00945|PMI  dari  pencari  kerja  yang  terdaftar  dari  instansi  pemerintah  yang
00946|bertanggung  jawab  di  bidang  Ketenagakerjaan  yang  telah  memenuhi
00947|Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 1 point 17 dan wajib memiliki
00948|surat izin rekrut yang di keluarkan oleh Kepala Badan kepada perusahaan
00949|penempatan pekerja migran Indonesia sesuai dengan UU RI No 18 Tahun
00950|2017.
00951|2. Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari
00952|satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar
00953|negeri untuk bekerja.
00954|3. Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum
00955|diberangkatkan  ke  Negara  tujuan  penempatan, dan  wajib memiliki izin
00956|penampungan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
00957|- Memberangkatkan/Menempatkan  adalah  proses  Kegiatan  membawa
00958|Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa
00959|ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan
00960|
00961|yang diwajibkan bagi setiap pekerja migran indonesia sesuai dengan pasal 52
00962|Point nomor 1 huruf b UU No. 18 tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja
00963|Migran Indonesia.
00964|- Sesuai dengan pasal 5 huruf a. UU nomor 18 Tahun 2017 tentang
00965|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap Pekerja Migran bahwa setiap
00966|Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus berusia
00967|minimal 18 tahun
00968|- Sesuai dengan Pasal 5 Undang Undang No. 18 tahun 2017, setiap
00969|Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi
00970|persyaratan:
00971|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00972|b. Memiliki kompetensi;
00973|c. Sehat jasmani dan rohani;
00974|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
00975|e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
00976|Adapun dokumen yang dipersyaratkan yaitu:
00977|1. KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran.
00978|2. Surat Nikah.
00979|3. Surat Izin dari suami, Istri dan Orang Tua.
00980|4. Sertifikat Kompetensi Kerja.
00981|5. Surat Keterangan Sehat
00982|6. Paspor.
00983|7. Visa Kerja.
00984|8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
00985|9. Perjanjian Kerja.
00986|10. E-PMI (elektronik-Pekerja Migran Indonesia)
00987|Cara mendapatkan dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:
00988|1. KTP dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan yang diurus oleh Calon
00989|PMI.
00990|2. Ijazah Pendidikan terakhir dikeluarkan oleh sekolah diurus oleh
00991|Calon PMI.
00992|3. Akte  Kelahiran  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan
00993|Catatan Sipil diurus oleh Calon PMI.
00994|4. Surat Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama diurus oleh
00995|Calon PMI.
00996|5. Surat Izin  dari Suami, Istri, atau  Orang  Tua dikeluarkan  oleh
00997|yang bersangkutan, diurus oleh Calon PMI.
00998|
00999|6. Sertifikat Kompetensi Kerja dikeluarkan oleh Balai Latihan Kerja
01000|yang telah di tunjuk oleh Depertemen / Dinas Tenaga Kerja diurus oleh
01001|P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)
01002|7. Surat Keterangan Sehat dikeluarkan dari Rumah Sakit / Fasilitas
01003|Kesehatan yang telah di tunjuk oleh Kementerian Kesehatan diurus
01004|oleh P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) atau
01005|calon PMI
01006|8. Paspor  dikeluarkan  Oleh  kantor  Imigrasi  diurus  Oleh  P3MI
01007|(Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)  /  Calon PMI.
01008|9. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang
01009|berwenang  di  suatu  negara  tujuan  penempatan  yang  memuat
01010|persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang
01011|bersangkutan, di urus Oleh  P3MI (Pelaksana Penempatan  Pekerja
01012|Migran Indonesia)  yang memberangkatkan calon PMI tersebut
01013|10. Perjanjian  Penempatan  PMI  dikeluarkan  oleh  Dinas  Tenaga
01014|Kerja Kabupaten / Kota.
01015|11. Perjanjian  Kerja  di  keluarkan  oleh  pemberi  kerja  di  negara
01016|penempatan, dan  dan  diurus  oleh  P3MI (Perusahaan  Penempatan
01017|Pekerja Migran Indonesia) atau Calon PMI.
