02120| Bahwa nama Siswika tersebut tidak termasuk kedua belas CPMI yang
02121|ada di BLK pada saat pengrebekan oleh petugas Kepolisian; 
02122|Menimbang,  bahwa  Terdakwa melalui  Penasihat  Hukumnya  di
02123|persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), telah
02124|memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
02125|1. Saksi  ALBERT  YAN  SITEPU,  dibawah  sumpah  pada  pokoknya
02126|menerangkan sebagai berikut:
02127| Bahwa  Saksi  bekerja  Disnaker  Kab.  Blitar  pada  bagian  Bidang
02128|Pelatihan  dan  Tenaga  Kerja  dan  Produktifitas  Tenaga  Kerja  dan
02129|Transmigrasi dari tahun 2019 sampai sekarang;
02130| Bahwa kantor Saksi pernah mengeluarkan surat tertanggal 30 Oktober
02131|2024 tentang LPK Mega Sukses Mandiri masih dalam proses terintegrasi
02132|OSS perijinannya;
02133| Bahwa Alamat LPK Mega Sukses Mandiri ada di daerah Jimbe, Kec.
02134|Sanankulan, Kab. Blitar; 
02135| Bahwa Saksi sendiri yang memprosesnya perijinannya secara online; 
02136| Bahwa  saksi  telah  melakukan  pemrosesan  ijin  LPK  Mega  Sukses
02137|Mandiri secara online dan juga melakukan pemeriksaan setempat;
02138| Bahwa perijinan LPK Mega Sukses Mandiri tersebut belum terbit oleh
02139|karena ijinnya masih dalam proses karena masih ada kekurangan dimana
02140|perijinannya melibatkan persyaratan dari instani lainnya; 
02141| Bahwa pada saat saksi melakukan ferifikasi LPK Mega Sukses Mandiri
02142|tersebut  sudah dibuatkan laporannya;
02143| Bahwa saksi mengetahui Kepala LPK Mega Sukses Mandiri tersebut
02144|yaitu Pak Supriadi sesuai dengan data yang kami terima;
02145| Bahwa saksi mengetahui jika LPK tersebut belum lengkap perijinannya
02146|maka  belum  boleh  belakukan  kegiatannya  untuk  merekrut  atau
02147|memberangkatkan CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia); 
02148| Bahwa  sepengaetahuan  saksi  LPK  Mega  Sukses  Mandiri  tersebut
02149|sudah memiliki instruktur;
02150| Bahwa  sepengetahuan  saksi  sebelum  LPK  beroperasi  ada
02151|persyaratan yang harus dilengkapi sesuai Peraturan Pemerintah No 21
02152|tahun 2021 sebelum LPK beroperasi harus juga melengkapi surat lainnya
02153|seperti perencanaan tata ruang,  pemenfataan ruang, dan Pengendalaian
02154|Pemanfaatan Ruang; 
02155|
02156| Bahwa Sepengetahuan saksi LPK Mega Sukses Mandiri masih dalam
02157|proses pemenuhan kelengkapan perijinannya;
02158| Bahwa sebuah LPK yang masih dalam proses perijinan belum boleh
02159|melakukan kegiatan perekrutan atau mengirim CPMI;
02160| Bahwa  apabila  ada  LPK  yang  belum  mempunyai  ijin  namun
02161|melakukan  kegiatan  perekrutan  atau  mengirim  CPMI  maka  perbuatan
02162|tersebut merupakan pelanggaran dan bisa diberi sanksi;
02163| Bahwa  Terhadap keterangan  Saksi tersebut, Terdakwa  I Tutik Mega
02164|Ningsih menyatakan tidak paham, Terdakwa Muhamad Saroni menyatakan
02165|tidak paham, Terdakwa Supriadi menyatakan benar, Terdakwa Lilik Wiyanti
02166|menyatakan benar semua, Terdakwa Lifi Nur Fitriyah tidak mengetahui dan
02167|tidak paham mengenai keterangan saksi tersebut; 
02168|2. Saksi  NOOR  RAHAYU  A,S.Psi.,M.Psi.,  dibawah  sumpah  pada
02169|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
02170| Bahwa  Saksi  bekerja  pada   Kantor  Disnakertrans  Propinsi  Jawa
02171|Timur  sebagai  Kepala  Seksi  Penempatan  Tenaga  Kerja  pada  Dinas
02172|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ;
02173| Bahwa  saksi mengetahui Disnakertrans Propinsi Jawa Timur telah
02174|mengeluarkan  surat  keputusan  tanggal  18  Maret  2024  Nomor
02175|500.15/270/KPTS/DU/108.3/2024;
02176| Bahwa  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan
02177|Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor  :
02178|500.15/270/KPTS/DU/108.03/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Daftar
02179|Ulang Ijin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Pekerja
02180|Migran Indonesia PT. Sukses Mandiri Utama dimana Surat Keputusan
02181|tersebut  juga  terkait  dengan  surat  Penunjukan  Terdakwa  1.  TUTIK
02182|MEGA NINGSIH sebagai Kepala Cabang PT. Sukses Mandiri Utama di
02183|Blitar;
02184| Bahwa pergantian cabang PT. Sukses Mandiri Utama dari Malang ke
02185|Blitar tersebut sudah diverifikasi;
02186| Bahwa  berdasarkan  hasil  verifikasi  Terdakwa  1.  TUTIK  MEGA
02187|NINGSIH  layak  menjadi  Kepala  Cabang  karena  Terdakwa  1.  TUTIK
02188|MEGA NINGSIH sebelumnya juga pernah bekerja di bidang yang sama
02189|di Batam;
02190| Bahwa PT. Sukses Mandiri Utama yang berkantor pusat di daerah
02191|Bekasi, Jawa Barat, Perusahaan resmi yang mempunyai bidang usaha
02192|penempatan pekerja migran Indonesia (PMI);
02193| Bahwa  untuk  perijinan  Disnakertrans  Propinsi  tidak  mengeluarkan
02194|SP3MI  karena  yang  mengeluarkan  Kementrian  pada  saat  kami
02195|melakukan  verifikasi  PT.  Sukses  Mandiri  Utama  tentang  pergantian
02196|
02197|alamat kantor cabang yang semula berada di Jalan Palem berpindah di
02198|daerah Jimbe bukan perijinan SP3MI; 
02199| Bahwa  berdasarkan  Surat Keputusan  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja
02200|dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor:
02201|500.15/270/KPTS/DU/108.03/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Daftar
02202|Ulang Ijin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Pekerja
02203|Migran Indonesia PT. Sukses Mandiri Utama, Terdakwa 1. TUTIK MEGA
02204|NINGSIH diberikan wewenang hanya untuk :
02205|1. Menyampaikan informasi peluang kerja;
02206|2. Menyeleksi Calon Pekerja Migran Indonesia; dan
02207|3. Menyelesaikan  kasus  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sebelum
02208|bekerja atau setelah bekerja.
02209| Bahwa  Dalam surat keputusan yang diberikan kepada Terdakwa I
02210|Tutik Mega Ningsih itu ada foto dan stempel memang setiap pengajuan
02211|perijinan  harus  menyertakan  pas  foto  penggantinya  jadi  dalam  surat
02212|keputusan benar tidak ada kejanggalan;
02213| Bahwa  dalam surat keputusan Disnakertrans tersebut PT. Sukses
02214|Mandiri Utama diberi hanya tiga (3) kewenang, dan apabila melakukan
02215|kegiatan diluar dari kewenangannya yang ada sebagaimana dalam surat
02216|keputusan  seperti  memberangkatkan  PMI  ke  luar  negeri  maka
02217|konsekwenasinya  adalah  perbuatan  tersebut  yang  menyalahi  aturan
02218|sebagaimana dengan apa yang ditentukan berdasarkan wewenangnya;
02219| Bahwa  berdasarkan  Surat Keputusan  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja
02220|dan  Transmigrasi  Provinsi  Jawa  Timur  Nomor:
02221|500.15/270/KPTS/DU/108.03/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Daftar
02222|Ulang Ijin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Pekerja
02223|Migran Indonesia PT. Sukses Mandiri Utama, seharusnya Terdakwa 1.
02224|TUTIK  MEGA  NINGSIH  tidak  dapat  dan  tidak  diperbolehkan
02225|memberangkatkan CPMI ke luar negeri;
02226| Bahwa apabila Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH melaksanakan
02227|melebihi 3 kewenangan yang diberikan berarti Terdakwa 1. TUTIK MEGA
02228|NINGSIH telah menyalahi aturan;
02229| Bahwa Kepala Cabang tidak diperbolehkan memberangkat CPMI ke
02230|luar negeri;
02231| Bahwa  Sepengetahuan  saksi  PT.  Sukses  Mandiri  Utama  cabang
02232|sudah diurus dan sampai saat ini belum mendapat ijin dari pusat karena
02233|untuk  perijinannya  sudah  di  teruskan  oleh  Propinsi  ke  pusat  karena
02234|pusat yang mengeluarkan ijin operasionalnya;
02235|
02236| Terhadap  keterangan  saksi  tersebut  diatas,  Para  Terdakwa
02237|menyatakan  bahwa   keterangan  Saksi  tersebut  benar  dan  Para
02238|Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
02239|3. Saksi ERI KUSMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
02240|sebagai berikut:
02241| Bahwa  saksi  merupakan  pemilik  kendaraan  mobil  yang  disita  oleh
02242|polisi dari Terdakwa 1;
02243| Bahwa Saksi adalah pemilik Mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T
02244|Warna Putih Nopol AG 1149 PH. Nomor Rangka MHFAA8GS9N0788148
02245|Nomor Mesin 1GD5269213;
02246| Bahwa Mobil Toyota Fortuner saksi beli baru pada tanggal 03 Februari
02247|2023 di Kediri;
02248| Bahwa awalnya Mobil Toyota Fortuner saksi tersebut dipinjam oleh
02249|Sdr.  BUYUNG  suami  siri  Terdakwa  1.  TUTIK  MEGA NINGSIH  untuk
02250|mengantar Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH berobat karena sedang
02251|sakit pada hari Senin tanggal 04 November 2024;
02252| Bahwa Sdr. BUYUNG awalnya menelpon saksi untuk meminjam mobil
02253|tersebut untuk mengantar Terdakwa 1. TUTIK MEGA NINGSIH berobat ke
02254|rumah sakit;
02255| Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas Mobil Toyota Fortuner
02256|tersebut yaitu BPKB atas kendaraan tersebut yang saksi tunjukkan pada
02257|persidangan hari ini;
02258| Bahwa BPKB tersebut atas nama saksi sendiri;
02259| Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui keberadaan mobil saksi nanti
02260|setelah seminggu lebih tidak dikembalikan oleh Terdakwa I
02261| Bahwa  saksi  bermohon  agar  Mobil  Toyota  Fortuner  tersebut  dapat
02262|dikembalikan kepada saksi karena mobil tersebut punya saksi;
02263| Terhadap  keterangan  saksi  tersebut  diatas,  Para  Terdakwa
02264|menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
02265|
02266|Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli,
02267|yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
02268|1. Ahli  TITIS  WULANDARI,  S.Psi.,  M.M.,  dibawah  sumpah  pada
02269|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
02270|- Bahwa  Ahli membenarkan keterangan seluruhnya dalam BAP yang
02271|dibuat oleh Penyidik dan terlebih dahulu dibaca kemudian ditandatangani
02272|oleh Ahli;
02273|- Bahwa  Ahli  tidak  kenal  dan  tidak  mempunyai  hubungan  keluarga
02274|dengan terdakwa;
02275|- Bahwa Riwayat  pendidikan Ahli adalah :
02276|- SD Lulus tahun 1996;
02277|
02278|- SMP lulus tahun 1999;
02279|- SMA lulus tahun 2002; 
02280|- S1 Psikologi tahun 2007;
02281|- S2 Megister Managemen lulus tahun 2017;
02282|- Keahlian yang ahli miliki adalah keilmuan dan pengetahuan
02283|dibidang Pekerja Migran Indonesia;
02284|- Bahwa Riwayat pekerjaan ahli adalah :
02285|- Pada tahun 2009 bekerja di BNP2TKI, dengan jabatan CPNS:
02286|- Pada tahun 2010 bekerja di BNP2TKI dengan jabatan PNS
02287|- Pada Feb 2022-Juli 2022 bekerja di BP3MI Rau dengan 
02288|jabatan Kepala BP3MI Rau;
02289|- Pada Juli 2022 - Sekarang bekerja di BP3MI Jawa Timur 
02290|dengan jabatan Kepala BP3MI Jawa Timur
02291|- Bahwa  Ahli bekerja di BP2MI  dan  menjabat sebagai Kepala BP3MI
02292|Jawa Timur sejak bulan Juli 2022 , namun saat ini Ahli sudah mutasi ke
02293|BP2MI Pusat di Jakarta.
02294|- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Kepala BP3MI Provinsi
02295|Jawa Timur adalah:
02296| Penyusunan dan pengembangan program dan anggaran;
02297| Pembinaan,  pemantauan  dan  evaluasi  kinerja  lembaga,
02298|penempatan  dan  perlindungan  PMI yang  ada  di  wilayah
02299|kerjanya;
02300| Penyelenggaraan pemasyarakatan  program  penempatan dan
02301|perlindungan PMI;
02302| Pelaksanaan  pelayanan  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  PMI
02303|dan penerbitan e-KTKLN;
02304| Pelaksanaan pengawasan  pelayanan  jaminan  sosial  PMI,
02305|Lembaga penempatan dan Lembaga pendukung penempatan;
02306| Pengumpulan   data,   pemberian  layanan  informasi  serta
02307|pembinaan  sistem  dan  jaringan  informasi  penempatan  dan
02308|perlindungan PMI;
02309| Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan  PMI
02310|di negara  penempatan;
02311| Pelaksanaan  pendaftaran  dan  seleksi  calon  PMI  melalui
02312|penempatan oleh pemerintah;
02313| Monitoring  penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon PMI;
02314| Pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi;
02315| Pelaksanaan fasilitas penyelesaian masalah PMI;
02316|
02317| Pelaksanaan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal bagi
02318|PMI terkendala, Rehabilitasi dan Pemberdayaan;
02319| Pelaksanaan  evaluasi  dan  penyusunan  laporan  pelaksanaan
02320|penempatan dan perlindungan PMI;
02321| Serta  bertanggungjawab  kepada  Kepala  BP2MI  melalui
02322|Sekretaris Utama BP2MI.
02323|- Bahwa Ahli memiliki pendidikan terakhir Magister Manajemen dan saat
02324|ini memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas dari
02325|Kepala BP2MI;
02326| Bahwa  pernah  menjadi  Ahli  dalam  pemeriksaan  di  Kepolisian
02327|maupun di depan persidangan Pengadilan;
02328| Bahwa saat ini ahli diberikan Surat Tugas Dirreskrimum Kepolisian
02329|Daerah Jawa Timur nomor B/10604/X/RES.1.24./2024/ Ditreskrimum,
02330|tanggal 31 Oktober 2024, perihal Bantuan Pemeriksaan Ahli;
02331| Bahwa berdasarkan  UU RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
02332|Pekerja Migran Indonesia pasal 1 angka 2,  Pekerja Migran Indonesia
02333|adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah
02334|melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah negara
02335|Indonesia;
02336| Bahwa berdasarkan UU RI No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan
02337|Pekerja  Migran  Indonesia  pasal  1  angka  1  Calon  Pekerja  Migran
02338|Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat
02339|sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di
02340|instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang
02341|ketenagakerjaan ;
02342| Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  PP  no  59  tahun  2021
02343|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  kegiatan  pelayanan
02344|yang  diberikan  kepada  calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
02345|keluarganya  dalam  mewujudkan  terjaminnya  pemenuhan  haknya
02346|dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum  bekerja, selama  bekerja, dan
02347|setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial ;
02348| Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02349|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa
02350|Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri
02351|atas: 
02352|a. Badan;
02353|b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
02354|
02355|c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk
02356|kepentingan perusahaan sendiri.
02357|- Bahwa  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  Perusahaan
02358|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PPPMI)  baik  kepada
02359|pemerintah dan CPMI yang akan ditempatkan ke Luar Negeri;
02360|- Bahwa dengan UU No 18 tahun 2017 pasal 51 "Perusahaan yang
02361|akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02362|wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan pasal 59
02363|"Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
02364|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
02365|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  52  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18
02366|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02367|menyatakan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
02368|mempunyai tugas dan tanggung jawab:
02369|a. mencari peluang kerja; 
02370|b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan
02371|c. menyelesaikan  permasalahan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
02372|ditempatkannya.
02373|- Bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017
02374|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  menyatakan
02375|Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02376|Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis  berupa  SIP3MI  dari
02377|Menteri dan  Pasal 59  menyatakan  Perusahaan Penempatan Pekerja
02378|Migran Indonesia yang akan melaksanakan penempatan wajib memiliki
02379|SIP2MI;
02380|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  57  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18
02381|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02382|menyatakan  SIP3MI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
02383|dapat  diperpanjang  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  setelah  mendapat
02384|rekomendasi dari Badan;
02385|-Bahwa s esuai Peraturan BP2MI No mor 03 tahun 2020 tentang Tata
02386|Cara  Penerbitan  dan  Pencabutan  Surat  Izin  Perekrutan  PMI  pada
02387|Pasal 10 dijelaskan bahwa SIP2MI berlaku selama 6 bulan dan dapat
02388|diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 3 bulan;
02389|-Bahwa jika P3MI tidak memiliki SP3MI dan tidak memiliki SP2MI maka
02390|P3MI tersebut tidak memiliki hak untuk menempatkan PMI bekerja di
02391|luar  negeri  hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  51  Undang-undang
02392|
02393|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
02394|yang menyatakan bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan
02395|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin  tertulis
02396|berupa  SIP3MI  dari  Menteri,  dan  Pasal  59  yang  menyatakan
02397|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
02398|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
02399|-Bahwa  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  18
02400|Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02401|menyatakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dapat
02402|membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya;
02403|-Bahwa berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2019 Bab IV Pasal
02404|23 dijelaskan bahwa P3MI dapat membentuk Kantor Cabang di luar
02405|wilayah domisili kantor pusat. Kantor Cabang P3MI tersebut berwenang
02406|untuk melakukan :
02407|1. Penyampaian informasi peluang kerja.
02408|2. Seleksi calon Pekerja Migran Indonesia.
02409|3. Penyelesaian kasus calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja
02410|Migran Indonesia sebelum bekerja atau setelah bekerja.
02411|- Bahwa  P3MI  yang  tidak  mempunyai  izin tidak  memiliki  hak
02412|untuk menempatkan PMI bekerja di luar negeri dikarenakan SIP3MI
02413|dan SIP2MI memiliki batas waktu;
02414|- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 18 Tahun
02415|2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  maka  terkait
02416|yang diberikan kewenangan penempatan PMI salah satunya adalah
02417|P3MI,  apabila  SIP3MI  telah  habis  masa  berlaku/ dicabut  maka
02418|perusahaan tersebut sudah bukan P3MI;
02419|- Bahwa sepengetahuan Ahli BLK-LN (Balai Latihan Kerja Luar
02420|Negeri) yaitu lembaga pelatihan kerja yang digunakan untuk melatih
02421|calon  Pekerja  Migran  Indonesia  sebelum  diberangkatkan  ke  luar