00837|dimintai  keterangan.,  dengan  demikian  unsur  ”Untuk  tujuan  mengeksploitasi
00838|orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” telah tepenuhi;
00839|Ad.5. Unsur ” Yang dilakukan terhadap anak;
00840|Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang RI No.
00841|21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
00842|yang  dimaksud  dengan  Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18
00843|(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
00844|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh
00845|dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti surat
00846|bahwa saat Terdakwa menawarkan Saksi WIDIYAWATI BINTI JUNAIDI untuk
00847|melakukan  prostitusi  di rumah Terdakwa, saat itu Saksi WIDIYAWATI BINTI
00848|JUNAIDI  masih  berumur  17  tahun  1  bulan  yang  mana  berdasarkan  Akta
00849|Kelahiran  Nomor:1801066210070003  tanggal  07  Februari  2014  yang
00850|dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
00851|Lampung Selatan Atas Nama WIDIYAWATI yang lahir pada tanggal 22 Oktober
00852|2007 dengan demikian unsur ” Yang dilakukan terhadap anak” telah tepenuhi
00853|Menimbang, bahwa oleh karena s emua unsur dari dalam Pasal 2 ayat
00854|(1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
00855|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah
00856|dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00857|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;  
00858|Menimbang,  bahwa  dalam persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00859|menemukan hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana,
00860|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
00861|mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
00862|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
00863|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
00864|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  tersebut  Majelis  Hakim
00865|mempertimbangkannya sebagai berikut;
00866|
00867|Menimbang,  bahwa  pidana  pada  dasarnya  merupakan  suatu
00868|penderitaan  yang  sengaja  diberikan  oleh  negara  terhadap  individu  yang
00869|melakukan  pelanggaran  terhadap  hukum.  Kendati  demikian,  pemidanaan
00870|adalah  suatu  pendidikan  moral  terhadap  pelaku  yang  telah  melakukan
00871|kejahatan  dengan  maksud  tidak  mengulangi  kejahatannya.  (Bandingkan
00872|dengan:  Eddy  O.S.  Hiariej,  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana,  Cetakan  ke-5,
00873|Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);
00874|Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori mala in
00875|se  atau  mala  prohibita yang  merupakan  serangan  terhadap  harmoni  sosial
00876|masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan ”luka”
00877|berupa  disharmoni  sosial pada  masyarakat.  Makin  tinggi  kualitas  kejahatan
00878|makin  tinggi  pula kualitas  disharmoni  sosial  yang  ditimbulkannya  pada
00879|masyarakat. Hukuman  (pidana)  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  kejahatan
00880|haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang
00881|terganggu  akibat dari  kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada  manakala
00882|harmoni  sosial  telah  dipulihkan.  Artinya,  yang  membutuhkan upaya-upaya
00883|restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni  sosialnya terganggu
00884|oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian,  hukuman (pidana) adalah upaya
00885|untuk  merestorasi  disharmoni  sosial  itu.  Karena  alasan  ini  Immanuel  Kant
00886|pernah berkata, ”Bahkan  jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk
00887|membubarkan dirinya  sendiri  pun  ...  pembunuh  terakhir  yang  meringkuk  di
00888|dalam penjara harus dieksekusi” (” even if a civil society resolved to dissolve
00889|itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed”). (Bandingkan
00890|dengan:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2-3/PUU-V/2007  tanggal  23
00891|Oktober 2007, hal. 407);
00892|Menimbang,  bahwa  tujuan  dari  pemidanaan itu  sendiri  bukanlah
00893|semata-mata  untuk  memberikan  penderitaan  bagi  Terdakwa,  tetapi  lebih
00894|sebagai  upaya  edukatif  agar  dikemudian  hari Terdakwa  dapat  memperbaiki
00895|perilakunya,  menurut  iman  dan  kepercayaaannya  se rta  sejalan  dengan
00896|kehendak  peraturan  perundang-undangan  dan  ketertiban  masyarakat  pada
00897|umumnya.  Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat ,
00898|sehingga  keseimbangan  dan  tertib  masyarakat  dapat  dipelihara.  Selain  itu
00899|penjatuhan  pidana  juga  berfungsi  sebagai  pelajaran  bagi  masyarakat  pada
00900|umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada
00901|beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;
00902|Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut terdapat ketentuan
00903|uang mengatur tentang adanya pidana minimum khusus ( straf minima). Makna
00904|
00905|dari  pidana  minumum  khusus  pada  dasarnya  adalah  Undang-Undang  telah
00906|menetapkan  sendiri  batas  maksimum  dan  minimum  saksi  dari  suatu  tindak
00907|pidana. Dalam hal ini seharusnya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di
00908|bawah  dari  sanksi  pidana minimum  yang  ditetapkan  dalam undang-undang.
00909|Keberadaan dari pidana minimum khusus tidak dapat dipisahkan dari hakikat
00910|pidana dan pemidanaan pada umumnya, sebab pidana minimum khusus adalah
00911|bagian integral dari pidana dan pemidanaan.  Bassiouni, menegaskan bahwa
00912|tujuan pidana yakni untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat ( social
00913|defence)  di  mana  perlindungan  masyarakat  merupakan  suatu  landasan  (a
00914|cornerstone) dari hukum pidana. Sementara Barda Nawawi Arief menegaskan
00915|bahwa  tujuan  utama  perumusan  sanksi  pidana  adalah  memberikan
00916|perlindungan terhadap masyarakat ( social defence) dalam rangka mewujudkan
00917|kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam konteks itu maka pengaturan
00918|saksi  pidana  minumum  khusus  dimaksudkan  sebagai  sarana  untuk  lebih
00919|mengefektifkan  pengaruh  prevensi  umum  (general  prevention)  untuk  tindak
00920|pidana tertentu yang dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat,
00921|yakni membuat orang jera melakukan kejahatan. Selain itu pencantuman pidana
00922|minimum khusus juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya diapritas pidana
00923|(diaparity of sentencing) yang sangat menyolok, baik terhadap kasus yang sama
00924|dalam  konteks  penyertaan  (deelneming),  maupun  terhadap  kasus  yang
00925|berbeda-beda tetapi jenis delik yang dilanggar oleh para pelaku adalah sama
00926|atau secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
00927|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
00928|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
00929|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
00930|dijatuhkan;
00931|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
00932|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
00933|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
00934|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00935|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
00936|Menimbang,  bahwa  Pasal  46  ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa
00937|benda yang dikenakan penyitaan  dikembalikan kepada orang atau kepada
00938|mereka dan siapa benda itu disita , atau kepada orang atau kepada mereka
00939|yang paling berhak apabila: 
00940|a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; 
00941|
00942|b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata
00943|tidak merupakan tindak pidana; 
00944|c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara
00945|tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu
00946|tindak  pidana  atau  yang  dipergunakan  untuk  melakukan  suatu  tindak
00947|pidana;
00948|Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus,
00949|maka  benda  yang  dikenakan  penyitaan  dikembalikan  kepada  orang  atau
00950|kepada  mereka  yang  disebut  dalam  putusan  tersebut  kecuali  jika  menurut
00951|putusan hakim benda itu  dirampas untuk negara ,  untuk dimusnahkan  atau
00952|untuk dirusakkan  sampai tidak dapat dipergunakan lagi  atau jika benda
00953|tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
00954|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa: 1  (satu)  Buku
00955|Rekening Bank Bri Atas Nama Razzag Feriadista Nomor Rekening 8135-01-
00956|016097-53-1,  oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis
00957|maka ditetapkan dirampaskan untuk dimusnahkan;
00958|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  berupa: 1  (satu)  Unit
00959|Handphone  Merk  Oppo  Tipe  A3s  Warna  Merah  Ram  2gb  Imei  1
00960|86236042056891 Imei 2 8623260420566883, oleh karena barang bukti tersebut
00961|masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;
00962|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
00963|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
00964|yang meringankan Terdakwa;
00965|Keadaan yang memberatkan:
00966|- Perbuatan  Terdakwa  meresahkan  masyarakat  karena  merusak  moral
00967|masyarakat secara luas;
00968|- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban;
00969|Keadaan yang meringankan:
00970|- Terdakwa menyesali perbuatannya;
00971|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana,  maka
00972|berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani membayar
00973|biaya perkara;
00974|Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang RI No. 21
00975|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  dan
00976|Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
00977|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
00978|
00979|MENGADILI:
00980|
00981|1. Menyatakan  Terdakwa  Kincoko  Harto  als  Koko  Bin  Edi  Susanto
00982|(Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  melakukan
00983|perekrutan dengan penyalah gunaan kekuasaan  sebagaimana dalam
00984|Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
00985|2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
00986|penjara  selama  4  (empat)  Tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.
00987|200.000.000,-  (Dua  Ratus  Juta  Rupiah),  dengan  ketentuan  apabila
00988|denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama  1
00989|(satu) bulan; 
00990|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
00991|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
00992|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
00993|5. Menetapkan barang bukti berupa: 
00994|- 1 (satu) Buku Rekening Bank Bri Atas Nama Razzag
00995|Feriadista Nomor Rekening 8135-01- 016097-53-1;
00996|Dirampas untuk dimusnahkan
00997|- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Tipe A3s Warna
00998|Merah Ram 2gb Imei 1 86236042056891 Imei 2 8623260420566883.
00999|Dirampas untuk Negara
01000|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01001|sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01002|
01003|Jum’at
01004|
01005|27
01006|
01007|2025
01008|
01009|Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari  Jum’at, oleh kami,  Rizal Taufani, S.H.,
01010|M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., dan Nor Alfisyahr, S.H.,
01011|M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
01012|terbuka untuk umum pada hari  Selasa, 27 Mei 2025   oleh  Rizal Taufani, S.H.,
01013|M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Galang  Syafta  Arsitama,  S.H., M.H.,  dan  Nor
01014|Alfisyahr, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi
01015|
01016|para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rachmad Donal, S.H., Panitera Pengganti
01017|pada  Pengadilan  Negeri  Kalianda,  serta  dihadiri  oleh  Muhammad  Ichsan
01018|
01019|Hakim Anggota,              Hakim Ketua,
01020|Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.         Rizal Taufani, S.H., M.H.
01021|Nor Alfisyahr, S.H., M.H.