01018|12. e-PMI (elektronik Pekerja Migran Indonesia) di keluarkan oleh
01019|Pemerintah  melalui  BP2MI  (Pusat),  Balai  Pelayanan  Pelindungan
01020|Pekerja  Migran  Indonesia/BP3MI  (Provinsi),  Pos  Pelayanan
01021|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/P4MI (Kabupaten / Kota) atau
01022|Layanan Terpadu Satu Atap.
01023|- Seseorang yang tidak memiliki SIP3MI (dan tidak memiliki izin yang sah
01024|dari  pemerintah  atau  Istansi  terkait  tidak  diperbolehkan  atau  dilarang
01025|menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri.
01026|- Sesuai  dengan  Pasal  81  dan  Pasal  83  Undang-Undang  Republik
01027|Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, tindakan atau perbuatan Terdakwa sebagai
01028|orang perseorangan tanpa badan hukum yang tidak memiliki SIP3MI atau
01029|kewenangan  lain  untuk  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah
01030|memenuhi  unsur  melakukan  Tindak  Pidana  Pelindungan  Pekerja  Migran
01031|Indonesia;
01032|- Bahwa apabila seseorang yang memberangkatkan calon pekerja atau
01033|pekerja  migran  secara  ilegal  maka  dapat dikenakan  sanksi  pidana  sesuai
01034|yang  diatur  dalam  Pasal  81  atau  Pasal  83  Undang-Undang  Republik
01035|
01036|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  perlindungan  pekerja  migran
01037|Indonesia.
01038|Terhadap keterangan Ahli Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan
01039|membenarkan keterangan Ahli tersebut;
01040|2. Dr. ALWAN HADIYANTO, S.H., M.H,,  yang dibacakan dipersidangan pada
01041|pokoknya menerangkan sebagai berikut:
01042|- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Tindak Pidana “Orang
01043|perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri
01044|dan  setiap  orang  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa
01045|SIP2MI”, karena pekerjaan ahli sebagai Dosen Hukum Pidana, hukum acara
01046|pidana,  krimininologi  dan  sudah  beberapa  kali  menjadi  saksi  ahli  terkait
01047|masalah PMI/ TPPO, baik di kepolisian maupun dipersidangan;
01048|- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Orang perseorangan dilarang
01049|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  di  luar  negeri  dan  setiap  orang
01050|dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI Adalah dimana
01051|seorang  pelaku  bertentanan  dengan  Undang–Undang  Republik  Indonesia
01052|nomor  18  tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  dan
01053|diatur di dalam ketentuan dibawah ini :
01054|- Berdasarkan pasal :
01055|69  UU  PMI dengan  bunyi  Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
01056|penempatan Pekerja Migran Indonesia.
01057|- Pasal 81
01058|- Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01059|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana
01060|penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rpf
01061|5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
01062|1. Tentang unsur setiap orang;
01063|berdasarkan  pengertian  setiap  orang  /  Orang  Perseorangan  di  atas,
01064|dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu
01065|hukum  pidana,  yang  merupakan  pendukung  hak  dan  kewajiban  dan
01066|kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, maka ahli
01067|berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal
01068|ini  diartikan  sebagai  orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak
01069|pidana  perlindungan  migran  Indonesia  yang  atas  perbuatannya  ia  dapat
01070|dibebani pertanggung jawaban pidana.
01071|
01072|2.  Tentang  unsur  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01073|Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan , memiliki kompetensi, sehat
01074|jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
01075|dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
01076|dalam Pasal 68 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
01077|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ;
01078|untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan
01079|beberapa pengertian sebagai berikut :
01080|- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-
01081|undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan
01082|oleh  kelakuan  orang),  yang  tidak  boleh  dilakukan  dengan  disertai
01083|sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
01084|larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun
01085|tidak ;
01086|- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap
01087|Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan
01088|dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia
01089|bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka ahli berpendapat bahwa yang
01090|dimaksud dengan  “Dilarang melaksanakan tidak Penempatan yang tidak
01091|memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia”  adalah larangan untuk
01092|melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang
01093|atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah
01094|Republik Indonesia.
01095|- Bahwa Sesuai Undang–Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun
01096|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud
01097|dengan :
01098|a. Merekrut adalah
01099|Suatu  tahapan  siklus  hidup  calon  PMI  di  mana  calon  /  kandidat  dipilih,
01100|diwawancarai, dan dinilai untuk mengidentifikasi calon/ kandidat yang paling
01101|cocok untuk suatu lowongan untuk suatu  pekerjaan. Proses mengidentifikasi
01102|siapa yang akan dipekerjakan biasanya didasarkan pada keterampilan yang
01103|dibutuhkan, latar  belakang  yang  relevan,  Dengan  kata  lain, apakah  orang
01104|tersebut sangat cocok berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan.
01105|b. Mengangkut adalah
01106|
01107|mengangkat / membawa/ memuat / membawa atau mengirimkan dari tempat
01108|asal (awal) ke tempat lain yang akan di tuju. Berpindahnya seseorang dari
01109|tempat asal ke tempat yang lain dengan maksud dan tujuan tertentu.
01110|c. Menampung adalah
01111|tempat yang digunakan untuk mengumpulkan/ menampung orang-orang calon
01112|PMI dengan kondisi tertentu
01113|d. Memberangkatkan/Menempatkan adalah
01114|memberangkatkan adalah
01115|proses, cara, perbuatan memberangkatkan / melepas(kan) supaya berangkat/
01116|membawa berangkat seseorang dari satu daerah ke daerah lain/ Negara lain.
01117|e. Menempatkan adalah
01118|Suatu  proses  untuk  meletakkan,  memasukkan,  memindahkan,  memuat,
01119|menaruh, mendudukkan, mengirim, mengoper, menyimpan, oper, memasang,
01120|seseorang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tertentu ke daerah
01121|satu ke daerah lain/ Negara lain.
01122|- Bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  telah  melakukan  Tindak  Pidana
01123|Orang perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar
01124|negeri  dan  setiap  orang  dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01125|tanpa  SIP2MI  yaitu  apabila  Orang  perseorangan  tersebut  melanggar
01126|ketentuan  pada  UU  RI  No.  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja
01127|Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan  Undang-Undang Nomor 6
01128|Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-
01129|Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan juga bertentangan
01130|dengan  aturan  dalam  UU  RI  No.21  tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana
01131|Perdagangan Orang.
01132|- Bahwa  seseorang  yang  tidak  memiliki  SIP2MI,  SIP3MI  dan  tidak
01133|memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Istansi terkait, tidak bisa / tidak
01134|boleh merekrut dan menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar Negeri.
01135|- Bahwa  sehubungan  dengan  fakta  yang  telah  dikemukakan  oleh
01136|tersebut diatas, dapat ahli sampaikan hal-hal sebagai berikut :
01137| a.Menurut ahli perbuatan Terdakwa Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN tersebut
01138|dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi unsur-
01139|unsur  sebagaimana  rumusan  setiap  orang  dilarang  menempatkan  Pekerja
01140|Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Jo
01141|Pasal 69 dan Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c Undang-Undang RepubIik
01142|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01143|
01144|Indonesia  dan  Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21
01145|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01146|serta pemenuhan masing-masing unsur pasalnya ini berdasarkan pada :
01147|Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (17)  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia
01148|nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
01149|Surat  izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut
01150|SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan
01151|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan
01152|Calon Pekerja Migran Indonesia;
01153|Dalam hal ini terdakwa/ pelaku tidak bisa menunjukkannya.
01154|69 UU PMI dengan bunyi
01155|Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01156|Indonesia.
01157|Pasal 81
01158|Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01159|Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana
01160|penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rpf
01161|5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
01162|Pasal 86
01163|Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
01164|banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang :
01165|a. membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah  ditanggung
01166|calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
01167|dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;
01168|b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang
01169|dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;
01170|c. menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  tanpa  SIP2MI
01171|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau
01172|d. menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  pada  negara  tujuan
01173|penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.
01174|Pasal 72
01175|Setiap Orang dilarang :
01176|a. membebankan  komponen  biaya  penempatan  yang  telah  ditanggung
01177|calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
01178|b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang
01179|dinyatakan tertutup;
01180|c. menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;
01181|
01182|Pasal 4 UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
01183|bunyinya adalah :
01184|Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara
01185|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara
01186|Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
01187|tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
01188|Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak
01189|Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
01190|Analisa Ahli :
01191|Bahwa  perbuatan  Terdakwa  tersebut  merupakan  bentuk  perbuatan  yang
01192|dilarang oleh undang-undang bahwaTerdakwa Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN
01193|tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana dan memenuhi
01194|unsur-unsur  sebagaimana  rumusan  setiap  orang  dilarang  menempatkan
01195|Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal
01196|81 Jo Pasal 69 dan Pasal 86 huruf c Jo Pasal 72 huruf c Undang-Undang
01197|RepubIik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja
01198|Migran  Indonesia  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  telah
01199|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  ”Orang  per
01200|seorangan yang tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia”
01201|Secara singkat bahwa yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :
01202|1. Orang Perseorangan ;
01203|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
01204|Penjelasan unsur delik tersebut di bawah ini ;
01205|1. Orang Perseorangan ;
01206|bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Orang”  adalah  orang  perseorangan  atau
01207|korporasi ;
01208|bahwa  berdasarkan  pengertian  Orang  Perseorangan  di  atas,  dihubungkan
01209|dengan  teori  tentang  subjek  hukum  “orang”  dalam  lapangan  ilmu  hukum
01210|pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang
01211|Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum
01212|yang  melakukan  tindak  pidana  perlindungan  migran  Indonesia  yang  atas
01213|perbuatannya ia/ pelaku dapat dibebani pertanggung jawaban pidana.
01214|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
01215|Terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :
01216| Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang undang
01217|ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh
01218|kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman
01219|
01220|berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
01221|tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
01222|Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga
01223|Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan
01224|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
01225|bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka ahli berpendapat bahwa yang
01226|dimaksud  dengan  “Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01227|Indonesia”  adalah larangan untuk melakukan  kegiatan penempatan Warga
01228|Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan
01229|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
01230|Bahwa berdasarkan kronologis yang terungkan sebagia berikut:
01231|1) Sdr ISNEN Sebagai Tekong Speedboat yang akan membawa PMI ke
01232|Negara Malaysia dengan mendapat uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta
01233|Rupiah ) per orang dari Sdr WALIT, dengan total uang yang diterima dari Sdr
01234|WALIT diberikan langsung kepada sdara  ISNEN Als ANEN Bin ATAN  uang
01235|kontan sebesar Rp 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah).
01236|2) Dan Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN adalah orang/ pelaku yang akan
01237|membawa/  memberangkatkan  para  korban  darii  Pantai  Pelawan
01238|menggunakan Speed Boat Pancung Fiber mesin Yamaha 85 PK menuju ke
01239|Malaysia.
01240|3) Dan Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN menampung para korban dirumah
01241|kosong  abang  tiri  nya  di  Desa  Pangke  1  (satu)  malam  dan  warung  ibu
01242|mertuanya di Pantai Pelawan 1 (malam)
01243|4) Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN tidak mempunyai dasar legalitas secara
01244|resmi untuk memberangkatnya/ menempatkan PMI diluar negeri.
01245|5) Dan dalam hal ini pelaku Sdr ISNEN Als ANEN Bin ATAN Pasal 1 ayat 1
01246|Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan