01531|mediasi dan advokasi Pekerja Migran Indonesia dan pelatihan pelayanan
01532|pengaduan Pekerja Migran Indonesia;
01533|- Bahwa jelaskan pengertian-pengertian diatas sesuai dengan ketentuan
01534|umum yang ada di Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01535|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:
01536|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01537|Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
01538|yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar
01539|negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah  kabupaten/kota  yang
01540|bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
01541|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01542|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang
01543|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
01544|luar wilayah Republik Indonesia;
01545|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01546|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya  untuk
01547|melindungi  kepentingan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
01548|Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan
01549|terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum
01550|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum,
01551|ekonomi dan sosial;
01552|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01553|Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
01554|memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
01555|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 9 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01556|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha
01557|berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
01558|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja
01559|Migran Indonesia;
01560|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 15 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01561|Visa  Kerja  adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  pejabat  yang
01562|
01563|berwenang  di  suatu  negara  tujuan  penempatan  yang  memuat
01564|persetujuan  untuk  masuk  dan  melakukan  pekerjaan  di  negara  yang
01565|bersangkutan;
01566|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 16 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01567|Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01568|selanjutnya disebut P3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri
01569|kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan  menjadi
01570|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01571|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 17 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
01572|Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
01573|SIP2MI  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan  kepada
01574|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan
01575|untuk  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Orang
01576|Perseorangan merujuk kepada individu atau pun kelompok individu yang
01577|tidak  memiliki  keabsahan  atau  izin  dari  Menteri  untuk  melaksanakan
01578|proses  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri.  Yang
01579|Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merujuk kepada
01580|setiap upaya yang meliputi kegiatan pelayanan yang diberikan kepada
01581|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01582|dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
01583|- Bahwa Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan Orang
01584|Perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01585|Indonesia  bilamana  seseorang  tersebut  dapat  dibuktikan  melakukan
01586|upaya  pemberian  kegiatan  pelayanan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01587|Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum
01588|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja,  namun  tidak  memiliki
01589|keabsahan  dalam  melaksanakan  proses  penempatan,  baik  sebagai
01590|pegawai  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01591|memiliki izin SIP3MI dan SIP2MI, maupun perseorangan yang ditugaskan
01592|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui surat
01593|tugas yang dapat dibuktikan keabsahannya, dan tidak memperhatikan
01594|pemenuhan persyaratan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud
01595|pada pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2017 dan pemenuhan dokumen
01596|persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana dijelaskan pada
01597|pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017;
01598|
01599|- Bahwa Pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2017: Setiap Pekerja Migran
01600|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01601|persyaratan:
01602|- Berusia minimal 18 tahun;
01603|- Memiliki kompetensi;
01604|- Sehat jasmani dan rohani;
01605|- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01606|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
01607|- Bahwa  Pasal  13  Undang-undang  18  Tahun  2017  Untuk  dapat
01608|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memilki
01609|dokumen yang meliputi:
01610|- Surat keterangan status perkawainan, bagi yang telah menikah
01611|melampirkan fotokopi buku nikah
01612|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang
01613|diketahui Kepala Desa/Lurah
01614|- Sertifikat kompetensi kerja
01615|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01616|kesehatan dan psikologi;
01617|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01618|- visa kerja;
01619|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01620|- Perjanjian kerja
01621|- Bahwa  Menurut Pasal 49 Undang-undang 18 Tahun 2017  disebutkan
01622|bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
01623|terdiri atas:
01624|- Badan;
01625|- Perusahaan Penempatan Pekerja Mmigran Indonesia; atau
01626|- perusahaan yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01627|untuk kepentingan perusahaan sendiri
01628|- Bahwa  berdasarkan  pasal  50  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01629|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01630|Indonesia  bahwa  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan
01631|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar
01632|perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara
01633|Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan
01634|hukum di negara tujuan penempatan;
01635|
01636|- Bahwa  berdasarkan  pasal  51  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01637|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01638|Indonesia  bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan
01639|Penempatan Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01640|Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.
