00713|- Bahwa Ahli menerangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21
00714|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00715|(TPPO)  yang  dimaksud  dengan  perdagangan  orang  adalah  “ Tindakan
00716|
00717|perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
00718|penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan
00719|kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,
00720|penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau
00721|memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
00722|orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang
00723|dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi
00724|atau mengakibatkan orang tereksploitasi”;
00725|- Bahwa  Ahli  menerangkan  yang  dimaksud  dengan  “eksploitasi”
00726|sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2007  tentang
00727|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  adalah
00728|tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak
00729|terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau
00730|praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik,
00731|seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan
00732|atau mentransmigrasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan
00733|tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain  untuk mendapatkan
00734|keuntungan baik materiil ataupun immateriil;
00735|- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan kerugian materiil
00736|dan  kerugian  imateril dalam konteks eksploitasi sebagaimana dimaksud
00737|dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
00738|Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah segala biaya-biaya
00739|yang akhirnya dibebankan kepada si pekerja migran. 
00740|- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 69 UU  No. 18 Tahun 2017
00741|tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  orang  perorangan
00742|dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia,  dan pada
00743|Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017  tentang Perlindungan Pekerja Migran
00744|Indonesia  menyebutkan  bahwa  bagi  orang  yang  melaksanakan
00745|penempatan  pekerja  migran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  69,
00746|diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  tahun  dan  denda
00747|sebanyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
00748|- Bahwa  Ahli  menerangkan  jika  seseorang  melakukan  pengiriman
00749|pekerja migran yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam
00750|Pasal 68 UU  No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
00751|Indonesia, yakni setiap orang yang melaksanakan penempatan pekerja
00752|migran  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam
00753|ketentuan Pasal 5 huruf b s ampai dengan  huruf e, yaitu harus berusia
00754|
00755|minimal  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki  kompetensi  di  bidangnya,
00756|sehat  jasmani  dan  rohani,  terdaftar  dan  memiliki  nomor  kepersertaan
00757|jaminan  sosial,  serta  memiliki  dokumen  yang  lengkap  yang
00758|dipersyaratkan, maka Pasal 83  tersebut  merupakan suatu pelanggaran
00759|apabila tujuannya untuk dieksploitasi;
00760|- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan  Pasal 83 UU No. 18 Tahun
00761|2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  orang perorangan
00762|boleh melaksanakan penempatan pekerja migran ke luar ngeri selama
00763|orang  tersebut  terdaftar  di  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan  juga
00764|menerapkan prosedur penempatan, serta pekerja yang hendak dikirimkan
00765|tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan
00766|dalam ketentuan Undang-Undang;
00767|- Bahwa  Ahli  menerangkan  Pemberantasan  Tindak  Pidana
00768|Perdagangan Orang (TPPO) dapat diklasifikasikan terjadi apabila adanya
00769|perekrutan  atau  pengangkutan  dalam  hal  ini  adalah  jika  ada  yang
00770|membawa orang tersebut keluar negeri untuk bekerja dan perekrutannya
00771|dilakukan  tanpa  izin  resmi  dan tidak  melalui  jalur  lembaga
00772|ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia;
00773|- Bahwa Ahli menerangkan sebagai contoh dilakukannya perbuatan
00774|eksploitasi terhadap  seseorang  adalah  apabila  diberangkatkan  untuk
00775|menjadi ART (asisten rumah tangga)  di luar negeri,  kemudian gaji yang
00776|diperoleh tidak  sesuai dengan yang dijanjikan oleh agen tenaga kerja,
00777|maka  hal  tersebut  adalah  eksploitasi  karena  tidak  ada  perlindungan
00778|hukum bagi pekerja tersebut;
00779|- Bahwa  Ahli  menerangkan  apabila  unsur-unsur  tersebut  di  atas
00780|telah  terpenuhi  maka  seseorang  dapat  dijerat  Pasal  4  UU Nomor  21
00781|Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
00782|(TPPO), meskipun perbuatannya belum selesai tetapi orang tersebut tetap
00783|dapat dijerat dengan pasal TPPO;
00784|- Bahwa  terhadap  keterangan  Ahli  tersebut,  Terdakwa  tidak
00785|menanggapi;
00786|
00787|Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan
00788|yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
00789|- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan seluruhnya keterangannya di dalam
00790|Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, karena pada saat diperiksa oleh Penyidik
00791|Terdakwa  hanya  disuruh  langsung  menandatangani  BAP tanpa  membaca
00792|terlebih dahulu isi BAP tersebut;
00793|
00794|- Bahwa Terdakwa  diamankan oleh petugas Imigrasi Bandara Kualanamu
00795|pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, di
00796|Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Sumatera Utara, Terdakwa
00797|diamankan bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi Emi Kurniati
00798|dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar,  pada  saat  Terdakwa  hendak
00799|berangkat menuju ke Malaysia;
00800|- Bahwa  tujuan  Terdakwa  berangkat ke Malaysia  untuk  berobat, karena
00801|saksi  mengidap  penyakit  kista  ovarium,  dengan  ditemani  oleh  saksi  Emi
00802|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar;
00803|- Bahwa saksi Desy Krystin Natalia Siregar adalah keluarga jauh Terdakwa,
00804|sudah Terdakwa anggap sebagai anak sendiri, dan saksi Desy Krystin Natalia
00805|Siregar juga tinggal bersama dengan Terdakwa sejak tahun 2023 serta saksi
00806|Desy  Krystin  Natalia  Siregar  juga  bekerja  sebagai  guru  di  Yayasan  milik
00807|Terdakwa dengan gaji Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
00808|- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Emi Kurniati pada tahun 2024, yang
00809|mana Terdakwa diperkenalkan oleh teman Terdakwa bernama Nadia yang
00810|saat ini sudah bekerja di Malaysia;
00811|- Bahwa tujuan utama saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
00812|Siregar ikut bersama dengan Terdakwa adalah untuk menemani Terdakwa
00813|berobat sekaligus jalan-jalan dan Terdakwa juga ingin memperkenalkan saksi
00814|Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar kepada teman Terdakwa
00815|bernama  Nadia  yang  sudah  bekerja  di  Malaysia  untuk  mencari  informasi
00816|terkait lowongan pekerjaan dan syarat-syarat untuk bekerja secara legal di
00817|Malaysia;
00818|- Bahwa  saksi Emi Kurniati  dan saksi Desy  Krystin  Natalia  Siregar ikut
00819|bersama dengan Terdakwa atas inisiatif sendiri bukan karena ajakan ataupun
00820|paksaan dari Terdakwa;
00821|- Bahwa Terdakwa yang membantu memesankan tiket pesawat dan paspor
00822|saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar karena mereka
00823|sedang berkekurangan;
00824|- Bahwa  Terdakwa  tidak  ada  mendapatkan/memperoleh  keuntungan
00825|apapun  dari membantu  saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krystin Natalia
00826|Siregar,  karena  Terdakwa  memang  benar-benar  berniat  baik  untuk
00827|membantu;
00828|- Bahwa alasan mengapa saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia
00829|Siregar yang  menemani  Terdakwa  berobat  dan  bukan  suami  Terdakwa
00830|adalah karena suami Terdakwa merupakan satu-satunya guru Bahasa Inggris
00831|
00832|di  Yayasan  Terdakwa,  apabila  Terdakwa  berangkat  bersama  dengan
00833|suaminya,  maka  proses  ngajar-mengajar  di  Yayasan  Terdakwa  akan
00834|terganggu,  s ehingga  kedua  saksi  tersebut  berinisiatif  untuk  menemani
00835|Terdakwa, sembari mencari informasi lowongan  kerja  serta ketentuan guna
00836|bekerja secara legal di Malaysia;
00837|- Bahwa suami Terdakwa adalah Warga Negara Asing;
00838|- Bahwa Yayasan yang Terdakwa dirikan tersebut sanggatlah penting bagi
00839|Terdakwa  dan  juga  bagi  anak-anak,  karena  anak-anak  tersebut  sudah
00840|Terdakwa  anggap  sebagai  anak  sendiri,  dan  bahkan  anak-anak  tersebut
00841|memanggil Terdakwa dengan sebutan “mami”;
00842|- Bahwa  pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 Terdakwa bersama
00843|dengan saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar berada di
00844|loket/konter pemeriksaan Imigrasi di Bandara Kualanamu hendak berangkat
00845|menuju Malaysia, kemudian masing-masing melakukan check in di loket yang
00846|berbeda  dan  Terdakwa  terlebih  dahulu  lolos  pengecekan  oleh  petugas
00847|Imigrasi lalu Terdakwa pun menunggu  saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy
00848|Krystin Natalia Siregar di ruang tunggu bandara, namun pada saat dilakukan
00849|pengecekan  terhadap  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia
00850|Siregar terdapat kendala yang mana pada saat itu saksi Desy Krystin Natalia
00851|Siregar  menghubungi  Terdakwa  mengatakan  bahwa  petugas  Imigrasi
00852|mewawancarai saksi dan setelah memeriksa tiket saksi, petugas tersebut
00853|menolak keberangkatan saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krystin Natalia
00854|Siregar  lalu  menyuruh  saksi  Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia
00855|Siregar untuk pulang;
00856|- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan mengenai urutan untuk masuk
00857|ke  loket  Imigrasi  Bandara  Kuala namu,  yang  mana  di   Bandara  tersebut
00858|terdapat  beberapa  loket  dan  tidak  ada  aturan  untuk  mengantri  bersama,
00859|sehingga saat itu Terdakwa bersama dengan  saksi Emi  Kurniati  dan  saksi
00860|Desy Krystin Natalia Siregar hanya mencari loket mana yang sudah kosong;
00861|- Bahwa  Terdakwa  tidak  pernah  menjanjikan  apapun  kepada  saksi  Emi
00862|Kurniati  dan  saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar ,  terutama  menjanjikan
00863|pekerjaan ataupun gaji;
00864|
00865|Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti  sebagai
00866|berikut: 1 (satu) buah Paspor nomor E6626603 an. GITHA RUBYANAH, 1 (satu)
00867|unit Handphone merek Redmi Note 13 Pro+5G warna hitam, 3 (tiga) lembar
00868|
00869|Boording Pass Tiket Pesawat Lion Air an. GITHA RUBYANAH, EMI KURNIATI
00870|dan  DESY  KRYSTIN  NATALIA  SIREGAR,  1  (satu)  lembar  pembayaran
00871|pembelian  tiket  Pesawat  melalui  aplikasi  Traveloka  dengan  ID  Booking
00872|1200201824,  1  (satu)  buah  paspor  nomor  X3682159  an.  DESY  KRYSTIN
00873|NATALIA SIREGAR,1 (satu) buah paspor nomor E9029086 an. EMI KURNIATI, 1
00874|(satu) unit Handphone merek Vivo Y15S warna biru langit milik Emi Kurniati
00875|
00876|Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  dan  barang  bukti  yang
00877|diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
00878|- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2024 sekitar pukul
00879|09.00  WIB,  di  Bandara  Internasional  Kualanamu  Deli  Serdang  Sumatera
00880|Utara, petugas Imigrasi Bandara telah melakukan pemeriksaan terhadap 2
00881|(dua) orang penumpang pesawat yang akan berangkat ke luar negeri atas
00882|nama Emi Kurniati dan Desy Krystin Natalia Siregar, dengan tujuan menuju
00883|ke Malaysia;
00884|- Bahwa benar petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap saksi
00885|Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar  sesuai dengan Pasal 8
00886|ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,
00887|yaitu pemeriksaan terhadap  dokumen perjalanan seperti paspor, tiket pulang
00888|pergi dan  juga  boardingpass,  namun  pada  saat  melakukan  pemeriksaan
00889|petugas  Imigrasi  menemukan  hal  yang  mencurigakan  terhadap  tiket
00890|perjalanan milik  saksi  Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar ,
00891|yang mana tiket  pulang yang dimiliki oleh saksi Emi Kurniati dan saksi Desy
00892|Krystin Natalia Siregar  berbeda, keberangkatannya menuju Malaysia akan
00893|tetapi kepulangannya dari  Singapura,  dan saksi Emi Kurniati baru pertama
00894|kali melakukan perjalanan ke luar negeri
00895|- Bahwa  benar  kemudian  dilakukan  wawancara  dan  pemeriksaan  lebih
00896|lanjut terhadap saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar di
00897|ruang Supervisior Bandara Kualanamu, dan setelah diwawancarai saksi Emi
00898|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar menerangkan mereka ingin ke
00899|Malaysia untuk berwisata/jalan-jalan serta untuk mencari pekerjaan, dan yang
00900|memfasilitasi atau yang membiayai keberangankatan saksi Emi Kurniati dan
00901|saksi  Desy  Krystin  Natalia  Siregar  seperti  membelikan  tiket  pesawat dan
00902|membuat paspor untuk pergi ke Malaysia adalah Terdakwa karena saksi Emi
00903|Kurniati dan saksi Desy Krystin Natalia Siregar baru pertama kali berangkat
00904|ke luar negeri;
00905|- Bahwa benar setelah melakukan penelusuran terhadap tiket pulang milik
00906|saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krysti Natalia Siregar ,  petugas Imigrasi
00907|
00908|menemukan  keanehan/kecurigaan pada  tiket  pulang  tersebut,  yang  mana
00909|tiket  pulang  tersebut  tidak  terdaftar  pada  website  reservasi dan  atas  hal
00910|tersebut,  saksi  Emi Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar  tidak
00911|diperbolehkan untuk berangkat  ke  Malaysia, s elain itu  pada saat dilakukan
00912|pemeriksaaan  terhadap  saksi  Emi Kurniati  dan  saksi  Desy  Krysti  Natalia
00913|Siregar, petugas Imigrasi  merasa keterangan dari  saksi  Emi Kurniati  dan
00914|saksi  Desy  Krysti  Natalia  Siregar  mengenai  alasan  keberangkatannya  ke
00915|Malaysia selalu berubah-ubah, dimana sebelumnya mengatakan  tujuannya
00916|hendak jalan-jalan, kemudian berubah menjadi mencari lowongan pekerjaan
00917|sebagai ART (asisten rumah tangga) di Malaysia;
00918|- Bahwa  benar  apabila seseorang  hendak berangkat ke  luar negeri untuk
00919|bekerja,  maka  harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam
00920|ketentuan Pasal 5 huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017
00921|tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia  yaitu harus berusia minimal
00922|18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi di bidangnya, sehat jasmani
00923|dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, serta
00924|memiliki  dokumen  yang  lengkap  yang  dipersyaratkan ,  dan  apabila
00925|persyaratan  tersebut tidak terpenuhi maka seseorang  tersebut melakukan
00926|suatu pelanggaran;
00927|- Bahwa benar  saksi Emi  Kurniati  dan  saksi  Desy Krysti Natalia Siregar
00928|tidak memenuhi syarat dokumen sebagaimana dimaksud  dalam ketentuan
00929|Pasal 5 huruf b s ampai dengan  huruf e  UU  No. 18 Tahun 2017 tentang
00930|Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
00931|- Bahwa benar atas informasi dari saksi Emi Kurniati dan saksi Desy Krysti
00932|Natalia Siregar bahwa yang membawa dan memfasilitasi perjalanan mereka
00933|adalah Terdakwa, sehingga  dilakukan pemanggilan  kepada Terdakwa yang
00934|sudah terlebih dahulu lolos dalam pemeriksaan petugas Imigrasi dan sudah
00935|masuk  ke  dalam  ruang  tunggu  Bandara,  k emudian setelah  dilakukan
00936|pemeriksaan dan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya petugas Imigrasi
00937|menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian Polda Sumut; 
00938|- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta saksi Emi Kurniati dan saksi
00939|Desy Krystin Natalia Siregar  dibawa oleh petugas kepolisian ke Polda Sumut
00940|untuk diperiksa lebih lanjut;
00941|- Bahwa benar apabila  seseorang yang hendak membawa orang lain ke
00942|luar negeri untuk dipekerjakan dan pekerjaannya belum ada / belum ada
00943|penempatannya, maka orang tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang
00944|No.  21  tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan
00945|
00946|Orang  (TPPO)  dan  juga  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2017  tentang
00947|Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia, yang mana berdasarkan Pasal 4 UU
00948|Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
00949|Orang (TPPO)  menyebutkan  “Setiap orang yang membawa Warga Negara
00950|Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
00951|dieksploitasi  di  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan
00952|pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
00953|tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
00954|juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)” ,
00955|dan juga sebagaimana dalam Pasal  10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang
00956|Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menyebutkan  “Setiap
00957|orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak
00958|pidana  perdagangan  orang,  dipidana  dengan  pidana  yang  sama
00959|sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal
00960|6”;
00961|
00962|Menimbang, bahwa selanjutnya  Majelis Hakim  akan mempertimbangkan
00963|apakah  berdasarkan  fakta -fakta  hukum  tersebut  diatas,  Terdakwa dapat
00964|dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
00965|Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
00966|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif  maka  Majelis  Hakim  dapat  memilih  dan
00967|mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan, sehingga
00968|Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih
00969|langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur
00970|dalam  Pasal  4 Jo  Pasal 10 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana
00971|Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
00972|1. Setiap orang;
00973|2. Membawa  warga  Negara  Indonesia  keluar  wilayah  negara  Republik
00974|Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik
00975|Indonesia,  yang  membantu  atau  melakukan  percobaan  untuk  melakukan
00976|tindak pidana perdagangan orang; 
00977|Menimbang,  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
00978|mempertimbangkan sebagai berikut:
00979|Ad.1. Unsur Setiap orang;
00980|Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang
00981|atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat
00982|dimintakan  pertanggungjawabannya  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukannya .