01193|berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
01194|Menimbang bahwa secara garis besar Undang-Undang RI Nomor 35 T ahun
01195|2009 tentang Narkotika membagi dua bagian mengenai peredaran narkoba, pertama
01196|adalah peredaran narkotika yang sah yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
01197|penyaluran atau  penyerahan narkotika, baik  dalam rangka perdagangan, bukan
01198|perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
01199|Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01200|
01201|serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU Narkotika), dan
01202|kedua  adalah  peredaran  gelap  narkotika  yang  merupakan  setiap  kegiatan  atau
01203|serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang
01204|ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 6 UU Narkotika);
01205|Menimbang bahwa merujuk ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39
01206|Undang-undang  Narkotika  disebutkan  yang  berhak  atau  berwenang  dapat
01207|memperoleh, menanam, menyimpan, hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan
01208|penyalurannya dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana
01209|penyimpanan  persediaan  farmasi  pemerintah  yang  telah  mendapatkan  ijin  dari
01210|Menteri  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu
01211|pengetahuan dan teknologi;
01212|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Anak
01213|tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam proses
01214|peredaran narkotika jenis sabu, yang mana hal tersebut tercermin dari penangkapan
01215|terhadap Anak oleh para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan ditambah
01216|selama persidangan, Anak juga tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen resmi
01217|dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis  sabu tersebut, sehingga
01218|keberadaan narkotika pada diri Anak adalah secara tanpa hak;
01219|Menimbang  bahwa  oleh  karena  telah  terbukti  adanya  perbuatan  Anak
01220|dilakukan dengan tanpa hak maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-
01221|pertimbangan tersebut di atas unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I
01222|bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri Anak;
01223|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 609 ayat (1) huruf
01224|a Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI
01225|Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka  Anak  dinyatakan telah
01226|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
01227|kedua;
01228|Menimbang bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal
01229|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
01230|pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
01231|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan atas kesalahannya
01232|tersebut;
01233|Menimbang bahwa setelah Anak dinyatakan bersalah, maka selanjutnya
01234|Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan jenis pidana atau tindakan yang
01235|paling tepat, adil, dan proporsional dijatuhkan kepada Anak;
01236|Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
01237|T ahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  Anak  harus
01238|Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01239|
01240|dilindungi  dari  dampak  negatif  perkembangan  zaman,  arus  globalisasi,  serta
01241|perubahan sosial-lingkungan yang kerap membentuk penyimpangan tingkah laku
01242|anak akibat faktor di luar diri anak itu sendiri, termasuk di antaranya adalah tren
01243|peningkatan pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika;
01244|Menimbang bahwa berlandaskan Pasal 2 UU SPPA, setiap pengambilan
01245|keputusan terhadap Anak wajib didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak,
01246|yang secara substantif mengamanatkan Hakim untuk mengutamakan kelangsungan
01247|hidup, perlindungan, serta tumbuh kembang Anak di masa depan;
01248|Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan
01249|dijatuhkan,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan  berdasarkan
01250|Pasal 54 KUHP dan Pasal 70 KUHP , dengan pertimbangan sebagai berikut:
01251|- Bentuk Kesalahan, Motif, dan Cara Perbuatan:
01252|Anak secara sadar menuruti perintah Sdri. Bella (DPO) untuk mengambil pil
01253|ekstasi dan menguasainya secara fisik di dalam tas selempang dengan motif
01254|agar mendapatkan sebagian pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi secara gratis;
01255|- Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial-Ekonomi:
01256|Anak jarang pulang ke rumah akibat sering melihat orang tuanya bertengkar
01257|mengenai masalah ekonomi yang memicu Anak mencari pelarian di luar rumah,
01258|sehingga  Anak  tumbuh  dalam  lingkungan  pergaulan  yang  tidak  sehat,
01259|mengacuhkan nasihat orang tua, serta mengalami disorientasi perilaku;
01260|- Pengaruh Pidana terhadap Masa Depan Anak:
01261|Apabila Anak dikembalikan begitu saja kepada orang tuanya tanpa adanya
01262|pembinaan yang tepat, maka Anak berpotensi akan kembali jatuh ke dalam
01263|lingkungan pergaulan yang merusak masa depan dan tumbuh kembang Anak;
01264|Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP yang
01265|menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika terdakwa
01266|adalah Anak, dimana ketentuan tersebut secara tegas dibatasi oleh Pasal 70 ayat (2)
01267|huruf a KUHP , yang menyatakan bahwa pengecualian tersebut tidak berlaku bagi
01268|tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan oleh
01269|karena Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama
01270|12  (dua  belas)  tahun, maka  secara  yuridis  batasan  penjatuhan  pidana  penjara
01271|terhadap Anak dalam perkara ini dapat dikesampingkan;
01272|Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (3) UU SPPA mewajibkan Hakim untuk
01273|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing
01274|Kemasyarakatan BAPAS sebelum menjatuhkan putusan, di mana kelalaian atas hal
01275|ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
01276|Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01277|
01278|Menimbang  bahwa  Laporan  Litmas  BAPAS  dalam  persidangan  ini
01279|merekomendasikan agar Anak diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus
01280|Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang didasarkan pada penilaian bahwa orang tua
01281|Anak  telah  mengalami  kebuntuan  dan  kesulitan  dalam  mendidik  Anak,  adanya
01282|kelemahan kontrol sosial di luar rumah, serta diperlukannya pembentukan kepribadian
01283|Anak  yang  terprogram  guna  mengendalikan  emosi  maupun  pengaruh  negatif
01284|kelompok;
01285|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, Anak dapat
01286|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01287|membahayakan masyarakat, dimana keterlibatan Anak dengan narkotika golongan I
01288|bukan  tanaman  berupa  ekstasi  yang  mengandung  MDMA jika  dibiarkan  tanpa
01289|pemutusan rantai pergaulan, berpotensi akan membahayakan dirinya sendiri dan
01290|masyarakat luas sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika;
01291|Menimbang bahwa di persidangan, orang tua Anak menyampaikan agar
01292|Anak dapat memetik pelajaran dari kesalahannya, menjadi pribadi yang lebih baik,
01293|serta memohon agar jika Anak harus dihukum, supaya Anak ditempatkan di tempat
01294|yang terpisah dari orang dewasa karena kekhawatiran terhadap kondisi psikologis
01295|Anak yang sering berperilaku seperti perempuan;
01296|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
01297|Nomor 58 T ahun 2022 tentang Bentuk dan T ata Cara Pelaksanaan Pidana dan
01298|Tindakan T erhadap Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara wajib ditempatkan di
01299|LPKA yang secara khusus memisahkan Anak dari narapidana dewasa yang juga hak-
01300|hak dasar Anak dijamin melalui program pembinaan kepribadian, mental, spiritual,
01301|pendidikan formal/non-formal, serta pelatihan keterampilan kerja;
01302|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan  di  atas,  Hakim
01303|menilai  hukuman  yang  tepat  diijatuhkan  kepada  Anak  adalah  pembatasan
01304|kemerdekaan berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01305|Kelas  II  Banda  Aceh  sebagai  sarana  untuk  menyelamatkan  masa  depan,
01306|kelangsungan  hidup, dan  tumbuh  kembang  Anak  agar  kelak  dapat kembali  ke
01307|masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan taat hukum;
01308|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
01309|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01310|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01311|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk
01312|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01313|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01314|1. 4 butir pil ekstasi dengan berat bruto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram
01315|Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01316|
01317|yang terdiri dari:
01318|- 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru muda dengan merek kodok;
01319|- 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan merek 2.0 (dua nol);
01320|- 1 (satu) butir pil ekstasi dengan warna biru tua dengan merk red bull;
01321|2. 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening;
01322|3. 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
01323|4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna silver dengan nomor simcard :
01324|0822 2530 8740;
01325|oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
01326|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan
01327|agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01328|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu
01329|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
01330|Anak;
01331|Keadaan yang memberatkan:
01332|- Perbuatan Anak dapat mengakibatkan bahaya meluasnya peredaran gelap
01333|narkotika di masyarakat;
01334|Keadaan yang meringankan:
01335|- Anak belum pernah dihukum;
01336|- Barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan relatif sedikit;
01337|- Kondisi Anak yang berperilaku menyerupai perempuan membuatnya mudah
01338|dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh lingkaran pergaulan yang lebih dominan;
01339|- Anak  masih  berusia  sangat  muda  dan  diharapkan  dapat  memperbaiki
01340|perilakunya di masa depan;
01341|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
01342|untuk membayar biaya perkara;
01343|Mengingat Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023
01344|tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1
01345|T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012
01346|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025
01347|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01348|bersangkutan;
01349|
01350|MENGADILI:
01351|1. Menyatakan  Anak tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
01352|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika
01353|golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
01354|Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01355|
01356|2. Menjatuhkan  pidana  kepada Anak oleh  karena  itu dengan  pidana
01357|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh
01358|selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
01359|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01360|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01361|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01362|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01363|- 4 butir pil ekstasi dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu)
01364|gram yang terdiri dari:
01365| 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru muda dengan merk kodok;
01366| 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan merek 2.0 (dua nol);
01367| 1 (satu) butir pil ekstasi dengan warna biru tua dengan merk red
01368|bull;
01369|- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening;
01370|- 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
01371|- 1 (satu) unit  handphone merk  Oppo berwarna  silver dengan nomor
01372|simcard : 0822 2530 8740;
01373|Dimusnahkan;
01374|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01375|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01376|
01377|Senin
01378|
01379|25 Mei 2026
01380|
01381|2026
01382|
01383|Herman
01384|Rinaldy Manalu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri
01385|Kutacane
01386|
01387|Sabarudin, Panitera Pengganti
01388|
01389|   Panitera Pengganti, Hakim,
01390|ttd ttd
01391|        Sabarudin         Herman Rinaldy Manalu, S.H.