00724|menemaninya  menjemput  Lelaki  Fandi,  yang  mana  kemudian  Anak  Saksi
00725|membonceng Anak menuju Bikeru, Kecamatan Sinjai Selatan; 
00726|Menimbang, bahwa setibanya di rumah Lelaki Fandi, Anak, dan Anak
00727|Saksi menemukan Lelaki Fandi sedang dalam keadaan mengonsumsi minuman
00728|keras  jenis  ballo  bersama  teman-temannya,  dan  setelah  beberapa  saat
00729|menunggu, Anak bersama Anak Saksi dan Lelaki Fandi berangkat menuju arah
00730|Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00731|
00732|Kota Sinjai dengan posisi berboncengan tiga, di mana motor dikemudikan oleh
00733|Anak Saksi sedangkan Lelaki Fandi sudah dalam keadaan mabuk; 
00734|Menimbang, bahwa di tengah perjalanan, Lelaki Fandi menyuruh Anak
00735|Saksi untuk menghentikan sepeda motor karena hendak buang air kecil serta
00736|mencari  barang  miliknya  yang  terjatuh,  dan  pada  saat  membantu  mencari
00737|barang tersebut, Anak menemukan potongan pembungkus rokok Marlboro yang
00738|di dalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kristal bening, yang kemudian
00739|diakui oleh Lelaki Fandi sebagai "Sabu"; 
00740|Menimbang, bahwa pada saat itu, Anak tidak mengetahui secara pasti
00741|bahwa sabu merupakan barang yang dilarang secara hukum dan Anak hanya
00742|mengetahui bentuk sabu menyerupai penyedap rasa (micin); 
00743|Menimbang,  bahwa  Anak  kemudian  berinisiatif  menyimpan  narkotika
00744|jenis sabu tersebut ke dalam saku celananya agar tidak terjatuh lagi mengingat
00745|kondisi Lelaki Fandi yang sedang dalam pengaruh alkohol; 
00746|Menimbang,  bahwa  pada  hari  Minggu,  tanggal  30  November  2025
00747|sekitar pukul 01.00 WITA, setibanya mereka di Jalan Bhayangkara, Kelurahan
00748|Bongki,  Kecamatan  Sinjai  Utara,  ketiganya  diamankan  oleh  Anggota  Sat
00749|Reskrim Polres Sinjai yang sedang berpatroli karena dicurigai akan tawuran; 
00750|Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di Mapolres Sinjai,
00751|ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi kristal bening
00752|berupa narkotika jenis sabu di dalam saku celana Anak serta diamankan pula
00753|handphone milik Anak dan Lelaki Fandi; 
00754|Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris
00755|Kriminalistik, Nomor  Lab:  xxxx/NNF/XII/2025  tanggal  2025,  yang  dibuat  dan
00756|ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Apt. Eka Agustiani, S.Si masing-
00757|masing selaku Pemeriksa di bawah sumpah jabatan dan diketahui oleh Plt.
00758|Waka  Kepala  Bidang  Labfor  Polda  Sulsel  Asmawati,  S.H,  M.Kes,  dengan
00759|kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) saset plastik berisikan
00760|kristal bening dengan berat netto 0,0643 gram dan berat akhir 0,0129 gram
00761|yang diberi Nomor barang bukti: xxxxx/2025/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi
00762|urine  milik  Muhammad  Irfandi  Bin  Firman  diberi  Nomor  barang  bukti:
00763|xxxxx/2025/NNF, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Perdi Bin Rusli
00764|diberi  Nomor  barang  bukti:  xxxxx/2025/NNF,  adalah  positif  mengandung
00765|Metamfetamina  yang  terdaftar  dalam  Golongan  I  Nomor  Urut  61  Lampiran
00766|Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  07  Tahun  2025
00767|Hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00768|
00769|Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor
00770|35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan terhadap 1 (satu) botol plastik
00771|berisi urine milik  Anak  diberi  Nomor barang bukti: xxxxx/2025/NNF hasilnya
00772|adalah negatif atau tidak mengandung Metamfetamina; 
00773|Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap tersebut apabila
00774|dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan kepada Anak, dalam hal ini
00775|terdapat perbuatan dari Anak berupa menguasai Narkotika Golongan I jenis
00776|Sabu yang dibuktikan dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip
00777|berisi kristal bening yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di
00778|kantong saku celana Anak pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas
00779|Kepolisian terhadap Anak;
00780|Menimbang, bahwa meskipun narkotika jenis sabu tersebut diakui Anak
00781|bukan  milik  Anak  namun  milik  Lelaki  Fandi,  apabila  dikaitkan  pada  makna
00782|menguasai secara doktrinal sebagaimana Majelis Hakim uraikan sebelumnya,
00783|perbuatan menguasai barang yang dilakukan oleh Anak ditandai dengan Anak
00784|mendapatkan barang tersebut karena Anak yang berinisiatif untuk membawakan
00785|barang narkotika jenis sabu tersebut lalu mengantonginya ke saku celananya
00786|dengan maksud agar barang tersebut tidak jatuh kembali sehingga kemudian
00787|Anak secara fisik memiliki kontrol langsung atas barang narkotika jenis sabu
00788|tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Anak benar-benar berkuasa secara fisik
00789|atas barang tersebut, sehingga dalam hal ini telah menunjukkan penguasaan
00790|secara mutlak atas barang tersebut;
00791|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Anak memiliki kehendak
00792|sadar dan niat nyata untuk menguasai barang tersebut yang diwujudkan melalui
00793|inisiatif tindakan mengantongi sabu ke dalam saku celananya;
00794|Menimbang,  bahwa  niat  tersebut  dilakukan  secara  sengaja  dengan
00795|tujuan agar barang milik Lelaki Fandi tidak terjatuh lagi, sehingga meskipun
00796|Anak mengaku tidak mengetahui bahwa sabu merupakan barang yang dilarang
00797|oleh hukum namun Anak mengetahui bahwa benda yang dikantonginya adalah
00798|sabu. Perbuatan Anak untuk memasukkan dan menyimpan sabu di dalam saku
00799|celananya  telah  cukup  membuktikan  adanya  niat  dan  kesengajaan  dari
00800|perbuatannya tersebut;
00801|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Unsur tersebut di atas, maka
00802|Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  perbuatan  Anak  dikategorikan  sebagai
00803|Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00804|
00805|menguasai  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman,  sehingga  unsur  ini  telah
00806|terbukti secara sah dan meyakinkan;
00807|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas,  atas
00808|perbuatan Anak yang menguasai narkotika jenis sabu tersebut, Majelis Hakim
00809|berpendapat bahwa unsur “Menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi
00810|secara sah dan sempurna;
00811|Ad.2   Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
00812|Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk
00813|dapat  dinyatakan  terbukti  cukup  memenuhi  salah  satu  kualifikasi  yang
00814|disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;
00815|Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak berwenang atau tanpa ijin
00816|yang  sah  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan,
00817|sedangkan “melawan hukum” berarti melawan peraturan perundang-undangan
00818|yang berlaku;
00819|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Undang-Undang
00820|Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat
00821|digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan
00822|ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2)
00823|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam
00824|jumlah  terbatas,  Narkotika  Golongan  I  dapat  digunakan  untuk  kepentingan
00825|pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan  untuk  reagensia
00826|diagnostik,  serta  reagensia  laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan
00827|Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
00828|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35
00829|Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa setiap kegiatan atau serangkaian
00830|kegiatan  penyaluran  atau  penyerahan  Narkotika,  baik  dalam  rangka
00831|perdagangan,  bukan  perdagangan  maupun   pemindahtanganan,  untuk
00832|kepentingan pelayanan kesehatan  dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
00833|teknologi adalah termasuk dari liput Peredaran Narkotika;
00834|Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-
00835|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur bahwa Narkotika
00836|dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar
00837|dari Menteri;
00838|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  38  disebutkan  bahwa  setiap
00839|kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
00840|Hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00841|
00842|Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-
00843|Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Penyerahan
00844|Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan
00845|masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
00846|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terhadap
00847|setiap orang yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang
00848|berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau tidak
00849|berhak atau melawan hukum;
00850|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam melakukan
00851|perbuatan  menguasai  Narkotika  Golongan  I  tersebut  di  atas  Anak  adalah
00852|seorang pelajar hal mana Anak tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun
00853|termasuk izin khusus pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam UU No.
