01143|Menimbang  bahwa  pada  saat  kejadian  tersebut  Anak  Korban  masih
01144|dibawah umur sebagaimana tercantum dalam  Fotokopi Kartu Keluarga Nomor
01145|1407053112072478 dan Fotokopi akta kelahiran Nomor 1407-LT-26042017-0091
01146|tercatat atas nama Zi Eliza yang lahir pada tanggal 23 September 2009;
01147|Menimbang  bahwa  akibat  perbuatan  Anak  berdasarkan  Hasil
01148|Pemeriksaan Psikologis Nomor 153/C-LPT/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 Subjek
01149|Pemriksaan  atas  nama  Zi  Eliza  dengan  kesimpulan  :  Berdasarkan  hasil
01150|pemeriksaan psikologi forensik, Anak Korban mampu menyampaikan kronologi
01151|peristiwa secara runtut dan konsisten serta menunjukkan kapasitas kognitif yang
01152|memadai untuk memberikan keterangan mengenai pengalaman yang dialaminya.
01153|Peristiwa yang dialami oleh Anak Korban diketahui berujung pada kehamilan
01154|yang menimbulkan respons emosional berupa penyesalan, kebingungan, serta
01155|kekhawatiran mengenai masa depan dirinya. Kondisi tersebut secara psikologis
01156|konsisten dengan temuan penelitian mengenai dampak psikososial kehamilan
01157|pada remaja. Dari perspektif psikologi perkembangan, Anak Korban berada pada
01158|fase remaja yang ditandai dengan eksplorasi identitas serta sensitivitas terhadap
01159|pengaruh lingkungan sosial dan relasi sebaya. Dalam konteks tersebut, dinamika
01160|pergaulan serta situasi sosial pada saat kejadian menjadi faktor yang relevan
01161|dalam memahami pengalaman yang dialami oleh Anak Korban. Secara umum,
01162|hasil  pemeriksaan  menunjukkan  adanya  dampak  psikologis  yang  berkaitan
01163|dengan peristiwa yang dialami oleh Anak Korban sehingga diperlukan perhatian
01164|terhadap kondisi psikologis serta kebutuhan pemulihan emosionalnya;
01165| Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  alat  bukti
01166|berupa keterangan saksi, dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan bukti
01167|surat dan barang bukti dipersidangan maka menurut Hakim  telah membuktikan
01168|kesalahan  Anak  membujuk  Anak  Korban  agar  Anak  Korban  mau  melakukan
01169|persetubuhan dengan Anak;
01170|Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka berpendapat unsur
01171|kedua “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” telah terpenuhi;
01172|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo
01173|Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang
01174|Penetapan Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
01175|Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
01176|Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-
01177|Undang Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
01178|Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi,
01179|maka  Anak  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01180|
01181|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan  alternatif
01182|kesatu Penuntut Umum;
01183|Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Advokat yang pada pokoknya
01184|Anak bukan pelaku utama dan pelaku utama adalah Sdr. Az dan perbuatan
01185|tersebut  dilakukan  atas  dasar  suka  sama  suka  serta  sudah  ada  upaya
01186|perdamaian dari keluarga Anak namun belum mencapai kesepakatan karena ada
01187|pihak  ketiga  dari  keluarga  Anak  Korban  yang  meminta  uang  sejumlah
01188|Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi keluarga Anak tidak sanggup
01189|serta memohon keringanan hukuman;
01190|Menimbang  terhadap  pembelaan  Advokat,  Hakim  akan
01191|mempertimbangkannnya sebagi berikut :
01192|Bahwa telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur di atas perbuatan
01193|Anak telah terbukti dan memenuhi unsur sebagaimana dakwaan alternatif kesatu
01194|Penuntut Umum sehingga apa yang didalilkan Advokat dalam pembelaannya
01195|tidaklah beralasan hukum, karena Anak memiliki peran aktif dalam perbuatannya
01196|tersebut;
01197| Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal
01198|yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
01199|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
01200|perbuatannya;
01201|Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
01202|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01203|Menimbang bahwa menurut P asal 60  ayat (3) dan  ayat  (4) U ndang-
01204|Undang RI  No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,  Hakim
01205|wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing
01206|Kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan  putusan  perkara.  Dalam  hal  laporan
01207|penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, maka
01208|putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60
01209|ayat (4)  Undang-Undang No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana
01210|Anak;
01211|Menimbang bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal
01212|tertanggal  16 Maret  2026  yang  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  Pembimbing
01213|Kemasyarakatan  yang  bernama Djufri ,  memberikan  rekomendasi  agar  Anak
01214|dikenakan  Pidana  Penjara  dan  ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus
01215|Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;
01216|Menimbang  bahwa  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  dan
