01617|pada  keesokan  harinya  tanggal  22  Agustus  2024  pukul  05.00  Wib  dengan
01618|menggunakan pesawat dan selanjutnya Saksi korban tiba di Bandara Kamboja
01619|
01620|sekira pukul 11.00 waktu setempat  dan  dijemput  seseorang yang merupakan
01621|utusan  dari  agensi  Kamboja  dengan  menggunakan  mobil  untuk  dibawa  ke
01622|sebuah rumah;
01623|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini
01624|telah terpenuhi;
01625|Ad.3.  Unsur  “Dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara
01626|Republik Indonesia”;
01627|Menimbang, bahwa pengertian “Eksploitasi” sesuai ketentuan Pasal 1
01628|ayat  7  UU  RI  No.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
01629|Perdagangan Orang (PTPPO) adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
01630|korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
01631|paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,
01632|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01633|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01634|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01635|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;
01636|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
01637|dipersidangan bahwa saksi korban setelah tiba di Kamboja dijemput seseorang
01638|yang  merupakan  utusan  dari  agensi  Kamboja  dengan  menggunakan  mobil
01639|untuk  dibawa  ke  sebuah  rumah  dan  selanjutnya  saksi  korban  diwawancara
01640|untuk be kerja dan sekira pukul 20.00 waktu setempat saksi korban langsung
01641|disuruh bekerja sebagai SCAM/Penipu Online bukan sebagai sales barang atau
01642|pegawai bagian komputer dengan waktu kerja dari pukul 08.00 sampai dengan
01643|pukul 00.00 waktu setempat yang jam kerjanya melebihi waktu kerja normal dan
01644|setelah  bekerja  selama  1  (satu)  bulan  lebih saksi  korban  mendapatkan
01645|kekerasan berupa pemukulan dan penyetruman, sehingga mengakibatkan saksi
01646|korban tidak betah dan meminta pulang ke Indonesia kepada majikannya di
01647|Kamboja yang kemudian mengatakan apabila ingin pulang ke Indonesia saksi
01648|korban harus membayar denda sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan
01649|juta rupiah);
01650|Menimbang, bahwa visa saksi korban berangkat ke kamboja adalah
01651|Journey Performed Visa (JP) yaitu visa perseorangan untuk menjadi turis atau
01652|tujuan wisata, dan saksi korban tidak terdaftar di Sistem Komputerisasi Tenaga
01653|Kerja Luar Negeri (SISKOKTLN) dan ketika Terdakwa merekrut saksi korban
01654|menjadi Pekerja Migran Indonesia di Negara Kamboja, Terdakwa  yang  tidak
01655|mempunyai izin atau tidak terdaftar sebagai sponsor untuk membawa Calon
01656|
01657|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja di luar negeri dan Terdakwa tidak
01658|pernah  mengarahkan  saksi  korban  untuk  mengikuti  pelatihan  di  Lembaga
01659|Pelatihan  Kerja  (LPK)  maupun  pelatihan  bahasa  asing  dan  mengikuti  uji
01660|kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
01661|Menimbang, bahwa Ahli Sudiryo, S.IP Als Diryo Bin Umar Hadi Susanto
01662|(Alm)  menerangkan  bahwa  adapun  Alur  untuk  setiap  CPMI  yang  ingin
01663|berangkat bekerja diluar negeri sebegai berikut :
01664|- Pencari kerja mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Indramayu
01665|untuk memperoleh kartu pencari kerja atau    AK 1.
01666|- Pencari kerja mengikuti pelatihan di LPK Pemerintah dan atau
01667|LPK Swasta.
01668|- Setelah  pencari  kerja  mengikuti  pelatihan  baru  mengikuti  uji
01669|kompetensi di LSP (lembaga sertifikasi profesi) untuk mendapatkan
01670|sertifikat kompetensi.
01671|- Pencari kerja baru mendaftar ke PJTKI dan BP2MI.
01672|- Pencari kerja di seleksi oleh PJTKI (kesehatan dan tes lainnya).
01673|- CPMI  didaftarkan  Disnaker  Kab.  Indramayu  /  LTSA  Kab.
01674|Indramayu  sambil  pihak  PT  menyerahkan  dokumen  yang
01675|dipersyaratatkan   seperti  (KTP,  KK,  Akte  Kelahiran,  Surat  Ijin
01676|keluarga, Perjanjian penempatan, surat permohonan dari PT)
01677|- Setelah  CPMI  terdaftar  baru  CPMI  mengikuti  proses  seleksi
01678|oleh pemberi kerja di PT.
01679|- Selama  proses  seleksi  oleh  pemberi  kerja  CPMI  melakukan
01680|pengurusan dokumen  – dokumen lainnya seperti paspor, asuransi
01681|dan skck.
01682|- Setelah  CPMI  mendapatkan  job,  baru  dilakukan  pengurusan
01683|Visa difasilitasi oleh PT.
01684|- CPMI melakukan proses OPP (oreantasi pra pemberangkatan)
01685|dan KTPLN;
01686|CPMI atas nama HARRY PANGESTU Als HARRY Bin SUWARTO (Alm) dengan
01687|NIK: 3212113110980002, penduduk Desa Karangampel Blok Kedungjaya Rt.
01688|009  Rw.  003  Kec.  Karangampel  Kab.  Indramayu  tersebut  tidak  terdaftar  di
01689|SISKOKTLN dan KARIHUB sebagai CPMI yang berangkat bekerja di Negara
01690|Kamboja dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga
01691|Kerja  dan  Perluasan  kesempatan  Kerja  nomor:  3/147/PK.02.01/IV/2023
01692|menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang Negara Indonesia
01693|
01694|belum diperbolehkan mengirimkan CPMI untuk bekerja di Negara Kamboja baik
01695|sector Formal maupun Informal dan keberangkatan saksi korban adalah illegal;
01696|Menimbang, bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  hukum  diatas
01697|maka unsur ini telah terbukti;
01698|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo. Pasal 48
01699|UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01700|Orang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara
01701|sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
01702|dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
01703|Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan
01704|hal-hal yang dapat me nghapuskan  pertanggungjawaban pidana, baik sebagai
01705|alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Terdakwa harus
01706|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01707|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01708|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
01709|Menimbang,  bahwa  dengan  memperhatikan  tuntutan  Pidana  Penuntut
01710|Umum  dan  pembelaan  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tentang  keringanan
01711|hukuman  dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan
01712|berjanji tidak akan mengulanginya lagi , serta hal-hal yang memberatkan dan
01713|hal-hal  yang  meringa nkan  pada  diri  dan  perbuatan  Terdakwa,  serta
01714|memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan,
01715|maka menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil lamanya pidana yang
01716|akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
01717|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  memperhatikan  bentuk  ancaman
01718|pidana  dari  ketentuan  Pasal 4  Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2007
01719|tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)
01720|sebagaimana  dakwaan  alternatif  pertama  Penuntut  Umum  selain  diancam
01721|dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang
01722|besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan jika terdakwa
01723|tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka sebagaimana ketentuan
01724|dalam  Pasal  25  Terdakwa  dapat  dijatuhi  pidana  pengganti  kurungan  yang
01725|lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;
01726|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya membebankan
01727|restitusi kepada Terdakwa  sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh
01728|lima  juta  sembilan  ribu  dua  ratus  rupiah)  berdasarkan  Surat  Lembaga
01729|Perliindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia  Nomor  :  R-
01730|
01731|2653/4.1.PPP/LPSK/05/2025 tanggal 12 Mei 2025 dan apabila tidak mampu
01732|membayar  dikenai  Pidana  Kurungan  Pengganti  selama  6  (enam)  bulan
01733|kurungan;
01734|Menimbang,  bahwa  terhadap  restitusi  tersebut  Terdakwa  dalam
01735|pembelaannya menyatakan tidak sanggup membayarnya;
01736|Menimbang, bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan
01737|kepada  korban  atau  keluarganya  oleh  pelaku  tindak  pidana   sebagaimana
01738|disebutkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
01739|Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak
01740|Pidana  dan  dapat  diberikan  dalam  bentuk  ganti  kerugian  atas  kehilangan
01741|kekayaan dan/ atau penghasilan, ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil,
01742|yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat
01743|tindak  pidana,  penggantian  biaya  perawatan  medis  dan/  atau  psikolagis
01744|dan/atau  kerugian  lain  yang  diderita  korban  sebagai  akibat  tindak  pidana,
01745|termasuk  biaya  transportasi  dasar,  biaya  pengacara,  atau  biaya  lain  yang
01746|berhubungan dengan proses hukum dan dalam perkara ini Terdakwa diwajibkan
01747|membayar restitusi sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh lima juta
01748|sembilan ribu dua ratus rupiah);
01749|Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat Lembaga Perliindungan
01750|Saksi dan Korban  Republik Indonesia Nomor  : R-2653/4.1.PPP/LPSK/05/2025
01751|tanggal 12 Mei 2025 tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan surat LPSK
01752|tersebut karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban
01753|baik  secara  materill  maupun  immaterial  dan  membebankan  Terdakwa  untuk
01754|membayar restitusi sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh lima juta
01755|sembilan ribu dua ratus rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14 (Empat
01756|belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
01757|dan  apabila  Terdakwa  tidak  mampu  membayar  restitusi,  maka  pengadilan
01758|memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan
01759|melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi  pembayaran  Restitusi
01760|tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda maka Terpidana
01761|dikenakan pidana kurungan pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam
01762|amar putusan dibawah ini;
01763|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
01764|dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
01765|dan  penahanan  tersebut  harus  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang
01766|dijatuhkan;
01767|
01768|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa ditahan  dan  penahanan
01769|terhadap  Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
01770|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01771|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
01772|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
01773|Menimbang, bahwa barang bukti  berupa  1 (satu) buah buku Paspor
01774|atas  nama  HARRY  PANGESTU  dengan  nomor  Paspor  E8082739,
01775|dipersidangan terbukti milik saksi Harry Pangestu maka beralasan dikembalikan
01776|kepada saksi tersebut sedangkan barang bukti berupa  1 (satu) lembar tiket
01777|pesawat dengan maskapai Air Asia atas nama PANGESTU/HARRY, 1 (satu)
01778|lembar Foto Copy pembelian tiket pesawat melalui aplikasi tiket.com dengan
01779|maskapai Citilink Nomor Booking C9Y6UL dan 3 (tiga) lembar foto copy bukti
01780|transfer tetap terlampir dalam berkas perkara;
01781|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama
01782|WIWIN WINARSIH dengan NIK 3212105505770009 adalah milik Terdakwa dan
01783|beralasan dikembalikan kepada Tredakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone
01784|SHARP warna biru digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai
01785|ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;
01786|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa,
01787|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu  keadaan yang memberatkan dan
01788|yang meringankan Terdakwa;
01789|Keadaan  yang  memberatkan:
01790|- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam
01791|upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01792|Keadaan yang meringankan:
01793|- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam
01794|memberikan keterangan di persidangan;
01795|- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
01796|lagi;
01797|- Terdakwa belum pernah dihukum;
01798|      Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa dijatuhi  pidana   maka
01799|haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
01800|Memperhatikan, Pasal 4 Jo. Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
01801|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dan  Undang  Undang
01802|Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang
01803|undangan lain yang bersangkutan;
01804|
01805|MENGADILI:
01806|1. Menyatakan  Terdakwa  Wiwin  Winarsih  als.  Ciwek  Binti  Tada  (alm)
01807|tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
01808|tindak  pidana  “Membawa  Warga  Negara  Indonesia Ke  Luar  Wilayah
01809|Negara Republik Indonesia Untuk Dieksploitasi Di Luar Wilayah Negara
01810|Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
01811|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan
01812|pidana  penjara  selama  4 ( Empat)  Tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
01813|Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda
01814|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga)
01815|bulan;
01816|3. Menghukum  Terdakwa  tersebut,  untuk  membayar  Restitusi  kepada
01817|Korban Harry Pangestu sebesar Rp. 195.009.200,- (seratus sembilan puluh
01818|lima juta sembilan ribu dua ratus rupiah), yang harus dibayar dalam waktu 14
01819|(Empat belas) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan
01820|hukum tetap, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka
01821|pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan
01822|Terpidana  dan  melelang  harta  kekayaan  tersebut  untuk  menutupi
01823|pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta
01824|benda  maka  Terpidana  dikenakan  pidana  kurungan  pengganti  selama  6
01825|(Enam) bulan;
01826|4. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01827|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01828|5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
01829|6. Menetapkan barang bukti berupa :
01830|- 1  (satu)  buah  buku  Paspor  atas  nama  HARRY  PANGESTU
01831|dengan nomor Paspor E8082739;
01832|Dikembalikan kepada Saksi Harry Pangestu
01833|- 1 (satu) lembar tiket pesawat dengan maskapai Air Asia atas
01834|nama PANGESTU/HARRY;
01835|- 1  (satu)  lembar  Foto  Copy  pembelian  tiket  pesawat  melalui
01836|aplikasi tiket.com dengan maskapai Citilink Nomor Booking C9Y6UL;
01837|- 3 (tiga) lembar foto copy bukti transfer;
01838|Tetap terlampir dalam berkas perkara;
01839|- 1 (satu) buah KTP atas nama WIWIN WINARSIH dengan NIK
01840|3212105505770009;
01841|
01842|Dikembalikan kepada Terdakwa;
01843|- 1 (satu) unit Handphone SHARP warna biru;
01844|Dirampas untuk negara
01845|7. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01846|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
01847|
01848|Selasa
01849|
01850|8 Juli 2025
01851|
01852|2025
01853|
01854|Negeri Indramayu, pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 oleh Gabe Dorris Mora
01855|Boru Saragih , S.H., M.H.,  sebagai Hakim Ketua,  Adrian Anju Purba , S.H.,
01856|L.LM., dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
01857|Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
01858|
01859|Febria Anindiasari, S.H., M.H.
01860|
01861|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01862|Agus Eman, S.H             Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.
01863|Adrian Anju Purba,S.H.,LLM.
01864|Panitera Pengganti,
01865|Febria Anindiasari, S.H., M.H.