01482|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01483|Hal 49 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01484|
01485|Indonesia Jo Pasal 84 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
01486|yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga
01487|negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan
01488|dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia;
01489|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang-
01490|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01491|Indonesia Jo Pasal 84 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
01492|yang  dimaksud  dengan  perusahaan  penempatan  pekerja  migran
01493|Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas
01494|yang  telah  memperoleh  izin  tertulis  dari  pemerintah  pusat  untuk
01495|menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia;
01496|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di
01497|persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan
01498|Terdakwa dan barang bukti yang ada,  Terdakwa maupun Saksi Nur
01499|Jaman tidak memiliki perusahaan penempatan pekerja migran ke luar
01500|negeri. Saksi  Nur  Jaman  sudah  memberangkatkan  para  pekerja  ke
01501|Spanyol  sekitar  73  orang  yang  mana  Saksi  Nur  Jaman  dibantu
01502|Terdakwa dalam membuatkan visa. Antara Terdakwa dengan Saksi Nur
01503|Jaman  pada  tanggal  29  April  2024  pernah  mengadakan  perjanjian
01504|secara tertulis yang isinya Terdakwa membantu membuatkan visa bagi
01505|para pekerja yang diberangkatkan oleh Saksi Nur Jaman ke luar negeri
01506|yaitu negara Spanyol. Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Nur Jaman
01507|sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membuatkan visa
01508|bagi setiap pekerja yang diberangkatkan ke Spanyol yang mana dari
01509|jumlah  tersebut,  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  untuk  biaya
01510|mengurus visa dan Terdakwa mendapatkan fee jasa membuatkan visa
01511|dari Saksi Nur Jaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
01512|setiap pekerja;
01513|Menimbang,  bahwa  selain  membantu  membuatkan  visa,  ada
01514|empat  orang  pekerja  yang  diberangkatkan  ke  Spanyol  melalui
01515|Terdakwa langsung yaitu diantaranya Saksi Eka Kusuma Bimantara.
01516|Biaya pemberangkatan ke negara Spanyol untuk setiap pekerja yang
01517|diberangkatkan melalui Terdakwa maupun Saksi Nur Jaman langsung
01518|yaitu  sejumlah  Rp65.000.000,00  (enam  puluh  lima  juta  rupiah).
01519|Terdakwa  mendapatkan  fee  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah)  dari
01520|Saksi  Nur  Jaman  bagi  para  pekerja  yang  diberangkatkan  melalui
01521|Terdakwa;
01522|Hal 50 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01523|
01524|Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2024, Terdakwa menawari
01525|Saksi Eka Kusuma Bimantara melalui orang tuanya bekerja di restoran
01526|yang  berada  di Spanyol dengan gaji 1.200 euro  perbulan sehingga
01527|Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara  tertarik  tawaran  pekerjaan  tersebut.
01528|Terdakwa  mengetahui  besaran  gaji  kerja  di  restoran  yang  ada  di
01529|Spanyol  berdasarkan  informasi  dari  Saksi  Nur  Jaman.  Saksi  Eka
01530|Kusuma Bimantara telah membayar uang sejumlah Rp65.000.000,00
01531|(enam  puluh  lima  juta  rupiah)  kepada  Terdakwa  untuk  biaya
01532|pemberangkatan  ke  Spanyol  melaui  transfer  ke  rekening  BCA
01533|Terdakwa.  Uang pemberangkatan tersebut diserahkan oleh Terdakwa
01534|kepada Saksi Nur Jaman yang mana dipergunakan diantaranya untuk
01535|pembelian tiket maupun  pembayaran agensi yaitu  saudara Maria  di
01536|Spanyol. Pada awal September 2024 Saksi  Eka Kusuma Bimantara
01537|pergi ke negara Spanyol menggunakan visa tipe C (kunjungan/turis),
01538|bukan visa kerja. Tidak ada perjanjian kerja yang ditandatangani oleh
01539|Saksi Eka Kusuma Bimantara  ketika akan diberangkatkan ke negara
01540|Spanyol. Pada saat hendak berangkat ke Spanyol, Saksi Eka Kusuma
01541|Bimantara  sempat  bertemu  dengan  Terdakwa  di  bandara  Soekarno
01542|Hatta Jakarta dan Terdakwa memberikan informasi jika tiba di Spanyol
01543|bertemu dengan Maria;
01544|Menimbang, bahwa pada saat Saksi Eka Kusuma Bimantara tiba
01545|di bandara Spanyol dijemput oleh orang suruhannya saudara Maria.
01546|Saksi Eka Kusuma Bimantara ditampung terlebih dahulu beberapa hari
01547|oleh saudara Maria kemudian menyalurkannya di restoran yang ada di
01548|Spanyol.  Saudara  Maria  mengantar  Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara
01549|hanya sampai dengan terminal dengan diberi catatan kemudian Saksi
01550|Eka Kusuma Bimantara sendirian menuju lokasi restoran yang menjadi
01551|tempatnya  bekerja.  Saksi  Eka  Kusuma  Bimantara hanya  bekerja  di
01552|restoran Spanyol selama dua minggu kemudian keluar dari pekerjaan
01553|karena  tidak  betah  yang  mana  gaji  tidak  sesuai  dengan  apa  yang
01554|dijanjikan  oleh  Terdakwa.  Hal  tersebut  menunjukkan  perbuatan
01555|Terdakwa  tersebut  telah  melakukan  penempatan  terhadap  Saksi
01556|Kusuma  Bimantara  sebagai  pekerja  migran  Indonesia  di  negara
01557|Spanyol,  padahal  Terdakwa  tidak  memiliki  perusahaan  penempatan
01558|pekerja  migran  ke  luar  negeri,  Terdakwa  hanyalah  sebagai  individu
01559|perseorangan yang mengambil keuntungan secara finansial baik dalam
01560|perannya  membantu  membuatkan  visa  bagi  para  pekerja  migran
01561|Hal 51 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01562|
01563|Indonesia  yang  diberangkatkan  melalui  Saksi  Nur  Jaman  maupun
01564|diberangkatkan melalui Terdakwa;
01565|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai
01566|bahwa  unsur  Melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01567|telah terpenuhi menurut hukum;
01568|Menimbang,  bahwa  dari  unsur–unsur  pasal  tersebut  di  atas,
01569|Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti
01570|perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif
01571|kedua yaitu Pasal  81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01572|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  Jo Pasal 20 huruf a Undang-
01573|Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh karenanya terhadap
01574|Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;
01575|Menimbang,  bahwa  dalam  doktrin  hukum  pidana  dan
01576|perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan
01577|“tiada pidana tanpa kesalahan” ( geen straaf zonder schuld ) dan agar
01578|orang  yang  melakukan  suatu  perbuatan  tersebut  dapat  dipidana
01579|dengan  hukuman  yang  diancamkan,  pada  diri  Terdakwa  harus  ada
01580|pertanggung jawaban pidana;
01581|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis
01582|Hakim  menilai  Terdakwa  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  waras
01583|pikirannya  dan  dianggap  mampu  mempertanggungjawabkan
01584|perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai
01585|alasan  pembenar  maupun  alasan  pemaaf  sehingga  menghilangkan
01586|sifat  melawan  hukum  dari  perbuatan  Terdakwa,  oleh  karena  itu
01587|Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan
01588|harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
01589|Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan unsur-unsur di
01590|atas  juga  termasuk  di  dalamnya  sudah  dipertimbangkan  bentuk
01591|kesalahan  Terdakwa,  motif  dan  tujuan  Terdakwa  melakukan  tindak
01592|pidana,  sikap  batin  Terdakwa,  dengan  cara  bagaimana  Terdakwa
01593|melakukan tindak pidana, tindakan Terdakwa setelah melakukan tindak
01594|pidana,  pengaruh  tindak  pidana  terhadap  korban,  yang  mana
01595|semuanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan
01596|pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1)
01597|Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
01598|Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 126 Undang-
01599|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ancaman
01600|Hal 52 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01601|
01602|pidana  Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01603|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disesuaikan menjadi dipidana
01604|dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
01605|denda paling banyak kategori VI (dua miliar rupiah);
01606|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  juga
01607|meminta  agar  Terdakwa  dibebankan  juga  untuk  membayar  restitusi
01608|yaitu  sejumlah  Rp473.801.500,00 (empat  ratus  tujuh  puluh  tiga  juta
01609|delapan  ratus  satu  ribu  lima  ratus  rupiah) yang  didasarkan  kepada
01610|perhitungan  LPSK  atas  para  korban  dalam  perkara  ini  yaitu  Eka
01611|Kusuma Bimantara, Abdul Rosyid, Calim,  Lutfie Zein  Zulfieqi, Hendro
01612|Saputra, dan Moh. Awik Alfitroh;
01613|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
01614|Nomor 7 Tahun 2018 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020
01615|tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi
01616|Dan  Korban  disebutkan  korban  tindak  pidana  berhak  memperoleh
01617|restitusi  berupa  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kekayaan  atau
01618|penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang
01619|berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian
01620|biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01621|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 angka l dan Pasal
01622|178 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, korban
01623|berhak  mengajukan  restitusi  melalui  tuntutan,  korban  berhak
01624|mendapatkan restitusi. berupa: a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan
01625|atau  penghasilan; b. ganti  rugi  yang  ditimbulkan  akibat penderitaan
01626|yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/ atau c.
01627|penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
01628|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  berita  acara  persidangan
01629|dalam  perkara  ini,  Penuntut  Umum  menghadirkan  korban  yang
01630|dimintakan  restitusi  dalam  persidangan  hanya  Saksi  Eka  Kusuma
01631|Bimantara, sedangkan korban lainnya yaitu Abdul Rosyid, Calim, Lutfie
01632|Zein Zulfieqi, Hendro  Saputra, dan Moh. Awik Alfitroh, tidak  pernah
01633|dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum  dalam  persidangan,  bahkan  dalam
01634|daftar Saksi yang ada dalam BAP penyidik dari 16 orang Saksi, tidak
01635|ada nama  Abdul Rosyid, Calim,  Lutfie Zein  Zulfieqi, Hendro Saputra,
01636|maupun Moh. Awik Alfitroh. Berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan
01637|Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara
01638|Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi
01639|Hal 53 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01640|
01641|Kepada  Korban  Tindak  Pidana  disebutkan  Penuntut  Umum
01642|mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan
01643|restitusi. Oleh karena Penuntut Umum hanya mengajukan Saksi korban
01644|Eka Kusuma Bimantara dalam membuktikan permohonan restitusi yang
01645|diajukan, maka  Majelis Hakim, dalam pembebanan restitusi terhadap
01646|Terdakwa hanya mempertimbangkan untuk Saksi korban Eka Kusuma
01647|Bimantara yang mana berdasarkan berkas laporan pengajuan restitusi
01648|yang diajukan di persidangan, perhitungan LPSK terhadap nilai restitusi
01649|dari  Saksi  korban  Eka  Kusuma  Bimantara  yaitu  sejumlah
01650|Rp73.797.500,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh
01651|ribu lima ratus rupiah);
01652|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal  181 ayat (5)  Undang-
01653|Undang  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  KUHAP,  disebutkan  Hakim
01654|dalam  putusan  memerintahkan  Jaksa  untuk  melelang  sita  jaminan
01655|restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka
01656|waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan yang
01657|telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Begitu  pula  berdasarkan
01658|Pasal 30 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022
01659|tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi
01660|Dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak  Pidana disebutkan  Jaksa
01661|menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga
01662|dan melelang harta kekayaan untuk memenuhi pembayaran restitusi
01663|tersebut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
01664|Menimbang, bahwa  berdasarkan Pasal  181 ayat (7)  Undang-
01665|Undang  Nomor  20  Tahun  2025  tentang  KUHAP  dalam  hal  harta
01666|kekayaan  Terpidana  yang  disita  tidak  mencukupi  biaya  restitusi,
01667|Terpidana  dikenai  pidana  penjara  pengganti  tidak  melebihi  pidana
01668|pokoknya;
01669|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah  ditangkap  dan
01670|ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01671|Terdakwa  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  akan
01672|dijatuhkan;
01673|Menimbang  bahwa  agar  Terdakwa  tidak  melarikan  diri  dari
01674|pelaksanaan  hukuman,  maka  perlu  ditetapkan  agar  Terdakwa tetap
01675|ditahan;
01676|Menimbang  bahwa  terhadap  barang  bukti  dalam  perkara  ini
01677|berupa:
01678|Hal 54 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01679|
01680|1) 1  (satu)  buku  paspor  nomor  E8001481  a.n  Eka  Kusuma
01681|Bimantara;
01682|2) 1  (satu)  lembar  boarding  pass  tiket  Turkish  a.n.  Bimantara
01683|Ekakusuma;
01684|3) 1 (satu) bendel booking tiket Garuda Indonesia a.n. Bimantara/
01685|Eka Kusuma Mr;
01686|4) 1  (satu)  bendel  print  out  screenshoot/  tangkapan  layar
01687|percakapan  whatsapps  antara  Sdr.  Eka  Kusuma  Bimantara
01688|dengan  nomor:  083825174458  dengan  Sdr.  Kunali  dengan
01689|nomor: 082138595433 yang diambil dari HP Merk Infinix Hot 10
01690|Play milik Sdr. Eka Kusuma Bimantara;
01691|5) 1  (satu)  lembar  print  out  bukti  transfer  Bank  BCA  sebesar
01692|Rp7.500.000,00 tanggal 18 Mei 2024 dengan nama penerima
01693|Kunali, rekening tujuan 362-057-5223;
01694|6) 1 (satu) lembar print out m-transfer tanggal 05/05/2024 sebesar
01695|Rp5.800.000,00 ke 3620575223 Kunali;
01696|Oleh  karena  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  barang  bukti
01697|tersebut adalah milik Saksi Eka Kusuma Bimantara  maka terhadap
01698|barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada  Saksi  Eka  Kusuma
01699|Bimantara;
01700|7) 1(satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01701|No.390/SK/VII/2025, tanggal 14 Juli 2025, dan surat pernyataan
01702|atas nama Ali Safi’i;
01703|8) 1(satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01704|No.369/SK/VII/2025, tanggal 07 Juli 2025, 2 (dua) print out bukti
01705|transfer dan print out KTP atas nama Hendro Saputra;
01706|9) 1(satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01707|No.391/SK/VII/2025,  tanggal  14  Juli  2025,  2  (dua)  print  out
01708|kwitansi, print out bukti transfer atas nama Jenal;
01709|10)1  (satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01710|No.314/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025 dan surat pernyataan
01711|atas nama Abdul Rosyid;
01712|11)1  (satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01713|No.313/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025 dan surat pernyataan
01714|atas nama Moh Awik Alfitroh;
01715|Hal 55 dari 61 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2025/PN Bbs
01716|
01717|12)1  (satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01718|No.334/SK/06/2025, tanggal 26 Juni 2025, surat pernyataan atas
01719|nama Lutfie Zein Zulfieqi dan fotocopy kartu keluarga;
01720|13)1  (satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01721|No.380/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan
01722|atas nama Calim;
01723|14)1  (satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01724|No.383/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan
01725|atas nama Achmad Abdul Aziz;
01726|15)1  (satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01727|No.379/SK/VII/2025, tanggal 10 Juli 2025 dan surat pernyataan
01728|atas nama Dahudi;
01729|16)1  (satu)  bundel  fotocopy  terdiri  data  korban,  surat  kuasa
01730|No.286/SK/05/2025, tanggal 19 Mei 2025 dan surat pernyataan
01731|atas nama Eka Kusuma Bimantara;
01732|Oleh  karena  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  barang  bukti
01733|tersebut adalah  milik  Saksi Sunoko  maka  terhadap  barang  bukti
01734|tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunoko;
01735|17)1(satu)  bundel  print  out  daftar  penumpang  pesawat  Garuda
01736|Indonesia dari Aplikasi Zimbra;
01737|18)1(satu)  bundel  print  out  data  reservasi  penumpang  Garuda
01738|Indonesia;
01739|19)1(satu)  lembar  surat  pernyataan  atas  nama  Nur  Jaman
01740|tertanggal Semarang 29 April 2024;
01741|20)1(satu)  lembar  surat  perjanjian  kesepakatan  antara  Sdr.Nur
01742|Jaman sebagai pihak pertama dengan Sdr.Kunali sebagai pihak
01743|kedua tertanggal Brebes 29 April 2024;
01744|Oleh  karena  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  barang  bukti