00913|- Bahwa Ahli  memiliki sertifikasi Bimbingan T eknis Pelayanan T erpadu Saksi
00914|dan  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang  diselenggarakan  oleh
00915|Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik
00916|Indonesia;
00917|- Bahwa  Ahli menerangkan tentang  mekanisme  penempatan tenaga kerja
00918|khusus bagi Penempatan T enaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), bahwa
00919|pelayanan  penempatan  dilakukan  baik  secara  manual  maupun  online  yang
00920|terintegrasi dengan Sistem Penempatan T enaga Kerja Nasional melalui SISNAKER
00921|T erpadu di mana bagi pekerja wajib memenuhi antara lain:
00922|1. T erdaftar di Disnaker dengan mendapatkan kartu AK 1;
00923|2. Memiliki identitas (KTP);
00924|3. Memiliki ljasah;
00925|4. Memiliki sertifikat Kompetensi;
00926|Hal. 32 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
00927|
00928|5. Surat persetujuan orang tua, suami, istri dan atau surat-surat lain
00929|apabila diperlukan;
00930|- Bahwa Ahli menerangkan Pemberi Kerja Atau Lembaga Penempatan T enaga
00931|Kerja Swasta (LPTKS) wajib memenuhi antara lain:
00932|1. Berbadan Hukum atau memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan
00933|Sertifikat  Srandar  (yang  terverifikasi)  terkait  perizinan  berusaha  yang
00934|diterbitkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dinas Nakertrans Provinsi
00935|Nusa Tenggara Timur;
00936|2. Memiliki Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar
00937|Daerah (AKAD);
00938|3. Mempunyai  Rekomendasi  untuk  melakukan  Penempatan  yang
00939|dikeluarkan oleh Dinas Nakertrans Provinsi;
00940|- Bahwa  Ahli  menerangkan  perekrutan  adalah  tindakan  yang  meliputi
00941|mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga
00942|dan komunitasnya;
00943|- Bahwa Ahli menerangkan pengangkutan adalah tindakan memindahkan dari
00944|suatu tempat ketempat yang lain;
00945|- Bahwa  Ahli  menerangkan  penampungan  adalah  suatu  proses,  cara,
00946|perbuatan menampung dan atau penadahan;
00947|- Bahwa  Ahli  menerangkan  p engiriman  adalah  suatu  tindakan
00948|memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang
00949|lain;
00950|- Bahwa  Ahli  menerangkan  pemindahan  adalah  suatu  carara  melakukan
00951|perubahan posisi;
00952|- Bahwa  Ahli  menerangkan  penculikan  adalah  suatu  tindakan  melarikan
00953|sesorang atau orang lain, menyembunyikan dan memintakan tebusan;
00954|- Bahwa Ahli menerangkan penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan
00955|orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya
00956|atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa
00957|pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;
00958|- Bahwa Ahli menerangkan Hak dan kewajiban calon tenaga kerja adalah:
00959|a) Mendapatkan perlindungan jaminan sosial;
00960|b) Mendapatkan upah seusai dengan yang telah diperjanjikan dalam
00961|surat perjanjian Kerja;
00962|c) Mendapatkan istrahat dan cuti sesuai waktu kerja yang diatur dalam
00963|aturan ketenagakerjaan;
00964|d)  Mentaati aturan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan;
00965|Hal. 33 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
00966|
00967|- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan untuk diterima sebagai tenaga kerja
00968|sebagai berikut:
00969|a) memiliki KTP (kartu tanda penduduk);
00970|b) memiliki Surat keterangan berkelakuan baik yang masih berlaku;
00971|c) bukti pendaftaran sebagai pencari kerja (Kartu AK/I);
00972|d) sertifikat  kursus/pelatihan  dan  pengalaman  kerja  (bagi  yang
00973|memiliki);
00974|e) surat persetujuan orang tua  atau istri atau suami;
00975|f) surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
00976|g) Memenuhi kualifikasi atau persyaratan (Administrasi dan Pendidikan)