01641|Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia
01642|nomor 18 tahun  2017 tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia
01643|bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
01644|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01645|- Bahwa  berdasarkan  pasal  61  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Republik
01646|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01647|Indonesia  bahwa  perusahaan  wajib  bertanggung  jawab  terhadap
01648|pelindungan  pekerjanya  yang  ditempatkan  diluar  negeri  untuk
01649|kepentingan perusahaan sendiri;
01650|- Bahwa  berdasarkan Pasal  51  Undang -  Undang Republik  Indonesia
01651|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:
01652|- Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01653|mendapat ijin tertulis berupa SIP3MI dari menteri;
01654|- SIP3MI sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
01655|dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
01656|- Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  izin  tertulis  berupa  SIP3MI
01657|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
01658|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  59  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01659|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01660|Indonesia,
01661|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
01662|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.
01663|- SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
01664|dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain
01665|- SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(1)  harus
01666|mencantumkan negara tujuan penempatan
01667|- Bahwa Pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017 mengatur untuk dapat
01668|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memilki
01669|dokumen yang meliputi:
01670|- Surat keterangan status perkawainan, bagi yang telah menikah
01671|melampirkan fotokopi buku nikah
01672|
01673|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang
01674|diketahui Kepala Desa/Lurah
01675|- Sertifikat kompetensi kerja
01676|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01677|kesehatan dan psikologi;
01678|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01679|- Visa kerja;
01680|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01681|- Perjanjian kerja
01682|- Bahwa  menurut pasal 51 UU RI Nomor 18 tahun 2017, Perusahaan
01683|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01684|wajib memiliki izin tertulis berupa Surat  Izin  Perusahaan
01685|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI)  dari  Menteri.  Dalam
01686|melaksanakan  penempatan  PMI  ke  luar  negeri,  Perusahaan  wajib
01687|mempunyai  Surat  lzin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)
01688|sebagaimana diamanatkan dalam pasal 59 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01689|dan menurut pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2017, Perusahaan
01690|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01691|(P3MI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01692|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan menurut pasal 59 ayat (4) UU
01693|RI  Nomor  18  tahun  2017,  untuk  mendapatkan  SIP2MI,  P3MI  harus
01694|memiliki dokumen;
01695|- Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
01696|- Surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
01697|- Rancangan Perjanjian Penempatan;
01698|- Rancangan Perjanjian Kerja.
01699|- Sebagaimana  dijelaskan  pada  poin  penjelasan  sebelumnya,  dan
01700|berdasarkan ketentuan  pada  Undang-undang 18  Tahun 2017 bahwa
01701|orang  perseorangan  tanpa  memiliki  Badan  Hukum  yang  memiliki
01702|keabsahan  penempatan  dilarang  menempatkan  Warga  Negara
01703|Indonesia untuk bekerja ke luar negeri
01704|- Bahwa proses perekrutan PMI (pekerja Migran Indonesia) yang sesuai
01705|dengan prosedur sebagaimana pasal 5 adalah Setiap Pekerja Migran
01706|Indonesia  Yang  Akan  Bekerja  Ke  Luar  Negeri  Harus  Memenuhi
01707|Persyaratan: A. Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun; B.Memiliki
01708|Kompetensi;  C.Sehat  Jasmani  Dan  Rohani;  D.Terdaftar  Dan  Memiliki
01709|
01710|Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan E.Memiliki Dokumen Lengkap
01711|Yang Dipersyaratkan;
01712|- Bahwa Pasal 12 mengatur (1)  Calon Pekerja Migran Indonesia Wajib
01713|Mengikuti  Proses  Yang  Dipersyaratkan  Sebelum  Bekerja  dan  (2)
01714|Ketentuan  Lebih  Lanjut  Mengenai  Proses  Yang  Dipersyaratkan  Diatur
01715|Dengan Peraturan Kepala Badan;
01716|- Bahwa  Pasal  13  mengatur  Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,
01717|Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi: a.
01718|surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01719|melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau
01720|istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau
01721|lurah;  c.  sertifi  kat  kompetensi  kerja;d.  surat  keterangan  sehat
01722|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;e. paspor yang
01723|diterbitkan  oleh  kantor  imigrasi  setempat;f.  Visa  Kerja;g.  Perjanjian
01724|Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h. Perjanjian Kerja;
01725|- Bahwa  Pasal  49  mengatur  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran
01726|Indonesia  ke  luar  negeri  terdiri  atas:  a.  Badan;  b.  Perusahaan
01727|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia;  atau  c.  perusahaan  yang
01728|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan
01729|sendiri;
01730|- Bahwa Pasal 50 mengatur (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01731|oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan
01732|atas  dasar  perjanjian  secara  tertulis  antara  pemerintah  dengan
01733|pemerintah  negara  Pemberi  Kerja  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
01734|Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan dan (2)
01735|Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran
01736|Indonesia  oleh  Badan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
01737|dengan Peraturan Pemerintah;
01738|- Bahwa pasal 60 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan
01739|Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01740|Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri;
01741|- Bahwa  Pasal  61  mengatur  (1)  Perusahaan  dapat  menempatkan
01742|pekerjanya  ke  luar  negeri  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri,  (2)
01743|Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerjanya
01744|yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri
01745|dan  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penempatan  pekerja  oleh
01746|
01747|perusahaan  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri  sebagaimana
01748|dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;
01749|- Bahwa Pasal 63 mengatur (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan
01750|dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum, (2)
01751|Segala  risiko  ketenagakerjaan  yang  dialami  oleh  Pekerja  Migran
01752|Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri, (3) Pekerja
01753|Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
01754|wajib  melapor  pada  instansi  yang  menyeienggarakan  urusan
01755|pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  Perwakilan  Republik
01756|Indonesia  dan  (4)  Ketentuan  Iebih  lanjut  mengenai  Pekerja  Migran
01757|Indonesia  Perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
01758|dengan Peraturan Menteri;
01759|- Bahwa Secara implementasi, alur proses penempatan PMI oleh P3MI
01760|adalah sebagai berikut
01761|- Melakukan  registrasi  CPMI/PMI  pada  sistem  SIAP  KERJA
01762|Kementerian Ketenagakerjaan RI
01763|- Melakukan  pemeriksaan  kesehatan  pada  sarana  kesehatan
01764|yang ditunjuk oleh pemerintah
01765|- Membuat  perjanjian  penempatan  antara  PMI  dengan  P3MI
01766|berupa butir-butir hak dan kewajiban PMI dan P3MI
01767|- Melakukan pengurusan Perjanjian Kerja kepada Pemberi Kerja
01768|dan meminta endorsement dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar
01769|Negeri bila dipersyaratkan oleh Perwakilan RI
01770|- Melakukan  pengurusan  Visa  Kerja  PMI  di  Perwakilan
01771|(Kedutaan/ Konsul Jenderal) Negara Penempatan di Indonesia
01772|- Mengumpulkan  seluruh  persyaratan  dokumen  sebagaimana
01773|dimaksud  pada  pasal  13  Undang-undang  18  Tahun  2017  dan
01774|mengunggah di sistem SIAP KERJA Kemnaker
01775|- Memfasilitasi pelatihan kerja bagi PMI pada Balai Latihan Kerja
01776|untuk sektor jabatan yang membutuhkan sertifikat kompetensi kerja
01777|- Melakukan  pendaftaran  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  pada
01778|BP2MI  melalui  BP3MI/P4MI  setempat  dan  mengunggah  dokumen
01779|bekerja yang dipersyaratkan pada pasal 13 Undang-undang 18 Tahun
01780|2017 pada SISKOP2MI
01781|- Melakukan pemberangkatan kepada PMI bila PMI dinyatakan
01782|telah selesai melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) di
01783|BP3MI/P4MI setempat.
