01191|dan lain-lain;
01192|
01193|Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan
01194|ini, maka  segala  sesuatu  yang  termuat dan  terlampir  dalam  berita  acara
01195|persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat
01196|dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;
01197|Menimbang,  bahwa  untuk  menyatakan  seseorang  telah  bersalah
01198|melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah
01199|terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan
01200|kepadanya;
01201|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  melakukan  perbuatan  dan  telah
01202|ditangkap  dalam  yurisdiksi  Pengadilan Negeri  Praya, maka  sebagaimana
01203|ketentuan dalam  Pasal 147  Kitab  Undang Undang Hukum  Acara  Pidana
01204|adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa
01205|dan mengadili perkara a quo;
01206|Menimbang, bahwa pengertian dakwaan alternatif adalah dakwaan
01207|yang satu mengecualikan dakwaan yang lain. Dengan demikian penuntut
01208|umum  menawarkan  atau  mengemukakan  pilihan  ( option)  kepada  hakim
01209|untuk  mengambil  mana  diantara  dakwaan  yang  diajukan  dianggap  tepat
01210|untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.
01211|Jadi dalam dakwaan yang berbentuk alternatif, antara dakwaan yang satu
01212|dengan yang lain “saling mengecualikan, dakwaan yang ditempatkan pada
01213|urutan pertama mengecualikan dakwaan berikutnya, atau sebaliknya;
01214|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01215|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
01216|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas  dapat  memilih langsung
01217|untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal
01218|81 Juncto Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
01219|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia ,  yang  unsur-unsurnya  adalah
01220|sebagai berikut:
01221|KM:          HA1:         HA2:
01222|
01223|1. Unsur orang perseorangan;
01224|2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01225|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01226|mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:
01227|Ad.1. Unsur Orang perseorangan;
01228|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  Angka  19  Undang
01229|Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01230|Indonesia yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan
01231|dan/atau korporasi;
01232|Menimbang, bahwa istilah “orang perseorangan” dalam konteks
01233|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  bisa  diketahui  maknanya  dari
01234|kata “orang” yang berarti “manusia” dan kata “perseorangan” yang
01235|merupakan  kata  benda  untuk  menjelaskan  perihal  orang  secara
01236|pribadi.  Dengan  demikian,  istilah  “orang  perseorangan”  dapat
01237|dimaknai  sebagai  subjek  hukum  secara  kodrati  atau  secara  alami
01238|dalam  hal  ini  adalah  manusia  atau  natuurlijke  person  yang  dapat
01239|mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  secara  pidana .  Dapat
01240|diartikan  pula  dalam  konteks  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01241|istilah “orang perseorangan” memiliki arti yang sama dengan istilah
01242|“barang siapa/hij die” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
01243|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah
01244|menghadapkan  seseorang  yang  didakwakan  terhadapnya  beserta
01245|dengan  data  identitas  yang  telah  diperiksa  dipersidangan  sesuai
01246|dengan  surat  dakwaan  Penuntut  Umum  dengan  Nomor  Register
01247|Perkara : PDM-01/Praya/05/2022 tertanggal 08 Juni 2022 , dan diakui
01248|oleh  Terdakwa  pada  pemeriksaan  dipersidangan  bahwa  identitas
01249|tersebut sebagai identitas yang benar bernama  AMRAN, sehingga
01250|dalam perkara a quo tidaklah terjadi error in persona (salah subjek);
01251|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim
01252|berpendapat unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi;
01253|Ad.2. Unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01254|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  1  Angka  2  Undang
01255|Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01256|Indonesia yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah
01257|setiap  warga  negara  Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah
01258|KM:          HA1:         HA2:
01259|
01260|melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik
01261|Indonesia;
01262|Menimbang, bahwa Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun
01263|2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, merujuk pada
01264|Pasal  69  Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang
01265|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  berbunyi  ” Orang
01266|perseorangan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01267|Indonesia”;
01268|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan saksi-saksi,
01269|keterangan  Terdakwa  serta  barang  bukti  yang  telah  diajukan  ke
01270|persidangan telah terungkap  fakta-fakta hukum  terkait tindak pidana
01271|yang ber awal pada hari Sabtu,  tanggal 13 April 2019 sekitar pukul
01272|16.00  W ITA,  Saksi  Taufik  Azmi  bersama  Amaq  Fitri  menemui
01273|Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gerenjeng ,
01274|Kelurahan Praya ,  Kabupaten Lombok Tengah dengan maksud  ingin
01275|bekerja  ke  Negara  Taiwan,  karena  sebelumnya  anak  Amaq  Fitri
01276|pernah diberangkatkan ke Negara Taiwan melalui Terdakwa;
01277|Menimbang,  bahwa  pada hari  Senin,  tanggal  15  April  2019
01278|sekitar Pukul 09.00 WITA, Saksi Taufik Azmi bersama Muhamad Salim
01279|datang kembali ke rumah Terdakwa dengan maksud bahwa Muhamad
01280|Salim juga ingin bekerja di Negara Taiwan;
01281|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  menjelaskan  kepada  Saksi
01282|Taufik  Azmi  jika  ingin  bekerja  di  Taiwan  prosesnya  bisa  sampai  6
01283|(enam)  sampai  7  (tujuh)  bulan,  selanjutnya  calon  pekerja  harus
01284|membayar  uang  muka  Rp500.000,00  (lima  ratus  ribu)  untuk  biaya
01285|proses, apabila dalam waktu 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan belum
01286|berangkat maka uang muka tersebut akan dikembalikan;
01287|Menimbang, bahwa  Terdakwa selanjutnya  menjelaskan  Saksi
01288|Taufik Azmi mengenai syarat-syarat untuk ke Taiwan seperti KTP, pas
01289|foto,  I jazah serta  tentang  biaya  pengurusan  syarat  dan
01290|pemberangkatan  sebesar  Rp35.000.000,00 (tiga  puluh  juta  rupiah)
01291|dan ada program baru  sebesar Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta
01292|rupiah)  yang seperti resmi,  mengenai perpanjangan visa akan tetap
01293|diurus di Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan biaya sebesar
01294|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
01295|Menimbang,  bahwa  setelah  Terdakwa  menjelaskan,   Saksi
01296|Taufik Azmi tindak ingin menunggu lama sehingga Terdakwa langsung
01297|KM:          HA1:         HA2:
01298|
01299|memberikan nomor Munahir Alias Bayu , dan menyerahkan kepada
01300|Saksi Taufik Azmi untuk langsung berhubungan dengan Munahir Alias
01301|Bayu;
01302|Menimbang,  bahwa  s esaat  sebelum  Saksi  Taufik  Azmi  ke
01303|Jakarta, Munahir Alias Bayu meminta kepada Saksi Taufik Azmi uang
01304|sebesar  Rp10.000.000, 00 (sepuluh  juta  rupiah)  untuk  biaya
01305|pengurusan Paspor dan biaya administrasi lainnya serta uang tiket
01306|sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), sehingga
01307|Saksi  Taufik  Azmi  menyerahkan  uang  sebesar  Rp40.000.000, 00
01308|(empat puluh juta rupiah)  ke  Nomor Rekening Isteri  Munahir  Alias
01309|Bayu atas nama Afrin Trima Lela;
01310|Menimbang,  bahwa  pada  hari  Rabu,  tanggal  24  April  2019
01311|sekitar Pukul 07.00 W ITA, Saksi Taufik Azmi dijemput oleh Terdakwa
01312|di  rumah  Saksi  Taufik  Azmi  menggunakan  mobil  lalu  diantar  ke
01313|Bandara Internasional Lombok menuju Jakarta;
01314|Menimbang,  bahwa  setelah  tiba  di  Bandara  Halim  Perdana
01315|Kusuma Saksi Taufik Azmi dijemput oleh Ari yang merupakan pegawai
01316|Munahir Alias Bayu kemudian menuju Cipayung Jakarta Timur dan
01317|ditempatkan di rumah penampungan, setelah di penampungan Saksi
01318|Taufik Azmi bertemu dengan  Munahir Alias  Bayu  yang  merupakan
01319|teman Terdakwa;
01320|Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 Saksi Taufik Azmi
01321|diberangkatkan ke Negara Taiwan, namun sesampainya di Negara
01322|Taiwan Saksi Taufik Azmi diamankan oleh Petugas Khusus selama 10
01323|(sepuluh) jam, kemudian dipulangkan kembali ke Indonesia  karena
01324|visa Saksi Taufik Azmi tertulis visa pelancong bukan visa pekerja;
01325|Menimbang, bahwa s etelah Saksi Taufik Azmi dikembalikan ke
01326|Indonesia  kemudian  Munahir  Alias  Bayu  menawarkan  Saksi  Taufik
01327|Azmi  untuk  bekerja  di  Cina  namun  Saksi  Taufik  Azmi  harus
01328|menambah biaya tetapi Saksi Taufik Azmi memutuskan untuk kembali
01329|ke Lombok;
01330|Menimbang, bahwa u ang milik Saksi Taufik Azmi tersebut tidak
01331|dapat dikembalikan karena sudah habis untuk pengurusan Paspor,
01332|pembelian tiket pesawat, visa dan lain-lain;
01333|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  hukum  diatas,
