01154|ayat  2 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana
01155|Perdagangan Orang, yang definisinya adalah : -
01156|- Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  adalah  setiap  tindakan  atau
01157|serangkaian  tindakan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang
01158|ditentukan dalam Undang-Undang ini. 
01159|- Berdasarkan  pasal  tersebut,  menurut  Ahli  criteria/  unsur  tindak  pidana
01160|perdagangan orang ada tiga yaitu  : unsur proses, cara dan eksploitasi.
01161|Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
01162|pemindahan, atau penerimaan  seseorang dengan  ancaman kekerasan,
01163|penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
01164|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01165|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01166|orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Dalam hal hal ini
01167|pelaku telah menjalankan aktifitas dan kegiatan tersebut. 
01168|Cara  :  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01169|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
01170|posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,
01171|sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali
01172|atas orang lain tersebut. 
01173|Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi
01174|tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,
01175|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01176|pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
01177|memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01178|
01179|memanfaatkan tenaga  atau kemampuan seseorang oleh pihak  lain
01180|untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 
01181|- Bahwa  perbuatan  Terdakwa  AZENIL  Als  ANIL  Bin  BAKAR tersebut
01182|DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN PIDANA dan
01183|memenuhi  unsur-unsur  sebagaimana  rumusan  Undang  –  Undang
01184|Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017  tentang Pelindungan Pekerja
01185|Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 6
01186|Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
01187|Undang  Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta  pemenuhan
01188|masing-masing unsur pasalnya, ini berdasarkan   pada : 
01189|Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun
01190|2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  yang berbunyi :  à
01191|“Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01192|melaksanakan penempatan wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja
01193|Migran Indonesia SIP2MI”; 
01194|Berdasarkan Pasal 1 a ngka (17) Undang - Undang Republik Indonesia
01195|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  yang
01196|berbunyi  :  à “ Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01197|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan
01198|kepada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01199|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia”; 
01200|Dalam hal ini terdakwa/ pelaku tidak bisa menunjukkannya.
01201|Pasal  81 yang  berbunyi  “ Orang  perseorangan  yang  melaksanakan
01202|penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam
01203|Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
01204|dan denda paling banyak Rpf 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.
01205|Pasal 83 yang berbunyi “ Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan
01206|sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  68  yang  dengan  sengaja
01207|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  dipidana  dengan
01208|pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak
01209|Rp 15. 000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”. 
01210|Analisa Ahli :
01211|Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang
01212|dilarang oleh Undang - Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81
01213|jo pasal 69 jo pasal 83 jo pasal 68 Undang - Undang Nomor 18 tahun 2017
01214|tentang Pelindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang
01215|
01216|melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran Indonesia”, telah terpenuhi.
01217|bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 81 jo pasal 69 jo pasal 83 jo pasal
01218|68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
01219|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi, maka Terdakwa
01220|harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
01221|tindak pidana ”Orang perseorangan yang tanpa hak menempatkan Pekerja
01222|Migran Indonesia. 
01223|Secara singkat bahwa yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut : 
01224|1.  Orang Perseorangan ; 
01225|2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ; 
01226|Penjelasan unsur delik tersebut di bawah ini : 
01227|Orang Perseorangan ;
01228|bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau
01229|korporasi ; 
01230|bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan
01231|dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum
01232|pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang
01233|Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum
01234|yang melakukan tindak pidana Pelindungan migran Indonesia yang atas
01235|perbuatannya ia/ pelaku dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. 
01236|Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
01237|Terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut : 
01238|- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang -
01239|undang  ditujukan  kepada  perbuatan  (keadaan  atau  kejadian  yang
01240|ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan
01241|disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang
01242|melanggar  larangan  tersebut,  tanpa  memandang  perbuatan  tersebut
01243|disengaja ataupun tidak ; 
01244|- Bahwa yang dimaksud dengan “Pekerja Migran Indonesia” adalah setiap
01245|Warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan
01246|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ; 
01247|- Bahwa  berdasarkan  pengertian  di  atas,  maka  Ahli  berpendapat  bahwa
01248|yang  dimaksud  dengan  “Dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01249|Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan
01250|Warga  Negara  Indonesia  yang  akan,  sedang  atau  telah  melakukan
01251|pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ; 
01252|
01253|- Bahwa  adapun  letak  perbuatannya  adalah  berupa  peran  daripada
01254|Terdakwa  Sdr.  AZENIL Als  ANIL Bin BAKAR  yang  berperan  sebagai
01255|orang yang disuruh oleh saudara PANJANG (DPO) untuk menjemput ke 5
01256|(lima) orang Pekerja Migran Indonesia Ilegal dari pelabuhan Tanjung Balai
01257|Karimun  dan  selanjutnya  ditampung  dirumahnya  yang  beralamatkan  di
01258|Perumahan Melia Indah Blok E No. 4 RT/RW 004/001 Kel. Kapling, Kec.
