00770|masuk ke dalam rumah, Anak dan Anak Korban masuk di kamar depan yang sehari-
00771|harinya sebagai tempat istirahat Saksi Sepupu Anak Korban, saat Anak dan Anak
00772|Korban sudah melepaskan pakaian tiba-tiba seseorang datang mengendarai sepeda
00773|motor dan ternyata itu adalah Saksi Sepupu Anak Korban sehingga Anak dan Anak
00774|Korban bersembunyi di belakang pintu kamar sehingga saat itu juga diketahui oleh
00775|
00776|Halaman 22 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00777|
00778|Saksi Sepupu Anak Korban bahwa Anak dan Anak Korban sedang berada berdua di
00779|dalam kamar tersebut;
00780|Menimbang bahwa mengenai kesengajaan Anak dalam membujuk Anak
00781|Korban melakukan persetubuhan terlihat pada perbuatan Anak yang pertama kalinya
00782|dalam kata-kata “TIDAK APA-APA, KITA TIDAK MO KASE TA BUANG DI DALAM"
00783|mengingat Anak Korban dalam keterangannya menyatakan pada awalnya takut terjadi
00784|kehamilan dan tidak merasa terpaksa dalam melakukan hubungan badan dengan
00785|Anak;
00786|Menimbang bahwa kesengajaan perbuatan Anak tersebut tersebut kemudian
00787|diulangi dalam perbuatan kedua dan ketiga, namun pada perbuatan keempat belum
00788|sempat terjadi karena dipergoki Saksi Sepupu Anak Korban dan kemudian dilaporkan
00789|ke keluarga Anak Korban;
00790|Menimbang bahwa dampak perbuatan Anak terhadap fisik alat kelamin Anak
00791|Korban dapat terlihat dari Surat Visum Et Repertum  atas nama Anak Kor ban,
00792|diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
00793| Vulva Serta Uretra bentuk dan ukuran normal;
00794| Hymen tampak tidak utuh, tidak Hyperemis;
00795| Mukosa anus licin, fases (+);
00796|Kesimpulan :
00797|Setelah diperiksa seorang remaja wanita terdapat selaput hymen tak utuh, dan
00798|robekan hampir di seluruh sudut vagina.;
00799|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Korban,
00800|diketahui Anak Korban lahir pada tahun 2007 sehingga masih berusia 16 (enam belas)
00801|tahun saat tempus kejadian pidana, yaitu sekitar bulan November 2023. Artinya, Anak
00802|Korban masih termasuk dalam kategori anak menurut ketentuan Pasal 1 Undang-
00803|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00804|Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak , diketahui
00805|bahwa Anak lahir pada tahun 2008 sehingga masih berusia 15 (lima belas) tahun saat
00806|tempus kejadian pidana, yaitu sekitar bulan November 2023. Artinya, Anak masih
00807|termasuk dalam kategori Anak yang diperiksa dan diadili menurut ketentuan Pasal 1
00808|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00809|Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak
00810|melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;
00811|Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo.