00854|35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Anak yang menguasai
00855|Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin khusus dari pihak berwenang
00856|maupun surat persetujuan serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan
00857|hukum, yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud
00858|undang- undang, sehingga unsur tanpa hak dalam hal ini telah terpenuhi;
00859|Menimbang  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan-pertimbangan
00860|tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” telah
00861|terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
00862|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 609 ayat (1)
00863|huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
00864|Hukum Pidana sebagaimana telah diubah berdasarkan  Pasal 609 ayat (1) huruf
00865|a Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah
00866|terpenuhi,  maka  Anak  dinyatakan  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana
00867|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
00868|Menimbang, bahwa Anak melalui Advokat mengajukan pembelaan yang
00869|pada pokoknya menyatakan Anak tidak memiliki mens rea karena penguasaan
00870|sabu  tersebut  merupakan  kehendak  spontan  untuk  membantu  teman  tanpa
00871|mengetahui konsekuensi hukumnya yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan
00872|urin  negatif,  dalam  pembelaan  tersebut  memohon  agar  Majelis  Hakim
00873|mempertimbangkan usia muda Anak, penyesalan tulus, dukungan orang tua,
00874|serta perlindungan masa depan pendidikan Anak, maka berdasarkan hal-hal
00875|tersebut,  Advokat  memohon  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan  putusan
00876|menyatakan Anak tidak terbukti bersalah dan membebaskan Anak dari segala
00877|Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00878|
00879|dakwaan  ( vrijspraak),  atau  setidak-tidaknya  melepaskan  Anak  dari  segala
00880|tuntutan  hukum  ( onslag  van  alle  rechtsvervolging),  serta  memulihkan  hak,
00881|kedudukan, harkat, dan martabat Anak, atau memohon putusan yang seadil-
00882|adilnya (ex aequo et bono). 
00883|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan
00884|mempertimbangkan sebagai berikut:
00885|Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang
00886|menyatakan  bahwa  Anak  tidak  memiliki  niat  jahat  (mens  rea)  karena
00887|ketidaktahuannya terhadap sifat terlarang dari sabu, Majelis Hakim berpendapat
00888|bahwa  secara faktual Anak telah mengakui  mengetahui  bahwa benda  yang
00889|dikantonginya adalah bernama "sabu", namun Anak mengaku tidak mengetahui
00890|bahwa sabu merupakan barang yang dilarang oleh hukum;
00891|Menimbang,  bahwa  sebagaimana  juga  dijelaskan  dalam  tanggapan
00892|Penuntut  Umum  terhadap  pembelaan  Advokat  Anak,  dalam  sistem  hukum
00893|pidana  Indonesia,  berlaku  asas  fiksi  hukum  (presumption  iures  de  iure)
00894|sebagaimana juga telah diatur dalam Penjelasan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun
00895|2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan
00896|bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui hukum sejak suatu peraturan
00897|perundangan diundangkan dalam lembaran resmi negara;
00898|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  asas  tersebut,  berlaku  doktrin
00899|ignorantia jurist non excusat, yang berarti ketidaktahuan seseorang akan hukum
00900|tidak  dapat  dijadikan  alasan  pemaaf  maupun  alasan  pembenar  untuk
00901|membebaskan seseorang dari tuntutan hukum;
00902|Menimbang, bahwa delik yang didakwakan kepada Anak sebagaimana
00903|diatur dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP (UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No.
00904|1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana) merupakan delik formil di mana
00905|fokus pemidanaan menitikberatkan pada dilakukannya perbuatan yang dilarang
00906|oleh undang-undang tanpa harus menanti timbulnya akibat;
00907|Menimbang,  bahwa  unsur  dalam  pasal  tersebut  bersifat  alternatif,
00908|sehingga  dengan  terbuktinya  Anak  secara  sadar  yang  dengan  inisiatifnya
00909|memasukkan sabu ke dalam saku celananya tanpa adanya izin yang sah, maka
00910|perbuatan tersebut telah sempurna memenuhi kualifikasi delik yaitu “tanpa hak
00911|menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terlepas dari pemahaman
00912|subjektif Anak mengenai status legalitas barang tersebut;
00913|Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00914|
00915|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
00916|Hakim menilai dalih ketidaktahuan hukum yang diajukan oleh Advokat Anak
00917|tidak menggugurkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;
00918|Menimbang,  bahwa  berkaitan  dengan  permohonan  dalam  nota
00919|pembelaan yang agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas ( vrijspraak)
00920|atau setidak-tidaknya putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van
00921|alle rechtsvervolging ), permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila
00922|perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun
00923|dalam persidangan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak
00924|secara nyata menguasai Narkotika jenis sabu di dalam saku celananya; 
00925|Menimbang,  bahwa  mengenai  permohonan  pemulihan  hak  dan
00926|martabat Anak, hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang hanya dapat
00927|diberikan apabila Anak diputus bebas atau lepas, meskipun demikian Majelis
00928|Hakim tetap akan memastikan bahwa  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepada
00929|Anak tidaklah melanggar harkat dan martabat Anak sebagaimana juga diatur
00930|dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
00931|Peradilan  Pidana  Anak,  sehingga  pemidanaan  yang  dipilih  haruslah  tetap
00932|mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak;
00933|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
00934|permohonan Advokat yang mohon agar Anak dibebaskan atau dilepaskan dari
00935|segala tuntutan hukum haruslah dinyatakan ditolak;
00936|Menimbang,  bahwa  terhadap  pembelaan  Advokat  yang  mohon  agar
00937|Majelis  Hakim  mempertimbangkan  usia  muda  Anak,  penyesalan  tulus,
00938|dukungan orang tua, serta perlindungan masa depan pendidikan Anak, serta
00939|telah didengarkannya permohonan orang tua yang menyatakan mampu untuk
00940|menjaga  Anak,  maka  Majelis  Hakim  akan  mempertimbang  bersama-sama
00941|dengan pertimbangan pemidanaan serta dalam pertimbangan keadaan yang
00942|meringankan  dan  memberatkan  sebelum  menjatuhkan  lamanya  masa
00943|pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;
00944|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
00945|menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban
00946|pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak
00947|harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00948|Hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00949|
00950|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Anak  mampu  bertanggung  jawab,
00951|maka Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan patut
00952|dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
00953|Menimbang,  bahwa  sebelum  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak,
00954|berkaitan  dengan  pemidanaan,  Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  perlu
00955|mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur
00956|dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00957|Anak,  serta  memperhatikan  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  sebagaimana
00958|diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP;
00959|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
00960|Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  secara  tegas  menganut  prinsip  kepentingan
00961|terbaik  bagi  anak  ( best  interest  of  the  child)  sebagaimana  dimuat  dalam
00962|penjelasan Pasal 2 huruf d, yang mengamanatkan bahwa setiap pengambilan
00963|keputusan  harus  senantiasa  mempertimbangkan  kelangsungan  hidup  serta
00964|tumbuh  kembang  Anak,  oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa
00965|penjatuhan  pidana  maupun  tindakan  terhadap  Anak  harus  selaras  dengan
00966|prinsip  keadilan  restoratif,  di  mana  pemidanaan  tidak  diposisikan  sebagai
00967|sarana  balas  dendam,  melainkan  sebagai  upaya  untuk  menumbuhkan  rasa
00968|tanggung jawab agar Anak mampu memperbaiki sikap dan perilakunya di masa
00969|depan;
00970|Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Anak tidak dimaksudkan
00971|sebagai tindakan pembalasan ataupun perbuatan yang merendahkan martabat
00972|manusia  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  52  KUHP  melainkan  harus
00973|berorientasi  pada  tujuan  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  51
00974|KUHP,  sehingga  atas  pemidanaan  terhadap  Anak  diharapkan  Anak  dapat
00975|menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan  dengan  hukum,  tidak
00976|mengulanginya di kemudian hari, serta mampu memperbaiki diri menjadi pribadi
00977|yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemidanaan ini
00978|juga berfungsi sebagai sarana preventif bagi masyarakat sekaligus instrumen
00979|perlindungan  untuk  memulihkan  keseimbangan  dalam  kehidupan
00980|bermasyarakat;
00981|Menimbang,  bahwa  setelah  memperhatikan  Tujuan  Pemidanaan
00982|sebagaimana  diatur  Pasal  51  KUHP  jo.  Pasal  52  KUHP  serta  Pedoman
00983|Pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 jo. Pasal 54 KUHP, Majelis
00984|Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2026/PN Snj
00985|
00986|Hakim akan mempertimbangkan beberapa pedoman yang dimaksud sebagai
00987|berikut:
00988|Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana,  kesengajaan  tidak
00989|mensyaratkan  adanya  perencanaan  yang  matang,  melainkan  cukup  apabila
00990|pada  saat  melakukan  perbuatan,  pelaku  mengetahui  dan  menghendaki
00991|perbuatan  yang  dilakukannya,  termasuk  kesadaran  terhadap  objek  yang
00992|menjadi sasaran perbuatannya;
00993|Menimbang,  bahwa  dalam  hukum  pidana,  terdapat  3  (tiga)  jenis