00927|(sebelas juta rupiah) sudah ditransfer kepada Saudara RUBEN, sebanyak
00928|Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah) merupakan uang cash yang dipegang
00929|Terdakwa,  sisa  di  rekening  sebanyak  Rp11.000.000,00,-  (sebelas  juta
00930|rupiah) sudah dikembalikan kepada orangtua Saudara FATHORROSI, dan
00931|sisanya sudah dipergunakan untuk biaya akomodasi serta keberangkatan;
00932|- Bahwa  apabila  Terdakwa  berhasil  memberangkatkan  Saudara
00933|FATHORROSI  untuk  bekerja  ke  luar  negeri,  maka  Terdakwa  akan
00934|mendapatkan  untung  bersih  sejumlah  Rp9.000.000,00,-  (sembilan  juta
00935|rupiah);
00936|
00937|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
00938|mempertimbangkan  apakah  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas,
00939|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
00940|kepadanya;
00941|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  182  ayat  (4) Kitab  Undang-
00942|Undang  Hukum  Acara  Pidana,  dasar  Majelis  Hakim  untuk  bermusyawarah
00943|dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang
00944|terungkap di persidangan karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut
00945|adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah
00946|melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
00947|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum
00948|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
00949|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
00950|alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal  81 Undang-Undang RI Nomor
00951|18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang unsurnya
00952|sebagai berikut:
00953|1. Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
00954|Migran Indonesia;
00955|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00956|mempertimbangkan sebagai berikut:
00957|Ad.1.  Unsur  ”Orang  perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan
00958|Pekerja Migran Indonesia”
00959|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  orang  perseorangan
00960|berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
00961|Pekerja Migran Indonesia yaitu antara lain calo atau individu yang tidak memiliki
00962|kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, orang
00963|perseorangan juga dapat diartikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan
00964|kewajiban atau yang merujuk pada manusia;
00965|Menimbang,  bahwa  Terdakwa  MUSTOFA ALS  TOFA BIN  SUBAIDI
00966|dapat  dikategorikan  sebagai  orang  perseorangan  dikarenakan  Terdakwa
00967|merupakan  individu  atau  subjek  hukum  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban.
00968|Berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui juga bahwa Terdakwa tidak
00969|memiliki  kewenangan  untuk  menempatkan  seseorang  atau  Pekerja  Migran
00970|Indonesia ke luar negeri;
00971|Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang
00972|Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang
00973|dimaksud  dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  adalah  setiap  warga  Negara
00974|
00975|Indonesia  yang  akan,  sedang,  atau  telah  melakukan  pekerjaan  dengan
00976|menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
00977|Menimbang,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  tentang
00978|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  tidak  memberikan  secara  khusus
00979|mengenai  definisi  dari  melaksanakan  penempatan.  Namun  dalam  Pasal  49
00980|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
00981|Indonesia  menjelaskan  tentang  Pelaksana  penempatan  Pekerja  Migran
00982|Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
00983|A. Badan;
00984|B. Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
00985|C. Perusahaan  yang  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  untuk
00986|kepentingan Perusahaan sendiri;
00987|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  di  atas  tersebut,  maka
00988|dapat diketahui bahwa yang dapat melaksanakan atau pelaksana penempatan
00989|Pekerja  Migran  Indonesia  ke  luar  negeri  terbatas  hanya  pada  Badan  dan
00990|Perusahaan yang merupakan pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan
00991|serta pemerintah melalui instansi terkait, sehingga orang perseorangan tentulah
00992|dilarang untuk melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar
00993|negeri;
00994|Menimbang,  bahwa  secara  terminologi,  penempatan  dapat  diartikan
00995|sebagai proses kegiatan membawa orang dari suatu tempat ke tempat lain
00996|dengan adanya suatu maksud atau tujuan tertentu;
00997|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  pertimbangan  di  atas  serta
00998|dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim
00999|berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan telah melakukan
01000|perbuatan  yaitu  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  yang
01001|hendak ditempatkan atau dikirimkan ke luar negeri yaitu ke Jeju Island, Korea
01002|Selatan untuk bekerja, sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa
01003|unsur “ Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran
01004|Indonesia” telah terpenuhi;
01005|Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif kedua
01006|sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun
01007|2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  telah  terpenuhi,  maka
01008|Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
01009|bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan
01010|alternatif kedua Penuntut Umum;
01011|
01012|Menimbang,  bahwa  dikarenakan  Terdakwa  telah  terbukti  melakukan
01013|perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif
01014|kedua  Penuntut  Umum  tersebut,  maka  haruslah  diuji  perihal  kemampuan
01015|bertanggungjawabnya;
01016|Menimbang, bahwa  sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa
01017|terbukti  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  dapat  menjawab
01018|pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas. Selain itu tidak pula dibuktikan
01019|perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis
01020|Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung
01021|jawab dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (Pasal 44 KUHP) maupun alasan
01022|pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa haruslah
01023|mempertanggungjawabkan perbuatannya;
01024|Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara
01025|lisan  di  persidangan  yang  pada  pokoknya  menyampaikan  bahwa  keluarga
01026|Terdakwa sudah beritikad dan mengembalikan sebagian uang kepada Saudara
01027|FATHORROSI, Terdakwa memohon keringanan hukuman, serta berjanji tidak
01028|akan mengulangi kesalahannya lagi dan terhadap permohonan tersebut akan
01029|Majelis Hakim pertimbangkan langsung melalui amar Putusan ini;
