02033|persyaratan  untuk  diupload  kedalam  aplikasi  tersebut.  Setelah
02034|pemohon mengupload dokumen, maka akan keluar kode billing ke
02035|email pemohon dan kode billing tersebut dibayarkan di Bank atau di
02036|kantor Pos. Setelah itu pemohon menentukan tanggal untuk jadwal
02037|pengambilan foto Paspor dan wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I
02038|TPI  Tanjungpinang.  Setelah  pemohon  menentukan  tanggal  yang
02039|diinginkan, maka akan keluar surat pengantar yang dikirim ke email
02040|pemohon  lalu  di  print  dan  pada  tanggal  yang  telah  ditentukan
02041|pemohon wajib membawa surat pengantar, bukti pembayaran billing
02042|dan  berkas  berupa  dokumen  Asli  maupun  fotocopi  yang  telah  di
02043|upload  di  aplikasi  M-Paspor  milik  pemohon  tersebut.  Pada  saat
02044|pemohon datang di tanggal yang ditentukan tadi, dengan membawa
02045|semua persyaratan, lalu pemohon masuk ke ruang pelayanan dan
02046|menuju ke konter CS, kemudian di konter CS diberikan nomor antrian
02047|untuk pengambilan Foto. Setelah dipanggil nomor antrian tersebut,
02048|maka  pemohon  dapat  masuk  keruangan  foto,  wawancara  dan
02049|
02050|pengambilan  biometrik.  Setelah  selesai,  maka  pemohon  diberikan
02051|tanda bukti berupa surat tanda pengambilan Paspor (resi) atas nama
02052|yang  bersangkutan  kurang  lebih  waktunya  4  (empat)  hari  setelah
02053|dilakukan foto di kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Setelah 4
02054|(empat)  hari  kerja, pemohon  dapat  mengambil  Paspornya  di loket
02055|pengambilan Paspor dengan menunjukkan bukti berupa surat tanda
02056|pengambilan Paspor.
02057|2. Tahapan pembuatan paspor secara walk in  yaitu pemohon
02058|datang  kekantor  Imigrasi  Kelas  I  TPI  Tanjungpinang  dengan
02059|membawa dokumen-dokumen persyaratan berupa KTP, KK maupun
02060|Ijazah / Akta. Setelah itu pemohon datang ke konter CS dan jikalau
02061|disetujui untuk proses walk in, maka diberikan nomor antrian untuk
02062|foto  dan  wawancara.  Kemudian  pemohon  melakukan  pengambilan
02063|foto, wawancara dan biometrik, lalu dikeluarkan billing pembayaran
02064|sebesar Rp.350.000 untuk Passport Biasa dan Rp.650.000 untuk E-
02065|Passport,- dan pembayaran harus dibayarkan melalui Bank maupun
02066|kantor  Pos.  Setelah  melakukan  pembayaran,  billing  dan  bukti
02067|pembayaran  maka  pemohon  yang  telah  melakukan  pengurusan
02068|Paspor tersebut harus menunggu 4 (empat) hari kerja agar pemohon
02069|dapat  mengambil  Paspornya  di  loket  pengambilan  Paspor  dengan
02070|menunjukkan kode billing beserta bukti pembayarannya.
