00892|ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
00893|Menimbang  bahwa  di  Persidangan  telah  didengar  keterangan  saksi
00894|verbalisan sebagai berikut;
00895|1. Saksi Verbalisan Jakson Debataraja, dibawah sumpah pada pokoknya
00896|menerangkan sebagai berikut:
00897|- Bahwa  saksi  merupakan  anggota  kepolisian  yang  bertugas  di  Unit
00898|Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polresta  Tanjungpinang  dan
00899|menjabat sebagai Kasubnit;
00900|- Bahwa saksi pernah mendampingi penyidik pembantu untuk melakukan
00901|pemeriksaan  tambahan  terhadap  Terdakwa  Susiana  Als  Cece  pada
00902|tanggal 1 Agustus 2024;
00903|- Bahwa  pemeriksaan  yang  dilakukan  pada  tanggal  1  Agustus  2024
00904|tersebut merupakan pemeriksaan tambahan dan dilakukan atas dasar
00905|petunjuk P-19 dari Penuntut Umum;
00906|- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Susiana,
00907|didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh kepolisian yaitu
00908|Gindo Panjaitan, SH;
00909|- Bahwa  Terdakwa  dilakukan  pemeriksaan  atas  dasar  adanya  laporan
00910|terkait TPPO dan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai dengan
00911|prosedur; Bahwa  yang  saksi  dengar  terkait  dengan  pemeriksaan
00912|
00913|terhadap Terdakwa adalah mengenai uang yang dikirim dari luar negeri
00914|kepada Terdakwa Susiana untuk pengurusan paspor para korban;
00915|- Bahwa  yang  saksi  dengar  terkait  dengan  pemeriksaan  terhadap
00916|Terdakwa adalah mengenai uang yang dikirim dari luar negeri kepada
00917|Terdakwa Susiana untuk pengurusan paspor para korban;
00918|- Bahwa yang mengurus paspor para korban adalah Terdakwa Susiana;
00919|- Bahwa sebelum Berita Acara Pemeriksaan diparaf dan ditandatangani
00920|oleh Tersangka dan Penasihat Hukum, BAP tersebut dibaca Kembali oleh
00921|Tersangka dan Penasihat Hukum;
00922|- Bahwa tidak ada dilakukan kekerasan atau tekanan kepada Terdakwa
00923|pada saat dilakukan pemeriksaan pada saat itu;
00924|- Bahwa Terdakwa (Tersangka pada saat Tingkat penyidikan) tidak ada
00925|melakukan  perubahan  atau  penambahan  dari  BAP  sebelumnya
00926|sebagaimana yang telah ditanyakan oleh Penyidik dalam BAP Lanjutan;
00927|Terhadap  keterangan Saksi,  Para  Terdakwa  memberikan  pendapat
00928|
00929|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  telah  mengajukan  Ahli  sebagai
00930|berikut:
00931|1. Ahli  IRFAN  ANDARISKA,  S.I.P,  dibawah  sumpah  memberikan
00932|pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
00933|- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa di Kepolisian  dan pendapat atau
00934|keterangan yang ahli berikan sudah benar semua;
00935|- Bahwa  ahli  mengerti  dihadirkan  dalam  persidangan  ini  sehubungan
00936|dengan dugaan adanya Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia;
00937|- Bahwa  ahli s udah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam
00938|bidang hukum pidana terkait pelanggaran pidana pada Undang-undang
00939|18  Tahun  2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia,  di
00940|antaranya  di  hadapan  penyidik  Polresta  Barelang,  Polresta
00941|Tanjungpinang dan Lantamal IV Batam;
00942|
00943|- Bahwa  Ahli  mengetahui  mengenai  pelindungan  Pekerja  Migran
00944|Indonesia  Ahli  dapatkan  dari  pengalaman  Ahli  sebagai  Analis  Tenaga
00945|Kerja  di  Balai  Pelayanan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
00946|Kepulauan  Riau  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  melaksanakan
00947|pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kepulauan Riau. Sementara
00948|pelatihan yang mendukung yang pernah Ahli ikuti yakni diklat petugas
00949|mediasi dan advokasi Pekerja Migran Indonesia dan pelatihan pelayanan
00950|pengaduan Pekerja Migran Indonesia;
00951|- Bahwa jelaskan pengertian-pengertian diatas sesuai dengan ketentuan
00952|umum yang ada di Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang
00953|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:
00954|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
00955|Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia
00956|yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar
00957|negeri  dan  terdaftar  di  instansi  pemerintah  kabupaten/kota  yang
00958|bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
00959|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
00960|Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang
00961|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di
00962|luar wilayah Republik Indonesia;
00963|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
00964|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  segala  upaya  untuk
00965|melindungi  kepentingan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau
00966|Pekerja  Migran  Indonesia  dan  keluarganya  dalam  mewujudkan
00967|terjaminnya  pemenuhan  haknya  dalam  keseluruhan  kegiatan  sebelum
00968|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja  dalam  aspek  hukum,
00969|ekonomi dan sosial;
00970|- Bahwa Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
00971|Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah  keseluruhan  aktivitas  untuk
00972|memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan;
