02327|tersebut  dalam  waktu  2  x  14  hari,  maka  Terdakwa  dapat  dikenai  pidana
02328|kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun;
02329|- Bahwa  menurut  Undang-Undang  TPPO,  meskipun  berangkat  secara
02330|ilegal, korban tetap difasilitasi, dibiayai dan dilindungi oleh negara;
02331|- Bahwa  ahli  membenarkan  Penuntut  Umum  di  persidangan  atas  bukti
02332|surat penilaian restitusi dengan nama : 1. Ipah Binti Saep Sukri dengan nilai
02333|kewajaran Rp6.582.660,00 (enam juta lima ratus delapan puluh dua enam
02334|ratus enam puluh ribu rupiah); 2. Aminah Binti Handi Wikatma dengan nilai
02335|kewajaran Rp6.222.840,00 (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan
02336|ratus  empat  puluh  rupiah);  3.  Mera  Sri  Fitriani  Binti  Endang  dengan  nilai
02337|kewajaran Rp5.622.840,00 (lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan
02338|ratus empat puluh rupiah); 4. Wulan Marau Al Yanda dengan nilai kewajaran
02339|Rp10.495.968,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan
02340|ratus  enam  puluh  delapan  rupiah);  dengan  jumlah  keseluruhan
02341|Rp28.924.840,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu
02342|delapan ratus empat puluh rupiah).
02343|- Berdasarkan  Keputusan  LPSK  Nomor:  A.1977.R-1.1980/KEP/SMP-
02344|LPSK/VII/2024, tanggal 09 Juli 2024 Tentang Penilaian Ganti Rugi bahwa dari
02345|jumlah keseluruhan restitusi yang diajukan adalah sebesar Rp28.924.308,00
02346|(dua  puluh  delapan  juta  sembilan  ratus  dua  puluh  empat  ribu  tiga  ratus
02347|delapan rupiah) yang dibebankan kepada para Terdakwa Ahmad Nur Jaelani
02348|Alias  Ahmad  dan  Amirullah  Kandu  Alias  Iwan  secara  tanggung  renteng
02349|masing-masing sebesar Rp14.462.154,00 (empat belas juta empat ratus enam
02350|puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah) untuk dibayarkan kepada Para
02351|Korban  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  yang  telah  dilakukan  penilaian
02352|Restitusi oleh LPSK;
02353|- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan
02354|tidak keberatan;
02355|2. Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.H. ,  di bawah sumpah di persidangan yang
02356|berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:
02357|- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Tetap Program Ilmu Hukum;
02358|- Bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
02359|penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
02360|ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
02361|
02362|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
02363|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang
02364|yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
02365|negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
02366|orang tereksploitasi diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam Undang – Undang
02367|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
02368|- Bahwa Korban dalam  hal  ini  seseorang yang mengalami penderitaan
02369|psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak
02370|pidana perdagangan orang;
02371|- Bahwa Setiap Orang adalah Orang per orang, kelompok orang, korporasi
02372|yang punya keinsyafan atau kehendak atau keinginan;
02373|- Bahwa Perekrutan, Pengiriman, Penampungan, dan Pemindahan adalah
02374|bagian dari proses memberangkatkan WNI tanpa dokumen yang sah dan atau
02375|proses  mengirimkan  pekerja  migran  Indonesia  ke  Luar  Negeri  dengan
02376|serangkaian perlakuan kejahatan.
02377|- Bahwa  ada  3  komponen  dalam  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
02378|Menurut UU Pemberantasan TPPO, yaitu:
02379|1. Proses,  yaitu  pengangkatan  orang  atau  pemilihan  untuk
02380|mengisiperan  berdasarkan  hal  tertentu,  proses penadahan  (perbuatan)
02381|menampung WNI diluar wilayah Indonesia, Proses (perbuatan) menculik
02382|dengan paksaan atau ancaman Perbuatan menyekap (tempat menyekap)
02383|Proses melakukan perbuatan dengan (cara) serangan kekerasan;
02384|2. Cara, yaitu membawa WNI melintasi (keluar) Indonesia, Melintasi
02385|territorial  Indonesia  keluar  wilayah  Indonesia  Artinya  yang  dipindahkan
02386|adalah  Warga  Negara  Indonesia,  Pembuatan  tidak  sah,  atau  meniru
02387|dengan  tujuan  menipu, Dalam  pengiriman  tersebut  adanya  sikap  batin
02388|(mens  rea)  serangan  kekerasan  yang  diperbuat  oleh  seseorang  atau
02389|sekelompok orang untuk menimbulkan bahaya;
02390|3. Tujuan,  yaitu  Para  pelaku  punyai  keinginan  jahat  untuk
02391|mengeksploitasi  para  korban.  Eksploitasi  belum  terjadi,  namun  ada
02392|indikasi para korban akan mengalami eksploitasi. Untuk mengetahui niat
02393|jahat bahwa parakorban hendak dieksploitasi bisa dilihat dari cara- cara
02394|yang dilakukan misalnya pemalsuan dokumen, bujuk rayu, tipu muslihat,
02395|atau cara cara illegal lainnya, misalnya masuk ke wilayah negara
02396|lain tanpa dokumen yang sah;
02397|- Bahwa dikaitkan dengan keterangan para saksi dan saksi korban, maka
02398|perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Nur Jaelani Alias Ahmad dan
02399|
02400|Terdakwa Amirullah Kandu Als Iwan  telah memenuhi unsur Bersama-sama
02401|melakukan  tindaka  Pidana  Membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  Luar
02402|Wilayah  Negara  Republik  Indonesia  Dengan  Maksud  Diekploitasi
02403|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  Juncto  Pasal  10  Undang-Undang
02404|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
02405|Orang;
02406|- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor
02407|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
02408|bahwa  pelaku  tindak  perdagangan  orang  dapat  dijerat  hukuman  dengan
02409|restitusi. Restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan
02410|(korban), akan tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan
02411|kembali  dan  rehabilitasi  bagi  si  pelaku,  dan  itu  merupakan  bagian  dari
02412|pemidanaan;
02413|- Bahwa Kepada saksi korban, dapat pula dipertimbangkan oleh hakim
02414|agar  saksi  korban  mendapatkan  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi  sosial,
02415|pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan
02416|mengalami  penderitaan  baik  fisik  maupun  psikis  akibat  tindak  pidana
02417|perdagangan orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 51;
02418|- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan
02419|tidak keberatan;
02420|3. Muhammad Ridho Amrullah, S.H., M.H. di bawah sumpah di persidangan
02421|yang berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:
02422|- Bahwa  Ahli  pernah  dimintai  keterangan  sebagai  ahli  di  bidang
02423|Penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh Penyidik Satgas
02424|PTTPO  Mabes  Polri  maupun  Direktorat  Tipidum  Mabes  Polri,  beberapa
02425|Kepolisian Daerah dan beberapa Kepolisian Resor, serta PPNS, maupun di
02426|Pengadilan;
02427|- Bahwa Ahli bertugas di Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan
02428|Pekerja  Migran  Indonesia,  Kementerian  Ketenagakerjaan  dengan  jabatan
02429|sebagai Pengantar Kerja Ahli Madya selaku Koordinator Bidang Pelindungan
02430|Pekerja  Migran  Indonesia,  tugas  Ahli  adalah  melaksanakan  pemberian
02431|pelayanan  fungsional  dalam  penyiapan  perumusan  kebijakan,  pelaksanaan
02432|kebijakan,  penyusunan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria,  pemberian
02433|bimbingan  teknis  dan  supervisi  serta  evaluasi  dan  pelaporan  di  bidang
02434|pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
02435|
02436|- Bahwa  Indonesia  dan  Turki  tidak  memiliki  kerjasama  dibidang
02437|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja
02438|perseorangan atau rumah tangga;
02439|- Bahwa  berdasarkan  data  base  di  Kementerian  Ketenagakerjaan,
02440|Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terdata memiliki Perusahaan Penempatan
02441|Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02442|- Bahwa  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)
02443|adalah  badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
02444|memperoleh  izin  tertulis  dari  Pemerintah  Pusat  untuk  menyelenggarakan
02445|pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02446|- Bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan bagi setiap orang termasuk P3MI
02447|yang  menempatkan  PMI  secara  non  prosedural  atau  tidak  memenuhi
02448|persyaratan  yang  telah  ditentukan,  dapat  berupa  pidana  penjara,  pidana
02449|denda,  atau  sanksi  administratif  berupa  penghentian  sementara  kegiatan
02450|usaha (skorsing) atau pencabutan SIP3MI;
02451|- Bahwa surat lzin perekrutan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya
02452|disebut  SIP2MI  adalah  lzin  yang  diberikan  oleh  kepala  Badan  kepada
02453|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan  untuk
02454|menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
02455|- Bahwa  uji  kompetensi  adalah  proses  pengujian  dan  penilaian  yang
02456|dilakukan oleh penguji (asesor) oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang
02457|tunjuk resmi oleh BNSP untuk dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja
02458|yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional;
02459|- Bahwa  orientasi  pra  pemberangkatan  adalah  kegiatan  pemberian
02460|pembekalan atau informasi kepada calon PMI yang akan berangkat bekerja ke
02461|luar negeri agar calon PMI memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk
02462|bekerja  di  luar  negeri,  memahami  hak  dan  kewajibannya  serta  dapat
02463|mengatasi masalah yang akan dihadapi;
02464|- Bahwa uji kompetensi dilakukan untuk memperoleh sertifikat kompetensi
02465|melalui  pelaksanaan  sertifikasi  kompetensi  yang  dilaksanakan  oleh  Badan
02466|Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang
02467|telah memiliki lisensi dari BNSP. OPP dilaksanakan di Layanan Terpadu Satu
02468|Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh dinas yang
02469|membidangi  Ketenagakerjan  di  Kabupaten/Kota.  Saat  ini,  beberapa
02470|pelaksanaan  OPP  masih  dilakukan  di  UPT  BP2MI  setempat,  dikarenakan
02471|terdapat fasilitas dan anggaran di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di
02472|Kabupaten/Kota berlum optimal;
02473|
02474|- Bahwa  calon  pekerja  migran  Indonesia  yaitu  setiap  tenaga  kerja
02475|Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di
02476|luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah  kabupaten/kota  yang
02477|bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yang meliputi pekerja migran
02478|Indonesia yang bekerja pada Pemberi kerja berbadan hukum, pekerja migran
02479|Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga;
02480|dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan;
02481|- Bahwa  calon  PMI  wajib  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepesertaan
02482|jaminan sosial, yang merupakan salah satu persyaratan setiap pekerja migran
02483|Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri dan hal ini merupakan kewajiban
02484|dari perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk memfasilitasi
02485|mengikut sertakan CPMI pada program jaminan sosial yang diselenggarakan
02486|oleh BPJS Ketenagakerjaan;
02487|- Bahwa apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan , sanksi administratif
02488|dapat  dijatuhkan  hanya  untuk  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02489|Indonesia (P3MI) dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri No mor 2
02490|Tahun 2023, sedangkan sanksi pidana umumnya dijatuhkan dalam hal adanya
02491|pelanggaran pada proses penempatan PMI;
02492|- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan
02493|tidak keberatan;
02494|
02495|Menimbang  bahwa  Terdakwa  I  di  persidangan  telah  memberikan
02496|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02497|- Bahwa  perekrutan  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  I  dilakukan  dalam
02498|waktu  sekitar  Desember  2022–Februari  2023  saksi  korban  yang  pertama
02499|direkrut adalah  Saksi Yanti Binti Kursin Dahir  dan  Saksi Wulan Marau Al
02500|Yanda yang direkrut Pada Desember 2022, saksi Yanti dihubungi oleh Irpan,
02501|yang mengenalkan peluang kerja di luar negeri. Setelah berdiskusi langsung
02502|dengan saksi Yanti di rumahnya, ia awalnya ingin ke Dubai, tetapi dijelaskan
02503|bahwa  Erbil  lebih  mudah  dan  cepat  prosesnya.  Akhirnya,  saksi  Yanti
02504|menyetujui tawaran tersebut. Perantara meminta izin kepada suami saksi dan
02505|memberikan  uang  pinjaman  Rp.  1.000.000  untuk  persiapan,  yang  akan
02506|dipotong dari uang  fee. Kemudian, Terdakwa II dihubungi untuk mengatur
02507|pembuatan  paspor  di  Bandung.  Berikutnya,  Saksi  Wulan  dihubungi  oleh
02508|perantara  Totok,  yang  mengenalkan  peluang  kerja  di  Erbil.  Saksi  setuju,
02509|meskipun belum memiliki paspor. Perantara memberikan kontak langsung
02510|saksi kepada Terdakwa II yang kemudian mengurus pembuatan paspor di
02511|Bandung. Perekrutan yang kedua dilakukan kepada Saksi Nina Zakiah Binti
02512|Saman Cipong yang direkrut pada Januari 2023, saksi Nina Zakiah dihubungi
02513|oleh Tita, yang mengenalkan peluang kerja di Erbil. Saksi menyetujui tawaran
02514|tersebut  setelah  mendengar  gaji  dan  proses  yang  cepat.  Perantara
02515|mendampingi saksi ke Bandung untuk pembuatan paspor yang diatur oleh
02516|terdakwa Amirullah. Berikutnya, Saksi Ipah Binti Saep Sukri dan Saksi Mera
02517|Sri Fitriani Binti Endang yang sama-sama direkrut pada Februari 2023, saksi
02518|Ipah dihubungi oleh perantara yang mendapatkan informasi dari Lia di Qatar.
02519|Saksi Ipah setuju dengan tawaran kerja di Erbil sebagai pembantu rumah
02520|tangga.  Selanjutnya,  terdakwa  II  mengatur  proses  pembuatan  paspor  di
02521|Bandung.  Saksi  Mera  dihubungi  oleh  perantara  atas  informasi  dari  Tita.
02522|Awalnya saksi ingin ke Singapura, tetapi dijelaskan bahwa proses ke Erbil
02523|lebih  cepat.  Saksi  setuju,  dan  dokumen  persiapan  seperti  KTP  dan  KK
02524|dikumpulkan.  Saksi  dibawa  ke  Bandung  untuk  pembuatan  paspor  oleh
02525|terdakwa  II.  Untuk  Saksi  Aminah  Binti  Handi  Wikatma  Terdakwa  tidak
02526|mengetahui detailnya, karena perekrutan dilakukan langsung Terdakwa II.
02527|- Bahwa  Terdakwa  I  menerangkang  Proses  Pembuatan  Paspor  dan
02528|Pembagian Fee dengan rincian seperti di bawah ini:
02529|1. Saksi Yanti binti Kursin Dahir:
02530|
02531|Paspor  dibuat  di  Imigrasi  Sukabumi,  dengan  pengawalan  oleh  Irpan.
02532|Saksi Yanti menerima fee Rp. 5.000.000 secara transfer. Total fee yang
02533|diterima perantara dari terdakwa adalah Rp. 20.000.000, dengan rincian:
02534| Rp. 8.000.000 untuk pembuatan paspor.
02535| Rp. 5.000.000 untuk saksi Yanti.
02536| Rp. 3.000.000 untuk komisi Irpan.
02537| Rp. 4.000.000 untuk perantara.
02538|2. Saksi Ipah binti Saep Sukri:
02539|Paspor  dibuat  di  Imigrasi  Bandung.  Saksi  Ipah  menerima  fee Rp.
02540|13.000.000 secara transfer. Total fee Rp. 20.000.000, dengan rincian:
02541| Rp. 5.000.000 untuk paspor.
02542| Rp. 13.000.000 untuk saksi Ipah.
02543| Rp. 2.000.000 untuk Lia.
02544|3. Saksi Nina Zakia binti Saman Cipong:
02545|Paspor  dibuat  di  Imigrasi  Bandung.  Saksi  Nina  menerima  fee Rp.
02546|9.000.000 secara tunai. Total fee Rp. 20.000.000, dengan rincian:
02547| Rp. 5.000.000 untuk paspor.
02548| Rp. 9.000.000 untuk saksi Nina.
02549| Rp. 2.000.000 untuk Tita.
02550|4. Saksi Mera Sri Fitriani binti Endang:
02551|Paspor  dibuat  di  Imigrasi  Bandung.  Saksi  Mera  menerima  fee Rp.
02552|3.000.000 secara tunai. Total fee Rp. 15.000.000, dengan rincian:
02553| Rp. 8.000.000 untuk paspor.
02554| Rp. 3.000.000 untuk saksi Mera.
02555| Rp. 1.000.000 untuk Tita.
02556|5. Saksi Wulan Marau Alyanda:
02557|Paspor  dibuat  di  Imigrasi  Bandung.  Saksi  Wulan  menerima  fee Rp.
02558|5.000.000 secara transfer. Total fee Rp. 15.000.000, dengan rincian:
02559| Rp. 5.000.000 untuk paspor.
02560| Rp. 5.000.000 untuk saksi Wulan.
02561| Rp. 2.000.000 untuk Totok.
02562|- Bahwa Semua saksi direkrut untuk bekerja ke luar negeri dalam periode
02563|Januari–Februari 2023, dengan tujuan utama Erbil. Namun, setibanya di Turki,
02564|para saksi ditempatkan di penampungan yang tidak layak. Paspor dan barang-
02565|barang mereka disita oleh pihak agensi, sehingga mereka tidak bisa bergerak
02566|
02567|bebas.  Warga  setempat  melaporkan  situasi  ini  ke  polisi,  yang  kemudian
02568|melakukan penggerebekan. Para saksi, termasuk Yanti, Ipah, Nina Zakiah,
02569|Mera, dan Wulan, akhirnya diselamatkan oleh kepolisian Turki dan dibawa ke
02570|KBRI  Istanbul  untuk  dipulangkan  ke  Indonesia.  Mereka  tiba  di  Bandara
02571|Soekarno-Hatta pada Maret 2023. Informasi mengenai pemulangan para saksi
02572|didapatkan oleh perantara dari terdakwa Amirullah;
02573|- Bahwa  Terdakwa  I  menerangkan  para  PMI  tidak  melakukan  medical
02574|check  up karena  Terdakwa  hanya  melakukan  perekrutan,  ada  pun  hal-hal
02575|diluar itu diurus oleh Terdakwa II, termasuk  medical check up  yang menurut
02576|Terdakwa II tidak diperlukan;
02577|- Bahwa Terdakwa I menerangkan terkait dengan nama-nama para PMI
02578|tersebut, mereka diberangkatkan dari Jakarta ke negara tujuan, yaitu Turki,
02579|untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Erbil. Keberangkatan
02580|dilakukan secara bertahap mulai dari Desember 2022 hingga Februari 2023.
02581|Namun, Terdakwa I tidak mengetahui secara rinci proses pengiriman tersebut,
02582|karena seluruh pengurusan keberangkatan dan kelengkapan dokumen PMI
02583|ditangani oleh Terdakwa II;
02584|- Bahwa kata-kata bujuk rayu yang disampaikan oleh terdakwa I kepada
02585|para korban, dari enam orang korban tersebut, lima orang di antaranya direkrut
02586|dan dibujuk oleh terdakwa I untuk bekerja di Erbil, yaitu Saksi Ipah Binti Saep
02587|Sukri, Saksi Nina Zakia Binti Saman Cipong, Saksi Yanti Bin Kursin Dahir,
02588|Saksi  Mera  Sri  Fitriani  Binti  Endang,  dan  Saksi  Wulan  Marau  Al  Yanda.
02589|Sedangkan satu orang korban lainnya, atas nama Saksi Aminah Binti Handi
02590|Wikatma,  direkrut  langsung  oleh  Terdakwa  II.  Pada  saat  itu,  Terdakwa  I