00902|- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.20 Wib, selagi
00903|saksi sedang tidur tiba  – tiba dibangunkan oleh pertugas Ditpolairud
00904|Polda  Kepri  yang  mana  pada  saat  itu  petugas  tersebut  mananyakan
00905|kepada saksi “kamu orang mana” kemudian saksi jawab “ orang Lombok”
00906|kemudian petugas tersebut bertanya lagi “kamu mau kemana” dan saksi
00907|jawab “ mau  masuk ke Malaysia” setelah selesai saksi ditanya – tanya,
00908|kemudian petugas tersebut membawa saksi dan 4 (empat) orang Pekerja
00909|Migran Indonesia (PMI) Illegal dan 1 (satu)  orang pengurus ke Hotel
00910|Holiday yang dekat dengan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan kami
00911|menginap 1 (satu) malam di Hotel tersebut;
00912|- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 08.00  Wib,
00913|
00914|saksi dan 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal dan 1
00915|(satu) orang pengurus dibawa ke Pelabuhan, sesampainya di pelabuhan
00916|Tanjung Balai Karimun kami naik Kapal MV. Dumai Line untuk berangkat
00917|menuju  ke  Batam,  sesampainya  di  pelabuhan  Batam  kami  dibawa  e
00918|kantor Ditpolairud Polda Kepri yang berada di sekupang  – Batam dan
00919|kami di serahkan kepada penyidik kemudian dilakukan kelarifikasi  oleh
00920|Penyidik Ditpolairud Polda Kepri;
00921|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sebanyak 5 (lima) orang
00922|tersebut seluruhnya berasal dari Lombok Nusa Tenggara Barat.
00923|Terhadap  keterangan  saksi,  Terdakwa  memberikan  pendapat
00924|membenarkan  keterangan  Saksi  dan  tidak  berkeberatan  atas  keterangan
00925|tersebut;
00926|
00927|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00928|berikut:
00929|1. Dr.  Alwan  Hadiyanto,  S.H.,M.H., yang  dibacakan  dipersidangan  pada
00930|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00931|- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan pendapat dibawah sumpah;
00932|- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Hukum Pidana. Pendidikan terakhir Ahli
00933|adalah Program Pasca Sarjana S3 Doktoral Ilmu Hukum Universitas Islam
00934|Sultan Agung Semarang;
00935|- Bahwa Ahli  tahu  dan  mengerti  sebabnya  dipanggil  dan  dilakukan
00936|pemeriksaan  saat  sekarang  ini  sehubungan  dengan  terjadinya  dugaan
00937|tindak pidana “Penempatan calon Pekerja Migran Indonesia secara illegal”
00938|yang dilakukan oleh Terdakwa;
00939|- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan
00940|pengetahuan dan kompetensi yang Ahli miliki sehubungan dengan tindak
00941|pidana Penempatan calon Pekerja Migran Indonesia secara illegal dalam
00942|persidangan kali ini;
00943|- Bahwa  Ahli  tidak mengenal  dengan  orang  yang  bernama  AZENIL Als
00944|ANIL Bin BAKAR selaku Terdakwa, dan TIDAK ADA hubungan pekerjaan
00945|atau keluarga dengannya;
00946|- Bahwa  yang dimaksud  dengan  Tindak  Pidana  Orang  perseorangan
00947|dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri adalah
00948|sebuah tindakan perbuatan seseorang yang karena bertentangan dalam
00949|Undang - Undang ini dan bertentangan dengan pasal - pasal dan Undang -
00950|
00951|Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
00952|Pekerja Migran Indonesia;
00953|- Bahwa Pasal 81 yang berbunyi “
00954|“Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00955|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
00956|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
00957|Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
00958|Pasal 83 yang berbunyi “
00959|“Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
00960|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
00961|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
00962|(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima
00963|belas miliar rupiah)”;
00964|Kemudian Perdagangan Orang adalah à
00965|perdagangan  orang  atau  perdagangan  manusia  adalah  tindakan
00966|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
00967|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00968|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00969|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00970|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
00971|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
00972|dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi
00973|atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
00974|Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah à
00975|tindak  pidana  perdagangan  orang  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka  2
00976|Undang - Undang  TPPO  adalah:  “Setiap  tindakan  atau  serangkaian
00977|tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  ditentukan
00978|dalam Undang - Undang TPPO.
00979|- Bahwa  adapun  unsur  – unsur  perbuatan  atau  Tindak  Pidana  Orang
00980|perseorangan  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar
00981|negeri adalah berdasarkan :
00982|- Bahwa dalam Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017
00983|tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia :
00984|Pasal 68 yang berbunyi
00985|“Setiap Orang dilarang melaksanakan  penempatan yang tidak memenuhi
00986|persyaratan  Pekerja Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
00987|Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e”.