00973|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 9 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
00974|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha
00975|berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis
00976|dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja
00977|Migran Indonesia;
00978|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 15 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
00979|Visa  Kerja  adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  pejabat  yang
00980|
00981|berwenang  di  suatu  negara  tujuan  penempatan  yang  memuat
00982|persetujuan  untuk  masuk  dan  melakukan  pekerjaan  di  negara  yang
00983|bersangkutan;
00984|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 16 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
00985|Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00986|selanjutnya disebut P3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri
00987|kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan  menjadi
00988|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00989|- Bahwa Menurut Pasal 1 Butir 17 Undang-undang 18 Tahun 2017 bahwa
00990|Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut
00991|SIP2MI  adalah  izin  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan  kepada
00992|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  digunakan
00993|untuk  menempatkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Orang
00994|Perseorangan merujuk kepada individu atau pun kelompok individu yang
00995|tidak  memiliki  keabsahan  atau  izin  dari  Menteri  untuk  melaksanakan
00996|proses  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri.  Yang
00997|Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia merujuk kepada
00998|setiap upaya yang meliputi kegiatan pelayanan yang diberikan kepada
00999|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia
01000|dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
01001|- Bahwa Seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan Orang
01002|Perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01003|Indonesia  bilamana  seseorang  tersebut  dapat  dibuktikan  melakukan
01004|upaya  pemberian  kegiatan  pelayanan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01005|Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum
01006|bekerja,  selama  bekerja,  dan  setelah  bekerja,  namun  tidak  memiliki
01007|keabsahan  dalam  melaksanakan  proses  penempatan,  baik  sebagai
01008|pegawai  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01009|memiliki izin SIP3MI dan SIP2MI, maupun perseorangan yang ditugaskan
01010|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui surat
01011|tugas yang dapat dibuktikan keabsahannya, dan tidak memperhatikan
01012|pemenuhan persyaratan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud
01013|pada pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2017 dan pemenuhan dokumen
01014|persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana dijelaskan pada
01015|pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017;
01016|
01017|- Bahwa Pasal 5 Undang-undang 18 Tahun 2017: Setiap Pekerja Migran
01018|Indonesia  yang  akan  bekerja  ke  luar  negeri  harus  memenuhi
01019|persyaratan:
01020|- Berusia minimal 18 tahun;
01021|- Memiliki kompetensi;
01022|- Sehat jasmani dan rohani;
01023|- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
01024|- Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
01025|- Bahwa  Pasal  13  Undang-undang  18  Tahun  2017  Untuk  dapat
01026|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memilki
01027|dokumen yang meliputi:
01028|- Surat keterangan status perkawainan, bagi yang telah menikah
01029|melampirkan fotokopi buku nikah
01030|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang
01031|diketahui Kepala Desa/Lurah
01032|- Sertifikat kompetensi kerja
01033|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01034|kesehatan dan psikologi;
01035|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01036|- visa kerja;
01037|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01038|- Perjanjian kerja
01039|- Bahwa  Menurut Pasal 49 Undang-undang 18 Tahun 2017  disebutkan
01040|bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri
01041|terdiri atas:
01042|- Badan;
01043|- Perusahaan Penempatan Pekerja Mmigran Indonesia; atau
01044|- perusahaan yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia
01045|untuk kepentingan perusahaan sendiri
01046|- Bahwa  berdasarkan  pasal  50  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01047|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01048|Indonesia  bahwa  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan
01049|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar
01050|perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara
01051|Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan
01052|hukum di negara tujuan penempatan;
01053|
01054|- Bahwa  berdasarkan  pasal  51  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01055|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01056|Indonesia  bahwa  Perusahaan  yang  akan  menjadi  Perusahaan
01057|Penempatan Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01058|Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri.
