01216|Republik Indonesia; 
01217|Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis Hakim 
01218|mempertimbangkan sebagai berikut: 
01219|Ad.1 Setiap orang; 
01220|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa 
01221|saja sebagai subjek hukum yang d idakwa melakukan suatu tindak pidana 
01222|sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 
01223|Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa 
01224|dirinya merupakan orang yang bernama FELIX WEA WOGHA Alias FIAN dengan 
01225|identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, 
01226|dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat error in persona dalam 
01227|surat dakwaan Penuntut Umum; 
01228|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis 
01229|Hakim menilai unsur ”setiap orang” telah terpenuhi; 
01230|Ad.2 Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 
01231|atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
01232|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
01233|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
01234|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk 
01235|tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia; 
01236|Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah 
01237|satu anasir terpenuhi, maka kesatuan unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi 
01238|menurut hukum; 
01239|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan menurut Pasal 1 
01240|angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
01241|Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak, 
01242|mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau 
01243|komunitasnya; 
01244|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi menurut Pasal 1 
01245|angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200 7 tentang Pemberantasan Tindak 
01246|Disclaimer
01247|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01248|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01249|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01250|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
01251|
01252|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01253|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01254|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01255|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01256|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01257|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01258|putusan.mahkamahagung.go.id
01259| 
01260|Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End 
01261| 
01262| 
01263| 
01264|Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban 
01265|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
01266|perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan 
01267|fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 
01268|mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau 
01269|kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil 
01270|maupun immateriil; 
01271|Menimbang, bahwa dalam penjelasannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
01272|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menegaskan kata 
01273|“untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa 
01274|tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
01275|perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah 
01276|dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat; 
01277|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan, Terdakwa 
01278|menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) kepada Saksi Sri 
01279|Rahayu Saputri dan Saksi Elisabeth Apriana Lewung, serta pekerjaan penjaga ternak 
01280|atau tambang kepada Saksi Adrianus Gela dengan lokasi bekerja di Jakarta, 
01281|Pekanbaru, Jambi, Batam atau Medan ya ng ditawarkan melalui chat facebook 
01282|terhadap Saksi Sri Rahayu Saputri dan Saksi Elisabeth Apriana Lewung, dengan janji 
01283|upah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan 
01284|Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan persyaratan fotokopi KTP, 
01285|KK, Pasfoto, Foto Gandeng dengan orang tua, dan fotokopi KTP orang tua, tanpa 
01286|adanya persiapan keberangkatan seperti pelatihan kerja, kejelasan tempat bekerja, 
01287|jaminan keselamatan, serta kejelasan mengenai dipekerjakan di daerah mana dan 
01288|kepada siapa; 
01289|Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menawarkan pekerjaan dan 
01290|membawa saksi-saksi menuju ke Labuan Bajo yang kemudian akan diberangkatkan 
01291|ke Surabaya dan Jakarta, walaupun penawaran tersebut sepenuhnya disetujui oleh 
01292|saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu tindakan 
01293|“Perekrutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 9 
01294|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01295|Perdagangan Orang; 
01296|Menimbang, bahwa perekrutan yang Terdakwa lakukan tersebut, apabila 
01297|dianalisa menggunakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 
01298|18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, merupakan sektor 
01299|informal yang melakukan perekrutan terhadap Pekerja Rumah Tangga atau yang 
01300|Disclaimer
01301|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01302|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01303|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01304|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
01305|
01306|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01307|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01308|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01309|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01310|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01311|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01312|putusan.mahkamahagung.go.id