00988|
00989|Pasal 5 berbunyi :
00990|“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
00991|memenuhi persyaratan
00992|a. memiliki kompetensi;
00993|b. sehat jasmani dan rohani;
00994|c. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
00995|d. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00996|Pasal 81 yang berbunyi:
00997|“Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
00998|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
00999|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01000|Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
01001|Pasal  69  berbunyi  “Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01002|penempatan Pekerja Migran Indonesia”
01003|Pasal 83 yang berbunyi “ Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan
01004|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  yang  dengan  sengaja
01005|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dipidana  dengan
01006|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
01007|Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”;
01008|- Bahwa Analisa Ahli :
01009|Bahwa  terdakwa  telah  didakwa   dengan  memperhatikan fakta - fakta
01010|hukum tersebut diatas yaitu Pasal  81 Jo Pasal 83 Jo  Undang - Undang
01011|Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01012|Migran Indonesia, sebagaimana diubah dalam Undang - Undang Republik
01013|Indonesia Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tentang Pelindungan
01014|Pekerja Migran Indonesia.
01015|Adapun yang dapat di jelaskan secara general yakni, Unsur-unsur Tindak
01016|Pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Undang  - U ndang
01017|Nomor 18 Tahun 2017, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai
01018|unsur sebagai berikut :
01019|- Unsur Subyektif terdiri dari :
01020|Unsur Orang Perseorangan
01021|Orang  perorangan  adalah  subyek  hukum  (persona)  yang  sehat  akal
01022|pikirannya serta  mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang,
01023|sedangkan  orang  perorangan  menurut  doktrin  hukum  pidana  bukanlah
01024|
01025|unsur  melainkan  subyek  dari  suatu  tindak  pidana,  tetapi  penting
01026|dibuktikaan  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  orang  (error  in
01027|persona) dalam proses peradilan pidana.
01028|- Unsur Obyektif terdiri dari :
01029|Unsur Yang Melaksanakan
01030|Pengertian  yang  melakukan  perbuatan  (pleger)   adalah :  orang  yang
01031|karena  perbuatannyalah  yang  melahirkan  tindak  pidana,  tanpa  adanya
01032|perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud, Secara formil pleger
01033|adalah  siapa  yang  melakukan  dan  menyelesaikan  perbuatan  terlarang
01034|yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak
01035|pidana  yang  dirumuskan  secara  meterial  plegen  adalah  orang  yang
01036|perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang - Undang.
01037|- Secara detailnya, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
01038|1. Orang setiap orang / Perseorangan;
01039|2. Dilarang melaksanakan Penempatan yang tidak memenuhi persyaratan
01040|Pekerja Migran Indonesia  à yang tidak memenuhi persyaratan, memiliki
01041|kompetensi,  sehat  jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor
01042|kepesertaan  Jaminan  Sosial  dan  memiliki  dokumen  lengkap  yang
01043|dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang Undang
01044|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
01045|Migran Indonesia; -
01046|3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta;
01047|- Adapun unsur – unsur perbuatan atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
01048|adalah  berdasarkan  : Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  nomor  21
01049|tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :
01050|Pasal 1 angka 2 yang berbunyi : "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah
01051|setiap  tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur
01052|tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.
01053|Analisa Ahli :
01054|- Bahwa terhadap terdakwa  AZENIL Als ANIL Bin BAKAR  dapat diduga
01055|melanggar Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007
01056|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
01057|Adapun  yang  dapat  Ahli  jelaskan  secara  general  yakni,  Unsur-unsur
01058|Tindak Pidana Perdagangan Orang, tindak pidana dalam bentuk pokok
01059|mempunyai unsur sebagai berikut :
01060|Berdasarkan  pasal  tersebut,  menurut  Ahli  criteria/  unsur  tindak  pidana
01061|perdagangan orang ada tiga yaitu : unsur proses, cara dan eksploitasi.
01062|
01063|Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01064|pemindahan, atau penerimaan  seseorang dengan  ancaman kekerasan,
01065|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01066|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01067|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01068|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Dalam hal hal ini
01069|pelaku telah menjalankan aktifitas dan kegiatan tersebut.
01070|Cara  :  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01071|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
01072|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
01073|sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
01074|atas orang lain tersebut.
01075|Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi
01076|tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01077|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01078|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
01079|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01080|memanfaatkan tenaga  atau kemampuan seseorang oleh pihak  lain
01081|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
01082|- Bahwa seseorang  dapat  dikriteriakan  melakukan  Tindak  Pidana  Orang
01083|perseorangan  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar
01084|negeri adalah :
01085|Seseorang  dapat  dikiriteria  kan  melakukan  perbuatan  tindak  pidana
01086|perseorangan  sebagaimana  dimaksud  diatas,  apabila  sudah  terpenuhi
01087|unsur secara subjektif dan secara objektif dan pasal pasal dalam Undang -
01088|Undang ini, bahwa  perbuatan pelaku  itu dilarang oleh, yang  dimaksud
01089|dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang - Undang ditujukan kepada
01090|perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
01091|yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana
01092|tertentu  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut,  tanpa
01093|memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak. Maka apabila
01094|perbuatan yang dilarang tersebut dilanggar dan seseorang / pelaku maka
01095|sanksi  pidana  dapat  diberikan  pertanggung  jawaban  padanya  dengan
01096|mendasarkan pada :
01097|Pasal 81 yang berbunyi “
01098|“Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01099|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69  dipidana  dengan
01100|
01101|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
01102|Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.-
01103|Pasal 83 yang berbunyi “
01104|“Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
01105|dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja
01106|Migran  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10
01107|(sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000. 000.000,00 (lima
01108|belas miliar rupiah)”.
01109|- Bahwa  seseorang  dapat  dikriteriakan  melakukan  Tindak  Pidana
01110|Perdagangan  Orang adalah  apabila  seseorang  tersebut  telah  diduga
01111|melanggar pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak
01112|Pidana Perdagangan Orang , disini Ahli berpedoman pada dasar  Pasal 1
01113|ayat  2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana
01114|Perdagangan Orang, yang definisinya adalah : -
01115|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
01116|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
01117|ditentukan dalam Undang-Undang ini.
01118|- Berdasarkan  pasal  tersebut,  menurut  Ahli  criteria/  unsur  tindak  pidana
01119|perdagangan orang ada tiga yaitu  : unsur proses, cara dan eksploitasi.
01120|Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01121|pemindahan, atau penerimaan  seseorang dengan  ancaman kekerasan,
01122|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01123|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01124|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01125|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Dalam hal hal ini
01126|pelaku telah menjalankan aktifitas dan kegiatan tersebut.
01127|Cara  :  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01128|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
01129|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
01130|sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
01131|atas orang lain tersebut.
01132|Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi
01133|tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01134|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01135|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
01136|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01137|
01138|memanfaatkan tenaga  atau kemampuan seseorang oleh pihak  lain
01139|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
01140|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  AZENIL  Als  ANIL  Bin  BAKAR tersebut
01141|DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN PIDANA dan
01142|memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana  rumusan  Undang  –  Undang
01143|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017  tentang Pelindungan Pekerja
01144|Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 6
01145|Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
01146|Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta  pemenuhan
01147|masing-masing unsur pasalnya, ini berdasarkan   pada :
01148|Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun
01149|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  yang berbunyi :  à
01150|“Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01151|melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja
01152|Migran Indonesia SIP2MI”;
01153|Berdasarkan Pasal 1 a ngka (17) Undang - Undang Republik Indonesia
01154|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  yang
01155|berbunyi  :  à “ Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01156|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan
01157|kepada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01158|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia”;
01159|Dalam hal ini terdakwa/ pelaku tidak bisa menunjukkannya.
01160|Pasal  81 yang  berbunyi  “ Orang  perseorangan  yang  melaksanakan
01161|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01162|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
01163|dan denda paling banyak Rpf 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
01164|Pasal 83 yang berbunyi “ Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan
01165|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  yang  dengan  sengaja
01166|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dipidana  dengan
01167|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
01168|Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
01169|Analisa Ahli :
01170|Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang
01171|dilarang oleh Undang - Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81
01172|jo pasal 69 jo pasal 83 jo pasal 68 Undang - Undang Nomor 18 tahun 2017
01173|tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang
01174|
01175|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran Indonesia”, telah terpenuhi.
01176|bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 81 jo pasal 69 jo pasal 83 jo pasal
01177|68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01178|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa
01179|harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
01180|tindak pidana ”Orang perseorangan yang tanpa hak menempatkan Pekerja
01181|Migran Indonesia.
01182|Secara singkat bahwa yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :
01183|1.  Orang Perseorangan ;
01184|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
01185|Penjelasan unsur delik tersebut di bawah ini :
01186|Orang Perseorangan ;
01187|bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau
01188|korporasi ;
01189|bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan
01190|dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum
01191|pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang
01192|Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum
01193|yang melakukan tindak pidana Pelindungan migran Indonesia yang atas
01194|perbuatannya ia/ pelaku dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.
01195|Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;