01967|15. Bahwa  Anak  Korban  pada  saat  kejadian  mengalami  rasa  sakit
01968|pada kemaluan serta menangis;
01969|16. Bahwa setelah kejadian pertama, Anak Korban melihat adanya
01970|darah dan cairan pada pakaian dalamnya;
01971|17. Bahwa  pada  kejadian  berikutnya,  Anak  kembali  melakukan
01972|persetubuhan terhadap Anak Korban di tempat yang berbeda;
01973|18. Bahwa pada salah satu kejadian, Anak memaksa Anak Korban
01974|dengan ancaman tidak akan mengantarnya pulang apabila menolak;
01975|19. Bahwa  dalam  setiap  kejadian,  Anak  Korban  telah  menyatakan
01976|penolakan, namun tetap tidak berdaya karena adanya bujukan, paksaan,
01977|dan tekanan dari Anak;
01978|20. Bahwa  Anak  pernah  membujuk  Anak  Korban  dan  menjanjikan
01979|akan bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan;
01980|
01981|21. Bahwa hubungan antara Anak dan Anak Korban berubah menjadi
01982|hubungan asmara setelah terjadinya persetubuhan pertama;
01983|22. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum ditemukan robekan pada
01984|bibir  vagina  Anak  Korban  yang  menunjukkan  adanya  trauma  akibat
01985|persetubuhan;
01986|23. Bahwa  berdasarkan  pemeriksaan  psikologi,  Anak  Korban
01987|mengalami  Gangguan  Stres  Pasca  Kejadian  Traumatis  (PTSD)  akibat
01988|kekerasan seksual;
01989|24. Bahwa  berdasarkan  hasil  pendampingan  dan  konseling,  Anak
01990|Korban  mengalami  trauma,  ketakutan,  dan  rasa  malu  di  lingkungan
01991|sosialnya;
01992|25. Bahwa setelah kejadian tersebut, terdapat perubahan sikap dan
01993|kondisi fisik pada Anak Korban;
01994|26. Bahwa  peristiwa  tersebut  diketahui  oleh  keluarga  setelah  Anak
01995|Korban menceritakan kejadian yang dialaminya;
01996|27. Bahwa selanjutnya keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada
01997|pihak Kepolisian;
01998|28. Bahwa  Anak  di  persidangan  mengakui  telah  melakukan
01999|persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak beberapa kali;
02000|29. Bahwa  Anak  mengakui  melakukan  persetubuhan  dengan  cara
02001|memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
02002|30. Bahwa Anak juga mengakui pernah membujuk Anak Korban;
02003|31. Bahwa Anak tidak mengakui seluruh jumlah kejadian sebagaimana
02004|diterangkan oleh Anak Korban;
02005|32. Bahwa barang bukti berupa baju kaos, celana panjang, bra, dan
02006|celana  dalam  merupakan  milik  Anak  Korban  dan  berkaitan  dengan
02007|peristiwa;
02008|33. Bahwa  tidak  terdapat  persetujuan  yang  sah  dari  Anak  Korban
02009|mengingat usia Anak Korban masih di bawah umur;
02010|34. Bahwa keluarga Anak tidak pernah datang meminta maaf atau
02011|bertanggung jawab atas perbuatan Anak;
02012|35. Bahwa  berdasarkan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan,
02013|perbuatan Anak merupakan tindak pidana pertama namun memiliki risiko
02014|pengulangan dalam kategori sedang;
02015|Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
02016|apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan
02017|telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
02018|
02019|Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat berupa Visum Et Repertum
02020|yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  hasil
02021|pemeriksaan  medis  tersebut  menunjukkan  adanya  luka  pada  bagian  organ
02022|reproduksi  Anak  Korban  yang  bersesuaian  dengan  terjadinya  persetubuhan,
02023|sehingga menguatkan keterangan Anak Korban mengenai adanya perbuatan
02024|persetubuhan yang dilakukan oleh Anak;
02025|Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis
02026|terhadap Anak Korban, diketahui bahwa Anak Korban mengalami tekanan psikis
02027|dan trauma akibat peristiwa yang dialaminya, yang hal tersebut bersesuaian
02028|dengan keterangan Anak Korban serta saksi-saksi lainnya mengenai kondisi
02029|Anak Korban setelah kejadian;
02030|Menimbang  bahwa  alat  bukti  surat  tersebut  apabila  dihubungkan
02031|dengan keterangan Anak Korban serta keterangan para saksi lainnya, saling
