03199|meyakinkan menurut hukum;
03200|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
03201|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
03202|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
03203|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
03204|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
03205|dakwaan alternatif ketiga;
03206|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
03207|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
03208|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
03209|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
03210|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
03211|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
03212|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
03213|harus pula dijatuhi pidana;
03214|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
03215|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
03216|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
03217|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
03218|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
03219|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
03220|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
03221|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
03222|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
03223|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
03224|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
03225|pidana yang dijatuhkan;
03226|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
03227|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
03228|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
03229|Hal. 78 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
03230|
03231|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
03232|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
03233|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
03234|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
03235|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
03236|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03237|- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih,
03238|Imei 1: 352160554137774, Imei 2: 352320694137774;
03239|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
03240|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
03241|untuk negara;
03242|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
03243|- 1 (satu) lembar kertas berisikan biodata atas nama Nur Anggraeni;
03244|- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;
03245|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
03246|tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
03247|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
03248|mengajukan  pembelaan  yang  pada  pokoknya  perbuatan  Terdakwa  tidak
03249|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
03250|sebagaimana  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  namun  jika  Majelis  Hakim
03251|berpendapat  lain  dan  menilai  Terdakwa  mengetahui  maksud  dan  tujuan
03252|pengantaran Saksi Korban Nur Anggraeni ke rumah Saksi Siti Komsiyatin
03253|seperti apa yang dimaksud, mohon kiranya Majelis Hakim menilai bahwa
03254|perbuatan  Terdakwa  masuk  katagori  perbantuan  saja  dan  karena  amat
03255|terang benderang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena suruhan
03256|suami siri belaka yang tidak kuasa ditentang melainkan hanya ketaatan yang
03257|bercampur dengan ketakutan akan marahnya suami. Mohon Majelis Hakim
03258|berkenan menghukum seringan – ringannya , atas pembelaan dari Penasihat
03259|Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena seluruh unsur
03260|dalam dakwaan alternatif  ketiga  Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri
03261|Terdakwa sehingga  dengan  demikian  pembelaan  Penasihat  Hukum
03262|Terdakwa  dinyatakan ditolak , selanjutnya untuk alasan peringanan seperti
03263|hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk sebagai pembalasan
03264|atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran
03265|agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan oleh karena tujuan pidana
03266|bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan  melainkan  untuk  pemulihan
03267|Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam  masyarakat,  maka  Majelis  Hakim
03268|akan  memasukkan  hal  –  hal  tersebut  sebagai  alasan  –  alasan  untuk
03269|memberikan  keringanan  hukuman  atas  kesalahan  Terdakwa,  kemudian
03270|Majelis Hakim menilai terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat
03271|Hal. 79 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
03272|
03273|Hukum Terdakwa tersebut yang perlu dipahami bahwa Terdakwa merupakan
03274|seorang  perempuan  yang  sudah  lanjut  usia  (lansia)  sebagaimana  yang
03275|dianjurkan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia
03276|Nomor  3  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan
03277|Berhadapan Dengan Hukum, dihimbau dalam penanganan perkara dalam
03278|perkara  gender harus  ada  pengecualian  dengan  tujuan  agar  didalam
03279|menjatuhkan  pidana  terhadap  kaum  gender memiliki  kemanfaatan  dan
03280|keadilan yang hidup, kemudian Majelis menilai dengan sudah lanjut usianya
03281|Terdakwa  sudah  seharusnya  penjatuhan  pidana  terhadap  Terdakwa  lebih
03282|mengutamakan azas kemanfaatan, maka berdasarkan pertimbangan hukum
03283|tersebut diatas sudah seharusnya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa
03284|tersebut untuk dikabulkan;
03285|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
03286|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
03287|yang meringankan Terdakwa;
03288|Keadaan yang memberatkan:
03289|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
03290|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
03291|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
03292|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
03293|Keadaan yang meringankan:
03294|- Terdakwa belum pernah di hukum;
03295|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
03296|mengulangi lagi;
03297|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
03298|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
03299|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
03300|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
03301|ditentukan dalam amar putusan ini;
03302|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
03303|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
03304|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
03305|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
03306|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
03307|
03308|MENGADILI:
03309|1. Menyatakan Terdakwa Yayuk Puji Rahayu, terbukti secara sah dan
03310|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “turut  serta  tanpa  hak
03311|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,  sebagaimana
03312|dalam dakwaan alternatif ketiga;
03313|Hal. 80 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
03314|
03315|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
03316|pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
03317|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
03318|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1
03319|(satu) bulan;
03320|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
03321|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03322|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
03323|5. Menetapkan barang bukti berupa:
03324|- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A32 warna putih,
03325|Imei 1: 352160554137774, Imei 2: 352320694137774;
03326|dirampas untuk negara;
03327|- 1 (satu) lembar kertas berisikan biodata atas nama Nur Anggraeni;
03328|- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Nur Anggraeni;
03329|dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
03330|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
03331|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
03332|
03333|Jum’at
03334|
03335|18 Juli 2025
03336|
03337|2025
03338|
03339|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
03340|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
03341|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
03342|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin,
03343|
03344|Endro Asmono, S.H., M.H.
03345|
03346|              Hakim Anggota,                 Hakim Ketua,
03347|          Mohammad Syafii, S.H.    Ari Kurniawan, S.H.
03348|Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
03349|Panitera Pengganti,
03350|Endro Asmono, S.H., M.H.