01194|berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
01195|Menimbang bahwa secara garis besar Undang-Undang RI Nomor 35 T ahun
01196|2009 tentang Narkotika membagi dua bagian mengenai peredaran narkoba, pertama
01197|adalah peredaran narkotika yang sah yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan
01198|penyaluran atau  penyerahan narkotika, baik  dalam rangka perdagangan, bukan
01199|perdagangan, maupun pemindah tanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
01200|Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01201|
01202|serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU Narkotika), dan
01203|kedua  adalah  peredaran  gelap  narkotika  yang  merupakan  setiap  kegiatan  atau
01204|serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang
01205|ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika (Pasal 1 angka 6 UU Narkotika);
01206|Menimbang bahwa merujuk ketentuan Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39
01207|Undang-undang  Narkotika  disebutkan  yang  berhak  atau  berwenang  dapat
01208|memperoleh, menanam, menyimpan, hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan
01209|penyalurannya dilakukan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana
01210|penyimpanan  persediaan  farmasi  pemerintah  yang  telah  mendapatkan  ijin  dari
01211|Menteri  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan  pengembangan  ilmu
01212|pengetahuan dan teknologi;
01213|Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Anak
01214|tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait dalam proses
01215|peredaran narkotika jenis sabu, yang mana hal tersebut tercermin dari penangkapan
01216|terhadap Anak oleh para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian dan ditambah
01217|selama persidangan, Anak juga tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen resmi
01218|dari pihak berwenang untuk menguasai narkotika jenis  sabu tersebut, sehingga
01219|keberadaan narkotika pada diri Anak adalah secara tanpa hak;
01220|Menimbang  bahwa  oleh  karena  telah  terbukti  adanya  perbuatan  Anak
01221|dilakukan dengan tanpa hak maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan-
01222|pertimbangan tersebut di atas unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I
01223|bukan tanaman” telah terpenuhi pada diri Anak;
01224|Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 609 ayat (1) huruf
01225|a Undang-Undang RI Nomor 1 T ahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang RI
01226|Nomor 1 T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka  Anak  dinyatakan telah
01227|terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
01228|kedua;
01229|Menimbang bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal
01230|yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban  pidana,  baik  sebagai  alasan
01231|pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka
01232|Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan atas kesalahannya
01233|tersebut;
01234|Menimbang bahwa setelah Anak dinyatakan bersalah, maka selanjutnya
01235|Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan jenis pidana atau tindakan yang
01236|paling tepat, adil, dan proporsional dijatuhkan kepada Anak;
01237|Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11
01238|T ahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menjelaskan  Anak  harus
01239|Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01240|
01241|dilindungi  dari  dampak  negatif  perkembangan  zaman,  arus  globalisasi,  serta
01242|perubahan sosial-lingkungan yang kerap membentuk penyimpangan tingkah laku
01243|anak akibat faktor di luar diri anak itu sendiri, termasuk di antaranya adalah tren
01244|peningkatan pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika;
01245|Menimbang bahwa berlandaskan Pasal 2 UU SPPA, setiap pengambilan
01246|keputusan terhadap Anak wajib didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak,
01247|yang secara substantif mengamanatkan Hakim untuk mengutamakan kelangsungan
01248|hidup, perlindungan, serta tumbuh kembang Anak di masa depan;
01249|Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan
01250|dijatuhkan,  Hakim  wajib  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan  berdasarkan
01251|Pasal 54 KUHP dan Pasal 70 KUHP , dengan pertimbangan sebagai berikut:
01252|- Bentuk Kesalahan, Motif, dan Cara Perbuatan:
01253|Anak secara sadar menuruti perintah Sdri. Bella (DPO) untuk mengambil pil
01254|ekstasi dan menguasainya secara fisik di dalam tas selempang dengan motif
01255|agar mendapatkan sebagian pil ekstasi tersebut untuk dikonsumsi secara gratis;
01256|- Riwayat Hidup dan Keadaan Sosial-Ekonomi:
01257|Anak jarang pulang ke rumah akibat sering melihat orang tuanya bertengkar
01258|mengenai masalah ekonomi yang memicu Anak mencari pelarian di luar rumah,
01259|sehingga  Anak  tumbuh  dalam  lingkungan  pergaulan  yang  tidak  sehat,
01260|mengacuhkan nasihat orang tua, serta mengalami disorientasi perilaku;
01261|- Pengaruh Pidana terhadap Masa Depan Anak:
01262|Apabila Anak dikembalikan begitu saja kepada orang tuanya tanpa adanya
01263|pembinaan yang tepat, maka Anak berpotensi akan kembali jatuh ke dalam
01264|lingkungan pergaulan yang merusak masa depan dan tumbuh kembang Anak;
01265|Menimbang bahwa terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a KUHP yang
01266|menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika terdakwa
01267|adalah Anak, dimana ketentuan tersebut secara tegas dibatasi oleh Pasal 70 ayat (2)
01268|huruf a KUHP , yang menyatakan bahwa pengecualian tersebut tidak berlaku bagi
01269|tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan oleh
01270|karena Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama
01271|12  (dua  belas)  tahun, maka  secara  yuridis  batasan  penjatuhan  pidana  penjara
01272|terhadap Anak dalam perkara ini dapat dikesampingkan;
01273|Menimbang bahwa Pasal 60 ayat (3) UU SPPA mewajibkan Hakim untuk
01274|mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing
01275|Kemasyarakatan BAPAS sebelum menjatuhkan putusan, di mana kelalaian atas hal
01276|ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
01277|Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01278|
01279|Menimbang  bahwa  Laporan  Litmas  BAPAS  dalam  persidangan  ini
01280|merekomendasikan agar Anak diberikan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus
01281|Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh yang didasarkan pada penilaian bahwa orang tua
