01685|- 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, Nomor Paspor:
01686|E7804169;
01687|dikembalikan  kepada  Saksi  Ganjar  Ardiansyah,  S.Tr.IM.,  selaku
01688|Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan pada Kantor Imigrasi Kelas II
01689|Non TPI Blitar;
01690|Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01691|
01692|6. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar
01693|Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
01694|Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
01695|Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat
01696|dengan  beratnya  pertanggung  jawaban  pidana  yang  dibebankan  kepada
01697|Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun
01698|dikurangi masa penahanan yang  telah dijalani oleh  Terdakwa  dan denda
01699|sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
01700|kurungan, Terdakwa dalam memberikan keterangan tidaklah berbelit – belit,
01701|apa  yang  Terdakwa  terangkan  dalam  persidangan  Yang  Mulia  ini  adalah
01702|merupakan suatu hal yang harus diluruskan dan tidak mengikuti pandangan
01703|dan kontruksi Penyidik yang diteruskan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum.
01704|Penasihat  Hukum  Terdakwa  yakin  Majelis  Hakim  yang  terhormat  akan
01705|mempertimbangkan  seluruh  pleidoi  ini  secara  mendalam  dan  arif  serta
01706|bijaksana dan berlaku seadil – adilnya terhadap diri Terdakwa demi keadilan.
01707|Oleh  sebab  itu,  Penasihat  Hukum  Terdakwa  mohon  Majelis  Hakim
01708|mempertimbangkan  penahanan  yang  sudah  dijalani  selama  ini  oleh
01709|Terdakwa sudah menimbulkan efek jera dan Terdakwa berjanji tidak akan
01710|mengulanginya  lagi  dikemudian  hari,  serta  Terdakwa  menyesali
01711|perbuatannya  dan  Terdakwa  merupakan  tulang  punggung  keluarga  yang
01712|mempunyai anak masih kecil – kecil. Terdakwa juga belum pernah dihukum
01713|dan bersikap sopan dalam proses persidangan. Hukuman pada Terdakwa
01714|bukanlah  dimaksudkan  sebagai  pembalasan  atas  Terdakwa  melainkan
01715|sebagai  bentuk  pembinaan  dan  pembelajaran  agar  menjadi  pribadi  yang
01716|lebih baik lagi. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini
01717|selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon pada Majelis Hakim Yang Mulia
01718|agar  Terdakwa  dibebaskan  atau  apabila  Majelis  Hakim  Yang  Mulia
01719|berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan seringan –
01720|ringannya dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;
01721|Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
01722|Terdakwa  dan  atau  Penasihat  Hukum  Terdakwa  yang  pada  pokoknya
01723|menolak seluruh uraian materi dalam Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum
01724|Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah
01725|diajukan dan dibacakan pada sidang yang lalu dan memohon kepada Majelis
01726|Hakim agar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;
01727|Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
01728|Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya  tetap
01729|pada pembelaannya;
01730|Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01731|
01732|Menimbang,  bahwa  Penuntut  Umum  mengajukan  barang  bukti
01733|sebagai berikut:
01734|1. 1 (satu) unit handphone Wiko warna hitam metalik;
01735|2. 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nur  Anggraeni,  Nomor  Paspor:
01736|XE550922;
01737|3. 1  (satu)  buah  handphone  merk  Realme  C15  warna  biru, IMEI 1:
01738|68394045004692;
01739|4. 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Nurul  Rifai,  Nomor  Paspor:
01740|E7947615;
01741|5. 1  (satu)  buah  paspor  atas  nama  Puji  Astutik,  Nomor  Paspor:
01742|C7914359;
01743|6. 1 (satu) buah paspor atas nama Suharti Maria Erna, Nomor Paspor:
01744|E7804169;
01745|Barang  bukti  tersebut  telah  disita  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang
01746|berlaku  dan  Terdakwa  maupun  saksi  –  saksi  telah  membenarkannya
01747|sehingga  dapat  dipertimbangkan  sebagai  barang  bukti  yang  sah  dalam
01748|perkara ini;
01749|
01750|yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai
01751|berikut:
01752|Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01753|
01754|- Bahwa benar,  Terdakwa  bersama Saksi Yayuk Puji Rahayu, Saksi
01755|Siti Komsiyatin dan Saksi Budiono, telah memberangkatkan Saksi Korban
01756|Nur Anggraeni sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia;
01757|- Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saksi Korban
01758|Nur Anggraeni untuk dapat bekerja ke Malaysia diantaranya berupa KK
01759|asli, fotokopi Akta dan KTP asli;
01760|- Bahwa  benar,  Terdakwa  menjanjikan  kepada  Saksi  Korban  Nur
01761|Anggraeni  ketika sudah  mendapat majikan  dan berangkat ke  Malaysia
01762|akan diberikan uang saku senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan
01763|sebagai pengganti biaya berangkat ke Malaysia maka Saksi Korban Nur
01764|Anggraeni tidak diberi gaji selama 2 (dua) bulan yang mana untuk gaji per
01765|bulan Saksi Korban Nur Anggraeni dijanjikan mendapatkan uang senilai
01766|1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau senilai Rp4.500.000,00 (empat juta
01767|lima ratus ribu rupiah);
01768|- Bahwa  benar,  pada  tanggal  13  Maret  2023,  Saksi  Korban  Nur
01769|Anggraeni  bersama  Saksi  Siswanto  diantar  oleh  Terdakwa  dan  Saksi
01770|Yayuk  Puji  Rahayu ke  Laboratorium  Klinik  Ultra  Medica  Tulungagung
01771|untuk Medical Check Up;
01772|- Bahwa benar, pada tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 07.00 WIB
01773|Saksi Korban Nur Anggraeni datang ke rumah Saksi Siti Komsiyatin yang
01774|berada di Jl. Sambas No. 5, Kauman, Kepanjenkidul, Kota Blitar dengan
01775|maksud  untuk  membuat  paspor  dan  kemudian  Saksi  Siti  Komsiyatin
01776|mengantarkan Saksi Korban Nur Anggraeni ke Kantor Imigrasi Blitar untuk
01777|membuat paspor;
01778|- Bahwa benar, pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB
01779|Saksi Korban Nur Anggraeni dan Saksi Siswanto datang ke rumah Saksi
01780|Siti Komsiyatin yang kemudian Saksi Korban Nur Anggraeni diantar oleh
01781|Saksi Budiono berangkat ke Bandara Juanda Surabaya kemudian Saksi
01782|Korban Nur Anggraeni berangkat menuju Batam menggunakan pesawat
01783|lalu turun di Bandara Batam, sesampainya di Batam Saksi Korban Nur
01784|Anggraeni  dijemput oleh  seseorang  yang  tidak  dikenal, lalu  diantar  ke
01785|Pelabuhan  Batam  dan  orang  tersebut  menyuruh  Saksi  Korban  Nur
01786|Anggraeni naik Kapal Feri;
01787|- Bahwa benar, di Malaysia, Saksi Korban Nur Anggraeni bekerja di
01788|rumah majikan yang bernama Saudara Zahari, beralamat di Bandar Bukit
01789|Pucung  BP  22  No.  77  Malaysia  selama  6  (enam)  bulan  dan  tidak
01790|mendapatkan gaji dari majikan;
01791|- Bahwa benar, sebelum diberangkatkan ke Malaysia, Saksi Korban
01792|Nur Anggraeni tidak mendapatkan pelatihan terlebih dahulu;
01793|Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01794|
01795|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01796|berdasarkan data SIMKIM, tujuan pembuatan paspor oleh Saksi Korban
01797|Nur Anggraeni adalah untuk wisata ke Malaysia, bukan untuk bekerja;
01798|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Ganjar Ardiansyah, S.Tr.IM.,
01799|Saksi  Korban  Nur  Anggraeni  dikategorikan  sebagai  Pekerja  Migran
01800|Indonesia  (PMI)  Non-Prosedural  (berangkat  ke  Malaysia  secara  ilegal)
01801|karena  menggunakan  paspor  dengan  tujuan  wisata  dan  menggunakan
01802|Visa Turis yang seharusnya menggunakan Visa Kerja;
01803|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  yang
01804|berwenang  melakukan  perekrutan,  penampungan,  pengiriman,
01805|pemindahan  atau  penerimaan  seseorang  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01806|adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01807|- Bahwa  benar,  menurut  pendapat  Ahli  Maiden  Hilalah,  prosedur
01808|pengajuan izin bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
01809|(P3MI)  merupakan  kewenangan  Dinas  Ketenagakerjaan  Provinsi,
01810|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki
01811|Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI)
01812|melalui Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Surat Izin Perekrutan Pekerja
01813|Migran Indonesia  (SIP2MI)  melalui  Badan  Pelindungan  Pekerja  Migran
01814|Indonesia (BP2MI) selanjutnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
01815|Indonesia (P3MI) mendampingi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01816|dalam  proses  administrasi  di  Dinas  Tenaga  Kerja  serta  memfasilitasi
01817|pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri,
01818|termasuk pengurusan dokumen dan pengantaran ke bandara;
01819|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, Calon Pekerja
01820|Migran  Indonesia  (CPMI)  terlebih  dahulu  mendaftar  di  Aplikasi  “Siap
01821|Kerja”,  memilih  Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia
01822|(P3MI),  mengunggah  dokumen  seperti  KK,  ijazah,  buku  nikah  (jika
01823|menikah),  sertifikat  kompetensi,  surat  izin  keluarga,  BPJS  /  KIS,  dan
01824|setelah  diverifikasi  oleh  Disnaker,  dibuat  perjanjian  penempatan,
01825|dilanjutkan  TTE  oleh  Disnaker,  pemeriksaan  medis,  Orientasi  Pra
01826|Pemberangkatan  (OPP)  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  (LTSA)  Badan
01827|Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (BP2MI),  perjanjian  dengan
01828|pengguna  dan  pemberangkatan  ke  luar  negeri  oleh  Perusahaan
01829|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01830|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, bahwa orang
01831|perseorangan  tidak  dapat  menjadi  sponsor  Perusahaan  Penempatan
01832|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk merekrut Calon Pekerja Migran
01833|Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01834|
01835|Indonesia  (CPMI)  dan  yang  diperbolehkan  hanya  karyawan  dari
01836|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) itu sendiri;
01837|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, tidak ada orang
01838|yang  memiliki  perjanjian  kerja  sama  dengan  Perusahaan  Penempatan
01839|Pekerja Migran Indonesia (P3MI) secara perseorangan untuk melakukan
01840|perekrutan, pengangkutan, penampungan dan pengiriman Pekerja Migran
01841|Indonesia  (PMI)  karena  kewenangan  sepenuhnya  berada  pada
01842|Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01843|- Bahwa benar, menurut pendapat Ahli Maiden Hilalah, setiap orang
01844|yang  bukan karyawan  atau tidak  memiliki  surat penunjukan resmi dari
01845|Perusahaan  Penempatan  Pekerja  Migran  Indonesia  (P3MI),  tidak
01846|diperbolehkan  menempatkan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  ke  luar
01847|negeri,  karena  kewenangan  tersebut  hanya  dimiliki  oleh  Perusahaan
01848|Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
01849|- Bahwa benar, dalam menampung, merekrut dan memberangkatkan
01850|Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  (CPMI)  untuk  bekerja  ke  luar  negeri
01851|tersebut,  Terdakwa  berperan  sebagai  perekrut  dan  mengantar  serta
01852|memastikan  Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
01853|selesai  dan  dapat  digunakan  untuk  keberangkatan  ke  Malaysia,  Saksi
01854|Yayuk Puji Rahayu berperan ikut Terdakwa mengantar dan memastikan
01855|Medical Check Up  Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) selesai dan
01856|dapat  digunakan  untuk  keberangkatan  ke  Malaysia  dan  juga  ikut
01857|menerima uang yang diberikan Saksi Siti Komsiyatin, Saksi Siti Komsiyatin
01858|berperan sebagai penghubung dengan Agensi yang berada di Malaysia
01859|dan  mengkoordinir  semua  proses  sehingga  Calon  Pekerja  Migran
01860|Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Malaysia, Saksi Budiono berperan
01861|sebagai  orang  yang  mengantarkan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia
01862|(CPMI)  ke  Kantor  Imigrasi  Blitar  dan  mengurus  paspor  Calon  Pekerja
01863|Migran Indonesia (CPMI) sampai selesai dan mengantar Calon Pekerja
01864|Migran Indonesia (CPMI) ke Juanda Surabaya sehingga Calon Pekerja
01865|Migran Indonesia (CPMI) dapat berangkat ke Batam dan seterusnya ke
01866|Malaysia;
01867|- Bahwa  benar,  Terdakwa,  Saksi  Yayuk  Puji  Rahayu,  Saksi  Siti
01868|Komsiyatin dan Saksi Budiono tidak memiliki badan hukum seperti PT atau
01869|CV  serta  tidak  memiliki  Surat  Izin  Perusahaan  Penempatan  Pekerja
01870|Migran Indonesia (SIP3MI);
01871|Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan
01872|
01873|mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas,
01874|Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01875|
01876|Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
01877|kepadanya;
01878|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
01879|dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:
01880|1. Pertama Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang – Undang Republik
01881|Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
01882|Perdagangan Orang; atau
01883|2. Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia
01884|Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo
01885|Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP;
01886|Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk
01887|alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan  memperhatikan  fakta  –  fakta
01888|hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  kedua
01889|sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik
01890|Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  Tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran
01891|Indonesia Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP , yang unsur – unsurnya adalah
01892|sebagai berikut:
01893|1. Orang perseorangan;
01894|2. Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta
01895|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan  Pekerja
01896|Migran Indonesia;
01897|Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim
01898|mempertimbangkan sebagai berikut:
01899|Ad. 1. Orang perseorangan;
01900|Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (19) Undang – Undang
01901|Republik Indonesia Nomor  18 Tahun  2017  Tentang Perlindungan  Pekerja
01902|Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah
01903|orang perseorangan atau korporasi;
01904|Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian orang perseorangan di
01905|atas,  dihubungkan  dengan  teori  tentang  subjek  hukum  "orang"  dalam
01906|lapangan  ilmu  hukum  pidana,  Majelis  Hakim  berpendapat,  bahwa  yang
01907|dimaksud  dengan  "orang  perseorangan"  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai
01908|orang  selaku  subjek  hukum  yang  melakukan  tindak  pidana  Perlindungan
01909|Migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung
01910|jawaban pidana;
01911|Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, Majelis
01912|Hakim  berpendapat,  bahwa  dengan  dihadapkannya  Terdakwa  ke
01913|persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi –
01914|saksi,  maka  yang  dimaksud  dengan  unsur  "orang  perseorangan"  dalam
01915|perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Aril Wibowo sendiri dan bukan
01916|Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN Blt
01917|
01918|orang  lain, dengan  demikian  unsur  "orang  perseorangan"  telah  terpenuhi
01919|dalam diri Terdakwa;
01920|Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta
01921|melakukan  perbuatan  dilarang  melaksanakan  penempatan
01922|Pekerja Migran Indonesia;
01923|Menimbang,  bahwa  unsur  ”Mereka  yang  melakukan,  menyuruh
01924|melakukan  atau  turut  serta  melakukan  perbuatan”  ini  bersifat  alternatif,
01925|apabila  salah  satu  unsur  telah  terbukti  maka  unsur  lainnya  tidak  perlu
01926|dibuktikan lagi, menurut Moeljatno (Hukum Pidana. Delik – Delik Penyertaan,
01927|tanpa penerbit, 1979, hal. 35 – 36), bahwa disebutnya Pelaku  (pleger) di
01928|dalam Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah Pelaku / Pleger (melakukan penyusun)
01929|disitu menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain –
01930|lain  orang  mungkin  ada  pembantu  –  pembantunya  atau  mungkin  ada
01931|penganjur  –  penganjurnya  (uitlokkers,  penyusun)  atau  mungkin  orang  –
01932|orang ikut serta melakukan. Jadi Pelaku (pleger) adalah orang yang secara
01933|materiil dan  persoonlijk nyata  – nyata  melakukan perbuatan yang  secara
01934|sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi;
01935|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  "Kitab
01936|Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap
01937|Pasal Demi Pasal", Politea Bogor, Tahun 1996, Hal. 73, disini sedikitnya ada
01938|dua orang yang menyuruh  (doen plegen)  dan yang disuruh  (pleger), jadi
01939|bukan  orang  itu  sendiri  yang  menyuruh  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia
01940|menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai
01941|orang  yang  melakukan  sendiri  peristiwa  pidana  akan  tetapi  ia  menyuruh
01942|orang  lain.  Yang  disuruh  (pleger) itu  harus  hanya  merupakan  suatu  alat
01943|(instrumen) saja. Turut serta melakukan perbuatan  (medepleger) dalam arti
01944|kata  bersama –  sama melakukan, sedikitnya  harus  ada  dua  orang  yang
01945|melakukan  (pleger) dan  orang  yang  turut  serta  melakukan  (medepleger)
01946|peristiwa  pidana  itu.  Kedua  orang  itu  diminta  melakukan  perbuatan
01947|pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut;
01948|Menimbang,  bahwa  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  yang
01949|berjudul Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –
01950|Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang
01951|dimaksud dengan "orang yang turut melakukan"  (medepleger) dalam Pasal
01952|55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama –
01953|sama melakukan". Sedikit – dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang