00906|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  M.v.T .  ( Memorie  van  Toelichting)
00907|menguraikan tentang pengertian kesengajaan atau dengan sengaja, yaitu: “Pidana
00908|
00909|pada  umumnya  hendaknya  dijatuhkan  hanya  pada  barang  siapa  melakukan
00910|perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;
00911|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R.
00912|Soesilo  adalah  segala  perbuatan  yang  melanggar  kesusilaan  (kesopanan)  atau
00913|perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya
00914|cium-ciuman,  meraba-raba  anggota  kemaluan,  meraba-raba  buah  dada,  dan
00915|sebagainya;
00916|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap
00917|bahwa T erdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 sekitar pukul
00918|14.30 WITA bertempat di rumah kost biru yang terletak di Link. Balalau, Kelurahan
00919|Balo-Balo, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu karena T erdakwa menjadi perantara
00920|dalam kegiatan prostitusi (mucikari);
00921|Menimbang, bahwa T erdakwa menjadi perantara dalam kegiatan prostitusi
00922|(mucikari) untuk mempertemukan antara Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung
00923|dengan Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir dalam rangka untuk berkencan atau
00924|berhubungan badan layaknya suami-istri;
00925|Menimbang, bahwa awal mula kronologisnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal
00926|5 November 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir datang
00927|ke kost biru yang terletak di Link. Balalau, Kelurahan Balo-Balo, Kecamatan Belopa,
00928|Kabupaten Luwu, lalu Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir bertemu dengan T erdakwa
00929|dan saat itu T erdakwa langsung bertanya kepada Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir,
00930|“Cari mangsa kah?”, kemudian Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir menjawab dengan
00931|mengatakan, “iye om”, setelah itu T erdakwa menyuruh Saksi Saifullah alias Ipul bin
00932|Sabir masuk ke kamar kost nomor 2 (dua) untuk melihat dan memilih perempuan,
00933|kemudian Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir masuk dan saat setelah Saksi Saifullah
00934|alias Ipul bin Sabir melihat perempuan yang berada di dalam kamar kost biru nomor 2
00935|(dua) tersebut, lalu Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir mengatakan kepada T erdakwa,
00936|“tidak ada kah yang lain?”, kemudian T erdakwa menjawab, “ada di kamar nomor 1”,
00937|setelah itu Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir masuk lagi di kamar kost biru nomor 1
00938|(satu) dan melihat perempuan yang berada di dalam kamar tersebut, setelah itu Saksi
00939|Saifullah alias Ipul bin Sabir bertanya kepada T erdakwa, “tarif berapa itu om?”, dan
00940|T erdakwa menjawab, “dua ratus”, kemudian T erdakwa juga meminta uang untuk
00941|pembelian rokok, sehingga Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir memberinya uang
00942|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Saifullah alias Ipul bin
00943|Sabir langsung diarahkan menuju ke kamar kost nomor 1 (satu) dan di dalam sudah
00944|ada Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung yang saat itu sudah berada di dalam
00945|kamar kost nomor 1 (satu) dan setelah itu Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir pun
00946|
00947|bertemu dengan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung dan melakukan hubungan
00948|badan layaknya suami istri, setelah selesai berhubungan badan, kemudian Saksi
00949|Saifullah alias Ipul bin Sabir langsung memberinya uang sesuai dengan kesepakatan
00950|antara  Saksi  Saifullah  alias  Ipul  bin  Sabir  dengan  T erdakwa,  yaitu  sebesar
00951|Rp200.000,00 (dua  ratus ribu  rupiah)  kepada  Saksi Nurliah alias Lia  binti Fadli
00952|Andung, tidak  berselang  beberapa  lama  kemudian  pihak  kepolisian  datang  dan
00953|menemukan Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir bersama Saksi Nurliah alias Lia binti
00954|Fadli Andung berada di dalam kamar kost nomor 1 (satu) tersebut;
00955|Menimbang, bahwa kemudian T erdakwa di persidangan menyangkal bahwa
00956|T erdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam kegiatan prostitusi (mucikari), pada
00957|saat itu T erdakwa mengaku bukan T erdakwa yang mempertemukan Saksi Nurliah
00958|alias Lia binti Fadli Andung dan Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir, melainkan Saksi
00959|Saifullah alias Ipul bin Sabir yang tiba-tiba datang ke kost biru dan bertanya kepada
00960|T erdakwa mengenai ada/tidaknya perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) yang
00961|dapat  disewa  untuk  berkencan  atau  berhubungan  badan,  sehingga  T erdakwa
00962|menunjukkan kamar nomor 2 (dua) dan nomor 1 (satu) kepada Saksi Saifullah alias
00963|Ipul bin Sabir, di mana T erdakwa mengaku mengetahui kalau kamar tersebut terdapat
00964|perempuan Pekerja Seks Komersial (PSK) karena T erdakwa sering melihat orang
00965|keluar masuk di kamar tersebut, selain itu T erdakwa juga mengaku menerima uang
00966|sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir
00967|karena dikasih oleh Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir sendiri padahal T erdakwa tidak
00968|memintanya  dan  kebetulan  T erdakwa  terima  karena  T erdakwa  haus  dan  ingin
00969|membeli air minum;
00970|Menimbang,  bahwa  hal  yang  kurang  lebih  sama  juga  diterangkan  oleh
00971|Penasihat Hukum T erdakwa pada nota pembelaannya, bahwa Penasihat Hukum
00972|T erdakwa  menyatakan  dalam  nota  pembelaannya  bahwa menurut  keterangan
00973|T erdakwa  tidak  benar  jika  Terdakwa  yang  dituduh  mempertemukan  pasangan
00974|tersebut di dalam kamar, hanya saja memang pada saat itu sebelumnya Saksi
00975|Saifullah alias Ipul bin Sabir datang di kost biru dan Terdakwa kemudian menanyakan
00976|kepada Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir dengan mengatakan, “cari mangsa ka”,
00977|yang artinya cari perempuan (pelacur/PSK) sehingga kemudian Terdakwa arahkan ke
00978|dalam kamar yang terbuka di kamar kost tersebut,  Terdakwa menerangkan benar
00979|Saksi  Saifullah  alias  Ipul  bin  Sabir  memberi uang  ke pada Terdakwa  sejumlah
00980|Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) katanya uang rokok, namun untuk pembayaran
00981|tentang  tarif  perempuan  yang  dipakai  oleh  Saksi  Saifullah  alias  Ipul  bin  Sabir,
00982|Terdakwa  tidak  ketahui  dan  bukan  Terdakwa  yang  melakukan  penawaran  tarif
00983|kepada Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir, T erdakwa menerangkan datang ke kost
00984|
00985|tersebut hanya  untuk jalan-jalan,  dan Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi
00986|Nurliah alias Lia binti Fadli Andung namun T erdakwa tidak pernah menawarkan diri
00987|untuk mencarikan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung pelanggan/tamu untuk
00988|dilayani;
00989|Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan T erdakwa dan/atau Penasihat
00990|Hukum  T erdakwa  pada  nota  pembelaannya  tersebut,  Majelis  Hakim  akan
00991|mempertimbangkannya sebagai berikut:
00992|Menimbang, bahwa selama di persidangan T erdakwa dan/atau Penasihat
00993|Hukum T erdakwa tidak pernah mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lainnya untuk
00994|membuktikan dalil sangkalannya tersebut, sehingga tidak ada alat bukti sah yang
00995|dapat digunakan untuk memperkuat sangkalan T erdakwa di persidangan tersebut
00996|maupun dalil pada nota pembelaan dari Penasihat Hukum T erdakwa tersebut, dan
00997|oleh karena itu terkait keterangan T erdakwa yang disampaikan di persidangan yang
00998|isinya  menyangkali  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukannya  tersebut  adalah
00999|keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alat bukti apapun;
01000|Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan  Pasal 52  Undang-
01001|Undang Nomor 8 T ahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diterangkan bahwa
01002|T erdakwa  berhak  untuk  memberikan  keterangan  secara  bebas  kepada  Penyidik
01003|ataupun Majelis Hakim, sehingga mengacu pada ketentuan tersebut, maka apa yang
01004|disampaikan oleh T erdakwa di persidangan sepanjang tidak dikuatkan dengan alat
01005|bukti lainnya, maka hal tersebut hanyalah merupakan keterangan T erdakwa yang oleh
01006|undang-undang T erdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas
01007|di persidangan, di sisi lain keterangan dari Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung
01008|dan Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di
01009|atas  diambil  di  bawah  sumpah,  sehingga  kekuatan  pembuktiannya  lebih  kuat
01010|dibandingkan dengan keterangan T erdakwa,  dan oleh karena itu maka keterangan
01011|T erdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;
01012|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  oleh  karena  T erdakwa  telah
01013|mempertemukan antara  Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung dengan Saksi
01014|Saifullah alias Ipul bin Sabir dalam rangka untuk berkencan atau berhubungan badan
01015|layaknya suami-istri, maka unsur “dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul
01016|oleh orang lain dengan orang lain” dinyatakan telah terpenuhi;
01017|Ad.3. Unsur dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
01018|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian menurut R. Soesilo
01019|adalah  bahwa  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  adanya  pembayaran  dan
01020|dilakukan berulang kali;
01021|
01022|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap
01023|bahwa T erdakwa total sudah 3 (tiga) kali mencarikan tamu/pelanggan untuk Saksi
01024|Nurliah alias Lia binti Fadli Andung dengan rincian, sebanyak 2 (dua) kali dilakukan
01025|pada tahun 2020 dan 1 (satu) kali pada tahun 2024;
01026|Menimbang, bahwa keuntungan yang T erdakwa peroleh dari tindakannya
01027|tersebut adalah setiap kali T erdakwa mencarikan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli
01028|Andung tamu/pelanggan, Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung akan memberikan
01029|uang  kepada  T erdakwa  sebesar  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah),  bahkan
