00105|Baharudin Amin dan Rina Alfia Hayuning Mas serta Nur Indah Rahmawati jadi, kemudian saksi serahkan di KFC Sepanjang pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania lalu saksi menerima keseluruhan uang hasil pembuatan passpor tersebut sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dari Ayu Wardhani Sechatur melalui transfer ke Rekening saksi Bank BCA nomor rekening 1991163561 atas nama Mohammad Nauval Hidayatullah, kemudian setelah passpor dari Mochammad Baharudin Amin dan Rina Alfia Hayuning Mas Serta Nur Indah Rahmawati jadi dan saksi serahkan kepada Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania di KFC Sepanjang Sidoarjo; Bahwa kemudian Ayu Wardhani Sechatur Rochmania mengatakan kepada saksi untuk pembuatan visa dengan menggunakan biro jasa saksi, kemudian pada tanggal 23 Oktober 2024 saksi diberikan data terhadap 11 (sebelas) orang berupa K TP, Passpor, KK, dan Pass foto kemudian saksi menjalankan pembuatan visa dengan negara tujuan India 2 (dua) visa medis dan 9 (sembilan) visa turis dengan cara saksi melakukan pengurusannya melalui https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html setelah visa dari ke II (sebelas) orang itu jadi maka saksi kirimkan visa tersebut berupa file ke Ayu Wardhani Sechatur Rochmania melalui Whatsapp; Bahwa alur dan prosedur pembuatan paspor yaitu syaratnya melampirkan KTP, KK, Buku Nikah, Akte Lahir, dan Ijazah pemohon datang ke kantor imigrasi didaftarkan online M Passpor, kemudian pemohon melakukan registrasi diaplikasi setelah melakukan registrasi pemhon melakukan foto dan sidik jari dan membayar dengan biaya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa terhadap Passpor E8868277 atas nama Nur Indah Rahmawati, Passpor No. E8868276 atas nama Mochammad Baharudin Amin dan Passpor No. E886827B atas nama Rina Alfia Hayuning Mas, saksi yang melakukan pengurusan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya dan jenis passpor biasa; Bahwa harga terkait Passpor E8868277 atas nama Nur Indah Rahmawati, Passpor No. E8868276 atas nama Mochammad Baharudin Amin dan Passpor No. E8868278 atas nama Rina Alfia Hayuning Mas yang dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya dengan jenis Halaman 38 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid. Sus/2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 38 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00106|
00107|passpor biasa harga asli sesuai ketentuannya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang saksi minta kepada Ayu Wardhani Sechatur Rochmania Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk orang wilayah jawa timur dan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) orang untuk wilayah luar Jawa Timur; Bahwa komisi yang saksi terima dari uang pembayaran dari Ayu Wardhani Sechatur Rochmania sebesar Rp. 4.100.000 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk pembuatan 3 (tiga) passpor yaitu Passpor E8868277 atas nama Nur Indah Rahmawati, Passpor No. E8868276 atas nama Mochammad Baharudin Amin dan Passpor NO. E8868278 atas nama Rina Alfia Hayuning Mas yaitu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya yang bernama TEDY melalui transfer dari rekening saksi Bank BCA Nomor Rekening 1991163561 atas nama Mohammad Nauval Hidayatullah ke rekening TEDY Bank BNI dengan Nomor Rekening 0900922308 atas nama Tedy Cahyono Budiman; Bahwa saksi juga yang melakukan proses pemohonan atas visa kunjungan ada 9 (sembilan) orang yaitu : Ayu Wardhani Sechatur Rochmania, Achmad Farid Hamsyah, Nur Indah Rahmawati, Mochammad Baharudin Amin, Divyaqila Abigail Alimuddin, Mega Rezkiyanti Alimuddin, Rasendriya Kafka Alimuddin, Mochammad Noel Aim Qalby dan Andi Bau Wandina; Bahwa persyaratan yang dilampirkan Oleh 9 (sembilan orang pemohon visa kunjungan yaitu K TP, Pass foto, KK dan Passpor persyaratan tersebut diberikan Oleh Ayu Wardhani Sechatur Rochmania kepada saksi melalui Whatsapp; Bahwa saksi juga yang melakukan proses pemohonan atas visa medis yaitu ada 2 (dua) orang yaitu . Rina Alfia Hayuning Mas dan Suryani Mappe dengan melampirkan persyaratan 2 orang pemohon visa medis yaitu K TP, Passfoto, KK, Passpor dan surat rujukan dari rumah sakit India yang diberikan Oleh Ayu Wardhani Sechatur Rochmania kepada saksi melalui Whatsapp; Bahwa saksi melakukan pengurusan terhadap 9 (sembilan) visa kunjungan dan 2 (dua) visa medis yaitu melalui web https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html dan mengisi data formulir Halaman 39 dan 83 putusan Nomor 272/Pid. Sus/2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 39 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00108|
00109|pemohon di web tersebut dan setelah visa dari ke II (sebelas) orang itu jadi maka saksi kirimkan visa tersebut berupa file ke Ayu Wardhani Sechatur Rochmania melalui Whatsapp; Bahwa total uang yang saksi terima dari Ayu Wardhani Sechatur Rochmania yaitu sebesar Rp. 2.290.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari uang pengurusan visa dan passpor; Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa visa dan paspor; Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan. Saksi 6. Moch. Noer Aim Qatby dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: Benar, saksi kenal dengan Sdri. Siti Nur Haliza adalah adik kandung saksi sendiri; Bahwa Sdri. Siti Nurul Haliza selaku adik kandung saksi ditawari Oleh Sdr. Achmad Farid Hamsyah terkait Operasi Ginjal melalui Facebook dengan cara meyakinkan adik saksi yang mana Sdr. Achmad Farid Hamsyah memberikan Surat Pengantar sebagai Marketing Perwakilan Jaypee Hospital Noida Negara India dengan Sdr. Achmad Farid Hamsyah meminta biaya pengobatan, transpotasi dan akomodasi sebesar Rp650.OOO.OOO,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga adik saksi tertarik karena adik saksi melihat ibu saksi yang bernama Saudari Suryani Mappe sedang sakit ginjal selanjutnya adik saksi bercerita kepada saksi bahwa ditawari Operasi Ginjal Oleh Sdr. Sdr. Achmad Farid Hamsyah serta adik saksi meminta tolong kepada saksi untuk mengecekan legalitas kebenaran Surat Pengantar sebagai Marketing Pervvakilan Jaypee Hospital Noida Negara India yang diberi Sdr. Sdr. Achmad Farid Hamsyah kepada adik saksi, kemudian adik saksi tanpa sepengatahuan saksi dan tanpa seijin saksi sudah dimintai uang Rp300.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah) Oleh Sdr. Achmad Farid Hamsyah untuk biaya transport, akomodasi dan pengobatan awal selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0790599021 atas nama Sdr. Achmad Farid Hamsyah atas perintahnya dan namun sampai saat ini ibu saksi tidak jadi berobat ke Negara India; Benar, saksi pernah bertemu dengan Sdr. Achmad Farid Hamsyah, Sdri. Ayu Wardhani dan Sdr. Mochamad Baharudin Amin; Dapat saksi jelaskan bahwa saksi bertemu Sdr. Achmad Farid Hamsyah, Sdri. Ayu Wardhani S.R. dan Sdr. Mochamad Baharudin Amin dirumah Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 272/Pld. SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 40 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00110|
00111|orangtua saksi yang bernama Saudari Suryani Mappe sekitar Oktober 2024 (saksi Iupa tanggalnya); Benar saksi mengetahui mengetahui apa tujuan Sdr. Achmad Farid Hamsyah, Sdri. Ayu Wardhani S.R. dan Sdr. Mochamad Baharudin AMIN datang ke rumah orangtua saksi yang bernama Saudari Suryani Mappe, bahwa Sdr. Achmad Farid Hamsyah, Sdri. Ayu Wardhani S.R. dan Sdr. Mochamad Baharudin Amin datang ke rumah orangtua saksi yang bernama Saudari Suryanu Mappe dengan maksud menawarkan dan menjelaskan proses Operasi Ginjal di Negara India; Selain bertemu dengan Sdr. Achmad Farid Hamsyah, Sdri. Ayu Wardhani S.R. dirumah orangtua saksi yang bernama Saudari Suryani Mappe yang beralamat di Jalan Aropala PH Lestari P-II No. 4, Kota Makassar, saksi juga pernah bertemu Sdr. Achmad Farid Hamsyah, Sdri. Ayu Wardhani S.R. di Sidoarjo (alamat lengkap Iupa) bertujuan untuk mengecek rumah Sdr. Achmad Farid Hamsyah, Sdri. Ayu Wardhani S.R. karena saksi dimintai tolong Sdri. Siti Nurul Haliza selaku adik kandung saksi; Saksi tidak mengetahui dan saksi baru tahu jika Sdri. Siti Nurul Hafiza mentrasfer Sdr. Achmad Farid Hamsyah sebesar Rp300.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah) Bahwa adik saksi dan saksi menjadi korban dan ditipu dan digelapkan uang adik saksi sebesar Rp300.OOO.OOO,OO (tiga ratus juta rupiah) Oleh Sdr. Achmad Farid Hamsyah, Sdri. Ayu Wardhani S.R. Dan Sdr. Mochamad Baharudin Amin; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ketika menemui saksi dirumahnya di Makasar bersama saudara Nunu dan dijanjikan kompensasi untuk donor ginjal sebesar Rp.600.OOO.000,- (enam ratus juta rupiah); Menimbang, bahwa Penuntut (Jmum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: Ahli Moch. Yusron Marzuki, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan keterangan dan pendapat pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa sejak tahun 1991 ahli menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Narotama dan ditempatkan pada Departemen Hukum Pidana dan mengajar Hukum Acara Pidana, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama, sedangkan Program Pascasarjana mengajar Aspek Pidana Dalarn Bisnis; Halaman 41 dari 83 Putusan Nornor 272/Pid. Sus/2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 41 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00112|
00113|Bahwa, tindak pidana dapat terjadi apabila telah terdapat mens rea / voornemen atau opzet atau niat pada diri si pelaku yang merupakan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana. Niat memang bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, melainkan keadaan bathin yang menyertai suatu perbuatan (handeling). Bahwa pada diri Mochamad Baharudin Amin, Achmad Farid Hamsyah Dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania telah terdapat mens rea / voornemen atau opzet atau niat yang merupakan sikap bathin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjectieve onrechtselement untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Jo Pasal IO Undang — undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Apa yang telah dilakukan Oleh Mochamad Baharudin Amin, Achmad Farid Hamsyah dan Ayu Wardhani Sechatur Rochmania masih berupa PERCOBAAN (poging) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (I) Kitab Undang — undang Hukum Pidana, yang berbunyi : "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permu/aan pelaksanaan, dan tidak selesainya pe/aksanaan itu bukan semata — mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"; Bahwa agar pembahasan unsur — unsur Percobaan menjadi jetas, maka perlu dijelaskan mengenai unsur — unsur Percobaan (poging) yaitu adanya kesatu niat bahwa niat merupakan sikap bathin yang memberi arah kepada perbuatan, yaitu subjectieve onrechtselement dan kedua ada permulaan pelaksanaan; Bahwa menurut Van Hammel, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dllakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan. Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran Oleh Van Hammel ialah ternyata adanya sikap bathin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat. Ukuran yang demikian menurut Van Hammel sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru yang bertujuan memberantas kejahatan sampai keakar — akarnya; Bahwa Pelaksanaan tidak selesai bukan semata — mata karena kehendak pelaku sendiri; Menimbang, bahwa terdakwa Mochamad Baharudin Amin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Halaman 42 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid.Sus/2025'FN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 42 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00114|Bahwa dapat terdakwa jelaskan terkait masing — masing peran terkait kegiatan transplatasi ginjal yang akan dilakukan di Jaypee Hospital India dengan pasien atas nama SURYANI MAPPE selaku penerima donor ginjal dan RINA ALIFIA i-IAYUNING MAS selaku pendonor ginjal dan untuk peranan terkait penkara ini ACHMAD FARID HAMSYAH selaku penyedia jasa layanan / mediator adanya proses transplatasi ginjal di Jaypee Hospital India, pengurusan proses pembelian tiket, visa, pengurusan perijinan untuk proses transplatasi ginjal yang dilakukan di Jaypee Hospital India, selanjutnya peran dari terdakwa selaku pendamping isteri terdakwa atas nama Rina Alifia Hayuning Mas yang akan melakukan donor ginjal dan peran dari Ayu Wardhani Sechatur Rochmania selaku penyedia translator yang bernama Rahmawati Nur IndAH; Bahwa terhadap uang pembayaran dari keluarga pasien atas nama NUNU sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada ACHMAD FARID HAMSYAH, Terdakwa tidak mengetahuinya yang Terdakwa tahu hanya uang kompensasi sebesar Rp. (enam ratus juta rupiah) yang akan akan diberikan Oleh NUNU kepada Terdakwa dan istrinya, yang merupakan bentuk sebagai kornpensasi atas kesediaan isteri terdakwa sebagai pendonor ginjal kepada pasien atas nama SURYANI MAPPE. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun sudah diberikan kesempatan Oleh majelis Hakim; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Dr.Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum sebagai berikut: Bahwa menurut pasal 44 KUHP seseorang dianggap melakukan tindak pidana dan diancam pidana syaratnya ada dua di datam hukum pidana yaitu yang pertama unsur Sifat melawan hukum dan yang kedua unsur kesalahan, unsur Sifat melawan hukurn itu mempunyai pengertian ketika perbuatan seseorang tidak memiliki alasan pembenar, sedangkan unsur kesalahan terkait Sifat apakah perbuatan seseorang tersebut dapat Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 272/Pid. SusQ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 50 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00115|
00116|dipertanggungjawabkan, sedangkan kesalahan terkait dengan posisi rentan di dalam pasal 44 posisi rentan seperti apa mengejawantahkan aspek kesalahan sangat terbatas sehingga saat ini bermunculan kasus-kasus yang ramai akan tetapi enam bulan Iagi akan ada undang-undang yang mengatur pemidanaan tidak sebatas pada alasan pemaaf dan alasan pembenar akan tetapi akan lebih luas Iagi juga dihubungkan dengan pasal 53 dan 55 tentang adanya pertentangan kepastian hukum; Bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Undang-undang yang bersifat administratif mencakup tentang kesehatan jadi sifatnya bukan hukum pidana namun demikian ada pasal 432 terkait setiap orang dilarang melaksanakan transplantasi organ dan memperjualbelikan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 42 ada peraturan pelaksana yaitu PP Nomor 28 T ahun 2024 itu mengatur secara detil jadi kalau harus metihat unsur melawan hukumnya harus ada putusan di situ, di sini yang dikemukakan menual intinya tidak boleh ada konteks jual beli yang menghasilkan keuntungan; - Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melakukan transplantasi harus mendaftarkan diri ke Rumah Sakit, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima kemudian membuat pernyataan yang tidak boleh mengkomersilkan tetapi ada biaya dan biaya tersebut ditanggung Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau orang yang menerima bahasanya untuk penghargaan , jadi ketika proses tersebut dilakukan di Rumah Sakit pendonor tidak bisa dipersalahkan dan terdapat kata di dalam unsur tersebut yang menyatakan tidak boleh ada unsur jual beli tetapi boleh ada unsur penghargaan karena di dalam biaya-biaya tersebut meliputi biaya pemeriksaan biaya transplantasi, biaya kesehatan dan ada biaya penghargaan lalu unsur melawan hukumnya dimana di situ ada persetujuan dari pendonor, bagi yang sudah meninggal persetujuan dari pihak keluarga sedangkan bagi yang masih hidup harus yang bersangkutan dan tidak boleh ada perjanjian jual beli. Inilah yang menjelaskan tidak mudahnya aspek adminiatratif; Bahwa asas ultimatum remidium hubungannya dengan daya paksa karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana setiap pasal-pasal yang selalu diawali dengan unsur barang siapa dalam arti orang yang bisa bertanggung jawab sehat jasmani maupun rohani, seseorang tidak bisa bertanggung jawab ini kalau dalam pasal 53 itu hanya memberikan beragam normatif tidak Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 272/Pid. Sus/2025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 51 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00117|
00118|memberikan definisi artinya orang kondisi ini tidak bisa bertanggung jawab pasal 44 bersifar deskriptif normatif Bahwa pelaku tindak pidana itu bisa saja dilakukan lebih dari satu orang kalau lebih dari satu orang bagaimana caranya instrumen dan pasal 55 yang melakukan kemudian yang turut serta yang menganjurkan , yang menyuruh Iakukan berarti akan melakukan perbuatan itu, yang menyuruh Iakukan beda Iagi tapi kalau di Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru secara jelas dinyatakan kalau menyuruh Iakukan artinya orang yang menyuruh dapat dipidana karena dianggap sebagai alat, di Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru sudah disebutkan, kemudian turut serta arinya ketika seseorang dikenakan pasal 55 ayat 1 turut sena melaksanakan perbuatan berarti unsur- unsur yang dikenakan kepada beberapa orang itu harus sama, walaupun perannya berbeda dan ini penting sekali misal ketika orang mencuri dengan kekerasan di tempat umum bisa jadi tidak semua memenuhi unsur tapi rangkaian termasuk juga ketika ada orang yang melakukan kegiatan posisi rentan apakah dia dianggap sebagai turut serta karena prinsipnya turut serta bekerja bersama-sama mempunyai kehendak yang sama, niat dan tujuan yang sama; Bahwa sebenarnya tindak pidana perdagangan orang ini dengan sengaja memindahkan seseorang untuk dieksploitasi artinya dengan atau tanpa persetujuan yang jadi persoalan ketika kedua belah pihak misalkan suami isteri bahwa bisa jadi kadar pembenarnya tidak masuk 100 (seratus) persen tetapi tetap bisa diakomodir; Bahwa asaz retroactive pasal 53 dan 54 belum bisa digunakan sebelum tanggal 2 Januari 2026 belum bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus- kasus sampai tanggal I Januari 2026 saya hanya menjelaskan bahwa ketika ada pasal-pasal yang disangkakan maka seseorang dapat dipidana kalau melanggar hukum dan kesalahan pun juga dapat hanya ketika bersalah; Bahwa menerangkan dalam unsur pidana Indonesia, dikenal asas Ultimatum Remedium, ahli menjelaskan bahwa seseorang melakukan tindak pidana ada dua hal penting yaitu adanya perbuatan melawan hukum dan adanya kesalahan. Dalarn keadaan seseorang posisi rentan dimasud dalam pasal 44 KUHp. Dalarn prosedur transpratasi ginjal di Indonesia, ada biaya-biaya salah satunya adalah Penghargaan kepada pendonor, ahli menjelaskan perbedaan antara donor secara resmi di rumah sakit dan donor yang dilakukan secara Halaman 52 dan 83 putusan Nomor 272/Pid. SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 52 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00119|
00120|mandiri dengan pemberian penghargaan secara sah, dan menurut hukum hal tersebut diatur selama tidak dikomersialisasi. Menurut ahli, benar dalam Undang-Undang jula beli itu dilarang namun, dalam peraturan pelaksana, penghargaan itu dapat diberikan melalui sumber dana APBN, APBD atau yang lainnya. Bahwa asas nullum crimen sine actus (tidak ada pidana tanpa perbuatan), dalam konteks perbuatan pidana itu belum terjadi, khusus dalam perkara TPPO. Bahwa tentang unsur ekspleotasi, jika trasnplatasi belum terjadi dan seseorang ditangkap di bandara apakah ketentuan pasal I LJU TPPO. Dalam keteranganya ahli menerangkan bahwa khusus untuk transplatansi ada frasa "dengan maksud untuk dieksploitasi" artinya bahwa harus dibuktikan bahwa adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Pasal ini lebih mengarahkan atau menyasar ke orang — orang atau Lembaga — Lembaga yang melakukan rekrutmen untuk melakukan eksploitasi. Maksud dari IJU TPPO adalah Penindakan cepat yang dilakukan Oleh Negara sebagai alat antisipasi dini jangan sampai terjadi ada kegiatan warga negara yang dilakukan secara masal dikirim ke Juar kemudian mereka terlantar kehidupannya diluar negeri, yang mana kegiatan tersebut hanya untuk memberikan salah satu pihak saja yang memperoleh keuntungan dengan/dari warga negara yang dilakukan secara masal dikirim ke luar negeri Bahwa Pasal 10 1-JU TPPO itu menyatakan jika tindak pidana belum terjadi maka siapa pun yang membantu atau melakukan percobaan melakukan tindak pidana yang sama harus dihukum Oleh karena ada niat Pasal 4 UU TPPO secara khusus dengan maksud eksploitasi, artinya dengan maksud itu memiliki makna ganda, artinya ada pelaku mengendalikan eksploitasi, dan akibat dilakukan ekspolitasi itu menjadi tujuan terjadi eksploitasi, artinya tujuan eksploitasi adalah tujuan pelaku nantinya melakukan eksploitasi Ketika dihadapkan pada posisi Terdakwa, apa yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan hukum, tapi perlu dilihat kadarnya kesalahannya atau melawannya, jadi perlu semestinya ada pedoman pemidanaan terhadap kondisi-kondisi rentan. Terkait KUHP baru, bukan untuk menyarankan digunakan karena belum berlaku, namun Ahli ingin menjelaskan terkait konsep terkait pasal yang didakwaan adalah perihal pemidanaan karena bersalah atau melawan, ahli Halaman 53 dan 83 Putusan Nomor 272/Pid. SusÆ025/PN Sda Kepanirgraan Mahka A Republik Indonesia untuk paling kini dan akura! sebaga/ Agung pelayanan pub//k, dan pejaksanaan dimungkjnkan lgkniS dengan dan kg'erkjnian yang kami saj/kan, h a/ man a akan kami perbaikj dari Waktu kewak!u. haj Anda mengtnukan yang pada a yang maka harap S hubung/ h Agung R/ Halaman 53 Email kepanderaan@mahkamahagung go. Telp : 02 •384 3348 (ext 3
00121|