filename,title,text,softlabel
2020-011-18.json,Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit,"Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit | [CLS]     Maliau ingin membaringkan tubuh sejenak di atas gelagar sawit, siang itu. Tak jauh darinya anak-anak Maliau sibuk bermain kuda-kudaan. “Ayo kuda… ayo kuda,” kata sang anak.Tiba-tiba anaknya jatuh telentang dan kejang. Dia terkejut. Maliau memekik, para induk (istri) di sudong (pondok) kontan kaget dan menoleh. Mereka berhamburan mendekati si anak.Baca juga: Kala Anak-anak Orang Rimba Rentan Terserang PenyakitTerdengar jeritan. Meriau, suami Maliau, ikut panik melihat anaknya lemas. Tangis Maliau pecah.Dia khawatir nyawa anaknya terancam.  Sudah tiga kali Maliau meratap kehilangan anak. Semua sakit. “Kalau anak ketigo itu umur limo tahun, perutnyo buncit, mencret darah terus meninggal. Satu lagi, baru lahir meninggal,” katanya.Maliau tak tahu persis penyakit yang menyebabkan anak-anaknya meninggal.Sejak hutan di Air Hitam, Sorolangun, Jambi,  habis tergulung perkebunan sawit dan transmigrasi era 1980-an , rombong Meriau menghadapi banyak masalah. Bermacam penyakit muncul menyerang Orang Rimba. Satu per satu anak-anak meninggal mendadak.Baca juga: Potret Perempuan Iban dan Orang Rimba kala Hutan Hilang jadi Kebun SawitKasus kematian terus meneror rombong Meriau. Hampir semua induk Orang Rimba pernah mengalami kematian anak.Saat saya mengunjungi Desa Bukit Suban, kawasan transmigrasi di Kecamatan Air Hitam, Besoal, juga istri Meriau belum lama melahirkan anak ketujuh. Di bawah atap plastik, bayi perempuan yang belum genap dua bulan itu tertidur pulas di atas gelagar pelepah sawit. Setengah tubuh mungil hanya terbalut kain jarik, setengah telanjang.Dua anaknya meninggal dunia. Anak lelaki meninggal saat usia empat tahun, sakit berak darah. “Belum seminggu anak yang perempuan ninggal di sudong,” kata Besoal.Dia tak tahu anak-anaknya sakit apa. “Kebanyakan—anak meninggal—sakit mag,” kata Meriau.“Dua hari anak nggak makan, kebetulan dapat beras, terus makan nasi sampai muntah, akhirnya meninggal.”",negatif
2020-011-18.json,Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit,"Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit | Rombong Meriau juga kehilangan sumber air. Dia menunjuklan aliran parit biasa untuk minum. Lokasi di tengah kebun sawit warga trasmigrasi di SP I Bukit Suban.“Dulu, ini sungai, sekarang jadi parit, kalau orang mupuk ya airnya masuk sini.”  ***Berjarak beberapa kilometer dari tempat Meriau, di Sungai Selentik, Desa Lubuk Jering, Air Hitam, empat keluarga dari Kelompok Tumenggung Melayar melangun.Melangun adalah adat Orang Rimba menghilangkan trauma dan kesedihan setelah keluarga meninggal. Mereka bisa pergi jauh dari rumah hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.Tiga hari lalu Melantai dan Bayang, baru kehilangan anak mereka yang masih bayi. Mereka sempat pontang-panting ke rumah sakit tetapi nyawa anaknya tak selamat.“Anak tu kejang-kejang. Dibawa ke rumah sakit Simpang Bukit—RSUD Sarolangun—tapi disuruh bawa ke Jambi, belum sampai Jambi meninggal,” kata Sago, perempuan Rimba, kerabat Bayang.Tumenggung Melayar juga pernah kehilangan anak. “Ndak tau sakitnyo apo, pas lagi tidur di sudong mendadak bae,” katanya.Melayar bilang, banyak anak-anak meninggal tetapi tak tahu persis penyebabnya. Sebagian mereka, katanya, banyak juga terserang demam dan malaria.Baca juga: Nasib Orang Rimba, Baru Terusir dari Kebun Sawit, Kini Terancam di Konsesi HTIPada 2019, kasus malaria di Puskesmas Pematang Kabau tercatat paling tinggi di Sarolangun. Jumlah biasa meningkat saat musim hujan.“Paling banyak kena malaria itu orang Rimba yang tinggal di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas,” kata Bernard, satu-satunya dokter di Puskesmas Pematang Kabau.Puskesmas Pematang Kabau, di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun jadi rujukan bagi kelompok Orang Rimba Tengkuyung, Bendungan, Punti Kayu I dan II, Sungai Sari, Kutai dan Doho. Jumlah orang Rimba di wilayah-wilayah itu mencapai 1.000 jiwa.",negatif
2020-011-18.json,Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit,"Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit | Dinas Kesehatan Sarolangun, menyatakan, kelompok Orang Rimba rentan terserang diare, malaria, ISPA dan penyakit kulit. Harta, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Sarolangun, bilang penderita ISPA paling tinggi.Bambang, Kepala RSUD Sarolangun mengatakan, banyak kasus kematian anak Orang Rimba karena infeksi janin. “Kalau kejang itu bisa karena pneumonia, penyebabnya proses persalinan nggak steril hingga terjadi infeksi.”Bambang bilang, banyak kelompok Orang Rimba menolak melahirkan di Puskesmas atau rumah sakit karena dianggap tak sesuai adat. Mereka lebih percaya pada dukun yang sudah turun-temurun membantu proses kelahiran. Mereka juga tak mau anak-anaknya peroleh imunisasi.Pola hidup di lingkungan tak layak juga jadi pemicu munculkan banyak penyakit, termasuk diare. “Kalau perut buncit itu bisa karena hepatitis, masalah pola makan yang tidak teratur, dampak serius bisa kematian.”Sampai saat ini belum ada angka pasti yang menunjukkan seberapa besar jumlah kematian ibu dan anak dari kelompok Orang Rimba.Meskipun begitu, riset Universitas Jambi bisa jadi gambaran. Pada 2019-2020, Universitas Jambi penelitian kesehatan ibu dan anak pada kelompok Orang Rimba di Bukit Suban. Hasilnya, lebih 60% ibu Orang Rimba pernah mengalami kematian anak—mulai keguguran, bayi baru lahir hingga anak-anak.“Kasus kematian tejadi hampir merata di semua kelompok, tapi angkanya beda-beda,” kata Asparian, peneliti kesehatan Masyarakat Adat Terpencil Universitas Jambi.Asparian juga menemukan, 40% ibu hamil kelompok Orang Rimba mengalami gizi rendah, dan kasus stunting anak-anak rimba sampai 48%. Angka ini sangat tinggi dibanding standar WHO 20% atau seperlima dari total balita.Rendahnya pengetahuan Orang Rimba dan kesulitan mendapatkan pangan jadi masalah yang bedampak pada kesehatan mereka.“Efek stunting ke kemampuan berpikir anak itu rendah. Kalau tidak segera ditangani.”  Tanaman obat hilang",negatif
2020-011-18.json,Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit,"Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit | Siang itu, di bawah kebun sawit warga transmigrasi, Selisih, Orang Rimba rombong Meriau, mengenang kejadian kelam tujuh tahun silam. Anak dia usia enam tahun meninggal setelah berhari-hari demam. Tanaman obat Orang Rimba di hutan hilang seiring industri sawit masuk. Hutan mereka habis terbabat, seketika itu tanaman obat di alam musnah.Anak Selisih meninggal tanpa diobati. “Obat rimba sudah tidak ada lagi, mau berobat ke rumah sakit tidak ada duit,” katanya.Saat hutan masih rimbun, kata Meriau, dewo-dewo akan memberi petunjuk dukun Orang Rimba lewat mimpi. Ada banyak tanaman obat di hutan untuk menyembuhkan Orang Rimba.“Dulu, ado namonyo gedug obat—hutan tempat tanaman obat—karno itu sudah hancur, dihancurkan trans-trans, sawit-sawit (perusahaan) makonyo sekarang sulit—menemukan obat.”Menurut Meriau, gedug obat kelompok Air Hitam berada di hilir muara Sungai Beruang Kurui, yang sekarang menjadi perkebunan sawit inti I milik PT Sari Aditya Loka (SAL), anak perusahaan PT Astra Agro Lestari. Sebagian menjadi kamp karyawan.Saat proses persalinan kata Meriau, dukun Rimba akan gunakan akar pohon sulusuh ditambah dengan jampi-jampi. Akar selusuh direndam air, setelah dipastikan anak akan lahir, perempuan Rimba akan meminumnya.Selisih yang juga bidan Orang Rimba bilang, hawa panas di kebun sawit membuat ibu yang akan melahirkan lemah kehilangan tenaga.“Di sawit kan panas, jadi tanago itu tidak ado lagi. Kalau dulu waktu masih hutan itu teduh, tenago itu lebih kuat.”Dahulu kelompok Meriau memiliki tempat khusus untuk melahirkan, mereka menyebutnya tanoh peranokon, lokasi di Sungai Tengkuyung dan Sungai Beruang Kurui. Sekarang jadi perkebunan sawit warga transmigrasi dan SAL.Untuk mengobati diare Orang Rimba akan gunakan getah akar budara, sekarang sulit ditemukan. “Sekarang, kemano-mano dicari dak ketemu lagi,” ujar Meriau.“Kalau tanah (gedug obat) itu sudah habis, habislah sudah.”  Rawan Pangan",negatif
2020-011-18.json,Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit,"Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit | Dua minggu lalu, cucu Besayong, Orang Rimba kelompok Tumenggung Bebayang meninggal. Bayi umur tiga bulan itu beberapa hari demam. Besayong mengatakan, anak-anak Rimba meninggal karena masalah kekurangan pangan.“Kalau nggak ada nasi, daging babi itulah yang dimakan,” katanya.Selisih, juga pernah keguguran karena sulit mendapatkan makanan di perkebunan sawit. Saat itu, dia sedang hamil lima bulan dan harus berlari mengejar buruan agar anak-anaknya bisa makan.Sejak rimba Air Hitam berubah jadi perkebunan sawit, hewan buruan menyusut drastis. Sekalipun babi bisa 10 ekor sekali beranak.Kejadian ini mengingatkan pada kasus kematian beruntun 11 Orang Rimba di Batanghari. Kebanyakan dari mereka adalah balita. Kelompok Trap dan Serenggam dikabarkan krisis pangan karena ruang hidup menyempit. Mereka lantas melangun hingga ke Sungai Kemang, setelah tujuh kali pindah tempat.Hutan penyangga Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) yang semula tempat hidup Orang Rimba habis dibagi-bagi untuk 16 perusahaan pengeksploitasi kayu.Catatan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, luas konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) Jambi mencapai 1,5 juta hektar. Eksploitasi tanpa kendali terjadi di wilayah hutan rendah. Beberapa eks HPH di kawasan Orang Rimba kini berubah jadi izin HTI, dengan luas mencapai 318.851 hektar. Sebagian sudah mengantongi izin dari gubernur dan bupati.Ruang hidup Orang Rimba terkepung perkebunan sawit skala besar dan industri kayu rakus lahan. SAL mendapat izin hutan di sebelah selatan barat TNBD dan jadi perkebunan sawit. Di sebelah selatan, ada izin konsesi HTI, PT.JAW. PT LKU punya izin HTI di bagian utara, PT Bahana (sawit) dan PT Wana Perintis (HTI) di sebelah timur.Meriau bilang, wilayah SAL dulu itu ladang padi. Karena izin pemerintah, sumber pangan tergulung untuk perkebunan sawit.",negatif
2020-011-18.json,Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit,"Begini Nasib Orang Rimba kala Hutan Air Hitam Berganti Sawit | “Sayo bilang ‘pak sekitar sini adalah penduduk nenek moyang kami dulu. Kalau dibuka itu macam mano lagi bagi penduduk kami’. Katonyo—pekerja pembuka lahan—kalau orang Rimba mau protes disuruh temui bos di Jekarta (Jakarta), lha kami yo dak tahu Jekarta tu dimano, yo mau kek mano lagi,” katanya awal September lalu.Orang Rimba bergantung pada sumber pangan di hutan. Mereka yang tinggal di luar hutan dalam kondisi rawan. Rudi Syaf, Direktur KKI Warsi mengatakan, kelompok yang tinggal di kebun sawit, kesulitan mendapatkan sumber protein dan karbohidrat hingga banyak kasus gizi buruk.“Seperti kelompok Meriau, ada hari-hari dimana mereka harus menahan lapar. Belakangan kan mereka ngerti buah sawit yang masih muda bisa disesap. Karena gak ada lagi yang dimakan.”Kasus gizi buruk, persalinan tidak steril, katanya, membuat bayi dan anak-anak Orang Rimba sangat rentan dan kasus kematian tinggi. ***Pemerintah sebetulnya telah menggratiskan biaya pengobatan untuk Suku Anak Dalam—pemerintah menganggap Orang Rimba sama dengan Suku Anak Dalam Bathin 9—di rumah sakit dan Puskesmas. Jarak jauh dan biaya hidup selama menemani keluarga dirawat masih jadi persoalan.“Mano yang dibilang gratis itu yang sakit, obat gak bayar, makan gak bayar. Tapi orangtuo yang nunggu ini jadi ikut sakit, karno ndak ado yang dimakan. Nak balek ke hutan jauh, nak makan gak punyo duit, akhirnyo sakit jugo,” kata Meriau.Wakil Bupati Sarolangun, Hillalatil Badri mengatakan, lewat Puskesmas pemerintah telah memprogramkan layanan kesehatan keliling untuk menjangkau kelompok orang Rimba yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. “Itu sudah kita lakukan, dan rutin jalan,” katanya.Lima anak Meriau meninggal. Dia tak punya biaya berobat. “Nak, ke rumah sakit dak punyo motor, biayo dak punyo, akhirnyo dibiakkan (dibiarkan), macam mano lagi,” katanya pasrah.    [SEP]",negatif
2019-060-19.json,"Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya","Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya | [CLS]     Setelah warga protes besar-besaran, akhirnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, H. Ali Mazi, mencabut sembilan izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dan membekukan sementara enam IUP lain tanpa batasan waktu.Pencabutan izin ini setelah rapat internal Ali Mazi bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), bupati dan wakil bupati Konkep dan beberapa stakeholder lain. Ali mengatakan, pencabutan izin ini sudah sesuai UU Mineral dan Batubara (Minerba).Baca juga: Pemerintah Sultra akan Cabut 15 Izin Tambang di WawoniiSembilan izin tambang yang dicabut ini, katanya, sudah habis masa berlaku, perusahaan tak ada kegiatan sama sekali dan tak membayar kewajiban kepada negara. Sementara enam izin lain, kata Ali, dibekukan karena masih menunggu proses dan kajian hukum mendalam.Pulau Wawonii, masuk kategori pulau kecil dan tak bisa ada pertambangan, katanya, tak jadi landasan pencabutan izin.“Bukan karena itu (pulau-pulau kecil) tapi memang IUP-IUP ini sudah habis masa berlakunya. Kami cabut secara permanen,” katanya ditemui usai rapat di Mapolda Sultra.Baca juga: Demo Tuntut Pemerintah Sultra Cabut Izin Tambang di Wawonii, Warga Alami Kekerasan AparatUntuk pencabutan enam izin lain, kata Ali, masih proses pengkajian hukum oleh beberapa ahli dengan melibatkan Biro Hukum Pemprov Sultra dan Universitas di Kendari.“Belum bisa karena belum ada kajian hukum. Masih kita kumpulkan semua kajian-kajian para pihak, kemudian simpulkan di pemerintah hingga jadi keluaran kebijakan.”Adapun sembilan IUP yang dicabut permanen, adalah PT Hasta Karya Megacipta, PT Pasir Berjaya Mining, PT Derawan Berjawa Mining (dua izin), PT Cipta Puri Sejahtera, PT Natanya Mitra Energi (dua izin), PT Investa Pratama Intikarya, dan PT Kharisma Kreasi Abadi.  ",negatif
2019-060-19.json,"Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya","Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya | Sedang enam izin tambang yang dibekukan, yakni, PT Alatoma Karya, PT Bumi Konawe Mining, PT Gema Kreasi Perdana (dua izin), PT Kimco Citra Mandiri, dan PT Konawe Bakti Pratama.Baca juga: Cerita Warga Menanti Wawonii Terbebas dari Pertambangan Kini, kata Ali, mereka mengantisipasi kemungkinan gugatan hukum perusahaan. “Kalau gugatan biasa saja. Karena ini kebijakan hukum. Yang kita lakukan sesuai permintaan masyarakat mencabut 15 IUP, yah kita cabut,” katanya, seraya bilang, ada yang masih perlu kajian mendalam sebanyak enam izin itu. Terbuka kepada publikSaharudin, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, mengatakan, Gubernur Ali Mazi harusnya terbuka ke publik hasil kajian dan rekoemndasi tim yang akhirnya keluar putusan pencabutan sembilan izin tambang dan bekukan enam lainnya.Walhi mendesak, Pemerintah Sultra mencabut seluruh izin tambang di Wawonii. “Awalnya, kan seperti itu. Pemerintah mencabut semua IUP di Wawonii. Malah gubernur mencabut sembilan, belakangan diketahui sudah berakhir,” katanya.Sembilan izin tambang itu, katanya, tanpa ada desakan masyarakat pun seharusnya sudah dicabut karena sudah berakhir. “Yang kita harapkan ini IUP aktif dicabut. Agar tak beroperasi dan merusak lingkungan. Kalau hanya dibekukan apa gunanya?” katanya.  Udin, sapaan akrabnya, mengatakan, kalau perusahaan tetap berjalan, kemungkinan nanti hasil tambang tetap dikirim dan jadi tindak pidana. UU Perikanan dan Kelautan, sudah menjelaskan bahwa, tak ada zonasi pembangunan terminal khusus di Wawonii.“Jadi kalau dibangun pelabuhan untuk pemuatan itu melanggar.”Masyarakat Wawonii, juga meminta, Pemerintah Sultra, mencabut semua izin di Wawonii. Mereka takut kalau perusahaan masuk, bisa mengancam kebun, lahan dan lingkungan mereka.Kalau hanya pembekuan izin, katanya, tak jadi jaminan tambang setop. Belum lagi masalah sosial muncul di masyarakat, yakni, pro dan kontra tambang.",negatif
2019-060-19.json,"Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya","Gubernur Sultra Cabut 9 Izin Tambang di Wawonii, Bekukan 6 Lainnya | Belum lagi, PT Harita Grup, pemegang IUP milik PT Gema Kreasi Perdana, terus masuk di Wawonii.Mando, kordinator masyarakat Wawonii mengatakan, masyarakat hingga terus berjaga-jaga. Terutama, masyarakat Wawonii Tenggara, terus memantau gerakan perusahaan.Dari 15 IUP, katanya, Harita inilah yang memaksa nambang. Beberapa warga ikut kerja di perusahaan dan kebun yang telah dibeli. Warga lain bertahan untuk tak menjual lahan.Para petani kebun, berkeras tambang harus ditolak. “Kami menagih janji pemerintah mencabut seluruh IUP. Jangan ada janji-janji lagi kepada masyarakat. Apalagi, di sana aktivitas masih ada,” kata Mando.Saya juga menghubungi Imran, petani kebun mete di Wawonii Tenggara. Dia bilang, langkah gubernur mencabut sebagian IUP di Wawonii, belum memberikan perubahan lebih baik karena sebagian perusahaan masih mengancam.Dia khawatir, kalau perusahaan dan masyarakat berbenturan di tengah gejolak penolakan tambang ini. Imran meminta, gubernur mencabut seluruh IUP. Keterangan foto utama:    Tampak dari kejauhan bascamp dan pelabuhan khusus atau jetty milik PT Gema Kreasi Perdana, yang saat ini IUP dijalankan PT Harita Grup. Sebelumnya, ratusan kelapa berada di pesisir ini. Foto: Kamarudin/ Mongabay Indonesia  [SEP]",negatif
2015-053-15.json,Keren! Desa Deaga Punya Aturan Lindungi Hutan Mangrove,"Keren! Desa Deaga Punya Aturan Lindungi Hutan Mangrove | [CLS] Masyarakat Desa Deaga, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), berupaya melindungi ekosistem mangrove. Awal Mei 2015, mereka mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Pembuatan perdes selama lima bulan ini, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.Pembuatan perdes itu beranjak dari penilaian masyarakat soal fungsi mangrove. Mereka menyadari, ekosistem mangrove dapat melindungi wilayah pesisir dan laut, sebagai penyedia sumberdaya perikanan laut dan wilayah penyangga.“Perusakan hutan mangrove mengakibatkan potensi sumberdaya pesisir dan laut yang menjamin kehidupan masyarakat berkelanjutan makin terancam,” kata Ruslani Mokoginta, Sangadi (kepala desa) Deaga.Pembuatan perdes itu, katanya, memiliki beberapa tujuan, pertama, mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil, menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat desa Deaga, terpenuhi.Kedua, mewujudkan kelestarian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup dan sumberdaya alam desa. Ketiga, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia maupun kelangsungan kehidupan makhluk hidup, serta kelestarian ekosistem mangrove.“Perdes ini bertujuan melindungi, dan mendidik masyarakat bisa mengerti fungsi mangrove. Sebab, potensi perikanan bersumber dari perlindungan mangrove. Misal, kepiting dan kerang mangrove. Itu, kan, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.Dalam perdes ini, pemerintah desa menetapkan wilayah perlindungan mangrove (WPM) di empat titik, meliputi sebelah barat, utara dan timur dan selatan Desa Deaga. Luas diperkirakan 150 hektar.Menurut Ruslani, penetapan WPM untuk melindungi daerah pesisir pantai dari berbagai kegiatan perusakan yang mengancam kelestarian pesisir pantai  dan keselamatan pemukiman masyarakat. WPM juga dilindungi daerah tabungan ikan dan pelindung pantai serta keragaman hayati terumbu karang.",positif
2015-053-15.json,Keren! Desa Deaga Punya Aturan Lindungi Hutan Mangrove,"Keren! Desa Deaga Punya Aturan Lindungi Hutan Mangrove | “WPM akan jadi bagian rencana tata ruang desa. Penetapan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan, sambil mempertimbangkan karakteristik ekosistem mangrove serta aspek-aspek flora dan fauna,  sosial budaya, dan kelembagaan masyarakat.”Masyarakat, katanya, secara terbatas diberi izin memanfaatkan mangrove guna memenuhi kebutuhan, seperti, pembibitan untuk rehabilitasi mangrove, pemanfaatan kayu secara terbatas untuk keperluan rumah tangga, serta memanfaatkan buah mangrove sebagai makanan olahan.Pengambilan atau penebangan mangrove hidup atau utuh dinyatakan sebagai tindakan perusakan. Tak diizinkan pula, alih fungsi lahan untuk tambak atau percetakan sawah baru.“Pemanfaatan mangroves untuk kayu bakar hanya bisa pada yang sudah mati, kering, batang yang patah atau roboh.”Sesuai tercatat dalam perdes, mangrove mati bisa dimanfaatkan masyarakat.  Masyarakat, memanfaatkan daun nipa untuk atap dan dinding bagian belakang rumah. Mereka juga meggunakan air nipa untuk membuat gula mangrove.Dalam pembuatan perdes ini, pemerintah desa didukung Perkumpulan Kelola dan Mangrove For the Future (MFF). Selain itu, dalam satu tahun, sudah rehabilitasi mangrove di desa ini, salah satu penanaman Rhizopora 4.000 bibit di bagian utara hutan mangrove Desa Deaga. Di sini, mangrove mati alami karena banjir dan kencing kelelawar.“Area yang ditanami sekitar satu hektar. Pemilihan jenis ini sesuai indikator biologis lokasi itu,” kata Yakob Botutihe, staf lapangan Perkumpulan Kelola. Perlu pemukimanHutan mangrove di Desa Deaga termasuk dalam Hutan lindung Kombot. Luasan hutan mencapai 800 hektar, melingkupi tiga kecamatan yaitu, Pinolosian, Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur.",positif
2015-053-15.json,Keren! Desa Deaga Punya Aturan Lindungi Hutan Mangrove,"Keren! Desa Deaga Punya Aturan Lindungi Hutan Mangrove | Meski termasuk hutan lindung, warga Deaga perlu pemukiman karena wilayah mereka tidak mencukupi. Maxi Limbat, Kepala Dinas Kehutanan Bolsel, menyatakan, berusaha mengkomunikasikan keinginan ini kepada kementerian. “Kesempatan perubahan RTRW itu lima tahun, jadi kemungkinan tiga tahun kedepan sudah bisa kami ajukan.”“Ada kemungkinan. Tergantung kebutuhan. Kalau memang vital, sudah tidak ada pilihan lain. Namun kementerian meminimalisir alih fungsi lahan.”Kondisi hutan mangrove di Bolsel, relatif baik. Sebagian besar masyarakat peduli dengan mangrove berkat kerja sama antara pemerintah, LSM dan masyarakat.“Hutan mangrove tidak cuma di Deaga, ada lebih 1.000 hektar di Bolsel. Apalagi, mangrove di Bolsel relatif baik dibanding daerah-daerah lain,” katanya. “Kita harus pertahankan agar kerusakan bisa ditekan. Pemerintah kabupaten akan buat perda mangrove agar perlindungan bukan cuma di desa tetapi di Bolsel.” [SEP]",netral
2021-078-08.json,"Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali","Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali | [CLS]  Panen sampah laut dengan volume besar di Pantai Kuta, Bali, berlanjut di awal 2021. Sudah dianggap hal biasa, namun tak bisa terus menerus jadi permakluman.Pada 1 Januari 2021, Pantai Kuta di pagi hari sudah ramai dengan aktivitas menyapu sampah yang terbawa laut. Lebih dari 100 orang perempuan pedagang dan penjual jasa di pantai dengan gelombang cukup tinggi ini sudah menyebar di hampir sepanjang satu kilometer di Pantai Kuta.Mereka membawa sapu serok khusus mengumpulkan sampah di pasir. Menumpuknya di sejumlah titik yang berjarak beberapa meter satu sama lainnya. Sementara empat alat berat dioperasikan mengangkut tumpukan puluhan ton sampah laut ini.Pengunjung pantai terpaksa duduk di belakang tumpukan sampah karena laut tak henti-henti mendaratkan sampah terutama plastik kemasan minuman dan makanan. Sementara anak-anak yang berusaha bermain air, hanya berdiri menyapa buih gelombang. “Kaget juga lihat pantai Kuta penuh sampah,” kata seorang pengunjung dari Surabaya yang sedang berlibur.Bagi yang belum pernah melihat pesisir pantai di selatan Bali di akhir tahun, kemungkinan akan kaget dan tak menyangka aktivitas berenangnya terhalang sampah plastik.Made Nagi, seorang foto jurnalis di Bali bahkan memposting sebuah foto memilukan, seekor penyu mati di antara tumpukan sampah di Pantai Kuta pada 31 Desember 2020. Jelang pergantian tahun.baca : Terus Berulang Terjadi, Dari Mana Sampah di Pantai Kuta?  Pantai Kuta memiliki area penetasan telur penyu karena jadi salah satu area pendaratan penyu untuk bertelur. Juga jadi lokasi pelepasan penyu yang jadi barang bukti hasil sitaan.Dari sampah-sampah plastik yang diamati, tak sedikit sudah terlihat lama di laut karena warna dan tulisannya memudar, bahkan mulai tercacah. Nyaris semua adalah kemasan yang diproduksi di dalam negeri. Sedotan dan gelas plastik kemasan air pun terlihat merata di sepanjang pesisir.",negatif
2021-078-08.json,"Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali","Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali | Aktivitas pembersihan pantai secara masif pada tahun baru ini bisa jadi berkaitan dengan kunjungan Gubernur Bali dan Kapolda ke Kuta dan pantai lain pada 1 Januari 2021. Dikutip dari siaran pers Pemprov Bali, I Wayan Koster, Gubernur Bali yang menerima keluhan pengunjung yang mengatakan Pemda Badung harus memiliki sistem penanganan sampah di Pantai Kuta yang dilengkapi Posko dengan sarana dan prasarana serta tenaga yang memadai, sehingga bisa bertindak cepat dalam hitungan jam untuk membersihkan sampah kiriman yang datang secara tiba-tiba.“Apalagi di dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, yakni di musim hujan dan banyak wisatawan yang berkunjung, maka sistem pengelolaan sampah harus berfungsi dalam 24 jam penuh, sehingga tidak perlu menunggu hari besok,” katanya. Kejadian yang sudah berulang setiap tahun ini menurutnya harus dibuatkan sistem penanganan khusus yang melibatkan Desa Adat.Inilah dampak pengelolaan sampah yang masih tertatih di Indonesia, tak hanya Bali. Karena sampah laut di satu pulau akan menuju pulau lain, dan bisa jadi memutar lagi sesuai arah arus.Misalnya di Bali, walau sudah ada sejumlah regulasi pelarangan kemasan sekali pakai, tak akan efektif mengurangi volume tanpa penegakan dan pengawasan. Lebih dari satu tahun setelah disahkan, regulasi larangan plastik sekali pakai di Bali malah menunjukkan kemunduran.Tak sulit mendapatkan kantong plastik, sedotan, dan styrofoam. Tiga produk plastik yang dilarang untuk digunakan, diproduksi, dan didistribusikan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No.97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.Informasi untuk bawa tas belanja sendiri sudah sangat jarang ditemui di warung-warung, dibandingkan ketika awal-awal bulan Pergub ini ditegakkan. Saat itu tim penegakan Pergub ini melakukan razia ke warung dan pasar.",netral
2021-078-08.json,"Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali","Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali | Data-data volume sampah juga menunjukkan peningkatan timbulan sampah plastik sekali pakai (PSP) di Bali pada semester kedua pasca pemberlakukan Pergub ini. Hal ini terangkum dalam Lokakarya Kinerja Pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali No.97/2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai pada Rabu (4/11/2020) di Sanur, Denpasar.baca juga : Bali Kesulitan Mengurangi Plastik Sekali Pakai  Pergerakan Sampah LautSejumlah peneliti sudah memberikan data-data pergerakan sampah laut dan komposisinya. Misalnya serangkaian riset oleh tim Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Udayana, Bali yang dipimpin doktor I Gede Mahendra.Ia dan timnya memantau pergerakan sampah dan jenis sampah yang mendarat ini sejak 2014, terutama di pantai-pantai yang berhadapan dengan Selat Bali. Dari simulasi model menunjukkan potensi sampah yang berasal dari pesisir timur Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, dan Tabanan akan tiba dalam waktu 1-2 bulan. Jika musim hujan terjadi akhir November atau awal Desember maka Kuta akan memanen sampah di akhir Desember sampai Januari.Belum lagi sampah dari muara sungai-sungai di Bali Selatan, daerah hilir pulau Bali. Di Teluk Benoa saja ada lima sungai yang bermuara.Sementara dari riset lanjutan terkait peta sebaran sampah, terlihat hampir rata di seluruh pesisir. Di antaranya pantai-pantai terkenal di Bali Selatan seperti Serangan, Kedonganan, Kuta, Legian, kemudian Bali Utara, dan Bali Barat.Hasilnya, sebagian besar (45%) jenis sampah adalah plastik ‘lunak’ atau soft plastic. Kemudian hard plastics atau plastik keras (15%) dan besi. Lainnya karet, kayu, busa, baju, gelas, dan lainnya. Dari sampah plastik itu, terbanyak adalah plastik kemasan (40%) makanan atau yang berlabel, kemudian sedotan (17%), dan kresek (15%).perlu dibaca : Meninjau Aturan dan Pengelolaan Limbah Infeksius dan Sampah Rumah Tangga Era COVID-19  ",negatif
2021-078-08.json,"Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali","Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali | Riset terbaru dipublikasikan pada Agustus 2020 bertajuk Studi Lama Waktu Tinggal Partikel di Kawasan Perairan Nusa Penida, Bali. Penelitian dilakukan oleh peneliti Fakultas Kelautan dan Perikanan Unud yaitu Ida Bagus Andika Putra, I Gede Hendrawan, dan I Dewa Nyoman Nurweda Putra1 .Analisis pergerakan dan lama waktu tinggal partikel dibagi menjadi beberapa daerah analisis. Analisis pergerakan partikel dilakukan dengan menghitung persentase posisi akhir partikel berdasarkan daerah pelepasan partikelnya.Partikel tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan daerah asal partikel pertama kali dilepaskan, kemudian dihitung jumlah posisi akhir partikel setelah 30 hari simulasi diseluruh daerah pelepasan partikel. Analisis dilakukan dalam rentang waktu satu bulan dengan waktu perhitungan persentase partikel setiap minggu. Hal ini dilakukan agar pergerakan partikel terlihat lebih jelas.Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa lama waktu tinggal partikel sangat berkaitan erat dengan adanya pergerakan arus. Partikel mengikuti dan digerakkan oleh arus. Waktu tinggal partikel pada musim barat dan musim timur memiliki pola waktu tinggal yang tak jauh berbeda dengan kisaran rentang waktu sebesar 1 jam hingga 4 jam.Apabila diperairan tersebut terdapat polutan berbahaya dengan karakterstik perairan yang memiliki waktu tinggal yang lama, maka hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi organisme dan ekosistem di sekitarnya.Namun secara keseluruhan, perairan Nusa Penida memiliki waktu tinggal yang relatif singkat, sehingga diharapkan dampak dari polutan yang melewati kawasan konservasi perairan Nusa Penida dapat diminamalisir.",netral
2021-078-08.json,"Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali","Tahun Baru 2021, Panen Sampah Laut Lagi di Bali | Konsentrasi polutan yang tinggi dapat menurunkan kualitas air. Penelitian ini dilakukan pada Januari 2019 untuk merepresentasikan kondisi musim hujan, dan pada bulan Juli 2019 merepresentasikan kondisi musim kemarau. Penghitungan waktu tinggal menggunakan metode pemodelan numerik yaitu Finite Volume Coastal Ocean Model (FVCOM).baca juga : Bioplastik: Si Pencegah Mikroplastik Terkini  Dampak pada rantai panganPenelitian lainnya oleh . Cok Istri Yudhantari,dkk2 tentang dampak mikroplastik pada produksi pangan laut. Penelitian yang dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2018 itu bertujuan untuk menganalisis jenis mikroplastik dan menghitung kelimpahan mikroplastik saluran pencernaan ikan lemuru (Sardinella lemuru) yang ditangkap di Selat Bali.Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengumpulkan ikan yang didaratkan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Kedonganan. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Ilmu Kelautan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana.Jenis mikroplastik yang paling banyak terdapat pada saluran pencernaan ikan lemuru adalah serat yang berasal dari bahan sintetis pada pakaian dan juga alat tangkap seperti pancing atau jaring. Kelimpahan mikroplastik pada saluran pencernaan ikan lemuru protolan pada penelitian ini adalah satu partikel/ikan.Selat Bali disebut wilayah perairan yang memiliki potensi terbesar untuk penangkapan ikan pelagis, salah satunya adalah lemuru. Kualitas ikan lemuru diperkirakan menurun karena adanya sampah plastik yang masuk dari daerah aliran sungai dan bermuara di Selat Bali.Sampah plastik akan terapung di kolom air, yang menyebabkan plastik terurai atau terurai oleh sinar matahari dan membentuk partikel plastik yang disebut mikroplastik. Ukuran mikroplastik yang mirip fitoplankton dan zooplankton memungkinkan lemuru secara tidak sengaja menelan mikroplastik tersebut.  Kutipan   [SEP]",netral
2019-034-03.json,“Beruang Air” Diperkirakan Hidup di Permukaan Bulan,"“Beruang Air” Diperkirakan Hidup di Permukaan Bulan | [CLS]   Mungkin tak banyak orang tahu, saat ini, bisa jadi, ribuan makhluk hidup sudah hidup di permukaan bulan. Makhluk yang hampir-hampir tak bisa dihancurkan, yang tahan terhadap radiasi ekstrim, panas dan dingin luar biasa, bahkan hidup bertahun tanpa makanan.Makhluk hidup ini bukan alien dari angkasa luar, melainkan organisme mikroskopis dari bumi yang dikenal sebagai tardigrada. Mereka sampai ke bulan dibawa wahana angkasa luar Beresheet, milik SpaceIL Israel yang jatuh di permukaan bulan 11 April 2019, setelah mengalami kerusakan teknis saat mencoba mendarat di permukaan bulan. Para ahli meyakini, tardigrada yang dibawa itu bertahan hidup hinga sekarang.Berdasarkan analisis lintasan pesawat ruang angkasa dan komposisi perangkat tempat hewan-mikro disimpan, “Kami percaya peluang bertahan hidup untuk Tardigrada sangat tinggi,” kata Nova Spivack, pendiri Arch Mission Foundation [AMC], salah satu yang terlibat dalam misi Beresheet, seperti dikutip Phsys.org, 7 Agustus 2019.Baca: Makhluk Ini Berhasil Dihidupkan Setelah Beku Selama 30 Tahun  Kisah berawal ketika Beresheet membawa sebuah paket seukuran kotak DVD yang di dalamnya terdapat ribuan tardigrada. Paket itu milik Nova Spivack, pendiri Arch Mission Foundation, organisasi nonprofit yang berusaha mengabadikan informasi mengenai manusia dan juga kehidupan biologis di Bumi. Paket juga membawa DNA manusia dan 30 juta halaman informasi tentang pengetahuan umat manusia.Spivack amat yakin, tardigrada yang ia kirim berhasil bertahan hidup di permukaan bulan. Meski, pesawat luar angkasa yang membawanya hancur menghantam permukaan bulan.Baca juga: “Beruang Air” Ini Bertahan Hidup di Luar Angkasa  ",netral
2019-034-03.json,“Beruang Air” Diperkirakan Hidup di Permukaan Bulan,"“Beruang Air” Diperkirakan Hidup di Permukaan Bulan | Tardigrada adalah salah satu makhluk tertangguh di bumi. Hewan mikroskopis yang dijuluki beruang air ini memiliki panjang sekitar 0,012 hingga 0,020 inci. Dapat hidup dalam suhu hingga 151 derajat Celcius serta bertahan dalam beku. Ada satu tardigrada yang diketahui bisa bertahan hidup selama 30 tahun dengan kondisi beku. Tardigrada juga dapat hidup tanpa air hingga satu dekade dengan menempatkan dirinya mati suri.“Jika mereka tidak terbakar dalam ledakan, secara teori selamat dari tekanan kecil di permukaan bulan, dan suhu yang ekstrim,” kata William Miller, ahli tardigrada dari Universitas Baker di Kansas, AS, seperti dikutip AFP.Tetapi untuk menjadi aktif, tumbuh, makan, dan bereproduksi mereka membutuhkan air, udara, dan makanan. “Jadi untuk saat ini, tidak mungkin bagi mereka berkembang biak membentuk koloni,” tambahnya.  Ahli astrobiologi NASA Cassie Conley mengatakan, waktu bertahan hidup mereka yang tepat bergantung pada kondisi lokasi benturan dan suhu tempat mereka terpapar. “Jika tidak terlalu panas, mungkin bisa bertahan untuk waktu tahunan,” terangnya.“Saya justru lebih khawatir hewan-hewan itu dipengaruhi bahan kimia beracun dari epoksi atau lem yang digunakan untuk menyimpannya,” tambahnya.Bahkan, jika makhluk itu hidup hingga beberapa tahun, tidak ada misi luar angkasa ke bulan yang direncanakan sampai setidaknya program Artemis NASA pada 2024 di kutub selatan bulan, sangat jauh dari lokasi jatuhnya Beresheet di Sea of Serenity, yang membuat mereka tidak akan pernah pulang ke bumi. [Berbagai sumber]   [SEP]",netral
2019-080-10.json,Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan ,"Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan  | [CLS] *** Keluhan nelayan dan pelaku usaha tentang kesulitan mendapatkan perizinan untuk bisa melaut, didengar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia itu, kemudian meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk bisa memproses perizinan penangkapan ikan menjadi lebih cepat dari sekarang.Permintaan itu diucapkan Presiden saat bertemu dengan nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap sebagai pembukaan acara Forum Bisnis Perikanan Tangkap, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Di hadapan stakeholder   kelautan dan perikanan itu, Presiden mengatakan bahwa proses perizinan selama ini dinilainya masih lama dan hal itu menjadi salah satu kendala yang belum terpecahkan hingga sekarang.Tanpa ragu, Joko Widodo menyebut dirinya tidak bisa menerima jika proses perizinan sampai memakan waktu lama hingga berbulan-bulan. Proses yang lambat tersebut, sudah tidak layak lagi untuk diterapkan di masa sekarang, di mana teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memprosesnya dengan lama.“Apa-apaan ini. Saya tidak menerima hal yang seperti itu. Tidak semestinya proses perizinan memakan waktu hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan lamanya,” ujarnya dalam rilis Sekretariat Presiden.baca :  Pemerintah Harus Tepati Janjinya untuk Pangkas Proses Perizinan Kapal Perikanan  Pernyataan Presiden tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, dia sudah mendengar permasalahan tersebut dari sejumlah nelayan dan pelaku usaha. Untuk itu, dia meminta kepada pihak yang sedang mengurus perizinan dan belum selesai hingga sekarang, untuk bisa berterus terang kepada dirinya dan sebaliknya tidak menyembunyikan permasalahan tersebut.",negatif
2019-080-10.json,Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan ,"Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan  | Kemudian, setelah berbicara itu, Jokowi langsung meminta kepada salah satu pelaku usaha untuk menceritakan permasalahannya. Suwarto, pelaku usaha perikanan tangkap dari Indramayu, Jawa Barat, kemudian menceritakan pengalamannya dengan proses perizinan yang lama. Namun, saat berbicara, Suwarto awalnya seperti ketakutan untuk berbicara terus terang.Di hadapan Presiden, Suwarto sempat mengatakan bahwa proses perizinan yang berlangsung sekarang sudah berjalan dengan cepat. Namun, ucapannya itu kemudian dikoreksi setelah Presiden memintanya berterus terang. Tanpa ragu, akhirnya Suwarto mengatakan kalau pengurusan perizinan untuk melaut memang masih lama.baca : Baru 0,97 Persen Perizinan Kapal yang Disetujui KKP, Kenapa Demikian? Perizinan LambatMendengar itu, Jokowi kemudian berani menyimpulkan kalau proses perizinan memang masih belum cepat. Selanjutnya, dia menanyakan berapa hari proses yang harus dilewati oleh pelaku usaha dan nelayan jika ingin mendapatkan perizinan yang lengkap. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab Suwarto selama dua puluh hari lebih.“SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) enggak sampai satu bulan, kurang lebih dua puluh harian,” ucap Suwarto.Mendengar jawab tersebut, Presiden langsung membandingkan proses perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan KKP. Di BKPM, perizinan cukup berlangsung selama dua jam saja. Contoh tersebut, seharusnya bisa diadopsi oleh KKP dalam memproses perizinan untuk melaut, yang mencakup SIPI, surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), dan surat izin usaha perikanan (SIUP).“Masih lama dua puluh hari. Saya berikan contoh izin di BKPM yang dulu bertahun-tahun sekarang kita ubah 2 jam bisa keluar 9 izin. Ini zaman kayak gini  masak masih berhari-hari, jam sekarang urusannya!” tegas Presiden.baca juga :  Tumpang Tindih Perizinan Sulitkan Nelayan Kecil Melaut, Apa Solusinya?  ",negatif
2019-080-10.json,Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan ,"Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan  | Agar segala permasalahan berkaitan dengan proses perizinan tersebut bisa dipecahkan, Jokowi meminta Susi Pudjiastuti untuk bisa segera menerapkannya. Dia meminta Susi untuk mencatat dan memindaklanjuti keluhan-keluhan yang disampaikan kepadanya. Agar tidak berulang di kemudian hari, dia meminta semua kementerian untuk membangun sistem yang dapat mempermudah pelayanan dan perizinan di tengah masyarakat.“Bangun sistem. Kita sekarang blak-blakan enggak  apa. Yang dulu-dulu enggak  usah kita urus lagi, tapi ke depan memang harus diperbaiki kecepatan perizinan secara baik,” tambah Jokowi.Di luar masalah perizinan, Kepala Negara juga berbicara tentang pemberantasan kapal pencuri ikan yang jumlahnya 7.000 lebih. Sejak 2014, kapal-kapal tersebut dibekukan izinnya dan mereka diproses secara hukum. Setelah itu, laut Indonesia menjadi bebas dari pencuri dan sumber daya ikan bisa memulihkan dirinya sendiri.“Para nelayan di Tanah Air sekarang bisa mendapatkan hasil tangkap yang melimpah. Terlebih, Pemerintah bersikap tegas terhadap para pelaku pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia oleh kapal-kapal penangkap ikan milik asing,” ungkapnya.Ketersediaan ikan yang melimpah, menurut Jokowi seharusnya bisa menjamin pasokan ikan untuk saat ini, khususnya untuk dalam negeri. Namun yang terjadi, saat ini justru jumlah tangkapan ikan tidak sebanding dengan ketersediaan ikan yang melimpah. Itu artinya, walaupun ada kenaikan jumlah tangkapan ikan, namun Presiden menyebut kalau kenaikannya masih sedikit.“Saya tanyakan ke menterinya, hasilnya naik nggak? Ada ini angkanya. Kok  naiknya dikit. Kalau dilihat dua pertiga (wilayah) Indonesia adalah air, masa laut  segede gitu, kita masih kekurangan ikan. Ini yang  enggak bener  yang tangkap atau ikannya yang lari? Kebangetan  sekali kalau kita kalah sama negara kanan kiri, kita urusan nangkap  ikan,” ungkap Jokowi.",negatif
2019-080-10.json,Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan ,"Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan  | menarik dibaca :  Begini Nelayan Mengkritik Susi di Depan Jokowi  Belum SignifikanFakta tersebut, bagi Kepala Negara cukup menggelitik. Mengingat, laut Indonesia saat ini sudah tidak dihuni lagi oleh para pencuri ikan yang berasal dari luar negeri. Bagi dia, sangat masuk akal jika ketersediaan ikan melimpah seperti sekarang, maka hasil tangkapan ikan juga akan meningkat signifikan bagi nelayan dan pelaku usaha.Tetapi, Presiden kemudian meminta kepada para nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk selalu menjaga kelestarian sumber daya laut dan ekosistemnya saat sedang beraktivitas menangkap ikan. Dengan demikian, kelestarian laut beserta isinya akan tetap dinikmati oleh generasi penerus Indonesia di masa mendatang.“Kita ingin sumber daya alam laut kita ini memberikan manfaat yang berkelanjutan. Tidak hanya untuk kita saja, tapi juga untuk anak cucu kita. Oleh sebab itu penangkapan ikan mestinya ada pengaturannya,” kata Presiden.Kadahan, nelayan dari pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara yang hadir di Istana Negara, mengakui kalau hasil tangkapan ikan untuk saat ini memang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kenaikan itu dirasakannya, setelah Pemerintah memberantas para pencuri ikan yang berasal dari luar negeri.“Sekarang lebih banyak Pak, dulu banyak nelayan Filipina sampai tinggal di belakang rumah kita. Sekarang sudah tidak ada. Dulu sehari (dapat) kecil-kecil 4-5 ekor ukuran 3-5 kilogram, sekarang sehari paling sedikit 1-3 ekor ukuran 30 kg ke atas,” paparnya.baca juga :  Ulasan Izin Kapal Diberlakukan untuk Pemilik Kapal Perikanan, Untuk Apa?  E-service PerizinanDalam rangkaian acara Forum Bisnis Perikanan Tangkap, di kantor KKP, Jakarta, Kamis (31/1/2019), KKP meluncurkan Sistem Informasi Perizinan Perikanan Tangkap melalui e-service dan e-logbook kapal perikanan.",netral
2019-080-10.json,Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan ,"Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan  | Pada kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyerahkan sekitar 1.163 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) secara simbolik.Dalam sambutannya, Susi menghimbau kepatuhan para pelaku usaha dalam melaporkan angka hasil usaha dan hasil tangkap untuk memperlancar proses perizinan. “Kita hanya ingin laporannya benar. Untuk apa? Supaya hasil kerjanya juga kita tahu bahwa Indonesia sudah menuju pengelolaan perikanan tangkap yang benar,” ucapnya dalam rilis dari KKP, Jumat (1/2/2019).Sedangkan dalam sesi panel selanjutnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan komitmennya untuk menyinkronkan kerja sama antara KKP-Kemenhub untuk melayani perizinan bagi para pelaku usaha perikanan.“Kemarin saya hadir, Pak Presiden sudah berjanji untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik. Kalau perlu saya ke tempat anda sekalian untuk mengukur. Saya sudah lakukan di beberapa tempat, memang baru di Jawa tetapi kami pilih yang populasinya banyak. Ada di Lamongan, Pekalongan, dan Tegal. Cuman memang jujur, ada beberapa yang susah diukur karena (kapal) tidak pulang-pulang. Oleh karenanya, kita ingin sekali menyelesaikan supaya ukuran-ukuran itu bisa dilakukan dengan baik. Jadi anytime ya. Nanti silahkan bapak-ibu bertanya akan di mana dilayani itu ya. Mau di Medan, Palembang, Papua, kita jabanin semuanya,” ujarnya.Menteri Perhubungan juga berjanji Kemenhub bersama KKP bakal menyederhanakan proses perizinan pengukuran kapal. Salah satu caranya, KKP dan Kemenhub bakal mempercepat proses pengukuran di titik-titik lokasi yang memiliki konsentrasi kapal berjumlah besar. “Bersamaan dengan itu, kita akan meng-hire pengukur dari swasta sehingga mereka bisa berjalan ke Aceh, Gorontalo, Padang, dan sebagainya. Setelah itu baru (daerah) yang lain-lain diinventarisir, kita buat target (pengukuran kapal),” tambahnya.",netral
2019-080-10.json,Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan ,"Saat Presiden Perintahkan Susi Persingkat Perizinan Perikanan Demi Nelayan  | Acara Forum Bisnis Perikanan Tangkap itu dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, perwakilan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan 1.500 pelaku usaha perikanan tangkap dari seluruh Indonesia.   [SEP]",netral
2020-080-12.json,Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum,"Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum | [CLS]  Sungai Citarum adalah salah satu sungai yang memiliki peran sangat penting untuk banyak aspek kehidupan di Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai sumber air untuk kebutuhan irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan sumber air baku serta air minum, Citarum juga menjadi lokasi ideal untuk perikanan tangkap dan budi daya sekaligus.Fungsi yang sangat banyak tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat Jabar sejak lama, karena air sungai tersebut mengalir di sepuluh kabupaten/kota. Dengan daerah aliran sungai (DAS) yang luasnya mencapai 690.571,57 hektar, Citarum sudah menjadi andalan masyarakat di Jabar untuk banyak kegiatan.Akan tetapi, fungsi yang beragam tersebut secara perlahan mulai berkurang setelah Citarum mulai mengalami pencemaran yang akut. Kondisi itu kemudian memicu munculnya kerugian tidak sedikit yang harus dihadapi masyarakat di sekitar lokasi DAS, karena permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial secara sekaligus.Khusus untuk kegiatan perikanan, pencemaran akut yang sudah berlangsung lama di sungai Citarum, mengakibatkan kegiatan tersebut semakin terbatas untuk dilakukan, dan bahkan direkomendasikan untuk dihentikan. Pemerintah Pusat menyadari akan ancaman tersebut yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar.baca : Harus Ada, Rencana Aksi Citarum Harum  Agar persoalan tersebut tidak terus muncul, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penelitian untuk mencari solusi yang pas untuk diterapkan di sungai Citarum. Penelitian itu difokuskan untuk mengembalikan kegiatan perikanan bisa kembali baik seperti sebelum pencemaran akut terjadi di sungai tersebut.",positif
2020-080-12.json,Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum,"Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum | Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan (BRPSDI) KKP Aulia Riza Farhan mengatakan, ada tiga solusi yang dihasilkan dari riset dan inovasi yang sudah dilakukan untuk ikut mewujudkan program Citarum Harum yang sudah berjalan di sepanjang sungai tersebut sejak Februari 2018. Ketiga solusi tersebut diharapkan bisa kembali menghidupkan kegiatan perikanan di sekitar DAS Citarum.Menurut Aulia, selain untuk pemulihan DAS Citarum, kegiatan Citarum Harum juga mencakup kegiatan untuk percepatan dan pengendalian pencemaran pada tiga waduk besar di Jabar, yaitu Saguling, Cirata, dan Ir H Djuanda. Dengan demikian, program tersebut berkaitan erat dengan kegiatan perikanan yang dilaksanakan di sekitar DAS Citarum dan ketiga waduk tersebut.Aulia menjelaskan, lembaga yang dipimpinnya mendapat tugas dari KKP untuk ikut mewujudkan Citarum Harum melalui fokus riset yang sudah dimiliki selama ini, yakni pemulihan sumber daya ikan dengan ruang lingkup konservasi jenis, konservasi ekosistem, rehabilitasi habitat, restocking, dan introduksi.“Dengan hasil riset teknologi, itu bisa menjadi solusi untuk mewujudkan Citarum Harum,” katanya.baca juga : Kajian Ilmiah Pencemaran Citarum Dibutuhkan, Sebagai Acuan Pemulihan Sungai   SolusiAdapun, tiga solusi yang ditawarkan untuk mendukung kegiatan budi daya perikanan di sekitar DAS Citarum dan tiga waduk, di antaranya adalah dengan mengadopsi teknologi keramba jaring apung (KJA) melalui sistem manajemen dengan resirkulasi dan tanaman (KJA SMART).Konsep tersebut adalah teknologi untuk pencegahan dan pengendalian eutrofikasi dengan mengadopsi sistem akuaponik yang sudah dimodifikasi. Eutrofikasi sendiri biasanya terjadi karena kelebihan nutrient dalam perairan, yang utamanya disebabkan oleh banyaknya sampah-sampah organik maupun anorganik.“KJA SMART bisa diterapkan di perairan terbuka seperti waduk atau danau,” jelas dia.",positif
2020-080-12.json,Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum,"Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum | Solusi kedua yang ditawarkan untuk Citarum Harum, adalah penggunaan teknologi eelway untuk perencanaan pembangunan waduk. Teknologi tersebut bentuknya adalah jalur ruaya ikan (fishway) yang berfungsi untuk mempermudah ikan melewati konstruksi yang melintang pada sungai.Ruaya ikan sendiri tidak lain adalah pergerakan perpindahan ikan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi alam di sekitarnya. Kegiatan tersebut akan menguntungkan ikan untuk keberlangsungan hidup dan keturunannya di masa mendatang.Menurut Peneliti Utama BRPSDI KKP Didik Wahyu Hendro Tjaho, asal muasal pemberian nama eelway, diambil dari kata eel yang tidak lain adalah bahasa Inggris untuk ikan sidat (Anguilliformes). Ikan tersebut selama ini menjadi primadona perikanan budi daya di Indonesia dan berhasil menarik perhatian dunia, karena di saat yang sama benih sidat dunia mengalami penurunan.“Salah satu penyebab penurunan, adalah pembangunan bendungan (dam) di beberapa ruas sungai habitat sidat, itu menghambat ruaya sidat. Teknologi eelway diharapkan jadi jawaban persoalan tersebut,” ungkap dia.Didik menyebutkan, penggunaan teknologi pada program Citarum Harum akan bermanfaat untuk menjaga kelangsungan hidup dari spesies seperti Sidat untuk generasi yang akan datang. Teknologi tersebut berfungsi sebagai rekayasa habitat untuk jalur ruaya sidat dari hilir ke hulu sungai sehingga memudahkan Sidat melewati bangunan melintang seperti bendungan.baca juga : Menaruh Harap pada Keberhasilan Program Citarum Harum  Solusi ketiga yang juga bisa digunakan pada Citarum Harum, adalah penggunaan teknologi culture based fisheries (CBF), yaitu teknologi pemacuan stok yang bertujuan untuk meningkatkan rekrutmen alami satu atau beberapa jenis ikan yang berasal dari kelompok planktivora-herbivora yang dihasilkan dari pusat perbenihan.",positif
2020-080-12.json,Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum,"Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum | Menurut Didik, ikan-ikan tersebut bisa tumbuh dengan memanfaatkan makanan alami yang tersedia di waduk waduk atau sungai. Teknik seperti itu akan bisa menghindari penurunan mutu air karena penyuburan kolam budi daya secara berlebihan.“Ini dapat dikelola oleh sekelompok masyarakat dengan pendampingan dan dikembangkan melalui sistem insentif. Dengan demikian, CBF dapat menjadi program alih profesi bagi pekerja dan pemilik KJA yang terkena dampak penertiban,” papar dia. HidrologisKepala Pusat Penelitian Limnologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fauzan Ali pada sebuah kesempatan di Jakarta, mengatakan bahwa sungai Citarum memiliki fungsi hidrologis sebagai penampung air hujan yang jatuh dari DAS-nya dan mendistribusikan ke seluruh wilayah alirannya. Dalam setahun, limpasan air permukaan Citarum bisa mencapai 16.713,1 juta meter kubik.Dengan fungsi tersebut, Citarum sudah memberi manfaat untuk sektor kegiatan pertanian yang ada di sekitar sungai tersebut. Dalam setahun, kegiatan pertanian yang ada di bagan hulu Citarum sudah memberi manfaat ekonomi senilai Rp1,6 triliun per tahun atau Rp4,2 juta per petani per tahun.  Sementara, Peneliti Pusat Penelitian Limnologi LIPI Hidayat menjelaskan, sebagai bagian dari ekosistem perairan, Citarum menjadi habitat beragam ikan, baik dari jenis ekonomis, endemik, maupun biota-biota yang membentuk sistem rantai makanan di dalamnya. Di sana, ada 37 jenis ikan yang terdiri dari 9 jenis di hulu, 12 jenis di hilir, dan 16 jenis di bagian tengah pada perairan waduk.Menurut dia, dari total luas yang ada, kerusakan DAS Citarum yang sudah tercatat mencapai 79.668,25 hektare dan itu menyebabkan sedimentasi di dasar sungai hingga 8.465 ton per tahun. Pemicu terus munculnya sedimentasi, karena ada banyak sebab yang beragam, baik wilayah sebaran ataupun jenis pencemaran.",negatif
2020-080-12.json,Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum,"Mengharumkan Kembali Kegiatan Perikanan di DAS Citarum | “Citarum ini meliputi pencemaran dari aktivitas pertanian dan peternakan, limbah domestik dan industri, serta pencemaran dari aktivitas budi daya KJA yang berkembang pesat di wilayah perairan-perairan waduk,” beber dia.Terus terjadinya pencemaran di Citarum, tidak lain karena terjadi kerusakan lahan di DAS, kualitas air yang terus memburuk, pemanfaatan ruang perairan yang tidak terkendali, berkembangnya gulma di wilayah perairan waduk, dan penurunan keragaman hayati, terutama ikan. Semua itu muncul karena Citarum sejak awal memiliki peran yang besar dan penting untuk banyak aspek kehidupan.Diketahui, program Citarum Harum dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Februari 2018 dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum.***Keterangan foto utama : Dua orang pembudi daya ikan keramba jaring apung di Waduk Cirata, Kabupaten Bandung Barat, Jabar. Foto : Donny Iqbal/Mongabay  [SEP]",negatif
2023-014-09.json,"Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan?","Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan? | [CLS]  Angin kencang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 dengan kecepatan hingga diatas 45 km/jam.Angin kencang yang melanda Kabupaten Flores Timur selama tanggal 1 dan 2 Januari 2023 dengan kecepatan diatas 50 km/jam mengakibatkan ratusan rumah dan bangunan mengalami kerusakan. Selain itu fasilitas penerangan dan telekomunikasi juga mengalami gangguan.Pemerintah Kabupaten Flores Timur pun telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama rentang waktu 14 hari sejak tanggal 01 hingga 14 Januari 2023.Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi kepada Mongabay Indonesia Rabu (4/1/2023) menjelaskan dampak angin kencang mengakibatkan 201 bangunan mengalami kerusakan.Doris menjelaskan ada 170 rumah, 6 dapur, 15 fasilitas umum dan 10 tempat usaha mengalami kerusakan. Untuk rumah, 113 rusak berat, 40 rusak ringan dan 17 rusak sedang. Terdapat 5 dapur rusak berat dan satunya rusak ringan.Sedangkan tempat usaha, 5 rusak berat,3 rusak ringan dan 2 lainnya sedang. Sementara fasilitas umum, 7 rusak berat dan masing-masing 4 rusak sedang dan ringan.“Datanya terus berubah dan kita sedang dalam pendataan. Besok Sekda akan memimpin rapat bersama para camat untuk teknis memverifikasi data,” ungkapnya.baca : BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem dan Ancaman Bencana  Pemda Flores Timur sedang berupaya memperbaiki berbagai fasilitas umum yang rusak terutama RUSD dr.Hendrikus Fernandez Larantuka.Doris meminta partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah membersihkan pohon-pohon yang tumbang dan menghalangi jalan untuk membuka akses transportasi.Ia pun menghimbau masyarakat untuk mewaspadai perubahan cuaca ekstrem, hindari daerah yang mudah longsor dan pohon tinggi serta segera melapor ke aparat pemerintah bila terkena dampak.",negatif
2023-014-09.json,"Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan?","Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan? | “Setiap tahun kan kita sudah biasa menghadapi situasi bencana seperti ini sehingga sejak awal Desember lalu saya sudah memimpin rapat dan menghimbau segenap pihak untuk bersiap diri menghadapi cuaca ekstrem,” ungkapnya.Sedangkan Pemerintah Kabupaten Sikka juga telah menetapkan tanggap darurat bencana sejak tanggal 26 Desember 2022 hingga tanggal 8 Januari 2023.Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo dalam surat pernyataan bencana menyebutkan, penetapan ini berdasarkan laporan hasil kaji cepat BPBD Sikka tanggal 25 Desember 2022.Robi sapaannya menyatakan, telah terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang pasang. Kondisi ini mengakbatkan terjadinya banjir rob, abrasi pantai, banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Kabupaten Sikka.Dampak cuaca buruk ini sebutnya, mengakibatkan rumah warga, tempat usaha, jalan, jembatan, dan turap pengaman mengalami kerusakan.baca juga : Curah Hujan dan Kerusakan Lingkungan adalah Paket Pemicu Bencana Banjir dan Longsor  Selain itu, lanjutnya, sejumlah peralatan nelayan, fasilitas kesehatan dan pendidikan dan fasilitas lainnya juga rusak.“Kerusakan juga terjadi pada tanaman pertanian dan tanaman lainnya serta matinya hewan ternak warga,” ungkapnya.  Cuaca EkstremBadan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau eks Siklon Tropis Ellie di Australia yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Laut Banda dan NTT.Dampak eks Siklon Tropis Ellie terhadap cuaca Indonesia di antaranya hujan sedang hingga lebat di NTT bagian barat dan Papua bagian tengah. Juga membuat angin kencang di Maluku dan Papua bagian tengahKepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam konferensi pers daring, Jumat (30/12/2022) mengatakan, wilayah di Indonesia bakal dilanda cuaca ekstrem pada saat pergantian tahun hingga 3 Januari 2023.",negatif
2023-014-09.json,"Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan?","Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan? | Dwikorta menyebutkan, curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia akan berlangsung lebih cepat pada tanggal 1 Januari 2023. Hal ini disebabkan karena adanya pusat tekanan rendah atau bibit menghilang pada laut bagian Utara tetapi bibit mantan siklon tropis ellie muncul.“Sebelumnya ada Siklon Tropis Ellie di Samudera Hindia yang sudah punah karena memasuki daratan Australia barat. Namun, hari ini menjadi low pressure area di sebelah selatan Australia dan hari ini bergerak ke arah barat menuju Samudra Hindia,” ucapnya.perlu dibaca : Supermarket Bencana di NTT dan Bagaimana Peran Jurnalis  Dwikorita menjelaskan, setelah menuju ke arah barat Samudera Hindia mendapat energi tambahan dan nampaknya ada peluang berpotensi untuk menjadi bibit siklon yang kemungkinan berkembang menjadi siklon.Sebelumnya, dirinya juga mengatakan, cuaca ekstrem itu akan terus terjadi hingga 4 Januari 2023. Dirinya memprediksi cuaca ekstrem akan berakhir pada taggal 5 hingga 10 Januari 2023.Kepala Stasiun Meteorologi Kupang Agung Sudiono Abadi mengatakan, angin kencang yang melanda NTT dipicu adanya Eks Siklon Tropis Ellie di barat Australia.Agung paparkan, angin berhembus dari daerah tekanan rendah sehingga berdampak pada peningkatan kecepatan angin di wilayah NTT.Selain itu, ada gelombang atmosfir equatorial Rossby yang turut mempengaruhi curah hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang disertai petir.Lanjutnya, NTT berada di periode puncak musim hujan dengan kondisi suhu muka laut yang hangat dan kelembapan udara yang basah di tiap lapisan atmosfer.“Masyarakat harus waspada akan potensi dampak hujan dan angin kencang yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi,” pesannya.Agung tambahkan,pada tanggal 3 hingga 5 Januari 2023, sejumlah wilayah di NTT terjadi hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat.",netral
2023-014-09.json,"Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan?","Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan? | Cuaca ekstrem ini sebutnya, ditandai dengan angin kencang berkecepatan di atas 50 kilometer per jam serta hujan lebat sepanjang hari.Peningkatan angin kencang dipengaruhi pertumbuhan awan kumulonimbus di NTT yang hingga kini belum ada tanda-tanda awan tersebut bergeser dari wilayah NTT.“Angin kencang akan berdampak terhadap tinggi gelombang di perairan NTT,” ucapnya.Dampak dari adanya angin kencang membuat pelayaran kapal penumpang dan barang antar pulau di NTT ditutup sementara waktu. Hanya kapal-kapal Pelni berukuran besar yang masih berlayar.baca juga : Cuaca Ekstrem Kembali Datangkan Bencana, Dampak Perubahan Iklim?   Rekomendasi BMKGMenghadapi cuaca ekstrem, BMKG pun telah mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pihak-pihak terkait.Persiapan yang harus dilakukan sebut BMKG yakni memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan.Selain itu, melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemotongan lereng atau penebangan pohon yang tidak terkontrol serta melakukan program penghijauan secara lebih masif.Masyarakat pengguna transportasi angkutan penyeberangan dihimbau perlu meningkatkan kewaspadaan sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi kondisi tersebutJuga melakukan pemangkasan dahan dan ranting pohon yang rapuh serta menguatkan tegakan atau tiang agar tidak roboh tertiup angin kencang.Poin lainnya, menggencarkan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara lebih masif untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemerintah daerah, masyarakat serta pihak terkait dalam pencegahan atau pengurangan risiko bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, puting beliung dan gelombang tinggi).",netral
2023-014-09.json,"Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan?","Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan? | BMKG meminta agar lebih mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antar pihak terkait untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometrorologi.Terakhir, terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG, secara lebih rinci dan detail untuk tiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia, melalui website BMKG, akun media sosial, aplikasi iOS dan android “Info BMKG” serta Call center 196 BMKG atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.  [SEP]",netral
2018-012-11.json,"Andai Burung Air Hilang, Apa yang Terjadi pada Lingkungan?","Andai Burung Air Hilang, Apa yang Terjadi pada Lingkungan? | [CLS]  Burung air merupakan jenis burung yang secara ekologis hidupannya bergantung pada lahan basah. Bagaimana kondisinya saat ini?Ada 197 jenis burung air di Indonesia. Saat Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999 dikeluarkan, hanya 47 jenis yang dilindungi. Kini, bila kita merunut aturan baru Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/8/2018, jumlah yang dilindungi menjadi 108 jenis.Namun sebaliknya, ada 4 jenis menjadi tidak dilindungi lagi, yaitu kuntul kecil (Egretta garzetta), kuntul sedang (Egretta intermedia), kuntul karang (Egretta sacra), dan kuntul kerbau (Bubulcus ibis).Ragil Satriyo Gumilang, Koordinator Asian Waterbird Census Indonesia menjelaskan, kehidupan burung air tidak lepas dari ancaman. Tercatat, 20 indikasi negatif yang mempengaruhi populasi hidupan liar ini.“Kami mencatat berdasarkan hasil Sensus Burung Air Asia tahun 2017 di Indonesia. Indikasi ancaman paling besar ada di 146 lokasi di 22 provinsi. Perburuan, pestisida, serta limbah domestik masih menjadi penyumbang ancaman utama. Kondisi ini diperparah dengan kerusakan ekosistem lahan basah yang meningkat,” jelasnya.Baca: Burung Air, Kenapa Harus Disensus?  Ragil menuturkan, momentum Asian Waterbird Census yang dilaksanakan setiap Januari atau membuat aturan lokal perlindungan lokasi seperti peraturan desa (perdes) sangatlah penting. Adanya perdes merupakan langkah nyata menjaga habitat burung air sekaligus mengumpulkan data terkini keberadaan burung air di lahan basah. Informasi yang terkumpul digunakan untuk menentukan status populasi global dan serta acuan pengelolaan lahan basah.“Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan. Besar harapan kami, RPP mendukung perlindungan spesies penting yang belum dilindungi dengan menetapkannya di wilayah tertentu,” terangnya.",negatif
2018-012-11.json,"Andai Burung Air Hilang, Apa yang Terjadi pada Lingkungan?","Andai Burung Air Hilang, Apa yang Terjadi pada Lingkungan? | Baca juga: Burung Migran dan Kecemasan Lingkungan di Sembilang  Yus Rusilla Noor, Program Manager Wetlands International Indonesia mengatakan, bila burung air hilang keseimbangan alam terganggu. “Misal, tanpa adanya burung air pemakan hama padi maka ledakan populasi hama pertanian terjadi. Panen gagal dan ketahanan pangan kita terganggu,” terangnya.Terkait empat jenis burung air yang statusnya tidak dilindungi lagi, Yus mengatakan, memang keberadaannya cukup umum di alam. Bahkan, melimpah di lokasi-lokasi tertentu. Namun, jika pada akhirnya habis di alam, pastinya yang rugi kita juga. “Perubahan status ini agar menjadi perhatian KLHK maupun LIPI. Selain perlindungan melalui pendekatan spesies, upaya ini harus dibarengi dengan pendekatan kawasan,” jelas Yus.Ancaman-ancaman pada burung air penetap ini terjadi juga pada jenis migran. Delapan jenis burung air migran yang belum dilindungi Permen 92/2018 adalah kedidi besar (Calidris tenuirostris), gajahan tahiti (Numenius tahitensis), cerek melayu (Charadrius peronii), biru-laut ekor-hitam (Limosa limosa), biru-laut ekor-blorok (Limosa lapponica), kedidi merah (Calidris ruficollis), dan kedidi golgol (Calidris ferruginea).Jenis-jenis tersebut memiliki perilaku dan sifat biologis unik yang rentan terhadap kepunahan dan memiliki tingkat keterancaman berdasarkan kriteria IUCN Redlist. “Bahkan, dari lima jenis tersebut, belum lama ini diperbarui/ditingkatkan status keterancamannya,” ujar Yus.  Burung airBurung air ada yang penetap dan ada yang migran. Disebut migran bila sebagian besar proporsi populasi global atau regionalnya melakukan pergerakan teratur, keluar dari lokasi berbiaknya. Waktu dan tujuan pergerakannya bisa diduga.",negatif
2018-012-11.json,"Andai Burung Air Hilang, Apa yang Terjadi pada Lingkungan?","Andai Burung Air Hilang, Apa yang Terjadi pada Lingkungan? | Indonesia merupakan bagian wilayah Asia dan Pasifik barat yang juga menjadi rute migrasi burung air. Lokasi berbiak burung pengembara di Siberia, China dan Alaska ini ditinggalkan kurang lebih delapan bulan untuk menuju belahan Bumi selatan yang beriklim tropis dan hangat.  Habitat di belahan Bumi selatan sangat cocok menyediakan makanan berupa moluska, arthropoda, dan cacing. Habitat tersebut berada di mangrove dan hamparan lumpur (mudflat), rawa rumput (grass swamp), savana dan rawa herba (herbaceous swamp). Danau alam dan buatan yang memiliki luas 0.25% dari luas wilayah Indonesia dan lahan basah buatan, seperti tambak, juga menjadi penyedia pakan dan sarang burung air.Kelompok burung air ini merupakan kumpulan dari keluarga Podicipedidae (titihan), Phalacrocoracidae (pecuk), Pelecanidae (pelikan), Ardeidae (kuntul, cangak, kowak), Ciconiidae (bangau), Threskiornithidae (pelatuk besi), Anatidae (bebek, mentok, angsa), dan Gruidae (burung jenjang). Juga, Rallidae (ayam-ayaman, mandar, kareo, terbombok), Heliornithidae (Finfoot), Jacanidae (ucing-ucingan), Rostratulidae, Haematopodidae, Charadriidae (trinil), Scolopacidae (gajahan, berkek), Recurvirostridae, Phalaropodidae, Burhinidae, Glareolidae (terik) dan Laridae (camar). Referensi:Howes, J., Bakewell, D., Noor, Y.R. 2003. Panduan Studi Burung Pantai. Wetlands Inernational-Indonesia Programme, Bogor.   [SEP]",netral
2017-056-01.json,Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi,"Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi | [CLS]  Moratorium izin hutan primer dan lahan gambut sejak 2011, sudah dua kali perpanjangan, memasuki kali ketiga pada Mei ini. Meskipun sudah berjalan enam tahun tetapi dinilai belum mampu memperbaiki tata kelola. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil menyerukan penguatan moratorium izin hutan dan segera keluarkan aturan tunda sementara izin perkebunan sawit hingga kedua kebijakan bisa saling melengkapi.Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, bila moratorium hutan primer diikuti sawit, perlindungan hutan akan kukuh. Keduanya,  harus sejalan beriringan dan mendapatkan manfaat dari momentum perpanjangan moratorium yang disebutkan sedang dalam kajian.Adapun peta ndikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB), instrumen moratorium hutan tak mampu mencegah alih fungsi lahan, baik melalui revisi tata ruang maupun praktik pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit. Sisi lain, produktivitas dan penanaman kebun sawit masih rendah.Baca juga: 6 Tahun Moratorium Hutan Belum Terlihat Perbaikan Tata Kelola, Berikut Masukan KoalisiBerdasarkan evaluasi Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia, antara lan Walhi, Sawit Watch, TuK Indonesia, Auriga dan Kemitraan, luas hutan primer dimoratorium cencdrung menurun, 69,14 juta hektar jadi 66,44 juta hektar, dari Juni 2011 hingga November 2016. Meski, dalam dua tahun terakhir luas dimoratorium anak 2,42 juta hektar.”Adanya penurunan PIPPIB proses pengeluaran hutan karena tata ruang, ini jadi modus. Pelepasan hutan parsial dengan ada perkebunan sawit,” katanya.Walhi melihat, pelepasan kawasan hutan bermodus tata ruang ini dengan melakukan penghancuran hutan primer atau penyangga wilayah PIPPIB. Dengan begitu, wilayah ini tak lagi representasi hutan primer, hingga berubah membentuk cluster dan kebun sawit.",netral
2017-056-01.json,Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi,"Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi | Pelepasan kawasan hutan melalui mekanisme tata ruang, sempat mengalami peningkatan selama masa moratorium, secara berurutan 159.300 hektar (2011), 1,8 juta hektar (2012) dan 2,4 juta hektar (2013). ”Puncaknya 2014, mencapai 3,2 juta hektar.”Selama masa moratorium, pemerintah melepaskan hutan parsial untuk perkebunan sawit seluas 1.677.217 hektar. Rinciannya, 944.071 (2011-2013) dan 645.005 hektar (2013-2015), 88.140 hektar (2015-2017).Kini, berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas kebun sawit per 2016 sebanyak 11,7 juta hektar.Koalisi menyebutkan, perpanjangan moratorium hutan perlu disambut dengan penguatan lintas kementerian dan lembaga.  “Kinerja kementerian terkait sumber daya alam, masih ada yang tak optimal,” katanya seraya menyebutkan seperti, Kementerian ATR, Kementan dan Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu ditingkatkan kinerja.Presiden Jokowi, perlu memiliki komitmen sebagai pemimpin untuk memperhatikan kinerja atas aturan yang dikeluarkan dalam perbaikan tata kelola.Dalam kesempatan berbeda, Teguh Surya, Direktur Eksekutif  Madani Berkelanjutan mengatakan, moratorium hutan dan lahan harus lebih kuat agar bisa mewujudkan niatan Presiden menurunkan kebakaran hutan dan lahan, mengurangi kesenjangan penguasaan lahan antara korporasi dan warga dengan memberikan akses kelola masyarakat (tanah untuk rakyat/Tora).Dengan begitu, penundaan pemberian izin di hutan primer dan lahan gambut sangat penting guna memberikan kesempatan pada pemerintah untuk memperbaiki tata kelola.Meskipun selama perjalanan enam tahun moratorium belum menunjukkan perbaikan tata kelola signifikan, katanya, tetapi kebijakan menyetop izin hutan dan lahan itu penting.Untuk itu, katanya, pemerintah perlu menguatkan moratorium hutan ini dengan melakukan beberapa hal yang telah direkomendasikan kalangan organisasi masyarakat sipil.",netral
2017-056-01.json,Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi,"Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi | Dia menyebutkan, ada enam poin rekomendasi. Pertama, menyusun peta jalan Indonesia menuju bebas deforestasi 2020. Kedua, membuat rencana aksi Indonesia menuju bebas deforestasi 2020. Ketiga, memantau implementasi dari rencana aksi Indonesia bebas deforestasi.Keempat, kata Teguh, mempercepat terbitnya kebijakan satu peta. Kelima, evaluasi perizinan terintegrasi dan keenam, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa alternatif.Kala keenam rekomendasi ini jalan, katanya, pemerintahan Jokowi akan lebih jelas dalam merealisasikan rencana dan mengukur kinerja.Dia mendorong KLHK, lebih berani dan menepati janji. “Janji penguatan (moratorium) sudah sejak 13 Mei 2015 disampaikan dan tak terjadi,” katanya seraya bilang, KLHK juga harus berpikir lebih strategis, seperti berkolaborasi dengan para pihak dalam menjalankan strategi dan langkah penguatan moratorium tadi.Teguh juga menyoroti, koordinasi antara kementerian dan lembaga sampai pemerintah di daerah kurang solid. Kondisi ini, katanya, terlihat, dari niatan atau rencana Presiden lambat terealisasi antara lain kebijakan satu peta.  Presiden sampai bikin Peraturan Presiden buat mempercepat kebijakan satu peta, tetapi tetap bak jalan di tempat juga. Tata kelola sawitSyahrul Fitra dari Auriga memaparkan data sawit untuk memperlihatkan betapa urgen perbaikan tata kelola sektor ini, salah satu dengan moratorium sawit terlebih dahulu.Dia mengawali dengan mempertanyakan luasan perkebunan sawityang sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan. ”Apakah data BPS itu 11,7 juta hektar diambil dari realisasi tanam, luasan IUP atau ber-HGU?” katanya.Kala Auriga ambil bagian bersama KPK dalam membedah industri sawit luasan 15 juta hektar, penggabungan data antara Kementerian ATR dan Pertanian dan overlay dengan KPK. Rincannya, 10,7 juta hektar perusahaan swasta, 4,4 juta hektar adalah perkebunan rakyat dan 493.776 milik BUMN.",netral
2017-056-01.json,Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi,"Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi | ”Angka perkebunan rakyat bisa dikatakan perkebunan plasma, masih melekat dengan perusahaan. Karena pekebun plasma, pasti ada intinya.”Berbicara realisasi, Auriga menganalisa, data luasan IUP perkebunan sawit di empat provinsi, Riau, Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah mencapai 11.265.374 hektar izin usaha perkebunan. ”Yang ber-HGU itu 3,13 juta hektar dan realisasi tanam 3,67 juta hektar atau sekitar 32,59%”Auriga menekankan, perizinan baru untuk sektor perkebunan sawit tak lagi perlu. Data saja masih belum jelas dan realisasi sangatlah minim. Dia contohkan, Riau, sudah ber-HGU 929.000 hektar, realisasi tanam 719.000 hektar, IUP 2,1 juta hektar. ”Kita tahu Riau sudah lama menanam sawit, tak masuk akal jika ada penambahan luasan sawit lagi,” katanya.Ahmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch menyebutkan, produktivitas sawit masih rendah, sekitar 2,79 ton minyak sawit mentah perhektar pertahun. Untuk kebun rakyat sekitar 2,33 ton, kebun negara 3,05 ton, kebun swasta 3,07 ton. Pemerintah mencanangkan produktivitas kebun sawit Indonesia bisa 9 ton CPO perhektar pertahun.Moratorium sawit inilah, katanya, kunci tata kelola perkebunan sawit dan hutan, begitu juga pemerataan ekonomi untuk mengurangi kekurangan.Sawit Watch menggarisbawahi ada ketimpangan penguasaan dan realisasi penanaman tak sesuai rencana.Begitu juga TuK Indonesia menganalisa dari 5,07 juta hektar kebun sawit dikuasai 25 grup perusahan besar, realisasi baru 3,07 juta hektar. ”Realisasi yang dikerjakan baru 60%,” kata Edi Sutrisno dari Perkumpulan Transformasi untuk Keadlilan.Monica Tanuhandaru, Direktur Eksekutif Kemitraan mengatakan, harus ada moratorium sawit guna memperbaiki tata kelola. Dia mendesak, perlu tim independen audit kepatuhan pada industri yang berbasis lahan dengan indikator jelas dengan pengawasan KPK.Kala ada pelanggaran, katanya, ada sanksi hukum. ”Ini harus transparan kepada publik.”",netral
2017-056-01.json,Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi,"Moratorium Hutan dan Tunda Izin Sawit Bisa Saling Melengkapi | Soal perlu penegakan hukum kuat juga disuarakan Didik Suharjito, Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional dalam rapat kerja DKN di Jakarta, pekan lalu.Dia bilang, hutan tersisa harus dipertahankan dan terjaga dari gerusan perambahan hutan, illegal logging, sampai industri ekstraktif dari berbagai kepentingan.Dia menilai, selama ini tata kelola hutan dan lahan masih lemah baik penegakan hukum maupun ketaatan pada regulasi. Yang terjadi di lapanganpun deforestasi, degradasi hutan sampai kesejahteraan masyarakat sekitar hutan jauh dari kata sejahtera.Didik menilai,  masih banyak terjadi tumpang tindih lahan, baik pusat maupun daerah. ”Ini perlu diselesaikan dengan penegakan hukum dan ketaatan pada tata ruang.”    [SEP]",negatif
2013-030-11.json,Model Pembangunan Abai Lingkungan Picu Bencana di Gorontalo,"Model Pembangunan Abai Lingkungan Picu Bencana di Gorontalo | [CLS] Model pembangunan yang tak memperhatikan lingkungan memicu bencana di Gorontalo.  Demikian diungkapkan Rugaya Biki, Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup, Riset, dan Teknologi Informasi Gorontalo.Kondisi lingkungan di Gotontalo, katanya, cukup parah, dan terus mengalami degradasi akibat model pembangunan tidak berwawasan lingkungan. “Pembangunan tidak menggunakan kaidah-kaidah ekologi,” katanya saat dialog publik bertajuk, “Bersama Kita Selamatkan Masa Depan Lingkungan Gorontalo” di Gorontalo, Kamis (13/6/13).Di Gorontalo, setiap tahun mengalami kehilangan dua persen tutupan hutan, karena alih fungsi, penambang emas tanpa izin, illegal logging, dan usaha-usaha perkebunan. Untuk perkebunan sawit, saat ini di Kabupaten Pohuwato, sudah ada enam perusahaan mendapatkan izin sawit per konsesi sekitar 20.000 hektar. “Jika dikalikan enam, perusahaan sawit itu telah merusak120.000 hektar hutan di Kabupaten Pohuwato.”Masalah lain, sungai-sungai juga mengalami pencemaran sedang, ringan, dan berat. “Galian C juga intens menyumbang perusakan lingkungan.”Untuk pencemaran laut dan wilayah pesisir juga sangat parah. Dalam 10 tahun terakhir diperkirakan 6.000 hektar hutan mangrove rusak, sedangkan tutupan terumbu karang tersisa 70 persen.“Yang sedang kami lakukan konservasi berbasis peningkatan kapasitas masyarakat,” ucap Rugaya.Senada diungkapkan Nur Hidayati, Departemen Advokasi dan Kampanye Walhi Nasional. Menurut dia, penyebab utama krisis lingkungan hidup karena alih fungsi lahan, pencemaran, degradasi dan deforestasi. “Baik oleh pembukaan pertambangan, perkebunan besar, pariwisata, industri dan pembangunan infrasturuktur di areal tanaman pangan dan atau daerah penyangga,” ujar dia.",negatif
2013-030-11.json,Model Pembangunan Abai Lingkungan Picu Bencana di Gorontalo,"Model Pembangunan Abai Lingkungan Picu Bencana di Gorontalo | Menurut Yaya, panggilan akrabnya, banjir yang masih melanda sebagian wilayah Gorontalo, bukanlah bencana ekslusif di daerah itu, namun dialami berbagai daerah lain di Indonesia. “Penyebab bencana adalah model pembangunan.”Pada 2012, terjadi 503 kali banjir dan longsor yang menewaskan 125 orang, kebakaran hutan dan lahan 17.000 hektar dan diperkirakan 470 daerah aliran sungai rusak. “Dampak-dampak krisis ekologi ini adalah korban nyawa, produktivitas rakyat turun, dan sumber penghidupan rakyat hilang.”Tak hanya itu. Krisis lingkungan ini seringkali menyebabkan konflik agraria,  terutama di sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan infrastruktur.Saat ini, program pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat dan harus diikuti pemerintah daerah adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Program ini basis utama adalah ekstraksi sumber daya alam (SDA).MP3EI tak menawarkan model pembangunan berbeda dari rancang bangun ekonomi sebelumnya: berbasis perusahaan skala besar dan eksploitasi SDA. Sedang kebijakan dan kelembagaan saat ini tak mampu menjawab persoalan dan dampak dari implementasi MP3EI.“Hampir dapat dipastikan model pembangunan ini akan makin meningkatkan krisis lingkungan hidup, konflik agraria dan konflik sosial, serta pelanggaran HAM.”Dialog publik ini rangkaian kegiatan Hari Lingkungan Hidup 2013 digelar oleh Forum Lingkungan Gorontalo. Ia terdiri dari lembaga, seperti Japesda, AJI Kota Gorontalo, Jurnal Kebudayaan Tanggomo, Perkumpulan Kelola, Akademi Berbagi, dan Wire-G, serta Walhi Nasional. [SEP]",negatif
2018-038-19.json,"Di Ketinggian Pegunungan Himalaya yang Beku, Tanaman-tanaman ini Tumbuh","Di Ketinggian Pegunungan Himalaya yang Beku, Tanaman-tanaman ini Tumbuh | [CLS] Banyak spesies tanaman yang mampu bertahan  hidup di lingkungan ketinggian yang ekstrim. Beberapa diantaranya misalnya adalah rerumputan berbatang keras, teki-tekian, herba berbunga, tanaman cushion, lumut, dan lumut kerak. Tanaman-tanaman di ketinggian ini  harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan mereka yang keras, suhu yang begitu rendah, kering, radiasi ultraviolet, dan musim tumbuh yang singkat.Sekelompok ilmuwan mendaki di ketinggian 6000 meter lebih, dan terkejut menemukan kawasan tempat hidup organisme hijau ini. Tim ini kemudian mempelajari tanaman ini selama beberapa waktu.  Tim yang dipimpin oleh Jiri Dolezal, dari Institute of Botany di Czech Academy of Sciences Průhonice, Republik Ceko, mengadakan studi tidak terlalu lama, mengalami rasa mual dan kelelahan luar biasa mempelajari bagaimana tanaman merespon pemanasan di lokasi ketinggian tersebut.“Kami hanya mampu mempelajarinya beberapa jam saja dalam sehari,” kata Roey Angel, anggota tim dari Universitas Wina di Austria.Berbeda dengan tanaman yang telah mereka temukan dan pelajari, tumbuhan ini begitu kuat bertahan meski pada suhu dingin yang menusuk. Tanaman ini memiliki cara yang memungkinkan mereka untuk melawan musim dingin yang panjang dan keras serta kekurangan air. Ukurannya tak  lebih besar dari koin, mengandung kadar gula antibeku yang tinggi , dan memiliki daun yang tertata seperti roset yang membantu mereka untuk memantulkan udara yang lebih hangat.  Akar mereka juga kecil, tetapi tim menemukan bahwa dari akar 1 milimeter, tumbuhan ini mampu membuat sekitar 20 titik pertumbuhan.  Ini menyiratkan bahwa tanaman ini telah ada selama setidaknya dua dekade.",netral
2018-038-19.json,"Di Ketinggian Pegunungan Himalaya yang Beku, Tanaman-tanaman ini Tumbuh","Di Ketinggian Pegunungan Himalaya yang Beku, Tanaman-tanaman ini Tumbuh | Lumut dan ganggang dikenal tumbuh di ketinggian setinggi ini, tetapi yang ini  adalah sesuatu yang berbeda: tanaman vaskular; tanaman bantal, tepatnya. Bahkan ada enam spesies yang berbeda dari mereka, semuanya tumbuh di dataran kecil yang menghadap ke barat daya di Gunung Shukule II, di wilayah Ladakh di India.Tumbuhan itu adalah Draba alshehbazii, Draba altaica, Ladakiella klimesii, Poa attenuata, Saussurea gnaphalodes dan Waldheimia tridactylites. Komunitas kecil vegetasi ini sekarang menjadi habitat tumbuhan tertinggi yang pernah ditemukan, bertahan hidup di ketinggian di atas 6.120 m.  Para peneliti kemudian mempelajari tanaman ini dan menyatakan bahwa  tanaman itu telah berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi dingin yang ekstrim dan berubah-ubah di ketinggian itu.  Meski dengan bantuan adaptasi ini, tanaman ini  tidak mungkin bisa bertahan hidup di kawasan jika tak ada gletser mencair dan juga pemanasan global yang berdampak menghangatkan puncak-puncak di pegunungan Himalaya.Menurut para peneliti, suhu rata-rata di musim tumbuh yang begitu singkat di tempat ini telah meningkat sekitar 6 derajat Celsius dalam satu dekade terakhir. Ketika suhu terus naik, tanaman di tempat itu mempunyai kesempatan untuk tumbuh.Satu-satunya faktor pembatas yang nyata bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang adalah suhu yang begitu dingin saat musim dingin; tanaman ini membutuhkan setidaknya 40 hari di tanah yang tidak beku setiap tahun untuk tumbuh. “Dengan adanya pemanasan global, saya yakin di masa depan, tanaman-tanaman akan tumbuh di tempat yang lebih tinggi lagi” ujar Dolezal.",netral
2018-038-19.json,"Di Ketinggian Pegunungan Himalaya yang Beku, Tanaman-tanaman ini Tumbuh","Di Ketinggian Pegunungan Himalaya yang Beku, Tanaman-tanaman ini Tumbuh | Ilmuwan lain menyatakan kesetujuannya. “Saya terkejut ada tanaman yang tumbuh di  ketinggiannya tersebut – ini sangat tinggi,” kata Jan Salick, seorang kurator senior di Missouri Botanical Garden di St Louis, Amerika Serikat.  Salick juga menyatakan bahwa puncak-puncak gunung beku di dunia nantinya akan ditumbuhi tanaman-tanaman seperti ini, yang akan tumbuh di ketinggian-ketinggian baru, seiring perubahan iklim. Sumber : newscientist.com dan springernature.com  [SEP]",netral
2013-014-07.json,"Pemilu 2014, Saat Memutus Rantai Penguasa Politik Terhadap Sumber Daya Alam","Pemilu 2014, Saat Memutus Rantai Penguasa Politik Terhadap Sumber Daya Alam | [CLS] Sumber daya alam yang ditempatkan sebagai salah satu sumber utama penggerak mesin politik di Indonesia, membuat berbagai praktek buruk pengelolaan lingkungan masih terus terjadi hingga saat ini. Selain itu, lemahnya kehadiran negara dalam penyelesaian masalah lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan juga memperparah kerusakan alam dan hutan yang ada saat ini di Indonesia.Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Abetnego Tarigan dalam paparannya di hadapan sekitar 300 mahasiswa yang hadir dalam seminar bertajuk Pemanasan Global Isu Strategis Pemilu 2014 yang digelar oleh Yayasan Perspektif Baru bersama Konrad Adenauer Stiftung (KAS) dan Mongabay-Indonesia di Auditorium Kampus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada hari Selasa, 1 Oktober 2013 silam.Selain menyoroti lemahnya kehadiran negara dan praktek-praktek buruk pengelolaan alam, problema kebijakan juga menjadi penyebab kerentanan sumber daya alam sebagai sumber dana politik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pemimpin-pemimpin partai politik dan sejumlah politisi yang menjadi pemilik pertambangan, perkebunan skala besar yang berkontribusi pada kerusakan dan eksploitasi alam secara berlebihan.“Keterlibatan langsung aktor-aktor penguasa sumber daya alam dalam krisis negara juga memperparah kerusakan alam. Mereka yang menguasai sumber daya alam, maka merekalah yang menentukan siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi gubernur, dan siapa yang akan mereka dukung menjadi presiden,” ungkap Abetnego dalam paparannya.",negatif
2013-014-07.json,"Pemilu 2014, Saat Memutus Rantai Penguasa Politik Terhadap Sumber Daya Alam","Pemilu 2014, Saat Memutus Rantai Penguasa Politik Terhadap Sumber Daya Alam | “Dalam konteks itulah, kita tidak bisa lagi bicara bahwa isu lingkungan itu konteksnya hanya sains atau ilmiah, tetapi sekarang ini bagaimana isu lingkungan ini bisa kita masukkan ke dalam agenda proses politik kita yang akan kita hadapi di tahun 2014 mendatang. Pertama targetnya tidak usah muluk-muluk, namun bagaimana kesadaran politik itu tumbuh, kedua adalah mendesak isu-isu lingkungan hidup kepada partai dan kandidat yang mencalonkan diri,” lanjutnya.“Jika agenda ini bisa mereka bawa, maka ini akan menjadi sesuatu yang penting. Dan yang juga penting adalah memutus rantai penguasa politik dengan penguasa sumber daya alam. Hal ini untuk memutus praktek-praktek demokrasi yang transaksional tadi. Jika hal ini bisa berlanjut, maka kita berharap bisa melanjutkan perubahan ini di parlemen. Gerakan di parlemen ini untuk mendorong lintas partai untuk menangani isu lingkungan secara lebh serius, dan bukan seperti saat ini dimana komisi VII mengurusi lingkungan sekedarnya, dan tidak memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada,” lanjut Abetnego.Sebelumnya, dalam pembukaannya moderator acara ini, Wimar Witoelar menyampaikan bahwa posisi mahasiswa dan pemilih muda ini sangat strategis dalam pemilu tahun depan.  “Dalam pemilu sebelumnya, ada 43% suara yang tidak menentukan pilihannya, sementara partai pemenang pemilu hanya meraih 33%. Nah kita sebagai orang kampus, sebagai akademisi harus tahu siapa yang harus dipilih. Dan suara yang 43% itu harus disumbangkan ke isu yang penting. Tidak ada isu yang lebih penting saat ini dibandingkan pemanasan global, penyelamatan hutan dan perlindungan komunitas,” ungkap Wimar.",netral
2013-014-07.json,"Pemilu 2014, Saat Memutus Rantai Penguasa Politik Terhadap Sumber Daya Alam","Pemilu 2014, Saat Memutus Rantai Penguasa Politik Terhadap Sumber Daya Alam | “Kita menghadapi pemilu 2014, kita sudah melihat ada capres dari beberapa partai. Banyak kandidat menjanjikan banyak hal kepada rakyat ada yang menjanjikan dana UKM, ada yang menjaikan bantuan pada petani, nah Pemilu 2014 adalah kesempatan bagi mahasiswa bersama rakyat untuk memberikan suara mereka untuk perubahan.  Siklus politisi itu cuma lima tahun. Nah sementara siklus kehidupan anda sebagai mahasiswa itu lebih panjang, 5 tahun pacaran, 10 tahun punya anak, 20 tahun menikah dan 30 tahun akan punya cucu. Nah anda punya horison yang lebih panjang dibanding para politisi, dan anda bisa menyelamatkan masa depan anda. Tidak perlu demo, tidak perlu aksi, tidak perlu teriak-teriak. Cukup berikan suara anda kepada calon presiden yang mengerti pemanasan global. Kalaupun tidak mengerti, ya setidaknya mau mendengar,” jelas Wimar lebih jauh.Diskusi yang digelar sejak pukul 10 pagi ini, juga menghadirkan Gita Syahrani yang merupakan Senior Associate on Climate Change & Green Investment DNC Advocates at Work. Gita menyoroti sejumlah upaya pemerintah dalam menekan pemanasan global yang ada saat ini. Lewat penetapan Badan REDD+ Nasional yang disahkan oleh presiden bulan lalu.",netral
2013-014-07.json,"Pemilu 2014, Saat Memutus Rantai Penguasa Politik Terhadap Sumber Daya Alam","Pemilu 2014, Saat Memutus Rantai Penguasa Politik Terhadap Sumber Daya Alam | “Namun masalah dalam proyek nasional REDD+ ini memang masih banyak permasalahan di lapangan. Misalnya Walhi yang menolak moratorium yang hanya soal izin pembukaan perkebunan baru, tetapi juga meliputi pembalakan liar secara berkelanjutan. Namun ternyata moratorium yang keluar hanya menolak izin baru di bawah peta kehutanan yang tidak sama dengan Undang-Undang yang ada, sehigga menimbulkan banyak kebingungan. “Salah satu cara terbaik adalah kita harus membuat satu peta yang diakui oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada. Dan inilah mengapa dimulai inisiatif One Map harapannya agar Indonesia memiliki satu peta besar kehutanan yang bisa menjadi patokan bersama. Karena percaya atau tidak, kita masih belum punya peta ini,” ungkap Gita Syahrani.Persoalan pemetaan ini, menjadi salah satu kunci kerumitan persoalan tata guna lahan dan proses perizinan serta konflik sosial yang terus terjadi di Indonesia sampai saat ini. Ketiadaan batas dan kriteria yang jelas dalam peta kehutanan ini mengakibatkan lemahnya legalitas atas lahan dan mendorong pihak pemegang otoritas kebijakan untuk menyalahgunakan wewenang melakukan eksploitasi lahan dan sumber daya alam secara serampangan.Secara umum, lemahnya penanganan isu lingkungan di Indonesia ini membuat lemahnya daya saing kebijakan politik lingkungan di kancah nasional. Hal ini sangat berlawanan dengan apa yang terjadi di beberapa negara maju, terutama di Eropa saat ini. Dalam paparannya, Dr. Ahmad Maryudi, dosen Universitas Gadjah Mada, melihat fenomena meningkatnya perhatian dan kekuatan politik berbasis lingkungan di Eropa bisa memberikan perubahan yang signifikan dalam kondisi kehidupan masyarakat. [SEP]",negatif
2022-027-11.json,"Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan","Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan | [CLS]  Tiga menteri yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanam mangrove di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).Kegiatan bertema ‘Taman Mangrove, Bangun Ekonomi Pesisir’ ini dilaksanakan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), dilakukan di dua titik lokasi di Kabupaten Maros, yaitu di Desa Marana seluas 13 Ha dan di Kurri Caddi seluas 18 Ha.Luhut dalam sambutannya menyampaikan pentingnya mangrove sebagai salah satu tanaman yang mampu menyerap emisi karbon sangat tinggi. Ia berharap setiap provinsi dan kabupaten/kota membuat peraturan daerah terkait mangrove.“Kepada Pak Gubernur saya sampaikan ini sangat penting, ayo kita menanam mangrove, kalau perlu dibuatkan perda. Ini perda menyangkut kita juga, karena mangrove menyerap emisi karbon yang sangat tinggi. Target kita 600 ribu hektar, tahun ini kita targetkan 100 ribu atau lebih,” ujarnya.Luhut kemudian meminta gubernur agar meningkatkan penanaman mangrove dua kali lipat dibanding yang dilakukan sebelumnya sebesar 1,7 juta pohon.“Pak Gubernur bilang sudah menanam 1,7 juta. Dikali dua lah, karena matematika saya kurang bagus dibulatkan jadi 4 juta. Bisa diwajibkan untuk yang mau menikah, mau ajukan aplikasi apa syaratnya harus wajib menanam mangrove, tempatnya disiapin. Kalau kita punya spirit bisa dilakukan. Kalau kita kerja terintegrasi semua itu bisa.”baca : Pulihkan Ekosistem Mangrove yang Kritis, Kembalikan Sumber Ekonomi Pesisir  Menurut Luhut, banyak manfaat yang bisa diperoleh dari penanaman mangrove. Setidaknya hasilnya akan terlihat di masa depan dan dinikmati oleh generasi yang akan datang.",positif
2022-027-11.json,"Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan","Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan | “Ini gerakan menanam mangrove. Jadi semua saya minta ayo karena ini bukan hanya kamu tapi untuk anak kamu, cucu kamu juga. Dampaknya ini pada keturunan kita yang akan datang,” katanya.Luhut juga mendukung pengambilalihan hak guna usaha (HGU) terlantar meski masa guna usahanya belum berakhir atau 25 tahun.“Kalau ada tanah HGU yang 10 tahun terlantar diambil aja. Dia mengontrol tanah negara sekian tahun tidak dikerjain. Tanam mangrove atau apa saja yang bisa ditanam agar bisa bermanfaat bagi rakyat kita.”Terkait upaya rehabilitasi di daerah, Luhut meminta agar tidak menunggu dukungan pihak asing yang selama ini menjanjikan bantuan.“Banyak negara lain hanya omong saja, kita tidak perlu menunggu negara-negara besar itu, mereka janji namun satu pun tak ada yang datang. Begitu dicanangkan 600 ribu hektar ini semua orang datang ke kita. Ada dari UEA, mereka bikin mangrove center dengan kita.”Luhut selanjutnya berharap agar semua pihak bekerja sama dalam upaya rehabilitasi mangrove ini. Khusus ke Pelindo, ia meminta agar semua wilayah sekitar pelabuhan ditanami mangrove.“Tanami di mana bisa ditanami, jangan hanya mau untung saja. Ada (kegiatan) menanam (mangrove). Saya ingin lihat ada peraturan semua pelabuhan yang ada lahannya ditanami mangrove, karena ini juga akan mengundang UMKM. Ada usaha ikan dan kepiting, atau apa saja yang akan membuat rakyat akan lebih sejahtera.”baca juga : BRGM: Rehabilitasi Mangrove Bukan Pekerjaan Mudah  Luhut juga mengapresiasi upaya rehabilitasi yang telah dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) di 9 provinsi dan berharap upaya ini lebih ditingkatkan.Dalam melakukan rehabilitasi, Luhut mengingatkan pentingnya teamwork, di mana semua pihak harus bekerja sama dan tidak hanya dikerjakan oleh satu orang atau institusi saja.",netral
2022-027-11.json,"Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan","Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan | “Tidak boleh kerja satu orang ini. Jangan pernah berpikir ini kerja satu orang atau satu institusi. Semua bersinergi sehingga hasilnya akan bagus. Luas mangrove di Indonesia ini sangat besar, 3,6 juta hektar dan kita hanya mau lakukan restorasi di 600 ribu hektar. Kalau dikerjakan bersama-sama maka akan diselesaikan dengan baik,” katanya. Dekarbonisasi dan Ekonomi HijauMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa kegiatan penanaman mangrove ini merupakan implementasi dari agenda Presiden Joko Widodo yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, yang sering disampaikan di berbagai forum, termasuk dalam pidato kenegaraan.“Kemarin di pidato kenegaraan bapak presiden beberapa kali menyebutkan hijau, ekonomi hijau, pembangunan hijau. Pak Menko juga telah menegaskan bagaimana cara-caranya,” kata Siti.Menurut Siti, upaya menanam mangrove adalah sebuah langkah nyata dalam mewujudkan green economy yang tidak sekedar hal yang abstrak namun ada langkah-langkahnya.“Menanam mangrove itu upaya green yang sangat penting karena dia menyerap polusi udara, karbon dan lain-lain yang merusak atmosfer. Mulai 1 Januari 2021 sebetulnya sudah harus dihitung apa yang harus dikerjakan. Saya memang bersama-sama Kementerian BUMN menjaga dekarbonisasi. Ini semua merupakan aktualisasi nyata. Artinya pemerintahnya bekerja, dan masyarakatnya juga bekerja.”baca juga : Situs Belajar Mangrove Kurri Caddi Maros, Kisah Sukses Rehabilitasi Metode EMR  Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyambut baik apa yang dilakukan pemerintah pusat melalui penanaman mangrove ini sebagai bagian dari green economy.“Kami perlu sampaikan kepada bapak dan ibu menteri bahwa kami senang sekali ini sudah pas sekali bagaimana kita menatap ke depan green economy untuk lingkungan hidup yang lebih baik adalah komitmen bersama,” ungkap Sudirman.",positif
2022-027-11.json,"Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan","Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan | Dijelaskan Sudirman bahwa Sulsel saat ini memiliki hutan mangrove sekitar 12 ribu Ha yang membentang di pesisir pantai sepanjang 1.937 Km.“Dalam RPJMD, dalam dua tahun ini kami sudah menaman sekitar 1,7 juta mangrove. Mungkin kalau skala nasional kecil tapi skala provinsi sudah lumayan banyak. Kami support ini sebagai bagian untuk pak presiden, dukungan Indonesia sebagai tuan rumah G20,” ungkapnya.Tidak hanya untuk mangrove, Pemprov Sulsel juga terus berupaya mendukung pelaksanaan green economy di Sulsel termasuk melalui pelaksanaan program-program kebijakan untuk penghijauan di sektor kehutanan.Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Sulsel, jelas Sudirman, melalui upaya mewajibkan siswa sekolah di seluruh Sulsel untuk menaman 5 pohon sebagai syarat untuk penerimaan rapor ataupun ijazah.“Kami memberi syarat kepada seluruh siswa sekitar 500 ribu orang wajib menanam 5 pohon per siswa. Kalau mau terima rapor dan ijazah akan ditanyakan mana pohonnya, dan kita ada registrasi numbering. Kami gunakan sistem ISO di mana pohonnya dinomori, dimasukkan dalam web kemudian didata by name by address dan juga tempat tanam di-tag.”baca juga : Nelayan Kepiting Ini Merasakan Manfaat Rehabilitasi Mangrove  Menurutnya, program ini sudah memasuki tahun kedua dan hasilnya diharapkan sudah terlihat di tahun ketiga atau tahun depan di mana pohon-pohon tersebut bisa ditebang namun melalui persyaratan tertentu.“Perkiraan saya tahun depan atau setelah 3 tahun bisa ditebang, namun harus ada izin dari dinas kehutanan atau lingkungan hidup kabupaten/kota. Ini dilakukan karena banyak tanah terlantar yang bisa ditanami.”Dikatakan Sudirman, inisiatif ini lahir melihat kondisi banyaknya tanah-tanah terlantar yang seharusnya bisa ditanami sehingga dibutuhkan kebijakan khusus untuk melakukannya. Tanah-tanah kosong tersebut selama ini dibiarkan terlantar, termasuk di dalamnya HGU-HGU yang bermasalah.",positif
2022-027-11.json,"Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan","Tanam Mangrove di Maros, Luhut Tegaskan Pentingnya Rehabilitasi Mangrove untuk Masa Depan | “Di Sulsel ini ada HGU di wilayah Seko (Kabupaten Luwu Utara) seluas 23 ribu hektar kepemilikan swasta. Saya bersama bupati sudah tahan untuk tidak diperpanjang, karena puluhan tahun dipakai namun tak ada aktivitas. Makanya setelah berakhir tidak akan diperpanjang. Kami sudah surati ATR/BPN agar tidak diperpanjang karena tidak ada sumbangsih untuk penghijauan dan masyarakat.”  [SEP]",netral
2022-027-14.json,Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan,"Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan | [CLS]   Studi terbaru memperingatkan bahwa seperempat habitat populasi orangutan Kalimantan, berada di areal deforestasi yang diprediksi bakal terjadi dalam beberapa tahun kedepan.Para ilmuwan menggunakan model tren deforestasi untuk memproyeksikan bahwa 74.419 kilometer persegi [28.733 mil persegi] hutan — sepersepuluh ukuran Italia — akan hilang antara tahun 2018 dan 2032.Ini akan mengakibatkan hilangnya habitat bagi 26.200 orangutan, dari total populasi saat ini sekitar 100.000 individu. Makalah yang diterbitkan 14 Juli 2022 di jurnal Perspectives in Ecology and Conservation, memprediksi hilangnya hutan seluas 59.949 km2 [23.146 mi2] antara tahun 2000 dan 2017 di seluruh Kalimantan.  Pulau Kalimantan terbagi antara Indonesia, Malaysia, dan Brunei, meskipun belum tentu orangutan kalimantan [Pongo pygmaeus] masih hidup di kerajaan kecil Brunei. Menurut sebuah studi 2018, hampir 150.000 kera besar ini mati antara 1999 dan 2015, sebagian besar karena deforestasi dan pembunuhan. Studi itu juga memproyeksikan bahwa hilangnya habitat akan mengarah langsung ke total hilangnya 45.300 orangutan di masa depan antara tahun 2020 dan 2050.“Pada dasarnya, kami telah meningkatkan model dan proyeksi deforestasi untuk penelitian ini,” kata Maria Voigt, peneliti di Institut Max Planck untuk Antropologi Evolusi di Jerman dan penulis utama makalah 2018 dan studi tersebut. Dia menambahkan bahwa proyeksi hilangnya habitat sebelumnya mengasumsikan tingkat deforestasi yang konstan.“Analisis baru didasarkan pada model deforestasi yang jauh lebih canggih, memperhitungkan faktor dorongan tambahan dan laju deforestasi yang berubah dari waktu ke waktu, menciptakan ke sebuah proyeksi,” kata Voigt kepada Mongabay melalui email.",negatif
2022-027-14.json,Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan,"Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan | Pada 1973, tiga perempat Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia, masih berhutan dan menjadi rumah bagi sekitar 288.500 orangutan. Tapi empat dekade kemudian akibat kebakaran, penebangan, pertambangan dan perkebunan industri, terutama sawit, menghancurkan lebih dari sepertiga hutan hujan Kalimantan.Populasi orangutan turun menjadi 104.700 individu pada tahun 2012, menurut otoritas konservasi satwa liar global IUCN, yang mencantumkan status konservasi spesies Kritis [Critically Endangered].Voigt dan kolega menerapkan model deforestasi ke wilayah jelajah orangutan di lima provinsi Indonesia dan dua negara bagian Malaysia di Kalimantan. Mereka mengidentifikasi pemicu dan pola perubahan tutupan lahan dari tahun 2000-2017, mengekstrapolasinya di bawah skenario pada umumnya.Mereka menemukan bahwa potensi deforestasi tertinggi akan terjadi dekat daerah yang telah mengalami kehilangan hutan. Ini akan diikuti adanya konsesi untuk kayu industri dan sawit. Konsesi penebangan tampaknya memiliki kemungkinan kehilangan hutan yang lebih rendah, dengan pengecualian konsesi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan lindung, terutama yang sangat dilindungi, ditemukan memiliki potensi deforestasi tingkat rendah, demikian menurut proyeksi pemodelan.Temuan menyoroti bahwa daerah dengan kemungkinan deforestasi tinggi juga menyimpan kepadatan populasi orangutan yang tinggi, terutama di lahan gambut Sebangau di Kalimantan Tengah dan lanskap Lesan-Wehea di Kalimantan Timur. Orangutan di kawasan lindung dan konsesi penebangan rendah juga akan terpengaruh.“Analisis kami menunjukkan pentingnya melindungi habitat orangutan di lanskap perkebunan, menjaga kawasan lindung dan upaya untuk mencegah konversi hutan bekas tebangan untuk kelangsungan hidup satwa liar yang sangat rentan,” jelas studi tersebut.  ",netral
2022-027-14.json,Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan,"Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan | Penulis studi menyarankan keuntungan konservasi langsung dapat dilakukan dengan membatasi deforestasi di dalam dan sekitar lanskap perkebunan, melalui upaya-upaya seperti meminta perusahaan berjanji tidak melakukan deforestasi, skema sertifikat keberlanjutan, restorasi ekosistem, dan penghentian pembukaan lahan.Namun, mereka mencatat bahwa proyeksi deforestasi tersebut mengecualikan konteks yang dapat memperburuk deforestasi dan hilangnya habitat orangutan, seperti kerusuhan politik, efek sosial ekonomi yang masih berlangsung dari pandemi COVID-19, dan penurunan populasi orangutan melalui perburuan, pembunuhan dalam konflik manusia-hewan, dan penangkapan langsung.Mereka juga mencatat dampak potensial dari agenda politik dan prioritas pembangunan, seperti pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia yang sedang berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur.Voigt mengatakan, dampak kota-kota besar biasanya meluas pada jarak yang jauh lebih besar karena semua kebutuhan infrastruktur terkait untuk populasi manusia yang terus bertambah. Dampak sekunder ini bisa sangat besar jika melampaui desain yang direncanakan atau jika pembangunan memerlukan peningkatan besar pada infrastruktur jalan di Kalimantan, tambahnya.“Salah satu visi utama untuk ibu kota baru adalah keberlanjutan, dan investasi untuk pusat pembangunan sangat banyak pada ekonomi hijau,” katanya. “Oleh karena itu, salah satu cara studi kami dapat digunakan adalah sebagai penilaian dasar status hutan dan prediksi deforestasi secara umum dapat dibandingkan dengan deforestasi yang diamati di tahun-tahun mendatang.”Orangutan dikenal sebagai “spesies payung” karena membutuhkan hutan yang luas untuk bertahan hidup. Melestarikan habitat mereka memiliki manfaat untuk melindungi satwa liar lain yang tinggal di sana.  ",netral
2022-027-14.json,Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan,"Studi: Deforestasi Ancaman Serius Kehidupan Orangutan Kalimantan | Indonesia adalah rumah bagi tiga spesies orangutan – orangutan sumatera [Pongo abelii] dan tapanuli [Pongo tapanuliensis] yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera – yang dilindungi oleh Undang-Undang Konservasi tahun 1990. Pemerintah juga telah memberlakukan moratorium permanen untuk pembukaan hutan primer dan lahan gambut — meskipun ada pengecualian besar untuk jalur hutan primer dan lahan gambut yang dilisensikan sebagai konsesi sebelum moratorium 2011 berlaku.“Idealnya, tindakan konservasi sekarang seharusnya tidak hanya berusaha untuk bertindak berdasarkan informasi dari hari ini tentang pola deforestasi,” kata studi tersebut, “Tetapi juga adaptif terhadap potensi perubahan pemicu dan ancaman.” Tulisan asli dapat dibaca pada tautan ini: Deforestation in Borneo threatens one in four orangutans, study says. Artikel diterjemahkan oleh Akita Verselita. Referensi:Voigt, M., Kühl, H. S., Ancrenaz, M., Gaveau, D., Meijaard, E., Santika, T., … Rosa, I. M. (2022). Deforestation projections imply range-wide population decline for critically endangered Bornean orangutan. Perspectives in Ecology and Conservation. doi:10.1016/j.pecon.2022.06.001Voigt, M., Wich, S. A., Ancrenaz, M., Meijaard, E., Abram, N., Banes, G. L., … Kühl, H. S. (2018). Global demand for natural resources eliminated more than 100,000 Bornean orangutans. Current Biology, 28(5), 761-769.e5. doi:10.1016/j.cub.2018.01.053  [SEP]",netral
2012-025-18.json,"Kasus Ogan Ilir, Komnas HAM Diminta Lakukan Penyelidikan Pro Justisia","Kasus Ogan Ilir, Komnas HAM Diminta Lakukan Penyelidikan Pro Justisia | [CLS] SEKRETARIAT Bersama Pemulihan Hak Rakyat Indonesia mendesak  Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan pro Justisia atas penembakan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Konflik PTPN VII dengan warga 20 desa ini menyebabkan penembakan brimob yang menewaskan Angga (12).Koordinator KontraS, Haris Azhar mengatakan, menurut UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelidikan pro justisia bisa terhadap sebuah kejahatan kemanusiaan. “Ciri utama dari kejahatan ini serangan ke populasi sipil secara sistematis atau meluas,” katanya dalam pernyataan pers di Jakarta, Sabtu(4/8/12).Komnas HAM telah mengirimkan tim ke Ogan Ilir, guna menyelidiki penembakan terhadap warga di Desa Limbang Jaya, 27 Juli 2012.  Sekber meminta,  Komnas HAM meningkatkan temuan hasil kunjungan lima hari di Ogan Ilir menjadi upaya pro justisia. “Hingga bisa ditingkatkan ke proses hukum pengadilan HAM kelak.”Upaya ini penting agar bisa memberikan efek jera yang jujur, bukan sekedar 21 hari atas tindakan pembunuhan terhadap warga. Efek jera penting untuk memastikan polisi tak gegabah memberikan perlindungan kepada kelompok usaha terlebih dengan menerjunkan brimob yang terkenal kerap melakukan kekerasan.Haris mengatakan, berdasarkan pemantauan Sekber  ada sejumlah hal patut dipertimbangkan oleh Komnas HAM segera melakukan penyelidikan pro justisia.Tembakan yang mengenai Angga diduga kuat dari jarak dekat. Indikasi ini terlihat dari model luka akibat tembakan yang menembus kepala. Dalam banyak pengalaman forensik, kata Haris, penembakan terhadap Angga diduga dari 30-60 meter menggunakan peluru tajam.  Fakta ini, sesuai temuan masyarakat dan Komnas HAM yang sudah  memeriksa lapangan, dimana ada selongsong peluru tajam.",negatif
2012-025-18.json,"Kasus Ogan Ilir, Komnas HAM Diminta Lakukan Penyelidikan Pro Justisia","Kasus Ogan Ilir, Komnas HAM Diminta Lakukan Penyelidikan Pro Justisia | Temuan dan fakta-fakta  ini, sekaligus membantah pernyataan Polri melalui Kepala Biro Penerangan Umum, Boy Amar Rafli, yang mengatakan jarak angga dan lokasi itu 200 meter.  “Setelah diperiksa, luka di kepala yang membuat Angga meninggal bukan seperti terkena peluru. Luka bocah 12 tahun itu seperti terkena senjata tajam,”  begitu ungkapan Boya Rafli.Selain itu, upaya Polri memeriksa internal anggota-anggota yang terlibat tidaklah tepat. Pertama, kepolisian tidak akan menerapkan delik kejahatan terhadap kemanusiaan,  sebagaimana diatur dalam UU 26 Nomor 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua, dalam banyak kasus serupa, penghukuman paling tinggi hanya pengurungan selama 21 hari. [SEP]",negatif
2021-062-17.json,Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada?,"Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada? | [CLS]   Tidak semua pertanyaan ada jawaban, salah satunya tentang keberadaan orang pendek di hutan belantara Sumatera. Orang pendek ini merupakan makhluk kriptozoologi paling terkenal di Sumatera. Masyarakat lokal menggambarkan orang pendek ini memiliki tubuh yang tingginya tidak lebih satu meter, berjalan layaknya manusia, dan memiliki bulu-bulu pendek di tubuhnya.Di Kerinci, Provinsi Jambi, masyarakat menyebutnya uhang pandak; Bengkulu [gugu]; Banyuasin, Sumatera Selatan [sedepak]; Way Kambas, Lampung [manusia katai]; dan Inderapura, Sumatera Barat [orang liar pendek].Kisah orang pendek ini pun, terutama di Kerinci, mengundang ilmuan mancanegara untuk meneliti. Bahkan, ceritanya tak kalah menarik sebagaimana bigfoot, yaitu makhluk misterius berkaki besar di Amerika Utara.Baca: Kebiasaan Aneh Kambing Hutan Sumatera, Main di Tebing dan Menyendiri di Goa  Dr. W.G. Wheatcroft, ahli antropogi budaya secara khusus merangkum cerita orang pendek dalam artikel berjudul “Orang Pendek, The Little Bipedal Hominid of Sumatra [2018]” yang dimuat di portal bigfootencounters.com.Pada jurnal itu, Wheatcroft merinci catatan pencarian orang pendek sejak abad ke-20.“Orang pendek sebagian besar dilihat oleh orang yang tinggal di sekitar hutan, termasuk pemburu. Ada kesaksian, orang pendek berada di daerah terpencil di Taman Nasional Kerinci Seblat [TNKS], di daerah Danau Gunung Tujuh yang tidak jauh dari Gunung Kerinci,” tulisnya.Salah satu kesaksian yang menguatkan Wheatcroft adalah Aripin, seorang penjaga hutan TNKS yang mengaku melihat orang pendek ketika berpatroli di wilayah Sungai Penuh, Gunung Kerinci pada 2001. Pengakuan Aripin, ia melihat orang pendek dari sisi belakang, warnanya cokelat tua, namun ketika makhluk itu sadar diperhatikan dia segera masuk semak belukar.",positif
2021-062-17.json,Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada?,"Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada? | Wheatcroft juga mencatat kesaksian Debbie Martyr, konservasionis satwa liar yang banyak melakukan penelitian di TNKS. Debbie mengaku, pernah tiga kali bertemu orang pendek selama 18 tahun terakhir, bermula pada Juli 1989, di tahun itu melihat orang pendek dua kali. Selanjutnya pada 30 September 1994.“Ia berjalan lurus melintasi lembah yang jaraknya tiga puluh meter; sangat dekat dan sangat jelas!” kata Debbie dikutip oleh Wheatcroft.“Ia tampak primata yang sangat kekar, berjalan dari semak,” lanjut dia.Ketika melihat orang pendek itu, kata Debbie, ia sadar betul sedang melihat makhluk yang tidak pernah ia lihat di buku, begitu juga di film, atau di kebun binatang yang pernah ia kunjungi.“Saya lihat ia bergerak cepat secara bipedal dan berusaha untuk tidak terlihat, saya bersembunyi, melihat lembah yang dangkal. Sedang primata bipedal non-manusia itu berjalan di depan. Saya memegang kamera saat itu, namun jatuh karena sangat terkejut.”Richard Freeman, ahli kripto asal Inggris pada 2003 dan 2004 juga melakukan percarian orang pendek di hutan Sumatera. Pada 2004, ia masuk hutan di wilayah Gunung Tujuh, Kerinci, sesuai anjuran Debbie Martyr. Hasilnya belum menemukan titik terang.Baca: Hilang Selama 172 Tahun, Burung Pelanduk Kalimantan Ditemukan Kembali  Kontroversi jejak kakiDua penjelajah dari Inggris, yaitu Adam Davies dan Andrew Sanderson pada 2001 melakukan perjalan ke Danau Gunung Tujuh dan Hutan Kerinci. Pada perjalanan itu, mereka mengabadikan sebuah telapak dengan cetakan gips. Telapak kaki itu diduga milik orang pendek karena tidak biasa. Telapak itu seolah-olah jempol kaki secara struktural muncul dari sisi kaki, sekitar tiga perempat dari jarak tumit ke jari depan.“Orang pendek ini sangat tertutup, mereka selalu saja bersembunyi. Kemungkinan juga secara biologis mereka pada waktunya akan diklasifisikan dalam genus homo, bersama dengan manusia yang hidup, homo sapiens,” tulis Wheatcroft.",netral
2021-062-17.json,Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada?,"Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada? | “Berdasarkan penelitian hominid [primate], saya berpendapat orang pendek adalah hominid yang cerdas, sensitif, cenderung sadar diri, berjalan tegak dan mereka bukan kera [pongidae].”Baca: Tokhtor Sumatera yang Kembali Terpantau di Taman Nasional Kerinci Seblat  Dukungan dari ahli hominologiDmitri Bayanov, ahli hominologi asal Rusia dalam artikelnya “Some Thoughts Regarding Dr. Wilson Wheatcroft’s Overview of Orang Pendek Evidence” mendukung pernyataan Wheatcroft bahwa orang pendek adalah hominid, bukan kera, karena ia bipedal.“Mungkin tampak kontroversial bagi pembaca mana pun,” tulis Bayanov.Sebagai ahli biologi evolusioner dan genetika, Dmitri Bayanov mengatakan referensi yang paling relevan ketika berdiskusi tentang orang pendek adalah karya “Historiae Naturalis et Medicae Indiae Orintalis” oleh Jacob De Bondt atau Jacobus Bontius [1592-1631], seorang dokter Belanda yang datang ke Batavia [Jakarta] pada 1826 hingga kematiannya.Buku itu ditulis di Jawa, dan diterbitkan di Amsterdam pada 1658. Dalam buku itu ia menjelaskan telah melihat homo silvestris [manusia hutan] berjenis kelamin perempuan dengan penjelasan yang sangat rinci. Bontinus menjelaskan, banyak orang percaya manusia hutan itu hidrida kera dan manusia, tapi pendapat ini ditolak para ahli lain [Linneaus], bahwa munusia hutan adalah spesies asli manusia, homo troglodytes.“Perbedaan mereka dari kera adalah penggerak bipedal, dan sistem gigi tanpa diastemata [selalu ada pada kera dan monyet]; perbedaan dengan homo sapiens antara lain penglihatan pada malam hari, membran nictitans [kelopak mata ketiga], dan lengan yang lebih panjang dari manusia. Ukurannya juga tidak lebih tinggi dari manusia laki-laki berumur sembilan tahun. Mereka hidup di hutan dan siang hari di dalam gua,” tulis Linneaus seperti dikutip Dmitri Bayanov.Baca: Mendaki Kerinci Bukan Hanya Menaklukkan Atap Sumatera  Bermula abad ke-17",netral
2021-062-17.json,Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada?,"Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada? | Pada abad ke-17, orang Eropa baru belajar tentang kera besar, dan yang pertama didiskripsikan adalah simpanse. “Namun sebutan simpanse ini akhirnya berubah menjadi orangutan, mungkin mengikuti Bontius,” tulis Dmitry.“Orangutan atau Simia satyrus [dahulu], sekarang menjadi Pongo pygmaes. Pongo artinya kera dalam Bahasa Afrika, jadi nama orangutan adalah kera kerdil.”Pada abad ke-18, ketenaran dan otoritas Linneaus begitu besar sehingga pendapat dan inovasinya yang paling tidak menyenangkan pun ditoleransi.“Saya menyampaikan keberanian pendapat Wheatcroft bahwa orang pendek adalah hominid merupakan hal yang begitu menggairahkan bagi kami,” tulis Dmitry.Baca juga: Harum Kopi Arabika di Kaki Gunung Tertinggi Sumatera  Kesaksian warga lokalDally Sandradiputra, warga Sungai Penuh, Jambi, yang penasaran akan keberadaan makhluk kriptozoologi itu mengatakan, sejak 2009 di turut mencari keberadaan orang pendek.Awal ketertarikannya bermula pada 2006, ketika peneliti dari Amerika, namanya Alex mampir ke Sungai Penuh. Peneliti itu mencari informasi orang pendek.“Dari sana tumbuh rasa penasaran saya tentang orang pendek. Orang dari Amerika saja mau mencari orang pendek, kenapa saya warga lokal tidak?” kata Dally kepada Mongabay Indonesia melalui perbincangan telepon, Selasa [09/3/2021].Sejak itu, puluhan saksi mata telah diwawancarai Dally. “Para saksi umumnya mengatakan hanya melihat beberapa detik, lalu orang pendek itu menghilang.”Dari pengalamannya itu, ia menulis sebuah buku berjudul Misteri Orang pendek Sumatera.Pada 2009, Dally mengaku menemukan tapak kaki orang pendek. “Saya masuk ke Gunung Tujuh, di hutan Kerinci. Selama 10 Hari di sana, ditemukan tapak kaki,” tuturnya.Tak hanya itu, pada 2011, ia kembali menemukan jejak kaki orang pendek. “Jejak itu sudah saya dokumentasikan,” kata Dally.  ",netral
2021-062-17.json,Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada?,"Apakah Orang Pendek di Hutan Sumatera Ada? | Taman Nasional Kerinci Seblat adalah taman nasional seluas 1.389.509,867 hektar yang membentang di empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.Taman nasional ini juga memiliki beragam flora dan fauna. Sekitar 4.000 spesies tumbuhan tumbuh di wilayah ini, termasuk bunga terbesar di dunia Rafflesia arnoldii, dan bunga tertinggi di dunia, Amorphophallus titanum. Fauna di wilayah taman nasional terdiri harimau sumatera, gajah, tapir, beruang madu, dan burung.TNKS merupakan Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera yang ditetapkan UNESCO bersama Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.   [SEP]",netral
2014-012-15.json,Menanti Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-Tambang Daerah Pertama di Indonesia,"Menanti Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-Tambang Daerah Pertama di Indonesia | [CLS] Pemerintah Kalimantan Timur pada 2013 lalu telah mengeluarkan peraturan daerah tentang reklamasi dan pasca-tambang. Kini, masyarakat menantikan dibentuknya komisi pengawas reklamasi dan pasca-tambang sebagaimana yang diamanatkan perda tersebut.Awalnya, sebuah penelitian dilakukan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada tahun lalu dengan judul “Potret Reklamasi dan Pasca Tambang Indonesia.”Dyah Paramita, peneliti (ICEL), pada pertengahan 2013 lalu menuturkan, aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur telah menyebabkan sekitar 1,4 juta hektar lahan menjadi terbuka. Sekitar 839 ribu hektar belum direklamasi. “Artinya proses reklamasi belum berhasil,” katanya.Dijelaskan Dyah, pengabaian atau kegagalan menjalankan reklamasi dan pasca-tambang berakibat buruk terhadap lingkungan. Ujungnya, berdampak negatif pada masyarakat serta pemborosan uang negara guna mengatasinya. Koordinasi dan perhatian pemerintah pun minim guna memastikan pelaku usaha memenuhi reklamasi dan pasca-tambang.Hasil penelitian tersebut dibenarkan Carolus Tuah, Koordinator Pokja 30 Samarinda, yang terlibat dalam penelitian tersebut. Menurutnya, banyak lokasi tambang terbuka berupa lubang raksasa berdiameter ratusan meter dengan kedalaman lebih dari seratus meter. “Saat hujan, lubang tersebut berisi air dan membentuk kolam raksasa. Ini menimbulkan penyakit, pencemaran, dan kerusakan lingkungan serta membahayakan masyarakat sekitar,” kata Carolus.Dyah pun mendesak pemerintah segera memperbaiki persoalan tersebut. “Jika dibiarkan terus, 5-10 tahun ke depan pemerintah justru akan direpotkan dengan persoalan reklamasi dan pasca-tambang. Bahkan, dana reklamasi dan pasca- tambang terpaksa diambil dari APBD atau APBN, padahal itu kewajiban pelaku usaha,” katanya.Lahirnya perda reklamasi dan pasca-tambang",negatif
2014-012-15.json,Menanti Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-Tambang Daerah Pertama di Indonesia,"Menanti Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-Tambang Daerah Pertama di Indonesia | Desakan tersebut mendapat respon dari DPRD Kalimantan Timur. Mereka pun mewujudkannya dalam sebuah peraturan daerah mengenai Reklamasi dan Paskatambang No 8. Perda ini disahkan dalam sidang paripurna ke XXVIII, Kamis (07/11/2013).“Tidak perlu orang pintar untuk mengetahui bahwa proses reklamasi pertambangan di daerah ini belum berhasil,” kata Andi Harun, anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur periode 2009 – 2014, yang juga ketua pansus Ranperda Reklamasi dan Pasca-Tambang Kalimantan Timur.“Salah satu persoalannya, banyaknya  izin tambang yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat. Namun, hal itu tidak diimbangi dengan kemampuan pendataan dan pengawasan yang baik sehingga pemda kesulitan melakukan kontrol,” katanya.Menanti Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-tambang DaerahSalah satu amanat Perda No 8 Tahun 2013 adalah pembentukan Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-tambang Daerah. Dalam perda itu, Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-tambang harus terbentuk minimal enam bulan setelah perda disahkan.Setelah kurang lebih satu tahun perda disahkan, Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-tambang belum juga terbentuk.Sementara, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-tambang kini tengah digodok. “Bulan November ini rancangan akan diserahkan kepada Gubernur untuk dikaji dan Pergub itu akan diterbitkan paling lambat awal 2015”, kata Muhammad Nasir, anggota tim penyusun pergub yang juga penggiat LSM Prakarsa Borneo.Menurut Nasir, jika Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-tambang Daerah terbentuk, ini yang pertama di Indonesia. Karena sebelumnya, tidak ada di daerah lain. Dia pun memberikan jaminan komisi yang terbentuk itu merupakan tim yang independen sehingga tidak bisa diintervensi pihak lain.",negatif
2014-012-15.json,Menanti Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-Tambang Daerah Pertama di Indonesia,"Menanti Komisi Pengawas Reklamasi dan Pasca-Tambang Daerah Pertama di Indonesia | Komisi ini terdiri tujuh orang. Mereka akan menjabat selama dua tahun dan hanya boleh menjabat selama dua periode. Tugas utama komisi ini melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan reklamasi dan pasca-tambang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggugjawaban. Misalnya memverifikasi pengawasan dokumen, investigasi, maupun pelaporan jika ditemukan indikasi pidana.“Jadi selain karena amanat Perda, pembentukan komisi ini juga dilatari atas sedikitnya jumlah  inspektur tambang di Kalimantan Timur. Jumlah perusahaan tambang mencapai 1.223 perusahaan sementara inspektur hanya 18 orang,” kata Nasir.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]",netral
2020-009-15.json,Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja,"Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja | [CLS]     Kamis siang pekan lalu, 10 November, berbagai organisasi masyarakat sipil tergabung dalam Koalisi Komite Pembela Hak Konstitusional (Kepal) mengajukan gugatan uji formil terhadap Undang-undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Berbeda dengan uji materil biasa, yang meminta batalkan pasal tertentu dalam sebuah UU, gugatan uji formil ini untuk membatalkan keseluruhan omnibus law ini.Beberapa organisasi yang tergabung dalam Kepal antara lain Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Serikat Petani Indonesia (SPI), Serikat Nelayan Indonesia (SNI), Yayasan Bina Desa, Sawit Watch, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan(KRKP). Juga, Indonesia for Global Justice (IGJ), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Field Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Aliansi Organis Indonesia (AOI), Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (Jamtani) dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Baca juga: Omnibus Law ‘Jalan Mulus’ Legalkan Pelanggaran Investasi Sawit dalam Kawasan HutanSebelumnya Serikat Buruh Singaperbangsa juga mengajukan uji materil ke MK terkait dengan pasal mengenai buruh, bahkan persidangannya sudah berjalan.Pada 24 November 2020, Migrant Care juga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena dengan ada omnibus law ini bakal makin menyusahkan buruh migran.Koalisi organisasi masyarakat sipil ajukan uji formil karena UU yang disahkan DPR 5 Oktober dan ditandatangani presiden 2 November ini mengubah banyak materi pasal dari sejumlah UU lintas sektoral dan mengganti dengan berbagai hal mengkhawatirkan. Lewat omnibus law antara lain, bahas aturan di sektor ketenagakerjaan, pertanahan, perkebunan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup nelayan, pendidikan dan UMKM dan lain-lain.",negatif
2020-009-15.json,Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja,"Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja | Baca juga: Banjir Kritik Pengesahan UU Cipta Kerja, Pemerintah Kejar Target Bikin Aturan TurunanLodji Nurhadi, Kepala Bidang Advokasi Yayasan Bina Desa dihubungi Mongabay mengatakan, sebelum memutuskan uji formil, Kepal terlebih dahulu menganalisis substansi pasal per pasal dalam UU Cipta Kerja. Pilihan uji formil karena dalam aturan ada, terdapat batas waktu maksimal 45 hari setelah UU resmi menjadi lembaran negara.“Karena ada keterbatasan waktu. Secara substansi UU ini memang secara formil bermasalah. Itu sudah dikaji cukup mendalam oleh teman-teman. Hingga kemudian posisi kecacatan formil ini juga jadi alasan paling mendasar kemudian banyak sekali substansi-substansi materiil yang kemudian dianggap melawan hak rakyat,” katanya seraya bilang, petani, nelayan dan masyarakat umum dirugikan dengan ada UU Cipta Kerja.Secara formil pengesahan UU Cipta Kerja tak melalui proses terbuka dan mempertimbangkan banyak aspek yang seharusnya terserap para pemangku kebijakan. Mereka anggap cacat formil, maka materi substansi dalam UU Cipta Kerja itu pun dianggap cacat. UU ini, dianggap melenceng dari kepentingan masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan.  Lodji menyadari, belum ada sejarah MK meloloskan gugatan uji formil. Meskipun begitu dia tetap optimis gugatan bisa dikabulkan sepanjang hakim MK bersikap independen.“Kami tidak pesimis. Karena kami punya alasan-alasan sangat mendasar kenapa uji formil ini sangat penting. Memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dilakukan.”Menurut Lodji, Undang-undang Cipta Kerja seharusnya tak layak diundangkan. Kecacatan formil ini, berimplikasi pada muatan pasal per pasal yang dianggap tak dengan konstitusi.Baca juga: Horor RUU Cipta Kerja: dari Izin Lingkungan Hilang sampai Lemahkan Sanksi HukumMenurut Lodji, persidangan uji formil di MK perlu waktu sekitar tujuh atau delapan kali persidangan tetapi semua tergantung agenda MK.",negatif
2020-009-15.json,Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja,"Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja | Dia sebutkan, beberapa cacat formil dalam UU Cipta Kerja antara lain, soal naskah akademik. Lodji bilang, draf RUU justru sudah ada lebih dulu dari naskah akademiknya. Padahal, dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan, harusnya diawali pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.“Sebuah rancangan UU harus disertai naskah akademik. Itu kan syarat harus dilakukan. Kalau tidak, berarti cacat formil.”  Naskah akademik, katanya, sangat penting dalam menyusun sebuah peraturan perundang-undangan. Dia berupa kajian ilmiah, riset dan upaya menyerap aspirasi terkait peraturan perundang-undangan.Hal lain, saat pengesahan UU Cipta Kerja di sidang kedua, justru naskah belum selesai. Kondisi ini terlihat dari tidak ada draf naskah RUU yang dipegang anggota DPR yang mengesahkan.“Waktu itu di sidang kedua. Pembahasan sebelum paripurna DPR, itu seharusnya sebelumnya sudah disetujui dulu. Tim perumus harusnya sudah meneliti semua naskah itu mana yang ditetapkan dan mana yang belum. Kemudian ada tim sinkronisasi yang menyingkronkan batang tubuh draf RUU Cipta Kerja dari atas sampai bawahn termasuk soal kesalahan ketik.”Sisi lain lembaran juga berubah-ubah. Ada banyak versi terkait draf setelah sah dalam sidang paripurna DPR.Saat bersamaan dengan gugatan uji formil dan materil ke MK oleh berbagai pihak, pemerintah sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan menjadi aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Beberapa Kementerian.Lodji bilang, hal itu sah-sah saja. “Jika pemerintah menganggap UU ini sah, boleh-boleh saja. Sudut pandang kami, ini UU bermasalah. Kami gugat formil karena ini sudah inkonstitusional,” katanya.Namun, katanya, dia menyarankan pemerintah menunda pembahasan RPP UU Cipta Kerja sembari menunggu putusan uji formil dan materil di MK.  ",netral
2020-009-15.json,Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja,"Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja | Lodji mengatakan, pemberlakuan UU Cipta Kerja akan berdampak langsung kepada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Petani dan nelayan, katanya, mayoritas berada di pedesaan.Para petani,katanya, sebagian besar dengan luasan lahan sangat sempit, 0,3-0,5 hektar bahkan banyak tak bertanah. Secara ekonomi, katanya, tak produktif dan seringkali tak memberikan keuntungan. Petani pun berpikir melompat ke sektor lain di perkotaan seperti jadi buruh dan lain-lain. “Atau menjual tanah yang sedikit itu untuk hal lain biar anaknya nggak jadi petani,” katanya.Bina Desa juga soroti ketentuan BUMDes. Sebelumnya, BumDes adalah sebuah badan ekonomi yang dimiliki desa yang sebagian besar atau seluruh modal dikuasai desa, sebesar-besarnya buat masyarakat desa. Ketentuan itu diubah soal penguasaan modal dihilangkan.“Artinya, siapa saja bisa memiliki modal di BUMdes bahkan sampai 100%. Tafsirnya kan jadi begitu jadinya.”Ada juga ketentuan mengatakan, BUMdes bisa membuat institusi atau lembaga-lembaga ekonomi, bisnis unit usaha berbadan hukum untuk mengembangkan usaha. Jadi secara permodalan, mengikuti di pasal sebelumnya di ketentuan umum berarti para investor atau pemilik modal bisa masuk ke desa.Mereka bisa investasi 50% lebih. “Nah itu kita membayangkan, kalau desa-desa itu kan ada di pelosok-pelosok yang kaya sumber daya alam, seperti nikel dan sebagainya. Sudah bisa dibayangkan, penetrasi modal melalu BUMdes ini bisa sangat membahayakan amsyarakat desa dan menempatkan masyarakat desa hanya sebagai ruang yang bisa dimanfaatkan.”Agus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum SPI mengatakan, gugatan uji formil UU Cipta Kerja karena ada diskriminasi terhadap nelayan dan petani. Semula tujuan UU ini mempermudah perizinan dan investasi yang berkaitan penciptaan lapangan kerja. Dalam substansi muatan banyak menyangkut petani dan nelayan. Sedang dalam pembahasan petani dan nelayan tidak dilibatkan.",negatif
2020-009-15.json,Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja,"Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja | “Ada diskriminasi. Jadi unsur prinsip partisipasi, keterbukaan, itu kan tidak semua pihak dilibatkan. Kemudian kita melihat ini sangat tergesa-gesa.”Dia bilang, ada desakan WTO mengubah beberapa UU yang berkaitan dengan petani dan pangan. Dia sebutkan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU Hortikultura, UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Pemerintah mengubahnya melalui UU Cipta Kerja,” katanya.Dia meminta hakim MK untuk menegakkan independensi dan mempertahankan keputusan-keputusan yang terlebih MK keluarkan atas uji materi masyarakat sipil, seperti UU Hortikultura dan UU Perkebunan.Putusan MK terkait UU Hortikultura menyebutkan, investasi sektor hortikultura hanya boleh 30%. Di UU Perkebunan, luasan lahan untuk kewajiban perkebunan itu minimal 20%, berubah menjadi sekitar 20%. “Itu kan sebenarnya sudah diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Ini dilanggar, diubah kembali oleh UU Cipta Kerja. Jadi, ada putusan-putusan judicial review yang kita ajukan sebelumnya ke MK itu justru dibatalkan kembali oleh UU Cipta Kerja ini.” Dia meminta pun, MK membatalkan keseluruhan dari UU Cipta Kerja.Siti Rizkah Sagala, dari KRKP menyoroti, beberapa hal terkait pangan dan petani yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Salah satu soal kebijakan impor pangan justru dilonggarkan dengan UU Cipta Kerja. Hal itu, katanya, sangat merugikan petani.“Dalam UU Cipta Kerja, impor jadi sejajar dengan produksi dalam negeri. Sebelumnya kan untuk impor harus melihat ketersediaan dalam negeri dulu. Ada syarat-syaratnya. Sekarang ketentuan itu dihapuskan,” kata Rizka.  Hal lain dia soroti, soal penghapusan ketentuan batas maksimum penyertaan modal asing di UU Hortikultura. Sebelumnya, modal asing di komoditas hortikulturan maksimal 30% dalam UU Cipta Kerja, juga dihapus.",netral
2020-009-15.json,Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja,"Kala Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Gugat UU Cipta Kerja | Dalam UU Cipta Kerja juga memasukan proyek strategis nasional sebagai hal yang bisa alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. Kondisi ini, katanya, jadi ancaman bagi petani. Alih fungsi lahan pertanian, katanya, bakal makin masif.“Padahal, harusnya lahan pertanian pangan itu dilindungi. Pemerintah juga tidak lagi melakukan ekstensifikasi, tapi intensifikasi.”Jadi, UU Cipta Kerja sesungguhnya tak benar-benar bermaksud menciptakan lapangan kerja bagi petani dan nelayan kecil. Melainkan merombak UU terkait petani dan nelayan tanpa partisipasi mereka. Kemudian, bisa berdampak buruk bagi perlindungan hak-hak petani dan nelayan kecil, cita-cita reforma agraria terbengkalai, kedaulatan pangan tersandera, dan sistem perkebunan berkelanjutan melemah.Awalnya, Kepal mendesak presiden menerbitkan peraturan pengganti UU (Perppu). Melihat dinamika saat ini, pilihan keluar perppu masih sangat bergantung keputusan presiden.“Pilihan ini sekaligus mengantisipasi tidak dikeluarkan perppu oleh presiden. Urgensi pengujian formil tidak sekadar untuk menjegal UU Cipta Kerja, juga untuk mengawal independensi MK sebagai pengawal konstitusi.”  Keterangan foto utama: Kini warga Laman Kinipan di Kalimantan Tengah,  wilayah adat termasuk hutan mereka sudah terancam investasi. Bagaimana kalau UU Cipta Kerja, berlaku? Foto: Save Our Borneo/ Mongabay Indonesia [SEP]",negatif
2018-053-01.json,"Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa?","Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa? | [CLS] Sejumlah poin penting masuk dalam usulan revisi Undang-Undang No.45/2009 tentang Perikanan yang kini sedang dibahas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Di antara yang paling menonjol, adalah tentang kedaulatan Negara.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Senin (21/5/2018) mengatakan, dengan melakukan revisi, dia berharap kedaulatan bangsa di mata dunia bisa lebih kuat lagi. Untuk itu, dia menganggap bahwa revisi menjadi pilihan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh Indonesia. Menurut dia, kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan harus diperkuat segera.Dengan memperkuat kedaulatan, menurut Susi, RUU harus bisa mengakomodasi kepentingan Negara untuk melaksanakan moratorium dan penenggelaman kapal asing. Jika itu sudah terwujud, maka upaya untuk menjaga Negara di wilayah perairan sendiri bisa lebih baik lagi dilakukan oleh instansi ataupun aparat Negara.Upaya untuk memperkuat penjagaan di wilayah perairan, kata Susi, mendapat dukungan penuh dari Presiden RI Joko Widodo melalui penerbitan Peraturan Presiden No.44/2016 tentang Daftar Negatif Investigasi (DNI). Perpres tersebut, menjadi penerus dari aturan moratorium yang sudah diterbitkan KKP dan sudah berakhir.“Ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga perairan kita. Sekarang kita ingin berkomitmen untuk menjaganya dengan diperkuat Undang-Undang,” tuturnya.baca : Pekerja Perikanan Indonesia Masih Diperlakukan Diskriminatif oleh Perusahaan?  Jika nanti revisi disetujui menjadi UU, Susi berharap, para pelaku pelanggaran di wilayah perairan Indonesia bisa dihukum maksimal dari mulai nakhoda kapal, anak buah kapal (ABK) hingga para pemilik kapal. Dengan demikian, diharapkan efek jera akan bisa didapatkan para perlaku tersebut.",netral
2018-053-01.json,"Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa?","Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa? | “Masalahnya, sampai sekarang Indonesia belum menghukum korporasi yang menjadi pemilik kapal-kapal pelaku pelanggaran. Akhirnya, sindikasi kejahatan internasional yang terorganisir itu bisa semakin berkembang dan meluas ke seluruh dunia,” sebut dia.Susi mengungkapkan, dalam pembahasan RUU yang dilakukan bersama DPR RI, pihaknya mengajukan sedikitnya 10 poin pasal yang bisa diperkuat. Dari semua poin yang diajukan itu, terdapat poin penguatan untuk penutupan akses bagi pemodal, kapal, dan tenaga kerja asing untuk penangkapan sumber daya perikanan secara langsung.Lebih jauh Susi mengatakan, tanpa adanya revisi UU Perikanan, KKP berhasil menegakkan aturan hukum di wilayah perairan dalam negeri. Tanpa ragu, dia menyebut ada 7.000 kapal asing mendapatkan efek jera dan enggan untuk kembali melaut di Indonesia. Di saat bersamaan, KKP menerapkan moratorium dan Perpres No.44/2016.Hal yang juga menjadi sorotan Susi dan sudah diusulkan untuk masuk dalam revisi UU Perikanan, adalah aturan tentang wilayah operasi bagi kapal asing yang sebaiknya ada di luar zonasi 12 mil dari luar garis pantai Indonesia. Usulan itu dilakukan, semata-mata untuk menjaga keberlangsungan nelayan lokal yang ada di setiap pulau.baca : Kejahatan Perikanan Sudah Melaju Semakin Jauh, Seperti Apa Itu?  Poin PenguatanDirektur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan nelayan. Kebijakan tersebut, sebaiknya dipertegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh itu, revisi UU Perikanan menjadi pilihan yang tepat untuk melanjutkan komitmen Negara dalam melindungi wilayah perairan laut dan segala hal di dalamnya.“Melalui revisi, kita ingin juga nelayan dan industri dalam negeri bisa lebih diakui lagi dan lebih mandiri dengan memiliki sistem pengawasan yang lebih kuat,” ucapnya.",netral
2018-053-01.json,"Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa?","Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa? | Secara garis besar, Sjarief mengungkapkan, revisi UU salah satunya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan dalam negeri lebih baik lagi. Nelayan yang dimaksud, terutama adalah nelayan keci yang memiliki kapal dengan ukuran di bawah 5 gros ton (GT) dan terbesar di seluruh pulau di Nusantara.Menurut Sjarief, RUU Perikanan yang sekarang sedang dalam pembahasan di DPR RI, adalah salah satu usulan yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk periode 2015-2019. Dengan fakta tersebut, RUU diharapkan sudah bisa disahkan menjadi UU paling cepat pada tahun ini dan paling lambat pada Januari 2019 mendatang.baca : Sudahkah Perempuan Nelayan Diakui dalam Sektor Kelautan dan Perikanan?  Tentang 10 poin pasal penguatan dalam RUU, Sjarief menyebutkan bahwa yang pertama adalah tentang larangan penanaman modal asing, penggunaan kapal asing dan penggunaan kapal yang dibangun di luar negeri. Yang kedua, tentang larangan menggunakan nakhoda dan ABK asing. Ketiga, tentang larangan alih muat kapal (transhipment).Keempat, tentang pengaturan kerja sama internasional, yang mana akan dihapuskan konsep pengelolaan internasional bersama, namun menekankan pada kerjasama berbasis informasi dan teknologi. Kelima, tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemilik manfaat. Keenam, tentang pengakuan hak laut dan peran masyarakat dalam melindungi hak laut.Kemudian, ketujuh tentang perlindungan hak asasi manusia untuk pekerja perikanan. Kedelapan, tentang penenggelaman kapal. Kesembilan, tentang larangan terkait plasma nutfah. Dan kesepuluh, adalah tentang pengaturan nelayan kecil.",netral
2018-053-01.json,"Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa?","Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa? | Tentang poin penenggelaman kapal, Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya meminta ada penguatan dalam RUU untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan RI (NKRI) dari praktik pencurian ikan. Penguatan harus dilakukan, karena setiap kali ada kapal yang terbukti mencuri ikan, KKP harus menunggu keputusan hukum dari pengadilan.Cara tersebut, menurut Sjarief, walau bisa dilaksanakan, tetapi cukup menyita waktu yang tidak sebentar. Sementara, jika ada pembahasan tentang penenggelaman kapal dalam UU Perikanan yang baru, maka proses penenggelaman akan lebih cepat dilakukan tanpa harus menunggu keputusan inkrah dari pengadilan.“Jadi bisa saja kita lakukan penenggelaman langsung di laut jika memang ada pelanggaran besar yang dilakukan kapal asing,” tegas dia.Sjarief menambahkan, aturan penenggelaman kapal harus termaktub di dalam UU Perikanan yang baru, tidak lain karena laut adalah wilayah pengelolaan perikanan yang tidak dikerjasamakan dengan dunia internasional.baca : Benarkah Akses Terbuka Data VMS Bisa Hancurkan Industri Perikanan Nasional?  Tumpang TindihKetua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo di kesempatan yang sama mengatakan, RUU yang sedang dalam pembahasan dipastikan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan perangkat hukum lain yang ada di Indonesia. Untuk itu, keberadaan UU Perikanan yang baru nanti akan melalui proses sinkronisasi dengan semua regulasi yang berkaitan dengan wilayah perikanan dan kelautan.Tentang usulan yang diajukan KKP, Edhy memastikan bahwa itu semua akan diterima tetapi dengan syarat usulan tersebut bisa mengakomodir kepentingan nelayan dan pelaku usaha yang menjadi stakeholder di sektor kelautan dan perikanan. Tak lupa, setiap usulan yang masuk harus selalu memperhatikan faktor kelestarian alam di laut.",netral
2018-053-01.json,"Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa?","Kedaulatan Negara Jadi Pokok Bahasan Utama dalam RUU Perikanan, Seperti Apa? | Walau memastikan akan menerima usulan dari KKP, Edhy mengingatkan bahwa KKP harus memiliki langkah preventif lain dalam menjaga sumber daya alam laut dari penangkapan ikan ilegal. Kata dia, langkah yang lama seperti penenggelaman kapal sebaiknya tidak dijadikan sebagai langkah yang utama bagi KKP.“Ketentuan tentang penenggelaman kapal tetap akan dipertahankan,” tutur dia.  Khusus untuk dunia usaha, Edhy juga menegaskan bahwa RU akan mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh paara pelaku usaha, tetapi dengan syarat tetap mengedepankan kedaulatan negara dan perlindungan nelayan kecil. Dengan kata lain, DPR RI tidak ingin mengkhotomi antara pengusaha, nelayan, masyarakat pesisir, dan pengusaha.“Kita wajib membela nelayan, masyarakat pesisir, tapi negara tetap butuh pengusaha, bagaimana negara menghubungkan pengusaha dan nelayan menjadi satu kesatuan, tidak ada yang menjadi korban,” kata dia.Edhy mengatakan, saat ini draf RUU dalam tahap harmonisasi oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR dan harus diharmoniskan dengan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan daerah, UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.  [SEP]",netral
2013-031-06.json,Presiden RI Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Atas Rainbow Warrior,"Presiden RI Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Atas Rainbow Warrior | [CLS] Setelah menolak kehadiran Kapal Greenpeace Rainbow Warrior di perairan Indonesia pada tahun 2010 lalu, Jumat (7/6/2013), Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke kapal dan mengadakan pertemuan dengan Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Naidoo dan Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting.Kedatangan Presiden SBY bersama para menteri termasuk Menteri Kehutanan ke kapal untuk memenuhi janjinya ketika menerima undangan dari Kumi Naidoo pada akhir tahun 2012 lalu. Saat pertemuan di ruang VIP terminal penumpang, nusantara pura satu, pelabuhan tanjung priok, Kumi memaparkan sejumlah hal termasuk dorongan agar pemerintah Indonesia mengambil peran penting dalam kepemimpinan regional untuk mengatasi krisis pemanasan global dan melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.“Saya senang dapat bertemu kembali dengan teman saya, Kumi Naidoo. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Greenpeace atas berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menyelamatkan lingkungan Indonesia dan juga dunia,” kata Yudhoyono, dalam pertemuan dengan Kumi Naidoo di ruang VIP.Yudhoyono menambahkan, sebagai negara yang berkembang, Indonesia tentunya butuh pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan. Meskipun, nengaranya menghadapi beberapa tantangan, namun ia yakin bisa melakukan kedua hal tersebut. “Saya ingin mewariskan lingkungan yang bersih dan aman kepada cucu-cucu saya di kemudian hari,” imbuhnya.Sementara itu Kumi Naidoo mengatakan bahwa kedatangan presiden di atas Rainbow Warrior merupakan suatu kehormatan dan berharap di akhir kepemimpinannya, SBY bisa mewujudkan perlindungan atas keanekaragaman hayati luar biasa ini dengan yang lebih kuat lagi, termasuk kelompok masyarakat yang hidup dari keanekaragaman hayati tersebut.",positif
2013-031-06.json,Presiden RI Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Atas Rainbow Warrior,"Presiden RI Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Atas Rainbow Warrior | “Presiden juga harus mendapatkan ucapan selamat atas kemajuan yang terjadi selama pemerintahannya. Kemajuan yang membawa perlindungan pada hutan sejak pertemuan pertama kami pada tahun lalu. Tentu masih ada pekerjaan rumah krusial yang harus diselesaikan, dan kami di Greenpeace memberi dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah untuk mewujudkan hutan tanpa deforestasi.”kata Kumi.“Kami bekerja untuk meyakinkan terwujudnya perlindungan atas keanekaragaman hayati Indonesia bukan sekadar kepentingan lingkungan itu sendiri. Perlindungan keanekaragaman hayati adalah perwujudan keadilan sosial, sebab masyarakat termiskin di pedalaman adalah pihak pertama yang akan menderita saat alam binasa lantaran mereka menggantungkan hidupnya pada alam,” tambah Kumi Naidoo.Setelah pertemuan, Kumi mengajak Yudhoyono tur ke sejumlah bagian kapal yang didampingi kapten kapal, Pep Barball Bardia. Dalam rombongan itu juga ikut Ani Yudhoyono dan cucunya Almira Tunggadewi. Kepada sang presiden, Kumi memberikan buku berjudul “Down to Zero” yang merupakan dokumentasi perjalanan Greenpeace menyelamatkan hutan Indonesia selama satu dekade terakhir. Kumi juga memberikan hadiah secara simbolis kepada Almira yang diartikan sebagai generasi berikutnya yang akan mewarisi kebijakan sang kakek.“Kami juga berharap presiden akan terus memberi ruang bagi pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat dan dinamis. Hanya dengan itulah kita dapat memastikan tercapainya kemajuan dalam mewujudkan masa depan hijau di Indonesia sebagaimana visi Presiden Yudhoyono,” kata Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia.Merapatnya Rainbow Warrior ke Jakarta ini sekaligus menutup rangkaian perjalanan selama satu bulan di perairan nusantara dari Papua, Bali hingga ke Jakarta. [SEP]",positif
2017-076-11.json,Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang,"Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang | [CLS]   Kamis malam, (23/2/17), Gurbernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo menandatangani izin lingkungan baru buat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, operasi pabrik dan tambang di Rembang. Hanya selang sebulan lebih sejak izin lama dicabut, Senin (16/1/17). Para pegiat lingkungan tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pegunungan Kendeng menilai putusan gubernur salah kaprah dan meminta Presiden Joko Widodo, mengambil sikap.Izin lingkungan baru  bernomor 660.1/0493 ini menyebutkan, Pemprov Jateng memberikan izin kepada Semen Indonesia menambang batu gamping dan tanah liat di Pegunungan Kendeng. Surat ini ditandatangani Sugeng Riyanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jateng.Jumat siang, (24/2/17), para pegiat lingkungan aksi ke Kantor Kementerian Dalam Negeri mendesak Menteri Dalam Negeri memecat Ganjar karena diangkap membangkang terhadap hukum (obstruction of justice) dan menyalahi prosedur hukum berlaku.Baca Juga: Menyimak Pandangan Para Pakar Soal Izin Lingkungan Baru PT Semen IndonesiaIzin lingkungan tak hanya melangkahi putusan Mahkamah Agung juga membangkang terhadap Presiden. Pada Agustus 2016, ada kesepakatan Presiden di hadapan Masyarakat Kendeng menyebutkan, tak boleh ada izin sebelum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) selesai. KLHS sedang disusun dikomandoi Kantor Staf Presiden (KSP) dan KLHK.”Mendesak Jokowi meminta Ganjar membatalkan izin lingkungan,” kata Siti Rakhma Mary Herwati, kuasa hukum masyarakat Rembang, seraya bilang, sulit berharap, gubernur yang mencabut.Dengan tindakan gubernur ini, katanya, malah bikin ketidakpastian hukum. ”Presidenlah yang mampu memberikan kepastian hukum. Kita berkejaran dengan waktu, penambangan segera mulai dan operasi pabrik bisa jalan hari ini.”",negatif
2017-076-11.json,Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang,"Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang | Dia mengecam keras KSP, sebenarnya mengetahui ada manuver-manuver yang akan dilakukan Ganjar setelah putusan MA, melalui proses yang menyalahi hukum. KSP juga terindikasi mengabaikan penerbitan izin ini.”Mereka konsen KLHS dan mengabaikan proses lain. Hingga terbit izin ini mereka tak bisa apa-apa.”Rakhma memaparkan, KSP mengetahui ada indikasi Ganjar akan membangkang perintah Presiden dan tak mempedulikan KLHS. Seharusnya, KSP berupaya dan ambil langkah cepat menghentikan izin lingkungan baru, misal, cepat-cepat mengkomunikasikan dengan Presiden. ”Mereka gagal melakukan itu bahkan tak tau izin akan keluar cepat.”Merah Johansyah, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang mengatakan, tindakan Ganjar menerbitkan izin lingkungan ini preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.”Ini terjadi pembangkangan hukum oleh bawahan Mendagri. Ini bisa jadi contoh buruk bagi daerah lain yang memiliki ekosistem karst.” Dia contohkan, daerah punya karst, di Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.”Ganjar mengabaikan aspirasi masyarakat dan temuan lapangan, padahal dokumen Amdal yang diajukan, dibangun, dikonstruksi dari izin lama.”Aksi diterima Hasan, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pengaduan Kemendagri. Dia  menerima aspirasi dari para aktivis lingkungan tetapi mereka tak boleh masuk karena perlu ada izin untuk audensi.Senada dikatakan Zainal Arifin, direktur LBH Semarang. Dari Jateng,  dia mengatakan, upaya warga negara memperoleh kepastian hukum terampas tindakan arogan pemerintah daerah, pembangkangan hukum dan kesewenang-wenangan.“Ganjar telah bertindak sewenang-wenang dan menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia,” kata Zainal.",negatif
2017-076-11.json,Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang,"Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang | Dia bilang, perjuangan waarga di jalur hukum terjawab dengan keputusan MA. Ternyata, jawaban keadilan itu tak memberikan kepastian hukum bagi warga. “Izin lingkungan yang sebelumnya jadi obyek sengketa dan diputus MA, berbuah izin lingkungan baru,” katanya.Kewajiban gubernur sebenarnya melaksanakan putusan MA yang berisi klausul pembatalan dan perintah pencabutan obyek sengketa serta membayar biaya perkara. Tidak ada klausul melakukan tindakan lain.“Tetapi, gubernur Jateng mengatur selain yang diperintahkan MA. Di sinilah Ganjar menunjukkan arogansinya. Sangat disayangkan, tindakan arogan dilanjutkan dengan arogan lain dengan penerbitan izin lingkungan baru.”Dengan alasan diskresi, gubernur sebenarnya telah bertindak sewenang-wenang dan cacat hukum.“Kami tegas mengecam tindakan gubernur menerbitkan izin lingkungan baru. Mengecam tindakan menciptakan preseden sangat buruk dalam penegakkan hukum, merusak rasa keadilan masyarakat.”Ganjar, katanya, memberikan contoh buruk melawan putusan pengadilan dan konstitusi, serta bisa berakibat kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan dunia hukum Indonesia.Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, Eko Cahyono mengatakan, sebagai kepala daerah, kengototan Ganjar menunjukkan keberpihakan pada kepentingan modal daripada nasib rakyat, lingkungan dan ruang hidupnya.Janji Jateng ijo royo-royo, hanya buaian kampanye. Pemimpin dengan citra populis, katanya, tak menjamin kebijakan selaras dengan nilai dan prinsip keadilan sosial.“Presiden wajib menegur keras Ganjar hingga pemecatan karena pembangkangan mandat dan ketidakpatuhan hukum. Putusan MA dipelintir,” ucap Eko.  Berita Mongabay, sebelumnya, Gubernur Ganjar mengatakan, pakai diskresi untuk mengisi kekosongan hukum pascaputusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung. Dia telah melaporkan penggunaan diskresi kepada Presiden.",negatif
2017-076-11.json,Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang,"Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang | Dia telah mengirimkan niat itu kepada Presiden. Usai izin keluar, dia juga menyampaikan lagi soal diskresi itu kepada Presiden.Ganjar juga mengirim surat pada Bupati Rembang Abdul Hafidz, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jateng, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng.“Dinas LHK dan ESDM bersama bupati akan mengawasi operasional pabrik semen bersama-sama masyarakat. Kita awasi bersama-sama untuk melaksanakan komitmen atas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.” Lapor ke DPRSehari sebelum putusan, Kamis (23/2/2017), masyarakat yang berkonflik dengan korporasi tambang batu gamping dan tanah liat pun menyuarakan aspirasi melalui rapat dengar pendapat di Komisi VII.Sebelas masyarakat difasilitasi Jatam diterima Hadi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi VII DPR. Menurut catatan Jatam, Indoesia darutar karst. Ada 232 izin penambangan batu gamping sebagai bahan baku semen di seluruh Indonesia.”Kami mendesak ada moratorium tambang kapur,” kata Merah. Karst memberikan penghidupan berupa sumber mata air bagi masyarakat sekitar.  Untuk itu, katanya, perlu peran DPR megawasi KESDM, BUMN dan KLHK.Adapun perwakilan warga itu dari Sulawesi Selatan, Pati, Rembang, Kalimantan Timur, Karawang dan Tuban. Secara bergantian, perwakilan rakyat menceritakan keluh kesah mereka.Gunarti, perwakilan masyarakat Kendeng, Jateng,  mengatakan, kehilangan Pegunungan Kendeng ini merusak semua. “Jika tetap ngotot, petani akan dikemanakan, generasi penerus pun akan kehilangan nasibnya.”Harapan mereka sederhana, tetap ingin jadi petani dan bisa meneruskan generasi muda serta Jawa Tengah sebagai lumbung padi nusantara.”Dalam penambangan itu ada 302 titik sejarah suku kami. Ini jadi ancaman geologi, air, identitas budaya pun akan hilang,” ucap Iwan, masyarakat ekosistem Karst Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan.",negatif
2017-076-11.json,Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang,"Pegiat Lingkungan Minta Jokowi Turun Tangan Atasi Kemelut Tambang Semen di Rembang | Yudha Febrian, warga dari Karawang Jabar sudah mendapatkan dampak penambangan PT Semen Garuda. ”Mereka datang 2012, 2014, banjir melanda kabupaten kami.”Karst di Kawarang berpengaruh pada persediaan air minum waduk Jatiluhur. ”Bayangkan jika sumber mata air itu rusak, bagaimana air minum bapak-bapak dan ibu-ibu di Jakarta? Kita manusia ekologis, yang membutuhkan air.”Hadi Mulyadi mengatakan, aspirasi ini akan dirapatkan pada rapat pimpinan pekan mendatang. Dia merencanakan akan memanggil KESDM, KLHK dan perusahaan-perusahaan tambang terkait. Terutama mereka yang menyebabkan korban lubang tambang, konflik masyarakat dan kesusakan ekologi.”Kami menyadari tambang di karst merusak lingkungan hidup, jika dimungkinkan ada payung hukum nanti akan dibicarakan lebih lanjut.”    [SEP]",negatif
2014-035-09.json,"Positif, Ikan yang Mati di Pidie dan Aceh Jaya Akibat Keracunan","Positif, Ikan yang Mati di Pidie dan Aceh Jaya Akibat Keracunan | [CLS] Ribuan ikan yang mati di sepanjang sungai (Krueng) Meriam, Kabupaten Pidie hingga Krueng Teunom, Aceh Jaya, positif karena keracunan. Penjelasan ini disampaikan langsung Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Raihannah, usai sampel ikan-ikan itu diuji di Laboratorium Patologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala (Unsyiah).Ciri-ciri ikan yang mati hatinya bengkak, jaringan kulit mengalami pendarahan. “Kondisi ikan yang demikian disimpulkan mati karena keracunan. Jika dikonsumsi menyebabkan gatal dan bila digaruk akan meresap ke otot dan menyebar ke seluruh tubuh,” kata Raihanah, seperti dikutip Harian Serambi Indonesia, Rabu, (06/08/2014).Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Selasa kemarin menegaskan, matinya ribuan ikan ini tidak boleh dibiarkan. “Ini masalah serius. Masyarakat hendaknya tidak lagi menambang emas tanpa izin,” kata Zaini di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah memberlakukan moratorium tambang tertama pada galian emas dan bijih besi. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga lingkungan yang di beberapa lokasi telah rusak, terlebih pertambangan yang menggunakan merkuri.Kepala DKP Aceh Jaya Ridwan Yusuf, secara terpisah mengatakan, pihaknya telah menghimbau warga di Aceh Jaya untuk sementara waktu menghentikan kegiatan di sungai. Pasalnya, beberapa warga Teunom yang mengkonsumsi ikan tersebut mengalami mual, pusing hingga muntah.Sungai di sana sentral bagi masyarakat. Selain dipakai untuk mandi dan mencuci, masyarakat juga mengambilnya untuk air minum. “Ikan-ikan yang mati segera dikubur agar tidak mencemari udara,” jelasnya.",negatif
2014-035-09.json,"Positif, Ikan yang Mati di Pidie dan Aceh Jaya Akibat Keracunan","Positif, Ikan yang Mati di Pidie dan Aceh Jaya Akibat Keracunan | Direktur Walhi Aceh Muhammad Nur menilai, aktivitas pertambangan di Geumpang yang dekat  daerah aliran sungai (DAS) menjadi persoalan serius. Sungai merupakan sumber rezeki masyarakat, pembuangan limbah tambang yang bersinggungan langsung dengan air yang dikonsumsi warga merupakan kesalahan besar. “Terlebih, menggunakan merkuri sebagai cairan pemisah emas,” ucapnya.Persoalan lingkungan hidup bukan saja tentang alam, tapi juga manusia. “Masyarakat dan pemerintah diharapkan memikirkan bersama kelestarian alam dan tidak merusak alam demi kepentingan sesaat,” jelas Muhammad Nur.Ribuan ikan mati di aliran sungai di Pidie hingga Aceh Jaya, Aceh, ini terjadi sejak 26 Juli. Ikan-ikan itu mengapung terbawa arus sungai. Warnanya putih pucat, insang pecah, daging pecah, sisik memerah, mata bengkak, dan kelamin di perut melepuh. Di Teunom, sebanyak 43 warga yang mengkonsumsi ikan kerling dari sungai tersebut mengalami pusing dan dibawa ke puskesmas terdekat.Imum Mukim Leutung, Kemukiman Mane, Pidie, Sulaiman, menyebutkan, pertambangan di Geumpang, diduga tidak hanya menggunakan merkuri. Karbon, soda, obat tetes hingga beberapa cairan berbahaya lainnya juga dipakai. “Mereka pakai sianida, protas, kostik dan tetes,” kata Sulaiman.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]",negatif
2016-091-10.json,Perdagangkan Paruh Rangkong dari Leuser Hanya Vonis 2 Bulan,"Perdagangkan Paruh Rangkong dari Leuser Hanya Vonis 2 Bulan | [CLS] Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Langkat, Sumatera Utara, menjatuhkan hukuman dua bulan penjara denda Rp5 juta, terhadap Zama’as, pedagang paruh rangkong yang diambil dari Taman Nasional Gunung Leuser.Majelis Hakim diketuai Nurhadi, menyatakan, Zama’as, warga Kecamatan Kutabaru, ini, terbukti sah memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian bagian lain satwa dilindungi. Barang bukti 12 paruh rangkong.“Dari pemeriksaan barang bukti dan saksi di persidangan, kami menyatakan terkdawa terbukti bersalah. Vonis dua bulan adil menurut kami. Terdakwa wajib membayar biaya perkara Rp2.000, ” kata Nurhadi, Senin (18/1/16), saat dikonfirmasi.Menurut dia, putusan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, dan permohonan Zama’as, mengharapkan hukuman ringan.Berkas tuntutan JPU yang diperoleh Mongabay, terdakwa dituntut empat bulan penjara, denda Rp5 juta, karena sengaja menjadi penadah, menyuruh orang memburu dan membunuh rangkong.JPU Boston R. Marganda, dalam tuntutan menyatakan, Zama’as Minggu (14/6/15), di Dusun Karang Rejo, Desa Perkebunan Namo Tongan, Kutabaru, Langkat, tertangkap tangan memperdagangkan paruh rangkong.“Menuntut empat bulan kurungan sebagai bentuk penjeraan agar tidak mengulangi perbuatan lagi,”Kasus terbongkar berkat informasi Wildlife Crime Unit (WCU), yang melaporkan pada Polisi Kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL). Kepala BBTNGL Andi Basrul memerintahkan operasi penertiban satwa liar di SPTN V Bahorok, Langkat, TNGL.Kala diwawancara, Zama’as mengatakan, paruh rangkong dari membeli dari pemburu. Dia mengaku telah menjalankan aktivitas ilegal satu tahun terakhir. Paruh rangkong yang dibeli, dikirim ke penampung utama di Jakarta bernama Aseng. Jadi, 12 paruh rankong, rencana ada yang mengambil dari Jakarta, tetapi keburu tertangkap.",negatif
2016-091-10.json,Perdagangkan Paruh Rangkong dari Leuser Hanya Vonis 2 Bulan,"Perdagangkan Paruh Rangkong dari Leuser Hanya Vonis 2 Bulan | Dia mengaku, sudah ratusan paruh rangkong dijual yang dibawa ke sejumlah negara, seperti Tiongkok, Malaysia, dan Singapur. Semua rangkong dari Aceh.“Yang 12 paruh ini dari pemburu di Desa Pinding, Blangkejen, Gayo Lues, Rp50.000 per gram. Saya menjual Rp70.000 per gram, kalau berhasil diselundupkan keluar, lebih mahal lagi.” Hukuman ringan Noviar Andayani, Country Director WCS Indonesia, kepada Mongabay mengatakan, harus dikritisi pemberian hukuman rendah. Selain hukuman berat, lebih penting konsistensi penegak hukum memproses hukum pelaku kejahatan satwa.“Penyebar luasan hukuman yang menimbulkan efek jera harus disampaikan pada masyarakat. Artinya, jika masyarakat berburu, menjual atau memperdagangkan, dan membunuh satwa, akan diproses hukum.”Andi Basrul, Kepala BBTNGL menilai belum ada efek jera pelaku terutama di Sumut. Perburuan dan perdagangan satwa terus terjadi bahkan berulang dengan pelaku dan jaringan sama.Penyebabnya, kata Basrul, hukuman buat pelaku lemah. Kini, Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya, sedang revisi. [SEP]",negatif
2023-003-13.json,Riset: Meningkatnya Suhu Bumi Berdampak pada Capung Jantan,"Riset: Meningkatnya Suhu Bumi Berdampak pada Capung Jantan | [CLS]   Meningkatnya suhu global membuat capung jantan secara alamiah menanggalkan ornamen di sayapnya. Tindakan ini merupakan adaptasi dilematis, memudarkan warna mencolok untuk mengurangi terpaan panas. Namun di saat bersamaan, cara ini membuat capung jantan berpotensi dicampakkan sanga betina.Perubahan fisik tersebut dijelaskan dalam riset Michael Moore, dkk berjudul “Sex-specific ornament evolution is a consisent feature of climatic adaptation across space and time in dragonflies”.Sejak 2005 hingga 2019, peneliti mengamati lebih dari 2.700 foto, terdiri 10 spesies capung. Hasilnya, di tahun-tahun hangat, rata-rata spesies capung jantan memiliki sedikit melanin [pewarnaan alami] di bagian sayap.Sebab, di lokasi suhu hangat, ornamen di sayap dapat meningkatkan suhu tubuh capung hingga 2 derajat Celcius. Ini berisiko merusak jaringan sayap, melemahkan kemampuan bertarung, bahkan menyebabkan kematian karena kepanasan.Berdasarkan perkiraan Moore, dkk, capung jantan akan kehilangan pigmentasi sayap dalam jumlah sedang dalam kurun 50 tahun kedepan. Meski demikian, cepat lambatnya perubahan ornamen sayap jantan, akan berbeda seiring kondisi habitat. Capung jantan dengan ornamen sayap lebih besar biasanya lebih memikat capung betina, mendominasi persaingan teritorial, serta menonjolkan identitas spesies.Baca: Capung, Lahan Basah, dan Helikopter  Sementara, capung betina memiliki respons minim terhadap suhu. Ini dikarenakan sang betina hidup di mikrohabitat yang biasanya lebih dingin, sehingga melanisasi sayap tidak menyebabkan peningkatan suhu tubuh.“Penelitian kami mengungkapkan bahwa betina beradaptasi lebih istimewa dengan iklim, melintasi ruang dan waktu. Secara khusus, ornamen betina tidak menunjukkan hubungan yang konsisten dengan kondisi iklim di dalam atau di antara spesies,” terang laporan yang terbit di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences, edisi Januari 2021.",negatif
2023-003-13.json,Riset: Meningkatnya Suhu Bumi Berdampak pada Capung Jantan,"Riset: Meningkatnya Suhu Bumi Berdampak pada Capung Jantan | Situasi ini juga menimbulkan bayangan, terkait berubahnya pola perkawinan capung seiring peningkatan suhu Bumi.“Proyeksi kami menunjukkan, evolusi ornamen khusus jenis kelamin akan menjadi respons masuk akal terhadap pemanasan global di masa depan,” jelas riset tersebut.Baca: Kisah Unik Si Capung Jarum  Sayap makin kecilDalam penelitian berbeda, Shannon Mccauley, John Hammond, dan Karen Mabry mengungkapkan, peningkatan suhu mempengaruhi perubahan morfologi sayap capung, membuatnya semakin kecil dan mengurangi kinerja penerbangan.Melalui riset berjudul “Simulated climate change increases larval mortality, alters phenology, and affects flight morphology of a dragonfly”, mereka coba mengamati respons capung Erythemis collocata terhadap peningkatan suhu lingkungan.Rekayasa suhu dilakukan pada habitat perairan, ketika larva capung berkembang. Tujuannya, mengetahui konsekuensi suhu yang lebih tinggi pada kinerja dan pola pertumbuhan capung. Peningkatan suhu mengacu pada perkiraan kondisi pada 50 tahun [+2,5 derajat] dan 100 tahun mendatang [+5 derajat].Hasilnya, pada peningkatan 5 derajat Celcius, capung yang memasuki tahap dewasa memiliki sayap lebih kecil dibanding ukuran kepala. Kondisi ini menyebabkan beban lebih dan mempengaruhi kinerja penerbangan.Baca juga: Ilmuwan: Perubahan Iklim Mempercepat Kiamat Serangga  Peningkatan suhu juga mengubah habitat dan hubungan dalam populasi. Sebab, sayap yang lebih panjang membuat capung dapat menyebar lebih jauh.“Perubahan iklim mempengaruhi organisme dengan siklus hidup yang kompleks,” tulis mereka.Shannon Mccauley dkk, juga menjelaskan meningkatnya suhu menimbulkan respons berbeda pada spesies berbeda. Sebelumnya, ketika mengamati capung Blue Dasher [Pachydiplax longipennis] mereka tidak menemukan efek tertentu pada morfologinya.",netral
2023-003-13.json,Riset: Meningkatnya Suhu Bumi Berdampak pada Capung Jantan,"Riset: Meningkatnya Suhu Bumi Berdampak pada Capung Jantan | Para peneliti percaya, suatu spesies dapat menunjukkan respons istimewa terhadap meningkatnya  suhu Bumi. Keadaan yang pada akhirnya menentukan, spesies mana yang bertahan atau menghilang.  [SEP]",positif
2018-020-08.json,Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat,"Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat | [CLS]   Global Land Forum (GLF), 24-27 September 2018 mengusung tema United for Land Rights, Peace and Justice, telah usai. Konferensi tiga tahunan ini melahirkan Deklarasi Bandung, yang menyepakati tata kelola lahan harus berpusat pada masyarakat atau manusia.Deklarasi Bandung, disepakati 260 organisasi dari 84 negara di seluruh dunia, tersebar di Afrika, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika Utara, Amerika Latin dan Karibia.Baca juga: Kado Hari Tani 2018: Presiden Tandatangani Perpres Reforma AgrariaPada butir keempat deklarasi menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir, mereka melihat ketidaksetaraan sosial ekonomi kian ekstrem dan makin akut.”Kekayaan dan kekuasaan, mengontrol tanah dan sumber alam lain, seringkali terkonsentrasi pada segelintir orang yang mengorbankan banyak orang,” kata petikan dalam dokumen itu.Dampak perubahan iklim kian nyata, konflik tanah kian terlihat dan peningkatan penderitaan manusia hingga mendorong migrasi. Korupsi, kurang transparan dan akuntabilitas jadi salah satu pemicu perampasan dan konflik.Baca juga: Mengupas Borok Agraria, Akankah Temukan Obatnya?Adapun fokus utama dalam deklarasi ini terbagi dalam dua masalah, yakni perlindungan lahan dan pembela lingkungan serta reformasi agraria, termuat dalam butir 7 dan 8.Bahwa, tren pembunuhan, serangan dan kriminalisasi pembela atas lahan dan lingkungan, baik individu maupun masyarakat, tak dapat diterima. Ia jadi “krisis global” tak hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara, terutama pada petani dan masyarakat adat.Selama dekade terakhir, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) melaporkan terjadi perampasan tanah melalui pengusiran 3,5 juta orang, penahanan pembela hak atas tanah dan lingkungan 1.617 orang dan pembunuhan pejuang tanah dan lingkungan 122 orang.",negatif
2018-020-08.json,Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat,"Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat | Dengan begitu, penting memperkuat kerangka kerja, lembaga dan instrument HAM, seperti proses yang sedang berlangsung di Dewan Hak Asasi Manusia pada Deklarasi PBB tentang hak-hak petani dan orang lain yang bekerja di pedesaan.”Kami menyerukan kepada pemerintah segera menegakkan kewajiban mereka melindungi pembela lahan dan lingkungan.”  Dalam deklarasi itu, mereka meminta sepenuhnya menerapkan Deklarasi PBB tentang pembela hak asasi manusia yang diadopsi 20 tahun lalu. Juga memastikan perusahaan dan investor menghormati hak-hak pembela lahan dan lingkungan dalam kegiatan dan rantai pasokan mereka.Untuk reformasi agraria diharapkan kembali menjadi agenda politik nasional dalam memperbaiki ketimpangan pada masyarakat pedesaan. Pendekatan reforma agraria berkelanjutan dan kesetaraan gender jadi jalan penting menuju masa depan dengan meminimalkan konflik dan menciptakan keadilan sosial.Untuk mencapai tujuan, sangat penting pembaharuan agraria: pertama, didasarkan kebijakan pertanian, penguasaan lahan, investasi dan penggunaan lahan yang koheren dan berkelanjutan. Kedua, didukung sumber daya dan infrastruktur sosial memadai.Ketiga, dirancang dan diimplementasikan dengan partisipasi berarti dari organisasi yang mewakili petani kecil, masyarakat adat, penggembala dan komunitas lokal yang terkena dampak.Keempat, mengakui hubungan intrinsik masyarakat adat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka. Juga mendukung semua bentuk hak tanah masyarakat dan hak penguasaan lahan adat sebagai cara mengatasi konflik lahan. Kelima, tak boleh didanai pinjaman apapun atau dukungan keuangan eksternal lain yang bertentangan dengan tata kelola lahan yang berpusat pada manusia.",netral
2018-020-08.json,Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat,"Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat | Michael Taylor, Direktur International Land Coalition (ILC) mengatakan, dalam deklarasi itu semua anggota setuju penatakelolaan lahan berpusat pada manusia. Ia langkah penting mengatasi kemiskinan dan kelaparan, serta membangun perdamaian dan keadilan.“Tata kelola lahan yang berpusat pada masyarakat berarti keputusan tentang tanah, air dan sumber daya alam dibuat pertama dan terutama perempuan, laki-laki, keluarga dan masyarakat yang hidup dan bergantung pada tanah,” katanya kepada Mongabay.Ada 11 butir rekomendasi lahir dalam Deklarasi Bandung, dua poin terkahir merujuk pada konteks Indonesia. Agenda ambisius pemerintah Indonesia, terkait 9 juta hektar lahan dan 12,7 juta hektar kawasan untuk rakyat.Namun, Taylor mengingatkan, reformasi agraria sejatinya bukan hanya sertifikasi ha katas tanah. ”Reformasi agraria harus mengatasi konflik tanah dengan memberikan tanah kepada mereka yang tidak memiliknya dan menghentikan kriminalisasi pembela hak atas tanah,” katanya.  Dia bilang, tantangan terbesar reforma agraria pada level global adalah bagaimana mengatasi ketidaksetaraan di banyak negara.Dia contohkan, Kolombia, Afrika Selatan dan Indonesia, selalu mencoba menerapkan reforma agraria sejati namun terbukti sulit. Lebih mudah, katanya, mengesahkan hak daripada mendistribusikan dari kaya ke miskin.Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, dalam konteks Indonesia, deklarasi Bandung, menekankan dukungan reforma agraria sejati, termasuk pengakuan wilayah adat.Meski ada langkah positif pemerintah, dengan menerbitkan Perpres 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Inpres 8/2018 tentang penundaan dan evaluasi peizinan perkebunan sawit dan peningkatan produktivitas perkebunan sawit dan Perpres Reforma Agraria. Baginya, terlalu dini menyebutkan, perpres reforma agraria mampu membuat percepatan program ini.",netral
2018-020-08.json,Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat,"Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat | ”Reforma agraria sejati itu harus bertumpu pada wilayah konflik agraria dan harus jadi prioritas utama dari target 9 juta hektar,” katanya.Wilayah yang berkonflik agraria itu nyata sebagai potret ketimpangan, marjinalisasi kelompok karena akses dan hak tanah tak diakui.Pemerintah pun, katanya, diharapkan mampu memisahkan antara reformasi dan sertifikasi tanah yang jadi program rutin Badan Pertanahan Nasional.Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, target 9 juta hektar tanah obyek reforma agraria (tora) sebagian besar dari sertifikasi lahan dan pelepasan kawasan hutan. Hanya 400.000 dari 9 juta hektar dari tanah terlantar dan konsesi kadaluarsa.Sebesar 8,6 juta hektar dari legalisasi lahan rakyat yang belum bersertifikat (4,5 juta hektar, 3,9 juta melalui prona dan 0,6 dari lahan transmigrasi) dan pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektar).”Sertifikasi lahan bukanlah reforma agraria. Reforma agraria sejati adalah mendistribusikan hak lahan kepada mereka yang tak memiliki,” kata Michael.  KPA pun mencoba mendorong dan membantu pemerintah melaksanakan reforma agraria dari bawah atau masyarakat untuk mengefektifkan waktu pemerintah.”Mulai dari identifikasi obyek, subyek, by name by address, luasan tiap orang dan penata gunaan lahan maupun penataan produksi.”Seharusnya, tinggal kepastian hukum dan jaminan keberlanjutan serta analisa agar kepemilikan tanah berjangka panjang.Kalangan organisasi masyarakat sipil sudah serahkan peta lokasi prioritas reforma agraria ada 444 lahan tersebar pada 20 provinsi dan 98 kabupaten dengan luas 654.392 hektar, baik dalam kawasan hutan maupun bukan.Dewi bilang, ada 444.888 keluarga di lahan itu. Setiap lokasi adalah kampung atau desa definitif yang terbentuk dan berkembang meski belum ada legalitas lahan.",netral
2018-020-08.json,Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat,"Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat | ”Kenapa (lahan) tidak diprioritaskan oleh kementerian terkait? Jika kita ingin mempercepat proses reforma agraria, mari kerjakan dari inisiatif masyarakat dari bawah,” katanya.           Jangan politisasi Tantangan lain bagi Indonesia, katanya, momen tahun politik. Tantangan ini mampu memperlihatkan sejauh mana keseriusan pemerintah fokus terhadap agenda reforma agraria.KPA khawatir, jika Perpres Agraria ada, namun fokus pemerintah pada kemenangan tahun 2019. ”Kita punya landasan hukum tapi tidak dikerjakan. Itu namanya politisasi reforma agraria, itu yang harus kita hindarkan,” kata Dewi.Politisasi reforma agraria, katanya, meningkatkan kepentingan politik elit bukan pada masyarakat. Untuk itu, perlu langkah serius dan pembuktian bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo mendorong keadilan sosial dengan memprioritaskan reforma agraria.  Dia bilang, reforma agraria dan pengakuan hutan adat merupakan agenda politik. “Itu harus mendapatkan dukungan politik dari seluruh kalangan baik parlemen, pemerintah dan masyarakat. Yang kita tolak, politisasi reforma agraria.”Dia berharap, setelah ada perpres, pemerintah pusat memastikan bahwa kebijakan ini mampu dipahami, diketahui dan disosialisasikan ke pemerintah daerah. Provinsi, kabupaten dan kota, katanya, kunci pelaksanaan tora. Kalau tak paham, bakal menghambat implementasi.”Seringkali agenda prioritas nasional, tak langsung jadi prioritas daerah, ditambah tahun politik, kepentingan pasti banyak.”Rukka Simbolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) khawatir, tahun politik reforma agraria susah berjalan. Apalagi, ijon politik, korupsi sumber daya alam marak dan wilayah adat seringkali jadi agunan calon pemimpin daerah.”Untuk itu, usulan masyarakat justru harus jadi perhatian dan acuan utama tora.”",negatif
2018-020-08.json,Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat,"Deklarasi Bandung: Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Pengakuan Wilayah Adat | Berdasarkan data AMAN dan Forest Watch Indonesia (FWI), sejak 1968, hingga kini, ada 175 konflik masyarakat adat. Ia meliputi sektor perkebunan (62 kasus), kehutanan produksi (35), pertambangan (36), transmigrasi(4). Juga kehutanan konservasi (17), hutan lindung (7), infrastruktur (3), dan lain-lain (migrasi, pangan dan energi, pariwisata, sarana umum, pesisir dan laut dan sarana militer).Penyelesaian reforma agraria pada lahan masyarakat adat harus diawali dengan tiga tahapan, yakni rekognisi, restitusi dan rehabilitasi. Setelah itu, baru berbicara redistribusi.Reforma agraria yang berjalan saat ini, kata Rukka, tak berdasar pada pengakuan atau rekognisi masyarakat adat atas wilayah mereka.Dia menyayangkan, dalam Perpres Reforma Agraria tak meletakkan masyarakat adat sebagai obyek dan subyek. “Perpres bisa berguna jika pemda diperintahkan mengidentifikasi dan inventarisasi masalah-masalah di wilayahnya dan penanganan konflik,” katanya.Percepatan reforma agraria dan pengakuan wilayah adat, katanya, dapat dilakukan dengan menyasar wilayah yang selama ini jadi bank tanah pebisnis, lahan terlantar dan wilayah bekas HGU. Di lapangan, banyak eks HGU jadi pemukiman, ladang dan kebun masyarakat.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pengakuan hutan adat baru 25.110,34 hektar dari realisasi 1.917.890,07 hektar perhutanan sosial. Keterangan foto utama:   Pihak PT Lonsum saat menghadapi ratusan warga Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulsel, pemilik lahan yang melakukan aksi menuntut PT Lonsum menghentikan aktivitas di lahan mereka. Foto: Rudi Tahas/Agra Bulukumba/Mongabay Indonesia.   [SEP]",negatif
2021-041-12.json,"Panen Raya Warga Natumingka, Bertahan Jaga Lahan Adat","Panen Raya Warga Natumingka, Bertahan Jaga Lahan Adat | [CLS]      Pagi itu, udara terasa dingin membuat sebagian orang enggan untuk keluar rumah. Tidak begitu bagi Masyarakat Adat Natumingka di Kabupaten Toba, Sumatera Utara ini, mereka turun untuk panen raya.Natal Simanjuntak, Ketua Komunitas Adat Natumingka mengayunkan langkah kaki menuju ladang. Tak berapa perempuan-perempuan adat datang membawa makanan untuk santap bersama di ladang.Op. Leonardo, tak ketinggalan. Kakek berusia 70 tahun ini begitu bersemangat ke ladang dan panen. Op Leonardo, pada 18 Mei lalu alami luka-luka terkena pukulan sekuriti perusahaan kayu, PT Toba Pulp Lestari (TPL).Walau perban masih menempel di dekat pelipis kiri dengan sejumlah jahitan, namun tak menyurutkan langkah opung.Senyum begitu lepas ketika melihat anak-anak, muda mudi berlarian dan bermain.Di tengah perjalanan menuju ladang, puluhan pemuda adat duduk dan berjaga mengantisipasi kalau sewaktu-waktu pekerja TPL datang penanaman di tanah adat mereka.Ketika sesepuh adat Natumingka ini melintas, ramai-ramai para pemuda berteriak memanggil namanya. Dia tersenyum, melambaikan tangan sembari terus berjalan membawa alat pemotong.Di ladang, ada yang memotong padi, ada yang di kebun panen kopi dan jagung.Natal bercerita, sejak dulu mereka petani kopi dan jagung. Hasil panen mereka bawa ke kota melalui Barus dan berbagai wilayah di Sumatera Utara. Baca juga: Mempertahankan Lahan dari PT TPL, Warga Adat Natumingka Luka-luka Sumber ekonomi mereka bergantung sektor pertanian beragam dari padi, jagung, kopi dan lain-lain.Dari sektor pertanian, mereka menyekolahkan anak-anak adat sampai perguruan tinggi. Ketika lahan adat terancam karena masuk dalam izin konsesi, mereka pun bertekad mempertahankan.“Hancurlah sumber perekonomian masyarakat adat jika tanah ulayat kami diambil paksa TPL dengan alasan mengantongi konsesi dari pemerintah,” kata Natal.",negatif
2021-041-12.json,"Panen Raya Warga Natumingka, Bertahan Jaga Lahan Adat","Panen Raya Warga Natumingka, Bertahan Jaga Lahan Adat | Dia bilang, komunitas mereka sudah hidup turun menurun di wilayah adat itu hingga kini. Mereka meminta, pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengeluarkan wilayah adat dari konsesi TPL.Pemerintah Kabupaten Toba juga diminta segera verifikasi Masyarakat Adat Natumingka agar ada pengakuan sah hingga tidak lagi diganggu perusahaan.“Segera keluarkan pengakuan terhadap Masyarakat Adat Natumingka, ” kata Natal.Kasus dengan TPL, katanya, laporan mereka di Polres Toba, seperti tidak ditanggapi serius hingga naik ke Polda Sumut. Ada empat pekerja TPL mereka laporkan karena diduga menganiaya ketika masuk lahan sengketa.Harapannya, kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas dan memberikan hukuman berat terhadap para pelaku. Baca juga: Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan Terus Terjadi dalam Operasi PT TPL***Bupati Toba, Poltak Sitorus dan Wakil Bupati Tony Simanjuntak, mendatangi Desa Natumingka. Kapolres Toba, AKBP Akala Fikta Jaya, Kejaksaan Negeri Balige diwakili Kasidatun Hamonangan Sidauruk, Kodim Tarutung, KPH IV Balige, Kapolsek Habinsaran tampak hadir.Aparatur pemerintah ini mencoba dialog dengan masyarakat adat mencari solusi terkait konflik lahan antara Masyarakat Adat Natumingka dengan TPL.Pada awal pertemuan bupati memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan beberapa hal yang jadi persoalan, seperti menuntut tanah adat kembali.“Sikap kami tegas seperti disampaikan ketika kedatangan Anda pada 24 Mei lalu. Kami tetap meminta tanah dikembalikan seutuhnya, menolak diberikan kepada TPL dengan alasan apapun,” kata Jusman Simanjuntak, seorang tetua adat.Jonny Simanjuntak, juru bicara Masyarakat Adat Natumingka mengatakan, ada beberapa tuntutan mereka sampaikan di hadapan Pemerintah Toba, aparat kepolisian dan perwakilan Dinas Kehutanan. Pertama, pengembalian hak tanah adat Natumingka seluas 2.409,70 hektar. Kedua, mereka dapat jaminan keamanan untuk bekerja di wilayah adat.",netral
2021-041-12.json,"Panen Raya Warga Natumingka, Bertahan Jaga Lahan Adat","Panen Raya Warga Natumingka, Bertahan Jaga Lahan Adat | Ketiga, menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2020 di Kabupaten Toba yang mengakui dan melindungi masyarakat adat, dengan menjalankan tim verifikasi independen dan indentifikasi masyarakat adat di Toba.Keempat, menghentikan proses hukum kepada tiga orang adat Natumingka di kepolisian. Kelima, melampirkan sejarah, data sosial dan peta yang membuktikan keberadaann masyarakat adat di Desa Natumingka.Mendengar penjelasan dan tuntutan itu, Bupati Poltak mengatakan, tuntutan poin keempat, untuk menghentikan proses hukum kepada tiga orang adat Natumingka yang diadukan TPL jadi fokus utama.Usulan bupati agar masyarakat berdamai dengan TPL melalui pencabutan laporan kedua belah pihak langsung mereka tolak. Mereka bilang, tindakan warga bukan tindak pidana melainkan mempertahankan tanah adat. Apa yang dialami ketiga warga adat itu merupakan kriminalisasi.Warga meminta, pemerintah fokus pengembalian hak tanah adat seluas 2.409,70 hektar sebagai implementasi Perda No. 1/2020, tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Toba.Menurut Natal, tim identifikasi harus datang ke desa mereka untuk verifikasi hingga bisa segera memberikan surat keputusan.  Bupati kembali menawarkan, agar mereka fokus tuntutan mengenai pemberhentian proses hukum ketiga warga.Dia berikan tiga tawaran kepada warga. Pertama, mengusulkan permohonan dengan tanah obyek reforma agraria (TORA). Kedua, pengajuan masyarakat adat dengan berpedoman pada Permendagri No. 52/2014 yang berhubungan dengan Perda No.1/2020. Permendagri itu soal pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.Ketiga, melalui kerjasama kemitraan perseroan yang bersedia menyediakan bibit, pupuk atau tumpang sari.Masyarakat tetap memilih pengembalian tanah adat sesuai Perda No. 1/2020.Kasidatun Kejaksaan Negeri Balige, Hamonangan Sidauruk mengatakan agar kasus segera selesai maka kedua pihak berdamai.",netral
2021-041-12.json,"Panen Raya Warga Natumingka, Bertahan Jaga Lahan Adat","Panen Raya Warga Natumingka, Bertahan Jaga Lahan Adat | Pandapotan Lumbangaol, dari KPH Wilayah IV Dinas Kehutanan Sumatera Utara mengatakan, mendukung Perda No. 1/2020, sebagaimana program kehutanan mengenai pengakuan hak atas tanah adat.Sesuai perda itu, KPH berada dalam posisi anggota. Harapan KPH, kejadian seperti ini tidak berkepanjangan dan sama-sama menang.AKP Nelson JP Sipahutar, Kasat Reskrim Polres Toba bicara hukum. “Kami tetap mengedepankan proses perdamaian, bila tidak lagi memiliki keputusan, akan kami serahkan ke pengadilan.”AKBP Akala Fikta Jaya, Kapolres Toba bilang, akan bantu mediasi supaya ada kedamaian dan tidak ingin memojokkan atau memihak siapapun.“Kepolisian ingin melindungi rakyat. Kami harap masyarakat menahan diri, selagi bisa kita bicarakan dengan baik tanpa melanggar aturan-aturan hukum.”Pada sesi akhir pertemuan Sekretaris Daerah Toba, Audi Murpy Sitorus membacakan beberapa poin kesepakatan antara lain, melaksanakan proses penetapan Masyarakat Adat Natumingka bepedoman pada Perda Toba No.1/2020 dan merujuk pada Permendagri No.52 Tahun 2014. Selama proses, semua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan melawan hukum.“Tanah adat ini sumber kehidupan kami. Pemerintah harus mengakui kami dan mengeluarkan tanah adat kami dari konsesi TPL. Kami akan terus mempertahankan sampai kapanpun agar ini tak direbut paksa investor yang tidak berpihak rakyat,” kata Natal. *****Foto utama: Masyarakat At Natumingka, tengah panen raya. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia [SEP]",positif
2014-039-17.json,Greenpeace Ungkap APRIL Masih Buka Hutan Gambut di Riau,"Greenpeace Ungkap APRIL Masih Buka Hutan Gambut di Riau | [CLS] Temuan Greenpeace terbaru,  lewat foto-foto pada akhir Mei 2014, memperlihatkan, pembukaan hutan hujan tropis dan gambut mudah terbakar di Riau, masih berlangsung di dalam konsesi APRIL, perusahaan grup Raja Garuda Mas (RGE).Zulfahmi, jurukampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara mengatakan, riset Greenpeace melalui foto mengungkap pembukaan hutan lebat dan pengeringan gambut di konsesi di Pulau Padang, Riau.  Padahal, dalam kebijakan mereka, perusahaan tak akan mengembangkan lahan bernilai konservasi tinggi (HCV) berdasarkan pada penilaian independen yang ditinjau ulang oleh High Conservation Resource Network (HCVRN).APRIL, katanya,  terus mengklaim di dalam sebuah dokumen yang bocor ke Greenpeace, bahwa mereka mendapat “dukungan kuat” dari WWF dan pemerintah Norwegia untuk kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan.  “Namun, WWF dan Duta Besar Norwegia membantah. Mereka tidak mendukung kebijakan ini,” katanya dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa (8/7/14).Menurut dia, APRIL mungkin tidak mempertimbangkan pembukaan hutan hujan di kawasan gambut dalam akan bertentangan dengan kebijakan konservasi mereka. Kenyataan, hutan Indonesia hilang lebih cepat dari negara manapun di dunia karena praktik seperti ini.Greenpeace juga mendokumentasikan bukti kebakaran luas pada kebun penyuplai kayu lain, yakni di konsesi PT Sumatra Riang Lestari (PT SRL) di Pulau Rupat, Riau.Menurut analisis Greenpeace, titik api ditemukan 3,5 kali lebih banyak pada gambut yang telah dihancurkan perusahaan seperti APRIL daripada gambut yang tidak dibuka.Jaringan perusahaan pemasok kebutuhan kantor, Staples baru-baru ini mengkonfirmasi kepada Greenpeace, mereka tidak lagi membeli produk APRIL setelah organisasi lingkungan ini mengidentifikasi hubungan terhadap perusahaan ini di China.",negatif
2014-039-17.json,Greenpeace Ungkap APRIL Masih Buka Hutan Gambut di Riau,"Greenpeace Ungkap APRIL Masih Buka Hutan Gambut di Riau | Mereka tidak akan kembali berbisnis dengan APRIL sampai diterapkan kebijakan perlindungan hutan. Greenpeace mendesak pembeli-pembeli APRIL maupun RGE seperti perusahaan kertas International Paper, 3M dan peritel Costco di Amerika segera mengikuti keputusan ini.Zulfahmi, mengatakan, APRIL tertangkap basah mempromosikan diri kepada pembeli bahwa mereka mengklaim memperoleh dukungan pemerintah dan LSM. Namun, saat bersamaan buldoser perusahaan menghancurkan hutan hujan dan gambut Indonesia.“Apakah perusahaan-perusahaan pembeli ini akan jatuh dan ikut pemutaran balik fakta atau mengikuti kepemimpinan Staples dan menunda kontrak dengan perusahaan ini?” katanya. Apa tanggapan APRIL?Meskipun fakta di lapangan seperti itu, namun APRIL membantah temuan Greenpeace. Michael Zampa, APRIL Director of Corporate Communications Rabu(9/7/14) mengklaim APRIL telah menjalankan kebijakan manajemen hutan berkelanjutan (sustainable forest management policy (SFMP). Serangan Greenpeace dinilai tak berdasar.“Kami setia dengan semua kebijakan yang sudah dilaunching Januari tahun ini. Kebijakan  kami implementasikan dengan serius dan diawasi independen, dan multi pihak,” katanya dalam pernyataan resmi perusahaan.“Kami telah mengidentifikasi dan melindungi kawasan bernilai konsevasi tinggi di lahan konsesi sejak 2005.”Secara keseluruhan, katanya, perusahaan hanya menggunakan sekitar 50% konsesi. Sisanya, buat konservasi dan masyarakat.Sampai April, APRIL telah melindungi 250.000 hektar hutan konservasi. “Kami menanam 150 juta pohon per tahun dalam konsesi kami untuk meningkatkan produktivitas dari lahan yang terdegradasi. “Kami hanya beroperasi di kawasan yang tak bernilai konservasi tinggi.” [SEP]",negatif
2022-048-02.json,"Kupatan Kendeng, Tradisi Penghormatan pada Alam","Kupatan Kendeng, Tradisi Penghormatan pada Alam | [CLS]     “Njaga bumi mandeg ning lambe… Njaga bumi mandeg ning lambe… Njaga bumi mandeg ning lambe…” Begitu teriakan ratusan orang dalam parade “Kupatan Kendeng 2022, pada 8 Mei lalu. Kupatan Kendeng ini merupakan tradisi lebaran masyarakat Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah.Mereka arak-arakan berjalan kaki mengelilingi Desa Tegaldowo, sambil menggotong empat gunungan kupatan.Sejumlah spanduk dibawa bertuliskan Ngelebur Dosa Tanpo Njaga Bumi, Mandeg Ning Lambe. Artinya, melebur dosa tanpa menjaga bumi, sama dengan omong kosong.Gunretno, koordinator acara, mengatakan, kupatan merupakan tradisi masyarakat adat Rembang, secara turun temurun. Ia merupakan tradisi syawalan di desa-desa di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang usal lebaran. Puncak acara, biasa lima hari setelah perayaan hari raya Idul Fitri.Dalam ritual itu, ada tiga prosesi wajib, yakni temon banyu beras, dono weweh kupat lan pepet, dan lamporan.Acara ini, kata Gunretno selain diikuti warga empat desa Kecamatan Gunem, Rembang, juga dihadiri wisatawan.“Ritual ini, selain tradisi syawalan juga menarik minat para wisatawan.” Baca juga: Perempuan Kendeng Pertanyakan Operasi Pabrik Semen di Masa Pandemi Menjaga ibu bumiKupatan Kendeng, katanya, merupakan bentuk penghormatan dalam tradisi Jawa. “Kupatan” berarti “mengaku lepat” (mengakui kesalahan) manusia. Juga mohon maaf terhadap Ibu Bumi yang memberi kehidupan manusia selama ini.“Ngelebur dosa itu saling memaafkan, saat sekarang orang berebut mengaku salah dengan momen sakral hari raya.”Bumi sebagai sumber segala, yang menghidupi, malah disakiti manusia. Biasanya, manusia saling meminta maaf kepada sesama manusia, namun kepada ibu bumi tidak pernah dilakukan.“Ibu bumi terus disakiti jadi harus minta maaf, tetapi permohonan maaf itu bukan saja dalam bentuk lisan tapi dalam bentuk tindakan membela bumi,” katanya. Baca juga: Warga Nilai Tambang Semen Itu Hama Perusak di Pegunungan Kendeng ",positif
2022-048-02.json,"Kupatan Kendeng, Tradisi Penghormatan pada Alam","Kupatan Kendeng, Tradisi Penghormatan pada Alam | Gunretno mengatakan, tradisi ini bagian dari perjuangan masyarakat adat atas bumi yang terancam. Kupatan Kendeng ini juga memperlihatkan ada masalah bumi. Di Pegunungan Kendeng ini wujudnya pertambangan dan pembangunan pabrik semen.“Tidak hanya penolakan pabrik semen, semua perusakan dalam bentuk apapun dan di manapun tidak hanya di gunung, dulur-dulur (saudara-saudara) Kendeng bersuara ini dalam bentuk wujud eleng atau merawat bumi.”Ada empat gunungan kupatan dalam ritual ini. Dua gunungan dari Desa Tegaldowo, satu dari Desa Gimbrangan, dan satu dari Desa Bitingan. “Ritual ini diselenggarakan oleh dulur-dulur (saudara) yang menolak pabrik semen, bukan empat desa secara keseluruhan.”  Bagaimana prosesi ritual Kupatan Kendeng? Menurut Gunretno, jalannya ritual Kupatan Kendeng dengan terkumpulnya gunungan kupatan hingga diarak mengelilingi desa setelah lima hari lebaran..Ritual Kupatan mulai dari temon banyu beras. Dalam prosesi ini, warga terutama perempuan mencari sumber air untuk dicampurkan pada butir-butir beras yang dibawa.Maknanya, tanpa pencampuran beras dan air, tak mungkin beras menghasilkan makanan seperti nasi atau ketupat yang kemudian menjadi energi bagi manusia..Dalam ritual ini, para perempuan baju putih, melambangkan kesucian hati- setelah berpuasa 30 hari.“Dalam proses kupatan kendeng itu ada namanya temon banyu geni ini ibu-ibu membawa beras, membawa wadah air, beras itu dibawa ke sumber air untuk di kose ke mata air,” katanya.  Selanjutnya, lanjut Gunretno, setelah beras berasih dibawa pulang dan masukkan dalam anyaman kupat. Setelah terisi, masak ketupat.Setelag ketupat matang mereka susun berbentuk gunungan, kemudian melakukan arak-arakan, mengelilingi Desa Tegaldowo, lokasi pelaksanaan ritual.",positif
2022-048-02.json,"Kupatan Kendeng, Tradisi Penghormatan pada Alam","Kupatan Kendeng, Tradisi Penghormatan pada Alam | Hadir dalam acara Kupatan Kendeng, Komisioner Nasional Perempuan, Tiasri Wiandani. Tiasri bilang, ritual Kupatan Kendeng bisa jadi pembelajaran bagaimana perempuan-perempuan Kendeng selalu konsisten berjuang untuk lingkungan hidup.“Nah, momen lebaran yang sudah jalan tradisi Kupatan Kendeng ini tahun kedelapan. Ini baru pertama kali setelah pandemi COVID-19. Selama pandemi Kupatan Kendeng secara virtual,”katanyaRitual ini juga sebagai upaya mendorong operasi pabrik semen dan pertambangan setop di Pegunungan Kendeng.“Itu menjadi pesan kepada masyarakat bahwa perempuan sangat gigih memperjuangkan kelestarian lingkungan. Upaya ini bukan untuk dulur-dulur Kendeng saat ini tetapi menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan anak cucu.”Komnas Perempuan, kata mantan pengurus Serikat Pekerja Nasional (SPN) ini, melihat cara perjuangan sedulur Kendeng bisa jadi contoh.“Mereka berjuang tidak dengan kekerasan. Ini mencerminkan bagaimana perjuangan untuk lingkungan hidup dengan budaya-budaya, tradisi, kearifan lokal.”  Widiarti, perempuan Kendeng dari Desa Tegaldowo mengatakan, dengan Kupatan Kendeng mereka ingin menyuarakan perjuangan menjaga bumi dan lingkungan agar tetap lestari dan hijau.“Ben tetep lestari, ben tetep ijo royo-royo,”katanya.Anggit, remaja perempuan Kendeng, mengatakan, bumi yang memberi hidup sedang terancam. “Karena yang mencukupi adalah Ibu Bumi. Kita telah dihidupi, maka harus melestarikan juga.”Acara diakhiri dengan makan kupat bersama. Ada pembagian ketupat, sebagai ajakan warga desa untuk bersama menyelamatkan Pegunungan Kendeng dari upaya perusakan sumber mata air, penambangan batu kapur, serta pengalihan fungsi hutan maupun lahan pertanian untuk semen.  ******* [SEP]",positif
2018-057-19.json,Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya?,"Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya? | [CLS] Hari itu, Kamis (26/4/2018), warga berkumpul di pesisir pulau Bangka, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, di lokasi yang rencananya menjadi dermaga perusahaan tambang. Memang, sekitar 300 meter dari pesisir, terlihat beberapa bangunan. Namun, ketika Mahkamah Konstitusi (MA) mengabulkan gugatan warga yang menolak pertambangan, serta pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) oleh menteri ESDM, pembangunan itu tidak dilanjutkan.Sesaat kemudian, nampak 3 kapal mendekat ke dermaga yang belum rampung itu. Di atas kapal ada sejumlah pejabat perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinasi bidang Maritim, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemprov Sulut, Pemkab Minahasa Utara serta Polda Sulut.Namun, 3 kapal itu hanya berada di tengah laut. Untuk menuju lokasi berkumpulnya warga, rombongan pejabat harus menggunakan perahu karet. Kondisi yang agak aneh, kapal pejabat itu tidak berani menepi ke dermaga, meski hanya berjarak sekitar 300 meter.baca : Setelah Cabut Izin PT MMP, Saatnya Pemerintah Pulihkan Lingkungan Pulau Bangka  Saat proses mendaratkan sejumlah pejabat negara itu, beberapa orang memandangi kapal yang ditumpangi wartawan dan aktivis lingkungan. Mereka berteriak-teriak, dengan suara yang agak samar. Tapi kami tahu, itu tanda penolakan. Terbukti kemudian kapal kami beberapa kali dilempari batu. Dari kejauhan, kami menyaksikan salah seorang utusan KPK berupaya menenangkan warga agar tidak melempari batu lagi.Rombongan pejabat kemudian mendatangi desa Ehe untuk berdiskusi dengan warga. Tetapi wartawan tidak bisa mendokumentasikan kegiatan tersebut. Kami memutuskan menunggu di tengah laut, agar bisa memantau gerak kapal para pejabat untuk memastikan wawancara bisa dilakukan setelahnya.baca : Jonan Cabut Izin Produksi Tambang PT MMP di Pulau Bangka, Langkah Selanjutnya? Curhat ke KPK",negatif
2018-057-19.json,Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya?,"Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya? | Menjelang sore, sebagian pejabat memutuskan kembali ke Manado, beberapa lainnya meneruskan perjalanan ke desa Kahuku. Di desa ini, situasinya agak lain. Wartawan yang sebelumnya ditolak, berkesempatan mendokumentasikan diskusi antara warga desa dengan rombongan pejabat yang dikoordinir Satgas III bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsupgah) KPK.  Informasi dari warga desa Kahuku, sebagian besar warga desa Ehe mendukung upaya pertambangan di Pulau Bangka, terbukti adanya penjualan tanah dan warganya yang berharap dapat bekerja di perusahaan tambang. Tapi, berbeda di desa Kahuku,  warganya sejak lama memprotes dan menempuh jalur hukum untuk mengenyahkan perusahaan tambang dari pulau itu.Diana Takumansang, warga desa Kahuku mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan menolak pertambangan. Bahkan, sejumlah ibu-ibu di desa itu sempat menggelar aksi buka baju. “Pulau ini merupakan peninggalan nenek moyang. Kalau mereka bisa, kenapa kami tidak boleh mempertahankan pulau yang kami cintai ini?” ujar Diana menangis kepada sejumlah pejabat yang hadir di desa Kahuku.Sedangkan Kantiandagho Paraeng, warga desa Kahuku khawatir jika pulau Bangka menjadi wilayah pertambangan, pekerjaan mereka terdampak buruk. Padahal selama ini mereka bisa hidup tanpa kehadiran perusahaan tambang.“Dari dulu kami hidup dengan kopra, jadi nelayan atau petani. Apalagi sekarang sudah ada program dari Presiden, yaitu BUMDes. Untuk hasil pertanian dari menanam jagung, sudah ada, walaupun baru mencapai 10 ton,” terangnya.baca : Bupati Minahasa Utara Tolak Pertambangan Pulau Bangka  Sementara itu, Imanuel Tinungki, kepala desa Kahuku, bersyukur atas kunjungan KPK ke desa itu. Sebab, Pemdes merupakan ujung tombak di masyarakat, dan perwakilan pemerintah pusat. Ia sering mendapat keluhan warga, terkait perusakan sumber air yang diduga akibat aktifitas perusahaan tambang.",negatif
2018-057-19.json,Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya?,"Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya? | “Di atas gunung itu gundul karena dibongkar perusahaan untuk pembuatan jalan dan gudang bahan peledak. Sumber air di situ ditimbun. Padahal dulu jadi tempat untuk memanfaatkan air bersih. Kini, tiap hujan air jadi keruh,” terangnya kepada Mongabay-Indonesia.Imanuel merasa perlu memberi pengertian dan berposisi netral di tengah warga yang beda pendapat. Karena itu, ia berharap berbagai pihak mau menjunjung supremasi hukum. “Apalagi desa Kahuku sedang menunjang program pemerintah pusat lewat dana desa. Kan, mubazir sesuatu yang sudah dibikin bagus-bagus, ketika tambang masuk jadi rusak,” tambahnya.Pulau Bangka, yang luasnya hanya 4800 hektar ini, hampir setengahnya atau sekitar 2000 hektar, direncanakan menjadi wilayah pertambangan biji besi.baca juga : Meski Ada Keputusan MA, PT MMP Bersikeras Menambang di Pulau Bangka  Bertahun-tahun sebagian warga pulau menolak kehadiran perusahaan tambang. Sebagian lagi mendukung. Perbedaan itu sempat memicu konflik pada September 2013. Akibatnya, beberapa warga mengalami luka-luka, dan 2 orang penolak tambang dihukum.Warga penolak tambang sudah menempuh berbagai cara, termasuk jalur hukum. Pada 2013, MA mengabulkan gugatan mereka. Seluruh wilayah PT Mikgro Metal Pedana (MMP) seluas 2000 hektar dikembalikan pada pemerintah. Kemudian pada Maret 2017, lewat SK No.1361K/2017, Menteri ESDM mencabut izin produksi tambang PT MMP di pulau Bangka.baca : Kepedulian Tiada Pudar Kaka Slank untuk Pulau Bangka Mengkoordinir SolusiDalam diskusi dengan warga, Dian Patria, Kepala Satgas III Korsupgah KPK menjelaskan, pihaknya mencari tahu persoalan sekaligus solusi masalah pertambangan di pulau Bangka.",negatif
2018-057-19.json,Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya?,"Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya? | Berdasarkan pertemuan dengan warga Ehe, KPK mencatat dua permintaan yaitu pengembalian hak-hak warga dan pemulihan ekonomi. “Kami sudah ke lokasi, sudah ke Ehe, sudah ketemu hukum tua (kepala desa). Mereka ingin kejelasan. (Perusahaan tambang) mau terus atau tidak ? Kalau tidak terus, warga minta hak-haknya dikembalikan, karena tanah sudah dijual, sudah balik nama. Mereka juga sudah dijanjikan akan dijadikan pekerja di sana,” terangnya.Sedangkan, kepada warga desa Kahuku, KPK menjelaskan putusan pengadilan tidak detil mengatur instansi yang berwenang mengeksekusi dikeluarkannya perusahaan tambang dari pulau itu. Artinya pengadilan hanya memutuskan pencabutan izin perusahaan.“Tidak ada perintah untuk mengeluarkan atau menyegel perusahaan. Tidak bisa serta-merta mengusir orang, kalau mereka punya hak atas tanah. Ini faktanya, kami tidak berani memberi harapan-harapan,” ujarnya kepada warga desa Kahuku.“Kita tinggal cari solusi bagaimana meminimalisir masalah yang ada, dan kami mengawal, jangan sampai ada upaya mengaktifkan izin-izin yang ada. Jadi, memang kita semuanya adalah korban.”baca : Inilah Kondisi Pulau Bangka Setelah Kehadiran Tambang  Kepada wartawan, Dian Patria menjelaskan, kunjungan itu merupakan agenda KPK terkait program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia sejak 2015 untuk menyelamatkan hutan, tambang, laut dan kebun. Tambang jadi salah satu fokusnya.“Kami mendorong pemerintah untuk mencabut izin-izin yang bermasalah, termasuk PT Mikgro Metal Perdana (MMP). Nah, izinnya sudah dicabut. Ada konflik, kami tiap bulan disuratin. Jadi, kami mengkoordinasikan peran antar lembaga.”",negatif
2018-057-19.json,Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya?,"Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya? | Sampai saat ini, KPK sudah mendengar informasi adanya dugaan korupsi. Namun belum memperoleh data rinci. “Kan, si perusahaan bilang sudah habis sekian triliun, berarti ada indikasi (korupsi) ke arah pejabat. Sampai sekarang kami tunggu-tunggu pengakuan mereka, tapi belum ada laporan,” terang Dian Patria.Sedangkan Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, yang hadir diundang KPK, berharap KKP menemukan solusi pertambangan itu.“Saya tadi mencatat, masyarakat di sini pakai alat tangkap apa, terus ada tanah yang dijual. Untuk pertambangan, sudah keluar putusan (dari MA dan Menteri ESDM). Indikasi perusakan alam, kami lihat dari masyarakat. Nanti akan kami datangi lagi. Kalau rehabilitasi, dikelola oleh Kemenko Maritim. Intinya, kami akan cari solusi bersama,” jelasnya.baca : Tolak Tambang Pulau Bangka, Dua Warga jadi Tersangka  Ungkap Indikasi Korupsi Jull Takaliuang, Direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa yang hadir di desa Kahuku berharap, KPK bisa mengungkap indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait, tidak hanya di Sulut, namun juga di Jakarta. Menurutnya, indikasi pelanggaran hukum bisa dilihat ketika satu lembaga mencabut izin, sedangkan lembaga lain berupaya mengaktifkan kembali perusahaan tambang di pulau Bangka.“Misalnya, Kemenko Maritim memimpin program recovery lingkungan untuk menjalankan putusan eksekusi. Tiba-tiba, kementerian perekonomian mau mengaktifkan PT MMP atas dasar investasi. Ini adalah keanehan yang harus disikapi oleh KPK,” terangnya.Perbedaan persepsi merupakan penyebab terus terjadinya konflik di tengah warga. Sebagian warga berharap perusahaan tambang kembali beroperasi, dan mereka mendapat pekerjaan di sana. Di sisi lain, izin tambang telah dicabut.",negatif
2018-057-19.json,Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya?,"Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya? | Padahal, perkembangan pekerjaan tim Kemenko Maritim telah positif masuk ke program-program pemulihan lingkungan pasca pencabutan izin. Karena itu, pemerintah di pusat maupun daerah, perlu menyatukan perencanaan di masing-masing lembaga dan lebih aktif serta berani menindaklanjuti keputusan hukum.“Bicaranya soal global warming dan lain-lain, tapi aksinya tidak ada, ya sama saja tong kosong berbunyi nyaring,” tegas Jull.baca : Opini : Pulau Bangka Meradang Karena Tambang  Bagi Merah Johansyah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), beberapa hal bisa dipetik dari kunjungan sejumlah pejabat itu. Pertama, kurangnya persiapan dan proses kedatangan pejabat, terutama pengamanan.“Kami sangat kecewa, masyarakat sipil dan jurnalis tidak bisa mengawal proses secara keseluruhan, karena pengamanan dari kepolisian tidak maksimal,” sesalnya.Kedua, jika izin PT MMP sudah dibatalkan, maka seluruh kegiatan pertambangan menjadi tidak sah atau tidak memiliki dasar hukum. Termasuk infrastruktur tambang yang ada di lokasi.“Mestinya dipikirkan skenario untuk mengeluarkan infrastruktur tadi untuk bisa melakukan pemulihan lingkungan. Selain itu, pemulihan sosial, terkait jual-beli tanah dan konflik antar warga,” tambahnya.baca : Pulau Bangka, Wisata Lebih Menjanjikan daripada Tambang  Sebelumnya, dalam diskusi dengan warga Kahuku, KPK menyatakan keputusan hukum hanya mencabut SK yang diterbitkan. Sedangkan, eksekusi untuk mengeluarkan perusahaan tambang perlu menempuh langkah lanjutan.Menanggapi penilaian tersebut, Johansyah menyatakan, eksekusi di atas kertas saja tidak cukup. Sebab, gugatan warga ditujukan untuk menolak kehadiran tambang. Karenanya, pemerintah diminta untuk memfasilitasi keputusan hukum, dengan cara mengeluarkan infrastruktur pertambangan dari pulau Bangka.",negatif
2018-057-19.json,Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya?,"Saat Warga Penolak Tambang di Pulau Bangka Curhat pada KPK. Apa Hasilnya? |  “Di luar poin-poin tadi, (KPK harus membongkar) indikasi korupsi. Kami meminta KPK menyelidiki dugaan penyelahgunaan wewenang. Tambang yang izinnya sudah dicabut, kok masih ada di sini?” pungkasnya.  [SEP]",negatif
2016-034-20.json,Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung via Bandara Kualanamu,"Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung via Bandara Kualanamu | [CLS] Kali kesekian, upaya penyelundupan ratusan burung melalui jalur Bandara Kualanamu International Airport (KNIA) terjadi. Modusnya, jumlah satwa kiriman jauh lebih besar dari dalam dokumen. Bersyukur aksi digagalkan petugas Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan, Sumatera Utara.Dalam kasus ini, dua orang diduga pemilik diamankan petugas, masing-masing berinisial AES (56) dan MPO (35). Kedua pelaku warga Sekata Medan, dan masih menjalani pemeriksaan oleh PPNS di Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas-II.Jafar Sidik, Kepala Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas-II Medan mengatakan, kasus ini terbongkar pada Selasa (16/8/16) oleh petugas yang mencurigai dokumen pengiriman barang yang dilampirkan pelaku.Saat pemeriksaan, ternyata dokumen pengiriman satwa ini tak sesuai isi sertifikat atau dokumen karantina (KH-9), yang dikeluarkan 15 Agustus 2016.Isi dokumen pengiriman 282 burung. Saat pengecekan, ternyata pelaku memalsukan dokumen, jumlah kiriman tak sesuai dokumen asli yang dikeluarkan Karantina Pertanian Kelas-II Medan.Harusnya, dikirim 282 burung, rincian ledekan 150, kutilang emas dua, cucak kutilang tiga, kerak kerbau dua, manyar 50, dan pleci 75.Ketika diperiksa, ada 972 burung de­ngan 15 jenis, yang ditempatkan dalam tiga koli isi burung di Terminal Cargo Bandara Kuala Namu Line 1.“Saya langsung perintahkan diproses. Mereka coba main-main dengan memalsukan dokumen negara sah. Seluruh barang bukti sudah diamankan,” kata Jafar.Dari pemeriksaan, ratusan burung itu akan dikirim ke Jakarta, menggunakan pesawar terbang Lion Air. Satwa dikirim pakai jasa pengangkutan PT AO di Tan­jung Morawa.Meskipun belum tersangka, katanya, kedua pelaku masih terus pemeriksaan untuk membongkar modus mereka memalsukan dokumen sah.  Kedua pelaku dianggap melanggar karantina hewan, ikan dan tumbuhan, dengan ancaman hukuman pidana maksimal tiga tahun, dan denda Rp150 juta.",negatif
2016-034-20.json,Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung via Bandara Kualanamu,"Balai Karantina Gagalkan Penyelundupan Ratusan Burung via Bandara Kualanamu | “Memang burung itu bukan satwa dilindungi, tetapi menyalahi dokumen.”Mengantisipasi ratusan burung tak mati, sementara ditempatkan di penangkaran Karantina Kelasa-II Medan lalu diserahkan ke BKSDA Sumut untuk pelepasliaran.G. Siboro, Kabid Teknis BBKSDA Sumut, mengatakan, paling utama penyelamatan satwa agar tak mati. Meski belum masuk satwa dilindungi, katanya, harus ada upaya penyelamatan agar tak punah. [SEP]",netral
2016-063-02.json,Kala Ekspedisi LIPI Temukan Tikus Baru di Sulawesi,"Kala Ekspedisi LIPI Temukan Tikus Baru di Sulawesi | [CLS] Bersama rombongan ekspedisi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), saya berjalan selama tiga jam lebih di Gunung Gandang Dewata, Mamasa, Sulawesi Barat, Kamis, (26/4/16). Melewati jalur pendakian. Tanah merah lengket. Pematang sawah berlumpur. Perkebunan kopi tak terurus. Tampak aliran air kecil dan sebuah sungai besar berarus deras.Hujan gerimis menyertai makan siang kami di sebuah titik, sebelum track panjang menanjak dimulai. Hawa dingin menyeruak ke sela jaket. Suara serangga penggerek tak henti-henti. Kami menuju base camp tim ekspedisi Bioresourches Keragamanhayati, LIPI. Rombongan kami tim kedua, tim pertama lebih awal sepekan lalu beranggotakan 20-an peneliti.Base camp itu pada ketinggian 1.626 mdpl. Dikelilingi pohon dengan batang berlumut. Paku-pakuan. Anggrek liar menggantung. Kami tiba menjelang sore. Kordinator lapangan ekspedisi, Anang Setiawan Achmadi menyambut kami.Keesokan hari, saya melihat ruang kerja para peneliti. Menggunakan tenda terpal, dua meja kayu panjang tersusun dari tangkai-tangkai pohon, terikat tali rapia.Beberapa spesimen nangkring di meja. Cairan alkohol. Formalin. Kapur barus. Jarum suntik. Gunting. Pengait. Kain kasa. Koran bekas untuk membungkus. Ada pula benang dan jarum. “He…he…he…he…, iya inilah. Beginilah keadaannya,” kata Anang.Menjelang siang, seorang penduduk dalam ekspedisi itu membawa tiga tikus jeratan. Anang memperhatikan satu demi satu. Satu lebih kecil, menarik perhatian. Dia mengelus tikus itu lembut.“Saya belum pernah liat tikus ini,” katanya. “Ini ketiga kali saya datang. Jelas berbeda dari tikus lain.”Anang mengangkat tikus itu sejajar dengan hidung. Merapatkan kacamata ke pangkal hidung. Dia terkesima dengan temuan ini. “Moncong beda. Depan hidung tak ada bulu, hanya ada kumis.”“Lucu ya. Kepala juga. Ini lihat garis warna juga bagus. Mirip anjing.”",positif
2016-063-02.json,Kala Ekspedisi LIPI Temukan Tikus Baru di Sulawesi,"Kala Ekspedisi LIPI Temukan Tikus Baru di Sulawesi | Nama tikus itu dalam bahasa Mamasa adalah kambola. wilayah jelajah tikus ini cukup jauh, bisa 40 kilometer. Padahal dalam literatur, wilayah jelajah tikus paling jauh dua kilometer.Timothius Sambominanga (80), akrab disapa Papa Daud mengatakan, masa lalu seorang menangkap kambola, memberi gelang di leher dan melepaskan di Mamasa. Beberapa waktu kemudian tikus bertanda itu ditemukan  di Mambi, sekitar 40 kilometer. “Maka namanya kambola. Artinya bisa pergi jauh,” kata Daud.Dengan pelan dan sangat hati-hati Anang menguliti tikus lalu menempelkan beberapa jari di sekam gergaji. Sebagian ditaburi ke kulit tikus. Setelah kulit dan organ tubuh terpisah, dia memasukkan kapas ke kulit. Membentuk tikus semirip masa hidup. Dua kawat kecil ditopangkan ke otot kaki. Setelah selesai, dia menjahit bagian kulit perut.Tubuh tikus tanpa kulit, berpindah ke tangan Juno, anak muda peneliti parasit. Menggunakan pisau kecil tajam, dia membuka perut, memperhatikan usus, lambung, jatung, hingga hati. Dengan teliti dia menggunting bagian hati dan memasukkan ke botol kecil spesimen yang sudah tercampur alkohol.Tikus yang dibedah itu betina. Juno menarik kantong rahim dan kelamin. Kantong rahim bercabang dua. Berbeda dengan tikus pemukiman, kantong rahim bisa delapan.Tikus hutan berkembang biak tidak sebanyak koleganya di wilayah pemukiman. “Tikus hutan paling anak dua sampai empat. Kalau tikus pemukiman bisa delapan atau lebih,” kata Anang.***Di Mamasa, sebagian warga masih mengkonsumsi tikus. Tak  heran warga dapat membedakan jenis tikus. Bahasa setempat tikus adalah balao.Hari itu, Ramba, warga Mamasa, duduk dekat perapian sekaligus dapur umum, melafalkan beberapa nama, seperti balao barambang, balao wai, lewa-lewa, kambalo, dan sederetan nama lain.",netral
2016-063-02.json,Kala Ekspedisi LIPI Temukan Tikus Baru di Sulawesi,"Kala Ekspedisi LIPI Temukan Tikus Baru di Sulawesi | Lewa-lewa dan kambola adalah tikus yang belum memiliki nama ilmiah. “Kita butuh proses panjang. Akan dianalisis dulu di laboratorium. Lalu membuatkan deskripsi. Setelah itu barulah ditentukan apakah jenis baru atau bahkan genus baru,” kata Anang.  “Tapi secara morfologi, lewa-lewa dan kambola jelas sangat berbeda.”Tikus hutan jelas berbeda dengan tikus wilayah pemukiman. Di hutan, makanan tikus jauh lebih berih, bisa sisa tanaman, sisa buah, atau beberapa daging mamalia kecil. Tikus pemukiman memakan makanan busuk, sisa makanan, tentu saja membawa beberapa virus. “Tikus hutan tak jorok. Bersih.”Balao wai atau tikus air (Waiomys mamasae) dan tikus akar (Gracilimus radix) adalah genus baru ditemukan 2010. Pada 2012 ditemukan pula tikus ompong (Paucidentomys vermidax). Menurut Anang, tikus akar dan tikus air hingga kini hanya ada di Pegunungan Gandang Dewata. Tikus ompong di Pegunugan Latimojong, Sulawesi Selatan dan Gandang Dewata.Tiga genus baru ini memiliki keunikan tersendiri. Tikus air memiliki selaput tipis diantara jari untuk berenang. Hasil identifikasi, tikus ini mencari makan dengan berenang bahkan menyelam. “Jadi menyelam untuk mendapatkan makanan yang menempel di batuan dasar sungai. Macam snorkeling-lah,” kata Anang.Penamaan tikus akar karena kala membuka saluran pencernaan, ada sisa-sisa akar. Tikus ini kebanyakan mengkonsumsi akar tumbuhan, seperti talas-talasan atau umbi-umbian dan beberapa tanaman lain.Tikus ompong juga menarik. Ia hanya memiliki dua gigi di bagian depan moncong– seperti kelinci. Bagian lain tak tumbuh gigi. Ketika tikus sedang makan, akan digigit sedikit demi sedikit. Lalu dikeluarkan lagi. Begitu terus menerus hingga makanan lunak ditelan. Pada ekspedisi 2016, tiga genus baru tikus tak terjerat.",netral
2016-063-02.json,Kala Ekspedisi LIPI Temukan Tikus Baru di Sulawesi,"Kala Ekspedisi LIPI Temukan Tikus Baru di Sulawesi | Anang mulai meneliti tikus sejak 2006. Bersama beberapa rekan, baik peneliti Indonesia dan luar negeri, dia mengunjugi hutan yang jarang terjamah. Di Sulawesi, dia menembus kedalaman Gandang Dewata (Sulawesi Barat), Latimojong (Sulawesi Selatan), Tompotikka (Luwuk Banggai), Mekongga (Sulawesi Tenggara), Toli-toli dan beberapa pegunungan di Manado.Di Gandang Dewata, pada ekspedisi 2016 ini kali ketiga. Selama menjejakkan kaki di tempat ini, dia selalu dikejutkan dengan temuan baru. “Saya kira tempat ini (Gandang Dewata) adalah central high biodeversity untuk Sulawesi.” [SEP]",netral
2014-029-14.json,"Luar Biasa! Babat Hutan Lindung Langkat, Dua Perusahaan Sawit Tak Tersentuh Hukum","Luar Biasa! Babat Hutan Lindung Langkat, Dua Perusahaan Sawit Tak Tersentuh Hukum | [CLS] Alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit di kawasan TNGL oleh dua perusahaan yang sudah beroperasi 15 tahun. Parahnya, tak tersentuh hukum! Foto: Ayat S KarokaroKabar mengejutkan datang dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), yang menyebutkan ada pelanggaran UU konservasi dan kehutanan oleh dua perusahaan besar di Sumatera Utara. Parahnya, dalam 15 tahun beroperasi, mereka tak tersentuh hukum!Andi Basyrul, kepala Balai Besar TNGL, kepada Mongabay mengatakan, perusahaan itu adalah Pir ADB dan PJ Bandar Meriah yang beroperasi di hutan lindung TNGL, di Kabupaten Langkat.Dari penyidikan, katanya, perusahaan-perusahaan ini diduga merusak hutan lindung, dan alih fungsi lahan ilegal menjadi perkebunan sawit.ADB dan BM, beroperasi sejak 1998 di kawasan hutan lindung tanpa izin. Hingga kini, dua perusahaan itu sudah merusak hutan selama 15 tahun.Menurut dia, dampak alih fungsi lahan ini, bukan saja hutan rusak, tetapi ekosistem dan habitat satwa terancam. Dari perhitungan balai, kerugian, mencapai ratusan miliar rupiah.Balai TNGL, kata Andi, telah melakukan penyelidikan dan mengukur hutan yang jadi kebun sawit. Hasilnya, sekitar 77 hektar hutan tiap tahun rusak parah di Langkat. Pihaknya, sudah menyerahkan hasil pengukuran lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN Sumatera Utara merekomendasikan tidak memberikan izin pengelolaan lahan di hutan TNGL.Namun, dua perusahaan ini sampai sekarang bebas berkeliaran dan terus menebang kawasan TNGL. Operasi gabungan dengan kepolisian dan TNI pernah dilakukan, dan berhasil menangkap otak pelaku bernama Yatno. Anehnya,  dipraperadilkan ke pengadilan, dan majelis hakim memenangkan gugatan tersangka. Pelaku bebas. Sampai saat ini berkeliaran padahal berkas sudah lengkap alias P21.",negatif
2014-029-14.json,"Luar Biasa! Babat Hutan Lindung Langkat, Dua Perusahaan Sawit Tak Tersentuh Hukum","Luar Biasa! Babat Hutan Lindung Langkat, Dua Perusahaan Sawit Tak Tersentuh Hukum | Selain itu, balai juga menemukan fakta, ada penjahat kehutanan beroperasi individu, memiliki lahan antara 20-32 hektar lebih. Penyidik sudah mendapatkan bukti kuat mengenai pelanggaran pada dua perusahaan itu.Andi mengatakan, luas hutan Sumut, masuk TNGL 213.000 hektar. Tahun 2012, kerusakan sekitar 21.000 hektar. Penyebabnya, alih fungsi menjadi perkebunan sawit. “Kasus ini diproses Polda Sumut. Ada perusahaan sudah satu tahun lebih diproses tetapi berkas tidak lanjut yaitu PJ Bandar Meriah. Kami juga heran mengapa bisa begini.” Kusnadi Oldani, direktur eksekutif Walhi Sumut, menilai, yang bertanggungjawab penuh dalam kasus ini kepala Balai Besar TNGL. Dia pemegang kuasa penuh pengelola kawasan taman nasional.Dia menduga, lambannya proses pada dua perusahaan kebal hukum itu, karena ada unsur kesengajaan. Kuat dugaan, katanya, ada pemain-pemain besar di belakang mereka, hingga perlu ditelusuri lebih jauh. “Apakah para politisi yang berkuasa atau para bintang atau di belakang mereka yang punya pangkat?”Untuk itu, TNGL dan penegak hukum,  harus tegas mengambil sikap agar tidak berlarut.  Selain sanksi hukum formal, harus ada pertanggungjawaban mereboisasi kawasan hutan yang dirusak, dan menutup dua perusahaan itu. “Beberapa kali operasi tetapi tetap saja tidak selesai. Aneh dan menjadi pertanyaan besar.”Sedangkan Saurlin Siagian, pendiri Hutan Rakyat Institut, menyatakan, penebangan hutan dilakukan perusahaan yang memiliki jaringan dengan oknum-oknum tertentu. Hingga aksi membabat hutan bebas dan lancar tanpa hambatan selama belasan tahun.Setiap kehadiran korporasi, pasti ada legitimasi baik pemerintah lokal maupun pusat. “Tidak mungkin pemerintah tidak tahu kehadiran dua perusahaan itu. Setiap izin sudah rahasia umum pasti di belakang ada uang. Jadi, tidak mungkin pemerintah tidak tahu.” [SEP]",negatif
2015-076-15.json,Polhut Bongkar Jaringan Pembalakan Liar di Leuser,"Polhut Bongkar Jaringan Pembalakan Liar di Leuser | [CLS] Polisi Kehutanan (Polhut) Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat, menangkap dua tersangka diduga jaringan illegal logging di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Dua tersangka, berinisial R (54) dan F (32) dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.Sapto Aji Prabowo,  Kepala Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III-Balai Besar TNGL, mengatakan, kedua tersangka menguasai kayu, tanpa dokumen sah. Penangkapan di Kecamatan Sawit Sebrang, Langkat, pada Jumat (13/2/15).Dari tangan tersangka, mengamankan barang bukti 1.050 gagang cangkul berbahan meranti batu, diduga dari TNGL. Polhut juga mengamankan, seperti satu Mitsubishi Pick–Up L300 sebagai pengangkut gagang cangkul.“Kita juga mengamankan satu lembar foto copy tanda nomor kendaraan bermotor, buku uji kenderaan Nomor: C 345309. Satu lembar surat keterangan ketua koperasi Indonesia Produksi Pipa Makmur dan delapan buah jerigen,” katanya Jumat (20/2/15).Penangkapan ini saat operasi rutin. Dari keterangan, tersangka telah dilakukan mengirimkan sekitar 10 kali dengan jumlah beragam, ada sampai 2.000 gagang cangkul.Menurut Sapto, dari barang bukti 1.050 gagang cangkul yang diamankan ini, diperkirakan dari dua pohon besar meranti batu. Artinya, jika pengiriman 10 kali dengan 1.000 gagang, tidak kurang 20 pohon. “Kami masih mengembangkan guna membongkar pelaku lain yang belum tertangkap.”Andi Basrul, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, ketika dikonfirmasi menyatakan penangkapan 1.050 gagang cangkul ini merupakan penangkapan keempat dalam kurun waktu satu bulan terakhir.sSbelumnya,  Polhut sudah pernah mengamankan satu truk bermuatan kayu, beserta tiga pelaku di Dusun Pantai Buaya, Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Stabat, Langkat, akhir bulan lalu. Kala itu,  disita satu minibus 48 batang kayu meranti dan damar, beserta pelaku mantan TNI. Penangkapan di Sawit Seberang, Langkat, akhir Januari.",negatif
2015-076-15.json,Polhut Bongkar Jaringan Pembalakan Liar di Leuser,"Polhut Bongkar Jaringan Pembalakan Liar di Leuser | Dari pengembangan kasus ini, Penyidik PNS Balai TNGL, dibantu Petugas POM, Subdenpom Binjai, juga menggeledah kilang kayu milik anggota TNI Koramil 04 Medan. Dari lokasi, menyita barang bukti kayu diduga dari TNGL.“Kasus ini dilimpahkan kepada Subdenpom Binjai, karena diduga penadah anggota TNI Kodam I/BB. Ada beberapa lagi masih pengembangan. Semua kita sikat.”Polhut juga mengamankan satu truk bermuatan kayu olahan, berupa kusen dan daun pintu, beserta dua pelaku 10 Februari. “Selain anggota TNI yang ditangani Subdenpom Binjai , semua kasus ditangani Balai TNGL.”Noviar Andayani, Country Director Wildlife Conservation Society (WCS) Program Indonesia, mengatakan,  penangkapan ini upaya strategis menyelamatkan ekosistem Leuser.  “Taman Nasional bekerja sama dan membentuk unit-unit patroli bertugas mengawasi kawasan oleh WCS dan TNGL.”Munawar Kholis, Manager Program WCS-Indonesia Program lansekap Sumut, menyatakan, hasil patroli bersama TNGL sejak 2011, tim mengidentifikasi lokasi-lokasi rentan perburuan dan pembukaan hutan. “Ini makin tinggi bahkan terus terjadi.” [SEP]",netral
2020-006-08.json,Merawat Alam Sumba Lewat Tenun Pewarna Alami,"Merawat Alam Sumba Lewat Tenun Pewarna Alami | [CLS]     Mariana Hoi Ata Ndau, baru selesai mewarnai benang untuk tenun ikat di rumahnya di Mauliru, Kecamatan Kambera, Sumba Timur. Tangan terlihat biru. Dia baru memproses tanaman nila –orang Sumba, biasa sebut wora—sebagai pewarna alami benang tenun.“Warna biru ini tidak mudah hilang. Tangan saya akan terus berwarna biru selama beberapa hari,” kata Mama Yo, sapaan Mariana.Mama Yo, membuat tenun dengan cara tradisional dan memakai pewarna alami. Bikin tenun ikat merupakan keterampilan turun temurun pada para perempuan Sumba. Keterampilan dan pengetahuan mereka dapatkan secara otodidak, mulai dari proses mudah sampai yang rumit.Pembuatan tenun alami memakan waktu hingga tiga bulan bahkan lebih, tergantung kesibukan perajin tenun, termasuk kondisi cuaca.  Mama Yo telah menenun sejak remaja. Dari awal, dia bertekad pakai pewarna alami sebagai wujud kepedulian lingkungan hidup. Baginya, ini sebagai cara merawat alam.Mama Yo mengatakan, tak mau kehilangan pengetahuan dan keterampilan cara meramu pewarna alami yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.Sebagian perempuan penenun di Sumba, telah beralih pakai pewarna kimia untuk proses mewarnai benang tenun. Harga tenun pewarna kimia lebih murah dan proses pewarnaan lebih cepat.Kalau penenun macam Mama Yo memerlukan waktu sampai tiga bulan saat mewarnai pakai wora, sedang pewarna kimia hanya perlu satu bulan. Perajin juga tinggal membeli pewarna di toko. Mereka tak perlu menanam tanaman di pekarangan atau kebun. Mereka pun dapat menghasilkan kain tenun lebih banyak dan jual setiap bulan, berbeda dengan penenun tradisional.Tenun ikat Mama Yo, biasa dipakai untuk acara adat. Kemudian, Mama Yo pun coba berinovasi dengan menyesuaikan motif dalam memenuhi permintaan pasar. Tenun pun bisa dipakai tak hanya dalam acara adat, juga aksesoris seperti hiasan dinding dan sarung bantal.  ",positif
2020-006-08.json,Merawat Alam Sumba Lewat Tenun Pewarna Alami,"Merawat Alam Sumba Lewat Tenun Pewarna Alami | Penenun lain, Nenek Banja Uru, juga pakai pewarna alami. Banja Uru, penganut Marapu, agama lokal masyarakat Sumba yang fokus menjaga keseimbangan alam. Bagi penganut Marapu, ketidakseimbangan alam akan mengakibatkan hal-hal buruk seperti bencana alam, penyakit dan lain-lain.Termasuk pandemi COVID-19 ini, nenek Banja Uru menilai, sebagai contoh ketidakseimbangan pemanfaatan alam.“Pakai pewarna alam itu sama dengan menjaga alam seperti pesan leluhur kita untuk selalu menjaga hubungan baik dengan alam. Sang pencipta dan sesama manusia. Kalau saya mau tetap pakai pewarna alam, saya harus jaga tanaman [nila] tetap ada.”Banja Uru masih menanam tanaman ini di kebun sekitar rumahnya.Upaya Nenek Banja Uru dan Mama Yo, dalam melestarikan tanaman pewarna dan tenun dengan pewarna alami jadi teladan bagi generasi muda Sumba.Adalah Melania Loda Ana Hammu, perempuan usia 21 tahun ini ikut bergerak melestarikan tanaman pewarna. Mahasiswa di Waingapu ini mulai menenun kain gunakan pewarna alami.“Memakai kaus atau kemeja dengan celana jeans memang lebih praktis. Tetapi sebagai orang Sumba, saya lebih bangga memakai sarung tenun apalagi kalau saya yang membuat dengan bahan di sekitar saya.”  Martha Hebi, aktivis perempuan Sumba yang bergiat di Solidaritas Perempuan dan Anak (Sopan)-Sumba, mengatakan, penggunaan pewarna alami oleh para penenun merupakan bentuk relasi kehidupan manusia dan alam yang harmoni. Para perajin tenun melihat, alam adalah sahabat yang memberikan kehidupan bagi mereka melalui tanaman pewarna alami.“Pewarna alami berasal dari tanaman. Makin tinggi kebutuhan penggunaan pewarna alami, akan disertai upaya para penenun untuk menanamnya. Tanaman akan jadi lebih banyak.”Dengan begitu, katanya, akan membantu suplai oksigen dan tutupan vegetasi. “Ini cara untuk menjaga keseimbangan alam,” kata Martha. Terdampak pandemi",positif
2020-006-08.json,Merawat Alam Sumba Lewat Tenun Pewarna Alami,"Merawat Alam Sumba Lewat Tenun Pewarna Alami | Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) juga sampai ke Sumba. Wisatawan sepi, kondisi ini berdampak juga penenun-penenun tradisional ini seperti Mama Yo. Pembeli tenun ikat berkurang.Mama Yo, sempat pergi ke pasar untuk menjual kain, tetapi ditawar dengan harga sangat rendah. Biasa dia bisa menjual selendang Rp300.000-Rp500,000. Sekarang, selendang tenun hanya ditawar Rp50.000.“Saya bingung, saat saya butuh uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa pandemi ini, harga selendang saya malah jadi sangat murah. Padahal, proses pembuatan selendang tenun ini sangat susah dan sama saja dengan saat sebelum dan selama pandemi,” katanya.Ketika pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan wisatawan domestik dan mancanegara ke Indonesia karena pandemi COVID-19, perajin tenun ikut terkena dampak.Perputaran kain tenun menjadi lambat karena wisatawan minim dan acara adat tertunda. Alhasil, harga kain tenun menjadi sangat rendah.  Keterangan foto utama: Adriana, penenun perempuan Sumba tengah menjemur benang dengan pewarna alami. Foto: Diana Timoria   [SEP]",negatif
2019-037-11.json,Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak,"Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak | [CLS]  Misteri besar masih menyelimuti peristiwa semburan minyak yang muncul dari bawah laut pada sumur pengeboran YYA-1 milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), perairan Karawang, Jawa Barat. Hingga pekan ketiga sejak kejadian pada 12 Juli 2019, belum ada keterbukaan informasi tentang penyebab terjadinya peristiwa mengerikan tersebut.Padahal, peristiwa tersebut oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional disebut sebagai bencana industri yang besar. Sebutan tersebut muncul, karena semburan minyak berhasil melumpuhkan aktivitas masyarakat pesisir yang ada di sekitar lokasi peristiwa. Bahkan, nelayan praktis sama sekali tidak menangkap ikan sejak 12 Juli 2019.Koordinator JATAM Nasional Merah Johansyah menyebutkan, upaya penanganan yang dilakukan oleh Perusahaan hingga saat ini masih sangat lambat dan tidak ada keterbukaan informasi. Padahal, selama masa penanganan berlangsung, masyarakat pesisir mempertaruhkan harus keberlangsungan hidupnya. Tanpa laut yang bersih, masyarakat tidak akan bisa mendapatkan sumber penghidupan.“Dan itu berarti tidak ada penghasilan yang bisa didapat oleh para nelayan selama waktu yang tidak terbatas,” ucapnya di Jakarta, Senin (29/7/2019).baca : Begini Nasib Buruk Masyarakat Pesisir akibat Tumpahan Minyak di Karawang  Tentang keterbukaan informasi, Merah menyorotnya dengan sangat tajam. Seharusnya, Perusahaan yang mengambil peranan utama pada bencana tersebut, bisa memberikan informasi sebanyak mungkin kepada publik, terutama masyarakat pesisir yang mendiami kawasan di sekitar lokasi semburan minyak. Namun yang terjadi, hingga saat ini justru sangat minim informasi tentang hal itu.",negatif
2019-037-11.json,Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak,"Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak | Kalaupun ada informasi yang berhasil dipublikasikan, menurut Johansyah itu juga sifatnya masih belum bisa dijamin kebenarannya. Contohnya saja, soal informasi berapa banyak minyak yang ada di kawasan perairan tersebut, Perusahaan memang sudah menyebutkannya. Tetapi, angka 3.000 barel yang disebutkan mencemari laut di sana, dicurigai bukan angka yang sebenarnya.Kecurigaan tersebut muncul, karena Merah mengaku sudah mendapatkan informasi detil saat KIARA dan JATAM melihat langsung ke lokasi semburan. Dari fakta yang didapat, minyak yang tercecer dan mencemari perairan terlihat sangat banyak dan berwarna pekat dengan mengeluarkan bau menyengat yang memicu sakit kepala dan mual. Transparansi InformasiTak hanya itu, ketertutupan informasi juga diperlihatkan Perusahaan kepada masyarakat pesisir di sana dan bahkan cenderung tidak memberikan pemahaman yang sebenarnya. Akibatnya, warga yang melihat lautnya tidak bisa dijadikan pusat aktivitas, kemudian memutuskan untuk ikut membantu proses pembersihan ceceran minyak.“Sayangnya, Perusahaan tidak membekali perlindungan yang tepat kepada warga yang turun langsung untuk membersihkan. Warga dibiarkan mengambil ceceran minyak dengan tangan kosong dan tanpa pakaian khusus,” tuturnya.  Berdasarkan apa yang sudah didapat berupa fakta dan pandangan mata di lokasi kejadian, dia meyakini kalau minyak yang mencemari perairan Karawang jumlahnya lebih dari 3.000 barel. Untuk itu, Perusahaan harus bisa memberi informasi yang akurat dan jelas tentang hal tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.Tanpa ada keterbukaan informasi, Merah menyebut, upaya yang dilakukan oleh Perusahaan tak akan ada hasil yang baik. Terlebih, hingga saat ini Pemerintah belum terlihat muncul sebagai salah satu pihak pemegang regulasi dan pelindung masyarakat pesisir dan ekosistem pesisir. Padahal, dalam situasi seperti itu, Negara harus muncul sebagai pengatur situasi.",negatif
2019-037-11.json,Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak,"Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak | Lebih detil, Merah mengungkapkan, dari hasil investigasi di lapangan, KIARA dan JATAM mencatat beberapa hal sangat ganjil yang dilakukan oleh Perusahaan, di antaranya:  Dampak KesehatanSementara, Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, mengingat bencana tersebut hingga sekarang belum teratasi sumbernya, KIARA dan JATAM mendesak kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bisa mengambil langkah-langkah darurat, meskipun itu sudah terlambat. Terlebih, setiap hari selama 24 jam warga terdekat terus terpapar melalui udara, dan air.“Dan besar kemungkinan juga (terpapar) melalui sumber-sumber protein hewani dari daratan dan perairan pesisir yang tercemar,” sebut dia.Agar dampak kesehatan dari peristiwa tersebut tidak terus bertambah, Susan mendesak agar semua pihak tanpa batasan harus bisa ikut terlibat dalam pemantauan, seperti:  Susan menambahkan, sesuai dengan konsesi kerja, area pengeboran minyak milik PHE ONWJ tersebut menyebar di perairan yang secara administrasi masuk ke dalam 20 kecamatan di dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Namun, khusus untuk kejadian sekarang, wilayah daratan yang sudah terdeteksi baru mencapai 10 kecamatan. Dengan rincian, di dalamnya terdapat 1.940 rumah tangga (RT) nelayan, 5.738 pembudi daya ikan.“Jika melihat jumlah minyak yang mencemari perairan, perkiraan jumlah nelayan, pembudi daya ikan, dan rumah tangga, akan semakin banyak lagi. Apalagi, jika Pertamina hanya membatasi masa penanganan sampai sepuluh minggu saja,” ungkapnya.Dalam kondisi seperti itu, Susan mengharapkan peran Negara bisa muncul sesegera mungkin. Peran tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya Ikan, dan Petambak Garam. Salah satu peran yang harus dilakukan dalam peristiwa tersebut, adalah membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki penyebab semburan minya.",negatif
2019-037-11.json,Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak,"Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak | Kehadiran tim independen, diyakini bisa menjamin transparansi dalam investigasi peristiwa tersebut, yang mencakup dari pengumpulan data, pelaporan data dan informasi kunci yang harus dilaporkan ke publik. Agar transparansi bisa terjamin, pemiihan komposisi anggota tim juga harus memenuhi syarat-syarat independensi yang berkaitan dengan investigasi. Penanganan KebocoranPelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto, mengatakan, PT PHE ONWJ berupaya mempercepat mematikan sumur sekitar anjungan lepas pantai yang bocor.“Kami berusaha percepat untuk mematikan sumur. Rig sudah ada di tempat untuk drilling, rencana konduktor akan ditajak hari ini,” kata Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/7/2019) seperti dikutip dari gatra.comUntuk mempercepat pengerjaannya, lanjut Djoko, pihak terkait telah menambah kru dan tim, baik yang menangani oil spill dan untuk penutupan sumur. Tim dari Boots and Coots pun sudah didatangkan beserta para ahli lainnya.Djoko mengatakan insiden oil spill tersebut masih masuk dalam kategori tier 1. Ini berarti penanganannya masih dalam skala perusahaan, namun dengan bantuan dari berbagai pihak.  Berdasarkan data dari PHE ONWJ, katanya, pola sebaran minyak masih mengarah ke barat, dengan potensi panjang pesisir yang terdampak seluas 52 mil. Pengelolaan limbah di wilayah Karawang dan Bekasi diperoleh 17.830 karung yang berasal dari temuan tumpahan minyak di tujuh pantai.“Untuk penanggulangan tumpahan minyak di shoreline sudah dipasang oil boom onshore sebanyak 1.430 mtr dan melanjutkan pembersihan limbah di area mangrove. Secara paralel, tim mulai membuat rencana penanganan dampak masyarakat dan lingkungan tiga bulan ke depan,” ujarnya.",netral
2019-037-11.json,Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak,"Nestapa Masyarakat Pesisir di Tengah Bencana Industri Semburan Minyak | Djoko menambahkan, untuk merespons tumpahan minyak, tim penanganan melakukan berbagai upaya, antara lain monitoring efektivitas Static Boom, melanjutkan recovery minyak di Static Boom dengan Skimmer sebanyak 6 unit (2 unit di Victory, 1 unit di Dunamos, 1 unit di Garuda, dan 2 di Transko Andalas).Total limbah terkumpul berkisar 7.000 liter, 32 trash bag yang diangkat dan dikirim ke darat sebanyak 9.250 kg. Tim juga berkoordinasi dengan OSCT untuk tambahan dua Giant Octopus Skimmer, melibatkan 25 kapal nelayan melakukan pengambilan limbah tetap berlangsung, 32 offshore boat, boom terpasang 3.700 meter, spare 1.200 di shore base Maruda, dan 2.325 mtr oil boom onshore sudah berada di Karawang.Kementerian ESDM mencatat tumpahan minyak yang dipicu gelembung gas di sekitar sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) Pertamina, sudah mencapai 51 ribu barel per hari sampai hari ini.Djoko mengatakan, berdasarkan laporan tim di lapangan kebocoran minyak terjadi sejak munculnya gelembung gas, setiap harinya minyak yang tumpah di ‎perairan mencapai ‎3 ribu barel per hari. ‎”Laporan dari tim di lapangan, kira kira semburan minyak itu sebesar kira kira 3.000 Bopd per hari, konstan sejak 12 Juli,” tambah Djoko seperti dikutip dari liputan6.com.  [SEP]",negatif
2020-040-01.json,Bagi-bagi Daging Kurban Bebas Plastik dengan Pakai Besek,"Bagi-bagi Daging Kurban Bebas Plastik dengan Pakai Besek | [CLS]     Hari Raya Idul Adha, tiba. Berarti akan ada hewan kurban dan bagi-bagi daging. Bakal banyak penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk bungkus. Bagaimana mengurangi penggunaan kantong plastik untuk wadah daging kurban? Besek, antara lain wadah pilihan untuk menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai.“Jika satu mesjid menyembelih lima sapi dan lima kambing, 875 wadah kantong plastik. Bayangkan, berapa kebutuhan plastik satu kota?”Kalimat ini jadi pembuka dalam kampanye #patunganbesek dalam upaya mengurangi sampah plastik saat Idul Adha. Kampanye ini konsisten berlangsung selama dua tahun oleh Studio Dapur dan Pahlawan Bencana Yayasan Sadagori Indonesia.Tahun ini, mereka memperluas jaringan dengan menggandeng Komunitas Ranah Bhumi (Yogyakarta) dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Harapannya, kampanye ini bisa berdampak luas pada tingkat nasional.Melalui kampanye #patunganbesek, mereka menargetkan kumpulkan dana Rp35 juta untuk menyediakan besek sebagai wadah pengganti kantong plastik daging kurban yang lebih ramah lingkungan dan bermanfaat bagi penerima kurban.“Jika diasumsikan dalam satu kota terdapat 500 mesjid, berati bisa berjuta-juta plastik digunakan dan dibuang dalam satu hari,” kata Mega Pitriani Puspita, pendiri Studio Dapur.Awalnya, permintaan bermula di satu mesjid di Tebet, Jakarta. Mereka meminta bantuan kepada Studio Dapur untuk membantu penyediaan besek sebagai pilihan tak pakai kantong kresek.Karena permintaan ini melebihi kemampuan mereka, Studio Dapur pun berinisiatif menggalang dana dengan target Rp4 juta. Tak disangka antusiasme tinggi hingga terkumpul Rp38 juta tahun lalu.Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019, kurban saat Idul Adha mencapai 1,560 juta terdiri 460.000 sapi atau kerbau dan 1, 1 juta kambing atau domba.",positif
2020-040-01.json,Bagi-bagi Daging Kurban Bebas Plastik dengan Pakai Besek,"Bagi-bagi Daging Kurban Bebas Plastik dengan Pakai Besek | Data satu sapi menghasilkan 350 paket daging kurban. Sedang, kambing atau domba 50 paket daging . Untuk membungkus perlu satu kantong kresek untuk wadah sekitar 216 juta lembar sehari atau dua hari saja. Kalau satu lapis, ada juga dua lapis.“Bayangkan jika dua lapis itu bisa mencapai setengah miliar lembar dalam satu hari. Saya yakin itu akan langsung jadi sampah karena kotor,” kata Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Sejak 2015, KLHK terus kampanye “Rayakan Idul Adha Tanpa Kantong Plastik” guna mengurangi sampah plastik.Kampanye ini, melalui surat edaran kepada pemerintah kabupaten/wali kota dan provinsi. Adapun pilihan pembungkus makanan lebih alami, seperti besek bambu, besek daun pandan, daun kelapa, jati dan daun pisang.Sejak 2009, BPOM melarang penggunaan kantong plastik kresek berwana hitam untuk wadah makanan. Pasalnya, kantong plastik berwarna hitam berasal dari proses daur ulang yang tidak diketahui asal usul yang mungkin bisa beracun. Bisa dari pestisida, limbah rumah sakit, kotoran hewan atau manusia, sapai limbah logam berat.  Rahmawati, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Jakarta menyebutkan, tahun lalu penyembelihan 60.000 hewan kurban, dengan kambing 41.720 dan 18.280 sapi. Dia perkirakan, dari sapi akan ada 2.741.927 kantong plastik , dan kambing dan 1.043.012 lembar.“Kita coba menimbang. Dengan berat kantong plastik yang biasa, 12,76 gram. Perkiraan potensi timbulan 48 ton bisa dikurangi jika plastik diganti wadah yang ramah lingkungan atau membawa sendiri wadah.”Mega mengatakan, tahun ini kampanye #patunganbesek akan menambah satu wilayah produksi besek dan penyebaran, yakni Kota Yogyakarta. Sebelumnya, penyebaran di Bandung, Jakarta, dan Tasikmalaya berasal dari produksi Tasikmalaya.",positif
2020-040-01.json,Bagi-bagi Daging Kurban Bebas Plastik dengan Pakai Besek,"Bagi-bagi Daging Kurban Bebas Plastik dengan Pakai Besek | Dia bilang, tak semua mesjid terbuka memilih besek jadi wadah pilihan pembungkus daging. Alasannya, tidak seperti kantong kresek lebih cepat, efisien dan mudah dalam mengemas.Bagi Mega, langkah ini bisa jadi pemantik bagi setiap daerah untuk mampu mengeksplorasi kekhasan dari tiap daerah dalam membungkus makanan dari kearifan lokal.“Kalau dari sisi ekonomi, ini sangat bisa membantu masyarakat desa dan peningkatan ekonomi desa. Dengan ada kegiatan ekonomi di desa pun bisa mengurangi urbanisasi dan lingkungan lebih lestari.”Harapannya, ada perubahan pola pikir dan tindakan nyata bagi para penerima daging kurban yang tahun ini mendapatkan besek, tahun depan bisa membeli sendiri. Kalau saat ini pendekatan baru pada panitia kurban, ke depan melalui penjual sapi atau kambing dengan membuat paket sekaligus bersama dengan wadah ramah lingkungan.Tak hanya berhenti pada pembagian daging kurban besek, mereka pun edukasi baik lisan (kotbah di mesjid) maupun non lisan untuk memberikan informasi alasan pakai besek.  Nilai budaya, ekonomi dan lingkunganDi balik bentuk yang sederhana, besek menyimpan banyak tradisi dan cerita. Karya budaya dari masa pra-modern Indonesia, besek jadi wadah yang menyimpan budaya ‘hantaran’ atau mengantarkan makanan kepada tetangga atau kerabat.Nissa Wargadipura, pendiri pesantren ekologi Ath Thaariq, Garut mengatakan, besek bambu lahir dari budaya hantaran masyarakat Sunda yang terbiasa membagikan pangan mereka saat merayakan atau hendak syukuran. Isinya, adalah nasi, lauk pauk dengan 10 macam.Bambu, katanya, mulai pemanenan sudah ada tradisi khusus, misal, tidak saat bulan purnama, pengeringan alami tetapi tidak langsung terkena sinar matahari.“Kami tidak mengenal plastik, biasa dalam daging kurban, kami gunakan daun jati atau ketapang. Karena makin susah ditemui dan jauh, kami memilih besek karena mudah didapatkan di pasar,” katanya.",positif
2020-040-01.json,Bagi-bagi Daging Kurban Bebas Plastik dengan Pakai Besek,"Bagi-bagi Daging Kurban Bebas Plastik dengan Pakai Besek | Besek ramah lingkungan. Pasca sebagai hantaran makanan, bisa untuk menyimpan bumbu dapur, pupuk organik, wadah semai dan lain-lain.Nissa bilang, dibanding kantong kresek, harga besek bambu terbilang mahal, namun daya kebertahanan tinggi.Bagi-bagi daging kurban di pesantren memakai besek. Budaya ini, kata Nissa, baru antar tetangga dan melalui sosial media miliknya. Pesantren yang menerapkan agroekologi ini memang belum kampanye kolaborasi dengan pihak lain. “Kita mulai dari lingkungan terkecil kami dahulu.”Dengan memanfaatkan bambu, katanya, bisa menolong petani dan perajin bambu.Mega bilang, dalam satu dekade ini, perajin bambu mulai tergerus dengan keberadaan plastik, terutama di Rajapolah, sentra perajin bambu di Tasikmalaya. Padahal, usaha bambu ini sangat padat karya dan inklusif yang melibatkan banyak orang tua-tua dan perempuan.Seringkali, perajin bambu terhimpit oleh permintaan pasar yang menuntut produk murah, jumlah besar dan produksi cepat. Dibandingkan industri lain, usaha ini jadi tidak berkembang karena banyak yang memilih plastik.“Banyak orang memilih cara praktis, plastik, menyebabkan aktivitas perajin bambu ini makin berkurang,” katanya.Jadi, perajin hanya tinggal orangtua dengan usia lanjut, anak muda setempat enggan untuk melanjutkan karena dibayar dengan harga murah dan lebih memilih ke kota.Kalau permintaan bambu kontinu, akan berdampak pada kebun bambu itu sendiri. “Jika tidak ada kerajinan, bambu tidak ada, maka kebun bambu dianggap tidak bernilai lagi. Akhirnya, sering ada penawaran penjualan lahan untuk tambang pasir atau lain-lain. Penting untuk terus gunakan produk-produk kerajinan.”  Keterangan foto utama: Setelah hewan kurban dibersihkan dan dipilah antara daging, tulang dan kulit, baru daging dikemas pakai besek, untuk dibagikan. Foto: Eko Widianto/ Mongabay Indonesia  [SEP]",positif
2015-075-07.json,Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa?,"Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa? | [CLS] Karnyoto dan nelayan lainnya di Roban Barat, Kabupaten Batang, Jawa Tengah sudah seminggu lebih tidak pergi melaut. Musim angin laut kencang dan ombak besar (ekstrem) menjadi faktornya. Kapal-kapal hanya bisa terparkir di pinggiran sungai. Aktivitas hanya dilakukan di rumah dan atas kapal, sekedar mengecek mesin kapal, jaring dan kondisi kapal.“Musim paceklik (karena angin dan ombak besar), kami tidak melaut. Taruhannya nyawa, sedangkan perlindungan bagi nelayan tidak ada,” kata Nyoto, yang ditemui Mongabay pada akhir Februari 2015.Ia menjelaskan musim paceklik terjadi pada bulan Januari hingga awal Maret. Jika tidak melaut, nelayan hanya beraktifitas di darat dan tanpa penghasilan. Menurutnya perlindungan terhadap nelayan sangat penting, baik individu nelayan sendiri, kapal sebagai sarana juga ruang penghidupannya di laut.Tidak hanya di Batang, nelayan di Desa Bandungharjo, Kabupaten Jepara, Jateng mengalami hal serupa. Musim angin ekstrem dan ombak besar menjadi kendala nelayan tidak melaut.Selain itu, Sugeng hariyanto dan nelayan lain di desanya juga sedang melakukan penolakan pertambangan pasir besi dan rencana PLTU di Jepara. Menurutnya, sejak adanya pertambangan, abrasi pantai telah mendekati pemukiman warga. Banyak persawahan dan tambak udang warga yang hilang. Hadirnya perusahaan tanpa adanya sosialiasasi kepada warga terdampak dari kegiatan pertambangan.“Di Bandungharjo ada 200 kepala keluarga yang terancam kehidupannya sebagai nelayan, petani dan petambak udang,” kata Sugeng kepada Mongabay, pada Senin (02/03/2015).Sedangkan Abdul Halim dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan, hadirnya tambang pasir besi tanpa sosialisasi dari perusahaan berdampak pada konflik sosial antar masyarakat. Dari segi lingkungan, pencemaran limbah dari aktifitas pertambangan yang sulit diatasi akan merusak ekosistem pesisir dan penghasilan yang layak untuk nelayan ikut berkurang.",negatif
2015-075-07.json,Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa?,"Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa? | “Penelitian kami di lapangan, sehari nelayan bisa berpenghasilan Rp500.000 sebelum adanya tambang. Sejak adanya tambang, penghasilan menurun. Sehingga untuk mendapat hasil yang layak, nelayan harus melaut lebih jauh, namun ancaman keselamatan juga semakin berbahaya,” kata Halim.Sementara itu, Dosen Hidrologi Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang, Budi Santosa menjelaskan pertambangan menjadi faktor antropogenik  selain faktor hidro-oceanografi  yang bersifat merusak.Pertambangan pasir akan berdampak pada terjadinya faktor hidro-oceanografi, yaitu perubahan garis pantai berlangsung manakala proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai melebihi proses yang biasanya terjadi. Proses geomorfologi yang dimaksud dapat berbentuk gelombang, arus, dan pasang surut.Sementara itu, faktor antropogenik adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu kestabilan lingkungan pantai. Gangguan terhadap lingkungan pantai misalnya dengan membangun jetti, groin, pemecah gelombang, reklamasi pantai, pembabatan hutan bakau untuk dikonversi sebagai tambak, dan pertambangan. Sehingga Antropogenik inilah yang menjadi faktor paling dominan dalam perubahan garis pantai termasuk aktivitas penambangan pasir besi.“Pemukiman warga dan tambak tergerus hingga menjadi laut. Kawasan pantai juga merupakan kawasan yang banyak menyimpan potensi kekayaan alam yang perlu untuk dipertahankan,” kata Budi.Tanggapan KNTI Terkait Cuaca EktremCuaca ekstrem yang ditandai dengan badai angin dan gelombang besar di laut berdampak besar terhadap kehidupan warga di pesisir. Rumah-rumah di kampung nelayan terkena gelombang pasang dan banjir rob. Nelayan tradisional yang mengandalkan laut untuk memenuhi kebutuhan hidup harus berhenti melaut akibat tingginya gelombang dalam satu minggu terakhir. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga minggu ke empat Maret.",negatif
2015-075-07.json,Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa?,"Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa? | Misbachul Munir Ketua  Bidang Penggalangan Partisipasi Publik Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) kepada Mongabay mengatakan, kondisi ini terjadi semakin parah dalam lima tahun terakhir dan nyaris tidak ada upaya  pemerintah untuk memberikan solusi atas kondisi ini. Disaat tidak bisa melaut, para keluarga nelayan tidak mendapatkan pemasukan ekonomi apapun. Seringkali keluarga nelayan harus terjerat utang hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.“Bagi keluarga yang rumahnya rusak akibat terjangan gelombang pasang dan banjir seringkali terlunta-lunta di tenda-tenda yang tidak layak,” kata Munir pada Selasa (03/03/2015).Berdasarkan laporan jaringan KNTI di lapangan, sejak tanggal 23 Februari  2015 lalu, gelombang tinggi mencapai lebih dari dua meter dan kondisi ini telah mengakibatkan semua nelayan yang berada di Lombok Barat dan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat  tidak bisa melaut.Demikian juga, ribuan nelayan di sepanjang sepanjang pantai Utara Jawa dalam seminggu tidak bisa melaut karena cuaca ekstrim dan musim angin barat. Di Batang, Jateng, sekitar 10.000an nelayan tidak bisa melaut karena gelombang mencapai 1 – 2,5 meter. Ditambah lagi polemik Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 /2015 tentang pelarangan pukat hela dan pukat tarik yang masih belum ada solusi bagi  nelayan pantura seperti Rembang, Pati, Tegal, Kendal dan Batang.Di Jawa Timur, nelayan yang berada di Sidoarjo, Surabaya, Madura dan Selat Madura sejak tiga hari lalu tidak ada aktivitas melaut. Sementara persedian makan sehari-hari semakin menipis.Dalam kondisi seperti ini seharusya negara hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian terpenuhinya hak-hak dasar nelayan tradisional, seperti pangan, sandang dan tempat tinggal selama bencana cuaca ekstrem berlangsung,",negatif
2015-075-07.json,Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa?,"Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa? | “KNTI meminta pemerintah harus bergotong royong untuk memenuhi hak-hak dasar nelayan dalam proses tanggap darurat bencana, dan segera melakukan rehabiltasi dan rekonstruksi paska bencana terhadap sumber-sumber penghidupan nelayan tradisional sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang penanggulangan bencana,” kata Munir.Di Jawa Timur mulai dari Paciran Lamongan sebanyak 28.154 nelayan, sedang dari Gresik ada skitar 5.800 nelayan,  di Sidoarjo ada skitar 1700 nelayan, sdang di Surabaya 2800 nelayan, Madura lebih dari 80 ribu nelayan, dan dari malang selatan sendang biru kecamatan Sumbermanjing ada 3.589 nelayan tidak bisa malaut sejak 10 hari yang lalu. Dan nelayan yang beraktifitas di Selat Madura, sudah 6 hari ini tidak bisa melaut, dangan rata-rata kerugian perhari mencapai Rp.300.000 per nelayannya. Belum termasuk nelayan yang dari Tuban, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, jember dan di daerah lainnya.Menteri Susi Prioritaskan Kesejahteraan NelayanKesejahteraan nelayan menjadi prioritas pemerintah, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui program dan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.Menteri KP Susi Pudjiastuti mengatakan, pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil. Peraturan ini selain untuk memberdayakan juga untuk melindungi nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang menjadi sasaran dan prioritas program pro rakyat KKP.  RPP ini juga disusun dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.“Prosesnya telah melalui harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan saat ini dalam proses permintaan paraf persetujuan ke menteri terkait,” kata Susi dalam siaran persnya, 24 Februari 2015.",netral
2015-075-07.json,Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa?,"Sudah Seminggu Nelayan di Jawa Tidak Melaut. Kenapa? | Susi menambahkan, rancangan peraturan ini memiliki lima tujuan utama, yakni mewujudkan kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Kedua, meningkatkan usaha yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan. Ketiga, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil. Selanjutnya, menjamin akses terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana dan prasarana produksi, dan pemasaran. Terakhir, meningkatkan penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil. [SEP]",positif
2019-078-09.json,Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim?,"Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim? | [CLS]  Ancaman dampak perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan nelayan dan masyarakat pesisir dan ada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ancaman itu, ditandai berbagai bencana alam di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, yang baru saja dilanda cuaca buruk dan gelombang tinggi.Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi yang terjadi di berbagai daerah saat ini. Dari hasil pemantauan, memang di Demak, diketahui kondisinya sedang buruk dan mengakibatkan nelayan di daerah tersebut tidak bisa melaut.“Nelayan berhenti melaut, demi menghindari bahaya yang lebih besar,” ucapnya, akhir pekan lalu di Jakarta.Berdasarkan data yang dilansir Pusat Data dan Informasi KIARA, di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak banyak nelayan yang berhenti melaut sejak Januari. Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang dirilis pada 2017, di Demak saja terdapat 3.846 orang yang profesi utamanya sebagai nelayan tangkap.“Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.336 nelayan tangkap terpaksa harus menghentikan aktivitasnya di laut sejak Januari lalu. Sementara, sisanya banyak yang tetap beraktivitas dengan segala keterbatasan,” paparnya.baca :  Ratusan Nelayan Terancam Kehilangan Pekerjaan, Perahunya Dihantam Gelombang Tinggi  Menurut Susan, akibat banyaknya nelayan yang tidak menangkap ikan, kehidupan ekonomi mereka langsung mengalami penurunan sangat drastis. Sebagai gantinya, mereka terpaksa harus mencari pekerjaan baru yang sifatnya serabutan dan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi itu, membuat para nelayan semakin mengalami penurunan pendapatan.",negatif
2019-078-09.json,Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim?,"Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim? | Akan tetapi, Susan mengatakan, saat nelayan harus menghadapi dampak perubahan iklim, di saat yang sama mereka juga harus menghadapi permasalahan serius abrasi pantai. Kondisi itu kini dialami nelayan di Demak, khususnya di Kecamatan Wedung. Dari fakta dan data yang dikumpulkan KIARA di lapangan, permasalahan abrasi sudah dirasakan nelayan dalam beberapa tahun terakhir ini.“Setiap tahun seluas 1 hektare tanah di kawasan pantai di Kecamatan Wedung hilang akibat krisis iklim. Bencana abrasi ini nyata telah mengancam ruang hidup nelayan,” tuturnya.baca juga :  Mengapa Cuaca Ekstrem Terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa? Anomali CuacaSusan menyebutkan, apa yang dialami warga dan nelayan di Demak, menjadi gambaran kondisi nelayan secara umum. Walau harus dilakukan penelitian untuk mencari data dan fakta lebih detil, namun dia meyakini kalau perubahan iklim telah memunculkan masalah alam yang tidak bisa dihindari oleh nelayan. Paling utama, adalah perubahan cuaca dan gelombang laut yang semakin tak mengenal musim.Dalam kondisi ini, Susan mendesak Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera melaksanakan mandat Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.“Salah satu mandat penting dari UU tersebut adalah melindungi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran,” katanya.menarik dibaca :  Dimana Peran Negara Saat Cuaca Buruk Terjadi dan Nelayan Tak Bisa Melaut?  ",netral
2019-078-09.json,Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim?,"Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim? | Lebih detil, Susan menyebutkan, dalam UU tersebut, dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa salah satu tantangan utama nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, adalah persoalan perubahan iklim. Dengan adanya tantangan tersebut, UU kemudian memandatkan kepada Pemerintah untuk bisa menyediakan informasi penting berkaitan dengan dampak perubahan iklim yang terjadi di seluruh Indonesia, terutama kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.“Seperti cuaca buruk, gelombang tinggi, dan bencana alam lainnya,” jelasnya.Dengan fakta tersebut, Susan menyatakan, jika ada satu nelayan mengalami kerugian akibat tidak bisa melaut, maka kerugian yang harus ditanggungnya paling sedikit mencapai Rp300 ribu. Jika kondisi itu ternyata dialami oleh banyak nelayan, maka dia menyebutkan bahwa kerugian akan jauh lebih banyak dan itu akan menyulitkan perekonomian nelayan bersama keluarganya masing-masing.Okeh itu, Susan menegaskan, dalam kondisi seperti itu, keterlibatan negara mutlak harus dilakukan. Bagi dia, persoalan ini harus segera disikapi oleh Pemerintah dengan memberikan asuransi sebagaimana dimandatkan oleh pasal 30 ayat 1-6. Dari catatan KIARA, selama ini asuransi yang dimandatkan UU No.7/2016 tidak diberikan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang berhak.“Skema pemberian asuransi ini masih bersifat top-down. Kami mencatat, asuransi yang diberikan Pemerintah tidak diberikan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang jelas-jelas terdampak perubahan iklim,” ungkap dia.Untuk itu, Susan meminta kepada KKP untuk bisa turun langsung ke daerah-daerah yang terdampak perubahan iklim seperti di Demak. Dengan turun langsung, maka persoalan bisa dipetakan dan dipecahkan lebih cepat dengan dicarikan jalan keluar. Dengan kata lain, Pemerintah harus hadir secara langsung untuk menyelesaikan persoalan nelayan.",netral
2019-078-09.json,Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim?,"Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim? | Dampak perubahan iklim yang dirasakan nelayan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, sebelumnya juga sudah diperingatkan Kepala Sub Direktorat Perubahan Iklim Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) Sudhiani Pratiwi. Menurut dia, Indonesia memang menjadi satu dari banyak negara pulau dan kepulauan di dunia yang merasakan langsung dampak perubahan iklim di kawasan pesisir.baca juga :  Cuaca Tak Menentu, Kehidupan Nelayan Ikut Terganggu  Indonesia TimurSudhiani bahkan memprediksi, dalam hitungan 15 tahun ke depan, dampak tersebut akan mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan air laut sampai kenaikan gelombang pasang. Pada kurun waktu tersebut, Indonesia Timur diprediksi akan menjadi wilayah terparah yang terkena dampak.“Jika tidak dilakukan antisipasi dari sekarang, akan muncul banyak sekali masalah di pesisir. Tak hanya teknis, namun juga non teknis,” ucap dia, bulan lalu.Menurut Sudhiani, kawasan terparah yang terdampak perubahan iklim diprediksi terjadi di sekitar pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan kawasan Selatan Maluku. Di kedua kawasan tersebut, gelombang air laut akan mengalami kenaikan hingga mencapai empat meter. Kondisi itu, dipastikan akan menyulitkan para nelayan yang harus mencari ikan menggunakan perahu tradisional.Satu-satunya cara agar dampak dari perubahan iklim itu bisa diatasi, kata Sudhiani, adalah dengan menyiapkan langkah antisipasi dari sekarang. Walaupun masih jauh, tetapi kesiapan menghadapi situasi akan menjadi solusi paling bagus untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Terlebih, kawasan pesisir adalah kawasan paling rentan terkena dampak tersebut.“Pemetaan masalah sangat penting untuk dilakukan. Apalagi, persoalan pesisir itu ada kaitan erat dengan sosial ekonominya. Itu berarti, masyarakat di sekitar harus dilibatkan, karena memang merekalah yang akan terdampak secara langsung,” ungkapnya.",netral
2019-078-09.json,Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim?,"Nelayan dan Masyarakat Pesisir Terdampak Perubahan Iklim? | Tentang kenaikan gelombang air laut, menurut Sudhiani itu harus dicarikan solusi dari sekarang, salah satunya dengan mengganti perahu tradisional yang biasa digunakan nelayan lokal. Perahu yang akan digunakan berikutnya, minimal harus berukuran 10 gros ton (GT) dan terbuat dari material yang kuat dari serangan korosi air laut.Pernyataan Sudhiani kemudian diperkuat oleh Kepala Sekretariat Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) BAPPENAS Putra Dwitama. Menurutnya, seluruh provinsi harus bisa bersinergi dengan Pemerintah pusat berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim (API) yang saat ini dilaksanakan.“Perlu ada zonasi untuk pengaturan kawasan pesisir. Harus ada pembaruan untuk mengadaptasi perubahan iklim yang terjadi hingga 2045 mendatang,” tuturnya.Putra menyebutkan, untuk bisa melaksanakan RAN API, Pemerintah harus mengubah haluan untuk tidak lagi melaksanakan program sesuai kebutuhan pemerintah. Akan tetapi, mulai sekarang adaptasi harus melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep seperti itu harus diterapkan, karena masyarakat akan menjadi aktor utama di lapangan.  [SEP]",netral
2022-075-08.json,"Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya?","Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya? | [CLS]     Yayasan Auriga Nusantara menghitung perkembangan data kebun sawit Indonesia sampai 2020, sekaligus membedah sumber lahan yang jadi kebun itu. Dari sana terlihat, mana sawit hasil dari mengubah hutan atau terjadi deforetasi maupun bukan.Berdasarkan pemetaan dan menggunakan citra satelit luas tutupan sawit nasional pada 2020 mencapai 16,52 juta hektar. Dari angka itu, 58% di Sumatera, 37% di Kalimantan, 3% di Sulawesi, dan 1,7% Papua. Sisanya, kebun sawit ada di Pulau Jawa, Bali Nusa dan Maluku. Secara umum, sekitar 95% tutupan sawit nasional di Sumatera dan Kalimantan.Yayasan Auriga Nusantara, melakukan perbaikan data sawit 2020 dengan pengecekan dalam lingkup nasional untuk melihat kebun sawit yang belum terpetakan pada 2019. Auriga gunakan citra satelit dengan resolusi lebih tinggi. Ini untuk melihat apakah ada kebun sawit belum ditetapkan pada 2019.Dedi P Sukmara Direktur Informasi dan Data Yayasan Auriga Nusantara, mengatakan, dari hasil pemetaan, dibandingkan dengan luas tutupan sawit di Indonesia dari sumber Dirjen Perkebunan 2020, Kementerian Pertanian 2019 dan data Auriga 2019.“Untuk tutupan sawit Kementerian Pertanian 16,3 juta hektar [2010] ini tentu berbeda karena dari tahun saja sudah berbeda. Auriga gunakan data terbaru 2020, Kementerian Pertanian data 2019. Data Auriga 2019, tutupan sawit Indonesia 16,23 juta hektar, ” katanya dalam diskusi daring baru-baru ini.Tutupan sawit Auriga ini, katanya, tak memasukkan penanaman kembali atau pembersihan lahan 2019. Auriga juga tak mengurangi tutupan sawit 2019 yang saat ini sedang penanaman kembali.Auriga mendukung pengelolaan data sawit dan tak mempermasalahkan perbedaan data serta bukan harus dipertentangkan. Justru, katanya, bisa jadi kekayaan pengetahuan yang memang terus berkembang dan harus mengadaptasi.Namun, kata Dedi, perkembangan izin kebun sawit di Indonesia harus dibarengi tata kelola yang baik atau tata kelola sawit keberlanjutan.  ",netral
2022-075-08.json,"Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya?","Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya? | Selanjutnya, perlu diatur mekanisme keterlibatan partisipasi publik dalam mengeluarkan data sawit. Tentu, katanya, dengan aturan dan mekanisme ketat.Untuk data yang baik, katanya, harus transparan dan membuka ruang publik ikut serta. Ruang-ruang ini perlu tetapi tetap harus ditentukan standar seperti apa.Mengenai pengembangan dan metode pendataan dan pemetaan sawit di Indonesia, katanya, dengan data spasial dan karburator ini penting karena akan tertinggal kalau bicara hanya data statistik. Juga akan tertinggal pula kalau hanya bicara peta.Informasi dan data ini, kata Dedi harus mendukung kebijakan-kebijakan pengelolaan sawit lebih baik.“Kita memang hanya bicara data tetapi ada perlu satu kanal publik atau satu sistem informasi yang terintegrasi. Bukan hanya bicara tutupan sawit, juga informasi tentang perizinan sawit.”Jadi, katanya, ketika bicara tentang sawit rakyat atau korporasi sudah terlihat datanya.Dedi bilang, sudah ada 7,7 juta hektar atau sekitar 48% tutupan sawit di Indonesia sampai tahun 2000 yang sampai saat ini masih eksis. Sisanya, 52% ekspansi dari 2000-2019. Paling tidak terjadi penambahan tutupan sawit dalam dua dekade terakhir seluas 8,4 juta hektar.Kalau melihat perluasan kebun sawit di daerah, katanya, sebelum 2000 ada di Sumatera, setelah 2003-2019 di Kalimantan. Namun, 10 tahun terakhir perkembangan sawit berpindah ke Papua dan Maluku, meskipun tidak semasif Kalimantan saat ini. Lonjakan sawit di Papua, katanya. mencapai empat kali lipat dari tahun 2000.  Kalau tahun 2000, hanya 50.000 hektar, 20 tahun terakhir terjadi lompatan empat kali lipat sekitar 250.000 hektar dan menyumbang sekitar 80% tutupan sawit eksis di Papua. Begitu juga Maluku, 96% sawit berkembang dalam dua dekade terakhir.“Dari data ini bisa terlihat pergeseran-pergeseran tren ekspansi sawit dari Sumatera berpindah ke Kalimantan dan berpindah lagi ke Papua dan Maluku, ” kata Dedi.",netral
2022-075-08.json,"Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya?","Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya? | Kalau melihat dinamika hutan menjadi sawit, katanya, ada 3,1 juta hektar hutan pada 2000 yang berubah jadi perkebunan sawit pada 2019.Berdasarkan peta mereka, hutan alam pada 2000 yang jadi sawit atau terjadi deforestasi langsung sampai 2019 seluas sampai 2,9 juta hektar. Lalu kebun sawit dari hutan tetapi tidak langsung–ada transisi dari komoditas lain–sebesar 158.000 hektar. Kemudian, kebun sawit yang tidak berasal dari deforestasi baik langsung maupun tidak langsung 13,1 juta hektar.Dari data ini, katanya, bisa terlihat mana kebun sawit dari hutan, atau deforestasi langsung dan mana bukan dari hutan. Trend deforestasi dan transparansiSementara itu, Timer Manurung, Ketua Yayasan Auriga Nusantara jabarkan soal deforestasi secara umum, termasuk sawit.“Saat ini, tren deforestasi sedang mengarah ke Indonesia bagian timur. Ini akan mengancam hutan yang seharusnya untuk kawasan konservasi,”katanya.Tren itu juga terlihat pada aplikasi Mapbiomas Indonesia yang dikembangkan Auriga Nusantara. Ia dibangun bersama jejaring masyarakat sipil dalam negeri dan bekerja sama dengan Mapbiomas Brazil dan Woods & Wayside International. Peta ini bisa melihat transisi luas tutupan hutan dan penggunaan lahan dengan lebih akurat.Data yang ditangkap Mapbiomas Indonesia pada 2015-2019 menunjukkan, terjadi peralihan lahan cukup signifikan antara lain hutan jadi tumbuhan non hutan 1,7 juta hektar, sawit 416.277 hektar, dan pertanian lain 2,7 juta hektar.Total deforestasi dalam rentang waktu itu mencapai 5,2 juta hektar.Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, korupsi pengelolaan sumber daya alam termasuk bidang kehutanan sudah terinstal ke dalam institusi dan sistem pemerintahan.",negatif
2022-075-08.json,"Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya?","Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya? | Hasil riset 2013 mengenai suap di perusahaan kehutanan masih terjadi hingga sekarang. Konflik lahan dan hutan bertambah meluas, demikian pula tumpang tindih penggunaan hutan dan lahan secara sistematis terus terjadi sampai 77 juta hektar.Ironinya, semua itu berjalan sesuai peraturan dan pedoman kerja, alias tak melanggar hukum.Mengapa terjadi? Menurut Hariadi, karena korupsi dalam tata kelola selain melalui penggunaan instrumen negara (state capture corruption)—misal, melalui penetapan pasal-pasal dalam peraturan-perundangan–, juga pelemahan fungsi-fungsi lembaga negara (institutional corruption). Korupsi ini, katanya, tak lagi hanya dengan barter atau quid pro quo, tetapi melalui regulasi dan prosedur resmi oleh lembaga resmi.Dalam perizinan, korupsi ini, selain mempermudah dan melonggarkan prosedur izin, juga memperlancar izin. Tetapi, katanya, lembaga perizinan tidak mampu mengendalikan izin-izin yang mereka keluarkan di lapangan.State capture corruption ini, katanya, dapat pula berupa internalisasi berbagai jenis peraturan daerah, termasuk mengurangi luas kawasan lindung dalam tata ruang. Juga, memudahkan kelompok usaha tertentu menjalankan bisnis di daerah, maupun penetapan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dalam peraturan daerah.“Hal demikian itu berakibat lemahnya penegakan hukum serta pengendalian kerusakan maupun pencemaran lingkungan hidup. Tetapi semua itu sudah berjalan sesuai peraturan-perundangan.”  Lemahnya aspek kelembagaan yang menyuburkan korupsi, Rimawan, pakar ekonomi, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga aktivis anti korupsi, angkat bicara.Dia katakan, salah satu persyaratan kemajuan negara adalah aspek kelembagaan kuat hingga bisa menjamin perkembangan ekonomi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.",negatif
2022-075-08.json,"Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya?","Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya? | Pada negara maju, aspek kelembagaan mengatur tata hubungan antar elemen masyarakat hingga menurunkan aspek korupsi. Akhirnya, potensi negara mencapai tujuan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat akan berhasil.Dari kajian dan analisis mereka, struktur ekonomi Indonesia sejak Belanda mengambil alih VoC pada 1800 hingga sekarang, masih didominasi ekonomi ekstraktif.Hipotesis kutukan sumber daya alam, katanya, terjadi pada perekonomian Indonesia. Di mana, negara dengan kandungan sumberdaya melimpah cenderung tidak memiliki sistem kelembagaan yang baik hingga pembangunan ekonomi suboptimal dan tertinggal dari negara yang justru tak memiliki sumberdaya alam berlimpah.Menurut laporan jurnal KPK 24 Maret tahun 2020, sektor perkebunan sawit ada potensi pajak tidak dipungut pemerintah sekitar Rp18,13 triliun pada 2016. Potensi pajak tahun itu bisa Rp40 triliun.Salah satu faktor penyebab penerimaan negara rendah, katanya, karena kepatuhan pajak rendah. Kepatuhan wajib pajak (WP) orang pribadi hanya 6,3% dan WP badan 46,3%.Rimawan mengatakan, pandemi COVID-19 menciptakan kontraksi ekonomi di seluruh dunia. Semua negara menerapkan anggaran defisit, kebutuhan mengkompensasi masyarakat karena pandemi naik, namun rasio pajak turun drastis buntut kontraksi ekonomi. Modal finansial, katanya, jadi langka dan akan terus berlaku hingga 5-10 tahun mendatang.Kelangkaan modal dapat diminimalisasi dengan menggerakkan modal sosial. Modal sosial hanya berjalan kalau ada kepercayaan. Kepercayaan muncul dari integritas dan transparansi. “Membangun modal sosial dalam jangka panjang hanya akan berhasil jika integritas dan transparansi konsisten antar waktu.”Ditambah lagi, tuntutan dunia internasional makin tinggi. Dimana keberlanjutan jadi elemen utama dalam ekonomi.Semua sektor akan terdorong menuju ekonomi hijau atau ekonomi biru yang menempatkan dampak lingkungan dan sosial setara dengan dampak ekonomi.",netral
2022-075-08.json,"Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya?","Auriga Bedah Data Kebun Sawit, Hasilnya? | “Inilah momentum perubahan ekonomi Indonesia guna memutus rantai ekonomi ekstraktif menuju ke struktur ekonomi alternatif yang lebih mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya.Jadi, sekarang kembali lagi kepada pemerintah dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. Sebagai tuan rumah G20, katanya, komitmen Indonesia sebagai negara yang makin bermartabat.“Tujuan pembangunan berkelanjutan akan makin disorot. Sudah saatnya, rakyat bisa menikmati hasil pembangunan secara adil dan mencapai kesejahteraan yang seharusnya mereka nikmati dari negara yang kaya ini,” kata Rimawan.******Foto utama:  Yayasan Auriga Nusantara gunakan citra satelit dan pemetaan untuk mendapatkan data terbaru luasan kebun sawit di Indonesia pada 2020. Foto: Shutterstock [SEP]",positif
2023-008-09.json,Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur,"Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur | [CLS]     Tumpukan batubara menggunung di tepian sungai di Sanga Sanga Muara RT 7, Kecamatan Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Januari lalu.  Dua eksavator sedang beraksi mengumpulkan benda hitam pekat itu di pelabuhan penumpukan batubara yang berada di tengah pemukiman ini.Tambang batubara diduga ilegal ini sempat setop ketika ramai soal Ismail Bolong, seorang pemilik tambang batubara ilegal—tetapi Januari 2023,  alat berat sudah Kembali beraktivitas.“ Dua puluh hari tiarap, lanjut aktivitas kembali,” kata warga setempat.Pelabuhan batubara yang sudah beraktivitas sekitar satu tahun itu berpagar tembok setinggi tiga meter  dengan luas satu lapangan sepak bola ini.Debu berterbangan, bising dan getaran dari aktivitas di pelabuhan batubara ini  mengganggu kenyamanan warga.“Rumah sudah retak dan seng atap rumah bocor. Air yang dipergunakan sehari hari sudah tercemar limbah batubara,” kata Suhartono, warga setempat.Sebagian warga terdampak sudah melaporkan kepada pemerintah dan aparat, dari kecamatan hingga provinsi mendesak agar aktivitas mengganggu ini setop.Dedy, warga Sanga Sanga mengatakan, masih ada sekitar 20 pelabuhan diduga ilegal di sekitar Sanga-sanga hingga Anggana Kutai Kartanegara.Eksploitasi tambang batubara ilegal sudah berlangsung lama di Kalimantan bersamaan ketika marak terbit izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah kabupaten dan kota mulai awal 2000-an.  Empat tahun terakhir mulai 2018 ini terutama di Kalimantan bagian timur, tambang ilegal makin menggila. Kasus tambang batubara ilegal ini jadi ramai, setelah video Ismail Bolong, mantan polisi juga pemilik tambang batubara ilegal jadi viral. Kasus Ismail masih proses hukum.Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, sepanjang empat tahun terakhir ada 168 titik tambang batubara ilegal beroperasi di provinsi dengan luas wilayah sekitar 12 juta hektar ini.",negatif
2023-008-09.json,Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur,"Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur | Mareta Sari, Dinamisator Jatam Kaltim mengatakan, sejak 2018, Jatam sudah  melaporkan aktivitas tambang ilegal  kepada kepolisian di 11 titik  sampai November 2022. Laporan itu minim penindakan.Dia bilang, hanya dua titik ditindaklanjuti, yakni, kasus tambang ilegal di Muang Dalam dengan Makroman di Samarinda.Di media sosial kembali beredar rekaman pada 21 Januari 2023 tambang batubara ilegal kembali beroperasi di Muang Dalam.Meski demikian,  Mareta tak menampik bisa jadi kepolisian sudah menindak di kasus tambang batubara ilegal selain laporan Jatam. “Mungkin mereka sudah melakukan penindakan karena tidak harus menyampaikan kepada Jatam juga,” katanya.Polisi melakukan penindakan di Jonggon Kutai Kartenegara, beberapa bulan lalu. Penindakan itu dilakukan setelah cerita Ismail Bolong mencuat di media sosial.  Pola kejahatan tambang ilegal Muhammad Jamil, Koordinator Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)  merinci pola operasi tambang ilegal ini, bukan sekadar tambang tak berizin, juga ada yang justru berizin tetapi masuk kategori ilegal.Pola operasi tambang ilegal, kata Jamil seperti yang lazim dikenal di Kaltim sebagai tambang ’koridor’. Tambang jenis ini dikenal beraksi di kawasan area yang terhimpit dua perizinan. “Jaraknya bisa beberapa meter hingga ratusan meter,” kata Jamil tahun lalu.Mareta memberikan contoh,  tambang koridor berlangsung di Desa Sumber Sari,  Kecamatan Loa Kulu,  Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Tambang itu, katanya, berada di antara dua izin konsesi PT MHU dan PT MPP.Bentuk lainnya, eksploitasi tambang di pertambangan legal, namun oleh orang yang tak memiliki dokumen izin pertambangan resmi. Model seperti ini,  katanya,  banyak terjadi di berbagai wilayah mulai dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Kaltim dan Kalimantan Utara. “Mereka menyerobot masuk pada pemilik izin tambang.”",negatif
2023-008-09.json,Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur,"Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur | Pola lain,  katanya, tambang ilegal oleh tambang berizin. “Beroperasi di wilayah yang sesungguhnya dilarang Undang-undang,” katanya, seraya contohkan, penambangan di luar izin dengan melewati batas konsesi.“Misal, izin mereka 1.000 hektar tetapi menambang di luar yang tidak diberi izin.”Dia juga menyebut pola tambang terbuka di kawasan hutan lindung. Kawasan yang wajib penambangan bawah tanah, itu sesungguhnya juga ilegal. Juga, ketika menambang di kawasan hutan produksi dapat dikonversi tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan juga termasuk kategori ilegal. Selain itu, katanya, menambang di kawasan rawan bencana.“Kalaupun bisa harus ada kajian bencana,” kata Jamil. Wadas, misal, mau ada tambang untuk material Bendungan Bener, tetapi tidak punya kajian.Begitu juga nasib beberapa pulau-pulau kecil yang secara eksplisit disebutkan dalam UU Pesisir dan Pulau Kecil, soal pelarangan pertambangan mineral di bawah luas 2.000 km persegi. “Banyak tambang (beropesrasi)  [di pulau] di bawah 2.000 km,” katanya.Pertambangan ilegal ini, katanya,  sudah pasti tak punya dokumen lingkungan hidup dan tidak menetapkan kaidah lingkungan hidup.Dia menilai,  tambang ilegal ini menimbulkan daya rusak lingkungan dan sosial. “Di wilayah tambang selalu ada konflik, jenis-jenis uang baru. Uang debu uang bising. Nama-nama sungai juga berubah.”Jamil menyayangkan, sikap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selama ini hanya menindak tambang ilegal di kawasan hutan. “Itu penghinaan serius terhadap masyarakat korban.”Padahal,  KLHK memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum baik administratif maupun pidana terhadap tambang merusak, termasuk pertambangan tanpa izin.  Iming–iming ",negatif
2023-008-09.json,Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur,"Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur | Aktor tambang ilegal kerap berdalih sebagai pemberdayaan warga.  Pada 2019, tambang ilegal di Kecamatan Marang Kayu,  Kutai Kartanegara, marak.  Salah satu cara penambang meminimalkan protes dengan melibatkan warga setempat menjadi bagian dari aktivitas pertambangan ilegal itu.Mareta menyebut ini seperti jebakan. Pada masa-masa sulit saat pandemi, kata Eta,   warga kesulitan ekonomi– susah cari pekerjaan— akhirnya masuklah dalam jeratan pertambangan ilegal.“Mereka jadi pekerja di dalamnya bahkan juga jadi bagian. Misal,  menyewakan kendaraan untuk pertambangan. Atau jadi pekerja harian yang jaga perlintasan,” ucap Mareta.Kemungkinan besar, katanya,  masyarakat tidak tahu kalau tambang itu ilegal. Pemerintah juga abai menginformasikan lebih awal kalau ada aktivitas ilegal yang harus dihindari masyarakat.Romiansyah, warga Santan, Marang Kayu mengatakan, tambang batubara di hulu Kecamatan Marang Kayu, Kutai Kartanegara,  yang berbatasan dengan Kota Bontang,  sudah berlangsung sejak lama.Perusahaan berizin yang beroperasi di Santan antara lain, PT Indominco Mandiri, PT Mahakam Sumber Jaya, PT Santan Bara. Ekonomi tambang ini tak banyak membantu warga.Sedang desa pesisir mengandalkan ekonomi yang bergantung kepada kelapa yang kini dinilai mulai redup. Diduga karena sebagian dampak dari aktivitas tambang batubara di hulu yang menyebabkan banjir kawasan pesisir.Romiansyah menilai,  ekonomi tambang besar tak berdampak luas bagi warga. “Orang lokal jarang bisa masuk perusahaan besar, akhirnya dengan ada tambang ilegal seperti juru selamat bagi anak-anak muda,” katanya.Celah ini dilihat Ismail Bolong. Dia paham bagaimana memanfaatkan warga lokal untuk bekerja di tambang ilegal. Warga sebagai pengatur lalulintas di perlintasan angkutan truk batubara.",negatif
2023-008-09.json,Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur,"Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur | Dia juga memberdayakan warga ikut dalam bisnis batubara melalui jasa angkutan. Romiansyah bilang,  di Marang Kayu,  rumah warga yang dilintasi truk pengangkut dan dekat  stock pile (penumpukan batubara) juga mendapat uang bulanan dari usaha ilegal ini Rp500.000 setiap bulan. Stock pile ini masuk kecamatan tetangga, Muara Badak. “Mereka menyebut uang debu,” katanya.Sebenarnya,  kata Romiansyah,  tambang ilegal di Marang Kayu sudah berlangsung lama sejak lama bahkan sebelum 2020. Saat pandemi COVID-19, tambang ilagal justru marak.“Menggilanya pas COVID,” katanya.Saat eksploitasi iru, katanya, sampai ratusan truk antri di dekat pelabuhan. Mereka bekerja 24 jam. Batubara berasal dari Santan Ulu ini diangkut dengan truk melintasi jalan di depan kantor kecamatan dan pasar menuju pelabuhan.Tak semua warga kegirangan dengan kehadiran tambang ilegal ini. Sebagian warga protes dengan penggunaan jalan yang dilintasi truk pengangkut batubara itu seperti di pasar terganggu, warga menggelar protes.Orang Marang Kayu memiliki penyebutan tempat tempat khusus yang bertalian dengan tambang ilegal, salah satu silkar. Silkar, kata Romiansyah, merupakan nama kawasan yang dibongkar tambang batu bara ilegal.  Di kawasan ini juga dia sebut tambang Ismail Bolong beroperasi.Jalur itu sebelum tambang ilegal sepi, sekarang banyak rumah, bengkel warung panjang.Tambang ilegal di Santan Ulu Marang Kayu kini sudah berhenti beroperasi sejak kasus Ismail Bolong mencuat ke publik. Meskipun masih ada tumpukan batubara.  Presiden harus turun tangan Fathul Huda, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda menilai,  penanganan skandal tambang ilegal yang melibatkan aparat kepolisian, Ismail Bolong,  tak trasnparan. Meskipun Ismail Bolong sudah sebagai tersangka namun dia menduga polisi “saling kunci” karena soal soal dugaan suap tak muncul lagi. Yang terdengar,  hanya dengan tambang ilegalnya.",negatif
2023-008-09.json,Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur,"Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur | Padahal, Ismail Bolong pernah menyebutkan pernah menyetor uang koordinasi ke salah satu petinggi Polri. Meskipun dia kemudian membantah kalau pernyataan di awal tidaklah benar.  “Butuh presiden turun tangan,”  katanya kepada Mongabay akhir Desember 2022 di Samarinda.Muhammad Isnur, Ketua YLBHI mengatakan, hukum dan aspek perlindungan lingkungan hidup tak jalan,  terutama karena aparat kepolisian.  “Itu fakta pertama yang harus diungkap.”Isnur bilang, hasil riset di Papua memperlihatkan, keterlibatan pejabat kepolisian, militer, intelijen dalam komisaris perusahaan. “Itu jelas relasi oligarkinya nyambung semua,” kata Isnur dalam keterangan pers November lalu.Fathul bilang,  presiden bisa membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) berkenaan dengan skandal tambang batubara ilegal yang kian menggila di Kalimantan.Maraknya pertambangan batubara  ilegal yang melibatkan aparat kepolisian seperti Ismail Bolong sebagai pengepul batubara, dia nilai,   ada indikasi pengawasan internal di kepolisian yang lemah. Meskipun Ismail Bolong sudah dinyatakan tidak aktif lagi di lembaga Bayangkara sejak Juli 2022.“Pengawasan internal di kepolisian perlu dikuatkan selain Kompolnas.”Selain itu, kata Fathul, sistem pengawasan di  Kementerian Energi  dan Sumber Daya Mineral (KESDM) juga lemah. Dia contohkan, posisi inspektur tambang khusus mengawasi tambang di daerah.  Saat kewenangan pengawasan ke pemerintah pusat membuat pemerintah daerah seperti tidak mau tahu dan lempar tanggung jawab.“Seolah-olah yang di daerah ini sudah nda mau tau. Merasa tidak punya kewenangan. Akhirnya mereka bilang itu kewenagan pusat.”Untuk itu, devisi penegakan hukum perlu ada di KESDM juga, tak hanya di KLHK. KESDM, kata Fathul, khusus menangani minerba  dan sistem harus diatur. “Jangan ada conflict of interest di Gakum.”",negatif
2023-008-09.json,Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur,"Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur | Saat ini, inspektur tambang, sudah tidak efektif karena pengawas hanya 12 orang dengan 1.400 IUP tambang batubara di Kalimantan Timur. Dengan luasan tambang 5,2 juta hektar itu, katanya, mustahil bisa mengawasai dengan baik.“Apalagi,  dengan banyak tambang ilegal. Sistem pengawasan pun dipastikan lumpuh.”    [SEP]",negatif
2016-093-11.json,"Ajukan Banding Terhadap Putusan PT. BMH, Inilah Strategi KLHK","Ajukan Banding Terhadap Putusan PT. BMH, Inilah Strategi KLHK | [CLS] Gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) yang ditolak Pengadilan Negeri (PN) Palembang pada persidangan 30 Desember 2015 membuat KLHK mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, Sumatera Selatan. Agar tidak menelan pil pahit kembali, KLHK pun menyiapkan strategi jitu. Sebagai langkah menguatkan memori banding, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengumpulkan 23 ahli hukum mulai dari pengacara hingga aktivis lingkungan. “Saya mengundang kawan-kawan guna mendapatkan masukan sekaligus persiapan. Terutama eksplorasi data untuk meyakinkan hakim tinggi nanti bahwa persolan ini merugikan rakyat,” kata Siti di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Jumat (08/1/2016).Dalam menyusun memori banding, KLHK akan membentuk tim kecil dan Siti terlibat langsung. “Ada catatan yang datanya bisa saya eksplor. Saya sudah baca semua dan akan mengarahkan seluruh potensi data dengan baik dan tepat,” terangnya.Menurut Siti, selain eksplorasi data, fokus perhatian juga ditujukan untuk menjawab argumentasi hakim. “Catatannya adalah membuat hakim mengerti. Setahu saya, PT. BMH itu tiap tahun terbakar. Mula-mula 500 hektare, lalu 2 ribu hektare, naik 6 ribu hektare, hingga 20 ribu hektare. Hal seperti ini harus digambarkan beserta foto citra satelit.”KLHK juga akan melakukan kroscek setiap saksi untuk memastikan apakah betul atau tidak kesimpulan yang dibuat majelis hakim. Ini akan memberikan titik terang kepada hakim banding di pengadilan tinggi. “Untuk dukungan selanjutnya mungkin perlu dipertimbangkan multidoors. Saya bersama Dirjen Penegakan Hukum akan terus melakukan pengamatan,” jelas Siti.",netral
2016-093-11.json,"Ajukan Banding Terhadap Putusan PT. BMH, Inilah Strategi KLHK","Ajukan Banding Terhadap Putusan PT. BMH, Inilah Strategi KLHK | Ketua Harian Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Andiko Sutan Mancayo mengatakan, gugatan KLHK harusnya beriringan dengan pidana sanksi administrasi. Tak cukup perdata. “Kalau mau banding sederhana, ada pengacara. Tapi lebih dari itu, secara logika apakah kebakaran disengaja atau tidak sehingga menimbulkan kerugian.”Menurut Andika, jika kebakaran diidentifikasi sebagai kelalaian, harusnya ada pembuktian kesalahan. Berdasarkan dokumen, keterangan saksi ahli tidak ada yang secara gamblang menyebutkan kebakaran itu disengaja atau tidak. “Ada dua hal. Pembuktian kesalahannya sendiri dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Ini di luar logika hukum lingkungan, kalau tidak lalai berarti disengaja.”Poin lain yang harus ditegaskan menurutnya adalah kerugian yang harus dideskripsikan lebih rinci oleh KLHK, selain tindakan administratif terkait perizinan. “KLHK jangan terkunci satu gugatan. Selain perdata, pidana berikut unsur pelanggaran perizinan harus dilakukan,” ujar Andiko.Direktur Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL) Hendri Subagio mengatakan, berdasarkan kajiannya, hakim seperti tidak melihat fakta menyeluruh. Pertimbangan hakim juga tak melihat adanya kesalahan, baik kebakaran disengaja ataupun kelalaian. “Majelis hakim sudah mengakui adanya kebakaran, ini harus dikoneksikan dengan PP Perlindungan Hutan, terlepas terbakar atau dibakar.”Hendri pun menyoroti fakta yang terungkap dalam persidangan terakhir. “Kebakaran terjadi 2014, sementara sidang 2015. Kondisinya jelas berbeda. Fakta-fakta ini harus dibeberkan dalam proses persidangan dan ditambahkan dalam memori banding.”Antisipasi ",netral
2016-093-11.json,"Ajukan Banding Terhadap Putusan PT. BMH, Inilah Strategi KLHK","Ajukan Banding Terhadap Putusan PT. BMH, Inilah Strategi KLHK | Koordinator Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengatakan, untuk memori banding, tafsir lingkungan hidup secara fisik perlu dituangkan secara detil. “Hitungan teknis seperti berapa besar emisi yang terlepas harus dilengkapi. Sehingga, majelis hakim di pengadilan banding dapat memahami kompleksitas masalah yang ditimbulkan akibat kebakaran di areal perusahaan hutan tanaman industri (HTI) tersebut.”Chalid mengatakan, selama ini ada dengungan pengadilan merupakan rumah aman bagi penjahat lingkungan. Karena itu, harus ada pendekatan mendasar yang cepat dan revolusi untuk perbaikan praktik peradilan.“Pasal 49 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jelas menegaskan, perusahaan bertanggung jawab. Tapi, terkait perkebunan atau hak guna usaha (HGU) tidak ada satu pun pasal yang menyatakan pemegang HGU bertanggung jawab bila terjadi kebakaran.”Menurut Chalid, penting adanya aturan yang mengatakan baik pemegang izin maupun pemegang HGU bertanggung jawab mutlak terhadap kawasannya yang bebas dari kebakaran. “Manakala terjadi kebakaran, itulah kejahatan. Pemerintah dapat mencabut izin, menjatuhkan sanksi, dan sebagainya.”Nur Hidayati dari Walhi menuturkan, kejahatan lingkungan hidup sudah menjadi extraordinary crime. Di sisi lain, dalam banyak gugatan biasanya bersifat post mortem. Setelah kejadian baru melakukan sesuatu. Padahal, menurutnya, dalam prinsip perlindungan lingkungan hidup, ada prinsip kehati-hatian.“Ke depan, kasus kebakaran hutan semakin canggih. KLHK harus mendorong adanya peradilan khusus lingkungan hidup. Seperti halnya penganganan kasus tindak korupsi. Depan begitu, kita bisa melakukan upaya antisipatif.”Nur Hidayati berharap, gugatan di tingkat banding nanti, ditangani hakim bersertifikasi lingkungan. “Karena, lingkungan hidup itu dimensinya berbeda dengan gugatan biasa,” tandasnya. [SEP]",negatif
2021-024-05.json,"Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat","Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat | [CLS]     Dukungan kepada Bupati Sorong terus mengalir. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Papua yang terdiri dari berbagai organisasi dan individu menyatakan dukungan kepada Bupati Sorong yang kena gugat tiga perusahaan di PTUN Jayapura. Sang bupati tergugat karena melakukan tata kelola dan evaluasi perizinan dengan hasil mencabut izin perusahaan yang melanggar. Perusahaan keberatan atas pencabutan izin-izin itu.Dukungan kepada Bupati Sorong dibacakan pada diskusi akhir Agustus lalu dihadiri Jhon Kamuru, Bupati Sorong; Mamberob Rumakiek anggota DPD Papua Barat; Silas O. Kalami, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi. Kemudian, Pdt. Dora Balubun Ketua KPKC Sinode Gereja Kristen Injil (GKI) Tanah Papua, dan Ida Klasim, tokoh perempuan Suku Moi.“Apa yang dilakukan Bupati Sorong wujud tanggung jawab dan komitmen mendahulukan kepentingan hak-hak masyarakat adat bagi orang asli Papua dan untuk menjaga kesinambungan alam, ” kata Yohanis Mambrasar, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Papua.Perusahaan yang menggugat Bupati Sorong adalah PT Inti Kebun Lestari (IKL), PT Papua Lestari Abadi (PLA) , dan PT Sorong Agro Sawitindo (SAS). Bupati Sorong mencabut izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha perkebunan (IUP) tiga perusahaan ini. Satu perusahaan lain, juga dicabut pada April 2021.Pencabutan ini berdasarkan evaluasi antara lain, karena mereka tidak melaksanakan kewajiban dalam IUP dan gunakan izin-izin untuk pemanfataan lain. Luas IUP tiga perusahaan ini hampir mencapai 100.000 hektar.Koalisi menilai, keputusan bupati tepat. Perusahaan-perusahaan ini tidak menghormati hak-hak masyarakat adat hingga layak dicabut. PTUN Jayapura juga diminta tidak mengabulkan gugatan perusahaan.Persoalan yang terjadi di Kabupaten Sorong, saat ini bagian dari masalah besar pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintah di tanah Papua. ",negatif
2021-024-05.json,"Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat","Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat | Baca juga: Izin Dicabut, Perusahaan Sawit Gugat Hukum, Pemerintah Sorong Banjir Dukungan  Koalisi nyatakan, politik pembangunan negara dari masa ke masa di tanah Papua, masih mengutamakan kepentingan korporasi dan oligarki. Hal itu tampak dari penguasaan tanah skala besar oleh korporasi didukung kebijakan pemerintah.Dampak buruk terhadap tanah dan manusia Papua, sudah sangat banyak. Pendekatan pembangunan tak kunjung berubaha. Orang Papua, katanya, terus kehilangan tanah dan hutan yang merupakan sumber penghidupan dan identitas budaya. Krisis lingkungan pun tak terelakkan.Selain mendukung Bupati Sorong, koalisi juga mendesak pemerintah mencabut berbagai kebijakan yang mengutamakan kepentingan korporasi dan pemodal besar di Tanah Papua. Pemerintah juga didesak menghentikan pemberian izin usaha yang mengeksploitasi tanah dan hutan masyarakat adat Papua. Juga mengevaluasi dan kaji ulang izin-izin dan praktik investasi selama ini.Sebaliknya, pemerintah harus segera menerbitkan kebijakan peraturan daerah khusus tentang penetapan pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyaakat adat atas tanah dan peradilan adat di tanah Papua.Pemerintah juga harus menyelesaian masalah-masalah pelanggaran HAM dan perampasan tanah skala luas di Papua yang terjadi selama ini.Koalisi Masyarakat Sipil untuk Papua ini antara lain terdiri dari Paritas Institute, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Asia Justice and Rights (AJAR), Elsham Papua, Greenpeace Indonesia, PapuaItuKita, LP3BH Manokwari, Tapol.Ada juga KPKC GKI di Tanah Papua, KPKC Gereja Kingmi Tanah Papua, SKPKC Fransiskan Papua, Elsham, Make West Papua Safe Campaign, Paham Papua, Kontras Papua, LBH Papua, AMAN Sorong, Garda Papua, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan banyak lagi. Baca juga: Belasan Izin Kebun Sawit di Papua Barat Dicabut Jadi contoh ",negatif
2021-024-05.json,"Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat","Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat | Pada 27 April lalu, Bupati Sorong mecabut izin empat perusahaan yaitu PT Cipta Papua Plantation, IKL, PLA, dan SAS. Pencabutan izin-izin ini tindak lanjut dari evaluasi izin sawit oleh Pemerintah Papua Barat. Secara keseluruhan, Pemerintah Papua Barat, mencabut belasan izin sawit karena tidak menjalankan kewajiban dalam IUP. Ia meliputi Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, dan Fakfak.Bupati Johny Kamuru, setahun sebelumnya, pada 14 Agustus 2020, juga mencabut izin PT Mega Mustika Plantation (MMP). Aksi penolakan masyarakat terhadap perusahaan ini sudah berlangsung lama. Puncaknya, pada 9 Agustus 2020, bersamaan dengan Hari Masyarakat Adat Sedunia. Kala itu,, masyarakat aksi ke nupati.Saat kasi, bupati berjanji mencabut izin MMP. Janji dia tepati. Bertempat di Kampung Dela, Distrik Selemkai, Johny Kamuru membacakan dan menyerahkan surat putusan pencabutan izin MMP.Pada 2017, Bupati Kamuru menandatangani Peraturan Daerah Nomor 10/2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Moi di Kabupaten Sorong.Belum banyak pemerintah daerah di Papua yang membuat Perda Pengakuan Masyarakat Adat di wilayah mereka. Perda ini memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat di tengah gempuran investasi yang merampas wilayah adat mereka.Mamberob Rumakiek, anggota Dewan Perwakilan Derah (DPD) Papua Barat memuji Bupati Sorong untuk keberanian mengambil keputusan mencabut izin perusahaan dan keberpihakan pada masyarakat adat.Dia bilang, tak banyak kepala daerah di tanah Papua yang berani melakukan itu. “Kami berharap ini diikuti oleh semua pemimpin di Papua maupun Papua Barat, terutama anak-anak adat yang menjad kepala daerah agar melakukan hal sama.”Ida Klasim, Tokoh Perempuan dari Wilayah Adat Moi juga berterima kasih pada Bupati Johny Kamuru. Baginya, ini bisa jadi momentum pemerintah daerah, dan pusat melihat kembali kebijakan terkait pengelolaan hutan.",negatif
2021-024-05.json,"Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat","Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat | “Jika tidak melibatkan masyarakat adat, bagi saya itu sebuah pelanggaran terstrukstrur dan tersistematis oleh negara.”Dalam pengamatan Ida, wilayah-wilayah yang dikuasai perusahaan juga kantong-kantong kemiskinan. Pemenuhan hak dasar masyarakat mulai dari kesehatan hingga ekonomi masyarakat, sangat rendah.“Apa yang dilakukan bupati, jadi pintu masuk melakukan tata kelola ruang hidup masyarakat adat, yang bersumber dari penghargaan, penghormatan, perlindungan, keberpihakan, dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat.”Gereja Kristen Injili di Tanah Papua melakukan pedampingan terhadap masyarakat terdampak investasi. Dalam kesempatan pendampingan, dukungan bupati setempat terhadap masyarakat jarang terjadi.“Tindakan Bupati Sorong ini yang pertama dan langsung terlihat. Dalam beberapa kasus yang kami dampingi, kami bertemu dengan bupati. Beberapa bupati yang memang memiliki persoalan sama. Sayangnya, dukungan terhadap masyarakat adat seperti ini itu baru pertama terjadi,” katanya.GKI Tanah Papua sudah mengirim surat resmi ke PTUN dan hakim yang menangani perkara gugatan ini, sebagai dukungan kepada pemerintah Kabupaten Sorong.Silas Kalami, Ketua LMA Malamoi mengatakan, banyak izin-izin sawit di Kabupaten Sorong ada karena keputusan sepihak pemerintah daerah sebelumnya. Pemerintah, katanya, gampang mengeluarkan izin tanpa sepengetahuan masyarakat adat.Saat ini, kondisi di Kabupaten Sorong, berbeda. Perda Nomor 10/2017 mengakomodir persetujuan bebas tanpa paksaan terhadap masyaraat adat ketika berhadapan dengan rencana-rencana investasi.Pemerintah daerah, perusahaan, atau investor yang perlu tanah, harus memberikan penjelasan kepada masyarakat adat. Masyarakat berhak menolak atau menerima, atau mengusulkan bentuk pembagunan lain di wilayah mereka.",positif
2021-024-05.json,"Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat","Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat | “Ini waktunya di mana pemerintah daerah berpihak pada masyarakat adat. Karena itu, kami bersama teman-teman organisasi masyarakat sipil, bersama Aliansi MAsyarakat Adat Nusantara mendukung penuh tindakan Bupati Sorong.” Baca juga: Bupati Sorong Cabut Izin Kebun Sawit Perusahaan di Wilayah Adat Moi Kembalikan ke masyarakat adatBerbagai pihak mendorong agar lahan-lahan dengan izin dicabut segera kembali ke masyarakat adat, bukan untuk investasi baru.Silas biang, berdasarkan aturan, tanah harus kembali ke pemilik ulayat. Apalagi, masyarakat adat di wilayah-wilayah itu belum pernah melakukan pelepasan.Adapun aturan dalam Perda Nomo 10/2017 menyebutkan, Masyarakat Adat Moi tidak boleh mengalihkan tanah kepada pihak lain. Yang akan digunakan adalah sistem kontrak.Kalau ada marga-marga atau individu yang tanda tangan pelepasan tanah adat ke pihak lain, bisa digugat oleh saudara lain dengan gunakan perda ini.“Perda ini kekuatan masyarakat adat untuk mempertahankan hak-haknya atas tanah, hutan, dan kebudayaannya.”Saat in, LMA Malamoi terus mendorong pemetaan wilayah adat dan penulisan sejarah marga-marga dan sub marga di wilayah adat Malamoi. Dari tahapan pemetaan dan penulisan sejarah, selanjutnya lembaga adat mengadakan sidang adat untuk mencapai kesepakatan atas pemetaan dan sejarah yang dibuat.Setelah proses ini selesai, hasil didorong ke bupati agar menerbitkan suray keputusan tentang pengakuan marga, wilayah adat, dan sejarah mereka.LMA Malamoi mendorong pengakuan hak masyarakat adat, wilayah adat, dan sejarah mereka melalui peraturan daerah, peraturan bupati dan SK bupati. Dewan Adat Malamoi juga terus memperkuat kelembagaan adat di distrik sampai kampung hingga mampu memjaga wilayah adat masing-masing.",positif
2021-024-05.json,"Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat","Dukung Bupati Sorong, Koalisi: Kembalikan Hak-hak Masyarakat Adat | Dari pengalaman, masyarakat adat kehilangan lahan adat melalui proses-proses tidak adil. Saat proses peralihan, pengetahuan terbatas dan gampang melepaskan lahan adat. Keadaan ini, katanya, dampak dari tidak ada pendampingan dan kekosongan regulasi yang melindungi.“Di Kota Sorong ini ada satu marga sudah tidak punya tanah lagi. Itu terjadi di Klamono, ada satu marga yang punya kampung di wilayah sawit. Itu hanya tinggal di dalam wilayah HGU sawit. Tanah sudah tidak ada.”Bupati Sorong Johny Kamuru mengatakan, wilayah-wilayah dengan izin dicabut untuk kepentingan masyarakarat adat. Dia berharap, dukungan dari berbagai elemen. Dia meyakini keputusan yang diambil sudah tepat.“Dari beberapa kajian, kita putuskan dicabut. Demi kelangsungan masyarakat yang hidup di sana. Demi kelestaian lingkungan, alam, demi kesinambungan pembangunan, demi Undang-undang, demi hak asasi manusia dan berbagai macam pertimbangan, akhirnya izin-izin ini kita cabut.”  ******Foto utama:  Bupati Sorong, di halaman PTUN Jayapura, usai hadiri sidang gugatan perusahaan yang izinnya dicabut. Dukungan terus mengalir pada sang bupati. Foto: Asrida Elisabeth/ Mongbay Indonesia [SEP]",netral
2014-003-07.json,Konsultasi Amdal Tambang Emas Keluarga Bakrie Diprotes,"Konsultasi Amdal Tambang Emas Keluarga Bakrie Diprotes | [CLS] PT Gorontalo Mineral, perusahaan tambang emas milik keluarga Bakrie, menggelar konsultasi publik penyusunan Analisis dampak lingkungan (Amdal) di rumah makan Samudera Kota Gorontalo, Kamis (18/12/14).Namun dari proses mendapatkan izin penambangan itu diwarnai kericuhan. Sejak pagi, ketika acara baru mulai, di luar berdatangan pengunjuk rasa. Mereka berorasi sembari membawa poster berisi tuntutan menghentikan konsultasi publik.Pengunjuk dari Forum Pemerhati Masyarakat Penambang Bersatu (FPMPB) Bone Bolango, Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Gorontalo, Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Bone Bolango (PAPMIB) dan Lembaga Monitoring Transparansi Kebijakan Publik (LMTKP). Kelompok ini menamakan diri sebagai koalisi rakyat untuk transparansi kebijakan publik pengelolaan sumber daya alam.Keinginan pengunjuk rasa masuk ke lokasi kegiatan dihadang aparat kepolisian. Pagar rumah makan ditutup. Namun, seorang pengunjuk rasa, Sunaryo Dulanimo, menerobos barikade kepolisian dan masuk. Di sana dia membanting kursi sembari berteriak meminta konsultasi publik penyusunan Amdal dihentikan.Namun aksi Sunaryo tidak berlangsung lama. Dia dihadang beberapa orang dan langsung dipukul. Kegeduhan terjadi di ruangan itu. Para ibu-ibu segera menjauh. Sunaryo diamankan kepolisian. Pelipis sebelah kanan lebam.“Banyak yang memukul saya. Yang saya kenal tadi hanyalah Arjun Mogolaingo,” kata Sunaryo.Arjun yang dimaksud Sunaryo, adalah mantan anggota dewan di Bone Bolango, kini bekerja di Gorontalo Mineral. Namun Arjun membantah memukul Sunaryo.“Saya tidak memukul, hanya mengamankan agar suasana konsultasi publik tetap berjalan tertib dan kondusif.”",negatif
2014-003-07.json,Konsultasi Amdal Tambang Emas Keluarga Bakrie Diprotes,"Konsultasi Amdal Tambang Emas Keluarga Bakrie Diprotes | Menurut Sunaryo, tujuan dia masuk ke pertemuan itu meminta kegiatan dihentikan. Terlebih, dokumen konsultasi publik tidak ada hal baru. Apalagi sesuai SK 456/Menhut-II/2011, tentang perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi emas dan mineral pengikut pada kawasan hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap, Gorontalo Mineral di Bone Bolango berakhir 18 Juli 2013. Ia tidak dapat diperpanjang.Jemi Monoarfa, peserta protes mengatakan , kehadiran Gorontalo Mineral membawa bencana bagi masyarakat di Bone Bolango. Pada 2011, enam desa di Bone dan Bone Raya, diterjang banjir bandang dan longsor, jembatan putus, sarana publik rusak parah, dua warga tewas terseret arus, dan puluhan mengungsi.Pada 2013, di Kecamatan Bone Pantai dan Bulawa diterjang banjir. Empat warga tewas, tiga terseret arus dan tertimbun longsor, puluhan rumah hanyut dan rusak parah, sarana publik seperti sekolah, tempat ibadah hingga jembatan, putus. “Akses publik lumpuh total ketika itu.”Gorontalo Mineral, telah melanggar hukum dan harus ditindak karena proyek jalan sebelum ada Amdal. Untuk itu, mereka menuntut Amdal dihentikan dan proses penyelidikan.Penambang rakyat Meskipun begitu,  konsultasi publik berlangsung hingga pukul 12.15. Dalam konsultasi publik dihadiri tim penyusun Amdal, lebih banyak diprotes penambang rakyat. Para penambang rakyat hadir sebagai peserta bergantian mempertanyakan keberadaan Gorontalo Mineral di wilayah kelola tambang mereka yang dilakukan sejak 1970-an.Ihwan Husain, penambang rakyat mempertanyakan apakah perusahaan siap menciutkan wilayah pertambangan perusahaan kepada penambang rakyat seluas 2.000 hektar, menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR).“Kami ingin perusahaan memperhatikan penambang rakyat. Kami hanya minta 2.000 hektar jadi WPR.”",negatif
2014-003-07.json,Konsultasi Amdal Tambang Emas Keluarga Bakrie Diprotes,"Konsultasi Amdal Tambang Emas Keluarga Bakrie Diprotes | Para penambang rakyat khawatir kalau penyusunan Amdal hanya pesanan perusahaan. Mereka mengancam akan menutup akses jalan perusahaan sepanjang tiga kilometer di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa, Bone Bolango– pintu masuk kawasan hutan–, jika perusahaan tidak menyanggupi tuntutan mereka.Syahrial Junadi, General Manager Gorontalo Mineral mengatakan, kegiatan ini untuk menampung semua masukan maupun kritikan masyarakat. Mereka menampung dan akan diberikan kepada tim penyusun Amdal.  Tim penyusun Amdal, katanya, perusahaan bekerja sama dengan ahli independen, dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung (Lapi ITB) dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG).Menanggapi pertanyaan penambang rakyat yang meminta wilayah 2.000 hektar, Syahrial enggan menjawab. Menurut dia, harus berpulang ke pemerintah dan regulasi yang mengatur.Jika konsultasi publik penyusunan Amdal selesai, Gorontalo Mineral akan tahap konstruksi dan produksi.Mengenai penyusunan Amdal, perwakilan Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Gorontalo, Ivon menjelaskan, di Gorontalo, lisensi komisi penilai Amdal provinsi sejak Juni 2014 belum diperpanjang oleh komisi penilai Amdal pusat. Hingga mereka melimpahkan ke komisi penilai Amdal Bone Bolango.“Karena kontrak karya, dan di kawasan hutan lindung, proses penilaian dilimpahkan ke pusat. Yang akan mengeluarkan rekomendasi dari sisi lingkungan komisi penilai Amdal pusat. Proses mungkin setahun.”Dia mengatakan, tim penyusun Amdal harus menampung semua aspirasi masyarakat, terutama yang menerima dampak negatif.  Dia mengusulkan, perlu ada ruang lain membahas teknis penyusunan dokumen.“Kalau melihat hasil pemaparan perusahaan, ada banyak sekali perlu dikaji karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau boleh izin-izin yang semua dikeluarkan pusat, harus dibuka satu-satu agar diketahui masyarakat,” kata Ivon.Alih fungsi hutan ",netral
2014-003-07.json,Konsultasi Amdal Tambang Emas Keluarga Bakrie Diprotes,"Konsultasi Amdal Tambang Emas Keluarga Bakrie Diprotes | Dalam dokumen, proses perizinan Gorontalo Mineral merupakan kontrak karya generasi ke VII ditandatangani 19 Februari 1998 oleh pemerintah pusat didahului persetujuan DPR dan presiden.Gorontalo Mineral saat ini tidak lepas dari kesuksesan mengalih fungsi hutan di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone. Ketika itu ditanyakan kepada perusahaan, Syarial enggan menjawab.“Saya rasa yang berhak menjawab itu pemerintah. Setahu saya proses itu harus melewati 16-18 tahapan. Pemerintah daerah lebih tahu.”Ahmad Bahsoan, Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Alam mengatakan, alih fungsi hutan di taman nasional menjadi tambang ini ancaman bagi ketersediaan air. Bukan hanya masyarakat di sekitar kawasan, juga bagi 15.000 lebih rumah tangga di Bone Bolango dan Kota Gorontalo yang mengkonsumsi air PDAM bersumber dari DAS Bone.“Nilai cadangan emas di taman nasional yang dialihfungsi itu tidak akan sebanding dengan kemampuan dalam menyediakan pangan bagi masyarakat Gorontalo.” [SEP]",negatif
2012-007-07.json,Haruskah Menyiksa Luwak Untuk Menciptakan Kopi Termahal di Dunia?,"Haruskah Menyiksa Luwak Untuk Menciptakan Kopi Termahal di Dunia? | [CLS] Bagi anda pecinta kopi, terutama kopi luwak, nampaknya anda harus mulai sedikit berempati dengan para luwak yang memproduksi kopi termahal sejagat raya ini. Hasil investigasi yang dilakukan oleh harian Guardian dari Inggris menyatakan bahwa beberapa produsen memperlakukan luwak-luwak yang memproduksi kopi mereka dengan semena-mena.Saat mengunjungi sebuah kedai kopi di Medan, Sumatera Utara, mereka menjumpai seekor luwak betina (Paradoxurus hermaphrodites) dikerangkeng di dalam sebuah kandang, sementara dua anaknya dipisahkan dari induknya dalam sebuah kerangkeng yang bahkan lebih kecil. Sementara, mereka masih menemukan sekitar 20 kandang lain yang disembunyikan jauh di belakang toko untuk menghindari pendangan pengunjung.Kelompok pemerhati satwa mencatat bahwa pengembangan peternakan kopi luwak sejenis ini banyak berkembang di seluruh Asia Tenggara, mereka mengandangkan puluhan ribu satwa di dalam sebuah kandang yang sangat kecil dan memaksa mereka untuk melakukan diet. luwak yang kebanyakan digunakan dalam produksi kopi luwak ini adalah jenis yang banyak dijumpai.Namun, dalam beberapa kasus para produsen kopi luwak juga memaksa binturong (satwa sejenis luwak dan mirip kucing) untuk memakan biji-biji kopi. Sementara binturong (Arctictis binturong) sendiri sudah masuk kategori ‘Vulnerable’ atau rentan dalam Daftar Merah yang dikeluarkan International Union for the Conservation of Nature.“Kondisi mereka sangat parah, lebih mirip ayam potong,” ungkap Chris Shepherd, Deputi Direktur Konservasi Regional dari TRAFFIC Asia Tenggara. “Luwak-luwak ini diambil dari alam liar dan mereka harus bertahan di dalam kandang dengan kondisi yang mengerikan. Mereka dipisahkan satu dengan lainnya dan dipaksa melakukan diet ketat di kandang mini mereka.”",negatif
2012-007-07.json,Haruskah Menyiksa Luwak Untuk Menciptakan Kopi Termahal di Dunia?,"Haruskah Menyiksa Luwak Untuk Menciptakan Kopi Termahal di Dunia? | “Angka kematian luwak sangat tinggi disini, dan ada resiko konservasi yang akan muncul. Dan semuanya ini semakin bertambah parah. Namun sayang tidak banyak publik yang tahu dan paham bagaiman kopi luwak ini dibuat. Orang harus sadar bahwa puluhan ribu luwak hidup dalam kondisi mengenaskan. Orang-orang mungkin tak akan mau minum kopi luwak jika mengetahui hal ini.Seperti kita ketahui, kopi luwak adalah salah satu komoditi khas Indonesia yang paling mahal harganya di dunia. Kopi yang dibuat dari sisa pencernaan luwak ini, sudah bercampur dengan enzim yang ada di dalam tubuh luwak dan membuat harumnya dan rasanya luar biasa.Tak heran, harganya juga sangat mahal. Di Indonesia, kopi luwak yang berkualitas biasa saja, dibanderol dengan harga sekitar 80 ribu rupiah satu cangkir kecil, sementara di Inggris sebuah restoran menjual secangkir kopi luwak dengan harga sekitar 70 poundsterling atau sekitar satu juta rupiah. [SEP]",negatif
2012-021-19.json,Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku,"Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku | [CLS] Komoditi kelapa sawit yang terus digenjot produksinya oleh pemerintah Indonesia, tak hanya menimbulkan berbagai problem lingkungan terkait musnahnya hutan hujan tropis Indonesia di berbagai wilayah dan berbagai spesies endemik yang ada. Perkebunan sawit, selama masa penanaman dan produksi, juga menimbulkan berbagai masalah serius bagi masyarakat yang ada di sekitar perkebunan. Salah satu yang seringkali terjadi adalah pencemaran sumber air masyarakat oleh limbah kebun sawit. Dampak yang terjadi, mulai dari menurunnya kualitas air, berkurangnya kuantitas air, dan tercemarnya sumber air masyarakat masih terjadi hingga kini. Rusaknya kualitas air, juga menyulitkan masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian.Seiring dengan masifnya ekspansi kelapa sawit, jeritan-jeritan akibat kerugian dan kerusakan lingkungan terus disampaikan oleh warga, terutama yang berdiam di sekitar perkebunan sawit. Dalam setahun terakhir, berbagai kasus pencemaran air oleh perkebunan maupun pabrik pengolahan kelapa sawit terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.Tercatat setahun lalu, warga desa Sarudu di Kecamatan Matra, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat telah mengeluhkan kondisi air mereka yang terus berkurang debitnya akibat terserap ke perkebunan sawit yang ada di sekitar desa. Lahan sawit yang ada di sekitar Mamuju sebagian besar dikelola oleh PT Astra Agro Lestari yang memiliki enam anak perusahaan yang masing-masing rata-rata menggarap sekitar 10 ribu hektar kebun sawit.",negatif
2012-021-19.json,Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku,"Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku | Keluhan masyarakat umumnya pada sulitnya melakukan aktivitas pertanian di beberapa desa yang berdampingan dengan perkebunan sawit, seperti dilaporkan oleh AntaraNews.com. “Kami tidak bisa lagi mengembangkan lahan pertanian setelah lahan perkebunan sawit ini beroperasi dan kami tidak mengetahui apa faktor mendasar sehingga tanaman yang kami tanam tidak bisa tumbuh sempurna,” ujar seorang warga Sarudu bernama Sukirman yang mengaku telah mencoba mengolah berbagai jenis tanaman namun selalu gagal.Warga Kecamatan Tikke Raya, Iswadi juga menyampaikan keluhan yang sama. Ia mengaku, saat mencoba menggarap lahan pertaniannya, tidak pernah memberikan hasil memuaskan.“Saya pernah mencoba menanam padi, cabai, serta jagung, namun hasilnya sangat mengecewakan dengan jumlah produksi tiga kali lebih rendah jika dibandingkan dengan lahan yang tidak memiliki tanaman sawit di sekitarnya,” tuturnya kepada AntaraNews awal Agustus 2011 silam.Kasus lain yang terjadi terkait pencemaran air akibat sawit adalah kasus yang menimpa warga yang hidup di sekitar Sungai Kombih dan Sungai Souraya kota Subulussalam, Aceh seperti dilaporkan oleh Serambi Indonesia 26 Juni 2012 silam setelah penampungan limbah sawit dari pabrik pengolahan PT Bangun Sempurna Lestari jebol dan memasuki sungai.Akibat tercemarnya dua sungai yang melintasi kampung ini, kondisi air berubah sontak mengeluarkan bau tak sedap dan berminyak. Warga pun tak berani mengonsumsi air sungai untuk memasak dan minum karena dikhawatirkan mengandung racun. Selain air, ikan dan udang yang biasa dikonsumsi masyarakat juga mati tertelan limbah.",negatif
2012-021-19.json,Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku,"Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku | Sejumlah kepala desa dan warga tanggal 25 Juni 2012 silam mendatangi pimpinan PT BSL Chandra Ginting, untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas punahnya ikan air tawar akibat pencemaran limbah pabrik tersebut. Darni, Kades Lae Pemualen, Kecamatan Runding mengatakan, bahkan, ikan dan udang yang mati tersebut ternyata juga tidak bisa dikonsumsi oleh warga. “Ikan yang mati puluhan ton, itu bukan bohongan karena bayangkan saja begitu besarnya Sungai Kombih dan Souraya tercemar, berapa banyak ikan di sana semua mati karena limbah,” kata Darni.Dari Kalimantan Timur dilaporkan oleh Tribunnews.com, Bupati Paser HM Ridwan Suwidi tanggal 17 Juli 2012 silam menerima laporan warga Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot terkait adanya pencemaran sungai teratai akibat pencemaran pabrik pengolahan limbah sawit di Long Pinang, milik PTPN XIII.Warga mengatakan, kondisi air sudah hitam pekat akibat pencemaran limbah pabrik sawit tersebut. Masyarakat juga melaporkan bahwa ikan di Sungai Kandilo banyak yang mati dan terdampar di tepi sungai.Namun, pihak PTPN XIII menyanggah hal tersebut, setelah Manajer Distrik PTPN XIII, Joko Pinam seperti dilaporkan Tribunnews telah mendapat laporan dari manajer pabrik di Long Pinang. “Saya juga telah mendengar informasi itu dan sudah saya tanyakan kepada Manajer Pabrik Long Pinang. Katanya tidak seperti itu, meskipun ada, mungkin karena rembesan, maklum musim hujan jadi settling pond meluap. Kalau itu yang terjadi, kita akan segara perbaiki,” tandasnya kepada Tribunnews 16 Juli 2012 silam.Kerusakan paling fatal adalah dampak yang menimpa objek wisata Danau Toba yang menjadi salah satu ikon wisata Indonesia. Air danau Toba, seperti dilaporkan Waspada Online, menyusut hingga 6 meter per tahun akibat penebangan hutan dan limbah kelapa sawit. Permukaan air danau mengalami penurunan akibat debit air yang berkurang.",negatif
2012-021-19.json,Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku,"Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku | Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup, Abetnego Tarigan yang disampaikan kepada Waspada Online 28 Juli 2012 silam, penebangan hutan dan limbah pabrik memang menjadi faktor yang merusak ekosistem sejumlah danau di Indonesia.Ia menambahkan bahwa selain penurunan debit air danau akibat hutan tanaman industri, juga ditemukan berbagai bentuk pencemaran air danau. Abetnego mengatakan, dari pantauan WALHI, di Danau Sembulung, Kalimantan Tengah, kualitas airnya sangat berminyak akibat adanya pabrik-pabrik kelapa sawit di sekitar kawasan itu.Lemahnya Komitmen Terhadap Perubahan IklimMenanggapi turunnya permukaan danau Toba dan berbagai permasalahan air akibat limbah, pakar lingkungan dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda, Sobirin, mengatakan, institusi pemerintah terkait seperti Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pekerjaan Umum yang mengurus sektor air selama ini tidak berkordinasi dalam mengatasi masalah penurunan debit air dan pencemaran air danau. Padahal menurutnya, saat ini ada Peraturan Pemerintah No. 37/2012 soal pengelolaan daerah aliran sungai yang menjadi landasan kerja dari beberapa kementerian terkait.“Perbedaan debit sungai di musim kemarau dan penghujan harus tetap sama. Cara mengatasinya adalah semua kementerian yang terkait harus duduk bersama supaya sektor kehutanan dan sektor air bisa bersinergi. Jika tidak diatur, tetap aja musim kemarau kering, musim penghujan banjir. Dan tentunya kita kan sudah komitmen dengan perubahan iklim yang menekankan, ‘Give more space of water’. Jadi berikanlah ruang air lebih banyak,” ujarnya.Sementara itu, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan bulan Februari lalu justru menyampaikan bahwa perkebunan sawit tidak menyebabkan kerusakan hutan atau deforestasi Tanah Air kepada AntaraNews.com 22 Februari 2012 silam.",negatif
2012-021-19.json,Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku,"Dari Sabang Sampai Merauke: Kelapa Sawit Cemari Air Tanahku | “Saya akui keberadaan perkebunan sawit tidak merusak hutan, namun berdampak pada berkurangnya kelestarian satwa,” katanya di sela-sela International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE).Zulkifli mengatakan, saat ini pihaknya terus berupaya bersinergi untuk menentukan kawasan sebagai tempat pelestarian satwa liar. Akan tetapi,  hal itu juga harus dilakukan oleh perusahaan di industri kelapa sawit untuk menyiapkan kawasan pelestarian di perkebunan sawit.Saat ini terdapat 7,5 juta hektare lahan kelapa sawit di Indonesia. Dari total produksi, sebanyak 36 persen di antaranya adalah hasil petani kecil, 15 persn dari BUMN, dan sisanya dari swasta. [SEP]",negatif
2018-003-06.json,"Peran Saksi Ahli Ungkap Kejahatan Satwa Liar Sangat Penting, Mengapa?","Peran Saksi Ahli Ungkap Kejahatan Satwa Liar Sangat Penting, Mengapa? | [CLS]  Peran saksi ahli dalam persidangan kejahatan satwa liar dilindungi sangat penting untuk mengungkap sejumlah fakta yang belum diketahui. Keterangan saksi ahli yang lengkap dan akurat juga akan sangat membantu hakim untuk memberikan vonis yang tepat bagi pelaku kriminal tersebut. Giyanto, Senior Wildlife Crime Specialist Wildlife Conservation Society-Indonesia Program, menuturkan, jika saksi ahli mampu menjelaskan detil menderitanya satwa yang dibunuh, diburu, atau diperdagangkan, pastinya akan menggugah hakim memberikan hukuman tanpa ampun untuk pelaku.“Ini bukan pada nyawa satu ekor satwa, tetapi bagaimana prosesnya dibunuh atau dijerat, lalu diperdagangkan secara ilegal. Jadi, bukan sebatas barang bukti. Bukan itu saja, tetapi sekali lagi, bagaimana saksi ahli ini mampu menarik simpati hakim agar memberikan hukuman berat bagi pelaku kejahatan. Itu kuncinya,” jelasnya pada pada   workshop   Perumusan Sistem Jaringan Kerja Sama Forensik Satwa Liar Nasional di Medan, Sumatera Utara, baru-baru ini.Saksi ahli dipersidangan, menurut Giyanto, bisa memaparkan bagaimana tersiksanya satwa yang dikurung dalam kandang sempit, dengan makanan tidak layak. Atau, memberikan gambaran bagaimana kekejaman yang dilakukan pemburu harimau yang membunuh lalu mengulitinya. Termasuk, menceritakan bila ada anak orangutan yang dijual, yang sudah pasti induknya dibunuh dahulu.“Kekejaman yang dilakukan pelaku harus diterangkan saksi ahli. Membunuh satwa dilindungi merupakan kejahatan besar yang tentu saja harus dihukum maksimal oleh hakim,” terangnya.Baca juga: Mati Dipelihara Warga, Kasus Anak Orangutan Sumatera Ini Masih Diselidiki  Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan   Kehutanan (PamGakkum LHK) Wilayah Sumatera, Edward Sembiring mengatakan, sangat mutlak menghadirkan saksi ahli di persidangan.",negatif
2018-003-06.json,"Peran Saksi Ahli Ungkap Kejahatan Satwa Liar Sangat Penting, Mengapa?","Peran Saksi Ahli Ungkap Kejahatan Satwa Liar Sangat Penting, Mengapa? | Dalam pengusutan perkara tumbuhan dan satwa liar serta kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, sangat penting memberikan bukti ilmiah. Jika saksi ahli tidak bisa dihadirkan untuk dimintai keterangan, pembuktian kasus bernilai lemah.“Secara hukum, posisi saksi ahli di pengadilan netral, tidak berpihak pada siapapun kecuali kebenaran.   Kami tidak mencari kesalahan seseorang, tetapi ingin menegakkan   keadilan,” paparnya, Selasa (18/12/2018).Lebih jauh Edward mengatakan, di tingkat penyidikan, keterangan saksi ahli begitu penting. Keterangannya objektif dengan penjelasannya utuh.“Jaksa penuntut umum, sangat penting menghadirkan saksi ahli di persidangan untuk membuat suatu perkara terang benderang. Ahli yang dihadirkan diharapkan bisa menjelaskan kepada hakim apa dampak suatu rantai makanan hilang. Ini sekaligus mengambil empati hakim untuk memberikan hukuman berat pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.”Baca: Kajian Biologi Molekuler Bantu Penyelidikan Perdagangan Satwa Ilegal  PengungkapanGiyanto menambahkan, saat ini jalur perdagangan satwa liar yang digunakan pelaku kejahatan makin licin. Di Maluku Utara misalnya, rute penyelundupan burung paruh bengkok tidak lagi ke Filipina atau Surabaya yang menggunakan jalur searah. “Tetapi, dikirim ke Batam dengan memutar,” jelasnya.Bagaimana dengan modus perdagangan? Giyanto mengatakan, ada yang melalui online. Misal, taring harimau atau cula badak ditawarkan sebagai obat tradisional yang sebetulnya mitos belaka. Ada juga ramuan sisik trenggiling dijual di Jakarta yang dikatakan obat juga, padahal bukan.Baca: Menanti Peran Ahli Forensik Mengungkap Kasus Kejahatan Satwa Liar  Modus lainnya adalah pura-pura memelihara. Trik ini dilakukan, bila diketahui petugas, pemilik satwa langsung bersedia menyerahkannya, sehingga tidak diproses hukum.“Cara ini dilakukan para pedagang satwa liar dilindungi untuk lepas dari jerat hukum.”",negatif
2018-003-06.json,"Peran Saksi Ahli Ungkap Kejahatan Satwa Liar Sangat Penting, Mengapa?","Peran Saksi Ahli Ungkap Kejahatan Satwa Liar Sangat Penting, Mengapa? | Satu hal pasti tambahnya, bukan warga Indonesia saja yang menjadi kurir dalam perdagangan satwa liar dilindungi. “Dari fakta yang diungkap ada orang Belanda, Jepang, Korea, dan Qatar yang rata-rata pelaku membawa tas yang telah dimodifikasi. Untuk itu, hukuman penjara dan denda yang diputuskan hakim harus tinggi,” tandasnya.   [SEP]",negatif
2014-033-04.json,Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa?,"Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa? | [CLS] Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pemenang pilpres 2014. Meski, pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tengah mengajukan gugatan terhadap penetapan pemenang pilpres ke Mahkamah Konstitusi, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sedang bersiap untuk membentuk kabinetnya.Dengan membentuk tim transisi, Jokowi-JK tengah menggodok dan menerima masukan tentang nama-nama yang akan dicalonkan jadi menteri. Untuk memberi wacana dan masukan terhadap pembentukan kabinet tersebut,  Indonesia Climate Change Center (ICCC) mengadakan dialog bertema “Sains Bicara Indonesia Masa Depan dan Tata Kelolanya” yang membicarakan mengenai arsitektur kabinet baru, yang berlangsung di Kantor Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Jakarta pada Kamis kemarin (14/08/2014).Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo dalam acara tersebut mengatakan semua pihak punya concern yang sama agar Presiden Terpilih membentuk kabinet yang efektif dan efisien untuk menjalankan amanat pembangunan.“Kita punya common concern. Kita berharap kabinet ke depan lebih efektif dalam bekerja. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan mengkonsolidasikan kewenangan, “ kata Agus Purnomo yang lebih akrab dipanggil Pungki.Dia menjelaskan selama hampir 50 tahun, jumlah kementerian dan lembaga pemerintah terus bertambah, dan makin bertambah ketika desentralisasi atau otonomi daerah diberlakukan. Desentralisasi kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dan kotamadya menimbulkan fragmentasi kewenangan (otoritas) yang tersebar di 40 kementerian dan ratusan lembaga non kementerian, termasuk lebih dari 550 pemerintah daerah.",positif
2014-033-04.json,Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa?,"Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa? | “Dengan bertambahnya UU dan peraturan pelaksanaannya, banyak upaya strategis tersandera oleh centang perentang kewenangan dan adanya konflik di antara aturan-aturan yang berlaku, termasuk ‘kebingungan interpretasi aturan’ oleh aparat birokrasi yang seringkali dilatarbelakangi oleh kongkalikong dengan kekuatan ekonomi pasar,” katanya. Gemuknya postur kabinet, membuat keputusan dan kebijakan strategis pemerintah akan sulit diimplementasikan.Kementerian saat ini mencapai 39, dimana 34 merupakan kementerian portfolio dan 5 merupakan kementerian non portofolio (menteri koordinator dan menteri negara). Jumlah 34 kementerian portofolio ini adalah jumlah maksimal yang ditentukan Undang-Undang dan telah diterapkan semenjak tiga kabinet terakhir di era setelah reformasi.  Adapun lembaga negara yang dimiliki Indonesia mencapai 28 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan 129 Lembaga Non Struktural (LNS).Oleh karena itu, postur kabinet harus dirampingkan dengan melakukan konsolidasi kewenangan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, terutama terkait isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Pungki menjelaskan konsolidasi kewenangan ini bertujuan untuk (a) meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, (b) penyempurnaan koordinasi penataan ruang, (c) pelestarian lingkungan dan (d) penanganan perubahan iklim.Kabinet yang efektif itu, kata Pungki, hanya bisa dilakukan dengan merombak struktur kabinet menjadi lebih ramping dengan mengkonsolidasikan kewenangan kementerian yang tugas dan fungsi pokoknya serumpun, misalnya kewenangan pada sektor pengelolaan sumber daya alam.",negatif
2014-033-04.json,Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa?,"Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa? | Dia menjelaskan posisi wakil menteri perlu tetap ada untuk membantu kerja seorang menteri bila terjadi perampingan kabinet. Wakil menteri bisa dirangkap jabatan dengan kepala badan,misalnya wakil menteri kesehatan merupakan Kepala Badan POM. “Ini akan menghemat anggaran negara, tidak ada biaya anggaran tambahan.  Dan akan sinergi yang lebih kuat di dalam kementerian itu,” katanya.Permasalahan Tata Ruang dan Konservasi Alam Kekacauan penataan ruang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik horisontal di banyak kawasan hutan. Ruang (lahan) di Indonesia terbagi ke dalam kawasan hutan, seluas 109 juta hektar, yang dikelola Kementerian Kehutanan, lalu kawasan yang bukan hutan (Area Penggunaan Lain), seluas 80-an juta hektar dikelola oleh ratusan Kabupaten, Walikota dan  Propinsi, dengan sertifikasi penguasaan lahan oleh BPN. Lebih dari separuh kawasan APL dikelola oleh swasta (perusahaan dan perorangan), BUMN, TNI dan Polri, dalam berbagai  bentuk pemanfataan (budi daya).Meskipun Tata Ruang Indonesia dibagi kedalam beberapa tingkat, mulai dari Tata Ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten, akan tetapi perizinan pemanfaatannya terkotak-kotak di sejumlah kementerian dan ratusan pemerintah daerah,  sehingga pembangunan di Indonesia terhambat oleh proses perizinan yang bertele-tele, kolutif dan tidak transparan.Untuk melakukan konsolidasi kewenangan penataan ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Planologi Kementerian Kehutanan, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Tata Ruang, dan beberapa unit eselon dua Bappenas, perlu digabung menjadi sebuah Kementerian baru yang memiliki kewenangan menata ruang dari awal proses sampai terbitnya sertifikat untuk berbagai jenis konsesi dan kepemilikan lahan.",negatif
2014-033-04.json,Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa?,"Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa? | Kementerian Pelestarian  Lingkungan, Tata Ruang dan Perubahan Iklim akan melakukan integrasi vertikal semua proses  penataan ruang dari tingkat nasional sampai ke lapangan.Konsolidasi kewenangan tata ruang dibawah satu atap ini akan memudahkan penyelesaian sengketa penguasaan lahan, mempercepat pelaksanaan reformasi agraria, rehabilitasi lahan kritis, membuka peluang pembiayaan pelestarian lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Selain itu, konsolidasi ini akan mempercepat proses perizinan dan menekan biaya pengadaan lahan pembangunan PLT Panas Bumi, perluasan bandara dan pelabuhan, jaringan listrik, perlintasan kereta api dan jalan raya.Pelestarian lingkungan perlu digabung dengan penataan ruang sehingga tejadi check and balances antara keinginan pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan pelestarian lingkungan atau pewujudan pembangunan berkelanjutan.Direktorat Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan unit konservasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappenas digabung kedalam Kementerian baru yang bertugas melakukan Pelestarian Lingkungan, Tata Ruang dan Perubahan Iklim.Konsolidasi penugasan konservasi alam ini akan meningkatkan efektifitas pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sumber air bersih sebagai penopang kehidupan 245 juta jiwa penduduk Indonesia. Alokasi pemanfaatan ruang yang tepat dapat diberlakukan dengan mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang sudah terjadi dan kemampuan alam mendukung kegiatan pemanfaatan / budi daya di permukaannya.",netral
2014-033-04.json,Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa?,"Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa? | Menteri Pelestarian Lingkungan, Tata Ruang dan Perubahan Iklim dengan tiga wakil menteri yaitu Wamen Pelestarian Air dan Keanekaragaman Hayati / Kepala BP REDD, Wamen Tata Ruang dan Reforma Agraria / Kepala BPN dan Wamen Pengendalian Pencemaran dan Emisi GRK / Kepala BMKG.Penambahan tugas Perubahan Iklim di dalam portofolio diatas dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas komitmen pengurangan emisi, dan pelaksanaan penelitian ilmiah untuk mendukung  komitmen Indonesia yang akan disampaikan pada pertemuan UNFCCC di Paris bulan Desember 2015.Selain itu, sumber emisi gas rumah kaca Indonesia yang paling besar adalah perubahan tata ruang yang terjadi di kawasan hutan dan lahan gambut, terutama bila kejadian kebakaran lahan dan hutan terus meningkat.Kementerian Pengelolaan Sumber Daya Alam  Pungki menjelaskan pengelolaan (budi daya) lahan, hutan, sungai, danau, rawa, pantai, laut dan pulau-pulau kecil juga perlu disatuatapkan agar terbangun konsistensi dan keterpaduan. Pembagian tugas diantara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikan adalah warisan evolusi birokrasi yang berakibat kelembaman (inersia) dalam merespon peluang budi daya lahan dan kawasan perairan Indonesia.Yang diusulkan adalah pembentukan Kementerian Budi Daya Lahan, Hutan, Sungai dan Lautan dengan tiga orang wakil menteri yang bertugas untuk mengelola Budi Daya Hutan; Budi Daya Lahan Basah dan Sungai; serta Budi Daya Pesisir, Laut dan Pulau Kecil.Usulan ini berarti penggabungan sebagian besar unit Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menjadi Kementerian Budi Daya Lahan, Hutan, Sungai dan Lautan.Menteri Budi Daya Lahan, Hutan, Sungai dan Lautan, akan dibantu oleh tiga wakil menteri yaitu Wamen Sumber Daya Hutan, Wamen Sumber Daya Lahan Basah dan Sungai, Wamen Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau Kecil",netral
2014-033-04.json,Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa?,"Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa? | Usulan Postur Kabinet BaruPada acara dialog tersebut, Ketua Tim Pengkajian Arsitektur Kabinet 2014-2019 Lembaga Administrasi Negara (LAN), Anwar Sanusi memaparkan hasil kajiannya. LAN menawarkan tiga opsi postur kabinet baru yaitu opsi ideal kabinet yang terdiri dari 20 kementerian dan 1 kantor kepresidenan, opsi moderat kabinet yang terdiri dari 24 kementerian dan 1 kantor kepresidenan, dan opsi soft kabinet dengan 24 kementerian, 2 menteri koordinator dan 1 kantor kepresidenan.Opsi ideal kabinet terdiri dari (1) menteri keuangan, (2) menteri hukum dan imigrasi, (3) menteri pertahanan, (4) menteri agama,  (5) menteri luar negeri, (6) menteri kesehatan dan kesejahteraan rakyat,  (7) menteri pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, (8) menteri pendidikan tinggi dan iptek, (9) menteri energi dan sumber daya alam, (10) menteri pertanian (termasuk perkebunan, perikanan dan peternakan), (11) menteri kehutanan dan lingkungan hidup, (12) menteri transportasi, (13) menteri pekerjaan umum dan pemukiman. Ditambah kementerian portofolio atau kementerian negara yaitu (14) menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi, (15) menteri komunikasi dan informasi, (16) menteri perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, (17) menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, (18) menteri BUMN, (19) menteri maritim dan (20) menteri dalam negeri.Sedangkan opsi moderat kabinet, dengan memecah menteri kehutanan dan lingkungan hidup menjadi (19) menteri kehutanan dan (20) menteri lingkungan hidup, serta memecah menteri pekerjaan umum dan pemukiman menjadi (21) menteri pekerjaan umum dan (22) menteri perumahan rakyat. Juga memecah menteri kesehatan dan kesejahteraan rakyat menjadi (23) menteri kesehatan dan (24) menteri kesejahteraan rakyat.",netral
2014-033-04.json,Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa?,"Presiden Baru Diminta Konsolidasikan Kewenangan Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kenapa? | Untuk opsi soft kabinet, terdiri dari 24 kementerian dan menambahkan 2 menteri koordinator yaitu menko antar sektor kementerian, dan menko pengelolaan manajemen pemerintahan.Dan satu kantor kepresidenan merupakan gabungan dari menteri sekretaris negara dan sekretariat kabinet, kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, serta fungsi dari beberapa lembaga, menjadi (1) sekretaris negara, (2) urusan pembangunan nasional (perencanaan dan anggaran), (3) urusan reformasi administrasi, (4) urusan pengawasan, dan (5) urusan desentralisasi dan otonomi daerah. [SEP]",netral
2012-014-02.json,Penelitian: Kearifan Lokal Selama 4 Abad Sukses Jaga Sumber Daya Laut Aceh,"Penelitian: Kearifan Lokal Selama 4 Abad Sukses Jaga Sumber Daya Laut Aceh | [CLS] Pemanfaatan laut dan kesehatan terumbu karang, ternyata jauh lebih baik jika dilakukan dengan metode tradisional berbasis kearifan lokal. Seperti di Aceh, yang sudah melakukan praktek manajemen kelautan secara turun temurun selama lebih dari 4 abad silam. Hal ini terungkap dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Wildlife Conservation Society dan James Cook University di Aceh.Sistem yang dikenal dengan nama Panglima Laot ini terfokus pada keharmonisan sosial dan menekan potensi konflik diantara komunitas di sekitar perairan terkait pemanfaatan sumber daya laut setempat. Menurut kajian ini, terumbu karang sangat diuntungkan dalam sistem tradisional ini dan membawa dampak positif bagi manusia karena memiliki jumlah ikan delapan kali lebih banyak dan keawetan karang-karang yang keras tetap terjaga karena adanya pelarangan penggunaan alat yang merusak, salah satunya jaring.Studi yang dimuat dalam jurnal Oryx  bulan Oktober ini dilakukan oleh Stuart Campbell, Riza Ardiwijaya, Shinta Pardede, Tasrif Kartawijaya, Ahmad Mukmunin, dan Yudi Herdiana dari Wildlife Conservation Society, bersama dengan Josh Cinner, Andrew Hoey, Morgan Pratchett dan Andrew Baird dari James Cook University.Dari hasil kajian yang dilakukan oleh para peneliti, sistem Panglima Laot yang dianut ini memiliki prinsip-prinsip manajemen kelautan yang selama ini sudah dianut oleh lembaga yang modern. Dala sistem ini ada sistem keanggotaan, peraturan yang membatasi penggunaan sumber daya, hak dari pengguna sumberdaya untuk membuat, memaksakan dan mengubah peraturan, dan memberikan sanksi serta mekanisme resolusi konflik. Prinsip-prinsip dasar inilah yang diatur oleh sistem ini dan berhasil menekan konflik diantara anggota masyarakat yang memanfaatka sumber daya laut, menyediakan akses yang berkelanjutan terhadap sumber daya laut dan menekan kerusakan habitat di perairan.",positif
2012-014-02.json,Penelitian: Kearifan Lokal Selama 4 Abad Sukses Jaga Sumber Daya Laut Aceh,"Penelitian: Kearifan Lokal Selama 4 Abad Sukses Jaga Sumber Daya Laut Aceh | “Penerapan No-take fishing area atau area pelarangan pengambilan ikan sulit dipraktekkan di wilayah yang warganya sangat tergantung pada ikan di sekitar terumbu karang untuk makanan sehari-hari,” ungkap penulis utama kajian ini, Dr. Stuart Campbell dari Wildlife Conservation Society. “Prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam sistem Panglima Laot ini berhasil menekan kerusakan habitat dan memelihara biomassa ikan sementara di saat bersamaan mereka tetap memiliki akses terhadap ikan. Mekanisme mereduksi konflik itu menjadi kunci manajemen sumber daya laut.”Namun, tak semua institusi yang ada di perairan Aceh ini sukses semua menjaga habitat di wilayah tersebut. Salah satunya yang terjadi di Pulau Aceh, yang menjadi buruk kondisinya akibat pengambilan ikan yang merusak dan manajemen pesisir yang buruk.Temuan lain penelitian WCS dan James Cook University ini  juga melihat bahwa nelayan yang lebih miskin dan memiliki tingkat partisipasi rendah dalam manajemen sumber daya memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap institusi lokal dan tingkat keterlibatan terhadap dinamika masyarakat yang lebih rendah.  Kelompok ini tidak merasa diuntungkan dengan adanya sistem Panglima Laot ini, dan hasilnya di wilayah mereka pengambilan ikan menjadi tidak terkontrol.Sementara di wilayah dengan sistem Panglima Laot yang kuat dan termotivasi untuk menciptakan keharmonisan sosial yang baik dengan pelarangan peralatan yang digunakan, akan membawa dampak positif terhadap tutupan terumbu karang dan terus menjaga biomassa ikan di perairan mereka.CITATION: Wildlife Conservation Society. “Fisheries benefit from 400-year-old tradition.” ScienceDaily, 11 Oct. 2012. Web. 12 Oct. 2012. [SEP]",positif
2020-054-19.json,"Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi","Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi | [CLS]    Pertengahan April lalu, Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meluncurkan satu laporan edisi khusus “Evaluasi Pemberantasaan Korupsi Sektor Sumberdaya Alam.” Satu catatan refleksi pergeseran praktik baru gurita oligarki korupsi, di tengah kebijakan tuna empati negara hadapi pandemi Coronavirus Disease 2018 (COVID-19).Ulasan bentang ragam topik laporan ini merupakan ringkasan proses dan hasil rekam jejak lima tahun proses Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya alam (GNPSDA-KPK). Gerakan ini ditandatangani Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 19 Maret 2015, bersama 29 kementerian dan lembaga negara, serta 12 kepala daerah seluruh Indonesia. Ia jadi satu tonggak dan terobosan penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di sektor sumberdaya alam nasional.Setidaknya, ada tiga hal penting dari laporan itu, pertama, pembelajaran dari ragam upaya terobosan pencegahan korupsi sumber daya alam dengan aneka pendekatan dan batas-batasnya. Kedua, pelanjutan agenda penataan ulang dan harmonisasi kebijakan dan regulasi sumberdaya alam di Indonesia. Ketiga, reposisi peran dan strategi GNPSDA-KPK dalam kepungan “relasi kuasa” politik oligarki dan reaktualisasi kolaborasi dengan gerakan sosial lebih luas. Gurita korupsi struktural ",negatif
2020-054-19.json,"Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi","Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi | Temuan utama evaluasi GNPSDA-KPK (2019) ini menyebutkan, praktik gurita korupsi sumberdaya alam di Indonesia masih berakar kuat pada masalah kelindan praktik ‘korupsi menyandera negara’ (state-captured corruption) dengan lemahnya fungsi otoritas kelembagaan negara. Hal ini akibat dari kuatnya praktik kuasa ‘institusi alternatif’ oleh suatu jaringan yang dipelihara kekuasaan ‘di luar negara’ (beyond state), yang secara de facto lebih besar daripada kekuasaan legal negara. Namun, sumberdaya sosialnya dari aparat-aparat negara dan jejaring oligarki koorporasi sumberdaya alam. Singkatnya, praktik korupsi jenis ini bercirikan tiga hal, ada proses fasilitasi/instrumen negara yang terlibat/dilibatkan, ada proses pembiaran yang disengaja pejabat publik, dan menyebabkan dampak kerugian kekayaan negara serta memberi keuntungan segelintir orang/kelompok koruptor (M.Syarif, 2020).Baca juga: Horor RUU Cipta Kerja: dari Izin Lingkungan Hilang sampai Lemahkan Sanksi HukumKokohnya gurita oligarki korupsi sumberdaya alam inilah yang dalam lima tahun terkahir, jadi faktor kekuatan utama pendorong pergeseran bentuk korupsi, dari satu jenis korupsi bersifat institusional (institusional corruption) jadi korupsi lebih bersifat struktural (structural corupption). Satu bentuk korupsi yang bersemayam dalam gugusan sistem dan relung-relung struktural praktik kebijakan dan regulasi dari otoritas kekuasaan. Mencipta relasi kuasa ekonomi-politik dominan yang timpang yang makin mempermulus pelipatgandaan kekayaan pribadi, kelompok dan keluarga. Modus operandi utama, dengan memanipulasi dan memperdaya ragam dimensi struktur politik guna memproduksi dan kontrol kendali atas izin dan konsesi sumberdaya alam untuk kepentingan diri dan kelompoknya.",negatif
2020-054-19.json,"Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi","Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi | Hasilnya, lahir kebijakan dan regulasi sumberdaya alam berciri psudo legal, regulatory chapter, dan legal non legitimed. Aneka bentuk kebijakan dan regulasi yang seolah-olah tampak “legal” di permukaan, namun hakekatnya justru menjauh dari tujuan kemaslahatan kemanusiaan dan nilai keadilan sosial-ekologis.Baca juga: Pelemahan KPK Untungkan Mafia Sumber Daya AlamDengan demikian, dapat ditegaskan, praktik korupsi sumberdaya alam sekarang, bukan lagi bersumber dari masalah kumuhnya sistem birokrasi, ruang regulasi remang-remang, atau praktik penyalahgunaan kewenangan institusional negara semata. Ia lebih ruwet berurat akar pada kompleksitas struktur ketimpangan relasi kuasa ekonomi-politik yang menjelma gurita oligarki dan mafia sumberdaya alam. Inilah sebab, banyak lahir kebijakan dan regulasi sumberdaya alam bersifat ‘titipan dan pesanan’ dari kelompok orang “kuat.”  Secara historis, kekuatan gurita oligarki ini bukanlah hal baru sama sekali dalam jagat politik nasional. Riwayat trajectory mereka terbentang sejak rezim Orde Baru. Meski rezim Orde Baru runtuh, menurut R. Robison dan Vedi R. Hadiz dalam, “Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market” (2004),  warisan kuasa oligarki ekonomi dan politik pada dasarnya tidak ikut tumbang. Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia yang didorong skema neoliberalisme, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik negara.Data dari ‘pesan terbuka’ mantan Ketua Komisioner KPK, Agus Rahardjo, dapat menjadi fakta empirik. Hingga Juni 2019, terdapat 27 menteri dan kepala lembaga terjerat, dan 208 perkara menjerat pejabat tinggi di instansi, yaitu, setingkat eselon I, II dan III. Tercatat, Ketua DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua DPD aktif, serta sejumlah menteri aktif yang korupsi telah diproses.",negatif
2020-054-19.json,"Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi","Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi |  Baca juga: RUU Minerba Lanjut di Tengah pandemi, Berikut Kritikan Masyarakat SipilPelaku pejabat publik terbanyak adalah anggota DPR dan DPRD (255 perkara), kasus kepala daerah (110). Mereka diproses dalam kasus korupsi, ada juga terjerat pencucian uang. Kasus-kasus ini terkait erat dengan ratusan proyek-proyek pemerintah dan perizinan, termasuk sektor sumberdaya alam.Data kajian KPK 2017, menyebut lebih 70 % kepala daerah, dalam pilkada, didukung pendanaan oleh korporasi berbasis sumber daya alam, terutama sektor pertambangan dan perkebunan, dengan kompensasi utama kemudahan izin dan konsesi. Praktik ‘ijon politik’ inilah yang jadi jawaban banyak kepala daerah meringkuk di jeruji KPK.Penegasan watak baru korupsi struktural sumberdaya alam itu jadi penanda penting limit of thought penyelesaian dan solusi pemberantasan korupsi dengan cara-cara lama. Seperti, model reformasi birokrasi (birocratict reform), one salary sistem, revisi dan koreksi tambal sulam sistem legalisasi/administrasi, juga model ‘teknikalisasi’ dan teknokratisasi’ masalah korupsi lain. Perlu inovasi dan keberanian baru dalam pemberantasan korupsi sumberdaya alam di Indonesia.Baca juga: UU Minerba Ketok Palu: Jaminan Korporasi, Ancaman bagi Rakyat dan LingkunganSyarat dasarnya, memiliki energi kuat membongkar ketidakadilan sistem dan ketimpangan relasi kuasa struktural, berikut topeng-topeng pembungkusnya. Karena itu, perlu cermin lebar untuk refleksi bagi KPK sekarang kalau hendak menjalankan mandat dan peran baru ini. Mengingat kondisi riil otoritas, kapasitas dan kewenangan institusi KPK makin menurun pasca pelemahan dan pengebirian sistematis kelembagaan mereka dampak UU KPK yang baru sah tahun lalu. ‘Penumpang gelap’ tuna empati ",negatif
2020-054-19.json,"Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi","Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi | Berlandaskan proses panjang dalam pencegahan dan penindakan korupsi sumberdaya alam yang berkelindan dengan jenis korupsi lain itu, sulit nalar sehat menerima ‘wacana’ dari Kementerian Hukum dan HAM yang hendak melepaskan 300 narapidana koruptor di Indonesia, dengan alasan pembatasan penularan pandemik COVID-19. Terlepas dari alasan kemanusiaan yang diklaimkan, kebijakan jenis ini lebih kuat nuansa “penumpang gelap” di tengah pandemi sekaligius manifestasi sikap tuna empati atas kompleks, berat dan sulitnya proses pemberantasan korupsi, termasuk korupsi sumberdaya alam di Indonesia. Bahkan, secara ajaib, RUU Mineral dan Batubara yang jelas akan memperburuk bencana dan kerusakan ekologis juga lebih sebagai karpet merah kooporasi pertambangan, terutama batubara, lolos dengan mulus oleh DPR-RI.  Kini, nada kengototan DPR dan pemerintah pusat masih tinggi untuk meloloskan RUU Cipta Kerja, penyederhaan bermacam UU, biasa disebut omnibus law, yang ditolak beragam kelompok sosial dan masyarakat sipil di Indonesia. Satu bukti nyata makin panjang deretan politik pengabaian (politik of ignorance) dan tuna empati-nurani rakyat di tengah derita pandemi sekarang ini.Politik pengabaian adalah satu bentuk perspektif kebijakan kekuasaan yang lebih bersandar pada gugusan ‘nalar elite’ yang tidak tersambung dengan ‘nalar massa’ (W.F Weitheim, 2016).Argumen kritis yang ditegaskan para akademisi dan organisasi masyarakat sipil, untuk menolak RUU Cipta Kerja meliputi empat hal, pertama, cacat proses bawaan lahir. Sebab, sejak awal muncul penuh akrobat politik dan serba cepat. Menabrak prinsip transparansi dan partisipasi genuine publik. RUU ini juga dianggap melanggar syarat formil dan materiil dalam pembentukan sebuah Undang-undang. dDri dasar filosofi, konsepsi, asas/prinsip dan substansi berpotensi melanggar konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (Sumardjono, 2020).",negatif
2020-054-19.json,"Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi","Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi | Kedua, tujuan utama adalah liberalisasi ekonomi berbasis investasi dengan watak develomentalistik, yang mendudukkan sumber agraria semata aset ekonomi yang boleh di-komoditifikasikan dalam skema pasar. Hal ini jelas bertabrakan dengan mandat UU Pokok Agraria No.5/1960, yang menegaskan, tanah dan sumber agraria memiliki fungsi sosial yang tidak boleh diperjualbelikan demi menjaga kedaulatan bangsa (Wiradi, 2009).Baca juga: Omnibus Law, Potensi Tambah Masalah Lingkungan dan SosialKetiga, seluruh kemudahan izin dan konsesi yang akan diberikan kepada pengusaha dan kooporasi besar, terutama sektor pertambangan, pertanahan, kehutanan, pertanian, property/infrastruktur berpotensi kuat menggerus prinsip keadilan sosial dan tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagai ruh nilai-nilai nasionalisme-kebangsaan. Sisi lain, ujung akhirnya omnibus law ini jelas berpotensi kuat melanggengkan ‘state chapter corruption’(Kartodihardjo, 2020).Temuan KPK-GNPSDA (2019) menunjukkan, tanpa karpet merah kemudahan izin omibus law saja, kuasa koorporasi besar di sektor sumberdaya alam masih mewariskan aneka ragam masalah korupsi yang ‘berkelanjutan’ hingga sekarang. Untuk menyebut beberapa kasus, misal, selama 15 tahun (1998-2013) Perhutani diperkirakan kehilangan aset hutan Rp998 miliar pertahun.Di sektor pertambangan dan minerba, terdapat kekurangan pajak hingga Rp15,9 miliar pertahun dari tiga pulau, yaitu, Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Tahun 2016, KPK juga menemukan potensi pajak tidak terpungut di sektor perkebunan sawit Rp18,13 triliun, dan lain-lain.",negatif
2020-054-19.json,"Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi","Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi | Contoh kasus ini hanyalah sebagian dari puncak gunung es dari kompleksitas gurita oligarki dan mafia korupsi sumberdaya alam. Sebagaimana disebut JA Winters dalam Oligarki (2011), sifat dasar oligarki ditopang oleh dua dimensi penting yakni: memiliki dasar kekuasaan—kekayaan material—yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan, dan memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemis, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas.Baca juga: Was-was ‘Sapu Jagat’ Omnibus LawDasar konseptualnya, adalah “pertahanan kekayaan”  (harta dan pendapatan). Maka, oligarki adalah sebuah sistem yang merujuk pada “politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (oligark).” Praktik oligarki ini selaras dengan jaring kuasa para “orang-orang terkaya” di negeri ini, yang bukan hanya sebagai pemilik puluhan koorporasi berbasis sumberdaya alam tetapi berkuasa atas aneka media, penentu kemenangan pilkada/pilpres hingga, pengatur politik “dagang sapi” di arena partai politik. (Forbes: 2018-2019, Jatam: 2019, TuK, 2019, KPK-GNPSDA: 2019).Keempat, prioritas kerja pemerintah dan wakil rakyat di tengah wabah ini seharusnya fokus memaksimakan seluruh kekuatan untuk menjamin keselamatan nyawa rakyat (people first). Parkir atau hapus agenda lain di luar itu. Wabah COVID-19 mestinya jadi momentum penting melakukan titik balik arah panduan berbangsa dan bernegara yang baru. Kalau jalan dengan mulai refleksi kebangsaan, maka dasar yang layak diajukan adalah, “mengapa bangsa yang melimpah kekayaan alam ini, tak mampu sejahtera dan berdaulat sejak awal kemerdekaannya?, Siapa sebenarnya yang selama ini menikmati gelimang kekayaan alam bangsa ini?”",negatif
2020-054-19.json,"Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi","Gurita Korupsi, Oligarki dan Tuna Empati di Masa Pandemi | Jika “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”, maka, pemerintah, wakil rakyat, para elite politik tidak boleh membiarkan sistem ekonomi-politik disandera para mafia dan bandit korupsi. Sebab, pembiaran itu, bisa berarti percik di muka sendiri. Atau, serpih pantulan wajah koruptif keseluruhan politik berbangsa dan bernegara di negeri ini. Pandemi Corona, mesti jadi titik refleksi: bagaimana memangkas gurita oligarki korupsi, agar imun daulat negeri, tumbuh kembali. Kalau hal itu tak terjadi, pupuslah mimpi gemah ripah loh jinawani, yang tercipta justru gemah ripah oligarki. *Penulis adalah Peneliti Sosial-Agraria dan Korupsi Sumber Daya Alam di Sajogyo Institute. Asisten Pengajar di Devisi Kajian Agraria dan Kependudukan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Tulisan ini adalah opini penulis. Keterangan foto utama: Tubang tambang batubara di Kalimantan Timur. Setelah puas menguras batubara dalam perut bumi, lubang dibiarkan menganga. Puluhan orang tewas dalam lubang bekas tambang batubara seperti ini. Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia   [SEP]",netral
2016-010-02.json,Ini Dia Pelabuhan Ekspor Pertama di Sulawesi Selatan,"Ini Dia Pelabuhan Ekspor Pertama di Sulawesi Selatan | [CLS] Ekspor ikan dan produk kelautan dan perikanan kini bisa dilakukan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Itu terjadi, setelah Presiden Republik Indonesia meresmikan operasional Pelabuhan Perikanan Untia yang berlokasi di kawasan Industri Makassar (KIMAH).Dengan beroperasinya pelabuhan yang dekat dengan pelabuhan umum itu, diharapkan segala produk perikanan bisa diekspor dan itu seharusnya bisa mendorong produksi perikanan di Sulawesi Selatan, terutama Makassar.“Sehingga mampu mendorong target ekspor perikanan Indonesia,” ujar Presiden akhir pekan lalu di Makassar.Menurut Presiden, dengan kehadiran pelabuhan ekpsor Untia, dia optimis target ekspor perikanan di Makassar yang ditetapkan 10 persen dari produk domestik bruto (PDB) perikanan nasional, itu bisa tercapai.“Jadi dengan pelabuhan Untia ini kita dorong pertumbuhan perikanan di Sulawesi Selatan karena lokasinya sangat strategis,” jelas dia.Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan, Pelabuhan Untia didorong untuk segera bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan. Dari pelabuhan tersebut pula, dia mematok target 1.680 ton per tahun.“Untia bisa memenuhi target produksi perikanannya dan jadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan,” ucap dia.Dorongan untuk menjadi pusat ekonomi berbasis perikanan, menurut Susi, diharapkan bisa mendapat dukungan dari investor luar negeri, salah satunya adalah Blackspace Resources dari Rusia. Investor dari negeri Tirai Besi itu dikabarkan siap menanamkan investasinya di Untia.“Investor Rusia, Blackspace Resources, sudah berminat untuk membangun unit pengolahan dan cold storage berkapasitas 300 ton di sini,” sebut dia.Gantikan Pelabuhan Paotore Susi Pudjiastuti mengungkapkan, selain menjadi pelabuhan ekspor, Pelabuhan Untia juga menggantikan pelabuhan lama yang berlokasi di Paotore. Pelabuhan tersebut kondisinya saat ini sudah sangat padat dan harus dipindahkan.",positif
2016-010-02.json,Ini Dia Pelabuhan Ekspor Pertama di Sulawesi Selatan,"Ini Dia Pelabuhan Ekspor Pertama di Sulawesi Selatan | “Pelabuhan di Paotere sudah padat makanya dipindah ke sini. Ini juga mengantisipasi dari pada perikanan tangkap yang melimpah,” tutur dia.Dengan dibukanya Pelabuhan Untia, Susi mengatakan, nantinya pelabuhan ini akan mendukung aktifitas nelayan di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713, yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali.“Potensi sumber daya ikan yang ada di WPP 713 hingga 929.700 ton per tahun,” papar dia.Mengingat potensi yang sangat besar tersebut, Susi berharap para nelayan di Sulawesi, khususnya nelayan Bugis dan Makassar bisa menggenjot produksinya lebih banyak lagi.Tak hanya itu, dengan kehadiran pelabuhan baru, Susi meminta kepada para nelayan asal Sulsel untuk bisa menjaga wilayah perairannya lebih bagus lagi. Mengingat, sebelumnya sejumlah nelayan asal Sulsel diketahui sering melakukan pengeboman ikan di wilayah perairan lain.“Saya berharap mulai saat ini para nelayan Sulawesi bisa mengubah kebiasan yang tidak baik itu, karena dapat membahayakan jiwa dan keselamatan nelayan,” tegas dia.Sebelumnya, pada kunjungannya ke beberapa pulau di Indonesia, Susi sering mendapatkan keluhan masyarakat atas pengeboman ikan yang dilakukan nelayan Indonesia.  Selain itu, perburuan ikan hiu sampai ikan napoleon sampai ke Australia juga paling banyak dilakukan nelayan dari Sulawesi. Termasuk Makassar dan Kendari menjadi penyuplai ikan napoleon ke luar negeri.“Dalam pemberian bantuan, Sulawesi menjadi penerima bantuan paling banyak. Kenapa? Karena mereka terkenal dengan pelaut-pelaut handal. Sampai ke Jayapura, NTT. Tapi saya mohon, mulai hari ini jangan ada yang ngebom pakai bius lagi ya,” ujar dia.Dalam kesempatan sama, KKP memberikan bantuan asuransi untuk 10.000 nelayan di Sulsel. Asuransi tersebut memberikan jaminan senilai Rp200 juta bagi keluarga nelayan yang meninggal saat ada di lautan.",netral
2016-010-02.json,Ini Dia Pelabuhan Ekspor Pertama di Sulawesi Selatan,"Ini Dia Pelabuhan Ekspor Pertama di Sulawesi Selatan | Selain itu, asuransi tersebut juga memberi jaminan senilai Rp160 juta untuk nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, Rp80 juta untuk nelayan yang mengalami cacat, dan Rp20 juta untuk biaya pengobatan.“Asuransi sebagai perlindungan nelayan dan juga sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan industri dan jumlah dari sektor perikanan,” lanjut Susi.Menurut Susi, dengan penyaluran asuransi tersebut, itu menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dari sektor kelautan dan perikanan. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Perikanan untuk melindungi para nelayan.“Kehidupan nelayan rentan kalau kepala keluarganya terjadi apa-apa. Negara harus hadir, wajib hadir,” pungkas dia.Selain itu, diberikan pula bantuan berupa 5 unit kapal penangkap ikan 3 Gross Tonnage (GT) senilai Rp768.245.000 dan beberapa jenis bantuan bagi para nelayan lainnya. [SEP]",netral
2012-036-09.json,Gaya Mojang Trendy Jadikan Jawa Barat Jawara Emisi Karbon,"Gaya Mojang Trendy Jadikan Jawa Barat Jawara Emisi Karbon | [CLS] Saat dunia tengah hangat membicarakan soal perubahan iklim dan karbon lewat program REDD+ di Rio de Janeiro, dan para pemimpin dunia sibuk mencari cara terbaik menekan emisi karbon, ternyata fakta mengejutkan ada di depan mata kita. Tak hanya penebangan hutan dan perusakan hutan gambut yang melepas karbon ke udara, tapi juga gaya hidup kita sehari-hari, yang justru kini lebih siginifikan menyumbang emisi karbon secara besar-besaran.Sebuah studi yang dilakukan di Institut Pertanian Bogor di Jawa Barat menemukan bahwa gaya hidup trendy menjadi salah satu penyumbang utama dalam emisi karbon di Indonesia. Gaya hidup ini bahkan menyumbang lebih besar dibanding penebangan hutan. “Misalnya saja, setiap mahasiswa membuang dua kantong plastik sehari, dan hal yang sama dilakukan oleh 3000 mahasiswa lainnya, maka itu menyumbang sangat signifikan,” ungkap Popi Puspita Forestian, seorang mahasiswi di Badan Antar Universitas kepada Inter Press Service.Selain kantong plastik, berbagai peralatan elektronik seperti pemutar DVD, play stations, TV, Radio, telepon selular, komputer dan peralatan elektronik lain pun memberi kontribusi emisi karbon yang sama besarnya. “Kebanyakan mahasiswa cukup sadar bahwa gaya hidup mereka memberi dampak pada lingkungan, namun mereka tentu tak mau ketinggalan zaman,” tambah Popi. “Jadi kami berupaya untuk membuat aktivitas sehari-hari yang lebih ramah lingkungan.”Penelitian lain yang dilakukan oleo Institute of Essential Service Reform di Jakarta juga senada dengan temuan Popi, bahwa gaya hidup yang trendy dan melek teknologi adalah salah satu faktor utama meningkatnya emisi karbon di Indonesia, dan tanpa disadari kita tidak pernah menyalahkan mahasiswa atas kebiasaan ini.",negatif
2012-036-09.json,Gaya Mojang Trendy Jadikan Jawa Barat Jawara Emisi Karbon,"Gaya Mojang Trendy Jadikan Jawa Barat Jawara Emisi Karbon | IESR memberikan sebuah cara baru untuk menghitung aakah gaya hidup manusia Indonesia sudah cukup hijau lewat kalkulator karbon mereka di www.iesr.or.id/carboncalculaor/ yang memungkinkan setiap individu menghitung emisi karbon dengan data yang etrus diperbarui secara teratur. “Kelas menengah di Indonesia adalah kontributor utama dalam emisi gas rumah kaca -sekitar 50% dari mereka adalah kontributor, terutama lewat penggunaan peralatan elektronik,” ungkap Henriette Imelda, seorang peeliti IESR.“Penggunaan peralatan elektronik yang berlebihan akan meningkatkan konsumsi listrik, dimana hal ini akan menambah emisi karbon dioksida ke udara,” ungkap studi tersebut.Jawa Barat, propinsi yang paling maju di Indonesia, kini juga adalah emiter karbon terbesar di Indonesia, yang melepaskan sekitar 12.500 gram CO2 ke udara per kapita setiap hari. Yang paling mengejutkan, Jakarta yang sudah over populasi dan tidak dikelola dengan baik, dan rawan kemacetan lalu lintas yang parah setiap hari, tidak masuk ke dalam lima besar kota sebagai emiter karbon tertinggi di Indonesia.Jawa Barat adalah pusat pendidikan, dan dihuni banyak perguruan tinggi, dimana penggunaan kertas untuk berbagai tujuan sangat tinggi dan ditambah dengan penggunaan peralatan elektronik, lampu penerangan, TV dan peralatan elektronik lainnya seperti pengering rambut,” ungkap studi IESR tersebut.Jawa Barat memiliki 68 universitas, 18 diantaranya adalah perguruan tinggi negeri, disini juga ada 130 sekolah menengah atas negeri, ribuan sekolah swasta dan juga berbagai LSM.",negatif
2012-036-09.json,Gaya Mojang Trendy Jadikan Jawa Barat Jawara Emisi Karbon,"Gaya Mojang Trendy Jadikan Jawa Barat Jawara Emisi Karbon | Nyaris 50% dari emisi karbon di Jawa Barat bersumber dari peralatan elektronik, kemudian disusul oleh lampu listrik. “Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang di Jawa Barat menggunakan penerangan secara berlebihan,” ungkap temuan lain dalam studi tersebut. Selain itu pertumbuhan areal tempat tinggal yang sangat cepat di propinsi ini juga membuat permintaan akan listrik sangat tinggi, dan perusahaa listrik negara (PLN) sulit untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat drastis ini.“Orang-orang Sunda di Jawa Barat, sebagai suku dominan di Jawa Barat, adalah tipikal orang yang sangat melek ‘fashion’ dan gaya. Mereka mengikuti trend dunia dalam berpakaian dan terus mengikuti produk-produk gaya hidup paling mutakhir,” tambah Imelda kepada Inter Press Service.Untuk menekan pelepasan karbon ke udara akibat gaya hidup sehari-hari, baru-baru ini Institute of Essential Service Reform meluncurkan kampanye “Low Carbon Women” yang sekaligus memperkenalkan para relawan yang disebut ‘sobat esensial’ yang bertugas menyebarkan informasi seputar perubahan iklim dan meminta komitmen dari rekan-rekan mereka untuk menekan emisi karbon individu. “Kaum perempuan bisa berbuat banyak untuk melawan perubahan iklim – dan mereka bisa memulainya dengan menghitung berapa banyak karbon yang mereka produksi,” ungkap Imelda.Indonesia sudah berkomitmen untuk menekan emisi karbon sebanyak 26% di tahun 2020, dan hal ini bisa dicapai dengan kontribusi semua lapisan masyarakat, terutama kaum muda. Di tahun 2005, World Bank menyatakan bahwa Indonesia adalah emiter karbon ketiga terbesar di dunia, namun saat itu hal tersebut dipicu akibat deforestasi untuk kepentingan bisnis kayu dan perkebunan, terutama kelapa sawit. Sementara menurut data Greenpeace, sejumlah besar gas rumah kaca dilepas ke udara melalui perusakan lahan gambut, yang diyakini mampu menyimpan 35 milyar ton karbon.",negatif
2012-036-09.json,Gaya Mojang Trendy Jadikan Jawa Barat Jawara Emisi Karbon,"Gaya Mojang Trendy Jadikan Jawa Barat Jawara Emisi Karbon | So, tampil gaya sesekali okelah, tapi please mungkin kita semua tidak akan lagi berpikir untuk gaya jika sumber daya alam hilang dan bumi mulai menjadi semakin tidak nyaman untuk ditinggali. Think about it….! [SEP]",positif
2022-067-05.json,Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut?,"Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut? | [CLS]   Masyarakat Kabupaten Trenggalek, terutama warga Desa Karangrejo dan Ngadimulyo, Kecamatan Kampak kembali resah. Perusahaan tambang emas yang mengantongi izin eksploitasi tengah mengincar ruang hidup warga. Padahal, selama ini sebagian besar warga menggantungkan hidup dengan bertani.Tak hanya itu, ekosistem karst yang selama ini mampu memberikan jasa lingkungan untuk ekonomi warga, menyediakan pangan, udara sehat dan sumber air yang jadi tumpuan pasokan air bersih akan hancur serta tercaplok aktivitas tambang.PT Sumber Mineral Nusantara (SMN), merupakan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi emas dan mineral pengikut (DMP) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) No P2T/57/15.02/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019.Proyek pertambangan tahap eksplorasi perusahaan ini mulai 28 Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 702/2005 tertanggal 28 Desember 2005 dengan luas wilayah IUP (WIUP) 17.586 hektar.Pada 2007, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan perpanjangan kuasa pertambangan dan perluasan wilayah eksplorasi kepada SMN seluas 30.044 hektar.WIUP ini berlaku hingga 2012 setelah Pemkab Trenggalek membuat ketetapan baru dengan keluarnya Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/963/406.004/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/715/425.013/2009.Keputusan bupati 3 Desember 2012 itu menyebutkan, “luas areal dalam Diktum Kesatu diubah hingga berbunyi luas areal : 29.969 hektar.”Pada 28 Mei 2013, dibuat ketetapan perubahan kedua atas keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45.715/425.013/2009 berbunyi “pemegang IUP eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua keputusan bupati ini diberikan penggantian waktu yang hilang untuk eksplorasi dan studi kelayakan dalam WIUP selama tiga tahun terhitung mulai 2 November 2013”.Baca juga: Was-was Tambang Emas Rusak Trenggalek [1]",negatif
2022-067-05.json,Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut?,"Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut? | Pada 2014, masyarakat Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko aksi penolakan kegiatan SMN. Penolakan paling kencang datang dari warga Dusun Pelem, Krajan dan Mloko.Kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan lingkungan kalau ada aktivitas tambang menjadi dasar penolakan. Selain itu, saat pemasangan kabel dan patok penanda lokasi survei SMN, tanpa pemberitahuan kepada masyarakat dan aparat desa.Pada 21 Februari 2014, Bupati Trenggalek Mulyadi, membuat Surat Bupati Trenggalek Nomor 545/172/406.027/2014 soal penghentian sementara rencana pengeboran SMN.  Setelah perizinan beralih ke provinsiDalam dokumen, pada 8 September 2015 direktur SMN bersurat kepada Badan Penanaman Modal P2T Jawa Timur untuk permohonan rekomendasi teknis penambahan jangka waktu IUP eksplorasi perusahaan. Hal ini dilakukan karena pengalihan kewenangan dari bupati ke gubernur.Surat itu direspon dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jatim Nomor P2T/70/15.01.III/2016 tentang perubahan jangka waktu izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi atas nama SMN, tertanggal 22 Maret 2016 dan berlaku mulai 22 Maret 2016–2 November 2018 seluas 29.969 hektar.Keputusan itu dibuat setelah ada rekomendasi teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur dengan dokumen bernomer 545/605/119.2/2016 tertanggal 29 Februari 2016.Dalam proses peralihan kewenangan perizinan itu, Bupati Trengalek, Emil Elestianto Dardak menerbitkan lagi izin lingkungan eksplorasi emas DMP untuk SMN melalui Keputusan Bupati Nomor: 188.45/519/406.004/2016 tertanggal 29 Agustus 2016. Pada 10 hari sebelumnya, bertempat di Gedung Bhawarasa, bupati bersama perusahaan menyosialisasikan perihal izin lingkungan eksplorasi potensi emas di Trenggalek itu.",negatif
2022-067-05.json,Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut?,"Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut? | Sebagaimana yang dikutip dari situs prokopim.trenggalekkab.go.id, bupati mengatakan “terus terang sebenarnya acara ini adalah inisiatif kami, karena selama ini masyarakat bila mendengar yang namanya tambang itu biasanya alergi…. sehingga saya tidak akan nyusahin ataupun ribetin, tetapi pastikan masyarakat mendukung dengan lakukan pendekatan.” Baca juga: Presiden Cabut Izin Jutaan Hektar, Saatnya Kembali ke Rakyat dan Pulihkan Lingkungan ***Bertempat di Hotel Elmi Surabaya pada 14 November 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur mengadakan pembahasan studi kelayakan IUP eksplorasi SMN serelah perusahaan menyampaian laporan studi kelayakan IUP eksplorasi dengan nomer surat 178/07/SMN/TRG/GSF/2017 tertanggal 17 Juli 2017.Selanjutnya, melalui surat bernomer 185/12/SMN/TRG/GSF/2017 tertanggal 5 Desember 2017, perusahaan mengajukan permohonan persetujuan atas laporan studi kelayakan dan kegiatan eksplorasi SMN.Secara berturut-turut pada tanggal sama, 31 Agustus 2018, Dinas ESDM mengeluarkan persetujuan dokumen laporan eksplorasi, persetujuan dokumen studi kelayakan dan persetujuan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).Kemudian, pada 5 September 2018, keluar dua persetujuan yaitu, persetujuan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana pasca tambang. Baca juga: Bupati Trenggalek Siap Pasang Badan Tolak Tambang Emas Proses peningkatan statusProses itu berlanjut hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim mengeluarkan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) atas nama SMN. Ia tertuang dalam dokumen 660/511/111.2/2018 perihal Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Studi Amdal Tambang Emas DMP di Kabupaten Trenggalek tertanggal 19 September 2018.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jatim atas nama gubernur juga menerbitkan Keputusan Gubernur Jatim Nomor P2T/34/17.05/01/IX/2018 tentang Izin Lingkungan pada 28 September 2018.",netral
2022-067-05.json,Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut?,"Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut? | Pada 21 Juni 2019, Dinas ESDM Jatim mengeluarkan rekomendasi teknis IUP operasi produksi atas nama SMN sebagai tindak lanjut dari surat Dinas PMPTSP 11 Oktober 2018 tentang permohonan rekomendasi teknis IUP operasi produksi.Kemudian pada 24 Juni 2019, Dinas PMPTSP atas nama Gubernur Jawa Timur mengeluarkan IUP operasi produksi dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor P2T/57/15.02/VI/2019 tentang IUP Operasi Produksi.Dalam lampiran Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 40/2016 disebutkan, syarat teknis pengurusan IUP operasi produksi baru antara lain, salinan persetujuan WIUP dilengkapi peta dan koordinat serta salinan IUP eksplorasi.Selanjutnya, peta dan koordinat permohonan WIUP operasi produksi yang terkoreksi sesuai hasil eksplorasi dan penguasaan atas tanah. Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan dan perjanjian hak atas tanah untuk lahan masyarakat.Dalam dokumen studi amdal kegiatan pertambangan emas DMP oleh SMN di Kabupaten Trenggalek 2018, disebutkan mereka baru akan mengajukan WIUP operasi produksi  seluas 12.833,57 hektar. Luas pengajuan itu meliputi sembilan prospek yaitu Sentul-Buluroto, Singgahan, Jerambah, Torongan, Ngerdani, Bogoran,Timahan, Sumberbening dan Dalangturu.Berdasarkan studi kelayakan, prospek pertama dilakukan penambangan adalah pada wilayah prospek Sentul-Buluroto yang teridentifikasi beberapa tubuh bijih, antara lain, Buluroto Selatan, Sentul Barat dan Sentul Timur. Untuk wilayah lain akan eksplorasi lanjutan.Ada beberapa hal yang jadi catatan penting dari proses keluarnya IUP operasi produksi SMN ini.Saat eksplorasi WIUP SMN mengalami perubahan, bermula sejak 2005 seluas 17.586 hektar, tahun 2007 seluas 30.044 hektar dan pada 2012 jadi 29.969 hektar yang berakhir pada 2 November 2018.",netral
2022-067-05.json,Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut?,"Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut? | Lokasi IUP eksplorasi yang terakhir ini secara administrasi mencakup sembilan wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Karangan, Suruh, Pule, Gandusari, Dongko, Kampak, Munjungan, dan Watulimo.Pada PP No 22/2010 Pasal 22 disebutkan, untuk penetapan WIUP harus memenuhi kriteria antara lain, kaidah konservasi, daya dukung lingkungan dan tingkat kepadatan penduduk.Dari hasil overlay IUP operasi produksi perusahaan seluas 12.833,57 hektar dalam studi amdal 2018 dengan rencana pola ruang Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15/2012 menunjukkan, terdapat tumpang tindih pada kawasan lindung berupa hutan lindung seluas 2.779 hektar. Kemudian, kawasan lindung karst 1.000 hektar, kawasan rawan longsor 209 hektar, sempadan mata air 91 hektar, sempadan sungai 33 hektar, dan sempadan embung 24 hektar.Ketentuan umum pengaturan zonasi (KUPZ) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15/2012 Pasal 84, menetapkan beberapa hal. Pertama, soal KUPZ kawasan hutan lindung, kedua,KUPZ kawasan lindung karst dan ketiga, KUPZ kawasan rawan longsor.Berdasar ketentuan itu, diketahui kegiatan yang akan dilakukan SMN ini berada pada kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pengendalian ketat. Ia sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80/2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Jawa Timur.Karena itu, tambang SMN wajib mengurus izin pemanfaatan ruang sebagai syarat pengajuan IUP.Dari informasi yang didapat dalam rapat koordinasi permohonan izin pemanfaatan ruang yang dihadiri antara lain Bappedalitbang dan Dinas PUPR Trenggalek di Kantor UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), 14 Mei 2018, disepakati agar SMN memperbaiki atau revisi permohonan izin pemanfaatan ruang sesuai persyaratan yang berlaku.",netral
2022-067-05.json,Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut?,"Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut? | Permohonan izin pemanfaatan ruang harus mengajukan permohonan informasi tata ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Trenggalek dan harus memenuhi pertimbangan teknis lain.Sampai terbit IUP operasi produksi belum ada permohonan informasi kesesuaian tata ruang kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana hasil kesepakatan dalam rapat itu.Kalau peraturan dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan saja dikangkangi, bagaimana bisa IUP operasi produksi itu tetap lolos, sementara persyaratan teknis pengurusan WIUP belum terpenuhi.Salah satu contoh lagi adalah izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), sebagaimana dijelaskan perusahaan dalam dokumen studi amdal bahwa mereka baru akan mengurusnya. Hingga keluar IUP operasi produksi, IPPKH belum mereka dapatkan.Hal ini baru diketahui ketika mereka akan melakukan pertemuan di Hotel Hayam Wuruk Trenggalek pada 25-27 Oktober 2021. Dalam suratnya, Dinas Kehutanan Jawa Timur menyebutkan kegiatan itu menindaklanjuti surat dari SMN nomer 013/EXT/SMN/VII/2021 perihal permohonan pertimbangan teknis persetujuan penggunaan kawasan hutan.Peraturannya, IUP diberikan setelah WIUP. Dalam Pergub Jatim Nomor 40/2016 untuk pengurusan IUP operasi produksi baru, syarat teknis peta dan koordinat permohonan WIUP operasi produksi yang telah terkoreksi sesuai hasil eksplorasi dan penguasaan atas tanah. Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan dan perjanjian hak atas tanah untuk lahan masyarakat.Karena itu jadi janggal dan mustahil, perusahaan akan memiliki penguasaan atas tanah dari sembilan kecamatan yang masuk wilayah IUP operasi produksi sedang didalamnya terdapat begitu banyak masyarakat yang hidup yang jadi penguasa tanah. Lahan yang dikuasai negarapun mereka belum mendapatkan izinnya.",netral
2022-067-05.json,Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut?,"Mengapa Izin Pertambangan Emas Masuk Kawasan Lindung di Trenggalek Tak Dicabut? | Dari begitu banyak kejanggalan pada proses IUP operasi produksi keluar, status clean and clear (CNC) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga patut dipertanyakan.Dalam tayangan live di akun Youtube Sekretariat Presiden pada 6 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan, “izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut.”Dengan pernyataan itu masyarakat Trenggalek merasa akan mendapat dukungan dan menduga, surat bupati untuk evaluasi IUP operasi produksi SMN ditanggapi dan termasuk dalam daftar pencabutan.Apalagi, saat sela kegiatan peresmian Bendungan Tugu pada 30 November 2021,  presiden juga sempat mencicipi durian lokal unggulan yang merupakan hasil alam daerah ini. Sayangnya, dalam daftar izin yang dicabut, IUP operasi produksi SMN tidak termasuk. Baca juga: Menyoal Izin Tambang Emas di Trenggalek [2]  * Penulis: Mukti Satiti adalah Koordinator Aliansi Rakyat Trenggalek. Tulisan ini merupakan opini penulis. ****** [SEP]",netral
2015-030-18.json,"Setahun Korsup KPK, 337 Izin Tambang Non-CnC Tetap Melenggang di Kalimantan Barat","Setahun Korsup KPK, 337 Izin Tambang Non-CnC Tetap Melenggang di Kalimantan Barat | [CLS] Sektor pertambangan di Kalimantan Barat memasuki episode baru pasca-koordinasi dan supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi bidang mineral dan batubara sejak Mei 2014. Setahun berjalan, ada kemajuan. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah guna memastikan rekomendasi Korsup Minerba dapat berjalan dengan baik.Salah satu contoh paling gamblang adalah penciutan dan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) yang bebal terhadap regulasi. Hingga kini, jumlah total perizinan tambang di Kalimantan Barat tersisa 636 IUP. Angka ini sudah mangalami penyusutan dari sebelum Korsup KPK yang mencapai 813 IUP.Dari sisi administrasi, begitulah fakta pertambangan di Kalimantan Barat. Ada upaya penciutan/pencabutan izin. Namun, dari 636 total IUP, ternyata masih ada 337 atau 52 persen IUP non-CnC yang bercokol dalam lembaran administrasi pemerintah.Hal ini terungkap dalam diskusi Satu Tahun Pelaksanaan Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara di Kalimantan Barat yang dihelat Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat, Kamis (3/9/15), di Sekretariat Walhi Kalbar.Melalui paparannya, Direktur Eksekutif Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan, Fajrin Nailus Subchi mengatakan, suatu izin dinyatakan Clean and Clear (CnC) apabila lokasi izin tidak tumpang tindih dengan izin lainnya.Selain itu, sambung Fajrin, perusahaan dapat menjalankan pembayaran keuangan dalam bentuk land rent dan royalti, memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan hal lain yang terkait dengan data administrasi. “Capaian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengurangan signifikan untuk jumlah izin non-CnC, bahkan mengalami peningkatan,” katanya.",netral
2015-030-18.json,"Setahun Korsup KPK, 337 Izin Tambang Non-CnC Tetap Melenggang di Kalimantan Barat","Setahun Korsup KPK, 337 Izin Tambang Non-CnC Tetap Melenggang di Kalimantan Barat | Dalam kertas posisi yang menyoroti satu tahun pelaksanaan rekomendasi antara KPK dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, berbagai persoalan pengelolaan pertambangan disikapi. Kertas posisi ini fokus menyoroti pelaksanaan rekomendasi Korsup Minerba, khususnya penataan izin pertambangan dan pengawasan produksi pertambangan mineral dan batubara.Pencabutan IUP Non-CnC berjalan lambatTerkait pencabutan dan penciutan IUP, jelas Fajrin, data yang berhasil dikumpulkan telah mencapai 177 IUP dengan total luasan yang dicabut mencapai lebih satu juta hektar. Angka ini berkurang dari jumlah pencabutan/penciutan IUP pada Februari sebanyak 190 IUP. Pengurangan dilatarbelakangi oleh adanya penambahan IUP yang dikeluarkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.Fajrin menjelaskan, pencabutan/penciutan ini didasari pada beberapa faktor seperti, kemampuan perusahaan pemegang IUP dalam melakukan produksi, masa berlaku izin yang telah mati, surat permintaan pencabutan dari perusahaan kepada pemerintah, syarat administrasi yang tidak lengkap, dan tidak melakukan kewajiban pembayaran keuangan.Dari kacamata Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Barat, progres ini terkesan lambat. “Harusnya pemerintah mencabut 337 IUP yang hingga saat ini masih berstatus non-CnC,” pinta Fajrin.Hal lain yang tak luput dari sorotan adalah temuan 13 perusahaan yang terindikasi berada di kawasan konservasi. Ternyata, hanya tiga perusahaan yang diciutkan/dicabut izinnya. Begitu pula dengan temuan 125 perusahaan di hutan lindung, hanya 18 IUP yang dicabut/diciutkan. “Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak IUP yang berada di kawasan konservasi dan hutan lindung yang belum dicabut oleh pemerintah,” jelas Fajrin.",netral
2015-030-18.json,"Setahun Korsup KPK, 337 Izin Tambang Non-CnC Tetap Melenggang di Kalimantan Barat","Setahun Korsup KPK, 337 Izin Tambang Non-CnC Tetap Melenggang di Kalimantan Barat | Sementara pembayaran dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang, koalisi juga menilai langkah pemerintah berjalan sangat lamban. Dari data yang ada hingga September 2015, penambahan jumlah IUP yang sudah melakukan kewajiban pembayaran hanya di level provinsi.Penambahan satu IUP yang sudah melakukan pembayaran pun hanya sebatas pembayaran dana jaminan reklamasi. Tidak ada penambahan untuk IUP yang sudah membayarkan dana jaminan pascatambang.Padahal, urai Fajrin, pembayaran dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pertambangan sebelum memperoleh persetujuan izin usaha eksplorasi maupun operasi produksi yang telah diatur dalam UU No 4 Tahun 2009 dan PP 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.Lebih jauh Fajrin mengatakan, obral perizinan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perizinan memicu telah terjadinya tumpang-tindih lahan antara izin tambang dengan wilayah kelola masyarakat.“Bahkan, temuan kita ada izin perusahaan yang berada di areal permukiman maupun hutan adat masyarakat. Hal ini yang membuat maraknya konflik berbasis klaim tenurial,” urai Fajrin.Sementara Direktur Eksekutif Walhi Kalbar, Anton P Wijaya mengatakan dari sejumlah persoalan tata kelola pertambangan yang sudah terungkap, sejatinya pemerintah bekerja lebih ekstra. “Korsup KPK di tahun pertama memang lebih terkonsentrasi pada tataran administrasi. Tetapi tak menutup kemungkinan levelnya ditingkatkan ke arah yang lebih teknis,” katanya.Anton juga menyoroti lokasi pertambangan yang izinnya sudah dicabut, serta mendesak pemerintah untuk menyerahkan pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat. “Ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 yang akan memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektar,” katanya.",negatif
2015-030-18.json,"Setahun Korsup KPK, 337 Izin Tambang Non-CnC Tetap Melenggang di Kalimantan Barat","Setahun Korsup KPK, 337 Izin Tambang Non-CnC Tetap Melenggang di Kalimantan Barat | Khusus di Kalimantan Barat, jelas Anton, pemerintah akan memberikan hak kelola hutan seluas 3.614.801 hektar. Rinciannya, hutan lindung (1.624.074 hektar), hutan produksi (699.521 hektar), hutan produksi konversi (9.386 hektar), hutan produksi terbatas (827.758 hektar), dan hutan konservasi (454.062 hektar). [SEP]",netral
2014-005-08.json,"Pasca-Korsup Minerba KPK, 124 Pertambangan Masih Beroperasi di Kawasan Konservasi Kalimantan","Pasca-Korsup Minerba KPK, 124 Pertambangan Masih Beroperasi di Kawasan Konservasi Kalimantan | [CLS] Hampir setahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang mineral dan batubara (Minerba) di Kalimantan. Apa hasilnya?Dari data Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Korsup KPK hingga Mei 2014, ternyata ada 124 pemegang izin pertambangan di lima provinsi di Kalimantan yang masih beroperasi di kawasan konservasi.Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Borneo (KMSB) fakta tersebut membuktikan pemerintah daerah di Kalimantan tidak bekerja sungguh-sungguh dalam menata persoalan minerba. KMSB adalah koalisi NGO di Kalimantan yang melakukan pengawasan atau pemantauan terkait aspek ketaatan izin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan, dari aktivitas perusahaan izin minerba.Ivan G Ageung, dari Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalimantan Barat, anggota KMSB, mengatakan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non-kehutanan memang diperbolehkan berdasarkan aturan yang ada. “Namun, penggunaan kawasan konservasi untuk kegiatan non-kehutanan jelas melanggar aturan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati,” katanya, di Sekretariat SAMPAN di Pontianak, Senin (08/12/2014) lalu.Lanjut Ivan, kegiatan penggunaan kawasan hutan di kawasan lindung hanya diperbolehkan dalam bentuk pertambangan bawah tanah (underground mining). Tapi faktanya, sampai saat ini tidak ada satu pun pemegang izin yang sanggup melaksanakan praktik penambangan tersebut.“Intinya, hingga saat ini semua pemerintah daerah di Pulau Kalimantan belum melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pemegang izin penggunaan kawasan hutan di wilayah konservasi dan lindung,” katanya.",negatif
2014-005-08.json,"Pasca-Korsup Minerba KPK, 124 Pertambangan Masih Beroperasi di Kawasan Konservasi Kalimantan","Pasca-Korsup Minerba KPK, 124 Pertambangan Masih Beroperasi di Kawasan Konservasi Kalimantan | Pada kertas posisi KMSB, disebutkan di Kalimantan Barat terdapat 13 pemegang izin yang menggunakan kawasan konservasi untuk kegiatan non-kehutanan dan 125 pemegang izin di kawasan lindung. Sementara di Kalimantan Timur terdapat 62 pemegang izin di kawasan konservasi, di Kalimantan Selatan sekitar 30 pemegang izin, dan di Kalimanyan Tengah terdapat 19 pemegang izin.Dari Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada April 2014, dari semua izin tersebut, hampir 50 persen IUP Minerba belum clear and clean (CnC). Tepatnya, pemerintah daerah di Kalimantan dihadapkan dengan status non-clear and clear-nya IUP pertambangan sebanyak 1.518 IUP dari total 3.836 IUP.  Status non-clear and clean terbanyak di Kalimantan Timur.Meskipun KPK memberikan batas waktu selama enam bulan kepada pemerintah daerah untuk memaksa pemegang IUP agar mengurus status IUP, ternyata respons pemerintah daerah di Kalimantan sangat lamban.Indikasinya, hingga Oktober 2014 di Kalimantan Barat hanya 21 IUP yang berstatus CnC dari 195 IUP yang diusulkan. Sementara di keempat provinsi lainnya data tidak tersedia.Selain itu, sebanyak 44 persen IUP yang non CnC di Kalimantan bermasalah secara administratif.  Masih data Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengemukakan sekitar 1.078 pemegang izin di Kalimantan belum menyelesaikan administrasi sebagai persyaratan untuk memperoleh IUP, antara lain kepemilikan NPWP dan kelengkapan dokumen perusahaan.KMSB juga mendapati sebanyak 95 persen  pemegang izin pertambangan di Pulau Kalimantan belum memiliki jaminan reklamasi. Serta, 99 persen  di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur belum memiliki jaminan pasca-tambang.Berdasarkan data jaminan reklamasi di Kalimantan, dari jumlah total 3.836 izin pertambangan hanya 210 IUP yang menyetorkan dana jaminan reklamasi.",netral
2014-005-08.json,"Pasca-Korsup Minerba KPK, 124 Pertambangan Masih Beroperasi di Kawasan Konservasi Kalimantan","Pasca-Korsup Minerba KPK, 124 Pertambangan Masih Beroperasi di Kawasan Konservasi Kalimantan | “Sisanya belum memenuhi kewajibannya untuk menempatkan jaminan reklamasi. Dari jumlah tersebut,  hanya 0,7 persen atau 16 izin pertambangan yang baru memiliki dokumen pascapertambangan,” kata Ivan.Negara rugi ratusan miliar KMSB melakukan perhitungan potensi kerugian negara dari land rent yang mengacu pada PP Nomor 9/2012 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Bukan Pajak. Dari perhitungan yang ada diperoleh selisih yang signifikan antara potensi penerimaan daerah dan realisasinya. “Selisih antara realisasi penerimaan daerah dengan potensinya kami sebut sebagai potensi kehilangan penerimaan (potential lost),” kata Ivan.Hasil perhitungan KMSB menunjukkan, sejak tahun 2009-2013 diperkirakan potensi kerugian penerimaan mencapai Rp 218,302 miliar di Kalimantan Timur; Rp 177,442 miliar di Kalimantan Barat; Rp 34,067 miliar di Kalimantan Selatan dan Rp 145,136 miliar di Kalimantan Tengah. Dengan demikian total potensi kerugian penerimaan di lima provinsi tersebut adalah sebesar Rp 574,94 miliar lebih.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]",negatif
2020-014-15.json,"Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian","Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian | [CLS]  Menggunakan  perahu karet, Muhammad Iksan berkeliling di komplek Perumahan Gempol Citra Asri (GCA), Senin (2/11/2020) pagi. Ditemani warga yang lain, dia membagi-bagikan nasi bungkus yang didapat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.Bagi Iksan, banjir yang terjadi sejak Sabtu (31/10) itu tak pernah disangka sebelumnya. Selama belasan tahun tinggal disana, belum sekalipun terjadi banjir seperti sekarang ini. Bukan hanya jalanan. Banjir juga menggenangi rumah-rumah warga di komplek perumahan.“Yang terpenting bantuan makanan dulu harus didistribusikan karena mereka tak bisa memasak,” kata Iksan yang menjabat sebagai ketua RT ini. Satu jam kemudian, 1000 paket tuntas ia bagikan.Di sisi barat, banjir mencapai 30 sentimeter. Sementara di sisi timur, air yang menggenang lebih tinggi lagi. Mencapai 70 sentimeter hingga di atas lutut orang dewasa. Bahkan, rumah milik Suherman (60) di Blok G yang terlihat paling tinggi dibanding warga sekitar ikut kemasukan air.“Ini rumah saya paling tinggi lho. Ini saja kemasukan, ndak tahu yang lain. Pastinya lebih parah dari rumah saya,” ungkap Suherman.  Komplek perumahan GCA bukan satu-satunya wilayah terdampak akibat luapan Kali Wrati ini. Pantauan Mongabay di lokasi, hampir seluruh wilayah di sepanjang sungai ini ikut tekena limpahan.Di wilayah Kecamatan Gempol, selain menggenangi perumahan GCA, luapan Kali Wrati juga menyebabkan akses penghubung Pasuruan-Sidoarjo via Pasar Gempol atau Jembatan Viaduk ditutup. Jalanan pun tergenang air setinggi 30 sentimeter.Dari arah Pasuruan, kendaraan yang hendak melintas diarahkan melalui Bypass Gempol-Bundaran Apollo atau via tol Pasuruan-Gempol. Sebaliknya, dari Porong, melalui Gempol-Bundaran Apollo, atau melalui tol Kejapanan.",negatif
2020-014-15.json,"Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian","Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian | Di wilayah hulu, luapan Kali Wrati juga merendam ribuan rumah di Desa Kedungringin, Kecamatan Beji. Tercatat, 9 dusun yang ada di desa setempat rata dengan genangan air.Kesembilan dusun tersebut adalah Dusun Kedungringin Selatan, Dusun Kedungringin Tengah, Dusun Kedungringin Utara, Dusun Ngayunan, Dusun Gresikan, Dusun Ngampel, Dusun Balungrejo, Dusun Bahrowo dan Guyangan.Berdasarkan siaran pers BNPB (2/11) siang, sedikitnya 6. 379 KK di Kabupaten Pasuruan ikut terdampak banjir kali ini. Terdapat dua kecamatan terdampak yakni Kecamatan Beji tepatnya di Desa Kedungringin, Desa Kedung Boto dan Desa Cangkring Malang. Kemudian,  Kecamatan Gempol tepatnya di Desa Gempol dan Desa Legok dengan rata-rata genangan air berkisar antara 20 sampai 120 cm.BNPB menyebut,  Kabupaten Pasuruan memang memiliki kajian bahaya sedang hingga tinggi untuk bencana banjir dengan luas bahaya lebih dari 32 ribu hektar. Sedangkan melalui kajian risikonya, sebanyak 597 ribu jiwa yang tersebar di 21 kecamatan terpapar bencana banjir di wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.Baca juga: Waktunya Mulai Mewaspadai Mega Bencana: Pandemi dan Banjir Puncak Musim Hujan  Bantaran Sungai Berubah jadi PerumahanBanjir di Kabupaten Pasuruan sejatinya bukan hal baru. Tercatat, sejumlah wilayah daerah ini acap kali menjadi langganan banjir Dimulai dari Kecamatan Nguling di pesisir timur hingga Gempol di wilayah barat.Berdasar data Badan Penanggulangan  Daerah (BPBD) setempat, sedikitnya 15 desa di delapan kecamatan ikut terdampak banjir akibat hujan lebat pada Sabtu (31/10) siang hingga malam lalu.“Beberapa lokasi banjir makin tinggi karena hujan susulan pada Minggu (1/11),” jelas Kepala BPBD, Tectona Jati.",negatif
2020-014-15.json,"Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian","Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian | Tecto, sapaannya menyebutkan, kedelapan kecamatan itu meliputi Rejoso, Grati Winongan, Rembang, Bangil, Kraton, Pohkentrek, Beji, dan Gempol. Dari beberapa wilayah itu, Gempol dan Beji yang paling parah.Di Kedungringin, Kecamatan Beji, hingga hari ketiga, Senin (2/11) belum ada tanda-tanda banjir akan surut. Alih-alih surut, ketinggian air di beberapa titik bahkan mencapai 1 meter lebih. Situasi itu membuat warga tak bisa beraktivitas.Tecto melanjutkan, setidaknya ada empat sungai besar yang menyebabkan banjir di Kabupaten Pasuruan. Yakni, Kali Wrati, Kali Kedunglarangan, Kali Welang, Kali Rejoso, dan Laweyan. Beberapa sungai tersebut berada dalam kewenangan Pemprov dan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas.Di sisi lain, banjir menahun yang melanda wilayah Kabupaten Pasuruan memantik perhatian ahli hidrologi Universitas Merdeka (Unmer) Malang, Gunawan Wibisono.“Sebenarnya ini fenomena lama ya, dan sudah berlangsung bertahun-tahun. Tapi, bukannya mereda, makin kesini makin parah. Wilayah terdampak juga semakin luas. Gempol sekarang kena sampai sebegitu parahnya,” jelasnya lewat sambungan telepon (2/11).Karena sudah berlangsung lama, lanjut Gunawan, pemerintah seharusnya sudah punya rencana yang matang untuk mengatasi persoalan ini. Minimal, untuk meminimalisir area terdampak. Dimulai dari kawasan hulu hingga hilir.Gunawan mengatakan, di kawasan hulu, pemerintah perlu memetakan mana saja daerah tangkapan air yang banyak berubah fungsi.“Karena kalau dipetakan, sungai-sungai besar yang ada itu kan berhulu di daerah pegunungan. Arjuno, Welirang, Penanggungan sampai Bromo. Bagaimana kondisinya?” jelasnya.",negatif
2020-014-15.json,"Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian","Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian | Menurut Gunawan, banjir itu bisa terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi, sementara laju air berlangsung cepat. Akibatnya, daerah aliran sungai (DAS) tak mampu menampung air dalam jumlah banyak. Karena itu, rekayasa dalam rangka memperlambat laju air menjadi hal yang mutlak.Terpisah, pegiat lingkungan dari Yayasan Satu Daun, Diono Yusuf mengatakan, banjir di wilayah Gempol-Beji tak lepas dari berubahnya fungsi lahan di daerah hulu. Lereng-lereng Gunung Penanggungan yang merupakan hulu Kali Wrati banyak dialihfungsikan untuk kegiatan penambangan.“Sampean kan tahu sendiri bagaimana tambang-tambang di daerah lokasi Penanggungan. Dan, itu pasti berdampak pada kemampuan daerah tangkapan untuk meresapkan air,” jelas Dion, panggilan akrabnya.Pemerintah sendiri sejatinya sudah punya sejumlah rencana untuk menangani banjir di Pasuruan. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019, pemerintah memasukkan normalisasi Kali Wrati-Kedunglarangan dan Kali Welang sebagai upaya penanganan banjir di Pasuruan. Untuk keperluan itu, anggaran ditaksir mencapai Rp 1 triliun.Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang (SDA-TR), Misbah Zunib, mengakui, lambannya laju air di Kali Wrati menjadi salah satu penyebab banjir kali ini. Hal iru diperparah dengan banyaknya tumpukan sampah yang memenuhi badan sungai. Untuk mempercepat laju air, pihaknya mengerahkan tenaga harian lepas (THL) Dinas SDA-TR untuk membersihkan tumpukan sampah di dam Kali Wrati.“Ada 20 personel yang kami kerahkan. Sengaja kami pakai tenaga manusia karena menunggu alat berat nanti lama. Aksesnya juga sulit karena kebanjiran,” terang Misbah.",negatif
2020-014-15.json,"Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian","Banjir Pasuruan Tertinggi dalam Belasan Tahun, Perubahan Bentang Lahan Perlu Jadi Perhatian | Misbah mengakui, normalisasi sungai menjadi salah satu opsi menangani banjir Pasuruan. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan tidak mudah. Penyebabnya, sebagian bantaran sungai kini telah berubah jadi permukiman. Salah satunya di Kali Wrati. Menurut Misbah, ada sekitar 1000 KK yang saat ini menempati sempadan sungai.“Ini kan jadi problem juga. Kalau mengikuti peta normalisasi, mereka harus pindah. Tapi kan tidak semudah itu. Ini yang sementara masih dibahas bersama BBWS,” terang Misbah.Baca juga: La Nina Berpotensi Timbulkan Bencana Banjir dan Longsor, Bagaimana Antisipasinya?  Waspadai Dampak La NinaBadan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kelas II Pasuruan sebelumnya telah memprediksi kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir di Pasuruan.“Sebelumnya, BMKG telah memberikan peringatan akan potensi terjadinya cuaca ekstrem di Jawa Timur di hari Sabtu (31/10) antara pukul 17.40-19.40. Dan, setelah itu terjadi banjir,” kata Sujabar, kepala BMKG Kelas II Pasuruan.Kendati demikian, menurut Sujabar, intensitas hujan saat itu sebenarnya belum tinggi. Berdasar pengamatan yang dilakukannya, curah hujan yang terjadi sebesar 95, 4 mm per jam. Dan, itu masih dalam kategori sedang.Meski masih dalam kategori sedang, hujan yang turun hingga malam hari nyatanya cukup untuk membuat daerah di delapan kecamatan di Kabupaten Pasuruan tergenang.Untuk itu, Sujabar tetap mengimbau warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir tetap waspada. Terlebih lagi, kehadiran La Nina di Samudera Pasific diyakini akan menambah volume hujan dalam beberapa waktu ke depan.“Hujan yang berlangsung kemarin juga akibat pengaruh La Nina. Adanya perubahan suhu di Samudera Pasifik akhirnya membuat volume hujan bertambah,” katanya.   [SEP]",negatif
2016-004-07.json,Koridor Gajah Itu Ada di Antara Jejak Sriwijaya dan Sumber Mineral,"Koridor Gajah Itu Ada di Antara Jejak Sriwijaya dan Sumber Mineral | [CLS] Hubungan harmonis antara masyarakat di masa Kerajaan Sriwijaya dengan gajah sumatera (Elephas maximus sumatrensis) di Sumatera Selatan, sebenarnya masih terbaca hingga saat ini. Ini terlihat dari berbagai penemuan situs permukiman di masa Kerajaan Sriwijaya dengan koridor gajah yang masih bertahan. Benarkah?Nunu Anugrah, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, menjelaskan ada delapan habitat gajah di provinsi ini yang menjadi wilayah kekuasaan pertama Kerajaan Sriwijaya. Yaitu, Benakat Semangus, Meranti Sungai Kapas, Lalan, Hutan Jambul Nanti Patah, Mesuji, Saka Gunung Raya, Suban Jeruji, dan Sugihan Simpang Heran.“Delapan kantong habitat tersebut berada di wilayah pegunungan dan pesisir,” jelas Nunu kepada Mongabay Indonesia, medio Desember ini.Jika dikaitkan dengan berbagai situs sejarah atau permukiman masa lalu, baik sebelum dan pada masa Kerajaan Sriwijaya, sebagian besar penemuan itu berada dalam kawasan koridor gajah.Candi Bumiayu, merupakan satu-satunya candi peninggalan agama Hindu dari masa Kerajaan Sriwijaya di penghujung kehancurannya, sekitar abad ke-13 dan 14 Masehi. Candi yang terletak di Desa Bumiayu, Kecamatan Tanahabang, Kabupaten PALI (Penukal Abab Lematang Ilir), di sekitar Sungai Lematang ini, menjadi wilayah jelajah kawanan gajah dalam koridor Benakat Semangus.“Gajah selain masuk Benakat juga sering datang ke Bumiayu, sebab wilayah itu satu koridor dengan Semangus,” kata Noviansyah, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (18/12/2016).Yang paling banyak ditemukan situs terkait Kerajaan Sriwijaya, yang masuk koridor gajah, terpantau berada di pesisir atau pantai timur Sumatera Selatan. Misalnya pada koridor gajah di Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), ditemukan sejumlah situs permukiman pra-Sriwijaya. Situs permukiman ini ada diperkirakan abad ke-4 dan 5 Masehi.",netral
2016-004-07.json,Koridor Gajah Itu Ada di Antara Jejak Sriwijaya dan Sumber Mineral,"Koridor Gajah Itu Ada di Antara Jejak Sriwijaya dan Sumber Mineral | Begitu juga dengan koridor Sugihan-Simpang Heran, yang meliputi Air Sugihan, Ulak Kedondong, Ketupak dan Simpang Heran, banyak juga ditemukan situs-situs permukiman semasa Kerajaan Sriwijaya.Koridor gajah dan sumber daya mineralYang menarik, hampir semua koridor gajah tersebut berkaitan dengan keberadaan sumber daya mineral. Misalnya, koridor gajah Benakat Semangus yang masuk Kabupaten Musirawas, Muara Enim dan PALI, yang memiliki kekayaan sumber daya batubara dan migas.Koridor gajah Suban-Jeruji pun kaya dengan potensi migas. Sama seperti di koridor gajah Benakat Semangus, banyak perusahaan saat ini mengeksplorasi migas. Termasuk yang dilakukan masyarakat yang memanfaatkan sumur-sumur tua, peninggalan kolonial Belanda. Begitu juga, koridor gajah Lalan di Kabupaten Muba, yang memiliki potensi migas.Koridor gajah Saka Gunung Raya di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan juga diperkirakan memiliki potensi panas bumi. Sementara koridor gajah Mesuji yang masuk di wilayah Sumatera Selatan dan Lampung juga memiliki potensi batubara dan gas metan batubara. Potensi batubara masuk wilayah Lampung dan gas metan batubara masuk Sumatera Selatan.Kemungkinan besar koridor gajah lainnya di Sumatera Selatan memiliki sumber daya mineral cukup besar. Misalnya, koridor gajah Meranti-Sungai Kapas yang masuk Kabupaten Muba dan Provinsi Jambi juga diperkirakan banyak terdapat potensi metan. Kemudian, koridor gajah Sugihan-Simpang Heran yang dikabarkan memiliki potensi batubara dan migas.Bahkan jejak koridor gajah yang sudah hilang, seperti di Merapi, Lahat, saat ini menjadi kawasan eksplorasi batubara yang cukup besar. Kini di lokasi itu tersisa 10 gajah di Sekolah Gajah Perangai.Hati-hati",netral
2016-004-07.json,Koridor Gajah Itu Ada di Antara Jejak Sriwijaya dan Sumber Mineral,"Koridor Gajah Itu Ada di Antara Jejak Sriwijaya dan Sumber Mineral | Dengan data di atas, kerusakan lahan gambut di pesisir, baik karena kebakaran maupun pembukaan lahan yang tidak lestari, serta eksplorasi batubara dan migas, bukan hanya mengancam koridor gajah. Tapi juga, mengancam keberadaan situs sejarah terkait Kerajaan Sriwijaya maupun peradaban megalitikum Pasemah.“Hati-hatilah mengelola lahan gambut dan hutan di Sumsel. Baik yang dilakukan perusahaan, pemerintah, maupun masyarakat. Jangan sampai atas nama ekonomi, jejak peradaban Sriwijaya hilang dari wilayah pesisir timur Sumatera Selatan. Jika ini terjadi, siapa pun dia, baik pemberi kebijakan, pendukung, maupun pelakunya, dapat dikatakan sebagai penjahat kebudayaan karena menghancurkan jejak peradaban Kerajaan Sriwijaya,” kata Conie Sema, pekerja seni dari Teater Potlot kepada Mongabay Indonesia, Minggu (18/12/2016).Dengan kata lain, kata Conie, apapun yang dilakukan terhadap lahan gambut dan hutan di Sumatera Selatan, yang harus diperhatikan bukan hanya ancaman ekologi dan ekonomi masyarakat. Tetapi juga jejak peradaban Kerajaan Sriwijaya. “Perlindungan artefak Sriwijaya dan gajah merupakan harga mati, jika kita ingin menjaga jejak peradaban Sriwijaya.”Conie kembali mengingatkan jika skema Taman Sriwijaya yang digagas Tim Spirit Sriwijaya harus didukung pemerintahan Jokowi, baik itu dalam skema restorasi gambut atau lainnya. “Jika itu semua tidak didukung, percayalah jejak peradaban Sriwijaya akan hilang,” ujarnya. [SEP]",negatif
2014-012-20.json,Kukang Memang Patut Kita Sayang,"Kukang Memang Patut Kita Sayang | [CLS] Mata Marwah terbelalak kala melihat kukang. Ia tidak pernah membayangkan sebelumnya bakal bertemu primata imut tersebut dalam jarak dekat. Ketakjuban siswi kelas 5 SD Al-Azhar 20 Cibubur ini pun makin bertambah ketika dijelaskan bahwa kukang sangat menyukai buah-buahan yang matang secara tekstur dan manis di lidah.Tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Zakaria, sang keeper kukang, pemilik nama lengkap Fauziyah Marwah Mahirah ini pun langsung melongok ke dapur tempat makanan kukang diracik. Di dapur sederhanan ukuran 2 x 2 meter itu, Marwah melihat langsung tumpukan buah dalam keranjang seperti yang disebutkan Zakaria tadi. “Itu semua untuk kukang?” Tanya Marwah sembari menunjuk keranjang buah.Zakaria, lelaki yang sudah enam tahun menjadi perawat kukang ini menuturkan, bahwa kukang memang menyukai buahan yang manis. “Kukang itu pintar. Ia hanya akan makan buahnya, sementara kulitnya dibuang.”Apa yang membuat Marwah melawat ke kandang kukang milik Yayasan IAR Indonesia (YIARI) di Ciapus, Bogor, Jawa Barat? Marwah merupakan pemenang pertama lomba Create and Act for Kukang Competition. Hadiahnya adalah Weekend Tour with YIARI yaitu melihat kukang langsung di kandang rehabilitasi dan habituasi YIARI, pada 18-19 Oktober 2014.Marwah tidaklah sendiri. Ada juga Zahrah P. Aulia dan Zahara Amanda,  pemenang kedua dan ketiga di kompetisi yang sama yang ternyata pula, mereka berasal dari sekolah yang sama.Nama-nama kukang di sini lucu. Ada Ronie, Mendung, Santai, Cola, Soda, dan Sola. “Kukang itu satwa yang dilindungi. Sudah sepantasnya ia hidup di hutan,” ucap tulus Zahrah Aulia saat melihat kukang secara langsung.Sementara, komentar tidak kalah manis diberikan Zahara Amanda yang menurutnya kukang merupakan satwa yang patut kita sayangi. Bagaimana cara menyayanginya? Biarkan ia hidup di hutan karena hutan merupakan rumahnya.Satwa pemalu",positif
2014-012-20.json,Kukang Memang Patut Kita Sayang,"Kukang Memang Patut Kita Sayang | Kukang merupakan primata berukuran kecil antara 20-30 cm yang memiliki kebiasaan tidur sepanjang hari dan pada malam hari beraktivitas. Untuk melihat kukang di kandang rehabilitasi ini ada aturannya. Tidak boleh berisik serta harus menggunakan pencahayaan redup warna merah sekitar lima watt. Di atas ukuran tersebut, dipastikan kukang akan sangat terganggu.Richard Moore, Advisor Programme Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) menyatakan, di Pusat Rehabilitasi YIARI Ciapus terdapat sekitar 165 individu kukang. Semuanya itu, berasal dari hasil sitaan perdagangan ilegal ataupun dari para pemilik kukang yang menyerahkan langsung. “Saat ini kami sudah kewalahan, karena sudah melebihi kapasitas yang ada.”Terhadap perburuan kukang yang terjadi di Indonesia, Richard menuturkan kondisi ini berbeda dengan di Kamboja dan Thailand yang digunakan untuk obat tradisional. Di Indonesia, selain diburu untuk dipelihara, kemungkinan kukang juga dijadikan tumbal untuk membangun jalan atau jembatan.“Mitos ini masih berkembang di masyarakat. Padahal, kukang merupakan satwa yang seharusnya disayang. Di alam, ia memakan serangga dan madu pada bunga, tanpa membuat kerusakan. Sudah pasti, kukang penting bagi keseimbangan ekosistem,” ujar Indah Winarti, Koordinator Program Konservasi Kukang YIARI.Berdasarkan ekologi dan persebarannya, di Indonesia terdapat tiga kukang yang terbagi dalam tiga spesies. Kukang jawa (Nycticebus javanicus), kukang sumatera (Nycticebus coucang), dan kukang kalimantan (Nycticebus menagensis).Menurut Richard, untuk melihat perbedaan ketiganya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dari berat badan yaitu kukang jawa beratnya sekitar 900 gram, sementara kukang sumatera sekitar 700 gram, dan kukang kalimantan kira-kira 600 gram.Bila dilihat dari cirinya, kukang jawa memiliki punuk terang yang lebih indah bila dibandingkan dengan kukang sumatera dan kalimantan yang berwarna coklat keabu-abuan.",negatif
2014-012-20.json,Kukang Memang Patut Kita Sayang,"Kukang Memang Patut Kita Sayang | Berdasarkan data IUCN (International Union for Conservation of Nature), kukang jawa masuk dalam status Kritis (Critically Endangered/CR) atau satu langkah menuju kepunahan di alam. Sementara kukang sumatera dan kukang kalimantan statusnya adalah Rentan (Vulnerable/VU) atau tiga langkah menuju kepunahan di alam.Lepas liarBerapa waktu yang diperlukan untuk melepasliarkan kukang ke alam? Robithotul Huda, Koordinator Survey Release & Monitoring (SRM) Program YIARI menuturkan, minimal satu tahun waktu yang dibutuhkan. Namun, ini hanya gambaran saja yang tidak bisa dijadikan acuan baku.Menurut Huda, kukang yang baru datang biasanya harus dikarantina dahulu. Bila dinyatakan sehat baru akan dipindahkan ke kandang rehabilitasi. Di kandang inilah kukang akan diberi makan dan dipantau perkembangannya. Bila hasil pemantauan menunjukkan baik maka kukang sudah bisa dilepasliarkan di alam.Pelepasliaran bukanlah akhir pekerjaan, tapi merupakan awal. Karena, kukang yang akan dilepaskan harus menjalani proses habituasi (adaptasi) di kandang terbuka di hutan yang lamanya sekitar satu bulan. Di sini, kukang akan terus dilihat perkembangannya, andai telah beradaptasi dengan baik maka akan dilepasliarkan untuk hidup di alam.Selesaikah? Belum. Perilaku kukang setelah keluar kandang habituasi akan terus dipantau tim SRM selama setahun. Kemana kukang pergi akan diikuti melalui radio collar yang dipasang di leher kukang yang dapat diketahui melalui receiver. “Selama setahun, gerak-gerik kukang akan diawasi,” tutur Huda.Namrata, relawan asal India yang tergabung dalam tim SRM mengatakan, dalam sehari, ia bersama anggota tim yang berjumlah tiga orang harus berjalan delapan jam untuk memantau kukang yang telah dilepaskan di Gunung Salak.",netral
2014-012-20.json,Kukang Memang Patut Kita Sayang,"Kukang Memang Patut Kita Sayang | Takutkah ia? Gadis 25 tahun ini menyatakan bahwa menembus gelapnya malam guna mencari keberadaan kukang adalah pekerjaan menyenangkan. “Saya jatuh cinta pada kukang karena primata ini unik. Hidup di malam hari. Hanya di Indonesia saya melihat tiga jenis kukang. ”Terkait pelepasliaran tersebut, Richard menjelaskan bahwa sudah pasti kukang akan dilepaskan sesuai habitatnya. Kukang jawa akan dilepaskan di Suaka Margasatwa Gunung Sawal, Ciamis, Jawa Barat dan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Untuk kukang kalimantan akan dilepaskan di kalimantan yang berada di wilayah YIARI Ketapang, Kalimantan Barat.Sementara, kukang sumatera akan dilepaskan di Hutan Lindung Batutegi, Tanggamus, Lampung. Di Batutegi ini ada tiga kandang habituasi yaitu Talang Rindai, Air Jernih, dan Wai Rilau. “Sekitar 26 individu telah dilepaskan di Batutegi dengan rincian 11 jantan dan 15 betina, pada 19 Oktober 2014,” tutur Richard.Kukang memang patut disayang. Marwah, Zahrah Aulia, dan Zahara Amanda berjanji akan menunjukkan rasa kepeduliannya pada kukang melalui cerita bergambar. Mereka akan menunjukkan hasil karyanya itu kepada seluruh temannya di sekolah. Akankah kita? [SEP]",positif
2012-015-19.json,"Penjalanan ke Surabaya, Harimau Mati di Pesawat Garuda","Penjalanan ke Surabaya, Harimau Mati di Pesawat Garuda | [CLS] Seekor harimau Sumatera (Pantera tigris sumatrae) ditemukan mati dalam kandang saat proses pengiriman kargo di pesawat Garuda Indonesia dari Aceh menuju Surabaya, Senin(2/10/12). Penerbangan baru sampai Medan. Harimau jantan berusia 8,5 tahun itu mati diduga benturan saat pengangkutan di pesawat.Harimau bernama Teungku Agam itu ada di karantina BKSDA Aceh, Banda Aceh. Harimau ditangkap warga, 26 November 2010 di hutan Desa Panton Luas, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan karena dianggap memakan manusia.Kepala Tata Usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Affan Basori di Banda Aceh (3/10/12), mengatakan, hendak memindahkan harimau itu ke Lembaga Konservasi Jati Park di Jawa Timur. Selain harimau, ada dua binturong dan satu siamang turut dikirim.Satwa-satwa ini dikirim melalui kargo pesawat Garuda Indonesia GA 143 terbang pukul 12 siang dari Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Ikut bersama, seorang staf BKSDA Aceh dan seorang staf dari Jati Park.Saat pesawat transit di Bandara Polonia Medan, kandang-kandang itu dikembalikan lagi ke Aceh dengan pesawat Garuda GA 146. “Alasan Garuda memulangkan karena bau hingga ada penumpang komplain,” ujar Affan.BKSDA Aceh menyatakan saat itu Jati Park mengatakan satwa-satwa itu akan dikembalikan. Garuda Indonesia tidak memberitahu pengembalian satwa-satwa ini kepada staf mereka yang menyertai di pesawat. BKSDA Aceh diminta menjemput satwa itu di Bandara Sultan Iskandar Muda pada saat pesawat mendarat pukul 16.33.Saat diperiksa, binturong dan siamang sehat. Harimau terlihat tidak bergerak, awalnya dipikir tidur. Setelah diperiksa harimau ternyata mati. “Ada memar di pipi, hidung dan mulut keluar darah. Lidah biru, mata sebelah kanan pendarahan. Kaki depan cerai sendi.” Untuk memastikan, BKSDA Aceh otopsi di laboratorium  Kedoteran Hewan Universitas Syiah Kuala.",negatif
2012-015-19.json,"Penjalanan ke Surabaya, Harimau Mati di Pesawat Garuda","Penjalanan ke Surabaya, Harimau Mati di Pesawat Garuda | Proses pemindahan satwa ini dari ada permintaan dari lembaga konservasi Jati Park di Jatim. Pemindahan ini mendapat rekomendasi Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dan Gubernur Aceh. Namun, tidak banyak pihak mengetahui pemindahan harimau ini keluar Aceh temasuk media.Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pernah mengeluarkan surat melarang memindahkan satwa yang dilindungi keluar Aceh, pasca dipindahkan lima ekor harimau Aceh ke Lampung 2010 yang menuai kontroversi. Teungku Agam adalah harimau terakhir yang tertangkap di Aceh akibat berkonflik dengan manusia.Sejak 2007, tercatat 15 harimau mati karena diracun, dibunuh, kena jerat atau dalam proses karantina. Ada 10 harimau ditangkap dan direlokasi ke berbagai tempat, termasuk tiga ekor dilepas liar ke hutan Aceh. Tujuh orang tewas dan dua kritis akibat diterkam harimau di berbagai lokasi di Aceh. [SEP]",negatif
2020-062-18.json,Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta Hektar,"Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta Hektar | [CLS]   Presiden Joko Widodo [Jokowi] memerintahkan Badan Usaha Milik Negara [BUMN] mencetak persawahan baru demi mencegah krisis pangan akibat pendemi virus corona [COVID-19] di Indonesia.Upaya ini sebaiknya jangan di lahan gambut. Harus di kawasan-kawasan yang tidak merusak secara ekologis.“Kita harus belajar dari gagalnya pemerintahan era Soeharto yang membuka lahan satu juta hektar gambut untuk sawah di Kalimantan Tengah. Harusnya pembukaan lahan baru diprioritaskan di kawasan HGU terlantar, kawasan marginal yang bisa disentuh teknologi BUMN, serta terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Achmad Jacob, Anggota Komite Audit Dewan Pengawas Perum BULOG, kepada Mongabay Indonesia, Sabtu [02/5/2020].Pernyataan ini menanggapi apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Dalam berita tersebut, Airlangga menjelaskan terdapat lahan basah atau lahan gambut di Kalimantan Tengah. Dari 900 ribu hektar, sekitar 300 ribu hektar sudah siap, dan sekitar 200 ribu hektar dikuasai BUMN. Saat ini sudah dibuat perencanaan agar lahan tersebut dapat ditanami padi.Baca: Pandemi Corona: Perkuat Keragaman Pangan, Indonesia Sehat Bukan Hanya Beras  Sebagai informasi, dikutip dari Wikipedia, proyek lahan gambut satu juta hektar dilakukan pada era pembangunan Orde Baru yang digagas Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan [PPH] Siswono Yudo Husodo, di daerah dominan lahan gambut, terutama Kalimantan Tengah. Proyek tersebut awalnya diluncurkan pada 1995 sebagai bagian ambisi pemerintahan Soeharto untuk mencapai kembali posisi swasembada beras.",netral
2020-062-18.json,Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta Hektar,"Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta Hektar | Pada 26 Desember 1995, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 82 mengenai Proyek Pengembangan Lahan Gambut [PLG] Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah. Tujuan proyek, menyediakan lahan pertanian baru dengan mengubah satu juta hektar lahan gambut dan rawa untuk penanaman padi. Proyek tersebut dijalankan dengan cara membuat kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah gambut.Proyek ini berakhir dengan kegagalan total. Lahan gambut terbukti tidak cocok untuk penanaman padi. Sekitar setengah dari 15.594 keluarga transmigran yang ditempatkan pada kawasan tersebut meninggalkan lokasi. Selain itu, penduduk setempat mengalami kerugian akibat kerusakan sumber daya alam serta dampak hidrologi dari proyek itu.Baca: Lahan Gambut Eks PLG Satu Juta Hektar, Bagaimana Kabarnya Saat ini?  Butuh waktu lamaAzwar Hadi Nasution, peneliti INAgri [Institut Agroekologi Indonesia], kepada Mongabay Indonesia, Sabtu [02/5/2020] mengatakan, proses pembentukan tanah menjadi sawah membutuhkan waktu lebih tiga tahun. Bahkan sampai 12 tahun. Tergantung jenis tanahnya.Proses hidromorfik sangat dibutuhkan dalam pembentukan tanah sawah. Sifat morfologinya yang khas harus membentuk, Pertama, horison eluviasi tereduksi [lapisan olah tanah dan tapak bajak]. Kedua, horison eluviasi teroksidasi. Ketiga, horison eluviasi yang secara berkala tereduksi dan, Keempat, horison yang selalu tereduksi.Krisis pangan bukan hanya karena kurang lahan tanah sawah atau menjadikan beras sebagai pangan utama. Melainkan juga, dihilangkannya lahan sumber pangan utama lain seperti sagu, jagung, sorgum menjadi perkebunan sawit atau non-pangan lainnya.“Jadi, sebaiknya pemerintah mengevaluasi dulu program cetak sawah yang dilakukan Kementan 2014-2019 lalu,” katanya.",negatif
2020-062-18.json,Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta Hektar,"Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta Hektar | Momen ini, kata Azwar, sebaiknya dijadikan peluang oleh pemerintah untuk mewujudkan distribusi lahan. Atau, menambah luas lahan petani untuk reaktivasi dan revitaliasi sumber keragaman pangan yang berbasis ekologi dan sosiologi setempat. “Bukankah dunia sedang menginstal ulang seluruh perabotnya menjadi DE-GRWOTH dan Agroekologi, dimana keberagaman sedang dijujung tinggi.”Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok di Istana Bogor, Selasa [28/4/2020], Presiden Jokowi menyatakan sejumlah bahan pangan seperti beras, jagung, cabai, bawang merah, telur ayam, gula pasir, dan bawang putih sudah mengalami defisit pasokan. Khusus beras, defisit pasokan sudah terjadi di 7 provinsi di Indonesia. Sementara jagung terjadi di 11 provinsi, cabai besar di 23 provinsi, bawang merah di satu provinsi, telur ayam di 22 provinsi, gula pasir di 30 provinsi, dan bawang putih di 31 provinsi.Selain itu Presiden Jokowi juga menyoroti peringatan kelangkaan bahan pangan seperti diungkapkan FAO di tengah pendemi corona. Jokowi mengingatkan jajarannya untuk menjaga ketersediaan bahan pangan.Baca juga: Empat Tahun BRG: Daya dan Upaya Pulihkan Gambut Negeri  Belajar dari RPPKSelain jangan membuka persawahan baru di lahan gambut, Achmad Jacob menjelaskan beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan [beras].Pertama, intensifikasi dengan inovasi teknologi pertanian. Tentunya dengan karakter pertanian Indonesia yang berbasis keluarga dan berlahan sempit, sehingga perlu modifikasi dan ramah alam.Kedua, diversifikasi pangan. Bagaimana kultur makanan bangsa Indonesia di masa lalu tidak hanya berbasis beras, namun ada sagu, umbi-umbian, jagung, dan sumber karbohidrat lainnya.Ketiga, ekstensifikasi lahan [perluasan melalui percetakan sawah baru] baik oleh masyarakat, swasta dan negara.",netral
2020-062-18.json,Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta Hektar,"Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta Hektar | “Dalam hal ini pemerintah mendorong pembukaan lahan baru merupakan hal strategis, mengingat konversi lahan pertanian ke non-pertanian setidaknya 500.000 hektar per tahun,” katanya.Namun, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah terkait rencana mencetak persawahan baru. Pertama, pemerintah harus menyampaikan dan belajar dari program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kehutanan [RPPK] 2005 lalu. RPPK juga menetapkankan lahan pertanian abadi seluas 15 juta hektar lahan beririgasi dan 15 juta hektar lahan kering.“Hal ini penting disampaikan ke publik sejauh mana keberhasilannya, berapa anggaran yang digunakan dan kendalanya seperti apa. Tujuannya, agar pemerintah saat ini bisa mengambil langkah strategis.”  Kedua, pemerintah harus menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi kita tahu berapa kawasan pangan tersebut, di mana dan produktivitasnya. Hal ini perlu untuk menentukan berapa luas lagi kebutuhan lahan pangan, untuk menjamin ketersediaan pangan secara nasional khususnya beras.Ketiga, pembukaan lahan pertanian baru dimaksud haruslah di kawasan-kawasan yang tidak merusak secara ekologis seperti kawasan gambut.Keempat, pembukaan lahan pertanian baru juga seharusnya merupakan pelaksanaan Reforma Agraria, dengan BUMN sebagai agen pembangunan bersama subjek reforma penerima lahan.Berdasarkan pemantauan Mongabay Indonesia dua tahun terakhir, terkait program cetak sawah di lahan gambut di Sumatera Selatan, tidak berjalan mulus. Sebagian belum memproduksi padi. Bahkan, sebagian tidak dapat ditanam karena selalu tergenang air saat musim hujan.Misalnya di Desa Perigi Talangnangka, Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumatera Selatan. Dari ratusan hektar lahan gambut yang dijadikan cetak sawah, hanya sebagian yang dapat dimanfaatkan atau padinya tumbuh subur. Lainnya selalu gagal, karena sawahnya tergenang air ketika hujan.   [SEP]",netral
2015-046-08.json,Reklamasi Teluk Palu Tetap Jalan Meski Dapat Peringatan Ombudsman. Mengapa Begitu?,"Reklamasi Teluk Palu Tetap Jalan Meski Dapat Peringatan Ombudsman. Mengapa Begitu? | [CLS] Reklamasi Teluk Palu, terus berjalan. Meski sebelumnya Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah telah mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah Kota Palu agar menghentikan penimbunan pantai di pusat kota tersebut.Aries Bira, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sulteng mengatakan, bahwa pemerintah Kota Palu abai terhadap dua undang-undang. Pertama, Undang–undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 1 ayat (7). Poin kedua, kata Aries, yaitu pemerintah dianggap melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 351 ayat (4).“Penjelasan pada ayat (5), kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian, serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk,” ungkap Aries dalam pernyataan yang dikiriman kepada Mongabay, Senin (29/06/2015).Menurutnya, pemerintah selama ini tidak pernah terbuka dalam rencana reklamasi Teluk Palu. Contohnya, reklamasi di Kelurahan Lere atau wilayah eks Taman Ria yang diduga luasannya bukan hanya 24 hektar. Dan yang terbaru, kata Aries, reklamasi pantai dilakukan di depan patung kuda, salah satu ikon Kota Palu.“Untuk itu kami mengharapkan pemerintah Kota Palu lebih terbuka dalam perencanaan  reklamasi sebagai bagian dari implementasi pemerintahan yang baik,” kata Aris.",netral
2015-046-08.json,Reklamasi Teluk Palu Tetap Jalan Meski Dapat Peringatan Ombudsman. Mengapa Begitu?,"Reklamasi Teluk Palu Tetap Jalan Meski Dapat Peringatan Ombudsman. Mengapa Begitu? | Sebelumnya, pada 31 Oktober 2014, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah telah melayangkan surat ke Walikota Palu, perihal saran pelaksanaan reklamasi pantai Teluk Palu. Dalam surat itu disebutkan, Ombudsman telah meminta keterangan beberapa pihak seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dan provinsi, Perusahaan Daerah Kota Palu yang menjalankan reklamasi, para ahli, serta melakukan dialog terbuka dengan menghadirkan instansi terkait, mahasiswa, dan masyarakat.Menurut Ombudsman, telah ditemukan adanya mal-administrasi dalam pelaksanaan reklamasi Teluk Palu. Antara lain, sesuai Keputusan Walikota Palu Nomor : 650/2288/DPRP/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang penetapan lokasi pembangunan sarana wisata di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, pada poin ketiga huruf c.Hal ini tentunya bertentangan dengan izin pelaksanaan reklamasi nomor: 520/3827/Disperhutla yang diterbitkan 23 Desember 2013 tentang rencana peruntukan lokasi sebagai kawasan Central Business Equator Commerce Point.Berdasarkan pertimbangan tersebut, Ombudsman Sulawesi Tengah memberikan saran kepada Walikota Palu agar menghentikan proses pelaksanaan reklamasi pantai Teluk Palu guna menghindari masalah hukum dan lingkungan. Serta, me-review seluruh dokumen reklamasi dan menyesuaikannya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.“Reklamasi pantai di Kelurahan Talise oleh PT. Yaury Property Investama yang kami tahu belum dilakukan. Kabar terbaru, sudah dilakukan reklamasi di Kelurahan Lere oleh PT. Palu Mahajaya dan kami masih mempelajarinya,” kata Nasrun, Asisten Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah, kepada Mongabay.KeliruGubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dikutip dari kabarselebes.com, mengatakan bahwa ia mengakui apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu soal reklamasi pantai adalah hal yang keliru.",netral
2015-046-08.json,Reklamasi Teluk Palu Tetap Jalan Meski Dapat Peringatan Ombudsman. Mengapa Begitu?,"Reklamasi Teluk Palu Tetap Jalan Meski Dapat Peringatan Ombudsman. Mengapa Begitu? | Menurut Longki, sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi untuk membina pemerintah Kota Palu terkait reklamasi pantai, namun perlu tindak lanjut dan mempelajari hal tersebut.“Persoalan kewenangan itukan ada dimasing-masing wilayah, paling kita bisa memperingatkan Walikota bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah keliru.”Longki Djanggola menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri perihal rencana reklamasi pantai Teluk Palu, pada 26 November 2014. Dalam surat yang ditandatangani oleh Muhamad Marwan selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, salah satu poin yang disebutkan adalah kegiatan reklamasi pantai harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.Untuk itu, penentuan lokasi reklamasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) provinsi, kabupaten, dan kota, atau sesuai RTRW provinsi, kabupaten, dan kota. Poin lainnya adalah kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat.Merespon surat itu, gubernur mengirimkan surat ke Walikota Palu tertanggal 23 Desember 2014. Dalam surat itu disebutkan, berdasarkan pertimbangan peraturan yang ada, rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai dapat disusun apabila sudah memenuhi persyaratan administrasi, seperti RTRW yang sudah ditetapkan melalui peraturan daerah dan mendeliniasi kawasan reklamasi pantai, serta lokasi reklamasi pantai sudah ditetapkan dalam SK bupati atau walikota, baik yang akan direklamasi atau sudah dilakukan. Syarat lainnya, ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian kelayakan properti dan studi investasi, serta studi amdal kawasan regional.“Kegiatan reklamasi pantai Teluk Palu dilaksanakan sesuai dengan RTRW Kota Palu dan atau sesuai ketentuan yang berlaku,” tulis Longki dalam suratnya. [SEP]",netral
2018-033-16.json,"Semua Kekuatan Telah Dikerahkan, Titik Api Muncul Juga","Semua Kekuatan Telah Dikerahkan, Titik Api Muncul Juga | [CLS]  Guna mensukseskan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, pemerintah secara serius mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan (karhutla) di Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi, serta daerah lainnya di Indonesia. Harapannya, selama penyelenggaraan hajatan tersebut, Indonesia bebas kabut asap. Namun, di pekan pertama Agustus ini, sudah 39 titik api yang dipadamkan tim penanggulangan karhutla Sumatera Selatan. Ada apa?“Sumatera Selatan sudah mengerahkan semua kekuatan. Seluruh pihak dilibatkan, dari masyarakat, manggala agni, perusahaan, Badan Restorasi Gambut (BRG), akademisi, NGO internasional, nasional hingga lokal, serta Kepolisian dan TNI. Kampanye dan sosialisasi bebas kabut asap selama Asian Games sudah dilakukan dua tahun lalu. Tapi, titik api tetap saja terjadi. Kita hanya berharap, para pelaku dibukakan hatinya oleh Tuhan, sehingga kebakaran segera berhenti, ” kata Dr. Najib Asmani, Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Perubahan Iklim, Senin (06/8/2018).Dijelaskan Najib, ada sejumlah kelemahan dalam mencegah aksi para pelaku. Pertama, perkiraan kami lahan yang dipantau terlalu luas sekitar ratusan ribu hektar, sementara jumlah personil tim pencegah dan pemadam api maksimal seribu orang. Ini ditambah beberapa lokasi rawan yang memang sulit dijangkau atau diakses melalui jalan darat. Kedua, tidak ada peralatan atau teknologi yang mampu memadamkan api malam hari. Sementara helikopter tidak dapat beroperasi malam hari. “Sampai saat ini, setiap titik api dapat diatasi atau dipadamkan. Semua berkat kerja keras semua pihak, kita berharap hingga dua bulan kedepan kondisi bersahabat ini terjaga,” katanya.",negatif
2018-033-16.json,"Semua Kekuatan Telah Dikerahkan, Titik Api Muncul Juga","Semua Kekuatan Telah Dikerahkan, Titik Api Muncul Juga | Apakah masih ada perusahaan dan petani yang sengaja membakar lahan? “Masalah ini saya tidak tahu. Kita tunggu hasil kerja para penegak hukum terkait kebakaran yang terjadi. Tapi saya pikir melalui kampanye, sosialisasi, dan besarnya hukuman terhadap para pelaku pembakaran, saya percaya perusahaan atau perseorangan akan takut melakukannya,” jelas Najib.Baca: Asian Games dan Jejak Kehidupan Bahari di Sungai Musi  Sementara itu, TNI sudah menurunkan prajuritnya di 55 desa di Sumatera Selatan yang rawan kebakaran. Hal ini disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, saat memimpin apel komando operasi kebakaran hutan dan lahan dalam rangka Pengamanan Asian Games 2018, di halaman Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Jumat (03/8/2018). “Sudah ada pasukan di sana, tidur bersama masyarakat dan terus memantau bila terjadi kebakaran,” terangnya, sebagaimana dikutip dari Global Palnet News.Dijelaskan Hadi, ada tiga konsep yang digunakan dalam pengamanan ini. Pertama, pembasahan di lahan gambut, lalu penggunaan teknologi modifikasi cuaca, serta operasi darat yang difokuskan di 55 desa.Berdasarkan catatan Mongabay Indonesia dari laporan harian BPBD Sumatera Selatan (Sumsel) melalui patroli udara, selama enam hari pertama atau 1-6 Agustus 2018, tercatat 39 titik api. Titik api berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 23 titik, tersebar di wilayah yang sebelumnya selalu terbakar. Ada Tulungselapan, Cengal, Sungai Ceper, Jejawi, Sungai Bungin, Pangkalan Lampan, SP Padang, Mesuji, Pedamaran Timur, dan Mesuji Jaya.Di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tercatat 7 titik api, yang tersebar di Muara Medak, Rantau Bayur, Senawar Jaya, Lalan, Bayung Lincir. Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebanyak tiga titik. Di Kabupaten Muaraenim sebanyak dua titik yaitu di Sungai Rotan dan Muara Belida. Terakhir, di Palembang sebanyak empat titik api yang berada di Bukit Baru dan Karya Jaya.  “Hantu” atau krisis kesadaran?",negatif
2018-033-16.json,"Semua Kekuatan Telah Dikerahkan, Titik Api Muncul Juga","Semua Kekuatan Telah Dikerahkan, Titik Api Muncul Juga | Munculnya titik api di Sumsel menjelang Asian Games 2018, membuat banyak pihak bingung. Sebab hampir semua pihak dilibatkan dengan menjalankan berbagai program.“Saya melihatnya sudah pada tataran krisis kemanusiaan. Ego manusia yang tinggi memacu manusia menjadi industrial exploitator. Kekuatan penuh nasional yang dikerahkan tidak akan merubah keadaan kalau nihil kesadaran dari manusianya sendiri. Ini bisa dari pelaku bisnis, oknum aparat, hingga masyarakat,” kata Yusuf Bahtimi, peneliti dari CIPOR kepada Mongabay Indonesia, Senin (06/8/2018).Hubungannya dengan penelitian yang dilakukan CIFOR bisa terlihat dari api yang muncul sebagai driver atau pemacunya adalah motif ekonomi. Ego yang muncul ingin meraup keuntungan materiil menyebabkan kepedulian menjadi hilang. “Pertanyaannya, apakah penyebabnya? Apakah pandangan manusia yang terlampau anthoropocentris? Hilangnya identitas masyarakat yang melekat dengan alam? atau penyebab lainnya?” terang Yusuf.  Dr. Yenrizal Tarmizi, pakar komunikasi dari UIN Raden Fatah Palembang, terkesan kesal dengan adanya kebakaran pada kemarau ini. “Saya percaya ini pekerjaan sekelompok orang yang tujuannya untuk memberikan kesan pada dunia, jika Indonesia tidak mampu mensukseskan Asian Games 2018 tanpa asap. Ini murni ada unsur kesengajaan. Saya pikir aparat kepolisian dan lainnya wajib menangkap dan memproses mereka yang tertangkap dengan motif lainnya, bukan sebatas ekonomi yang selama ini sebagai alas an utama,” jelasnya.Menurut Yenrizal, pada 2018 ini semua pihak dilibatkan mengatasi atau mencegah karhutla. Termasuk, masyarakat dan pemerintah desa. “Saya yakin para petani akan sangat takut, apalagi hadirnya aparat kepolisian dan TNI di lapangan. Begitu pun perusahaan, mereka pasti sangat dirugikan sebab izinnya akan dicabut selain denda lingkungan yang sangat besar,” ujar Yenrizal yang membuat poster kekesalan “Pembakar Lahan: Teroris Hantu” di akun Facebook miliknya.   [SEP]",negatif
2021-050-16.json,Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo,"Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo | [CLS]  Seluruh dunia memperingati Hari Bumi setiap tanggal 22 April. Untuk memperingatinya, Yayasan Misool Baseftin Flores Timur menggandeng Pokmaswas Sinar Bahari Desa Nobo, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, NTT melakukan penanaman bakau.Sebelum penanaman bakau di pesisir Desa Nobo, dilakukan pemungutan sampah di sepanjang pantai tersebut. Kegiatan ini diikuti juga oleh Dinas Perikanan Flores Timur, PSDKP, WCS, DLH, UPT KPH Flores Timur dan warga desa.“Sebelum menanam bakau, kami memungut sampah plastik di pesisir pantai. Sampahnya memang tidak terlalu banyak sebab pantainya relatif  bersih dan hanya terkumpul sebanyak 2 kantong plastik besar saja,” kata Maria Yosefa Ojan, Kepala Kantor Misool Baseftin Flores Timur kepada Mongabay Indonesia di lokasi kegiatan, Sabtu (24/4/2021).Evi sapaannya menyebutkan pihaknya mengajak Pokmaswas Sinar Bahari menanam bakau sebanyak 300 anakan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menanam bakau.“Kami mengapresiasi semangat masyarakat dalam menanam bakau secara mandiri. Jika dilihat, hampir semua pesisir pantai di Desa Nobo minim tanaman bakau sehingga abrasi setiap tahun terus terjadi. Sejak bakau ditanam, abrasi mulai berkurang,” ujarnya.baca : Ridwan dan Cerita di Balik Rimbun Mangrove Pantura di Ambulu  Menanam Secara SwadayaPantai Desa Nobo sebagian besar dipenuhi bebatuan. Hamparan pasir praktis hanya sekitar 5 meter dari saja dari bibir pantai. Hanya 3 rumpun tanaman bakau terlihat di pesisir pantai desa ini dengan jarak berjauhan. Pohon bakaunya pun hanya beberapa saja yang tingginya sekitar 4 m. Sisanya dengan tinggi seragam.Pemandangan berbeda terlihat di pesisir pantai sebelah timur Desa Nobo. Hutan mangrove mulai terbentuk. Terdapat 3 jenis bakau yang ditanam di pesisir pantai desa ini yakni jenis Sonneratia alba, Rhizophora mucronata dan Avicennia marina.",positif
2021-050-16.json,Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo,"Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo | Keberadaan bakau di pesisir pantai desa ini berkat kegigihan seorang warganya bernama Vinsensius Litan Witi (50). Dirinya diberikan pemahaman dan dukungan dari Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel) yang berada dibawah naungan Keuskupan Larantuka.Sius sapannya mengakui, tahun 1995 menanam sebanyak 50 ribu pohon di perbatasan desa Nobo dan Konga. Selain bersama Yaspensel, kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur (Flotim).“Bibitnya saya ambil di Pulau Konga lalu disemai di polybag plastik hingga tumbuh setinggi sekitar 30 sentimeter lalu ditanam. Saya belajar mengenai bakau dan penanamannya dari Yaspensel,” sebutnya.Setelah penanaman pertama gagal tumbuh, tahun 1998 Sius kembali menanam 25 ribu pohon di pesisir pantai Desa Nobo.Tahun 2019 dan 2020 Sius kembali tanam bakau sebanyak 3 ribu pohon menggunakan propagul. Semuanya bakau itu tumbuh dengan baik.“Kalau disemai terlebih dahulu, setelah ditanam lebih banyak yang mati. Bila disemai maka setiap hari harus disiram dengan air laut sehingga apabila nantinya dipindah ke laut maka bakau sulit menyesuaikan diri dan sebagian besarnya mati,” ungkapnya.baca juga : Bangun Jalan Tol di Pesisir Utara Jateng, Mangrove Direlokasi, Mungkinkah?   Selain Sius, sang istri Magdalena Lelu Kedang pun menanam sendiri sebanyak 1.500 pohon menggunakan propagul. Keduanya pun setiap tahun selalu menanam sebanyak 300 pohon di sela-sela waktu luang mengurus kebun.Sius mengaku mengambil propagul di Pulau Konga, sebuah pulau kecil yang berjarak sekitar 500 meter dari pesisir pantai Desa Nobo. Dia berangkat sendiri menggunakan sampan.Ia mengaku dulunya selalu mengantar propagul ke almarhum Simon Puka di Desa Nurabelen yang biasa menanam bakau. Dalam seminggu ia mengantar 2 karung msing-masing berisi 1.000 propagul dan dibayar Rp150 ribu per karung.",positif
2021-050-16.json,Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo,"Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo | “Pernah saya tenggelam dan 3 karung bakau yang saya bawa dari Pulau Konga tenggelam semua. Saya terlambat berangkat dari Pulau Konga sehingga terjebak cuaca buruk,” kenangnya.  Ditentang MasyarakatDi pantai Desa Nobo hanya terdapat 2 tempat yang bakaunya tumbuh namun jumlahnya tidak banyak karena tidak tumbuh atau dirusak warga.Banyak warga merusak tanaman bakau karena dianggap mengganggu aktifitas mereka dalam mendaratkan sampan atau perahu di pinggir pantai dan menghalangi jalan mereka saat beraktifitas menangkap ikan atau gurita (menyulo) saat malam hari.Kegiatan Menyulo (bahasa Nagi) tersebut biasa dilakukan warga saat air laut surut di malam hari dengan menggunakan penerangan berupa lampu petromak atau senter.“Masyarakat juga beralasan kalau bakau lebat dan menjadi hutan maka ditakutkan akan menjadi habitat buaya berkembangbiak. Ini yang membuat banyak masyarakat mencabut bakau yang saya tanam,” ucapnya.baca juga : Menanti Bibit-bibit dari Mangrove Center untuk Hijaukan Pesisir Indonesia  Sius mengenang, dirinya pernah menangkap anak muda di desa Nobo yang tebang bakau. Tangan anak tersebut pun dilukainya dengan golok. Kepada anak muda tersebut dirinya katakan, kalau tangan terluka kita akan merasa sakit. Hal yang sama pun terjadi pada bakau yang dipotong.“Orang tuanya pun memarahi anaknya dan mengatakan untung saja tidak dilaporkan ke polisi atau Dinas Lingkungan Hidup. Kalau dilaporkan maka bisa saja dia dan anaknya dipenjara,” ujarnya.Sius bersyukur, sejak kejadian tersebut masyarakat di desanya tidak berani lagi merusak tanaman bakau yang ditanamnya.Ia juga mengaku pernah mengejar nelayan asal Kabupaten Ende yang menyelam dan menangkap ikan menggunakan kompresor saat malam hari. Bersama anggota Pokmaswas, mereka mengejar nelayan dari luar daerah tersebut hingga melarikan diri.",negatif
2021-050-16.json,Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo,"Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo | “Saya bersama Pokmaswas mengejar mereka sebab takutnya mereka menggunakan racun ikan atau bom sehingga merusak ekosistem laut,” terangnya.Walau mendapat kecaman masyarakat dan menganggapnya hanya membuang waktu saja bekerja tanpa mendapatkan hasil, Sius bertekad terus menanam bakau. Apalagi bakau pun ditanam di pesisir pantai pada lahan kebun miliknya.Semangat itu pun ditularkan kepada anaknya dan anggota Pokmaswas. Prinsip dia, meski menanam bakau  tidak mendapatkan uang namun dampaknya akan terasa di kemudian hari.“Setelah banyak bakau, kelapa yang berada di pesisir pantai yang dulunya tidak berbuah, buahnya kembali lebat. Setelah ada bakau, pesisir yang sebelumnya hanya pasir kini mulai ada lumpur dan tidak terjadi abrasi lagi,” ucapnya bangga.baca juga : Ini Upaya Bersama Rehabilitasi Mangrove dalam Meredam Dampak Perubahan Iklim  Perlu Peraturan DesaSetelah bakau mulai banyak tumbuh di pesisir pantai Desa Nobo dan desa sekitarnya, Sius mengharapkan adanya Peraturan Desa (Perdes) soal perlindungan laut dan bakau. Ini penting agar ada ikatan terhadap warga agar lebih menjaga ekosistem pesisir pantai dan laut.“Saya berharap agar ada Perdes soal bakau agar masyarakat tidak mencabut dan menebang bakau yang saya tanam bersama isteri, anak dan anggota Pokmaswas Sinar Bahari,” harapnya.Kepala Desa Nobo, Petrus Kikung Witi juga mengakui dampak positif dari bakau yang ditanam Sius dan Pokmaswas membuat abrasi pantai tidak terjadi lagi.Dahulunya kata Petrus, setiap tahun selalu terjadi abrasi sehingga banyak pohon kelapa di pesisir pantai yang tumbang.“Kami dari Pemerintah Desa Nobo berencana membuat Perdes soal bakau dan penyelamat laut dan akan berkoordinasi dengan Yayasan Misool Baseftin untuk penyusunan draftnya,” ungkapnya.Menurut Petrus, Sius selalu menanam bakau setiap tahun dan merawatnya. Kadang dia menanam sendiri bersama anggota keluarganya dan kadang juga dengan anggota Pokmaswas.",positif
2021-050-16.json,Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo,"Vinsensius Tularkan Semangat Menanam Bakau di Desa Nobo | Ketua Pokmaswas Sinar Bahari Mikael Kulong Kedang mengatakan sepanjang tahun 2014-2016, anggota Pokmaswas hanya 2 orang. Jumlah anggota bertambah menjadi 10 orang pada tahun 2016.Mikael katakan, peran Pokmaswas hanya melakukan pemantauan laut apakah ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak atau racun serta merusak tanaman bakau yang ditanam.“Kami bekerja secara mandiri dan tidak mendapatkan anggaran dari Dana Desa sehingga Pokmaswas tidak ada program rutin,” ucapnya.Mikael mengakui masyarakat Desa Nobo sudah sadar dan tidak ada lagi yang menebang bakau apalagi selalu dipantau oleh Pokmaswas. Sebelum ada sosialisasi dari Yayasan Misool Baseftin, masyarakat selalu menebang bakau.  [SEP]",positif
2023-015-06.json,Catatan Penyakit Mulut dan Kuku: Menyerang Ternak dan Antisipasinya pada Satwa Liar,"Catatan Penyakit Mulut dan Kuku: Menyerang Ternak dan Antisipasinya pada Satwa Liar | [CLS]   Penyakit mulut dan kuku [PMK] begitu menular pada hewan ternak. Penyebarannya sangat cepat dan lintas negara.Di Indonesia, penyebaran kasus PMK terjadi sejak April hingga September 2022, yang meluas hingga 24 provinsi. Awal merebak dilaporkan terjadi di 4 kabupaten di Jawa Timur [Gresik, Mojokerto, Lamongan dan Sidoarjo], sebanyak 1.296 ternak sakit dan 8 ternak mati, serta di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.Teguh Budipitojo, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, menjelaskan berdasarkan catatan sejarah, wabah PMK pertama kali di Indonesia tahun 1887 saat importasi sapi perah oleh pemerintah Hindia Belanda, dari Belanda ke Pulau Jawa. Wabah dilaporkan kembali di Pulau Jawa pada 1983. Saat itu, upaya pemberantasan PMK dilakukan melalui vaksinasi massal.Indonesia dinyatakan bebas PMK tahun 1986 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No.260/Kpts/TN.510/5/1986, diperkuat badan dunia bidang Kesehatan hewan, OIE, Nomor XI Tahun 1990.“PMK disebabkan virus dari genus Apthovirus, keluarga Picornaviridae,” terangnya dikutip dari ugm.ac.id.Teguh menjelaskan, hewan yang peka terhadap infeksi virus PMK adalah hewan berkuku genap/belah, yaitu jenis ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan rusa. Hewan lain yang dapat terinfeksi adalah babi, unta, dan beberapa jenis hewan liar seperti bison, antelope, menjangan, jerapah dan gajah.Namun, pada skala penelitian menggunakan hewan laboratorium yang diinfeksi secara buatan dengan virus PMK, dilaporkan penyakit ini dapat menular pada tikus, marmut, kelinci, hamster, ayam, dan beberapa jenis hewan liar.“Akan tetapi tidak berperan penting dalam penyebaran secara alamiah,” jelasnya.Baca: Penyakit Mulut dan Kuku Serang Hewan Berkuku Belah, Gajah Sumatera Aman  Melawan PMK",negatif
2023-015-06.json,Catatan Penyakit Mulut dan Kuku: Menyerang Ternak dan Antisipasinya pada Satwa Liar,"Catatan Penyakit Mulut dan Kuku: Menyerang Ternak dan Antisipasinya pada Satwa Liar | Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan [Dirjen PKH] Nasrullah menyampaikan, untuk pencegahan dan pengendalian PMK, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai tindakan.Sebut saja, menyusun 28 regulasi dan langkah strategi, pembentukan gugus tugas, bantuan obat-obatan dan pakan, vaksin, penggantian ternak, dan pelatihan sumber daya manusia.Data Siaga PMK menunjukkan, perkembangan nasional hingga tanggal 11 Desember 2022 adalah 11 provinsi zero reported case. Sejauh ini, 16 provinsi masih terdampak PMK.Vaksinasi sudah dilakukan pada 9.224.101 ekor hewan. Rinciannya, sapi potong [7.232.105 ekor], sapi perah [322.477 ekor], kerbau [171.240 ekor], kambing [745.414 ekor], domba [352.143 ekor], dan babi [400.722 ekor].Jumlah kabupaten/kota yang tertular saat ini 129 kabupaten/kota dari semula 294 kabupaten/kota.“Kementerian Pertanian telah memproduksi 1 juta dosis vaksin dan akan terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” jelasnya, Selasa [13 Desember 2022].Baca: Wabah Penyakit Mulut dan Kuku Hewan Ternak Terus Meluas  PMK dan satwa liarBerdasarkan informasi  yang ditulis Jamal dan Belsham [2013], ada 70 spesies satwa liar yang bisa tertular penyakit ini, salah satunya jenis kerbau Afrika [Syncerus caffer].Menurut Belsham dkk [2022], infeksi PMK pada satwa liar terjadi pada bagian tanduk atau kuku dengan ciri pengelupasan.“Pada penelitian di Afrika, infeksi pada satwa liar sangat sulit dikendalikan,” jelasnya.Satu cara antisipasi penyebaran virus adalah dengan pemagaran pada kawasan konservasi. Tujuannya, terhindar dari kontak khususnya ternak domestik yang memang sudah menjadi pembawa penyakit ini.“Pada kasus di Afrika, ternak yang berada di zona penyangga kawasan konservasi diberi vaksi dua kali setahun.”",netral
2023-015-06.json,Catatan Penyakit Mulut dan Kuku: Menyerang Ternak dan Antisipasinya pada Satwa Liar,"Catatan Penyakit Mulut dan Kuku: Menyerang Ternak dan Antisipasinya pada Satwa Liar | Penularan penyakit ini, diketahui berasal dari hewan terinfeksi yang baru tergabung dalam kawanan [membawa virus dari air liur, susu, dan lainnya] juga kandang/bangunan maupun kendaraan pengangkut hewan yang terkontaminasi.Bisa dari bahan yang terkontaminasi seperti jerami, pakan, air, atau pakaian, alas kaki, bahan biologis, maupun aerosol yang terinfeksi [melalui aliran udara].Lebih dari 50% ruminansia yang sembuh dari penyakit dan telah divaksin, dapat terpapar virus kembali dan menjadi pembawa. Kondisi pembawa virus dapat bertahan hingga 3,5 tahun pada sapi, 9 bulan pada domba, dan >5 tahun pada kerbau Afrika.Berdasarkan informasi Food and Agriculture Organization of the United Nations, jenis satwa liar di Eropa yang rentan terkena virus ini adalah babi hutan [Sus scrofa], Roe deer [Capreolus capreolus], rusa merah [Cervus elaphus], European fallow deer [Dama dama], dan ovis [Ovis orientalis].Tidak tertutup kemungkinan, ada jenis satwa yang disebutkan itu, terdapat di kawasan konservasi di Indonesia, yang berpotensi dapat tertular karena letaknya berbatasan dengan permukiman. Referensi:  [SEP]",negatif
2012-007-13.json,"Jaga Lingkungan, Warga Yapen Bentuk Kelompok-kelompok Khusus","Jaga Lingkungan, Warga Yapen Bentuk Kelompok-kelompok Khusus | [CLS] KABUPATEN Kepulauan Yapen, Papua, terutama bagian timur, kaya flora dan fauna. Ada penyu, kelelawar, dan cendrawasih termasuk terumbu karang serta berbagai jenis kayu. Sayangnya, tak dilestarikan dengan baik. Melihat kondisi ini, masyarakat Yapen Timur, berinisiatif membentuk 13 kelompok untuk menjaga dan melestarikan lingkungan.Mereka dari beberapa kampung di kawasan itu antara lain, Kampung Ambai, Barawai, Kaboena dan Pantai Lori (Kampung Dawai). Mereka menjaga kekayaan di laut, dan hutan, seperti  penyu belimbing, cendrawasih, ikan hias, dan kelelawar sampai kayu.Masing-masing kelompok diberi nama sesuai bahasa daerah setempat. Nama-nama kelompok itu, kelompok Ayari dari Barawai, Nuandoi dari Kaboena, Arareni dari Randawaya, Saosi dari Wanampompi, Robina dari Robina, Imbewei dari Kepulauan Ambai, Wodawai dari Dawai, Engresau dari Ingrisau, Windewan dari Dawai.Lalu, kelompok Kumambrot, Umpyori, dan Kayop Mangguami dari Kampung Randawaya dan Pantai Lori. Kelompok  ini dikoordinir seorang ketua beranggotakan 10-15 orang. Ketua Kelompok Ayari, Luter Merasi mengatakan,  mereka melestarikan hutan cagar alam dan cendrawsih. “Hutan dan cendrawasih di Barawai kurang diperhatikan,” katanya kepada Mongabay.co.id, Sabtu(17/11/12).Ketua Kelompok Arareni, Yafet Paiki mengungkapkan, berupaya menyelamatkan terumbu karang di sekitar kampung yang unik dan masih utuh tetapi tak terpelihara. Benoni Samber, Ketua Kelompok Nuandoi menyatakan, mereka menjaga lubang kelelawar. Sejumlah kelelawar di kawasan itu juga dijaga.",positif
2012-007-13.json,"Jaga Lingkungan, Warga Yapen Bentuk Kelompok-kelompok Khusus","Jaga Lingkungan, Warga Yapen Bentuk Kelompok-kelompok Khusus | Kelompok lain berkomitmen menjaga lingkungan. Menurut Ketua Kelompok Tokopi, Yulianus Samber, mereka menjaga dan melestrarikan terumbu karang. Kelompok Saosi dengan ketua Yahya Samber, menjaga  cagar alam cendrawasih serta kanguru pohon. Kelompok Robina yang diketuai Agus Woriasi, melestarikan hutan cagar alam dan batu sejarah robina. Kelompok Imbewei di bawah pimpinan Amanus Siburi, menjaga terumbu karang dan ikan hias di Tanjung Andei. Pelestarian kayu merbau dan matoa oleh kelompok kelompok Wodawai pimpinan Daniel Yantori.Kelompok Enggresau pimpinan Musa Rumpedai menjaga cendrawasih, penyu sisik dan penyu belimbing. Kelompok Windewan dengan pimpinan Uzia Siburi melestarikan penyu belimbing dan mahkota Putri Windewani (ratu ombak Pantai Lori). Kelompok Kumambrot dengan Ketua Marthinus Sumbari, menjaga terumbu karang, kawasan papan selancar, dan panorama senja Samomi. Lalu, kelompok Umpyori dan Kayop Mangguami dengan ketua masing-masing Korneles Inggamer dan Esau Imbiri. Kelompok Umpyori menjaga hutan dan kayu matoa. Sedang Kayop melestarikan dan menata kawasan sumber air panas ajaib. [SEP]",positif
2017-026-19.json,"Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa?","Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa? | [CLS]  Berstatus sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tak lantas menjadikan Indonesia sebagai negara yang sukses mengelola potensi pesisirnya. Hingga kini, masih banyak potensi pesisir yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia.Selain untuk potensi ekonomi dan konservasi, kawasan pesisir yang ada di wilayah kepulauan Indonesia punya potensi besar untuk ikut berperan dalam penanganan isu perubahan iklim. Hal itu, karena kawasan pesisir Indonesia menjadi rumah bagi seperempat hutan bakau (mangrove) dunia.Deputi Bidang SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Safri Burhanuddiin di Jakarta, akhir pekan lalu mengatakan, potensi besar yang ada di kawasan pesisir akan terus didorong untuk dikembangkan sebagai potensi karbon biru. Hal itu, berkaitan dengan upaya Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) hingga 29 persen pada 2030 mendatang.“Selain itu, pemanfaatan karbon biru, juga sebagai bentuk implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) butir 14,” ungkap dia.(baca : Mencari Strategi yang Pas untuk Implementasi SGDs Butir 14: Ekosistem Kelautan)Safri mengatakan, berbeda dengan ekosistem daratan yang cenderung tidak akan bertambah pada saat tertentu, ekosistem pesisir mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam sedimen secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama. Potensi itu akan semakin besar jika dilakukan pengelolaan dengan baik.Safri menjelaskan, saat ini terdapat tiga ekosistem yang berpotensi sebagai karbon biru (blue carbon), yaitu mangrove, padang lamun, dan kawasan payau. Karbon Biru, kata dia, merupakan upaya untuk mengurangi emisi karbondioksida sehingga bisa memitigasi pemanasan global dan perubahan iklim dengan cara menjaga keberadaan hutan bakau, padang lamun, rumput laut dan ekosistem pesisir.",negatif
2017-026-19.json,"Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa?","Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa? | “Vegetasi pesisir diyakini dapat menyimpan karbon 100 kali lebih banyak dan lebih permanen dibandingkan dengan hutan di daratan,” jelas dia.(baca : Lestarikan Mangrove Sama Dengan Menunda Perubahan Iklim. Kok Bisa?)  Safri menyebutkan, pemanfaatan ekosistem pesisir untuk karbon biru memerlukan pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan dan koordinasi antar kementerian serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, masih diperlukan komunikasi yang kontruktif untuk bersama-sama menyusun Roadmap Blue Carbon Indonesia. Perubahan IklimLebih jauh Safri mengungkapkan, karena potensi yang besar, ekosistem pesisir bisa berperan efektif bagi masyarakat sebagai solusi adaptasi alami dan mitigasi dampak perubahan iklim. Hal itu, seperti cuaca ekstrim dan perlindungan terhadap bencana alam.“Tanpa ekosistem pesisir, masyarakat pesisir di Indonesia akan mengalami kesulitan ekonomi yang sangat serius sebagai dampak dari tekanan yang ditimbulkan oleh kegiatan perikanan tangkap, budi daya dan pariwisata,” tutur.Pada kesempatan yang sama, CEO WWF-Indonesia Rizal Malik mengungkapkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung kepada kawasan ekosistem pesisir yang berperan penting bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber ekonomi dari perikanan dan sekaligus berperan dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Kata dia, kerusakan ekosistem pesisir tidak hanya dapat mengakibatkan bencana ekologis, tapi juga menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang masif.(baca : Ini Alasan Indonesia Harus Perjuangkan Isu Kelautan di COP21 Paris)Rizal menyebutkan, berdasarkan data REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), kerusakan ekosistem mangrove relatif lebih tinggi dibanding ekosistem padang lamun yang mencapai 3,7 persen per tahun dengan tingkat kerusakan paling tinggi terjadi di pulau Jawa terutama Pantura.",netral
2017-026-19.json,"Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa?","Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa? | “Kondisi terbaik ekosistem ini berada di utara Kalimantan Timur dan kawasan Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku,” tutur dia.  Melihat fakta tersebut, menurut Rizal, upaya perlindungan dan restorasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan untuk menjamin fungsi optimal ekosistem pesisir. Kata dia, ekosistem pesisir yang sehat akan menjamin keberlangsungan perikanan Indonesia terutama bagi 90 persen pelaku usaha perikanan skala kecil yang bergantung pada sumberdaya ikan di pesisir.“Kebijakan yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan dari kawasan pesisir sangat dibutuhkan untuk menyejahterakan masyarakat dikawasan tersebut,” tambah dia.Seperti diketahui, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP UNFCCC) ke-22 di Marrakesh, Maroko, karbon biru digaungkan sebagai salah satu kontribusi bagi target pengurangan emisi karbon di dunia. Secara global, sebanyak 151 negara memiliki karbon biru, tetapi hanya 50 yang mengagendakannya untuk pengurangan emisi dalam komitmen NDC-nya.(baca : Indonesia Kembali Ungkapkan Blue Carbon Untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim)Dari penelitian yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak lima tahun terakhir, lanjut Safri, padang lamun memiliki potensi menyerap dan menyimpan karbon sekitar 4,88 ton/ha/tahun. Total ekosistem padang lamun di Indonesia diperkirakan dapat menyimpan 16,11 juta ton karbon /tahun.Sementara, untuk ekosistem mangrove, rata-rata penyerapan dan penyimpanan karbon bisa mencapai 38,80 ton/ha/tahun. Bila dihitung secara total, maka potensi penyerapan karbon ekosistem mangrove adalah 122,22 juta ton/tahun.Akan tetapi, potensi besar tersebut, diiringi fakta bahwa Indonesia telah kehilangan lebih dari seperempat luas hutan bakau dalam tiga dekade terakhir dari 4,20 juta hektar pada tahun 1982 menjadi 3,48 juta hektar pada tahun 2017.  Karbon Biru versus Perikanan Budidaya",netral
2017-026-19.json,"Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa?","Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa? | Dosen Ilmu Atmosfer Institut Pertanian Bogor (IPB) Daniel Murdiyarso, mengatakan, pemanfaatan hutan bakau, adalah untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Keberadaannya bisa menyerap emisi yang bertebaran di udara dengan sangat banyak.Menurut Daniel, kemampuan mangrove dalam menyerap emisi di bumi, mencapai 20 kali dari kemampuan hutan tropis. Karena itu, mangrove keberadaannya bisa menjadi gudang terbesar untuk penyimpanan emisi dunia.“Potensi ekonomi dari mangrove sangatlah besar. Ada potensi blue carbon yang bisa menghasilkan nilai ekonomi hingga USD10 miliar. Itu jumlah yang sangat besar,” jelas peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) itu.Besarnya potensi karbon biru atau blue carbon tersebut, kata Daniel, tidak lepas dari luasnya kawasan mangrove di Indonesia yang saat ini mencapai 2,9 juta hektare. Luasan tersebut sama dengan luas negara Belgia di Eropa atau seperempat dari total luas mangrove yang ada di seluruh dunia.Daniel memaparkan, dalam satu hektar hutan mangrove di Indonesia, tersimpan potensi karbon yang jumlahnya 5 kali lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi. Dan faktanya, saat ini hutan mangrove di Indonesia menyimpan cadangan karbon 1/3 dari total yang ada di dunia.“Saat ini karbon yang tersimpan di hutan mangrove Indonesia mencapai 3,14 miliar ton. Dan, untuk bisa mengeluarkan karbon sebanyak itu, Indonesia perlu waktu hingga 20 tahun lamanya,” ucap anggota penyusun laporan panel antar pemerintah untuk perubahan iklim PBB (IPCC) .(baca : Candaan Serius Menteri Kelautan Tentang Blue Carbon)Karena begitu besarnya potensi penyimpanan karbon, Daniel mengingatkan kepada semua orang untuk selalu menjaga hutan bakau di Tanah Air. Pasalnya, jika sampai terjadi deforestasi mangrove, maka akan ada karbon yang dilepaskan ke udara.",netral
2017-026-19.json,"Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa?","Besarnya Potensi Karbon Biru dari Pesisir Indonesia, Tetapi Belum Ada Roadmap Blue Carbon. Kenapa? | “Itu artinya, ada emisi yang kembali udara. Dan, emisi tahunan dari kerusakan hutan mangrove Indonesia mencapai 190 juta co-eq. Itu jumlah yang sama dengan emisi jika setiap mobil di Indonesia mengitari bumi hingga dua kali,” tandas dia.  Menurut Daniel, kerusakan mangrove di Indonesia ikut menyumbangkan kerusakan mangrove di dunia. Karena faktanya, emisi global tahunan dari rusaknya ekosistem pesisir berasal dari rusaknya hutan mangrove Indonesia.Dan, Daniel menyebutkan, salah satu penyebab terjadinya kerusakan mangrove di Indonesia, adalah karena semakin masifnya pengembangan sektor perikanan budidaya di seluruh pulau. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut, dalam tiga dekade terakhir, 40 persen hutan mangrove Indonesia rusak, karena budidaya perikanan.“Setiap tahun, 52 ribu hutan mangrove Indonesia hilang dan itu setara dengan areas seluas kota New York di AS dalam 18 bulan,” jelas dia.(baca : Quo Vadis “Blue Carbon” Di Indonesia?)Sementara itu, Conservation International Indonesia menyebut, saat ini Indonesia memiliki hutan mangrove seluas total 3,1 juta hektare atau 22,6 persen dari mangrove di dunia. Dengan luasan seperti itu, stok karbon yang ada di hutan mangrove Indonesia total mencapai 3,14 myu-gC atau setara 3,14 miliar ton.Dengan potensi yang besar tersebut, setiap tahunnya Indonesia masih mengalami deforestasi mangrove dengan luasan rerata mencapai 52 ribu ha. Kondisi tersebut, bisa mengancam keberadaan hutan mangrove secara keseluruhan.  [SEP]",negatif
2014-025-02.json,"Lewat Drone, Cara Baru Pantau Wilayah Adat Dari Udara","Lewat Drone, Cara Baru Pantau Wilayah Adat Dari Udara | [CLS] Teknologi pesawat terbang tanpa awak atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) yang juga dikenal dengan sebutan populer “drone” ternyata dapat digunakan oleh masyarakat lokal untuk melakukan pemantauan wilayahnya. Bahkan cara ini dapat mempercepat pemetaan kampung dan memastikan tanah adat tidak tumpang tindih dengan konsesi perusahaan.Swandiri Institute, Pontianak mulai mempraktekkan penggunaan UAV untuk kepentingan pemantauan dan pemotretan kondisi ekologis. “Kami lakukan penggunaan teknologi drone untuk melihat sisi aerial dari wilayah perkebunan, lahan masyarakat, tambang, intinya untuk melihat sisi ekologis,” tutur Irendra Radjawali atau Radja lewat percakapan telepon dengan Mongabay Indonesia.Penggunaan aplikasi drone, telah dilakukan oleh Swandiri di Kalbar, Kaltim, Bali, Papua dan wilayah lain di Indonesia. Salah satunya Desa Setulang, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang merupakan bagian dari kerja pemetaan partisipatif wilayah yang dilakukan oleh warga desa bersama dengan LSM.Meskipun sudah ada jaminan dari sebuah perusahaan sawit, warga Setulang masih belum percaya jika tapal batas yang disepakati antara keduabelah pihak tidak dilanggar oleh pihak perusahaan.  Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, jika dengan berbagai alasan teknis dan operasional, maka buldozer perusahaan gampang masuk ke wilayah masyarakat. Hal ini ditambah dengan terkendalanya ketersediaan skala peta yang memadai, yang membuat persoalan konflik dan tumpang tindih lahan sulit terhindarkan.“Kalau petanya skala 1:250.000, kampung, rumah, lahan semua sama, tampak hijau saja,” papar Radja kepada tetua masyarakat Setulang, seperti tampak dalam sebuah scene video dokumenter yang dibuat oleh Handcrafted Films dan INFIS.",positif
2014-025-02.json,"Lewat Drone, Cara Baru Pantau Wilayah Adat Dari Udara","Lewat Drone, Cara Baru Pantau Wilayah Adat Dari Udara | Dengan terobosan teknologi dari atas udara seperti drone ini, tanpa perlu melakukan perjalanan darat, naik turun lembah dan gunung yang melelahkan, sajian gambar-gambar aerial serta potret kondisi tutupan hutan dan lahan yang ada di wilayah yang disengketan, dapat dilakukan.Teknologi Drone Buatan Anak BangsaDrone yang dioperasikan oleh Swandiri Institute adalah murni dibuat dan dirakit oleh mereka sendiri, dengan biaya murah dan didedikasikan untuk penyelamatan ekologis.Pesawat intai berbentuk helikopter terbang (multicopter) ini, mampu mengangkut kamera maupun video yang disemati dengan peralatan GPS. Drone multicopter ini dapat dituntun dengan peralatan pengendali jarak jauh (remote control) yang dioperasikan oleh operator yang telah terlatih.“Terdapat dua jenis drone, yaitu multicopter dan fixed wing. Keuntungan dari multicopter dia bisa terbang vertikal hingga 20 meter, sehingga tidak menabrak tajuk pohon. Cocok untuk pemetaan wilayah hutan,” jelas Radja. Menurutnya multicopter dapat terbang selama 40 menit dengan area cover 100 – 400 hektar. Sedang untuk jenis fixed wings, meski bisa meliputi area yang jauh lebih luas dan terbang hingga 1,5 jam, drone ini tidak bisa terbang secara vertikal.Jika multicopter berbentuk helicopter dengan beberapa baling-baling sejajar horisontal, maka fixed wing berbentuk seperti pesawat berbentuk mini dengan dilengkapi baling-baling vertikal di tubuhnya.",netral
2014-025-02.json,"Lewat Drone, Cara Baru Pantau Wilayah Adat Dari Udara","Lewat Drone, Cara Baru Pantau Wilayah Adat Dari Udara | Penggunaan aplikasi drone seperti yang dilakukan ini akan membantu untuk mengecek kondisi wilayah secara tepat waktu dan presisi. Hasil dari potret aerial yang dipakai oleh drone pun memiliki kelebihan dari yang citra satelit yang umum digunakan.  Dengan kemampuan drone terbang rendah di bawah awan, maka distorsi gambar akibat tutupan awan pun dapat dihindarkan Suatu permasalahan yang sering terjadi dalam hasil potret citra satelit. Bahkan kelebihan drone ini dapat memotret secara detil obyek-obyek kecil di daratan. Dengan demikian drone cocok untuk fungsi pemotretan detail di cover wilayah tertentu.“Sebenarnya istilah drone kurang pas, PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak) itu lebih tepat, karena drone adalah istilah awal untuk pesawat sasaran tembak untuk latihan militer, tapi sekarang orang lebih kenal dengan istilah drone,” Radja menambahkan.Untuk area jelajah, drone dapat diset untuk terbang mengikuti alur yang telah ditentukan. Dalam waktu sekitar dua jam setelah penerbangan, seluruh data hasil terbang drone yag telah diunggah ke komputer dapat muncul dalam bentuk tiga dimensi.Penasaran seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Setulang, silakan simak video yang dibuat oleh pembuat video profesional Handcrafted Films dan mitra kerjanya, INFIS dalam tautan berikut. [SEP]",positif
2013-046-03.json,Video: Masyarakat Dayak di Kalteng Tuntut Pertanggungjawaban Grup Wilmar,"Video: Masyarakat Dayak di Kalteng Tuntut Pertanggungjawaban Grup Wilmar | [CLS] Sebuah video baru yang dirilis oleh Save Our Borneo memperlihatkan berbagai dampak negatif investasi perkebunan sawit bagi masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah. Hadirnya perkebunan sawit dari grup Wilmar International di kawasan Desa Tangar, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah adalah salah satu kasus yang baru-baru ini kembali muncul ke permukaan.Warga desa menyatakan bahwa sejak kehadiran grup Wilmar International yang diwakili PT Karunia Kencana Permai Sejati 1 dan 2 sejak tahun 2005 silam, berbagai permasalahan pelanggaran atas hak masyarakat terus terjadi. Kini masyarakat Dayak menuntut pihak Grup Wilmar untuk menyelesaikan kewajiban mereka terhadap masyarakat yang selama ini diabaikan sepanjang perkebunan sawit ini berdiri.Sekitar 280 kepala keluarga menjadi korban perampasan lahan perkebunan karet dan tanah mereka oleh PT KKPS 2. Kedua perusahaan ini juga melakukan perusakan situs-situs budaya dan kuburan tradisional Dayak yang selama ini dihormati oleh warga setempat.Grup Wilmar sendiri menguasai perkebunan sawit terluas di Kalimantan Tengah dengan lebih dari 300 ribu hektar di berbagai wilayah di Kalimantan Tengah. Selain Wilmar, grup yang juga menguasai perkebunan sawit di Kalimantan Tengah adalah sejumlah perusahaan dari Malaysia, yaitu Sime Darby, Asiatic Sdn.Bhd, IOI Sdn.Bhd, dan UP Sdn.Bhd. [SEP]",negatif
2018-017-01.json,"Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya","Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya | [CLS]  Batubara masih jadi ‘andalan’ mengurangi defisit keuangan negara. Harga jual tinggi, US$107 pada Oktober 2018 jadi alasan terus meningkatkan produksi dan ekspor. Benarkah ekspor batubara dapat menyelamatkan keuangan negara?Baca juga: Menyoal Tarik Ulur Kebijakan Jatah Batubara DomestikFirdaus Ilyas, Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, banyak celah kebocoran sebabkan kerugian negara karena kebijakan fiskal batubara.“Kerusakan lingkungan, bencana alam, kehilangan air bersih tak sebanding dengan pendapatan Rp20-Rp30 triliun per tahun?” katanya dalam diskusi awal Oktober lalu.Batubara, katanya, sumber daya alam masih dalam lingkaran setan untuk mengongkosi biaya politik yang tinggi. Baca juga:   Greenpeace: PLTU di Celukan Bawang Meracuni BaliMengutip data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, dari 7.115 wajib pajak pertambangan mineral dan batubara (minerba) dan minyak dan gas (migas), hanya 1.035 wajib pajak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) periode pertama. Dalam realisasi periode pertama tax amnesty, wajib pajak pribadi dan badan sektor pertambangan minerba 6.001. Sebanyak 967 wajib pajak ikut tax amnesty total nilai tebusan Rp221,71 miliar. Rata-rata tebusan Rp229, 27 juta.Baca juga:  Cerita Mereka yang Hidup di Sekitar Tambang Batubara dan PLTUUntuk migas, baru 68 dari 1.114 wajib pajak ikut tax amnesty dengan nilai tebusan Rp40,60 miliar atau rata-rata Rp527,29 juta.Data realisasi uang tebusan tax amnesty periode pertama, paling rendah ada Rp5.000 untuk minerba dan Rp10.000 migas.Sisi lain, kontribusi penerimaan pajak minerba, sejak 2012-2015, terus turun dari 5% ke 2%. Tahun 2016, penerimaan pajak batubara Rp16,23 triliun, turun 2014 sebesar Rp15,34 triliun dan Rp28,94 triliun pada 2012.Untuk mineral juga turun jadi Rp4,51 triliun dari Rp8,11 triliun pada 2014 dan Rp14,13 triliun pada 2012.",negatif
2018-017-01.json,"Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya","Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya | Dari sisi kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) minerba juga lebih banyak tak melapor dibanding melapor. Tahun 2015, tercatat 3.580 wajib pajak melapor, sisanya 4.523 tak melaporkan SPT tahunan.Padahal, katanya, kalau lihat neraca batubara Indonesia, sebagian besar ekspor. Data Ditjen Minerba Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2015, dari 461 juta ton produksi, 365 juta ton ekspor. Hanya 86 juta ton untuk dalam negeri. Begitu juga 2016, dari 445 juta ton, 331 juta ton ekspor dan 128 juta ton untuk keperluan domestik.  Data bedaBerdasarkan data produksi batubara Indonesia selama 2006-2015, KESDM mencatat produksi 3.315,2 juta ton. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan data produksi batubara periode sama hanya 3.266,2 juta ton.“Dengan kata lain ada selisih data produksi 49,1 juta ton,” kata Firdaus.Data tak sama dalam neraca batubara juga ditemui untuk ekspor Kementerian Perdagangan sebesar 3.421,6 juta ton. Menurut KESDM volume ekspor batubara Indonesia periode sama 2.902,1 juta ton.“Terdapat lagi perbedaan data ekspor 519,6 juta ton.”Kalau dibandingkan lagi dengan data catatan negara pembeli dalam periode sama ditemukan angka 3.147 juta ton. Ada selisih 274,2 juta ton, dimana data versi Indonesia atau data Kementerian Perdagangan lebih tinggi dari data negara-negara penerima.Selama 2006-2016, nilai ekspor batubara Indonesia US$184,853 miliar. Data negara pembeli, nilai impor batubara Indonesia US$226,525 miliar, terdapat selisih US$41,671 miliar.Berdasarkan data-data ini, ICW menyimpulkan, ada dugaan transaksi kurang dilaporkan ke negara. Selama periode ini, katanya, terindikasi nilai transaksi perdagangan batubara, atau ekspor kurang lapor secara tak wajar mencapai US$27,062 miliar atau sekitar Rp365,3 triliun (kurs Rp.13.500).Rinciannya, US$1,455 miliar pada 2006, naik periode 2010-2013 dan terakhir 2016 mencapai US$2,917 miliar.",netral
2018-017-01.json,"Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya","Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya | “Dari total nilai transaksi kurang dilaporkan atau dilaporkan tidak wajar, akan berdampak pada kewajiban kepada keuangan negara baik royalti maupun pajak. Secara keseluruhan nilai indikasi kerugian negara mencapai Rp.133,6 triliun, dari kewajiban pajak Rp95,2 triliun dan royalti Rp38,5 triliun.”  ***UU No 4/2009 tentang mineral dan batubara dan PP No 23/2010 mengamanatkan, arah kebijakan batubara menjamin ketersediaan sebagai sumber energi dalam negeri. UU juga mengatur, pengendalian produksi dan ekspor batubara harus untuk kepentingan nasional.Untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya batubara wajib pengolahan dan penetapan kebutuhan dalam negeri.“Ekspor batubara setelah terpenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata Sri Raharajo, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba KESDM.Dia bilang, pengendalian produksi batubara untuk memenuhi ketentuan aspek lingkungan, konservasi sumber daya dan mengendalikan harga batubara. Pengendalian penjualan batubara, katanya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan stabilitas harga minerba.Kebijakan ini lahir dari strategi dan rencana aksi 2015-2019, antara lain soal peningkatan jatah batubara domestik (DMO) sekitar 27% per tahun atau pada 2019 sekitar 60% dari rencana produksi nasional. Ia diikuti penurunan persentase ekspor 14% per tahun, dan penyusunan neraca batubara nasional serta pengawasan pelaksanaan DMO pada izin pertambangan.Selain itu, arah kebijakan batubara juga harus memprioritaskan batubara sebagai sumber energi. Kata Sri, itu jadi dasar pemerintah membuat aturan DMO batubara dengan mewajibkan pengusaha mengalokasikan 25% produksi mereka bagi keperluan dalam negeri. Harga pun dipatok US$70 per ton.Harga batubara acuan US$70 per ton ini berlaku untuk 2018 dan pada 2019 dengan volume penjualan paling banyak 100 juta metrik ton per tahun.",netral
2018-017-01.json,"Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya","Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya | Mengapa realisasi di lapangan berbeda? KESDM mengakui target dan realisasi produksi batubara 2016-2018, lebih tinggi dari rencana umum energi nasional (RUEN).Sri beralasan, karena mempertimbangkan kapasitas produksi eksisting pemegang izin pperasi produksi.“Ada yang meningkat tahapan, semula tahap eksplorasi jadi operasi produksi,” katanya. Alasan lain, katanya, meningkatkan cadangan devisa negara melalui ekspor batubara.Namun Sri bilang, produksi batubara masing-masing perusahaan sesuai batasan produksi tercantum dalam dokumen studi kelayakan dan izin lingkungan.“KESDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Kelebihan produksi akan dialokasikan untuk ekspor.”Sesuai Keputusan Menteri ESDM No 1925K/30/MEM/2018, perusahaan yang memenuhi DMO dapat kenaikan produksi bersama sampai jumlah produksi nasional bertambah 100 juta ton sepanjang memenuhi kaedah teknik pertambangan baik dan memenuhi kewajiban bidang lingkungan.Kepmen ini juga mengatur kewajiban menggunakan cara pembayaran letter of credit-sebuah cara pembayaran internasional, yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari pemesan atau importir. Llau bisa mengembalikan sepenuhnya penjualan ekspor minerba melalui rekening devisa dalam negeri.Dalam Kepmen ESDM 1924/30/MEM/2018 menyatakan, produksi batubara untuk 2018 sebesar 485 juta ton. Tambahan produksi batubara 2018 paling banyak 100 juta ton untuk penjualan ke luar negeri hingga produksi tahun ini jadi 585 juta ton. Tambahan produksi 100 juta ton ini, katanya, tak kena kewajiban DMO.  Bagaimana penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor minerba? PNBP hingga kini masih didominasi migas. Tahun 2017, PNBP migas Rp82 triliun, diperkirakan naik jadi Rp94 triliun 2018.Non migas, termasuk batubara mengalami fluktuasi. Tahun 2016, menyumbang Rp21 triliun, naik Rp29 triliun pada 2017, diperkirakan turun jadi Rp27 triliun tahun ini.",netral
2018-017-01.json,"Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya","Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya | “Penerimaan mineral non migas berfluktuasi terutama dipengaruhi harga, volume batubara dan kurs,” kata Mariatul Aini, Direktur PNBP Kementerian Keuangan.Dari 2009-2014, tren penerimaan PNBP minerba naik terutama karena peningkatan volume produksi dari 240 juta ton 2006 jadi 458 juta ton pada 2014. Pada 2014-2016, tren penerimaan menurun terutama penurunan harga batubara, dari harga acuan rata-rata US$73 perton 2014 jadi US$60 per ton 2016.Pada 2017 dan 2018, penerimaan naik rata-rata US$85,92 hingga rata-rata September 2018, US$99,59.Kontribusi iuran royalti batubara dan penjualan hasil tambang periode Januari-September 2018, total Rp35,86 triliun dengan rincian Rp15,90 triliun dari iuran royalti dan Rp19,96 triliun dari penjualan hasil tambang (PHT). Pada 2017, iuran royalti Rp.18,69 triliun, dan PHT Rp16,86 triliun.Sesuai aturan, iuran tetap setiap perusahaan tambang batubara yang dalam tahap eksplorasi kena tarif US$2 perhektar per tahun, tahap operasi produksi US$4 perhektar per tahun. Royalti batubara untuk kalori masing-masing kurang atau sama dari 5.100 kkal kena tarif 3% dari harga jual, 5.100-kurang atau sama dengan 6.100 kkal kena tariff 5% dan lebih 6.100 kkal 7% dari harga jual.Untuk pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) kena penjualan hasil tambang dihitung dari bagian pemerintah pusat 13,5% dikurangi tarif royalti.Mariatul menjelaskan, ada beberapa hal yang mempengaruhi sensifitas batubara yakni kurs, volume, subsidi, HBA dan DMO. Setiap depresiasi rupiah terhadap dollar sebesar Rp100, akan meningkatkan PNBP Rp0.29 triliun dengan nilai kurs rata-rata Rp14.047. Sementara kenaikan volume batubara 1 juta ton akan meningkatkan PNBP Rp0,08 triliun. Setiap perubahan 1 USD harga batubara berdampak pada besaran subsidi listrik Rp0,2 triliun.“Apabila DMO dihapus PNBP akan meningkat Rp3,7 triliun,” katanya.",netral
2018-017-01.json,"Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya","Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya | Setiap kenaikan harga batubara acuran (HBA) US$1 akan meningkatkan PNBP Rp0,4 triliun. Pengawasan lemahKemenkeu membenarkan pengawasan pemerintah lemah di lapangan atas volume, kalori, dan harga karena hanya mengandalkan surveyor. Hal itu, katanya, menyebabkan PNBP batubara tak oprimal.Kementerian juga menyadari verifikasi dokumen belum optimal, dalam menguji kebenaran pembayaran karena saat ini masih pakai post audit oleh BPKP.“Belum terintegrasi sistem antarkementerian dan lembaga menyebabkan data berbeda,” kata Mariatul.Untuk itu, katanya, pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, memastikan dijalankannya tugas verifikasi dan melakukan integrasi atas sistem yang dibangun masing-masing instansi.“Untuk selanjutnya dibuat single identity bagi setiap transaksi ekspor tambang minerba agar dapat penelusuran masing-masing elemen data yang dimiliki kementerian.”Selain itu, kata Mariani, perlu juga sanksi penghentian pengapalan dan pencabutan izin bagi perusahaan yang masih punya tunggakan PNBP. Juga perlu bimbingan teknis bagi pengusaha minerba dan pemerintah daerah soal tata cara pemungutan, penghitungan dan PNBP minerba.  Kementerian Perdagangan mencatat hingga 12 September 2018, ada 391 eksportir terdaftar (ET) batubara dan produk batubara. Rinciannya, 38 PKP2B, 310 izin operasi, 41 izin khusus pengangkutan dan penjualan serta dua izin khusus pengolahan.Merry Maryati, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan mengatakan, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102/2018 mulai berlaku 7 Oktober 2018, mengatur kebijakan ekspor batubara. Mulai 1 Februari 2019, wajib gunakan asuransi nasional, mulai 1 Mei 2020 wajib pakai angkutan laut yang dikuasai oleh perusahaan angkutan laut nasional.“Bank Indonesia juga sedang sinkronisasi kebijakan devisa hasil ekspor guna mendorong peningkatan devisa.”",netral
2018-017-01.json,"Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya","Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya | Kalau tarik data 2013-2017, catatan Kemendag, tren ekspor batubara turun 6.49%, volume turun 2,63%. Tahun 2018, periode Januari-Juli dibanding 2017 periode sama berdasarkan nilai juga naik 25,74% dan volume naik 14.05%.Catatan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menyebutkan, setidaknya 48 juta jiwa tinggal di kawasan hutan dan hidup bergantung dengan alam. Sekitar 10.2 juta hidup miskin.“Terdapat 11 provinsi kaya sumber daya alam dengan kinerja ekonomi tak lebih baik dibandingkan yang lain,” kata J Rizal Primana, Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas.Eksklusivitas pengelolaan migas menyebabkan migas hanya sumber pendapatan semata, namun tak memberikan dampak pengembangan luas pada wilayah setempat.Di Lhokseumawe, Aceh, misal pernah jadi penghasil gas bumi terbesar di Indonesia. Pada 1990, PT Arun NGL mengelola LNG terbesar di dunia dengan kapasitas 1,5 juta ton pertahun dan ekspor ke Jepang dan Korea Selatan.Data 2017, laju pertumbuhan jasa dari kegiatan ekonomi (PDRB) Aceh, 4,19%, lebih rendah dari PDRB nasional yakni 5,23%. PDRB per kapita Rp23.367, sementara PDRB per kapita nasional Rp38.169.Jumlah penduduk miskin Aceh per 2017 masih 15,92% sementara nasional 10,12%.“Tidak seluruh daerah penghasil migas mampu berkembang menjadi daerah maju,” kata Rizal.Begitu juga dengan batubara. Indonesia merupakan eksportir batubara terbesar dunia, namun komposisi produk ekspor masih tertinggal.Karena itu, kata Rizal, perlu transisi penyediaan energi dengan perubahan paradigma dari bahan mentah jadi pemanfaatan modal pembangunan. Kendalikan dari perencanaan Maryadi Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengatakan, pemerintah harus bisa mengendalikan produksi dan ekspor batubara mulai penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB). Pemerintah tak bisa mengandalkan angka ajuan perusahaan begitu saja.",netral
2018-017-01.json,"Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya","Banyak Celah Kerugian Negara Dampak Kebijakan Fiskal Batubara, Ini Alasannya | “Dimana kedaulatan kita kalau perusahaan yang menentukan berapa produksi? Pemerintah harus memberikan kuota produksi,” katanya.Untuk itu, katanya, perlu audit perjanjian jual beli dengan perusahaan batubara sebagai evaluasi dan kontrol produksi.“Posisi negara harus lebih tinggi. Kontrol lapangan juga tidak hanya saat awal, bisa per triwulan. Degan begitu kalau ada gelagat melebihi target negara bisa kendalikan.”Alasan menyelamatkan defisit keuangan negara, kata Maryati, bisa kendalikan dengan bikin modeling lewat menghitung aset sumber daya alam. Kalau perlu, katanya, negara bikin kebijakan pajak progresif.“Bukan hanya memandang ini sebagai komoditas.” Keterangan foto utama:     Tongkang batubara dibawa ke muara Sungai Samarinda untuk dibawa kembali ke PLTU atau ekspor ke negara luar. Foto Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia               [SEP]",netral
2015-084-15.json,Hasil Sensus. Mengapa Populasi Harimau di India Naik Hingga 30 Persen?,"Hasil Sensus. Mengapa Populasi Harimau di India Naik Hingga 30 Persen? | [CLS] Sebagai negara yang juga memiliki spesies harimau yang terancam punah, ada baiknya Indonesia belajar dari keberhasilan India untuk mengkonservasi dan mengembangkan populasi harimaunya.India adalah rumah bagi lebih dari sekitar dua ribu individu harimau, jumlah tersebut lebih dari separuh jumlah seluruh harimau di dunia yang masih tersisa di alam liar.  Berdasarkan lansir media, India Times, dalam empat tahun populasi harimau di India naik cukup signifikan. Dalam sensus terbaru tersebut, Kementerian Lingkungan India menyebutkan jumlah populasi harimau di alam liar saat ini tercatat 2.226 individu, meningkat dari 1.706 individua pada tahun 2010, atau meningkat sekitar 500 individu (atau 30 persennya).India melakukan sensus populasi harimau benggala (Panthera tigris tigris), spesies harimau yang ada di negara tersebut di berbagai kawasan hutan, antara lain dengan menggunakan 9.700 kamera tersembunyi untuk menghitung secara akurat. Sensus harimau di India tahun 2014 adalah yang terbesar dan paling menyeluruh dalam sejarah, meliputi 18 negara dan survei lebih dari 300,000 km2.Menteri Lingkungan Hidup India, Prakash Javadekar menambahkan bahwa peningkatan jumlah populasi harimau tersebut adalah keberhasilan besar sebagai buah dari usaha konservasi terus menerus di India. Belum lama berselang, India menghadapi krisis menurunnya jumlah kucing besar ini ketika jumlah total harimau turun hingga menjadi 1.411 individu pada tahun 2006. Sebuah penurunan sangat tajam karena pada awal abad ke-20, hampir 100.000 harimau diyakini menghuni alam liar di India.",positif
2015-084-15.json,Hasil Sensus. Mengapa Populasi Harimau di India Naik Hingga 30 Persen?,"Hasil Sensus. Mengapa Populasi Harimau di India Naik Hingga 30 Persen? | Selama bertahun-tahun, perburuan ilegal, hilangnya tutupan hutan dan booming pasar internasional untuk perdagangan organ tubuh harimau selundupan, terutama di Tiongkok, telah memberikan kontribusi terhadap penurunan tajam populasi harimau di India. Di Tiongkok, permintaan akan tulang dan organ-organ harimau diyakini sebagai obat mujarab untuk rematik dan impotensi. Kebutuhan organ harimau bahkan memicu tumbuhnya “peternakan” harimau dalam beberapa tahun terakhir.Di India, harimau dapat ditemukan di alam liar di 18 negara bagian, dan pemerintah dinilai cukup baik dalam hal perlindungan satwa yang di tempat lain jumlahnya terus menurun tersebut. Keberhasilan India meningkatkan populasi harimau ini dipercaya sebagai buah dari manajemen yang baik dan perlindungan cagar alam untuk harimau dan kawasan hutan lindung lainnya yang terus membaik.Pada tahun 2012, kurang lebih 350 warga di kampung Umri di negara bagian Rajashtan, India, direlokasi untuk melindungi habitat harimau. Mereka berada di kawasan perlindungan harimau dan dipindahkan ke tempat permukiman baru.Javadekar juga menyatakan bahwa India siap membantu negara lainnya yang ingin mengadopsi cara konservasi yang mereka lakukan. India juga bersedia mendonasikan sejumlah harimau yang masih berusia muda pada komunitas internasional.Pada tahun ini Rusia akan memulai melakukan survei menyeluruh untuk harimau Amur, dan survei yang sama juga diharapkan dilakukan di Bangladesh, Tiongkok, Nepal dan Bhutan. Para ahli konservasi menambahkan bahwa di Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja dan Vietnam pun perlu dilakukan survei secara segera untuk mengetahui kondisi status harimau terkini. [SEP]",netral
2021-059-19.json,HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan,"HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan | [CLS]  Masyarakat adat hingga saat ini masih terus mengalami pengabaian hak-hak atas wilayah serta ruang hidupnya yang tidak terpisahkan. Berbagai kasus terus menerus menimpa masyarakat adat akibat ketidakhadiran Negara menjalankan mandat konstitusi, maupun peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan pemenuhan hak masyarakat adat.Memang saat ini dorongan agar DPR dan pemerintah segera mengesahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat terus bergulir. RUU ini bahkan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.Hanya saja, hal ini dinilai belum menjadi jaminan RUU ini akan disahkan. Apalagi dengan adanya penolakan Fraksi Golkar dalam rapat antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah memasukkan pembahasan RUU ini ke dalam Prolegnas 2021, dengan alasan sudah ada banyak undang-undang yang mengatur termasuk UU Cipta Kerja, yang dianggap sudah cukup bagi masyarakat adat.“Kita belum tahu kondisi mendatang karena cengkeraman kekuasaan begitu besar, ada banyak perdebatan RUU ini. Tantangannya adalah bagaimana mengakomodasi semua kepentingan itu tanpa melupakan substansi terhadap keadilan bagi masyarakat di dalam proses-proses pembangunan,” ungkap Muhammad Arman, Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dalam media briefing yang diselenggarakan di Red Corner, Makassar, Rabu (17/3/2021), sebagai rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) 2021.baca : 22 Tahun AMAN: Terus Berjuang Upayakan Perlindungan Masyarakat Adat  Kekhawatiran akan ketidakpastian pengesahan RUU ini beralasan. RUU ini telah berkali-kali masuk dalam Prolegnas, namun selalu gagal disahkan. Pertama kali dibahas pada Prolegnas Prioritas 2013-2014, namun gagal disahkan meski telah ada pansus yang diketuai Fraksi Demokrat.",negatif
2021-059-19.json,HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan,"HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan | Pada periode 2014-2019, RUU Masyarakat Adat kembali masuk Prolegnas sebagai inisiatif DPR, namun kembali gagal disahkan meski telah menjadi salah satu dari janji Nawacita Jokowi-JK.“Sampai masa akhir sidang 2019, RUU ini gagal ditetapkan karena pemerintah tidak menyerahkan DIM kepada DPR sebagai salah satu syarat pembahasan RUU Masyarakat Adat. Malah pada saat itu ada surat dari Mendagri Tjahyo Kumolo kepada Mensesneg Pratikno, yang menyatakan RUU Masyarakat Adat belum penting disahkan, dianggap telah banyak aturan yang mengatur dan terkait argumentasi ekonomi,” jelas Arman.Menurut Arman, argumen terkait banyaknya aturan memang benar, dimana saat ini terdapat sekitar 25 regulasi yang mengatur masyarakat adat. Namun keberadaan sedemikian banyak undang-undang sektoral ini justru semakin menyulitkan masyarakat adat untuk menikmati hak tradisionalnya.“Dalam hal ini, setiap undang-undang memiliki cara pandang tersendiri tentang masyarakat adat, baik dari segi kriteria maupun objek hak yang diatur,” katanya.Terkait alasan ekonomi, terdapat kekhawatiran bahwa lahirnya UU Masyarakat Adat akan membebani APBN dan akan mengganggu investasi.“Ini keliru, karena sebuah kajian terkait valuasi ekonomi masyarakat yang telah dilakukan AMAN justru menyatakan sebaliknya. Ada tiga kesimpulan hasil valuasi ekonomi ini. Pertama, masyarakat adat bisa mandiri secara ekonomi tanpa kehadiran investasi sekalipun, asalkan negara hadir mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat.“baca juga : Kontribusi Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan Tak Bisa Diremehkan  Kedua, menurut Arman, pengakuan ini justru dapat memicu geliat ekonomi karena melalui pengakuan hak masyarakat adat ini terdapat modalitas yang dimiliki masyarakat adat untuk mengelola wilayah adatnya.Kesimpulan ketiga, dengan adanya pengakuan ini bisa menjamin kepastian dan keamanan investasi.",negatif
2021-059-19.json,HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan,"HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan | “Masyarakat adat jika diakui, dihormati secara holistik dengan UU Masyarakat Adat, maka itu bisa menjamin kepastian hukum, tidak hanya kepada masyarakat adat tetapi juga kepada investasi, karena jelas dengan siapa akan berhubungan ketika ada proses-proses pembangunan di sana,” jelasnya Kondisi Masyarakat Adat di SulselDi Sulawesi Selatan, meski terdapat sejumlah kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat di Sinjai, Gowa dan Seko Luwu Utara, namun terdapat juga harapan dengan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memberi pengakuan masyarakat adat melalui Peraturan Daerah.Di daerah sendiri kini terdapat enam Perda terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, yaitu di Bulukumba, Sinjai, Enrekang, Toraja, Luwu dan Luwu Utara.“Tersedianya perda yang mengakomodir masyarakat adat pada beberapa kabupaten di Sulsel ini menunjukkan mulai adanya political will oleh pemerintah meskipun sebagian masih belum diimplementasikan secara maksimal,” ungkap Sardi Razak, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Sulsel. Menurut Sardi, pasca penetapan sebagai subjek hukum telah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk mendapatkan hak-haknya seperti hutan adat meskipun capaiannya masih sangat minim, yaitu seluas 4.546,99 Ha.Salah satu penyebab masih minimnya pengakuan hutan adat ini adalah proses penetapan yang membutuhkan proses birokrasi yang panjang, harus didahului dengan kehadiran Perda ataupun SK Bupati/Walikota terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Selain itu, meski telah banyak regulasi lintas sektoral namun implementasi di lapangan masih sangat minim.“Di sinilah pentingnya kehadiran UU Masyarakat Adat ini yang diharapkan mampu menjadi jembatan penyelesaian regulasi sektoral tersebut,” tambah Sardi.baca juga : Studi: Masa Pandemi Cenderung Eksploitasi Alam dan Rawan Langgar Hak Masyarakat Adat  Tetap Tangguh di Tengah Krisis",netral
2021-059-19.json,HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan,"HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan | Dalam pidato sambutan yang disampaikan melalui sejumlah saluran media sosial, Sekretaris Jendral PB AMAN, Rukka Sombolinggi, menyampaikan berbagai situasi yang dihadapi masyarakat adat yang terus mengalami perampasan dan kriminalisasi dan ketangguhan masyarakat adat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19.“Pandemi COVID-19 menegaskan bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan adalah benar dan baik. Pandemi memberikan berbagai jawaban sekaligus memberikan petunjuk arah ke masa depan yang lebih baik, sebuah kehidupan baru dimana kita harus hidup terus menjaga ibu bumi dan adil dengan sesama manusia,” katanya.Menurutnya, pandemi COVID-19 membuktikan bahwa semakin dekat kita dengan konsesi korporasi semakin terancam pula hidup kita ketika terjadi krisis. Sebaliknya wilayah-wilayah adat yang tidak tersentuh perusahaan justru terbukti tangguh di tengah krisis.“Kita bertahan menjaga keutuhan wilayah adat, masih setia menjalankan nilai-nilai dan praktik luhur nenek moyang kita melalui ritual, musyawarah adat, gotong royong, merawat rasa senasib sepenanggungan dan memanfaatkan kekayaan titipan leluhur secara bijaksana,” katanya.Rukka juga menyampaikan bahwa semangat gotong-royong dan solidaritas yang dibangun selama ini bersama terbukti menjamin kedaulatan pangan di wilayah-wilayah adat. Ia kemudian meminta masyarakat adat perlu membuka diri dengan introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat pengetahuan dan teknologi yang kita warisi dari leluhur kita.“Kita harus mampu membangun unit-unit produksi yang kokoh di komunitas masyarakat adat serta mengembangkan sistem pasar lokal yang akan menjadi jembatan bagi kita untuk berbagi dengan orang lain di sekitar kita,” katanya.perlu dibaca : Menagih Utang Negara Lindungi Masyarakat Adat  ",positif
2021-059-19.json,HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan,"HKMAN 2021: Masyarakat Adat Masih Terus Berjuang untuk Pengakuan | Rukka juga mengajak berbagai elemen masyarakat, seperti petani, buruh, nelayan, perempuan dan segenap rakyat Indonesia untuk terus memperkuat gotong-royong dan solidaritas. Harus saling bergandengan tangan, melangkah bersama memutuskan lingkaran setan ekonomi kapitalistik dan neoliberal yang menindas.“Kita bersama-sama menyerukan stop kriminalisasi. Kita sedang mengarungi krisis politik, krisis hukum, krisis bumi dan krisis kemanusiaan di tengah-tengah pandemi.”Di bagian akhir Ia menyampaikan harapannya agar masyarakat adat, di tengah upanya bertahan menghadapi situasi pandemi, tetap berjuang lebih keras untuk mendesakkan pengesahan RUU Masyarakat Adat sesuai dengan aspirasi masyarakat adat sendiri.  [SEP]",positif
2016-045-14.json,"Sius, Petani Difabel Pelopor Pertanian Organik yang Diundang Makan Malam Jokowi","Sius, Petani Difabel Pelopor Pertanian Organik yang Diundang Makan Malam Jokowi | [CLS] Memilih profesi sebagai petani bukan merupakan sebuah keterpaksaan atau nasib. Menjadi petani merupakan sebuah pilihan profesi dan jika ditekuni bisa memberikan kesejahteraan. Setidaknya ini moto hidup yang dipercayai oleh Ignasius Leta Odja atau Sius (52 tahun). Petani dari desa Waturaka, Kecamatan Kelimutu, Ende, yang meski difabel tapi mampu mengembangkan pertanian organik.Menurut Sius, yang berperawakan sedang langsing ini, masih banyak lahan yang belum digarap di Flores. Asalkan ada kemauan dan dampingan dari dinas maupun LSM, maka hasil yang baik dapat diraih.“Kalau petani mau berusaha pasti bisa hidup makmur. Apalagi pariwisata di Flores mulai bergeliat sehingga peluang pertanian semakin besar. Petani jangan pernah malu untuk belajar dari pengalaman petani lain yang sukses,” tuturnya saat dijumpai Mongabay akhir Juni lalu di rumahnya, yang sekaligus dijadikan home stay wisata.Sius memang bukan sosok petani biasa. Sejak belajar ilmu pertanian di Boawae, Nagekeo, atas fasilitasi dari Keuskupan Agung Ende pada tahun 1990, dia mulai menjadi petani pionir hortikultura dengan menanam berbagai sayuran seperti sawi, buncis, tomat, cabe, seledri hingga buah-buahan seperti stroberi, buah naga hingga jeruk. Tanaman sayuran ini dirotasi setelah panen padi, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh petani dapat meningkat.Sejak tahun 2013, Sius mulai mengembangkan pertanian organik. Awalnya banyak yang meragukan apa yang dilakukan Sius. Apalagi bentuk tanaman yang dihasilkan oleh Sius ukurannya lebih kecil, dan tidak laku saat dijual ke pasar.Sius pun tidak putus asa, dia lalu mulai mencari pasar sendiri. Dia memberi penjelasan kepada pembeli bahwa meski tomat dan sayuran yang dia jual kecil dan berlubang namun lebih baik bagi kesehatan.",positif
2016-045-14.json,"Sius, Petani Difabel Pelopor Pertanian Organik yang Diundang Makan Malam Jokowi","Sius, Petani Difabel Pelopor Pertanian Organik yang Diundang Makan Malam Jokowi | “Kalau hama saja tidak mau makan sayur [yang disemprot zat kimia], masa manusia mau makan, jelas-jelas itu racun. Berarti kita tidak mau hidup sehat, Akhirnya banyak yang membeli sayuran kami,” ujar Sius menjelaskan kiat menjual produk sayuran organiknya.Hingga kini dirinya tetap bertahan dengan tanaman organik. Dalam sebulan, Sius memperoleh pendapatan antara 8-9 juta rupiah dari menjual sayur, tomat dan stroberi. Khusus stroberi, dia mengembangkan tiga ribu bibit stroberi di kebunnya.“Saya ingin mengembangkan stroberi. Potensinya sangat besar karena belum ada yang kembangkan di Flores,” paparnya.Menjadi TeladanBuah kerja keras Sius rupanya terpantau dan mendapat apresiasi pemerintah. Tahun  2009 ayah empat orang anak ini terpilih menjadi petani teladan tingkat Kabupaten Ende. Tahun 2011 dia terpilih menjadi petani sukses provinsi NTT, dan 2015 meraih predikat petani teladan tingkat nasional.Satu yang dia tak lupakan adalah ketika diundang makan malam bersama Presiden Jokowi di Jakarta. Momen yang paling berkesan adalah ketika Presiden memberikannya baki berisi bendera merah putih.“Saya tidak pernah bermimpi menjadi orang yang terkenal dan mendapat penghargaan. Mungkin ini balasan Tuhan pada saya,” ungkapnya.Kesuksesan bagi Sius memang tidak datang dengan sendirinya, namun dilakukan tanpa kenal lelah. Apalagi untuk orang yang berkekurangan fisik seperti dirinya. Saat itu Sius masih bersekolah di kelas lima sekolah dasar, dia sedang bekerja di penggilingan padi. Saat itu dirinya mengangkat karung beras yang terlalu berat, lalu terdengar bunyi di bagian pinggang yang disebabkan bergesernya tulang pinggang. Meski sempat dibawa ke RS Ende, kesehatannya semakin parah hingga mengalami kelumpuhan di kedua kaki.",positif
2016-045-14.json,"Sius, Petani Difabel Pelopor Pertanian Organik yang Diundang Makan Malam Jokowi","Sius, Petani Difabel Pelopor Pertanian Organik yang Diundang Makan Malam Jokowi | Selama dua tahun, Sius berbaring di tempat tidur, setelah itu baru dia belajar berjalan memakai tongkat. Hingga akhirnya dapat berjalan kembali, meski tidak bisa normal seperti sediakala.  Saat itu, meski kedua orangtuanya mencoba menyekolahkannya kembali, Sius merasa kondisi tidak memungkinkan. Dia memutuskan berhenti sekolah dan turut membantu orangtuanya bertani.Meski telah dianggap berhasil, Sius tidak pelit berbagi ilmu. Dia selalu berpikir positif. Baginya ilmu harus dibagikan kepada orang lain. Saat ini, Sius sering diundang menjadi pelatih di beberapa kabupaten di Flores seperti Ende, Sikka, Ngada, Nagakeo, Manggarai, bahkan hingga pulau Sumba. Dia mengajari petani dari mulai pengolahan tanah, penanaman, pemberian pupuk, perawatan tanaman hingga pasca panen. Ilmu pun dia bagikan hingga para petani itu berhasil.“Saya hanya ingin berbagi ilmu yang saya dapat saja, tidak meminta imbalan,” tuturnya perlahan.Saat ini, Sius masih berobsesi agar desanya Waturaka dapat menjadi desa percontohan untuk pelatihan petani swadaya. Khususnya, agar orang-orang muda tidak lagi merantau ke tempat jauh, tapi bisa bekerja di kampung menjadi petani yang berhasil.“Tahun 2006 rumah petani di desa Waturaka masih berdinding bambu dan beratap ilalang, namun saat ini sudah banyak yang berdidinding tembok dan memiliki mobil pick up untuk menjual hasil pertaniannya,” ujarnya.Sebagai koordinator, Sius membagi kelompok tani di desa Waturaka dengan membuat jadwal tanam sayur dan melakukan rotasi agar semua petani dapat menanam komoditi lain. Rotasi dilakukan tiap tiga bulan yang diikuti diskusi kelompok rutin setiap bulannya.Aloysius Jira Loi (57) kepala desa Waturaka kepada Mongabay mengatakan, Sius merupakan sosok petani yang pantang menyerah. Sius selalu membagi ilmu yang didapat dan memberikan nilai tambah bagi petani. Sius pun selalu mencari terobosan agar petani bisa hidup sejahtera.",positif
2016-045-14.json,"Sius, Petani Difabel Pelopor Pertanian Organik yang Diundang Makan Malam Jokowi","Sius, Petani Difabel Pelopor Pertanian Organik yang Diundang Makan Malam Jokowi | “Dirinya bisa menjadi contoh bagi petani lain dan menjadi motor penggerak kegiatan di desa. Konsep Agro Wisata yang dikembangkan juga membuat wisatawan tertarik,” ujar Loi. [SEP]",positif
2014-014-07.json,"Ayo, Saatnya Berpartisipasi di Pekan Peduli Orangutan","Ayo, Saatnya Berpartisipasi di Pekan Peduli Orangutan | [CLS] “Ayo, selamatkan orangutan dan habitatnya di Tanah Kayong. Kalau bukan kita siapa lagi.” Itulah tema utama Pekan Peduli Orangutan (PPO) 2014 yang akan dilaksanakan Yayasan Palung dan YIARI dengan dukungan lembaga lainnya pada 15-16 November 2014 di Kecamatan Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Apa yang melatari kegiatan ini?Pekan Peduli Orangutan merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh Yayasan Palung setiap November, sejak 2008, di Kalimantan Barat. Latarnya adalah keberadaan orangutan yang habitatnya terus tergerus serta masih adanya masyarakat yang memelihara orangutan merupakan kondisi nyata yang membutuhkan aksi penyadartahuan yang harus dilakukan.Tahun ini, kegiatan acara dipusatkan di Kecamatan Tayap, Kabupaten Ketapang, yang secara administratif berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Palung dan Hutan Lindung Gunung Tarak. Secara strategis, Kecamatan Tayap merupakan jalur perlintasan untuk menuju Kabupaten Ketapang dan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Alasan lainnya adalah daerah ini juga termasuk wilayah yang rentan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi.Berdasarkan hasil pantauan Yayasan Palung di Kecamatan Tayap sejak 2004 hingga 2014, sedikitnya ada 16 kasus pemeliharaan orangutan yang dilakukan masyarakat. Selain itu, sejak 2004-2013, sekitar 10 individu orangutan berhasil diselamatkan baik melalui penyitaan maupun hasil penyerahan masyarakat dan perusahaan perkebunan.Cassie Freund, Direktur Yayasan Palung, mengatakan pekan peduli orangutan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keberadaan orangutan saat ini, baik yang ada di Kalimantan maupun Sumatera, kondisinya terancam di alam.",positif
2014-014-07.json,"Ayo, Saatnya Berpartisipasi di Pekan Peduli Orangutan","Ayo, Saatnya Berpartisipasi di Pekan Peduli Orangutan | “Kami berharap, adanya pekan peduli orangutan akan memberikan dampak besar pada konservasi orangutan dan habitatnya. Kami tidak hanya akan fokus di Ketapang, tetapi juga di daerah lain seperti Tayap, dan Sukadana di Kayong Utara. Satu tujuan kami adalah menyampaikan pesan ke masyarakat untuk menjaga dan melindungi orangutan dan habitatnya.”Ketua kegiatan PPO 2014, Desi Kurniawati, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli orangutan. Dengan adanya PPO ini, besar harapan agar sosialisasi, pesan pelindungan terhadap orangutan dan habitatnya dapat tersampaikan. “Mudah-mudahan dengan adanya PPO ini juga ada tumbuh kesadaran yang muncul dari siapa saja,” ujarnya.Serangkaian kegiatan PPO 2014 yang akan diadakan di Kecamatan Tayap ini, nantinya dipusatkan di Desa Betenung dan Nanga Tayap, pada 15-16 November 2014. Acara yang telah disiapkan adalah lomba menggambar untuk tingkat SLTA se-Kecamatan Tayap dan gelaran puppet show (panggung boneka) di SDN Betenung.Malam harinya, akan dilakukan sosialisasi dan penyadartahuan tentang Undang-undang No. 5 Tahun 1990 yang merupakan bagian dari acara pemutaran film lingkungan serta panggung musik. Selanjutnya, pada 16 November, akan diadakan jalan santai sekaligus kampanye tentang orangutan. Sebelumnya, Relawan Taruna Penjaga Alam (RK-Tajam), binaan Yayasan Palung, dalam rangkaian PPO 2014, mengadakan aksi teatrikal di Bundaran Agoes Djam dan orasi di Taman Kota Ketapang, Minggu (9/11/2014).Sedangkan Relawan Bentangor untuk Konservasi (REBONK), pada Minggu (16/11/2014) nanti, akan mengadakan pawai dan kampanye pentingnya menjaga lingkungan dan orangutan. Rutenya dari Siduk, Desa Simpang Tiga, menuju Tugu Durian, Sukadana. Aksi tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih di Pantai Pulau Datok.",positif
2014-014-07.json,"Ayo, Saatnya Berpartisipasi di Pekan Peduli Orangutan","Ayo, Saatnya Berpartisipasi di Pekan Peduli Orangutan | Dengan menyelamatkan orangutan dan habitatnya di hutan berarti kita telah menjaga ekosistem dari kehancuran yang dapat menyebabkan bencana bagi masyarakat luas. Habitat yang terpelihara dengan baik, tentunya akan menjamin kelangsungan jasa ekologi yang diberikan hutan. Seperti sebagai penyedia sumber air bersih, oksigen, pencegah erosi dan tanah longsor, hingga penjaga keseimbangan ekosistem.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]",positif
2020-073-09.json,Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam,"Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam | [CLS]     Namanya Desa Air Tenam. Ia berada di perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Selatan, dengan tutupan hutan masih terjaga baik. Pepohonan tinggi menjulang dengan dedaunan rindang. Tenang mata memandangnya. Air Sungai Manna, berada tepat di belakang perkampungan mengalir deras nan jernih, begitu terjaga.Bisnis ekstraktif seperti perkebunan sawit dan tambang, tak masuk ke desa ini. Alam dan lingkungan Desa Air Tenam ini terawat tak lepas dari peran sosok perempuan bernama Heni Herawati. Ibu empat anak kelahiran 7 Juni 1972 ini, aktif mengkampanyekan sadar jaga hutan ke sekitar kampung.“Hutan dan lingkungan ini perlu dijaga. Daerah sini hutan dan rimba masih bagus. Apalagi, kita ini kan berada di hulu sungai. Air sungai ini diminum bukan hanya oleh warga sini, juga di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kalau tidak dijaga baik, takut banjir dan longsor,” katanya kepada Mongabay, awal Maret lalu.Ada dua skema perhutanan sosial dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Desa Air Tenam. Mereka memperoleh SK hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 408 hektar pada 7 Oktober 2013. Kemudian, SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 1.269 hektar pada 2019. Hutan lindung di sekitarnya, terjaga baik.“Di HTR dan HKm, kami menanam kopi, durian dan pohon kayu. Kalau sawit kan dilarang, soalnya ini kawasan hutan.”Sejak kecil, Heni banyak menghabiskan waktu di perkebunan bersama orangtuanya yang petani. Kearifan lokal dalam mengelola perkebunan dengan tetap menjaga hutan, warisan orangtuanya hingga kini dia pegang teguh.Heni bilang, warga Air Tenam tidak ada yang beraktivitas di hutan lindung, jarak pun jauh. Mereka hanya mengelola HTR dan HKm yang sudah mendapat izin Menteri LHK. Menariknya, meski secara aturan skema HTR masih boleh menebang kayu untuk diperdagangkan secara komersil, mereka tak melakukan itu. Pepohonan keras tak mereka tebang. Penebangan hanya untuk keperluan pribadi seperti untuk membangun rumah dan pondok.",positif
2020-073-09.json,Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam,"Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam | “Sejauh ini, kami hanya tanam kopi, durian, manggis dan petai. Itu pun di lokasi HTR dan HKm,” katanya. Hutan di Desa Air Tenam. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia Sebenarnya, dari luasan HTR dan HKm yang sudah diberikan hak pengelolaan, tidak semua jadi kawasan agroforestri. Mereka masih mencadangkan kawasan lindung di dalam dua skema perhutanan sosial itu.“Kami sebagai perempuan tentu penting bersama-sama menjaga hutan ini tetap lestari. Untuk kepentingan anak cucu kami,” katanya.Dalam mengelola HTR dan HKm, kata Heni, tak ada beda peran perempuan dengan lelaki. Mereka tetap merumput, menyemai bibit, menanam dan lain-lain. “Ya kita kan sistemnya gotong royong. Masa perempuan diam saja?”Heni aktif mengajak teman-teman perempuan ikut terlibat aktif dalam setiap program di desa itu, baik penghijauan, menanam kayu, pelatihan mengelola tanaman kopi dan lain-lain.“Saat program penghijauan, kami menyiapkan pembibitan. Saat proses penanaman, hampir seluruh ibu-ibu di desa ini terlibat. Sebetulnya, gak saya sendiri yang menggerakkan. Ada teman yang lain juga. Kita ini sekadar yang jadi bendahara.”Meski begitu, kata Heni, bukan perkara mudah mengajak sesama perempuan terlibat aktif dalam kegiatan. Rumah yang dia diami, jadi base camp warga berkumpul. Halaman depan rumah dia bangun bale-bale untuk tempat pertemuan warga hingga memudahkan dalam membicarakan hal-hal berkaitan dengan kemajuan desa.“Jujur saja, sampai saat ini belum ada kemajuan yang cukup. Tapi ya kita gerak terus, gak capek. Kadang kita kasih masukan, ayo kita begini-begini, kita ajak. Kekompakan masih belum kuat, sudah mulai ada, misal ketika diajak nanam jagung, bibit sudah ada, tapi paling enam orang yang mau,” katanya.",positif
2020-073-09.json,Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam,"Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam | Dalam pengelolaan hasil kopi, mereka dibantu KKI Warsi. Heni mendapatkan pelatihan bagaimana cara bercocok tanam, memelihara, memanen sekaligus mengemas dan memasarkan produk kopi. Dari pengetahuan itu, Heni sebarkan ke perempuan-perempuan lain di desanya.“Kita berencana menjual kopi bukan hanya di desa ini, di luar juga. Kami diajak Warsi mengelola kopi dengan baik. Bagaimana lebih kreatif. Kami diajarin bagaimana kalau mau bikin kopi, ya cari kopi bagus.”Desa Air Tenam, awalnya memang dibuat sebagai desa penyangga. Ia berada di perbatasan antara Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dulu, sebelum ada izin HTR dan HKm, masih banyak yang membuka lahan tak tertendali oleh warga luar. Setelah ada izin HKm dan HTR, jadi lebih tertib.“Sebelumnya, orang mau buka lahan ya sesuka-sukanya mereka. Setelah ada HKm, dan HTR sudah ada aturan. Ibaratnya, orang sudah agak sungkan, takut. Gak sembarangan. Gak ada lagi orang yang berani merambah atau membuka lahan kebun baru.”Dia bilang, mereka mendapatkan penyuluhan dari Dinas Kehutanan. Dulu, katanya, ada yang mau tanam sawit, tetapi tak boleh. Dia bersama yang lain mengingatkan kalau sawit itu banyak mengkonsumsi air.“Sawit di hutan ditebang. Karena sawit itu kan banyak konsumsi air. Air Manna ini air minum di kota Manna, jadi gak boleh (tanam sawit-red). Dikasih sosialisasi. Saling berperan lah, bukan ibu saja. Kan sudah ada penyuluhan.”Sebelum mengelola HTR dan HKm, Heni aktif dalam Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM) sejak 2007. Saat itu, hanya ada tiga perempuan yang terlibat dalam kepengurusan PNPM di Desa Air Tenam, salah satu Heni. Kala itu, dia sebagai bendahara.Heni juga terlibat aktif dalam program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. “Salam satu program PNPM itu penghijauan. Jadi, kami sebagai perempuan ini ikut andil dalam menanam kayu. Kami diberi pembibitan untuk melindungi hutan supaya tidak longsor dan banjir.” ",positif
2020-073-09.json,Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam,"Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam | Sungai di Desa Air Tenam. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia Selain penghijauan, program lain seperti bedah rumah, pipanisasi, membuat mandi, cuci, kakus (MCK) dan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).Saat ini, Desa Air Tenam belum teraliri listrik PLN. Mereka memanfaatkan debit air sungai yang melimpah, terlebih di Air Tenam juga ada air terjun, warga mengusulkan pembangunan PLTMH pada 2012. Heni juga berperan aktif dalam mengawal pembangunan PLTMH. Listrik dari PLN baru masuk ke desa ini pada 2019.“Kami harus memastikan air untuk PLTMH terjaga terus. Ini untuk listrik dan penerangan. Jadi hutan tak boleh digunduli supaya air untuk menerangi kami terus ada,” katanya.Sebelum berstatus definitif, Desa Air Tenam merupakan dusun yang secara administrasi menyatu desa tetangganya. Untuk jadikan desa definitif, Heni punya peran sentral. Dia bergerilnya mendata warga dan fasilitas di dusun sebagai persyaratan jadi desa.“Saat itu, suami saya menjabat sebagai kepala dusun. Jadi, saya ikut terlibat dalam program pemberdayaan. Saya juga di BPD (Badan Permusyawaratan Desa-red) selama dua periode.”Saat itu, dia harus mendata warga di sekitar. Bukan pekerjaan mudah karena tempat tinggal warga tersebar di beberapa wilayah, bahkan ada di sekitar hutan.“Saya data dari keluarga ke keluarga. Supaya desa kita maju. Syarat untuk jadi definitif minimal harus ada 1.033 keluarga. Kebetulan waktu itu warga masih tinggal di kebun-kebun itu, kita data semua terus terkumpul baru definifitif.”“Namanya di hutan, kadangkala ada tebing, ada sungai, itu yang menyulitkan. Kalau bapak yang menjalani, itu saya yang nulis. Harus jalan melewati tebing, kadang hujan, kita harus bantu bapak mana yang dekat-dekat.”Perjuangan tak sia-sia. Air Tenam jadi desa definitif pada 2016. Pendataan dan proses pengajuan sejak 2013.",positif
2020-073-09.json,Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam,"Perempuan Penjaga Hutan dari Desa Air Tenam | “Kita ini daerah perbatasan. Dulu, untuk ngurus banyak hal, jauh. Setelah definitif, banyak manfaat. Penerangan kita bisa mandiri. Dulu, kalau ada bantuan, sekadar dikit pembagian ke kita. Setelah mandiri, ya banyak. Ada mikrohidro juga.”Diyah Deviyanti, dari Hutan Itu Indonesia melihat, Heni itu sosok inspiratif dan bisa jadi panutan. “Bu Heni, sosok perempuan, bukan cuma mengurus keluarga dan dapur. Dia membuktikan, perempuan di desa andil besar dalam menjaga hutan. Dia mengayomi ibu-ibu lain di Air Tenam,” katanya.Warga membuktikan, kalau masyarakat desa bisa menjaga hutan dengan baik.“Pemerintah seharusnya bisa lebih percaya dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola hutan. Malah hutan dirawat masyarakat lebih bagus. Terjaga. Masyarakat dapat sesuatu tanpa merusak hutan, saling menguntungkan antara hutan dan masyarakat.”Hingga kini, sosisalisasi mengelola dan memanfaatkan lahan tanpa menggangu hutan, terus Heni lakukan.“Tetap ngajak kerjasama ke ibu-ibu lain. Saya sih tak memaksa dengan ibu-ibu, mereka mengusulkan sendiri. Harapan saya desa ini bisa lebih maju. Ada perhatian pemerintah. Hutan tetap terjaga.” Keterangan foto utama: Heni Herawati, aktif mengajak para perempuan ikut terlibat aktif dalam setiap program di desa itu, baik penghijauan, menanam kayu, pelatihan mengelola tanaman kopi dan lain-lain. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia  [SEP]",positif
2021-038-01.json,Para Seniman Kampanyekan Lingkungan Hidup Lewat Batik,"Para Seniman Kampanyekan Lingkungan Hidup Lewat Batik | [CLS]     “Melukis Alam Pada Kain Nusantara,” begitulah tajuk diskusi daring dari para seniman batik, akhir Juni lalu. Mereka berbagi cerita soal produksi kain batik, dan pengalaman kerajinan khas Indonesia itu sebagai media kampanye lingkungan hidup.Terasmitra, kumpulan organisasi yang bergerak kampanye soal lingkungan hidup, selaku penyelenggara mendatangkan beberapa narasumber yang memiliki rumah produksi batik dari beberapa daerah. Ada Tatang Elmy Wibowo dari Leksa Ganesha Batik.Tatang menceritakan, latar belakang dari aktivis lingkungan hidup terjun jadi perajin batik. Di setiap karya Tatang jadi alat kampanye menjaga alam dan lingkungan hidup.“Saya berangkat dari NGO lingkungan, dengan latar belakang keluarga pecinta batik,” katanya.Dia menampilkan, beberapa karya batik dan aksi mengkampanyekan lingkungan di dalam diskusi daring ini. Beberapa motif batik dia munculkan seperti corak berjudul “Cincin Api.”Corak batik ini memperlihatkan gambar pegunungan di bawahnya ada rumah kuno. “Motif batik ini bercerita nenek moyang kita merancang rumah tempat tinggal zaman dulu tahan bencana alam seperti gempa bumi,” katanya.Sekilas corak batik ini tidak hanya menggambarkan pegunungan dan rumah. Di beberapa bagian kain, terlihat flora fauna, seperti gajah Sumatera, komodo, harimau dan lain-lain.Pewarnaan batik yang Tatang bikin juga murni dari pewarna alam. “dari kayu, daun dan lain-lain.” Baca juga : Cerita Alam dan Krisis Lingkungan Lewat Batik Lukis Tatang Wibowo Dia juga menampilkan, batik corak “tambang dan orang hutan”. Sesuai nama coraknya, batik ini mencoba mempresentasikan ancaman besar perusahaan tambang terhadap ekosistem orangutan. “Kemudian ini ada namanya, batik bawah laut, batik ini menggambarkan keindahan bawah laut kita yang perlu dijaga.”Desain batik yang dia rancang, tidak lepas dari isu yang sedang dibicarakan. “Maka saya membuat tidak sendiri, bersama kawan-kawan, juga ikut riset isu terbaru,” katanya.",positif
2021-038-01.json,Para Seniman Kampanyekan Lingkungan Hidup Lewat Batik,"Para Seniman Kampanyekan Lingkungan Hidup Lewat Batik | Tak hanya mengkampanyekan lingkungan hidup melalui batik, Tatang juga menggelar pameran batik. Keuntungan yang mereka dapatkan, diberikan kepada masyarakat atau komunitas yang membutuhkan.Tatang sebutkan, salah satu galang dana bagi perjuangan ekosistem pegunungan kendeng.Ada juga komunitas pembatik lain, Yayuk Soekardan, pendiri Joglo Ayu Tenan Jewelry & Artfabric MakerSpace. Komunitas ini ada untuk tempat orang-orang bisa belajar dan berkolaborasi tentang kerajinan nusantara termasuk batik.Salah satu program pokok Yayuk adalah membuat kerajinan kain. Dia menampilkan, beberapa motif batik bercorak daun atau ecoprint dalam diskusi itu.Yayuk memberikan pemahaman kepada komunitasnya dengan cara menanam tumbuhan yang daunnya diambil tadi. “Betapa pentingnya tanaman, aplikasi daun dalam membuat banyak yang memetik, tetapi kami berkomitmen dan mengajak mereka menanam kembali.”Penjualan produk kain batik bermotif seperti ini, juga Yayuk jadikan media memperkenalkan tumbuhan kepada konsumen.Cerita produk dia jelaskan detail seperti jenis tanaman, bahasa latin, dan penjelasan lain. “Meskipun motif daun, tetapi desain batik ini tetap minimalis dan fashionable,” katanya sampil menampilkan video produk-produk batiknya.Rudi Siswanto dari Batik Kidang Mas Lasem juga bercerita upaya meneruskan tradisi membatik dari keluarga besarnya. Batik Kidang Mas Lasem juga mengangkat budaya Indonesia beragam.“Batik Kidang Mas Lasem adalah gabungan beberapa budaya yaitu China, Belanda dan Jawa,” katanya.Meskipun mengangkat budaya, dia terus menyesuaikan corak batik yang cocok untuk anak-anak muda. “Ada batik kendoro kendiri, batik lawas, warna tua seperti karakter pesisir,” katanya. Baca juga: Ayo, Kini Saatnya Berbatik Ramah Lingkungan…! Limbah batik? Selain berbicara soal motif batik yang mengangkat isu lingkungan hidup, diskusi ini juga membicarakan metode pengolahan limbah tinta batik yang rentan mencemari lingkungan hidup.",positif
2021-038-01.json,Para Seniman Kampanyekan Lingkungan Hidup Lewat Batik,"Para Seniman Kampanyekan Lingkungan Hidup Lewat Batik | Tatang mengatakan, persoalan limbah batik jadi tantangan. Sampai saat ini, belum ada solusi. “Porsi pewarna batik milik saya kebanyakan alami yang semua organik, hanya 20% pewarna kimia,” ujar Tatang.Meskipun limbah non organik pewarna batik sedikit, dia tetap mengelola agar tidak mencemari lingkungan hidup. “Saya menyediakan empat penyaring sebelum limbah sampai ke sumur resapan.”Tatang berharap, pemerintah memfasilitasi tempat pembuangan limbah batik ini. Pasalnya, limbah batik tidak bisa dibuang di Intalasi Pengelolaan Air Limbah. “Kesulitan kita disitu.”Begitu juga yang disampaikan Rudi, pemerintah berperan besar dalam persoalan limbah batik. “Kalau tempat kami, kita bikin bak kecil di rumah produksi, jadi kalau limbah masuk kesana,” katanya.Kesulitan pembuatan IPAL batik adalah jarak tempat produksi yang berjauhan.Yayuk mengatakan, rumah kreatifnya sudah mendapat sertifikasi cleanliness, health, safety & environment sustainability (CHSES). Salah satu yang menjadi penilaian adalah soal pengelolaan limbah.“Karena kami menggunakan pewarna alam, jadi tidak ada limbah yang membahayakan,” ujar Yayuk. ****** [SEP]",negatif
2016-084-13.json,Sekolah di Kawasan Terdepan Tak Selamanya Tertinggal,"Sekolah di Kawasan Terdepan Tak Selamanya Tertinggal | [CLS] Sayup-sayup suara musik terdengar dari lapangan SDN Mekartani di Desa Mendawai, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, akhir pekan lalu.  Suaranya tidak terlalu nyaring, tapi terdengar jelas sejak kaki baru melangkah keluar dari atas perahu cepat yang membawa saya dari pusat keramaian di Mendawai, atau sekitar 30 menit berperahu.Suara musik tersebut terdengar semakin menggema begitu kaki mendekati lapangan sekolah yang berjarak sekitar 500 meter dari dermaga tempat perahu berlabuh. Bersamaan dengan itu, tepat saat memasuki gerbang sekolah yang luas tersebut, mata juga dimanjakan oleh tiga siswi yang berlenggok menarikan tari Giring-giring, tarian khas dayak, suku asli di Kalimantan.Tarian yang dibawakan ketiga gadis cilik itu terlihat indah dan selaras dengan irama musik yang ternyata berasal dari sebuah pemutar suara. Baju merah dengan rumbai-rumbai berwarna kuning di pinggirannya, dipadu dengan ikat kepala khas berwarna kuning yang senada dengan celana selutut yang dikenakan ketiganya. Tak lupa, dua buah tombak tergenggam kuat di tangan ketiganya.Menikmati sajian pemandangan tersebut, jiwa dan raga langsung terbuai jauh. Kenikmatan pun langsung mengepung seketika. Ditambah, pemandangan indah dan hijau terhampar di sekeliling sekolah. Ah, lengkap semua rasanya. Barisan orang yang sudah menunggu pun tak dipedulikan lagi. Gerombolan anak-anak yang tengah menunggu rapi pun sempat terabaikan.Itu semua didapatkan saat Mongabay mengunjungi sekolah lawas tersebut bersama WWF Indonesia akhir pekan lalu. Indahnya bangunan sekolah, dipadu kreativitas siswa-siswinya, mengaburkan pandangan siapapun bahwa sekolah tersebut lokasinya ada di pedalaman. Ya, pedalaman Kalimantan Tengah.",positif
2016-084-13.json,Sekolah di Kawasan Terdepan Tak Selamanya Tertinggal,"Sekolah di Kawasan Terdepan Tak Selamanya Tertinggal | Berlokasi di tengah kawasan transmigrasi, keberadaan sekolah tersebut menjadi sangat penting. Namun, jangan pernah bayangkan sekolah tersebut seperti di perkotaan. Di sana, sekolah tersebut berdiri kokoh berjauhan dengan bangunan lain milik pemerintah. Tidak hanya itu, tepat di belakang sekolah, kawasan yang terlihat hanya hutan dan hutan.Pendidikan BerkelanjutanPada mulanya, SDN Mekartani tak ubahnya seperti SDN lainnya di pedalaman Negeri Indonesia ini. Gambaran sebagai sekolah kumuh, terbelakang, miskin prestasi, dan jauh dari peradaban modern, sangat melekat kuat. Namun, gambaran tersebut mulai luntur sejak WWF masuk ke sekolah tersebut sebagai pendamping.Marsini, Kepala SDN Mekartani yang berasal dari DI Yogyakarta, mengaku pesimis saat WWF pertama kali masuk. Melihat sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, dia tahu diri bagaimana kondisi sekolahnya. Namun, dorongan kuat untuk maju, kemudian mengubah rasa pesimis dan apatis tersebut.“Hanya motivasi ingin maju dan membawa generasi dari sini lebih baik lagi. Itu saja harapan awalnya. Karena kami sadar, lokasi kami ada di pedalaman. Orang sangat susah menjangkaunya. Jadi, jangan berharap ada kemajuan kalau tidak dimulai dari kita sendiri,” ucap Marsini mengenang perjuangannya di awal sekitar 2009 lalu.Dengan motivasi seperti itu, SDN Mekartani perlahan mulai berevolusi untuku mengejar ketertinggalannya dari sekolah-sekolah dasar lain di negeri ini yang lebih baik. Revolusi yang paling mendasar dilakukan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Sebelum 2009, KBM hanya menggunakan metode ceramah saja.Tapi, Marsini bercerita, setelah itu sekolah mulai menerapkan metodolologi KBM dengan berbagai metode, seperti diskusi, wawancara, dan praktek. Dengan metode campuran seperti itu, guru memiliki kesempatan untuk bisa memindahkan tempat KBM dari ruang kelas ke alam terbuka. Metode tersebut, diakui dia, ternyata disukai pengajar dan siswa.",positif
2016-084-13.json,Sekolah di Kawasan Terdepan Tak Selamanya Tertinggal,"Sekolah di Kawasan Terdepan Tak Selamanya Tertinggal | “Siswa jadi bisa menyegarkan suasana belajarnya. Begitu juga guru tidak lagi monoton mengajak siswa untuk memahami pelajaran. Ini saling menguntungkan dan semuanya positif,” tutur dia.Buah kerja keras dan semangat yang pantang menyerah dari siswa dan guru, akhirnya menghasilkan penghargaan Adiwiyata Nasional. Penghargaan tersebut menjadi simbol dari kesuksesan pengembangan metode pendidikan di tingkat nasional oleh sebuah sekolah atau lembaga pendidikan.Sekolah Garis DepanStaf Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Bidang Pengelola Pemangku Kepentingan, M Chozin Amirullah mengaku takjub bisa menyaksikan kemajuan sebuah sekolah yang lokasinya ada di pedalaman Indonesia. Dia kagum dengan kreativitas guru dan siswa yang ada di sana.Dia menyebutkan, apa yang sudah dilakukan SDN Mekartani tersebut mematahkan mitos bahwa sekolah di pedalaman itu tertinggal dan tak berprestasi. Itu juga menjadi role model untuk semua sekolah dasar yang ada di Tanah Air ini.“Ini juga sejalan dengan Kemendikbud yang sekarang sedang menggagas sekolah di garis depan. Itu adalah sekolah yang lokasinya di kawasan terdepan di Negara ini. Jadi, walau lokasinya jauh, tapi kualitas pendidikan tetap terjaga baik,” ucap dia.“Sekolah itu harus jadi taman yang menyenangkan bagi siswanya. Ini yang harus bisa dipahami oleh semua sekolah di seluruh Indonesia. Dengan demikian, metode belajar juga akan diterapkan tidak monoton lagi,” tambah dia.Bagi WWF Indonesia, keberadaan sekolah tersebut tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat sekitar di masa depan, tapi juga untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat dan alam. Hal itu, karena di sekitar sekolah, terbentang luas Taman Nasional Sebangau yang dilindungi Negara dan menjadi habitat bagi Orang Utan beserta satwa langka lainnya.",positif
2016-084-13.json,Sekolah di Kawasan Terdepan Tak Selamanya Tertinggal,"Sekolah di Kawasan Terdepan Tak Selamanya Tertinggal | “Tidak hanya itu, di sekitar sekolah juga masih banyak hutan. Jadi diharapkan nanti masyarakat dan generasi mudanya bisa memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga hutan. Jangan sampai ada kebakaran lagi,” jelas Rini Ratna Andriani, Education for Sustainable Development Coordinator WWF-Indonesia. [SEP]",positif
2016-065-14.json,Kala Terumbu Karang Sumbar Memutih…,"Kala Terumbu Karang Sumbar Memutih… | [CLS] Terumbu karang di Perairan Sumatera Barat, mengalami pemutihan (coral bleaching). Bahkan, Perairan Mandeh, yang selama ini aman juga mengalami hal serupa. Fenomena ini hampir terjadi di berbagai daerah.Indrawadi Mantari, peneliti terumbu karang dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang mengatakan, hampir semua koloni terumbu karang genus Arcopora tersebar di kawasan wisata bawah laut memutih.Pengamatan dia, pemutihan terumbu karang terlihat di Perairan Sungai Pinang, Pulau Sironjong Besar, Pulau Sironjong Kecil, Pulau Pagang dan Pulau Marak. Dia memperkirakan, tiga bulan kedepan koloni karang ini akan ditumbuhi alga fitoplankton yang membuat warna menghitam, setelah itu karang mati.Indrawadi menyatakan, terjadi peningkatan suhu merata di perairan Indonesia seperti data National Ocean Atmospheric Administration (NOAA). Pengukuran di perairan laut oleh Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LPSDKP), Bungus diketahui suhu permukaan laut Perairan Sumbar mencapai 31-32 derajat celcius, kedalaman  2-5 meter 30-29 derajat celcius.“Terumbu karang sangat rentan perubahan suhu. Sedikit saja suhu naik terumbu karang akan memutih. Idealnya suhu rata-rata di perairan laut 25-28 derajat,” katanya di Padang, pekan lalu.Dia mengatakan, pemanasan suhu terjadi 2016 terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saat coral bleaching melanda sebagian besar Perairan Sumbar pada 1998, 2000 dan 2010, wisata Mandeh tak terdampak karena kawasan itu di daerah teluk dipengaruhi air sungai hingga suhu relatif stabil. Berbeda, tahun ini, suhu tak stabil lagi. “Ini membuktikan kenaikan suhu perairan laut cukup tinggi.”Penyelam senior Diving Prokalamator UBH ini menjelaskan, terumbu karang yang mengalami pemutihan bermacam-macam, ada karang bercabang (acropora), karang meja (acrovora tabulate), karang lunak (soft coral) dan karang massive (polites). Pemantauan menggunakan metode standardisasi kaji cepat dari Reef Check Indonesia.",netral
2016-065-14.json,Kala Terumbu Karang Sumbar Memutih…,"Kala Terumbu Karang Sumbar Memutih… | Tim yang mengamati terumbu karang Club Diving UBH Padang dan Pengelola Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh, Padangpariaman. Tim ini menyelam di TWP Pulau Pieh di tiga pulau, yakni Pulau Pieh Pandan, Kasiak Pariaman dan Tangah Tiku.Pengamatan juga ke Taman Nirwana Bungus Teluk Kabung, Sungai Pinang, Pulau Pagang, Pulau Marak, Sironjong Gadang, Sironjong Kecil dan Mandeh. “Semua pulau itu di Kabupaten Pesisir Selatan. Penyelaman selama tiga kali, 24 Maret, 13 April dan 18 April,” katanya.Kondisi cukup memprihatinkan, dari penyelaman 13 Maret di Perairan Pulau Pagang dan Pulau Merak, air laut berwarna putih karena pemutihan karang sudah mengeluarkan substrat kapur.“Ini tinggal menunggu kehancuran saja. Padahal biasa kecerahan menyelam di kawasan yang dijuluki Raja Ampat Sumatera ini bisa sampai 22 meter. Bahkan di Pulau Pieh, karang tahan perubahan suhu, massive juga ikut, lokasi kolonin ditemukan di kedalaman 19-20 meter.”Uniknya, katanya, ada dua koloni terumbu karang kedalaman empat meter di Perairan Pulau Sironjong Besar, masih bagus walau warna agak pucat. “Jika pemanasan global diperkirakan sampai Juli, terumbu karang masih bisa selamat hingga bisa dipakai untuk pembibitan.”Produksi ikan terdampakEni Kamal, Ketua Pengurus Mitra Bahari Nasional untuk Sumatera mengatakan, pemutihan terumbu karang akan berdampak pada produksi perikanan Sumbar, terutama dua tahun kedepan. Dia memperkirakan, penurunan produksi ikan bisa sampai 30%.Saat ini, katanya, tangkapan nelayan Sumbar mencapai 320.000 ton pertahun, dengan kerusakan terumbu karang, pendapatan nelayan nisa hilang sampai Rp45 miliar pertahun.",negatif
2016-065-14.json,Kala Terumbu Karang Sumbar Memutih…,"Kala Terumbu Karang Sumbar Memutih… | Saat ini, ada sekitar 13.000 nelayan aktif terkena dampak coral bleaching. Dengan kerusakan terumbu karang, kata Eni, akan terjadi mortalitas alami ikan plagis karena tak tersedia makanan. Tingkat kematian ikan alami pun akan meningkat. “Contoh jika satu induk ikan bertelur 100.000 , karena tak tersedia rumah sebagai tempat bermain dan mencari makan, maka benih-benih ikan akan hilang sampai 60%.”Coral bleaching, merupakan faktor alam dan tak bisa pulih dalam waktu cepat. Untuk itu, mitra Bahari Nasional sedang mendiskusikan bagaimana mencari solusi nelayan tak terlalu terpuruk.Saat ini, katanya, usulan solusi mengembangkan budidaya kerapu dan rumput laut terutama di pulau-pulau, seperti gugusan Pulau Pandan, Pesisir Selatan, Pasaman Barat.“Ini sudah kami diskusikan dan sejalan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mau meningkatkan pendapatan nelayan, seperti memperbanyak budidaya ikan di pesisir, membuat lebih banyak rumah ikan (rumpon) hingga jika terjadi faktor alam seperti ini migrasi ikan tak terlalu cepat.”Sumbar, lanut lumbung benih ikan karena hamparan mangrove tempat telur ikan tersebar di Kepulauan Mentawai dan Airbangis, Pasamanbarat. Ikan-ikan akan besar di padang lamun dan terumbu karang tersebar di perairan laut Sumbar. Tak heran, Sumbar banyak ikan plagis (ikan karang).Faktor alam dan  eksploitasi pesisirAndry Indryasworo Sukmoputro, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang mengatakan, coral bleaching merupakan fenomena alam rutin dampak perubahan kondisi alam maupun iklim ditambah tekanan ekploitasi sumber daya pesisir dan laut juga pengaruh virus pada koloni karang.Coral bleaching makin lama makin cepat. Sebelumnya, setiap 16 tahun sekali dengan luasan tak terlalu luas, kini makin cepat hingga mengkhawtirkan kala pemulihan lebih lambat dari kerusakan.",netral
2016-065-14.json,Kala Terumbu Karang Sumbar Memutih…,"Kala Terumbu Karang Sumbar Memutih… | BPSPL Padang, kata Andry, memetakan sebaran coral bleaching bersama-sama UBH dan ahli terumbu karang. Untuk mencegah kerusakan makin luas, BPSPL sedang sosialisasi terutama di wilayah-wilayah potensi pariwisata agar menghentikan atau menunda selam yang mengalami pemutihan. Juga tak memperkenankan wisatawan atau masyarakat memanfaatkan terumbu karang mati.Kini, KKP bekerjasama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat memetakan fenomena pemutihan karang ini secara nasional. “Saya rasa hampir merata seluruh Indonesia kecuali beberapa daerah seperti Kepulauan Anambas masih bertahan.”Di pesisir barat Sumatera khusus Sumatera Barat, katanya, pemutihan hampir merata puncaknya diperkirakan April-Mai ini. “Bahkan terumbu karang di kawasan konservasi perairan nasional Pieh ada kedalaman 20 meter. Biasa, pemutihan hanya pada kedalam permukaan kurang 10 meter.” [SEP]",netral
2018-057-08.json,Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat,"Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat | [CLS] Water Cannon Polres Kapuas Hulu menyemprotkan air tekanan tinggi. Tujuannya memecah konsentrasi massa di ruas Jalan Rahadi Usman, tepatnya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 24 April 2018 lalu. Namun, massa terus merangsek ke gedung yang pagarnya dikunci dan dijaga ratusan petugas keamanan itu.Di sudut berbeda, seorang pria mengenakan helm, berkemeja putih dengan ransel hitam, maju ke arah gedung DPRD. Tangannya mengapit Traffic Cone. Kerucut berwarna oranye yang digunakan untuk pembatas jalur lalu litas itu dilemparkannya ke arah gerbang besi. Teriakan di belakang pria ini pun makin ramai. Lainnya seolah terpicu. Seorang lagi di sisi lain coba maju, namun semprotan air keburu menghentikan aksinya.Kayu, batu dan beberapa benda yang didapati massa di jalan dilempar ke agar gedung wakil rakyat itu. Beberapa petugas yang membaur dengan massa coba menghalau. Adu mulut terjadi. Situasi bertambah panas, teriakan demi teriakan terdengar. Isinya caci maki. Media massa setempat menyebutkan, jumlah pelaku unjuk rasa saat itu hampir seribuan. Baku hantam dengan petugas keamanan tak dapat dihindari, kaca jendela dan pintu gedung DPRD rusak. Namun, kericuhan bisa diatasi walau ada petugas yang terluka, begitu pun warga.Massa berasal dari sembilan kecamatan di Kapuas Hulu. Di tempat mereka, baru saja digelar operasi penertiban pertambangan emas tanpa izin (PETI) oleh jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, melalui Kepolisian Resor Kapuas Hulu. Delapan orang ditahan, alat-alat disita. Kegiatan ini ditengarai penyebab rusaknya ekosistem Sungai Kapuas dan lingkungan sekitar. Merkuri yang digunakan, didapat melalui jalur tidak resmi.",negatif
2018-057-08.json,Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat,"Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat | Muhammad Dahar, didapuk sebagai koordinator aksi unjuk rasa. “Penertiban yang dilakukan pihak kepolisan membuat masyarakat resah. Selama ini masyarakat menggantungkan hidup dengan mencari emas,” ujar Dahar, saat mediasi. Dia minta dicarikan solusi, diberi izin untuk menambang. Tak lagi diburu dan dibui.Perdebatan panjang pun terjadi. Hingga akhirnya tercapai kesepakatan, setelah para pihak bertemu. Ada anggota DPRD, kepolisian, wakil masyarakat, dan pemerintah. Isinya, masyarakat dapat menambang seperti biasa tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Polisi tidak boleh melakukan penertiban sambil menunggu proses perizinan tambang rakyat. DPRD Kapuas Hulu pasang badan. Mereka akan memfasilitasi pembentukan tim untuk koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, terkait kekisruhan ini.Baca: Operasi Serentak di Enam Lokasi PETI Dilakukan, Para Pelaku Kabur Lebih Dulu  Usut provokatorDemo tersebut tidak menyurutkan jajaran Polda Kalbar melakukan penertiban. Serangkaian operasi tetap dilakukan di daerah lain. Kepolisian Resor Sanggau mengamankan sembilan penambangan emas tanpa izin dari sejumlah lokasi berbeda. Operasi dilakukan di seluruh wilayah hukum Polres Sanggau selama 14 hari.Di Kepolisian Resor Singkawang, 18 tersangka PETI ditangkap. Polisi menggrebek para pelaku di lokasi berbeda, di Jalan Wonosari, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah; Jalan Sungai Pinang, Kelurahan Sagatani; dan di Embung, Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur. Selain mengamankan barang bukti, polisi memusnahkan 12 mesin dompeng dengan membakarnya di lokasi.Di Kabupaten Melawi, lima pelaku di Kecamatan Menukung ditangkap. Mereka dijerat pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara, Juncto pasal 55 KUHP, ancaman hukuman di atas sepuluh tahun penjara dan denda Rp10 miilar. Operasi dengan sandi ‘PETI Kapuas’ dilakukan di seluruh jajaran Polda Kalbar.",negatif
2018-057-08.json,Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat,"Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat | Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Didi Haryono, menolak kompromi. “Tambang tanpa izin berdampak rusaknya ekosistem, tak hanya di lokasi,” ujarnya kepada media di Markas Polda Kalbar, 25 April 2018. Merkuri atau air raksa mencemari ekosistem Sungai Kapuas, hingga ke hilirnya.“Sudah dilarang Presiden dan Kapolri,” ungkapnya. Dia sependapat tambang emas rakyat ini dicarikan solusi. Para pekerja harus buka mata pada bahaya yang dihadapi, dampak racun merkuri akan terus menghantui bila terpapar setiap hari.Baca juga: Kala Presiden Instruksikan Hapus Penggunaan Merkuri pada Tambang Emas Rakyat  Polda Kalbar akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah terkait isu PETI ini. Termasuk, dengan anggota legislatif agar ada kesamaan persepsi. Sementara itu, penyidikan hasil operasi terus berjalan. Polisi akan membidik para penadah. Termasuk adanya kemungkinan pihak-pihak yang memprovokasi kegiatan penertiban tersebut. “Akan kita dalami dulu, jangan sampai ada yang melegalkan yang ilegal,” kata Didi.Persoalan ini bagai dejavu bagi Polda Kalbar. Tahun 2015 lalu, Arief Sulistyanto yang saat itu menjabat Kapolda Kalbar menghadapi masalah serupa. Kini Arief menjabat sebagai asisten Sumber Daya Manusia Kapolri, dua bintang tersemat dibahunya. Salah satu prestasinya di Kalimantan Barat adalah memberantas PETI dengan pasal berlapis. Lantaran persoalan PETI sangat komplek. Ada banyak kepala yang harus dinafkahi. Perut-perut yang harus diberi makan. Juga kebutuhan akan sandang dan papan.",negatif
2018-057-08.json,Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat,"Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat | “Ini bukti penegakan hukum di hilir, tidak akan pernah menjadi solusi. Ini soal perut. Selama belum selesai, akan terus terjadi,” cetus Arief saat itu. Arief pun mengusut para pemodal. Undang-undang pencucian uang diterapkan. Alur uang haram itu diikuti. Seorang pengusaha emas di kawasan Pontianak Utara dibekuk. Di kediamannya ditemukan alat-alat peleburan emas. Seorang rekannya pun dijerat. Konstruksi hukum yang dibangun Arief hingga kini masih diterapkan.  Cari solusiIstilah PETI diberikan pada penambangan swadaya masyarakat yang tidak mengantongi izin pemerintah. Kegiatan ini seringkali tidak memerhatikan aspek kerusakan lingkungan dan kesehatan. Modus operandinya menyedot serta mengeruk dasar dan dinding sungai menggunakan mesin dompeng. Proses pemisahan emasnya, sebagian besar pelaku, menggunakan merkuri yang air bilasannya kembali ke sungai. Mesin-mesin penyedot pasir itu ditambat di rakit, perahu, atau di darat.Pekerja tambang langsung menjual emasnya ke pengepul. Harga beli sesuai kesepakatan. Hasil yang didapat, tentu lebih besar dari pekerja bangunan atau buruh perkebunan kelapa sawit. Namun, risiko juga besar. Tak jarang tanah longsor akibat sedotan mesin, memakan korban jiwa.Disisi lain, teknik ini menyebabkan banyak emas berkadar redah tertinggal. Pasalnya, mereka hanya memilih emas berkadar tinggi saja, tidak ada upaya pemulihan lokasi juga.United Nations Environmental Program (UNEP) pada 2013, mengidentifikasi sektor pertambangan emas skala kecil (PESK) sebagai penyumbang utama emisi dari merkuri 37 persen, diikuti PLTU batubara 24 persen. Asia Timur dan Asia Tenggara menyumbang penyebaran merkuri mencapai 39,7 persen. Indonesia pun berada di zona merah peredaran dan pemanfaatan merkuri. Setiap tahunnya 200 ton merkuri dilepaskan (dirilis) ke udara, tanah dan perairan.",negatif
2018-057-08.json,Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat,"Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat | Pemerintah Provinsi Kalbar mengambil alih penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) sejak Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah berlaku Oktober 2016 lalu. Maka, solusi kasus ini ada di tingkat provinsi. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius Pamero mengatakan, penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) bisa jadi jalan keluarnya. “Tentunya, dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. Misalnya, penggunaan merkuri tidak mencemari sungai,” tambahnya.Pasal 26 PP 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan menyebutkan, kriteria penetapan WPR adalah; mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai, mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 meter, ada endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.Selain itu, luas maksimal WPR adalah 25 hektar. Wilayah tersebut juga harus sudah dikelola masyarakat setidaknya minimal 15 tahun. Dalam menetapkan WPR, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepda masyarakat secara terbuka.Setelah penetapan WPR, tahap selanjutnya adalah bupati/wali kota memberikan izin pertambangan rakyat (IPR). Izin bisa diberikan kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, atau koperasi.Sebelum memberikan IPR, ada syarat teknisnya. Pengaju harus membuat surat pernyataan yang memuat aturan kedalaman sumur, penggunaan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk 1 IPR; dan tidak menggunakan alat berat atau bahan peledak.  ",negatif
2018-057-08.json,Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat,"Kisruh Tambang Emas Rakyat Tak Berujung di Kalimantan Barat | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menciptakan prototipe teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk penambang emas skala kecil. Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Mineral BPPT Dadan Moh Nurjaman mengatakan, penggunaan tanpa merkuri membuat perbaikan lingkungan mencapai 80 hingga 90 persen,” katanya di Jakarta, tahun lalu. Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pilot project pengolahan emas bebas merkuri dilakukan di Pacitan, Banyumas, Lebak, dan Pulau Buru. Alternatif teknologi yang ditawarkan BPPT adalah pemanfaatan reaktor yang bisa mensubstitusi penggunaan merkuri untuk PESK bahkan industri.Direktur Indonesian Institute For Sustainable Mining (IISM) Rezki Syahrir mengatakan, kelemahan usaha pertambangan saat ini adalah cara pandang dari sisi hukum positif saja. “Kearifan lokal masyarakat yang harus dihargai, terkait sosial dan lingkungan mereka yang berurusan langsung dengan lingkungan sekitarnya,” katanya saat seminar nasional mengenai pertambangan di Universitas Tanjungpura, Pontianak, tahun lalu.Dia mengatakan, pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal harus dilihat sebagai upaya pemenuhan aspek sosial masyarakat di sekitar areal penambangan. Regulasi yang ada tidak mengatur hal itu. “Pemerintah harus bisa menakar dalam membuat aturan, untuk siapa dan aturan yang mana,” pungkasnya.   [SEP]",positif
2018-064-11.json,"Belasan Penyu Terjebak Dalam Bak Penampung PLTU Teluk Sirih, Ada Videonya…","Belasan Penyu Terjebak Dalam Bak Penampung PLTU Teluk Sirih, Ada Videonya… | [CLS]  Sekitar 12 penyu terjebak di dalam bak penampung atau bejana (intake) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih, Sumatera Barat. Penyu-penyu ini diduga masuk melalui pipa-pipa saluran air di dalam laut kemudian terperangkap ke dalam intake.Belum diketahui pasti kapan penyu-penyu ini terperangkap, namun mereka sudah dievakuasi dan dilepas ke laut lepas. Sepuluh penyu lepas di Perairan Sinyaru pada Kamis (22/3/18), sisanya, di pantai pasir Jambak, setelah sebelumnya menjalani observasi dan pengobatan di Jambak Sea Turtle Camp karena kondisi tubuh lemah dan mengalami luka-luka di bagian mata.Muhammad Yusuf,  Kepala BPSPL Padang, mengatakan,  awal mula tahu penyu di dalam intake PLTU saat seorang pengunjung konservasi penyu di Pasir Jambak mengatakan pernah melihat hewan serupa di dalam bak penampungan PLTU.Mendengar informasi ini, BPSPL Padang bersama tim terpadu Camp Sea Turte Jambak, Harfiandri Damanhuri peneliti penyu dari UBH Padang,Yayasan Cahaya Maritim, BKSDA Sumbar, Satker TWP Pieh dan dokter hewan mengecek ke lokasi. Ternyata benar.“Kami dapat info Sabtu (17/3/18) dari pengunjung yang sedang berlibur di Pantai Pasir Jambak. Kami curiga kok PLTU pelihara dalam bak, akhirnya BPSPL Padang bersama tim terpadu mengcek ke lokasi dan benar, beberapa penyu di dalam bak besar,” katanya.Setelah pengecekan, tim rapat, pada Senin dilakukan evakuasi dari dalam intake. Awalnya, tim menghitung ada 10 penyu, ternyata setelah evakuasi, masih ada tertinggal dua lagi. Karena hari sudah malam evakuasi dua penyu lanjut keesokan hari.  Untuk mengeluarkan penyu-penyu berukuran besar dengan berat mencapai seratus kilogram ini, tim pakai crane yang telah dipasangkan jaring agar penyu tak terluka.",netral
2018-064-11.json,"Belasan Penyu Terjebak Dalam Bak Penampung PLTU Teluk Sirih, Ada Videonya…","Belasan Penyu Terjebak Dalam Bak Penampung PLTU Teluk Sirih, Ada Videonya… | Setelah keluar, , penyu direlokasi ke UPTD Balai Benih Ikan Pantai, Teluk Buo,  tidak jauh dari PLTU. Kesehatan penyu diperiksa, kemudian pengukuran serta pasang penanda (taging metal) pada kaki kanan untuk mengetahui populasi dan sebaran dan daerah jelajah saat penyu sudah dilepaskan ke alam.Dari hasil pengecekan diketahui ini penyu hijau (Chelonia mydas L) atau green turtle dan penyu sisik (Eretmochelys imbricate) atau hawksbill turtle. Berat penyu mulai 13,5 kilogram hingga terbesar 120 kilogram, dengan panjang mulai 50 sentimeter hingga 105 sentimeter.Dari 12 penyu itu, 10 dalam kondisi sehat hingga layak lepas,  dua lagi mengalami penurunan daya tahan tubuh dan terdapat luka-luka jadi harus dirawat terlebih dahulu.“Saat pengecekan ada dua penyu mengalami body scoring rendah dan lemah serta luka di bagian mata,” kata dokter Hewan Idham Fahmi. Pengawasan lemahMasuknya penyu ke dalam bejana PLTU Teluk Sirih bukan pertamakali ini. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat, Yosmeri mengatakan, sebelumnya pernah ada laporan masuk dua penyu masuk intake kemudian dilepaskan ke perairan.Penyu-penyu di dalam intake masuk melalui pipa-pipa sekitar lima sampai tujuh meter di bawah permukaan laut yang terhubung ke dalam intake.“PLTU memerlukan air laut untuk memutar mesin, ia memiliki pipa dari laut ke intake dari pipa-pipa itulah berbagai benda laut masuk, ada ikan, sampah bahkan manusia yang berenang sekitar sana bisa masuk,” ucap Yosmeri.  Di dalam intake ada saringan, semua benda masuk terkumpul di saringan itu. Saat petugas PLTU memonitor, membersihkan saringan tampaklah penyu, kemudian dilaporkan ke DKP.“Kita turunkan tim untuk mengevakuasi, kita sudah ada perjanjian kerjasama dengan PLTU, sewaktu tersangkut dua penyu dua tahun lalu. Jika ada penyu terperangkap lagi, tolong laporkan ke kami.”",netral
2018-064-11.json,"Belasan Penyu Terjebak Dalam Bak Penampung PLTU Teluk Sirih, Ada Videonya…","Belasan Penyu Terjebak Dalam Bak Penampung PLTU Teluk Sirih, Ada Videonya… | Menanggapi hal ini, Ade Edward, Ahli Geologi Lingkungan juga Tim Teknis Komisi Amdal Sumbar mengatakan, penyu masuk intake karena tak ada border buffer zona atau zona penyangga yang menjadi kawasan pelindung.Padahal, katanya, setiap saluran inlet/intake harus ada beberapa tahap penyaring dan zona penyangga yang dilingkupi alat penyaring.“Gunanya untuk pengamanan, baik itu pengamanan barang-barang mereka dari benda asing maupun pengamanan benda atau biota laut dari luar agar tidak masuk ke saluran.”Saluran atau jaringan di bawah laut, katanya,  biasa berupa pipa.  Kemungkinan jaringan hanya satu atau dua hingga tekanan isap sangat tinggi, benda-benda laut dapat tersedot termasuk penyu.Jadi, katanya, jaring harus menjadi filter tahap pertama. Buffer zone ini wajib ada pada setiap intake baik di laut, danau maupun sungai.Artinya, kata  Ade, penyebab utama penyu masuk karena tak ada zona penyangga dengan pembatas harus dipasang pelampung dan jaring sampai ke dasar laut minimal radius 100 meter.“Jika diperhatikan dari foto udara, di lokasi intake PLTU Teluk Sirih tak terlihat ada buffer zone, ini berbeda dengan penampakan foto udara PLTA Maninjau,” katanya.Kejadian berulang penyu masuk ke saluran intake karena tak ada buffer zone diduga karena pengawasan lemah dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Sumbar.“Di dalam amdal ada lampiran UKL-UPL, pemantauan seharusnya per-tiga bulan, berapa kali memantau, siapa yang memantau,  apa-apa yang dipantau lalu kalau pemantauan tidak sesuai standar?”DLH, katanya,  harus mengevaluasi agar pemilik kegiatan mengikuti aturan. “Kalau tidak beri peringatan satu, dua tiga bahkan disetop.  Pertanyaanya,  apakah DLH melakukan itu? Jika tidak lembaga terkait bisa menuntut.”Hingga berita ini diturunkan, baik DLH maupun PLTU enggan berkomentar terkait masalah ini.  Perairan bagus?",netral
2018-064-11.json,"Belasan Penyu Terjebak Dalam Bak Penampung PLTU Teluk Sirih, Ada Videonya…","Belasan Penyu Terjebak Dalam Bak Penampung PLTU Teluk Sirih, Ada Videonya… | Indra Junaidi Zakaria, peneliti terumbu karang dari Universitas Andalas mengatakan, kawasan perairan cukup baik untuk habitat penyu. Pada beberapa kali penyelaman di perairan PLTU Teluk Sirih, dia menemukan beberapa penyu.“Pengalaman menyelam di Teluk Sirih termasuk juga Teluk Buo untuk penelitian ikan karang, terumbu karang sejak 2000, 2001 dan awal 2002 kemudian 2004 dan 2007 dan 2008. Sebelum ada pembangunan PLTU Teluk Sirih, hanya dua kali menjumpai penyu hijau. Itupun tidak mendarat karena jantan,” katanya.Setelah ada PLTU lokasi tertutup hingga nelayan tak bisa bebas masuk. “Sekitar setahun lalu saya dapat informasi dari mereka yang menyelam di Teluk Sirih untuk pemantauan UKL dan UPL-nya, ditemukan sembilan penyu penyu hijau dan lekang,” katanya.Dia bilang, penyu meningkat datang, karena lokasi PLTU jarang terganggu dan perairan cukup hangat bagi penyu. Kawasan ini, katanya,  sudah ditumbuhi rumput laut dan beberapa makanan penyu.“Jadi mereka ramai-ramai ke sana. Untuk lebih ilmiahnya tim Biologi Universitas Andalas akan coba amati.”    [SEP]",positif
