00729|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang
00730|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00731|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan
00732|yang  meliputi  mengajak,  mengumpulkan,  membawa  atau  memisahkan
00733|seseorang dari keluarga atau komunitasnya; 
00734|Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud Pengangkutan adalah
00735|kegiatan memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
00736|dengan menggunakan alat angkutan baik darat, laut, maupun udara; 
00737|Menimbang,  bahwa  secara  umum  yang  dimaksud  Penampungan
00738|adalah menempatkan sesuatu baik orang maupun barang pada suatu tempat; 
00739|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang
00740|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00741|
00742|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Pengiriman adalah tindakan
00743|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;
00744|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang
00745|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00746|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Kekerasan adalah adalah
00747|setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan
00748|sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan,
00749|atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang; 
00750|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang
00751|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00752|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Ancaman Kekerasan adalah
00753|setiap  perbuatan  secara  melawan  hukum  berupa  ucapan,  tulisan,  gambar,
00754|simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang
00755|menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; 
00756|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang
00757|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00758|Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud Penjeratan Utang adalah
00759|perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau
00760|terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi
00761|tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang; 
00762|Menimbang,  bahwa  persetujuan  korban  perdagangan  orang  maupun
00763|orang yang memegang kendali atas korban tidak menghilangkan penuntutan
00764|tindak pidana perdagangan orang; 
00765|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang
00766|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00767|Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi adalah tindakan dengan atau
00768|tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
00769|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
00770|penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau
00771|secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
00772|jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh
00773|pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial; 
00774|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang
00775|Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
00776|Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk
00777|pemanfaatan  organ  tubuh  seksual  atau  organ  tubuh  lain  dari  korban  untuk
00778|
00779|mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan
00780|pelacuran dan percabulan; 
00781|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  menentukan
00782|apakah  perbuatan  Terdakwa  masuk  dalam  kualifikasi  sub  unsur  perekrutan,
00783|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
00784|seseorang, yang mana terhadap sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga
00785|dengan telah terpenuhinya salah satu elemen dalam sub unsur tersebut maka
00786|unsur ini telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:
00787|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00788|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00789|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa pada bulan Juli tahun
00790|2024  Terdakwa  Alfonsina  Samangun  alias  Apong  alias  Sairin menawarkan
00791|kepada Saksi Korban untuk bekerja melakukan pelayanan seksual kepada laki-
00792|laki  dengan  tarif  Rp300.000,00  (tiga  ratus  ribu  rupiah)  yang  dibagi  untuk
00793|Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Korban
00794|sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban menyetujuinya;
00795|Menimbang,  bahwa  tindakan  Terdakwa  Alfonsina  Samangun  alias
00796|Apong alias Sairin menawarkan kepada Saksi Korban untuk bekerja melakukan
00797|pelayanan  seksual  kepada  laki-laki  masuk  dalam  kategori  “mengajak”  yang
00798|menjadi pengertian dari “perekrutan” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9
00799|Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00800|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga Majelis Hakim
00801|berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;
00802|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00803|mempertimbangkan mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya apakah
00804|hal tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
00805|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan
00806|atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat yang
00807|mana terhadap sub unsur tersebut bersifat alternatif sehingga dengan telah
00808|terpenuhinya salah satu elemen dalam sub unsur tersebut maka unsur ini telah
00809|terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut: 
00810|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00811|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00812|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa setiap selesai melayani
00813|laki-laki yang memesan, Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi Korban
00814|“kerja  begini  saja,  dari  pada  susah-susah” dan  setiap  ada  laki-laki  yang
00815|memesan Saksi Korban melalui Terdakwa, Terdakwa mengatakan  “ikut saja
00816|
00817|karena ini pekerjaan gampang uang cepat masuk ” dan jika Saksi Korban tidak
00818|menjawab  telepon  dari  Terdakwa  saat ada  laki-laki  yang  memesan  pelayan
00819|seksual  dari  Saksi  Korban  melalui  Terdakwa,  Terdakwa  menelepon  Saksi
00820|Korban terus menerus dan Terdakwa juga memaki-maki Saksi Korban sehingga
00821|Saksi Korban terpaksa menuruti kemauan Terdakwa;
00822|Menimbang,  bahwa  jika  dihubungkan  dengan  pengertian  “ancaman
00823|kekerasan”, serangkaian ucapan Terdakwa termasuk makian dan juga tindakan
00824|Terdakwa  menelepon  Saksi  Korban  terus-menerus  saat  Saksi  Korban  tidak
00825|mengangkat telepon dari Terdakwa saat ada laki-laki yang memesan pelayanan
00826|seksual dari Saksi Korban melalui Terdakwa, dapat  menimbulkan rasa takut
00827|atau  mengekang  kebebasan  hakiki  Saksi  Korban,  sehingga  Majelis  Hakim
00828|berpendapat bahwa sub unsur ini telah terpenuhi;
00829|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00830|mempertimbangkan  tujuan  Terdakwa  melakukan  perbuatan  tersebut  apakah
00831|sebagai eksploitasi terhadap korban, berdasarkan fakta hukum yang terungkap
00832|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00833|Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, bahwa  Terdakwa sudah 7
00834|(tujuh) kali menjual Saksi Korban kepada laki-laki untuk melayani bersetubuh
00835|sejak bulan Oktober 2024 hingga yang terakhir pada hari Minggu tanggal 24
00836|November  2024  tersebut  dan  semua  transaksi  seksual  tersebut  semua
00837|dilakukan didalam kamar yang berada di rumah Terdakwa;
00838|Menimbang, bahwa  dalam  setiap  perbuatan, Saksi  Korban melayani
00839|laki-laki  untuk  bersetubuh  dengan  cara  laki-laki  yang  memesan  melalui
00840|Terdakwa tersebut memasukkan kemaluannya ke kemaluan Saksi Korban dan
00841|melakukan persetubuhan dan setelah selesai setiap perbuatan persetubuhan,
00842|Saksi  Korban  mendapat  bayaran  dari  laki-laki  yang  memesan  sebesar
00843|Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
00844|rupiah)  diberikan  oleh  Saksi  Korban  kepada  Terdakwa  sebagai  bagian  dari
00845|Terdakwa;
00846|Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka
00847|8  Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
00848|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka perbuatan Terdakwa
00849|yang memanfaatkan Saksi Korban untuk melakukan pelayanan seksual kepada
00850|setiap laki-laki yang memesan melalui Terdakwa, yaitu Saksi Korban melakukan
00851|pelayanan untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut dan Terdakwa mendapat
00852|keuntungan yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelayanan
00853|seksual yang dilakukan oleh Saksi Korban, termasuk dalam kategori Eksploitasi
00854|
00855|Seksual  sehingga  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  sub  unsur  ini  telah
00856|terpenuhi;
00857|Menimbang,  bahwa  yang  terakhir  Majelis  Hakim  akan
00858|mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diwilayah
00859|Negara  Republik  Indonesia,  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
00860|dipersidangan  yang  diperoleh  baik  dari  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
00861|Terdakwa,  surat  dan  barang  bukti  yang  diajukan,  bahwa  semua  perbuatan
00862|Terdakwa  dilakukan  di  rumah  milik  Terdakwa  yang  beralamat  di  belakang
00863|perumahan KPPN lama, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten
00864|Kepulauan Tanimbar dan semua transaksi seksual yang dilakukan oleh Saksi
00865|Korban  kepada  setiap  laki-laki  yang  memesan  melalui  Terdakwa  dilakukan
00866|didalam  kamar  yang  terletak  di  rumah  Terdakwa  tersebut  sehingga  Majelis
00867|Hakim berpendapat sub unsur ini telah terpenuhi;
00868|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
00869|di  atas  Majelis  Hakim  berkesimpulan  Unsur  “ Melakukan  perekrutan,
00870|pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
00871|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,
00872|penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan
00873|kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
00874|atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
00875|memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang
00876|tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” telah terpenuhi;
00877|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-
00878|undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00879|Perdagangan Orang  telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah
00880|terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  Perdagangan
00881|Orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;
00882|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan  Terdakwa  melalui  Penasihat
00883|Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang
00884|pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana
00885|Pasal  296  KUHP  sebagaimana  dakwaan  alternatif  Kedua  Penuntut  Umum
00886|sehingga  Terdakwa  melalui  Penasihat  Hukumnya  memohon  keringanan
00887|hukuman;
00888|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  yang  telah
00889|Majelis Hakim uraikan diatas Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1)
00890|Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
00891|Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum
00892|
00893|sehingga  pembelaan  yang  diajukan  oleh  Terdakwa  melalui  Penasihat
00894|Hukumnya harus dikesampingkan;
00895|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00896|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00897|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa
00898|mampu  bertanggungjawab  maka  Terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan
00899|dijatuhi pidana;
00900|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00901|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00902|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00903|dijatuhkan; 
00904|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00905|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00906|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00907|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00908|- 1  (satu)  buah  handphone  merek  REALME  C11  2021  berwarna  biru
00909|muda;
00910|yang disita dari Korban, maka dikembalikan kepada Korban;
00911|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00912|- 3 (tiga) lembar uang tunai dengan nominal masing-masing seratus ribu
00913|rupiah;
00914|yang disita dari Saksi Saksi 3 dan merupakan hasil dari tindak pidana serta
00915|mempunyai nilai ekonomis , maka  perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
00916|dirampas untuk negara;
00917|Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
00918|- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A03S berwarna putih
00919|dengan silikon berwarna hitam;
00920|yang disita dari Terdakwa Alfonsina Samangun alias Apong dan merupakan alat
00921|yang dipakai untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis ,
00922|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
00923|Menimbang, bahwa mengenai bentuk dan lamanya pidana yang akan
00924|dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana Amar Putusan adalah sudah sesuai
00925|dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan;
00926|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00927|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
00928|yang meringankan Terdakwa;
00929|Keadaan yang memberatkan:
00930|
00931|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
00932|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
00933|upaya perlindungan wanita dari kejahatan seksual;
00934|Keadaan yang meringankan:
00935|- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
00936|- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
00937|Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
00938|dibebani untuk membayar biaya perkara;
00939|Mengingat,  Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007
00940|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang dan  Undang-
00941|undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan
00942|perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00943|
00944|MENGADILI:
00945|1. Menyatakan Terdakwa Alfonsina Samangun alias Apong tersebut diatas,
00946|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
00947|“Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
00948|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00949|penjara  selama  6  (enam)  Tahun  dan  pidana  denda  sebesar
00950|Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana
00951|denda tersebut tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana kurungan selama  6
00952|(enam) bulan;
00953|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00954|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
00955|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00956|5. Menetapkan barang bukti berupa :
00957|- 1 (satu) buah handphone merek REALME C11 2021 berwarna
00958|biru muda;
00959|Dikembalikan kepada Korban;
00960|- 3  (tiga)  lembar  uang  tunai  dengan  nominal  masing-masing
00961|seratus ribu rupiah;
00962|- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG type A03S berwarna
00963|putih dengan silikon berwarna hitam;
00964|Dirampas untuk Negara;
00965|6. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  biaya  perkara  sejumlah
00966|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
00967|
00968|Kamis
00969|
00970|5
00971|
00972|2025
00973|
00974|Negeri Saumlaki, pada hari  Kamis, tanggal 5 Juni 2025 , oleh Ignatius Yulyanto
00975|Ari Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan M. Eric Ilham
00976|Aulia  Akbar,  S.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  yang  diucapkan
00977|dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh
00978|Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. dan
00979|Haru  Manviska,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota  dibantu  oleh
00980|Maria  Lutkarda  Futwembun,  Panitera  Pengganti pada  Pengadilan  Negeri
00981|Saumlaki,  serta  dihadiri  oleh  Nikko  Anderson,  S.H.  Penuntut  Umum  dan
00982|Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.
00983|
00984|Maria  Lutkarda  Futwembun,  Panitera  Pengganti pada  Pengadilan  Negeri
00985|Saumlaki,  serta  dihadiri  oleh  Nikko  Anderson,  S.H.  Penuntut  Umum  dan
00986|
00987|Hakim-Hakim Anggota,
00988|M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.
00989|Haru Manviska, S.H.
00990|Hakim Ketua,
00991|Elfas Yanuardi, S.H.
00992|Panitera Pengganti,
00993|Maria Lutkarda Futwembun