01617|pernah  mengarahkan  saksi  korban  untuk  mengikuti  pelatihan  di  Lembaga
01618|Pelatihan  Kerja  (LPK)  maupun  pelatihan  bahasa  asing  dan  mengikuti  uji
01619|kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
01620|Menimbang, bahwa Ahli Sudiryo, S.IP Als Diryo Bin Umar Hadi Susanto
01621|(Alm)  menerangkan  bahwa  adapun  Alur  untuk  setiap  CPMI  yang  ingin
01622|berangkat bekerja diluar negeri sebegai berikut :
01623|- Pencari kerja mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu
01624|untuk memperoleh kartu pencari kerja atau    AK 1.
01625|- Pencari kerja mengikuti pelatihan di LPK Pemerintah dan atau
01626|LPK Swasta.
01627|- Setelah  pencari  kerja  mengikuti  pelatihan  baru  mengikuti  uji
01628|kompetensi di LSP (lembaga sertifikasi profesi) untuk mendapatkan
01629|sertifikat kompetensi.
01630|- Pencari kerja baru mendaftar ke PJTKI dan BP2MI.
01631|- Pencari kerja di seleksi oleh PJTKI (kesehatan dan tes lainnya).
01632|- CPMI  didaftarkan  Disnaker  Kab.  Indramayu  /  LTSA  Kab.
01633|Indramayu  sambil  pihak  PT  menyerahkan  dokumen  yang
01634|dipersyaratatkan   seperti  (KTP,  KK,  Akte  Kelahiran,  Surat  Ijin
01635|keluarga, Perjanjian penempatan, surat permohonan dari PT)
01636|- Setelah  CPMI  terdaftar  baru  CPMI  mengikuti  proses  seleksi
01637|oleh pemberi kerja di PT.
01638|- Selama  proses  seleksi  oleh  pemberi  kerja  CPMI  melakukan
01639|pengurusan dokumen  – dokumen lainnya seperti paspor, asuransi
01640|dan skck.
01641|- Setelah  CPMI  mendapatkan  job,  baru  dilakukan  pengurusan
01642|Visa difasilitasi oleh PT.
01643|- CPMI melakukan proses OPP (oreantasi pra pemberangkatan)
01644|dan KTPLN;
01645|CPMI atas nama HARRY PANGESTU Als HARRY Bin SUWARTO (Alm) dengan
01646|NIK: 3212113110980002, penduduk Desa Karangampel Blok Kedungjaya Rt.
01647|009  Rw.  003  Kec.  Karangampel  Kab.  Indramayu  tersebut  tidak  terdaftar  di
01648|SISKOKTLN dan KARIHUB sebagai CPMI yang berangkat bekerja di Negara
01649|Kamboja dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga
01650|Kerja  dan  Perluasan  kesempatan  Kerja  nomor:  3/147/PK.02.01/IV/2023
01651|menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang Negara Indonesia
01652|
01653|belum diperbolehkan mengirimkan CPMI untuk bekerja di Negara Kamboja baik
01654|sector Formal maupun Informal dan keberangkatan saksi korban adalah illegal;
01655|Menimbang, bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  hukum  diatas
01656|maka unsur ini telah terbukti;
01657|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo. Pasal 48
01658|UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01659|Orang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01660|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01661|dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
01662|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01663|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01664|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Terdakwa harus
01665|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01666|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01667|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01668|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tuntutan  Pidana  Penuntut
01669|Umum  dan  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tentang  keringanan
01670|hukuman  dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan
01671|berjanji tidak akan mengulanginya lagi , serta hal-hal yang memberatkan dan
01672|hal-hal  yang  meringa nkan  pada  diri  dan  perbuatan  Terdakwa,  serta
01673|memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan,
01674|maka menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil lamanya pidana yang
01675|akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
01676|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  memperhatikan  bentuk  ancaman
01677|pidana  dari  ketentuan  Pasal 4  Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007
01678|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
01679|sebagaimana  dakwaan  alternatif  pertama  Penuntut  Umum  selain  diancam
01680|dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang
01681|besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan jika terdakwa
01682|tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka sebagaimana ketentuan
01683|dalam  Pasal  25  Terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana  pengganti  kurungan  yang
01684|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
01685|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya membebankan
01686|restitusi kepada Terdakwa  sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh
01687|lima  juta  sembilan  ribu  dua  ratus  rupiah)  berdasarkan  Surat  Lembaga
01688|Perliindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor  :  R-
01689|
01690|2653/4.1.PPP/LPSK/05/2025 tanggal 12 Mei 2025 dan apabila tidak mampu
01691|membayar  dikenai  Pidana  Kurungan  Pengganti  selama  6  (enam)  bulan
01692|kurungan;
01693|Menimbang,  bahwa  terhadap  restitusi  tersebut  Terdakwa  dalam
01694|pembelaannya menyatakan tidak sanggup membayarnya;
01695|Menimbang, bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan
01696|kepada  korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  tindak  pidana   sebagaimana
01697|disebutkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
01698|Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01699|Pidana  dan  dapat  diberikan  dalam  bentuk  ganti  kerugian  atas  kehilangan
01700|kekayaan dan/ atau penghasilan, ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil,
01701|yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat
01702|tindak  pidana,  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/  atau  psikolagis
01703|dan/atau  kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01704|termasuk  biaya  transportasi  dasar,  biaya  pengacara,  atau  biaya  lain  yang
01705|berhubungan dengan proses hukum dan dalam perkara ini Terdakwa diwajibkan
01706|membayar restitusi sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh lima juta
01707|sembilan ribu dua ratus rupiah);
01708|Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Lembaga Perliindungan
01709|Saksi dan Korban  Republik Indonesia Nomor  : R-2653/4.1.PPP/LPSK/05/2025
01710|tanggal 12 Mei 2025 tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan surat LPSK
01711|tersebut karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban
01712|baik  secara  materill  maupun  immaterial  dan  membebankan  Terdakwa  untuk
01713|membayar restitusi sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh lima juta
01714|sembilan ribu dua ratus rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (Empat
01715|belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
01716|dan  apabila  Terdakwa  tidak  mampu  membayar  restitusi,  maka  pengadilan
01717|memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan
01718|melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi  pembayaran  Restitusi
01719|tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana
01720|dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam
01721|amar putusan dibawah ini;
01722|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01723|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01724|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01725|dijatuhkan;
01726|
01727|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa ditahan  dan  penahanan
01728|terhadap  Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01729|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01730|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01731|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
01732|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) buah buku Paspor
01733|atas  nama  HARRY  PANGESTU  dengan  nomor  Paspor  E8082739,
01734|dipersidangan terbukti milik saksi Harry Pangestu maka beralasan dikembalikan
01735|kepada saksi tersebut sedangkan barang bukti berupa  1 (satu) lembar tiket
01736|pesawat dengan maskapai Air Asia atas nama PANGESTU/HARRY, 1 (satu)
01737|lembar Foto Copy pembelian tiket pesawat melalui aplikasi tiket.com dengan
01738|maskapai Citilink Nomor Booking C9Y6UL dan 3 (tiga) lembar foto copy bukti
01739|transfer tetap terlampir dalam berkas perkara;
01740|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama
01741|WIWIN WINARSIH dengan NIK 3212105505770009 adalah milik Terdakwa dan
01742|beralasan dikembalikan kepada Tredakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone
01743|SHARP warna biru digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai
01744|ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;
01745|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01746|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01747|yang meringankan Terdakwa;
01748|Keadaan  yang  memberatkan:
01749|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam
01750|upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01751|Keadaan yang meringankan:
01752|- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam
01753|memberikan keterangan di persidangan;
01754|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
01755|lagi;
01756|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01757|      Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01758|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01759|Memperhatikan, Pasal 4 Jo. Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
01760|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang  Undang
01761|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang
01762|undangan lain yang bersangkutan;
01763|
01764|MENGADILI:
01765|1. Menyatakan  Terdakwa  Wiwin  Winarsih  als.  Ciwek  Binti  Tada  (alm)
01766|tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
01767|tindak  pidana  “Membawa  Warga  Negara  Indonesia Ke  Luar  Wilayah
01768|Negara Republik Indonesia Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara
01769|Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
01770|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan
01771|pidana  penjara  selama  4 ( Empat)  Tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01772|Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda
01773|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
01774|bulan;
01775|3. Menghukum  Terdakwa  tersebut,  untuk  membayar  Restitusi  kepada
01776|Korban Harry Pangestu sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh
01777|lima juta sembilan ribu dua ratus rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14
01778|(Empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan
01779|hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka
01780|pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan
01781|Terpidana  dan  melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi
01782|pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta
01783|benda  maka  Terpidana  dikenakan  pidana  kurungan  pengganti  selama  6
01784|(Enam) bulan;
01785|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01786|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01787|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01788|6. Menetapkan barang bukti berupa :
01789|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor  atas  nama  HARRY  PANGESTU
01790|dengan nomor Paspor E8082739;
01791|Dikembalikan kepada Saksi Harry Pangestu
01792|- 1 (satu) lembar tiket pesawat dengan maskapai Air Asia atas
01793|nama PANGESTU/HARRY;
01794|- 1  (satu)  lembar  Foto  Copy  pembelian  tiket  pesawat  melalui
01795|aplikasi tiket.com dengan maskapai Citilink Nomor Booking C9Y6UL;
01796|- 3 (tiga) lembar foto copy bukti transfer;
01797|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01798|- 1 (satu) buah KTP atas nama WIWIN WINARSIH dengan NIK
01799|3212105505770009;
01800|
01801|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01802|- 1 (satu) unit Handphone SHARP warna biru;
01803|Dirampas untuk negara
01804|7. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01805|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
01806|
01807|Selasa
01808|
01809|8
01810|
01811|2025
01812|
01813|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
01814|Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Gabe Dorris Mora
01815|Boru Saragih , S.H., M.H.,  sebagai Hakim Ketua,  Adrian Anju Purba , S.H.,
01816|L.LM., dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
01817|
01818|Febria Anindiasari, S.H., M.H.
01819|
01820|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01821|Agus Eman, S.H             Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.
01822|Adrian Anju Purba,S.H.,LLM.
01823|Panitera Pengganti,
01824|Febria Anindiasari, S.H., M.H.