01156|tentang pengesahan konvensi No 87 Tentang Kebebasan Berserikat
01157|Dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi;
01158|e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999
01159|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  105  mengenai
01160|penghapusan kerja paksa;
01161|f. Undang - Undang Repubiik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999
01162|Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  138  mengenai  usia
01163|minimum untuk diperbolehkan bekerja;
01164|g. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999
01165|Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 mengenai diskriminasi
01166|dalam pekerjaan dan jabatan);
01167|h. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999
01168|Tentang Pengesahan Konvensi ILO No 29 mengenai kerja paksa;
01169|i. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1956
01170|Tentang  Berlakunya  Ratifikasi  Konvensi  ILO  No.  98  tentang  hak
01171|pengupahan  untuk  laki-laki  dan  perempuan  dalam  pekerjaan  yang
01172|sama;
01173|j. Bahwa  penting  pula  memperhatikan   ketentuan  dalam
01174|dokumen pengesahan united nations convention against transnational
01175|organized  crime  (konvensi  perserikatan  bangsa-bangsa  menentang
01176|tindak  pidana  transnasional  yang  terorganisasi)  sebagai  komitmen
01177|pemerintah indonesia yang telah ikut menandatangai konvensi palermo
01178|2000.   pasal  3  protokol  palermo  mengatur  bahwa  persetujuan  dari
01179|seorang korban perdagangan manusia atas eksploitasi yang disengaja
01180|seperti yang tertera dalam sub ayat  (a)  pasal ini haruslah dianggap
01181|batal ketika cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) digunakan dalam
01182|tindak perdagangan atau eksploitasi tersebut; selanjutnya di pasal 3 (c)
01183|Halaman 30 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01184|
01185|perekrutan,  pengiriman,  pemindahan,  penyembunyian   atau
01186|penerimaan  seorang  anak  untuk  tujuan  eksploitasi  harus  dianggap
01187|sebagai “perdagangan manusia” meskipun jika hal ini tidak melibatkan
01188|cara-cara yang tertera dalam sub ayat (a) pasal ini;
01189|k. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
01190|Tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai perlindungan
01191|hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya;
01192|l. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004
01193|Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indoensia di luar
01194|negeri;
01195|m. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
01196|Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
01197|- Bahwa Ahli jelaskan pasal 10 jo pasal 4 UU RI NO  21 tahun 2007
01198|tentang tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:
01199|Pasal 10
01200|“setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan untuk
01201|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
01202|yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal
01203|5 dan pasal 6.”
01204|Pasal 4
01205|“setiap orang yang  membawa warga negara indonesia ke luar wilayah
01206|Negara Republik Indonesia  dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01207|wilayah negara republik indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
01208|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01209|denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
01210|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”
01211|unsur pasal 10 dan dikaitkan dengan pasal 4:
01212| Unsur  subjektif  :  setiap  orang  orang  per  orang,  kelompok
01213|orang, korporasi yang punya keinsyafan atau kehendak atau keinginan;
01214| dengan  maksud  eksploitasi  :  para  pelaku  punyai  keinginan
01215|jahat  untuk  mengeksploitasi  para  korban.  eksploitasi  belum  terjadi,
01216|namun ada indikasi para korban akan mengalami eksploitasi. untuk
01217|mengetahui niat jahat bahwa para korban (WNI) hendak dieksploitasi
01218|bisa  dilihat  dari  cara-cara  yang  dilakukan  misalnya  pemalsuan
01219|dokumen,  bujuk  rayu,  tipu  muslihat,  atau  cara  cara  illegal  lainnya,
01220|misalnya masuk ke wilayah negara lain tanpa dokumen yang sah;
01221| unsur objektif : membawa WNI ke luar indonesia artinya yang
01222|Halaman 31 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01223|
01224|dibawa adalah warga negara indonesia melintasi territorial indonesia,
01225|keluar wilayah indonesia;
01226|- Bahwa ahli jelaskan bahwa makna sebagaimana tertulis pada pasal 10
01227|jo pasal 4 UU NO 21 TAHUN 2007 tentang TPPO “setiap orang yang
01228|membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  republik
01229|indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01230|republik indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01231|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
01232|sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01233|banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”, prinsipnya bahwa
01234|pelaku  telah  memiliki  sikap  batin  jahat  untuk  melakukan  perbuatan
01235|eksploitasi, meskipun eksploitasi  belum terjadi. namun dapat dibuktikan
01236|bahwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  ada  terutama  keterangan  saksi
01237|korban, keterangan saksi-saksi lain, petunjuk, dan surat/document yang
01238|menunjukkan itikad jahat dari pelaku untuk melakukan eksploitasi. dengan
01239|maksud juga dapat ditafsirkan sebagai sikap batin jahat dengan penuh
01240|keinsyafan atau kesadaran dan pengetahuan bahwa pelaku berkehendak
01241|membawa  wni  ke  luar  indonesia  untuik  dieksploitasi  diluar  wilayah
01242|indonesia. cara-cara pelaku dalam mewujudkan kejahatan ini misalnya
01243|penipuan, bujuk rayu, ancaman, kekerasan  atau  bentuk  lain  sehingga
01244|korban  mengikuti  kehendak  pelaku  merupakan  indikasi  lain  sebagai
01245|perwujuduan dengan maksud. jadi dengan maksud tersebut dalam doktrin
01246|hukum  pidana  adalah  bagian  dari  asas  culvabilitas  yang  dilakukan
01247|dengan  sengaja  (dolus) dalam  mewujudkan  tindak  pidana.  eksploitasi
01248|tidak  harus  benar-benar  terjadi,  tetapi  dari  rangkaian  perbuatan  yang
01249|dilakukan  oleh  pelaku,  ada  maksud  dari  pelaku  untuk  melakukan
01250|eksploitasi dan eksploitasi telah terjadi. rangkaian itu meliputi rekrutmen,
01251|penampungan, memungut biaya, memberangkatkan WNI tanpa dokumen
01252|bekerja  yang  sah,  lalu  mereka  juga  akan  masuk  wilayah  negara  lain
01253|dengan tujuan akhir;
01254|- Bahwa Ahli jelaskan, berkaitan dengan  unsur “dengan maksud untuk
01255|dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” . bahwa unsur ini
01256|mengandung elemen mens rea perbuatan dalam delik tersebut. dalam hal
01257|ini, elemen mens rea tersebut berkaitan dengan bentuk kesengajaan yang
01258|ditunjukkan  dengan  adanya  frasa  “dengan  tujuan”.  di  sisi  lain,  frasa
01259|“dengan tujuan” juga mencerminkan corak kesengajaan sebagai maksud.
01260|artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan
01261|Halaman 32 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01262|
01263|akibatnya benar-benar terwujud. tegasnya, bahwa dalam konteks unsur
01264|delik  tersebut,  maksud  dan  tujuan  tersebut  ditujukan  untuk
01265|dieksploitasinya korban di luar wilayah nkri yang menjadi tujuan akhir
01266|perbuatan membawa wni tersebut. berdasarkan penjelasan dalam pasal 1
01267|angka  7  UU  TPPO  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan
01268|eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang
01269|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01270|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan, pemerasan,
01271|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan
01272|hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan
01273|tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak
01274|lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
01275|- Bahwa  dapat  ahli  jelaskan  bahwa  para  korban  dibujuk,  mereka
01276|diberangkatkan tanpa dokumen kelengkapan untuk bekerja yang sah. dari
01277|cara-cara  yang  illegal  ini  maka  dapat  diduga,  mereka  juga  rentan
01278|mengalami eksploitasi, karena bekerja tanpa dokumen pekerjaan yang
01279|sah, lalu masuk ke negara malaysia. karena itu tenaga mereka sangat
01280|mudah  untuk  diperas  atau  kebebasan  mereka  terhambat  karena
01281|ketiadaan dokumen. mereka rentan ditangkap dan dan juga diadili karena
01282|ketiadaan dokumen yang  sah.  pengakuan para  tersangka dan  korban
01283|mengantarkan calon orang/cpmi yang akan diberangkat menuju malaysia
01284|melalui jalur ilegal/jalur tikus  dengan tujuan di berangkatkan ke negara
01285|malaysia  secara  illegal  (nonprocedural). karena  itu  tujuan  untuk
01286|dieksploitasi harus didalami lagi. saran saya dapat memeriksa pekerja
01287|yang  pernah  bekerja  di  perkebunan  sawit apakah  mereka  mengalami
01288|eksploitasi atau tidak. dalam konteks ini, bentuk eskploitasi yang mungkin
01289|terjadi  misalnya:  upah  dibayar  murah,  tenaga  mereka  diperas,  tidak
01290|memiliki  kebebasan  dalam  menjalankan  kehidupan,  artinya  mereka
01291|disekap  atau  dikurung  selama  bekerja.  potensi  eksploitasi  terhadap
01292|pekerja migran non-procedural sangat tinggi, meskipun belum tentu juga
01293|mereka akan mengalami eksploitasi;
01294|- Bahwa  mendasarkan pada kronologi dan fakta hukum di atas, maka
01295|telah mencerminkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa
01296|tersebut sesungguhnya telah memenuhi niat jahat atau  mens rea . lebih
01297|lanjut bahwa berkaitan dengan niat jahat ataupun mens rea merupakan
01298|bagian dari sikap batin dari seseorang yang bersifat sangat subjektif. di
01299|lain sisi, niat jahat juga dapat diartikan sebagai dolus malus yang mana
01300|Halaman 33 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01301|
01302|merupakan bagian dari kesengajaan itu sendiri. dalam hal ini moeljatno
01303|telah membedakan antara niat dengan kesengajaan. menurut pandangan
01304|moeljatno, bahwa niat adalah sikap batin yakni sesuatu yang masih di
01305|dalam hati, dan ketika niat tersebut ditunaikan dalam suatu perbuatan
01306|maka  niat  tersebut  akan  berubah  menjadi  kesengajaan.  tegasnya,
01307|menurut moeljatno, niat adalah  subjectieve onrechtselemen  sedangkan
01308|objectieve onrechtselemen  adalah perbuatan objektif yang secara nyata
01309|dan kasat mata terlihat yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi
01310|rumusan delik. dalam konteks sengaja yang diobjektifkan bahwa adanya
01311|kesengajaan dari seseorang dapat dilihat dari tindakan yang dilakukan
01312|olehnya.  hal  ini  juga  sejalan  dengan  sebuah  adagium,  communi
01313|observantia  non  est  recedendum,  bahwa  tindakan-tindakan  seseorang
01314|menandakan  maksud  yang  ada  dalam  pikirannya.  berkaitan  dengan
01315|hubungan  antara  subjectieve  onrechtselemen  dan  objectieve
01316|onrechtselemen adalah bahwa  subjectieve onrechtselemen  hanya dapat
01317|diketahui dengan objectieve onrechtselemen. dalam konteks pembuktian
01318|suatu  perkara  pidana,  bahwa  pembuktian  niat  atau  subjectieve
01319|onrechtselemen dilakukan  dalam  konteks  pembuktian  terhadap
01320|pertanggungjawaban pidana dari pelaku. hal ini sebagaimana ditegaskan
01321|oleh eddy o.s. hiariej dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana, bahwa
01322|subjectieve onrechtselemen  pada hakikatnya berbicara mengenai sikap
01323|batin atau niat yang mana merupakan dasar dari pertanggungjawaban
01324|pidana itu sendiri. berkaitan dengan perkara ini, bahwa niat jahat atau
01325|mens  rea dalam  diri  para  terdakwa  tersebut  dapat  tercermin  dengan
01326|adanya  unsur  kesengajaan  dalam  perbuatan  yang  dilakukannya.
01327|kesengajaan  para  terdakwa  tersebut  didasarkan  pada  fakta  hukum
01328|sebagai  berikut:  pertama,  telah  terpenuhi  adanya  kehendak  (willens)
01329|dalam  diri  para  terdakwa  untuk  mendapatkan  keuntungan  dengan
01330|mengantarkan korban ke rumah Sdr Hengki yang berada di dekat POS
01331|TNI AL RT.12 Nunukan Timur, yang mana Terdakwa I Sukardin Bin Ibnu
01332|Sainun (Alm) apabila mengangkut penumpang 2 sampai 3 orang dibayar
01333|oleh sdra hengki sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan apabila
01334|mengangkut  7  sampai  10  orang  dibayar  Rp100.000,-  (seratus  ribu
01335|rupiah), sedangkan untuk Ter dakwa II Lajudi Bin Lamane (Alm) setiap 1
01336|(satu) kali gerobak muatan barang di janjikan dengan upah Rp 400.000,-
01337|(empat ratus ribu rupiah) dan untuk tiga kali menjemput penumpang per
01338|gerobak di beri ongkos sekitar  Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). di
01339|Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01340|
01341|samping  terdapat  kehendak  (willens)  untuk  mendapatkan  keuntungan,
01342|bahwa  dengan  melakukan  pengangkutan  kepada  korban  kepada  sdr
01343|hengki yang ditujukan untuk dibawa ke negara malaysia, sesungguhnya
01344|juga  telah  terpenuhi  adanya  kehendak  atau  maksud  untuk
01345|mengeksploitasi korban baik secara tenaga maupun kemampuan untuk
01346|dipekerjakan menjadi CPMI di negara malaysia yang tanpa dilengkapi
01347|dokumen  yang  sah  dan  tidak  melalui  prosedur  yang  legal,  sehingga
01348|memiliki kerentanan untuk mendapatkan eksploitasi di negara malaysia.
01349|oleh karena itu, maka elemen “menghendaki” atau willens telah terpenuhi.
01350|kedua, bahwa dalam melakukan pengangkutan terhadap korban kepada
01351|Sdr Hengki tersebut, sudah sepatutnya bahwa para terdakwa dipandang
01352|telah  “mengetahui”  (wetens)  bahwa  Sdr.  Hengki  merupakan  pihak
01353|penyalur  tenaga  kerja  ke  malaysia  yang  secara  illegal  dan  tanpa
01354|menggunakan dokumen yang sah, sehingga sepatutnya dapat diketahui
01355|oleh  para  Terdakwa bahwa  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  pada
01356|korban tereksploitasi. sehingga elemen “mengetahui” atau  wetens telah
01357|terpenuhi. lebih lanjut, dengan mendasarkan pada terpenuhinya elemen
01358|“menghendaki”  dan  “mengetahui”  atau  willens  en  wetens ,  maka
01359|perbuatan yang dilakukan oleh  para terdakwa  tersebut telah memenuhi
01360|unsur kesengajaan. dalam  konteks  ini, bahwa kesengajaan dalam  diri
01361|para terdakwa tersebut secara objektif dapat merepresentasikan adanya
01362|mens rea  atau niat jahat dalam diri  para terdakwa  itu sendiri.  dengan
01363|demikian, maka dengan telah terpenuhi adanya kesengajaan, maka mens
01364|rea atau niat jahat dapat dikatakan juga telah terpenuhi;
01365|- Bahwa  berkaitan  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Para
01366|Terdakwa tersebut  sesungguhnya  telah  termasuk  sebagai  perbuatan
01367|percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mana telah
01368|memenuhi unsur-unsur delik dalam pasal 10 jo. pasal 4 UU TPPO. hal ini
01369|didasarkan bahwa para korban yang dilakukan pengangkutan oleh Para
01370|Terdakwa tersebut ditujukan untuk diberangkatkan atau dibawa menuju
01371|luar wilayah NKRI yakni di negara Malaysia untuk dipekerjakan sebagai
01372|CPMI tanpa adanya dokumen atau persyaratan yang sah dan dilakukan
01373|secara ilegal. sehingga, perbuatan Para Ter dakwa tersebut lebih tepat
