02127|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dan  sebelum  berangkat ke  Malaysia,  Saksi
02128|Korban Nur Anggraeni tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja
02129|atau kontrak kerja dengan Terdakwa;
02130|Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.
02131|menerangkan pada pokoknya persyaratan WNI untuk bekerja ke luar negeri
02132|antara lain KTP asli, KK asli, akta kelahiran / ijazah / buku nikah / surat
02133|baptis,  serta  harus  melampirkan  surat  rekomendasi  dan  ID  CPMI  dari
02134|Disnaker,  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  pernah  membuat  paspor  non-
02135|elektronik di Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Blitar yang dikeluarkan tanggal
02136|31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan
02137|paspor oleh Saksi Korban Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia,
02138|bukan  untuk  bekerja  yang  mana  untuk  wisata  ke  Malaysia  tidak
02139|membutuhkan visa, namun jika untuk bekerja harus menggunakan Visa Kerja
02140|yang  dikeluarkan  oleh  Kedutaan  Malaysia,  selanjutnya  penggunaan  Visa
02141|Turis tidak dapat dipergunakan untuk bekerja ke luar negeri, apabila ingin
02142|bekerja  secara  legal  di  Malaysia,  maka  harus  mengurus  Visa  Kerja  di
02143|Kedutaan Malaysia, negara – negara ASEAN memang memiliki kebijakan
02144|bebas visa untuk wisata, namun tidak untuk bekerja, bahwa Saksi Korban
02145|Nur Anggraeni dapat dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Non-
02146|Prosedural karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan
02147|menggunakan  Visa  Turis,  padahal  seharusnya  menggunakan  Visa  Kerja,
02148|dengan kata lain Saksi Korban Nur Anggraeni berangkat ke Malaysia secara
02149|ilegal;
02150|Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Maiden Hilalah menerangkan
02151|pada  pokoknya  yang  berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,
02152|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk bekerja ke luar
02153|negeri adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02154|prosedur  pengajuan  izin  bagi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02155|Indonesia (P3MI) merupakan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi,
02156|sedangkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
02157|memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02158|Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02159|
02160|(SIP3MI) melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan
02161|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja
02162|Migran  Indonesia  (BP2MI),  selanjutnya  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02163|Migran  Indonesia  (P3MI)  mendampingi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02164|(CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi
02165|pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  luar  negeri,
02166|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara, adapun Calon
02167|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi “Siap
02168|Kerja”, memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02169|mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika  menikah),
02170|sertifikat kompetensi, surat izin keluarga, BPJS / KIS, dan setelah diverifikasi
02171|oleh Disnaker, dibuat perjanjian penempatan, dilanjutkan TTE oleh Disnaker,
02172|pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan
02173|Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02174|(BP2MI), perjanjian dengan pengguna dan pemberangkatan ke luar negeri
02175|oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  namun
02176|Dinas Tenaga Kerja di daerah tidak memiliki kewenangan atas data Surat Izin
02177|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  karena  hal
02178|tersebut  merupakan  kewenangan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
02179|Provinsi Jawa Timur;
02180|Menimbang,  lebih  lanjut  orang  perseorangan  tidak  dapat  menjadi
02181|sponsor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk
02182|merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan yang diperbolehkan
02183|hanya  karyawan  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02184|(P3MI) itu sendiri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02185|hanya  dapat  menugaskan  karyawan  internalnya  untuk  mencari  Pekerja
02186|Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja ke luar negeri, bahwa terdapat 4
02187|(empat) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi
02188|atau legal yang terdaftar di wilayah Kota Blitar dan tidak ada satupun milik
02189|dari Terdakwa, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi
02190|Budiono;
02191|Menimbang, lebih lanjut tidak terdapat data atas nama Saksi Korban
02192|Nur  Anggraeni  dalam  pengurusan  ID  Rekom  atau  akun  di  Aplikasi  “Siap
02193|Kerja” pada Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
02194|Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tindakan
02195|yang dilakukan Terdakwa, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin
02196|dan  Saksi  Budiono  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran  sebagai
02197|perseorangan  yang  tidak  berwenang  menempatkan  Pekerja  Migran
02198|Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02199|
02200|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02201|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02202|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02203|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02204|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02205|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02206|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02207|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02208|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02209|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02210|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02211|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02212|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02213|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02214|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02215|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02216|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Terdakwa,  Saksi  Yayuk  Puji
02217|Rahayu,  Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  menerangkan  pada
02218|pokoknya  Terdakwa  berperan  sebagai  perekrut  dan  mengantar  serta
02219|memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban Nur  Anggraeni  selesai dan
02220|dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk Puji Rahayu
02221|berperan ikut Terdakwa mengantar dan memastikan Medical Check Up Saksi
02222|Korban Nur Anggraeni selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke
02223|Malaysia  dan  juga  ikut  menerima  uang  yang  diberikan  oleh  Saksi  Siti
02224|Komsiyatin,  Saksi  Siti  Komsiyatin  berperan  sebagai  penghubung  dengan
02225|Agensi yang berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga
02226|Saksi Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Malaysia dan Saksi Budiono
02227|berperan  sebagai  yang  mengantarkan  ke  Kantor  Imigrasi  Blitar  dan
02228|mengurus  paspor  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  sampai  selesai  dan
02229|mengantar Saksi Korban Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya sehingga Saksi
02230|Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Batam dan seterusnya ke Malaysia,
02231|Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu  menerima  uang  sejumlah  Rp9.000.000,00
02232|(sembilan juta rupiah) dari Saksi Siti Komsiyatin dan membagi uang tersebut
02233|kepada Terdakwa, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Terdakwa, Saksi Siti Komsiyatin
02234|dan Saksi Budiono tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta
02235|tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
02236|(SIP3MI), menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama –
02237|sama Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono
02238|Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02239|
02240|yang  telah  memberangkatkan  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  ke  Malaysia
02241|dengan peran masing – masing tanpa prosedur yang sah menurut undang –
02242|undang, sehingga terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi secara sah
02243|dan meyakinkan menurut hukum;
02244|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02245|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02246|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02247|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02248|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02249|dakwaan alternatif ketiga;
