01880|sehingga in casu tidak terjadi error in persona;
01881|Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” ini, Majelis Hakim
01882|hanya  memberikan  penegasan  mengenai  orangnya  atau  subyek  hukum
01883|sebagaimana  identitasnya  tercantum  dalam  dakwaan  Penuntut  Umum,
01884|sedangkan  mengenai  pembuktian  apakah  benar  unsur  selebihnya  telah
01885|terpenuhi  oleh  perbuatan  Terdakwa,  menurut  Majelis  Hakim  pembuktian
01886|mengenai hal tersebut, inhaerent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur
01887|selanjutnya;
01888|Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis
01889|Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;
01890|Ad.2.  Percobaan  membawa  warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah
01891|Negara Republik Indonesia;
01892|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan ataupun poging
01893|sebagaimana  dimaknai  di  dalam  Pasal  53  KUHAP ialah  adanya  niat  untuk
01894|melakukan kejahatan dengan telah dilaksanakannya permulaan pelaksanaan,
01895|namun  tidak  selesai  dilaksanakan  bukan  semata-mata  disebabkan  karena
01896|kehendaknya sendiri;
01897|Menimbang, bahwa  Terdakwa ditangkap  oleh tim dari Ditpolairud Polda
01898|Kepri karena telah menampung 5 (lima) orang yang rencananya akan berangkat
01899|bekerja ke Malaysia melalui jalur tidak resmi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024
01900|sekira pukul 22.20 WIB di Perumahan Melia Indah Blok E No. 4 RT/RW 004/001 Kel.
01901|Kapling, Kec. T ebing, Kab. Karimun dengan cara T erdakwa melakukan perbuatan
01902|tersebut adalah dengan cara T erdakwa dihubungi oleh Panjang melalui telepon lalu
01903|meminta T erdakwa menjemput di Pelabuhan T anjung Balai Karimun menggunakan
01904|sepeda motor yang T erdakwa sewa dimana kelima orang tersebut adalah  saudara
01905|ANAN, saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL dan saudara
01906|RIZAL yang berasal dari Lombok, Nusa T enggara Barat;
01907|Menimbang,  bahwa  saudara  ANAN,  saudara  MIRAYANG,  saudara
01908|SUPARMAN, saudara JUMADIL dan saudara RIZAL dari identitas yang tercantum
01909|dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan Warga Negara Indonesia;
01910|Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 datang 3
01911|(tiga) orang dan kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 datang sebanyak 2
01912|(dua) orang dengan waktu yang tidak bersamaan, selanjutnya dari Pelabuhan T anjung
01913|Balai Karimun T erdakwa membawa kelima orang tersebut ke rumah T erdakwa yang
01914|
01915|beralamat di Perumahan Melia Indah Blok E No. 4 RT/RW 004/001 Kel. Kapling, Kec.
01916|T ebing, Kab. Karimun atas perintah Sdr. Panjang sambil menunggu perintah dari Iwan
01917|yang akan mengatur jadwal keberangkatan ke Malaysia;
01918|Menimbang, bahwa T erdakwa tidak tahu pasti siapa yang memberangkatkan,
01919|T erdakwa hanya berkomunikasi melalui Sdr. Fauzi dan Sdr. Panjang, kemudian yang
01920|akan  mengatur  pemberangkatan  mereka  ke  Malaysia  adalah  Sdr. Iwan  dimana
01921|nantinya ditugaskan untuk mengantarkan mereka bertemu Sdr. Iwan ke Pantai Leho,
01922|kemudian  nanti  Sdr.  Iwan  yang  akan  memberangkatkan  mereka  menggunakan
01923|perahu pompong menuju Malaysia namun T erdakwa tidak ikut memberangkat kelima
01924|orang tersebut ke Malaysia, hanya sekedar mengantar untuk berangkat;
01925|Menimbang,  bahwa  pada  saat  Terdakwa  mengantarkan  orang-orang
01926|tersebut di tepi jalan, dan saat itu Sdr. IWAN sudah menunggu dan akan membawa
01927|mereka menuju tempat pemberangkatan dengan menggunakan mobil Avanza putih
01928|serta T erdakwa tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan kelima orang tersebut untuk
01929|mengurus pemberangkatan ke Malaysia;
01930|Menimbang,  bahwa  disamping  itu  terhadap  kelima  orang  yang  mau
01931|berangkat  ke  Malaysia  tersebut  tidak  memiliki  paspor  dan  dokumen-dokumen
01932|perizinan untuk bekerja di luar negeri hanya memiliki KTP saja karena  dari awal
01933|sebelum melakukan penjemputan terhadap kelima orang tersebut T erdakwa sudah
01934|mengetahui tujuannya adalah untuk berangkat bekerja ke Malaysia melalui jalur tidak
01935|resmi/nonprocedural  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  izin  dari  Pemerintah  untuk
01936|melakukan  aktifitas  membantu  ataupun  memberangkatkan  orang  keluar  dari
01937|wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah;
01938|Menimbang, bahwa T erdakwa ada dijanjikan sejumlah uang jika berhasil
01939|mengantarkan mereka kepada Sdr. IWAN, upahnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh
01940|ribu rupiah), dan jika dikalikan 5 (lima) orang totalnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima
01941|puluh ribu rupiah). Namun karena tidak berhasil maka T erdakwa belum menerima
01942|apapun dan T erdakwa  sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama T erdakwa sudah tidak
01943|ingat waktunya namun masih di tahun 2024;
01944|Menimbang,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  meyakini  bahwa
01945|perbuatan Terdakwa menjemput dan mengantarkan 2 (dua) orang yang berniat
01946|ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen-dokumen resmi yaitu saudara ANAN,
01947|saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL dan saudara RIZAL
01948|kepada Iwan yang senyatanya Terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuannya
01949|adalah untuk berangkat ke Malaysia, namun senyatanya terhenti dikarenakan
01950|bukan kehendak dari Terdakwa akibat diamankan oleh Petugas Kepolisian dari
01951|Ditpolairud  Polda  Kepri,  telah  dapat  dikatakan  Percobaan  membawa  warga
01952|
01953|Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan demikian
01954|unsur ini telah terpenuhi;
01955|Ad.3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
01956|Indonesia;
01957|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
01958|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang  dimaksud
01959|dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
01960|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01961|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01962|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01963|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01964|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01965|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01966|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  UU  RI  Nomor  43
01967|Tahun  2008  Tentang  Wilayah  Negara  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan
01968|Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan
01969|Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan
01970|wilayah  daratan,  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial
01971|beserta  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya,
01972|termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;
01973|Menimbang, bahwa berdasarkan niatan dan persetujuan dari masing-
01974|masing Korban yaitu  saudara ANAN, saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN,
01975|saudara JUMADIL dan saudara RIZAL untuk bekerja di Malaysia, maka pekerjaan
01976|yang meliputi namun tidak terbatas pada pemanfaatan fisik dan tenaga dari
01977|Saksi saudara ANAN, saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL
01978|dan saudara RIZAL di luar Negara Indonesia, yaitu Negara Malaysia dengan
01979|memberikan keuntungan bagi segelintir orang yaitu Sdr. Panjang, Sdr. Iwan dan
01980|Terdakwa yang berkepentingan ialah termasuk ke dalam kegiatan eksploitasi di
01981|luar wilayah Indonesia dimana Terdakwa mendapatkan upah dari  kepada Sdr.
01982|IWAN, upahnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jika dikalikan 5
01983|(lima) orang totalnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun karena
01984|tidak berhasil maka T erdakwa belum menerima apapun;
01985|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01986|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01987|Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01988|melakukan;
01989|
01990|Menimbag, bahwa  Ketentuan  pasal  mengenai  dugaan  tindak  pidana
01991|penyertaan  diatur  dalam  Pasal  55  KUHP  yang  mengklasifikasi  pelaku
01992|penyertaan berikut:
01993|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01994|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01995|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01996|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01997|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01998|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01999|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
02000|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader)
02001|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
02002|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
02003|- ada  kerja  sama  secara  sadar  dari  setiap  peserta  tanpa  perlu  ada
02004|kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa
02005|tindak pidana; dan
02006|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan  tindak
02007|pidana.
02008|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  kegiatannya,  senyatanya
02009|terdapat  beberapa  orang  yang  memiliki  peran  masing-masing,  dimana  Sdr.
02010|Panjang  yang  mengaturkan  keberangkatan  masing-masing  Korban  yaitu
02011|saudara ANAN, saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL dan
02012|saudara RIZAL untuk berangkat ke Batam dan diarahkan ke T anjung Balai Karimun,
02013|Sdr.  Iwan  yang  mengaturkan  keberangkatan  ke  Malaysia  dan  T erdakwa  yang
02014|menjemput  masing-masing  Korban  yaitu  saudara ANAN, saudara MIRAYANG,
02015|saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL dan saudara RIZAL di Pelabuhan T anjung
02016|Balai T anjung Balai Karimun dan mendapatkan upah dari Sdr. Iwan;
02017|Menimbang,  bahwa  peran  Terdakwa  tidak  dapat  berdiri  sendiri
02018|melainkan harus dilakukan dengan kerjasama fisik secara sadar dari Terdakwa
02019|dan rekan-rekan Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Panjang dan Sdr. Iwan untuk
02020|mencapai  hasil  maka  dengan  demikian  unsur  turut  serta  melakukan  telah
02021|terpenuhi di dalam hal ini, sehingga unsur inipun terpenuhi pada perbuatan
02022|Terdakwa;
02023|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
02024|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
02025|
02026|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
02027|mempertimbangkan sebagai berikut;
02028|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
02029|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
02030|Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah adalah pembayaran ganti kerugian
02031|yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang
02032|berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang
02033|diderita korban atau ahli warisnya;
02034|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  sejak  pembacaan  Surat
02035|Dakwaan sampai dengan Putusan diucapkan permohonan restitusi tidak pernah
02036|diajukan di persidangan;
02037|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
02038|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
02039|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut Majelis
02040|Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
02041|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
02042|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
02043|Undang-Undang tersebut;
02044|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10
02045|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
02046|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
02047|KUH pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
02048|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
02049|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
02050|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
02051|menemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana
02052|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
02053|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
02054|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
02055|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
02056|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
02057|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02058|yang meringankan Terdakwa;
02059|Keadaan yang memberatkan:
02060|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarkat;
02061|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
02062|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
02063|
02064|Keadaan yang meringankan:
02065|- Terdakwa menyesali perbuatannnya;
02066|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai
02067|pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih
02068|ditujukan  sebagai  didikan  dan  binaan  kepada  Terdakwa  untuk  sadar  akan
02069|perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak
02070|melakukan perbuatan yang melawan hukum;
02071|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
02072|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
02073|Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni Pidana Penjara dan Pidana
02074|Denda, maka juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan
02075|dalam  amar  putusan  ini  sehingga  diharapkan  bahwa  Terdakwa  mampu
02076|membayar pidana denda yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim  dengan
02077|ketentuan  bila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  terhadap  Terdakwa  akan
02078|dikenakan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan  dinyatakan  dalam  amar
02079|putusan dibawah ini;
02080|Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa telah  ditangkap  dan selama  ini
02081|berada  dalam  tahanan  berdasarkan  perintah  penangkapan  dan  penahanan
02082|yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
02083|dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang
02084|dijatuhkan;
02085|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02086|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02087|Terdakwa tetap berada dalam tahanan
02088|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02089|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02090|1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna biru dengan nomor imei
02091|1: 861703065118819 dan no imei 2 : 861703065118801, beserta simcard
02092|Telkomsel dengan nomor 081261916522.
02093|2) 1  (satu)  buah  kartu  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM)  Bank  BRI  dengan
02094|nomor kartu 5221 8450 5781 4766 atas nama SUWARNI.
02095|3) 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Super Air Jet Yogyakarta –
02096|Batam atas nama ANAN.
02097|
02098|4) 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Super Air Jet Yogyakarta–
02099|Batam atas nama JUMADIL.
02100|5) 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Laut Ferry Dumai Line Batam – Karimun.
02101|6) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Lion  Air  Lombok  –
02102|Surabaya atas nama SAMSUL RIZAL.
02103|7) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Lion  Air  Surabaya  –
02104|Batam atas nama SAMSUL RIZAL.
02105|8) 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Laut Ferry Mikonatalia Batam – Karimun.
02106|9) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Lion  Air  Surabaya  –
02107|Batam atas nama SUMARMAN.
02108|yang  telah  selesai  dipergunakan  dalam  pembuktian  perkara  aquo  dan
02109|merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan  maka
02110|terhadap  barang  bukti  tersebut  haruslah  dinyatakan  dirampas  untuk
02111|dimusnahkan;
02112|Memperhatikan,  Pasal  4  Jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
02113|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02114|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
02115|Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
02116|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02117|
02118|MENGADILI:
02119|1. Menyatakan Terdakwa Azenil als Anil bin Bakar terbukti secara sah dan
02120|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Turut  Serta  Melakukan
02121|percobaan  membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara
02122|Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah
02123|Negara Republik Indonesia ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
02124|Penuntut Umum;
02125|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa Azenil  als  Anil  bin  Bakar oleh
02126|karena  itu dengan  pidana  penjara  selama 5  (Lima)  tahun dan  denda
02127|sejumlah  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah) dengan
02128|ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
02129|kurungan selama 6 (enam) bulan;
02130|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02131|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02132|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02133|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02134|
02135|1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna biru dengan nomor imei
02136|1: 861703065118819 dan no imei 2 : 861703065118801, beserta simcard
02137|Telkomsel dengan nomor 081261916522;
02138|2) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan
02139|nomor kartu 5221 8450 5781 4766 atas nama SUWARNI;
02140|3) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Super  Air  Jet
02141|Yogyakarta– Batam atas nama ANAN;
02142|4) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Super  Air  Jet
02143|Yogyakarta– Batam atas nama JUMADIL;
02144|5) 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Laut Ferry Dumai Line Batam – Karimun;
02145|6) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Lion  Air  Lombok  –
02146|Surabaya atas nama SAMSUL RIZAL;