01135|transaksi finansial, asalkan ada niat bersama untuk memanfaatkan atau menguasai 
01136|narkotika. Kesepakatan dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku mengenai 
01137|rencana bersama, termasuk penyimpanan dan penggunaan narkotika oleh lebih dari 
01138|satu orang, tanpa memerlukan bukti tertulis atau formal. Fokus permufakatan jahat 
01139|adalah pada kesepakatan kolektif untuk melanggar hukum narkotika; 
01140|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 
01141|diketahui awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2026 sekitar pukul 14.00 WIB di 
01142|Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat tepatnya di rumah XXX, saat itu Anak 
01143|sedang bersama-sama XXX. Selanjutnya Anak mendengar XXX menelepon XXX dan 
01144|menyurh untuk menjemput ganja 12 kg ke Kota Panyabungan Kabupaten Mandailing 
01145|Natal. Selanjutnya XXX menyetujuinya dan mengajak Anak untuk m enjemputnya 
01146|
01147|Hal. 34 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl 
01148|
01149|denga berkata “kawani aku jemput ganja ke panyabungan 12 kilo, perkilonya nanti kita 
01150|akan mendapat keuntungan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasilnya kita bagi 
01151|dua” lalu Anak menanyakan apakah aman dan XXX mengiyakannya. Selanjutnya 
01152|Anak menyetujuinya dan bersepakat untuk menjemput ganja tersebut; 
01153|Menimbang bahwa selanjutnya Anak dan XXX pergi menjemput narkotika 
01154|jenis Ganja ke kota Panyabungan Mandailing Natal untuk dibawa ke Kota Padang 
01155|dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cyan 
01156|putih dengan Nomor Polisi BA XXXX NN, Nomor Rangka MH1JF6116AAK035946 
01157|dan nomor mesin JF61E1036263 dan Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus 
01158|ribu rupiah) dan 2 buah ransel; 
01159|Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB di Kabupaten 
01160|Mandailing Natal Saksi I dan Saksi II menangkap Anak dan XXX dan mengamankan 
01161|barang bukti lalu dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk di proses lebih lanjut; 
01162|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan 
01163|teori mengenai percobaan atau permufakatan jahat diatas, Hakim berpendapat bahwa 
01164|yang perlu dicermati adalah kedua elemen unsur tersebut termasuk kedalam 
01165|pengertian tindak pidana yang tidak selesai, dengan adanya kata “untuk” dan “akan” 
01166|sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum selesai 
01167|dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah 
01168|bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan 
01169|persekongkolan harus sudah terjadi  sedangkan percobaan adalah sudah ada 
01170|permulaan namun tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku; 
01171|Menimbang bahwa dalam perkara a quo dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu 
01172|Anak dan XXX dan telah terlihat persengkongkolan dan kesepatakan antara Anak dan 
01173|XXXberupa akan bersama-sama menjemput narkotika jenis ganja dan akan membagi 
01174|keuntungan dari upah yang diperoleh yakni Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per 
01175|kilo jika berhasil membawa narkotika tersebut ke Kota Padang Provinsi Sumatra Barat, 
01176|sehingga telah memenuhi kategori permufakatan jahat.  
