03984|adalah tanggung jawab pihak perusahaan , dan saat ditanyakan kepada pihak
03985|Perusahaan,  pihak  perusahaan  mengatakan  bahwa untuk  kepulangan  ke
03986|Indonesia  adalah  tanggungjawab  pihak  Politeknik  Pertanian  Negeri
03987|Payakumbuh, selanjutnya p ihak Simota Farm memperpanjang visa mahasiswa
03988|magang untuk waktu selama 6 bulan, kemudian saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski
03989|Yuniati  dipindahkan  ke  daerah  pegunungan  untuk  melakukan  panen  serta
03990|diberikan tempat tinggal yang tidak layak , kemudian karena merasa tidak tahan
03991|dengan kegiatan tersebut, saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati memutuskan
03992|untuk  meninggalkan  tempat  magang  kemudian  menuju  ke  KBRI  di  Tokyo
03993|Jepang dengan menggunakan kereta api  dan setibanya di KBRI di Tokyo sa ksi
03994|Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi
03995|Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati  selama melaksanakan magang di Simota
03996|Farm, dan selanjutnya saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati memperlihatkan
03997|identitas  penunjang  yang  dapat  membuktikan  diri nya sebagai  seorang
03998|mahasiswa magang, dan setelah pihak KBRI melihat paspor  dikatakan bahwa
03999|visa yang diperpanjang pihak Simota Farm adalah visa pekerja bukan visa
04000|pelajar seperti visa awalnya, selanjutnya saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati
04001|meminta  pihak  KBRI  di  Tokyo-  Jepang  membantu  proses  pemulangan  ke
04002|Indonesia;
04003|Menimbang, bahwa selama Magang di PT. Shimota Farm tersebut saksi
04004|Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati  setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar
04005|50.000  Yen  /bulan  namun  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati  tidak
04006|mengetahui berapa total jumlah gaji perbulan yang diterima saat magang di
04007|Perusahaan Simota Farm tersebut, selain itu saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski
04008|Yuniati  juga  harus  melakukan  pembayaran  uang  kontribusi  ke  Politeknik
04009|Pertanian Negeri Payakumbuh sebesar 17.500 Yen/ bulan, akan tetapi saat tiba
04010|di KBRI di Tokyo,  pihak KBRI di Tokyo memberitahu kan kepada saksi Zuinal
04011|Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati bahwa  gaji  yang  seharusnya  diterima adalah
04012|sejumlah 200-250 ribu yen / bulan tetapi yang di terima hanya 50.000 yen
04013|perbulan,  akan  tetapi  setelah  melalui  proses  mediasi  terhadap  perusahaan
04014|shimota farm di Jepang yang dibantu oleh KBRI di tokyo  terhadap sisa gaji
04015|tersebut telah dibayarkan oleh pihak Simota Farm setelah dilakukan mediasi
04016|oleh pihak KBRI di Tokyo;
04017|Menimbang,  bahwa  sekembalinya  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski
04018|Yuniati dari  magang  di  Jepang,  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati
04019|
04020|dipanggil oleh saksi Elvin dan Kresna, yang mana pada saat itu Kresna bilang
04021|kepada saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati  bahwa rusak kerjasama antara
04022|Polteknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan PT Simota Farm setelah saksi
04023|Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati datang ke KBRI;
04024|Menimbang, bahwa dari uraian di atas, saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski
04025|Yuniati yang diberangkatkan magang ke perusahaan Shimota Farm di Jepang,
04026|akan tetapi perlakuan yang dialami oleh saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati
04027|bukan sebagai Mahasiswa magang melainkan lebih dari seorang pekerja di
04028|perusahaan  tersebut,  yang  mana  jam  kerja  pegawai/pekerja  di  perusahaan
04029|Shimota  Farm  bekerja  dari jam 08.00  pagi sampai dengan jam  05.00  sore
04030|waktu  Jepang,  sedangkan  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati  yang
04031|merupakan mahasiswa magang bekerja mulai pukul 08.00 pagi sampai dengan
04032|pukul 10.00 malam waktu Jepang, dan juga seharusnya gaji yang diterima oleh
04033|saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati dari shimota farm adalah 200-250 ribu
04034|yen / bulan tetapi yang di terima hanya 50.000 yen perbulan , sehingga dari hal
04035|tersebut saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati telah dimanfaatkan tenaganya
04036|dan pembayaran untuk tenaga tersebut tidak sesuai sebagaimana seharusnya
04037|walaupun kekurangan pembayaran tersebut telah diterima oleh saksi Zuinal Aini
04038|dan saksi Fiski Yuniati akan tetapi hal tersebut telah melalui gugatan di Jepang
04039|yang  selesai  melalui  proses  mediasi,   selanjutnya  berdasarkan  Peraturan
04040|Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor
04041|PER.08/MEN/V/2008  tentang  Tata  Cara  Perizinan  Dan  Penyelenggaraan
04042|Pemagangan Di Luar Negeri pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “ Lembaga
04043|pendidikan yang akan menyelenggarakan pemagangan bagi siswanya harus
04044|mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan : a.
04045|copy  izin  sebagai  lembaga  pendidikan  yang  masih  berlaku;  b.  program
04046|pemagangan;  c.  copy  surat  perjanjian  antara  lembaga  pendidikan  dengan
04047|lembaga penerima pemagang di luar negeri; d. copy perjanjian pemagangan
04048|antara siswa peserta pemagangan dengan lembaga pendidikan tempat siswa
04049|belajar yang memuat hak dan kewajiban para pihak; e. tingkat pencapaian
04050|kualifikasi  keterampilan  atau  keahlian  yang  akan  diperoleh  siswa  setelah
04051|mengikuti pemagangan , akan tetapi sebagaimana fakta di persidangan tidak
04052|ada  perjanjian  pemagangan  antara  siswa  peserta  pemegangan  dengan
04053|lembaga  pendidikan  tempat  siswa  belajar  yaitu  Politeknik  Pertanian  Negeri
04054|Payakumbuh yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yang ada hanya
04055|kesepakatan  antara  mahasiswa  dengan  Politeknik  Pertanian  Negeri
04056|Payakumbuh  tentang  kewajiban  mahasiswa  yang  berangkat  magang  untuk
04057|
04058|memberikan uang kontribusi sebesar 17.500 Yen selain itu juga sebagaimana
04059|fakta di persidangan baik Terdakwa maupun saksi Elvin tidak tahu mengenai
04060|hak dan kewajiban mahasiswanya yang melaksanakan magang di luar negeri
04061|tersebut, dan memang sebagaimana keterangan saksi Elvin dan keterangan
04062|Terdakwa sendiri di persidangan Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh  tidak
04063|ada  mendaftarkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal  tentang lembaga
04064|pendidikan  tersebut  akan  melaksanakan  magang  ke  luar  negeri,  sehingga
04065|berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Zuinal
04066|Aini dan saksi Fiski Yuniati dimanfaatkan tenaganya untuk melaksanakan suatu
04067|pekerjaan di perusahaan Shimota Farm di Jepang;
04068|Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai siapa
04069|yang memanfaatkan tenaga saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati tersebut
04070|dan keuntungan apa yang diperolehnya dari hal tersebut;
04071|Menimbang,  bahwa  pada  tahun  2012  Terdakwa menjabat  sebagai
04072|Wakil  Direktur  I, dan  awal  mula  bisa  terjalin  hubungan  kerja  sama  antara
04073|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Shimota Farm dan Terunuma
04074|Farm adalah karena saat itu atase Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di
04075|KBRI Tokyo yang bernama Dr. Edison Munaf yang merupakan teman semasa
04076|SMA Terdakwa menyampaikan adanya peluang pengadaan program magang
04077|mahasiswa di jepang di samping program pasca sarjana yang pada saat itu
04078|telah  beliau  kembangkan  bagi  seluruh  mahasiswa  Indonesia  dan  beliau
04079|berpendapat bahwa program magang di jepang ini sangat cocok bila dilakukan
04080|oleh perguruan tinggi vokasi seperti Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh ,
04081|dan  selanjutnya Terdakwa  menyarankan  kepada  Dr.  Edison  Munaf  untuk
04082|langsung menyampaikan kepada Direktur yang pada saat itu dijabat oleh Ir
04083|Deni  Sorel  dan hal  itu  disambut  baik  oleh  Deni  Sorel,  dan  Ir.  Deni  Sorel
04084|menyusun rencana dan berbagai persiapan dan menugaskan Ir. Kresna Mukti,
04085|M.P (Alm) selaku Kepala UPT Kerjasama saat itu untuk  menyusun tata cara,
04086|mekanisme dan sistem seleksi calon mahasiswa yang akan mengikuti magang
04087|(internship) ke Jepang agar kegiatan magang ini dapat melindungi mahasiswa
04088|selama kegiatan magang dibuatlah MoU dan LoA antara Politeknik Pertanian
04089|Negeri  Payakumbuh  dengan  Perusahaan  Shimota  Farm  dan  juga  antara
04090|Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dengan Perusahaan Terunuma Farm
04091|untuk  jangka  waktu  5  (lima)  tahun,  yakni  periode  Tahun  2012  –  2017,
04092|selanjutnya  ketika  Terdakwa  menjabat sebagai  Direktur  Politeknik  Pertanian
04093|Negeri Payakumbuh Terdakwa tetap melanjutkan program magang ke Jepang
04094|tersebut dan pada tahun 2017 Terdakwa kembali menandatangani MoU dengan
04095|
04096|perusahaan  Shimota  Farm,  dan  keputusan  pemungutan  uang  kontribusi
04097|sejumlah  17.500  Yen  tersebut  mulai  ada  saat  Terdakwa  menjabat  sebagai
04098|Direktur  Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  karena  pemagangan  luar
04099|negeri tidak ada anggarannya, dan juga sebagaimana keterangan Terdakwa
04100|dan  saksi  Elvin,  dimasa  kepemimpinan  Terdakwa  banyak  prestasi  yang
04101|diperoleh Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh karena Program magang ke
04102|Jepang tersebut;
04103|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dari kegiatan
04104|magang  yang  dilakukan  para  mahasiswa  di  Jepang  yang  salah  satunya  di
04105|Perusahaan  Shimota  Farm  Terdakwa  memperoleh  keuntungan  Immateril
04106|dimana Terdakwa memperoleh nama baik dan banyak penghargaan sebagai
04107|Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, sehingga dari uraian tersebut
04108|diatas dengan demikian pengertian dari eksploitasi telah terpenuhi;
