01871|resmi/nonprocedural  dan  Terdakwa  tidak  memiliki  izin  dari  Pemerintah  untuk
01872|melakukan  aktifitas  membantu  ataupun  memberangkatkan  orang  keluar  dari
01873|wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah;
01874|Menimbang, bahwa T erdakwa ada dijanjikan sejumlah uang jika berhasil
01875|mengantarkan mereka kepada Sdr. IWAN, upahnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh
01876|ribu rupiah), dan jika dikalikan 5 (lima) orang totalnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima
01877|puluh ribu rupiah). Namun karena tidak berhasil maka T erdakwa belum menerima
01878|apapun dan T erdakwa  sudah 2 (dua) kali ini, yang pertama T erdakwa sudah tidak
01879|ingat waktunya namun masih di tahun 2024;
01880|Menimbang,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  meyakini  bahwa
01881|perbuatan Terdakwa menjemput dan mengantarkan 2 (dua) orang yang berniat
01882|ke Malaysia tanpa menggunakan dokumen-dokumen resmi yaitu saudara ANAN,
01883|saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL dan saudara RIZAL
01884|kepada Iwan yang senyatanya Terdakwa sudah mengetahui bahwa tujuannya
01885|adalah untuk berangkat ke Malaysia, namun senyatanya terhenti dikarenakan
01886|bukan kehendak dari Terdakwa akibat diamankan oleh Petugas Kepolisian dari
01887|Ditpolairud  Polda  Kepri,  telah  dapat  dikatakan  Percobaan  membawa  warga
01888|
01889|Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan demikian
01890|unsur ini telah terpenuhi;
01891|Ad.3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
01892|Indonesia;
01893|Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang
01894|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yang  dimaksud
01895|dengan  Eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban
01896|yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,
01897|perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,
01898|pemanfaatan  fisik,  seksual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum
01899|memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau
01900|memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk
01901|mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;
01902|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Pasal  1  angka  1  UU  RI  Nomor  43
01903|Tahun  2008  Tentang  Wilayah  Negara  menyebutkan  yang  dimaksud  dengan
01904|Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan
01905|Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan
01906|wilayah  daratan,  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial
01907|beserta  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya,
01908|termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya;
01909|Menimbang, bahwa berdasarkan niatan dan persetujuan dari masing-
01910|masing Korban yaitu  saudara ANAN, saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN,
01911|saudara JUMADIL dan saudara RIZAL untuk bekerja di Malaysia, maka pekerjaan
01912|yang meliputi namun tidak terbatas pada pemanfaatan fisik dan tenaga dari
01913|Saksi saudara ANAN, saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL
01914|dan saudara RIZAL di luar Negara Indonesia, yaitu Negara Malaysia dengan
01915|memberikan keuntungan bagi segelintir orang yaitu Sdr. Panjang, Sdr. Iwan dan
01916|Terdakwa yang berkepentingan ialah termasuk ke dalam kegiatan eksploitasi di
01917|luar wilayah Indonesia dimana Terdakwa mendapatkan upah dari  kepada Sdr.
01918|IWAN, upahnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jika dikalikan 5
01919|(lima) orang totalnya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun karena
01920|tidak berhasil maka T erdakwa belum menerima apapun;
01921|Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis
01922|Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
01923|Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta
01924|melakukan;
01925|
01926|Menimbag, bahwa  Ketentuan  pasal  mengenai  dugaan  tindak  pidana
01927|penyertaan  diatur  dalam  Pasal  55  KUHP  yang  mengklasifikasi  pelaku
01928|penyertaan berikut:
01929|1. Pelaku (Plegen, Dader);
01930|Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana;
01931|2. Menyuruh Melakukan (Doenplegen, Medelijke Dader);
01932|Seseorang  ingin  melakukan  suatu  tindak  pidana,  akan  tetapi  dia  tidak
01933|melaksanakannya  sendiri.  Dia  menyuruh  orang  lain  untuk
01934|melaksanakannya. Dalam penyertaan ini, orang yang disuruh tidak akan
01935|dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya;
01936|3. Turut Serta Melakukan (Medeplegen, Mede Dader)
01937|Medeplegen/mede dader adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak
01938|pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
01939|- ada  kerja  sama  secara  sadar  dari  setiap  peserta  tanpa  perlu  ada
01940|kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa
01941|tindak pidana; dan
01942|- ada  kerja  sama  pelaksanaan  secara  fisik  untuk  melakukan  tindak
01943|pidana.
01944|Menimbang,  bahwa  dalam  melakukan  kegiatannya,  senyatanya
01945|terdapat  beberapa  orang  yang  memiliki  peran  masing-masing,  dimana  Sdr.
01946|Panjang  yang  mengaturkan  keberangkatan  masing-masing  Korban  yaitu
01947|saudara ANAN, saudara MIRAYANG, saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL dan
01948|saudara RIZAL untuk berangkat ke Batam dan diarahkan ke T anjung Balai Karimun,
01949|Sdr.  Iwan  yang  mengaturkan  keberangkatan  ke  Malaysia  dan  T erdakwa  yang
01950|menjemput  masing-masing  Korban  yaitu  saudara ANAN, saudara MIRAYANG,
01951|saudara SUPARMAN, saudara JUMADIL dan saudara RIZAL di Pelabuhan T anjung
01952|Balai T anjung Balai Karimun dan mendapatkan upah dari Sdr. Iwan;
01953|Menimbang,  bahwa  peran  Terdakwa  tidak  dapat  berdiri  sendiri
01954|melainkan harus dilakukan dengan kerjasama fisik secara sadar dari Terdakwa
01955|dan rekan-rekan Terdakwa yang lain yaitu Sdr. Panjang dan Sdr. Iwan untuk
01956|mencapai  hasil  maka  dengan  demikian  unsur  turut  serta  melakukan  telah
01957|terpenuhi di dalam hal ini, sehingga unsur inipun terpenuhi pada perbuatan
01958|Terdakwa;
01959|Menimbang,  bahwa  di  dalam  dakwaan  ini  Penuntut  Umum
01960|mencantumkan  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
01961|
01962|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  Majelis  Hakim
01963|mempertimbangkan sebagai berikut;
01964|Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  restitusi  sebagaimana
01965|Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
01966|Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah adalah pembayaran ganti kerugian
01967|yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang
01968|berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil  dan/atau  immateriil  yang
01969|diderita korban atau ahli warisnya;
01970|Menimbang,  bahwa  di  dalam  persidangan  sejak  pembacaan  Surat
01971|Dakwaan sampai dengan Putusan diucapkan permohonan restitusi tidak pernah
01972|diajukan di persidangan;
01973|Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya restitusi di dalam perkara
01974|ini  selama  persidangan  maka  tidak  semata-mata  mengakibatkan  perbuatan
01975|pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti, terlebih lagi menurut Majelis
01976|Hakim  Pasal  48  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang
01977|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bukanlah merupakan unsur
01978|pokok  di  dalam  perbuatan  yang  dilarang  sebagai  tindak  pidana  di  dalam
01979|Undang-Undang tersebut;
01980|Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 10
01981|Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang
01982|Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1
01983|KUH pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti
01984|secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
01985|didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
01986|Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak
01987|menemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana
01988|baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
01989|mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
01990|Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
01991|maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;
01992|Menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa,
01993|maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
01994|yang meringankan Terdakwa;
01995|Keadaan yang memberatkan:
01996|- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarkat;
01997|- Perbuatan  Terdakwa  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam
01998|pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
01999|
02000|Keadaan yang meringankan:
02001|- Terdakwa menyesali perbuatannnya;
02002|Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai
02003|pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih
02004|ditujukan  sebagai  didikan  dan  binaan  kepada  Terdakwa  untuk  sadar  akan
02005|perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak
02006|melakukan perbuatan yang melawan hukum;
02007|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  di  dalam  Pasal  4  Undang-Undang
02008|Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan
02009|Orang, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana yakni Pidana Penjara dan Pidana
02010|Denda, maka juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan
02011|dalam  amar  putusan  ini  sehingga  diharapkan  bahwa  Terdakwa  mampu
02012|membayar pidana denda yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim  dengan
02013|ketentuan  bila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  terhadap  Terdakwa  akan
02014|dikenakan  pidana  kurungan  yang  lamanya  akan  dinyatakan  dalam  amar
02015|putusan dibawah ini;
02016|Menimbang,  bahwa  karena  Terdakwa telah  ditangkap  dan selama  ini
02017|berada  dalam  tahanan  berdasarkan  perintah  penangkapan  dan  penahanan
02018|yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah
02019|dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang
02020|dijatuhkan;
02021|Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  ditahan  dan  penahanan
02022|terhadap  Terdakwa  dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
02023|Terdakwa tetap berada dalam tahanan
02024|Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02025|untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
02026|1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna biru dengan nomor imei
02027|1: 861703065118819 dan no imei 2 : 861703065118801, beserta simcard
02028|Telkomsel dengan nomor 081261916522.
02029|2) 1  (satu)  buah  kartu  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM)  Bank  BRI  dengan
02030|nomor kartu 5221 8450 5781 4766 atas nama SUWARNI.
02031|3) 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Super Air Jet Yogyakarta –
02032|Batam atas nama ANAN.
02033|
02034|4) 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Super Air Jet Yogyakarta–
02035|Batam atas nama JUMADIL.
02036|5) 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Laut Ferry Dumai Line Batam – Karimun.
02037|6) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Lion  Air  Lombok  –
02038|Surabaya atas nama SAMSUL RIZAL.
02039|7) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Lion  Air  Surabaya  –
02040|Batam atas nama SAMSUL RIZAL.
02041|8) 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Laut Ferry Mikonatalia Batam – Karimun.
02042|9) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Lion  Air  Surabaya  –
02043|Batam atas nama SUMARMAN.
02044|yang  telah  selesai  dipergunakan  dalam  pembuktian  perkara  aquo  dan
02045|merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan  maka
02046|terhadap  barang  bukti  tersebut  haruslah  dinyatakan  dirampas  untuk
02047|dimusnahkan;
02048|Memperhatikan,  Pasal  4  Jo  Pasal  10  Undang-Undang  Republik
02049|Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
02050|Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum
02051|Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
02052|serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02053|
02054|MENGADILI:
02055|1. Menyatakan Terdakwa Azenil als Anil bin Bakar terbukti secara sah dan
02056|meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Turut  Serta  Melakukan
02057|percobaan  membawa  Warga  Negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  Negara
02058|Republik  Indonesia  dengan  maksud  untuk  dieksploitasi  di  luar  wilayah
02059|Negara Republik Indonesia ”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu
02060|Penuntut Umum;
02061|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa Azenil  als  Anil  bin  Bakar oleh
02062|karena  itu dengan  pidana  penjara  selama 5  (Lima)  tahun dan  denda
02063|sejumlah  Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah) dengan
02064|ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana
02065|kurungan selama 6 (enam) bulan;
02066|3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani
02067|Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02068|4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
02069|5. Menetapkan barang bukti berupa:
02070|
02071|1) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna biru dengan nomor imei
02072|1: 861703065118819 dan no imei 2 : 861703065118801, beserta simcard
02073|Telkomsel dengan nomor 081261916522;
02074|2) 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI dengan
02075|nomor kartu 5221 8450 5781 4766 atas nama SUWARNI;
02076|3) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Super  Air  Jet
02077|Yogyakarta– Batam atas nama ANAN;
02078|4) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Super  Air  Jet
02079|Yogyakarta– Batam atas nama JUMADIL;
02080|5) 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Laut Ferry Dumai Line Batam – Karimun;
02081|6) 1  (satu)  Lembar  Kertas  Boarding  Pass  Pesawat  Lion  Air  Lombok  –
02082|Surabaya atas nama SAMSUL RIZAL;
02083|7) 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Lion Air Surabaya –
02084|Batam atas nama SAMSUL RIZAL;
02085|8) 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Laut Ferry Mikonatalia Batam – Karimun;
02086|9) 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Lion Air Surabaya –
02087|Batam atas nama SUMARMAN;
02088|Dirampas untuk dimusnahkan;
02089|6. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar biaya  perkara
02090|sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
02091|
02092|Rabu
02093|
02094|11
02095|
02096|2024
02097|
02098|2024 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,
02099|Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., Gracious K.P . Perangin Angin, S.H., M.H.,
02100|masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka
02101|
02102|dengan didampingi  Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa,
02103|S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun,
02104|serta dihadiri oleh Rachmadifa Alindra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
02105|
02106|Hakim Anggota, Hakim Ketua,
02107|Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.         Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.
02108|
02109|Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.
02110|Panitera Pengganti,
02111|Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.