01177|Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan mengangkut yang dilakukan oleh 
01178|Anak dan XXXtidak selesai karena ditangkap oleh Saksi I dan Saksi II di Kabupaten 
01179|Mandailing Natal, hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaksanaan 
01180|mengangkut telah dilakukan namun ditengah prosesnya tidak berhasil dan bukan 
01181|karena kehendak dari Anak dan XXX. d engan demikan, hakim berkesimpulan 
01182|serangkaian tindakan Anak dan XXX telah memenuhi kualifikasi “percobaan atau 
01183|permufakatan jahat”; 
01184|
01185|Hal. 35 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl 
01186|
01187|Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, hakim 
01188|berkesimpulan unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak 
01189|pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi pada diri Anak; 
01190|Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 
01191|Ayat (1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  tentang 
01192|Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
01193|KUHP Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana Jo 
01194|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah 
01195|terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 
01196|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua 
01197|Penuntut Umum;  
01198|Menimbang bahwa Anak telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak 
01199|pidana, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana dari 
01200|anak (setiap orang) tersebut sebagai berikut: 
01201|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang nomor 
01202|1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa: 
01203|“setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang 
01204|dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, perbuatan yang dapat dipidana 
01205|adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan tindak pidana yang 
01206|dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam 
01207|peraturan perundang-undangan”; 
01208|Menimbang bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan “(geen straaf 
01209|zonder schuld)” sebagai asas legalitas dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 
01210|tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mensyaratkan agar supaya orang yang 
01211|melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang 
01212|diancamkan pada diri Anak, harus ada pertanggungjawaban pidana ( criminal 
01213|responsibility) atas dasar kesalahannya; 
01214|Menimbang bahwa oleh karena Anak terbukti melakukan tindak pidana dan 
01215|selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan sesuatu 
01216|bukti bahwa Anak adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas 
01217|kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat 
01218|melawan hukum atas perbuatan Anak, baik sebagai alasan pembenar maupun 
01219|sebagai alasan pemaaf, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah atas 
01220|perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta 
01221|kepadanya harus dijatuhi pidana; 
01222|Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Anak yang pada pokoknya tidak 
01223|membantah tindak pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon 
01224|
01225|Hal. 36 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl 
01226|
01227|kepada Hakim untuk mempertimbangkan aspek non yuridis, Hakim berpendapat 
01228|bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi 
01229|Anak; 
01230|Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum, hakim perlu 
01231|mempertimbangkan secara komprehensif mengenai 2 hal pokok yaitu: Pertama, 
01232|mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dan Kedua, lokasi anak menjalani 
01233|pemidanaannya sebagai berikut:  
01234|Menimbang bahwa dalam tuntutannya pada poin 2 yang meminta bahwa: 
01235|“Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anakdengan pidana penjara selama 4 (Empat) 
01236|Tahun dan Pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni 
01237|LPKA Kelas I Medan sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja selama 6 (enam) 
01238|Bulan”, dan setelah Hakim mengkofirmasi dipersidangan kepada Penuntut Umum 
01239|bahwa Pelatihan kerja di Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yakni LPKA 
01240|Kelas I Medan sesuai dengan usia Anak atau pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan 
01241|merupakan konversi dari pidana denda yang dituntut kepada Anak, terhadap hal 
01242|tersebut selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut: 
01243|Menimbang bahwa Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
01244|tentang Narkotika hakikatnya mengatur tentang percobaan dan permufakatan untuk 
01245|melakukan tindak pidana narkotika sehingga ketentuan tersebut tidak dipandang 
01246|sebagai jenis atau bentuk delik yang tersendiri (delictum sui generis) tetapi dipandang 
01247|sebagai bentuk delik yang tidak sempurna (onvolkomen dekictsvorm). Hal inilah yang 
01248|mendasari Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa Anak dengan Pasal 
01249|115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
01250|Narkotika sehingga terbuktilah tindak pidana percobaan dan permufakatan jahat tanpa 
01251|hak mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 
01252|1 (satu) kilogram sebagaimana telah Hakim pertimbangkan diatas; 
01253|Menimbang bahwa Hakim berpendapat merupakan suatu kesalahan 
01254|pemahaman dalam penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
01255|2009 tentang Narkotika jika menganggap pasal tersebut adalah assessor dari Pasal 
