01860|- Bahwa  benar,  Terdakwa  Yayuk  Puji  Rahayu  bersama  Saksi  Aril
01861|Wibisono,  Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono,  telah
01862|memberangkatkan Saksi  Korban Nur Anggraeni  sebagai Pekerja Migran
01863|Indonesia (PMI) ke Malaysia;
01864|Hal. 65 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
01865|
01866|- Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi Korban
01867|Nur Anggraeni untuk dapat bekerja ke Malaysia diantaranya berupa KK
01868|asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
01869|- Bahwa benar, Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
01870|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia
01871|akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
01872|sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur
01873|Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per
01874|bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai
01875|1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta
01876|lima ratus ribu rupiah);
01877|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01878|Anggraeni bersama Saksi Siswanto diantar oleh Terdakwa dan Saksi Aril
01879|Wibisono ke Laboratorium Klinik Ultra Medica Tulungagung untuk Medical
01880|Check Up;
01881|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01882|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Saksi Siti Komsiyatin yang
01883|berada di Jl. Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan
01884|maksud  untuk  membuat  paspor  dan  kemudian  Saksi  Siti  Komsiyatin
01885|mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk
01886|membuat paspor;
01887|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01888|Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi
01889|Siti Komsiyatin yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh
01890|Saksi Budiono berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi
01891|Korban Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat
01892|lalu turun di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur
01893|Anggraeni  dijemput oleh  seseorang  yang  tidak  dikenal, lalu  diantar  ke
01894|Pelabuhan  Batam  dan  orang  tersebut  menyuruh  Saksi  Korban  Nur
01895|Anggraeni naik Kapal Feri;
01896|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01897|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01898|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01899|mendapatkan gaji dari majikan;
01900|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01901|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01902|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01903|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01904|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01905|Hal. 66 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
01906|
01907|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01908|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01909|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01910|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01911|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01912|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01913|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01914|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01915|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01916|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01917|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01918|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01919|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01920|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01921|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01922|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01923|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01924|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01925|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01926|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01927|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01928|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01929|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01930|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01931|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01932|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01933|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01934|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01935|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01936|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01937|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01938|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01939|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01940|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01941|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01942|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01943|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01944|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01945|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01946|Hal. 67 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
01947|
01948|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01949|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01950|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01951|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01952|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01953|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01954|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01955|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01956|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01957|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01958|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01959|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01960|tersebut, Saksi Aril Wibisono berperan sebagai perekrut dan mengantar
01961|serta  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01962|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia,
01963|Terdakwa Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Saksi Aril Wibisono mengantar
01964|dan  memastikan  Medical  Check  Up Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01965|(CPMI) selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia
01966|dan juga ikut menerima uang yang diberikan Saksi Siti Komsiyatin, Saksi
01967|Siti Komsiyatin berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada
01968|di  Malaysia  dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja
01969|Migran Indonesia (CPMI)  dapat berangkat ke Malaysia, Saksi Budiono
01970|berperan  sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran
01971|Indonesia (CPMI) ke Kantor Imigrasi Blitar dan mengurus paspor Calon
01972|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon
01973|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon
01974|Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  dapat  berangkat  ke  Batam  dan
01975|seterusnya ke Malaysia;
01976|- Bahwa  benar,  Terdakwa  Yayuk  Puji  Rahayu,  Saksi  Aril  Wibisono,
01977|Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  tidak  memiliki  badan  hukum
01978|seperti  PT  atau  CV  serta  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perusahaan
01979|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
01980|
01981|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01982|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01983|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01984|kepadanya;
01985|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01986|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01987|Hal. 68 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
01988|
01989|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01990|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01991|Perdagangan Orang; atau
01992|2. Kedua Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang – Undang Republik
01993|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01994|Perdagangan Orang; atau
01995|3. Ketiga Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01996|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01997|Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;
