01584|mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00
01585|(seratus ribu rupiah) dari Sdr. Hengki (DPO) melalui anaknya atas nama Sdr. Ika
01586|dan T erdakwa II yang menjemput dan mengangkut barang bawaan 7 (tujuh)
01587|orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil
01588|dari atas Kapal KM. Queen Soya sampai di mobil angkutan Kota berwarna Hitam
01589|Halaman 42 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01590|
01591|dengan Nopol KU 1006 NU di lapangan Parkir Pelabuhan Tunon T aka Nunukan
01592|tersebut,  mendapat upah  Rp400.000,00  (empat  ratus  ribu  rupiah)  dari  Sdr.
01593|Hengki (DPO) melalui anaknya atas nama Sdr. Ika melalui transfer;
01594|- Bahwa Para T erdakwa sudah sering diminta Sdr. Hengki (DPO) menjemput
01595|dan mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan berangkat
01596|ke Tawau Malaysia;
01597|- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin Badan Hukum/ Perusahaan PJTKI
01598|memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke T awau Malaysia
01599|tersebut;
01600|- Bahwa  T erdakwa I bekerja sebagai sopir Angkot dan T erdakwa II bekerja
01601|sebagai Buruh Angkut di Pelabuhan Tunon T aka Nunukan;
01602|- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan komunikasi dengan  Sdr. Hengki
01603|(DPO) melalui HP;
01604|- Bahwa rumah Sdr. Hengki (DPO) berada di dekat Pangkalan POS AL dekat
01605|SD 004 Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan pada saat
01606|dilakukan pengecekan dalam keadaan kosong;
01607|
01608|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01609|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
01610|Para  Terdakwa dapat  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  yang
01611|didakwakan kepadanya;
01612|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
01613|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01614|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
01615|alternatif  kedua sebagaimana diatur dalam  Pasal 81  Jo. Pasal 69 Undang-
01616|undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
01617|Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab
01618|Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01619|1. Orang perseorangan;
01620|2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
01621|serta  melakukan percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01622|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
01623|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
01624|mempertimbangkan sebagai berikut:
01625|Ad.1.   Unsur   o  rang perseorangan
01626|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  unsur  “ Orang
01627|perseorangan“  adalah  setiap  orang  selaku  subyek  hukum  yaitu  sebagai
01628|pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang
01629|Halaman 43 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01630|
01631|dilakukan dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18
01632|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01633|perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
01634|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01635|Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal
01636|ini  erat  kaitannya  dengan  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum  yang
01637|keseluruhannya menunjuk pada diri  individu  Para  Terdakwa sebagai pelaku
01638|dari  tindak  pidana, lebih  lanjut  dalam  pemeriksaan  di  persidangan  dengan
01639|memperhatikan  identitas  Para  Terdakwa,  kemudian  keterangan  Saksi-saksi
01640|maupun keterangan Para Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam
01641|perkara ini adalah  orang-orang yang bernama Sukardin Bin Ibnu Sainun (Alm)
01642|dan Lajudi Bin Lamane (Alm) sebagaimana tersebut di atas;
01643|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  dengan
01644|demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi;
01645|Ad.2.   Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
01646|turut  serta    melakukan  p  ercobaan  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01647|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
01648|Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif,
01649|dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka
01650|unsur  ini  dianggap  sudah  terpenuhi  sehingga  kepada  pelaku  tindak  pidana
01651|dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
01652|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
01653|Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan
01654|yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu:
01655|- Orang yang melakukan ( Pleger), ialah seorang yang sendirian telah
01656|berbuat mewujudkan segala anasir atau eleman dari peristiwa pidana;
01657|- Yang menyuruh melakukan ( Doen Plegen ), ialah disini sedikitnya ada
01658|duaorang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh.Jadi bukan orang
01659|itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang
01660|lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang
01661|melakukan sendiri;
01662|- Turut serta melakukan perbuatan ( Medepleger), ialah dalam arti kata
01663|“bersama-sama  melakukan”,  sedikit-dikitnya  harus  ada  2  (dua)  orang
01664|sebagai  orang  yang  melakukan  (Pleger)  dan  yang  turut  melakukan
01665|(Medepleger)  yang  keduanya  melakukan  perbuatan  pelaksanaan
01666|(melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh
01667|Halaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01668|
01669|hanya  melakukan  perbuatan  persiapan  atau  menolong  saja  (membantu
01670|melakukan/ medeplicthtige);
01671|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “percobaan”  adalah
01672|adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya
01673|pelaksanaan  bukan  semata-mata  disebabkan  karena  kehendaknya  sendiri.
