01154|Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01155|
01156|• suatu perbuatan manusia ( menselijk handelingen) tidak hanya terbatas pada 
01157|perbuatan saja (een doen), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten); 
01158|• perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang 
01159|dilarang dan diancam dengan hukuman; 
01160|• perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; 
01161|Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang 
01162|menyatakan “geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane 
01163|wettelijke starfbepaling” yang memliki pengertian “tidak ada suatu perbuatan yang 
01164|tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang 
01165|yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”; 
01166|Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin 
01167|dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan 
01168|pidana”, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat 
01169|dimintai pertanggungjawaban; 
01170|Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof.  Muladi dan Barda N. Arief 
01171|mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa 
01172|yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan 
01173|arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia 
01174|telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak 
01175|pidana yang telah dilakukan; 
01176|Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan 
01177|hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan 
01178|hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang 
01179|dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana 
01180|yang bersifat melawan hukum; 
01181|Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan 
01182|sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (“Guilt” refers to liability according to 
01183|elements of the offenses”); 
01184|Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa 
01185|bernama Herry Octavianus Sinlaeloe Alias Herry , dan Terdakwa telah 
01186|membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar 
01187|dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (error in persona) dalam perkara ini, ia sehat 
01188|jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya; 
01189|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim 
01190|berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum; 
01191|
01192|Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01193|
01194|Ad.2. Melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara 
01195|apapun; 
01196|Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini 
01197|adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan 
01198|maka perbuatan yang lainya tidak perlu dibuktikan lagi;  
01199|Menimbang, bahwa yang dimaksud “pengiriman” dalam Pasal 1 angka 10 
01200|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01201|Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang 
01202|dari satu tempat ke tempat lain; 
01203|Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” dalam Pasal 1 angka 5 Undang-
01204|Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
01205|Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
01206|anak yang masih dalam kandungan; 
01207|Menimbang, bahwa yang dimaksud “penampungan” menurut KBBI (Kamus 
01208|Besar Bahasa Indonesia) adalah memiliki kata dasar “tampung” dengan kata kerja 
01209|“menampung” sehingga berarti menerima dan mengurus; 
01210|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian 
01211|tindak pidana perdagangan orang dibawah umur terhadap Saksi Korban Rini Sarmi 
01212|Feoh terjadi pada bulan Januari 2022 yang berawal dari Saksi Korban yang sedang 
01213|mencari pekerjaan berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial, yakni 
01214|Massenger Facebook, kemudian Saksi Korban bertemu dengan Terdakwa di Jalan 
01215|Eltari dan Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Korban untuk bekerja diluar 
01216|negeri yakni Malaysia sebagai perawat lansia, dan Terdakwa menyampaikan gajinya 
01217|sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; 
01218|Menimbang, bahwa waktu itu Saksi Korban tidak mempunyai keterampilan 
01219|bekerja dan Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban 
01220|mau bekerja tetapi Saksi Korban masih dibawah umur karena berusia 17 (tujuh belas) 
01221|tahun; 
01222|Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa 
01223|Terdakwa mau mengurus Kartu Keluarga dan KTP untuk Saksi Korban di Dinas 
01224|Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sehingga Saksi Korban 
01225|menyetujuinya. Kemudian saat mengurus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 
01226|itu Saksi Korban pergi bersama dengan Terdakwa dan proses pembuatan Kartu 
01227|Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilakukan oleh Saksi Jati Oktiawan Hutajulu. 
