02461|Ad.2 Unsur  “Dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan  Memaksa
02462|Seseorang Bersetubuh Denganya”
02463|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman
02464|kekerasan”  adalah  setiap  perbuatan,  baik  secara  fisik  maupun  psikis,  yang
02465|menimbulkan  rasa  takut,  tekanan,  atau  ketidakberdayaan  pada  diri  korban,
02466|sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas;
02467|Menimbang bahwa pengertian “memaksa” tidak hanya terbatas pada
02468|penggunaan tenaga fisik semata, melainkan juga mencakup bujukan, tekanan
02469|psikologis, situasi yang menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya, serta
02470|kondisi  relasi  yang  tidak  seimbang, terlebih  apabila  korban  masih  berstatus
02471|sebagai Anak;
02472|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Anak  Korban  yang
02473|bersesuaian  dengan  keterangan  saksi  lainnya,  diperoleh  fakta  bahwa  pada
02474|beberapa  kejadian  Anak  membawa  korban  ke  tempat  yang  sepi,  menarik,
02475|membujuk, serta mendesak korban untuk melakukan persetubuhan, meskipun
02476|korban pada awalnya menyatakan penolakan dan ketakutan;
02477|
02478|Menimbang bahwa dalam kejadian pertama, korban dibawa ke lokasi
02479|pantai  yang  sepi,  kemudian  ditarik  secara  fisik,  dipaksa  untuk  mengikuti
02480|kehendak Anak, hingga akhirnya dilakukan persetubuhan terhadap korban;
02481|Menimbang bahwa dalam kejadian-kejadian berikutnya, Anak kembali
02482|mengajak  dan  membujuk  korban  untuk  melakukan  persetubuhan,  bahkan
02483|disertai dengan tekanan berupa tidak akan mengantar korban pulang apabila
02484|korban menolak, sehingga korban berada  dalam  kondisi  terpaksa dan  tidak
02485|bebas menentukan kehendaknya;
02486|Menimbang  bahwa  keadaan  tersebut  menunjukkan  adanya  tekanan
02487|psikologis dan situasional yang menghilangkan kebebasan kehendak korban,
02488|sehingga  perbuatan  Anak  tidak  dapat  dianggap  sebagai  hubungan  yang
02489|dilakukan atas dasar persetujuan yang sah;
02490|Menimbang bahwa meskipun Anak dalam keterangannya menyatakan
02491|tidak menggunakan kekerasan, namun berdasarkan penilaian Majelis terhadap
02492|keseluruhan  alat  bukti,  khususnya  keterangan  korban  yang  konsisten  dan
02493|didukung  oleh  saksi  lainnya,  diperoleh  keyakinan  bahwa  telah  terjadi
02494|pemaksaan dalam arti luas;
02495|Menimbang bahwa terlebih lagi korban masih berstatus sebagai Anak,
02496|sehingga  secara  hukum  belum  memiliki  kapasitas  untuk  memberikan
02497|persetujuan  yang  sah  terhadap  perbuatan  persetubuhan,  sehingga  setiap
02498|tindakan  persetubuhan  dalam  kondisi  tersebut  pada  dasarnya  mengandung
02499|unsur pemaksaan;
02500|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  unsur  “dengan  kekerasan  atau
02501|ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya”  telah
02502|terpenuhi secara sah menurut hukum;
02503|Ad.3 Unsur “Dilakukan terhadap Anak”
02504|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang
02505|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam
02506|ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
02507|Menimbang  bahwa  berdasarkan  identitas  korban  yang  terungkap  di
02508|persidangan,  korban  yang  pada  saat  kejadian  masih  berusia  di  bawah  18
02509|(delapan belas) tahun, sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai Anak;
02510|Menimbang bahwa status korban sebagai Anak menempatkan korban
02511|dalam  posisi  yang  rentan  secara  fisik  maupun  psikis,  serta  belum  memiliki
02512|kematangan untuk memahami secara utuh akibat dari perbuatan persetubuhan,
02513|sehingga hukum memberikan perlindungan khusus terhadap Anak dari segala
02514|bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual;
02515|
02516|Menimbang  bahwa  oleh  karena  perbuatan  Anak  dilakukan  terhadap
02517|korban yang masih berstatus sebagai Anak, maka ketentuan Pasal 473 ayat (4)
02518|KUHP menjadi relevan untuk diterapkan, sehingga terhadap Anak pelaku dapat
02519|dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda
02520|paling  banyak  kategori  VII  sebagaimana  telah  disesuaikan  berdasarkan
02521|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,  yang
02522|selanjutnya  akan  dipertimbangkan  secara  proporsional  dalam  penjatuhan
02523|pidana;
02524|Menimbang  bahwa dalam perkara  a quo , perbuatan Anak  dilakukan
02525|lebih dari satu kali, pada waktu dan tempat yang berbeda, serta menunjukkan
02526|adanya pola perbuatan yang berulang terhadap korban yang sama, sehingga
02527|hal tersebut semakin memperkuat alasan pemberatan pidana;
02528|Menimbang  bahwa  selain  itu,  akibat  dari  perbuatan  tersebut  telah
02529|menimbulkan  dampak  nyata  bagi  korban,  baik  secara  fisik  maupun  psikis
02530|sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga tujuan perlindungan terhadap
02531|Anak sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang harus ditegakkan secara
02532|maksimal;
02533|Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan terhadap Anak”
02534|tidak  hanya  terpenuhi,  tetapi  juga  mengandung  konsekuensi  yuridis  berupa
02535|pemberatan  pidana  yang  wajib  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam
02536|menjatuhkan putusan;
02537|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 Ayat (4) Jo.
02538|473  Ayat  (1)  KUHP  Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
02539|Penyesuaian Pidana  telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan
02540|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  pertama
02541|Penuntut Umum;
02542|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dakwaan  alternatif  pertama  telah
02543|terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan
02544|lebih lanjut;
02545|Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
02546|(geen  straf  zonder  schuld ),  Majelis  Hakim  mempertimbangkan
02547|pertanggungjawaban pidana Anak, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di
02548|persidangan,  perbuatan  persetubuhan  tersebut  dilakukan  oleh  Anak  dengan
02549|kehendak dan kesadaran sendiri, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam
02550|bentuk kesengajaan (dolus);
02551|Menimbang bahwa Anak telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun,
02552|mampu  mengikuti  jalannya  persidangan,  memahami  serta  menjawab
02553|
02554|pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta pada saat melakukan
02555|perbuatan  tidak  terdapat  keadaan  yang  menunjukkan  bahwa  Anak  berada
02556|dalam kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, sehingga Anak
02557|dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;
02558|Menimbang bahwa oleh karena dalam diri Anak terdapat kesalahan atas
02559|terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  Anak  memiliki  kemampuan  bertanggung
02560|jawab, serta  selama  persidangan tidak ditemukan adanya  alasan pembenar
02561|maupun  alasan  pemaaf  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban
02562|pidana, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02563|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  pemidanaan  terhadap  Anak,
02564|Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan
02565|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP,  dengan  tetap
02566|memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak ( the best interest of the child ),
02567|yang  meliputi  antara  lain  tingkat  kesalahan  Anak,  akibat  yang  ditimbulkan,
02568|kondisi pribadi Anak, serta kemungkinan pembinaan dan masa depan Anak;
02569|Menimbang  bahwa  terhadap  pendapat  orang  tua  Anak  yang  pada
02570|pokoknya memohon agar Anak dibebaskan atau diberikan keringanan hukuman
02571|guna  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  Majelis  Hakim
02572|memahami  dan  mempertimbangkan  permohonan  tersebut  sebagai  bentuk
02573|perhatian  orang  tua  terhadap  masa  depan  Anak,  namun  demikian  dengan
02574|memperhatikan beratnya perbuatan Anak, perlindungan terhadap korban, serta
02575|perlunya pembinaan yang terarah sebagaimana rekomendasi dalam Laporan
02576|Hasil Penelitian Kemasyarakatan, permohonan tersebut tidak dapat sepenuhnya
02577|dikabulkan,  dan  akan  dipertimbangkan  sebagai  keadaan  yang  meringankan
02578|dalam penjatuhan pidana;
02579|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  telah  dibacakan  dan
02580|diperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun
02581|oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa
02582|perbuatan  Anak  dilatarbelakangi  oleh  hubungan  asmara,  merupakan  tindak
02583|pidana pertama, serta Anak memiliki tingkat risiko pengulangan dalam kategori
02584|sedang sehingga memerlukan pembinaan yang terarah;
02585|Menimbang bahwa dalam laporan tersebut juga direkomendasikan agar
02586|Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu
02587|sebagai  bentuk  penanganan  yang  sesuai  dengan  kepentingan  terbaik  bagi
02588|Anak;
02589|Menimbang  bahwa  terhadap  rekomendasi  tersebut,  Majelis  Hakim
02590|mempertimbangkan  bahwa  meskipun  perbuatan  Anak  merupakan  perbuatan
02591|
02592|pertama  dan  dilatarbelakangi  hubungan  pribadi,  namun  perbuatan  tersebut
02593|tetap merupakan tindak pidana serius yang menyangkut perlindungan terhadap
02594|Anak  sebagai  korban  serta  dilakukan  dengan  cara  yang  menimbulkan
02595|penderitaan fisik dan psikis bagi Anak Korban;
02596|Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat risiko pengulangan
02597|tindak pidana yang berada dalam kategori sedang serta perlunya pembinaan
02598|yang terarah, maka rekomendasi agar Anak menjalani pembinaan di LPKA Palu
02599|adalah  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  tidak  hanya  bersifat
02600|pembalasan, tetapi juga pembinaan dan perlindungan masyarakat;
02601|Menimbang  bahwa  oleh  karena  itu,  dengan  tetap  memperhatikan
02602|kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan
02603|pidana penjara dengan penempatan di LPKA Palu merupakan jenis pidana yang
02604|paling  tepat  untuk  dijatuhkan  kepada  Anak,  yang  lamanya  akan  ditentukan
02605|dalam amar putusan ini;
02606|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
02607|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02608|meringankan bagi Anak;
02609|Keadaan yang memberatkan:
02610|- Perbuatan  Anak  dilakukan  terhadap  korban  yang  masih  berstatus
02611|sebagai Anak;
02612|- Perbuatan Anak dilakukan lebih dari satu kali;
02613|- Perbuatan Anak telah menimbulkan penderitaan bagi korban, baik secara
02614|fisik maupun psikis;
02615|Keadaan yang meringankan:
02616|- Anak bersikap sopan selama persidangan;
02617|- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;
02618|- Anak masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk
02619|memperbaiki diri;
02620|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  tidak  ditahan  selama  proses
02621|pemeriksaan  perkara  ini,  namun  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim
02622|terdapat  alasan  yang  cukup  untuk  melakukan  penahanan,  maka  perlu
02623|memerintahkan agar Anak ditahan;
02624|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02625|akan dipertimbangkan sebagai berikut:
02626|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  lembar  baju  kaos
02627|berwarna  abu-abu  garis  hitam  dan  merah,  1  (satu)  lembar  celana  panjang
02628|berwarna hitam, 1 (satu) lembar bra berwarna ungu, dan 1 (satu) lembar celana
02629|
02630|dalam berwarna ungu, yang merupakan milik korban dan tidak termasuk barang
02631|terlarang serta tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian, maka perlu
02632|ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak
02633|yaitu Anak Korban;
02634|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
02635|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02636|Mengingat Pasal 473 ayat (4)  Jo. Pasal 473 ayat (1) Kitab Undang-
02637|Undang  Hukum  Pidana  sebagaimana  telah  disesuaikan  dengan  Undang-
02638|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang
02639|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-
02640|Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
02641|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02642|
02643|MENGADILI:
02644|1. Menyatakan  Anak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
02645|melakukan tindak pidana  “setiap orang dengan kekerasan atau ancaman
02646|kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dilakukan terhadap
02647|anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
02648|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  tersebut  oleh  karena  itu  dengan
02649|pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
02650|(LPKA) Palu;
02651|3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan
02652|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02653|4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
02654|5. Menetapkan status barang bukti berupa:
02655|1) 1  (satu)  lembar  baju  kaos  berwarna  abu-abu  garis  hitam  dan
02656|merah;
02657|2) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
02658|3) 1 (satu) lembar bra berwarna ungu;
02659|4) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu.
02660|Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;
02661|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
02662|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
02663|
02664|Senin
02665|
02666|13 April 2026
02667|
02668|2026
02669|
02670|Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
02671|Anak pada Pengadilan Negeri Buol, pada hari ini Senin, tanggal 13 April 2026,
02672|oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., selaku Hakim Ketua, Tahan Daniel Sitorus, S.H.,
02673|dan Yohannes G. A. R. Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
02674|
02675|Fadly Orsay Pamora, S.H.
02676|
02677|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02678|Tahan Daniel Sitorus, S.H. Abdul Gafur Bungin, S.H.
02679|Yohannes G. A. R. Manalu, S.H.
02680|Panitera Pengganti,
02681|Fadly Orsay Pamora, S.H.