01998|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01999|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
02000|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  ketiga
02001|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02002|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02003|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
02004|sebagai berikut:
02005|1. Orang perseorangan;
02006|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
02007|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
02008|Migran Indonesia;
02009|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
02010|mempertimbangkan sebagai berikut:
02011|Ad. 1. Orang perseorangan;
02012|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
02013|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02014|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
02015|orang perseorangan atau korporasi;
02016|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
02017|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
02018|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
02019|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
02020|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
02021|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
02022|jawaban pidana;
02023|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
02024|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
02025|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
02026|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
02027|perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yayuk Puji Rahayu sendiri dan
02028|Hal. 69 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02029|
02030|bukan  orang  lain,  dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah
02031|terpenuhi dalam diri Terdakwa;
02032|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
02033|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
02034|Pekerja Migran Indonesia;
02035|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
02036|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
02037|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
02038|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
02039|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
02040|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
02041|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
02042|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
02043|penganjur  –  penganjurnya  ( uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
02044|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
02045|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
02046|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
02047|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
02048|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
02049|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
02050|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
02051|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
02052|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
02053|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
02054|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
02055|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
02056|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
02057|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
02058|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
02059|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
02060|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
02061|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
02062|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
02063|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
02064|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
02065|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang
02066|melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa
02067|pidana.  Disini  bahwa  kedua  orang  itu  semuanya  melakukan  perbuatan
02068|Hal. 70 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02069|
02070|pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana
02071|itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau
02072|perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang
02073|yang menolong itu tidak masuk  "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai
02074|"membantu melakukan" (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;
02075|Menimbang,  bahwa  dalam  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
02076|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal
02077|1  Ayat  2  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Pekerja  Migran
02078|Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau
02079|telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik
02080|Indonesia dan Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa yang dimaksud Pekerja
02081|Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan
02082|bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan;
02083|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Undang  –  Undang
02084|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2018  Tentang Perlindungan  Pekerja
02085|Migran Indonesia, pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya
02086|terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan
02087|Perusahaan  yang  menempatakan  pekerja  Migran  Indonesia  untuk
02088|kepentingan perusahaan sendiri;
02089|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  51  Undang  –  Undang
02090|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02091|Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Perusahaan  yang  akan  menjadi
02092|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib  mendapat  izin
02093|tertulis berupa SIP3MI dari Menteri";
02094|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  59  Undang  –  Undang
02095|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02096|Migran  Indonesia  menyatakan  bahwa  "Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02097|Migran  Indonesia  yang  akan  melaksanakan  penempatan  wajib  memiliki
02098|SIP2MI";
02099|Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
02100|Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02101|menyatakan  bahwa  "Orang  perseorangan  dilarang  melaksanakan
02102|penempatan Pekerja Migran Indonesia";
02103|Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap di
02104|persidangan,  diketahui  bahwa  pada  sekira  bulan  Desember  2022,  Saksi
02105|Korban Nur Anggraeni ingin mencari pekerjaan ke luar negeri, selanjutnya
02106|menghubungi Saudari Ike yang kemudian Saudari Ike menerangkan bahwa
02107|Saksi Aril Wibisono dapat memberangkatkan Saksi Korban Nur Anggraeni
02108|Hal. 71 dari 81 hal. Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2025/PN Blt
02109|
02110|untuk bekerja di Malaysia dan selanjutnya Saudari Ike memberikan nomor
02111|WhatsApp Saksi Aril Wibisono kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02112|Menimbang, lebih lanjut Saksi Korban Nur Anggraeni menghubungi
02113|Saksi  Aril  Wibisono  dengan  maksud  menanyakan  apakah  dapat
02114|memberangkatkan  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  bekerja  ke  Malaysia  dan
02115|menanyakan alamat rumah Saksi Aril Wibisono serta dokumen apa yang
02116|harus dibawa, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 16.00
02117|WIB Saksi Korban Nur Anggraeni bersama Saksi Siswanto yang merupakan
02118|Suami Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Terdakwa Yayuk Puji
02119|Rahayu yang merupakan isteri siri Saksi Aril Wibisono yang beralamat di
02120|Dusun  Jiwut,  Kecamatan  Nglegok,  Kabupaten  Blitar,  dengan  membawa
02121|dokumen diantaranya yaitu KK asli, fotokopi Akta dan KTP asli untuk syarat
02122|pendaftaran yang sebelumnya telah diminta oleh Saksi Aril Wibisono melalui
02123|WhatsApp dan di rumah Terdakwa Yayuk Puji Rahayu tersebut Saksi Aril
02124|Wibisono  menerima  dokumen  milik  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan
02125|mengatakan nanti akan dikabari lagi kalau sudah jadwal Medical Check Up
02126|yang mana saat itu Saksi Aril Wibisono menjanjikan kepada Saksi Korban
02127|Nur Anggraeni ketika sudah mendapat majikan dan berangkat ke Malaysia,