00779|Menimbang, Hakim telah mengupayakan Proses Diversi sebelum
00780|dimulainya persidangan dan proses pembuktian sebagaimana amanat Pasal 7
00781|ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00782|(SPPA) karena ancaman pidana yang didakwakan kurang dari 7 (tujuh) tahun;
00783|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal- hal
00784|yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
00785|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan
00786|perbuatannya;
00787|Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka
00788|harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan hal -hal sebagai
00789|berikut:
00790|1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang -undang Republik Indonesia
00791|Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00792|terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan
00793|berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini.
00794|2) Bahwa rekomendasi dalam:
00795|Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Proses
00796|Peradilan Pidana terhadap Anak  dengan rekomendasi agar Anak
00797|diberikan “pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga”;
00798|3) Permohonan Advokat Anak dan  Anak yang pada pokoknya
00799|mohon agar dapat memberikan putusan yang seringan -
00800|ringannya bagi diri Anak karena Anak telah menyesali
00801|perbuataanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
00802|lagi berupa putusan berupa keikutsertaan dalam pendidikan di
00803|Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Belitung Timur;
00804|4) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1)
00805|Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00806|Peradilan Pidana Anak meliputi:
00807|- Pidana peringatan;
00808|
00809|- Pidana  dengan syarat : Pembinaan di luar
00810|lembaga, Pelayanan masyarakat atau pengawasan;
00811|- Pelatihan kerja;
00812|- Pembinaan dalam lembaga; dan;
00813|- Penjara;
00814|Menimbang, bahwa negara menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan
00815|berkembang karena anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus
00816|cita-cita perjuangan bangsa sehingga dalam Undang -Undang Sistem Peradilan
00817|Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan
00818|perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium
00819|(upaya yang terakhir);
00820|Menimbang, bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot
00821|kesalahan Anak. Pemid anaan tidak boleh mencerminkan kesewenang -
00822|wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pemidanaan
00823|harus mempertimbangkan segi manfaat terhadap diri Anak;
00824|Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan
00825|pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa
00826|merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul
00827|perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain
00828|pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
00829|Menimbang, bahwa dari pertimbangan -pertimbangan di atas, bahwa
00830|Hakim berpendapat bahwa sebagaimana perbuatan Anak tersebut telah
00831|membuat Korban mengalami rasa trauma dan perbuatan tersebut terjadi karena
00832|kurangnya pengawasan orang tua dan kurangnya nilai agama yang dimiliki Anak
00833|sehingga Anak tidak dapat berfikir secara baik dan dapat merugikan diri sendiri,
00834|orang tua dan keluarga, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat untuk
00835|memberikan sanksi berupa pidana penjara, agar Anak dapat mengambil hikmah
00836|dari kejadian ini dan instropeksi diri sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya;
00837|Menimbang, bahwa karena ancaman pidana Pasal yang terbukti diatas
00838|bersifat kumulatif atau alternatif yakni pidana penjara dan denda,  maka
00839|berdasarkan  pasal  71  ayat  (3)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11
00840|tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila menggunakan pidana
00841|kumulatif maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dengan tujuan Anak
00842|tersebut dapat memiliki kreativitas dan dapat merubah mental Anak agar dapat
00843|
00844|berintegrasi kembali di masyarakat serta tidak melakukan perbuatan yang negatif
00845|yang merugikan diri Anak sendiri;
00846|Menimbang, bahwa dari pertimbangan -pertimbangan di  atas, bahwa
00847|Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Undang- undang
00848|Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
00849|Maka Hakim menjatuhkan pidana berupa Pidana Penjara sebagaimana
00850|tercantum dalam am ar putusan ini, dengan memperhatian permohonan dari
00851|Advokat Anak dan Anak. Penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim
00852|adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
00853|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00854|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00855|1 (satu) Buah Akta Kelahiran atas nama ANAK;
00856|Karena meru pakan dokumen kependudukan milik Anak, maka sudah
00857|selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak;
00858|Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang -
00859|Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
00860|Hakim telah memberitahu Saksi Korban akan haknya untuk mengajukan
00861|permohonan restitusi, akan tetapi sampai dengan pembacaan  tuntutan pidana,
00862|baik Saksi Korban tidak mengajukan permohonan restitusi tersebut;
00863|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00864|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00865|meringankan Anak;
00866|Keadaan yang memberatkan:
00867|- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
00868|- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma;
00869|Keadaan yang meringankan:
00870|- Anak menyesali perbuatannya;
00871|- Anak belum pernah dihukum;
00872|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi
00873|pidana, maka Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
00874|Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Jo Pasal 15 ayat (1) Huruf f Unda ng-
00875|Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
00876|Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab
00877|
00878|Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang -undangan
00879|lain yang bersangkutan;
00880|
00881|MENGADILI:
00882|1. Menyatakan Anak  telah terbukti secara sah dan meyakinkan
00883|bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan seksual
00884|secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual,
00885|dan/atau organ reproduksi, dengan maksud merendahkan harkat
00886|dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau
00887|kesusilaannya” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut
00888|Umum;
00889|2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan
00890|pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
00891|3. Menetapkan Barang bukti berupa:
00892|- 1 (satu) Buah Akta Kelahiran atas nama ANAK;
00893|Dikembalikan kepada Anak ;
00894|4. Membebankan kepada Anak melalui orang tuanya untuk
00895|membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
00896|
00897|Selasa
00898|
00899|12 Mei 2026
00900|
00901|2026
00902|
00903|As'ad Suryo Hatmojo, S.H.
00904|
00905|Sumaidi
00906|
00907|Panitera Pengganti,              Hakim,
00908|
00909|           Sumaidi As'ad Suryo Hatmojo, S.H.