02071|3. Tahapan  pembuatan  paspor  untuk  percepatan  yaitu
02072|pemohon datang kekantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dengan
02073|membawa dokumen-dokumen persyaratan berupa KTP, KK maupun
02074|Ijazah / Akta. Setelah itu pemohon datang ke konter CS dan jikalau
02075|disetujui untuk proses walk in, maka diberikan nomor antrian untuk
02076|foto  dan  wawancara.  Kemudian  pemohon  melakukan  pengambilan
02077|foto, wawancara dan biometrik, lalu dikeluarkan billing pembayaran
02078|sebesar  Rp.1.000.000  dan  pembayaran  harus  dibayarkan  melalui
02079|Bank  maupun  kantor  Pos.  Setelah  melakukan  pembayaran,  billing
02080|dan  bukti  pembayaran  maka  pemohon  yang  telah  melakukan
02081|pengurusan  Paspor  tersebut  bisa  mengambil  Passpor  di  loket
02082|pengambilan paspor;
02083|- Bahwa  Terdakwa  Gabril  Prasetia  Perdana  Bin  Saili  Safri  yang
02084|menjemput  saksi  korban  Akmal  Wahyudi  dari  Pelabuhan  ke  kantor
02085|Imigrasi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda Scoopy
02086|warna  hitam  putih  No.Pol  BP  3066  GB  dan  Terdakwa  juga  yang
02087|
02088|memesankan kamar untuk  saksi korban AKMAL WAHYUDI pada hari
02089|Senin tanggal 3 Juni 2024;
02090|- Bahwa Terdakwa Gabril Prasetia Perdana Bin Saili Safri membantah
02091|keterangan  Terdakwa  di  BAP  Kepolisian  yang  menerangkan  bahwa
02092|Terdakwa  Gabril  Prasetia  Perdana  Bin  Saili  Safri  mengetahui  bahwa
02093|tujuan saksi korban AKMAL WAHYUDI dan saksi korban MUHAMMAD
02094|AFFRIYADI  berangkat  adalah  ingin  mencari  pekerjaan  dan  natntinya
02095|saksi korban bekerja sebagai admin judi slot online ;
02096|- Bahwa Terdakwa Gabril Prasetia Perdana Bin Saili Safri kenal dengan
02097|saudara  INAKA dan  LIE  WIE  sejak  tahun  2016  dan  sepengetahuan
02098|Terdakwa, saudara LIE WIE bekerja sebagai peternak ikan cupang di KM
02099|8  Atas  Kota  Tanjungpinang,  dan  dulunya  Terdakwa  pernah  memiliki
02100|hubungan bisnis jual beli ikan cupang dengan LIE WIE. Terdakwa juga
02101|kenal dengan INAKA yang mana menurut keterangan Terdakwa, saudara
02102|INAKA bekerja sebagai penjual ikan cupang dan memiliki usaha kedai
02103|kopi di Tepi Laut Kota Tanjungpinang Terdakwa berteman dengan LIE
02104|WIE dan INAKA. Terdakwa sering diminta oleh LIE WIE dan INNAKA
02105|untuk mengantarkan barang ataupun orang oleh INNAKA dan LIE WIE.
02106|Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa menerangkan di BAP
02107|bahwa INAKA sedang berada di Kamboja sedangkan LIE WIE sedang
02108|berada di Bali;
02109|- Bahwa Terdakwa Gabriel pernah ditawarkan oleh saudara INAKA dan
02110|LIE  WIE  untuk  bekerja  di  luar  negeri  akan  tetapi  Terdakwa  menolak
02111|karena  pekerjaannya  tidak  cocok  dengan  Terdakwa  karena  Terdakwa
02112|ingin bekerja sebagai Koki dan paspor Terdakwa juga telah diblacklist di
02113|Imigrasi sehingga Terdakwa tidak dapat lagi memperpanjang paspor milik
02114|Terdakwa ;
02115|- Bahwa Terdakwa II Riko Andrian kenal dengan saudara INAKA dan LIE
02116|WIE dan Terdakwa juga pernah ditawari untuk bekerja di luar negeri pada
02117|bulan Mei tahun  2024 namun  tidak berhasil karena paspor  Terdakwa
02118|telah diblacklist oleh pihak Imigrasi ;
02119|- Bahwa  Terdakwa  II  RIKO  ANDRIAN  menerangkan  bahwa  Terdakwa
02120|tidak  kenal  dengan  Terdakwa  III  SUSIANA  namun  Terdakwa  kenal
02121|dengan Terdakwa I GABRIEL karena Terdakwa dan Terdakwa GABRIEL
02122|pernah ditawari oleh saudara LIE WIE untuk bekerja di Kamboja ;
02123|- Bahwa  Terdakwa  I  GABRIEL  dan  Terdakwa  II  RIKO  ANDRIAN
02124|mengetahui bahwa saudara LIE WIE tidak memiliki perusahaan terkait
02125|
02126|dengan penempatan pekerja migran indonesia dan Terdakwa mengetahui
02127|bahwa LIE WIE tidak memiliki izin apapun untuk memberangkatkan saksi
02128|korban ke negara Singapura ;
02129|- Bahwa   Terdakwa  I  GABRIEL  dan  Terdakwa  II  RIKO  ANDRIAN
02130|mengetahui bahwa saudara LIE WIE tidak ada memberikan pelatihan
02131|kerja  terhadap  saksi  korban  AKMAL  WAHYUDI  dan  saksi  korban
02132|MUHAMMAD AFFRIYDI sebelum berangkat kerja di Vietnam ;
02133|- Bahwa Terdakwa III SUSIANA tidak kenal sebelumnya dengan LIE WIE
02134|dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan LIE WIE, Terdakwa
02135|baru kenal saudara LIE WIE saat LIE WIE menghubungi Terdakwa untuk
02136|pembuatan paspor  saksi korban  AKMAL WAHYUDI dan  saksi  korban
02137|MUHAMMAD AFFRIYADI ;
02138|- Bahwa Terdakwa III SUSIANA tidak mengetahui apa tujuan pembuatan
02139|paspor saksi korban AKMAL WAHYUDI dan saksi korban MUHAMMAD
02140|AFFRIYADI ;
02141|- Bahwa biaya pembuatan paspor saksi Korban AKMAL WAHYUDI dan
02142|saksi korban MUHAMMAD AFFRIYADI adalah biaya percepatan paspor
02143|per  orang  Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  dan  biaya  buku  paspor
02144|masing-masing Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga
02145|biaya  pembuatan  paspor  untuk  kedua  saksi  korban  adalah
02146|Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk pembuatan
02147|paspor saksi korban AKMAL WAHYUDI dan saksi korban MUHAMMAD
02148|AFFRIYADI  Terdakwa  mendapat  upah  dari  LIE  WIE  sejumlah
02149|Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
02150|- Bahwa Terdakwa III SUSIANA dalam membantu orang untuk membuat
02151|paspor biasanya mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh
02152|ribu rupiah) hingga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
02153|- pada hari Senin tanggal 8 Juni 2024 Terdakwa III ada membayar biaya
02154|pembuatan  paspor  6  orang  sebesar  Rp.5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)
02155|yang mana uang tersebut sudah termasuk untuk membayar biaya paspor
02156|dan biaya percepatan paspor ;
02157|- Bahwa Para  terdakwa tidak memiliki Perusahaan yang memiliki  Surat
02158|Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yakni izin
02159|tertulis  yang  diberikan  oleh  Menteri  kepada  badan  usaha  berbadan
02160|hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja
02161|Migran  Indonesia dan  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02162|Migran Indonesia (P3MI) yakni izin tertulis yang diberikan oleh Menteri
02163|
02164|kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan  menjadi
02165|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
02166|Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam
02167|putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan
02168|dan  belum  termuat  dalam  putusan  ini,  akan  merujuk  pada  Berita  Acara
02169|Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan
02170|dalam putusan ini;
02171|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
02172|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
02173|Para  Terdakwa dapat  dinyatakan  telah  melakukan  tindak  pidana  yang
02174|didakwakan kepadanya;
02175|Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
02176|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
02177|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
02178|alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 Undang-
02179|undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
02180|Indonesia Jo. Pasal 5 6 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
02181|berikut:
02182|1. Orang Perseorangan;
02183|2. Yang  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
02184|Indonesia;
02185|3. Sebagai orang yang dengan sengaja memberi bantuan pada
02186|waktu kejahatan dilakukan
02187|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02188|mempertimbangkan sebagai berikut:
02189|Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;
02190|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor
02191|18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan
02192|bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Orang”  adalah  orang  perseorangan  atau
02193|korporasi;
02194|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengertian  Orang  Perseorangan  di
02195|atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan
02196|ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan
02197|“Orang  Perseorangan”  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  orang  selaku  subjek
02198|hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas
02199|perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;
02200|
02201|Menimbang, bahwa identitas terdakwa  dipersidangan  telah dicocokan
02202|dengan  identitas  sebagaimana  diuraikan  Penuntut  Umum  dalam  Surat
02203|Dakwaannya Nomor PDM-01/TG.PIN/Etl.2/10/2024 tertanggal 04 Oktober 2024
02204|beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I GABRIL PRASETIA PERDANA
02205|BIN SAILI SAFRI, Terdakwa II RIKO ANDRIAN Bin JUMARNI dan Terdakwa III
02206|SUSIANA Als  LI  HUA Als  CECE  ternyata  cocok  antara  satu  dan  lainnya
02207|sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( error in Persona )
02208|yang diajukan kemuka persidangan;
02209|Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan,
02210|kemudian  selama  berlangsungnya pemeriksaan  dipersidangan ternyata  Para
02211|Terdakwa  termasuk  dalam  golongan  orang  yang  dapat  dimintakan
02212|pertanggungan jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan
02213|jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan–alasan yang dapat
02214|menghapuskan  pertanggung  jawaban  pidananya  sebagaimana  diatur  dalam
02215|Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
02216|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas
02217|Majelis  berpendapat  bahwa  unsur  “ Orang  Perseorangan”  diatas  telah
02218|terpenuhi;
02219|Ad.2. Yang dilarang Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
02220|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan  Pekerja Migran Indonesia
02221|menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang 18 Tahun 2017 adalah setiap warga
02222|negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
02223|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;
02224|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penempatan berdasarkan
02225|Kamus  Besar  Bahsa  Indonesia  diartikan  sebagai  proses,  cara,  perbuatan
02226|menempati atau menempatkan dan berdasarkan bagian konsideran Undang-
02227|Undang ini yang dimaksud penempatan pekerja migran Indonesia merupakan
02228|suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga
02229|kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak;
02230|Menimbang,  bahwa  pasal  69  Undang-undang  18  Tahun  2017
02231|menyebutkan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan
02232|Pekerja Migran Indonesia ;
02233|Menimbang,  bahwa  Pasal  49  Undang-undang  18  Tahun  2017
02234|menyebutkan bahwa pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia ke luar
02235|negeri terdiri atas :
02236|1. Badan;
02237|
02238|2. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia; atau
02239|3. Perusahaan  yang  menempatkan  pekerja  Migran  Indonesia
02240|untuk kepentingan Perusahaan sendiri ;
02241|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 50 Undang-undang 18 Tahun 2017
02242|menyebutkan  bahwa  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  oleh  Badan
02243|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dilakukan atas dasar perjanjian
02244|secara  tertulis  antara pemerintah dengan  pemerintah negara  Pemberi Kerja
02245|Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan
02246|penempatan yang mana tata caranya diatur dengan peraturan pemerintah ;
02247|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 51 Undang-undang 18 Tahun 2017
02248|menyebutkan bahwa Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan penempatan
02249|pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b wajib
02250|mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri ;
02251|Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 59 Undang-undang 18 Tahun 2017
02252|menyebutkan bahwa Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang
02253|akan melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI ;
02254|Menimbang,  bahwa  Pasal  63  Undang-undang  18  Tahun  2017
02255|menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia perseorangan dapat bekerja ke
02256|luar  negeri  pada  pemberi  kerja  berbadan  hukum  dengan  kewajiban  untuk
02257|melapor pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