01334|maka terbukti Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dengan
01335|kuasanya memberikan saran kepada Saksi Taufik Azmi dan Muhamad
01336|KM:          HA1:         HA2:
01337|
01338|Salim terkait dengan syarat-syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia
01339|di Taiwan dan biaya terkait untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di
01340|Taiwan dengan mengatakan “ syarat-syarat untuk ke Taiwan seperti
01341|KTP,  pas  foto,  Ijazah serta  tentang  biaya  pengurusan  syarat  dan
01342|pemberangkatan  sebesar  Rp35.000.000,00 (tiga  puluh  juta  rupiah)
01343|dan ada program baru  sebesar Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta
01344|rupiah) yang seperti resmi , mengenai perpanjangan visa akan tetap
01345|diurus di Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan biaya sebesar
01346|Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”;
01347|Menimbang,  bahwa  kata-kata  yang  seperti  resmi  dapat
01348|disimpulkan  bahwa  Terdakwa  mengetahui  penempatan  Pekerja
01349|Migran  Indonesia  tidak  melalui  prosedur  yang  legal dalam  hal  ini
01350|sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam  Undang Undang Nomor
01351|18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01352|Menimbang, bahwa merujuk kembali sesuai Pasal 69 Undang
01353|Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran
01354|Indonesia, Terdakwa yang masuk dalam kategori orang perseorangan
01355|ini dilarang untuk melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01356|Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian nota pembelaan atau
01357|pledoi dari  Penasihat  Hukum  Terdakwa,  yang  menyatakan  bahwa
01358|Terdakwa  tidak  pernah  menerima  dan  menikmati  uang  milik  Saksi
01359|Taufik Azmi dan Muhamad Salim melainkan Saudara Munahir Alias
01360|Amaq Bayu yang menerimanya, menurut hemat Majelis Hakim, hal
01361|tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan hukuman bagi
01362|Terdakwa  yang  telah  terbukti  telah  melakukan  unsur  Penempatan
01363|Tenaga Migran Indonesia;
01364|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim
01365|berpendapat unsur melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia
01366|telah terpenuhi;
01367|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari  Pasal 81  Juncto
01368|Pasal 69 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan
01369|Pekerja  Migran  Indonesia telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah
01370|dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak
01371|pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut
01372|Umum;
01373|KM:          HA1:         HA2:
01374|
01375|Menimbang,  bahwa  selama  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01376|menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana
01377|pada  diri  Terdakwa,  baik  sebagai  alasan  pembenar  (rechtsvaardinguns
01378|gronden)  dan  atau  alasan  pemaaf  (schulduitsluitings  gronden ),  maka
01379|Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,  oleh karena itu
01380|berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
01381|maka  Terdakwa  dipandang  mampu  untuk  bertanggungjawab,  dan  oleh
01382|karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;
01383|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01384|mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat
01385|dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat
01386|menentukan  secara  tepat  dan  adil,  diperlukan  parameter-parameter  atau
01387|patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;
01388|Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  tujuan  dari
01389|penegakan  hukum,  serta  dihubungkan  dengan  teori  pemidanaan  harus
01390|berpedoman  pada  nilai-nilai  dasar  ( grund  norm)  hukum  itu  sendiri  yang
01391|terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum
01392|sehingga  keberlakuannya  dapat  dirasakan  baik  itu  secara  filosofis,
01393|sosiologis, dan yuridis;
01394|Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa
01395|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  ( revegen) atas  perbuatan
01396|Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya
01397|penyadaran  kembali  serta  sebagai  pembelajaran  agar  Terdakwa  dapat
01398|merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan
01399|pihak lain, sehingga nantinya Terdakwa bila kembali ketengah masyarakat
01400|menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga
01401|masyarakat  yang  baik,  dan  oleh  karenanya  penjatuhan  pidana  menurut
01402|hemat  Majelis  Hakim  lebih  dititikberatkan  pada  sifat  preventif  terhadap
