00686|yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi
00687|kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00688|3. Memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja
00689|Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
00690|4. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja
00691|Migran Indonesia;
00692|- Bahwa kelengkapan administrasi yang wajib dilengkapi oleh para calon
00693|Pekerja  Migran  Indonesia  yang  akan  ditempatkan  untuk  bekerja  di  luar
00694|negeri adalah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia
00695|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00696|- Bahwa  memberangkatkan/menempatkan  adalah  proses  kegiatan
00697|membawa calon Pekerja Migran Indonesia dari tempat penampungan yang
00698|akan dibawa ke negara tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan
00699|persyaratan yang diwajibkan bagi setiap pekerja migran indonesia sesuai
00700|dengan pasal 52 Point nomor 1 huruf b UU No. 18 tahun 2017 tentang
00701|pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00702|- Bahwa  yang  dimaksud  dengan  penempatan  yaitu  mempertemukan
00703|pemberi kerja dengan penerima kerja;
00704|- Bahwa  Pekerja  Migran  Indonesia  yang  tidak  memenuhi  persyaratan
00705|atau Pekerja Migran Indonesia non prosedural masuk dalam kategori dari
00706|defisini dalam Pasal 1 angka (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017;
00707|- Bahwa perorangan tidak diperbolehkan melakukan pelaksanaan atau
00708|penempatan Pekerja Migran Indonesia;
00709|
00710|- Bahwa berdasarkan  Pasal 5 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017,
00711|setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus
00712|memenuhi persyaratan:
00713|a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
00714|b. Memiliki kompetensi;
00715|c. Sehat jasmani dan rohani;
00716|d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
00717|e. Memiliki  dokumen  lengkap  yang  dipersyaratkan,  yaitu  KTP,
00718|Ijazah,  Akte  Kelahiran,  Surat  Nikah,  Surat  izin  dari  suami,  istri  dan
00719|orangtua, Sertifikasi kompetensi kerja, Surat keterangan sehat, Passport,
00720|Visa kerja, Perjanjian penempatan PMI, Perjanjian kerja, e-PMI;
00721|- Bahwa seseorang  yang tidak memiliki SIP3MI dan tidak memiliki izin
00722|yang  sah  dari  pemerintah  atau  Istansi  terkait  tidak  diperbolehkan  atau
00723|dilarang  menempatkan  Warga  Negara  Indonesia  untuk  bekerja  di  luar
00724|negeri;
00725|- Bahwa  menurut  pendapat  Ahli,  terkait  dengan  tindak  pidana  yang
00726|dilakukan oleh Terdakwa lebih tepat adalah Pasal 81 atau Pasal 83 Undang-
00727|Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, dimana tindakan  atau
00728|perbuatan Terdakwa sebagai orang perseorangan tanpa badan hukum yang
00729|tidak memiliki SIP3MI atau kewenangan lain untuk menempatkan Pekerja
00730|Migran  Indonesia  telah  memenuhi  unsur  melakukan  Tindak  Pidana
00731|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
00732|
00733|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  persidangan  telah  memberikan
00734|tersebut merupakan milik Saudara FATHORROSI;
00735|
00736|- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
00737|Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa  serta
00738|memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
00739|Setelah  mendengar  pembacaan  tuntutan  pidana  yang  diajukan  oleh
00740|Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
00741|1. Menyatakan Terdakwa MUSTOFA Als TOFA Bin SUBAIDI telah terbukti
00742|secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Orang
00743|perseorangan  yang  melaksanakan  Penempatan  Pekerja  Migran
00744|Indonesia” melanggar Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017
00745|Tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia sebagaimana  dakwaan
00746|alternatif Kedua Penuntut Umum.
00747|2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama  4
00748|(Empat) Tahun , dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah
00749|dijalani dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)  Subsidair
00750|6 (Enam) Bulan kurungan.
00751|3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
00752|4. Menyatakan barang bukti berupa :
00753|1) 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
00754|2) 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;
00755|3) 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor
00756|seri 5260 5120 3131 2067.
00757|Dirampas untuk dimusnahkan
00758|4) 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold.
00759|Dirampas untuk Negara
00760|5) Uang Tunai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
00761|6) 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam.
00762|Dikembalikan kepada Saksi Fathorrosi
00763|5. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp
00764|5.000,- (lima ribu rupiah).
00765|Setelah  mendengar  permohonan Terdakwa  yang  pada  pokoknya
00766|menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya
00767|lagi dan memohon keringanan hukuman;
00768|
00769|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe rmohonan
00770|Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
00771|Setelah  mendengar  Tanggapan  Terdakwa  terhadap  t anggapan
00772|Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
00773|
00774|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
00775|berikut:
00776| 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
00777| 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;
00778| 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor seri
00779|5260 5120 3131 2067;
00780|
00781| 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold;
00782| Uang Tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
00783| 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam;
00784|
00785|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00786|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00787|- Bahwa Terdakwa saat ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 27 April
00788|2024 saat hendak memberangkatkan Saudara FATHOROSSI menuju Korea
00789|Selatan melalui Malaysia, yang semula Saudara FATHORROSSI berangkat
00790|dari Surabaya menuju Batam, lalu menuju Tanjung Balai Karimun;
00791|- Bahwa  tujuan  Terdakwa  membawa  dan  memberangkatkan  Saudara
00792|FATHOROSSI ke Korea adalah untuk memasukkan ia agar dapat bekerja di
00793|Jeju Island, Korea Selatan;
00794|- Bahwa  awalnya  pada  bulan  Maret  2024,  Saudara  SULTHON
00795|menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah bisa memberangkatkan
00796|orang bekerja ke negara Korea, lalu Terdakwa mengatakan bisa dengan
00797|tingkat  keberhasilan  50%  (lima  puluh  persen)  dengan  biaya
00798|Rp35.000.000,00,-  (tiga  puluh  lima  juta  rupiah),  lalu  Saudara  SULTHON
00799|memberikan kontak Saudara FATHOROSSI kepada Terdakwa dan Terdakwa
00800|berkomunikasi  langsung  dengan  Saudara  FATHOROSSI  tentang  teknis
00801|keberangkatan ke Korea untuk bekerja disana;
00802|- Bahwa  Terdakwa  kemudian  menghubungi  Saudara  RUBEN  untuk
00803|menanyakan  proses  keberangkatan  dari  Malaysia  menuju  Jeju  Island,
00804|Korea;
00805|- Bahwa selanjutnya Saudara SULTHON ada mentransfer uang sejumlah
00806|Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya
00807|keberangkatan  Saudara  FATHORROSI.  Beberapa  minggu  kemudian,
00808|Terdakwa mengatakan bahwa tidak sanggup memberangkatkan bekerja ke
00809|Korea,  lalu  Terdakwa  mengembalikan  uang  tersebut  kepada  Saudara
00810|SULTHON;
00811|- Bahwa  pada  bulan  April  2024,  Saudara  SULTHON  menghubungi
00812|Terdakwa lagi dan mengatakan untuk coba tetap memberangkatkan Saudara
00813|FATHORROSI bekerja ke Korea, lalu Saudara SULTHON mentransfer uang
00814|sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa
00815|dan  Terdakwa  berkomunikasi  dengan  Saudara  FATHORROSI  untuk
00816|membicarakan proses keberangkatannya;
00817|- Bahwa pada tanggal 26 April 2024, Saudara FATHORROSI berangkat
00818|menggunakan pesawat dari Surabaya menuju Batam dimana tiketnya sudah
00819|
00820|Terdakwa  pesan. Dan sesampainya  di Batam, Terdakwa  menjemput dan
00821|menjumpai Saudara FATHORROSI di Bandar Udara Hang Nadim Batam
00822|dan membawanya ke kosan untuk menginap satu malam;
00823|- Bahwa pada tanggal 27 April 2024, Terdakwa, Saudara FATHORROSI
00824|dan istri Terdakwa berangkat bersama dari Pelabuhan Harbourbay Batam
00825|menuju  Pelabuhan  Tanjung  Balai  Karimun,  dimana  tiket  dan  proses
00826|keberangkatan diurus semua oleh Terdakwa. Sesampainya di Pelabuhan
00827|Tanjung  Balai  Karimun,  Saudara  FATHORROSI  dan  istri  Terdakwa
00828|menunggu  di  kedai  kopi, sedangkan  Terdakwa  membeli  tiket  kapal  Putri
00829|Anggreni  dengan  tujuan  Malaysia.  Kemudian  Terdakwa,  Saudara
00830|FATHORROSI  dan  istri  Terdakwa  pergi  menuju  pintu  keberangkatan
00831|internasional Pelabuhan Tanjung Balai Karimun hingga akhirnya ditangkap
00832|oleh pihak kepolisian;
00833|- Bahwa  Terdakwa  sudah  ada  menerima  uang  sejumlah
00834|Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari Saudara SULTHON yang
00835|merupakan milik Saudara FATHORROSI untuk biaya proses keberangkatan
00836|menuju Korea;
00837|- Bahwa  Terdakwa  akan  memberangkatkan  Saudara  FATHORROSI
00838|menuju Jeju Island, Korea melalui Malaysia;
00839|- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ataupun tidak bekerja di perusahaan
00840|resmi  untuk  memberangkatkan  orang  bekerja  ke  luar  negeri  dan  antara
00841|Terdakwa dengan Saudara FATHORROSI tidak ada kontrak kerja maupun
00842|tidak memiliki dokumen serta izin yang resmi untuk bekerja ke luar negeri;
00843|- Bahwa  Terdakwa  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan
00844|Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri;
00845|- Bahwa adapun dari total uang sejumlah Rp35.000.000,00,- (tiga puluh
00846|lima juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, sebanyak Rp11.000.000,00,-
00847|(sebelas juta rupiah) sudah ditransfer kepada Saudara RUBEN, sebanyak
00848|Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) merupakan uang cash yang dipegang
00849|Terdakwa,  sisa  di  rekening  sebanyak  Rp11.000.000,00,-  (sebelas  juta
00850|rupiah) sudah dikembalikan kepada orangtua Saudara FATHORROSI, dan
00851|sisanya sudah dipergunakan untuk biaya akomodasi serta keberangkatan;
00852|- Bahwa  apabila  Terdakwa  berhasil  memberangkatkan  Saudara
00853|FATHORROSI  untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  maka  Terdakwa  akan
00854|mendapatkan  untung  bersih  sejumlah  Rp9.000.000,00,-  (sembilan  juta
00855|rupiah);
00856|
00857|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00858|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00859|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00860|kepadanya;
00861|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  182  ayat  (4) Kitab  Undang-
00862|Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dasar  Majelis  Hakim  untuk  bermusyawarah
00863|dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang
00864|terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut
00865|adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah
00866|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
00867|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00868|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00869|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
00870|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal  81 Undang-Undang RI Nomor
00871|18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsurnya
00872|sebagai berikut:
00873|1. Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00874|Migran Indonesia;
00875|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00876|mempertimbangkan sebagai berikut:
00877|Ad.1.  Unsur  ”Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan
00878|Pekerja Migran Indonesia”
00879|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
00880|berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
00881|Pekerja Migran Indonesia yaitu antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
00882|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, orang
00883|perseorangan juga dapat diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan
00884|kewajiban atau yang merujuk pada manusia;
00885|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  MUSTOFA ALS  TOFA BIN  SUBAIDI
00886|dapat  dikategorikan  sebagai  orang  perseorangan  dikarenakan  Terdakwa
00887|merupakan  individu  atau  subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban.
00888|Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui juga bahwa Terdakwa tidak
00889|memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  seseorang  atau  Pekerja  Migran
00890|Indonesia ke luar negeri;
00891|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang
00892|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
00893|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
00894|
00895|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00896|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00897|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00898|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  memberikan  secara  khusus
00899|mengenai  definisi  dari  melaksanakan  penempatan.  Namun  dalam  Pasal  49
00900|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00901|Indonesia  menjelaskan  tentang  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran
00902|Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
00903|A. Badan;
00904|B. Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
00905|C. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
00906|kepentingan Perusahaan sendiri;
00907|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  di  atas  tersebut,  maka
00908|dapat diketahui bahwa yang dapat melaksanakan atau pelaksana penempatan
00909|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  terbatas  hanya  pada  Badan  dan
00910|Perusahaan yang merupakan pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
00911|serta pemerintah melalui instansi terkait, sehingga orang perseorangan tentulah
00912|dilarang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
00913|negeri;
00914|Menimbang,  bahwa  secara  terminologi,  penempatan  dapat  diartikan
00915|sebagai proses kegiatan membawa orang dari suatu tempat ke tempat lain
00916|dengan adanya suatu maksud atau tujuan tertentu;
00917|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas  serta
00918|dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim
00919|berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan telah melakukan
00920|perbuatan  yaitu  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
00921|hendak ditempatkan atau dikirimkan ke luar negeri yaitu ke Jeju Island, Korea
00922|Selatan untuk bekerja, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa
00923|unsur “ Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
00924|Indonesia” telah terpenuhi;
00925|Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua
00926|sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
00927|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  terpenuhi,  maka
00928|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
00929|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
00930|alternatif kedua Penuntut Umum;
00931|
00932|Menimbang,  bahwa  dikarenakan  Terdakwa  telah  terbukti  melakukan
00933|perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif
00934|kedua  Penuntut  Umum  tersebut,  maka  haruslah  diuji  perihal  kemampuan
00935|bertanggungjawabnya;
00936|Menimbang, bahwa  sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa
00937|terbukti  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  dapat  menjawab
00938|pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas. Selain itu tidak pula dibuktikan
00939|perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis
00940|Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung
00941|jawab dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) maupun alasan
00942|pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa haruslah
00943|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
00944|Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara
00945|lisan  di  persidangan  yang  pada  pokoknya  menyampaikan  bahwa  keluarga
00946|Terdakwa sudah beritikad dan mengembalikan sebagian uang kepada Saudara
00947|FATHORROSI, Terdakwa memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak
00948|akan mengulangi kesalahannya lagi dan terhadap permohonan tersebut akan
00949|Majelis Hakim pertimbangkan langsung melalui amar Putusan ini;
00950|Menimbang,  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim  bukanlah
00951|sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang  yang
00952|telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu
00953|yang  bermanfaat  yaitu  adanya  pengaruh  pencegahan  (deterrent  effect),
00954|pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-
00955|pedagogical  influence  of  punishment)  dan  pengaruh  untuk  mendorong
00956|kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;
00957|Menimbang,  bahwa  Putusan  bertujuan  untuk  melakukan  pembinaan
00958|terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta
00959|dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;
00960|Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang
00961|RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa
00962|pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan
00963|Pidana Denda;
00964|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum baik
00965|berupa tuntutan pidana penjara dan denda, Majelis Hakim tidak sependapat
00966|dengan tuntutan pidana tersebut dengan mempertimbangkan berat ringannya
00967|perbuatan Terdakwa, masih adanya itikad baik dari keluarga Terdakwa terhadap
00968|Saudara  FATHORROSI,  Terdakwa  juga  belum  menikmati  keuntungan  yang
00969|
00970|diperolehnya,  serta  dikaitkan  dengan  keadaan/tingkat  ekonomi  Terdakwa
00971|maupun  tingkat  kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan  Terdakwa  sehingga
00972|Majelis  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  penjara  dan  denda  sebagaimana
00973|dalam amar Putusan ini;
00974|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  telah ditangkap dan ditahan
00975|secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ,
00976|pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama  Terdakwa   berada
00977|dalam tahanan;
00978|Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum
00979|yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan
00980|supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;