01205|Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Anak kemudian 
01206|mendatangi rumah An ak Korban dan diarahkan masuk secara sembunyi -
01207|sembunyi melalui pintu teras samping guna menghindari pantauan kamera 
01208|CCTV, hingga akhirnya Anak Korban mengajak Anak masuk ke dalam kamar 
01209|dan mengunci pintu, bahwa saat berada di dalam kamar, Anak dan Anak 
01210|Korban sempat mengobrol dan menonton aplikasi TikTok sambil rebahan, 
01211|hingga kemudian Anak memeluk, mencium, mematikan lampu kamar, dan 
01212|melepaskan seluruh pakaian Anak Korban maupun pakaian Anak sendiri, yang 
01213|dilanjutkan dengan tindakan Anak menindih serta mem asukkan alat kelaminnya 
01214|ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit  
01215|setelah persetubuhan tersebut, keti ka Anak Korban merasa khawatir dan 
01216|bertanya mengenai kemungkinan hamil, Anak berusaha menenangkan dan 
01217|meyakinkan Anak Korban dengan berkata: “Gak bakal, gak mungkin hamil, 
01218|terus kalau hamil aku bakal tanggung jawab”; 
01219|Menimbang, bahwa persetubuhan kedua terjadi pada hari Senin, 
01220|tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 00.10 WIB, bertempat di Kamar 
01221|Nomor 14 Penginapan Putra Lamandau, Jalan Jendral A. Yani, Kelurahan 
01222|Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kal imantan 
01223|Tengah. Kejadian ini bermula saat Anak Korban kabur dari rumah karena takut 
01224|dimarahi orang tuanya  karena ketahuan memasukan Anak kedalam kamar, 
01225|dimana hal tersebut diketahui oleh orang tua Anak Korban melalui CCTV yang 
01226|terpasang dirumah Anak Korban . Selepas Anak Korban meninggalkan rumah, 
01227|Anak Korban menuju ke Penginapan Putra Lamandau dan melakukan check in 
01228|kamar No. 14 lantai 2 (dua) lalu Anak menyusul ke penginapan tersebut 
01229|menggunakan sepeda motor Yamaha RX -King milik saksi Andri. Setelah 
01230|sempat keluar mencari makan, keduanya kembali ke kamar penginapan dan 
01231|saat terbangun dari tidur, Anak secara aktif mengajak Anak Korban dengan 
01232|kalimat: “Ayo ngewe yuk, nanti dikeluarin di luar” yang kemudian disetujui oleh 
01233|Anak Korban, kemudian menindih badan An ak Korban dan kembali melakukan 
01234|persetubuhan dengan durasi sekitar 15 (lima belas) menit, dimana perbuatan 
01235|serupa diulangi kembali oleh Anak  kepada Anak Korban untuk kedua kalinya 
01236|dengan cara yang sama di kamar  No. 14 lantai 2 (dua)  Penginapan Putra 
01237|Lamandau tersebut; 
01238|Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 
01239|812/49/IX/RSUD/2025 tanggal 29 September 2025 yang dibuat dan 
01240|
01241|ditandatangani oleh dr. Farida Manurung, M.H., Sp.FM., S.H., dokter yang 
01242|memeriksa pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Gusti Abdul Gani, dengan 
01243|hasil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas 
01244|Anak K orban tersebut maka telah disimpulkan bahwa Anak Korban adalah 
01245|seorang perempuan, umur lima belas tahun, wama kulit sawo matang, kesan 
01246|gizi cukup. Terdapat cai ran kental sebagian memadat, berwarna putih susu, 
01247|berbau amis pada bibir besar, bibir kecil, kelentit dan liang vagina. Selaput dara 
01248|tidak intage (selaput dara tidak utuh) terdapat luka robek lama, terdapat tanda 
01249|tanda persetubuhan lama; 
01250|Menimbang, bahwa a danya janji untuk "akan bertanggung jawab" atau 
01251|"akan menikahi" yang diucapkan oleh Anak merupakan bentuk nyata dari bujuk 
01252|rayu. Janji tersebut telah memberikan rasa aman palsu dan melumpuhkan daya 
01253|tolak Anak Korban, sehingga Anak Korban yang secara mental  masih labil 
01254|merasa yakin untuk menyerahkan kesuciannya kepada Anak; 
01255|Menimbang, bahwa meskipun di persidangan terungkap bahwa 
01256|persetubuhan dilakukan tanpa kekerasan fisik dan atas dasar "suka sama 
01257|suka", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam koridor perlindungan 
01258|anak, persetujuan dari seorang anak tidak dapat membebaskan pelaku dari jerat 
01259|pidana. Secara doktrinal, hukum mengenal konsep Statutory Rape. Konsep ini 
01260|menegaskan bahwa persetujuan yang diberikan oleh seorang anak adalah tidak 
01261|sah secara huku m ( legally void ) karena anak dinilai belum memiliki kapasitas 
01262|mental, kematangan emosional, serta kesadaran penuh untuk 
01263|mempertimbangkan perbuatan secara matang ( mature judgement ) akan 
01264|konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut; 
01265|Menimbang, bahwa paradigma hukum bergeser dari melihat korban 
01266|sebagai objek menuju perlindungan hak asasi yang utuh. Oleh karena itu, 