01030|perbuatannya yang terakhir tersebut T erdakwa telah mendapatkan uang sebesar
01031|Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir sebagai
01032|upah untuk T erdakwa yang telah mempertemukan Saksi Saifullah alias Ipul bin Sabir
01033|dengan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung;
01034|Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat
01035|bahwa unsur “menjadikannya sebagai pencarian” dinyatakan telah terpenuhi;
01036|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 Kitab Undang-
01037|undang  Hukum  Pidana telah terpenuhi, maka T erdakwa haruslah dinyatakan telah
01038|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01039|didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
01040|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menuntut T erdakwa
01041|dengan memilih menggunakan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana ketentuan
01042|Pasal 2  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan
01043|Tindak Pidana Perdagangan Orang;
01044|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya mendalilkan bahwa
01045|menurut pendapat Ahli Dr. H. Muamar Arafat Yusmad, S.H., M.H. di persidangan
01046|diterangkan bahwa ada 3 unsur utama/Kriteria yang terkandung dalam Pasal 2 ayat
01047|(1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  T ahun  2007  tentang
01048|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Proses, Cara, dan Tujuan
01049|Eksploitasi, di mana diuraikan antara lain:
01050|1. Unsur proses mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
01051|pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, di mana unsur ini bersifat
01052|alternatif;
01053|2. Unsur  cara berupa dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,
01054|penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
01055|posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
01056|memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, di
01057|mana unsur ini bersifat alternatif;
01058|3. Unsur tujuan yaitu tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk eksploitasi;
01059|
01060|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalilkan dalam tuntutannya bahwa
01061|berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan T erdakwa
01062|telah memenuhi semua unsur dalam  Pasal 2  ayat (1) Undang-undang Republik
01063|Indonesia  Nomor  21  T ahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01064|Perdagangan Orang tersebut;
01065|Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penuntut
01066|Umum dalam tuntutannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;
01067|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli Dr. H. Muamar Arafat
01068|Yusmad,  S.H.,  M.H. di  persidangan  diterangkan  bahwa  untuk  dapat  dikatakan
01069|seseorang  telah  melakukan  eksploitasi,  maka  harus  memenuhi  unsur  adanya
01070|pemanfaatan kondisi rentan, penyalahgunaan kekuasaan, tekanan, atau paksaan
01071|terhadap seseorang untuk mendapatkan keuntungan, baik materiil maupun non-
01072|materiil, selain itu dalam tindak pidana perdagangan orang apabila korban merasa
01073|suka  dan  merasa  baik-baik  saja  serta  tidak  keberatan  dengan  kegiatan  yang
01074|dilakukannya tersebut, maka hal tersebut juga tidaklah dapat dikategorikan sebagai
01075|tindak  pidana  perdagangan  orang  karena  hal  tersebut  tidak  memenuhi  unsur
01076|eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang; 
01077|Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Panduan Penanganan Tindak
01078|Pidana  Perdagangan  Orang  T ahun  2021  yang  diterbitkan  oleh  International
01079|Organization  for  Migration  (IOM)  Indonesia  halaman  33  dijelaskan  bahwa  cara
01080|seseorang telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dapat dilihat
01081|dari indikator sebagai berikut: 
01082|- Adanya  kekerasan,  yaitu  ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  kepada
01083|korban dan/atau keluarga korban;
01084|- Menggunakan cara psikologis, yaitu merujuk pada hubungan korban dengan
01085|orang  lain,  ancaman  ditolak  oleh  kelompok  atau  keluarga,  kemarahan  atau
01086|ungkapan tidak suka oleh pasangan, pemerasan;
01087|- Menggunakan cara ekonomi, yaitu memaksa membayar sejumlah uang yang
01088|sangat banyak, pemotongan gaji dalam jumlah besar, jeratan hutang;
01089|- Penculikan;
01090|- Penipuan;
01091|- Penyalahgunaan kekuasaan atau pemanfaatan posisi rentan, yaitu situasi di
01092|mana korban tidak memiliki pilihan lain selain menerima situasi yang dialaminya;
01093|- Pembayaran kepada pihak ketiga yang mengurus pengalihan korban;
01094|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, di mana
01095|Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi
01096|Nurliah alias Lia binti Fadli Andung sudah bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial
01097|
01098|(PSK) sebelum ia saling berkenalan dengan T erdakwa pada tahun 2020, sehingga
01099|dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bukanlah T erdakwa yang merekrut Saksi
01100|Nurliah  alias  Lia  binti  Fadli  Andung dan  menjadikannya  sebagai  Pekerja  Seks