02250|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02251|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02252|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02253|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02254|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02255|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02256|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02257|harus pula dijatuhi pidana;
02258|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02259|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02260|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02261|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02262|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02263|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02264|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02265|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02266|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02267|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02268|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02269|pidana yang dijatuhkan;
02270|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02271|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02272|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02273|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02274|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02275|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02276|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02277|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02278|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02279|- 1 (satu) unit handphone Wiko warna hitam metalik;
02280|Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02281|
02282|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nur  Anggraeni,  Nomor  Paspor:
02283|XE550922;
02284|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
02285|tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02286|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02287|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Realme  C15  warna  biru, IMEI 1:
02288|68394045004692;
02289|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
02290|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
02291|untuk negara;
02292|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02293|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nurul  Rifai,  Nomor  Paspor:
02294|E7947615;
02295|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Puji  Astutik,  Nomor  Paspor:
02296|C7914359;
02297|- 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, Nomor Paspor:
02298|E7804169;
02299|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
02300|tersebut diatas dikembalikan kepada Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., selaku
02301|Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non
02302|TPI Blitar;
02303|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02304|mengajukan pembelaan yang pada pokoknya  Penasihat Hukum Terdakwa
02305|tidak  sependapat  dengan  beratnya  pertanggung  jawaban  pidana  yang
02306|dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama
02307|6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
02308|dan denda sebesar Rp500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah)  subsidair 6
02309|(enam) bulan kurungan , Terdakwa dalam memberikan keterangan tidaklah
02310|berbelit – belit, apa yang Terdakwa terangkan dalam persidangan Yang Mulia
02311|ini adalah merupakan suatu hal yang harus diluruskan dan tidak mengikuti
02312|pandangan  dan  kontruksi  Penyidik  yang  diteruskan  oleh  Saudara  Jaksa
02313|Penuntut  Umum.  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yakin  Majelis  Hakim  yang
02314|terhormat akan mempertimbangkan seluruh pleidoi ini secara mendalam dan
02315|arif serta bijaksana dan berlaku seadil – adilnya terhadap diri Terdakwa demi
02316|keadilan. Oleh sebab itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim
02317|mempertimbangkan  penahanan  yang  sudah  dijalani  selama  ini  oleh
02318|Terdakwa sudah menimbulkan efek jera dan Terdakwa berjanji tidak akan
02319|mengulanginya  lagi  dikemudian  hari,  serta  Terdakwa  menyesali
02320|perbuatannya  dan  Terdakwa  merupakan  tulang  punggung  keluarga  yang
02321|mempunyai anak masih kecil – kecil. Terdakwa juga belum pernah dihukum
02322|Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02323|
02324|dan bersikap sopan dalam proses persidangan. Hukuman pada Terdakwa
02325|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas  Terdakwa  melainkan
02326|sebagai  bentuk  pembinaan  dan  pembelajaran  agar  menjadi  pribadi  yang
02327|lebih baik lagi. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini
02328|selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia
02329|agar  Terdakwa  dibebaskan  atau  apabila  Majelis  Hakim  Yang  Mulia
02330|berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan seringan –
02331|ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan, atas
02332|pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai
02333|oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
02334|telah terpenuhi dalam diri Terdakwa  sehingga dengan demikian pembelaan
02335|Penasihat  Hukum  Terdakwa  dinyatakan  ditolak,  selanjutnya  untuk  alasan
02336|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02337|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02338|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02339|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02340|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02341|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal tersebut
02342|sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02343|kesalahan Terdakwa;
02344|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02345|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02346|yang meringankan Terdakwa;
02347|Keadaan yang memberatkan:
02348|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02349|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02350|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02351|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02352|Keadaan yang meringankan:
02353|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02354|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02355|mengulangi lagi;
02356|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02357|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02358|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02359|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02360|ditentukan dalam amar putusan ini;
02361|Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02362|
02363|Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
02364|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
02365|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  dan Undang  – Undang Republik
02366|Indonesia  Nomor 8 Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta
02367|peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;
02368|
02369|MENGADILI:
02370|1. Menyatakan  Terdakwa  Aril  Wibisono  Bin  (Alm)  Mukadi,  terbukti
02371|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta
02372|tanpa  hak  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,
02373|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
02374|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02375|pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
02376|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02377|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4
02378|(empat) bulan;
02379|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02380|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02381|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02382|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02383|- 1 (satu) unit handphone Wiko warna hitam metalik;
02384|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nur  Anggraeni,  Nomor  Paspor:
02385|XE550922;
02386|dikembalikan kepada Saksi Nur Anggraeni;
02387|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Realme  C15  warna  biru, IMEI 1:
02388|68394045004692;
02389|dirampas untuk negara;
02390|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nurul  Rifai,  Nomor  Paspor:
02391|E7947615;
02392|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Puji  Astutik,  Nomor  Paspor:
02393|C7914359;
02394|- 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, Nomor Paspor:
02395|E7804169;
02396|dikembalikan kepada Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., selaku Kepala
02397|Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
02398|Blitar;
02399|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara