02151|- Bahwa  Para  Saksi  Korban merasa  dirugikan  secara  waktu,  mental,
02152|ekonomi karena berangkat secara non prosedural, gagal bekerja di luar negeri
02153|dan harus dipulangkan;
02154|- Bahwa paspor  Para Saksi Korban  dipegang oleh agen dengan alasan
02155|untuk pengurusan ke Erbil;
02156|- Bahwa saksi ditawari pekerjaan di negara Erbil dengan gaji sekitar 300
02157|USD (sekitar lima juta rupiah). Proses ke Erbil dijanjikan sangat cepat, hanya
02158|memakan waktu satu minggu. Karena saksi Aminah belum memiliki paspor jadi
02159|terdakwa Iwan membawa saksi ke Bandung untuk membuat paspor;
02160|- Bahwa terhadap para saksi korban diberikan uang uang fee secara tunai;
02161|- Bahwa pada 16 Februari 2023 para saksi korban dijemput oleh Terdakwa
02162|Iwan dan dibawa menju Jakarta. Pada jam 6 pagi, tanggal 17 Februari 2023,
02163|mereka  berangkat  menuju  bandara.  Dalam  perjalanan  tersebut,  Terdakwa
02164|Iwan mengatakan bahwa nanti ada orang yang akan mengantarkan paspor
02165|dan tiket keberangkatan mereka berempat. Setelah diberikan tiket dan paspor,
02166|mereka langsung masuk ke dalam ruang tunggu.
02167|- Bahwa pesawat yang ditumpangi adalah Qatar Airways dengan rute dari
02168|Soekarno  Hatta  menuju  Doha-Qatar,  kemudian  menuju  Istanbul.  Setelah
02169|sampai di Istanbul, saksi dijemput oleh seorang perempuan bernama Sipan,
02170|yang  merupakan  istri  dari  agen  bernama  Muhammad  (WNA  asal  Irak).
02171|Kemudian datang Terdakwa Muhammad yang merupakan agen di Turki dan
02172|membawa  Para Saksi Korban  ke penampungan. Di penampungan tersebut,
02173|saksi dan saksi Nina Zakiah berada di apartemen, sedangkan saksi Aminah
02174|dan saksi Mera langsung dibawa oleh Terdakwa Muhammad ke rumahnya,
02175|yang saksi tidak tahu lokasinya;
02176|- Bahwa sebelumnya, saksi pernah bekerja di luar negeri sebanyak 4 kali,
02177|yaitu pertama di Arab Saudi selama 2 tahun, kedua di Oman selama 2 tahun 6
02178|bulan, ketiga di Abu Dhabi selama 4 tahun
02179|- Bahwa  Para  Saksi  Korban  untuk  pemberangkatan  kali  ini  tidak
02180|diberangkatkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
02181|(P3MI), melainkan melalui sponsor yang bernama Terdakwa Iwan;
02182|
02183|- Bahwa handphone, koper dan tas pakaian milik Para Saksi Korban dan
02184|orang-orang yang ada dalam lokasi penampungan tersebut juga diambil dan
02185|dipegang oleh pihak agensi;
02186|- Bahwa visa yang digunakan oleh Para Saksi Korban adalah visa turis;
02187|- Bahwa  untuk  pembuatan  Visa  Saksi  tidak  tahu  kerana  selama  di
02188|Indonesia  Saksi  tidak  pernah  melakukan  sidik  Jari  untuk  visa  melainkan
02189|setelah Saksi berada di Turkey baru dijelaskan agensi atas nama Muhammad
02190|bahwa akan di pekerjakan ke Erbil namun menungu Visa dari Erbil sehingga
02191|kami  di  tampung  di  Penampungan  yang  ada  di  Turkey  tersebut  untuk
02192|menunggu Visa dari Erbil.
02193|- Bahwa Saksi Korban atas nama Aminah Binti Handi Wikatma,  Mera Sri
02194|Fitriani Binti Endang, Nina Zakia Binti Saman Cipong dan Wulan Marau Al
02195|Yanda  terdata  dan  tersimpan  di  data  Kantor  Imigrasi  Klas  I  TPI  sebagai
02196|pemohon Paspor;
02197|- Bahwa  tidak  ada  perbedaan  paspor  dengan  tujuan  bekerja  ataupun
02198|wisata, perbedaaanya ada dalam Visa;
02199|- Bahwa  untuk  paspor  dengan  tujuan  bekerja  terdapat  persyaratan
02200|tambahan, yakni ada rekomendasi dari Disnaker Kota /atau Kabupaten;
02201|- Bahwa syarat yang diberikan oleh Terdakwa 1 yaitu harus ada izin dari
02202|keluarga, KTP, Kartu Keluarga dan Paspor;
02203|- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai Sponsor saksi yang meyakinkan
02204|saksi  untuk  bekerja  di  Erbil  dan  memberikan  uang  Fee  sebesar
02205|Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara transfer dan Rp1.000.000,00 (satu
02206|juta rupiah) secara tunai sehingga total uang fee yang saksi terima sebesar
02207|Rp5.000.000,00  (lima juta rupiah), sedangkan Terdakwa  II berperan  dalam
02208|proses  pengurusan  dokumen  keberangkatan  Saksi  serta  pemberangkatan
02209|Saksi ke Turkey serta yang mengantar Saksi ke bandara Soekarno Hatta.;
02210|- Bahwa dari  kegiatan  Para  Terdakwa mengirimkan  Para  Saksi Korban
02211|tersebut, Para Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00
02212|(enam juta rupiah) per orang;
02213|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim  akan mempertimbangkan
02214|
02215|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim  akan mempertimbangkan
02216|apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,  perbuatan  Terdakwa
02217|dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
02218|yang didakwakan Penuntut Umum;
02219|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
02220|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
02221|memperhatikan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  langsung  memilih  dakwaan
02222|
02223|alternatif kesatu Pasal 4 juncto Pasal 48 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang
02224|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-
02225|1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
02226|1. Unsur Setiap Orang;
02227|2. Unsur Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara
02228|Republik Indonesia;
02229|3. Unsur  Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
02230|Republik Indonesia;
02231|4. Unsur M ereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang
02232|turut serta melakukan perbuatan;
02233|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02234|mempertimbangkan sebagai berikut:
02235|Ad.1. Setiap orang;
02236|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor
02237|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,
02238|memberikan definisi “ setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
02239|yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”;
02240|Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana
02241|bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi
02242|bagian  dari  uraian  kalimat  pada  ketentuan  Pasal  tersebut  dan  tujuan
02243|dipertimbangkannya  unsur  ini  untuk  menghindari  terjadinya  error  in  persona,
02244|sehingga unsur “setiap orang” disini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang
02245|sebagai manusia (natuurlijke person) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;
02246|Menimbang  bahwa  oleh  karena  itu  pengertian  unsur  “setiap  orang”
02247|tersebut tidak  serta  merta  disamakan  sebagai  “pelaku  tindak  pidana”  karena
02248|pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana”
02249|setelah  Para  Terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan
02250|kepadanya;
02251|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia
02252|sebagai  subjek  hukum  yang  sehat  jasmani  maupun  rohani  serta  mampu
02253|mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;
02254|Menimbang bahwa pada persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa
02255|yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan
02256|fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-
02257|saksi  serta  keterangan  Para  Terdakwa  sendiri  yang  membenarkan  bahwa
02258|Terdakwa I bernama Ahmad Nur Jaelani Alias Ahmad dan Terdakwa II bernama
02259|Amirullah Kandu Alias Iwan dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan
02260|
02261|di atas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa
02262|identitas Para Terdakwa, ternyata benar Para Terdakwa-lah orang yang dimaksud
02263|oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak
02264|terjadi adanya kesalahan terhadap orang ( error in persona ) yang diajukannya,
02265|dan selama persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam keadaan
02266|sehat jasmani maupun rohani;
02267|Menimbang bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim
02268|menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;
02269|Ad.2. Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik
02270|Indonesia;
02271|Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI membawa adalah mengangkut,
02272|memuat,  memindahkan,  mengirimkan.  Dalam  konteks  Tindak  Pidana
02273|Perdagangan  Orang,  maka  membawa  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan
02274|memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, dalam hal ini memindahkan dari
02275|Wilayah  Negara  Kesaturan  Republik  Indonesia  ke  luar  Wilayah  Negara
02276|Kesaturan Republik Indonesia;
02277|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam
02278|persidangan,  setelah  Para  Saksi  Korban  menyepakati  untuk  bekerja  di  luar
02279|Wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia melalui bantuan Terdakwa, maka
02280|Terdakwa  membantu  Para  Saksi  Korban  dalam  menyiapkan  berkas-berkas
02281|pemberangkatan seperti menyiapkan berkas pembuatan passport dan mengantar
02282|Para Saksi Korban untuk pengurusan pembuatan passport dibantu dengan calo,
02283|menyiapkan  tiket dan  rute  pemberangkatan  kemudian  mengantar  Para  Saksi
02284|Korban ke Bandara Soekarno Hatta dan menyiapkan penjemputan sesampainya
02285|Para Saksi Korban di Erbil;
02286|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  serangkaian
02287|tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan rangakaian tindakan untuk
02288|memindahkan  Para  Saksi  Korban  dari  Wilayah  Negara  Kesaturan  Republik
02289|Indonesia ke luar Wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia;
02290|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,
02291|maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;
02292|Ad.3. Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik
02293|Indonesia;
02294|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa dengan maksud dalam
02295|Pasal  ini adalah suatu  perbuatan  yang  bersifat melawan hukum, yang  mana
02296|perbuatan si pelaku tersebut tanpa hak, tidak memiliki kewenangan, kekuasaan,
02297|atau bahkan izin dari yang berkuasa;
02298|
02299|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  tanpa  hak  adalah  tidak
02300|memiliki  izin  dari  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan  suatu  perbuatan
02301|sedangkan  yang  dimaksud  dengan  melawan  hukum  adalah  perbuatan  yang
02302|bertentangan  dengan  hukum,  namun  tidak  hanya  sebatas  pada  peraturan
02303|perundang-undangan tertulis, tapi aturan-aturan yang tidak tertulis seperti hukum
02304|adat  serta  norma-norma  lainnya  yang  terkandung  dalam  masyarakat.
02305|bertentangan  dengan  hak  subyektif  seseorang  atau  bertentangan  dengan
02306|kewajiban hukum pelaku, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;
02307|Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur tanpa hak atau melawan
02308|hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan
02309|hukum dan atas perbuatannya tersebut pula ia tidak memiliki izin dari pihak yang
02310|berwenang;
02311|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor
02312|21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,
02313|menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi adalah tindakan dengan
02314|atau  tanpa  persetujuan  korban  yang  meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada
02315|pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik  serupa
02316|perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ
02317|reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
02318|organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan
02319|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun
02320|immateriil”
02321|Menimbang bahwa diantara beberapa perbuatan yang disebutkan dalam
02322|unsur  eksploitasi  di  atas  adalah  bersifat  alternatif,  yang  artinya  tidak  semua
02323|perbuatan itu harus dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu
02324|atau  lebih perbuatan  tersebut  terbukti  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa,  maka
02325|perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di
02326|atas;
02327|Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam
02328|persidangan,  Para  Saksi  Korban  ditahan  surat  dan  barang-barangnya,
02329|diperlakukan tidak layak, dilarang saling berkomunikasi dalam masa menunggu
02330|diberangkatkan  ataupun  dipekerjakan  sebagai  tenaga  migran  maka  secara
02331|pengertian  luasnya  Majelis  Hakim  memandang  Para  Saksi  Korban  telah
02332|mengalami  ekploitasi  yang menimbulkan perasaan tertindas  sebagai  manusia
02333|yang seharusnya memiliki hak untuk bersosialisasi dengan manusia lain;
02334|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut,
02335|maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;
02336|
02337|Ad.4. Mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut
02338|serta melakukan perbuatan
02339|Menimbang, bahwa mengenai sub unsur Mereka yang melakukan, yang
02340|menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  tersebut
02341|sifatnya  alternatif/pilihan,  maka  cukup  salah  satunya  terpenuhi  tidak  perlu
02342|semuanya terpenuhi sebagaimana fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan,
02343|sehingga Majelis Hakim akan memilih yang sesuai dengan fakta yang terjadi di
02344|persidangan;
02345|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa I
02346|berperan sebagai Sponsor saksi yang meyakinkan saksi untuk bekerja di Erbil
02347|dan memberikan uang  fee sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) secara
02348|transfer dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai sehingga total uang
02349|fee yang  saksi terima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta  rupiah), sedangkan
02350|Terdakwa II berperan dalam proses pengurusan dokumen keberangkatan Saksi
02351|serta pemberangkatan Saksi ke Turkey serta yang mengantar Saksi ke bandara
02352|Soekarno Hatta;
02353|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini
02354|telah terpenuhi dan terbukti;
02355|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Juncto Pasal
02356|48 U ndang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
02357|Pidana Perdagangan Orang Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi
02358|dan Para Terdakwalah pelakunya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah
02359|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana
02360|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
02361|Menimbang  bahwa  terhadap  nota  pembelaan Penasihat  Hukum  Para
02362|Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi Para
02363|Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:
02364|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  suatu  pidana  menurut  Majelis
02365|Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan
02366|Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif,
02367|preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa
02368|sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
02369|RI tentang Kekuasaan Kehakiman;
02370|Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
02371|juga  akan  mempertimbangkan  teori  tujuan  pemidanaan  integratif,  yang
02372|menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan,
02373|keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan
02374|
02375|kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah
02376|untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana
02377|yang  dilakukan  oleh  Para  Terdakwa,  sehingga  diharapkan  pemidanaan  yang
02378|dijatuhkan mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti
02379|bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan
02380|martabat  Para  Terdakwa  tindak  pidana  tersebut,  kedua,  unsur  edukatif  dan
02381|kemanfaatan  yang  mengandung  makna  bahwa  pemidanaan  tersebut  harus
02382|mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah
02383|dilakukannya, dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan
02384|konstruktif bagi usaha pencegahan maupun penanggulangan kejahatan, ketiga,
02385|unsur  keadilan  yaitu  pemidanaan  tersebut  dirasakan  adil  baik  oleh  Para
02386|Terdakwa  maupun  oleh  masyarakat,  dan  unsur  keempat  adalah  adanya
02387|kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan
02388|tidak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya, sehingga orang lain
02389|akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;
02390|Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti
02391|bersalah melakukan tindak pidana  yang didakwakan  maka berdasarkan Pasal
02392|193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
02393|(KUHAP), Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
02394|Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara,
02395|sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Juncto Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 21
02396|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Juncto
02397|Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , terhadap diri Para Terdakwa dapat juga dijatuhi
02398|pidana  denda,  jika  pidana  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  dapat  diganti
02399|dengan pidana  kurungan. Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara ini Majelis
02400|Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana
02401|denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
02402|Menimbang,  bahwa  dalam  tuntutan  pidananya,  Penuntut  Umum  juga
02403|memohon agar Terdakwa dibebani membayar restitusi kepada Saksi Korban Ipah
02404|Binti Saep Sukri  sejumlah Rp6.582.660,00 (enam juta lima ratus delapan puluh
02405|dua ribu enam ratus enam puluh rupiah), Aminah Binti Handi Wikatma adalah
02406|sebesar Rp6.222.840,00 (enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus
02407|empat  puluh  rupiah),  Mera  Sri  Fitriani  Binti  Endang  adalah  sebesar
02408|Rp5.622.840,00 (lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus empat
02409|puluh  rupiah),  dan  Wulan  Marau  Al  Yanda  adalah  sebesar  Rp10.495.968,00
02410|(sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh
02411|delapan  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  Terdakwa  tidak  memenuhi
02412|
02413|kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung sejak tenggang waktu 14
02414|(empat belas)  hari  setelah  diberitahukannya  putusan  yang  telah  berkekuatan
02415|hukum tetap, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk pembayaran
02416|restitusi, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar
02417|restitusi tersebut, maka diganti  dengan pidana  kurungan  yang  lamanya akan
02418|ditentukan dalam amar putusan ini;
02419|Menimbang,  bahwa  terhadap  tuntutan  pembebanan  restitusi  tersebut,
02420|Para  Terdakwa  dalam  pembelaannya  tidak  memberikan  tanggapan  apapun
02421|namun  demikian  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  tuntutan  restitusi
02422|tersebut sebagai berikut:
02423|Menimbang, bahwa dalam Pasal  48 Undang-Undang Republik Indonesia
02424|Nomor  21  Tahun  2007  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
02425|mengatur  bahwa  setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli
02426|warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas:
02427|a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
02428|b.penderitaan;
02429|c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
02430|d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;
02431|Menimbang, bahwa  dalam  perkara  ini,  Saksi  Korban  Ipah  Binti  Saep