02053|sehingga  Terdakwa  tidak  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apapun  baik
02054|langsung  maupun  tidak  langsung  berkaitan  dengan  penempatan  migran
02055|Indonesia.  Terdakwa  melakukan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  di
02056|negara Australia menggunakan visa kunjungan atau kunjungan dengan tujuan
02057|agar  para  calon  pekerja  migran  bisa  masuk  ke  negara  Australia,  dengan
02058|demikian dokumen yang digunakan tidak sesuai peruntukannya yang dimana
02059|visa yang seharusnya digunakan untuk Pekerja Migran Indonesia adalah visa
02060|kerja.  Majelis  Hakim  berpandangan  bahwa  Terdakwa  telah  mengabaikan
02061|ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perbuatan yang dilakukannya
02062|dan penempatan Pekerja Migran Indonesia di Australia yang dilakukan oleh
02063|Terdakwa merupakan perbuatan yang illegal. Demikian juga berdasarkan fakta
02064|di persidangan bahwa korban selama dalam penampungan telah mengeluarkan
02065|uang untuk biaya makannya sendiri, tidak mendapat pelatihan atau persiapan
02066|apapun saat dijanjikan Terdakwa untuk bekerja ke negara Australia. Hal ini juga
02067|dapat  mengakibatkan  korban  tere ksplotasi  apabila  korban  benar
02068|diberangkatkan tanpa keahlian;
02069|Menimbang bahwa terhadap uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat
02070|bahwa  sedari  awal,  Terdakwa  telah  memiliki  maksud  untuk  melakukan
02071|eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri atau di luar wilayah
02072|Negara Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur
02073|“membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
02074|KM A
02075|1
02076|A
02077|2
02078|Paraf
02079|
02080|dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”
02081|telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi;
02082|Menimbang bahwa terhadap unsur tentang “membantu atau melakukan
02083|percobaan” dipertimbangkan sebagai berikut;
02084|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  “membantu  atau  melakukan
02085|percobaan” merupakan unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur telah
02086|terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut;
02087|Menimbang bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut
02088|merupakan pembantuan, dipertimbangkan sebagai berikut;
02089|Menimbang bahwa membantu ( medeplichtige) setidaknya terdapat dua
02090|pihak  yang  terdiri  dari  dua  orang  atau  lebih.  Pertama  adalah  pelaku  atau
02091|pembuat (de hoofd dader) dan kedua pembantu (medeplichtige), oleh sebabnya
02092|dimana ada pelaku utama, di situ ada pelaku pembantu ( omne principale trahit
02093|ad se accessorium). Terdapat dua bentuk pembantuan yaitu pembantua n pada
02094|kejahatan dilakukan dan pembantuan untuk melakukan kejahatan. Maknanya
02095|adalah pembantuan itu dib erikan sebelum kejahatan terjadi, apakah dengan
02096|memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
02097|Seseorang tidak bisa disebut sebagai pelaku pembantu hanya karena ia kenal
02098|pelaku utamanya, namun pembantuan harus tahu apa yang ia perbuat dan
02099|dengan cara apa membantunya ( nullus dicitur accessories post feloniam sed
02100|ille qui novit principalem feloniam fecisse, et illum receptavit et comfortavit ).
02101|(vide Moeljatno dan Jan Remmelink dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip
02102|Hukum Pidana, hlm. 379);
02103|Menimbang  bahwa  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan  Terdakwa
02104|tersebut  merupakan  pembantuan,  maka  unsur  “membantu”  tersebut  akan
02105|dipertimbangkan sebagai berikut;
02106|Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa
02107|melakukan  rekrutmen  penerimaan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  dengan
02108|meminta dokumen dan  uang pendaftaran sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus
02109|empat puluh juta rupiah ), tanpa melihat keterampilan yang dimiliki oleh calon
02110|pekerja  migran  serta  pengalaman  (track  record)  dari  calon  pekerja  migran
02111|tersebut.  Terdakwa  melakukan  rekrutmen  penerimaan  calon  pekerja  migran
02112|melalui  Saudari  Mai  Suriyani  Alias  Mai  yang  menjadi  perpanjangan  tangan
02113|Terdakwa untuk menawarkan atau merekrut orang lain menjadi pekerja migran
02114|KM A
02115|1
02116|A
02117|2
02118|Paraf
02119|
02120|ke  negara  Australia.  Setelah  persyaratan  dokumen  dilengkapi oleh  calon
02121|pekerja  migran  dan  uang  pendaftaran telah  diserahkan,  para  calon pekerja
02122|migran diantarkan oleh Saudari Mai Suriyani Alias Mai kepada Terdakwa untuk
02123|dilakukan pengurusan visa dan diberangkatkan ke negara Australia; 
02124|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan
02125|bahwa adanya keterkaitan peran antara Terdakwa dalam upaya menyiapkan
02126|calon  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk  dikirimkan  ke  Australia, meskipun
02127|Terdakwa belum  mengantongi  izin  berkaitan  dengan  penempatan  pekerja
02128|migran Indonesia ke luar negeri. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa
02129|bukanlah  pembantu  melainkan  pelaku  atau  pembuat,  sehingga  unsur
02130|“membantu” tidak secara sah dan meyakinkan terpenuhi;
02131|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02132|apakah  perbuatan  Terdakwa  tersebut  merupakan  suatu  percobaan  tindak
02133|pidana sebagaimana dalam unsur “melakukan percobaan” sebagai berikut;
02134|Menimbang bahwa UU Pemberantasan TPPO tidak memberi batasan
02135|pengertian  tentang  percobaan,  namun  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,
02136|mengenai percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP (WvS) yang
02137|menyebutkan  setidaknya  tiga  unsur  yaitu  adanya  niat,  adanya  permulaan
02138|pelaksana  dan  tidak  selesainya  pelaksanaan  itu,  bukan  semata-mata
02139|disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa niat ( voornemen) sebagai unsur yang
02140|subjektif dalam percobaan. Niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih berada
02141|dalam  hati.  Menimbang  bahwa  permulaan  pelaksana  dalam  Memorie  can
02142|Toelichting (MvT) diartikan sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan. Bila
02143|melihat pada Pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, permulaan
02144|pelaksana sebagaimana dalam percobaan terjadi jika perbuatan yang dilakukan
02145|itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana dan perbuatan yang
02146|dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju. Dalam
02147|permulaan pelaksana, doktrin Simons membagi permulaan pelaksana menjadi
02148|delik-delik  yang  dirumuskan  secara  formil  dan  materil.  Pada  delik  formil,
02149|permulaan pelaksanaan telah ada dengan melakukan perbuatan yang disebut
02150|dalam rumusan delik, sedangkan delik materil, permulaan pelaksanaan telah
02151|ada  dengan  perbuatan  yang  menurut  sifatnya  secara  langsung  dapat
02152|menimbulkan akibat yang dilarang tanpa memerlukan adanya kelakuan lain
02153|(vide Simons dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm. 338-
02154|KM A
02155|1
02156|A
02157|2
02158|Paraf
02159|
02160|339).  Bahwa  tentang  unsur  bukan  semata-mata  disebabkan  kehendaknya
02161|sendiri, dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang
02162|semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah
02163|terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh
02164|sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela
02165|mengundurkan diri dari niatnya semula;
02166|Menimbang  bahwa  dalam  fakta  persidangan  terungkap  bahwa  pada
02167|tanggal 17  Februari 2024, para calon  pekerja  migran  yang  ditampung oleh
02168|Terdakwa di Apartemen Transpark Cibubur mengetahui bahwa telah dilakukan
02169|penggrebekan oleh BP2MI terhadap semua orang yang akan diberangkatkan
02170|ke  luar  negeri  dan  telah  dilakukan  pencekalan  di  Bandara  Soekarno  Hatta
02171|terhadap  para  calon  pekerja  migran,  dan  salah  satunya  dari  calon  pekerja
02172|tersebut  adalah  Ulul  Albab  yang  juga  direkrut  oleh  Terdakwa.  Setelah  itu
02173|diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migra n
02174|Indonesia  (SIP2MI).  Atas  kejadian  tersebut,  para  calon  pekerja  migran
02175|menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan namun Terdakwa sampai
02176|saat ini tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. Dari uraian
02177|tersebut dapat disimpulkan bahwa permulaan pelaksanaan yang dilakukan oleh
02178|Terdakwa tidak selesai tidak atas kehendaknya sendiri melainkan dikarenakan
02179|adanya  pencekalan  dan  penggrebekan  oleh  BP2MI  terhadap  para  calon
02180|Pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “melakukan percobaan” secara sah
02181|dan meyakinkan terpenuhi;
02182|Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim
02183|berpendapat bahwa unsur “membantu atau melakukan percobaan” secara sah
02184|dan meyakinkan telah terpenuhi;
02185|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam addendum
02186|kedua ini  telah terpenuhi, maka Majelis Hakim  berpandanga n bahwa  unsur
02187|“membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  membawa  warga  negara
02188|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
02189|dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” telah secara sah dan
02190|meyakinkan terpenuhi;
02191|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 10 jo. Pasal 4
02192|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
02193|Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti
02194|KM A
02195|1
02196|A
02197|2
02198|Paraf
02199|
02200|melakukan  tidak  pidana  “Membantu  dan  melakukan  percobaan  membawa
02201|warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan
02202|maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia”
02203|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
02204|Menimbang  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  telah  mengajukan
02205|pembelaan  secara  tertulis tanggal  23  Januari  2025  yang  pada  pokoknya
02206|menyebutkan  bahwa perbuatan  Terdakwa tidak memenuhi  unsur  eksploitasi
02207|sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007
02208|tentang  Pemberantasan  TPPO  dan  perbuatan  Terdakwa, lebih  tepat  masuk
02209|pada  kualifikasi  penipuan  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  378  KUHP.
02210|Terhadap dalil tersebut Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis
02211|Hakim untuk:
02212|1. Menerima nota pembelaan/pledoi penasehat hukum Terdakwa  ABDUS
02213|SYAHID alias ANGKEP untuk seluruhnya;
02214|2. Menolak  surat  dakwaan  yang  masuk  dalam  surat  tuntutan
02215|No.REG.PERKR:  PDM-324/MATAR/12/2022,  Pada  Perkara  Nomor:
02216|40/PID.B/2023/PN.MTR;
02217|3. Melepaskan  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  alias  ANGKEP dari  segala
02218|Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (onslag  van  rechtsvervolging);
02219|4. Membebaskan  Terdakwa  ABDUS  SYAHID  alias  ANGKEP dari segala
02220|Tuduhan (vrijspraak);
02221|5. Membebankan biaya perkara kepada negara
02222|Menimbang  bahwa  terhadap  pembelaan  yang  diajukan  Penasihat
02223|Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik/tanggapan yang pada
02224|intinya tetap pada tuntutan;
02225|Menimbang bahwa dalam poin I V Nota Pembelaan Penasihat Hukum
02226|Terdakwa mendalilkan bahwa unsur eksploitasi tidak terpenuhi. Terhadap dalil
02227|tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pemahaman pasal yang
02228|terdapat Pasal 4 UU Pemberantasan TPPO tidak dapat dipahami secara parsial
02229|melainkan  harus  dipahami  secara  keseluruhan.  Dalam  Pasal  4  UU
02230|Pemberantasan TPPO ada unsur yang melekat pada eksploitasi yaitu “dengan
02231|maksud”, yang menunjukkan bahwa pasal tersebut merupakan masuk pada
02232|delik formil. Selain itu pengertian eksploitasi dalam UU Pemberantasan TPPO
02233|terdapat  unsur-unsur  yang  dihubungkan  dengan  tanda  baca  koma  dan
02234|KM A
02235|1
02236|A
02237|2
02238|Paraf
02239|
02240|pengubung atau, yang maknanya unsur tersebut merupakan alternatif. Oleh
02241|karena unsur eksploitasi alternatif, bila salah satu unsur telah terpenuhi, maka
02242|unsur eksploitasi telah terpenuhi pula, sehingga terhadap dalil pembelaan Poin
02243|IV tersebut  sebelumnya  sudah  pula  Majelis  Hakim  pertimbangkan  pada
02244|pertimbangan unsur-unsur. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpadangan bahwa
02245|terhadap  dalil  dalam  poin  IV Pembelaan  tersebut,  tidak  beralasan  untuk
02246|dikabulkan;
02247|Menimbang  bahwa  selanjutnya  terhadap  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02248|yang mendalilkan bahwa Penuntut Umum keliru dalam mendakwakan Terdakwa
02249|1 sampai dengan Terdakwa 4 terhadap Pasal 10 jo. Pasal 4 UU Pemberantasan
02250|TPPO, mengingat kualifikasi tindakan Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 4
02251|masuk pada kualifikasi penipuan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
02252|berikut :
02253|Menimbang bahwa secara harfiah pengertian perdagangan orang adalah
02254|tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
02255|atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
02256|kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan
02257|kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
02258|manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang
02259|kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
02260|antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi .
02261|Sedangkan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yaitu  setiap  tindakan  atau
02262|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
02263|ditentukan dalam undang-undang ini. (vide Pasal 1 angka 1 UU Pemberantasan
02264|TPPO);
02265|Menimbang  bahwa  terdapat  tiga  komponen  dalam  tindak  pidana
02266|perdagangan orang, yaitu proses, cara dan tujuan. Proses maksudnya adalah
02267|tindakan  bagaimana  TPPO  tersebut  dilakukan.  Cara  yaitu  metode  untuk
02268|melakukan proses dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan tujuan ialah hal
02269|yang  ingin  dicapai  dari  rangkaian  proses  dan  cara.  Bahwa  membaca  dalil
02270|pembelaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan, perbuatan yang
02271|dilakukan Terdakwa tersebut lebih condong dan dikualifikasikan kepada tindak
02272|pidana  penipuan  sebagaimana  dalam  Pasal  378  KUHP.  Tindak  pidana
02273|penipuan  dalam  KUHP  haruslah  dipahami  berbeda  dengan  tindak  pidana
02274|KM A
02275|1
02276|A
02277|2
02278|Paraf
02279|
02280|perdagangan  orang, dimana  tindak  pidana  penipuan  merupakan  salah  satu
02281|lingkup perbuatan dalam komponen “cara” pada tindak pidana perdagangan
02282|orang. Bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa, maknanya
02283|bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  mengamini  bahwa  Terdakwa  telah
02284|melakukan  tindak  pidana  penipuan  yang  juga  merupakan  bagian  dari
02285|komponen tindak pidana perdagangan orang;
02286|Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur telah
02287|mempertimbangkan bawasannya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-
02288|unsur sebagaimana termaktub dalam Pasal 10 jo. Pasal 4 UU No. 21 Tahun
02289|2007  tentang  Pemberantasan  TPPO  yang  pada  intinya  telah  terpenuhinya
02290|secara  sah  dan  meyakinkan  perbuatan  Terdakwa  dalam  dakwaan  alternatif
02291|pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
02292|pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan
02293|haruslah ditolak untuk seluruhnya;
02294|Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
02295|adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik
02296|sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu
02297|bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi
02298|pidana;
02299|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  pidana  sepatutnya  dijatuhkan
02300|terhadap  diri  Terdakwa,  perlu  diperhatikan  bahwa  maksud  dan  tujuan
02301|pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan
02302|menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta
02303|mengadakan koreksi terhadap Terdakwa dan sebagaiman pula sesuai dengan
02304|teori  keadilan  bermartabat  yang  pada  pokoknya  dalam  penerapan  hukum
02305|sebagai sarana jalan keluar terhadap pelbagai permasalahan dalam kehidupan
02306|manusia  guna  terwujudnya  keadilan  harus  menempatkan  manusia  sebagai
02307|subjek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu cukup
02308|adil bagi  Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang termaktub dalam amar
02309|putusan ini;
02310|Menimbang  bahwa  oleh  karena  ancaman  pidana  pasal  yang  terbukti
02311|adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi
02312|pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana
02313|denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;
02314|KM A
02315|1
02316|A
02317|2
02318|Paraf
02319|
02320|Menimbang  bahwa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  telah
02321|mengajukan tuntutan restitusi (vide angka 3 tuntutan) terhadap  2 (dua ) orang
02322|korban percobaan tindak pidana perdagangan orang, maka Majelis Hakim akan
02323|mempertimbangkan berkaitan dengan tuntutan restutusi sebagai berikut; 
02324|Menimbang  bahwa  Restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang
02325|dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan
02326|hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban
02327|atau ahli warisnya (vide Pasal 1 angka 13 UU Pemberantasan TPPO). Bahwa
02328|Setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya  berhak
02329|memperoleh restitusi. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan
02330|kekayaan  atau  penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan
02331|medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai
02332|akibat perdagangan orang. Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak
02333|korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik
02334|Indonesia  setempat  dan  ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan
02335|penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan
02336|kepada  korban  tentang  haknya  untuk  mengajukan  restitusi,  selanjutnya
02337|penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat
02338|tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini
02339|tidak  menghilangkan  hak  korban  untuk  mengajukan  sendiri  gugatan  atas
02340|kerugiannya. (vide Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Penjelasan Pasal 48 ayat (1)
02341|UU Pemberantasan TPPO);
02342|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) PERMA Nomor 2 Tahun
02343|2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi
02344|Dan  Kompensasi  Kepada  Kor ban  Tindak  Pidana  menyebutkan  bahwa
02345|permohonan  restitusi  dibuat  s ecara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia,
02346|ditandatangani  oleh  Pemohon  atau  kuasanya,  dan  diajukan  kepada
02347|Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik,
02348|atau Penuntut Umum; 
02349|Menimbang  bahwa  Para  Pemohon  restutusi  (korban)  melalui  Atasan
02350|Penyidik  pada  Kepolisian  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  berdasarkan  Surat