02032|bersesuaian  dan  saling  menguatkan  sehingga  menimbulkan  keyakinan  bagi
02033|Majelis  Hakim  bahwa  telah  benar  terjadi  perbuatan  persetubuhan  yang
02034|dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
02035|Menimbang bahwa dengan demikian, alat bukti yang diajukan dalam
02036|persidangan  tidak  hanya  berdiri  sendiri,  melainkan  saling  berkaitan  dan
02037|memperkuat satu sama lain, sehingga cukup untuk membuktikan unsur tindak
02038|pidana yang didakwakan;
02039|Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan
02040|dakwaan  yang  berbentuk  alternatif,  sehingga  Majelis  Hakim  dengan
02041|memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih
02042|dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam  Pasal 473 Ayat
02043|(4)  Jo. 473 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
02044|Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
02045|1. Setiap Orang;
02046|2. Dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan  Memaksa  Seseorang
02047|Bersetubuh Denganya;
02048|3. Dilakukan terhadap Anak.
02049|Menimbang  bahwa  terhadap  unsur-unsur  tersebut  Majelis  Hakim
02050|mempertimbangkan sebagai berikut:
02051|Ad.1 Unsur “Setiap Orang”
02052|Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Setiap  Orang”  adalah
02053|setiap  subjek  hukum  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas
02054|perbuatan  yang  dilakukannya,  baik  orang  dewasa  maupun  Anak  yang
02055|
02056|berhadapan  dengan  hukum  sepanjang  memiliki  kemampuan  bertanggung
02057|jawab;
02058|Menimbang bahwa dalam perkara a quo, yang diajukan sebagai pelaku
02059|adalah  seorang Anak, yang identitasnya  telah  jelas  sebagaimana tercantum
02060|dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
02061|Menimbang bahwa berdasarkan Akta Kelahiran, terbukti bahwa Anak
02062|pada saat pemeriksaan di persidangan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun,
02063|sehingga  menurut  hukum  termasuk  dalam  kategori  Anak  yang  berhadapan
02064|dengan hukum;
02065|Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  persidangan  Anak  dalam
02066|keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  mampu  memahami  serta  menjawab
02067|pertanyaan yang diajukan di persidangan, sehingga tidak terdapat alasan yang
02068|menghapuskan  kemampuan  bertanggung  jawab,  dan  oleh  karenanya  Anak
02069|tetap  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan
02070|peraturan perundang-undangan yang berlaku;
02071|Menimbang bahwa dengan demikian Anak merupakan subjek hukum
02072|yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;
02073|Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi
02074|secara sah menurut hukum;
02075|Ad.2 Unsur  “Dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan  Memaksa
02076|Seseorang Bersetubuh Denganya”
02077|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman
02078|kekerasan”  adalah  setiap  perbuatan,  baik  secara  fisik  maupun  psikis,  yang
02079|menimbulkan  rasa  takut,  tekanan,  atau  ketidakberdayaan  pada  diri  korban,
02080|sehingga korban tidak dapat memberikan persetujuan secara bebas;
02081|Menimbang bahwa pengertian “memaksa” tidak hanya terbatas pada
02082|penggunaan tenaga fisik semata, melainkan juga mencakup bujukan, tekanan
02083|psikologis, situasi yang menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya, serta
02084|kondisi  relasi  yang  tidak  seimbang, terlebih  apabila  korban  masih  berstatus
02085|sebagai Anak;
02086|Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  Anak  Korban  yang
02087|bersesuaian  dengan  keterangan  saksi  lainnya,  diperoleh  fakta  bahwa  pada
02088|beberapa  kejadian  Anak  membawa  korban  ke  tempat  yang  sepi,  menarik,
02089|membujuk, serta mendesak korban untuk melakukan persetubuhan, meskipun
02090|korban pada awalnya menyatakan penolakan dan ketakutan;
02091|
02092|Menimbang bahwa dalam kejadian pertama, korban dibawa ke lokasi
02093|pantai  yang  sepi,  kemudian  ditarik  secara  fisik,  dipaksa  untuk  mengikuti