01282|Anak  telah  mengalami  kebuntuan  dan  kesulitan  dalam  mendidik  Anak,  adanya
01283|kelemahan kontrol sosial di luar rumah, serta diperlukannya pembentukan kepribadian
01284|Anak  yang  terprogram  guna  mengendalikan  emosi  maupun  pengaruh  negatif
01285|kelompok;
01286|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, Anak dapat
01287|dijatuhi  pidana  penjara  di  LPKA  apabila  keadaan  dan  perbuatan  Anak  akan
01288|membahayakan masyarakat, dimana keterlibatan Anak dengan narkotika golongan I
01289|bukan  tanaman  berupa  ekstasi  yang  mengandung  MDMA jika  dibiarkan  tanpa
01290|pemutusan rantai pergaulan, berpotensi akan membahayakan dirinya sendiri dan
01291|masyarakat luas sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika;
01292|Menimbang bahwa di persidangan, orang tua Anak menyampaikan agar
01293|Anak dapat memetik pelajaran dari kesalahannya, menjadi pribadi yang lebih baik,
01294|serta memohon agar jika Anak harus dihukum, supaya Anak ditempatkan di tempat
01295|yang terpisah dari orang dewasa karena kekhawatiran terhadap kondisi psikologis
01296|Anak yang sering berperilaku seperti perempuan;
01297|Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah
01298|Nomor 58 T ahun 2022 tentang Bentuk dan T ata Cara Pelaksanaan Pidana dan
01299|Tindakan T erhadap Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara wajib ditempatkan di
01300|LPKA yang secara khusus memisahkan Anak dari narapidana dewasa yang juga hak-
01301|hak dasar Anak dijamin melalui program pembinaan kepribadian, mental, spiritual,
01302|pendidikan formal/non-formal, serta pelatihan keterampilan kerja;
01303|Menimbang  bahwa  berdasarkan  seluruh  pertimbangan  di  atas,  Hakim
01304|menilai  hukuman  yang  tepat  diijatuhkan  kepada  Anak  adalah  pembatasan
01305|kemerdekaan berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
01306|Kelas  II  Banda  Aceh  sebagai  sarana  untuk  menyelamatkan  masa  depan,
01307|kelangsungan  hidup, dan  tumbuh  kembang  Anak  agar  kelak  dapat kembali  ke
01308|masyarakat sebagai pribadi yang utuh dan taat hukum;
01309|Menimbang  bahwa  dalam  perkara  ini  terhadap  Anak  telah  dikenakan
01310|penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan
01311|tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01312|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk
01313|selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;
01314|Menimbang bahwa barang bukti berupa:
01315|1. 4 butir pil ekstasi dengan berat bruto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram
01316|Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01317|
01318|yang terdiri dari:
01319|- 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru muda dengan merek kodok;
01320|- 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan merek 2.0 (dua nol);
01321|- 1 (satu) butir pil ekstasi dengan warna biru tua dengan merk red bull;
01322|2. 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening;
01323|3. 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
01324|4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna silver dengan nomor simcard :
01325|0822 2530 8740;
01326|oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
01327|dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan
01328|agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
01329|Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu
01330|dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan
01331|Anak;
01332|Keadaan yang memberatkan:
01333|- Perbuatan Anak dapat mengakibatkan bahaya meluasnya peredaran gelap
01334|narkotika di masyarakat;
01335|Keadaan yang meringankan:
01336|- Anak belum pernah dihukum;
01337|- Barang bukti berupa narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan relatif sedikit;
01338|- Kondisi Anak yang berperilaku menyerupai perempuan membuatnya mudah
01339|dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh lingkaran pergaulan yang lebih dominan;
01340|- Anak  masih  berusia  sangat  muda  dan  diharapkan  dapat  memperbaiki
01341|perilakunya di masa depan;
01342|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani
01343|untuk membayar biaya perkara;
01344|Mengingat Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2023
01345|tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1
01346|T ahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012
01347|tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2025
01348|tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang
01349|bersangkutan;
01350|
01351|MENGADILI:
01352|1. Menyatakan  Anak tersebut  di  atas,  terbukti  secara  sah  dan
01353|meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika
01354|golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
01355|Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Ktn
01356|
01357|2. Menjatuhkan  pidana  kepada Anak oleh  karena  itu dengan  pidana
01358|penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh
01359|selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
01360|3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
01361|Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
01362|4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
01363|5. Menetapkan barang bukti berupa:
01364|- 4 butir pil ekstasi dengan berat brutto 1,71 (satu koma tujuh puluh satu)
01365|gram yang terdiri dari:
01366| 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru muda dengan merk kodok;
01367| 1 (satu) butir pil ekstasi warna hijau dengan merek 2.0 (dua nol);
01368| 1 (satu) butir pil ekstasi dengan warna biru tua dengan merk red
01369|bull;
01370|- 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening;
01371|- 1 (satu) buah tas selempang warna putih;
01372|- 1 (satu) unit  handphone merk  Oppo berwarna  silver dengan nomor
01373|simcard : 0822 2530 8740;
01374|Dimusnahkan;
01375|6. Membebankan  kepada  Anak  membayar  biaya  perkara  sejumlah
01376|Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
01377|
01378|Senin
01379|
01380|25 Mei 2026
01381|
01382|2026
01383|
01384|Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 oleh Herman
01385|Rinaldy Manalu, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri
01386|Kutacane dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
01387|
01388|juga, dengan dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rija Heri
01389|
01390|   Panitera Pengganti, Hakim,
01391|ttd ttd
01392|        Sabarudin         Herman Rinaldy Manalu, S.H.