00927|dalam  tindak  pidana  ini  terdapat 2  (dua)  jenis  subjek  hukum  berupa  orang
00928|perseorangan sebagai manusia  (Naturlijke person)  dan subjek hukum berupa
00929|korporasi (Recht person) yang diduga telah melakukan tindak pidana;
00930|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  menurut
00931|Majelis  Hakim  yang  dimaksud  dengan  Setiap  orang  dalam  Undang-undang
00932|Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum
00933|Pidana adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa
00934|melakukan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau
00935|yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) dan terhadap subjek hukum
00936|tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah
00937|dilakukannya;
00938|Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan  prolog  untuk
00939|mengantar ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut
00940|dihubungkan  dengan  surat  dakwaan  yang  diajukan  Penuntut  Umum  dalam
00941|perkara  ini  yakni  berdasarkan  surat  dakwaannya  Penuntut  Umum  telah
00942|mengajukan subjek hukum berupa orang perseorangan yaitu Terdakwa yang
00943|bernama  Hendra Syah Als Hendra Bin Anuar (Alm)  yang terhadap identitas
00944|Terdakwa  tersebut  telah  bersesuaian  dengan  identitas  subjek  hukum  yang
00945|termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
00946|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Unsur  “Setiap  orang”  telah
00947|terpenuhi;
00948|Ad.2.  Unsur  melakukan  perbuatan  yang  bertujuan  mencari
00949|keuntungan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk  diri
00950|sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok
00951|orang,  baik  secara  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi,  atau
00952|memerintahkan  orang  lain  untuk  membawa  seseorang  atau  kelompok
00953|
00954|orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak
00955|memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar
00956|dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang
00957|tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah,
00958|baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau
00959|tanpa  menggunakan  Dokumen  Perjalanan,  baik  melalui  pemeriksaan
00960|imigrasi maupun tidak;
00961|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang
00962|bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
00963|untuk diri sendiri atau orang lain bermakna adanya perbuatan yang bertujuan
00964|untuk mencari keuntungan, di mana kata-kata bertujuan mencari keuntungan
00965|tidak  selalu  harus  diartikan  dengan  telah  mendapat  keuntungan,  sehingga
00966|apabila perbuatan telah dilakukan namun keuntungan belum didapatkan maka
00967|pelaku sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan tersebut, dan keuntungan
00968|yang dimaksud tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga dapat untuk orang
00969|lain atau kelompok tertentu, baik berupa materi maupun nonmateri;
00970|Menimbang, bahwa dengan membawa seseorang atau kelompok orang,
00971|baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi bermakna pelaku harus
00972|membawa  seseorang  atau  sekelompok  orang,  baik  dilakukan  secara
00973|terorganisasi dengan jenjang perintah dan kegiatan yang sistematis maupun
00974|tidak terorganisasi, sehingga meskipun dilakukan sendiri tanpa koordinasi yang
00975|jelas namun telah melakukan kegiatan membawa seseorang atau kelompok
00976|orang maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan dugaan tindak pidana
00977|penyelundupan manusia;
00978|Menimbang,  bahwa  memerintahkan  orang  lain  untuk  membawa
00979|seseorang  atau  kelompok  orang  baik  secara  terorganisasi  maupun  tidak
00980|terorganisasi  bermakna  bahwa  perbuatan  memerintahkan  orang  lain  untuk
00981|melakukan perbuatan tersebut juga termasuk dalam kategori perbuatan pidana,
00982|sehingga  pihak  yang  bertindak  sebagai  aktor  intelektual  meskipun  tidak
00983|melakukan  secara  langsung  tetap  dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  dugaan
00984|tindak pidana penyelundupan manusia;
00985|Menimbang, bahwa yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki
00986|wilayah Indonesia atau keluar dari wiayah Indonesia dan atau masuk wilayah
00987|Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah
00988|tersebut  secara  sah,  penjelasan  terkait  dengan  membawa  seseorang  atau
00989|kelompok orang maka ada beberapa poin penting yaitu:
00990|a. Memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah
00991|
00992|b. Keluar dari wilayah Indonesia secara tidak sah
00993|c. Masuk wilayah Negara lain secara tidak sah.
