From: apakabar@igc.apc.org (Indonesia Publications/Task Force)
Newsgroups: alt.culture.indonesia
Subject: Siaran Pers LBH Hari HAM
Date: 11 Dec 92 16:11:00 GMT
Nf-ID: #N:cdp:1741100007:000:46848
Nf-From: cdp.UUCP!apakabar    Dec 11 08:11:00 1992


From: Indonesia Publications/Task Force <apakabar>
Subject: Siaran Pers LBH Hari HAM

/* Written  8:07 am  Dec 11, 1992 by apakabar@igc.apc.org in igc:reg.indonesia */
/* ---------- "Siaran Pers LBH Hari HAM" ---------- */


Forwarded by Indonesian Legal Aid Institute Foundation:

SIARAN PERS YAYASAN LBH INDONESIA
Dalam Rangka Memperingati Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia 10 Desember 1992
        
"Realitas Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia Di Tahun 1992"
        
             Dalam rangka memperingati Hari Hak-Hak Asasi Manusia Seduni-
        a, yang jatuh pada tanggal 10 Desember 1992, Yayasan LBH  Indone-
        sia  sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi  hak-hak 
        asasi manusia telah merekam data, melakukan investigasi lapangan, 
        menyusun  dokumentasi dan analisis berkenaan denga  Realitas  Pe-
        langgaran Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia di tahun 1992.  Fak-
        ta-fakta yang ditemukan dirasakan perlu untuk disampaikan  kepada 
        publik  sebagai wujud tanggunng nasional YLBHI  terhadap  sejarah 
        dan cita-cita keadilan serta realisasi Demokrasi di Indonesia.
        
        I.   Analisis Atas Situasi Politik 
            Kecenderungan  perkembangan  sifat, karakter,  kedudukan  dan 
        luasnya peranan Negara Orde Baru dalam kaitannya dengan realisasi 
        penegakan  Hak-Hak Asasi Manusia masih tetap bergerak pada  upaya 
        pengendalian  yang menyeluruh atas kehidupan  sosial-politik  dan 
        ekonomi, yang pada umumnya diselenggarakan melalui proses :
        
        Pertama, adalah melakukan penyingkiran basis massa terorganisasi, 
        yang potensial sebagai ancaman bagi tujuan-tujuan politik  rejeim 
        ini. Atau dengan perkatan lain adanya upaya yang sistematis dalam 
        melakukan  demobilisasi massa secara politik  sebagai  kelanjutan 
        dari "keberhasilan" politik depolitisasi dan de-ideologisasi yang 
        telah  dijalankan sejak tampuk kekuasaan dikuasai  oleh  penguasa 
        rejim Orde Baru ini. Ini berimplikasi semakin terintegrasinya ke-
        kuatan-kekuatan sosial politik "resmi" ke dalam kerangka strategi 
        korporatisme Negara.
        
        Kedua,  pelonggaran genggaman birokrasi atas alokasi sumber  daya 
        ekonomi,  atau serta akses pembuat keputusan alokasi sumber  daya 
        merupakan  ciri  dari policy pokok,  yang  berkecenderungan  pada 
I)19c        seiring  institusionalisasi "formula" politik yang mencoba  unt~b_
       memeperhalus
wajah otoriter dari rejim ini. 
        
             Dalam realitas sosial politik seperti itu, rakyat dikungkung 
        oleh  kesadaran palsu yang menghambat  munculnya  inovasi-inovasi 
        baru  dalam memberikan kontribusinya bagi proses kemajuan  bangsa 
        ini.  Keadaan ini telah secara subjektif diinternalisasi  sebagai 
        sesuatu yang tidak mungkin diubah. Akibatnya adalah pola adaptasi 
        yang  konformistis  berkembang  dalam  bentuk-bentuk   penampakan 
        seperti budaya swa sensor, penghalusan bahasa secara  manipulatif 
        dan lain sebagainya.
             Instrumen pokok dari demokrasi, yakni Hak Berorganisasi  Se-
        cara Bebas dan Demokratis masih harus berhadapan dengan rancangan 
        kelembagaan     dari    perangkat-perangkat    institusi     yang 
        disubordinasikan  pada  pola dan  kepentingan  kekuasaan  negara. 
        Hambatan  untuk  merealisasikan  hak  politik  warga  negera  ini 
        dilaksanakan melalui berbagai makanisme, baik itu mekanisme hukum 
        maupun  politik, yang pada intinya dirahkan  untuk  mengendalikan 
        kemunculan  potensi  demokratis di kalangan  masyarakat  (sipil); 
        meskipun   dalam  kiprahnya  sejumlah  ruang   yang   seolah-olah 
        demokratis  diijinkan  sepanjang berada dalam  kerangka  hegemoni 
        kekuasaan negara.
        
        II.  Realitas Perwujudan Hak-Hak Politik
             Karenanya, Lembaga-lembaga ketatanegaraan dan  proses-proses 
        politik di Indonesia berkembang dalam irama yang berada dalam rel 
        strategi  politik  rejim  yang memliki  watak  tidak  demokratis. 
        Adalah  sesuatu  yang  dapat  dimengerti  jika  muncul  kenyataan 
        sebagai berikut ini :
        
        Pelaksanaan  pemilihan umum dalam rejim ini mempunyai wajah  yang 
        hanya  menggunakan  pemilihan  umum  sekedar  untuk  melegitimasi 
        sistem  kekuasaan  yang  berdominasi  saat  ini.  Sehingga  dapat 
        dikatakan bahwa pelaksanaan Pemilu yang menampilkan suatu  proses 
        demokrasi  dan mencerminkan kematangan politik  masyarakat  dalam 
        sejarah  politik  Indonesia adalah yang berlangsung  pada  Pemilu 
        pertama di tahun 1955.      
             Pada  tahun 1992, berlangsung Pemilihan Umum ke  lima  dalam 
        pemerintahan  Orde Baru dengan biaya resmi ratusan milyar  rupiah 
        (diperkirakan  sekitar  Rp.  200  milyar,  di  luar  biaya   yang 
        dikeluarkan  oleh  organisasi  sosial  politik  peserta  Pemilu), 
        dengan  tawaran  gagasan  yang  sudah  dikemas  (sebagai   akibat 
        "de-politisasi"  mau  pun  "de-ideologisasi"  serta   re-regulasi 
        politik), serta mekanisme politik yang sepenuhnya terkendali.
             Tempo  (16  Mei  1992) menangkap tawaran  gagasan  itu  pada 
        dasarnya sama hanya beda kemasan.
             Dalam  Pemilihan  Umum tahun 1992 ini, PPP dan  PDI  kembali 
        mengemukakan  tentang adanya kecurangan-kecuranga  terutama  yang 
        menyangkut  peranan  birokrasi. PPP menyusun suatu  buku  lengkap 
        laporan-laporan  kecurangan  yang terjadi  di  pelbagai  propinsi 
        (Aceh,  Sumatra  Barat,  Lampung,  Riau,  Jakarta,  Jawa   Timur, 
        Kalimantan  Selatan,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Selatan,   Nusa 
        Tenggara Barat), semntara PDI menyusun sembilan buku yang  berisi 
        berkas laporan kecurangan Pemilihan Umum (antara lain disampaikan 
        kepada  Presiden  RI,  juga kepada Yayassan  LBH  Indonesia  dan 
        sampai  saat-saat terakhir beberapa Dewan Pimpinan  Daerah  serta 
        Dewan  Pimpinan  Pusat  PDI  mencoba  bereaksi  dengan  "menunda" 
        pernyataan kesediaan menandatangani berita acara hasil  Pemilihan 
        Umum 1992).
             Reaksi  masyarakat  atas "kecurangan" yang  paling  menyolok 
        muincul  dalam  bentuk Peristiwa Yogyakarta, 21  Mei  1992,  yang 
        mengakibatkan  bendera  organisasi  peserta  Pemilihan  Umum  non 
        Golkar  beserta  atribut kampanye lain  diturunkan.  Di  beberapa 
        kota,  antara lain di Yogyakarta, 23 Mei 1992 dan aksi  Mahasiswa 
        dan Pemuda Bandung serta semarang yang mendukung "Golongan Putih" 
        yakni  kelompok masyarakat yang menyatakan tidak akan  menentukan 
        pilihan dalam Pemilihan Umum.
             Sungguh  pun  begitu,  Pemilihan Umum  tahun  1992  akhirnya 
        dinyatakan  sangat  memuaskan  Presiden  Soeharto,  karena  dalam 
        pelaksanaannya  berjalan tertib, lancar dan aman, di samping  itu 
        tingkat  partisipasi juga cukup tinggi mencapai 97,8  juta  orang 
        dari 107 juta lebih pemilih, (terdapat berita bahwa jutaan  suara 
        "raib" di beberapa daerah di Jawa), dan akhirnya bulan Juli  1992 
        semua kontestan mengakui serta menandatangani berita acara  hasil 
        akhir Pemilihan Umum 1992.
             Hal-hal lain yang dipandang menarik adalah PDI yang disebut-
        sebut   membuat  "kejutan  nasional"  dengan  merengut   kenaikan 
        prosentase  perolehan kursi di tingkat nasional, anjloknya  suara 
        Golkar di beberapa daerah, tampilnya juru kampanye partai politik 
        yang dipandang "berani", "kebrutalan", kampanye, nampaknya  hanya 
        sekadar  hiasan  kehidupan  "demokrasi"  Indonesia,  karena  pada 
        dasarnya tidak ada perubahan mendasar dalam kualitas  partisipasi 
        politik,  derajat keterwakilan politik, apalagi makna lebih  jauh 
        Pemilihan Umum sebagai sarana pembaharuan politik.
             Pada   akhirnya  seusai  Pemilihan  Umum  semuanya   kembali 
        memperkokoh  status quo politik, tahan diri  mengajukan  gagasan-
        gagasan  segar  di  bidang politik, bahkan  di  sana-sini  nampak 
        muncul gejala konservatisme politik.
             Dengan  demikian bukan hal yang mentakjubkan  apabila  Dewan 
        Perwakilan  Rakyat selalu tampil dengan wajahnya  yang  sekarang, 
        yakni  lebih  mengembangkan fungsi kemitraan  dengan  pemerintah, 
        mematikan  fungsi-fungsi  strategisnya  sendiri  (seperti  fungsi 
        inisiatif  di  bidang legislatif), produk usul DPR  (GR)  periode 
        tahun  1966 - 1971  masih dapat mencapai jumlah  32  dibandingkan 
        dengan   pemerintah   179  buah,  namun   untuk   periode-periode  
        selanjutnya tidak ada satu usulan pun produk legislatif dari DPR, 
        demikian  pula  halnya fungsi pengawasan DPR yang  semakin  tahun 
        semakin  melemah (hak bertanya, hak interpelasi,  hak  mengajukan 
        usul,  dan  hak  angket hanya pernah  dipergunakan  oleh  lembaga 
        legislatif ini sebelum periode tahun 1982 - 1987).
             Di  samping persoalan itu, tingkat keterwakilan  politik  di 
        DPR   juga  seringkali  dipermasalahkan,  demikian  pula   halnya 
        Peraturan Tata Tertib DPR.
             Ketika  menutup  masa persidangan terakhir DPR  tahun  1987 -
        1992, Ketua DPR RI mengemukakan (Kompas, 20 september 1992) :
             "  Ketidakmampuan Dewan adakalanya disebabkan  faktor-faktor 
             lain  yang  saling mengait  dan  melingkar-lingkar  sehingga 
             seringkali  kita  kehilangan idealisme  karena  tidak  mampu 
             mengemban misi yang dipercayakan rakyat "
        Nampaknya  Kharis Suhut dengan jujur telah mengutarakan  evaluasi 
        yang padat atas peranan DPR selama ini.
        
             Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai institusi  kedaulatan 
        rakyat  tertinggi  yang  terbentuk  mengedepankan  gambaran  yang 
        diuraikan di bawah ini.
             Setelah melalui proses seleksi birokratik yang panjang, pada 
        tanggal  1  Oktober 1992, 1000  anggota  Majelis  Permusyawaratan 
        Rakyat Republik Indonesia periode tahun 1992 - 1997 dilantik oleh 
        ketua Mahkamah Agung, 500 orang diantaranya adalah anggota  Dewan 
        Perwakilan rakyat (DPR).
             Ada  pun  komposisi keanggotaan MPR tahun  1992-1997  sesuai 
        hasil Pemilihan Umum 1992 adalah sebagai berikut :
                  
                  1. 500 orang anggota DPR :
                     a. PPP          :   62 orang
                     b. Golkar       :  282 orang
                     c. PDI          :   56 orang
                     d. ABRI         :  100 orang (diangkat)
                  2. Utusan Daerah   :  149 orang
                  3. Utusan organisasi peserta Pemilu dan Golkar ABRI
                     (berdasarkan jumlah imbangan anggota di DPR)
                     a. PPP          :   31 orang
                     b. Golkar       :  141 orang
                     c. PDI          :   28 orang
                     d. ABRI         :   50 orang
                  4. Utusan golongan :  100 orang
        