01259|Tebing, Kab. Karimun untuk selanjutnya menunggu informasi dari saudara
01260|IWAN MELAYU (DPO) untuk diantarkan kepantai untuk selanjutnya akan
01261|diberangkatan ke Negara Malaysia oleh saudara  IWAN MELAYU (DPO),
01262|dalam  hal  tersebut  pelaku  mendapatkan  keuntungan  sebesar  Rp.
01263|150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perkepala yang dibayarkan oleh
01264|saudara PANJANG (DPO) dengan cara menitipkan kepada saudara IWAN
01265|MELAYU  (DPO) atau  melalui  rekening  BRI  milik  istri  terdakwa  yang
01266|terdakwa gunakan dan kegiatan tersebut sudah 3 (tiga) kali dilakukan ,
01267|maka dalam hal ini perbuatan    terdakwa   sudah salah sesuai aturan  
01268|dan bisa dibilang ini perbuatan yang illegal;
01269|- Bahwa perbuatan  Terdakwa  AZENIL  Als  ANIL  Bin  BAKAR dapat
01270|dikategorikan  suatu  perbuatan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01271|sebagaimana dimaksud dalam  Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007
01272|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Dan dapat
01273|dijerat dengan pasal  10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
01274|Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01275|yang berbunyi : “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan
01276|untuk melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan
01277|pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,  Pasal
01278|4, Pasal 5, dan Pasal 6”.
01279|Dengan detail sebagai berikut : 
01280|Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
01281|Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) 
01282|“Setiap  orang  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk
01283|melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan pidana
01284|yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
01285|5, dan Pasal 6 
01286|bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :
01287|- Unsur Subyektif terdiri dari : 
01288|Unsur Orang Perseorangan/ setiap orang 
01289|
01290|Orang  perorangan  adalah  subyek  hukum  (persona)  yang  sehat  akal
01291|pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang,
01292|sedangkan orang perorangan menurut doktrin hukum pidana bukanlah
01293|unsur  melainkan  subyek  dari  suatu  tindak  pidana,  tetapi  penting
01294|dibuktikaan  untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  orang  (error  in
01295|persona) dalam proses peradilan pidana. 
01296|- Unsur Obyektif terdiri dari : 
01297|Membantu à pengertian  Membantu  tindak  pidana  dalam  konteks
01298|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
01299|Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merujuk pada tindakan yang
01300|dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang secara langsung
01301|atau  tidak  langsung  mendukung,  memfasilitasi,  atau  mempermudah
01302|terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
01303|melakukan  tindakan  yang  berkontribusi  terhadap  pelaksanaan  atau
01304|penyelesaian  tindak  pidana  perdagangan  orang.  Tindakan  ini  dapat
01305|berupa berbagai bentuk dukungan atau bantuan, seperti menyediakan
01306|sarana,  memberi  informasi,  atau  membantu  menghindari  penegakan
01307|hukum. melakukan tindakan yang berkontribusi terhadap pelaksanaan
01308|atau penyelesaian tindak pidana perdagangan orang. Tindakan ini dapat
01309|berupa berbagai bentuk dukungan atau bantuan, seperti menyediakan
01310|sarana,  memberi  informasi,  atau  membantu  menghindari  penegakan
01311|hukum.
01312|melakukan percobaan à pengertian percobaan tindak pidana  Dalam
01313|konteks  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
01314|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  TPPO),
01315|mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan
01316|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, tetapi tindak pidana
01317|tersebut  tidak  terjadi  atau  tidak  selesai  karena  suatu  hal  di  luar
01318|kehendak pelaku. 
01319|- Pengertian Percobaan Tindak Pidana Dalam konteks Undang-Undang
01320|Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01321|Perdagangan Orang (UU TPPO).
01322|- Percobaan tindak pidana  Dalam konteks Undang-Undang Nomor 21
01323|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
01324|(UU  TPPO),  adalah  tindakan  yang  dimulai  dengan  adanya  niat  dan
01325|beberapa langkah konkret untuk melakukan tindak pidana, tetapi tindak
01326|pidana  tersebut  tidak  terwujud  sepenuhnya.  Dalam  hukum  pidana,
01327|
01328|percobaan  tindak  pidana  tetap  dapat  dikenai  sanksi  meskipun  tindak
01329|pidana yang dimaksud tidak berhasil dilakukan. 
01330|- Unsur - unsur Percobaan Tindak Pidana dalam UU TPPO 
01331|- Niat  atau  Intensi  untuk  Melakukan  Tindak  Pidana  :  Artinya  bahwa
01332|Pelaku  memiliki  niat  yang  jelas  untuk  melakukan  tindak  pidana
01333|perdagangan orang. 
01334|- Tindakan  Nyata  yang  Menuju  pada  Pelaksanaan  Tindak  Pidana  :
01335|Artinya bahwa Pelaku melakukan tindakan-tindakan yang konkrit dan
01336|nyata  yang  menunjukkan  adanya  upaya  untuk  melakukan  tindak
01337|pidana perdagangan orang. 
01338|untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang à 
01339|- Pengertian Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan merekrut,
01340|mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang
01341|dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01342|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau
01343|posisi rentan, atau memberi bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan
01344|persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
01345|baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antarnegara, untuk tujuan
01346|eksploitasi atau menyebabkan orang tereksploitasi. 
01347|- Unsur - unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang 
01348|Tindakan  (Actus  Reus)  :  Merekrut,  mengangkut,  memindahkan,
01349|menyembunyikan, atau menerima seseorang.
01350|Cara (Means) :  Dengan ancaman kekerasan, Penggunaan kekerasan,
01351|Penculikan,  Penyekapan,  Pemalsuan,  Penipuan,  Penyalahgunaan
01352|kekuasaan atau posisi rentan, Memberi bayaran atau keuntungan.
01353|Tujuan (Purpose)  :  Untuk tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang
01354|tereksploitasi. 
01355|Dalam hal ini pelaku mempunyai peran dan menjalankan hal tersebut serta
01356|mendapatkan / menerima uang dari korban. 
01357|Kemudian selain itu pelaku juga telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1
01358|dalam undang - undang tindak pidana perdagangan orang yaitu : 
01359|Berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  Undang  Undang  Nomor  21  Tahun  2007
01360|Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisinya adalah tindakan
01361|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
01362|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
01363|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
01364|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
01365|
01366|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
01367|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
01368|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
01369|atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
01370|- Bahwa  Ahli  menerangkan  sehubungan  dengan  fakta  yang  telah
01371|dikemukakan,  berdasarkan  kronologi,  keterangan   saksi,  dan   korban,
01372|pendapat  Ahli  atas  perbuatan  Terdakwa  AZENIL Als  ANIL Bin  BAKAR
01373|dapat  dikenakan  dengan  dugaan  Tindak  Pidana  Orang  perseorangan
01374|dilarang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  keluar  negeri
01375|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 jo pasal 69 jo Pasal 83 jo pasal 68
01376|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
01377|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  sebagaimana  diubah  dengan
01378|Undang  –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang
01379|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2
01380|Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.
01381|2. Devani  Adya,  S.Sos,  yang  dibacakan  di  persidangan  pada  pokoknya
01382|sebagai berikut:
01383|- Bahwa  Ahli  sudah  pernah  memberikan  pendapat  dibawah  sumpah  di
01384|tingkat penyidikan;
01385|- Bahwa Ahli memiliki riwayat keahlian tentang Perlindungan Pekerja Migran
01386|Indonesia,  dan  saat  ini  Ahli  bekerja  sebagai  PNS  di  Balai  Pelayanan
01387|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sejak tahun 2018;
01388|- Bahwa Ahli pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
01389|- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan dalam Perkara Tindak
01390|Pidana Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu di Polsek
01391|KKP Polres Barelang, Polsek Bengkong Polres Barelang dan Direktorat
01392|Reserse dan Kriminal Umum Polda Kepri;
01393|- Bahwa  berdasarkan  pasal  1  ayat  (1)  Undang  -  Undang  Republik
01394|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perindungan Pekerja Migran
01395|Indonesia,  Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja
01396|Indonesia  yang  memenuhi  syarat  sebagai  pencari  kerja  yang  akan
01397|bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota
01398|yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
01399|- Bahwa  berdasarkan  pasal  1  ayat  (2)  Undang  -  Undang  Republik
01400|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01401|Indonesia,   Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
01402|
01403|Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan
01404|menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
01405|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (9)  Undang  -  Undang  Republik
01406|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01407|Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah
01408|badan  usaha  berbadan  hukum  perseroan  terbatas  yang  telah
01409|memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan
01410|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
01411|- Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia
01412|nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,
01413|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan
01414|melaksanakan penempatan wajib memiliki SIP2MI;
01415|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (16)  Undang  -  Undang  Republik
01416|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01417|Indonesia, Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01418|yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh
01419|Menteri  kepada  badan  usaha  berbadan  hukum  Indonesia  yang  akan
01420|menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia :
01421|- Berdasarkan pasal 51 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa :
01422|(1). Perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan Pekerja
01423|Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b
01424|wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. 
01425|(2) SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan
01426|dan dipindahtangankan kepada pihak lain. 
01427|(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  izin  tertulis  berupa  SIP3MI
01428|sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diatur  dengan  Peraturan
01429|Menteri. 
01430|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (17)  Undang  -  Undang  Republik
01431|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01432|Indonesia,  Surat  Izin  Perekrutan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01433|selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan
01434|kepada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01435|digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;
01436|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  1  ayat  (19)  Undang  -  Undang  Republik
01437|Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
01438|Indonesia, Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
01439|
01440|- Bahwa  berdasarkan  Pasal  5  Undang  –  Undang  Republik  Indonesia
01441|Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia