01392|dipercaya oleh si anak, dan atas dasar kepercayaan dan rasa takut kepada orang-
01393|orang dekat tersebutlah anak mau mengikuti segala keinginan dari pelaku, orang  
01394|dekat atau orang yang dipercaya yang seharusnya melindungi anak sebagai korban; 
01395|Menimbang, bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan anak dibawah 
01396|umur selalu yang menjadi korban adalah anak dan itu telah membuat masa depan 
01397|anak menjadi rusak dan rasa trauma yang membayangi anak dan tumbuh 
01398|kembangnya sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu 
01399|pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan 
01400|pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; 
01401|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis 
01402|Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan 
01403|serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum; 
01404|Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang -Undang ini juga 
01405|mengisyaratkan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana denda sejumlah 
01406|uang, dan untuk membuat efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain, maka Majelis 
01407|Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang 
01408|besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda 
01409|tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang 
01410|lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; 
01411|Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
01412|Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi 
01413|dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah ganti kerugian 
01414|yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak 
01415|ketiga sementara itu korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 
01416|(delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan 
01417|fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;  
01418|
01419|Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01420|
01421|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 
01422|Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Korban berhak memperoleh restitusi 
01423|berupa: 
01424|a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;  
01425|b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan 
01426|yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;  
01427|c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau  
01428|d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya 
01429|transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan 
01430|proses hukum; 
01431|Menimbang, berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang -Undang Nomor 31 
01432|Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2006 
01433|Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa “Pengajuan permohonan Restitusi 
01434|dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh 
01435|kekuatan hukum tetap melalui LPSK”; 
01436|Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah 
01437|Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan permohonan restitusi dibuat secara tertulis 
01438|dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan 
01439|kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik 
01440|atau Penuntut Umum;  
01441|Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
01442|Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam hal korban adalah anak, permohonan 
01443|diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai 
01444|dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
01445|Menimbang, bahwa Saksi Korban Rini Sarmi Feoh  telah mengajukan 
01446|permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 
01447|tanggal 29 Juli 2024;  
01448|Menimbang, bahwa atas permohonan restitusi tersebut, tim penilai dari LPSK 
01449|telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian 
01450|yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sehingga berdasarkan 
01451|penelaahan tersebut maka nilai yang diajukan adalah sejumlah Rp45.319.200,00 
01452|(empat puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) sebagaimana 
01453|dalam berkas Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register: 0519/P.BPP-LPSK/III/2024 
01454|yang terdapat dalam Berkas Perkara dengan perincian biaya (terlampir); 
01455|
01456|Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01457|
01458|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran restitusi tersebut 
01459|Terdakwa telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya memohon untuk 
01460|meringankan seluruh hukuman sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut 
01461|Umum; 
01462|Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
01463|Tahun 2022 menyebutkan bahwa Majelis Hakim memeriksa berkas permohonan 
01464|restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di 
01465|persidangan serta mempertimbangkannya didalam putusan;  
01466|Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang 
01467|pada pokoknya terbukti adanya sejumlah kerugian dan penderitaan yang dialami 
01468|Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban akibat adanya tindak pidana yang dilakukan 
01469|oleh Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat pengajuan 
01470|permohonan restitusi serta memperhatikan ketentuan hukum yang terkait, maka 
01471|Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi a quo beralasan hukum 
01472|sehingga patut untuk dikabulkan namun untuk besaran jumlah pembayaran restitusi 
01473|akan dipertimbangkan selanjutnya di bawah ini;  
01474|Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi 
01475|yang diajukan tetap melihat kondisi dan kemampuan Terdakwa, apalagi Terdakwa 
01476|merupakan karyawan swasta yang bergerak di bidang ketenagakerjaan , dan 
01477|disamping itu Majelis Hakim tetap juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi Saksi 
01478|Korban;  
01479|Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah besaran pembayaran restitusi 
01480|yang dialami oleh Saksi Korban adalah sejumlah Rp45.319.200,00 (empat puluh lima 
01481|juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), namun Majelis Hakim akan tetap 
01482|mempertimbangkan penilaian dan perhitungan nilai kerugian dan penderitaan yang 
01483|diajukan oleh LPSK; 
01484|Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut 
01485|pendapat Majelis Hakim bahwa besaran restitusi yang diwajibkan untuk dibayarkan 
01486|Terdakwa kepada Saksi korban adalah sejumlah Rp45.319.200,00 (empat puluh lima 
01487|juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sesuai dengan 
01488|penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang tetap mengacu pada pengajuan 
01489|permohonan restitusi dari LPSK sebagaimana dalam perhitungan kerugian korban 
01490|yang mana restitusi juga dibebankan kepada Terdakwa; 
01491|Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya telah menuntut 
01492|Terdakwa untuk membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi 
01493|
01494|Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01495|
01496|terhadap Saksi Korban sejumlah Rp45.319.200,00 (empat puluh lima juta tiga ratus 
01497|sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak 
01498|dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;   
01499|Menimbang, bahwa ketentuan terhadap pembayaran restitusi yang diganti 
01500|dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat sebagai 
01501|berikut:  
01502|Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Mahkamah 