01256|utama, karena sejatinya dalam perkara a quo Pasal 115 ayat 2 dan Pasal 132 ayat 1 
01257|Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan satu kesatuan 
01258|karena jika Pasal 132 ayat 1 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
01259|Narkotika tidak terbukti maka Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
01260|2009 tentang Narkotika secara mutantis mutandis tidak terbukti. Kedudukan Pasal 132 
01261|ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bestanddeel 
01262|atau elemen vital berimplikasi pada ketentuan pidana yang diberlakukan atau yang 
01263|dijatuhkan. Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo ketentuan pidana yang 
01264|
01265|Hal. 37 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl 
01266|
01267|akan dijatuhkan kepada Anak haruslah mengikuti ketentuan didalam Pasal 132 ayat 1 
01268|Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 
01269|Menimbang bahwa ketentuan Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 
01270|Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa: “pelakunya dipidana dengan pidana 
01271|penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
01272|Pasal tersebut”, dengan demikian apabila mengkaji secara komprehensif mengenai 
01273|rumusan pasal tersebut diatas yang didasarkan pada penafsiran autentik dan asas 
01274|interpretatio cessat in claris  (jika teks undang -undang sudah jelas, tidak perlu 
01275|ditafsirkan lagi), Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam Pasal 132 
01276|ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hanya 
01277|pidana penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda; 
01278|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
01279|maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang 
01280|terakhir (ultimum remedium), yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini; 
01281|Menimbang bahwa mengenai lokasi Anak menjalani pidana yang dijatuhkan 
01282|kepadanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pe rtimbangan pedoman 
01283|pemidanaan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini; 
01284|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 
01285|Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana penjara yang dapat 
01286|dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman 
01287|pidana penjara bagi orang dewasa; 
01288|Menimbang bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai 
01289|Pemasyarakatan Kelas II Sibolga No Register Litmas: 25/LIT.PA/BPS.SBG/III/2026 
01290|tanggal 27 Maret 2026  yang dibuat oleh Sulhan Taufik Tanjung, S.I.P  
01291|merekomendasikan klien anak berupa pidana dalam lembaga dan  dihubungkan 
01292|dengan hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh Orang tua Anak, 
01293|dimana Orangtua Anak memohon keringanan hukuman karena anak masih punya 
01294|masa depan yang cerah dan orangtua sanggup untuk melakukan pengawasan yang 
01295|lebih terhadap Anak, Hakim pertimbangkan sebagai berikut: 
01296|Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat 
01297|kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan 
01298|dari Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan 
01299|aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (legal justice) yang 
01300|harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan 
01301|secara moral (moral justice) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (social justice); 
01302|Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas 
01303|yang juga dihubungkan dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, 
01304|
01305|Hal. 38 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl 
01306|
01307|tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan dari Anak maupun Advokat Anak, maka 
01308|Hakim berpendapat bahwa dalam keterangan Anak, Anak mengakui telah membawa 
01309|dan mengangkut Narkotika jenis Ganja dari Mandailing Natal dan akan membawanya 
01310|ke Sumatera Barat, selain itu dalam dalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana 
01311|pada Hasil Litmas Bapas Anak, diketahui faktor penyebab tindak pidana oleh Anak 
01312|adalah pengaruh lingkungan, pergaulan, serta adanya pengaruh orang dewasa dan 
01313|juga kurangnya pengawasan orangtua; 
01314|Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana bagi Anak sudah sepatutnya 
01315|Hakim memegang teguh prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 
01316|Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pidana penjara sebagai 
01317|upaya terakhir dan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu 
01318|Hakim juga tidak dapat mengesampingkan kepentingan masyarakat yang harus 
01319|didudukkan secara berimbang dan proporsional; 
01320|Menimbang bahwa dengan demikian, maka Hakim tidak sependapat dengan 
01321|pertimbangan Hasil Litmas dari Bapas terkait pemilihan pemidanaan berupa 
01322|pembinaan dalam lembaga  karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak secara 
01323|spesifik menyampaikan alasan mengapa merekomendasikan pidana tersebut dan 
01324|juga tidak menjelaskan secara detail lembaga mana yang sudah memenuhi kualifikasi 
01325|dan kualitas untuk membina anak sehingga dicapai asas kepentingan terbaik bagi 
01326|anak dan anak mendapatkan haknya dan bukan malah menjerumuskan anak 
01327|terhadap lembaga yang malah berakibat merusak masa depan anak. Selain itu, 
01328|pemidanaan tersebut bertentangan dengan amanat dari Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal 
01329|132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara 
01330|jelas mengatakan bahwa terhadap Pasal tersebut diancam dengan pidana penjara, 
01331|bukan pembinaan dalam lembaga;  
01332|Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, 
01333|maka Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pemberian 
01334|pemidanaan berupa pidana penjara dan pelatihan kerja, dikarenakan 2 (dua) hal 
01335|tersebut merupakan 2 (dua) jenis pidana pokok yang berbeda sebagaimana dalam 
01336|Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
01337|Anak, kemudian berdasarkan pertimbangan Pasal 115 ayat 2 Jo. Pasal 132 ayat 1 
01338|Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemidanaan hanya pidana 
01339|penjara, bukan pidana kumulatif dengan denda, sehingga menurut Hakim dalam 
01340|perkara a quo dikarenakan tidak adanya pidana denda, sehingga pidana denda tidak 
01341|perlu dikonversikan menjadi pelatihan kerja sebagaimana Surat Edaran Mahkamah 
01342|Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan 
01343|
01344|Hal. 39 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl 
01345|
01346|Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dan hanya menerapkan 
01347|pemidanaan berupa penjara saja; 
01348|Menimbang bahwa perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam 
01349|penjatuhan pidana sebagai berikut: 
01350|Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 
01351|1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa: “dalam 
01352|pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana, motif 
01353|dan tujuan melakukan Tindak Pidana, sikap batin pelaku Tindak Pidana, Tindak 
01354|Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan 
01355|Tindak Pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana, riwayat 
01356|hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana, pengaruh pidana 
01357|terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana, pengaruh Tindak Pidana terhadap 
01358|Korban atau keluarga Korban, pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban, 
01359|dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat”; 
01360|Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah 
01361|Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan 
01362|KUHAP 2025 pada Poin II.3.b menegaskan bahwa: “Pasal 54 ayat (1) KUHP wajib 
01363|dipertimbangkan dengan 11 (sebelas) aspek tersebut baik yang bersifat alternatif atau 
01364|kumulatif yang termuat dalam putusan dengan menempatkan di dalam unsur ataupun 
01365|dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan”; 
01366|Menimbang bahwa terhadap aspek motif, tujuan, cara melakukan, dan bentuk 
01367|kesalahan,  Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan 
01368|juga cara melakukan Tindak Pidana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur 
01369|pasal di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya 
01370|yang relevan untuk menjamin bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional; 
01371|Menimbang bahwa mengenai sikap batin pelaku Tindak Pidana, Hakim 
01372|menilai sikap batin Anak pada saat perbuatan tersebut dilakukan menunjukkan 
01373|adanya kesengajaan (dolus) untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat 
01374|mengangkut narkotika golongan I bukan tanaman karena Anak di iming-imingi 
01375|sejumlah uang oleh Gilang Ramadhan. Selanjutnya selama menjalani pemeriksaan di 
01376|persidangan Hakim menilai suasana batin Anak telah kooperatif dan secara jujur 
01377|mengakui perbuatannya serta Anak juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji 
01378|tidak akan mengulanginya; 
01379|Menimbang bahwa mengenai aspek riwayat hidup, keadaan sosial, dan 
01380|ekonomi pelaku, Anak berdasarkan fakta persidangan anak belum pernah dihukum 
01381|sebelumnya dan berdasarkan pengakuan orangtua kondisi anak dalam keseharian 
01382|merupakan orang yang baik dan sekarang masih menjalani pendidikan sebagai kelas 
01383|
01384|Hal. 40 dari 44 hal Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mdl 
01385|
01386|2 SMK . Lebih lanjut, kondisi ekonomi keluarga dalam masuk kedalam kategori 
01387|menengah kebawah sehingga anak kurang pengawasan dari orangtua; 
01388|Menimbang bahwa mengenai aspek pengaruh pidana terhadap masa depan 
01389|pelaku, penjatuhan pidana terhadap Anak diharapkan menjadi sarana edukasi dan 
01390|rehabilitasi bagi Anak agar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terlebih lagi anak 
01391|masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang cerah dan panjang. Hakim 
01392|berpendapat bahwa seyogianya pidana yang dijatuhkan haruslah bersifat  
01393|proporsional, sehingga tidak memutus harapan Anak untuk kembali menjalani 
01394|kehidupannya setelah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya; 
01395|Menimbang bahwa mengenai pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau 
01396|keluarga Korban menurut Hakim bersinggungan dengan aspek pemaafan dari Korban 
01397|dan/atau keluarga Korban sehingga Hakim akan pertimbangkan secara bersamaan. 
01398|Hakim menilai perbuatan Anak telah bertentangan dengan program pemerintah dalam 
01399|pemberantasan tindak; 
01400|Menimbang bahwa mengenai aspek nilai hukum dan keadilan yang hidup 
01401|dalam masyarakat, hakim berpendapat dalam hal lamanya menjatuhkan pidana yang 
01402|selayaknya kepada Anak dalam perkara a quo haruslah menyesuaikan dengan nilai 
01403|hukum dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat yakni rasa keadilan moral 
01404|(moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice) 
01405|sebagaimana amanat Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-
01406|undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
01407|Menimbang bahwa berdasarkan pedoman pemidanaan diatas, hakim