02126|Korban Nur Anggraeni tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja
02127|atau kontrak kerja dengan Terdakwa;
02128|Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.
02129|menerangkan pada pokoknya persyaratan WNI untuk bekerja ke luar negeri
02130|antara lain KTP asli, KK asli, akta kelahiran / ijazah / buku nikah / surat
02131|baptis,  serta  harus  melampirkan  surat  rekomendasi  dan  ID  CPMI  dari
02132|Disnaker,  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  pernah  membuat  paspor  non-
02133|elektronik di Kantor Imigrasi Klas II Non TPI Blitar yang dikeluarkan tanggal
02134|31 Maret 2023, selanjutnya berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan
02135|paspor oleh Saksi Korban Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia,
02136|bukan  untuk  bekerja  yang  mana  untuk  wisata  ke  Malaysia  tidak
02137|membutuhkan visa, namun jika untuk bekerja harus menggunakan Visa Kerja
02138|yang  dikeluarkan  oleh  Kedutaan  Malaysia,  selanjutnya  penggunaan  Visa
02139|Turis tidak dapat dipergunakan untuk bekerja ke luar negeri, apabila ingin
02140|bekerja  secara  legal  di  Malaysia,  maka  harus  mengurus  Visa  Kerja  di
02141|Kedutaan Malaysia, negara – negara ASEAN memang memiliki kebijakan
02142|bebas visa untuk wisata, namun tidak untuk bekerja, bahwa Saksi Korban
02143|Nur Anggraeni dapat dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia Non-
02144|Prosedural karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan
02145|menggunakan  Visa  Turis,  padahal  seharusnya  menggunakan  Visa  Kerja,
02146|dengan kata lain Saksi Korban Nur Anggraeni berangkat ke Malaysia secara
02147|ilegal;
02148|Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Maiden Hilalah menerangkan
02149|pada  pokoknya  yang  berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,
02150|pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang untuk bekerja ke luar
02151|negeri adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02152|prosedur  pengajuan  izin  bagi  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran
02153|Indonesia (P3MI) merupakan kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi,
02154|sedangkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus
02155|memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02156|Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02157|
02158|(SIP3MI) melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan
02159|Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja
02160|Migran  Indonesia  (BP2MI),  selanjutnya  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02161|Migran  Indonesia  (P3MI)  mendampingi  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
02162|(CPMI) dalam proses administrasi di Dinas Tenaga Kerja serta memfasilitasi
02163|pemberangkatan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  ke  luar  negeri,
02164|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara, adapun Calon
02165|Pekerja Migran Indonesia (CPMI) terlebih dahulu mendaftar di Aplikasi “Siap
02166|Kerja”, memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI),
02167|mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika  menikah),
02168|sertifikat kompetensi, surat izin keluarga, BPJS / KIS, dan setelah diverifikasi
02169|oleh Disnaker, dibuat perjanjian penempatan, dilanjutkan TTE oleh Disnaker,
02170|pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra  Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan
02171|Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia
02172|(BP2MI), perjanjian dengan pengguna dan pemberangkatan ke luar negeri
02173|oleh  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI)  namun
02174|Dinas Tenaga Kerja di daerah tidak memiliki kewenangan atas data Surat Izin
02175|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (SIP3MI),  karena  hal
02176|tersebut  merupakan  kewenangan  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi
02177|Provinsi Jawa Timur;
02178|Menimbang,  lebih  lanjut  orang  perseorangan  tidak  dapat  menjadi
02179|sponsor Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk
02180|merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan yang diperbolehkan
02181|hanya  karyawan  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02182|(P3MI) itu sendiri, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
02183|hanya  dapat  menugaskan  karyawan  internalnya  untuk  mencari  Pekerja
02184|Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja ke luar negeri, bahwa terdapat 4
02185|(empat) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) resmi
02186|atau legal yang terdaftar di wilayah Kota Blitar dan tidak ada satupun milik
02187|dari Terdakwa, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi
02188|Budiono;
02189|Menimbang, lebih lanjut tidak terdapat data atas nama Saksi Korban
02190|Nur  Anggraeni  dalam  pengurusan  ID  Rekom  atau  akun  di  Aplikasi  “Siap
02191|Kerja” pada Dinas UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Blitar;
02192|Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tindakan
02193|yang dilakukan Terdakwa, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin
02194|dan  Saksi  Budiono  tersebut  merupakan  bentuk  pelanggaran  sebagai
02195|perseorangan  yang  tidak  berwenang  menempatkan  Pekerja  Migran
02196|Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02197|
02198|Indonesia yang mana syarat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
02199|adalah  usia  di  atas  18  (delapan  belas)  tahun,  mendapat  izin  keluarga,
02200|memiliki KTP, KK, ijazah, sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi
02201|Profesi, terdaftar di Aplikasi “Siap Kerja”, serta memiliki paspor dan visa kerja
02202|dan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  wajib  mengurus  dan
02203|mengunggah dokumen persyaratan sendiri melalui aplikasi yang tersedia;
02204|Menimbang,  lebih  lanjut tidak  ada  orang  yang  memiliki  perjanjian
02205|kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
02206|(P3MI)  secara perseorangan untuk melakukan  perekrutan, pengangkutan,
02207|penampungan  dan  pengiriman  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  karena
02208|kewenangan  sepenuhnya  berada  pada  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02209|Migran  Indonesia  (P3MI),  setiap  orang  yang  bukan  karyawan  atau  tidak
02210|memiliki  surat  penunjukan  resmi  dari  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
02211|Migran Indonesia (P3MI), tidak diperbolehkan menempatkan Pekerja Migran
02212|Indonesia (PMI) ke luar negeri, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki
02213|oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
02214|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Terdakwa,  Saksi  Yayuk  Puji
02215|Rahayu,  Saksi  Siti  Komsiyatin  dan  Saksi  Budiono  menerangkan  pada
02216|pokoknya  Terdakwa  berperan  sebagai  perekrut  dan  mengantar  serta
02217|memastikan  Medical  Check  Up Saksi  Korban Nur  Anggraeni  selesai dan
02218|dapat digunakan untuk keberangkatan ke Malaysia, Saksi Yayuk Puji Rahayu
02219|berperan ikut Terdakwa mengantar dan memastikan Medical Check Up Saksi
02220|Korban Nur Anggraeni selesai dan dapat digunakan untuk keberangkatan ke
02221|Malaysia  dan  juga  ikut  menerima  uang  yang  diberikan  oleh  Saksi  Siti
02222|Komsiyatin,  Saksi  Siti  Komsiyatin  berperan  sebagai  penghubung  dengan
02223|Agensi yang berada di Malaysia dan mengkoordinir semua proses sehingga
02224|Saksi Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Malaysia dan Saksi Budiono
02225|berperan  sebagai  yang  mengantarkan  ke  Kantor  Imigrasi  Blitar  dan
02226|mengurus  paspor  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  sampai  selesai  dan
02227|mengantar Saksi Korban Nur Anggraeni ke Juanda Surabaya sehingga Saksi
02228|Korban Nur Anggraeni bisa berangkat ke Batam dan seterusnya ke Malaysia,
02229|Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu  menerima  uang  sejumlah  Rp9.000.000,00
02230|(sembilan juta rupiah) dari Saksi Siti Komsiyatin dan membagi uang tersebut
02231|kepada Terdakwa, Saksi Yayuk Puji Rahayu, Terdakwa, Saksi Siti Komsiyatin
02232|dan Saksi Budiono tidak memiliki badan hukum seperti PT atau CV serta
02233|tidak memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
02234|(SIP3MI), menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa bersama –
02235|sama Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono
02236|Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02237|
02238|yang  telah  memberangkatkan  Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  ke  Malaysia
02239|dengan peran masing – masing tanpa prosedur yang sah menurut undang –
02240|undang, sehingga terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi secara sah
02241|dan meyakinkan menurut hukum;
02242|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal
02243|69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
02244|Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP  telah
02245|terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
02246|meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam
02247|dakwaan alternatif ketiga;
02248|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  akan  dipertimbangkan  apakah
02249|kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
