01428|patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;
01429|Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan
01430|hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada
01431|nilai-nilai dasar ( grund norm ) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya
01432|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01433|
01434|unsur  keadilan,  kegunaan,  dan  kepastian  hukum  sehingga  keberlakuannya
01435|dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis;
01436|Menimbang,  bahwa  penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap  Terdakwa
01437|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  (revegen) atas  perbuatan
01438|Terdakwa, akan tetapi harus dianggap sebagai upaya pembinaan dan upaya
01439|penyadaran  kembali  serta  sebagai  pembelajaran  agar  Terdakwa  dapat
01440|merenungi sikap perbuatannya yang salah melanggar hukum dan merugikan
01441|pihak  lain,  sehingga  nantinya  Terdakwa  bila  kembali  ketengah  masyarakat
01442|menjadi  pribadi  yang  sadar  dan  taat  terhadap  aturan  hukum  selaku  warga
01443|masyarakat yang baik, dan oleh karenanya penjatuhan pidana menurut hemat
01444|Majelis Hakim lebih dititikberatkan pada sifat preventif terhadap Terdakwa, maka
01445|Majelis Hakim berkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam
01446|amar  Putusan  ini  dianggap  cukup  adil  dan  sepadan  dengan  kesalahan
01447|Terdakwa;
01448|Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah
01449|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  suatu  tindak  pidana
01450|sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang
01451|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
01452|Indonesia, dimana pemidanaannya bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara
01453|juga haruslah diberikan pidana denda, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi
01454|pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti
01455|dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan
01456|ini;
01457|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01458|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
01459|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) lembar tiket Pesawat
01460|Oman Air tujuan Muscat-Jakarta,  yang  telah dipergunakan untuk melakukan
01461|kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,
01462|maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01463|Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  Paspor  atas
01464|nama  Martalena  Tampubolon,  yang telah  disita  dari  Saksi  Martalena
01465|Tampubolon dan  merupakan  milik  dari  Saksi  Martalena  Tampubolon,  maka
01466|dikembalikan  kepada pihak  yang  paling  berhak  yaitu  Saksi  Martalena
01467|Tampubolon;
01468|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa, maka
01469|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan yang
01470|meringankan Terdakwa;
01471|                                                                                                    KM:       HA1:      HA2:
01472|
01473|Keadaan  yang  memberatkan:
01474|- Perbuatan  Terdakwa  menghambat  program  Pemerintah  dalam
01475|perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
01476|Keadaan yang meringankan:
01477|- Terdakwa mengakui perbuatannya;
01478|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
01479|- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
01480|- Terdakwa dalam keadaan sakit;
01481|    Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan
01482|dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang
01483|Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya
01484|perkara  yang  jumlahnya  akan  ditetapkan  kemudian  sebagaimana  tercantum
01485|dalam amar Putusan;
01486|Memperhatikan,  Pasal  81  jo.  Pasal  69  Undang-Undang  Republik
01487|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
01488|Indonesia dan Undang- Undang  Nomor 8 Tahun  1981 tentang Hukum Acara
01489|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01490|
01491|MENGADILI:
01492|1. Menyatakan  Terdakwa Baiq  Nursehan  terbukti  secara  sah  dan
01493|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “orang  perseorangan
01494|melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ” sebagaimana dalam
01495|Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
01496|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Baiq Nursehan oleh karena itu
01497|dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun  dan 6 (enam) Bulan dan
01498|denda  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (  Satu  Milyar  Rupiah)  dengan
01499|ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana
01500|kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
01501|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01502|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01503|4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01504|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01505|- 1 (satu) buah Paspor atas nama Martalena Tampubolon;
01506|Dikembalikan kepada Saksi Martalena Tampubolon
01507|- 1 (satu) lembar tiket Pesawat Oman Air tujuan Muscat-Jakarta;
01508|Dimusnahkan
01509|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01510|sejumlahRp.5.000,00 ( Lima ribu rupiah) ;
01511|
01512|Kamis
01513|
01514|26 Juni 2025
01515|
01516|2025
01517|
01518|Pengadilan Negeri Praya, pada hari  Kamis, tanggal  26 Juni 2025 , oleh  Kami,
01519|Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.  sebagai Hakim Ketua, Farida Dwi Jayanthi,
01520|S.H., M.Kn., dan Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
01521|
01522|Jasman, S .H.
01523|
01524|Hakim Anggota,
01525|Ttd.
01526|Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.
01527|Hakim Ketua,
01528|Ttd.
01529|Muhamad Hidayatullah, S.H., M.H.
01530|                              Ttd.
01531|Maulida Ariyanti, S.H.
01532|Panitera Pengganti,
01533|Ttd.
01534|Jasman, S.H.