00770|Korban sudah melepaskan pakaian tiba-tiba seseorang datang mengendarai sepeda
00771|motor dan ternyata itu adalah Saksi Sepupu Anak Korban sehingga Anak dan Anak
00772|Korban bersembunyi di belakang pintu kamar sehingga saat itu juga diketahui oleh
00773|
00774|Halaman 22 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00775|
00776|Saksi Sepupu Anak Korban bahwa Anak dan Anak Korban sedang berada berdua di
00777|dalam kamar tersebut;
00778|Menimbang bahwa mengenai kesengajaan Anak dalam membujuk Anak
00779|Korban melakukan persetubuhan terlihat pada perbuatan Anak yang pertama kalinya
00780|dalam kata-kata “TIDAK APA-APA, KITA TIDAK MO KASE TA BUANG DI DALAM"
00781|mengingat Anak Korban dalam keterangannya menyatakan pada awalnya takut terjadi
00782|kehamilan dan tidak merasa terpaksa dalam melakukan hubungan badan dengan
00783|Anak;
00784|Menimbang bahwa kesengajaan perbuatan Anak tersebut tersebut kemudian
00785|diulangi dalam perbuatan kedua dan ketiga, namun pada perbuatan keempat belum
00786|sempat terjadi karena dipergoki Saksi Sepupu Anak Korban dan kemudian dilaporkan
00787|ke keluarga Anak Korban;
00788|Menimbang bahwa dampak perbuatan Anak terhadap fisik alat kelamin Anak
00789|Korban dapat terlihat dari Surat Visum Et Repertum  atas nama Anak Kor ban,
00790|diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
00791| Vulva Serta Uretra bentuk dan ukuran normal;
00792| Hymen tampak tidak utuh, tidak Hyperemis;
00793| Mukosa anus licin, fases (+);
00794|Kesimpulan :
00795|Setelah diperiksa seorang remaja wanita terdapat selaput hymen tak utuh, dan
00796|robekan hampir di seluruh sudut vagina.;
00797|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban,
00798|diketahui Anak Korban lahir pada tahun 2007 sehingga masih berusia 16 (enam belas)
00799|tahun saat tempus kejadian pidana, yaitu sekitar bulan November 2023. Artinya, Anak
00800|Korban masih termasuk dalam kategori anak menurut ketentuan Pasal 1 Undang-
00801|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00802|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak , diketahui
00803|bahwa Anak lahir pada tahun 2008 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun saat
00804|tempus kejadian pidana, yaitu sekitar bulan November 2023. Artinya, Anak masih
00805|termasuk dalam kategori Anak yang diperiksa dan diadili menurut ketentuan Pasal 1
00806|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00807|Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak
00808|melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;
00809|Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo.
00810|Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
00811|Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
00812|Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
00813|
00814|Halaman 23 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00815|
00816|menjadi Undang-Undang jo. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
00817|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
00818|jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak
00819|haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00820|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
00821|Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal -hal yang dapat
00822|menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau
00823|alasan pemaaf, maka Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,
00824|sehingga harus dinyatakan bersalah;
00825|Menimbang bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana dan/atau tindakan
00826|dalam perkara Anak ini, Hakim mempertimbangkan pasal yang terbukti dalam surat
00827|Dakwaan Penuntut Umum, hal -hal yang memberatkan dan meringankan dalam
00828|perbuatan Anak, tingkat kesalahan yang dilakukan Anak, dampak dan keadaan Anak
00829|Korban, masa depan Anak Korban dan juga Anak, Tuntutan Penuntut Umum, Nota
00830|Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pendapat
00831|Anak Korban, dan hal-hal yang dikemukakan Orang Tua Anak, sedangkan untuk
00832|Laporan Sosial tidak diajukan dalam persidangan dan tidak terlampir dalam berkas;
00833|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor
00834|PDM/120/LIMBO/11/2025 tanggal 4 Desember 2025 pada pokoknya menuntut agar
00835|Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan
00836|Khusus Anak Kelas II Gorontalo Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Kota Gorontalo dengan
00837|dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara, dengan perintah
00838|Anak Pelaku tetap ditahan serta menjatuhkan pidana terhadap anak berupa Pelatihan
00839|Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Griya Abivraya di Kabupaten Bone Bolango, dengan
00840|pertimbangan penuntut umum mengenai hal yang memberatkan yaitu akibat
00841|perbuatan anak pelaku tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan serta
00842|gangguan psikis (trauma), dan hal yang meringankan yaitu Anak Pelaku mengakui
00843|perbuatannya, Anak Pelaku masih bersekolah, Antara Anak Korban dan pelaku sudah
00844|ada perdamaian dengan surat terlampir, dan anak pelaku belum pernah dihukum;
00845|Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak dalam Nota Pembelaan tanggal 8
00846|Desember 2025 pada pokoknya mohon agar Hakim Menyatakan dan menjatuhkan
00847|putusan seringan-ringannya untuk anak pelaku dengan Hukuman Percobaan dan
00848|Menyatakan Anak pelaku Agar bisa di kembalikan Kepada Orang tua (Lingkungan
00849|Keluarga dan dalam pengawasan BAPAS, dengan pertimbangan penasihat hukum
00850|mengenai hal-hal yang meringankan yakni Anak Pelaku bersikap sopan dan kooperatif
00851|selama persidangan, Anak Pelaku tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di
00852|persidangan sehingga persidangan berjalan lancar, Anak Pelaku masih berstatus
00853|
00854|Halaman 24 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00855|
00856|siswa aktif SMA kelas 3 yang sedang mempersiapkan mengikuti ujian akhir nasional,
00857|dan Anak Pelaku mengakui, menyesali perbuatanya, dan berjanji tidak akan
00858|mengulangi perbuatannya kembali;
00859|Menimbang bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan  yang telah
00860|dibacakan di persidangan tanggal 25 November 2025  pada pokoknya memuat