02094|kehendak Anak, hingga akhirnya dilakukan persetubuhan terhadap korban;
02095|Menimbang bahwa dalam kejadian-kejadian berikutnya, Anak kembali
02096|mengajak  dan  membujuk  korban  untuk  melakukan  persetubuhan,  bahkan
02097|disertai dengan tekanan berupa tidak akan mengantar korban pulang apabila
02098|korban menolak, sehingga korban berada  dalam  kondisi  terpaksa dan  tidak
02099|bebas menentukan kehendaknya;
02100|Menimbang  bahwa  keadaan  tersebut  menunjukkan  adanya  tekanan
02101|psikologis dan situasional yang menghilangkan kebebasan kehendak korban,
02102|sehingga  perbuatan  Anak  tidak  dapat  dianggap  sebagai  hubungan  yang
02103|dilakukan atas dasar persetujuan yang sah;
02104|Menimbang bahwa meskipun Anak dalam keterangannya menyatakan
02105|tidak menggunakan kekerasan, namun berdasarkan penilaian Majelis terhadap
02106|keseluruhan  alat  bukti,  khususnya  keterangan  korban  yang  konsisten  dan
02107|didukung  oleh  saksi  lainnya,  diperoleh  keyakinan  bahwa  telah  terjadi
02108|pemaksaan dalam arti luas;
02109|Menimbang bahwa terlebih lagi korban masih berstatus sebagai Anak,
02110|sehingga  secara  hukum  belum  memiliki  kapasitas  untuk  memberikan
02111|persetujuan  yang  sah  terhadap  perbuatan  persetubuhan,  sehingga  setiap
02112|tindakan  persetubuhan  dalam  kondisi  tersebut  pada  dasarnya  mengandung
02113|unsur pemaksaan;
02114|Menimbang  bahwa  dengan  demikian  unsur  “dengan  kekerasan  atau
02115|ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  bersetubuh  dengannya”  telah
02116|terpenuhi secara sah menurut hukum;
02117|Ad.3 Unsur “Dilakukan terhadap Anak”
02118|Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang
02119|yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana dimaksud dalam
02120|ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
02121|Menimbang  bahwa  berdasarkan  identitas  korban  yang  terungkap  di
02122|persidangan,  korban  yang  pada  saat  kejadian  masih  berusia  di  bawah  18
02123|(delapan belas) tahun, sehingga secara hukum dikualifikasikan sebagai Anak;
02124|Menimbang bahwa status korban sebagai Anak menempatkan korban
02125|dalam  posisi  yang  rentan  secara  fisik  maupun  psikis,  serta  belum  memiliki
02126|kematangan untuk memahami secara utuh akibat dari perbuatan persetubuhan,
02127|sehingga hukum memberikan perlindungan khusus terhadap Anak dari segala
02128|bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual;
02129|
02130|Menimbang  bahwa  oleh  karena  perbuatan  Anak  dilakukan  terhadap
02131|korban yang masih berstatus sebagai Anak, maka ketentuan Pasal 473 ayat (4)
02132|KUHP menjadi relevan untuk diterapkan, sehingga terhadap Anak pelaku dapat
02133|dijatuhi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda
02134|paling  banyak  kategori  VII  sebagaimana  telah  disesuaikan  berdasarkan
02135|Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang  Penyesuaian  Pidana,  yang
02136|selanjutnya  akan  dipertimbangkan  secara  proporsional  dalam  penjatuhan
02137|pidana;
02138|Menimbang  bahwa dalam perkara  a quo , perbuatan Anak  dilakukan
02139|lebih dari satu kali, pada waktu dan tempat yang berbeda, serta menunjukkan
02140|adanya pola perbuatan yang berulang terhadap korban yang sama, sehingga
02141|hal tersebut semakin memperkuat alasan pemberatan pidana;
02142|Menimbang  bahwa  selain  itu,  akibat  dari  perbuatan  tersebut  telah
02143|menimbulkan  dampak  nyata  bagi  korban,  baik  secara  fisik  maupun  psikis
02144|sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga tujuan perlindungan terhadap
02145|Anak sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang harus ditegakkan secara
02146|maksimal;
02147|Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan terhadap Anak”
02148|tidak  hanya  terpenuhi,  tetapi  juga  mengandung  konsekuensi  yuridis  berupa
02149|pemberatan  pidana  yang  wajib  dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  dalam
02150|menjatuhkan putusan;
02151|Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 473 Ayat (4) Jo.