04109|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis
04110|Hakim berpendapat bahwa  keberangkatan saksi  Zuinal Aini dan  saksi Fiski
04111|Yuniati yang  merupakan  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
04112|Republik  Indonesia  yang  dalam  hal  ini  negara  Jepang  adalah  untuk
04113|dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  sehingga  dengan
04114|demikian unsur “m embawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
04115|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
04116|Republik Indonesia” telah terpenuhi;
04117|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  uraian  unsur  di  atas  walaupun
04118|keberangkatan saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati dilaksanakan pada saat
04119|Terdakwa  tidak  lagi  menjabat sebagai  Direktur  melainkan  saksi  Elvin,  akan
04120|tetapi untuk terlaksanakan keberangkatan tersebut adalah dari ajakan untuk
04121|mengikuti  program  magang  di  luar  negeri  tersebut  dan  juga  perpanjangan
04122|perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Shimmota Farm yang di tandatangani
04123|Terdakwa selaku Direkur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh akan tetapi
04124|kegiatan  pemagangan  ke  luar  negeri  tersebut  sebagaimana  fakta  di
04125|persidangan tidak didaftarkan ke Direktur Jenderal Kementrian Tenaga Kerja
04126|dan Transmigrasi sebagamana pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga
04127|Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  PER.08/MEN/V/2008
04128|tentang  Tata  Cara  Perizinan  Dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  Di  Luar
04129|Negeri, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti “turut serta melakukan
04130|perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik
04131|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
04132|Indonesia” dan dengan demikian unsur Ad.2 dari pasal ini telah terpenuhi;
04133|
04134|Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai hak
04135|restitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 Undang-undang nomor 21
04136|tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
04137|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaannya
04138|menghubungkan pasal dakwaannya dengan pasal 48 Undang-undang nomor
04139|21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
04140|yang mengatur tentang hak restitusi bagi korban atau ahli warisnya, akan tetapi
04141|dalam surat tuntutannya Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi Zuinal Aini
04142|dan saksi Fiski Yuniati berangkat ke Jepang dan pulang dari Jepang pada saat
04143|saksi Ir. Elvin Hasman menjabat sebagai Direktur Politeknik Pertanian Negeri
04144|Payakumbuh, oleh karena itu permohonan restitusi tidak dibebankan kepada
04145|Terdakwa;
04146|Menimbang,  bahwa  terhadap  hak  restitusi  korban  tersebut
04147|sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa yang menjadi korban
04148|dalam  perkara  aquo  adalah  saksi  Zuinal  Aini  dan  saksi  Fiski  Yuniati yang
04149|berangkat  ke  Jepang  saat  saksi  Elvin  Hasman  menjabat  sebagai  Direktur
04150|Politeknik  Pertanian  Negeri  Payakumbuh  dan  bukan  Terdakwa,  akan  tetapi
04151|sebagaimana  pertimbangan  sebelumnya  Terdakwa  memiliki  peran  atau  ikut
04152|serta dalam proses keberangkatan  saksi Zuinal Aini dan saksi Fiski Yuniati
04153|tersebut, sehingga  berdasarkan pertimbangan  tersebut pembayaran restitusi
04154|kepada korban tidak dapat dibebankan terhadap Terdakwa;
04155|Menimbang, bahwa walaupun pembayaran restitusi terhadap korban
04156|sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  48  Undang-undang  nomor  21  tahun
04157|2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ada
04158|dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi pada dasarnya dalam perkara
04159|pidana  tujuan  pembuktian  tersebut  adalah  mencari  kebenaran  materil  atau
04160|kebenaran yang sesungguhnya dan dalam perkara ini berdasarkan alat bukti
04161|dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta unsur-unsur pasal yang
04162|diuraikan  sebelumnya,  Terdakwa  telah  Terbukti  bersalah  melakukan  tindak
04163|pidana “turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke
04164|luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
04165|luar wilayah negara Republik Indonesia ” sebagaimana yang diatur dalam pasal
04166|4  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
04167|Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang
04168|Hukum Pidana;
04169|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  pasal 4 Undang-
04170|undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
04171|
04172|Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
04173|Pidana  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti
04174|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
04175|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
04176|Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya
04177|pada pokoknya  menyatakan, bahwa:
04178|1. Bahwa  dari  banyaknya  tempat  yang  disebutkan  penuntut  umum  yang
04179|menjadi tempat kejadian di dalam surat dakwaannya membuktikan Jaksa
04180|Penuntut Umum tidak meyakini tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa
04181|sehingga dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;
04182|2. Bahwa dari pengertian eksploitasi yang mensyaratkan adanya keuntungan
04183|yang  didapatkan  baik  materiil  maupun  immateriil,  dikaitkan  dengan
04184|dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum serta fakta-fakta dalam seluruh
04185|rangkaian agenda persidangan hingga saat ini, tidak diuraikan, disebutkan
04186|dan tidak ditemukan fakta bahwasannya pihak mana yang mendapatkan
04187|keuntungan  baik  secara  materiil  maupun  immateriil  dan  khususnya
04188|keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;
04189|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa
04190|tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai tempat kejadian
04191|yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana uraian unsur di atas
04192|telah dipertimbangkan dan terhadap keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari
04193|tindak  pidana  yang  diperbuatnya  juga  telah  dipertimbangkan  dalam
04194|pertimbangan  unsur  diatas,  sehingga  berdasarkan  hal  tersebut  pembelaan
04195|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya  meminta  untuk
04196|membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari
04197|Tuntutan  Hukum  atau  setidak-tidaknya  menyatakan  Dakwaan  dari  Jaksa
04198|Penuntut Umum batal demi hukum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
04199|Menimbang,  bahwa  dari  kenyataan  yang  diperoleh  selama
04200|persidangan,   tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan  Terdakwa dari
04201|pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,
04202|oleh  karenanya  perbuatan  yang  dilakukan  Terdakwa  harus
04203|dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
04204|Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka
04205|Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan
04206|oleh karenanya harus dijatuhi pidana  yang setimpal dengan perbuatan yang
04207|dilakukan oleh Terdakwa;
04208|
04209|Menimbang,  bahwa  hakikat pemidanaan  ataupun  tindakan  itu  harus
04210|merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada
04211|gilirannya Terdakwa bisa merenungi  kesalahan yang telah diperbuatnya , dan
04212|dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;
04213|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
04214|dikenakan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penahanan  tersebut  harus
04215|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
04216|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
04217|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
04218|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
04219|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal 4  Undang-undang
04220|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
04221|Orang,  kepada  Terdakwa  yang  dinyatakan  bersalah  selain  dijatuhi  pidana
04222|penjara  kepadanya  juga  harus  dijatuhi  pidana  denda,  oleh  karena  itu
04223|berdasarkan  ketentuan  tersebut  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan
04224|bersalah secara sah dan meyakinkan  maka kepadanya selain dijatuhi pidana
04225|penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam
04226|amar  putusan  dibawah  ini  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak
04227|dibayar  maka  akan  diganti  dengan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan
04228|ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
04229|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
04230|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
04231|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
04232|1. 1  (satu)  bundel  Fotocoppy  surat  dari  Politeknik  Pertanian  Negeri
04233|Payakumbuh ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima
04234|Puluh  Kota  dengan  nomor:  B/222/BL25/HM.01.05/2019,  tanggal  19
04235|Februari 2019, Perihal Permohonan Rekomendasi Pengurusan Pasport;
04236|2. 1  (satu)  lembar  surat  Kepala  Dinas  Perindustrian  dan  Tenaga  Kerja
04237|Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dengan  nomor:560/163/INAKER-4/II/2019,
04238|tanggal 20 Februari 2019,Perihal Rekomendasi Penerbitan Pasport untuk
04239|Pemagangan  ke  Jepang  (beserta  daftar  mahasiswa  yang
04240|direkomendasikan) yang di tujukan ke Kepala Kantor Imigrasi Klas II Agam;
04241|3. 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Syariah Indonesia periode 27
04242|Mei 2019 sampai dengan 04 Oktober 2020;
04243|4. 1  (satu)  bundel  Rekening  Koran  Bank  BRI  periode  Juni  2017  sampai
04244|November 2018;
04245|
04246|5. 1  (satu)  lembar  foto  coppy  Slip  Penyetoran  Bank  BNI  sebesar  Rp.