01267|adanya rayuan, janji pertanggungjawaban, dan pemanfaatan status hubungan 
01268|"pacaran" oleh Anak merupakan instrumen yang digunakan untuk memanipu lasi 
01269|kehendak Anak Korban. Dalam kondisi ini, kehendak Anak Korban telah 
01270|terdistorsi oleh bujuk rayu Anak, sehingga persetujuan yang diberikan adalah 
01271|persetujuan yang cacat; 
01272|Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kata -kata berupa janji 
01273|tanggung jawab dan  pemanfaatan status hubungan pacaran tersebut  sehingga 
01274|terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban,  Majelis Hakim menilai hal 
01275|tersebut telah memenuhi rumusan sub unsur yaitu “membujuk Anak melakukan 
01276|persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum; 
01277|
01278|Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengurai sub 
01279|unsur perbuatan yang dilakukan oleh Anak selanjutnya Majelis Hakim akan 
01280|mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rumusan unsur ini; 
01281|Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” menunjukkan pada adanya 
01282|unsur kesengajaan ( opzet, dolus ), dalam hukum pidana dikenal adanya tiga 
01283|bentuk kesengajaan yaitu: 
01284|1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk); 
01285|2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian ( opzet met bewustheid van 
01286|zekerheid of noodzakelijkheid); 
01287|3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi ( opzet met 
01288|waarschijnlijkheidsbewustzijn); 
01289|Dalam rumusan pasal ini, unsur kesengajaan lebih dimaknai dengan sengaja 
01290|sebagai maksud yang dapat diartikan bahwa adanya kesengajaan (dolus) dari 
01291|pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan 
01292|dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan 
01293|mengetahui (willens end wetten). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan 
01294|sengaja menghendaki perbuatan itu  dan di samping itu mengetahui atau 
01295|menyadari tentang apa yang dilakukannya; 
01296|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam 
01297|persidangan perbuatan Anak yang secara aktif mengiri mkan pesan 
01298|menanyakan keberadaan Anak Korban, meminjam sepeda motor milik orang 
01299|lain untuk menjangkau lokasi Anak Korban, hingga memberikan narasi 
01300|penenangan berupa janji tanggung jawab dan kalimat “ nanti dikeluarin di luar ”, 
01301|menunjukkan bahwa Anak sedari awal memiliki niat dan maksud untuk 
01302|menemui dan melakukan cara -cara agar Anak Korban tanpa ragu bersetubuh 
01303|dengannya. Hal ini membuktikan bahwa persetubuhan tersebut bukanlah 
01304|kejadian spontan tanpa kehendak, melainkan sebuah hasil dari serangkaian 
01305|tindakan; 
01306|Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) 
01307|ini juga dibuktikan dengan pengulangan perbuatan sebanyak 2 (dua) kali pada 
01308|kesempatan yang berbeda. Pengulangan ini menunjukkan keberlanjutan niat 
01309|dan kesadaran Anak terhadap perbuatannya, serta upayanya yang disengaja 
01310|untuk kembali mencapai tujuannya , dengan demikian sub unsur “ dengan 
01311|sengaja” telah terpenuhi; 
01312|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian tersebut diatas dengan 
01313|demikian unsur  kedua dalam rumusan pasal ini yaitu  “dengan sengaja  
01314|
01315|membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ” telah terpenuhi  menurut 
01316|hukum; 
01317|Ad.3.    Perbuatan berlanjut; 
01318|Menimbang, bahwa “perbuatan berlanjut” yang dirumuskan dalam Pasal 
01319|126 Ayat (1) KUHP merupakan beberapa per buatan yang harus dianggap satu 
01320|perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada 
01321|hubungan yang sangat erat;  
01322|Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut tersebut terjadi apabila:  
01323|1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pe laksanaan dari suatu 
01324|kehendak yang terlarang; 
01325|2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis; 
01326|3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama;  
01327|Menimbang, bahwa pada perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta 
01328|bahwa Anak melakukan perbuata n persetubuhan yang sama terhadap Anak 
01329|Korban sebanyak 2 ( dua) kali yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 11 
01330|September 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah 
01331|Anak Korban di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kedua 
01332|pada h ari Senin, tanggal 15 September 2025 sekitar pukul 00.10 WIB, 
01333|bertempat di Kamar Nomor 14 Penginapan Putra Lamandau, Jalan Jendral A. 
