00903|diberikan makan, setelah selesai makan langsung tidur;
00904|- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.20 Wib, selagi
00905|saksi sedang tidur tiba  – tiba dibangunkan oleh pertugas Ditpolairud
00906|Polda  Kepri  yang  mana  pada  saat  itu  petugas  tersebut  mananyakan
00907|kepada saksi “kamu orang mana” kemudian saksi jawab “ orang Lombok”
00908|kemudian petugas tersebut bertanya lagi “kamu mau kemana” dan saksi
00909|jawab “ mau  masuk ke Malaysia” setelah selesai saksi ditanya – tanya,
00910|kemudian petugas tersebut membawa saksi dan 4 (empat) orang Pekerja
00911|Migran Indonesia (PMI) Illegal dan 1 (satu)  orang pengurus ke Hotel
00912|Holiday yang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan kami
00913|menginap 1 (satu) malam di Hotel tersebut;
00914|- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00  Wib,
00915|
00916|saksi dan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal dan 1
00917|(satu) orang pengurus dibawa ke Pelabuhan, sesampainya di pelabuhan
00918|Tanjung Balai Karimun kami naik Kapal MV. Dumai Line untuk berangkat
00919|menuju  ke  Batam,  sesampainya  di  pelabuhan  Batam  kami  dibawa  e
00920|kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di sekupang  – Batam dan
00921|kami di serahkan kepada penyidik kemudian dilakukan kelarifikasi  oleh
00922|Penyidik Ditpolairud Polda Kepri;
00923|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sebanyak 5 (lima) orang
00924|tersebut seluruhnya berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat.
00925|Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat
00926|membenarkan  keterangan  Saksi  dan  tidak  berkeberatan  atas  keterangan
00927|tersebut;
00928|5. Suwarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00929|- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya
00930|Tenaga Kerja Indonesia yang akan kerja bangunan;
00931|- Bahwa  Saksi  mengetahuinya  dari  Polda  pada  saat  datang  ke  rumah
00932|Saksi dan saat itu ada 5 (lima) orang laki-laki di rumah Saksi;
00933|- Bahwa kejadiannya pada bulan April 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saat
00934|itu ada acara di rumah orang tua Saksi dan pada saat itu Saksi pulang ke
00935|rumah sudah ada pihak kepolisian;
00936|- Bahwa polisi yang datang saat itu sekitar 10 (Sepuluh) orang;
00937|- Bahwa  Polisi  memberitahu  Saksi  bahwa  suami  Saksi  yaitu  Terdakwa
00938|membawa Tenaga Kerja Indonesia;
00939|- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa 5 (lima) orang tersebut berada
00940|di rumah Saksi dan Terdakwa bilang bahwa 5 (lima) orang tersebut akan
00941|berangkat ke Malaysia;
00942|- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja menjaring ikan dan mengojek;
00943|- Bahwa  buku  rekening  yang  menjadi  barang  bukti  dalam  perkara  ini
00944|adalah milik Saksi;
00945|- Bahwa  Saksi  membuka  rekening  tersebut  3  (tiga)  tahun  lalu  setelah
00946|Saksi menikah dengan Terdakwa;
00947|- Bahwa  tujuan  Saksi  membuka  rekening  adalah  untuk  mengirim  uang
00948|anak Saksi;
00949|- Bahwa rekening Saksi memiliki kartu ATM yang dipegang oleh Terdakwa;
00950|- Bahwa apabila ada transfer uang melalui rekening Saksi;
00951|- Bahwa Terdakwa tidak ada mengirim uang kepada Saksi;
00952|
00953|- Bahwa  ATM  dipergunakan  unutk  mengambil  uang,  Saksi  menyuruh
00954|Terdakwa untuk mengambilnya;
00955|- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi rekening tersebut;
00956|- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membuka rekening adalah inisiatif
00957|Saksi sendiri;
00958|- Bahwa Terdakwa memberikan uang tidak tentu, kadang Saksi diberikan
00959|uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
00960|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  memberikan  uang  kepada  Saksi  lewat
00961|rekening;
00962|- Bahwa Terdakwa juga tidak tentu memasukkan uang ke rekening Saksi,
00963|kadang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih;
00964|Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat
00965|membenarkan  keterangan  Saksi  dan  tidak  berkeberatan  atas  keterangan
00966|tersebut;
00967|
00968|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00969|berikut:
00970|1. Dr.  Alwan  Hadiyanto,  S.H.,M.H., yang  dibacakan  dipersidangan  pada
00971|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00972|- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat dibawah sumpah;
00973|- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana. Pendidikan terakhir Ahli
00974|adalah Program Pasca Sarjana S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam
00975|Sultan Agung Semarang;
00976|- Bahwa Ahli  tahu  dan  mengerti  sebabnya  dipanggil  dan  dilakukan
00977|pemeriksaan  saat  sekarang  ini  sehubungan  dengan  terjadinya  dugaan
00978|tindak pidana “Penempatan calon Pekerja Migran Indonesia secara illegal”
00979|yang dilakukan oleh Terdakwa;
00980|- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan
00981|pengetahuan dan kompetensi yang Ahli miliki sehubungan dengan tindak
00982|pidana Penempatan calon Pekerja Migran Indonesia secara illegal dalam
00983|persidangan kali ini;
00984|- Bahwa  Ahli  tidak mengenal  dengan  orang  yang  bernama  AZENIL Als
00985|ANIL Bin BAKAR selaku Terdakwa, dan TIDAK ADA hubungan pekerjaan
00986|atau keluarga dengannya;