             Menurut  Prof Sri Soemantri M, dari komposisi ini  diketahui 
        anggota  MPR  yang  dipilih langsung berjumlah  400  orang,  yang 
        diangkat 250 orang.
             Yang menjadi masalah, tulis beliau, adalah yang berasal dari 
        Utusan  daerah (149 orang) dan yang berasal dari  imbangan  hasil 
        Pemilu organisasi sosial politik (201 orang).
             Tempo (3 Oktober 1992) menguraikan bahwa anggota perimbangan 
        dari  Golkar diangkat setelah usulan Dewan Pimpinan Pusat  Golkar 
        disetujui  oleh  Ketua  Dewan Pembina,  yang  kebetulan  Presiden 
        sendiri,  sementara  dari  PPP dan PDI  diusulkan  oleh  DPP  nya 
        sendiri. Semua itu baru sah setelah keluar keputusan Presiden.
             Sementara  itu,  Utusan Golongan jelas diangkat  dan  Utusan 
        Daerah  walau  pun  dipilih oleh DPRD Tk I,  pada  dasarnya  juga 
        diangkat.
             Akan halnya 400 orang anggota MPR yang berasal dari DPR yang 
        dipilih langsung melalui Pemilihan Umum, adalah hasil seleksi dan 
        kontrol birokratik yang ketat, bukan hanya dalam proses  internal 
        di lingkungan orsospol, akan tetapi juga oleh Panitia  Pemilihan, 
        Panitia Peneliti Calon, seleksi setelah ditetapkan sebagai Daftar 
        Calon  Sementara,  sampai  ke pengesahan  sebagai  Daftar  Calon 
        Tetap.
             Dalam proses itu pula dikenal pelaksanaan Keputusan Presiden 
        No. 1/1991 tentang Tatacara Penelitian Pemenuhan Syarat Calon dan 
        Pemeriksaan     Pemenuhan     Ketentuan     Keanggotaan     Badan 
        Permusyawaratan/  Perwakilan  Rakyat  serta  Susunan,  Tugas  dan 
        Wewenang Panitia Pemeriksaan.
             Inilah  seleksi yang dikenal luas sebagai "Peneliti  Khusus" 
        (Litsus),  yang antara lain meliputi penelitian pemenuhan  syarat 
        calon  anggota MPR / DPR oleh Panitia Peneliti di tingkat  pusat, 
        dan selanjutnya pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan MPR / 
        DPR  yang  dilaksanakan  oleh Panitia Pemeriksa MPR  /  DPR  yang 
        terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, 
        Lembaga  Pemilihan  Umum,  Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan 
        Stabilitas Nasional dan instansi pemerintah lainnya yang dianggap 
        perlu  serta  unsur  organisasi  sebanyak-banyaknya  17   anggota 
        termasuk ketua dan sekretaris.
             Setelah  pengambilan  sumpah / janji keanggotaan MPR  /  DPR 
        secara  bersama-sama  oleh  Mahkamah  Agung,  dibentuk  Panlitsus 
        dengan masa kerja selama masa jabatan anggota MPR / DPR.
             Walau  pun  MPR  seringkali  dipandang  sebagai  "penjelmaan 
        seluruh  rakyat Indonesia", Lembaga perwakilan rakyat dan  bahkan 
        dan  bahkan  dapat  berperan sebagai  pengawas  sebagaimana  yang 
        dikemukakan  oleh para pakar di bidang hukum, akan  tetapi  dalam 
        kenyataan  luas otoritas MPR sangat dipengaruhi oleh  "konsensus-
        konsensus nasional" yang lahir atas inisiatif Presiden pada tahun 
        1969, yaitu konsensus-konsensus nasional menjelang Pemilihan Umum 
        1971 dan Sidang Umum MPR tahun 1973.
             Sebagaimana  diketahui  pada  waktu  itu  dikenal  apa  yang 
        disebut "suasana transisi dan kekurangmampuan DPRGR dan MPRS". 
             Itulah   sebabnya,   kejanggalan-kejanggalan   pada   agenda 
        kehidupan   konstitusi,   misalnya,  Presiden   yang   memberikan 
        pertanggungjawaban   pada   anggota-anggota   MPR   yang    tidak 
        memilihnya, atau lahirnya ketetapan-ketetapan MPR yang memperkuat 
        dan  memperluas  otoritas lembaga kepresidenan, seperti  TAP  MPR 
        VI/1983,  tidak dipandang sebagai penyimpangan spirit dan  kaedah 
        konstitusi.
             Agenda  politik  penting pada masa yang  akan  datang  tentu 
        mengenai keharusan untuk meninjau keabsahan yuridik, politik  dan 
        sosial apa yang dinamakan "konsensus nasional" tersebut di  atas, 
        sehingga  tidak  demikian jauh menentukan  aspek-aspek  strategis 
        dalam perikehidupan konstitusi. 
             Berbeda dengan pandangan-pandangan para analis politik  yang 
        meyakini sangat jarangnya militer sebagai blok yang monolitik, di 
        Indonesia  pasca tahun 1966, militer semakin tampil dengan  citra 
        kohesi  internal  yang  kuat dan memainkan  peranan  yang  sangat 
        strategis  di tengah-tengah kehidupan  lembaga-lembaga  demokrasi 
        yang sudah diuraikan.
             Selain proporsi keterwakilan politik di dalam DPR / MPR yang 
        memungkinkan  militer  secara  konstitusional  berperan   sebagai 
        kekuatan politik menentukan, di tingkat eksekutif ABRI  menguasai 
        tidak  kurang  dari  15  kursi  gubernur  (dari  27  propinsi  di 
        Indonesia).  Dan dari 31 menteri, 6 menteri muda serta 2  pejabat 
        tinggi  setingkat  menteri  (selain  Pangab  dan  Menhankam),  11 
        diantaranya diduduki oleh perwira tinggi ABRI.
             Tentang masalah terakhir ini Panji Masyarakat (No. 734, 11 - 
        20 Oktober 1992) memberikan gambaran sebagai berikut :
                  "...Dari  11 itu, 10 diantaranya adalah perwira  tinggi 
             TNI-AD,   baik   yang   masih  aktif   maupun   yang   sudah 
             purnawirawan.
             ........Komposisi  yang mayoritas dikuasai oleh TNI-AD  juga 