00861|rekomendasi agar demi kepentingan terbaik bagi anak maka terhadap Klien kiranya
00862|dapat diberikan putusan Pidana Penjar a di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
00863|(LPKA) sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00864|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan
00865|a. Klien Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana di mana pada tahun 2023
00866|klien Anak pernah melakukan tindak pidana perlindungan Anak (pengeroyokan);
00867|b. Orang tua klien anak tidak mampu melakukan pengawasan dan mendidik anaknya
00868|sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya;
00869|c. Pada saat melakukan tindak pidana usia klien anak baru berusia 16 (enam belas)
00870|tahun hal ini sesuai dengan Pasal 1 Poin 3 Undang-Undang Republik Indonesia
00871|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00872|d. Saat mendapat pembinaan di LPKA diharapkan klien anak mendapatkan
00873|pembinaan keagamaan dan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian
00874|klien;
00875|e. Dengan diberikannya putusan sesuai rekomendasi di atas diharapkan agar klien
00876|dapat menyadari perbuatannya dan berubah ke arah yang lebih baik;
00877|Menimbang bahwa selanjutnya setelah uraian pertimbangan tersebut Hakim
00878|mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan
00879|pada perbuatan Anak;
00880|Menimbang dengan mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang
00881|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara
00882|terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, Pasal 81 Ayat (1) Undang-
00883|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi
00884|pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan dan perbuatan Anak akan
00885|membahayakan masyarakat, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00886|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pembatasan kebebasan
00887|diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang
00888|disertai dengan kekerasan,
00889|Menimbang selanjutnya dalam hal Hakim menjatuhkan pidana penjara pada
00890|perbuatan Anak yang ancaman pidananya menganut sistem kumulatif maka perlu
00891|mengingat ancaman pidana Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor
00892|17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
00893|
00894|Halaman 25 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00895|
00896|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
00897|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang
00898|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
00899|2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan secara kumulatif yakni pidana penjara
00900|paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
00901|banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang dewasa, sedangkan bagi
00902|anak berlaku ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00903|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pidana pembatasan kebebasan yang
00904|dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/ 2 (satu perdua) dari maksimum pidana
00905|penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa dan selanjutnya ketentuan Pasal
00906|81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00907|Anak yakni Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu
00908|perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta ketentuan
00909|Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00910|Pidana Anak yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa
00911|penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
00912|Menimbang bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00913|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa minimum khusus
00914|pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, selanjutnya setelah memerhatikan fakta-
00915|fakta hukum, Hakim mempertimbangkan bahwa  meskipun perbuatan Anak
00916|merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan, namun pada dasarnya perbuatan
00917|Anak dilakukan dengan persetujuan bebas Anak Korban, dilakukan ketika Anak dan
00918|Anak Korban masih berusia remaja, sehingga dapat dikatakan merupakan suatu
00919|wujud kenakalan remaja (juvenile delinquency), selanjutnya perbuatan Anak tidak
00920|mengandung unsur kekerasan fisik, serta perbuatan Anak tidak mem bahayakan
00921|masyarakat luas yang menyebabkan Anak dapat dijatuhi pidana penjara, serta tidak
00922|juga termasuk kriteria Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012
00923|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana pembatasan
00924|kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak
00925|pidana yang disertai dengan kekerasan;
00926|Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan substansi dalam Beijing Rules atau
00927|United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
00928|dalam poin 17.1 huruf b dan c yang menyatakan bahwa “ (b) Restrictions on the
00929|personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and
00930|shall be limited to the possible minimum. (c)  Deprivation of personal liberty of the
00931|juvenile shall not be imposed unless the juvenile is adjudicatated of a serious act
00932|involving violence against another person or of persistence in committing other serious
00933|
00934|Halaman 26 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00935|
00936|offences and unless there is no other appropriate response.” Atau dalam terjemahan
00937|bebasnya dinyatakan bahwa “(b) Pembatasan terhadap kebebasan pribadi Anak
00938|harus dikenakan hanya setelah melalui pertimbangan yang teliti dan harus dibatasi
00939|pada kemungkinan yang paling minimum. (c) Pencabutan kebebasan pribadi tidak
00940|harus dikenakan kecuali jika Anak itu diadili karena perbuatan serius yang melibatkan
00941|kekerasan terhadap orang lain atau terus menerus melakukan kejahatan serius
00942|lainnya dan kecuali kalau tidak ada tanggapan tepat lainnya.”;
00943|Menimbang selanjutnya terhadap perbuatan Anak telah terjadi kesepakatan
00944|tertulis antara Anak dengan keluarga Anak Korban sebelum persidangan yang pada
00945|pokoknya menanggung biaya sekolah Anak Korban sampai lulus, dan saat ini Anak
00946|Korban telah lulus SMA, sehingga dengan demikian Hakim melihat kesepakatan
00947|tersebut telah dipenuhi keluarga Anak dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang
00948|meringankan Anak yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 SMA;
00949|Menimbang selanjutnya bahwa terkait dengan masa depan Anak dan Anak
00950|Korban, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan orang tua Anak di
00951|persidangan dan pendapat Anak Korban dalam penjatuhan pidana terhadap Anak
00952|dalam perkara ini;
00953|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim
00954|memandang patut dan layak apabila Anak dijatuhi pidana pengawasan yang lamanya
00955|telah ditetapkan dalam amar putusan;
00956|Menimbang bahwa Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3
00957|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00958|memuat ketentuan bahwa pidana pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling
00959|lama 2 (dua) tahun, selanjutnya Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00960|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa dalam hal
00961|Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak
00962|ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing
00963|Kemasyarakatan;
00964|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pengawasa n yang
00965|bukan merupakan pidana penjara maupun pidana pembatasan kebebasan, maka
00966|Anak dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
00967|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00968|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00969|Menimbang, bahwa barang bukti berupa
00970|1) 1 (satu) lembar blus warna hitam lengan panjang;
00971|2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat;
00972|3) 1 (satu) lembar celana panjang hitam wanita;
00973|
00974|Halaman 27 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00975|
00976|4) 1 (satu) buah BH warna krem;
00977|5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu polos;
00978|Yang dikenakan Anak Korban pada saat terjadinya perbuatan pertama, dan
00979|6) 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna abu-abu tua;
00980|Yang dikenakan Anak pada saat terjadinya perbuatan pertama dan tidak lagi
00981|diperlukan dalam pembuktian dan dapat memicu kenangan tidak baik bagi Anak dan
00982|Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
00983|dimusnahkan;
00984|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00985|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00986|meringankan Anak;
00987|Keadaan  yang  memberatkan:
00988|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan moral kesusilaan yang
00989|berlaku di masyarakat;
00990|- Perbuatan Anak dapat berisiko terhadap kesehatan reproduksi Anak Korban;
00991|Keadaan yang meringankan:
00992|- Anak menyatakan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali
00993|perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;
00994|- Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
00995|- Anak masih bersekolah;
00996|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka seharusnya Anak
00997|dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun demikian Hakim berpendapat
00998|dengan diundangkannya Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00999|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "apabila dalam hukum
01000|materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti
01001|dengan pelatihan kerja" adalah dilatarbelakangi bahwa pemerintah memiliki pemikiran
01002|bahwa Anak tentunya belum memiliki pemasukan at au penghasilan uang sendiri
01003|sehingga tidak dapat dikenai pidana denda terhadap Anak karena Anak tidak memiliki
01004|uang sendiri untuk membayar pidana denda. Oleh karena itu, berdasarkan
01005|pertimbangan tersebut Hakim menyatakan biaya perkara dalam perkara ini
01006|dibebankan kepada negara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
01007|Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17
01008|Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
01009|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
01010|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang
01011|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
01012|2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
01013|
01014|Halaman 28 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
01015|
01016|Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
01017|Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
01018|peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
01019|
01020|MENGADILI:
01021|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
01022|pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”
01023|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01024|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan
01025|selama 2 (dua) tahun di rumah Anak dengan syarat Anak tidak melakukan tindak
01026|pidana lagi dengan ketentuan apabila syarat tersebut dilanggar maka Anak
01027|menjalankan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
01028|3. Memerintahkan Penuntut Umum agar melakukan pengawasan terhadap Anak
01029|selama Anak menjalani pidana pengawasan;
01030|4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan agar melakukan pembimbingan
01031|terhadap Anak selama Anak menjalani pidana pengawasan;
01032|5. Memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari tahanan  segera setelah
01033|putusan ini diucapkan;
01034|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01035|1) 1 (satu) lembar blus warna hitam lengan panjang;
01036|2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat;
01037|3) 1 (satu) lembar celana panjang hitam wanita;
01038|4) 1 (satu) buah BH warna krem;
01039|5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu polos;
01040|6) 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna abu-abu tua;
01041|Dirampas untuk dimusnahkan;
01042|7. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah
01043|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01044|
01045|Selasa
01046|
01047|09 Desember 2025
01048|
01049|2025
01050|
01051|Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto
01052|
01053|Yohan Mahmud, S.H., M.H.
01054|
01055|Panitera Pengganti,
01056|
01057|Ttd.
01058|Yohan Mahmud, S.H., M.H.
01059|Hakim,
01060|
01061|Ttd.
01062|Rahmat Indera Satrya, S.H.