01313| 
01314|Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End 
01315| 
01316| 
01317| 
01318|disebut juga P3RT, yang mana kemudian dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri 
01319|Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
01320|Negeri diatur “Surat Pengantar Rekrut yang selanjutnya disebut SPR adalah izin yang 
01321|diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
01322|ketenagakerjaan provinsi kepada Pemberi Kerja, PPTKS, atau P3RT untuk merekrut 
01323|Pencari Kerja dalam rangka kebutuhan Tenaga Kerja antar daerah”; 
01324|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang memberikan 
01325|pekerjaan adalah atasan Terdakwa yang bernama Asrianto melalui PT Pelita Dwi 
01326|Karya, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 45 dan 46 Peraturan Menteri 
01327|Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam 
01328|Negeri, perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai “Pemberi Kerja”, yang mana 
01329|Pemberi Kerja tersebut apabila ingin melakukan perekrutan di luar provinsi domisili 
01330|Pemberi Kerja yaitu Banten, wajib memiliki SPR dan SPP AKAD (Surat Persetujuan 
01331|Penempatan Antar Kerja Antar Daerah) yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan 
01332|Provinsi, yang mana dokumen -dokumen persyaratan tersebut tidak dimiliki oleh 
01333|Terdakwa sebagai pelaksana dari perekrutan yang ditugaskan oleh PT Pelita Dwi 
01334|Karya tersebut; 
01335|Menimbang, bahwa apabila m endasarkan pada upah minimum provinsi 
01336|(UMP) pada tahun 2024 dengan rincian masing-masing sebagai berikut: 
01337|1. Jakarta sejumlah Rp5.067.381,00 (lima juta enam puluh tujuh ribu tiga 
01338|ratus delapan puluh satu rupiah); 
01339|2. Pekanbaru sejumlah Rp3.451.584,00 (tiga juta empat ratus lima puluh 
01340|satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah); 
01341|3. Jambi sejumlah Rp3.037.121,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu seratus dua 
01342|puluh satu rupiah); 
01343|4. Batam sejumlah Rp4.685.050,00 (empat juta enam ratus delapan puluh 
01344|lima ribu lima puluh rupiah); 
01345|5. Medan sejumlah Rp2.809.915,00 (dua juta delapan ratus sembilan ribu 
01346|sembilan ratus lima belas rupiah); 
01347|Maka upah yang dijanjikan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sri Rahayu Saputri, Saksi 
01348|Elisabeth Apriana Lewung, dan Saksi Adrianus Gela merupakan gaji yang di bawah 
01349|rata-rata upah minimum provinsi pada tahun 2024, di lain sisi, Terdakwa yang 
01350|melakukan perekrutan terhadap saksi-saksi tersebut dijanjikan imbalan oleh atasan 
01351|Terdakwa yang bernama Asrianto sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 
01352|orang, hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, dengan tidak 
01353|dibekalinya saksi-saksi tersebut dengan pelatihan keahlian yang memadai, lalu tidak 
01354|Disclaimer
01355|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01356|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01357|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01358|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
01359|
01360|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01361|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01362|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01363|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01364|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01365|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01366|putusan.mahkamahagung.go.id
01367| 
01368|Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End 
01369| 
01370| 
01371| 
01372|adanya dokumen-dokumen persyaratan seperti SPR dan SPP AKAD, serta tidak 
01373|lengkapnya informasi mengenai tempat dan siapa yang akan mempekerjakan saksi-
01374|saksi tersebut, telah terdapat suatu keuntungan materiil yang nantinya akan diterima 
01375|oleh Terdakwa karena berhasil melakukan perekrutan terhadap saksi -saksi, 
01376|sedangkan saksi-saksi tersebut berada dalam posisi yang rentan eksploitasi karena 
01377|tidak dipersiapkan dengan baik ketika akan dipekerjakan pada suatu tempat nantinya 
01378|dan upah yang diberikan tersebut dimulai dari rentang yang terpaut jauh dari upah 
01379|minimum; 
01380|Menimbang, bahwa oleh karena unsur ”perekrutan” dan ”eksploitasi” telah 
01381|terpenuhi, walaupun perbuatan dari Terdakwa tidak selesai karena rombongan 
01382|Terdakwa dihentikan oleh Polsek Kepolisian Nangapanda, Majelis Hakim menilai 
01383|dengan sifat formil suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan 
01384|Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
01385|Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa 
01386|dari menawarkan dan memberangkatkan saksi-saksi menuju ke Bajawa tersebut telah 
01387|memenuhi seluruh unsur “Melakukan perekrutan walaupun memperoleh persetujuan 
01388|dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi 
01389|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah terpenuhi; 
01390|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-
01391|Undang Nomor 27 Tahun 2021 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan 
01392|telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana 
01393|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; 
01394|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
01395|hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
01396|pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, 
01397|maka Terdakwa/Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
01398|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan 
01399|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan 
01400|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
