00487|petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi
00488|dengan berat keseluruhan 1,71 (satu koma tujuh satu) gram brutto, yang terdiri
00489|dari rincian 2 (dua) butir warna biru muda dengan merek kodok, 1 (satu) butir
00490|warna hijau dengan merek 2.0 (dua kosong), dan 1 (satu) butir warna biru tua
00491|dengan merek  red bull, yang tersimpan di dalam plastik ampul warna putih
00492|bening di dalam tas selempang warna putih milik Anak;
00493|4. Bahwa selain pil ekstasi, petugas kepolisian juga mengamankan 1
00494|(satu) unit handphone merek Oppo berwarna silver dengan nomor simcard
00495|0822-2530-8740 yang dibawa oleh Anak;
00496|Hal.14 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00497|
00498|5. Bahwa 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut diperoleh Anak dengan cara
00499|meminta langsung kepada Saksi Mawar di dalam rumah Saksi Mawar yang
00500|berada di sekitar lokasi penangkapan;
00501|6. Bahwa Anak mengambil pil ekstasi tersebut setelah sebelumnya, sekira
00502|pukul 14.20 WIB, dihubungi melalui telepon dan diperintahkan oleh Sdri. Bella di
00503|Hotel Eka Jaya, Desa Perapat Timur, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh
00504|T enggara, untuk mengambil barang titipannya di rumah Saksi Mawar;
00505|7. Bahwa Saksi Mawar menyerahkan 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut
00506|kepada Anak karena barang tersebut merupakan milik Sdri. Bella yang dititipkan
00507|oleh Sdri. Reni di halaman depan rumah Saksi Mawar sekira pukul 14.50 WIB;
00508|8. Bahwa 4 (empat) butir pil ekstasi yang dibawa oleh Anak tersebut
00509|rencananya akan dibawa kembali ke Hotel Eka Jaya untuk diserahkan dan
00510|digunakan bersama-sama dengan Sdri. Bella, di mana Anak dijanjikan akan
00511|diberikan sebagian pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri tanpa menerima
00512|upah berupa uang;
00513|9. Bahwa Anak dan Saksi Mawar tidak memiliki izin dari pihak yang
00514|berwenang  untuk  memiliki,  membawa,  menyimpan,  menguasai,  atau
00515|menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
00516|10. Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Penimbangan  Barang  Bukti  dari
00517|Kantor Cabang Pegadaian Kutacane, berat keseluruhan 4 (empat) butir pil
00518|ekstasi tersebut adalah 1,71 (satu koma tujuh satu) gram brutto;
00519|11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
00520|dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti 4 (empat) butir
00521|pil  ekstasi  milik  Anak  tersebut  positif  mengandung  MDMA
00522|(Metilendioksimetamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut
00523|37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T ahun 2009
00524|tentang Narkotika;
00525|12. Bahwa Anak lahir pada tanggal 23 Oktober 2009 sebagaimana Kutipan
00526|Kelahiran, sehingga pada saat peristiwa terjadi Anak berusia 16 (enam belas)
00527|tahun;
00528|13. Bahwa  Anak  sudah  putus  sekolah,  namun  masih  berniat  untuk
00529|melanjutkan sekolah lagi;
00530|14. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
00531|Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
00532|berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan
00533|tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
00534|Menimbang  bahwa  Anak telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dengan
00535|Hal.15 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00536|
00537|dakwaan  yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memerhatikan fakta
00538|tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur
00539|dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2023 tentang
00540|KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
00541|Menimbang bahwa Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1
00542|T ahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2026 tentang
00543|Penyesuaian Pidana adalah ketentuan pasal yang telah mengalami perubahan dalam
00544|bentuk penyesuaian pemidanaan dari semula kumulatif menjadi kumulatif/alternatif,
00545|dan  penghapusan  ketentuan  pidana  minimum  berdasarkan  ketentuan  Pasal  VII
00546|angka 50 Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana,;
00547| Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif
00548|kedua Penuntut Umum  sebagaimana diatur dalam  Pasal 609 ayat ( 1)  huruf a
00549|Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI
00550|Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Undang-Undang Nomor 11
00551|T ahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang  unsur-unsurnya  sebagai
00552|berikut:
00553|1. Setiap orang;
00554|2. T anpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
00555|Golongan I bukan tanaman;
00556|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Hakim
00557|mempertimbangkan sebagai berikut:
00558|Ad.1.Unsur Setiap Orang;
00559|Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 145
00560|KUHP adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, sementara dalam Undang-