00994|Penjelasan  Hal  ini  mengatakan  bahwa,  seseorang  yang  dibawa  atau
00995|sekelompok orang yang dibawa harus memenuhi salah satu unsur dari tiga poin
00996|tersebut.  Secara  tidak  sah  dipoin  poin  tersebut  maksudnya  adalah  tanpa
00997|dokumen  keimigrasian  yang  sah  seperti  tanpa  paspor  atau  tanpa  visa  bagi
00998|Negara yang harus mendapatkan Visa Indonesia atau Negara Lain;
00999|Menimbang,  bahwa  baik  menggunakan  dokumen  yang  sah  maupun
01000|dokumen  palsu,  atau  tanpa  menggunakan  dokumen  perjalanan  bermakna
01001|bahwa  dokumen  perjalanan  adalah  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh
01002|pejabat  berwenang  dari  suatu  negara,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  atau
01003|organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang
01004|memuat identitas pemegangnya;
01005|Menimbang,  bahwa  baik  melalui  pemeriksaan  imigrasi  maupun  tidak
01006|bermakna bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib
01007|melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi oleh pejabat imigrasi yang
01008|berwenang,  sehingga  apabila  terdapat  orang  yang  dimasukkan  ke  wilayah
01009|Indonesia atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan
01010|tersebut  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  dugaan  tindak  pidana
01011|penyelundupan manusia;
01012|Menimbang,  bahwa  dokumen  perjalanan  yang  sah  adalah  dokumen
01013|perjalanan Republik Indonesia yang terdiri dari paspor Republik Indonesia dan
01014|surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia, di mana paspor Republik
01015|Indonesia  adalah  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Republik
01016|Indonesia  kepada  warga  negara  Indonesia  untuk  melakukan  perjalanan
01017|antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;
01018|Menimbang,  bahwa  menurut  Ahli,  tempat  pemeriksaan  imigrasi  yang
01019|berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan
01020|Menteri  Imigrasi  dan  Pemasyarakatan  Nomor  M.IP-10.GR01.01  Tahun  2025
01021|tentang  Daftar  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  meliputi  Tempat  Pemeriksaan
01022|Imigrasi  Pelabuhan  Laut  Bandar  Sri  Setia  Raja  di  Selatbaru,  Tempat
01023|Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Tanjung Medang di Rupat Utara, dan
01024|Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Sungai Pakning di Pakning;
01025|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  di
01026|persidangan  diketahui  bahwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  10  Agustus  2025,
01027|sekira pukul 22.00 WIB, rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudara Dani (DPO) dan
01028|Saudara Wak Lapet (DPO) menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI)
01029|
01030|dari Malaysia yang salah satunya yaitu Saksi  Yudid Kurniawan Als Yudid Bin
01031|Romli (Alm) dan Saksi  Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji  yang akan kembali ke
01032|Indonesia  melalui  pelabuhan  Sungai  Teluk  Lecah,  Kecamatan  Rupat,
01033|Kabupaten Bengkalis yang merupakan pelabuhan tidak resmi;
01034|Menimbang,  bahwa  para  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  tersebut
01035|kembali ke Indonesia melalui jalur tidak resmi karena paspor dan visa  para
01036|Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah habis masa berlakunya;
01037|Menimbang, bahwa tujuan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut
01038|kembali  ke  Indonesia  adalah  untuk  kembali  ke  kampung  halaman  masing-
01039|masing;
01040|Menimbang,  bahwa  para  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  tersebut
01041|berangkat dari Malaysia sekira pukul 05.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu)
01042|buah speed boat warna abu-abu dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh
01043|lima) kaki dengan mesin 60 PK merek Mercury yang sebelumnya telah disewa
01044|Terdakwa dari Saudara Adi seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu pada
01045|hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, sekira pukul 08.00 WIB Saudara Fuad
01046|(DPO) datang ke rumah Terdakwa memberitahukan bahwa para Pekerja Migran
01047|Indonesia (PMI) akan segera tiba, sehingga Terdakwa menuju Sungai Teluk
01048|Lecah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana di lokasi tersebut telah
01049|ada Saudara Fuad (DPO) dan Saudara Ardi (DPO) yang sedang menunggu
01050|kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibawa oleh Saudara Dani
01051|dan Saudara Wak Lapet;
01052|Menimbang, bahwa setelah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba,
01053|Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) untuk mengantarkan para
01054|Pekerja Migran  Indonesia (PMI) ke rumah orang  tua  Terdakwa  yang dalam
01055|keadaan kosong dan dijadikan sebagai tempat penampungan;
01056|Menimbang,  bahwa  kemudian  Terdakwa  diperintahkan  oleh  Saudara
01057|Fuad (DPO) atas perintah Saudara Fani (DPO) untuk menarik uang dari para
01058|Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang mana awalnya Terdakwa menarik uang