01101|Komersial (PSK) melainkan sejak awal  Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung
01102|memang sudah bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK),  selain itu Saksi
01103|Nurliah alias Lia binti Fadli Andung juga menerangkan bahwa T erdakwa tidak pernah
01104|memaksa Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung untuk melayani tamu/pelanggan,
01105|karena Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung melayani tamu/pelanggan sesuai
01106|dengan kesepakatan, dan bahkan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung sendiri
01107|yang menentukan terkait tamu/pelanggan yang akan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli
01108|Andung temani untuk berkencan atau berhubungan badan, sehingga hal tersebut
01109|membuktikan bahwa kondisi Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung tidak sedang
01110|dalam  kondisi  tertekan  atau  terpaksa  maupun  dalam  posisi  rentan  pada  saat
01111|T erdakwa  menawarkan  diri  untuk  mencarikannya  tamu/pelanggan  yang  mau
01112|berkencan atau berhubungan badan dengan Saksi Nurliah alias Lia binti Fadli Andung,
01113|bahkan berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di  persidangan, kondisi-
01114|kondisi  sebagaimana  dijelaskan  pada  Panduan  Penanganan  Tindak  Pidana
01115|Perdagangan Orang T ahun 2021 yang diterbitkan oleh International Organization for
01116|Migration (IOM) Indonesia juga tidak ditemukan pada kasus ini;
01117|Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
01118|perbuatan T erdakwa tidaklah memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana terkandung
01119|dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007
01120|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan oleh karena itu dalil
01121|tuntutan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;
01122|Menimbang, bahwa  selanjutnya  T erdakwa dan/atau Penasihat  Hukumnya
01123|juga  telah mengajukan pembelaan/pledoi  di persidangan, di mana setelah Majelis
01124|Hakim mencermati kembali isi dari nota pembelaan/pledoi dari  Penasihat  Hukum
01125|T erdakwa tersebut, ternyata analisis yuridis yang diuraikan oleh Penasihat Hukum
01126|T erdakwa dalam nota pembelaan/pledoi tersebut hanyalah menganalisis mengenai
01127|dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur  dalam Pasal 2  Ayat (1) Undang-
01128|Undang Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01129|Orang dan sama sekali tidak menyinggung juga mengenai dakwaan alternatif kedua
01130|sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau
01131|dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-undang
01132|Hukum Pidana, sedangkan pada kenyataannya T erdakwa diajukan ke persidangan
01133|dalam perkara  a quo dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu
01134|sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 T ahun 2007
01135|
01136|tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dakwaan kedua
01137|sebagaimana diatur dalam Pasal  296 Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana atau
01138|dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum
01139|Pidana;
01140|Menimbang, bahwa mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap di
01141|persidangan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dalam pertimbangannya
01142|tersebut Majelis Hakim pada intinya mempertimbangkan bahwa perbuatan T erdakwa
01143|tidaklah memenuhi unsur eksploitasi sebagaimana terkandung dalam Pasal 2 ayat (1)
01144|Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 T ahun 2007 tentang Pemberantasan
01145|Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  sehingga  kemudian  Majelis  Hakim  memilih
01146|dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang
01147|Hukum Pidana untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh T erdakwa, di
01148|mana telah ternyata bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim juga telah
01149|menyatakan bahwa T erdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
01150|pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;
01151|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  dalam  nota  pembelaannya,  Penasihat
01152|Hukum T erdakwa tidak menyinggung dan menganalisis unsur-unsur pasal dalam
01153|dakwaan alternatif kedua tersebut dan hanya berfokus untuk menganalisis unsur-
01154|unsur pasal dalam dakwaan alternatif kesatu, sedangkan terkait hal tersebut Majelis
01155|Hakim juga telah mempertimbangkannya sebagai mana tersebut di atas, oleh karena
01156|itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut
01157|untuk pula digunakan dalam mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat
01158|Hukum T erdakwa tersebut;
01159|Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap pembelaan dari Penasihat
01160|Hukum T erdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya, sepanjang mengenai hal-
01161|hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat
01162|bahwa pembelaan tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;
01163|Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-