|2. Terdakwa  tidak  menjual  Korban,  tidak  ada  merekrut  Korban  untuk
02344|dijadikan Wanita pemuas nafsu dan tidak ada memanfaatkan Korban dalam
02345|bentuk apapun;
02346|Sehingga kemudian penasehat hukum memohon kepada majelis hakim untuk:
02347|1. Menyatakan  terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha  Bin  Jamaluddin  tidak
02348|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut  hukum  melakukan  tindak
02349|pidana  sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum  melanggar
02350|pasal 12 UU RI no 21 tahun 2007 tentang TPPO;
02351|2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang
02352|di ajukan oleh JPU;
02353|3. Mengembalikan  dan  memulihkan  nama  baik,  harkat  dan  martabat
02354|terdakwa;
02355|4. Menetapkan barang bukti berupa:
02356|- 1  (satu)  Unit Mobil  merek  Daihatsu  Type  All  New  Xenia  1.3  X  M/T
02357|(W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL: 1552 PJ, nomor
02358|Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275.
02359|- 1 (satu) Lembar STNK Mobil merek Daihatsu Type All New Xenia 1.3 X
02360|M/T (W100RG-LMDFJ) warna putih dengan Nomor Polisi BL 1552 PJ,
02361|nomor Rangka MHKAA1AY6PK036114 dan Nomor Mesin 1NRG246275
02362|atas nama MUHAMMAD ARIF.
02363|Dikembalikan kepada pemilik yang sah
02364|Hal. 7 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
02365|
02366|- 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 berwarna abu-abu dengan
02367|IMEI 35 6097095670432.
02368|Dikembalikan kepada terdakwa;
02369|5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara
02370|Tanggapan Terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum
02371|Penuntut umum akan menanggapi seluruh pokok pembelaan yang di
02372|ajukan oleh penasehat hukum yakni sebagai berikut
02373|1. Delik  aduan  adalah  delik  yang  hanya  bisa  diproses  apabila  ada
02374|pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi Korban tindak pidana. E.
02375|Utrecht mengungkapkan bahwa  dalam  delik aduan, penuntutan  terhadap
02376|delik  tersebut  digantungkan  pada  persetujuan  dari  yang  dirugikan  atau
02377|Korban;
02378|Yang  perlu  diketahui  perkara  TPPO  bukan  merupakan  delik  aduan
02379|melainkan  delik  umum  yang  pada  dasarnya  masuk  kedalam  kualifikasi
02380|kejahatan kemanusiaan khusus yang Korban nya adalah manusia, hal itu
02381|berbeda  dengan  tindak  pidana  lain  pada  umumnya  sebagaimana  yang
02382|dijelaskan  dalam  UU  No.  21  tahun  2007  tentang  pemberantasan  tindak
02383|pidana perdagangan orang sehingga perkara TPPO tidak diperlukan adanya
02384|aduan melainkan Negara dalam hal ini APH (apparat penegak hukum) wajib
02385|mencegah dan melindungi hak – hak Korban yang mengalami kejahatan
02386|TPPO  tanpa  harus  menunggu  dengan  adanya  aduan  dari  Korban  yang
02387|merasa  di  rugikan,  dengan  demikian  tidak  bermaksud  untuk  mengajari
02388|saudara  penasehat  hukum  dalam  nota  pembelaannya  untuk  itu  saudara
02389|penasehat  hukum  agar  lebih  lagi  mempelajari  serta  memahami  Kembali
02390|secara utuh tentang penanganan perkara TPPO;
02391|2. Bahwa pernyataan dari penasehat hukum mengenai “ ….. Korban tidak
02392|diperjualbelikan  oleh  terdakwa,  tetapi  hanya  meminta  untuk  dijadikan
02393|seorang penyedia jasa pemuas laki – laki hidung belang …..” merupakan
02394|dua hal yang berbeda. berdasarkan KBBI yang di maksud dengan meminta
02395|adalah  suatu tindakan  mengucapkan  atau  menyampaikan  keinginan  agar
02396|diberi atau mendapatkan sesuatu, yang seringkali dilakukan dengan sopan,
02397|memohon, atau mengharapkan, sedangkan dari keterangan Korban yang di
02398|berikan  di  bawah  sumpah  pada  persidangan  menyatakan  bahwa  benar
02399|Korban merasa di paksa dengan ketidakmampuannya sebagai Wanita yang
02400|tidak bisa berbuat banyak pada saat kejadian tersebut selain itu Korban
02401|sempat  meminta  kepada  terdakwa  untuk  memulangkan  dirinya,  namun
02402|demikian  terdakwa tetap tidak  menggubris  apa  yang  Korban  sampaikan,
02403|Hal. 8 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
02404|
02405|dengan dalih bahwa Korban masih memiliki hutang kepada terdakwa. Selain
02406|itu  pledoi  yang  di  sampaikan  oleh  penasehat  hukum  bertolak  belakang
02407|dengan keterangan terdakwa di persidangan terdahulu, yang mana terdakwa
02408|mengakui bahwa benar terdakwa bisa menjual Korban sampai 4 (empat) kali
02409|dalam sehari dengan total keuntungan mencapai Rp 4.000.000,00 (empat
02410|juta rupiah);
02411|Dalam  nota  pembelaan  (pledoi)  pada  bagian  Analisa  yuridis  Penasehat
02412|hukum memberikan keterangan” ……... keterangan para saksi – saksi tidak
02413|melakukan perekrutan, paksaan, pengancaman, penyekatan dan kekerasan
02414|terhadap Korban.” Hal tersebut berbanding terbalik dari keterangan seluruh
02415|saksi  kecuali  saksi  pemeriksa  dari  Polres  Pidie  di  persidangan  yang  di
02416|berikan  di bawah  sumpah  bahwasanya para saksi  membenarkan  bahwa
02417|terdakwa  sudah  menjual  Korban  dan  ada  kalimat  yang  di  ucapkan  oleh
02418|terdakwa yaitu “Disini (yang ikut di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih)
02419|jangan gak ada guna apapun, semua yang di mobil harus turun (terlibat
02420|langsung dalam kegiatan prostitusi) “ dengan maksud untuk mengancam
02421|Korban dan saksi nadia augina rianda. Yang mana keterangan dari para
02422|saksi  tersebut  telah  di  catat  oleh  panitera  dalam  berita  acara  hasil
02423|persidangan dan juga telah penuntut umum lampirkan dalam surat dakwaan
02424|dengan  register  perkara  : PDM-04/Eku.2/SGL/05/2025. Sehingga  dengan
02425|demikian  penuntut  umum  berpendapat  bahwasannya  kuasa  hukum  tidak
02426|mendengarkan dan menyimak secara benar seluruh proses persidangan.
02427|Berdasarkan  yurisprudensi  putusan  Pengadilan  Negeri  Sigli  Nomor
02428|2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sgi tanggal 26 Agustus 2025 terhadap Anak I dan
02429|Anak II yang dalam perkara ini merupakan para Anak II, Pengadilan Negeri
02430|Sigli memutus keduanya terbukti melanggar pasal 12 UU TPPO, sehingga
02431|untuk terdakwa Muhammad Iqbal Ridha bin Jamaluddin yang merupakan
02432|tokoh utama dalam tindak pidana perdagangan orang ini yang di buktikan
02433|dengan handphone yang digunakan untuk mengoperasikan aplikasi mi chat
02434|untuk  mencari  pelanggan  yang  akan  menyewa  Korban  adalah  milik
02435|terdakwa,  mobil  yang  digunakan  sebagai  tempat  Korban  melayani
02436|pelanggan yang di carikan oleh terdakwa juga disewa oleh terdakwa sendiri,
02437|sehingga dengan demikian penuntut umum berpendapat bahwa penasehat
02438|hukum  dapat  membaca  putusan  tersebut  dan  menjadikannya  sebagai
02439|pembelajaran;
02440|Kesimpulan Dan Pendapat
02441|Hal. 9 dari 59 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Sgi
02442|
02443|Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana kami kemukakan diatas, maka
02444|pada kesempatan ini kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan, bahwa nota
02445|pembelaan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari selasa tanggal 26
02446|Agustus 2025 adalah tidak beralasan oleh karena itu kami berpendapat Nota
02447|pembelaan tersebut seyogjanya “ditolak atau tidak diterima”.
02448|Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam
02449|perkara ini, mohon kepada Yth. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli
02450|yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  memutuskan  dalam
02451|putusan, sebagai berikut:
02452|1.Menyatakan  terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha Bin Jamaluddin  telah
02453|terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan
02454|tindak pidana “menggunakan atau memanfaatkan Korban tindak pidana
02455|perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan  persetubuhan  atau
02456|perbuatan  cabul  lainnya  dengan  Korban  tindak  pidana  perdagangan
02457|orang, mempekerjakan Korban tindak pidana perdagangan orang untuk
02458|meneruskan  praktik  eksploitasi, atau  mengambil  keuntungan  dari  hasil
02459|tindak pidana perdagangan orang”. sebagaimana dalam dakwaan tunggal
02460|Penuntut Umum.
02461|2.Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Muhammad  Iqbal  Ridha  Bin
02462|Jamaluddin  berupa  pidana  penjara selama  4 (Empat)  tahun 6 (enam)