01276|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;
01277|- Bahwa  uraian  dari  Pasal  11  UU  RI  No.  21  tahun  2007  tentang
01278|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  “Setiap
01279|orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk
01280|melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
01281|yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2,
01282|pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6”;
01283|- Bahwa  unsur-unsur  pasal 11  UU  RI Nomor 21 tahun 2007 tentang
01284|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah:
01285|a) Merencanakan: Membuat rencana;
01286|KM A
01287|1
01288|A
01289|2
01290|Paraf
01291|
01292|b) Pemufakatan Jahat (Samenspanning) dianggap ada apabila sudah
01293|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01294|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01295|- Bahwa Bahwa Uraian dari Pasal 4 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang
01296|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  "Setiap
01297|orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara
01298|Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah
01299|negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
01300|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
01301|denda paling sedikit Rp120.000.000,00  (seratus dua puluh juta rupiah)
01302|dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";
01303|- Bahwa  unsur-unsur  pasal  4  UU  RI  Nomor 21  tahun  2007  tentang
01304|Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah:
01305|a) Setiap  orang  :  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
01306|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
01307|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01308|b) Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01309|Warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam  unsur  pasal  ini
01310|apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia;
01311|c) Ke  luar  wilayah  Republik  Indonesia:  Jika  dibawa  masih  dalam
01312|wilayah Republik Indonesia (dalam  negeri) tidak termasuk dalam
01313|unsur pasal ini;
01314|d) Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
01315|ditunjukkan unsur pasal subjektif alam Pasal 4 ini, dia bermaksud
01316|(dapat digolongkan ke dalam sengaja/dolus) untuk mengeksploitasi;
01317|- Bahwa  eksploitasi  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  adalah  mengacu
01318|pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan atau tanpa
01319|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
01320|kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
01321|perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,
01322|organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindagka  atau
01323|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan
01324|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01325|keuntungan baik materill maupun immaterial;
01326|KM A
01327|1
01328|A
01329|2
01330|Paraf
01331|
01332|- Bahwa setelah Ahli mendengar dan memperhatikan kronologis kejadian
01333|yang  ada,  maka  dapat  Ahli  jelaskan  bahwa  Saudara  Muhammad
01334|Zulkarnaen  dan  Saudara  Lukmanul  Hakim  merupakan  korban
01335|perdagangan  orang  dengan  modus  pengiriman  Pekerja  Migran
01336|Indonesia ke luar negeri;
01337|- Bahwa  perbuatan  dari  Saudara  ABDUS  SYAHID  Als  ANGKEP dan
01338|Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai merupakan  perbuatan  tindak  pidana
01339|perdagangan  orang  yaitu  dengan  cara  merekrut  korban,  dengan
01340|menawarkan korban serta mengiming-imingi memberangkatkan bekerja
01341|menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia  ke  negara  Australia  melalui
01342|Perusahaan resmi sehingga korban bersedia dan menyerahkan uang
01343|pendaftaran  yang  selanjutnya  para  tersangka  melakukan  kegiatan
01344|pemindahan dilanjutkan dengan kegiatan penampungan;
01345|- Bahwa  untuk  dapat  dikatakan  sebagai  tersangka  maka  seseorang
01346|haruslah memenuhi unsur pasal yang disetidaknya dibuktikan dengan
01347|dua  alat  bukti  yang  sah.  dari  keterangan  penyidik  maka  Saudara
01348|ABDUS  SYAHID  Als  ANGKEP  sudah  dapat  dikatakan  sebagai
01349|tersangka karena memenuhi unsur pasal yakni:
01350|Perbuatan  tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  sebagai
01351|berikut：
01352|a. Proses
01353|- Merekrut korban;
01354|- Memindahkan korban dari Lombok menuju Jakarta;
01355|- Melakukan penampungan selama korban di Jakarta;
01356|b. Cara
01357|Melakukan  penipuan  dengan  janji  akan  dipekerjakan  ke  negara
01358|Australia menggunakan perusahaan resmi;
01359|c. Tujuan
01360|Tujuan dari TPPO dalam peristiwa hukum yang dipaparkan dalam
01361|BAP  ini  telah  terpenuhi  yakni  bahwa  korban  selama  dalam
01362|penampungan  telah  mengeluarkan  uang  untuk  biaya  makannya
01363|sendiri, tidak mendapat pelatihan atau persiapan apapun untuk saat
01364|dijanjikan  Saudara ABDUS SYAHID bekerja ke negara Australia.
01365|KM A
01366|1
01367|A
01368|2
01369|Paraf
01370|
01371|Hal  ini  juga  dapat  mengakibatkan  korban  teresplotasi  apabila
01372|korban benar diberangkatkan tanpa keahlian;
01373|Menimbang  Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan ( a de
01374|charge) sebagai berikut:
01375|1. Saksi  BAKO WIBOWO , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
01376|sebagai berikut:
01377|- Bahwa Saksi mengetahui bahwa  Travel Syahid bergerak hanya untuk
01378|kegiatan di dalam negeri saja dan tidak untuk travel luar negeri;
01379|- Bahwa selama ini Travel Syahid belum pernah ada perjalanan ke luar
01380|negeri;
01381|- Bahwa untuk pembelian tiket keluar negeri saksi tidak tahu;
01382|Menimbang bahwa  Penasihan Hukum  telah mengajukan Ahli sebagai
01383|berikut:
01384|1. Ahli SAMSUL HIDAYAT, S.H., M.H., dibawah sumpah menerangkan pada
01385|pokoknya sebagai berikut:
01386|- Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Palermo pada tahun 2007;
01387|- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun
01388|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01389|(TPPO),  maka  pengertian  atau  definisi  perdagangan  orang  adalah:
01390|“Tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,
01391|pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
01392|penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,
01393|penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
01394|utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh
01395|persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain
01396|tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,
01397|untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”;
01398|- Bahwa  pengertian  perdagangan  orang  sebagaimana  diatur  dalam
01399|KUHP secara eksplisit mengatur perdagangan orang dalam Pasal 297
01400|dan 324, yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak
01401|laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling
01402|lama  enam  tahun.”  (Pasal  297  KUHP). “Barangsiapa  dengan  biaya
01403|sendiri  atau  biaya  orang  lain  menjalankan  perniagaan  budak  atau
01404|melakukan  perbuatan  perniagaan  budak  atau  dengan  sengaja  turut
01405|KM A
01406|1
01407|A
01408|2
01409|Paraf
01410|
01411|serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan
01412|tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
01413|tahun.” (Pasal 324 KUHP);
01414|- Bahwa adapun unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ada 3
01415|(tiga)  yaitu  unsur  Proses,  unsur  Cara  dan  Tujuan  Eksploitasi,  hal
01416|tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
01417|Proses:  tindakan  Perekrutan,  Pengangkutan,  Penampungan,
01418|Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan seseorang;
01419|Cara:  dengan  ancaman  kekerasan,  Penggunaan  kekerasan,
01420|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01421|kekerasan atau posisi rentan, Penjeratan utang atau Memberi bayaran
01422|atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang
01423|memegang kendali atas orang lain tersebut;
01424|Tujuan Eksploitasi: Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
01425|yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  Pelacuran,  Kerja  atau
01426|pelayanan  paksa,  Perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,
01427|Penindasan, Pemerasan, Pemanfaatan fisik seksual, Organ reproduksi,
01428|atau secara melawan hukum memindahkan atau mentrasplantasi organ
01429|dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
01430|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiel
01431|maupun immaterial;
01432|- Bahwa  TPPO  dalam  bentuk  membawa  ke  luar  negeri  diatur  dalam
01433|Pasal 4 UU RI No mor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan  TPPO,
01434|yang  merumuskan  bahwa:   ”Setiap  orang  yang  membawa  warga
01435|negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan
01436|maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
01437|dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
01438|lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
01439|Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak
01440|Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”;
01441|- Bahwa  unsur-unsur  Pasal  4  UU  Nomor 21  tahun  2007  tentang
01442|Pemberantasan TPPO adalah:
01443|KM A
01444|1
01445|A
01446|2
01447|Paraf
01448|
01449|a) Setiap  Orang:  Setiap  orang  dalam  pasal  ini  mengacu  pada
01450|pengertian Pasal 1 angka 4 UU PTPPO yakni orang perseorangan
01451|atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
01452|b) Yang membawa Warga Negara Indonesia: Jadi yang dibawa adalah
01453|warga  Negara  Indonesia,  tidak  termasuk  dalam  unsur  pasal  ini
01454|apabila yang dibawa bukan warga Negara Indonesia.