01059|Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia
01060|nomor 18 tahun  2017 tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran Indonesia
01061|bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
01062|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01063|- Bahwa  berdasarkan  pasal  61  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Republik
01064|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01065|Indonesia  bahwa  perusahaan  wajib  bertanggung  jawab  terhadap
01066|pelindungan  pekerjanya  yang  ditempatkan  diluar  negeri  untuk
01067|kepentingan perusahaan sendiri;
01068|- Bahwa  berdasarkan Pasal  51  Undang -  Undang Republik  Indonesia
01069|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:
01070|- Perusahaan Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  wajib
01071|mendapat ijin tertulis berupa SIP3MI dari menteri;
01072|- SIP3MI sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
01073|dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.
01074|- Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  izin  tertulis  berupa  SIP3MI
01075|sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
01076|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  59  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01077|Indonesia nomor 18  tahun  2017  tentang  Pelindungan Pekerja  Migran
01078|Indonesia,
01079|- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang akan
01080|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI.
01081|- SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  dapat
01082|dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain
01083|- SIP2MI  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(1)  harus
01084|mencantumkan negara tujuan penempatan
01085|- Bahwa Pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017 mengatur untuk dapat
01086|ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memilki
01087|dokumen yang meliputi:
01088|- Surat keterangan status perkawainan, bagi yang telah menikah
01089|melampirkan fotokopi buku nikah
01090|
01091|- Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua/wali yang
01092|diketahui Kepala Desa/Lurah
01093|- Sertifikat kompetensi kerja
01094|- Surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan
01095|kesehatan dan psikologi;
01096|- Paspor yang diterbitkan kantor imigrasi setempat;
01097|- Visa kerja;
01098|- Perjanjian penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
01099|- Perjanjian kerja
01100|- Bahwa  menurut pasal 51 UU RI Nomor 18 tahun 2017, Perusahaan
01101|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01102|wajib memiliki izin tertulis berupa Surat  Izin  Perusahaan
01103|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI)  dari  Menteri.  Dalam
01104|melaksanakan  penempatan  PMI  ke  luar  negeri,  Perusahaan  wajib
01105|mempunyai  Surat  lzin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)
01106|sebagaimana diamanatkan dalam pasal 59 UU RI Nomor 18 Tahun 2017
01107|dan menurut pasal 51 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2017, Perusahaan
01108|yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01109|(P3MI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat
01110|izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri dan menurut pasal 59 ayat (4) UU
01111|RI  Nomor  18  tahun  2017,  untuk  mendapatkan  SIP2MI,  P3MI  harus
01112|memiliki dokumen;
01113|- Perjanjian Kerja Sama Penempatan;
01114|- Surat permintaan Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja;
01115|- Rancangan Perjanjian Penempatan;
01116|- Rancangan Perjanjian Kerja.
01117|- Sebagaimana  dijelaskan  pada  poin  penjelasan  sebelumnya,  dan
01118|berdasarkan ketentuan  pada  Undang-undang 18  Tahun 2017 bahwa
01119|orang  perseorangan  tanpa  memiliki  Badan  Hukum  yang  memiliki
01120|keabsahan  penempatan  dilarang  menempatkan  Warga  Negara
01121|Indonesia untuk bekerja ke luar negeri
01122|- Bahwa proses perekrutan PMI (pekerja Migran Indonesia) yang sesuai
01123|dengan prosedur sebagaimana pasal 5 adalah Setiap Pekerja Migran
01124|Indonesia  Yang  Akan  Bekerja  Ke  Luar  Negeri  Harus  Memenuhi
01125|Persyaratan: A. Berusia Minimal 18 (Delapan Belas) Tahun; B.Memiliki
01126|Kompetensi;  C.Sehat  Jasmani  Dan  Rohani;  D.Terdaftar  Dan  Memiliki
01127|
01128|Nomor Kepesertaan Jaminan Sosial; Dan E.Memiliki Dokumen Lengkap
01129|Yang Dipersyaratkan;
01130|- Bahwa Pasal 12 mengatur (1)  Calon Pekerja Migran Indonesia Wajib
01131|Mengikuti  Proses  Yang  Dipersyaratkan  Sebelum  Bekerja  dan  (2)
01132|Ketentuan  Lebih  Lanjut  Mengenai  Proses  Yang  Dipersyaratkan  Diatur
01133|Dengan Peraturan Kepala Badan;
01134|- Bahwa  Pasal  13  mengatur  Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri,
01135|Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi: a.
01136|surat  keterangan  status  perkawinan,  bagi  yang  telah  menikah
01137|melampirkan fotokopi buku nikah; b. surat keterangan izin suami atau
01138|istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau
01139|lurah;  c.  sertifi  kat  kompetensi  kerja;d.  surat  keterangan  sehat
01140|berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;e. paspor yang
01141|diterbitkan  oleh  kantor  imigrasi  setempat;f.  Visa  Kerja;g.  Perjanjian
01142|Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan h. Perjanjian Kerja;
01143|- Bahwa  Pasal  49  mengatur  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran
01144|Indonesia  ke  luar  negeri  terdiri  atas:  a.  Badan;  b.  Perusahaan
01145|Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia;  atau  c.  perusahaan  yang
01146|menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan
01147|sendiri;
01148|- Bahwa Pasal 50 mengatur (1) Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01149|oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan
01150|atas  dasar  perjanjian  secara  tertulis  antara  pemerintah  dengan
01151|pemerintah  negara  Pemberi  Kerja  Pekerja  Migran  Indonesia  atau
01152|Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan dan (2)
01153|Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan Pekerja Migran
01154|Indonesia  oleh  Badan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
01155|dengan Peraturan Pemerintah;
01156|- Bahwa pasal 60 mengatur Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan
01157|Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01158|Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri;
01159|- Bahwa  Pasal  61  mengatur  (1)  Perusahaan  dapat  menempatkan
01160|pekerjanya  ke  luar  negeri  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri,  (2)
01161|Perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap pelindungan pekerjanya
01162|yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri
01163|dan  (3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penempatan  pekerja  oleh
01164|
01165|perusahaan  untuk  kepentingan  perusahaan  sendiri  sebagaimana
01166|dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri;
01167|- Bahwa Pasal 63 mengatur (1) Pekerja Migran Indonesia Perseorangan
01168|dapat bekerja ke luar negeri pada Pemberi Kerja berbadan hukum, (2)
01169|Segala  risiko  ketenagakerjaan  yang  dialami  oleh  Pekerja  Migran
01170|Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung jawab sendiri, (3) Pekerja
01171|Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
01172|wajib  melapor  pada  instansi  yang  menyeienggarakan  urusan
01173|pemerintahan  di  bidang  ketenagakerjaan  dan  Perwakilan  Republik
01174|Indonesia  dan  (4)  Ketentuan  Iebih  lanjut  mengenai  Pekerja  Migran
01175|Indonesia  Perseorangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur
01176|dengan Peraturan Menteri;
01177|- Bahwa Secara implementasi, alur proses penempatan PMI oleh P3MI
01178|adalah sebagai berikut
01179|- Melakukan  registrasi  CPMI/PMI  pada  sistem  SIAP  KERJA
01180|Kementerian Ketenagakerjaan RI
01181|- Melakukan  pemeriksaan  kesehatan  pada  sarana  kesehatan
01182|yang ditunjuk oleh pemerintah
01183|- Membuat  perjanjian  penempatan  antara  PMI  dengan  P3MI
01184|berupa butir-butir hak dan kewajiban PMI dan P3MI
01185|- Melakukan pengurusan Perjanjian Kerja kepada Pemberi Kerja
01186|dan meminta endorsement dari Perwakilan Republik Indonesia di Luar
01187|Negeri bila dipersyaratkan oleh Perwakilan RI
01188|- Melakukan  pengurusan  Visa  Kerja  PMI  di  Perwakilan
01189|(Kedutaan/ Konsul Jenderal) Negara Penempatan di Indonesia
01190|- Mengumpulkan  seluruh  persyaratan  dokumen  sebagaimana
01191|dimaksud  pada  pasal  13  Undang-undang  18  Tahun  2017  dan
01192|mengunggah di sistem SIAP KERJA Kemnaker
01193|- Memfasilitasi pelatihan kerja bagi PMI pada Balai Latihan Kerja
01194|untuk sektor jabatan yang membutuhkan sertifikat kompetensi kerja
01195|- Melakukan  pendaftaran  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  pada
01196|BP2MI  melalui  BP3MI/P4MI  setempat  dan  mengunggah  dokumen
01197|bekerja yang dipersyaratkan pada pasal 13 Undang-undang 18 Tahun
01198|2017 pada SISKOP2MI