01059|sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang terhadap
01060|5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun karena saudara Fuad
01061|(DPO)  mengatakan  uang  tersebut  tidak  cukup  sehingga  Terdakwa  kembali
01062|diminta  menarik  uang  sejumlah  Rp700.000,00  (tujuh  ratus  ribu  rupiah)  per
01063|orang,  serta  Saudara  Dani  membantu  mencarikan  ojek  untuk  para  Pekerja
01064|Migran Indonesia (PMI) menuju Pelabuhan Roro Rupat dan para Pekerja Migran
01065|Indonesia (PMI) diperintahkan oleh Saudara Ardi (DPO) untuk membayar ojek
01066|sejumlah Rp200.000 ,00 (dua ratus ribu rupiah);
01067|
01068|Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat
01069|disimpulkan  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dan  rekan-rekan  Terdakwa  yaitu
01070|Saudara Fuad (DPO), Saudara Fani (DPO), Saudara Ardi (DPO), Saudara  Dani
01071|(DPO), Saudara Wak Lapet (DPO) yang membawa sekelompok orang yaitu
01072|para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dari Malaysia menuju ke wilayah
01073|Indonesia tersebut telah dilakukan secara terorganisir melalui perintah Saudara
01074|Fani  (DPO)  sebagai  pemegang  kendali  tindakan  yang  terorganisir  tersebut,
01075|perbuatan tersebut dilakukan pula melalui cara yang tidak sah karena tidak
01076|melalui pelabuhan yang resmi, yaitu melalui anak sungai atau aliran laut, dan
01077|tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah serta tidak melalui pemeriksaan
01078|petugas imigrasi;
01079|Menimbang,  bahwa  diketahui  pula  keuntungan  yang  dijanjikan  oleh
01080|Saudara Fani (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima
01081|ratus  ribu  rupiah),  namun  keuntungan  yang  baru  diterima  oleh  Terdakwa
01082|sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah
01083|Rp2.000.000  (dua  juta  rupiah)  dijanjikan  akan  diberikan  kepada  Terdakwa
01084|setelah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai ke rumah masing-masing
01085|di Indonesia;
01086|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di
01087|atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  terhadap  unsur  kedua  ini  telah
01088|terpenuhi;
01089|Ad.3. Unsur turut serta melakukan Tindak pidana;
01090|Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 huruf C undang-
01091|undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01092|(KUHP), yang dimaksud dengan "turut serla melakukan Tindak Pidana" adalah
01093|mereka  yang  bekerja  sarna  secara  sadar  dan  bersama-sama  secara  fisik
01094|melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan
01095|Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua
01096|diancam  dengan  pidana  yang  sama.  Dalam  turut  serta  melakukan  Tindak
01097|Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak
01098|Pidana dilihat sebagai satu kesatuan;
01099|Menimbang,  bahwa  perbuatan  Terdakwa  dan  rekan-rekan  Terdakwa
01100|yaitu Saudara Fuad (DPO), Saudara Fani (DPO), Saudara Ardi (DPO), Saudara
01101|Dani (DPO), Saudara Wak Lapet (DPO) yang membawa sekelompok orang
01102|yaitu para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dari Malaysia menuju ke
01103|wilayah Indonesia tersebut telah dilakukan secara terorganisir yang dibuktikan
01104|dengan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja
01105|
01106|sama  dan  saling  membantu  satu  sama  lain  untuk  mewujudkan  perbuatan
01107|tersebut yang  dibuktikan dengan adanya peran  yang jelas antara  Terdakwa
01108|dengan  rekan-rekan  Terdakwa,  yang  mana  Terdakwa  dalam  perkara  a  quo
01109|diperintahkan  oleh  Saudara  Fuad  (DPO)  untuk  menyiapkan  rumah
01110|penampungan serta menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) di pinggiran
01111|Sungai Teluk Lecah dan mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
01112|rumah orang tua Terdakwa yang kosong, dengan peran Saudara Fuad (DPO)
01113|sebagai  tangan  kanan  dari  Saudara  Fani  (DPO)  yang  memerintahkan
01114|pekerjaan, peran Saudara Dani sebagai penjemput Pekerja Migran Indonesia
01115|(PMI) dari Malaysia ke Indonesia di Sungai Teluk Lecah Kecamatan Rupat,
01116|peran  Saudara  Ardi  (DPO)  membantu  dalam  menangani  Pekerja  Migran
01117|Indonesia (PMI) yang baru tiba, peran Saudara Wak Lapet sebagai pengemudi
01118|speed  boat,  dan  peran  Saudara  Fani  (DPO)  sebagai  agen  yang  mengatur
01119|keberangkatan  orang  dari  Indonesia  ke  Malaysia  serta  kepulangan  Pekerja
01120|Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia ke Indonesia;
01121|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01122|Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;
01123|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 457 Undang-
01124|undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 20
01125|huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum
01126|Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang
01127|Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah
01128|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana
01129|didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