01455|c) Ke  luar  wilayah  Republik  Indonesia:  Jika  dibawa  masih  dalam
01456|wilayah Republik Indonesia (dalam Negeri) tidak termasuk dalam
01457|unsur pasal ini.
01458|d) Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi:  Maka  haruslah  dapat
01459|ditujunkan unsur pasal subjektif alam Pasal 4 ini, dia bermaksud
01460|(dapat digolongkan ke dalam sengaja/dolus) untuk mengeksploitasi.
01461|- Bahwa s edangkan  eksploitasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah
01462|mengacu pada Pasal 1 angka 7 eksplotasi adalah tindakan dengan
01463|atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
01464|pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
01465|perbudakan,  penindakan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,
01466|organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum  memindahkan atau
01467|mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan
01468|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan
01469|keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01470|- Bahwa  pembantuan  dan  percobaan  melakukan  TPPO  diatur  dalam
01471|Pasal 10 UU RI No mor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01472|Pidana Perdagangan Orang, yang merumuskan bahwa: ”Setiap orang
01473|yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
01474|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
01475|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
01476|Pasal 6”.  Kecuali ancaman pidananya UU PTPPO tidak mengatur hal
01477|lain. Jadi pengertian yang membantu tetap mengacu pada Pasal 56
01478|KUHP  (sesuai  Pasasl  103  KUHP).  Yakni:  Membantu  (medeplichtig)
01479|adalah sengaja membantu melakukan kejahatan dan sengaja memberi
01480|kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan
01481|itu.  Pembantuan  dilakukan  pada  waktu  atau  sebelum  tindak  pidana
01482|dilakukan;
01483|KM A
01484|1
01485|A
01486|2
01487|Paraf
01488|
01489|- Bahwa  percobaan  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  berniat
01490|melakukan  perdagangan  orang  dan  sudah  melakukan  tindakan
01491|permulaan tapi tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri;
01492|- Bahwa Pasal 11 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan
01493|TPPO adalah:  ”Setiap  orang  yang  merencanakan  atau  melakukan
01494|permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
01495|dipidana  dengan  pidana  yang  sama  sebagai  pelaku  sebagaimana
01496|dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”;
01497|- Bahwa  Unsur-unsur pasal 11 UU RI No mor 21 tahun 2007 tentang
01498|Pemberantasan TPPO adalah:
01499|a) Merencanakan: Membuat rencan;
01500|b) Pemufakatan Jahat (samenspanning) dianggap ada apabila sudah
01501|ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau lebih untuk
01502|melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01503|- Bahwa sudah ada kata sepakat (pemufakatan) antara dua orang atau
01504|lebih untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01505|- Bahwa  dalam Pasal 26 disebutkan  persetujuan korban perdagangan
01506|orang  tidak  menghilangkan  penuntutan  tindak  pidana  perdagangan
01507|orang;
01508|- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 U U Nomor  21 Tahun 2007
01509|tentang Pemberantasan TPPO, maka yang dimaksud dengan restitusi
01510|adalah pembayaran ganti kerugian  yang  dibebankan kepada  pelaku
01511|berdasarkan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  atas
01512|kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang  diderita  korban  atau  ahli
01513|warisnya. Lebih lanjut Pasal 48 menegaskan bahwa korban atau ahli
01514|warisnya  berhak  memperoleh  restitusi,  berupa  ganti  kerugian  atas:
01515|Kehilangan  kekayaan  atau  penghasilan;  Penderitaan;  Biaya  untuk
01516|tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan atau  kerugian lain
01517|yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
01518|- Bahwa y ang dimaksud “kerugian lain” dalam hal ini misalnya adalah
01519|kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau
01520|biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan
01521|penghasilan yang dijanjikan pelaku;
01522|KM A
01523|1
01524|A
01525|2
01526|Paraf
01527|
01528|- Bahwa  berdasarkan  dakwaan  terhadap  terdakwa  sebagaimana  di
01529|maksud  dalam  pasal  81  UU PPMI  Nomor  18  tahun  2017  tentang
01530|Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  yang  berbunyi  orang
01531|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01532|Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  69  dipidana  dengan
01533|pidana penjara paling lama 10 tahun, dan yang dimaksud pada pasal
01534|69 adalah orang perseorangan di larang melaksanakan penempatan
01535|Pekerja Migran Indonesia. Adapun unsur -unsur yang terdapat didalam
01536|Pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO atau
01537|Pasal 81 jo. Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan
01538|Pekerja Migran Indonesia, adalah sebagai berikut :
01539|a) Orang perseorangan, yang dimaksud dengan orang perseorangan
01540|adalah setiap orang ( natuurlijke personen ) adalah subyek hukum
01541|yang  mampu  bertanggungjawab  (toerekenbaarheid)  atas  segala
01542|perbuatannya;
01543|b) Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia,
01544|bahwa  yang  dimaksud  dengan  “dilarang”  menurut  ketentuan
01545|Undang-undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau
01546|kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh
01547|dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu
01548|bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, bahwa yang
01549|dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga
01550|Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan
01551|pekerjaan  dengan  menerima  upah  di  luar  wilayah  Republik
01552|Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud dengan Penempatan Pekerja
01553|Migran  Indonesia  merujuk  pada  pasal  1  angka  1  Peraturan
01554|Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan
01555|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang merumuskan bahwa
01556|Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan
01557|yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau
01558|Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
01559|bekerja, dan setelah bekerja;
01560|- Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi Calon Pekerja Migran Indonesia adalah
01561|setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari
01562|KM A
01563|1
01564|A
01565|2
01566|Paraf
01567|
01568|kerja  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  terdaftar  di  instansi
01569|pemerintah  kabupaten/  kota   yang  bertanggung  jawab  di  bidang
01570|ketenagakerjaan UU PPMI.
01571|- Bahwa pasal 1 ayat (1)  Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah
01572|kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  kepada  Calon  Pekerja  Migran
01573|Indonesia  dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum
01574|bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja,
01575|- Bahwa  pasal  1  ayat  (3)  Pelindungan  Sebelum  Bekerja  adalah
01576|keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran
01577|sampai pemberangkatan;
01578|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  belum  memenuhi  unsur  penempatan,
01579|karena  pengertian penempatan PMI yang dimaksud dalam pasal 81 jo.
01580|Pasal 69 dibatasi oleh penjelasan dalam pasal 69 yang menyebutkan
01581|bahwa Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau
01582|individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja
01583|Migran  Indonesia, kata  kuncinya  dalam  pasal  tersebut  adalah  frasa
01584|menempatkan  bukan  penempatan,  menempatkan  yang  dimaksud
01585|terbatas pada perbuatan memberangkatkan ke tempat tujuan sampai
01586|pada  setelah  PMI  bekerja,  sementara  perbuatan  yang  dilakukan
01587|terdakwa  hanya  terbatas  pada  perbuatan  sebelum  keberangkatan,
01588|bahkan  belum  masuk  pada  proses  pendaftaran  karena  baru  masuk
01589|pada proses mengumpulkan syarat2 pendaftaran.
01590|- Bahwa  pasal  81  yang  dipertegas  dalam  pasal  tersebut  adalah
01591|sebagai/selaku Pekerja Migran Indonesia, jangankan sebagai Pekerja
01592|Migran  Indoensia  (PMI), syarat sebagai  CPMI saja  belum  terpenuhi