00977|yang  dibutuhkan  sesuai  lowongan  jabatan  dari  Pemberi  Kerja   atau
00978|Perusahaan;
00979|- Bahwa Ahli menerangkan landasan peraturan perundang-undangan terkait
00980|tenaga kerja adalah bagi pekerja migran atau bekerja di luar negeri adalah Undang-
00981|Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan
00982|bagi pekerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) adalah Undang-Undang Nomor 13
00983|tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya adalah Peraturan
00984|Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia No mor 39  tahun  2016  tentang
00985|Penempatan T enaga Kerja;
00986|- Bahwa Ahli menerangkan syarat-syarat perekrutan tenaga kerja di dalam
00987|wilayah  Negara  republik  Indonesia  sesuai  dengan  Pasal  33  Undang-Undang
00988|Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan keputusan Menteri T enaga
00989|Kerja dan Transmigrasi Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan T enaga Kerja
00990|sebagai berikut:
00991|1. Minimal berusia 18 tahun dibuktikan dengan KTP asli;
00992|2. Sehat  jasmani  rohani  atau  tidak  dalam  keadaan  hamil  bagi
00993|perempuan;
00994|3. Sertifikat  kursus/pelatihan  atau  pengalaman  kerja  (bagi  yang
00995|memiliki);
00996|4. 4. Bukti pendaftaran sebagai pencari kerja (kartu AK/I) dari Disnaker
00997|Kab/Kota;
00998|5.  SKKB/SKCK  yang  masih  berlaku  (untuk  lowongan  yang
00999|memerlukan SKCK);
01000|6. Surat persetujuan dari Orang Tua/lstri/Suami dan atau surat lain
01001|apabila diperlukan;
01002|Hal. 34 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
01003|
01004|7. Memenuhi  kualifikasi/persyaratan  (Administrasi  dan  Pendidikan)
01005|yang  dibutuhkan  sesuai  lowongan  jabatan  dari  Pemberi  Kerja  atau
01006|Perusahaan;
01007|- Bahwa Ahli menerangkan prosedur perekrutan dan pemberangkatan tenaga
01008|kerja  antar  kerja  antar  daerah  (AKAD)  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri
01009|Ketenagakerjaan Republik indonesia Nomor 39 T ahun 2016 tentang Penempatan
01010|T enaga Kerja, antara lain:
01011|a. Perusahaan pengguna tenaga kerja/Lembaga Penempatan T enaga
01012|Kerja Swasta (LPTKS)/Lembaga Penyalur Pekerja Rumah T angga (LPPRT)
01013|menyampaikan  Surat  Permohonan  dilengkapi  dengan  Surat  Persetujuan
01014|Penempatan (SPP) AKAD pada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan
01015|Provinsi dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa
01016|T enggara Timur dengan menyertakan berkas/dokumen sebagai berikut:
01017| Surat Permohonan dari Perusahaan untuk merekrut tenaga kerja di
01018|Provinsi Nusa T enggara Timur;
01019| Surat Persetujuan Penempatan (SPP) T enaga Kerja Antar Kerja
01020|Antar  Daerah  (TK-AKAD)  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian
01021|Ketenagakerjaan Ri (yang masih berlaku) dengan lampiran dokumen:
01022| Daftar Isian Kegiatan Rencana Kebutuhan T enaga Kerja
01023|Antar Daerah (DIK-RKTKAD) yang masih berlaku (minimal 1 tahun);
01024| Kualifikasi T enaga Kerja AKAD:
01025| Daerah Pengerahan;
01026| Fasilitasi;
01027| Skala Gaji/Upah;
01028| Rancangan Surat Perjanjian Kerja, yang telah disahkan oleh Dinas
01029|Ketenagakerjaan  Provinsi/Kabupaten/Kota  daerah  tujuan  penempatan
01030|T enaga Kerja AKAD;
01031| Surat Persetujuan menerima dan mendatangkan tenaga kerja dari
01032|Dinas  Ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota  daerah  tujuan  penempatan
01033|T enaga Kerja AKAD;
01034| Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Perusahaan;
01035|Setelah  terpenuhi  semua  dokumen  yang  dipersyaratkan,  maka  Dinas
01036|Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT menerbitkan Rekomendasi
01037|Rekruitmen dan Seleksi calon T enaga Kerja AKAD sesuai kuota/alokasi rekrut