01503|Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan 
01504|Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan 
01505|bahwa: 
01506|- ayat (10): Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi 
01507|sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon 
01508|atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur;  
01509|- ayat (11): Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
01510|(10), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana 
01511|dan/atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi 
01512|pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari atau 14 (empat 
01513|belas) hari dalam hal restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang;  
01514|Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ternyata tidak ada 
01515|ditemukan ketentuan mengenai hukuman pengganti terhadap pembayaran restitusi 
01516|yang belum dibayarkan oleh Terdakwa lagipula berdasarkan ketentuan di atas apabila 
01517|restitusi tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka Jaksa menyita dan melelang harta 
01518|kekayaan pelaku tindak pidana untuk memenuhi pembayaran restitusi, sedangkan 
01519|hukuman pengganti hanya dapat diberikan terkhusus pada tindak pidana 
01520|perdagangan orang dan terorisme (vide Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (12)); 
01521|Menimbang, bahwa secara filosofis penggantian hukuman pembayaran 
01522|restitusi yang tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dengan pidana kurungan pada 
01523|dasarnya tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya peraturan perundang -
01524|undangan yang mengatur tentang restitusi yaitu supaya korban tindak pidana 
01525|mendapatkan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan 
01526|yang berkaitan dengan tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis 
01527|dan/atau psikologis khususnya dalam PERMA No. 1 Tahun 2022 dalam 
01528|konsideransnya menyebutkan bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak 
01529|hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada 
01530|
01531|Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01532|
01533|perlindungan korban sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain 
01534|mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi;  
01535|Menimbang, bahwa apabila pembayaran restitusi diganti dengan pidana 
01536|kurungan maka korban tindak pidana tidak mendapatkan ganti kerugian dimana tujuan 
01537|sebenarnya dibentuk peraturan mengenai restitusi adalah agar korban tindak pidana 
01538|mendapatkan ganti rugi yang layak dan bukan menjadi penambahan hukuman bagi 
01539|Terdakwa sehingga terhadap besaran jumlah uang restitusi dan denda kurungan 
01540|bilamana Terdakwa tidak bisa membayar uang restitusi akan Majelis Hakim tentukan 
01541|dalam amar putusan; 
01542|Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan 
01543|penahanan, oleh karena Terdakwa berstatus sebagai Narapidana di Rutan Kelas IIB 
01544|Kupang;  
01545|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 
01546|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 
01547|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga 
01548|dengan Nomor: 5314070312071053 atas nama keluarga Otniel Feoh dan 1 (satu) 
01549|lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan: 
01550|5314075407040001 atas nama Rini Sarmi Feoh yang telah disita dari Saksi Korban 
01551|Rini Sarmi Feoh maka dikembalikan kepada Saksi Korban Rini Sarmi Feoh; 
01552|Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas 
01553|nama Rina Irma Foe dengan Nomor: 5371052302220003 tanggal 23 Februari 2022 
01554|dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Vaksinasi Covid -19 atas nama Rina Irma Foe 
01555|yang telah disita dari Saksi Korban Rini Sarmi Feoh maka terhadap barang bukti 
01556|tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara; 
01557|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka 
01558|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 
01559|meringankan Terdakwa; 
01560|Keadaan  yang  memberatkan: 
01561|- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Negara dalam memberantas 
01562|pengiriman Calon TKI Ilegal; 
01563|- Terdakwa sudah pernah dihukum; 
01564|Keadaan yang meringankan: 
01565|- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 
01566|- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; 
01567|
01568|Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01569|
01570|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah 
01571|dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
01572|Memperhatikan, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
01573|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 
01574|Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain 
01575|yang bersangkutan; 
01576|
01577|MENGADILI: 
01578|1. Menyatakan Terdakwa Herry Octavianus Sinlaeloe Alias Herry tersebut di atas, 
01579|terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
01580|“Melakukan pengiriman anak keluar negeri dengan cara apapun yang 
01581|mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi ” sebagaimana dalam dakwaan 
01582|alternatif pertama; 
01583|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
01584|selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua 
01585|puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
01586|dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 
01587|3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Saksi 
01588|Korban sejumlah Rp45.319.200,00 (empat puluh lima juta tiga ratus sembilan 
01589|belas ribu dua ratus rupiah ) sebagaimana surat Pengajuan Permohonan 
01590|Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia  
01591|Nomor Register: 0519/P.BPP-LPSK/II/2024 tanggal 29 Juli 2024  dengan 
01592|ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar restitusi, maka Terdakwa 
01593|dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan; 
01594|4. Menetapkan barang bukti berupa: 
01595|- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Rina Irma Foe dengan Nomor: 
01596|5371052302220003 tanggal 23 Februari 2022; 
01597|- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Vaksinasi Covid -19 atas nama Rina Irma 
01598|Foe; 
01599|Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
01600|- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan Nomor: 5314070312071053 atas nama 
01601|keluarga Otniel Feoh; 
01602|- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan: 
01603|5314075407040001 atas nama Rini Sarmi Feoh; 
01604|Dikembalikan kepada Saksi Korban Rini Sarmi Feoh; 
01605|
01606|Halaman 44 dari 44 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kpg 
01607|
01608|5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 
01609|(lima ribu rupiah); 
01610|
01611|Kamis
01612|
01613|15
01614|
01615|2025
01616|
01617|Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh Seppin 
01618|Leiddy Tanuab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum., dan 
01619|Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, 
01620|
01621|oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 
01622|Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kadek 
01623|Widiantari, S.H., M .H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat 
01624|Hukumnya.      
01625|
01626|Hakim-hakim Anggota, 
01627|
01628|ttd 
01629|Harlina Rayes, S.H., M.Hum. 
01630|
01631|ttd 
01632|Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. 
01633|
01634|Hakim Ketua, 
01635|
01636|ttd 
01637|Seppin Leiddy Tanuab, S.H., M.H.