02375|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur
02376|Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi menurut
02377|hukum;
02378|
02379|Hal. 83 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
02380|
02381|Menimbang, bahwa dari unsur –unsur pasal tersebut di atas , Majelis
02382|Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi
02383|unsur-unsur sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 Undang -
02384|Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
02385|Jo Pasal 20 huruf a Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh
02386|karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;
02387|Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dan perundang -
02388|undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa
02389|kesalahan” (geen straaf zonder schuld ) dan agar orang yang melakukan suatu
02390|perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada
02391|diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana;
02392|Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim
02393|menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan
02394|dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh
02395|bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf
02396|sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh
02397|karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya
02398|dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
02399|Menimbang bahwa dalam uraian pertimbangan unsur -unsur di atas juga
02400|termasuk di dalamnya sudah dipertimbangkan bentuk kesalahan Terdakwa,
02401|motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana, sikap batin Terdakwa,
02402|dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana, tindakan
02403|Terdakwa setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap
02404|korban, yang mana semuanya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam
02405|menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 54
02406|ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
02407|Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 126 Undang -Undang
02408|Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana ancaman pidana Pasal 81
02409|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
02410|Indonesia disesuaikan menjadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
02411|(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI (dua miliar
02412|rupiah);
02413|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya juga meminta
02414|agar Terdakwa dibebankan juga untuk membayar restitusi yaitu sejumlah Rp
02415|Rp1.396.922.500,00(satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan
02416|ratus dua puluh diua ribu lima ratus rupiah) yang didasarkan kepada perhitungan
02417|
02418|Hal. 84 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
02419|
02420|LPSK atas para korban dalam perkara ini yaitu  Ali Masudi , Arif Budiarto , Dedi
02421|Susanto, Fran Prayitno, Tatang Ali, Junaedi, Mohammad Tarsidi, Mukhamad Subkhan,
02422|Supanto, Arifiyanto, Tjasmudi, Fajar Satrio Nugroho , Zaenal Fauzi , Ahmad Ilham
02423|Nurruzzaman, Dede Faozan , Muhammad Azqi Nur Hakim , Ahmad Dohir , M. Arief
02424|Rahman Hakim , Daryono, Imam Muzaki , Komarudin,  Malawi, Candra dan Imam
02425|Muhammad Firdaus;
02426|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor
02427|7 Tahun 2018 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang
02428|Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
02429|disebutkan korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti
02430|kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang
02431|ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak
02432|pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
02433|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 angka l dan Pasal 178
02434|Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, korban berhak
02435|mengajukan restitusi melalui tuntutan, korban berhak mendapatkan restitusi.
02436|berupa: a. ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti rugi
02437|yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat
02438|tindak pidana; dan/ atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau
02439|psikologis;
02440|Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan restitusi Majelis
02441|Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;
02442|- Bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
02443|Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian
02444|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana disebutkan
02445|Penuntut Umum mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan
02446|permohonan restitusi;
02447|- Bahwa berdasarkan berita acara persidangan dalam perkara ini, Penuntut
02448|Umum menghadirkan korban yang dimintakan restitusi dalam persidangan
02449|hanya Saksi  Ali Masudi, Saksi Fran Prayitno, saksi Tatang Ali dan Saksi
02450|Desi Susanto  sedangkan korban lainnya yaitu  Arif Budiarto , Junaedi,
02451|Mohammad Tarsidi , Mukhamad Subkhan ,   Supanto, Arifiyanto, Tjasmudi, Fajar
02452|Satrio Nugroho , Zaenal Fauzi , Ahmad Ilham Nurruzzaman , Dede Faozan ,
02453|Muhammad Azqi Nur Hakim , Ahmad Dohir , M. Arief Rahman Hakim , Daryono,
02454|Imam Muzaki , Komarudin,  Malawi, Candra dan Imam Muhammad Firdaus  tidak
02455|pernah dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
02456|
02457|Hal. 85 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
02458|
02459|- Bahwa oleh karena Penunt ut Umum hanya mengajukan Saksi Ali Masudi,
02460|Saksi Fran Prayitno, S aksi Tatang Ali dan Saksi Desi Susanto  dalam
02461|membuktikan permohonan restitusi yang diajukan, maka  Majelis Hakim
02462|berdasarkan lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
02463|Nomor : A.0719.R.A.0742.R/KEP/SMP -LPSK/XII TAHUN 2025 tanggal 11
02464|Desember 2025  dan lampiran Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan
02465|Korban  Nomor : A.0750/KEP/SMP -LPSK/XII TAHUN 2025 tanggal 15
02466|Desember 2025 , dalam pembebanan restitusi terhadap Terdakwa hany a
02467|mempertimbangkan untuk Saksi K orban Fran Prayitno, Saksi K orban
02468|Tatang Ali, Saksi Korban Desi Susanto dan Saksi Korban Ali Masudi yang
02469|mana berdasarkan berkas laporan pengajuan restitusi yang diajukan di
02470|persidangan;
02471|- Bahwa selanjutnya terhadap perhitungan nilai restitusi dari Saksi K orban
02472|Fran Prayitno sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah),
02473|Saksi K orban Tatang Ali  sejumlah Rp65.000.000,00(enam puluh lima juta
02474|rupiah) Saksi K orban Desi Susanto  sejumlah Rp33.000.000,00(tiga puluh
02475|tiga juta rupiah ) dan Saksi Korban Ali Masudi sejumlah
02476|Rp80.810.000,00(delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
02477|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (5) Undang -Undang
02478|Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, disebutkan Hakim dalam putusan
02479|memerintahkan Jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak
02480|dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
02481|hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
02482|Begitu pula berdasarkan Pasal 30 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor
02483|1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian
02484|Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana  disebutkan Jaksa
02485|menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/ atau pihak ketiga dan
02486|melelang harta kekayaan untuk memenuhi pembayaran restitusi tersebut dalam
02487|waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
02488|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (7) Undang -Undang
02489|Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dalam hal harta kekayaan Terpidana
02490|yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, Terpidana dikenai pidana penjara
02491|pengganti tidak melebihi pidana pokoknya;
02492|Menimbang bahwa selanjutnya  terhadap pembelaan Penasehat Hukum
02493|Terdakwa, setelah Majelis Hakim memperlajari yang menjadi pokok
02494|pembelaan/pledoi sebagai berikut:
02495|
02496|Hal. 86 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
02497|
02498|1. Penerapan KUHP baru sebagai hukum yang lebih menguntungkan bagi
02499|Terdakwa. Bahwa sejak KUHP Baru berlaku, seluruh peraturan pidana
02500|sektoral wajib ditafsirkan dan diterapkan selaras dengan asas dan filosofi
02501|KUHP Baru  sebagai payung hukum pidana nasional. Dengan demikian,
02502|meskipun dakwaan bersumber dari UU khusus, cara menilai kesalahan,
02503|unsur, dan pemidanaan tetap harus tunduk pada Pasal 3, Pasal 53, dan
02504|Pasal 54 KUHP Baru . Dalam konteks ini, apabila penerapan norma lama
02505|menghasilkan hukuman yang lebih berat dan tidak proporsional
02506|dibandingkan pendekatan KUHP Baru, maka Majelis Hakim harus memilih
02507|KUHP Baru. Penerapan Lex Favor Rei dalam Menilai Kesalahan Terdakwa
02508|2. Relevansi penerapan Pasal 474 ayat (3) KUHP baru dalam perkara Nur
02509|jaman bin Ma’ruf (ALM)
02510|3. Kewajiban Hakim mengutamakan keadilan (Pasal 53 KUHP baru). Bahwa
02511|kewajiban aktif Hakim dalam menilai kelayakan p emidanaan dalam perkara
02512|Nur Jaman Bin Ma’ruf (alm), Pasal 54 KUHP Baru mewajibkan Majelis
02513|Hakim tidak berhenti pada kesimpulan normatif bahwa unsur dakwaan
02514|terpenuhi, melainkan secara aktif menilai apakah pemidanaan benar -benar
02515|adil, proporsional, dan diperlukan.  Pertanyaan kunci yang harus dijawab
02516|bukan sekadar apakah terdakwa bersalah, melainkan apakah menjatuhkan
02517|pidana penjara akan mencapai tujuan hukum pidana dalam konteks perkara
02518|ini.
02519|4. Kompetensi, status legal di Spanyol, dan implikasinya terhadap konstruksi
02520|kesalahan pidana . Bahwa Status Sosial dan Integrasi Sistem Jaminan
02521|Sosial sebagimana Bukti T -4 dan T -5 (Terjeta Sanitaria Europea dan
02522|Tarxeta Sanitaria Spanyol) menunjukkan bahwa:
02523|• Terdakwa terdaftar dalam sistem jaminan sosial kesehatan Spanyol;
02524|• Memiliki hak akses layanan kesehatan publik;
02525|• Tercatat dalam sistem administrasi kependudukan.
02526|Secara hukum, ini berarti: Terdakwa bukan aktor bayangan (shadow actor),
02527|melainkan individu yang diakui negara Spanyol secara penuh.
02528|5. Ketiadaan MOU indonesia–spanyol dan konsekuensi hukum , bahwa hingga
02529|saat ini, tidak terdapat MOU ketenagakerjaan formal antara Indonesia dan
02530|Spanyol.
02531|6. Relevansi terhadap dakwaan UU PPMI dan UU TPPO, bahwa  secara
02532|akademik dan yuridis, konstruksi dakwaan terhadap Terdakwa tidak
02533|memiliki fondasi kesalahan pidana yang kuat, dan menjatuhkan pidana
02534|
02535|Hal. 87 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
02536|
02537|dalam perkara ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar
02538|daripada manfaat hukum yang hendak dicapai.
02539|7. Bantahan terhadap perhitungan kerugian oleh LPSK yang tidak kredibel
02540|ditinjau dari ketentuan hukum terbaru.
02541|8. Analisis yuridis pengembalian barang bukti kendaraan toyota alphard
02542|kepada Saksi Anisah, S.T.
02543|Menimbang bahwa terhadap pembelaanPenasehat Hukum Terdakwa di
02544|atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
02545|- Bahwa terhadap pembelaan point 1 telah Majelis Hakim sebagaimana telah
02546|uraikan pada pertimbangan sebelumnya tentang penarapan penarapan
02547|KUHP baru dalam perkara aquo , sehingga terhadap pembelaan point 1
02548|tidak akan dipertimbangkan kembali dan terh adap pembelaan  point 1 patut
02549|untuk dikesampingkan;
02550|- Bahwa terhdap pembelaan point 2., setelah Majelis Hakim mempelajari
02551|maksud dari pembelaan point 2 tidak ada relevansinya dengan perka ra
02552|aquo maka terhadap pembelaan  point 2 ditolak;
02553|- Bahwa terhadap pembelaan point 3 dan point 6 pada pokoknya sama maka
02554|akan dipertimbangkan bersama -sama. Bahwa  Majelis Hakim dengan
02555|mempertimbangkan rasa keadilan bukan hanya untuk Terdakwa akan tetapi
02556|juga kepada para korban , sudah seharusnya Terdakwa bertanggungjawab
02557|terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukanya. Secara luas penerapan
02558|penjatuhan pidana sebagi bentuk pembelajaran atau edukasi bagi
02559|masyarakat agar tidak mengulangi dan meniru perbua tan yang telah
02560|Terdakwa lakukan dan  harus ada efek jera yaitu dengan penjatuhan pidana
02561|kepada pelaku, m aka p embelaan point 3 dan point 6 tidak berdasar patut
02562|untuk ditolak;
02563|- Bahwa terhadap pembelaan point 4, dengan memperhatikan bukti -bukti
02564|yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa T -1 sd T -11  tidak ada
02565|satupun bukti tertulis  yang menerangkan bahwa Terdakwa memiliki
02566|perusahan yang legal untuk penempatan tenaga migrant sehingga
02567|Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan kegitan penempatan PTMI,
02568|maka pembelaan point 4 dinyatakan ditolak;
02569|- Bahwa terhadap pembelaan point 5, dengan tidak adanya MOU
02570|ketenagakerjaan formal antara Indonesia dan Spanyol , seharusnya
02571|Terdakwa tidak mencari celah untuk melakukan penempatan PTMI di
02572|Spanyol, akan tetapi perbuatan Terdakwa bahkan dengan menghap
02573|keuntungan menepatakan PTMI di Negara spanyol yang tidak ada MOU
02574|
02575|Hal. 88 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
02576|
02577|ketenagkerjaan dengan Indonesia, maka terhadap pembelaan point 5 tidak
02578|berdasar dan ditolak;
02579|- Bahwa terhadap pembelaan point 7, sebagaimana diatas Majelis Hakim
02580|telah pertimbangkan permohonan restitusi dalam pe rkara aquo telah
02581|berdasarkan te ntuan aturan hukum sehingga terhadap pembelaan point 7
02582|patut untuk ditolak;
02583|- Bahwa terhadap pembelaan point 8 akan Majelis Hakim pertimbangkan
02584|selanjutnya dalam pertimbangan barang bukti maka terhadap pembelaan
02585|point 8  patut untuk dikesampingkan;