             terlihat  dalam  kabinet-kabinet sebelumnya.  Jika  diamati, 
             dalam Kabinet Ampera, dari sembilan menteri ABRI, hanya  dua 
             yang bukan TNI-AD yakni Menhub Laksamana Soetopo dan Menteri 
             Muda Maritim Jatidjan. Dalam Kabinet pembangunan I dari enam 
             menteri ABRI, hanya dua dari non AD yakni Marsekal Budiardjo 
             (Menpen)  dan  Laksamana  Muda  Mursalin  (Menaker).   Dalam 
             Kabinet Pembangunan II, semua menteri yang dari ABRI berasal 
             dari  TNI-AD. Dan dalam Kabinet Pembangunan III, yang  bukan 
             TNI-AD hanya Marsekal Rusmin Nuryadin (Menhub)
             Sistim  dominasi yang ditopang kuat oleh militer  ini  lebih 
        luas  lagi jaringannya jika dimasukkan pula  kedalamnya  beberapa 
        organisasi  kemasyarakatan  yang sebagian atau  seluruhnya  masuk 
        sebagai orbit ABRI.
             Pandangan-pandangan  yang  mempersoalkan  posisi  ABRI  pada 
        tahun  1992  ini cukup bergaung, mulai dari  masalah  dwi  fungsi 
        ABRI, kursi ABRI di lembaga perwakilan rakyat, sampai ke pendapat 
        yang menyatakan ABRI perlu ikut memilih dalam Pemilihan Umum.
             Adalah  Presiden  Soeharto  sendiri yang  sejak  dini  sudah 
        memperingatkan  bahwa  pelaksanaan  fungsi  sosial-politik   ABRI 
        adalah  hasil konsensus nasional  pada bulan Februari  1992  yang 
        lalu, yang kemudian diikuti oleh penegasan-penegasan lain seperti 
        ketika beliau menerima 100 perwira calon anggota DPR tahun  1992-
        1997 dan seluruh Pangdam dan Panglima Armada Laut se Indonesia di 
        peternakan Tapos tanggal 9 Agustus 1992 yakni bahwa rakyat  tidak 
        perlu  risau terhadap kehadiran ABRI di DPR, karena  ABRI  dengan 
        dwi  fungsinya  memiliki landasan hukum yang kuat  yang  didukung 
        oleh sejarah perjuangan bangsa.
             Sepanjang   tahun  1992  ini,  pandangan-pandangan   tentang 
        perlunya   re-evaluasi  peranan  institusional  ABRI  itu   tidak 
        mempunyai   dampak  secara  internal.  Barangkali,   hanya   satu 
        peristiwa yang dapat dicatat memberikan akibat langsung pada ABRI 
        yakni  ketika pada 4 Oktober 1992 -menjelang hari  ABRI-  Kongres 
        Amerika  Serikat  mengesahkan penghentian bantuan  militer  untuk 
        Indonesia  senilai  kurang lebih Rp. 4,8 milyar  yang  seharusnya 
        dipergunakan untuk pendidikan dan latihan perwira ABRI.
             Setelah  banyak  harapan  yang  ditaruh  pada  ABRI   ketika 
        anggota-anggotanya di lembaga legislatif tahun 1991 secara  vocal 
        menyuarakan   keterbukaan,  demokrasi  dan  merespon   pengaduan-
        pengaduan  rakyat sehubungan dengan peristiwa ketidakadilan  yang 
        dialami,  maka  pada  tahun 1992  ABRI  sangat  menonjol  sebagai 
        pemelihara status quo politik terutama melalui sikap,  pernyataan 
        dan  tindakan-tindakannya  sehubungan dengan  beberapa  peristiwa 
        politik tertentu.
             Catatan beberapa bulan terakhir menunjukkan kenyataan adanya 
        beberapa  Panglima  Daerah  Militer,  misalnya  pangdam  Jaya  K. 
        Harseno, yang terus menerus mengemukakan adanya ancaman  terhadap 
        stabilitas  nasional.  Menjelang KTT Non Blok yang  lalu,  beliau 
        secara  khusus meminta kewaspadaan terhadap LSM yang  dikuatirkan 
        akan  mengacaukan KTT Non Blok, sementara institusi non  yudisial 
        yang  dipimpinnya  yakni Bakorstanasda aktif  terlibat  melakukan 
        intervensi   dalam  kasus-kasus  perburuhan,  tanah  dan   bahkan 
        perkelahian pelajar.
             Di  tingkat  yang lebih tinggi, Panglima ABRI  Jenderal  Try 
        Sutrisno  tanggal  16  november 1992, menyatakan  di  depan  apel 
        Danrem  dan  Dandim ke 13 se Indonesia di Magelang  bahwa  unsur-
        unsur  komunis generasi ke empat telah berusaha mengubah  aksinya 
        melalui  jalur  konstitusional, yaitu dengan  jalan  memanfaatkan 
        kelompok-kelompok     tertentu    melalui    isu     keterbukaan, 
        demokratisasi, hak-hak asasi manusia, lingkungan hidup,  dikotomi 
        sipil-militer,  pri - nonpri, depolitisasi ABRI dan berbagai  isu 
        kekinian lainnya (Kompas, 17 November 1992).
             Tanggal  26  November 1992 yang lalu,  Pangab  Jendral  Try 
        sutrisno  yang  dalam setiap pidato  atau  pengarahan  senantiasa 
        menekankan  pada kewaspadaan itu, dalam rapat kerja  ABRI  dengan 
        Komisi I DPR mengungkapkan saat ini ada pihak-pihak tertentu yang 
        menyelipkan  thesis  masuk  ke  Indonesia.  Isi  thesis  tersebut 
        berupaya   mengubah  sistim  ketatanegaraan   dengan   "menyerang 
        UUD'45".  Yang  ada  dan  sudah  didiskusikan  oleh  Yayasan  LBH 
        Indonesia  adalah  disertasi  Adnan  Buyung  Nasution,   mengenai 
        aspirasi konstitusi Indonesia yang membahas konstituante  sebagai 
        puncak perjuangan untuk menegakkan demokrasi konstitusional.
             Dalam tahun ini pula, dari tanggal 20 Oktober - 20 November, 
        berlangsung  latihan  terbesar  dalam  sejarah  ABRI  di   daerah 
        Asembagus  Situbondo,  yang melibatkan tidak kurang  dari  14.233 
        orang personil ABRI, dan bertolak dari dugaan bahwa dalam 5 -  10 
        tahun  mendatang gangguan keamanan cenderung berasal  dari  dalam 
        negeri.
        
