01275|Kelapa Sawit, yang tidak ada keterkaitan dengan pengurusan keberangkatan
01276|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Kalabakan Malaysia tersebut;
01277|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  menerima  upah  sejumlah
01278|Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saudara Nisma melalui Saudara Misi
01279|(DPO)  karena  tidak  memiliki  rekening  bank,  sebagai  biaya  makan,  minum
01280|maupun merokok selama 1 (satu) minggu menampung 9 (sebilan) orang Calon
01281|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  sebelum  diberangkatkan  ke  Kalabakan
01282|Malaysia tersebut;
01283|Menimbang,  bahwa  dari  uang  Rp4.000.000,00  (empat  juta  rupiah)
01284|setelah dikurang biaya makan  minum, dan rokok 9 (sembilan)  orang Calon
01285|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  selama1  (satu)  minggu  tersebut  ada  sisa
01286|Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
01287|Menimbang, bahwa Saksi Mustamin als. Tamin Bin Goli (Alm) mendapat
01288|keuntungan  sejumlah  Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah),  dari  mengurus
01289|keberangkatan 9 (sebilan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke
01290|Kalabakan Malaysia tersebut, dengan rincian Saksi menerima uang dari Sdr.
01291|Misi  (DPO)  sejumlah  Rp13.000.000,00  (tiga  belas  juta  rupiah)  untuk  biaya
01292|Speed boat dari Pangkalan Aji Muktar Nunukan sampai Kalabakan Malaysia
01293|sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
01294|Menimbang, bahwa 9 (sembilan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia
01295|(CPMI)  tersebut  diberangkatkan  dari  tempat  penampungan  sementara  yang
01296|diatur oleh Terdakwa di nunukan menggunakan speedboat yang diatur oleh
01297|Saksi Mustamin als. Tamin Bin Goli (Alm) ke Kalabakan Malaysia dengan tujuan
01298|untuk bekerja diperkebunan Kelapa Sawit;
01299|Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Nnk
01300|
01301|Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara
01302|Nisma melalui Saudara Misi (DPO);
01303|Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 9 (sembilan) orang
01304|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut;
01305|Menimbang, bahwa Terdakwa menampung 9 (sembilan) orang Calon
01306|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut atas permintaan Saudara Nisma;
01307|Menimbang, bahwa dalam kesehariannya Saudara Misi (DPO) bekerja
01308|di daerah Mamolo;
01309|Menimbang, bahwa yang mengatur keberangkatan 9 (sembilan) orang
01310|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut adalah Saudara Misi (DPO);
01311|Menimbang, bahwa 9 (sembilan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia
01312|(CPMI) tersebut diberangkatkan ke Kalabakan Malaysia menggunakan Speed
01313|boat  melalui  Pangkalan  Aji  Muhtar  RT.  11  Kelurahan  Nunukan  Timur,
01314|Kecamatan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,
01315|tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi;
01316|Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Mustamin als. Tamin Bin Goli
01317|(Alm) tidak memiliki ijin Badan Hukum/Perusahaan PJTKI memberangkatkan
01318|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Kalabakan Malaysia tersebut;
01319|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  di  atas  dapat
01320|dilihat bahwa Terdakwa dan Saksi Mustamin als. Tamin Bin Goli (Alm) memiliki
01321|peranan masing-masing dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang.
01322|Dalam  hal  ini  9  (sembilan)  orang  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)
01323|tersebut diberangkatkan dari tempat penampungan sementara yang diatur oleh
01324|Terdakwa di daerah Nunukan, Kalimantan Utara lalu menggunakan speedboat
01325|yang diatur oleh Saksi Mustamin als. Tamin Bin Goli (Alm) dari Pangkalan Aji
01326|Muktar  Nunukan  ke  Kalabakan,  Malaysia  dengan  tujuan  untuk  bekerja
01327|diperkebunan  kelapa  sawit  serta  kedua  orang  tersebut  mendapatkan
01328|keuntungan dari perbuatannya tersebut;
01329|Menimbang,  bahwa  dengan  yang  melakukan,  yang  menyuruh
01330|melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;
01331|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  pertimbangan  hukum
01332|tersebut di atas , maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 4 jo. Pasal
01333|10  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01334|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
01335|KUHP telah terbukti menurut hukum;  
01336|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang
01337|pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan
01338|Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Nnk
01339|
01340|terlebih  dahulu  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Penasihat  Hukum  Terdakwa
01341|dan/atau Terdakwa;
01342|Menimbang,  bahwa  dalam  permohonan  yang  diajukan  secara  lisan,
01343|Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim
01344|karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji
01345|tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; 
01346|Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa
01347|pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan
01348|segala  alasannya,  maka  Majelis  Hakim  tidak  perlu  mempertimbangkan
01349|permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup
01350|dipertimbangkan  dalam  keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang
01351|meringankan;
01352|Menimbang, bahwa  walaupun  perbuatan  Terdakwa telah  memenuhi
01353|seluruh  rumusan  unsur  Pasal  4  jo.  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
01354|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01355|Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan
01356|oleh Penuntut Umum , namun sebelum menjatuhkan pidana kepa da Terdakwa
01357|maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah  Terdakwa
01358|dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;
01359|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh  dalam