01030|Menimbang,  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim  bukanlah
01031|sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang  yang
01032|telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu
01033|yang  bermanfaat  yaitu  adanya  pengaruh  pencegahan  (deterrent  effect),
01034|pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-
01035|pedagogical  influence  of  punishment)  dan  pengaruh  untuk  mendorong
01036|kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;
01037|Menimbang,  bahwa  Putusan  bertujuan  untuk  melakukan  pembinaan
01038|terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta
01039|dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;
01040|Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang
01041|RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa
01042|pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan
01043|Pidana Denda;
01044|Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum baik
01045|berupa tuntutan pidana penjara dan denda, Majelis Hakim tidak sependapat
01046|dengan tuntutan pidana tersebut dengan mempertimbangkan berat ringannya
01047|perbuatan Terdakwa, masih adanya itikad baik dari keluarga Terdakwa terhadap
01048|Saudara  FATHORROSI,  Terdakwa  juga  belum  menikmati  keuntungan  yang
01049|
01050|diperolehnya,  serta  dikaitkan  dengan  keadaan/tingkat  ekonomi  Terdakwa
01051|maupun  tingkat  kerugian  yang  timbul  akibat  perbuatan  Terdakwa  sehingga
01052|Majelis  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana  penjara  dan  denda  sebagaimana
01053|dalam amar Putusan ini;
01054|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  telah ditangkap dan ditahan
01055|secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP ,
01056|pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama  Terdakwa   berada
01057|dalam tahanan;
01058|Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum
01059|yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan
01060|supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
01061|Menimbang,  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan,  Penuntut
01062|Umum mengajukan barang bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:
01063| 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
01064| 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;
01065| 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor seri
01066|5260 5120 3131 2067;
01067|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  yang  telah  dipergunakan  dalam
01068|melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk
01069|melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut
01070|dirampas untuk dimusnahkan;
01071| 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold;
01072|Bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat
01073|komunikasi  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  masih  mempunyai  nilai
01074|ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk
01075|Negara;
01076| Uang tunai Rp4.000.000,00,- (empat juta rupiah);
01077| 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam;
01078|Bahwa  terhadap  barang  bukti  tersebut  merupakan  milik  dari  Saudara
01079|FATHORROSI dan masih sangat diperlukan olehnya, maka perlu ditetapkan
01080|agar  barang  bukti  tersebut  dikembalikan  kepada  Saksi  FATHORROSI  Als
01081|ROSSI Bin H. KARIMULLAH;
01082|Menimbang,  bahwa  oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah
01083|maka  berdasarkan  Pasal  193  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara
01084|Pidana  terhadap  diri  Terdakwa  haruslah  dijatuhi  pidana  namun  sebelumnya
01085|perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
01086|yaitu:
01087|
01088|Keadaan  yang  memberatkan:
01089|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
01090|rangka  mengawasi  dan  melindungi  Warga  Negara  Indonesia  yang  akan
01091|bekerja di luar negeri dan sangat meresahkan masyarakat;
01092|Keadaan yang meringankan:
01093|- Terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  berjanji  tidak  akan
01094|mengulanginya kembali;
01095|- Terdakwa bersikap sangat sopan dan kooperatif selama persidangan;
01096|- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
01097|- Keluarga  Terdakwa  ada  mengembalikan  uang  sejumlah
01098|Rp11.000.000,00,-  (sebelas  juta  rupiah)  kepada  keluarga  Saudara
01099|FATHORROSI Als ROSSI Bin H. KARIMULLAH;
01100|Menimbang,  bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka
01101|berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa
01102|juga  harus  dibebani  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  besarnya  akan
01103|ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;
01104|
01105|MENGADILI:
01106|1. Menyatakan  Terdakwa  Mustofa Als Tofa Bin Subaidi  terbukti secara
01107|sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Orang
01108|perseorangan  yang  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran
01109|Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
01110|2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mustofa Als Tofa Bin Subaidi
01111|oleh karena itu  dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
01112|dan pidana denda se jumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
01113|dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan
01114|pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
01115|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
01116|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01117|4. Menetapkan Terdakwa  tetap berada dalam tahanan;
01118|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01119|- 3 (tiga) tiket kapal Oceana;
01120|- 3 (tiga) tiket kapal Putri Anggreni;
01121|
01122|- 1 (satu) kartu anjungan tunai mandiri (ATM) BCA dengan nomor seri
01123|5260 5120 3131 2067;
01124|Dirampas untuk dimusnahkan;
01125|- 1 (satu) unit handphone merk iphone XS Max warna rose gold;
01126|Dirampas untuk Negara;
01127|- Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
01128|- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 5 F Warna Hitam;
01129|Dikembalikan kepada Saksi FATHORROSI Als ROSSI Bin H. KARIMULLAH;
01130|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
01131|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01132|
01133|Jumat
01134|
01135|25 Oktober
01136|
01137|2024
01138|
01139|2024, oleh kami, Alfonsius J.P . Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious
01140|K.P . Perangin Angin, S.H., M.H., dan Ronal Roges Simorangkir, S.H., masing-
01141|masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
01142|
01143|Syafrizal, A.Md.
01144|
01145|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
01146|Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H. Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.
01147|Ronal Roges Simorangkir, S.H.
01148|Panitera Pengganti,
01149|Syafrizal, A.Md.