02586|Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka
02587|terhadap seluruh Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak berdasar dan
02588|ditolak;
02589|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan,
02590|maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus
02591|dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
02592|Menimbang bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan
02593|hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
02594|Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:
02595|1. 1 (satu) buah paspor asli atas nama Ali Masudi nomor paspor C7387436;
02596|2. 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank Mandiri tanggal 31 Juli 2024 ke
02597|rekening tujuan Bank Mandiri nomor rekening 1390022445633 atas nama
02598|Nur Jaman;
02599|3. 2 (dua) lembar screenshoot E Tiket Traveloka tanggal 7 May 2025 atas
02600|nama penumpang Ali Masudi;
02601|4. 1 (satu) lembar screenshot Boking tiket dengan code PFMH9Z, VWNBK9
02602|tanggal 29 Juli 2024.
02603|Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut  adalah
02604|milik Saksi Ali Masudi.  maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan
02605|kepada Saksi Ali Masudi.
02606|5. 1 (satu) buah Buku warna merah. bertuliskan 2024;
02607|6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
02608|dengan DARYONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
02609|7. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
02610|dengan SARTONO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret 2025;
02611|8. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
02612|dengan HARMOKO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 21 Maret
02613|2025;
02614|
02615|Hal. 89 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
02616|
02617|9. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
02618|dengan IRIYANTO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 28 April 2025;
02619|10. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
02620|dengan IMAM WIHARJO sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 28 April
02621|2025;
02622|11. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
02623|dengan DERAJAT sebagai pihak kedua. tertanggal Brebes. 15 Januari
02624|2025;
02625|12. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian. NURJAMAN sebagai pihak pertama
02626|dengan TARJUNAH
02627|Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut menjadi
02628|satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut
02629|tetap terlampir dalam berkas perkara;
02630|13. 1 (satu) buku Paspor nomor X3089264 a.n. NUR ALIF;
02631|14. 1 (satu) buku Pelaut Nomor J 047044 a.n. NUR ALIF;
02632|15. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan Nomor 6212428691017624;
02633|16. 1 (satu) bendel print out screenshoot/ tangkapan layar percakapan
02634|whatsapps antara Sdr. NUR ALIF dengan nomor 082254325085 dengan
02635|Sdr. NURJAMAN dengan nomor 085725295920 yang diambil dari HP
02636|Merk VIVO V29 E 5G milik Sdr. NUR ALIF;
02637|17. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 30.002.500. -
02638|tanggal 21 Mei 2024 dengan nama penerima NUR JAMAN. rekening Bank
02639|Mandiri 1390022445633;
02640|18. 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI sebesar Rp. 35.002.500. -
02641|tanggal 21 Mei 2024 dengan nama penerima NUR JAMAN. rekening Bank
02642|Mandiri 1390022445633;
02643|19.  2 (dua) lembar surat pada saat pemulangan berbahasa Yunani
02644|Oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut  adalah
02645|milik Nur Alif  maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada  Nur
02646|Alif.
02647|20. 1 buah Paspor atas nama CARMADI ISKANDAR no Paspor C8098804;
02648|21. 1 buah tiket pesawat Singapore air lines Jakarta - Singapore SQ 963
02649|tanggal 04 agustus 2024;
02650|22. 1 buah tiket pesawat Singapore air lines Singapore - Barcelona SQ 338
02651|tanggal 04 agustus 2024;
02652|23. 1 tiket pesawat ETIHAD air ways Barcelona “abu dhabi” Jakarta EY 112
02653|tanggal 05 juni 2025;
02654|
02655|Hal. 90 dari 109 hal. Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2025/PN Bbs
02656|
02657|24. 2 Prin out pembayaran dari Rekening atas nama CARMADI rekening bank