01228|Saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Jati Oktiawan Hutajulu bahwa Saksi 
01229|
01230|Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01231|
01232|Korban merupakan saudaranya Terdakwa dari Rote sehingga Saksi Jati Oktiawan 
01233|Hutajulu yang sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2014 membantu Terdakwa 
01234|untuk membuatkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk Saksi Korban; 
01235|Menimbang, bahwa  saat Saksi Korban  datang ke Kantor Dinas 
01236|Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Saksi Korban tidak mempunyai 
01237|dokumen apapun sebagai bukti pendukung sehingga Saksi Jati Oktiawan Hutajulu 
01238|melakukan pencarian melalui SIAK terkait nama Rina Irma Foe yang diakui sebagai 
01239|namanya Saksi Korban sambil Saksi Jati Oktiawan Hutajulu melakukan tanya jawab 
01240|dengan Saksi Korban. Lalu ternyata nama Rina Irma Foe tersebut tidak ditemukan 
01241|sehingga Saksi Korban dinyatakan sebagai pemohon. Saat itu Saksi Jati Oktiawan 
01242|Hutajulu tidak mengetahui dan juga tidak menanyakan mengenai penggunaan dari 
01243|pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, hanya waktu itu Saksi Korban 
01244|menyampaikan bahwa Saksi Korban belum mempunyai Kartu Keluarga dan Kartu 
01245|Tanda Penduduk yang mana hal tersebut merupakan hak dasar dari setiap Warga 
01246|Negara Indonesia. Saat itu Saksi Korban tidak menyampaikan tujuan dari pembuatan 
01247|Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Kemudian setelah Saksi Jati Oktiawan 
01248|Hutajulu memeriksa permohonan Saksi Korban dan Saksi Jati Oktiawan Hutajulu 
01249|menelusuri di sistem itu benar maka Saksi Jati Oktiawan Hutajulu menindaklanjuti. 
01250|Kemudian Saksi Korban memberikan identitasnya yang bernama Rina Irma Foe 
01251|sehingga Saksi Jati Oktiawan Hutajulu melakukan proses sidik jari. Lalu bilamana 
01252|Saksi Korban sudah pernah membuat e-KTP, maka pasti akan ditemukan rekaman e-
01253|KTP. Kemudian barulah Saksi Jati Oktiawan Hutajulu menerbitkan Kartu Keluarga 
01254|baru. Waktu itu selain mengurus Kartu Keluarga, Saksi Korban juga ada mengurus 
01255|Kartu Tanda Penduduk pada tanggal 24 Februari 2022. Setelah proses tersebut dilalui 
01256|lalu Saksi Jati Oktiawan Hutajulu mencetak Kartu Keluarga (Formulir C1) dan Kartu 
01257|Tanda Penduduk No. 5371052302220003 atas nama Rina Irma Foe; 
01258|Menimbang, bahwa pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk 
01259|tidak memerlukan biaya. Setiap pemohon yang tidak menggunakan Formulir F101 dan 
01260|tidak membawa dokumen pendukung, maka Kartu Keluarga tidak dapat diterbitkan. 
01261|Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk anak dibawah umur 
01262|tidak bisa dilakukan; 
01263|Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menyampaikan bahwa Saksi Korban 
01264|harus mengganti nama untuk bekerja di Malaysia sehingga ketika Saksi Korban 
01265|berkomunikasi dan mengurus kerja ke Malaysia dengan memakai nama Saksi Korban 
01266|yang sudah diganti; 
01267|
01268|Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01269|
01270|Menimbang, bahwa Saksi Korban diberangkatkan ke Jakarta memakai 
01271|pesawat Lion Air dengan biaya yang ditanggung oleh Mem Lin dan yang menjemput 
01272|Saksi Korban di Jakarta adalah Mem Lin. Kemudian Saksi Korban tinggal di mess dulu 
01273|di ruko yang berada di Jakarta. Saat itu Saksi Korban menunggu selama 2 (dua) 
01274|sampai 3 (tiga) minggu untuk pengurusan paspor. Kemudian Saksi Korban berangkat 
01275|ke Malaysia dengan memakai kapal ferry dari Batam pada tanggal 13 April 2022. Lalu 
01276|setelah sampai di Malaysia, Saksi Korban masih ditampung dulu di agensi; 
01277|Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis 
01278|Hakim berpendapat Terdakwa sebenarnya telah mengetahui bahwa usia Saksi 
01279|Korban masih tergolong anak-anak sebab Terdakwa memberitahu Saksi Korban 
01280|bahwa untuk bekerja di Malaysia maka Saksi Korban harus mengganti namanya 
01281|sehingga keluarlah nama Rina Irma Foe  yang digunakan Saksi Korban dalam 
01282|dokumen kependudukannya yakni Kartu Keluarga (Formulir C1) dan Kartu Tanda 
01283|Penduduk No. 5371052302220003, dan atas perubahan nama Saksi Korban tersebut 
01284|Saksi Korban berhasil diberangkatkan ke Malaysia untuk diperkerjakan selama kurang 
01285|lebih 1 (satu) tahun; 
01286|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim 
01287|berpendapat unsur “Melakukan pengiriman anak keluar negeri dengan cara apapun” 
01288|telah terpenuhi menurut hukum; 
01289|Ad.3. Yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi; 
01290|Menimbang, bahwa yang dimaksud “eksploitasi” dalam Pasal 1 angka 7 
01291|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
01292|Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