02152|473  Ayat  (1)  KUHP  Jo.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2026  tentang
02153|Penyesuaian Pidana  telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan
02154|tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  pertama
02155|Penuntut Umum;
02156|Menimbang  bahwa  oleh  karena  dakwaan  alternatif  pertama  telah
02157|terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan
02158|lebih lanjut;
02159|Menimbang bahwa sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan
02160|(geen  straf  zonder  schuld ),  Majelis  Hakim  mempertimbangkan
02161|pertanggungjawaban pidana Anak, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di
02162|persidangan,  perbuatan  persetubuhan  tersebut  dilakukan  oleh  Anak  dengan
02163|kehendak dan kesadaran sendiri, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam
02164|bentuk kesengajaan (dolus);
02165|Menimbang bahwa Anak telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun,
02166|mampu  mengikuti  jalannya  persidangan,  memahami  serta  menjawab
02167|
02168|pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta pada saat melakukan
02169|perbuatan  tidak  terdapat  keadaan  yang  menunjukkan  bahwa  Anak  berada
02170|dalam kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, sehingga Anak
02171|dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;
02172|Menimbang bahwa oleh karena dalam diri Anak terdapat kesalahan atas
02173|terjadinya  tindak  pidana  tersebut,  Anak  memiliki  kemampuan  bertanggung
02174|jawab, serta  selama  persidangan tidak ditemukan adanya  alasan pembenar
02175|maupun  alasan  pemaaf  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban
02176|pidana, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
02177|Menimbang  bahwa  untuk  menentukan  pemidanaan  terhadap  Anak,
02178|Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  mempertimbangkan  pedoman  pemidanaan
02179|sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  KUHP,  dengan  tetap
02180|memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak ( the best interest of the child ),
02181|yang  meliputi  antara  lain  tingkat  kesalahan  Anak,  akibat  yang  ditimbulkan,
02182|kondisi pribadi Anak, serta kemungkinan pembinaan dan masa depan Anak;
02183|Menimbang  bahwa  terhadap  pendapat  orang  tua  Anak  yang  pada
02184|pokoknya memohon agar Anak dibebaskan atau diberikan keringanan hukuman
02185|guna  melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi,  Majelis  Hakim
02186|memahami  dan  mempertimbangkan  permohonan  tersebut  sebagai  bentuk
02187|perhatian  orang  tua  terhadap  masa  depan  Anak,  namun  demikian  dengan
02188|memperhatikan beratnya perbuatan Anak, perlindungan terhadap korban, serta
02189|perlunya pembinaan yang terarah sebagaimana rekomendasi dalam Laporan
02190|Hasil Penelitian Kemasyarakatan, permohonan tersebut tidak dapat sepenuhnya
02191|dikabulkan,  dan  akan  dipertimbangkan  sebagai  keadaan  yang  meringankan
02192|dalam penjatuhan pidana;
02193|Menimbang  bahwa  dalam  persidangan  telah  dibacakan  dan
02194|diperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun
02195|oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa
02196|perbuatan  Anak  dilatarbelakangi  oleh  hubungan  asmara,  merupakan  tindak
02197|pidana pertama, serta Anak memiliki tingkat risiko pengulangan dalam kategori
02198|sedang sehingga memerlukan pembinaan yang terarah;
02199|Menimbang bahwa dalam laporan tersebut juga direkomendasikan agar
02200|Anak menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu
02201|sebagai  bentuk  penanganan  yang  sesuai  dengan  kepentingan  terbaik  bagi
02202|Anak;
02203|Menimbang  bahwa  terhadap  rekomendasi  tersebut,  Majelis  Hakim
02204|mempertimbangkan  bahwa  meskipun  perbuatan  Anak  merupakan  perbuatan
02205|
02206|pertama  dan  dilatarbelakangi  hubungan  pribadi,  namun  perbuatan  tersebut