01374|untuk diterapkan dengan pasal 4 uu tppo, dan bukan pasal 2 UU TPPO;
01375|- Bahwa pada dasarnya, perbedaan mendasar dari delik pasal 4 UU
01376|TPPO dan delik pasal 2 UU TPPO itu sendiri berakaitan dengan unsur
01377|“epsploitasi” itu sendiri. pada dasarnya, delik pasal 4 UU TPPO berkaitan
01378|Halaman 35 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01379|
01380|dengan actus reus “membawa wni ke luar wilayah NKRI ” dengan adanya
01381|mens  rea yang  berkaitan  dengan  unsur  “ dengan  maksud  untuk
01382|dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ”. sehingga titik
01383|tekan  perbedaan  dalam  delik  pasal  4  UU  TPPO  tersebut  adalah
01384|perbuatan eksploitasi yang ditujukan terhadap wni tersebut dilakukan di
01385|luar wilayah nkri atau di luar negeri. sedangkan, delik pasal 2 UU TPPO
01386|menekankan  unsur  “untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut  di
01387|Wilayah Negara Republik Indonesia ”, yang mana dapat dimaknai bahwa
01388|eksploitasi  yang  ditujukan  tersebut  dilakukan  masih  di  dalam  wilayah
01389|NKRI atau di dalam negeri saja. dengan demikian, apabila dikontekskan
01390|dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Ter dakwa tersebut, bahwa
01391|maksud  dan  tujuan  dieksploitasi  tersebut  dilakukan  di  wilayah  negara
01392|malaysia. sehingga perbuatan Para Ter dakwa tersebut lebih tepat untuk
01393|diterapkan dengan pasal 4 UU TPPO, dan bukan pasal 2 UU TPPO;
01394|- Bahwa  meskipun  telah  bekerja  di  Malaysia,  kemudian  Kembali  ke
01395|Malaysia mengajak keluarganya juga tidak diperbolehkan  sebagaimana
01396|ketentuan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b
01397|sampai huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017
01398|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
01399|- Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
01400|
01401|Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
01402|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01403|1. Terdakwa I
01404|- Bahwa  Terdakwa  I  dihadirkan  dipersidangan  ini  karena  telah
01405|ditangkap  Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Kalimantan  Utara
01406|karena  mengangkut 7 (tujuh) orang Penumpang Dewasa dan 4 (empat)
01407|orang Penumpang  Anak kecil dengan menggunakan  mobil warna hitam
01408|dengan Nomor Polisi KU 1006 NU;
01409|- Bahwa Terdakwa I  ditangkap Ditreskrimum Polda Kalimantan Utara pada
01410|hari Jumat tanggal 01 November 2024, pukul 07.00 WITA di Pelabuhan Tunon
01411|T aka Jalan Tien Soeharto Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nununkan,
01412|Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
01413|- Bahwa Terdakwa  I  akan  kmengangkut  7  (tujuh)  orang  Penumpang
01414|Dewasa dan 4 (empat) orang Penumpang  Anak kecil tersebut dari Pelabuhan
01415|Tunon T aka Nunukan menuju rumah Sdr. Hengki (DPO) didekat Pangkalan
01416|POS AL dekat SD 004 Nunukan  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan
01417|Utara;
01418|Halaman 36 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01419|
01420|- Bahwa T erdakwa I mengangkut  7 (tujuh) orang Penumpang Dewasa dan 4
01421|(empat) orang Penumpang Anak kecil tersebut, atas permintaan Sdr. Hengki
01422|(DPO) dan T erdakwa II;
01423|- Bahwa T erdakwa I mengangkut 7 (tujuh) orang Penumpang Dewasa dan 4
01424|(empat) orang Penumpang  Anak kecil tersebut mendapat upah Rp50.000,00
01425|(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr.
01426|Hengki (DPO) melalui Anaknya atas nama Sdr. Ika;