00987|- Bahwa  yang dimaksud  dengan  Tindak  Pidana  Orang  perseorangan
00988|dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri adalah
00989|sebuah tindakan perbuatan seseorang yang karena bertentangan dalam
00990|Undang - Undang ini dan bertentangan dengan pasal - pasal dan Undang -
00991|
00992|Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
00993|Pekerja Migran Indonesia;
00994|- Bahwa Pasal 81 yang berbunyi “
00995|“Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00996|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
00997|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
00998|Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
00999|Pasal 83 yang berbunyi “
01000|“Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01001|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01002|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01003|(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima
01004|belas miliar rupiah)”;
01005|Kemudian Perdagangan Orang adalah à
01006|perdagangan  orang  atau  perdagangan  manusia  adalah  tindakan
01007|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
01008|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01009|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01010|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01011|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01012|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
01013|dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi
01014|atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
01015|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah à
01016|tindak  pidana  perdagangan  orang  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka  2
01017|Undang - Undang  TPPO  adalah:  “Setiap  tindakan  atau  serangkaian
01018|tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan
01019|dalam Undang - Undang TPPO.
01020|- Bahwa  adapun  unsur  – unsur  perbuatan  atau  Tindak  Pidana  Orang
01021|perseorangan  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar
01022|negeri adalah berdasarkan :
01023|- Bahwa dalam Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017
01024|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia :
01025|Pasal 68 yang berbunyi
01026|“Setiap Orang dilarang melaksanakan  penempatan yang tidak memenuhi
01027|persyaratan  Pekerja Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01028|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”.
01029|
01030|Pasal 5 berbunyi :
01031|“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
01032|memenuhi persyaratan
01033|a. memiliki kompetensi;
01034|b. sehat jasmani dan rohani;
01035|c. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01036|d. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01037|Pasal 81 yang berbunyi:
01038|“Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01039|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01040|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01041|Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
01042|Pasal  69  berbunyi  “Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01043|penempatan Pekerja Migran Indonesia”
01044|Pasal 83 yang berbunyi “ Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan
01045|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  yang  dengan  sengaja
01046|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dipidana  dengan
01047|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
01048|Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
01049|- Bahwa Analisa Ahli :
01050|Bahwa  terdakwa  telah  didakwa   dengan  memperhatikan fakta - fakta
01051|hukum tersebut diatas yaitu Pasal  81 Jo Pasal 83 Jo  Undang - Undang
01052|Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01053|Migran Indonesia, sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik
01054|Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tentang Pelindungan
01055|Pekerja Migran Indonesia.
01056|Adapun yang dapat di jelaskan secara general yakni, Unsur-unsur Tindak
01057|Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Undang  - U ndang
01058|Nomor 18 Tahun 2017, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai
01059|unsur sebagai berikut :
01060|- Unsur Subyektif terdiri dari :
01061|Unsur Orang Perseorangan
01062|Orang  perorangan  adalah  subyek  hukum  (persona)  yang  sehat  akal
01063|pikirannya serta  mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang,
01064|sedangkan  orang  perorangan  menurut  doktrin  hukum  pidana  bukanlah
01065|
01066|unsur  melainkan  subyek  dari  suatu  tindak  pidana,  tetapi  penting
01067|dibuktikaan  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  orang  (error  in
01068|persona) dalam proses peradilan pidana.
01069|- Unsur Obyektif terdiri dari :
01070|Unsur Yang Melaksanakan
01071|Pengertian  yang  melakukan  perbuatan  (pleger)   adalah :  orang  yang
01072|karena  perbuatannyalah  yang  melahirkan  tindak  pidana,  tanpa  adanya
01073|perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud, Secara formil pleger
01074|adalah  siapa  yang  melakukan  dan  menyelesaikan  perbuatan  terlarang
01075|yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak
01076|pidana  yang  dirumuskan  secara  meterial  plegen  adalah  orang  yang
01077|perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang - Undang.
01078|- Secara detailnya, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01079|1. Orang setiap orang / Perseorangan;
01080|2. Dilarang melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan
01081|Pekerja Migran Indonesia  à yang tidak memenuhi persyaratan, memiliki
01082|kompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor
01083|kepesertaan  Jaminan  Sosial  dan  memiliki  dokumen  lengkap  yang
01084|dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang Undang
01085|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01086|Migran Indonesia; -
01087|3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;
01088|- Adapun unsur – unsur perbuatan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
01089|adalah  berdasarkan  : Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  nomor  21
01090|tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :
01091|Pasal 1 angka 2 yang berbunyi : "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah
01092|setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur
01093|tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
01094|Analisa Ahli :
01095|- Bahwa terhadap terdakwa  AZENIL Als ANIL Bin BAKAR  dapat diduga
01096|melanggar Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01097|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
01098|Adapun  yang  dapat  Ahli  jelaskan  secara  general  yakni,  Unsur-unsur
01099|Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana dalam bentuk pokok
01100|mempunyai unsur sebagai berikut :
01101|Berdasarkan  pasal  tersebut,  menurut  Ahli  criteria/  unsur  tindak  pidana
01102|perdagangan orang ada tiga yaitu : unsur proses, cara dan eksploitasi.
01103|
01104|Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01105|pemindahan, atau penerimaan  seseorang dengan  ancaman kekerasan,
01106|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01107|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01108|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01109|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Dalam hal hal ini
01110|pelaku telah menjalankan aktifitas dan kegiatan tersebut.
01111|Cara  :  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01112|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
01113|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
01114|sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
01115|atas orang lain tersebut.
01116|Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi
01117|tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01118|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01119|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
01120|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01121|memanfaatkan tenaga  atau kemampuan seseorang oleh pihak  lain
01122|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
01123|- Bahwa seseorang  dapat  dikriteriakan  melakukan  Tindak  Pidana  Orang
01124|perseorangan  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar
01125|negeri adalah :
01126|Seseorang  dapat  dikiriteria  kan  melakukan  perbuatan  tindak  pidana
01127|perseorangan  sebagaimana  dimaksud  diatas,  apabila  sudah  terpenuhi
01128|unsur secara subjektif dan secara objektif dan pasal pasal dalam Undang -
01129|Undang ini, bahwa  perbuatan pelaku  itu dilarang oleh, yang  dimaksud
01130|dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang - Undang ditujukan kepada
01131|perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
01132|yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana
01133|tertentu  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut,  tanpa
01134|memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak. Maka apabila
01135|perbuatan yang dilarang tersebut dilanggar dan seseorang / pelaku maka
01136|sanksi  pidana  dapat  diberikan  pertanggung  jawaban  padanya  dengan
01137|mendasarkan pada :
01138|Pasal 81 yang berbunyi “
01139|“Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01140|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01141|
01142|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01143|Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.-
01144|Pasal 83 yang berbunyi “
01145|“Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01146|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01147|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01148|(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima
01149|belas miliar rupiah)”.
01150|- Bahwa  seseorang  dapat  dikriteriakan  melakukan  Tindak  Pidana
01151|Perdagangan  Orang adalah  apabila  seseorang  tersebut  telah  diduga
01152|melanggar pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak
01153|Pidana Perdagangan Orang , disini Ahli berpedoman pada dasar  Pasal 1
01154|ayat  2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana
01155|Perdagangan Orang, yang definisinya adalah : -
01156|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
01157|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
01158|ditentukan dalam Undang-Undang ini.
01159|- Berdasarkan  pasal  tersebut,  menurut  Ahli  criteria/  unsur  tindak  pidana
01160|perdagangan orang ada tiga yaitu  : unsur proses, cara dan eksploitasi.
01161|Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01162|pemindahan, atau penerimaan  seseorang dengan  ancaman kekerasan,
01163|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01164|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01165|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01166|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Dalam hal hal ini
01167|pelaku telah menjalankan aktifitas dan kegiatan tersebut.
01168|Cara  :  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01169|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
01170|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
01171|sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
01172|atas orang lain tersebut.
01173|Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi
01174|tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01175|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01176|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
01177|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01178|
01179|memanfaatkan tenaga  atau kemampuan seseorang oleh pihak  lain
01180|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
01181|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  AZENIL  Als  ANIL  Bin  BAKAR tersebut
01182|DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN PIDANA dan
01183|memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana  rumusan  Undang  –  Undang
01184|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017  tentang Pelindungan Pekerja
01185|Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 6
01186|Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
01187|Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta  pemenuhan
01188|masing-masing unsur pasalnya, ini berdasarkan   pada :
01189|Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun
01190|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  yang berbunyi :  à
01191|“Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01192|melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja
01193|Migran Indonesia SIP2MI”;
01194|Berdasarkan Pasal 1 a ngka (17) Undang - Undang Republik Indonesia
01195|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  yang
01196|berbunyi  :  à “ Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01197|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan