01225|Organization)  dapat  bekerjasama  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan
01226|Hal. 69 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01227|Paraf
01228|
01229|Kerja) yang memiliki SO (Sending Organization) belum diatur,  hanya
01230|saja  berdasarkan  Pasal  17  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
01231|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
01232|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah dalam hal LPK
01233|swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
01234|huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana,
01235|Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai  dengan
01236|kejuruan diperbolehkan mengadakan proses pelatihan;
01237|- Bahwa Perbedaan antara Pekerja Migran Indonesia yang bekerja
01238|di Luar Negeri dengan Magang di Negara Jepang adalah Pekerja Migran
01239|Indonesia  yang  disebut sebagai  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
01240|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar wilayah Republik
01241|Indonesia  dan  mendapatkan  upah/gaji  saat  bekerja  pada  Negara
01242|penempatan. sedangkan Magang di Negara Jepang adalah disebutkan
01243|adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang  diberikan  kesempatan  untuk
01244|belajar sambil bekerja di Negara Jepang serta mendapatkan uang saku
01245|dari proses pembelajaran tersebut;
01246|- Bahwa  pada saat interview tidak perlu rekomendasi dari Dinas
01247|Tenaga Kerja kalau dilaksanakan oleh SO swasta cukup memberitahukan
01248|saja;
01249|- Bahwa untuk sistem magang ada LPK yang bekerja sama dengan
01250|tempat  negara  yang  akan  ditempatkan,  baru  mengajukan  izin  ke
01251|Kementrian, bahwa terhadap kontrak tersebut tidak diperbolehkan karena
01252|dibuat antar lintas daerah;
01253|- Bahwa  dalam  hal  ini,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas
01254|Tenaga Kerja memang sepenuhnya  belum maksimal untuk dilaksanakan
01255|namun,  dari  sisi  kelembagaan  antara  fungsi  LKP  (Lembaga  Kursus
01256|Pelatihan) dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sangat berbeda, dan
01257|khusus untuk Terdakwa yang memiliki LKP untuk melatih Bahasa Jepang
01258|sangat  diperbolehkan,  tanpa  harus  memberangkatkan  orang  untuk
01259|bekerja ke Luar Negeri;
01260|- Bahwa para korban yang belum diberangkatkan ini masuk dalam
01261|tindak pidana TPPO;
01262|Hal. 70 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01263|Paraf
01264|
01265|- Bahwa jika menjanjikan seseorang untuk diberangkatkan ke Luar
01266|Negeri  masuk  juga  dalam  tindak  pidana  TPPO  masuk  dalam  unsur
01267|percobaan;
01268|- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 21 Tahun 2007
01269|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
01270|fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana
01271|perdagangan orang;
01272|- Bahwa LKP dan BLK itu sama-sama Lembaga Pelatihan, tetapi
01273|kalau LKP didirikan oleh swasta sedangkan BLK milik Pemerintah;
01274|- Bahwa LKP mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan dan tujuan
01275|untuk  meningkatkan  ilmu  pengetahuan  namun  tidak  memiliki
01276|kewenangan untuk mengirim tenaga kerja, BLK didirikan oleh Tenaga
01277|Kerja dan milik Pemerintah;
01278|- Bahwa  tenaga  magang  tidak  dapat  dikatakan  sama  dengan
01279|tenaga migran;
01280|- Bahwa dalam tindak pidana TPPO ini ada upaya untuk Restorative
01281|Justice;
01282|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak mengetahui;
01283|2.  Ahli  PRADIPTHA  HIMAWAN  PUTRA  S.H,  M.H dibawah  sumpah  pada
01284|pokoknya menerangkan sebagai berikut :
01285|- Bahwa hari ini Ahli dalam keadaan sehat;
01286|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
01287|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
01288|- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah :
01289| Tahun 2010 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.3 Dasan Lekong;
01290| Tahun 2013 Tamat dan Lulus Pendidikan MTs N Model Selong:
01291| Tahun 2016 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 2 Selong:
01292| Tahun 2020 Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
01293|Universitas Mataram;
01294| Tahun 2023 Tamat dan Lulus Pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum
01295|Universitas Mataram.
01296|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
01297| RS METRO MEDIKA; 2019-2021) Legal Consultant;
01298|Hal. 71 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01299|Paraf
01300|
01301| RSUD  PROVINSI  NTB,  (2020-2022)  Bagian  Perencanaan  dan
01302|Pengembangan  Bidang  PPK  (Pengembangan  Pemasaran  dan
01303|Kemitraan);
01304| 2022- Hingga saat ini sebagai Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
01305|di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.
01306|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  ditunjuk  oleh  Kepala  Dinas
01307|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB selaku Ahli Penempatan
01308|Pekerja Migran Indonesia dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak
01309|Penyidik dari Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB dan Penyidik dari Sat
01310|Reskrim Polresta Mataram;
01311|- Bahwa  syarat  penempatan  tenaga  migran  dalam  Pasal  31
01312|Undang-undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran
01313|dijelaskan,  PMI  hanya  dapat  bekerja  ke  negara  tujuan  penempatan
01314|dengan  memiliki  tiga  syarat  yaitu:  Mempunyai  peraturan  perundang-
01315|undangan yang melindungi tenaga kerja asing, memiliki perjanjian tertulis
01316|antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah republik
01317|Indonesia, dan Memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang
01318|melindungi pekerja asing;
01319|- Bahwa yang melakukan pemagangan di Negara Jepang sektor
01320|penempatan dan pemagangan melalui Skema G to G (Government to
01321|Government)  yang  melakukan  pemagangan  disini  adalah  pemerintah
01322|dalam hal ini BP2MI RI;
01323|- Bahwa  Untuk  LPK  yang  bisa  melakukan  pemagangan  keluar
01324|negeri adalah LPK yang memiliki (SO) sanding organizer yang diterbitkan
01325|oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI;
01326|- Bahwa  berdasarkan  kronologis  yang  diuraikan  oleh  pemeriksa,
01327|perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perekrutan terhadap 17 (tujuh
01328|belas)  orang yang  dijanjikan akan  bekerja  ke Negara Jepang melalui
01329|proses  pemagangan  dengan  modus  pemberangkatan  melalui  LKP
01330|(Lembaga Kursus dan Pelatihan) “WAHYUYYUHA” dan LPK (Lembaga
01331|Pelatihan Kerja) “LPK PT.RSEI” yang hanya memiliki izin pendirian LPK
01332|dari  Disnakertrans  Kab/Kota  sedangkan  dalam  Peraturan  Menteri
01333|Ketenagakerjaan  Nomor:  PER/08/MEN/V/2008  Tahun  2008  dijelaskan
01334|dalam  Pasal  23  “  Penyelenggaraan  Pemangagan  sebagaimana
01335|Hal. 72 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01336|Paraf
01337|
01338|dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a hanya dapat merekrut peserta
01339|pemagangan  dalam  satu  wilayah  provinsi  setelah  memberitahukan
01340|secara  tertulis  kepada  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang
01341|ketenagakerjaan provinsi dengan tembusan instansi yang bertanggung
01342|jawab dibidang ketenagakerjaan kab/kota setempat. Dalam hal ini LPK
01343|yang sudah memiliki SO dan berada didalam satu wilayah Provinsi.
01344|Bahwa untuk LKP WAHYYUHA dan LPK PT. RSEI hanya memiliki tugas
01345|untuk melakukan pelatihan saja;
01346|- Bahwa biaya-biaya pelatihan bahasa jepang sudah diatur di dalam
01347|Keputusan  Direktur  Jenderal  Pembinaan  Pelatihan  Vokasi  dan
01348|Produktivitas  Nomor:  2/2623/HK.03.01/IX/2024  Tentang  Mekanisme
01349|Penghitungan  Biaya  Pelatihan  Vokasi  Tertinggi  di  Lembaga  Pelatihan
01350|Kerja Swasta bagi CPMI dan Calon Peserta Pemagangan di Luar Negeri;
01351|- Bahwa  Untuk  Lembaga  Pelatihan  Keterampilan  (LPK)  tidak
01352|dibenarkan  atau  tidak  boleh  melakukan  Perekrutan  dan  Pengiriman
01353|Pekerja Migran Indonesia karena tugas Lembaga Pelatihan Keterampilan
01354|(LPK)  yang  tidak  memiliki  SO  hanya  sebatas  melakukan  Pelatihan
01355|keterampilan saja;
01356|- Bahwa Pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan Penempatan
01357|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah :
01358|1. Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Program  Govermen  to
01359|Goverment (G to G) khusus untuk magang di Negara Jepang, dimana
01360|yang melakukan kegiatan tersebut adalah pihak Kementerian / Pusat
01361|dan BP2MI.
01362|2. Pihak  Swasta  dalam  hal  ini  adalah  Indonesia  Swasta  atau
01363|Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01364|(P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementrian Ketenagakerjaan
01365|Republik Indonesia;
01366|3. Secara  Mandiri.  yang  dimaksud  mandiri  disini  adalah  Calon
01367|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dipanggil  secara  langsung  oleh
01368|pihak pengguna yang ada di luar negeri melalui Kedubes RI dan
01369|memiliki Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kedubes RI pada
01370|Negara Pengguna pada sektor Formal;
01371|Hal. 73 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01372|Paraf
01373|
01374|- Bahwa prosedur Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan
01375|oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI):
01376| Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
01377|memiliki Job Order (JO) / Demanlater yang berisikan Kontrak kerja,
01378|Jenis  pekerjaan,  Sistem  penggajian,  Sistem  pekerjaan,  Identitas
01379|pengguna Job Order (JO);
01380| Job Order (JO) dikeluarkan oleh KBRI Negara Penempatan yang
01381|dituangkan dalan Surat Ijin Perekrutan (SIP) Selanjutnya Pelaksana
01382|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI).  Mengajukan  secara
01383|online  ke  BP2MI  untuk  menerbitkan  Surat  Ijin  Perekrutan  Pekerja
01384|Migran (SIP2MI) tersebut;
01385| Setelah memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI),
01386|maka P3MI Baik Kantor Pusat yang berdomisili di NTB Maupun Kantor
01387|cabang  menghubungi  disnaker  Kab/Kota  untuk  melaporkan  adanya
01388|Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) yang telah terbit dan
01389|selanjutnya  bersama  Disnaker  Kab/Kota  melakukan  sosialisasi,
01390|Rekrutmen dan Seleksi terhadap CPMI yang telah memenuhi syarat
01391|sesuai ketentuan Negara Penempatan;
01392| Setelah  mendapatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI),
01393|maka  pihak  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01394|Indonesia (P3MI) baru mengajukan proses seleksi ke Dinas Tenaga
01395|Kerja dan Transmigrasi Kab/Kota sesuai tempat domisili Calon Pekerja
01396|Migran Indonesia;
01397| Setelah dilakukan data-data sesuai dengan kelengkapan dokumen
01398|yang  dimiliki  CPMI  yaitu  KTP,Kartu  Keluarga,  Ijin  Keluarga
01399|(Istri,Suami,Orang tua), Medikal Cek Up, maka akan dilakukan proses
01400|wawancara. proses selanjutnya adalah dibuatkan Berita Acara Serah
01401|Terima  kepada  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01402|(P3MI)  yang  berisikan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)
01403|memenuhi  syarat  sebagai  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dan
01404|dikeluarkan Surat Rekomendasi untuk proses pembuatan paspor;
01405| Proses  selanjutnya  adalah  P3MI  mengajukan  Surat  Pengantar
01406|Pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  Balai
01407|Latihan  Kerja  Luar  Negeri  (BLKLN)  yang  dimiliki  oleh  Pelaksana
01408|Hal. 74 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01409|Paraf
01410|
01411|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)  dan selanjutnya dapat
01412|dilakukan  proses  oleh  Perusahaan  Pelaksana Penempatan Pekerja
01413|Migran Indonesia (P3MI)
01414|- Bahwa Dokumen yang harus dimiliki  Calon Pekerja Migran Indonesia
01415|(CPMI) yang akan bekerja di Luar Negeri berupa:
01416|1. Paspor;
01417|2. Visa Kerja;
01418|3. Asuransi (BPJS);
01419|4. Medical Report;
01420|5. Terdaftar pada aplikasi SISKOKTKLN;
01421|Terhadap semua surat-surat tersebut disiapkan pada saat akan berangkat
01422|menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan yang mengurus surat-surat
01423|tersebut  adalah  Perusahaan  Pelaksana  Penempatan  Pekerja  Migran
01424|Indonesia (P3MI).
01425|- Bahwa  pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB ada
01426|memiliki  data-data  mengenai  keberadaan  Kantor  Pusat  atau  Cabang
01427|Perusahaan yang berkaitan dengan Perusahaan Pelaksana Penempatan
01428|Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  karena  semua  proses  penempatan
01429|Pekerja Migran Indonesia (PMI) pelayanan dilakukan pada kantor kami;
01430|- Bahwa Penempatan terhadap Pekerja Migran Indonesia ialah tindakan
01431|perekrutan,  pengangkutan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01432|Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia, melalui
01433|skema:
01434| Goverment  to  Goverment   (G  to  G)  yang  penempatannya
01435|dilakukan oleh BP2MI;
01436| Goverment to Private (G to P) yang penempatannya dilakukan
01437|oleh BP2MI
01438| Private to Private (P to P) yang penempatannya dilakukan oleh
01439|P3MI
01440| Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) yang diberikan ijin
01441|oleh menteri yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
01442| Mandiri dengan proses Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01443|dipanggil  secara  langsung  oleh  pihak  pengguna  berbadan  hukum
01444|yang  ada  di  Luar  Negeri  dan  memiliki  Perjanjian  Kerja  yang
01445|Hal. 75 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01446|Paraf
01447|
01448|ditandatangani  oleh  semua  pihak  serta  memiliki  Visa  Kerja  dan
01449|dokumen perjalanan Luar Negeri lainnya.
01450|- Bahwa untuk pekerja migran dari segi gaji lebih besar, memiliki visa kerja
01451|yang  dikeluarkan  oleh  KBRI  tempat  mereka  bekerja,  sedangkan  untuk
01452|sistem magang gaji lebih kecil, hanya memiliki visa entri, dan tidak semua
01453|negara menerima pekerja dengan magang ini kecuali Jepang dan Jerman,
01454|selain  itu  kontrak  kerja  antara  pekerja  migran  dengan  magang  ini
01455|skemanya sangat jauh berbeda;
01456|- Bahwa peserta magang tidak dapat dikatakan sebagai  Pekerja Migran
01457|Indonesia, dimana dasar Pekerja Migran Indonesia diatur dalam Peraturan
01458|Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  4  Tahun  2019 Tahun  2019  tentang
01459|Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  18  Tahun
01460|2017  tentang  Tata  Cara  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan
01461|Dalam  Jaringan,  UU  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan
01462|Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sedangkan untuk
01463|peserta  magang  diatur  dalam  Peratutan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
01464|Transmigrasi  Nomor  PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan
01465|dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, dan LPK yang bisa
01466|melakukan pemagangan adalah yang sudah memiliki SO dan ada program
01467|dari G to G, seperti pekerja professional melalui seleksi yang ketat;
01468|- Bahwa siswa peserta magang wajib terdaftar di LPK yang memiliki SO
01469|dan tidak boleh diluar wilayah provinsi baik pembiayaan, pelatihan sampai
01470|dengan pemberangkatan;
01471|- Bahwa Terdakwa tidak boleh memberangkatkan peserta magang karena
01472|tidak  memiliki  SO,  namun  Terdakwa  terdaftar  di  Disnaker  akan  tetapi
01473|hanya melakukan pelatihan saja;
01474|- Bahwa  LKP  secara  umum  dibawah  naungan  Kemendikbudristek
01475|dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, LKP adalah Lembaga Kursus pelatihan
01476|yang  harus  mata  pelajaran  nya  sesuai  dengan  SMK  tempat mengajar
01477|sesuai dengan peraturan permendikbud No. 13 Tahun 2017, LKP boleh
01478|didirikan  oleh  siapa  saja  asalkan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah
01479|ditentukan oleh Mendikbud;
01480|Hal. 76 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01481|Paraf
01482|
01483|- Bahwa  peserta  magang  yang  sedang  berkumpul  kursus  tidak  bisa
01484|dikatakan  sebagai  peserta  migran  yang  tidak  memiliki  SO  dan  hanya
01485|sebagai peserta pelatihan saja;
01486|Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
01487|3.  Ahli  Dr LAELY WULANDARI S.H, M.H,   dibawah sumpah pada pokoknya
01488|menerangkan sebagai berikut :
01489|- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian
01490|dan keterangan Ahli benar;
01491|- Bahwa Ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut :
01492|a. Tahun 1988 tamat pendidikan SDN Dasabah VI Bondowoso
01493|Jawa Timur
01494|b. Tahun 1991 tamat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1
01495|di Bondowoso Jawa Timur
01496|c. Tahun  1994  tamat  Sekolah  Menengah  Atas  di  SMAN
01497|Tenggarang di Bondowoso, Jawa Timur
01498|d. Tahun  1999  tamat  S-1  Ilmu  Hukum  Universitas  Negeri
01499|Jember
01500|e. Tahun 2008 tamat Program Magister Ilmu Hukum Sisitem
01501|Peradilan Pidana FH Universitas Diponegoro Semarang
01502|Sedangkan riwayat pekerjaan dan jabatan
01503|a. Tahun 2001-2016 diangkat sebagai Dosen tetap Fakultas
01504|Hukum Univeristas Jember
01505|b. Tahun 2008 – 2015 menjadi Ketua Pusat Kajian Perempuan
01506|dan Anak FH Univeristas Jember
01507|c. Tahun 2016 menjadi Dosen di FH Univeristas Mataram
01508|d. Tahun 2017 – 2018 menjadi sekretaris Laboratorium Hukum
01509|FH Unram
01510|e. Tahun 2018 – sekarang menjadi ketua Laboratorium Hukum
01511|FH Unram
01512|f. Tahun 2020 – sekarang menjadi sekertaris bagian hokum
01513|pidana FH Unram
01514|-  Bahwa ahli pernah ditunjuk sebagai ahli dalam perkara :
01515|a. Perkara penganiayaan anak dan pembunuhan bayi
01516|b. Perkara perdagangan orang sebagai ahli hokum pidana
01517|Hal. 77 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01518|Paraf
01519|
01520|c. Perkara pernikahan yang syah menjadi penghalang untuk
01521|kawin lagi;
01522|- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli diperiksa sebagai ahli bidang hukum
01523|pidana dalam perkara ini saksi ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum
01524|Universitas  Mataram  dengan  surat  tugas  no  23/UN/18.F3/PT/2024
01525|tanggal 17 Januari 2024;