01293|meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 
01294|atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, 
01295|organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi 
01296|organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 
01297|seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun 
01298|immateriil; 
01299|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa ketika 
01300|Saksi Korban diberangkatkan ke Malaysia oleh Terdakwa itu Saksi Korban masih 
01301|berusia 17 (tujuh belas) tahun; 
01302|Menimbang, bahwa Saksi Korban kembali ke Indonesia pada bulan Januari 
01303|2023 dan Saksi Korban bisa pulang karena Ayah Kandung Saksi Korban meninggal 
01304|dunia; 
01305|
01306|Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01307|
01308|Menimbang, bahwa saat kembali ke Indonesia, majikan Saksi Korban ada 
01309|memberikan uang kepada Saksi Korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 
01310|atau senilai 300 ringgit Malaysia, dan selama bekerja di Malaysia, gajinya Saksi 
01311|Korban disimpan oleh majikan Saksi Korban; 
01312|Menimbang, bahwa Terdakwa yang menjemput Saksi Korban saat Saksi 
01313|Korban tiba di Kupang dan Saksi Korban masih menginap di rumahnya Terdakwa di 
01314|Jalur 40 sebelum berangkat ke Rote; 
01315|Menimbang, bahwa saat kembali ke Kupang dan bertemu dengan Terdakwa, 
01316|Saksi Korban tidak bertanya mengenai gajinya Saksi Korban selama di Malaysia yang 
01317|tidak pernah diberikan karena Saksi Korban hanya berpikir bahwa yang penting Saksi 
01318|Korban selamat sampai di Kupang; 
01319|Menimbang, bahwa sewaktu diberangkatkan itu Saksi Korban tidak bisa 
01320|berkomunikasi dengan Orangtua Saksi Korban, dan Saksi Korban baru bisa 
01321|berkomunikasi dengan Orangtua Saksi Korban setelah Saksi Korban mendapat 
01322|nomor handphone Mamanya Saksi Korban (Saksi Martha Maakh) dari Sepupu Saksi 
01323|Korban via chatting di Facebook; 
01324|Menimbang, bahwa saat Terdakwa menjemput Saksi Korban setelah kembali 
01325|ke Kupang, Terdakwa ada membawa dan menyimpan paspor Saksi Korban dengan 
01326|alasan supaya tidak hilang; 
01327|Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat fee dari Mem Lin sejumlah 
01328|Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah Terdakwa mencari dan memberangkatkan 
01329|Saksi Korban untuk dipekerjakan di Malaysia, dan sebelumnya Terdakwa pernah 
01330|bekerja di perusahaan yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri; 
01331|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Saksi 
01332|Korban telah tereksploitasi karena telah terjadi pemanfaatan fisik atau pemanfaatan 
01333|tenaga dengan memperkerjakan Saksi Korban yang pada saat itu masih berusia 17 
01334|(tujuh belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan bukti 
01335|Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5314-LT-08072019-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas 
01336|Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan Kartu Keluarga 
01337|Nomor: 5314070312071053 bahwa Saksi Korban bernama Rini Sarmi Feoh lahir di 
01338|Manggis pada tanggal 14 Juli 2004 belum memenuhi persyaratan yang ditentukan 
01339|dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
01340|Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang menyatakan bahwa: 
01341|“Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan 
01342|terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan, yakni: huruf a. berusia 
01343|
01344|Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01345|
01346|sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan 
01347|dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua 
01348|puluh satu) tahun”. Namun untuk memperlancar pengiriman Saksi Korban ke Malaysia 
01349|sebagai perawat lansia telah dilakukan pengurusan pembuatan Kartu Tanda 
01350|Penduduk, Kartu Keluarga, beserta Paspor Saksi Korban menggunakan data nama 
01351|Rina Irma Foe yang isinya antara lain menyatakan bahwa Saksi Korban seolah-olah 
01352|telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan memenuhi syarat 
01353|untuk bekerja sebagai perawat lansia di Malaysia, padahal kenyataannya saat itu 
01354|Saksi Korban baru berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun; 
01355|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim 
01356|berpendapat unsur “Yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi” telah terpenuhi 
01357|menurut hukum; 
01358|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Undang-Undang 
01359|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
01360|telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
01361|meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan 
01362|alternatif pertama; 
01363|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
01364|hal yang dapat me nghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
01365|pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
01366|mempertanggungjawabkan perbuatannya; 
01367|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka 
01368|harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; 
01369|Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap 
01370|Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan 
01371|pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum; 
01372|Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar 
01373|Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam 
01374|dakwaan alternatif pertama serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 
01375|(enam) bulan dan denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) 
01376|subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan Restitusi sebesar Rp45.319.200,00 (empat 
01377|puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan jika 
01378|Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka Terdakwa dikenai pidana kurungan 
01379|pengganti selama 6 (enam) bulan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum 
01380|
01381|Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01382|
01383|tersebut, Terdakwa mengajukan p ermohonan yang pada pokoknya mohon 
01384|keringanan hukuman; 
01385|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum  serta 
01386|permohonan dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana 
01387|perdagangan orang dengan anak sebagai korban sebagaimana dalam perkara ini 
01388|adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di 
01389|wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, banyak modus yang dilakukan oleh orang-
01390|orang yang melakukan perbuatan tersebut salah satunya adalah dengan iming-iming 
01391|mendapatkan gaji yang besar karena bekerja diluar negeri sehingga dengan mudah 
01392|dipercaya oleh si anak, dan atas dasar kepercayaan dan rasa takut kepada orang-
01393|orang dekat tersebutlah anak mau mengikuti segala keinginan dari pelaku, orang  
01394|dekat atau orang yang dipercaya yang seharusnya melindungi anak sebagai korban; 
01395|Menimbang, bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan anak dibawah 
01396|umur selalu yang menjadi korban adalah anak dan itu telah membuat masa depan 
01397|anak menjadi rusak dan rasa trauma yang membayangi anak dan tumbuh 
01398|kembangnya sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu 
01399|pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan 
01400|pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; 
01401|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis 
01402|Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan 
01403|serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum; 
01404|Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang -Undang ini juga 
01405|mengisyaratkan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana denda sejumlah 
01406|uang, dan untuk membuat efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain, maka Majelis 
01407|Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang 
01408|besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda 
01409|tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang 
01410|lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; 
01411|Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
01412|Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi 
01413|dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah ganti kerugian 
01414|yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak 
01415|ketiga sementara itu korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 
01416|(delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan 
01417|fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;  
01418|
01419|Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01420|
01421|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 
01422|Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Korban berhak memperoleh restitusi 
01423|berupa: 
01424|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;  
01425|b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan 
01426|yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;  
01427|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau  
01428|d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya 
01429|transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan 
01430|proses hukum; 
01431|Menimbang, berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang -Undang Nomor 31 
01432|Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 
01433|Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa “Pengajuan permohonan Restitusi 
01434|dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
01435|kekuatan hukum tetap melalui LPSK”; 
01436|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah