00962|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. ”, dengan telah terpenuhinya
00963|unsur kedua dari Pasal Pasal 76 D  Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35
00964|Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002
00965|Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
00966|penerapan Peraturan Pemerintah  Penganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun
00967|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
00968|tentang Perlindungan Anak, maka perbuatan anak merupakan perbuatan yang
00969|termasuk kualifikasi dengan sengaja;
00970|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  rekomendasi  Penelitian
00971|Kemasyarakatan  dari  Sdr  Susilawaty  sebagai  Pembimbing  Kemasyarakatan
00972|Muda  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan  menyatakan  bahwa  Anak
00973|direkomendasikan untuk diberikan tindak pidana dengan syarat dengan alasan
00974|
00975|Anak masih dibawah umur, Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana,
00976|Orang Tua Anak dan Keluarganya masih sanggup untuk mendidik anak, dan
00977|Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
00978|Menimbang,  bahwa  Anak  dalam  perkara  sekalipun  usianya  termasuk
00979|kategori Anak yaitu dibawah 18 (delapan belas) Tahun, namun Hakim setelah
00980|memperhatikan kepribadian Anak selama mengikuti proses persidangan, Anak
00981|sudah cukup mampu untuk membedakan hal yang baik dan hal yang dapat
00982|merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, Hakim juga berpandangan
00983|bahwa apa yang telah dilakukan oleh Anak sudah melebihi perilaku normal
00984|Anak-Anak pada umumnya, yaitu seorang anak umur 16 (enam belas) tahun
00985|melakukan persetbuhuan dengan Anak Korban berumur 13 (tiga belas) tahun
00986|kemudian perbuatan tersebut bukan hanya berdampak bagi diri Anak sendiri
00987|tetapi  juga  bagi  ketertiban  dan  keteraturan  kehidupan  bermasyarakat.  Anak
00988|sebagai generasi muda haruslah dibentuk kepribadian yang baik namun pada
00989|kenyataannya perbuatan yang dilakukan oleh Anak tidak mencerminkan perilaku
00990|Anak yang seharusnya menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya
00991|dilakukan oleh seorang Anak. Oleh karena itu Hakim dalam hal ini berpendapat
00992|cukup  beralasan  untuk  dapat  menjatuhkan  pidana  pembatasan  kebebasan
00993|berupa penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang
00994|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00995|Menimbang,  bahwa  meskipun  Anak  dijatuhi  pidana  penjara,  namun
00996|Hakim  tetap  mempertimbangkan  asas  kepentingan  terbaik  bagi  Anak,
00997|sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
00998|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak tetap berhak
00999|memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,
01000|pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
01001|undangan;
01002|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam
01003|hal ini selain akan menjatuhkan Pidana Penjara juga akan menjatuhkan Pidana
01004|Pelatihan Kerja kepada Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi
01005|Anak mengingat masa depan Anak yang masih sangat Panjang sehingga Anak
01006|pada saat setelah menjalani pidana penjara, Anak akan tetap memiliki keahlian
01007|dan dapat memperoleh penghidupan yang layak dari keahlian yang dimiliki oleh
01008|Anak berkat pelatihan kerja sehingga meskipun Anak dijatuhi pidana penjara
01009|tetap dapat meneruskan masa depannya;
01010|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  tentang
01011|pemidanaan  yang  akan  dijalani  oleh  Anak,  maka  dalam  hal  ini  Hakim
01012|
01013|mempertimbangkan  untuk  menunjuk  tempat  Anak  akan  menjalani  Pidana
01014|Penjara dan Pelatihan Kerja, yaitu Anak menjalani Pidana Penjara di Lembaga
01015|Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Medan;
01016|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut
01017|anak  dengan  tuntutan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  bulan  dan  pidana
01018|pelatihan  kerja  selama  6  (enam)  bulan,  Hakim  mempertimbangkan  sebagai
01019|berikut:
01020|Menimbang,  bahwa  antara  Keluarga  Anak  dan  Anak  telah  ada
01021|perdamaian  dengan  salah  satu  ketentuannya  adalah  Keluarga  Anak
01022|memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut
01023|sudah dilaksanakan oleh Keluarga Anak sehingga hal tersebut dapat menjadi
01024|hal yang meringankan dari lamanya pidana penjara bagi anak, sehingga Hakim
01025|tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara;
01026|Menimbang,  bahwa  hal  tersebut  senada  dengan  Pasal  54  ayat  (1)
01027|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  KUHP  dimana  dalam
01028|pemidanaan  Hakim  harus  mempertimbangkan  pemaafan  dari  korban  atau
01029|keluarga korban;
01030|Menimbang,  bahwa  terkait  dengan  pidana  pelatihan  kerja  selama  6
01031|(enam) bulan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
01032|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  78  ayat  (2)  Undang-Undang
01033|Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyatakan
01034|bahwa Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling
01035|lama 1 (satu) tahun;
01036|Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dinyatakan bahwa Orang
01037|Tua anak sangat menyesal Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan
01038|dan  Orang  Tua  Anak  berharap  Anak  bisa  melanjutkan  sekolahnya  dan
01039|menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak;
01040|Menimbang, bahwa selain itu terdapat beberapa putusan lain baik di
01041|Pengadilan Negeri Binjai dan di Pengadilan Negeri lain yang telah berkekuatan
01042|hukum  tetap  bahkan  sampai  dengan  tingkat  kasasi  yang  menyimpangi
01043|ketentuan lamanya pidana pelatihan kerja yaitu sebagai berikut:
01044|1. Putusan  nomor  11/Pid.Sus-Anak/2025/PN  Bnj  dengala  pidana
01045|pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
01046|2. Putusan  nomor  55/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk  dengala  pidana
01047|pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
01048|
01049|3. Putusan  nomor  4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trk  pelatihan  kerja
01050|selama 1 (satu) bulan dan lamanya latihan kerja 2 (dua) jam sehari serta
01051|tidak dilakukan pada malam hari; 
01052|4. Putusan  nomor  11/Pid.Sus-Anak/2021/PN  Bnj  dengan  pidana
01053|pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, dikuatkan oleh Putusan Tingkat
01054|Banding  dengan  Putusan  nomor  2/Pid.Sus-Anak/2022/PT  MDN  dan
01055|dikuatkan kembali oleh Putusan Tingkat Kasasi dengan nomor Putusan
01056|3910K/pid.Sus/2022;
01057|Menimbang, bahwa selain itu menurut Prof Romi Atmasasmita, s istem
01058|peradilan  pidana  merupakan  suatu  jaringan  ( network)  peradilan  yang
01059|menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana
01060|materil  hukum  pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana.  Namun
01061|demikian  kelembagaan  substansial  ini  harus  dilihat  dalam  kerangka  atau
01062|konteks  sosial.  Sifatnya  yang  terlalu  formal  apabila  dilandasi  hanya  untuk
01063|kepentingan  kepastian  hukum  saja  akan  membawa  bencana  berupa
01064|ketidakadilan.  Dengan  demikian  demi  apa  yang  dikatakan  sebagai  precise
01065|justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi
01066|oleh  asas-asas  keadilan  yang  bersifat umum  dan  harus  diperhatikan  dalam
01067|penegakan  hukum.  Hal  tersebut  kemudian  diejawantahkan  dalam  bentuk
01068|normatif  yang  tercantum  dalam  Pasal  53  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang
01069|Nomor Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa 
01070|1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan
01071|hukum dan keadilan;
01072|2) Jika  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan sebagaimana
01073|dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum
01074|dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan;
01075|Menimbang, bahwa selain itu terdapat adagium "Het recht hink achter
01076|de feiten aan"  yang berarti "hukum selalu tertinggal atau terpincang-pincang di
01077|belakang  peristiwa".  Undang-Undang  yang  saat  ini  berlaku  untuk  sistem
01078|peradilan pidana anak adalah Undang-Undang yang disahkan tahun 2012 dan
01079|sampai dengan saat ini belum ada perubahan. Dengan keadaan yang sudah
01080|berubah  dan  dikedepankannya  kepentingan  anak  untuk  dapat  melanjutkan
01081|segera sekolahnya setelah melaksanakan pemidanaan, maka sebaiknya sudah
01082|dapat segera terdapat beberapa perubahan ketentuan dalam Undang-Undang
01083|tersebut agar menyesuaikan dengan keadaan kekinian;
01084|
01085|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  secara  yuridis,
01086|soisiologis, dan filosofis diatas maka Hakim memutus lamanya pidana pelatihan
01087|kerja dibawah minimum khusus;
01088|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-
01089|hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai
01090|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Anak  harus
01091|mempertanggungjawab kan perbuatannya;
01092|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
01093|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01094|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  Anak telah dikenakan
01095|penangkapan dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa  penangkapan  dan
01096|penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01097|Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap
01098|Anak dilandasi  alasan  yang  cukup, maka  perlu  ditetapkan  agar  Anak tetap
01099|berada dalam tahanan;
01100|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01101|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01102|Menimbang, bahwa barang bukti berupa
01103|- 1 (satu) buah baju berwarna putih dan memiliki tulisan DON’T BE 
01104|FAST PLEASE BE FORIOUS dan memiliki gambar mobil berwarna pink ;
01105|- 1 (satu) buah celana tua dan memiliki motif bunga berwarna putih ;
01106|- 1 (satu) buah BH berwarna cream tua ;
01107|- 1 (satu) buah celana dalam berwarna burgundy
01108| yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan
01109|akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar
01110|barang bukti tersebut dimusnahkan;
01111|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 
01112|- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y11 Ram 3 GB Rom 32 GB 
01113|berwarna Aqua Blue ;
01114|- 1 (satu) buah pelindung Handphone berwarna pink memiliki 
01115|gambar love dan memiliki tulisan Nice dan Luck
01116|- 1 (satu) buah kartu sim XL Axianta dengan nomor 0838-3711-9471
01117|;
01118| yang  telah disita dari  Anak Korban  maka dikembalikan kepada  Anak
01119|Korban  Anak Korban;
01120|
01121|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
01122|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01123|yang meringankan Terdakwa;
01124|Keadaan  yang  memberatkan:
01125|- Perbuatan Anak memberikan rasa trauma bagi Anak Korban;
01126|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat
01127|Keadaan yang meringankan:
01128|- Anak tidak berbelit-belit memberikan keterangan dalam Persidangan;
01129|- Anak belum pernah dihukum;
01130|- Anak masih memiliki masa depan untuk melanjutkan pendidikannya;
01131|- Keluarga Anak sudah ada perdamaian secara tertulis dengan Keluarga
01132|Anak Korban;
01133|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana  maka haruslah
01134|dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
01135|Memperhatikan Pasal 76 D  Jo Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Nomor 35
01136|Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002
01137|Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
01138|penerapan Peraturan Pemerintah  Penganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun
01139|2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
01140|tentang  Perlindungan  Anak  serta  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012
01141|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
01142|
01143|MENGADILI:
01144|1. Menyatakan  Anak  telah  terbukti  secara  sah  dan
01145|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  dengan sengaja
01146|membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan,  sebagaimana  dalam
01147|dakwaan alternatif pertama;
01148|2. Menjatuhkan pidana kepada  Anak dengan pidana penjara
01149|selama 2 (dua) bulan dan pidana  pelatihan kerja selama 2 (dua)
01150|bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan;
01151|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
01152|dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
01153|4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
01154|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01155|- 1 (satu) buah baju berwarna putih dan memiliki tulisan 
01156|DON’T BE FAST PLEASE BE FORIOUS dan memiliki gambar 
01157|mobil berwarna pink ;
01158|
01159|- 1 (satu) buah celana tua dan memiliki motif bunga berwarna
01160|putih ;
01161|- 1 (satu) buah BH berwarna cream tua ;
01162|- 1 (satu) buah celana dalam berwarna burgundy
01163|    (Dirampas untuk dimusnahkan)
01164|- 1 (satu) unit Handphone merek vivo Y11 Ram 3 GB Rom 32
01165|GB berwarna Aqua Blue ;
01166|- 1 (satu) buah pelindung Handphone berwarna pink memiliki
01167|gambar love dan memiliki tulisan Nice dan Luck
01168|- 1 (satu) buah kartu sim XL Axianta dengan nomor 0838-
01169|3711-9471 ;
01170| (Dikembalikan kepada Anak Korban)
01171|6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara
01172|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01173|
01174|Rabu
01175|
01176|6 Mei
01177|
01178|2026
01179|
01180|Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 oleh Ulwan
01181|Maluf, S.H.., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri
01182|Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
01183|itu juga, dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada
01184|Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elida Satriana
01185|Sitanggang, S.H, M.H., Penuntut Umum  dan Terdakwa  didampingi Advokat ,
01186|Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua;            
01187|
01188|Mufidah Ulfah, S.H., M.H
01189|
01190|Panitera Pengganti,             Hakim,
01191|Mufidah Ulfah, S.H., M.H Ulwan Maluf, S.H.., M.H.