03036|tersebut tidak  serta  merta  disamakan  sebagai  “pelaku  tindak  pidana”  karena
03037|pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana”
03038|setelah  Para  Terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
03039|kepadanya;
03040|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia
03041|sebagai  subjek  hukum  yang  sehat  jasmani  maupun  rohani  serta  mampu
03042|mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;
03043|Menimbang bahwa pada persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa
03044|yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan
03045|fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-
03046|saksi  serta  keterangan  Para  Terdakwa  sendiri  yang  membenarkan  bahwa
03047|Terdakwa I bernama Ahmad Nur Jaelani Alias Ahmad dan Terdakwa II bernama
03048|Amirullah Kandu Alias Iwan dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan
03049|
03050|di atas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa
03051|identitas Para Terdakwa, ternyata benar Para Terdakwa-lah orang yang dimaksud
03052|oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak
03053|terjadi adanya kesalahan terhadap orang ( error in persona ) yang diajukannya,
03054|dan selama persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam keadaan
03055|sehat jasmani maupun rohani;
03056|Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim
03057|menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
03058|Ad.2. Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik
03059|Indonesia;
03060|Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI membawa adalah mengangkut,
03061|memuat,  memindahkan,  mengirimkan.  Dalam  konteks  Tindak  Pidana
03062|Perdagangan  Orang,  maka  membawa  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan
03063|memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, dalam hal ini memindahkan dari
03064|Wilayah  Negara  Kesaturan  Republik  Indonesia  ke  luar  Wilayah  Negara
03065|Kesaturan Republik Indonesia;
03066|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam
03067|persidangan,  setelah  Para  Saksi  Korban  menyepakati  untuk  bekerja  di  luar
03068|Wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia melalui bantuan Terdakwa, maka
03069|Terdakwa  membantu  Para  Saksi  Korban  dalam  menyiapkan  berkas-berkas
03070|pemberangkatan seperti menyiapkan berkas pembuatan passport dan mengantar
03071|Para Saksi Korban untuk pengurusan pembuatan passport dibantu dengan calo,
03072|menyiapkan  tiket dan  rute  pemberangkatan  kemudian  mengantar  Para  Saksi
03073|Korban ke Bandara Soekarno Hatta dan menyiapkan penjemputan sesampainya
03074|Para Saksi Korban di Erbil;
03075|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  serangkaian
03076|tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan rangakaian tindakan untuk
03077|memindahkan  Para  Saksi  Korban  dari  Wilayah  Negara  Kesaturan  Republik
03078|Indonesia ke luar Wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia;
03079|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,
03080|maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;
03081|Ad.3. Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
03082|Indonesia;
03083|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa dengan maksud dalam
03084|Pasal  ini adalah suatu  perbuatan  yang  bersifat melawan hukum, yang  mana
03085|perbuatan si pelaku tersebut tanpa hak, tidak memiliki kewenangan, kekuasaan,
03086|atau bahkan izin dari yang berkuasa;
03087|
03088|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tanpa  hak  adalah  tidak
03089|memiliki  izin  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan
03090|sedangkan  yang  dimaksud  dengan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  yang
03091|bertentangan  dengan  hukum,  namun  tidak  hanya  sebatas  pada  peraturan
03092|perundang-undangan tertulis, tapi aturan-aturan yang tidak tertulis seperti hukum
03093|adat  serta  norma-norma  lainnya  yang  terkandung  dalam  masyarakat.
03094|bertentangan  dengan  hak  subyektif  seseorang  atau  bertentangan  dengan
03095|kewajiban hukum pelaku, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;
03096|Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur tanpa hak atau melawan
03097|hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan
03098|hukum dan atas perbuatannya tersebut pula ia tidak memiliki izin dari pihak yang
03099|berwenang;
03100|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor
03101|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,
03102|menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi adalah tindakan dengan
03103|atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
03104|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
03105|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
03106|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
03107|organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
03108|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
03109|immateriil”
03110|Menimbang bahwa diantara beberapa perbuatan yang disebutkan dalam
03111|unsur  eksploitasi  di  atas  adalah  bersifat  alternatif,  yang  artinya  tidak  semua
03112|perbuatan itu harus dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu
03113|atau  lebih perbuatan  tersebut  terbukti  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa,  maka
03114|perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di
03115|atas;
03116|Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam
03117|persidangan,  Para  Saksi  Korban  ditahan  surat  dan  barang-barangnya,
03118|diperlakukan tidak layak, dilarang saling berkomunikasi dalam masa menunggu
03119|diberangkatkan  ataupun  dipekerjakan  sebagai  tenaga  migran  maka  secara
03120|pengertian  luasnya  Majelis  Hakim  memandang  Para  Saksi  Korban  telah
03121|mengalami  ekploitasi  yang menimbulkan perasaan tertindas  sebagai  manusia
03122|yang seharusnya memiliki hak untuk bersosialisasi dengan manusia lain;
03123|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,
03124|maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;
03125|
03126|Ad.4. Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut
03127|serta melakukan perbuatan
03128|Menimbang, bahwa mengenai sub unsur Mereka yang melakukan, yang
03129|menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  tersebut
03130|sifatnya  alternatif/pilihan,  maka  cukup  salah  satunya  terpenuhi  tidak  perlu
03131|semuanya terpenuhi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan,
03132|sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di
03133|persidangan;
03134|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I
03135|berperan sebagai Sponsor saksi yang meyakinkan saksi untuk bekerja di Erbil
03136|dan memberikan uang  fee sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara
03137|transfer dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai sehingga total uang
03138|fee yang  saksi terima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta  rupiah), sedangkan
03139|Terdakwa II berperan dalam proses pengurusan dokumen keberangkatan Saksi
03140|serta pemberangkatan Saksi ke Turkey serta yang mengantar Saksi ke bandara
03141|Soekarno Hatta;
03142|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini
03143|telah terpenuhi dan terbukti;
03144|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Juncto Pasal
03145|48 U ndang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
03146|Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi
03147|dan Para Terdakwalah pelakunya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah
03148|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
03149|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
03150|Menimbang  bahwa  terhadap  nota  pembelaan Penasihat  Hukum  Para
03151|Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi Para
03152|Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
03153|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  suatu  pidana  menurut  Majelis
03154|Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan
03155|Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif,
03156|preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa
03157|sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
03158|RI tentang Kekuasaan Kehakiman;
03159|Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
03160|juga  akan  mempertimbangkan  teori  tujuan  pemidanaan  integratif,  yang
03161|menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,
03162|keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan
03163|
03164|kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah
03165|untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana
03166|yang  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa,  sehingga  diharapkan  pemidanaan  yang
03167|dijatuhkan mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti
03168|bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan
03169|martabat  Para  Terdakwa  tindak  pidana  tersebut,  kedua,  unsur  edukatif  dan
03170|kemanfaatan  yang  mengandung  makna  bahwa  pemidanaan  tersebut  harus
03171|mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah
03172|dilakukannya, dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan
03173|konstruktif bagi usaha pencegahan maupun penanggulangan kejahatan, ketiga,
03174|unsur  keadilan  yaitu  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh  Para
03175|Terdakwa  maupun  oleh  masyarakat,  dan  unsur  keempat  adalah  adanya
03176|kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan
03177|tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya, sehingga orang lain
03178|akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;
03179|Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti
03180|bersalah melakukan tindak pidana  yang didakwakan  maka berdasarkan Pasal
03181|193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
03182|(KUHAP), Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
03183|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara,
03184|sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Juncto Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21
03185|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto
03186|Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , terhadap diri Para Terdakwa dapat juga dijatuhi
03187|pidana  denda,  jika  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  dapat  diganti
03188|dengan pidana  kurungan. Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara ini Majelis
03189|Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana
03190|denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
03191|Menimbang,  bahwa  dalam  tuntutan  pidananya,  Penuntut  Umum  juga
03192|memohon agar Terdakwa dibebani membayar restitusi kepada Saksi Korban Ipah
03193|Binti Saep Sukri  sejumlah Rp6.582.660,00 (enam juta lima ratus delapan puluh
03194|dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), Aminah Binti Handi Wikatma adalah
03195|sebesar Rp6.222.840,00 (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus
03196|empat  puluh  rupiah),  Mera  Sri  Fitriani  Binti  Endang  adalah  sebesar
03197|Rp5.622.840,00 (lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat
03198|puluh  rupiah),  dan  Wulan  Marau  Al  Yanda  adalah  sebesar  Rp10.495.968,00
03199|(sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh
03200|delapan  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  Terdakwa  tidak  memenuhi
03201|
03202|kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14
03203|(empat belas)  hari  setelah  diberitahukannya  putusan  yang  telah  berkekuatan
03204|hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran
03205|restitusi, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar
03206|restitusi tersebut, maka diganti  dengan pidana  kurungan  yang  lamanya akan
03207|ditentukan dalam amar putusan ini;
03208|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  pembebanan  restitusi  tersebut,
03209|Para  Terdakwa  dalam  pembelaannya  tidak  memberikan  tanggapan  apapun
03210|namun  demikian  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  tuntutan  restitusi
03211|tersebut sebagai berikut:
03212|Menimbang, bahwa dalam Pasal  48 Undang-Undang Republik Indonesia
03213|Nomor  21  Tahun  2007  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
03214|mengatur  bahwa  setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli
03215|warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas:
03216|a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
03217|b.penderitaan;
03218|c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
03219|d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
03220|Menimbang, bahwa  dalam  perkara  ini,  Saksi  Korban  Ipah  Binti  Saep
03221|Sukri, Aminah Binti Handi Wikatma, Mera Sri Fitriani Binti Endang, dan Wulan
03222|Marau Al Yanda  melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di
03223|Jakarta mengajukan permohonan Restitusi dan atas permohonan Para Korban
03224|tersebut,  LPSK  kemudian  memberikan  pertimbangan  penilaian  restitusi  untuk
03225|Para Saksi Korban sebagaimana tertuang dalam surat nomor Register A.1977.R-
03226|1.1980/KEP/SMP-LPSK/Vll TAHUN 2024 tanggal 09 Juli 2024 tentang Penilaian
03227|Ganti  Rugi  sebagaimana  terlampir  dalam  berkas  perkara  sejumlah
03228|Rp28.924.308,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu
03229|tiga  ratus  delapan  rupiah)  yang  dibebankan  kepada  Terdakwa  I  Ahmad  Nur
03230|Jaelani  Alias  Ahmad  dan  Terdakwa  II  Amirullah  Kandu  Alias  Iwan  secara
03231|tanggung renteng masing-masing sebesar Rp14.462.154,00 (empat belas juta
03232|empat  ratus  enam  puluh  dua  ribu  seratus  lima  puluh  empat  rupiah)  untuk
03233|dibayarkan  kepada  para  korban  sesuai  dengan  jumlah  kerugian  yang  telah
03234|dilakukan penilaian Restitusi oleh pihak LPSK;
03235|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  yang  telah  dipertimbangkan  dalam
03236|pembahasan unsur tersebut diatas dan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti
03237|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  maka  sangat beralasan  hukum
03238|Para Terdakwa dihukum untuk membayar restitusi atas kerugian yang dialami
03239|
03240|oleh  Para  Korban  dan  untuk  menentukan  berapa  besarnya  restitusi  yang
03241|dibebankan  kepada  Terdakwa,  Majelis  Hakim  akan  menggunakan  hasil
03242|pertimbangan penilaian dari LPSK sebagaimana tersebut diatas, sebagai dasar
03243|untuk  menjatuhkan  besarnya  restitusi  dan  dalam  perkara  ini  seperti  dalam
03244|tuntutan pidana Penuntut Umum;
03245|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Para  Terdakwa  telah
03246|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22
03247|ayat (4) KUHAP lamanya penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut
03248|harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
03249|Menimbang bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap
03250|dan  oleh  karena  Para  Terdakwa  ditahan  serta  penahanan  terhadap  Para
03251|Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193
03252|ayat  (2)  KUHAP  perlu  ditetapkan  agar  Para  Terdakwa  tetap  berada  dalam
03253|tahanan;
03254|Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain
03255|mempertimbangkan  tentang  aspek  yuridis,  juga  mempertimbangkan  aspek
03256|sosiologis, historis dan filosofis dari tujuan pembentukan undang-undang tentang
03257|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
03258|Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum juga bahwa saksi yang
03259|disebut sebagai korban dalam perkara ini mengakui mengetahui prosedur untuk
03260|menjadi  migran  namun  dengan  sengaja  melanggarnya  dengan  alasan  factor
03261|ekonomis;
03262|Menimbang,  bahwa  menurut  Majelis  Hakim,  penting  juga  untuk
03263|memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  pada  umumnya,  bahwa  tidak  ada
03264|alasan  bagi  subyek  hukum  Indonesia  untuk  melanggar  hukum  untuk  karena
03265|faktor ekonomi;
03266|Menimbang, bahwa demikian menurut Majelis Hakim, masyarakat harus
03267|belajar menundukkan diri pada hukum yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali
03268|sehingga hukum benar-benar menjadi acuan bagi setiap orang yang melakukan
03269|kegiatan  pemberangkatan  migran  maupun  orang  yang  ingin  menjadi  tenaga
03270|migran,  sebab  hukum  harus  selalu  bertujuan  pada  keadilan  dan  persamaan
03271|perlakuan dihadapan hukum;
03272|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paspor asli atas nama
03273|Ipah Binti Saep Sukri dengan Nomor C6134599, 1 (satu) paspor asli atas nama
03274|Aminah Binti Handi Wikatma dengan Nomor E1812886, 1 (satu) paspor asii atas
03275|nama Nina Zakia Binti Saman Cipong dengan Nomor E2141201, 1 (satu) paspor
03276|asli atas nama Sdri. Mera Sri Fitriani Binti Endang dengan Nomor E2345473, 1
03277|
03278|(satu) paspor asli atas nama Wulan Marau Al Yanda dengan Nomor E1811457, 1
03279|(satu)  buah  paspor  asli  atas  nama  Yanti  Binti  Kursin  Dahir  dengan  Nomor
03280|E1414654, 1 (satu) kartu debit Bank BRI Britama a.n. Ahmad Nur Jaelani Als
03281|Ahmad, 1 (satu) paspor dengan nomor E2470650 atas nama Amirullah Kandu,
03282|telah  selesai  dipergunakan  untuk  pemeriksaan  persidangan  maka  perlu
03283|ditetapkan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada dari siapa barang
03284|bukti tersebut telah disita;
03285|Menimbang, bahwa barang bukti berupa  1 (satu) lembar  boarding pass
03286|berangkat  dengan  mengunakan  pesawat  Qatar  Airways  Flight  QR959  tujuan
03287|Soekarno  Hatta  -  Doha  atas  nama  Ipah  Binti  Saep  Sukri,  1  (satu)  lembar
03288|boarding  pass berangkat  dengan  mengunakan  pesawat  Qatar  Airways  Flight
03289|QR243 tujuan Doha - Istanbul atas nama Ipah Binti Saep Sukri, 1 (satu) lembar
03290|boarding pass  Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul - Soekarno Hatta
03291|atas nama Ipah Binti Saep Sukri, 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA
03292|dengan nomor 7600227631 atas nama Hary Hidayat terdapat transfer uang dari
03293|rekening  Irpan  Sopandi  sebesar  Rp13.000.000,00  (tiga  belas  juta  rupiah),
03294|1 (satu) lembar  boarding pass  Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul -
03295|Soekarno  Hatta  atas  nama Nina  Zakia Binti Saman  Cipong, 1 (satu)  lembar
03296|boarding pass  Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul - Soekarno Hatta
03297|tanggal 11 Maret 2023 atas nama Mera Sri Fitriani Binti Endang, 1 (satu) lembar
03298|boarding pass  Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul - Soekarno Hatta
03299|atas nama Wulan Marau Al Yanda, 1 (satu) lembar  boarding pass  berangkat
03300|dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines Flight TK0056 tujuan Istanbul -
03301|Soekarno Hatta atas nama Yanti Binti Kursin Dahir, 1 (satu) bundel manifest
03302|penumpang Qatar Airways pada tanggal 17 Februari 2023 tujuan CGK - DOH
03303|dengan pesawat Qatar Airways Flight QR959 dan Qatar Airways Flight QR243