00936|menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  kepentingan  Perusahaan  sendiri
00937|sementara  T erdakwa  merupakan  orang  perseorangan  yang  tidak  mempunyai
00938|kewenangan untuk menempatkan tenaga kerja migran di luar negeri sesuai dengan
00939|penjelasan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 T ahun 2017 tentang Perlindungan
00940|Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan orang perseorangan dalam ketentuan ini
00941|antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan
00942|pekerja migran Indonesia, berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menilai
00943|
00944|unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud
00945|dalam Pasal 69 telah terpenuhi oleh perbuatan T erdakwa;
00946|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Undang-Undang
00947|Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi,
00948|maka  T erdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00949|melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  Dakwaan  tunggal
00950|Penuntut Umum;
00951|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
00952|hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00953|pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  T erdakwa  harus  mempertanggun
00954|gjawabkan perbuatannya;
00955|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa mampu bertanggung jawab, maka
00956|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00957|Menimbang,  bahwa  selama  dalam  proses  pemeriksaan  di  persidangan,
00958|Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi
00959|T erdakwa,  baik  alasan  pemaaf dalam  diri  Terdakwa maupun  alasan  pembenar
00960|daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh T erdakwa tersebut, oleh karena itu
00961|T erdakwa  harus  dinyatakan  bersalah dan  harus  mempertanggungjawabkan
00962|perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh
00963|undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan
00964|dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan
00965|bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri T erdakwa sesuai
00966|dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;
00967|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada
00968|T erdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (vergeldings), yang
00969|mana  teori  tentang  tujuan  pemidanaan  tersebut  telah  lama  ditinggalkan  oleh
00970|paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang
00971|Majelis Hakim jatuhkan kepada T erdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri
00972|T erdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri T erdakwa dan bentuk prevensi
00973|khusus agar mencegah T erdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan
00974|datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum
00975|agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana
00976|serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang
00977|bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;
00978|Menimbang, bahwa mengenai pokok pembelaan atau permohonan T erdakwa
00979|yang diajukan oleh Penasihat Hukum T erdakwa di dalam persidangan yang pada
00980|pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang
00981|
00982|akan  dipertimbangkan  relevansinya  akan  hal  itu  dalam  ihwal  keadaan  yang
00983|meringankan,  hal  demikian  kiranya  patut  untuk  dipertimbangkan  ataupun
00984|dikesampingkan  menjadi  suatu  hal  yang  relevantif  dengan  keadaan  yang
00985|memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh T erdakwa
00986|ataupun historikal daripada catatan pidana yang telah T erdakwa lakukan dan keadaan
00987|T erdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri T erdakwa;
00988|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap  T erdakwa telah dikenakan
00989|penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP
00990|terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya
00991|dari pidana yang dijatuhkan; 
00992|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa ditahan dan penahanan terhadap
00993|T erdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)
00994|huruf k KUHAP , terhadap T erdakwa perlu ditetapkan agar  T erdakwa  tetap dalam
00995|tahanan;
00996|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah
00997|dilakuan  penyitaan  secara  sah  dipersidangan  telah  dibenarkan  oleh  saksi-saksi
00998|maupun T erdakwa  untuk statusnya akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar
00999|putusan dengan direlevansikan kepatutan yang berdasar menurut hukum atas tiap
01000|barang bukti tersebut;
01001|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap T erdakwa,  maka
01002|perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  keadaan yang  memberatkan  dan  yang
01003|meringankan T erdakwa sebagai  suatu  landasan  bagi  Majelis  Hakim  dalam
01004|menjatuhkan berat ringannya pemidanaan bagi diri T erdakwa;
01005|Keadaan yang memberatkan:
01006|- Perbuatan T erdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam
01007|melindungi pekerja migran Indoneisa;
01008|Keadaan yang meringankan:
01009|- T erdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahan;
01010|- T erdakwa belum pernah dihukum;
01011|Menimbang, bahwa oleh karena T erdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
01012|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01013|Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
01014|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1981
01015|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01016|bersangkutan;
01017|
01018|MENGADILI:
01019|1. Menyatakan T erdakwa Jeni Ilham Bin Zainal Abidin  telah terbukti secara
01020|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana Melaksanakan
01021|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia sebagaimana  didakwakan  dalam
01022|dakwaan tunggal;
01023|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  T erdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana
01024|penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00
01025|(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
01026|diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01027|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01028|T erdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01029|4. Menetapkan T erdakwa tetap dalam tahanan;
01030|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01031|- 1 (satu ) unit Handphone merk Realme C11 warna abu-abu milik Sdr
01032|JENI ILHAM; 
01033|         DIrampas untuk negara
01034|- 1 (satu) lembar Print Out E-Tiket Lion Air dari NAYLA TOUR AND
01035|TRAVEL dengan kode booking GLELGC; 
01036|- 10 (sepuluh) lembar Print Out Boarding Pass dari Lombok
01037|ke Pontianak
01038|         T erlampir dalam berkas perkara
01039|6. Membebankan  kepada  T erdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01040|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01041|
01042|Kamis
01043|
01044|24
01045|
01046|2025
01047|
01048|Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025, oleh Yeni Erlita,
01049|S.H.,  sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit
01050|Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
01051|
01052|diucapkan  dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 28 Juli 2025, oleh
01053|Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu  Bertolumius,
01054|A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dihadiri  Rizki Arlana , S.H.
01055|
01056|Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01057|
01058|Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.   Yeni Erlita, S.H.
01059|Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.
01060|Panitera Pengganti,
01061|Bertholumius, A.Md.,