01403|Terdakwa;
01404|Menimbang, bahwa selain itu, penjatuhan hukuman pidana terhadap
01405|diri  Terdakwa,  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan  tuntutan  dari
01406|Penuntut  Umum  yang  hanya  menuntut  pidana  penjara,  oleh  karena
01407|Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak
01408|pidana sebagaimana  diatur dan diancam dalam  Pasal 81  Juncto Pasal 69
01409|Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
01410|Migran  Indonesia, dimana  pemidanaannya  bersifat  kumulatif  yaitu  selain
01411|pidana  penjara  juga  haruslah  diberikan  pidana  denda,  maka  kepada  diri
01412|KM:          HA1:         HA2:
01413|
01414|Terdakwa  patut  dijatuhi  pidana  denda  dan  apabila  denda  tersebut  tidak
01415|dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan
01416|ditentukan dalam amar Putusan ini;
01417|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa telah
01418|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal
01419|22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  serta Pasal 33 ayat
01420|(1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,  masa penangkapan  dan masa
01421|penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya
01422|dari pidana yang dijatuhkan;
01423|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa ditahan dan penahanan
01424|terhadap  Terdakwa  dilandasi  alasan  yang  cukup,  dan  tidak  ditemukan
01425|adanya  alasan  untuk  mengalihkan,  menangguhkan,  serta  menghentikan
01426|penahanan terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat
01427|(2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  perlu ditetapkan agar
01428|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01429|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
01430|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01431|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor dengan
01432|nomor : X758460 atas nama Taufik Azmi, karena merupakan kepemilikan
01433|dari Saksi Taufik Azmi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut
01434|Umum untuk mengembalikan kepada Saksi Taufik Azmi;
01435|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa 1 (satu) lembar  arrival card
01436|dengan nomor  paspor X758459 atas nama Muhamad Salim dan 1 (satu)
01437|buah  paspor  dengan nomor : X758459 atas nama Muhamad Salim karena
01438|merupakan  kepemilikan  dari  Muhamad  Salim,  maka  Majelis  Hakim
01439|memerintahkan  kepada  Penuntut  Umum  untuk  mengembalikan  kepada
01440|Muhamad Salim;
01441|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
01442|maka  perlu  dipertimbangkan  terlebih dahulu  keadaan yang  memberatkan
01443|dan yang meringankan Terdakwa;
01444|Keadaan  yang  memberatkan:
01445|- Perbuatan  terdakwa  menghambat  program  pemerintah  dalam
01446|perlindungan pekerja migran;
01447|Keadaan yang meringankan:
01448|- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya  serta
01449|berjanji tidak akan mengulangi;
01450|KM:          HA1:         HA2:
01451|
01452|- Terdakwa tidak menerima dan tidak menikmati uang dari Saksi Taufik
01453|Azmi terkait dengan proses Saksi Taufik Azmi menjadi Pekerja Migran
01454|Indonesia;
01455|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
01456|dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang
01457|Hukum  Acara  Pidana  Terdakwa  haruslah  pula  dibebani  untuk  membayar
01458|biaya  perkara  yang  jumlahnya  akan  ditetapkan  kemudian  sebagaimana
01459|tercantum dalam amar Putusan;
01460|Mengingat dan memperhatikan  ketentuan  Pasal 81  Juncto Pasal 69
01461|Undang  Undang  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Pekerja
01462|Migran  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab
01463|Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48
01464|tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  serta  Peraturan  Perundang-
01465|undangan lainnya yang bersangkutan;
01466|
01467|M E N G A D I L I :
01468|1. Menyatakan  Terdakwa  AMRAN terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01469|bersalah  melakukan  tindak  pidana  Orang  perseorangan
01470|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia  sebagaimana
01471|diatur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01472|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5
01473|(lima)  bulan  dan  denda  se jumlah Rp1000.000.000,00 (satu  miliar
01474|rupiah)  dengan ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak dibayar diganti
01475|dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
01476|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01477|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;