01360|persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan
01361|pertanggungjawaban  pidana  terhadap  diri  Terdakwa,  baik  sebagai  alasan
01362|pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  dengan  demikian  Majelis  Hakim
01363|berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;
01364|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
01365|maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah
01366|dipertanggungjawabkan  kepadanya,  sehingga  cukup  beralasan  bagi  Majelis
01367|Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan
01368|bersalah  melakukan  tindak  pidana“ Bersama-sama  melakukan  percobaan
01369|perdagangan  Orang”  sebagaimana  yang  didakwakan  oleh  Penuntut  Umum
01370|dalam dakwaan kesatu;
01371|Menimbang  bahwa,  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti
01372|bersalah  melakukan  tindak  pidana,  maka  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (1)
01373|KUHAP,  Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  dan  agar  pidana  yang  akan
01374|dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih
01375|dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai
01376|berikut:
01377|Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Nnk
01378|
01379|Keadaan yang memberatkan:
01380|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
01381|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya
01382|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia;
01383|Keadaan yang meringankan:
01384| Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
01385|akan mengulangi perbuatannya;
01386| Terdakwa  bersikap  sopan  dalam  persidangan  dan  belum  pernah
01387|dihukum;
01388| Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
01389|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  perkara  ini  terhadap  diri
01390|Terdakwa  telah  dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka
01391|sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan
01392|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01393|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b
01394|KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa
01395|telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap
01396|berada dalam tahanan;
01397|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit
01398|Handphone  merk  OPPO  A54  warna  navy  dengan  nomor  IMEI  1:
01399|861008056620975, IMEI 2: 861008056620967 dan Nomor Whatsapp +62 813-
01400|5096-6495 nama kontak Mawar dan dengan Nomor Handphone SIM 1 +62 813-
01401|5096-6495  yang  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan
01402|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun memiliki
01403|nilai dan manfaat ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01404|dirampas untuk Negara;
01405|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa
01406|sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari  pembayaran
01407|biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHAP,  Terdakwa  harus
01408|dibebankan  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan  ditentukan
01409|dalam amar putusan ini;
01410|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  tidaklah  semata-mata  hanya
01411|menghukum  orang  yang  bersalah  dan  juga  bukan  dimaksudkan  untuk
01412|menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif
01413|dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut
01414|sesuai  dengan  teori  pemidanaan  integratif.  Selain  itu  juga  bertujuan
01415|memberikan  prevensi  dan  perlindungan  kepada  masyarakat pada  umumnya
01416|Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2024/PN Nnk
01417|
01418|sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk
01419|tidak menirunya;
01420|Mengingat  dan  Memperhatikan,  Undang-Undang  No.  48  tahun  2009
01421|tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang
01422|Peradilan  Umum, Undang-Undang  No.  8 tahun  1981  tentang  Hukum  Acara
01423|Pidana,  Pasal 4  jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
01424|Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  jo.
01425|Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  serta peraturan perundang-undangan lain yang
01426|bersangkutan dengan perkara ini;
01427|
01428|MENGADILI:
01429|1. Menyatakan  Terdakwa Amir als Kamir Bin Sallo (alm)  tersebut di atas,
01430|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
01431|“Bersama-sama melakukan percobaan perdagangan Orang”; 
01432|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
01433|pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda
01434|sebesar  Rp120.000.000,00 (seratus  dua  puluh  juta  rupiah )  dengan
01435|ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  3
01436|(tiga) bulan;
01437|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01438|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
01439|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01440|5. Memerintahkan barang bukti berupa:
01441|- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna navy dengan nomor
01442|IMEI 1: 861008056620975, IMEI 2: 861008056620967 dan Nomor
01443|Whatsapp  +62  813-5096-6495  nama  kontak  Mawar  dan  dengan
01444|Nomor Handphone SIM 1 +62 813-5096-6495;
01445|Dirampas untuk Negara;
01446|6. Membebankan  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar
01447|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01448|Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
01449|
01450|Jumat
01451|
01452|10
01453|
01454|2025
01455|
01456|Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, 10 Januari 2025, oleh kami,
01457|Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H. dan  Andreas
01458|Samuel Sihite , S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
01459|
01460|Supriyanto, S.H.
01461|
01462|Hakim Anggota,                         Hakim Ketua,
01463|Ayub Diharja, S.H. Dewantoro, S.H., M.H.
01464|Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.
01465|
01466|Panitera,
01467|Supriyanto, S.H.