02250|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  selama  pemeriksaan  perkara  ini
02251|tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan
02252|Terdakwa  maupun  alasan  pembenar  yang  dapat  menghilangkan  sifat
02253|melawan  hukumnya  perbuatan  Terdakwa,  maka  Terdakwa  harus
02254|mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta
02255|harus pula dijatuhi pidana;
02256|Menimbang, bahwa jenis pidana dalam Pasal 69 Undang – Undang
02257|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
02258|Migran  Indonesia  sebagaimana  yang  terbukti  dilakukan  Terdakwa  adalah
02259|berupa  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  dimana  pidana  ini  bersifat
02260|kumulatif  yang  artinya  bahwa  selain  dijatuhkan  pidana  penjara  maka
02261|terhadap Terdakwa juga sekaligus haruslah dijatuhi pidana dengan dengan
02262|ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana
02263|kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
02264|Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Terdakwa  telah
02265|dikenakan  penangkapan  dan  penahanan  yang  sah,  maka  masa
02266|penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari
02267|pidana yang dijatuhkan;
02268|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  ditahan dan penahanan
02269|terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02270|Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02271|Menimbang,  bahwa  memperhatikan  pidana  yang  dijatuhkan
02272|sebagaimana didalam amar putusan ini,  Majelis menilai setimpal terhadap
02273|perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;
02274|Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di
02275|persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02276|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02277|- 1 (satu) unit handphone Wiko warna hitam metalik;
02278|Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02279|
02280|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nur  Anggraeni,  Nomor  Paspor:
02281|XE550922;
02282|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
02283|tersebut diatas dikembalikan kepada Saksi Korban Nur Anggraeni;
02284|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02285|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Realme  C15  warna  biru, IMEI 1:
02286|68394045004692;
02287|yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai
02288|ekonomis,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  diatas  dirampas
02289|untuk negara;
02290|Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
02291|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nurul  Rifai,  Nomor  Paspor:
02292|E7947615;
02293|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Puji  Astutik,  Nomor  Paspor:
02294|C7914359;
02295|- 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, Nomor Paspor:
02296|E7804169;
02297|yang telah disita dari Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan barang bukti
02298|tersebut diatas dikembalikan kepada Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., selaku
02299|Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non
02300|TPI Blitar;
02301|Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Penasihat  Hukum  Terdakwa
02302|mengajukan pembelaan yang pada pokoknya  Penasihat Hukum Terdakwa
02303|tidak  sependapat  dengan  beratnya  pertanggung  jawaban  pidana  yang
02304|dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama
02305|6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa
02306|dan denda sebesar Rp500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah)  subsidair 6
02307|(enam) bulan kurungan , Terdakwa dalam memberikan keterangan tidaklah
02308|berbelit – belit, apa yang Terdakwa terangkan dalam persidangan Yang Mulia
02309|ini adalah merupakan suatu hal yang harus diluruskan dan tidak mengikuti
02310|pandangan  dan  kontruksi  Penyidik  yang  diteruskan  oleh  Saudara  Jaksa
02311|Penuntut  Umum.  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yakin  Majelis  Hakim  yang
02312|terhormat akan mempertimbangkan seluruh pleidoi ini secara mendalam dan
02313|arif serta bijaksana dan berlaku seadil – adilnya terhadap diri Terdakwa demi
02314|keadilan. Oleh sebab itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim
02315|mempertimbangkan  penahanan  yang  sudah  dijalani  selama  ini  oleh
02316|Terdakwa sudah menimbulkan efek jera dan Terdakwa berjanji tidak akan
02317|mengulanginya  lagi  dikemudian  hari,  serta  Terdakwa  menyesali
02318|perbuatannya  dan  Terdakwa  merupakan  tulang  punggung  keluarga  yang
02319|mempunyai anak masih kecil – kecil. Terdakwa juga belum pernah dihukum
02320|Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
02321|
02322|dan bersikap sopan dalam proses persidangan. Hukuman pada Terdakwa
02323|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas  Terdakwa  melainkan
02324|sebagai  bentuk  pembinaan  dan  pembelajaran  agar  menjadi  pribadi  yang
02325|lebih baik lagi. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini
02326|selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia
02327|agar  Terdakwa  dibebaskan  atau  apabila  Majelis  Hakim  Yang  Mulia
02328|berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan seringan –
02329|ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan, atas
02330|pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai
02331|oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
02332|telah terpenuhi dalam diri Terdakwa  sehingga dengan demikian pembelaan
02333|Penasihat  Hukum  Terdakwa  dinyatakan  ditolak,  selanjutnya  untuk  alasan
02334|peringanan seperti hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksud kan untuk
02335|sebagai  pembalasan  atas  perbuatan  Terdakwa  melainkan  sebagai
02336|pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan
02337|oleh  karena  tujuan  pidana  bukan  semata  –  mata  untuk  pembalasan
02338|melainkan  untuk  pemulihan  Terdakwa  agar  dapat  kembali  kedalam
02339|masyarakat,  maka  Majelis  Hakim  akan  memasukkan  hal  –  hal tersebut
02340|sebagai  alasan  –  alasan untuk  memberikan  keringanan  hukuman  atas
02341|kesalahan Terdakwa;
02342|Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa,
02343|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
02344|yang meringankan Terdakwa;
02345|Keadaan yang memberatkan:
02346|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  melindungi  pekerja  Migran  Indonesia
02347|(PMI)  dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban
02348|kekerasan, kesewenang – wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
02349|manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia;
02350|Keadaan yang meringankan:
02351|- Terdakwa belum pernah di hukum;
02352|- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan
02353|mengulangi lagi;
02354|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  dan
02355|Terdakwa  sebelumnya  tidak  mengajukan  permohonan  pembebasan  dari
02356|pembayaran  biaya  perkara,  maka  berdasarkan  Pasal  222  KUHP kepada
02357|Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
02358|ditentukan dalam amar putusan ini;
02359|
02360|MENGADILI:
02361|1. Menyatakan  Terdakwa  Aril  Wibisono  Bin  (Alm)  Mukadi,  terbukti
02362|secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta
02363|tanpa  hak  melaksanakan  penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia“,
02364|sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
02365|2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  diatas  dengan
02366|pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  dan  pidana  denda  sejumlah
02367|Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
02368|tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4
02369|(empat) bulan;
02370|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
02371|oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02372|4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
02373|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02374|- 1 (satu) unit handphone Wiko warna hitam metalik;
02375|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nur  Anggraeni,  Nomor  Paspor:
02376|XE550922;
02377|dikembalikan kepada Saksi Nur Anggraeni;
02378|- 1  (satu)  buah  handphone  merk  Realme  C15  warna  biru, IMEI 1:
02379|68394045004692;
02380|dirampas untuk negara;
02381|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nurul  Rifai,  Nomor  Paspor:
02382|E7947615;
02383|- 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Puji  Astutik,  Nomor  Paspor:
02384|C7914359;
02385|- 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, Nomor Paspor:
02386|E7804169;
02387|dikembalikan kepada Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM., selaku Kepala
02388|Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI
02389|Blitar;
02390|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara
02391|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02392|
02393|Jum’at
02394|
02395|18 Juli 2025
02396|
02397|2025
02398|
02399|Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum’at, tanggal 18 Juli 2025, oleh
02400|kami,  Ari Kurniawan , S.H., sebagai Hakim Ketua,  Mohammad Syafii, S.H.,
02401|Muhammad Iqbal Hutabarat , S.H., M.H ., masing  – masing sebagai Hakim
02402|
02403|Agus Santosa, S.H., M.H.