01217|pemidanaan terhadap Anak tidak hanya sekedar untuk menghukum Anak, namun
01218|
01219|demi membina dan memberikan pembelajaran kepada Anak maupun masyarakat
01220|agar  tidak  melakukan  tindak  pidana  yang  sama  atau  tindakan  lain  setelah
01221|menjalani pemidanaan serta bahaya perbuatan Anak bagi masyarakat Kabupaten
01222|Rokan Hilir. Tidak lupa juga pemidanaan terhadap Anak juga demi kepentingan
01223|terbaik bagi Anak agar memperbaiki diri demi masa depan Anak;
01224|Menimbang  bahwa  Pasal  81  ayat  (5)  Undang-Undang  Republik
01225|Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
01226|mengatur:  “pidana  penjara  terhadap  Anak  hanya  digunakan sebagai  upaya
01227|terakhir.” Kemudian dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
01228|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur : “Anak
01229|dijatuhi  pidana  penjara di LPKA apabila keadaan  dan  perbuatan Anak akan
01230|membahayakan masyarakat.”;
01231|Menimbang  bahwa  Pasal  54  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik
01232|Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01233|mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
01234|a. Bentuk kesalahan yang dilakukan oleh  Anak adalah kesengajaan bukan
01235|kealpaan. Dimana awalnya  Anak dan Sdr. Az mengajak Anak Korban ke
01236|Wisma  Akasia  dan  Anak  mengetahui  kalau  melakukan  hubungan  badan
01237|dengan Anak Korban merupakan suatu kesalahan yang dapat menimbulkan
01238|akibat;
01239|b. Motif dan tujuan Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban
01240|dikarenakan terpengaruh teman dan Anak sering menonton video porno;
01241|c. Sikap batin pelaku tindak pidana. Sikap batin pelaku adalah kondisi psikis,
01242|pikiran,  niat,  atau  keadaan  mental  pelaku  pada  saat  melakukan  tindak
01243|pidana, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai "mens rea" (niat jahat). Ini
01244|adalah unsur kesalahan yang menunjukkan apakah pelaku bertindak dengan
01245|kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa) untuk melakukan kejahatan. Pada
01246|perkara ini Anak bertindak dengan sengaja sebagaimana pada poin a yang
01247|telah Hakim uraikan sebelumnya;
01248|d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
01249|Tindakan  Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban  dimana
01250|awalnya  Anak dan  Sdr.  Az  mengajak  Anak  Korban  ke  Wisma  Akasia
01251|sehingga  menurut  Hakim  perbuatan  Anak tersebut  dilakukan  dengan
01252|direncanakan;
01253|e. Cara  melakukan  Tindak  Pidana. Bahwa  terkait  cara  Anak  melakukan
01254|tindak pidana telah Hakim uraikan dan pertimbangkan dalam rangkaian unsur
01255|sebagaimana telah terbukti diatas;
01256|
01257|f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Dimana
01258|terhadap  hal  ini  Anak menyatakan  menyesali  perbuatan  yang  telah
01259|dilakukannya;
01260|g. Riwayat  hidup,  keadaan  sosial,  dan  keadaan  ekonomi  pelaku.
01261|Berdasarkan sidang pemeriksaan identitas Anak, Anak menyampaikan kalau
01262|Anak masih bersekolah;
01263|h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Umur Anak
01264|masih muda sehingga apabila Anak dijatuhi pidana maka sedikit banyak akan
01265|mempengaruhi kelangsungan hidup anggota keluarganya;
01266|i. Pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban  atau  keluarga  korban.  Anak
01267|Korban saat ini dalam kondisi hamil yang menimbulkan respons emosional
01268|berupa penyesalan, kebingungan, serta kekhawatiran mengenai masa depan
01269|dirinya;
01270|j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban;
01271|Anak Korban dan keluarganya pada dasarnya memaafkan perbuatan Anak
01272|dan keluarga Anak sudah berusaha untuk menawarkan perdamian namun
01273|Anak  korban  dan  Keluarganya  tidak  mencapai  kesepakatan  perdamaian
01274|dengan keluarga Anak;
01275|k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan nilai
01276|yang  hidup  di  masyarakat, perbuatan  Anak  meresahkan  masyarakat dan
01277|menimbulkan kerugian bagi Anak Korban  ;
01278|Menimbang bahwa  sejalan dengan analisis dalam Laporan Penelitian
01279|Kemasyarakatan  yang  telah dibuat Pembimbing  Kemasyarakatan untuk  Anak
01280|serta  fakta  yang  terungkap  di  persidangan,  Hakim  sependapat  dengan
01281|rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum agar
01282|Anak  dijatuhi  pemidanaan  berupa  pidana  penjara  di  Lembaga  Pembinaan
01283|Khusus  Anak  (LPKA)  Kelas  II  Pekanbaru karena  perbuatan  Anak  sudah
01284|dikategorikan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
01285|Menimbang  bahwa  Hakim  berpendapat  bentuk  pemidanaan  pidana
01286|penjara kepada Anak bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan/atau
01287|nestapa bagi Anak, akan tetapi lebih dititik  beratkan sebagai upaya pembinaan
01288|terhadap  diri  Anak  karena  berdasarkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan
01289|diperkuat dengan keterangan Anak di persidangan pada pokoknya sebelumnya
01290|Anak pernah melakukan tindak pidana. Selain itu bentuk pemidanaan ini haruslah
01291|juga diartikan Negara turut hadir untuk membina Anak karena orang tua Anak
01292|yang telah diberikan kesempatan untuk membina dan menjaga Anak ternyata