01674|Yang dimaksud dengan “niat” adalah sama dengan pengertian sengaja (dolus)
01675|dalam  semua  gradasinya.  Yang  dimaksud  dengan  “permulaan  pelaksanaan
01676|(begin van uitvoering) ” adalah apabila niat pelaku dan tindakannya itu sendiri
01677|menurut penilaian yang wajar sudah mendekati kenyataan akan terwujudnya
01678|penyelesaian kejahatan itu dan menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum.
01679|Yang dimaksud “tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan
01680|karena  kehendaknya  sendiri”  adalah  setiap  keadaan  baik  badaniah  (fisik)
01681|maupun  rohaniah  yang  datangnya  dari  luar,  yang  menyebabkan  tidak
01682|sempurna terselesaikan  kejahatan itu;
01683|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia
01684|berdasarkan Pasal 1 angka 2  Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01685|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  adalah setiap warga negara Indonesia
01686|yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar
01687|wilayah Republik Indonesia;
01688|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49  Undang-undang Nomor  18
01689|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  pelaksana
01690|penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
01691|a. Badan;
01692|b. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
01693|c. Perusahaan  yang  akan  menempatkan  pekerja  migran
01694|Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
01695| Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5  Undang-undang Nomor  18
01696|Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , setiap pekerja
01697|migran  Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01698|persyaratan:
01699|a. Berusia 18 (delapan belas) tahun;
01700|b. Memiliki kompetensi;
01701|c. Sehat jasmani dan rohani;
01702|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01703|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
01704|Menimbang, bahwa selanjutnya  Pasal 13 Undang-undang Nomor 18
01705|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  untuk  dapat
01706|Halaman 45 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01707|
01708|ditempatkan  ke  luar  negeri,  calon  pekerja  migran  Indonesia  wajib  memiliki
01709|dokumen yang meliputi:
01710|a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
01711|melampirkan fotokopi buku nikah;
01712|b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orangtua atau izin
01713|wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
01714|c. Sertifikat kompetensi kerja;
01715|d. Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01716|kesehatan dan psikologi;
01717|e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
01718|f.Visa kerja;
01719|g. Perjanjian  penempatan  pekerja  migran  Indonesia  dan
01720|perjanjian kerja;
01721|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 69  Undang-undang Nomor 18
01722|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  orang
01723|perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01724|dan sesuai dengan penjelasan Pasal 69 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
01725|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , orang perseorangan dalam
01726|ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan
01727|untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia;
01728|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan,
01729|Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Iqbal Muharrar dan Saksi Rani Sanjani
01730|selaku anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Utara karena
01731|melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan
01732|Pekerja Migran yang akan mengirimkan orang dari  Indonesia menuju Malaysia,
01733|untuk bekerja tanpa dilengkapi dokumen – dokumen sah;
01734|Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap  pada hari Jumat tanggal 1
01735|November 2024, pukul 07.00 WITA di Pelabuhan Tunon T aka Jalan Tien Soeharto
01736|Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nununkan, Kabupaten Nunukan, Provinsi
01737|Kalimantan Utara;
01738|Menimbang, bahwa  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan
01739|diberangkatkan Para T erdakwa tersebut sejumlah 7 (tujuh) orang Dewasa yaitu atas
01740|nama T amrin, Basri, Indo Liang, Kartika, Indriani, Wanda Saputri dan Satria, serta 4
01741|(empat) Anak kecil;
01742|Menimbang,  bahwa  Saksi  Iqbal  Muharrar  dan  Saksi  Rani  Sanjani
01743|mengetahui adanya 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa
01744|dan  4  (empat)  Anak  kecil  di  Pelabuhan  Tunon  T aka  Nunukan,  yang  akan
01745|Halaman 46 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01746|
01747|diberangkatkan ke T awau Malaysia tersebut awalnya berasal dari informasi dari
01748|masyarakat dan keterangan dari Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
01749|diamankan;
01750|Menimbang, bahwa pada saat diamankan T erdakwa I sedang mengendarai
01751|mobil warna hitam dengan Nomor Polisi KU 1006 NU  dan T erdakwa II sedang
01752|mengangkut barang-barang milik 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia
01753|(CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut menuju ke mobil warna hitam
01754|dengan Nomor Polisi KU 1006 NU yang dikendarai T erdakwa I;
01755|Menimbang, bahwa  Para T erdakwa dalam menjemput dan mengangkut
01756|barang bawaan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa dan
01757|4 (empat) Anak kecil tersebut atas permintaan Sdr. Hengki (DPO);
01758|Menimbang, bahwa pemberangkatan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran
01759|Indonesia (CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut dibiayai Sdr. Hengki
01760|(DPO);
01761|Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01762|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut,  diberangkatkan ke T awau Malaysia,
01763|karena diatawari/ diajak oleh Sdr. Hengki (DPO) untuk bekerja;
01764|Menimbang,  bahwa  yang membiayai/ belikan tiket  Kapal  KM.  Queen
01765|Soya untuk keberangkatkan 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01766|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil ke Nunukan tersebut adalah Sdr. Hengki (DPO);
01767|Menimbang, bahwa  dari hasil pemeriksaan atas dokumen perjalan dan
01768|dokumen lainnya 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa
01769|dan 4 (empat) Anak kecil tersebut, tanpa dilengkapi  dokumen perjalanan yang sah
01770|baik berupa paspor dan tidak memiliki dokumen-dokumen terkait Pekerja Migran
01771|Indonesia serta kesemuanya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan ;
01772|Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01773|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut rencana diberangkatkan dari Pangkalan
01774|POS AL dekat SD 004 Nunukan  Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
01775|dengan menggunakan kapal Speedboat dan kemudian akan diberangkatkan lagi
01776|menuju Daerah T awau Negara Malaysia secara ilegal;
01777|Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01778|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil tersebut berangkat ke T awau Malaysia tujuannya
01779|untuk bekerja di perkebunan Kelapa Sawit, sedangkan 4 (empat) Anak kecil karena
01780|ikut orang tuannya;
01781|Menimbang, bahwa 7 (tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01782|Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil, rencana akan ditampung terlebih dahulu, di rumah
01783|Halaman 47 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01784|
01785|Sdr. Hengki (DPO) di dekat Pangkalan POS AL dekat SD 004 Nunukan Kabupaten
01786|Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
01787|Menimbang, bahwa  T erdakwa I yang akan mengangkut  7 (tujuh) orang
01788|Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil dengan
01789|menggunakan mobil angkutan Kota berwarna Hitam dengan Nopol KU 1006 NU
01790|mendapat upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus
01791|ribu  rupiah)  dari  Sdr.  Hengki  (DPO)  melalui  anaknya  atas  nama  Sdr.  Ika  dan
01792|T erdakwa II yang menjemput dan mengangkut barang bawaan 7 (tujuh) orang Calon
01793|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Dewasa dan 4 (empat) Anak kecil dari atas Kapal
01794|KM. Queen Soya sampai di mobil angkutan Kota berwarna Hitam dengan Nopol KU
01795|1006 NU di lapangan Parkir Pelabuhan Tunon T aka Nunukan tersebut, mendapat
01796|upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hengki (DPO) melalui anaknya
01797|atas nama Sdr. Ika melalui transfer;
01798|Menimbang,  bahwa  Para  T erdakwa sudah sering diminta Sdr. Hengki
01799|(DPO) menjemput dan mengangkut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang
01800|akan berangkat ke Tawau Malaysia;
01801|Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  tidak  memiliki ijin Badan Hukum/
01802|Perusahaan PJTKI memberangkatkan  Calon  Pekerja Migran Indonesia  (CPMI) ke
01803|T awau Malaysia tersebut;
01804|Menimbang, bahwa T erdakwa I bekerja sebagai sopir Angkot dan T erdakwa
01805|II bekerja sebagai Buruh Angkut di Pelabuhan Tunon T aka Nunukan;
01806|Menimbang,  bahwa  Para  Terdakwa  ada  melakukan  komunikasi
01807|dengan Sdr. Hengki (DPO) melalui HP;
01808|Menimbang, bahwa rumah Sdr. Hengki (DPO) berada di dekat Pangkalan
01809|POS AL dekat SD 004 Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dan
01810|pada saat dilakukan pengecekan dalam keadaan kosong;
01811|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,
01812|Para  Terdakwa  telah  bertindak dalam pengurusan penempatan Pekerja Migran
01813|Indonesia yang akan diberangkatkan menuju ke Tawau, Malaysia dengan tujuan
01814|untuk  bekerja, tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  sah  seperti  Visa  Kerja,
01815|Perjanjian  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  maupun  Perjanjian  Kerja,
01816|sementara  Para  Terdakwa  sendiri  bukanlah  merupakan  sebuah  badan
01817|sebagaimana  ditetapkan  oleh  Pemerintah  atau  perusahaan  penempatan
01818|pekerja  migran  Indonesia  atau  merupakan  perusahaan  yang  akan
01819|menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri,
01820|melainkan  Para  Terdakwa bertindak secara pribadi atau orang perseorangan
01821|dengan  tujuan  untuk  memperoleh keuntungan,  sebagai  upah  jasa  Para
01822|Halaman 48 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
01823|
01824|Terdakwa  dalam  mengantarkan  para calon  pekerja  migran  tersebut  dari
01825|Kabupaten Nunukan sampai ke  Malaysia, serta dengan melihat  calon Pekerja
01826|Migran  Indonesia (PMI)  yang  telah  ditangkap terlebih  dulu  oleh  petugas
01827|kepolisian sebelum  sampai tujuan  ke  Malaysia, yang artinya tidak selesainya
01828|pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Para Terdakwa
01829|sendiri, maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan unsur  turut  serta  melakukan
01830|percobaan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01831|dimaksud dalam Pasal 69 telah terpenuhi;
01832|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo. Pasal
01833|69  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01834|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 53
01835|Ayat  (1)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana telah  terpenuhi,  maka  Para
01836|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01837|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01838|alternatif kedua;
01839|Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  I  di  dalam  nota
01840|pembelaannya  berpendapat  jika  Penuntut  Umum  telah  keliru  menuntut
01841|Terdakwa I dengan dakwaan alternatif kedua karena Terdakwa tidak terbukti
01842|melakukan  perbuatan  pidana  sebagaimana  dalam  unsur-unsur  pasal  pada
01843|dakwaan  alternatif  kedua  dan  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk
01844|membebaskan Terdakwa I dari segala tuntutan;
01845|Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim tidak
01846|akan membahas kembali mengenai uraian perbuatan pidana yang dilakukan
01847|Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua
01848|Penuntut Umum melainkan akan menguraikan alasan dibalik keyakinan Majelis
01849|Hakim terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
01850|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  telah  didengar  keterangan  dari
01851|Saksi Iqbal Muharrar dan Saksi Rani Sanjani serta pendapat dari Ahli Usman
01852|Affan dan Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. yang diajukan oleh
01853|Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian yang mana telah disumpah
01854|sebelum  saksi-saksi  dan  ahli-ahli  tersebut  memberikan  keterangan  dan
01855|pendapat;
01856|Menimbang,  bahwa  untuk  memperkuat  sangkalannya,  Penasihat
01857|Hukum Terdakwa I tidak menghadirkan saksi yang meringankan ( a de charge )
01858|meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu melainkan mendasarkan pada
01859|keterangan Terdakwa I yang dalam hal ini tidak disumpah dan memiliki hak
01860|ingkar;