01130|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01131|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
01132|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
01133|mampu  bertanggungjawab,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan
01134|dijatuhi pidana;
01135|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal VII angka 41 Undang-undang
01136|Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan Pasal 457  Undang-undang Nomor 1 Tahun
01137|2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah sehingga berbunyi  Setiap
01138|Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik
01139|secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain
01140|dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi
01141|maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa
01142|seseorang  atau  kelompok  orang,  baik  secara  terorganisasi  maupun  tidak
01143|
01144|terorganisasi,  yang  tidak  memiliki  hak  secara  sah  untuk  memasuki  wilayah
01145|Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara
01146|lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut
01147|secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu,
01148|atau  tanpa  menggunakan  dokumen  perjalanan,  baik  melalui  pemeriksaan
01149|imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana
01150|penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak
01151|kategori VII;
01152|Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda pada Pasal 457 Undang-
01153|undang  Nomor  1  Tahun  2023  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana
01154|sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1
01155|Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diatur secara alternatif, hal tersebut
01156|dimaknai penjatuhan pidana penjara tidak diterapkan bersama-sama dengan
01157|penjatuhan pidana denda namun berupa pilihan, sehingga Majelis Hakim berhak
01158|untuk memilih jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;
01159|Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang terbukti
01160|pada diri Terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima)
01161|tahun, tindak pidana tersebut merugikan kepentingan Masyarakat dan negara,
01162|maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (2)  Undang-undang Nomor 1 Tahun
01163|2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap Terdakwa akan dijatuhkan
01164|pidana penjara;
01165|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  54  ayat (1)
01166|KUHP 2023, dalam pemidanaan terhadap Terdakwa wajib mempertimbangkan
01167|bentuk  kesalahan  pelaku  tindak  pidana,  motif  dan  tujuan  melakukan  tindak
01168|pidana,  sikap  batin  pelaku  tindak  pidana,  tindak  pidana  dilakukan  dengan
01169|direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan
01170|tindakan  pelaku  sesudah  melakukan  tindak  pidana,  riwayat  hidup,  keadaan
01171|sosial, dan keadaan  ekonomi pelaku tindak pidana,  pengaruh pidana terhadap
01172|masa depan pelaku  tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap Korban
01173|atau keluarga  Korban,  pemaafan  dari  Korban  dan/atau  keluarga  Korban,
01174|dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
01175|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui tujuan
01176|Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa  membawa sekelompok orang
01177|yaitu para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dari Malaysia menuju ke
01178|wilayah Indonesia tersebut adalah untuk mencari keuntungan pribadi, namun
01179|diketahui pula Terdakwa belum menikmati semua keuntungan yang dijanjikan
01180|oleh saudara Fani (DPO), Terdakwa sendiri diketahui mempunyai peran aktif
01181|
01182|untuk  mencari  rumah  sebagai  tempat  penampungan  para  Pekerja  Migran
01183|Indonesia (PMI) tersebut,  sehingga dengan memperhatikan derajat kesalahan
01184|Terdakwa, motif dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut
01185|serta keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa , maka  Majelis Hakim
01186|memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara
01187|yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;
01188|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01189|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01190|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01191|dijatuhkan;
01192|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
01193|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01194|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01195|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01196|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01197|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk
01198|Vivo Berwarna Biru Tanpa Kartu Handphone Dengan Wallpaper Seorang Wanita
01199|Yang Mana Handphone Tersebut Dalam Keadaan Lupa Pola Sandi Handphone,
01200|telah  dipergunakan  untuk  melakukan  kejahatan  dan  dikhawatirkan  akan
01201|dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
01202|bukti tersebut dimusnahkan;
01203|Menimbang,  bahwa  barang  bukti berupa  1  (Satu)  Unit  Speedboat
01204|Berwarna Abu Abu Dengan Panjang Lebih Kurang 24 (Dua Puluh Empat) Kaki