01334|Yani, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi 
01335|Kalimantan Tengahdimana kedua perbuatan persetubuhan tersebut merupakan 
01336|pelaksanaan dari satu kehendak atau maksud yang terlarang yang sama  dan 
01337|kejahatan sejenis yaitu kehendak Anak untuk melakukan persetubuhan dengan 
01338|Anak Korban. Kehendak tunggal ini telah ada sebelum perbuatan pertama 
01339|dilakukan dan terus berlanjut, mewujud dalam dua tindakan yang terpisah. Lebih 
01340|lanjut, berdasarkan fakta persidangan, kedua perbuatan tersebut terjadi dalam 
01341|kurun waktu yang relatif berdekatan tenggang waktu antara perbuatan pertama 
01342|dan kedua tidak terlalu lama sehingga masih dalam rangkaian pelaksanaan satu 
01343|kehendak yang sama; 
01344|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim 
01345|berkesimpulan terhadap unsur “ perbuatan berlanjut” telah terpenuhi  menurut 
01346|hukum; 
01347|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian -uraian unsur perbuatan dalam 
01348|pasal tersebut diatas maka dengan ini terhadap rumusan unsur tindak pidana 
01349|yang didakwakan terhadap Anak telah terpenuhi menurut hukum; 
01350|Menimbang, bahwa dengan mengingat Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 
01351|ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
01352|
01353|maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan  
01354|Anak yang ternyata merupakan tindak pidana tersebut dapat 
01355|dipertanggungjawabkan secara pidana kepada Anak karena Anak memiliki 
01356|kesalahan ketika melakukan tindak pidana tersebut ataukah tidak; 
01357|Menimbang, bahwa karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak 
01358|menemukan hal -hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, 
01359|baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan  Majelis Hakim 
01360|menilai bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang mampu 
01361|bertanggung ja wab, sehingga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak 
01362|pidana; 
01363|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) 
01364|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang  
01365|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 ta hun 
01366|2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun  
01367|2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang -Undang sebagaimana telah 
01368|disesuaikan dalam  Pasal 473 Ayat (4)  KUHP jo Pasal 126 ayat 1 KUHP  
01369|telah terpenuhi dan Anak mampu bertanggung jawab maka Anak haruslah 
01370|dinyatakan telah terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
01371|tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya 
01372|secara berlanjut ” sebagaimana didakwaka n dalam dakwaan alternatif kesatu 
01373|Penuntut Umum; 
01374|Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum yang menyatakan 
01375|perbuatan tersebut sebagai dampak dari ketidakdewasaan usia ( victim of 
01376|immaturity) dan didasari atas suka sama suka, Majelis Hakim berpendapat 
01377|bahwa dalam perkara dengan korban anak, batasan mengenai "suka  
01378|sama suka" tidak dapat dijadikan penghapus sifat melawan hukum dalam 
01379|sebuah tindak pidana . Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam 
01380|doktrin Statutory Rape , persetujuan dari seorang anak secara hukum  
01381|adalah cacat ( legally void ) karena anak dianggap belum memiliki  
01382|kapasitas untuk memberikan keputusan yang sah. Oleh karenanya,  
01383|ketiadaan paksaan f isik tidak serta merta menghapuskan sifat melawan  
01384|hukum dari perbuatan Anak yang telah melanggar integritas jasmani Anak 
01385|Korban; 
01386|Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tidak sependapat dengan 
01387|penggunaan dalil "suka sama suka" sebagai dasar peniadaan sifa t melawan 
01388|hukum tindak pidana, Majelis Hakim menaruh perhatian serius terhadap kondisi 
01389|personal Anak sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum.  
01390|
01391|Bahwa fakta Anak berasal dari keluarga yang tidak utuh ( broken home), harus 
01392|bekerja mandiri sebagai bur uh kebun di usia dini, serta kurangnya pengawasan 
01393|dari orang tua yang bekerja jauh, merupakan faktor sosiologis yang turut 
01394|membentuk perilaku Anak. Hal ini menunjukkan bahwa Anak juga merupakan 
01395|produk dari lingkungan yang kurang mendukung tumbuh kembangnya  secara 
01396|ideal; 
01397|Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut pula mengamati kejujuran Anak, 
01398|upaya Anak untuk membujuk Anak Korban saat orang tua Anak  
01399|Korban mencarinya dan  selama persidangan serta adanya upaya perdamaian 
01400|yang telah diterima oleh keluarga Anak Korb an. Sikap kooperatif  
01401|dan penyesalan Anak merupakan indikasi adanya keinginan untuk  
01402|memperbaiki diri, yang dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak  
01403|(SPPA), hal tersebut harus dipandang sebagai modal  penting dalam proses 
01404|rehabilitasi; 
01405|Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip ultimum remedium , pidana 
01406|penjara bagi anak memang harus dijadikan upaya terakhir. Tujuan utama  
01407|dari peradilan anak bukanlah pembalasan ( retributive), melainkan pemulihan 
01408|(restorative) dan kepentingan terbaik bagi anak ( the best inte rest of the  
01409|child). Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa penjatuhan  
01410|sanksi hukum haruslah bersifat edukatif dan mampu memberikan ruang  
01411|bagi Anak untuk menata masa depannya tanpa harus kehilangan hak -hak 
01412|dasarnya; 
01413|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim 
01414|akan memperti mbangkan sanksi yang paling tepat bagi Anak, yang tidak  
01415|hanya memberikan efek jera namun juga menja min pengawasan  
01416|dan pembinaan yang lebih baik daripada yang didapatkan Anak sebelumnya, 
01417|guna memastikan Anak tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan 
01418|datang; 
01419|Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula permohonan 
01420|dari Paman Anak selaku penda mping di persidangan yang menyatakan 
01421|kesanggupannya untuk membina dan mengawasi Anak secara lebih intensif, di 
01422|mana komitmen tersebut adalah hal yang  sangat penting mengingat latar 
01423|belakang Anak yang kurang mendapatkan arahan akibat kondisi keluarga, 
01424|sehingga adanya jaminan bimbingan dari pihak keluarga tersebut menjadi 
01425|pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan sanksi yang paling tepat 
01426|guna menjamin kepentingan terbaik bagi Anak; 
01427|
01428|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang -Undang 
01429|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Yang 
01430|Berkonflik Dengan Hukum dapat dijatuhi pidana atau hanya dapat dikenai 
01431|tindakan apabila Anak belum berusia 14 (empat belas) tahun; 
01432|Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam identitas 
01433|dakwaan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak, lahir di 
01434|XXXX, XXXX, sehingga Anak sudah berumur usia 18 (delapan belas) tahun, 
01435|sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak dapat dijatuhi 
01436|pidana;  
01437|Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 Undang -Undang Nomor 11 tahun 
01438|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri 
01439|atas pidana peringatan, pidana  dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan 
01440|dalam lembaga dan penjara;  
01441|Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk 
01442|dijatuhkan/dikenakan kepada Anak  serta merujuk pada ketentuan Pasal 60  
01443|ayat (3) Undang -Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ma jelis Hakim  
01444|wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing 
01445|Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara; 
01446|Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar Laporan Hasil 
01447|Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas Lit/SPN/16/IX/ 2025, tanggal 
01448|29 September 2025  yang pada pokoknya memberi rekomendasi agar dalam 
01449|persidangan klien Anak dijatuhi pidana berupa “Pidana Penjara” sesuai Undang-
01450|undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf e , Majelis Hakim 
01451|mempertimbangkan sebagai berikut; 
01452|Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak, Majelis 
01453|Hakim tidak lagi berpijak pada nalar pembalasan ( lex stali onis), melainkan 
01454|berpedoman pada paradigma hukum pidana nasional yang baru sebagaimana 
01455|diamanatkan dalam KUHP Nasional, yang mengedepankan keadilan restoratif, 
01456|rehabilitasi, dan pemulihan keseimbangan sosial; 
01457|Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 54 ayat (1) yang memberikan 
01458|pedoman bahwa pemidanaan wajib memperhatikan faktor -faktor seperti bentuk 
01459|kesalahan, motif, sikap batin, serta pengaruh pidana terhadap masa depan 
01460|pelaku dan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP N asional yang secara eksplisit 
01461|memberikan mandat bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan 
01462|jika terdakwa adalah Anak,  Majelis Hakim meyakini bahwa pidana penjara 
01463|sedapat mungkin tidak dijatuhkan kepada Anak. Pidana penjara sebagai jalan 
01464|
01465|terakhir yang hanya boleh ditempuh apabila seluruh pintu pembinaan tidak 
01466|dimungkinkan; 
01467|Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin yang diajarkan dalam 
01468|berbagai pelatihan tentang sistem peradilan pidana anak , Anak bukanlah 
01469|seorang pelaku murni, melainkan sosok yang peri lakunya sangat dipengaruhi 
01470|oleh konvergensi berbagai faktor eksternal yang tidak menguntungkan,  
01471|dalam perkara ini, mulai dari rapuhnya struktur keluarga akibat kondisi broken 
01472|home, minimnya pengawasan orang dewasa, tuntutan ekonomi, hingga paparan 
01473|pada pe rgaulan yang tidak terkendali . F aktor-faktor sosiologis ini secara 
01474|akumulatif telah mendistorsi perkembangan moral dan pengambilan keputusan 
01475|Anak; 
01476|Menimbang, bahwa memang benar tindak pidana yang dilakuk an Anak 
01477|merupakan perbuatan serius yang melanggar norma perlindungan Anak Korban 
01478|yang digariskan pembentuk undang -undang, namun dalam persidangan  
01479|Majelis Hakim melihat secara komprehensif dari berbagai aspek terhadap   
01480|Anak dan Anak Korban , di mana keduanya telah menunjukkan penyesalan  
01481|yang mendalam, bersikap jujur, dan telah ada perdamaian dengan keluarga 
01482|Anak Korban yang mencerminkan terwujudnya keadilan restoratif; 
01483|Menimbang, bahwa penempatan Anak di dalam lembaga pembinaan 
01484|khusus anak  dan mengingat apa bila melewati usia 18 (tahun) Anak harus 
01485|menjalani sisa masa pidananya di lembaga permasyarakatan, meskipun bersifat 
01486|pembinaan, acapkali menutup akses  Anak terhadap lingkungan sosial yang 
01487|sehat di masa depan. Stigma negatif sebagai "mantan narapidana" di u sia yang 
01488|muda akan menjadi beban psikologis yang berat, yang justru berpotensi 
01489|mendorong Anak untuk masuk kembali ke dalam lingkaran kriminalitas akibat 
01490|penolakan dari masyarakat; 
01491|Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP 
01492|Nasional yang m engutamakan pemulihan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 
01493|untuk menghindarkan Anak dari stigma penjara adalah langkah preventif untuk 
01494|menyelamatkan masa depan Anak. Mengingat Anak saat ini bekerja sebagai 
01495|buruh panen kelapa sawit untuk menopang hidupnya secar a mandiri, maka 
01496|pemberian sanksi yang bersifat pembinaan di luar pidana penjara akan lebih 
01497|menjamin keberlanjutan fungsi sosial Anak; 
01498|Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis 
01499|Hakim berkeyakinan bahwa kepentingan terbaik bagi Anak (the best interest  
01500|of the child ) serta keadilan bagi Anak Korban akan lebih terwujud apabila  
01501|Anak diberikan kesempatan untuk dibina dan dibimbing dalam suatu lembaga; 
01502|
01503|Menimbang, bahwa selain daripada adanya komitmen dari pihak Paman