01293|Hakim  menilai  belum  mampu  mengemban  amanah  tersebut.  Setelah  Anak
01294|
01295|menjalani pidana diharapkan dapat kembali ke masyarakat serta menjadi pribadi
01296|yang jauh lebih baik untuk menjalani kehidupan sehingga menjadi manusia yang
01297|berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;
01298|Menimbang  bahwa  ancaman  dalam  dari  Pasal  81  ayat  (2)  Undang-
01299|Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
01300|Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
01301|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
01302|23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  menjadi  Undang-Undang bersifat
01303|kumulatif  sehingga  selain  akan  dijatuhkan  hukuman  penjara,  Anak  juga
01304|dikenakan pidana denda namun oleh karena dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-
01305|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur
01306|apabila  dalam  hukum  materiil  diancam  pidana  kumulatif  berupa  penjara  dan
01307|denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana dalam amar
01308|putusan ini;
01309|Menimbang  bahwa  dengan  memperhatikan  pertimbangan  tersebut  di
01310|atas, ditambahkan dengan usia Anak yang masih muda, pergaulan Anak dengan
01311|teman-teman  dan  lingkungannya,  serta  dengan  mempertimbangkan  pula
01312|keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan,  maka  Hakim  berpendapat
01313|lamanya  pemidanaan  yang  dijatuhkan  sebagaimana  tertuang  dalam  amar
01314|putusan telah tepat dan bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi Anak;
01315|Menimbang  bahwa  dalam perkara  ini  terhadap Anak telah  dikenakan
01316|penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01317|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01318|Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01319|Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada
01320|dalam tahanan;
01321|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01322|berupa:
01323|- 1 (satu) helai baju dress warna abu-abu;
01324|dalam  persidangan  diketahui  barang  bukti  tersebut  merupakan  barang  yang
01325|berkaitan dengan tindak pidana  dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis , maka
01326|perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
01327|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Anak,  maka
01328|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01329|meringankan Anak;
01330|Keadaan yang memberatkan:
01331|- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak korban;
01332|
01333|- Perbuatan  Anak  tidak  sejalan  dengan  upaya  Pemerintah  untuk
01334|memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya Hak Asasi Anak;
01335|Keadaan yang meringankan:
01336|- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;
01337|- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
01338|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak dijatuhi  pidana maka  haruslah
01339|dibebani pula untuk membayar biaya perkara namun karena Anak belum mampu
01340|untuk membiayai hidupnya sendiri  atas dasar  prinsip perlindungan anak  dan
01341|keadilan  yang  bermartabat,  maka  biaya  perkara  tersebut  diambil  alih  dan
01342|dibebankan kepada Negara;
01343|Mengingat  Pasal  81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik
01344|Indonesia  Nomor  17  tahun  2016  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah
01345|Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2016  tentang
01346|Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun
01347|2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang
01348|Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012
01349|tentang  Sistem  Peradilan  Anak  dan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2025
01350|tentang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan
01351|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01352|
01353|MENGADILI:
01354|1. Menyatakan  Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan
01355|bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan
01356|dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
01357|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara
01358|selama 2 (dua) tahun di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II
01359|Pekanbaru dan  Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di  Sentra Kreasi
01360|Atensi (SKA) Abiseka Pekanbaru ;
01361|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
01362|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01363|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01364|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01365|a. 1 (satu) helai baju dress warna abu-abu;
01366|Dimusnahkan;
01367|6. Membebankan biaya perkara kepada negara;
01368|
01369|Kamis
01370|
01371|9 April 2026
01372|
01373|2026
01374|
01375|Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026, oleh Irma
01376|Rahmahwati,  S.H,  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Rokan  Hilir,  dan
01377|diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
01378|
01379|Trinova Evelina Simanjuntak, S.H.
01380|
01381|           Panitera Pengganti,              Hakim,
01382|Trinova Evelina Simanjuntak, S.H. Irma Rahmahwati, S.H