00561|Undang Narkotika rumusan setiap orang tidak didefenisikan, namun dapat dimaknai
00562|sebagai  siapa saja selaku subjek hukum mendukung hak dan kewajiban, yang
00563|kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan
00564|yang dilakukannya;
00565|Menimbang bahwa dalam perkara  a quo subjek hukum tersebut haruslah
00566|yang termasuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana
00567|yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012
00568|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk menilai dakwaan Penuntut Umum
00569|apakah telah secara sah menghadapkan seorang Anak ke persidangan sebagai
00570|termuat dalam Surat Dakwaannya;
00571|Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan
00572|ke depan persidangan seorang yang bernama Anak yang berdasarkan pemeriksaan
00573|identitas pada awal persidangan yang dicocokkan dengan bukti surat berupa Kartu
00574|Hal.16 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00575|
00576|Keluarga dan Kutipan Kelahiran, yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
00577|Menimbang, bahwa oleh karena usia Anak berada dalam rentang umur lebih
00578|dari 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka
00579|berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 tentang Sistem
00580|Peradilan Pidana Anak, Anak dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai subjek hukum
00581|kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
00582|Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Hakim mengamati Anak
00583|berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu memahami jalannya
00584|persidangan, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan
00585|teratur dan logis,  sedangkan  untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang
00586|perbuatan Anak dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan
00587|terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam
00588|pertimbangan unsur selanjutnya;
00589|Menimbang  bahwa  dengan  demikian, Hakim  berpendapat unsur  “setiap
00590|orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;
00591|Ad.2.Unsur  Tanpa  hak  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau
00592|menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
00593|Menimbang bahwa unsur tanpa hak melekat pada perbuatan yang dilakukan
00594|subjek hukum, oleh karena itu, pertimbangan terhadap unsur ini harus didahului
00595|pertimbangan tentang ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Anak, semata-
00596|mata agar terdapat kejelasan perbuatan apa yang diujikan keadaan “tanpa hak”-nya;
00597|Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Hakim merujuk juga pada ketentuan
00598|Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023 tentang Kitab
00599|Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:  (1) Setiap Orang hanya dapat
00600|dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja
00601|atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana
00602|yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena
00603|kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-
00604|undangan;
00605|Menimbang,  bahwa  Penjelasan  Pasal  36  ayat  (2)  KUHP  Nasional
00606|menerangkan setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus
00607|selalu  dianggap  dilakukan  dengan  sengaja  dan  unsur  kesengajaan  ini  harus
00608|dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara;
00609|Menimbang, bahwa meskipun saat mengurai unsur-unsur Pasal 609 ayat (1)
00610|huruf a KUHP juncto UU Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak
00611|secara eksplisit mencantumkan frasa  "dengan sengaja", Hakim tidak memisahkan
00612|"dengan sengaja" sebagai unsur yang berdiri sendiri mengingat secara tekstual unsur
00613|Hal.17 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00614|
00615|tersebut tidak termaktub dalam pasal. Namun, Hakim mengintegrasikan  "dengan
00616|sengaja" ke dalam elemen perbuatan ini dengan tujuan memenuhi asas tiada pidana
00617|tanpa kesalahan (vide Penjelasan Pasal 36 ayat (1) KUHP), dengan pertimbangan
00618|sebagai berikut;
00619|Menimbang,  bahwa  unsur  memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau
00620|menyediakan ini bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara
00621|yuridis keseluruhan perbuatan  a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut
00622|hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya
00623|salah satu sub-unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan
00624|terbuktinya unsur tersebut;
00625|Menimbang,  bahwa  mencermati  kata  demi  kata  elemen  unsur  di  atas,
00626|merupakan bentuk perbuatan atau keadaan yang mencerminkan adanya hubungan
00627|nyata antara Anak dengan narkotika tersebut, baik secara fisik maupun secara
00628|hukum,  yang  menunjukkan  adanya  kendali  penuh  untuk  mempertahankan
00629|keberadaan narkotika tersebut dalam genggaman atau pengawasan Anak;
00630|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di
00631|persidangan, pada hari Minggu, tanggal 26 April 2026, sekira pukul 14.20 WIB, Anak
00632|dihubungi oleh Sdri. Bella (DPO) untuk menemukannya di Hotel Eka Jaya, Desa
00633|Perapat Timur, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh T enggara;
00634|Menimbang  bahwa  setibanya  Anak  di  hotel  tersebut,  Sdri.  Bella
00635|memerintahkan  Anak  pergi  ke  rumah  Saksi  Mawar  untuk  mengambil  barang
00636|titipannya berupa pil ekstasi yang disebut dengan istilah "vitamin", lalu Anak menuruti
00637|perintah tersebut dengan menggunakan becak motor menuju rumah Saksi Mawar di
00638|Desa Perapat Hulu, lalu meminta dan menerima langsung bungkusan berisi 4 (empat)
00639|butir pil ekstasi dari tangan Saksi Mawar;
00640|Menimbang bahwa setelah menerima pil ekstasi tersebut, Anak secara sadar
00641|dan seketika itu juga memasukkan dan menyembunyikan bungkusan plastik ampul
00642|putih bening berisi 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut ke dalam tas selempang warna
00643|putih yang sedang digunakannya;
00644|Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saat Anak melangkah keluar dari
00645|gang rumah Saksi Mawar untuk kembali menuju Hotel Eka Jaya menemui Sdri. Bella,
00646|petugas kepolisian dari Kepolisian Resor Aceh T enggara langsung menghentikan dan
00647|melakukan penggeledahan terhadap Anak;
00648|Menimbang  bahwa  dalam  penggeledahan  badan  dan  pakaian  tersebut,
00649|petugas kepolisian menemukan tas selempang warna putih yang di dalamnya berisi 4
00650|(empat) butir pil ekstasi dengan berat keseluruhan 1,71 (satu koma tujuh puluh satu)
00651|gram brutto beserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo berwarna silver;
00652|Hal.18 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00653|
00654|Menimbang, bahwa dari konstruksi pertimbangan di atas, Hakim menilai
00655|perbuatan Anak sebagai berikut:
00656|1. Bahwa Anak memperoleh 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut dengan cara
00657|meminta dan mengambil langsung dari Saksi Mawar atas perintah dari Sdri.
00658|Bella, namun pada saat penangkapan dilakukan, titik berat perbuatan Anak bukan
00659|lagi pada proses perantara atau transaksinya, melainkan pada fakta bahwa
00660|narkotika tersebut telah berada dalam kekuasaan fisik dan kendali penuh Anak, di
00661|mana  Anak  seorang  diri  membawa  dan  menyembunyikannya  di  dalam  tas
00662|selempang putih yang melekat erat pada badannya sehingga memiliki akses
00663|langsung terhadap barang tersebut, sehingga kualifikasi perbuatan Anak tepat
00664|dinyatakan sebagai seseorang yang "menguasai";
00665|2. Bahwa perbuatan Anak yang secara sadar memasukkan sendiri bungkusan
00666|plastik ampul bening berisi 4 (empat) butir pil ekstasi ke dalam tas selempang
00667|miliknya setelah mengambil dari Saksi Mawar agar terhalang dari pandangan
00668|orang pada umumnya, menunjukkan adanya kesadaran penuh dan pengetahuan
00669|yang  cukup  bahwa  barang  tersebut  adalah  narkotika  jenis  pil  ekstasi  yang
00670|dilarang, sehingga unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;
00671|3. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang
00672|Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kutacane, total berat keseluruhan barang
00673|bukti yang dikuasai Anak adalah 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram brutto,
00674|didukung  dengan  Berita  Acara  Pemeriksaan  Laboratoris  Kriminalistik  yang
00675|menyatakan barang bukti tersebut positif mengandung MDMA, sehingga dengan
00676|demikian  telah  cukup  membuktikan  barang  bukti  tersebut  adalah  narkotika
00677|golongan I bukan tanaman;
00678|Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Anak terbukti sebagai orang
00679|yang dengan sengaja menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
00680|Menimbang  bahwa  oleh  karena  unsur  perbuatannya  telah  terbukti,
00681|selanjutnya  Hakim akan mempertimbangkan  sub-unsur “tanpa hak"  yang  dimana
00682|“tanpa hak” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin resmi dari
00683|pihak berwenang atau melampaui batas wewenang yang diberikan oleh hukum, atau
00684|perbuatan yang tidak memiliki dasar hukum, alasan yang sah, atau landasan hukum
00685|berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
00686|Menimbang bahwa secara garis besar Undang-Undang RI Nomor 35 T ahun
00687|2009 tentang Narkotika membagi dua bagian mengenai peredaran narkoba, pertama
00688|adalah peredaran narkotika yang sah yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
00689|penyaluran atau  penyerahan narkotika, baik  dalam rangka perdagangan, bukan
00690|perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
00691|Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00692|
00693|serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU Narkotika), dan
00694|kedua  adalah  peredaran  gelap  narkotika  yang  merupakan  setiap  kegiatan  atau
00695|serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang
00696|ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 6 UU Narkotika);
00697|Menimbang bahwa merujuk ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39
00698|Undang-undang  Narkotika  disebutkan  yang  berhak  atau  berwenang  dapat
00699|memperoleh, menanam, menyimpan, hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan
00700|penyalurannya dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana
00701|penyimpanan  persediaan  farmasi  pemerintah  yang  telah  mendapatkan  ijin  dari
00702|Menteri  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu
00703|pengetahuan dan teknologi;
00704|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Anak
00705|tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam proses
00706|peredaran narkotika jenis sabu, yang mana hal tersebut tercermin dari penangkapan
00707|terhadap Anak oleh para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan ditambah
00708|selama persidangan, Anak juga tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen resmi
00709|dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis  sabu tersebut, sehingga
00710|keberadaan narkotika pada diri Anak adalah secara tanpa hak;
00711|Menimbang  bahwa  oleh  karena  telah  terbukti  adanya  perbuatan  Anak
00712|dilakukan dengan tanpa hak maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-
00713|pertimbangan tersebut di atas unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I
00714|bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri Anak;
00715|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 609 ayat (1) huruf
00716|a Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI
00717|Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka  Anak  dinyatakan telah
00718|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
00719|kedua;
00720|Menimbang bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal
00721|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
00722|pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
00723|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan atas kesalahannya
00724|tersebut;
00725|Menimbang bahwa setelah Anak dinyatakan bersalah, maka selanjutnya
00726|Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan jenis pidana atau tindakan yang
00727|paling tepat, adil, dan proporsional dijatuhkan kepada Anak;
00728|Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
00729|T ahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  Anak  harus
00730|Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
00731|
00732|dilindungi  dari  dampak  negatif  perkembangan  zaman,  arus  globalisasi,  serta
00733|perubahan sosial-lingkungan yang kerap membentuk penyimpangan tingkah laku
00734|anak akibat faktor di luar diri anak itu sendiri, termasuk di antaranya adalah tren
00735|peningkatan pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika;
00736|Menimbang bahwa berlandaskan Pasal 2 UU SPPA, setiap pengambilan
00737|keputusan terhadap Anak wajib didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak,
00738|yang secara substantif mengamanatkan Hakim untuk mengutamakan kelangsungan
00739|hidup, perlindungan, serta tumbuh kembang Anak di masa depan;
00740|Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan
00741|dijatuhkan,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan  berdasarkan
00742|Pasal 54 KUHP dan Pasal 70 KUHP , dengan pertimbangan sebagai berikut:
00743|- Bentuk Kesalahan, Motif, dan Cara Perbuatan:
00744|Anak secara sadar menuruti perintah Sdri. Bella (DPO) untuk mengambil pil
00745|ekstasi dan menguasainya secara fisik di dalam tas selempang dengan motif
00746|agar mendapatkan sebagian pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi secara gratis;
00747|- Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial-Ekonomi:
00748|Anak jarang pulang ke rumah akibat sering melihat orang tuanya bertengkar
00749|mengenai masalah ekonomi yang memicu Anak mencari pelarian di luar rumah,
00750|sehingga  Anak  tumbuh  dalam  lingkungan  pergaulan  yang  tidak  sehat,
00751|mengacuhkan nasihat orang tua, serta mengalami disorientasi perilaku;
00752|- Pengaruh Pidana terhadap Masa Depan Anak:
00753|Apabila Anak dikembalikan begitu saja kepada orang tuanya tanpa adanya
00754|pembinaan yang tepat, maka Anak berpotensi akan kembali jatuh ke dalam
00755|lingkungan pergaulan yang merusak masa depan dan tumbuh kembang Anak;
00756|Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP yang
00757|menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika terdakwa
00758|adalah Anak, dimana ketentuan tersebut secara tegas dibatasi oleh Pasal 70 ayat (2)
00759|huruf a KUHP , yang menyatakan bahwa pengecualian tersebut tidak berlaku bagi
00760|tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan oleh
00761|karena Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama