00965|Paraf
00966|
00967|Jepang  yang  bernama  BUSTAM  IJASWANDI  (sudah  berhenti  sejak
00968|September 2024) dan LUKMANUL HAKIM yang Saksi tidak kenal;
00969|- Bahwa Saksi tdak tahu  LKP Wahyu Yuha Ilahi memiliki surat ijin atau
00970|tidak untuk menyelenggarakan pelatihan ke luar negeri ;
00971|- Bahwa  Saksi  diberikan  gaji  di  LKP  Wahyu  Yuha  Ilahi  sebesar
00972|Rp750.000,00  dan  di  SMK  Karya  Adi  Husada  sebesar  Rp160.000,00
00973|setiap bulannya;
00974|- Bahwa saat Saksi masuk kerja Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut
00975|sudah berada di LKP sebanyak 16 orang yaitu :
00976|1. HULWATUL FITRIATI beralamat Kota Mataram;
00977|2. DIANITA SARI beralamat Lembar, Kab.Lombok Barat;
00978|3. ALIA SEFTIANA SALMI berlamat Punia, Kota Mataram;
00979|4. HILDAYATUN beralamat di Berembeng, Kab.Lombok Barat;
00980|5. M. KHUWELID beralamat di Ampenan, Kota Mataram;
00981|6. ARI  NUGROHO  P.  berlamat  di  Puyung,  Kab.Lombok
00982|Tengah;
00983|7. EMA LISTIANI beralamat di Narmada, Kab.Lombok Barat;
00984|8. WIWIN RODIAN SAPUTRA beralamat di Kayangan, KLU;
00985|9. RIDO  ALFARIZI  beralamat  di  Mantang,  Kab.Lombok
00986|Tengah;
00987|10. NURUL PAJRI beralamat di Praya Tengah, Kab. Lombok
00988|Tengah;
00989|11.  ABDUL AZIM beralamat di Lingsar, Kab.Lombok Barat;
00990|12. MASRUR  WATHONI beralamat  di  Janaptia,  Kab.Lombok
00991|Tengah;
00992|13. LALU HAYKAL M.RASYIDI beralamat di Sandubaya, Kota
00993|Mataram;
00994|14. JEFRI  SUPRIYANTO  beralamat  di  Lembar,  Kab.Lombok
00995|Barat;
00996|15. SEPTIAN  DWI  ARIYANDI  beralamat  di  Gangga,
00997|Kab.Lombok Utara;
00998|16.  AHMAD ALKADRI beralamat di Ampenan, Kota Mataram;
00999|17. RIDHO beralamat di Seganteng, Kota Mataram ;
01000|Hal. 49 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01001|Paraf
01002|
01003|- Bahwa syarat yang diminta oleh pihak LKP Wahyu Yuha Ilahi pada
01004|saat merekrut orang menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara
01005|Jepang adalah sebagai berikut:
01006|- Kartu Tanda Penduduk;
01007|- Kartu Keluarga:
01008|- Akte Kelahiran;
01009|- Ijazah SD sampai dengan SMA ;
01010|- Bahwa selain dokumen pendaftaran yang Saksi sebutkan diatas
01011|LKP Wahyu Yuha Ilahi ada juga meminta uang pendaftaran sebesar
01012|Rp40.000.000,00  dengan  perincian  bahwa  Rp15.000.000,00  untuk
01013|biaya pelatihan dan Rp25.000.000,00 untuk biaya Job di perusahaan;
01014|- Bahwa mereka membeli sendiri makanan, tetapi apabila bu Wahyu
01015|membuat makanan mereka juga di berikan;
01016|- Bahwa  Saksi  pernah  mendengar  mereka  mengeluh  karena  di
01017|janjikan berangkat ke Jepang tetapi belum juga berangkat;
01018|-  Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya Rekomendasi dari
01019|Disnaker setempat, yang Saksi ketahui bahwa LKP Wahyu Yuha Ilahi
01020|memiliki ijin Yayasan dari Dinas Pendidikan Kota Mataram yang Saksi
01021|lihat di tembok LKP Wahyu Yuha Ilahi;
01022|Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan
01023|tidak keberatan;
01024|9.  Saksi  MARWAN  HAKIM  Als  PAK  MARWAN  dibawah  sumpah  pada
01025|
01026|Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan keterangan Ahli yaitu:
01027|1. Ahli  H. KADARUSNA S.H  dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
01028|sebagai berikut:
01029|- Bahwa hari ini Ahli dalam keadaan sehat;
01030|- Bahwa  sebelumnya  Ahli  pernah  diperiksa  dihadapan  Penyidik
01031|Kepolisian dan keterangan Ahli benar;
01032|- Bahwa riwayat singkat pendidikan Ahli sebagai berikut:
01033| Tahun  1991 Tamat dan Lulus Pendidikan SD No.2 Apitaik;
01034| Tahun  1993  Tamat  dan  Lulus  Pendidikan  SMPN  1
01035|Pringgabaya;
