00941|- Bahwa benar apabila  seseorang yang hendak membawa orang lain ke
00942|luar negeri untuk dipekerjakan dan pekerjaannya belum ada / belum ada
00943|penempatannya, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang
00944|No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
00945|
00946|Orang  (TPPO)  dan  juga  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2017  tentang
00947|Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 UU
00948|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00949|Orang (TPPO)  menyebutkan  “Setiap orang yang membawa Warga Negara
00950|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
00951|dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan
00952|pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
00953|tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
00954|juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” ,
00955|dan juga sebagaimana dalam Pasal  10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00956|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menyebutkan  “Setiap
00957|orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
00958|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
00959|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal
00960|6”;
00961|
00962|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim  akan mempertimbangkan
00963|apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
00964|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00965|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00966|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  maka  Majelis  Hakim  dapat  memilih  dan
00967|mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, sehingga
00968|Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih
00969|langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur
00970|dalam  Pasal  4 Jo  Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana
00971|Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00972|1. Setiap orang;
00973|2. Membawa  warga  Negara  Indonesia  keluar  wilayah  negara  Republik
00974|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik
00975|Indonesia,  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan
00976|tindak pidana perdagangan orang; 
00977|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00978|mempertimbangkan sebagai berikut:
00979|Ad.1. Unsur Setiap orang;
00980|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang
00981|atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat
00982|dimintakan  pertanggungjawabannya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya .
00983|Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan
00984|
00985|pertanggungjawaban”  menurut  hukum  pidana  ( toerekeningssvatbaarheid),
00986|adalah  kemampuan  untuk  bertanggung  jawab  (secara  hukum)  yaitu  suatu
00987|kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan
00988|lainnya,  yakni  (1)  memahami  arah  tujuan  faktual  dari  tindakan  sendiri;  (2)
00989|kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak
00990|bebas  berkenaan  dengan  tindakan  tersebut.  Definisi  tersebut  dibuat  dengan
00991|merujuk  pada  sejarah  perundang-undangan,  khususnya  dari  Memorie  van
00992|Toelichting  (MvT)  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  pertanggungjawaban
00993|pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan
00994|tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku
00995|untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa
00996|yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak
00997|menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan
00998|akibat dari tindakannya tersebut;
00999|Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka
01000|Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).
01001|Menimbang, bahwa Terdakwa Gita Rubyanah membenarkan identitasnya
01002|sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa
01003|secara  sadar  menyatakan  telah  mengerti  isi  dakwaan,  selain  dari  pada  itu
01004|Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;  
01005|Menimbang,  bahwa  secara  obyektif  Terdakwa Gita  Rubyanah dalam
01006|kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat
01007|jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan
01008|kemampuannya  terhadap  hak  dan  kewajiban  yang  dimilikinya,  sehingga
01009|kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;
01010|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas  unsur  “setiap
01011|orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; 
01012|Ad.2.  Unsur M embawa  warga  Negara  Indonesia  keluar  wilayah  negara
01013|Republik  Indonesia   dengan  maksud   untuk  dieksploitasi  diluar
01014|wilayah negara Republik Indonesia  yang membantu atau melakukan
01015|percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
01016|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “eksploitasi”  sebagaimana
01017|dalam  Pasal  1  ayat  (7)  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan
01018|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah “tindakan dengan atau tanpa
01019|persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau
01020|pelayanan  paksa,  perbudakan,  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,
01021|pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan
01022|
01023|hukum memindahkan atau mentra nsplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau
01024|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01025|mendapatkan keuntungan baik materiil ataupun immateriil”;
01026|Menimbang,  bahwa  dalam  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  Nomor  21
01027|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
01028|yang  dimaksud  dengan  perdagangan  orang  adalah  “ Tindakan  perekrutan,
01029|pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
01030|seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,
01031|penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi
01032|rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga
01033|memperoleh persetujuan dari  orang yang memegang kendali atas orang lain
01034|tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam  negara  maupun  antar  negara,  untuk
01035|tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
01036|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terungkap
01037|dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekitar pukul
01038|09.00 WIB, di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara,
01039|petugas Imgrasi Bandara telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang
01040|penumpang pesawat yang akan berangkat ke luar negeri atas nama Emi Kurniati
01041|dan Desy Krystin Natalia Siregar, dengan tujuan menuju ke Malaysia;
01042|Menimbang, bahwa  petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap
01043|saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar  sesuai dengan Pasal 8
01044|ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu
01045|pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan seperti paspor, tiket pulang pergi dan
01046|juga boardingpass, namun pada saat melakukan pemeriksaan petugas Imigrasi
01047|menemukan hal yang mencurigakan  terhadap tiket perjalanan milik  saksi  Emi
01048|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar ,  yang mana tiket  pulang yang
01049|dimiliki oleh saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar  berbeda,
01050|keberangkatannya menuju Malaysia akan tetapi kepulangannya dari Singapura,
01051|dan saksi Emi Kurniati baru pertama kali melakukan perjalanan ke luar negeri,
01052|kemudian dilakukan wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi Emi
01053|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar di ruang Supervisior Bandara
01054|Kualanamu, dan setelah diwawancarai saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin
01055|Natalia Siregar menerangkan mereka ingin ke Malaysia untuk berwisata/jalan-
01056|jalan  serta  untuk  mencari  pekerjaan,  dan  yang  memfasilitasi  atau  yang
01057|membiayai keberangkatan  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
01058|Siregar seperti membelikan tiket pesawat dan membuat paspor untuk pergi ke
01059|
01060|Malaysia adalah Terdakwa karena  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin
01061|Natalia Siregar baru pertama kali berangkat ke luar negeri;
01062|Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap tiket pulang
01063|milik saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti Natalia Siregar , petugas Imigrasi
01064|menemukan keanehan /kecurigaan pada tiket pulang tersebut,  yang mana  tiket
01065|pulang tersebut tidak terdaftar pada website  reservasi dan  atas hal tersebut,
01066|saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krysti Natalia Siregar  tidak diperbolehkan
01067|untuk  berangkat  ke  Malaysia,  selain  itu  pada  saat  dilakukan  pemeriksaaan
01068|terhadap  saksi  Emi Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar ,  petugas
01069|Imigrasi merasa keterangan dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti Natalia
01070|Siregar  mengenai alasan keberangkatannya ke Malaysia selalu berubah-ubah,
01071|dimana  sebelumnya  mengatakan  tujuannya  hendak  jalan-jalan,  kemudian
01072|berubah  menjadi  mencari  lowongan  pekerjaan  sebagai  ART  (asisten  rumah
01073|tangga) di Malaysia, apabila seseorang hendak berangkat ke  luar negeri untuk
01074|bekerja,  maka  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam
01075|ketentuan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e UU No. 18 Tahun 2017 tentang
01076|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yaitu harus berusia minimal 18 (delapan
01077|belas)  tahun,  memiliki  kompetensi  di  bidangnya,  sehat  jasmani  dan  rohani,
01078|terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan  jaminan  sosial,  serta  memiliki
01079|dokumen yang lengkap  yang dipersyaratkan ,  dan apabila persyaratan tersebut
01080|tidak  terpenuhi  maka  seseorang  tersebut  melakukan  suatu  pelanggaran ,
01081|sedangkan  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar  tidak
01082|memenuhi syarat dokumen sebagaimana dimaksud  dalam ketentuan Pasal 5
01083|huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
01084|Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
01085|Menimbang, bahwa atas informasi dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy
01086|Krysti  Natalia  Siregar  bahwa  yang  membawa  dan  memfasilitasi  perjalanan
01087|mereka adalah Terdakwa, sehingga  dilakukan pemanggilan  kepada Terdakwa
01088|yang sudah terlebih dahulu lolos dalam pemeriksaan petugas Imigrasi dan sudah
01089|masuk  ke  dalam  ruang  tunggu  Bandara,  k emudian setelah  dilakukan
01090|pemeriksaan  dan  interogasi  terhadap  Terdakwa  selanjutnya  petugas  Imigrasi
01091|menyerahkan Terdakwa  kepada  pihak  kepolisian  Polda  Sumut,  selanjutnya
01092|Terdakwa beserta saksi  Emi  Kurniati dan  saksi  Desy Krystin Natalia Siregar
01093|dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Sumut untuk diperiksa lebih lanjut;
01094|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  fakta  tersebut  Majelis  Hakim
01095|menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa saksi Emi Kurniati dan saksi
01096|Desy  Krystin  Natalia  Siregar  keluar  negeri  dengan  tujuan  untuk  mencari
01097|
01098|pekerjaan / sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) bagi  saksi  Emi Kurniati dan
01099|saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  dengan  memfasilitasi  dan  membiayai
01100|perjalanan  keberangkatan  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia
01101|Siregar dan tujuan untuk pekerjaan keluar negeri itu telah mendapat persetujuan
01102|dari  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  itu  sendiri
01103|sebelumnya  sedangkan  untuk  itu  Terdakwa  tidak  memiliki  Surat  Keterangan
01104|Bekerja dari BP3MI dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan bekerja diluar
01105|negeri maupun tidak memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang sebagai
01106|pekerja diluar negeri untuk  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
01107|Siregar maka dikaterogikan sebagai perbuatan perdagangan orang;
01108|Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian fakta tersebut diatas Majelis
01109|Hakim  menilai  bahwa  dari  perbuatan  perdagangan  orang  yang  dilakukan
01110|Terdakwa itu diketahui oleh pihak  Imigrasi  saat Terdakwa  dengan  saksi  Emi
01111|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar akan berangkat keluar negeri
01112|melalui bandar udara sehingga Terdakwa bersama dengan  saksi  Emi Kurniati
01113|dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar itu tidak berhasil bepergian keluar negeri
01114|oleh karena Terdakwa ditangkap maka perbuatan Terdakwa itu dikategorikan
01115|sebagai  perbuatan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana  perdagangan
01116|orang;       
01117|Menimbang, bahwa apabila seseorang yang hendak membawa orang lain
01118|ke luar negeri untuk diperkerjakan, dan pekerjaannya belum ada / belum ada
01119|penempatannya, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang No.
01120|21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
01121|(TPPO)  dan  juga  Undang-Undang  No. 18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan
01122|Pekerja Imigran Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun
01123|2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang   (TPPO)
01124|menyebutkan  “Setiap orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar
01125|wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar
01126|wilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
01127|singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda
01128|paling  sedikit  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling
01129|banyak  Rp600.000.000,00  (enam  ratus  juta  rupiah)” ,  dan  juga  sebagaimana
01130|dalam  Pasal 10  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak
01131|Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  menyebutkan  “Setiap  orang  yang
01132|membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan  tindak  pidana
01133|perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
01134|dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”;
01135|
01136|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  Majelis  Hakim
01137|berpendapat bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan
01138|Terdakwa tidak selesai oleh karena diluar kehendak Terdakwa atau bukan karena
01139|kehendak Terdakwa akan tetapi karena hasil pemeriksaan Imigrasi Kualanamu
01140|yang menyebabkan Terdakwa tidak jadi berangkat ke tujuan dengan membawa
01141|saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar,  maka  menurut
01142|pendapat  Majelis  Hakim  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dikategorikan  sebagai
01143|perbuatan melakukan percobaan;
01144|Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  unsur  kedua  tersebut  telah
01145|terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;  
01146|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur  dari Pasal 4 Jo Pasal 10
01147|UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
01148|Orang (TPPO)  telah  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah
01149|terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01150|didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
01151|Menimbang,  bahwa  terhadap  Nota  Pembelaan  yang  diajukan  oleh
01152|Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai
01153|bahwa oleh karena dari seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu yang didakwakan
01154|oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis
01155|Hakim  tidak  sependapat  dengan  alasan  yang  disampaikan  oleh  Terdakwa
01156|maupun penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, akan tetapi
01157|Majelis  Hakim  tidak  pula  sependapat dengan  lamanya  tuntutan  pidana  yang
01158|disampaikan  Penuntut  Umum  terhadap  diri  Terdakwa  yang  telah  menuntut
01159|Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda
01160|sebanyak Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
01161|kurungan,  oleh  karena  sebagai  mana  uraian  unsur  dakwaan  terdahulu  telah
01162|terbukti bahwa perbuatan Terdakwa itu sebagai perbuatan percobaan melakukan
01163|tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  Terdakwa  belum  ada  mendapatkan
01164|keuntungan dari kejahatan tersebut maka untuk lamanya pidana yang dijatuhkan
01165|terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim sebagaimana yang akan disebutkan
01166|dalam amar putusan ini nantinya;
01167|Menimbang, bahwa sedangkan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum
01168|terkait Restitusi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut oleh
01169|karena tidak adanya tuntutan biaya Restitusi terhadap Terdakwa;
01170|Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam
01171|perkara  ini  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat  melepaskan
01172|Terdakwa  dari  pertanggungjawaban  pidana  baik  sebagai  alasan  pembenar
01173|
01174|maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa
01175|perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;
01176|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
01177|maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan
01178|dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri  Terdakwa haruslah
01179|dijatuhi pidana;
01180|Menimbang,  bahwa  selain  dari  pidana  penjara  ternyata  terhadap  diri
01181|Terdakwa  juga  akan  dikenakan  pidana  denda  maka  terhadap  diri  Terdakwa
01182|tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan
01183|dalam  amar  putusan  ini,  dan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka
01184|sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2)  Kitab Undang-undang Hukum Pidana
01185|akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan
01186|dalam amar putusan ini;
01187|Menimbang, bahwa oleh karena  Terdakwa berada dalam tahanan dan
01188|telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan
01189|mengacu  kepada  pasal  22  ayat  (4)  KUHAP  maka  masa  Penangkapan  dan
01190|Penahanan yang dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
01191|dijatuhkan;
01192|Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap
01193|diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
01194|maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;
01195|Menimbang,  bahwa  tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-mata  untuk
01196|membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,
01197|akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa,
01198|agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang  dan
01199|juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan
01200|pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;
01201|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,