00726|perjalanan  Anak  bertemu  dengan  Anak  Saksi  yang  sedang  duduk  santai  di
00727|jembatan dekat Kantor KPU Sinjai, Anak kemudian mengajak Anak Saksi untuk
00728|menemaninya  menjemput  Lelaki  Fandi,  yang  mana  kemudian  Anak  Saksi
00729|membonceng Anak menuju Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan;
00730|Menimbang, bahwa setibanya di rumah Lelaki Fandi, Anak, dan Anak
00731|Saksi menemukan Lelaki Fandi sedang dalam keadaan mengonsumsi minuman
00732|keras  jenis  ballo  bersama  teman-temannya,  dan  setelah  beberapa  saat
00733|menunggu, Anak bersama Anak Saksi dan Lelaki Fandi berangkat menuju arah
00734|Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00735|
00736|Kota Sinjai dengan posisi berboncengan tiga, di mana motor dikemudikan oleh
00737|Anak Saksi sedangkan Lelaki Fandi sudah dalam keadaan mabuk;
00738|Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Lelaki Fandi menyuruh Anak
00739|Saksi untuk menghentikan sepeda motor karena hendak buang air kecil serta
00740|mencari  barang  miliknya  yang  terjatuh,  dan  pada  saat  membantu  mencari
00741|barang tersebut, Anak menemukan potongan pembungkus rokok Marlboro yang
00742|di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening, yang kemudian
00743|diakui oleh Lelaki Fandi sebagai "Sabu";
00744|Menimbang, bahwa pada saat itu, Anak tidak mengetahui secara pasti
00745|bahwa sabu merupakan barang yang dilarang secara hukum dan Anak hanya
00746|mengetahui bentuk sabu menyerupai penyedap rasa (micin);
00747|Menimbang,  bahwa  Anak  kemudian  berinisiatif  menyimpan  narkotika
00748|jenis sabu tersebut ke dalam saku celananya agar tidak terjatuh lagi mengingat
00749|kondisi Lelaki Fandi yang sedang dalam pengaruh alkohol;
00750|Menimbang,  bahwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  30  November  2025
00751|sekitar pukul 01.00 WITA, setibanya mereka di Jalan Bhayangkara, Kelurahan
00752|Bongki,  Kecamatan  Sinjai  Utara,  ketiganya  diamankan  oleh  Anggota  Sat
00753|Reskrim Polres Sinjai yang sedang berpatroli karena dicurigai akan tawuran;
00754|Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di Mapolres Sinjai,
00755|ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening
00756|berupa narkotika jenis sabu di dalam saku celana Anak serta diamankan pula
00757|handphone milik Anak dan Lelaki Fandi;
00758|Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
00759|Kriminalistik, Nomor  Lab:  xxxx/NNF/XII/2025  tanggal  2025,  yang  dibuat  dan
00760|ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-
00761|masing selaku Pemeriksa di bawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Plt.
00762|Waka  Kepala  Bidang  Labfor  Polda  Sulsel  Asmawati,  S.H,  M.Kes,  dengan
00763|kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) saset plastik berisikan
00764|kristal bening dengan berat netto 0,0643 gram dan berat akhir 0,0129 gram
00765|yang diberi Nomor barang bukti: xxxxx/2025/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi
00766|urine  milik  Muhammad  Irfandi  Bin  Firman  diberi  Nomor  barang  bukti:
00767|xxxxx/2025/NNF, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Perdi Bin Rusli
00768|diberi  Nomor  barang  bukti:  xxxxx/2025/NNF,  adalah  positif  mengandung
00769|Metamfetamina  yang  terdaftar  dalam  Golongan  I  Nomor  Urut  61  Lampiran
00770|Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  07  Tahun  2025
00771|Hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00772|
00773|Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor
00774|35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik
00775|berisi urine milik  Anak  diberi  Nomor barang bukti: xxxxx/2025/NNF hasilnya
00776|adalah negatif atau tidak mengandung Metamfetamina;
00777|Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap tersebut apabila
00778|dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Anak, dalam hal ini
00779|terdapat perbuatan dari Anak berupa menguasai Narkotika Golongan I jenis
00780|Sabu yang dibuktikan dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip
00781|berisi kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di
00782|kantong saku celana Anak pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas
00783|Kepolisian terhadap Anak;
00784|Menimbang, bahwa meskipun narkotika jenis sabu tersebut diakui Anak
00785|bukan  milik  Anak  namun  milik  Lelaki  Fandi,  apabila  dikaitkan  pada  makna
00786|menguasai secara doktrinal sebagaimana Majelis Hakim uraikan sebelumnya,
00787|perbuatan menguasai barang yang dilakukan oleh Anak ditandai dengan Anak
00788|mendapatkan barang tersebut karena Anak yang berinisiatif untuk membawakan
00789|barang narkotika jenis sabu tersebut lalu mengantonginya ke saku celananya
00790|dengan maksud agar barang tersebut tidak jatuh kembali sehingga kemudian
00791|Anak secara fisik memiliki kontrol langsung atas barang narkotika jenis sabu
00792|tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Anak benar-benar berkuasa secara fisik
00793|atas barang tersebut, sehingga dalam hal ini telah menunjukkan penguasaan
00794|secara mutlak atas barang tersebut;
00795|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak memiliki kehendak
00796|sadar dan niat nyata untuk menguasai barang tersebut yang diwujudkan melalui
00797|inisiatif tindakan mengantongi sabu ke dalam saku celananya;
00798|Menimbang,  bahwa  niat  tersebut  dilakukan  secara  sengaja  dengan
00799|tujuan agar barang milik Lelaki Fandi tidak terjatuh lagi, sehingga meskipun
00800|Anak mengaku tidak mengetahui bahwa sabu merupakan barang yang dilarang
00801|oleh hukum namun Anak mengetahui bahwa benda yang dikantonginya adalah
00802|sabu. Perbuatan Anak untuk memasukkan dan menyimpan sabu di dalam saku
00803|celananya  telah  cukup  membuktikan  adanya  niat  dan  kesengajaan  dari
00804|perbuatannya tersebut;
00805|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Unsur tersebut di atas, maka
00806|Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  Anak  dikategorikan  sebagai
00807|Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00808|
00809|menguasai  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  sehingga  unsur  ini  telah
00810|terbukti secara sah dan meyakinkan;
00811|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,  atas
00812|perbuatan Anak yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Majelis Hakim
00813|berpendapat bahwa unsur “Menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi
00814|secara sah dan sempurna;
00815|Ad.2   Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
00816|Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk
00817|dapat  dinyatakan  terbukti  cukup  memenuhi  salah  satu  kualifikasi  yang
00818|disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00819|Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak berwenang atau tanpa ijin
00820|yang  sah  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan,
00821|sedangkan “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan
00822|yang berlaku;
00823|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang
00824|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat
00825|digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan
00826|ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2)
00827|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam
00828|jumlah  terbatas,  Narkotika  Golongan  I  dapat  digunakan  untuk  kepentingan
00829|pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk  reagensia
00830|diagnostik,  serta  reagensia  laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan
00831|Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
00832|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35
00833|Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa setiap kegiatan atau serangkaian
00834|kegiatan  penyaluran  atau  penyerahan  Narkotika,  baik  dalam  rangka
00835|perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun   pemindahtanganan,  untuk
00836|kepentingan pelayanan kesehatan  dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
00837|teknologi adalah termasuk dari liput Peredaran Narkotika;
00838|Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-
00839|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur bahwa Narkotika
00840|dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar
00841|dari Menteri;
00842|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  38  disebutkan  bahwa  setiap
00843|kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
00844|Hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00845|
00846|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-
00847|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Penyerahan
00848|Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan
00849|masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
00850|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap
00851|setiap orang yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang
00852|berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau tidak
00853|berhak atau melawan hukum;
00854|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan
00855|perbuatan  menguasai  Narkotika  Golongan  I  tersebut  di  atas  Anak  adalah
00856|seorang pelajar hal mana Anak tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun
00857|termasuk izin khusus pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam UU No.
00858|35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Anak yang menguasai
00859|Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin khusus dari pihak berwenang
00860|maupun surat persetujuan serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan
00861|hukum, yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud
00862|undang- undang, sehingga unsur tanpa hak dalam hal ini telah terpenuhi;
00863|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan-pertimbangan
00864|tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” telah
00865|terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00866|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 609 ayat (1)
00867|huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
00868|Hukum Pidana sebagaimana telah diubah berdasarkan  Pasal 609 ayat (1) huruf
00869|a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah
00870|terpenuhi,  maka  Anak  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00871|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
00872|Menimbang, bahwa Anak melalui Advokat mengajukan pembelaan yang
00873|pada pokoknya menyatakan Anak tidak memiliki mens rea karena penguasaan
00874|sabu  tersebut  merupakan  kehendak  spontan  untuk  membantu  teman  tanpa
00875|mengetahui konsekuensi hukumnya yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan
00876|urin  negatif,  dalam  pembelaan  tersebut  memohon  agar  Majelis  Hakim
00877|mempertimbangkan usia muda Anak, penyesalan tulus, dukungan orang tua,
00878|serta perlindungan masa depan pendidikan Anak, maka berdasarkan hal-hal
00879|tersebut,  Advokat  memohon  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan
00880|menyatakan Anak tidak terbukti bersalah dan membebaskan Anak dari segala
00881|Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00882|
00883|dakwaan  ( vrijspraak),  atau  setidak-tidaknya  melepaskan  Anak  dari  segala
00884|tuntutan  hukum  ( onslag  van  alle  rechtsvervolging),  serta  memulihkan  hak,
00885|kedudukan, harkat, dan martabat Anak, atau memohon putusan yang seadil-
00886|adilnya (ex aequo et bono).
00887|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan
00888|mempertimbangkan sebagai berikut:
00889|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang
00890|menyatakan  bahwa  Anak  tidak  memiliki  niat  jahat  (mens  rea)  karena
00891|ketidaktahuannya terhadap sifat terlarang dari sabu, Majelis Hakim berpendapat
00892|bahwa  secara faktual Anak telah mengakui  mengetahui  bahwa benda  yang
00893|dikantonginya adalah bernama "sabu", namun Anak mengaku tidak mengetahui
00894|bahwa sabu merupakan barang yang dilarang oleh hukum;
00895|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  juga  dijelaskan  dalam  tanggapan
00896|Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan  Advokat  Anak,  dalam  sistem  hukum
00897|pidana  Indonesia,  berlaku  asas  fiksi  hukum  (presumption  iures  de  iure)
00898|sebagaimana juga telah diatur dalam Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun
00899|2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan
00900|bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui hukum sejak suatu peraturan
00901|perundangan diundangkan dalam lembaran resmi negara;
00902|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  tersebut,  berlaku  doktrin
00903|ignorantia jurist non excusat, yang berarti ketidaktahuan seseorang akan hukum
00904|tidak  dapat  dijadikan  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  untuk
00905|membebaskan seseorang dari tuntutan hukum;
00906|Menimbang, bahwa delik yang didakwakan kepada Anak sebagaimana
00907|diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP (UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No.
00908|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana) merupakan delik formil di mana
00909|fokus pemidanaan menitikberatkan pada dilakukannya perbuatan yang dilarang
00910|oleh undang-undang tanpa harus menanti timbulnya akibat;
00911|Menimbang,  bahwa  unsur  dalam  pasal  tersebut  bersifat  alternatif,
00912|sehingga  dengan  terbuktinya  Anak  secara  sadar  yang  dengan  inisiatifnya
00913|memasukkan sabu ke dalam saku celananya tanpa adanya izin yang sah, maka
00914|perbuatan tersebut telah sempurna memenuhi kualifikasi delik yaitu “tanpa hak
00915|menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terlepas dari pemahaman
00916|subjektif Anak mengenai status legalitas barang tersebut;
00917|Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00918|
00919|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
00920|Hakim menilai dalih ketidaktahuan hukum yang diajukan oleh Advokat Anak
00921|tidak menggugurkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;
00922|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  permohonan  dalam  nota
00923|pembelaan yang agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas ( vrijspraak)
00924|atau setidak-tidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van
00925|alle rechtsvervolging ), permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila
00926|perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun
00927|dalam persidangan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak
00928|secara nyata menguasai Narkotika jenis sabu di dalam saku celananya;
00929|Menimbang,  bahwa  mengenai  permohonan  pemulihan  hak  dan
00930|martabat Anak, hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang hanya dapat
00931|diberikan apabila Anak diputus bebas atau lepas, meskipun demikian Majelis
00932|Hakim tetap akan memastikan bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00933|Anak tidaklah melanggar harkat dan martabat Anak sebagaimana juga diatur
00934|dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00935|Peradilan  Pidana  Anak,  sehingga  pemidanaan  yang  dipilih  haruslah  tetap
00936|mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
00937|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
00938|permohonan Advokat yang mohon agar Anak dibebaskan atau dilepaskan dari
00939|segala tuntutan hukum haruslah dinyatakan ditolak;
00940|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Advokat  yang  mohon  agar
00941|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  usia  muda  Anak,  penyesalan  tulus,
00942|dukungan orang tua, serta perlindungan masa depan pendidikan Anak, serta
00943|telah didengarkannya permohonan orang tua yang menyatakan mampu untuk
00944|menjaga  Anak,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbang  bersama-sama
00945|dengan pertimbangan pemidanaan serta dalam pertimbangan keadaan yang
00946|meringankan  dan  memberatkan  sebelum  menjatuhkan  lamanya  masa
00947|pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;
00948|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00949|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00950|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak
00951|harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00952|Hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00953|
00954|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00955|maka Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan patut
00956|dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
00957|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,
00958|berkaitan  dengan  pemidanaan,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  perlu
00959|mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur
00960|dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00961|Anak,  serta  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana
00962|diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP;
00963|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
00964|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  secara  tegas  menganut  prinsip  kepentingan
00965|terbaik  bagi  anak  ( best  interest  of  the  child)  sebagaimana  dimuat  dalam
00966|penjelasan Pasal 2 huruf d, yang mengamanatkan bahwa setiap pengambilan
00967|keputusan  harus  senantiasa  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup  serta
00968|tumbuh  kembang  Anak,  oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa
00969|penjatuhan  pidana  maupun  tindakan  terhadap  Anak  harus  selaras  dengan
00970|prinsip  keadilan  restoratif,  di  mana  pemidanaan  tidak  diposisikan  sebagai
00971|sarana  balas  dendam,  melainkan  sebagai  upaya  untuk  menumbuhkan  rasa
00972|tanggung jawab agar Anak mampu memperbaiki sikap dan perilakunya di masa
00973|depan;
00974|Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Anak tidak dimaksudkan
00975|sebagai tindakan pembalasan ataupun perbuatan yang merendahkan martabat
00976|manusia  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  52  KUHP  melainkan  harus
00977|berorientasi  pada  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  51
00978|KUHP,  sehingga  atas  pemidanaan  terhadap  Anak  diharapkan  Anak  dapat
00979|menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum,  tidak
00980|mengulanginya di kemudian hari, serta mampu memperbaiki diri menjadi pribadi
00981|yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemidanaan ini
00982|juga berfungsi sebagai sarana preventif bagi masyarakat sekaligus instrumen
00983|perlindungan  untuk  memulihkan  keseimbangan  dalam  kehidupan
00984|bermasyarakat;
00985|Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  Tujuan  Pemidanaan
00986|sebagaimana  diatur  Pasal  51  KUHP  jo.  Pasal  52  KUHP  serta  Pedoman
00987|Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 54 KUHP, Majelis
00988|Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00989|
00990|Hakim akan mempertimbangkan beberapa pedoman yang dimaksud sebagai
00991|berikut:
00992|Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana,  kesengajaan  tidak
00993|mensyaratkan  adanya  perencanaan  yang  matang,  melainkan  cukup  apabila
00994|pada  saat  melakukan  perbuatan,  pelaku  mengetahui  dan  menghendaki
00995|perbuatan  yang  dilakukannya,  termasuk  kesadaran  terhadap  objek  yang