01036| Tahun 1995 Tamat dan Lulus Pendidikan SMAN 1 Selong;
01037| Tahun  2001  Tamat dan Lulus Pendidikan S1 Hukum pada
01038|Universitas Mataram;
01039|- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
01040| Kepala  sub bagian  Rapat dan  Risalah  pada  Sekretariat DPRD
01041|Kabupaten Lombok Utara (2016-2019);
01042| Kepala sub bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum
01043|Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara (2019-2021);
01044|Hal. 64 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01045|Paraf
01046|
01047| Kepala  Bidang  Ketenagakerjaan  Dinas  Penanaman  Modal
01048|Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Ketenagakerjaan  Kabupaten
01049|Lombok Utara (2021-2024)
01050| Penelaah  teknis  kebijakan  pada  Bidang  Penempatan  dan
01051|Perluasan kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
01052|Tenggara Barat.
01053|- Ba
01054|hwa  saat ini  Ahli bekerja di  Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja
01055|pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.NTB. Adapun Tugas
01056|dan Tanggung Jawab  Ahli adalah sebagai  berikut:
01057|a. Pe
01058|nyusunan  rencana  kegiatan  operasional  Bidang  Penempatan
01059|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01060|b. Pe
01061|nyusunan  bahan  Perumusan  kebijakan  di  bidang  penempatan
01062|Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01063|c. Pe
01064|nyusunan bahan pelaksanaan di Bidang Penempatan tenaga Kerja
01065|dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01066|d. Pe
01067|nyusunan  bahan  norma  standad  prosedur  dan  kriteria  dibidang
01068|Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
01069|e. Pe
01070|laksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja
01071|dalam satu daerah Kabupaten;
01072|f. Pe
01073|laksanaan  penyebar  luasan  informasi  pasar  kerja  kepada
01074|perusahaan.
01075|- Bahwa Ahli  mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan
01076|Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Ahli pernah ditunjuk untuk oleh
01077|Kantor  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  selaku  Ahli  dalam
01078|pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Penyidik dari Kepolisian;
01079|- Bahwa yang dimaksud dengan  LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
01080|berdasarkan bunyi Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
01081|Hal. 65 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01082|Paraf
01083|
01084|Transmigrasi  Nomor 17 tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan
01085|Pendaftaran  Lembaga  Pelatihan  Kerja  menerangkan  bahwa  LPK
01086|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  adalah  Instansi  pemerintah, badan  hukum
01087|atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan
01088|pelatihan kerja;\
01089|- Bahwa  pada  Peraturan  tersebut  juga  mengatur  bahwa   LPK
01090|(Lembaga Pelatihan Kerja) dibagi menjadi 3(tiga) yaitu LPK Swasta, LPK
01091|Pemerintah dan LPK Perusahaan;
01092|- Bahwa  yang menjadi syarat untuk mendirikan LPK Berdasarkan
01093|Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2021
01094|tentang  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada
01095|Penyelenggara  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Resiko  Sektor
01096|Ketenagakerjaan,  pada  lampiran  ( Persyaratan  Umum  Usaha )
01097|disebutkan syarat-syarat dalam mendirikan LPK adalah sebagai berikut:
01098| Melampirkan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  sertifikat  Standar
01099|Usaha dari OSS;
01100| Melampirkan identitas dan riwayat hidup penanggung jawab usaha
01101|pelatihan kerja, melampirkan tanda bukti kepemilikan atau sewa atas