        Sebuah berita dalam Kompas, 27 November 1992 ,menguraikan :
             "Untuk  beberapa tahun mendatang ancaman langsung dari  luar 
             yang  dapat menggangu stabilitas negara patut  diduga  tidak 
             ada.   Tetapi  pengaruh  dari  luar   sehingga   menciptakan 
             instabilitas  kemungkinan ada. Demikian Pangdam V  Brawijaya 
             Mayjen  TNI R. Hartono Rabu (25/11 92) menjawab  masyarakat, 
             yang menyayangkan mengapa hanya faktor dalam negeri  seperti 
             unjuk  rasa  yang  jadi  bulsit  (penimbul  situasi)  Latgab 
             (latihan Gabungan) ABRI II / 1992 lalu".
        
             Dalam  keadaan  demikian  masih  tetap  dibuka  kelonggaran-
        kelonggaran  tertentu, misalnya untuk kalangan  mahasiswa,  untuk 
        mengemukakan pandangan maupun melakukan "aksi".
             Sebagaimana diketahui dalam tahun 1992 ini, secara  sporadik 
        masih  terdapat  pelbagai aksi dari  kelompok-kelompok  mahasiswa 
        dengan  tema-tema yang cukup terfrakmentasi, seperti anti  KNPIU, 
        anti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, aksi yang 
        dijalankan  sebagai  advokasi  kasus  tanah  berdimensi   publik, 
        samapai ke aksi menolak rencana rute pengangkutan plutonium  oleh 
        Akatsi Maru melewati Selat Malaka.
             Setelah  adanya  pencidukan 15 orang mahasiswa,  termasuk  3 
        wartawan dalam aksi Komite Solidaritas Pemuda Independen  tanggal 
        27  Oktober  1992 yang lalu, aksi-aksi berikutnya  seperti  Front 
        Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Anti Nuklir (FMPIAN) yang  tanggal 
        4   November  menggelar  aksi  menentang   rencana   pengangkutan 
        Plutonium  dari  pelabuhan  Cherborg,  Prancis  menuju   Yokohama 
        melalui  Selat  Malaka,  dan  aksi  berikutnya  dari  Perkumpulan 
        Indonesia untuk Keadilan Sosial (PIUKS) tanggal 17 November 1992, 
        juga  Front  Pemuda  Penegak Hak-Hak  Rakyat  (FPPHR)  yang  pada 
        intinya   menolak  tradisi  pencalonan  tunggal  Presiden   tidak 
        mengalami tindakan apa-apa dari aparat keamanan.
             Represi  politik lebih dirasakan oleh  gerakan-gerakan  yang 
        cenderung  "separatis", sebagaimana yang ditulis  Tapol  (Oktober 
        1992),  dari  596  tahanan  politik  yang  diidentifikasi,  53  % 
        diantaranya  berkaitan dengan apa yang disebut "Gerakan  Pengacau 
        Keamanan"   di  Irian  Jaya,  Timor-Timur  dan  Aceh,   sementara 
        sepertiganya  berkaitan  dengan agama (Islam), dan  5  %  tahanan 
        politik  komunis. Laporan lain menyebutkan bahwa  masih  terdapat 
        tahanan-tahanan  politik yang berkaitan dengan "peristiwa  Bima". 
        (Lihat lampiran Tapol)
        
        III. Hak-hak Asasi Manusia dan kondisi buruh Indonesia.
             Kendati unjuk rasa dan aksi mogok kerja tidak dilarang, tapi 
        Menaker merasa prihatin dengan semakin meningkatnya jumlah  unjuk 
        rasa  dan  pemogokan. Sebaliknya, Menaker juga  tak  punya  kuasa 
        menghadapi  rendahnya tingkat upah buruh di Indonesia.  Pengusaha 
        begitu pula, tetap mempertahankan tingkat upah yang rendah. Untuk 
        memecahkan  hal  ini dalam pandangan buruh adalah  pemogokan  dan 
        unjuk rasa agar tuntutan-tuntutan mereka bisa dipenuhi. 
             Tahun  lalu  pemogokan meningkat sekitar  100%  dibandingkan 
        tahun 1990, yakni 112 kasus. Jumlah buruh yang terlibat  sebanyak 
        59.931 orang. Kemudian jumlah unjuk rasa ini diperbaiki oleh data 
        yang  diungkapkan  Menaker bahwa terjadi 130 kasus  dan  sebanyak 
        64.530  buruh  yang terlibat. Sementara dalam tahun  1992  sampai 
        bulan Oktober terjadi 177 kali unjuk rasa yang melibatkan  87.992 
        buruh. AAFLI juga yang memantau jumlah pemogokan di wilayah  Jawa 
        Barat  dan  DKI Jakarta selama 11 bulan  (Januari-November  1992) 
        adalah 190 kasus yang melibatkan 142.565 buruh. 
             Pihak SPSI juga melakukan pantauan atas kasus pemogokan. DPD 
        SPSI  Jawa  Barat menyebutkan terjadi 112  kasus  pemogokan  yang 
        melibatkan  sedikitnya  60.000 orang buruh. Di  wilayah  Jakarta, 
        Bogor,   Tangerang  dan  Bekasi  yang  sering  disingkat   dengan 
        Jabotabek  memang menunjukkan jumlah pemogokan maupun unjuk  rasa 
        tertinggi dibandingkan kantong-kantong industri lainnya. 
             Kabupaten Tangerang memang paling banyak perusahaan industri 
        manufaktur  ringan  yang  beroperasi. Daerah  ini  sangat  sering 
        dilanda  unjuk rasa dan pemogokan buruh. Tahun ini  sampai  bulan 
        Oktober terjadi 82 kasus pemogokan yang melibatkan sekitar 45.000 
        pekerja.  Hingga pertengahan bulan November aksi pemogokan  buruh 
        di Tangerang meningkat jadi 87 kasus (Pikiran Rakyat, 30 November 
        1992).  Bekasi  mengikuti  pada urutan  kedua,  yakni  52  kasus. 
        Setelah itu, DKI Jakarta menyusul dengan 40 kasus dan Bogor hanya 
        21 kasus pemogokan (lihat tabel). 
        
        Tabel: Unjuk Rasa di Jabotabek 1992
        Daerah           Jumlah      %
        --------------------------------
        DKI Jakarta        40      20,52
        Bogor              21      10,75
        Tangerang          82      40,06
        Bekasi             52      26,67
        --------------------------------
        Total             195     100,00
        --------------------------------
        Sumber: dari berita surat-surat kabar
        
             Pihak  Bakorstanasda Jaya juga memantau berbagai unjuk  rasa 
        buruh. Berdasarkan data yang diterimanya diungkapkan bahwa dari 1 
        September  hingga 4 November telah terjadi 53 kali unjuk rasa  di 
        DKI  Jakarta, Bekasi dan Tangerang. Di antaranya terjadi  3  kali 
        yang  mengadu ke DPR. Dalam dua bulan itu di Jakarta  terjadi  22 
        kali,  Tangerang 19 kali dan Bekasi 12 kali unjuk rasa.  Hal  ini 
        merupakan angka tertinggi di tiga daerah.
             Unsur-unsur  negara  pada umumnya tidak setuju  dengan  aksi 
        mogok  dan unjuk rasa yang dilakukan buruh. Ketua Umum  DPP  SPSI 
        Imam Soedarwo menyerukan kepada pekerja agar dapat  mengendalikan 
        diri  tidak  terseret  oleh pihak-pihak  atau  oknum  yang  ingin 
        mengeruhkan  suasana  dengan mengajak mereka untuk  mogok  kerja. 
        Selama KTT Nonblok ke-10 pemogokan harus dicegah (Suara Karya, 19 
        Agustus   1992).  Bupati  Tangerang  Tadjus  Sobirin   menekankan 
        perlunya  antisipasi  untuk mencegah unjuk  rasa  buruh  terutama 
        menjelang sidang umum MPR (Suara Pembaruan, 22 Juli 1992).
             Meningkatnya  unjuk  rasa itu -- menurut Menaker  --  karena 
        belum dipenuhinya empat hal. Pertama, perbaikan sistem pengupahan 
        untuk secara bertahap meningkatkan kesejahteraan pekerja.  Kedua, 
        peningkatan syarat kerja untuk menjamin hak dan kewajiban pekerja 
        dan  pengusaha. Ketiga, keselamatan dan kesehatan untuk  menjamin 
        terlindunginya  pekerja  dalam  menjalankan  tugasnya.   Keempat, 
        penegakan  hukum ketenagakerjaan untuk  menjamin  dilaksanakannya 
        ketentuan yang berlaku. 
             Sementara  Menko Polkam Sudomo menjelaskan  bahwa  aksi-aksi 
        mogok kerja yang melanda berbagai perusahaan di wilayah Tangerang 
        dan Bekasi merupakan hal yang wajar, karena manifestasi dari  hak 
        politik.   Namun   demikian,  diingatkannya   tentang   penerapan 
        konsensus  nasional  1973 berupa  Hubungan  Industrial  Pancasila 
        (HIP) yang tidak menghendaki digunakannya kekerasan dan kekuatan. 
        Bahkan   ditegaskannya,  pemogokan  dapat  mengancam   stabilitas 
        pemerintah (Suara Karya, 13 November 1992).    
             Namun   demikian,   perlu  ditekankan  bahwa   yang   paling 
        berkepentingan  dengan perbaikan upah adalah buruh  itu  sendiri. 
        Dengan  upah tetap rendah, bahkan masih dibayar di bawah  standar 
        upah  minimum,  maka buruh menuntutnya  baik  melalui  pengusulan 
        maupun  dalam  bentuk mogok kerja dan unjuk rasa.  Pemogokan  dan 
        unjuk  rasa  -- disadari atau tidak -- selama ini  telah  menjadi 
        sarana buruh untuk mendesakkan kepentingan-kepentingannya. 
             Pemogokan  atau  unjuk  rasa sebagaimana  diakui  oleh  Imam 
        Soedarwo,  ketua  SPSI, adalah alat  ampuh  untuk  memperjuangkan 
        kesejahteraan buruh.
             Tentang  hal itu secara tegas Dirjen BINAWAS,  Depnaker  Dr. 
        Payaman Simanjuntak, menyatakan bahwa berbeda dengan tahun  1991, 
        ketika aksi-aksi pemogokan masih dapat ditolerir. Pada tahun 1992 
        ini,  sudah  cenderung  illegal, karena  tidak  lagi  prosedural, 
        sesuai ketentuan yang berlaku.
             Isi  tuntutan,  ujar  Beliau  tidak  lagi  berupa   tuntutan 
        oenyesuai  upah  minimum melainkan perbaikan  upah  dan  sifatnya 
        apriori.
             Menteri  Tenaga  Kerja,  Cosmas Batubara  pun  tidak  kurang 
        kerasnya  menyatakan  bahwa menggejalanya unjuk  rasa  oleh  para 
        pekerja akhir-akhir ini perlu diwaspadai karena dapat  mengganggu 
        perkembangan  ekonomi nasional dan melemahkan daya  saing  produk 
        Indonesia di pasar dunia.
             Badan  Koordinasi  Bantuan  Pemantapan  Stabilitas  Nasional 
        (Bakorstanasda)  secara khusus menyelenggarakan rapat  koordinasi 
        penanggulangan  unjuk rasa pekerja di wilayah Jakarta,  Tangerang 
        dan Bekasi, dan bersiap meneliti motif unjuk rasa pekerja.
             Tatap   muka   sementara   itu   oleh   kepala    sekretaris 
        Bakorstanasda  juga  termasuk salah  satu  percepatan  terjadinya 
        pemogokan,  karena masalah-masalah yang  kemungkinan  menimbulkan 
        aksi unjuk rasa di deteksi secara dini. (kompas 6 november 1992).
             Lebih  jauh  lagi,  rapat  koordinasi  Bidang  Politik   dan 
        Keamanan  yang  berlangsung di Jakarta tanggal 25  november  1992 
        yang  lalu  mensinyalir  bahwa unjuk  rasa  yang  belakangan  ini 
        dilancarkan   buruh,   terutama   industri   garment,    terhadap 
        perusahaannya, digerakkan sekaligus ditunggangi oleh  pihak-pihak 
        tertentu.
             Keseluruhan  pernyataan  resmi birokrasi sipil  dan  militer 
        menunjukka  sejauh mana policy resmi pemerintah dalam  menghadapi 
        kasus-kasus unjuk rasa buruh, walaupun tuntutan yang  dikemukakan 
        oleh  buruh seringkali  bersifat "sederhana" seperti  penyesuaian 
        upah sesuai dengan ketentuan upah minimum.
             Kalangan  resmi  sendiri mengakui bahwa  dalam  tahun  1991, 
        misalnya di Tangerang, dari 1.300 perusahaan yang mendaftar 60  % 
        belum  memenuhi  ketentuan  umum  minimum  regional  Rp.  2.100,- 
        perhari  yang  jika dibandingkan dengan kebutuhan  Fisik  Minimum 
        saja masih jauh (Rp. 2.700,- perhari)
        
        IV. HAK-HAK RAKYAT ATAS SUMBERDAYA EKONOMI :
            MASALAH KEMISKINAN
             Pertumbuhan  kemakmuran penduduk desa dalam tahun  1992  ini 
        diperkirakan  akan  mengikuti kecenderungan selama tahun  1987  - 
        1990  yang menurun dari 13,2 % pada tahun 1980-1987 menjadi  11,4 
        %. Dalam kurun waktu inilah pertumbuhan kemakmuran telah  merosot 
        di beberapa wilayah antara lain Jawa dan Bali.
             Sungguhpun secara statistik, tingkat kemiskinan di  pedesaan 
        telah   menurun   tajam  (pada  tahun  1990  adalah   17,8   juta 
        dibandingkan  dengan tahun 1976 yang berjumlah 44,2 juta  orang), 
        akan tetapi tingkat pemilikan lahan semkain kecil, lapangan kerja 
        di sektor pertanian kian berkurang, pusat kegiatan ekonomi  lebih 
        berpusat   di   kota-kota,  demikian   pula   halnya   penyebaran 
        pembangunan, sehingga megakibatkan tingginya tingkat urbanisasi.
             Dalam  hubungan itu, para ahli ekonomi telah  memperingatkan 
        bahwa  ketimpangan  pendapatan  sektor  industrii  dengan  sektor 
        pertanian  sudah  membahayakan (11 : 2,7 % ,  pertumbuhan  sektor 
        industri dibandingkan dengan sektor pertanian), sementara  hampir 
        separuh   dari  angkatan  kerja  nasional  bekerja  pada   sektor 
        pertanian,  sementara  pada sektor industri hanya menyerap  13  % 
        angkatan kerja.
             Walaupun  Indonesia disanjung mencapai  pertumbuhan  ekonomi 
        sangat tinggi (fast growing economy) oleh International  Monetary 
        Fund, akan tetapi di luar kemiskinan absolut yang tergambar dalam 
        data statistik, juga masih dijumpai pelbagai gejala kemiskinan.
             pada bulan Februari 1992 dikabarkan penduduk empat kecamatan 
        di Jawa Barat hanya mampu makan bubur, diantaranya adalah  16.000 
        dari 60.000 jiwa penduduk Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung.
             Di  Jawa  Barat sendiri diakui secara resmi  terdapat  tidak 
        kurang dari 1.368 desa miskin yang tersear di 75  kecamatan di 18 
        Dati II dari 7.104 desa yang ada, sementara 69 lainnya  tergolong 
        desa kritis.
             Kantong-kantong  kemiskinan  pun masih ditemui  di  Propinsi 
        lain. Di Jawa Timurpenduduk miskin masih mencapai 4,8 juta orang, 
        dengan konsentrasi kemiskinan terbesar terdapat di Madiun  (17,29 
        %),   Kediri  (17,16  %)  dan  di  daerah-daerah   lain   seperti 
        Probolinggo,  Tuban,  Bojonegoro, Madura, Banyuwangi  dan  Jember 
        mencapai rata-rata 14 - 15,24 %.
             Direktur  Pusat  Antar Universitar (PAU) Studi  Sosial  UGM, 
        mengungkapkan bahwa "diam-diam ternyata sedikitnya 30 juta  orang 
        Indonesia mengalami kekurangan pangan, meski pun negeri ini telah 
        berswasembada  beras". Dalam hubungan ini keterangan  resmi  juga 
        menyebutkan  bahwa  di Jakarta, 623.000 penduduk  dari  8,2  juta 
        penduduk yang ada berstatus gizi buruk atau kurang, demikian pula 
        halnya yang terjadi di Sumatera Utara yang mencatat 1 %  diantara 
        penduduknya masuk dalam katagori gizi buruk.
             Gejala  lain yang berkaitan adalah "kurang kalori  protein". 
        Di  Jawa  Barat tercatat tidak kurang dari 500.000  balita  tidak 
        dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya karena mengalami 
        KKP ini.
             Daerah-daerah  yang  sering terancam krisis  pangan,  sampai 
        sejauh  ini  tetap menemui ancaman yang sama,  misalnya  penduduk 
        Flores  Timur,  NTT  yang tetap terancam  krisis  pangan  apabila 
        terjadi kegagalan panen.
        
        V. HAK-HAK RAKYAT ATAS TANAH
             Dalam  periode  tahun  1987 - 1992,  pengaduan  rakyat  yang 
        menyangkut  kasus tanah ke DPR menempati peringkat ke dua (19  %) 
        setelah pegaduan-pengaduan yang menyangkut politik.
             Menurut  Prof.  Gunawan Wiradi, berbagai  kasus  tanah  yang 
        terjadi  selama 15 tahun terakhir tidak dapat dilepaskan  dari  4 
        masalah dasar yang tidak pernah terselesaikan, yakni :
        a. Masalah alokasi tanah (peruntukan dan penyediaan) ;
        b. masalah cara-cara memperoleh tanah (acquisition)
        c. Masalah hak pemilikan, penguasaan, penguasaan sementara, dan 
           penggunaan sementara (tenure and tenance)
        d. Masalah tata-guna tanah.
             Di  dalam  kenyataan kelemahan penguasaan  sumberdaya  hukum 
        rakyat yang menyangkut hak-hak atas tanahnya telah  mengakibatkan 
        ketersingkiran mereka, dan dengan begitu juga bearti  pengurangan 
        akses pada pemilikan sumber daya ekonomi.
              Kompleksitas  masalah tanah seringkali pula  diwarnai  oleh 
        peranan  lembaga  ekstra  yudisial  yang  melakukan   intervensi, 
        sementara  pranata pengadilan tak dapat diandalkan  dalam  proses 
        klaim hak-hak rakyat atas tanah ini, sebagaimana yang digambarkan 
        dalam ilustrasi kasus populer tahun 1992 yakni kasus Tanah Merah, 
        di Jakarta berikut ini.
             Masyarakat  setempat berupaya mempertahankan hak atas  tanah 
        tersebut,  berbagai  upaya sudah dilakukan,  mendatangi  lembaga-
        lembaga  pemerintahan  yang berwenang atas kasus  tersebut.  Akan 
        tetapi  upaya tersebut menemui jalan buntu, upaya lainnya  adalah 
        mendatangi perwakilan rakyat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)  sudah 
        22  kali (Media Indonesia, 17 November 1992). LBH  sebagai  kuasa 
        hukum  warga juga melakukan beberapa upaya, diantaranya  mengirim 
        surat  ke WKJU untuk menghentikan tindakan pembongkaran,  dan  ke 
        Pangab  sehubungan dengan terlampau jauhnya keterlibatan  militer 
        dalam  kasus  pembebasan tanah serta ke Presiden RI  upaya  untuk 
        menjelaskan  duduk perkaranya.  Masyarakat bersedia  meninggalkan 
        area   tersebut,  dengan tuntutan masyarakat  adalah  ganti  rugi 
        tanah  Rp.150.000.-  per meter, hal ini sejalan  dengan  prosedur 
        hukum    pembebasan   tanah  (Peraturan  Menteri   Dalam   Negeri 
        No.15/1975)  atau  prosedur pencabutan hak  atas  tanah  (Undang-
        Undang  No.20/1961). Pertamina dan Walikota Jakarta  Utara  hanya 
        bersedia  memberikan  dengan istilah Uang Pesangon  Rp.  37.000.- 
        untuk tanah yang memiliki bangunan.
             Bukan   hanya  bongkar  paksa  rumah,  warga  yang   mencoba 
        mempertahankan  agar  rumahnya  tidak  dibongkar,  dianiaya  oleh 
        aparat militer, tanpa ada pengecualian ibu-ibupun menjadi sasaran 
        penganiayaan aparat militer.
             Dan  beberapa diantaranya ditahan/diculik oleh aparat  Kodim 
        0502-JU.   Kasus   penahanan  ini   menandakan   bahwa   besarnya 
        keterlibatan aparat militer dalam kasus pembebasan tanah. 
             Kasus  lainnya  yang  menimpa  warga  Tanah  Merah   adalah, 
        penculikan  H.Muhiddin.  Hs  (warga  Tugu  Selatan)  oleh  aparat 
        militer yang sempat mendekam di Dan Inteldam Jaya.
        Dan  penganiayaan terhadap Muhidin (warga Kelapa  Gading  Barat), 
        dan  warga  lainnya,  merupakan  tindak  kesewenang-wenangan  dan 
        terlampau  jauhnnya keterlibatan militer dalam  kasus  pembebasan 
        tanah.
        
        Identifikasi Penangkapan
        Dalam kasus Tanah Merah, Plumpang, Jakarta Utara
        No.  Nama           Lokasi Asal     Ditangkap oleh     
        _______________________________________________________                
                    
                 
        1.   Fadil          Rawabadak      Dan Inteldam                        
                  
        2.   Ikin Sadikin   Rawasengon     Polres 702-JU       
        3.   Muhidin        Rawasengon     Dan Inteldam        
                                           Jaya                
        4.   H. Muhiddin Hs Rawabadak      Bakorstranasda       
                                           Polres 702-JU                       
                   
                                           Rutan Salemba                       
                           
        5.   R. Micke Akose Rawabadak      Polres 702-JU        
        6.   Masta Br.      Rawabadak      Polres               
             Tarigan
        -------------------------------------------------
        Data hasil investigasi lapangan.
        
             Upaya  lainnya  yang sudah  dilakukan  adalah,  terbentuknya 
        Kelompok  Solidaritas  Korban Penggusuran Tanah  Merah  (KSKPTM), 
        yang terdiri dari yang terdiri dari Mahasiswa - Badan  Koordinasi 
        Mahasiswa Jakarta (BAKOR), dan Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM), 
        yang   terdiri   dari  YLBHI  (Yayasan  Lembaga   Bantuan   Hukum 
        Indonesia), Forda Walhi, dan beberapa LSM lainnya. 
        
        VI HAK-HAK PEREMPUAN
             Salah satu persoalan pokok yang menyangkut realisasi hak-hak 
        perempuan  terutama  berkisar  pada  bagaimana  politik   seksual 
        patriarki  yang  masih tetap kuat  berpadu  dengan  kecenderungan 
        untuk  mengkomoditikan  perempuan dalam belbagai   industri  yang 
        merespon   kebutuhan  "Leisure  class"  yang  tengah  tumbuh   di 
        Indonesia.  Pernyataan  inilah yang  mengakibatkan  berlansungnya 
        bentuk-bentuk  perdaganggan wanita, belbagai  tingkat  pelacuran, 
        serta  aktivitas-aktivitas lain yang sejenis yang  pada  dasarnya 
        mempertautkan  aspek  sosial dan aspek seksual  reproduksi  dalam 
        kerangka eksploitasi perempuan.
             Tekanan-tekanan struktural di pedesaan dan merosotnya  akses 
        perempuan pada penguasaan sumber daya ekonomi memberikan dorongan 
        pula  bagi munculnya persoalan hak-hak perempuan dalam  hubungan-
        hubungan kerja baik domestik, sektor formal, maupun informal yang 
        nampaknya  masih belum terjangkau oleh  institusi-institusi  yang 
        seharusnya  berperan dalam mengurangi  kecenderungan  pelanggaran 
        hak-hak ini.
             Kenyataan  tersebut  juga tidak terlepas  dari  peretumbuhan 
        angkatan kerja baru yang memasuki harapan kerja sebesar 11,9 juta 
        orang, yang diantaranya terdiri dari 5,6 juta perempuan.
             
        VII. HAK-HAK ANAK DAN PENDIDIKAN
             Indonesia tentu terikat pula merealisasi deklarasi dunia dan 
        konvensi  hak-hak  anak,  apalagi  jika  diingat  bahwa  Presiden 
        Soeharto  sendiri turut membubuhkan tanda tangan pada tahun  1990 
        tatkala  berlangsung pertemuan puncak dunia untuk anak-anak  yang 
        mengeluarkan janji untuk anak-anak.
             Indonesia sejauh ini masih tercatat di peringkat ke 88  yang 
        mempunyai  indikator kematian anak-anak tertinggi, yakni  71  per 
        1000 kelahiran hidup. Menteri Kesehatan sendiri menyatakan  bahwa 
        angka kematian bayi akan ditekan di bawah 30 per 1.000  kelahiran 
        hidup dan angka kematian anak balita ditekan di bawah 5 per 1.000 
        anak balita.
             Fenomena buruh anak-anak, "anak-anak jalanan" yang mengalami 
        "child  abuse",  pelindungan anak di dalam keluarga (39  %  kasus 
        pembunuhan  anak  dilakukan oleh ibu kandung dan 6  %  oleh  ayah 
        menurut   data  YKAI,  belum  lagi   kasus-kasus   penganiayaan), 
        peningkatan  akses  anak bagi pendidikan lanjutan  (Pada  tingkat 
        sekolah  dasar  partisipasi  di atas  90  %),  serta  peningkatan 
        kwalitas  pelayanan  kesehatan anak adalah  masalah-masalah  yang 
        dihadapi dalam merealisasi hak-hak anak di Indonesia. 
             Dalam  hubungannya dengan pendidikan, pada tahun  1994  akan 
        dimulai  pelaksanaan  wajib vbelajar 9  tahun  yang  mengharuskan 
        adanya   sarana  sekolah  yang  berbeda  dari   sekarang,   serta 
        pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan akses  bagi 
        pendidikan lanjutan.
             Suatu  hal  lain yang patut dicatat dalam  kaitannya  dengan 
        pendidikan  adalah  masih  tingginya jumlah  penduduk  yang  buta 
        aksara  yakni  mencapai 30 juta orang (16,9 % di Jawa, 9,3  %  di 
        Sumatera  dan 12,5 % di Kalimantan antara lain terdapat  penduduk 
        yang buta aksara).
        
        VIII. CATATAN AKHIR
             Masalah-masalah lain yang mengedepan pada tahun 1992  adalah 
        pelarangan  bahan penerbitan oleh Jaksa Agung RI yang pada  tahun 
        ini  berjumlah 4 judul buku dan buletin, salah  satu  diantaranya 
        adalah  terbitan YLBHI yang berisi Resume Hasil Observasi  Proses 
        Peradilan  Kasus Aceh. Alasan pelarangan sebagai  "dapat  memecah 
        belah  persatuan  dan kesatuan bangsa", jelas  tidak  tepat  oleh 
        karena  publikasi tersebut lebih mengetengahkan proses dan  fakta 
        persidangan yang sebagian juga sudah dimuat dalam media massa. 
             Kenyataan-kenyataan   yang   telah   dipaparkan   di    atas 
        memperlihatkan masih panjangnya agenda yang harus ditempuh  dalam 
        melaksanakan hak-hak asasi manusia. 
        
        Jakarta 10 Desember 1992
        Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia
        Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM., Ketua
Newsgroups: alt.culture.indonesia