02258|ketenagakerjaan  dan  perwakilan  Republik  Indonesia  dan  segala  resiko
02259|ketenagakerjaan  yang  dialami  oleh  pekerja  migran  Indonesia  perseorangan
02260|menjadi tanggung jawab sendiri ;
02261|Menimbang,  bahwa  menurut  Ahli  IRFAN  ANDARISKA,  S.I.P
02262|menerangkan  bahwa  Bahwa  Seseorang  dapat  dikatakan  telah  melakukan
02263|perbuatan  Orang  Perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
02264|Migran  Indonesia  bilamana  seseorang  tersebut  dapat  dibuktikan  melakukan
02265|upaya pemberian kegiatan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia
02266|dan/atau  Pekerja  Migran  Indonesia  dimulai  dari  sebelum  bekerja,  selama
02267|bekerja,  dan  setelah  bekerja,  namun  tidak  memiliki  keabsahan  dalam
02268|melaksanakan  proses  penempatan,  baik  sebagai  pegawai  Perusahaan
02269|Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang memiliki izin SIP3MI dan SIP2MI,
02270|maupun perseorangan yang ditugaskan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja
02271|Migran Indonesia melalui surat tugas yang dapat dibuktikan keabsahannya, dan
02272|tidak  memperhatikan  pemenuhan  persyaratan  bekerja  ke  luar  negeri
02273|sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  5  Undang-undang  18  Tahun  2017  dan
02274|
02275|pemenuhan dokumen persyaratan untuk bekerja ke luar negeri sebagaimana
02276|dijelaskan pada pasal 13 Undang-undang 18 Tahun 2017 ;
02277|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi,  keterangan
02278|Terdakwa dan barang bukti yang Penuntut Umum telah diperoleh fakta hukum
02279|bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, Terdakwa I GABRIL PRASETIA
02280|PERDANA, Terdakwa II RIKO ANDRIAN, dan Terdakwa III SUSIANA diamankan
02281|oleh Petugas Kepolisian dari polresta Tanjungpinang sehubungan oleh karena
02282|para Terdakwa terlibat tindak pidana memberi bantuan penempatan Pekerja
02283|Migran  Indonesia  (PMI)  yakni  saksi  korban  AKMAL  WAHYUDI  dan
02284|MOHAMMAD AFRIYADI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 juni 2024 sekira
02285|pukul 07.30 WIB di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Kota.Tanjungpinang
02286|;
02287|Menimbang, bahwa Adapun yang mengamankan Terdakwa I GABRIL
02288|PRASETIA PERDANA, Terdakwa II RIKO ANDRIAN, dan Terdakwa III SUSIANA
02289|adalah saksi WISNU DWI YOGITA dan saksi WIRANGGA SYAHPUTRA;
02290|Menimbang, bahwa para Terdakwa ditangkap di tempat yang terpisah.
02291|Adapun yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan adalah Terdakwa II RIKO
02292|ADRIAN  ditangkap  di  Kp.Simpangan  Rt.008  /  Rw.002  Kel.Toapaya  Selatan
02293|Kec.Toapaya Kab.Bintan, Terdakwa I GABRIL PRASETIA PERDANA ditangkap
02294|di Jl.Pantai Impian Kec. Tanjungpinang Kota.Tanjungpinang, dan Terdakwa III
02295|SUSIANA ditangkap di Jl.Ahmad Yani Kec.Bukit bestari Kota.Tanjungpinang;
02296|Menimbang,  bahwa  penangkapan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dari
02297|kepolisian terhadap para Terdakwa dilakukan  setelah  mendengar keterangan
02298|dari saksi korban AKMAL WAHYUDI dan saksi korban MOHAMMAD AFRIYADI
02299|yang sebelumnya diamankan oleh 2 orang Petugas B#MP Kepri yakni saksi
02300|SUGENG MARDIANTO dan saksi ABDUL BASYID yang merupakan Petugas
02301|B3MI Kepri pada hari  Rabu  tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 07.10 Wib di
02302|Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang tepat diruang tunggu
02303|lantai 2 ;
02304|Menimbang,  bahwa  saksi  SUGENG  MARDIANTO  dan  saksi  ABDUL
02305|BASYID  bekerja sebagai Pegawai B3MI Kepri  pada bagian help desk  yang
02306|ditugaskan  di  pelabuhan  Internasional  Sri  Bintan  Pura  Tanjungpinang yang
02307|tugasnya  adalah memberikan  pelayanan  Helpdesk,  crisis  center,  pendataan
02308|Pekerja Migran Indonesia, pencegahan Penempatan PMI Unprosedural;
02309|Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul
02310|07.10  Wib  di  Pelabuhan  Internasional  Sri  Bintan  Pura  Tanjungpinang  tepat
02311|diruang  tunggu  lantai  2,  saksi  SUGENG  MARDIANTO  dan  saksi  ABDUL