02207|tetap merupakan tindak pidana serius yang menyangkut perlindungan terhadap
02208|Anak  sebagai  korban  serta  dilakukan  dengan  cara  yang  menimbulkan
02209|penderitaan fisik dan psikis bagi Anak Korban;
02210|Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat risiko pengulangan
02211|tindak pidana yang berada dalam kategori sedang serta perlunya pembinaan
02212|yang terarah, maka rekomendasi agar Anak menjalani pembinaan di LPKA Palu
02213|adalah  sejalan  dengan  tujuan  pemidanaan  yang  tidak  hanya  bersifat
02214|pembalasan, tetapi juga pembinaan dan perlindungan masyarakat;
02215|Menimbang  bahwa  oleh  karena  itu,  dengan  tetap  memperhatikan
02216|kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan
02217|pidana penjara dengan penempatan di LPKA Palu merupakan jenis pidana yang
02218|paling  tepat  untuk  dijatuhkan  kepada  Anak,  yang  lamanya  akan  ditentukan
02219|dalam amar putusan ini;
02220|Menimbang  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak, maka
02221|perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
02222|meringankan bagi Anak;
02223|Keadaan yang memberatkan:
02224|- Perbuatan  Anak  dilakukan  terhadap  korban  yang  masih  berstatus
02225|sebagai Anak;
02226|- Perbuatan Anak dilakukan lebih dari satu kali;
02227|- Perbuatan Anak telah menimbulkan penderitaan bagi korban, baik secara
02228|fisik maupun psikis;
02229|Keadaan yang meringankan:
02230|- Anak bersikap sopan selama persidangan;
02231|- Anak mengakui perbuatannya dan menyesal;
02232|- Anak masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk
02233|memperbaiki diri;
02234|Menimbang  bahwa  oleh  karena  Anak  tidak  ditahan  selama  proses
02235|pemeriksaan  perkara  ini,  namun  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim
02236|terdapat  alasan  yang  cukup  untuk  melakukan  penahanan,  maka  perlu
02237|memerintahkan agar Anak ditahan;
02238|Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
02239|akan dipertimbangkan sebagai berikut:
02240|Menimbang  bahwa  barang  bukti  berupa  1  (satu)  lembar  baju  kaos
02241|berwarna  abu-abu  garis  hitam  dan  merah,  1  (satu)  lembar  celana  panjang
02242|berwarna hitam, 1 (satu) lembar bra berwarna ungu, dan 1 (satu) lembar celana
02243|
02244|dalam berwarna ungu, yang merupakan milik korban dan tidak termasuk barang
02245|terlarang serta tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian, maka perlu
02246|ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak
02247|yaitu Anak Korban;
02248|Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah
02249|dibebani untuk membayar biaya perkara;
02250|Mengingat Pasal 473 ayat (4)  Jo. Pasal 473 ayat (1) Kitab Undang-
02251|Undang  Hukum  Pidana  sebagaimana  telah  disesuaikan  dengan  Undang-
02252|Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang
02253|Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-
02254|Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
02255|Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
02256|MENGADILI:
02257|1. Menyatakan  Anak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah
02258|melakukan tindak pidana  “setiap orang dengan kekerasan atau ancaman
02259|kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dilakukan terhadap
02260|anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
02261|2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Anak  tersebut  oleh  karena  itu  dengan
02262|pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
02263|(LPKA) Palu;
02264|3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Anak dikurangkan
02265|seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
02266|4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
02267|5. Menetapkan status barang bukti berupa:
02268|1) 1  (satu)  lembar  baju  kaos  berwarna  abu-abu  garis  hitam  dan
02269|merah;
02270|2) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
02271|3) 1 (satu) lembar bra berwarna ungu;