01102|sarana dan prasarana usaha pelatihan kerja dengan melampirkan
01103|profil  LPK  yang  ditandatangani  oleh  penanggung  jawab  usaha
01104|pelatihan kerja yang memuat: Struktur organisasi dan uraian tugas;
01105|Daftar  dan  riwayat  hidup  instruktur  bersertifikat  kompetensi  dan
01106|tenaga  pelatihan;  serta  Program  kerja  usaha  pelatihan  kerja  dan
01107|rencana pembiayaan selama 3 tahun;
01108| Program  pelatihan  kerja  berbasis  kompetensi  yang  akan
01109|diselenggarakan,  Kapasitas  pelatihan  pertahun  dan  daftar  nama
01110|sarana prasanara pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang
01111|akan diselenggarakan
01112|- Bahwa  adapun  tata  cara  tahapan  verifikasi  berdasarkan  Permenaker
01113|Nomor  6  tahun  2021  tentang  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan
01114|Produk pada Penyelenggara berikut :
01115|a. Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
01116|serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap;
01117|Hal. 66 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01118|Paraf
01119|
01120|b. Verifikasi  lapangan  dilakukan  untuk  mengetahui  kesesuaian
01121|dokumen dengan kondisi rill dilapangan;
01122|c. Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan  notifikasi  hasil  verifikasi
01123|kepada DPMTSP melalui sistem OSS;
01124|d. Berdasarkan  Verifikasi,  Dinas  Kabupaten/Kota  menyampaikan
01125|notifikasi ke sistem OSS Berupa : Memenuhi Persyaratan atau Tidak
01126|Memenuhi Persyratan;
01127|e. Dalam hal hasil notifikasi berupa memenuhi persyaratan, sistem
01128|OSS mencamtumkan keterangan bahwa Sertifikat telah diverifikasi;
01129|f. Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan, sistem
01130|OSS  menyampaikan  kepada  pelaku  usaha  untuk  melakukan
01131|pemenuhan persyaratan sertifikat standar;
01132|g. Dalam  hal  berdasarkan  verifikasi  kembali,  Pelaku  Usaha  tetap
01133|tidak  memenuhi  persyaratan,  Sistem  OSS  membatalkan  Sertifikat
01134|standar yang belum diverifikasi
01135|- Bahwa Fungsi dan tugas pokok pendirian suatu LPK  berdasarkan
01136|Permenaker  6  Tahun  2021  Penetapan  Standar  Kegiatan  Usaha  dan
01137|Produk pada Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
01138|Ketenagakerjaan: Lembaga Pelatihan Kerja mempunyai tugas antara lain
01139|memberikan  pelayanan  pelatihan  berbasis  kompetensi  yang  meliputi
01140|Skiling,  Up-Skiling  dan  Re-Skiling,  Memberikan  Pelayanan  Konsultasi
01141|Pelatihan dan Memberikan layanan penyusunan program pelatihan yang
01142|sesuai kebutuhan konsumen;
01143|- Bahwa  apakah  Lembaga  Pelatihan  Kerja  (LPK)  dibenarkan
01144|melakukan kegiatan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri
01145|dalam  hal  ini  negara  Jepang  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Tenaga
01146|Kerja dan Transmigrasi nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan
01147|dan  Penyelenggaraan  Magang  di  Luar  Negeri  pada  pasal  2,
01148|menerangkan bahwa  Lembaga Pelatihan Kerja(LPK) boleh melakukan
01149|pengiriman  Tenaga  Kerja  ke  Luar  Negeri  atau  Pemagangan  di  Luar
01150|Negeri dengan syarat  harus memiliki SO (Sending Organization) yang
01151|diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Republik
01152|Indonesia
01153|Hal. 67 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01154|Paraf
01155|
01156|Terhadap  LPK  yang  tidak  memiliki  SO  (Sending  Organization)  hanya
01157|boleh  memberikan  Pelatihan  saja  dan  tidak  dibenarkan  dalam  hal
01158|melakukan pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri atau Pemagangan di
01159|Luar Negeri.
01160|Adapun pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri
01161|berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI bahwa
01162|pada 49 dijelaskan Pelaksana Penempatan PMI ke luar negeri terdiri
01163|atas : Badan, Perusahaan. Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau
01164|Perusahaan  yang  menempatkan  PMI  untuk  Kepentingan  Perusahaan
01165|sendiri.
01166|bahwa,  berdasarkan  uraian  dimaksud  Lembaga  Pelatihan  Kerja  tidak
01167|memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke
01168|Luar Negeri;
01169|- Bahwa yang dimaksud dengan proses Pemagangan di Luar Negeri dan
01170|pengertian dari SO (Sending Organization)  definisi proses Pemagangan
01171|di  Luar  Negeri  dalam  hal  ini  Negara  Jepang  berdasarkan  ketentuan
01172|umum pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 8
01173|tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan  penyelenggaraan
01174|pemagangan di Luar Negeri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja
01175|yang diselenggarakan secara utuh dan terpadu di Indonesia dan di Luar
01176|Negeri  oleh  Lembaga  pelatihan  kerja  atau  Perusahaan  atau  instansi
01177|pemerintah  atau  Lembaga  Pendidikan  dibawah  bimbingan  dan
01178|pengawasan  instruktur  dan/atau  pekerja  yang  lebih  berpengalaman,
01179|dalam proses produksi barang dan/atau jasa dalam rangka menguasai
01180|keterampilan dan keahlian tertentu;
01181|- Bahwa berdasarkan Pasal 23 pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
01182|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
01183|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  menerangkan  bahwa
01184|Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  hanya  dapat  merekrut
01185|peserta  pemagangan  dalam  satu  wilayah  Provinsi  setelah
01186|memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab
01187|dibidang ketenagakerjaan Provinsi dengan ditembuskan kepada bidang
01188|ketenagakerjaan Kabupaten/Kota ;
01189|Hal. 68 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01190|Paraf
01191|
01192|- Bahwa  kemudian  definisi  secara  umum  SO  (Sending  Organization)
01193|berdasarkan ketentuan umum pada Pasal 1 Ayat (6)  Peraturan Menteri
01194|Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata cara
01195|Perizinan  dan  Penyelenggaraan  Pemagangan  di  Luar  Negeri  adalah
01196|suatu izin resmi yang dikeluarkan oleh Kemenaker RI kepada Lembaga
01197|Pelatihan Kerja Swasta untuk dapat mengirim Tenaga Kerja atau Magang
01198|di Luar Negeri dalam hal ini Negara Jepang;
01199|- Bahwa  tata  cara  sehingga  sebuah  LPK  dapat  memiliki  SO  (Sending
01200|Organization) sehingga dapat melakukan pemagangan ke Luar Negeri
01201|berdasarkan  pasal  11 pada  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
01202|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  perizinan  dan
01203|penyelenggaraan  pemagangan  di  Luar  Negeri  dijelaskan  bahwa  LPK
01204|swasta yang menyelenggarakan pemagangan di Luar Negeri.
01205|- Bahwa LPK Swasta yang akan menyelenggarakan pemagangan
01206|mengajukan  permohonan  secara  tertulis  kepada  Direktur  Jenderal  di
01207|Kementrian Ketenagakerjaan RI, dengan melampirkan:
01208|1. Memiliki izin LPK yang masih berlaku;
01209|2. Memiliki program pemagangan;
01210|3. Mendapat izin penyelenggaraan pemagangan dari Direktur
01211|Jenderal  dalam  hal  ini  adalah  pihak  LPK  telah  memiliki  Mou
01212|dengan pihak lembaga penerima yang diketahui oleh Perwakilan
01213|Negara Republik Indonesia di Negara Penerima;
01214|4. Profil  LPK  yang  meliputi  antara  lain:  struktur  organisasi,
01215|alamat, telepon, dan faximile.
01216|5. Permohonan yang disampaikan oleh LPK Swasta kepada
01217|Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi
01218|yang bertanggung jawab di bidang ketenaga,kerjaan Provinsi
01219|- Bahwa mengenai apakah LKP bernama Wahyu Yuha Ilahi yang
01220|tidak memiliki SO bekerja sama dengan LPK Sanusi Pusaka Sunda yang
01221|berkedudukan  di  Cibinong,  Kabupaten  Subang  Provinsi  Jawa  Barat)
01222|dalam  melaksanakan  proses  pemagangan  ke  Negara  Jepang
01223|sepengetahuan  Ahli,  Regulasi  yang  mengatur  terkait  apakah  LPK
01224|(Lembaga  Pelatihan  Kerja)  yang  tidak  memiliki  SO  (Sending
01225|Organization)  dapat  bekerjasama  dengan  LPK  (Lembaga  Pelatihan
01226|Hal. 69 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01227|Paraf
01228|
01229|Kerja) yang memiliki SO (Sending Organization) belum diatur,  hanya
01230|saja  berdasarkan  Pasal  17  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
01231|Transmigrasi  nomor  8  tahun  2008  tentang  Tata  cara  Perizinan  dan
01232|Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri adalah dalam hal LPK
01233|swasta tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
01234|huruf l dalam hal ini LPK tersebut tidak memiliki sarana dan prasarana,
01235|Instruktur  dan  tenaga  kepelatihan  serta  workshop  sesuai  dengan
01236|kejuruan diperbolehkan mengadakan proses pelatihan;
01237|- Bahwa Perbedaan antara Pekerja Migran Indonesia yang bekerja
01238|di Luar Negeri dengan Magang di Negara Jepang adalah Pekerja Migran
01239|Indonesia  yang  disebut sebagai  setiap  warga  negara  Indonesia  yang
01240|akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar wilayah Republik
01241|Indonesia  dan  mendapatkan  upah/gaji  saat  bekerja  pada  Negara
01242|penempatan. sedangkan Magang di Negara Jepang adalah disebutkan
01243|adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang  diberikan  kesempatan  untuk
01244|belajar sambil bekerja di Negara Jepang serta mendapatkan uang saku
01245|dari proses pembelajaran tersebut;
01246|- Bahwa  pada saat interview tidak perlu rekomendasi dari Dinas
01247|Tenaga Kerja kalau dilaksanakan oleh SO swasta cukup memberitahukan
01248|saja;
01249|- Bahwa untuk sistem magang ada LPK yang bekerja sama dengan
01250|tempat  negara  yang  akan  ditempatkan,  baru  mengajukan  izin  ke
01251|Kementrian, bahwa terhadap kontrak tersebut tidak diperbolehkan karena
01252|dibuat antar lintas daerah;
01253|- Bahwa  dalam  hal  ini,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas
01254|Tenaga Kerja memang sepenuhnya  belum maksimal untuk dilaksanakan
01255|namun,  dari  sisi  kelembagaan  antara  fungsi  LKP  (Lembaga  Kursus
01256|Pelatihan) dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sangat berbeda, dan
01257|khusus untuk Terdakwa yang memiliki LKP untuk melatih Bahasa Jepang
01258|sangat  diperbolehkan,  tanpa  harus  memberangkatkan  orang  untuk
01259|bekerja ke Luar Negeri;
01260|- Bahwa para korban yang belum diberangkatkan ini masuk dalam
01261|tindak pidana TPPO;
01262|Hal. 70 dari 144 hal. Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2025/PN Mtr
01263|Paraf
01264|
01265|- Bahwa jika menjanjikan seseorang untuk diberangkatkan ke Luar
01266|Negeri  masuk  juga  dalam  tindak  pidana  TPPO  masuk  dalam  unsur
01267|percobaan;
01268|- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UU Nomor 21 Tahun 2007
01269|Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental,
01270|fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana
01271|perdagangan orang;