01784|
01785|- Bahwa Pasal 68 UU RI Nomor 18 merujuk pada pasal 5 huruf b sampai
01786|dengan huruf e, yaitu memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani,
01787|terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, dan memiliki
01788|dokumen lengkap yang dipersyaratkan;
01789|- Bahwa  berarti  setiap  orang  dilarang  dengan  sengaja  melakukan
01790|penempatan  Pekerja  Migran  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  pada
01791|pasal 5 Huruf b sampai dengan huruf e. Bilamana salah satu unsur syarat
01792|yang dimaksud pada pasal 5 huruf b sampai dengan e tersebut, maka
01793|dapat dikatakan penempatan yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
01794|yang dipersyaratkan. Pasal 5 huruf e juga menjelaskan bahwa syarat
01795|yang dimaksud juga harus memenuhi unsur administratif yakni “ memiliki
01796|dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan”,  yang  kemudian  dokumen
01797|administratif penempatan PMI dijelaskan pada pasal 13 Undang-undang
01798|18  Tahun  2017,  sehingga  proses  penempatan  PMI  harus  terpenuhi
01799|syaratnya dan juga terpenuhi aspek administratif/dokumennya;
01800|- Bahwa  pasal  81  menekankan  unsur  Orang  Perseorangan  adalah
01801|seseorang  tanpa  badan  hukum  yang  melakukan  upaya  penempatan
01802|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  sedangkan  pada  pasal  83
01803|menekankan  setiap  orang  baik  berbadan  hukum  atau  tanpa  badan
01804|hukum  yang  melakukan  upaya  pemberangkatan  Pekerja  Migran
01805|Indonesia ke luar negeri yang tidak memenuhi syarat pada Pasal 5 huruf
01806|b sampai dengan huruf e dan tidak memiliki dokumen Pada Pasal 13
01807|Undang-undang 18 Tahun 2017;
01808|- Bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  para  terdakwa  dikategorikan  telah
01809|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana
01810|dimaksud Pasal 81 Jo 69 Undang-undang 18 Tahun 2017;
01811|- Bahwa para terdakwa mengetahui dengan sadar maksud korban berada
01812|di  Tanjungpinang  adalah  dalam  rangka  akan  bekerja  ke  luar  negeri,
01813|namun  kesulitan  dalam  proses  pemberangkatannya.  Sehingga  para
01814|terdakwa  dimintai  bantuan  oleh  calo  untuk  membantu  proses
01815|pemberangkatan  korban  ke  luar  negeri  melalui  Pelabuhan  Sri  Bintan
01816|Pura.  Dalam  hal  ini  para  terdakwa  mengetahui  dan  memiliki  niat
01817|membantu upaya penempatan korban secara nonprocedural;
01818|- Bahwa  para  terdakwa  memiliki  peran  mengorganisir  proses
01819|pemberangkatan yang merupakan salah satu upaya penempatan PMI ke
01820|luar negeri yang dilakukan para terdakwa secara sadar di Pelabuhan Sri
01821|Bintan Pura dengan membelikan tiket perjalanan bagi PMI;
01822|
01823|- Bahwa  ada  upaya  mengelabui  pemeriksaan  petugas  di  pelabuhan
01824|dengan membeli tiket two-way sehingga seolah-olah korban PMI akan
01825|berangkat dengan tujuan wisata saja;
01826|- Bahwa para terdakwa secara aktif melakukan upaya transportasi PMI
01827|dari  Penginapan  ke  Pelabuhan  Sri  Bintan  Pura  dan  kemudian  ikut
01828|mendampingi;
01829|- Bahwa  menurut  pemeriksaan  dan  kronologi,  bahwa  para  terdakwa
01830|merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  memiliki  badan  hukum
01831|penempatan  yang  memiliki  keabsahan  dalam  melakukan  penempatan
01832|atau memiliki surat tugas yang sah dari perusahaan penempatan Pekerja