00671|(DPO) melalui HP;
00672|- Terhadap  keterangan  Saksi,  Para  Terdakwa  menyatakan  tidak
00673|keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
00674|
00675|Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
00676|berikut:
00677|Halaman 17 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00678|
00679|1. Usman  Affan  Bin  H.  Datu  Karim dibawah  sumpah  pada  pokoknya
00680|memberikan pendapat sebagai berikut:
00681|- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini, karena adanya permohonan dari
00682|Ditreskrimum  Polda  Kalimantan  Utara  Nomor  B/563/IX/Res.1.15./2024/
00683|Ditreskrimum  tanggal  11  November  2024  karena  adanya  Tindak  Pidana
00684|Perdagangan  Orang dan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00685|dilakukan oleh Para T erdakwa;
00686|- Bahwa  Ahli  bertugas  sebagai  Staf Badan  Pelayanan  Perlindungan
00687|Pekerja Migram Indonesia (BP 3MI) Kalimantan Utara;
00688|- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli adalah:
00689|a. sebagai  pelaksana  tehnis  dalam  memberikan  pelayanan
00690|penempatan  dan  perlindungan  T enaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  serta
00691|membantu  dalam penyelesaian  TKI secara terkordinasi dan terintegrasi di
00692|wilayah kerja  Badan Pelayanan Perlindungan  Pekerja Migram Indonesia
00693|(BP3MI);
00694|b. mengurus administrasi perlindungan;
00695|c. memberikan pembekalan terhadap calon TKI.
00696|- Bahwa  Ahli  sebelumnya  pernah  punya  pengalaman  sebagai  Ahli
00697|terkait  peraturan  perundang-undangan  tentang  Penempatan  dan
00698|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ;
00699|- Bahwa Pekerja Migran Indonesia tidak diperbolehkan membawa anaknya,
00700|meskipun Anak Kandung sendiri;
00701|- Bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia harus memiliki kontrak kerja dengan
00702|perusahaan ditempat bekerjanya;
00703|- Bahwa pasal - pasal yang mengatur ketentuan terkait dengan pelindungan
00704|pekerja migran Indonesia diatur dalam pasal sebagai berikut:
00705|a. Dalam  pasal  1  angka  1  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00706|pelindungan  pekerja  migran  Indonesia yang  di  maksud  dengan  Calon
00707|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  tenaga  kerja  Indonesia  yang
00708|memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan
00709|terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab di
00710|bidang ketenagakerjaan;
00711|b. Dalam  pasal  1  angka  2  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00712|pelindungan pekerja migran Indonesia yang di maksud dengan Pekerja
00713|Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang,
00714|atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah
00715|Republik Indonesia;
00716|Halaman 18 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00717|
00718|c. Dalam  pasal  1  angka  4  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00719|pelindungan pekerja migran Indonesia yang di maksud dengan Pekerja
00720|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
00721|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
00722|d. Dalam  pasal  1  angka  5  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
00723|pelindungan pekerja migran Indonesia yang di maksud dengan  Pelindungan
00724|Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya  untuk  melindungi
00725|kepentingan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran
00726|Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan
00727|haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan
00728|setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.
00729|- Bahwa persyaratan untuk menjadi pekerja migran Indonesia dalam pasal 5
00730|UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia
00731|menjelaskan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri
00732|harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
00733|a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00734|b. memiliki kompetensi;
00735|c. sehat jasmani dan rohani;
00736|d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan;
00737|e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
00738|- Bahwa untuk menjadi Calon pekerja migran Indonesia harus memenuhi
00739|dokumen yang wajib dimiliki adalah sebagaimana pasal 13  UURI Nomor 18
00740|tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia  adalah sebagai
00741|berikut:
00742|a. Surat  keterangan  status  perkawinan  bagi  yang  sudah  menikah
00743|melampirkan fotokopi surat nikah;
00744|b. Surat izin suami atau istri, orang tua atau wali yang diketahui oleh
00745|kepala desa atau lurah;
00746|c. sertifikasi kompetensi kerja;
00747|d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
00748|dan psikologi;
00749|e. paspor yang diterbitkan kantor Imigrasi setempat;
00750|f. Visa kerja;
00751|g. perjanjian penempatan pekerja Migran Indonesia dan;
00752|h. perjanjian kerja.
00753|- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49 UURI Nomor 18 tahun 2017
00754|tentang pelindungan pekerja migran Indonesia adalah meliputi:
00755|Halaman 19 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00756|
00757|a. Badan, Badan yaitu dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara
00758|pemerintah  dengan  pemerintah  negara  pemberi  kerja  pekerja  migran
00759|Indonesia  atau  pemberi  kerja  berbadan  hukum  di  negara  tujuan
00760|penempatan;
00761|b. Perusahaan  penempatan  pekerja  Migran  Indonesia, mempunyai
00762|tugas dan tanggung jawab untuk mencari peluang kerja, menempatkan
00763|pekerja migran Indonesia serta menyelesaikan permasalahan pekerja migran
00764|Indonesia yang ditempatkan dan dalam hal ini wajib mendapatkan izin tertulis
00765|yaitu  Surat  izin  perusahaan  42  penempatan  pekerja  migran  Indonesia
00766|selanjutnya  disebut  (SIP3MI)  dan  Surat  izin  perekrutan  pekerja  migran
00767|Indonesia yang selanjutnya disebut (SIP2MI);
00768|c. Perusahaan yang menempatkan pekerja Migran Indoesia untuk
00769|kepentingan  perusahaan  sendiri,  wajib  bertanggung  jawab  terhadap
00770|pelindungan pekerja yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan
00771|perusahaan sendiri.
00772|- Bahwa  Perijinan  yang  harus  dimiliki  Badan,  Perusahaan  penempatan
00773|Pekerja Migran Indonesia yang melakukan penempatan, perekrutan Pekerja
00774|Migran Indonesia adalah:
00775|a. Untuk perizinan dalam Negeri:
00776| Surat Izin Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia yang
00777|selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri
00778|kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi
00779|Perusahaan penempatan pekerja Migran Indonesia;
00780| Surat Izin Perekrutan pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya
00781|disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada
00782|perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk
00783|menempatkan Calon pekerja Migran Indonesia.
00784|b. Untuk perizinan dari luar negeri:
00785| Job order / demand leter merupakan permintaan dari majikan yang
00786|berada diluar negeri atau yang akan memperkerjakan Pekerja Imigran
00787|Indonesia   tersebut  yang  mempunyai  ijin  resmi  dari  ke  konsulat
00788|/perwakilan  Indonesia  diluar  negeri  “dalam  Hal  ini  orang  yang  akan
00789|menggunakan pekerja migran Indonesia harus punya kouta , setelah
00790|mendapat  kouta  maka  majikan  (pengguna  PMI)  akan  bermohon  ke
00791|konsulat  /perwakilan  Indonesia  diluar  negeri  dan  setelah  itu  akan  di
00792|keluarkan Job order / demand leter”;
00793|Halaman 20 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00794|
00795| Visa kerja merupakan visa kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah
00796|setempat (tempat PMI akan bekerja) “dalam hal ini proses visa kerja yaitu
00797|Perusahaan Penempatan pekerja Migran Indonesia  mengirim foto copy
00798|paspor PMI , surat keterangan kesehatan  ke pengguna PMI atau agensi ,
00799|selanjutnya agensi diluar negeri akan mengurus visa kerja ke imigrasi
00800|negara penempatan PMI”.
00801|- Bahwa Ahli menjelaskan  untuk menempatkan pekerja migran indonesia,
00802|sebagaimana  pasal  69  UURI  Nomor  18  tahun  2017  tentang  pelindungan
00803|pekerja  migran  Indonesia  yang  berbunyi  “Orang  perseorangan  dilarang
00804|melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia“;
00805|- Bahwa Ahli jelaskan dalam pasal 1 angka 19 UURI No.  18 tahun 20 17
00806|tentang pelindungan pekerja migran Indonesia  yang di maksud dengan orang
00807|adalah orang perseorangan dan/atau korporasi dan dalam penjelasan pasal 69
00808|UURI  No.  18 tahun  2017 tentang  pelindungan  pekerja  migran  Indonesia,
00809|menjelaskan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
00810|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran
00811|Indonesia;
00812|- Bahwa  Ahli  jelaskan  maksud  dari  orang  perseorangan  dilarang
00813|melaksanakan  penempatan  pekerja  Migran  Indonesia  adalah  orang
00814|perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak
00815|memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  pekerja  migran  indonesia
00816|sebagaimana  penjelasan  pasal  69  UURI  No.  18 tahun  20 17 tentang
00817|pelindungan pekerja migran Indonesia;
00818|- Bahwa keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan
00819|dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan
00820|sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan
00821|orang perseorangan dilarang;
00822|- Bahwa  Ahli  jelaskan  bahwa  melakukan  penampungan,  persiapan
00823|pemberangkatan,  warga negara Indonesia yang akan melakukan pekerjaan
00824|dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia  merupakan
00825|Rangkaian dari menempatkan pekerja migran indonesia;
00826|- Bahwa  Seseorang  yang  melakukan  penampungan,  mengurus
00827|pemberangkatan atau yang memberangkatkan orang yang ingin bekerja di luar
00828|negeri   dan  seseorang  tersebut  mengetahui  kalau  orang  yang  diurus
00829|pemberangkatannya akan bekerja diluar negeri walaupun pekerja tersebut yang
00830|mencari  sendiri  pekerja  diluar  negeri,  tidak  dibenarkan,  hal  tersebut
00831|sebagaimana dijelaskan dalam pasal 69 UURI Nomor 18 tahun 2017 tentang
00832|Halaman 21 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00833|
00834|pelindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi “Orang perseorangan
00835|dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia“ dan juga dalam
00836|penjelasan pasal 69 UURI No.  18 tahun 20 17 tentang pelindungan pekerja
00837|migran Indonesia, menjelaskan Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara
00838|lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00839|Pekerja Migran Indonesia;
00840|- Bahwa berdasarkan pasal 81 UURI No. 18 T ahun 2017 tentang pelindungan
00841|pekerja Migran Indonesia  bahwa orang  perseorangan yang  melaksanakan
00842|penempatan  pekerja  migran  Indonseia  adalah  melanggar  ketentuan  pasal
00843|“Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  pekerja  Migran
00844|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana
00845|penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,-
00846|(lima belas miliar rupiah)”, dan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Republik
00847|Indonesia Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
00848|Indonesia bahwa  orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan
00849|pekerja migran Indonseia adalah melanggar  ketentuan  Pasal  “setiap orang
00850|yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68
00851|yang dengan sengaja melaksanakan penempatan  Pekerja  Migran Indonesia
00852|dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak
00853|Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)”;
00854|- Bahwa  sanksi  terhadap  Para  T erdakwa  adalah  bisa  dikenakan  sanksi
00855|sebagaimana pasal 69 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
00856|2017 tentang Perlindungan pekerja migran indonesia, dengan sanksi pidana
00857|sebagaimana pasal 81 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun
00858|2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang berbunyi “orang
00859|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
00860|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling
00861|lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (Lima
00862|belas milyar rupiah)”;
00863|- Bahwa Para T erdakwa  terlibat dan turut serta dan  telah memenuhi unsur
00864|terkait  Tindak Pidana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
00865|dimaksud dalam rumusan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo
00866|Pasal 5 huruf b sampai huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18
00867|T ahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
00868|- Bahwa  menurut  Ahli apabila  ada  Orang  perseorangan  melaksanakan
00869|penempatan pekerja Migran, tanpa memiliki wewenang, atau tanpa ijin dan
00870|tanpa dokumen yang sah kerugian yang dialami Negara adalah merendahkan
00871|Halaman 22 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00872|
00873|harkat dan martabat negara dalam hal ini kehadiran negara untuk melindungi
00874|warga negara indonesia sebagaimana amanat dalam UUD 1945 dan juga
00875|kurugian terhadap pendapatan devisa Negara;
00876|- Bahwa  meskipun  telah  bekerja  di  Malaysia,  kemudian  Kembali  ke
00877|Malaysia mengajak keluarganya juga tidak diperbolehkan  sebagaimana
00878|ketentuan pasal 81 Jo pasal 69 Jo Pasal 83 Jo Pasal 68 Jo Pasal 5 huruf b
00879|sampai huruf e Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017
00880|tentang perlindungan pekerja migran Indonesia;
00881|- Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
00882|2. Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M . dibawah sumpah pada
00883|pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
00884|- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini, karena adanya permohonan dari
00885|Ditreskrimum  Polda  Kalimantan  Utara  Nomor  B/563/IX/Res.1.15./2024/
00886|Ditreskrimum  tanggal  11  November  2024  karena  adanya  Tindak  Pidana
00887|Perdagangan  Orang dan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00888|dilakukan oleh Para T erdakwa;
00889|- Bahwa Ahli merupakan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan
00890|pada  Departemen  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah
00891|Mada,  sehingga  memiliki  kewajiban  Tri  Dharma  Perguruan,  yakni
00892|melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
00893|bidang  hukum  pidana,  dalam  hal  ini  Ahli  melaksanakan  pengajaran
00894|terhadap  mata  kuliah  hukum  pidana  terutama  mengenai  kejahatan-
00895|kejahatan tertentu, selain itu, saat ini  Ahli  menjabat sebagai Sekretaris
00896|Departemen Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada yang memiliki tugas
00897|membantu  Ketua  Departemen  Hukum  Pidana  mengelola  Departemen
00898|Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada dalam melaksanakan Tri Dharma
00899|Perguruan Tinggi;
00900|- Bahwa  dalam  memberikan  keterangan  sebagai  ahli  berdasarkan
00901|pengalaman dan keahlian dengan surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum
00902|Universitas Gadjah Mada nomor: 15938/UN1/FHK.1.2/SET-HK/PM/2024,
00903|tanggal 13 November 2024;
00904|- Bahwa seseorang dapat dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka
00905|oleh penyidik, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan
00906|sesorang dari saksi menjadi tersangka. dasar hukumnya adalah pasal 66 ayat
00907|(1)  dan  ayat  (2)  peraturan  kapolri  no.  12  tahun  2009  pengawasan  dan
00908|pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara
00909|Republik  Indonesia  (perkap  12/2009)  disebutkan  bahwa  :  status  sebagai
00910|Halaman 23 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00911|
00912|tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil
00913|penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu
00914|paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. untuk menentukan memperoleh bukti
00915|permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana
00916|dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. di samping itu, bahwa
00917|berdasarkan  putusan  MK  NO.  21/PUU-XII/2014,  penetapan  tersangka
00918|termasuk dalam salah satu jenis upaya paksa. selain itu putusan MK NO.
00919|21/PUU-XII/2014 juga menegaskan bahwa penetapan tersangka hanya dapat
00920|dilakukan penyidik setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti. berdasarkan
00921|pasal 1 angka 14 kuhap, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
00922|atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
00923|tindak pidana. frasa “bukti permulaan” berdasarkan putusan MK NO. 21/PUU-
00924|XII/2014 harus dimaknai sebagai minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur pasal
00925|184 ayat (1) KUHAP , yang diantaranya adalah a. keterangan saksi; b. keteranga
00926|ahli;  c.  surat;  d.  petunjuk;  e.  keterangan.  dengan  demikian,  2  alat  bukti
00927|sebagaimana diatur dalam pasal 184 kuhap harus merujuk pada pasal-pasal
00928|yang disangkakan. disamping itu, bahwa berdasarkan  putusan Mahkamah
00929|Konstitusi NO. 21/PUU-XII/2014, juga menentukan bahwa penetapan tersangka
00930|harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184
00931|kuhap  dan disertai  dengan pemeriksaan  calon tersangkanya. pemeriksaan
00932|calon tersangka ini juga dapat dimaknai bahwa sebelum adanya penetapan
00933|tersangka, maka orang tersebut haruslah sudah pernah diperiksa sebagai saksi
00934|terlebih dahulu;.
00935|- Bahwa ahli jelaskan bahwa istilah “strafbaar feit” dalam bahasa belanda
00936|telah didefinisikan sebagai perbuatan pidana. bahwa berkaitan dengan hal
00937|tersebut, Moeljatno memberi definisi perbuatan pidana sebagai perbuatan
00938|yang  dilarang  dalam  undang-undang  dan  diancam  dengan  pidana
00939|barangsiapa melanggar larangan itu. dalam pengertian perbuatan pidana
00940|tersebut di atas, moeljatno tidak membahas tentang kesalahan maupun
00941|pertanggungjawaban pidana. kesalahan merupakan faktor penentu dalam
00942|pertanggungjawabn  pidana,  sehingga  tidak  sepatutnya  menjadi  bagian
00943|definisi perbuatan pidana. pandangan yang demikian ini dikenal dengan
00944|pandangan dualitis. sejalan dengan pendapat moeljatno, bahwa vos dan
00945|hazewingkel  suringa  juga  sependapat  bahwa  pengertian  perbuatan
00946|pidana  tidak  meliputi  pertanggungjawaban  pidana.  vos  memberikan
00947|pengertian tentang perbuatan pidana sebagai suatu kelakukan manusia
00948|yang  oleh  undang-undang  pidana  diberikan  hukuman.  adapun
00949|Halaman 24 dari 55 Halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2025/PN Nnk
00950|
00951|hazewingkel suringa memberikan definisi perbuatan pidana sebagai setiap
00952|perbuatan yang diancam pidana atau dapat berupa melakukan atau tidak
00953|melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-
00954|pelanggaran. lawan dari pandangan dualitis adalah pandangan monoistis
00955|yang  mana  dalam  definisi  yang  diberikan  oleh  pandangan  monoistis
00956|tersebut  meliputi  baik  perbuatan  pidana  itu  sendiri  maupun
00957|pertanggungjawaban pidananya. salah satu ahli hukum pidana belanda