00812|Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
00813|Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
00814|Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
00815|
00816|Halaman 23 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00817|
00818|menjadi Undang-Undang jo. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
00819|Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
00820|jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak
00821|haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
00822|sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
00823|Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal -hal yang dapat
00824|menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau
00825|alasan pemaaf, maka Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,
00826|sehingga harus dinyatakan bersalah;
00827|Menimbang bahwa dalam menentukan penjatuhan pidana dan/atau tindakan
00828|dalam perkara Anak ini, Hakim mempertimbangkan pasal yang terbukti dalam surat
00829|Dakwaan Penuntut Umum, hal -hal yang memberatkan dan meringankan dalam
00830|perbuatan Anak, tingkat kesalahan yang dilakukan Anak, dampak dan keadaan Anak
00831|Korban, masa depan Anak Korban dan juga Anak, Tuntutan Penuntut Umum, Nota
00832|Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, pendapat
00833|Anak Korban, dan hal-hal yang dikemukakan Orang Tua Anak, sedangkan untuk
00834|Laporan Sosial tidak diajukan dalam persidangan dan tidak terlampir dalam berkas;
00835|Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor
00836|PDM/120/LIMBO/11/2025 tanggal 4 Desember 2025 pada pokoknya menuntut agar
00837|Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan
00838|Khusus Anak Kelas II Gorontalo Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Kota Gorontalo dengan
00839|dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara, dengan perintah
00840|Anak Pelaku tetap ditahan serta menjatuhkan pidana terhadap anak berupa Pelatihan
00841|Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Griya Abivraya di Kabupaten Bone Bolango, dengan
00842|pertimbangan penuntut umum mengenai hal yang memberatkan yaitu akibat
00843|perbuatan anak pelaku tersebut, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan serta
00844|gangguan psikis (trauma), dan hal yang meringankan yaitu Anak Pelaku mengakui
00845|perbuatannya, Anak Pelaku masih bersekolah, Antara Anak Korban dan pelaku sudah
00846|ada perdamaian dengan surat terlampir, dan anak pelaku belum pernah dihukum;
00847|Menimbang bahwa Penasihat Hukum Anak dalam Nota Pembelaan tanggal 8
00848|Desember 2025 pada pokoknya mohon agar Hakim Menyatakan dan menjatuhkan
00849|putusan seringan-ringannya untuk anak pelaku dengan Hukuman Percobaan dan
00850|Menyatakan Anak pelaku Agar bisa di kembalikan Kepada Orang tua (Lingkungan
00851|Keluarga dan dalam pengawasan BAPAS, dengan pertimbangan penasihat hukum
00852|mengenai hal-hal yang meringankan yakni Anak Pelaku bersikap sopan dan kooperatif
00853|selama persidangan, Anak Pelaku tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di
00854|persidangan sehingga persidangan berjalan lancar, Anak Pelaku masih berstatus
00855|
00856|Halaman 24 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00857|
00858|siswa aktif SMA kelas 3 yang sedang mempersiapkan mengikuti ujian akhir nasional,
00859|dan Anak Pelaku mengakui, menyesali perbuatanya, dan berjanji tidak akan
00860|mengulangi perbuatannya kembali;
00861|Menimbang bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan  yang telah
00862|dibacakan di persidangan tanggal 25 November 2025  pada pokoknya memuat
00863|rekomendasi agar demi kepentingan terbaik bagi anak maka terhadap Klien kiranya
00864|dapat diberikan putusan Pidana Penjar a di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
00865|(LPKA) sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00866|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan
00867|a. Klien Anak telah melakukan pengulangan tindak pidana di mana pada tahun 2023
00868|klien Anak pernah melakukan tindak pidana perlindungan Anak (pengeroyokan);
00869|b. Orang tua klien anak tidak mampu melakukan pengawasan dan mendidik anaknya
00870|sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya;
00871|c. Pada saat melakukan tindak pidana usia klien anak baru berusia 16 (enam belas)
00872|tahun hal ini sesuai dengan Pasal 1 Poin 3 Undang-Undang Republik Indonesia
00873|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
00874|d. Saat mendapat pembinaan di LPKA diharapkan klien anak mendapatkan
00875|pembinaan keagamaan dan keterampilan yang dapat menunjang kemandirian
00876|klien;
00877|e. Dengan diberikannya putusan sesuai rekomendasi di atas diharapkan agar klien
00878|dapat menyadari perbuatannya dan berubah ke arah yang lebih baik;
00879|Menimbang bahwa selanjutnya setelah uraian pertimbangan tersebut Hakim
00880|mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan
00881|pada perbuatan Anak;
00882|Menimbang dengan mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang
00883|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara
00884|terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, Pasal 81 Ayat (1) Undang-
00885|Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dijatuhi
00886|pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan dan perbuatan Anak akan
00887|membahayakan masyarakat, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00888|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana pembatasan kebebasan
00889|diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang
00890|disertai dengan kekerasan,
00891|Menimbang selanjutnya dalam hal Hakim menjatuhkan pidana penjara pada
00892|perbuatan Anak yang ancaman pidananya menganut sistem kumulatif maka perlu
00893|mengingat ancaman pidana Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor
00894|17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
00895|
00896|Halaman 25 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00897|
00898|Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
00899|Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang
00900|Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
00901|2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan secara kumulatif yakni pidana penjara
00902|paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling
00903|banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang dewasa, sedangkan bagi
00904|anak berlaku ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00905|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Pidana pembatasan kebebasan yang
00906|dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/ 2 (satu perdua) dari maksimum pidana
00907|penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa dan selanjutnya ketentuan Pasal
00908|81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
00909|Anak yakni Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu
00910|perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta ketentuan
00911|Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
00912|Pidana Anak yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa
00913|penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
00914|Menimbang bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
00915|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa minimum khusus
00916|pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, selanjutnya setelah memerhatikan fakta-
00917|fakta hukum, Hakim mempertimbangkan bahwa  meskipun perbuatan Anak
00918|merupakan suatu kejahatan terhadap kesusilaan, namun pada dasarnya perbuatan
00919|Anak dilakukan dengan persetujuan bebas Anak Korban, dilakukan ketika Anak dan
00920|Anak Korban masih berusia remaja, sehingga dapat dikatakan merupakan suatu
00921|wujud kenakalan remaja (juvenile delinquency), selanjutnya perbuatan Anak tidak
00922|mengandung unsur kekerasan fisik, serta perbuatan Anak tidak mem bahayakan
00923|masyarakat luas yang menyebabkan Anak dapat dijatuhi pidana penjara, serta tidak
00924|juga termasuk kriteria Pasal 79 ayat (1) Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012
00925|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana pembatasan
00926|kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak
00927|pidana yang disertai dengan kekerasan;
00928|Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan substansi dalam Beijing Rules atau
00929|United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice
00930|dalam poin 17.1 huruf b dan c yang menyatakan bahwa “ (b) Restrictions on the
00931|personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and
00932|shall be limited to the possible minimum. (c)  Deprivation of personal liberty of the
00933|juvenile shall not be imposed unless the juvenile is adjudicatated of a serious act
00934|involving violence against another person or of persistence in committing other serious
00935|
00936|Halaman 26 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00937|
00938|offences and unless there is no other appropriate response.” Atau dalam terjemahan
00939|bebasnya dinyatakan bahwa “(b) Pembatasan terhadap kebebasan pribadi Anak
00940|harus dikenakan hanya setelah melalui pertimbangan yang teliti dan harus dibatasi
00941|pada kemungkinan yang paling minimum. (c) Pencabutan kebebasan pribadi tidak
00942|harus dikenakan kecuali jika Anak itu diadili karena perbuatan serius yang melibatkan
00943|kekerasan terhadap orang lain atau terus menerus melakukan kejahatan serius
00944|lainnya dan kecuali kalau tidak ada tanggapan tepat lainnya.”;
00945|Menimbang selanjutnya terhadap perbuatan Anak telah terjadi kesepakatan
00946|tertulis antara Anak dengan keluarga Anak Korban sebelum persidangan yang pada
00947|pokoknya menanggung biaya sekolah Anak Korban sampai lulus, dan saat ini Anak
00948|Korban telah lulus SMA, sehingga dengan demikian Hakim melihat kesepakatan
00949|tersebut telah dipenuhi keluarga Anak dan akan dipertimbangkan sebagai hal yang
00950|meringankan Anak yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 SMA;
00951|Menimbang selanjutnya bahwa terkait dengan masa depan Anak dan Anak
00952|Korban, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan orang tua Anak di
00953|persidangan dan pendapat Anak Korban dalam penjatuhan pidana terhadap Anak
00954|dalam perkara ini;
00955|Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim
00956|memandang patut dan layak apabila Anak dijatuhi pidana pengawasan yang lamanya
00957|telah ditetapkan dalam amar putusan;
00958|Menimbang bahwa Pasal 77 ayat (1) jo. Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3
00959|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
00960|memuat ketentuan bahwa pidana pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling
00961|lama 2 (dua) tahun, selanjutnya Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
00962|2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan bahwa dalam hal
00963|Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak
00964|ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing
00965|Kemasyarakatan;
00966|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pengawasa n yang
00967|bukan merupakan pidana penjara maupun pidana pembatasan kebebasan, maka
00968|Anak dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
00969|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
00970|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
00971|Menimbang, bahwa barang bukti berupa
00972|1) 1 (satu) lembar blus warna hitam lengan panjang;
00973|2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat;
00974|3) 1 (satu) lembar celana panjang hitam wanita;
00975|
00976|Halaman 27 dari 29 Anonimisasi Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbo
00977|
00978|4) 1 (satu) buah BH warna krem;
00979|5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu polos;
00980|Yang dikenakan Anak Korban pada saat terjadinya perbuatan pertama, dan
00981|6) 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna abu-abu tua;
00982|Yang dikenakan Anak pada saat terjadinya perbuatan pertama dan tidak lagi
00983|diperlukan dalam pembuktian dan dapat memicu kenangan tidak baik bagi Anak dan
00984|Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut  dirampas untuk
00985|dimusnahkan;
00986|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka
00987|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
00988|meringankan Anak;
00989|Keadaan  yang  memberatkan:
00990|- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan moral kesusilaan yang
00991|berlaku di masyarakat;
00992|- Perbuatan Anak dapat berisiko terhadap kesehatan reproduksi Anak Korban;
00993|Keadaan yang meringankan:
00994|- Anak menyatakan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali
00995|perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;
00996|- Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
00997|- Anak masih bersekolah;
00998|Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka seharusnya Anak
00999|dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun demikian Hakim berpendapat
01000|dengan diundangkannya Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
01001|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "apabila dalam hukum
01002|materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti
01003|dengan pelatihan kerja" adalah dilatarbelakangi bahwa pemerintah memiliki pemikiran
01004|bahwa Anak tentunya belum memiliki pemasukan at au penghasilan uang sendiri
01005|sehingga tidak dapat dikenai pidana denda terhadap Anak karena Anak tidak memiliki
01006|uang sendiri untuk membayar pidana denda. Oleh karena itu, berdasarkan
01007|pertimbangan tersebut Hakim menyatakan biaya perkara dalam perkara ini
01008|dibebankan kepada negara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
01009|
01010|MENGADILI:
01011|1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
01012|pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”
01013|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
01014|2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pengawasan
01015|selama 2 (dua) tahun di rumah Anak dengan syarat Anak tidak melakukan tindak
01016|pidana lagi dengan ketentuan apabila syarat tersebut dilanggar maka Anak
01017|menjalankan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
01018|3. Memerintahkan Penuntut Umum agar melakukan pengawasan terhadap Anak
01019|selama Anak menjalani pidana pengawasan;
01020|4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan agar melakukan pembimbingan
01021|terhadap Anak selama Anak menjalani pidana pengawasan;
01022|5. Memerintahkan agar Anak segera dibebaskan dari tahanan  segera setelah
01023|putusan ini diucapkan;
01024|6. Menetapkan barang bukti berupa:
01025|1) 1 (satu) lembar blus warna hitam lengan panjang;
01026|2) 1 (satu) lembar jilbab segi empat warna coklat;
01027|3) 1 (satu) lembar celana panjang hitam wanita;
01028|4) 1 (satu) buah BH warna krem;
01029|5) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna ungu polos;
01030|6) 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna abu-abu tua;
01031|Dirampas untuk dimusnahkan;
01032|7. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah
01033|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01034|
01035|Selasa
01036|
01037|09 Desember 2025
01038|
01039|2025
01040|
01041|Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025, oleh
01042|Rahmat Indera Satrya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, dan
01043|
01044|dibantu oleh Yohan Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
01045|
01046|Panitera Pengganti,
01047|
01048|Ttd.
01049|Yohan Mahmud, S.H., M.H.
01050|Hakim,
01051|
01052|Ttd.
01053|Rahmat Indera Satrya, S.H.