01038|pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa T enggara Timur;
01039|b. Rekrutmen dan Seleksi:
01040|Hal. 35 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
01041|
01042| Perusahaan yang telah mendapatkan rekomendasi rekrut dari Dinas
01043|Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib melapor ke Dinas yang membidangi
01044|Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai kuota/alokasi rekrut;
01045| Melakukan Penyuluhan bersama dengan Dinas yang membidangi
01046|Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Daerah Asal (Daerah Rekrut);
01047| Rekrutmen dan Seleksi calon tenaga kerja AKAD dilakukan bersama
01048|antara Petugas dari Perusahaan pengguna tenaga kerja, dan Dinas yang
01049|membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (dalam hal ini Pengantar
01050|Kerja);
01051| Melakukan Seleksi calon tenaga kerja AKAD meliputi:
01052| Seleksi Administrasi: KTP yang masih berlaku, SKKB/SKCK
01053|yang masih berlaku, Kartu T anda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja
01054|(AK/1), Sertifikat kursus / pelatihan/kompetensi/pengalaman kerja bagi
01055|yang memiliki, Surat Persetujuan dari Orang Tua/lsteri/Suami dan atau
01056|surat lain apabila diperlukan;
01057| Seleksi bakat dan minat (wawancara);
01058| Seleksi Kesehatan, dan,
01059| Keterampilan calon tenaga kerja;
01060| Penetapan calon tenaga kerja, dan menginformasikannya kepada
01061|calon tenaga kerja yang telah terseleksi, dan mengumumkannya;
01062| Menyampaikan  informasi  pendaftaran  ulang  untuk  menetapkan
01063|tenaga  kerja  AKAD,  waktu,  tempat  dan  jadwal  penandatanganan
01064|perjanjian kerja, jadwal orientasi dan pemberangkatan tenaga kerja AKAD
01065|dan segala sesuatu/informasi lain yang perlu diketahui dan dipersiapkan
01066|oleh tenaga kerja AKAD;
01067| Pengantar  Kerja  atau  Petugas  Pengantar  Kerja  mencatat  calon
01068|tenaga kerja  yang telah mendaftar  ulang  dan mengisi formulir  Daftar
01069|Pengiriman dan Kedatangan tenaga kerja AKAD (Formulir AKAD-2) untuk
01070|dikirim ke Dinas Kabupaten/Kota daerah tujuan penempatan;
01071|c. Persiapan Pemberangkatan tenaga kerja AKAD:
01072| Pelatihan bagi calon tenaga kerja AKAD bekerjasama dengan Balai
01073|Latihan Kerja Swasta atau Balai Latihan Kerja Pemerintah;
01074| Pengantar  Kerja  dan  atau  Petugas  Antar  Kerja  Dinas
01075|Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama Petugas
01076|dari  Perusahaan  pemberi  kerja  mengatur  pelaksanaan  Orientasi  Pra
01077|Pemberangkatan tenaga kerja AKAD;
01078|Hal. 36 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
01079|
01080| Petugas  perusahaan  pemberi  kerja  bersama  dengan  Dinas
01081|Ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota  daerah  asal  tenaga  kerja  AKAD
01082|mengatur jadwal pemberangkatan (pengiriman) tenaga kerja AKAD;
01083| Orientasi Pra Pemberangakan (OPP) menyampaikan materi secara
01084|rinci tentang perjanjian kerja, mental, disiplin, etos kerja, produktivitas kerja,
01085|lingkungan dan budaya kerja, sosial masyarakat (kebiasaan penduduk
01086|atau masyarakat daerah sekitar penempatan), dan fasilitas serta informasi
01087|lainya yang perlu diketahui oleh calon tenaga kerja AKAD;
01088|d. Penandatanganan Perjanjian Kerja:
01089| Menjelaskan  kembali  isi  perjanjian  kerja  oleh  Pengantar  Kerja
01090|kepada Calon T enaga Kerja AKAD dengan disaksikan oleh petugas dari
01091|Perusahaan;
01092| Perjanjian  Kerja  adalah  perjanjian  secara  tertulis  antara  Pihak
01093|T enaga Kerja AKAD dengan Pihak Pemberi Kerja yang memuat tentang
01094|Hak  (Upah,  BPJS, Kompensasi,  Cuti  dil)  dan  Kewajiban  (Tugas  dan
01095|tanggung jawab) kedua belah pihak;
01096| Calon T enaga Kerja AKAD yang menyetujui isi perjanjian kerja wajib
01097|menandatangani Perjanjian Kerja tersebut, bagi yang tidak menyetujui,
01098|berhak untuk mengundurkan diri atau membatalkan proses penempatan
01099|tanpa dikenakan sanksi apapun;
01100| Perjanjian kerja ditandatangani oleh tenaga kerja AKAD  dengan
01101|Pemberi Kerja disahkan oleh Pejabat Dinas Ketenagakerjaan asal tenaga
01102|kerja;
01103| Perjanjian kerja  ditandatangani 1 hari  sebelum  pemberangkatan,
01104|sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan;
01105| 2  (dua)  rangkap  bermaterai  cukup  untuk  dipegang  oleh
01106|tenaga kerja AKAD yang bersangkutan dan Pemberi Kerja, dan
01107| 2 (dua) rangkap sebagai tembusan yang masing-masing
01108|disampaikan  kepada  Dinas  Daerah  asal  tenaga  kerja  dan  Dinas
01109|daerah tujuan penempatan tenaga kerja AKAD;
01110|e. Penampungan Sementara dan Pemberangkatan:
01111| Kepastian  pemberangkatan  harus  segera  diberitahukan  oleh
01112|pemberi kerja kepada tenaga kerja dan atau perwakilan di daerah tujuan
01113|penempatan tenaga kerja AKAD tentang:
01114| Jadwal keberangkatan;
01115| Jumlah tenaga kerja AKAD yang diberangkatkan;
01116| Jenis dan angkutan serta kendaraan yang digunakan;
01117|Hal. 37 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
01118|
01119| Kepastian  keberangkatan  dan  kedatangan  tenaga  kerja
01120|AKAD;
01121| Pemberi  kerja  harus  menyediakan  Akomodasi  dan
01122|Konsumsi,  Pemberi  kerja  bertanggungjawab  atas  tenaga  kerja
01123|keberangkatan AKAD sampai lokasi kerja dengan tertib dan aman
01124|serta pemulangan tenaga kerja AKAD;
01125| Perusahaan pemberi kerja yang memberangkatkan tenaga kerja
01126|AKAD Wajib menyertakan Surat Rekomendasi Pemberangkatan T enaga
01127|Kerja AKAD dari Dinas yang membidangi ketenagakerjaan daerah asal
01128|tenaga kerja tersebut.  Dinas menyiapkan form AKAD-2 yang berfungsi
01129|sebagai Berita Acara serah terima T enaga Kerja AKAD dari Kepala Dinas
01130|Daerah asal ke Petugas Perusahaan;
01131|f. Penempatan T enaga Kerja AKAD:
01132| Pemberi kerja di daerah tujuan penempatan tenaga kerja AKAD atau
01133|lokasi kerja harus:
01134| Menyediakan  tempat  tinggal  layak  huni  dan  memenuhi
01135|syarat;
01136| Mengatur  penempatan  tenaga  kerja  sesuai  jabatan
01137|pekerjaan yang tercantudalam perjanjian kerja;
01138| Melaporkan  ke  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi  dan
01139|Kabupaten/Kota  daerah  tujuan  penempatan  tenaga  kerja  AKAD
01140|sesuai dengan form AKAD-2;
01141| Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota daerah tujuan penempatan
01142|tenaga kerja AKAD melaksanakan pengecekan tentang:
01143| Kesesuaian data dan identitas dan informasi di dalam form
01144|AKAD-2;
01145| Perjanjian kerja yang sudah disahkan dan ditandatangani
01146|kedua belah pihak;
01147| Pengecekan penempatan tenaga kerja AKADnya;
01148|g. Pemulangan T enaga Kerja AKAD:
01149| Pemulangan bisa disebabkan karena:
01150| Berakhimya Perjanjian Kerja;
01151| Cuti;
01152| Sakit atau alasan penting lainnya;
01153| Pemutusan hubungan kerja;
01154| Perusahaan mengisi form AKAD-3 dan disampaikan kepada Dinas
01155|setempat (lokasi penempatan) dan Dinas daerah asal tenaga kerja;
01156|Hal. 38 dari 71 hal. Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mme
01157|
01158| Perusahaan  pemberi  kerja  bertanggung  jawab  penuh  atas
01159|pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja, sampai ke
01160|daerah asal kecuali bagi tenaga kerja yang melakukan pelanggaran dan
01161|atau atas kemauan sendiri;
01162|h. Perlindungan T enaga Kerja AKAD:
01163| Perusahaan harus mempertanggungjawabkan tenaga kerja dalam
01164|asuransi sejak berangkat, bekerja, selesai kontrak, kembali ke daerah asal
01165|serta memberikan hak-haknya;
01166| Perusahaan  harus  melaporkan  apabila  tenaga  kerja  mengalami
01167|kecelakaan  kerja  atau  meninggal  dunia,  mengembalikan  jenasah  ke
01168|alamat daerah asal dan memberikan santunan kepada ahli waris;
01169|- Bahwa Ahli menerangkan  Formulir AKAD-1 adalah Daftar Isian Kegiatan
01170|Rencana Kebutuhan T enaga Kerja Antar Daerah (DIK-RKTKAD), Formulir AKAD-2
01171|adalah  Daftar Pengiriman dan Kedatangan T enaga Kerja AKAD, dan  Formulir
01172|AKAD-3 adalah Daftar Pemulangan T enaga Kerja AKAD;
01173|- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud setiap orang pada Pasal 2 Ayat (1)
01174|Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  T ahun  2007  tentang
01175|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap warga negara
01176|Indonesia dan warga negara Asing yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia
01177|wajib tunduk dan taat kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali;
01178|- Bahwa Ahli menerangkan tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan.
01179|membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga dan komunitasnya adalah
01180|bagian dari suatu proses perekrutan apalagi orang-orang tersebut diimingi bekerja
01181|atau menjadi tenaga kerja;
01182|- Bahwa  Ahli  menerangkan  orang  perorangan  tidak  dapat  melakukan
01183|perekrutan  terhadap  tenaga  kerja  karena  aturan  perundang-undangan
01184|ketenagakerjaan mengatur bahwa yang dapat melakukan perekrutan terhadap
01185|tenaga  kerja  hanya  Instansi  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  dibidang
01186|ketenagakerjaan dan lembaga swasta yang berbadan hukum, berizin, dan terdaftar
01187|di Dinas Nakertrans Provinsi Nusa T enggara Timur;
01188|- Bahwa  dengan  dilanggarnya  ketentuan  terkait  perekrutan  tenaga  kerja
01189|banyak pihak yang dirugikan antara lain Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas
01190|Naker Kabupaten atau Kota terlebih bagi T enaga Kerja yang telah direkrut;
01191|- Bahwa Ahli menerangkan surat perjanjian kerja seharusnya ditanda tangani
01192|saat tenaga kerja masih ada di Daerah;
01193|Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;
01194|
01195|Menimbang  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
01196|keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
01197|- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat
01198|memberikan keterangan di persidangan;
01199|- Bahwa  Terdakwa  memberikan  keterangan  pada  pokoknya  serupa
01200|dengan keterangan yang telah diberikan pada pemeriksaan Penyidik namun
01201|masih ada tambahan maupun perubahan;
01202|- Bahwa  T erdakwa  dan 30  (tiga  puluh)  orang Korban calon  tenaga kerja
01203|diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar
01204|Pukul 22.50 WITA, bertempat di atas Kapal Motor Dharma Rucitra 7 (tujuh) yang
01205|sedang sandar di  Pelabuhan Laut Lorens Say Maumere yang beralamatkan di
01206|Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
01207|- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah atau komplek rumah Para Korban
01208|yang berada di Kabupaten Sikka, kemudian mengajak atau merekrut Para
01209|Korban untuk pergi bersama Terdakwa ke Kalimantan Tengah untuk bekerja
01210|di PT . Baratama Putra Perkasa yang berada di Kalimantan T engah, Kota Sampit,
01211|Distrik Simpang Burung;
01212|- Bahwa  pekerjaan  yang  akan  dikerjakan  oleh  Para  Korban  adalah
01213|pemupukan, perawatan dan penanaman pohon kayu kertas;
01214|- Bahwa 30 (tiga puluh) orang Korban calon tenaga kerja atas nama:
01215|1) Irvan Ahmad Abu Bakar;
01216|2) Muhamad Fadhil Setiawan;
01217|3) Novensius Bernadus;
01218|4) Ikhwal Fahrizi Ngata;
01219|5) Simpianus Simpi;
01220|6) Amat;
01221|7) Yoseph Jondi;
01222|8) Yoseph Ariyanto Ngala;