01401|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap 
01402|Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap 
01403|berada dalam tahanan; 
01404|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
01405|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:  
01406|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda 
01407|Anggota PT. PELITA DWI KARYA atas nama tercantum pada KTA FELIX WEA 
01408|Disclaimer
01409|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01410|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01411|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01412|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
01413|
01414|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01415|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01416|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01417|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01418|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01419|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01420|putusan.mahkamahagung.go.id
01421| 
01422|Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End 
01423| 
01424| 
01425| 
01426|WOGHA dan 3 (tiga) lembar surat Perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor 
01427|sSertifikat Standar 03022200109030001 dengan nama pelaku usaha PT. PELITA 
01428|DWI KARYA dengan alamat kantor Perumahan Cipondoh Makmur Blok A6 No. 8 
01429|Desa/Kelurahan Cipondoh Makmur Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi 
01430|Banten yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan 
01431|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti 
01432|tersebut dimusnahkan; 
01433|  Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan bank BRI 
01434|dengan nomor rekening: 753001006860533 atas nama FELIX WEA WOGHA, 1 
01435|(satu) unit HP Samsung A12 warna putih, dan Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus 
01436|ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) 
01437|lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai 
01438|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; 
01439| Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu ATM 
01440|bank BRI diakui kepemilikan atas nama FELIX WEA WOGHA dan 4 (empat) lembar 
01441|Print Out rekening koran/laporan transaksi finansial/rekening tahapan Bank BRI bulan 
01442|Mei 2024 atas nama FELIX WEA WOGHA dengan nomor rekening: 
01443|753001006860533 yang telah disita dari Terdakwa merupakan barang-barang bukti 
01444|yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dan masih diperlukan untuk 
01445|kepentingan hukum, maka perlu ditetapkan barang-barang bukti tersebut tetap 
01446|terlampir dalam berkas perkara; 
01447|  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar tindak pidana 
01448|dengan ancaman kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim 
01449|akan menjatuhkan pemidanaan berupa penjara dan d enda yang bilamana tidak 
01450|dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan dalam 
01451|amar putusan;  
01452|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka 
01453|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang 
01454|meringankan Terdakwa; 
01455|Keadaan yang memberatkan: 
01456|- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Elisabeth 
01457|Apriana Lewung dan Saksi Adrianus Gela; 
01458|Keadaan yang meringankan: 
01459|- Terdakwa belum pernah dihukum; 
01460|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan 
01461|mengulanginya; 
01462|Disclaimer
01463|Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
01464|pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
01465|Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
01466|Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
01467|
01468|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01469|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01470|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01471|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01472|Mahkamah Agung Republik Indonesia
01473|Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
01474|putusan.mahkamahagung.go.id
01475| 
01476|Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN End 
01477| 
01478| 
01479| 
01480|- Terdakwa belum selesai melakukan perbuatannya; 
01481|- Terdakwa tidak berusaha menghalangi Saksi Sri Rahayu Saputri yang 
01482|mengurungkan niatnya untuk berangkat; 
01483|- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Sri Rahayu Saputri dan dituangkan 
01484|dalam surat perjanjian damai; 
01485|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; 
01486| Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah 
01487|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
01488|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 
01489|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang 
01490|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
01491|undangan lain yang bersangkutan;
01492|
01493|MENGADILI: 
01494|1. Menyatakan Terdakwa FELIX WEA WOGHA Alias FIAN tersebut diatas, terbukti 
01495|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  melakukan 
01496|perekrutan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
01497|atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara 
01498|Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 
01499|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
01500|selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh 
01501|juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
01502|pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
01503|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
01504|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
01505|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;