2018-013-02.json,Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia,"Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia | [CLS] Banyak side event, diskusi, maupun pameran selama dua hari pelaksanaan Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali pada 29-30 Oktober 2018. Salah satunya adalah peluncuran buku berjudul The States of the Sea hasil kolaborasi pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Indonesia.Peluncuran buku The States of the Sea dilakukan pada Senin (29/10/2018) dihadiri Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr. dan Penasehat Senior Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aryo Hanggono.Buku ini dibuat dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Keduanya terdiri dari tiga jilid. Buku pertama membahas gambaran umum kondisi laut Indonesia. Buku kedua tentang kondisi laut di Indonesia Timur, khususnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 meliputi tiga provinsi yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Buku terakhir tentang proyek-proyek konservasi kelautan di WPP 715 oleh USAID bersama lembaga-lembaga mitranya dalam program Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) di wilayah tersebut.Buku ini merangkum perjalanan dari upaya bersama untuk mendorong kelestarian laut Indonesia. Dengan gaya tulisan populer, desain penuh foto dan infografis, serta materi detail, tiga laporan ini bisa menjadi rujukan komprehensif tentang kondisi laut Indonesia.“Dokumen ini akan menjadi panduan dalam upaya terpadu untuk meningkatkan sumber daya laut di Indonesia,” kata Joseph R. Donovan Jr.baca :  Pengaruh Global Indonesia Semakin Terasa di Our Ocean Conference 2018  Donovan melanjutkan Pemerintah AS melalui proyek SEA di bawah USAID mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan dan pelestarian sumber daya laut dengan mereformasi pengelolaan perikanan dan mempromosikan kawasan perlindungan yang efektif.Kedua pemerintah juga bekerja sama untuk memerangi praktik perikanan ilegal, tidak terdaftar, dan tidak terlaporkan (IUU Fishing).",positif
2018-013-02.json,Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia,"Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia | Sementara itu Aryo Hanggono mengatakan buku ini memberikan tambahan wawasan bagi pemangku kepentingan di sektor perikanan. Misalnya, nelayan, pelaku bisnis, dan pemerintah lokal. “Kita masih membutuhkan eksplorasi sumber daya perikanan. Selama ini masih lebih banyak di permukaan, belum di bawah dasar laut,” kata Aryo. Fakta MenarikSebagai referensi lengkap tentang kondisi laut saat ini, buku The States of the Sea menampilkan informasi-informasi menarik dan relevan. Buku bagian pertama ini berisi gambaran umum pengelolaan sumber daya laut untuk perikanan skala kecil dan habitat laut penting di Indonesia.Berikut adalah sepuluh fakta menarik yang diambil dari buku jilid satu : Pertama, kedalaman laut. Rata-rata kedalaman laut di Indonesia mencapai 200 meter. Namun, terdapat pula beberapa cekungan (lubuk) dan palung laut yang dalam. Laut Indonesia juga memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif di dalamnya.Salah satu penjelajahan terhadap sistem cekungan yang kompleks ini adalah Ekspedisi Snellius oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1929-1930. penjelajahan ini menemukan adanya 27 lubuk dan palung dalam. Palung paling dalam ditemukan di wilayah Banda mencapai 7,4 km.baca :  Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak ….  Kedua, arus besar. Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan Arus Lintas Indonesia Indonesia (Arlindo) yang menyambungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 Sverdup. Sebagai gambaran, satu Svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik!",positif
2018-013-02.json,Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia,"Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia | Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global. Ketiga, terumbu karang terluas. Indonesia memiliki wilayah terumbu karang terbesar di Asia Tenggara. Luasnya mencapai 39.500 km persegi mencakup 16 persen habitat karang dunia. Dengan demikian, Indonesia adalah produsen utama larva karang, yang menyebar untuk mengisi wilayah-wilayah lain di seluruh dunia.baca juga :  Sembilan Tahun Peringati Hari Terumbu Karang Dunia, Bagaimana Kondisi di Indonesia?  Keempat, mangrove paling kaya karbon. Beberapa riset menunjukkan mangrove di Indonesia juga termasuk di antara hutan paling kaya karbon di dunia, yaitu mengandung karbon lebih dari tiga kali lebih banyak per hektare dibandingkan hutan tropis. di dataran rendah. Jika dibandingkan dengan hutan-hutan tropis di dataran tinggi, jumlahnya lima kali lebih banyak.Luas hutan mangrove di Indonesia diperkirakan mencapai 3,25 juta ha. Lebih dari 50 persen hutan mangrove Indonesia berada di Papua Barat, dan selebihnya banyak dijumpai di sepanjang garis pantai Sumatra dan Kalimantan.baca :  Seperti Apa Indeks Kesehatan Mangrove dan Lamun di Indonesia?  Kelima, spesies penyu terbanyak. Indonesia mempunyai enam dari tujuh spesies penyu laut yang ada di dunia. Laut Indonesia menyediakan tempat bersarang dan mencari makan penting serta jalur migrasi penting di persimpangan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Di antara enam spesies penyu di Indonesia tersebut, tiga di antaranya adalah Penyu sisik (Eretmochelys imbricata), penyu belimbing (Dermochelys coriacea), dan penyu tempayan (Caretta caretta).",positif
2018-013-02.json,Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia,"Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia | baca juga :  Penyu Hijau, Si Hewan Purba Penjelajah  Keenam, satwa menari. Beberapa satwa laut Indonesia ternyata lebih senang berdansa-dansi pada malam hari. Saat hari sudah gelap, beberapa jenis hewan mikrofauna sering menari di terumbu karang, termasuk udang seperti udang harlequin (Hymenocera picta) dan udang bumblebee bergaris (Gnathophyllum americanum). Satwa lain juga senang berjoget di malam hari layaknya kawanan udang, yaitu gurita cincin-biru kecil dan mematikan (genus Hapalochlaena) serta spesies lobster berduri yang lebih besar (Panulirus homarus, Panulirus ornatus).  Ketujuh, penghasil ikan terbesar di dunia. Indonesia merupakan penghasil komoditas perikanan laut terbesar kedua di dunia, setelah China. Menurut laporan FAO, sekitar 5,4 juta ton ikan diproduksi pada 2012 dengan potensi total produksi mencapai sekitar 9,93 juta ton. Namun, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47/2016, jumlah tangkapan yang diizinkan “hanya” mencapai 7,95 juta ton. Kedelapan, nelayan kecil. Sekitar 97 persen armada penangkapan ikan di Indonesia merupakan nelayan skala kecil. Nelayan kategori ini menggunakan perahu bermotor kecil, baik tanpa mesin maupun dengan mesin hingga 10 gross ton (GT). Menurut DitjenPerikanan Tangkap KKP sampai tiga tahun lalu terdapat lebih dari 540.000 kapal skala kecil ini beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Riset lain mengatakan jumlah pastinya tidak bisa diketahui karena kapal-kapal skala kecil ini tidak memerlukan izin layaknya kapal besar.Umumnya nelayan kecil ini menangkap ikan jenis demersal, seperti kerapu, kakap, ataupun ikan pelagis kecil, termasuk kembung dan banyar. Sebagian di antaranya menangkap ikan pelagis besar seperti tuna ataupu non-ikan, seperti kepiting dan lobster.  ",positif
2018-013-02.json,Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia,"Inilah 10 Fakta Menarik tentang Laut Indonesia | Kesembilan, tujuan utama menyelam. Sebagai salah satu tempat kekayaan biodiversitas terkaya di dunia, laut Indonesia menjadi tempat wisata bawah laut, termasuk menyelam. PADI, oganisasi pelatihan dan sertifikasi selam scuba, menempatkan Indonesia di peringkat kelima dalam tujuan menyelam teratas dunia. Sementara itu menurut CNN, laut Indonesia menempati setengah dari sepuluh tempat menyelam teratas di dunia.Ada sekitar 710 lokasi penyelaman teridentifikasi di Indonesia dan lebih dari 400 bisnis menyelam beroperasi di seluruh Indonesia.  Kesepuluh, peran tak tergantikan. Mungkin banyak yang belum tahu, laut berperan penting dalam produksi primer elemen rantai makanan dasar yaitu plankton dan organisme terkait. Spesies-spesies ini menyediakan udara yang dihirup untuk spesies yang hidup di darat, termasuk manusia. Oksigen ini menjadi sumber kehidupan paling penting manusia, tetapi justru jarang disadari fungsi dan keberadaannya.Nyatanya, meskipun berperan penting, laut menghadapi tekanan kian besar. Menurut buku The States of the Sea ancaman-ancaman itu antara lain penangkapan ikan yang merusak, penangkapan ikan berlebihan, polusi laut, pembangunan pesisir, dan perubahan iklim. Padahal, tanpa lautan yang sehat termasuk di Indonesia, manusia tidak akan bisa hidup.  [SEP]",netral
2018-084-04.json,Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa?,"Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa? | [CLS] Ikan belida, salah satu ikan endemik di Palembang, Sumsel. Foto : Yitno/Mongabay Indonesia Sungai Musi yang menjadi sungai besar di Pulau Sumatera, dikenal sebagai habitat penting bagi ikan-ikan endemik lokal seperti nilen, baung, dan belida. Keberadaan sungai tersebut, sejak lama telah menjadi andalan dan penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Tetapi, dalam beberapa dekade terakhir, ikan endemik di sungai tersebut mulai menghadapi ancaman kepunahan.Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP) Slamet Soebjakto, ancaman yang dihadapi ikan endemik di sungai Musi, dari hari ke hari semakin tak terbendung. Salah satu penyebabnya, karena ikan-ikan tersebut setiap hari selalu menjadi buruan warga dan dilakukan tanpa melalui prosedur konservasi.“Salah satu yang sedang menurun adalah ikan belida. Ikan jenis lokal tersebut, seharusnya bisa dijaga kelestariannya oleh kita semua,” ucap dia menyebut ikan endemik bernama latin Chitala lopis itu.baca : Ikan Air Tawar Mendesak untuk Dilindungi Populasinya, Kenapa?Jika perburuan terus dilakukan tanpa dibarengi dengan perlindungan, Slamet mengungkapkan, dalam beberapa tahun ke depan ikan endemik di sungai Musi dipastikan akan hilang alias punah. Untuk itu, agar ancaman itu tidak datang, dia meminta semua pihak untuk bisa ikut melestarikan ikan endemik yang saat ini masih ada di sungai Musi.“Bisa dibayangkan, jika ikan ini setiap hari ditangkap, tanpa ada upaya penyangga stok, maka dipastikan beberapa tahun ke depan bisa hilang,” tuturnya di Palembang, Sumsel, pada pekan terakhir 2017.  Slamet menerangkan, terus menurunnya populasi ikan belida, disebabkan karena penangkapan ikan tersebut dilakukan tanpa jeda oleh masyarakat di sekitar sungai. Ikan tersebut jadi buruan, karena biasa digunakan oleh warga sebagai bahan baku pembuatan makanan khas Sumatera Selatan, pempek.",netral
2018-084-04.json,Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa?,"Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa? | “Sudah jadi rahasia umum, aktivitas penangkapan ikan belida sejak bertahun-tahun terus dilakukan. Ikan yang terkenal dengan dagingnya yang super lezat ini, terus dilirik masyarakat sebagai bahan baku makanan khas empek-empek. Berdasarkan pengakuan masyarakat sekitar, jumlah tangkapan ikan belida kian hari kian menurun,” papar dia.Untuk mencegah terus menurun populasi ikan endemik di sungai Musi, Slamet mengatakan, pihaknya ikut bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian berbagai jenis ikan tersebut. Di antara cara yang dilakukan untuk melakukan perlindungan, kata dia, adalah dengan melakukan restocking ikan endemik tersebut ke dalam sungai.“Tujuan dari restocking adalah untuk memulihkan populasi ikan endemik di sungai Musi,” jelas dia.baca : Ikan-ikan Air Tawar Jambi Inipun Terancam PunahUntuk melaksanakan restocking, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menebar sedikitnya 260 ribu ekor benih ikan endemik seperti nilem, baung, dan belida ke sungai Musi. Penebaran tersebut dilakukan akhir 2017 lalu di Palembang, ibu kota Sumatera Selatan.Slamet menambahkan, untuk melaksanakan restocking, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Jambi bertanggungjawab untuk menyediakan benih ikan endemik yang diperlukan. Untuk itu, ikan-ikan endemik yang ada di sungai Musi, ke depan akan terus diperbanyak lagi jumlahnya melalui restocking.Setelah dilakukan penebaran benih, Slamet berharap masyarakat di sekitar sungai Musi, dan umumnya di Sumatera Selatan bisa menjaga kelestarian sungai dan isinya. Menurutnya, penting untuk dilakukan pengaturan jadwal penangkapan ikan pada musim-musim tertentu dan dilakukan secara selektif.“Untuk mengatur pengelolaan sumberdaya ikan endemik ini dengan melibatkan masyarakat lokal, Wali Kota (Palembang) bisa menginisiasi penyusunan regulasi seperti Perda (peraturan daerah),” tandas dia.  ",positif
2018-084-04.json,Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa?,"Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa? | Himbauan tersebut direspon Wali Kota Palembang Harnojoyo. Dia berjanji, setelah penebaran benih dilakukan, pihaknya akan ikut menjaga kelestarian sungai dan mengampanyekannya kepada masyarakat. Bentuk penjagaan tersebut dilakukan, tidak lain karena ikan endemik di sungai Musi selama ini telah menjadi ikon khas Palembang.“Kami mendorong masyarakat untuk turut punya tanggungjawab akan keberadaan ikan ini. Terkait pentingnya Perda pengelolaan sumberdaya ikan lokal, menjadi masukan penting bagi Pemda untuk menindaklanjutinya,” tegas dia.baca : 7 Spesies Ikan Tawar Baru Ini Ditemukan di Indonesia KonservasiAgar ikan endemik bisa terus bertahan dan populasinya meningkat lagi, perlu dilaksanakan konservasi sumberdaya ikan yang ada di perairan daratan. Prinsip konservasi, menurut Pengajar Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor Sulistiono, sudah dijelaskan dalam UU No.31/2004 tentang Perikanan.“Dalam UU tersebut diatur tentang konservasi sumber daya ikan yang dilakukan melalui konservasi ekosistem, konservasi jenis dan konservasi genetik,” jelasnya.Menurut Sulistiono, dalam melaksanakan konservasi sumber daya ikan, prosesnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan. Selain dalam UU, konservasi juga diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.60/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang di dalamnya diatur tentang pengelolaan konservasi atau habitat ikan.“Termasuk di dalamnya adalah pengembangan kawasan konservasi perairan sebagai bagian dari konservasi ekosistem,” ujar dia.Selain mengatur tentang konservasi, Sulistiono menyebutkan, di dalam PP disebutkan juga aturan tentang pemanfaatan berkelanjutan dari jenis-jenis ikan serta terpeliharanya keanekaragaman genetik ikan.baca : Bagaimana Mencegah Ikan Asing Berbahaya Masuk ke Perairan Indonesia?  ",positif
2018-084-04.json,Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa?,"Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa? | Lebih jauh Sulistiono mengatakan, banyak pendapat dari para ahli tentang batasan konservasi. Namun, itu semua tergantung dari waktu, keahlian, dan pandangan terhadap alam beserta dinamikanya.“Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian konservasi tidak ada yang berdiri sendiri, tetapi selalu dikaitkan dengan objek pengaturan hukumnya,” jelas dia.Dengan adanya konservasi, Sulistiono mengatakan, upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk di dalamnya adalah ekosistem, jenis, dan genetika bisa menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.Alasan kenapa beberapa jenis ikan perlu diberikan tindakan konservasi, kata Sulistiono, adalah karena mereka mengandung nilai ekonomi, nilai sosial, nilai ekologi, nilai budaya, nilai religi, nilai estetika, dan adanya ancaman kepunahan.Adapun, tujuan dilaksanakan konservasi jenis ikan tertentu, menurut Sulistiono, adalah: 1) Menjaga atau meningkatkan produksi; 2) Keseimbangan alam; 3) Perbaikan genetika/spesies; 4) Menggali manfaat potensial; 5) Turisme; 6) Pendidikan dan penelitian; 7) Estetika; 8) Endemik, etnik; 9) Kesehatan lingkungan; dan 10) Kelestarian keanekaragaman.baca : Patin Raksasa dari Hulu Kapuas Pengawasan LemahDi sisi lain, Peneliti Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Haryono mengatakan, penurunan yang terus terjadi pada populasi ikan endemik lokal, bisa terjadi karena hingga saat ini pengawasan terhadap ikan tersebut masih belum seaktif pengawasan ikan yang ada di perairan laut.Menurut Haryono, ikan yang tumbuh di air tawar, bisa ditemukan di habitat air yang mengalir (lotik) seperti sungai, dan air yang menggenang (lentik) seperti danau, waduk, dan rawa.“Perairan umum daratan air tawar ini terutama ada di pulau Kalimantan dan Sumatera,” ucap dia.",netral
2018-084-04.json,Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa?,"Begini Usaha KKP Selamatkan Ikan Belida Endemik di Sungai Musi. Seperti Apa? | Di Indonesia, Haryono menjelaskan, total luas perairan umum daratan mencapai 55 juta hektare. Dengan rincian, luas perairan sungai 11,95 juta ha, perairan danau/waduk 2,1 juta ha, dan perairan rawa 39,4 juta ha.Dengan luasan seperti itu, Haryono menyebut, ikan bisa berkembang dengan baik. Namun, di habitat tersebut, faktanya terdapat sejumlah ikan endemik yang populasinya mulai terancam. Ikan jenis tersebut, biasanya tersebar pada wilayah geografis atau habitat yang terbatas.“Selain ikan endemik, ada juga ikan asli atau lokal, ikan langka, ikan terancam punah, ikan introduksi, dan ikan invasif,” papar dia.Mengingat ikan air tawar tumbuh dan berkembang biak di perairan daratan, Haryono menegaskan, jumlahnya dari waktu ke waktu terus mengalami penurunan. Salah satunya, adalah ikan endemik yang kini jumlahnya terus menurun.Di Indonesia, kata Haryono, total ada 4.782 spesies ikan asli Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah perairan. Dari jumlah tersebut, ikan air tawar memiliki 1.248 spesies, ikan laut dengan 3.534 spesies, ikan endemik 130 spesies, introduksi 120 spesies, terancam punah 150 spesies, dan invasif sebanyak 13 spesies.   [SEP]",negatif
2020-063-11.json,"Homaidy, Abdikan Hidup Merawat Hutan Prancak","Homaidy, Abdikan Hidup Merawat Hutan Prancak | [CLS]    Kiri-kanan jalan tampak hijau, pohon-pohon besar berdiri tegak. Kicauan burung terdengar dari kejauhan. Di balik bukit tampak rumah-rumah penduduk Desa Prancak, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Di sebelah kiri jalan, tepat berada di puncak bukit, aku berhenti. Ada satu rumah dilengkapi sebuah langgar, kamar mandi, kandang kambing, dapur, dan beberapa perlengkapan lain. Tidak ada rumah lain.Sebuah papan kayu bertulis “Langgar Budaya Assalam” bergelantung. Ada juga papan bertulis, “Annuqayah Sahabat Alam.”Ada tiga orang sedang duduk bersila berhadap-hadapan di langgar itu. Seorang dari mereka menguncir rambutnya. Dialah Kiai Homaidy.Homaidy, akrab dipanggil Kiai Idi atau Ki Idi, memutuskan tinggal di Assalam sejak 2014. Usaha mebel pun dia tinggalkan demi menjaga alam bukit tetap terjaga.Sebelum memutuskan menetap di sana, dia dan beberapa orang di Pondok Pesantren Annuqayah, seperti, A. Ainul Yakin, M Zammiel el-Muttaqien, Aak Abdullah Al-Quddus, mengadakan pertemuan membahas berbagai persoalan Annuqayah, salah satu Kebun Konservasi Assalam. Mereka membahas bukit yang terancam karena pepohonan terus tergerus.  Enam bulan pasca rapat, setelah menunaikan Sholat Dhuha, dia kepikiran Assalam yang berada di puncak bukit walau tak pernah ke sana. Dia pun menghubungi almarhum M Zammiel el-Muttaqien, Ketua Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, sekaligus kiai muda Annuqayah. Dia ingin melihat Assalam.Beberapa hari setelah ke sana, dia menghubungi Zammiel dan memutuskan tinggal di sana. Sejak itulah, Idi tinggal di sana. Beberapa fasilitas sederhana tahap demi setahap mulai dibangun dari rumah, sampai pengeboran air.Tepat di Hari Bumi Sedunia 2014, dia membuat performa teater dengan Teater Tikar, lanjut aksi menanam pohon.",netral
2020-063-11.json,"Homaidy, Abdikan Hidup Merawat Hutan Prancak","Homaidy, Abdikan Hidup Merawat Hutan Prancak | Idi mengangkat konsep konservasi di Assalam. Dia ingin memberikan contoh kepada masyarakat cara menyelamatkan alam. Sebelumnya, warga sering membakar pohon, “Saya bilang kalau ada yang bakar, kasihan makhluk lain, ia juga mau hidup,” katanya, belum lama ini.Bakar pohon sepertinya hal kecil tetapi ancaman bahaya besar bagi lingkungan. “Saya sering mengatakan, kesalahan kecil itu bisa menimbulkan kesalahan yang besar,” kata Idi.Idi bilang, pandangan masyarakat sekitar masih instan, ketika menanam pohon, yang dilihat pertama kali adalah berapa nanti uang akan mereka dapatkan, masih kurang memikirkan kelestarian alam.Terkadang ada orang yang mengusulkan supaya pohon-pohon di sana diganti dengan pohon lebih produktif seperti sengon. Idi tak setuju karena akan mempengaruhi kesuburan tanah dan tanaman-tanaman sekitar.Saat ini, di sana ada tanaman beragam, seperti akasia, jati, mahoni, dan buah-buahan. Bagi Idi, menjaga bukit dan menanam pohon tak hanya upaya konservasi, tetapi juga aksi menyelamatkan lahan dari penguasaan pemodal terlebih pebisnis ekstraktif.Idi bilang, tanah di sekitar jadi incaran para pengusaha. “Bukit di selatan itu pernah dikabarkan akan dibuat tambang semen, ada perusahaan semen yang telah melirik bukit karst itu,” katanya, sambil menunjuk ke selatan.  Sosial dari alamAda banyak aktivitas dilakukan Ki Idi untuk kelestarian alam dan sosial kemasyarakatan, tak hanya menjaga dan menanam pohon. Dia makin mendekatkan dan mengajarkan masyarakat tentang betapa penting menjaga alam. Dia juga mengajar membatik dengan tema dan bahan alami. Ada beberapa orang belajar batik kepadanya.Dia juga memelihara kambing etawa dengan beberapa penduduk sekitar. Mereka memelihara kambing untuk diambil air susunya.. Menurut dia, beternak kambing guna melatih kedisiplinan. Mereka harus merawat, dengan memberi makan dan minum kambing secara teratur.",positif
2020-063-11.json,"Homaidy, Abdikan Hidup Merawat Hutan Prancak","Homaidy, Abdikan Hidup Merawat Hutan Prancak | Dulu, ada 24 kambing, sekarang tinggal enam. Dia bilang, kambing mati karena tak disiplin memberi makan dan minum. Dua bulan pertama, yang memelihara bersemangat, namun kian memudar. Petugas yang memelihara kadang tak mengindahkan masukan Idi, yang dianggap hanya belajar dari YouTube. “Padahal, saya konsultasi dengan majhadi’, dokter hewan di Jember.”Usaha susu kambing etawa, katanya, cukup menjanjikan. Satu kambing bisa menghasilkan satu sampai dua liter susu dalam sekali perah perhari. Setiap botol susu bisa Rp40000, dalam satu botol berisi 360 mililiter.Susu dipasarkan ke warga sekitar, ada pula sejumlah cafe yang memesan langsung untuk jadi bahan minuman.“Gelle’ rowa bhuto susu, egebeyeh STMJ (tadi itu butuh susu, mau dibuat STMJ–susu telur madu jahe-red),” katanya, merujuk dua orang yang datang ke sana.Idi bercita-cita menciptakan pasar sendiri hingga orang yang perlu susu bisa datang ke tempat itu.Selain membatik dan memelihara kambing etawa, panen jambu monyet atau jambu mede (mete) juga menjanjikan walau hasil tergantung cuaca. Kalau cuaca bagus bisa sampai Rp15 juta sekali panen. “Kalau cuaca tidak mendukung hanya Rp2 juta.” Ada sekitar 300 pohon mete di Assalam.Kiai juga seniman ini juga memprakarsai pembentukan kelompok— atau kompolan (dalam bahasa Madura),—perempuan bernama, Kompolan Assalamah. Ada dua kelompok perempuan yang dia bikin, antara lain mereka produksi kripik cabai sejak 2017.Sesekali Idi pernah berpikir berhenti menjaga kebun konservasi seluar 15 hektar itu. Namun, dia urungkan demi kelestarian alam, demi masa depan.Selama di sana, ada berbagai anggapan orang terhadap Idi. Ada yang memuji, adapula yang bilang dia orang gila. “Sebagai bentuk pengabdian, sama seperti memelihara ayam, kadang-kadang orangnya belum mandi, ayam sudah dimandikan, itu tidak salah,” katanya tertawa.",netral
2020-063-11.json,"Homaidy, Abdikan Hidup Merawat Hutan Prancak","Homaidy, Abdikan Hidup Merawat Hutan Prancak | Sebelumnya, Idi mempunyai usaha mebel di rumahnya, di Desa Karduduk. Demi upaya konservasi di bukit, usaha itu dia serahnya kepada adiknya.Istri Idi, Mus’idah, mendukung keputusan ini. Baginya pengabdian tak harus menjadi guru, bisa sesuai kecintaan, apalagi memberikan manfaat kepada orang banyak. “Asalkan bisa membagi waktu kapan untuk Assalam dan kapan untuk keluarga,” kata Mus’idah.Keseharian Mus’idah mengajar di sekolah. Dia dan suami, biasa bertemu hanya malam hari. Sejak pukul 07. 00, suaminya berangkat ke Assalam, dia berangkat ke sekolah, setelah Isya’ baru pulang ke rumah.“Beliau membatik, saya bantu pemasaran. Kalau liburan puasa, saya full di Assalam. Kalau tidak libur sekolah, saya hanya dua minggu sekali ke Assalam untuk mendampingi Kompolan Assalamah,” katanya. ***Keterangan foto utama: Homaidy, tengah menanam pohon. Foto: dokumen Homaidy   [SEP]",positif
2014-067-15.json,"Setahun 50 Satwa Mati, Tim Dephut Investigasi KBS","Setahun 50 Satwa Mati, Tim Dephut Investigasi KBS | [CLS] Kementerian Kehutanan menerjunkan tim investigasi ke Kebun Binatang Surabaya (KBS), untuk mencari data dan menyelidiki penyebab kematian singa Afrika jantan berusia 1,5 tahun pada Selasa 7 Januari 2013 lalu.Diungkapkan oleh Kepala Sub Direktorat Penyidikan Wilayah I Kementerian Kehutanan, Hariono, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan memberikan perhatian serius mengenai apa yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya.“Kedatangan tim investigasi atas perintah Menteri Kehutanan, yang concern sekali pada peristiwa ini. Tujuan kami memang untuk mengungkap kematian singa Afrika,” kata Hariono di Kebun Binatang Surabaya, Jumat 10 Januari 2013.Keberadaan tim investigasi itu rencananya akan berada di Surabaya selama 3 hari, untuk menggali dan mngungkap fakta dari kematian singa dan satwa lain di Kebun Binatang Surabaya, termasuk persoalan kandang yang dianggap kurang layak.“Tim akan menggali data dan mengumpulkan keterangan mengenai apa yang terjadi di KBS, dan hasilnya belum bisa diungkapkan,” ujar Hariono yang mengaku akan berkoordinasi dengan kepolisian serta pihak terkait.Tim Investigasi Kementerian Kehutanan juga menyempatkan meninjau kandang, tempat singa jantan bernama Michael yang mati tergantung pada kawat seling.“Yang jelas, Kemenhut menaruh perhatian khusus terhadap kematian satwa, tidak hanya di KBS. Beberapa waktu lalu juga ada tim yang diturunkan ke Aceh untuk menyelidiki kematian gajah,” tegas Hariono yang memastikan telah memeriksa pintu kandang dan tali seling yang menjerat leher singa Afrika itu.Aksi Solidaritas Satwa KBSPeristiwa kematian singa jantan koleksi Kebun Binatang Surabaya yang dianggap tidak wajar, menimbulkan reaksi dari Komunitas Budaya Arek Surabaya yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kebun Binatang Surabaya, Jumat 10 Januari 2013.Protes kelompok masyarakat ini mendesak pengelola Kebun Binatang Surabaya untuk menjelaskan penyebab kematian satwa langka itu secara terbuka dan transparan.",negatif
2014-067-15.json,"Setahun 50 Satwa Mati, Tim Dephut Investigasi KBS","Setahun 50 Satwa Mati, Tim Dephut Investigasi KBS | Aksi damai memprotes maraknya kematian satwa di kebun Binatang Surabaya dilakukan dengan orasi sambil membentangkan poster bernada protes, serta memainkan alat musik tabuh.“KBS yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) harus bertanggung jawab kepada publik, karena perusahaan tersebut dibiayai oleh uang rakyat,” seru Taufik Monyong selaku Koordinator Aksi. Banyaknya satwa mati yang terus terjadi kata Taufik seperti sebuah agenda rutin yang terencana, sehingga kepolisan harus segera mengusut tuntas kasus ini.“Kejadian ini tidak hanya sekali itu saja, namun seperti agenda rutin yang sudah direncanakan. Jika PTDS tidak mampu mengelola KBS, biar lembaga profesional saja yang mengambil alih, agar satwa dapat hidup sejahtera, dan fungsi konservasi lebih optimal,” ujar seniman Surabaya itu seraya meminta polisi bekerja profesional dan independen mengungkap kasus itu.Komitmen Walikota SurabayaMaraknya pemberitaan dan sorotan masyarakat serta media massa, baik nasional maupun internasional terkait kondisi Kebun Binatang Surabaya, mendapat tanggapan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.Risma mengatakan, polemik yang terjadi di Kebun Binatang Surabaya merupakan dampak dari konflik berkepanjangan pada masa lalu, yang mengakibatkan satwa Kebun Binatang Surabaya menjadi korban. Risma mensinyalir ada upaya untuk menjadikan pengelolaan kebun binatang tidak berhasil sehingga dapat beralih fungsi.“Saya yakin ini ada kekuatan yang memang saya juga tidak tahu, tapi cobalah lihat niat tulus kami bahwa kami ingin memperbaiki itu (KBS). Sekali lagi bukan itu keinginan saya atau pribadi atau untuk apa, bukan. Tapi kebun binatang ini adalah kebanggaan warga Surabaya,” terang Risma kepada Mongabay Indonesia, ditemui di kediamannya di jalan Sedap Malam, Surabaya, Jumat (10/1).",negatif
2014-067-15.json,"Setahun 50 Satwa Mati, Tim Dephut Investigasi KBS","Setahun 50 Satwa Mati, Tim Dephut Investigasi KBS | Risma menegaskan dirinya meyakini kematian singa dengan cara tergantung kawat seling merupakan kematian yang tidak wajar, sehingga semua proses hukum diserahkan ke pihak kepolisian.“Saya sepakat itu tidak wajar. Tidak mungkin orang, kalau pecinta binatang tega membunuh itu, makanya saya minta polisi menyelidiki,” lanjut Walikota perempuan pertama di Surabaya ini.Sedikitnya 50 ekor satwa mati dalam setahun terakhir, termasuk kematian Gnu dan Singa Afrika pada tanggal 6 dan 7 Januari lalu.Langkah perbaikan Kebun Binatang Surabaya dikatakan oleh Risma, telah dilakukan sejak Pemerintah Kota Surabaya melalui Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS), mengambil alih pengelolaan Kebun Binatang Surabaya sejak 6 bulan yang lalu. Meski demikian, upaya perbaikan tidak dapat berjalan cepat, karena rekomendasi tim audit dari Universitas Airlangga Surabaya baru diterima.“Pembenahan kandang sudah kami lakukan, termasuk perbaikan kualitas pakan. Untuk air juga demikian,” imbuh mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya.Peran dan fungsi vital Kebun Binatang Surabaya lanjut Risma merupakan aset berharga yang harus dipertahankan, sebagai ikon kebanggaan warga kota.“Disitu tempat belajar, kenapa kemudian di Surabaya ini ada beberapa Universitas (ada jurusan) Kedokteran Hewan. Itu bisa tempat untuk belajar, bisa untuk tempat penelitian, bisa untuk tempat rekreasi meski pun sebetulnya sangat murah sekali, kalau dibandingkan yang ada di luar (negeri), nah kemudian bisa untuk ruang terbuka hijau,” jabar Walikota Surabaya.Risma menegaskan bahwa keberadaan Kebun Binatang Surabaya sebagai lahan konservasi satwa dan pelestarian lingkungan, tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.",negatif
2014-067-15.json,"Setahun 50 Satwa Mati, Tim Dephut Investigasi KBS","Setahun 50 Satwa Mati, Tim Dephut Investigasi KBS | “Saya atas nama Pemerintah Kota Surabaya sepakat bahwa itu (KBS) harus kembali menjadi kebun binatang kebanggaan warga Surabaya. Jadi saya berharap pak Menteri Kehutanan bisa memberikan ijin ke kami, insyaallah saya akan menjaga amanahnya,” pungkas Tri Rismaharini. [SEP]",netral
2015-070-14.json,Aksi Anak Sedulur Sikep Jateng Mencuci Bendera Merah Putih. Ada Apa?,"Aksi Anak Sedulur Sikep Jateng Mencuci Bendera Merah Putih. Ada Apa? | [CLS] Sekelompok anak dari Sedulur Sikep, Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terlihat riang gembira bermain air sambil membawa bendera merah putih di sendang Goa Wareh, Desa Kedumulyo, Sukolilo.Mereka kemudian bersama-sama mencuci membersihkan bendera pusaka itu, sambil menyanyikan lagu-lagu Jawa karya komunitas anak sedulur sikep. Ya, itulah bentuk aksi mereka memperingati hari air sedunia pada Minggu (22/03/2015).“Dulur~dulur, gendera iki reged kena bledhu. Kuwajibane awake dhewe kanggo ngumbah nen gendera iki resik maneh. Ibu Pertiwi wis nyediyani banyu kang cukup. Resike gendera muga uga ndadekke resik ati kita. Le ngumbah sinambi tetembangan ya. Iya, ayo nyemplung sendhang bebarengan.” (Saudara-saudara bendera ini kotor kena lumpur. Kewajiban kita untuk membersihkan agar bendera ini bersih kembali. Ibu Pertiwi telah menyediakan air yang cukup. Bersihnya bendera, smoga juga menjadikan hati kita bersih. Mencucinya sambil bernyanyi ya. Iya, ayo kita ke Sendang).Tokoh Sedulur Sikep, Gunretno mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan anak tentang air, arti dan kegunaannya. Mereka bernyanyi dan diajari mengenalkan alam dan cara menjaganya.“Cara ini diharapkan anak bisa belajar memelihara dan melestarikan sumber air yang telah mencukupi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari dan demi keseimbangan alam,” kata Gunretno.Ia menambahkan, rencana pendirian pabrik dan pertambangan semen di Kecamatan Kayen dan Tambakromo di Pati begitu juga di Rembang, Grobogan dan Blora tentu menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber mata air dan air sungai bawah tanah.Kepedulian Anak Muda di YogyakartaSementara di Yogyakarta hari air sedunia diperingati beberapa komunitas anak muda yang peduli lingkungan yakni Sahabat Lingkungan (Sha-Link) WALHI Yogyakarta dan relawan Greenpeace Indonesia di NoL Kilometer Yogyakarta.",positif
2015-070-14.json,Aksi Anak Sedulur Sikep Jateng Mencuci Bendera Merah Putih. Ada Apa?,"Aksi Anak Sedulur Sikep Jateng Mencuci Bendera Merah Putih. Ada Apa? | Dalam aksinya mereka mengajak masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk ikut dalam gerakan penyelamatan lingkungan hidup, khususnya sumber daya air,  atas berbagai permasalahannya seperti privatisasi air dan kedaulatan sumber daya air.Yulia Wulandari anggota Sha-Link kepada Mongabay mengatakan, dengan mengangkat tema “Air untuk Semua”, masyarakat diajak untuk memperkuat gerakan yaitu “3Ng : Nggodok, Nggowo, Ngunjuk” (memasak, membawa dan minum air) agar menjadi gaya hidup.Aksi mereka didukung Komunitas Nalitari atau Dance Ability Indonesia, karena sekaligus  memperingati Hari Down Sydrome Sedunia pada 21 Maret 2015.Dalam aksinya, mereka menyediakan air siap minum bagi masyarakat untuk minum dan mengisi botol minum yang dibawa sendiri. Ini menjadi satu solusi sederhana gerakan 3Ng.Sementara itu, relawan Greenpeace Indonesia melakukan aksi di jembatan Sayidan, Gondomanan, Yogyakarta. Koordinator aksi, Ibar Furqonul Akbar mengatakan aksi mereka bertujuan bahwa perusahaan fashion  di Indonesia banyak yang melakukan pembuangan limbah dan mencemarkan sungai. Contohnya brand fashion mencemari di DAS Citarum yang airnya dibutukan oleh warga Bandung dan Jakarta.Ia menambahkan, di Jogja sendiri pencemaran limbah produk fashion belum begitu parah. Oleh karena itu, aksi tersebut untuk menyadarkan masyarakat, perusahaan dan pemerintah tentang pentingnya fungsi ekologi sungai.Data Greenpeace Indonesia menunjukkan hasil laboratorium dari sampel air Sungai Citarum, pada 2011-2012 menemukan adanya bahan kimia yang umumnya digunakan industri tekstil pada kulit buatan dan beberapa pewarna. Hasil riset pusat studi ilmu lingkungan Universitas Padjajaran di dekat Curug Jompong menemukan berbagai kandungan logam berat.  Sekitar 75 persen atau enam dari delapan sampel yang diproduksi di Indonesia teridentifikasi mengandung bahan kimia berbahaya yakni Armani Esprit, Gap, Mango dan Mark&Spencer.",positif
2015-070-14.json,Aksi Anak Sedulur Sikep Jateng Mencuci Bendera Merah Putih. Ada Apa?,"Aksi Anak Sedulur Sikep Jateng Mencuci Bendera Merah Putih. Ada Apa? | “Keberadaan bahan-bahan kimia berbahaya pada merek tersebut menjadi indikasi penggunaannya ketika diproduksi, yang akhirnya meracuni sungai dan sumber air,” kata Ibar. [SEP]",negatif
2020-065-02.json,Rintih Petani Cabai Rawit Dikala Harga Panen Tidak Menentu,"Rintih Petani Cabai Rawit Dikala Harga Panen Tidak Menentu | [CLS]  Beberapa buruh tani perempuan sibuk memanen cabai rawit. Ada yang tidak menggunakan sarung tangan, tetapi lebih banyak yang memakai. Selain lebih mudah digunakan untuk memetik, sarung tangan juga berfungsi untuk meminimalisir paparan sinar matahari.Meski buah cabai masih berwarna hijau, para buruh panen ini nampak khusyuk memetik ketika matahari tepat berada di atas kepala. Sembari memperhatikan terjadinya luka dan patahnya cabang dan ranting, satu-persatu buah tanaman yang mempunyai nama latin Capsicum annum ini dipetik dengan hati-hati.baca : Para Pejuang Pangan Turut Menjaga Keragaman Hayati Indonesia  Setelah penuh di genggaman tangan, buah dari anggota genus Capsicum ini kemudian dimasukkan ke ember berukuran sedang berwarna hitam. Sementara buruh panen lain ada yang menggunakan kain yang dililitkan di pinggang untuk menampung cabai yang digenggaman tangan, polanya menyerupai kantong kangguru. Begitu penuh selanjutnya dioper ke karung.Hasil panenan tersebut berikutnya dibawa ke tempat yang lebih teduh. “Kalau harganya bagus, meskipun buah masih hijau ya tetap di panen,” sebut Kartiami, petani asal Benges, Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (17/04/2020).Perempuan 40 tahun ini menjelaskan, harga cabai rawit di tingkat petani selalu mengalami perubahan dengan cepat. Untuk itu, pada saat harga sedang bagus meskipun kondisi buah belum masak dia segera memanen lebih awal.Selain itu di musim hujan seperti sekarang ini dia khawatir cabainya bisa busuk dan rusak jika menunggu cabai sampai merah.baca juga : Kebun Hidroponik di Atap Hotel, Siasat Pasok Pangan di Nusa Penida  Harga Tidak StabilHal sama juga dikatakan Sholihin, petani lain, pria yang juga Ketua Kelompok Tani Maju Makmur ini menjelaskan, harga cabai rawit memang selalu mengalami perubahan. Karena tidak ada ketetapan harga sehingga petani sering merasa bingung.",netral
2020-065-02.json,Rintih Petani Cabai Rawit Dikala Harga Panen Tidak Menentu,"Rintih Petani Cabai Rawit Dikala Harga Panen Tidak Menentu | “Sekarang per kilonya Rp30 ribu, kemarin Rp50 ribu per kilo. Harga cabai rawit ini tidak tentu, bahkan hitungan jam saja bisa berubah,” ucap pria kelahiran 1953 ini. Dia menduga ada permainan di tingkat tengkulak.Lanjutnya, petani bisa diuntungkan ketika harganya bisa bertahan di nominal Rp50 ribu per kilogram. Jika sudah dibawah angka itu banyak petani yang merasa rugi.Bahkan, pengalaman sebelumnya saat harga cabai rawit per kilogramnya pernah dibawah Rp20 ribu petani sudah tidak mau memanen. Begitu berbuah pohonnya langsung dimatikan karena merasa kecewa.menarik dibaca : Musim Hujan, Penghasilan Petani Melon Menurun  “Kalau tahun ini agak beruntung, harganya lumayan. Tahun lalu malah gak laku,” ujarnya. Bagi Sholihin jika harga cabai rawit mengalami penurunan, hal itu tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.Karena selain membutuhkan perawatan yang ekstra, menurutnya tanam cabai rawit ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di lahan 200 meter persegi itu sekali panen dia bisa memanen satu kuintal setengah, jika stabil bisa sampai tujuh kali pemanenan. Setelah itu baru mengalami penurunan produktifitasnya.Sementara untuk proses produksinya, Sholihin menjelaskan, tahap awal yaitu pemilihan benih yang mau ditanam. Kemudian melakukan pengolahan lahan dan penanaman. Langkah selanjutnya yaitu perawatan dan pemeliharaan. Lalu pemupukan susulan, penyiangan dilakukan secara rutin untuk menghindari pertumbuhan gulma.baca juga : Jelang Panen Raya, Petani Jagung di Lamongan Malah Bisa Merugi. Kenapa?  Terkendala PengirimanSaat dihubungi Khamim, selaku Petugas Pengendali Organisme Penganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, menjelaskan, untuk produksi tanaman cabai rawit di wilayah Kecamatan Brondong saat ini tidak mengalami kendala. Hama yang menyerang relatif terkendali.",negatif
2020-065-02.json,Rintih Petani Cabai Rawit Dikala Harga Panen Tidak Menentu,"Rintih Petani Cabai Rawit Dikala Harga Panen Tidak Menentu | Adapun masa panen raya itu terjadi sekitar bulan Februari sampai Juni. Wilayah ini mampu menghasilkan kurang lebih 64 ribu ton cabai rawit selama panen raya musim ini, dengan keluasan lahan 800 hektar.Hanya sekarang ini petani mengalami kendala di harga cabai rawit segar yang kurang bagus. Penyebabnya karena penyerapan keluar pulau terbatas, dampak dari pandemi COVID-19. Padahal sebelumnya, penyerapannya pernah sampai ke Mataram dan juga Timika. Sekarang ini hanya bisa memenuhi pasar lokal seperti Babat, Gresik dan Surabaya.“Harganya turun kisaran Rp14-15 ribu per kilo. Ini masih bagus dibandingkan dengan tahun lalu yang anjlok sampai Rp3 ribu per kilo,” ujarnya. Padahal seharusnya harga cabai ditingkat petani itu normalnya Rp25 ribu per kilo.baca : Alih Fungsi Lahan Penyebab Angin Kencang, Petani Apel Kota Batu Gagal Panen  Jika tidak memenuhi harga itu petani banyak yang merugi. Untuk meminimalisir kerugian saat panen petani tidak lagi mengenakan jasa buruh panen. Efeknya banyak yang menganggur. Padahal menurut dia tanaman cabai ini merupakan jantung perekonomian warga setempat. Selain kendala di penyerapan ke luar pulau, faktor lainnya sekarang ini memang sedang memasuki musim panen raya.Sementara itu, dilansir dari republika.co.id, Prihasto Setyanto, Direktur Jendral Hortikultura, mengatakan, untuk produksi cabai jenis rawit dan besar pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan sebanyak 7 persen atau sekitar 2,82 juta ton untuk tahun ini.Kementerian Pertanian (Kementan) akan melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu memfasilitasi kawasan sentra cabai dengan dukungan APBN dan juga optimalisasi fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga hanya 6 persen.Selain itu, Kementan katanya terus mengembangkan penyediaan benih unggul sekaligus dukungan pengairan dan alat mesin pertanian.   [SEP]",netral
2012-026-20.json,Bentrokan Warga Vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi,"Bentrokan Warga Vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi | [CLS] Konflik terkait penguasaan lahan kembali meletup. Setelah minggu lalu konflik berdarah pecah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan dengan korban satu remaja tewas tertembak dan 4 warga lainnya kritis, dua bentrokan terjadi lagi di Riau hari Sabtu 28 Juli 2012.Bentrokan di Riau terjadi di dua tempat yakni di Desa Danau Lancang, Kabupaten Kampar dan Desa Batang Kumu, Kabupaten Rokan Hulu. Sabtu siang ratusan warga Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu mendatangi barak-barak pekerja PT RAKA (Riau Agung Karya Abadi) dan membakarnya. Emosi warga tersulut karena mereka memergoki perusahaan melakukan pemanenan sawit di lahan konflik.Konflik antara warga desa dengan PT RAKA sudah berlangsung beberapa kali di tahun ini. Bahkan pada tanggal 7 Mei 2012 terjadi bentrokan fisik dengan 6 korban penembakan. Bukan saja di Tapung Hulu, PT RAKA juga berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Tapung Hilir.Sementara di hari yang sama warga Desa Batang Kumu, Rokan Hulu bentrok dengan PT Mazuma Agro Indonesia (MAI). Tiga rumah warga dirusak. Pada 2 Februari 2012 lalu, konflik warga dengan PT MAI menelan korban 5 luka akibat penembakan. Saat kejadian pihak keamanan perusahaan dibantu puluhan Brimob BKO Polda Sumatra Utara.Berdasarkan data LSM Scale Up, Riau merupakan provinsi dengan tingkat kerentanan konflik tertinggi pertama dari empat provinsi yang sering terjadi konflik agraria di Sumatra. Pada tahun 2011 terdapat 34 konflik pada luas 262.877 hektar lahan di Riau, sementara di Sumatra Selatan luas lahan yang berkonflik 192.500 hektar dan di Jambi terdapat 176.335 hektar yang diperebutkan antara warga dengan perusahaan.",negatif
2012-026-20.json,Bentrokan Warga Vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi,"Bentrokan Warga Vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi | “Ini akan terus terjadi jika pemerintah tidak melihat pangkal masalahnya yang terdapat justru di kebijakan agraria, cara pandang pemerintah dalam membuat regulasi yang terlalu pro investasi dan penguasaan lahan. Bahkan untuk kawasan Area Penggunaan Lainnya (APL) saja jika dilihat sekarang ini penguasaan kawasan hutan hampir 100 persen diberikan ke sektor swasta. Peluang masyarakat sangat kecil,” kata Harry Octavia, Wakil Direktur Scale Up kepada Mongabay Indonesia hari ini.Penelitian di Riau menunjukkan bahwa jumlah konflik berdasarkan sektor usaha pada 2011, 16 konflik terjadi di sektor usaha perkebunan dengan luas lahan 39.246 hektar dan 14 di kehutanan dengan luas 262.877 hektar.Direktur WALHI Riau, Hariansyah Usman mengatakan, penyelesaian konflik lahan saat ini hanya ada di atas kertas tanpa eksekusi di lapangan. Konflik masyarakat dengan PT RAKA seharusnya tidak terjadi jika pemerintah lokal mengeksekusi temuan ribuan hektar lahan yang digarap perusahaan tanpa memiliki izin.“Daerah itu dampingan WALHI. Terakhir pemerintah daerah mengungkapkan temuan bahwa ada lahan yang digarap tanpa izin. Temuan itu harus direalisasikan di lapangan tidak menjadi sekadar informasi bagi media dan masyarakat. Konflik terjadi sekarang ini adalah dampak dari ketidaktegasan pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus mengedepankan dialog dengan turun ke masyarakat yang berkonflik untuk membicarakan pengelolaan kawasan,” kata Hariansyah.Sementara Komisi Mediasi Konflik Dewan Kehutanan Nasional, Ahmad Zazali mengatakan, kompetisi kepemilikan lahan di Riau berada pada level perang.",negatif
2012-026-20.json,Bentrokan Warga Vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi,"Bentrokan Warga Vs Perkebunan Sawit di Riau Terus Terjadi | “Pembiaran konflik tanpa solusi inilah yang menaikkan situasi pada level perang. Ini artinya berkeinginan menghancurkan lawan atau menghalalkan secara cara. Masyarakat yang tidak memiliki modal semakin tertekan oleh pemodal besar yang memiliki relasi di pemerintah. Masyarakat frustasi. Tidak percaya pada alat negara untuk membela mereka,” ujar Zazali kepada MongabaySelain frustasi masyarakat dan ketidakpercayaan pada negara, berlarutnya konflik lahan ini juga terjadi karena tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik di sektor kehutanan. Padahal hampir 70% penguasaan lahan ada di wilayah kerja kementrian kehutanan dan perkebunan dan hanya 30% di kawasan non hutan yang di kelola badan pertanahan.Begitu juga mekanisme penyelesaian konflik dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan hanya menyebutkan bahwa konflik bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan penyelesaian di pengadilan.“Mekanisme di undang-undang juga tidak menegaskan bagaimana menjalankan penyelesaian musyawarah. Padahal harus diperjelas siapa saja yang terlibat. Dan kita (DKN) saat ini sedang mendorong agar ada pejabat setingkat direktur di kementrian yang memiliki fungsi khusus untuk konflik. Sementara di tingkat daerah, bisa dibuat badan atau lembaga penyelesaian konflik secara lebih permanen,” Kata Zazali.Sementara terkait dengan keterlibatan aparat kepolisian, Direktur WALHI Riau, Hariansyah mengatakan, pihak kepolisian harus bisa objektif dan profesional melihat kasus yang terjadi di setiap wilayah konflik. [SEP]",negatif
2020-055-08.json,"Bahaya, Jika Kabut Asap Melanda Sumsel Selama Pandemi","Bahaya, Jika Kabut Asap Melanda Sumsel Selama Pandemi | [CLS]   Saat ini Sumatera Selatan [Sumsel] menjadi provinsi tertinggi kasus positif COVID-19 di Pulau Sumatera. Angkanya mendekati 1.000 kasus. Para pasien virus corona ini kian terancam jiwanya, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan [karthutla] di wilayah gambut yang menimbulkan kabut asap di Sumsel.Apa yang harus dilakukan?Selama lima tahun terakhir [2015-2019], Sumatera Selatan, merupakan provinsi yang mengalami karhutla terluas di Indonesia, mencapai 1.011.733,97 hektar. Luasannya ini di atas enam provinsi lain yang setiap tahun mengalami hal serupa, yakni Kalimantan Tengah [956.907,25 hektar], Papua [761.081,12 hektar], Kalimantan Selatan [443.655,03 hektar], Kalimantan Barat [329.998,35 hektar], Riau [250.369,76 hektar] dan Jambi [182.195,51] hektar.Setelah terbakar 2015 lalu, sekitar 646.298,80 hektar, Sumatera Selatan sempat menunjukan perkembangan signifikan dalam upaya pencegahan kebakara. Pada 2018, hutan dan lahan gambut hanya terbakar sekitar 16.226, 60 hektar. Namun pada 2019 melesat hingga 336.778 hektar.“Meningkatnya kebakaran gambut puluhan kali di Sumatera Selatan pada 2019 dibandingkan 2018 merupakan hal yang perlu diperhatikan semua pihak, sehingga tidak terulang pada 2020,” kata Bambang Hero Saharjo, pakar gambut dan forensik kebakaran dari IPB, kepada Mongabay Indonesia, Jumat [22/5/2020] lalu.Berdasarkan data yang diberikan Bambang Hero, kebakaran lahan gambut terluas di Sumatera Selatan pada 2019 lalu masih berada di daerah yang selama ini sering terbakar. Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI] seluas 91.665 hektar, Kabupaten Musi Banyuasin [Muba] seluas 11.851 hektar, Kabupaten Banyuasin seluas 24.692 hektar, serta Musi Rawas Utara [Muratara] seluas 6.015 hektar.Baca: Jika Hutan dan Lahan Terbakar, COVID-19 Kian Menyebar?  Kurangnya konsolidasi",negatif
2020-055-08.json,"Bahaya, Jika Kabut Asap Melanda Sumsel Selama Pandemi","Bahaya, Jika Kabut Asap Melanda Sumsel Selama Pandemi | Dr. Najib Asmani, Ketua Yayasan Kelola Lanskap Berkelanjutan, menyatakan penyebab luasnya karhutla di Sumsel pada 2019 adalah konsolidasi kurang intensif. “Tidak diantipasi sebelum musim kemarau tiba,” katanya kepada Mongabay Indonesia, Rabu [27/5/2020].“Sebetulnya Sumsel sudah punya SOP pada waktu Asian Games 2018. Jika SOP itu diadopsi, mungkin kebakaran hutan dan lahan gambut tidak seluas itu,” kata mantan Ketua TRGD [Tim Restorasi Gambut Daerah] Sumsel.“Jadi untuk mencegah Karhutla tahun ini, konsolidasi harus ditingkatkan,” ujarnya.Dr. Yenrizal Tarmizi, pakar komunikasi dari UIN Raden Fatah Palembang, menyatakan tingginya karhutla di Sumsel pada 2019, karena mitigasi pra bencana tidak maksimal. “Pembukaan lahan tetap terjadi, lahan terlantar dibiarkan, edukasi tidak maksimal dengan fasilitasi. Bukan fokus ke pencegahan dengan usaha produktif tapi hanya pelarangan saja,” katanya, Rabu [27/5/2020].“Memang faktor iklim juga membuat lahan gambut menjadi mudah terbakar,” lanjutnya.Baca: Refleksi COVID-19: Sejak Dulu Bangsa Indonesia Rajin Mencuci Tangan  Patroli dan TMCSelama April 2020, Manggala Agni Sumsel melakukan patroli terpadu dengan TNI, Polri, BPBD, dan MPA [Masyarakat Peduli Api] di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah posko patroli pencegahan terpadu didirikan di Muba [5 posko], Banyuasin [2 posko], Ogan Ilir [3 posko], OKI [5 posko], Muaraenim [2 posko], Lahat [1 posko], Musi Rawas [1 posko] dan Pali [1 posko].Setelah itu, Manggal Agni melakukan patroli mandiri karena TNI dan Polri fokus menjadi satgas COVID-19. “Tapi Juni ini kami akan melakukan patroli terpadu lagi,” kata Ferdian Krisnanto, Kepala Balai PPIKHL [Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan] Wilayah Sumatera, Rabu [27/5/2020].",negatif
2020-055-08.json,"Bahaya, Jika Kabut Asap Melanda Sumsel Selama Pandemi","Bahaya, Jika Kabut Asap Melanda Sumsel Selama Pandemi | Selain itu, juga akan dilakukan operasi TMC [Teknologi Modifikasi Cuaca] untuk membasahi gambut selama 15 hari. Operasi ini merupakan kerja sama KLHK, BPPT dan mitra kerja. “Saat ini operasi TMC dilakukan di Riau, mungkin minggu kedua Juni di Sumsel,” kata Ferdian.Baca juga: Jangan Terulang Lagi Krisis Pangan di Air Sugihan  DipadukanPendemi corona dan karhutla adalah dua persoalan yang harus diatasi Sumsel secara bersamaan. Kedua upaya pencegahan tersebut membutuhkan dana besar dan kerja sama berbagai pihak, serta persoalan yang sama di masyarakat terkait ekonomi.“Akibat pendemi, ekonomi masyarakat termasuk di pedesaan, jelas terpengaruh. Sementara dipahami selama ini aktivitas membakar hutan dan lahan gambut yang dilakukan masyarakat salah satu faktornya adalah ekonomi. Jadi, dampak pendemi, secara teori, memungkinkan banyaknya masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan gambut untuk kegiatan ekonomi,” kata Yenrizal.Persoalannya, lanjut Yenrizal, akibat kebakaran hutan dan lahan gambut itu menimbulkan kabut asap. “Mengerikan jika terjadi kabut asap selama pendemi. Sebab kabut asap jelas memperparah pasien corona, yang jelas mengancam jiwanya karena pernapasan kian terganggu. Selain itu, bukan tidak mungkin virus menyebar karena banyaknya orang yang mengalami gangguan pernapasan,” terangnya.Atas dasar itu, sebaiknya tim pencegahan COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan gambut disatukan. Terpadu. Terutama terkait skema ekonomi. Misalnya, setiap warga yang menerima bantuan dana atau pangan dari pemerintah selama pendemi, dilarang melakukan pembakaran. Jika terbukti, selain dananya ditarik atau ditunda, diberi sanksi hukum seperti selama ini.“Tapi yang lebih efektif, mereka yang diberi bantuan diajak menjadi tim pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut,” ujarnya.",negatif
2020-055-08.json,"Bahaya, Jika Kabut Asap Melanda Sumsel Selama Pandemi","Bahaya, Jika Kabut Asap Melanda Sumsel Selama Pandemi | Terkait usulan ini, Ferdian menyatakan, mendukung satgas [COVID-19 dan karhutla]. Semoga masyarakat dan berbagai pihak berperan optimal. Akan sangat tersiksa apabila banyak asap pada kondisi begini.“Selama pendemi, anggota Manggala Agni juga membantu penyemprotan disinfektan serta sosialisasi ancaman virus pada kelompok masyarakat di wilayah rawan kebakaran,” tegasnya.   [SEP]",netral
2021-049-03.json,Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa,"Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa | [CLS]     “Ular!” teriak Ardianus. Kami berhenti. Ular itu sudah mengangkat kepalanya.Siang itu, 30 Desember 2020, saya mengikuti Bongalangi dan Ardianus menyusuri hutan tropis di Sumarorong, sebuah kecamatan selatan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Langit masih gerimis. Berturut-turut, kami berbaris menapaki jalan tanah yang membelah hutan itu. Paling depan, Bongalangi, Andarias, saya, kemudian Ardianus.Andre, sapaan Andarias meraih sebatang kayu lurus, lalu mendorong ular itu dari jalan. Kami takut ular. Meskipun, bagi kami, ular itu sungguh menawan, dengan corak cincin merah kekuningan menghiasi sepanjang kulit hitam ular itu.“Ini baru pertama kali saya masuk hutan, ketemu ular,” kata Bongalangi tertawa.“Berbisa itukah?” tanya Ardianus.Tak ada yang bisa menjawab. Kami meneruskan perjalanan. Kali ini, dengan langkah penuh hati-hati.Langkah kaki Bongalangi dalam hutan. Sulit menyandingi kekuatan fisiknya. Dia begitu lihai menembus belukar. Matanya peka terhadap tanaman yang berserakan di hutan. Dia mampu membedakan, mana anggrek, mana hoya, mana hanya ‘tanaman biasa.’Tiga tahun terakhir, Bongalangi sering masuk hutan berburu anggrek, sekaligus terpikat pada keindahan tanaman itu. “Dulu itu, disuruh Pak Andre, untuk borongan anggreknya. Dari situ saya mulai.”Hutan yang kami ‘jamah’ hari itu, hanya satu kawasan dari hamparan hutan di Mamasa yang begitu memukau. Vegetasi tumbuh rapat dan beraneka ragam. Paku-pakuan. Rotan. Kadaka. Lumut berbagai rupa menghiasi sepanjang lantai hutan yang selalu sembab dan licin. Pepohonan menjulang tinggi, menghalau terik matahari jatuh ke tanah. Bau kayu dan daun yang membusuk menyeruak ke seisi hutan bersama kicauan burung. Damai dan begitu menyenangkan. Baca juga : Dian Rossana Anggraini, Pelestari Anggrek di Bangka Belitung ",netral
2021-049-03.json,Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa,"Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa | Hutan ini, habitat anggrek. Saya banyak menemukan Bulbophyllum. Bahkan, ada Diplocaulobium utile (anggrek serat), kini sulit ditemukan di Sulawesi Tenggara, yang jadikan anggrek ini sebagai ikon flora daerah itu. Ada juga Bulbophyllum mucronatum, daun dan bunga hanya seukuran kuku ibu jari. Beragam anggrek berbentuk aneh. Bahkan hanya menyerupai ranting seukuran lidi, tanpa daun, dengan bunga serupa burung merpati putih yang sedang terbang.“Pokoknya ini mi asramanya,” kata Andre.Kelestarian hutan selalu berhadapan dengan kebutuhan ekonomi manusia. Ketika kami berjalan lebih dalam, perambahan hutan begitu masif. Bila dari jalan poros, tak ada yang menyangka perambahan hutan bekerja secara sembunyi di jantung hutan ini. Ratusan pohon ditebang dan menyisakan tanah lapang berhektar-hektar dengan tumpukan bantalan kayu. Sebagian bahkan telah ditumbuhi pohon kopi.“Di situ dulu banyak Phalaenopsis venosa,” kata Bongalangi.“Untung kalau dia lanjut ji berkebun. Kalau habis dibabat, baru terlantar ji. Berapa kali mi itu, di sana orang berkebun, tapi dia tinggal saja.”“Kasih punah saja anggrek. Banyaknya anggrek itu di Sumarorong,” keluh Bongalangi.Kekesalan Bongalangi bukan tanpa alasan. Anggrek telah menopang kehidupan keluarganya. Duit Rp3-Rp5 juta bisa dia kantongi saban bulan. Keluarga Bongalangi bisa makan saban hari dan putra pertamanya bisa mengenyam pendidikan tinggi karena anggrek.Bongalangi merasa ada ketidakadilan ketika dia berburu anggrek dengan tidak serakah, ada orang lain begitu serakah membabat habitat anggrek. Bongalangi juga kesal pada pemburu anggrek yang serakah. “Teman teman itu kalau pergi berburu, baru kalau tidak bisa ia ambil anggrek di atas pohon, ia babat itu pohon. Habis.”“Sering saya larang. Lebih baik, kalau tidak bisa ambil, kasih tinggal saja. Supaya jadi indukan.”",netral
2021-049-03.json,Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa,"Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa | Seperti tanaman lain, anggrek juga berkembang biak. Bila mekar, maka itu saatnya beranak pinak. Biji akan meletus dan angin akan membawa hinggap di tempat yang tepat, di mana air, angin, dan cahaya cukup. Serta ‘dilintasi’ serangga yang kelak berbaik hati mengawinkan si anggrek. Baca juga : Para Penyelamat Anggrek Rawa Gambut Batang Damar Jam sudah pukul 13.00 Wita. Sudah dua jam kami menyusuri hutan. Udara siang ini sejuk. Matahari tertutup awan mendung. Kami istirahat dekat kebun kopi terlantar, diiringi bunyi serangga. Ardianus menawarkan roti isi cokelat pada saya.Ardianus adalah lelaki usia 35 tahun. Fisik kuat. Dia adalah saudara istri Andre. Dia sebagai pemburu anggrek sejak tiga tahun lalu.Ayah dua anak ini, di tepi rumahnya di Kota Mamasa, Ardianus membuka warung campuran dan menjual hasil berburu lewat daring atau ke tangan penjual anggrek. Semua pendapatan ini, membuat dapurnya terus mengepul.“Agak lumayan pendapatan kalau berburu anggrek. Lebih banyak. Karena, kita masuk hutan itu, berarti sudah ada pesanan. Sudah pasti. Kalau jualan, belum tentu laku. Itu enaknya berburu.”Perburuan Bongalangi dan Ardianus, memang terbilang baru. Mereka mulai akhir 2016, ketika Andre mengembangkan bisnis anggrek di kampungnya, di Dusun Pa’kondo, Desa Tondok Bakaru. Tondok Bakaru, desa anggrekLima menit dari pusat Mamasa, sebuah bukit menyerupai perahu terkepung hamparan sawah nan luas. Bukit ini menjadi perkampungan ratusan orang. Melewati bukit, juga terdapat perkampungan di bagian persawahan. Di sisi selatan, Sungai Tetean mengarus dari Gunung Mambu Lilling bagai sapuan kuas lukis dengan batu-batu berserakan.Lembah ini 1.200-an meter di atas permukaan laut. Dingin berhembus sepanjang hari. Pegunungan membentang mengelilingi lembah ini bagai tembok. Deretan pinus tumbuh di kaki-kaki pegunungan. Bila berdiri di atas bukit, lembah ini bagai lukisan. Inilah, Tondok Bakaru.  ",netral
2021-049-03.json,Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa,"Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa | Jelang tahun berganti ke 2017, di sisi utara Tondok Bakaru, Andre menemukan tanaman, menempel di kulit pohon-pohon tumbang. Dia mengamati tanaman itu penuh seksama. Rupanya anggrek. Dia mencabut dan lekas membawa pulang.Di rumah, Andre memfoto anggrek itu lantas mengunggah ke Facebook. “Ternyata respons dari teman-teman itu luar biasa.”“Saat itu, ada teman dari Aceh, yang minta dikirimkan tanaman itu. Dia kirim uang Rp600.000. Dia bilang terserah abang mau kirim berapa, saya terima. Saat itu, saya menyimpulkan, ini anggrek bisa meningkatkan perekonomian di desa ini.”Andre memulai bisnis anggrek awal 2017. Dia masuk hutan berburu anggrek bersama Bongalangi dan Ardianus. Beberapa anggrek juga dia beli dari pemburu lain. Anggrek hasil berburu, Andre foto, kemudian jajakan ke Facebook atau toko daring.Lambat laun, Andre mulai bangun rumah kaca di pekarangan rumah. Di situlah anggrek yang didapat, Andre tata dengan rapi, bagai instalasi seni. Pakai pot atau digantung bersama batang kayu. Semula hanya puluhan jenis, lalu seratusan, sampai 370-an. Dari Dendrobium, Vanda, hingga Bulbophyllum. “Itu hanya anggrek dari Mamasa saja,” katanya.Andre bukan seorang dengan latarbelakang botani. Dia tamatan sarjana pendidikan sekolah dasar. Dia sempat merantau hingga ke Papua sebagai sales. Lantas pulang kampung setelah sarjana dan mengabdi sebagai guru. Usianya kini, 40 tahun.Cara merawat anggrek, Andre tahu lewat Youtube dan pengalaman sendiri. Belakangan, dia kerjasama dengan peneliti. Merawat anggrek memang susah gampang. Gampangnya, media tanam cukup sabut kelapa, pakis, batang kayu, atau tanah—buat anggrek teresterial. Pupuk cukup air cucian beras. Tidak muluk-muluk.Susahnya, ketika merawat. Ada anggrek yang tidak kuat terpapar matahari berlebihan. Ada sebaliknya. Ada butuh air banyak atau sebaliknya. Perlu sirkulasi angin dan lingkungan baik. Perlu perhatian lebih dan kesabaran kalau tak ingin anggrek itu gosong atau membusuk.",netral
2021-049-03.json,Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa,"Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa | Bisnis anggrek yang Andre rintis berkembang pesat. Andre juga bikin kompleks wisata, dengan menampilkan keeksotisan sawah dihiasi rangkaian bambu-bambu dan saung. Depan rumah, sudah ada tiga rumah kaca, menampung ratusan anggrek, hoya, dan tanaman hias lain. Paling besar seukuran lapangan bulu tangkis. Kompleks ini bernama Sawah dan Orchid (Sawo).Rumah anggrek milik Andre, kerap dikunjungi wisatawan, yang datang sekadar mengangumi anggrek, bertanya cara perawatan, atau membeli. Orang sekitar Andre, tak bisa membayangkan jualan anggrek bisa sebesar ini. “Saat itu, tidak ada orang percaya. Malah menertawakan saya. Tanaman-tanaman begitu tidak mungkin bisa dijual. Karena itu dianggap rumput.”Kini, di Tondok Bakaru rumah anggrek mudah ditemukan. Sudah banyak orang merintis. Yang dilakukan Andre mereka contoh. Di desa lain pun ikutan. Pada 2019, pemerintah provinsi menetapkan Tondok Bakaru sebagai Desa Anggrek. Ketika pandemi merontokkan ekonomi kota, di Tondok Bakaru, perputaran uang capai Rp700 juta, berkat anggrek dan tanaman lain.  ***Ratusan meter dari rumah Andre, Bongalangi sedang menghabisi waktu senggang, duduk di teras rumah kayu. Dia baru pulang dari mengambil kayu bakar. Depan rumah, ada rumah kaca seukuran 4×3 meter, dengan rangka balok kayu dan paranet hitam. Bongalangi menyimpan anggrek-anggreknya di situ. Tidak banyak.Saya masuk ke rumah kaca itu dan disambut Coelogyne celebensis. Ia anggrek golongan efifit. Daun meruncing dengan gelombang memanjang, bagai daun palem, menyembul dari pangkal lunak berbentuk biji salak. Saya beruntung datang saat anggrek ini bunga. Ia hanya mekar sekali setahun.Belasan bunga seukuran genggaman bayi berjuntai di batang, berderet dan berselang-seling. Lima kelopak berwarna kekuningan pucat, walau sedikit mendekati hijau. Kelopak atas macam mata tombak. Kelopak lain seperti tangan dan kaki. Ia lebih mirip manusia yang sedang terjun bebas.",netral
2021-049-03.json,Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa,"Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa | Di tengah bunga, labellum (orang lebih sering menyebut lidah) warna putih menjorok dengan noda cokelat bekas bakar. Di antara ‘luka bakar’ itu ada cipratan bintik-bintik oranye. Mata saya lama terpaku ke anggrek endemik sulawesi ini. Ia benar-benar mempesona.Bongalangi sangat menyayangi Coelogyne itu. Bukan untuk dijual. Anggrek yang terpajang di rumah Bongalangi kebanyakan tidak dijual. Bongalangi merawat anggrek pilihan itu sejak dia mencabut dari hutan, kemudian beradaptasi di rumahnya, hingga mengeluarkan bunga. Proses ini menggugah hati Bongalangi. “Beda sama bunga lain. Kalau bunga-bunga biasa tidak terlalu bagus.”“Paling cantik yang saya dapat di hutan itu, Bulbophyllum inunctum, orang bilang bulbo tanduk. Kecil daun, tapi besar bunganya. Ada punya ku, tapi tidak berbunga mi sekarang. Cantik sekali!”Bongalangi menunjukkan anggrek pertamanya. Itu adalah Aerides inflexa, atau kuku macan. Dia menggantung di beranda. Bunga anggrek ini kecil, hanya seruas jari. Julukan kuku macan itu muncul karena bentuk labellum-nya menyerupai kuku macan. Masing-masing ujung dari lima kelopak terdapat kuasan kuning, dengan tepian merah muda dan warna dasar putih. Di pagi hari, bunga ini akan mengeluarkan semacam ‘keringat’ beraroma melati.“Terlambat ki datang. Baru-baru gugur itu,” kata Bongalangi.Anggrek inilah yang memikat Bongalangi menjadi pemburu anggrek. Sebelumnya dia kerja serabutan, sambil mengurusi sawah dekat rumahnya. Sebab anggrek pula, Bongalangi bisa menjelajahi hutan-hutan yang seumur hidupnya tak pernah dia masuki. Ini petualangan yang Bongalangi cintai, meskipun bahaya kerap mengintai.“Kalau masuk hutan, harus kita hati-hati. Jangan sampai ada jurang atau ketemu ular. Apalagi kalau panjat-panjat. Cari anggrek itu harus panjat. Tidak ada di bawah. Jarang. Di atas pohon semua. Dilarang juga tebang,” katanya.“Pokoknya kalau masuk hutan itu, hati-hati. Banyak risiko.”",netral
2021-049-03.json,Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa,"Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa | Seperti para pendahulu Bongalangi, di seberang benua nun jauh di sana. Menurut Susan Orlean, jurnalis masyhur The New Yorker, dalam ‘Pencuri Anggrek’ berburu anggrek adalah pekerjaan mematikan.William Arnold, pemburu anggrek ulung era Ratu Victoria (1837-1901) tenggelam dalam ekspedisi di Sungai Orinoco, Venezuela. Pemburu lain, Klabock mati terbunuh di Meksiko dan Osmer yang hilang di Asia hingga kini.“Hal itu selalu jadi bagian dari pesonanya (anggrek),” tulis Orlean.Bongalangi mengarungi risiko ini karena kecintaan pada anggrek. “Anggrek itu mengesankan. Betul-betul ia ubah hidup ku!”Ardianus juga begitu. “Tapi kalau kita dapat hutan yang sudah ditebang-tebang, kita merasa prihatin sama anggreknya. Kalau ditebang pohonnya, otomatis tidak akan tumbuh lagi.”  Mungkin, bagi orang lain, yang dilakukan Bongalangi, salah, karena mengeluarkan ratusan anggrek dari hutan. Bongalangi hanya mengambil secukupnya. “Kalau diambil semua, kalau kembali ki sudah tidak ada pasti.”Anggrek tidak tumbuh hanya seminggu. Bertahun-bertahun. Perburuan liar di abad lalu terhadap anggrek, telah memicu kepunahan pada spesies tertentu. Orang di benua Eropa dan Amerika saat itu, begitu terosebsi dengan anggrek, hingga ribuan pemburu melintasi samudera dan masuk ke hutan, mempertaruhkan nyawa dan segalanya.Di Mamasa, anggrek berkurang bukan karena kehadiran pemburu tetapi pembukaan lahan dan invasi pohon pinus. Dua ini adalah rival Bongalangi.“Kalau habis mi habitatnya, anggrek tidak ada,” kata Bongalangi. “Mesti dirawat itu hutan.”  Laboratorium, melestarikan anggrekMaret 2021, sebuah fasilitas laboratorium khusus anggrek diresmikan di Tondok Bakaru. Ini hasil upaya Andre dan kawannya untuk melestarikan anggrek di Mamasa. Dia mengusulkan dana ke Bank Indonesia. Fasilitas ini termasuk laboratorium untuk kultur jaringan (kloning) anggrek dan rumah kaca.",positif
2021-049-03.json,Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa,"Cerita Para Pemburu Anggrek dari Mamasa | Dasar pemikiran pendirian fasilitas ini sederhana. Selama ini, kata Andre, anggrek telah dikeluarkan dari hutan dan menghidupi banyak orang selama tiga tahun.Andre pikir, bagaimana bisnis anggrek jalan tetapi tidak lagi mencabut dari hutan. Maka, laboratorium ini adalah jawabannya. Dengan kultur jaringan, satu indukan anggrek bisa dikembangbiakkan di meja laboratorium menjadi ratusan, walaupun rumit.“Jadi, kami tidak hanya menjual saja. Suatu saat nanti kita kembalikan ke hutan,” katanya.“Pemikiran saya ketika alam memberikan kita penghidupan maka kita juga bertanggung jawab untuk pelestarian mereka. Supaya mereka kelak suatu saat, berapa tahun ke depan, tidak lagi berburu, malah kita ambil dari lab, kita kembangkan sendiri. Kedepan itu kita tidak khawatir lagi anggrek punah.”Mereka berencana bikin hutan pelestarian anggrek dalam satu kawasan. “Tanpa dibuat, jadi mereka di alam. In situ. Jadi proses pembuatannya in situ. Kayak di Bogor. Kami yang mulai maka kami harus yang melanjutkan itu.”  *****Foto utama: Bongalagi berburu anggrek di hutan Sumarorong/ Foto: Agus Mawan/ Mongabay Indonesia [SEP]",positif
2013-014-12.json,"Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi","Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi | [CLS] Upaya memerangi perdagangan kayu ilegal kini mencapai tahap yang semakin serius. Terutama langkah pencegahan yang dilakukan oleh negara-negara yang menjadi target perdagangan kayu dari negara-negara pengekspor kayu dunia. Tanggal 30 September 2013 silam, Uni Eropa dan Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kementerian Kehutanan RI resmi menandatangani Voluntary Partnership Agreement (VPA), yang menandai komitmen kedua belah pihak untuk memastikan bahwa komoditi kayu yang masuk ke pasar Eropa adalah kayu yang berasal dari sumber yang sah dan dipanen dengan prinsip-prinsip ramah lingkungan.Upaya ini adalah bagian dari kebijakan Uni Eropa untuk memerangi masuknya kayu ilegal ke wilayah tersebut, yang mengakibatkan hancurnya hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Program ini dikenal dengan nama EU Forest Law Enforcement, Government and Trade (FLEGT). Lewat program ini diupayakan untuk menghambat permintaan dan penawaran dari pihak eksportir dan pembeli terhadap kayu yang berasal dari hutan alam di negara-negara tropis. Nilai kerugian akibat pembalakan liar di seluruh dunia diperkirakan oleh Uni Eropa mencapai 7 miliar Euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah.Indonesia, sebagai negara ketiga terbesar dunia yang masih memiliki hutan hujan tropis setelah Amazon dan Kongo, kini bergerak ke arah yang lebih serius untuk menindaklanjuti upaya menekan penebangan liar di hutan hujan yang tersisa sekitar 130 juta hektar di tahun 2012 menurut data Departemen Kehutanan RI.",netral
2013-014-12.json,"Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi","Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi | “Uni Eropa dan Indonesia telah membangun kemitraan yang baik dengan tujuan bersama untuk menyingkirkan pembalakan liar dan mempromosikan perdagangan kayu secara legal,” ungkap Deputi Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Colin Crooks. “Penandatanganan VPA ini adalah sebuah langkah maju untuk meraih tujuan ini. Kami menanti hari dimana kapal pertama mengirimkan kayu bersertifikasi dari Indoneia dibawah lisensi FLEGT ini ke Eropa.”Setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, kini dua langkah selanjutnya masih menanti. Pertama adalah Indonesia dan Uni Eropa harus meratifikasi kesepakatan ini. Dan kedua, kedua belah pihak  harus menentukan kapan sistem Indonesia untuk memastikan legalitas kayu dibawah VPA ini akan beroperasi secara penuh. Jika kedua syarat ini sudah dilakukan maka produk kayu Indonesia bisa secara sah masuk ke Eropa.“Keberhasilan implementasi VPA dan FLEGT ini tergantung dari kualitas sistem legalitas kayu yang ada di Indonesia,” ungkap Mardi Minangsari dari Telapak dalam pernyataannya. “Sistem ini harus memiliki standar yang kuat, melalui auditing independen yang kredibel, penegakan hukum yang baik dan sistem hukuman yang tegas untuk setiap pelanggaran. Semuanya harus berbasis pada sistem yang transparan dan partisipatif.”Komitmen ini secara ekonomi dinilai sangat strategis bagi Indonesia karena nilai ekspor kayu Indonesia ke Uni eropa sendiri mencapai 1,2 miliar dollar AS setiap tahun. Jumlah ini adalah sekitar 15% dari nilai total ekspor kayu Indonesia secara keseluruhan. Dengan penandatanganan in, Indonesia adalah negara Asia pertama yang telah menyepakati erjanjian VPA dengan Uni Eropa.Produsen Kayu Indonesia Akui Sulit Penuhi Standar Sertifikasi",netral
2013-014-12.json,"Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi","Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi | Sementara itu dari pihak produsen kayu di Indonesia sendiri, seperti pernah diberitakan oleh Mongabay-Indonesia bulan Maret 2013 silam atau sekitar 6 bulan lalu, mereka mengaku masih sulit memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengikuti standar legalitas kayu seperti yang disayaratkan oleh SVLK yang juga diakui oleh FLEGT di Eropa.Hingga Maret 2013 silam, kendala di lapangan adalah jumlah lembaga sertifikasi yang hanya ada delapan. Proses audit lacak balak kayu setidaknya memerlukan minimal tiga bulan untuk setiap unit perusahaan. “Jumlah aksesor saat ini sangat terbatas,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Raharjo Benyamin kepada Mongabay-Indonesia bulan Maret 2013 silam.Tak hanya masalah lembaga sertifikasi. Pelaku usaha juga terkendala dana di tengah harga per meter kubik kayu yang terus turun dibarengi harga pokok produksi tinggi. “Untuk mengurus sertifikasi perlu dana tidak sedikit. Paling tidak Rp500 juta.”Rahardjo menjelaskan, saat ini yang sudah memperoleh SVLK, ada 35 perusahaan di hutan alam dan 23 HTI.  Untuk, perusahaan yang sudah mendapatkan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) di hutan alam ada 91 dan HTI 35. “Mereka yang mendapatkan PHPL sebenarnya sekaligus bisa dapat SVLK.Abu Meridian, Koordinator Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), mengkritisi sistem ini. Dia mengatakan,  masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam SVLK. Pertama, implementasi SVLK di lapangan, terkendala belum tersebarnya pengetahuan, termasuk sistem informasi dan data di instansi terkait terbatas.Kedua, mekanisme respon terhadap aduan (complaint handling) berbeda-beda dari tiap auditor.  Kondisi ini berakibat kepada efektivitas aduan yang dilaporkan masyarakat maupun kelompok masyarakat sipil terkait kecurigaan penyimpangan di lapangan.",netral
2013-014-12.json,"Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi","Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi | “Sejauh pengamatan kami hanya ada dua perusahaan langsung menangani aduan, yang lain memilih membuat tim adhoc untuk menindaklanjuti temuan serta membuat analisis yang terjadi”Ketiga, arti legal SVLK masih terkesan melulu kepada fokus urusan aliran legal di tingkat industri, belum menyentuh dan mengatur kepada aliran asal muasal kayu.   “Bagaimana jika industri merupakan pembeli kedua?  Kayu dibeli dari pembeli pertama, yang berlaku sebagai broker yang bermain dengan asal comot kayu dari sana sini?” Sistem ini, kata  Abu, amat longgar di lapangan dan rentan disalahgunakan.  “Cap legal di tingkat industri, belum tentu identik sumber aliran kayu ke industri.”Fakta Nilai Ekspor Kayu IndonesiaJika melihat fakta yang ada, pertumbuhan permintaan sertifikasi kayu kepada badan resmi sertifikasi Forest Stewardship Council (FSC) dari berbagai pelaku bisnis perkayuan di Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam dua setengah tahun terakhir. Dari situs resmi FSC, pertumbuhan luasan kawasan produksi yang masuk dalam sertifikasi FSC berkembang dari 833.000 hektar di bulan Januari 2011 menjadi 1.679.117 hektar di bulan Juli 2013 ini.Ironisnya, kenaikan produk kayu bersertifikasi tersebut jutsru tidak diiringi oleh kenaikan ekspor produk kayu Indonesia ke Eropa. Hingga akhir Juni 2013 silam, berbagai media internasional memperkirakan ekspor kenaikan  produk kayu dari Indonesia ke Eropa mencapai 114%, di kuartal pertama tahun ini. Namun asumsi ini ternyata meleset.Sesaat setelah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diberlakukan di Indonesia untuk seluruh produk ekspor ke seluruh dunia, para pengusaha mulai mengeluh soal rumitnya proses dan mahalnya sertifikasi ini yang menyebabkan lemahnya daya saing mereka di lapangan.",netral
2013-014-12.json,"Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi","Sepakati Ekspor Kayu Bersertifikat Dengan Uni Eropa, RI Harus Perbaiki Proses Sertifikasi | Bahkan, semua nilai ekspor dan statistik nilai ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa yang terlanjur keluar ke ranah publik adalah angka-angka yang muncul akibat kesalahan statistik impor dan perdagangan di Eropa. Sejumlah besar nilai perdagangan Indonesia ke Eropa, mengalami kesalahan pencatatan sangat signifikan, dan sangat jauh dari jumlah yang disebut.Seperti yang terjadi dengan nilai ekspor furnitur Indonesia ke Belgia di bulan Januari 2013, disebutkan bernilai sekitar 200 juta Euro, namun ternyata setelah diperksa ulang, jumlah sebenarnya hanyalah sekitar 5 juta Euro saja. Kesalahan data ini sudah dikonfirmasi oleh Kantor Statstik Belgia, dan perbaikan angka-angka ini baru bisa dipublikasikan pada bulan September 2013 mendatang.Hal lain yang juga mengalami kesalahan pencatatan adalah nilai impor Eropa dari Indonesia berdasarkan kode tarif HS 94 (produk kayu olahan) yang sebelumnya disebut-sebut mencapai 296 juta Euro, ternyata hanya mencpai sejumlah 104 juta Euro. Dibandingkan dengan nilai impor tahun lalu, angka ini mengalami penurunan sebesar 18,7%.Hal yang sama juga dialami oleh produk kayu Indonesia dengan kode ekspor HS 44. Di kuartal pertama tahun 2013, jumlah ekspor Indonesia hanya sekitar 190 juta euro, atau turun 23% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 249 juta Euro. Nilai impor negara Jerman terhadap produk kayu dari Indonesia sendiri juga jatuh sekitar 38% menjadi hanya 47 juta Euro saja. [SEP]",netral
2022-033-16.json,"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3)","Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3) | [CLS]  Dua kata untuk menggambarkan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Nusa Tenggara Barat (NTB) : kaya dan eksotis. Kabupaten ini kaya raya, penyumbang devisa bagi negara dari penghasil emas dan tembaga terbesar kedua setelah Freeport di Papua. Puluhan tahun bumi Sumbawa Barat dikeruk PT. Newmont Nusa Tenggara Barat (NNT) dan belakangan berganti pemilik kepada PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).Sumbawa Barat adalah kabupaten yang eksotis. Di bagian utara, terdapat gugusan pulau-pulau kecil (gili) yang dikenal dengan Gili Balu. Dua yang ikonik, Pulau Kenawa dan Pulau Paserang dikunjungi seribuan wisatawan lokal, nusantara, dan mancanegara. Menjadi persinggahan kapal yang membawa wisatawan dari Bali dan Lombok menuju Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.Sedangkan pesisir pantai bagian selatannya bak lukisan besar yang dibentangkan. Pasir putih dengan tebing-tebing cadas di sisi kiri kanan, saat sore bisa menikmati sunset dengan sempurna.Pantai Lawar adalah salah satu lukisan keindahan itu. Saya menikmati malam di sebuah resort tepi pantai. Pantai itu terbentuk dari sejarah panjang geologi. Di sisi kanan resort, berdiri kokoh tebing-tebing cadas. Salah satunya menjadi spot pemanjatan. Di sisi kanan tebing lebih pendek membentuk sebuah goa kecil. Dengan pohon yang masih rimbun menjadi rumah bagi burung dan kera. Sepanjang pagi suara burung menjadi musik alam menemani pagi.Pemilik resort, seorang pria dari Eropa mempertahankan suasana alami itu. Membangun rumah panggung kayu dengan dinding dari kain-kain tenda tebal. Menjadikannya sebuah glamping dengan tarif di atas Rp1 juta per malam. Di sebuah pojokan tepi pantai, pemilik resort menyiapkan tempat menampung telur penyu yang diselamatkan pada para pencari dua malam sebelumnya.baca : Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1)  ",positif
2022-033-16.json,"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3)","Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3) | “Setidaknya kalau di sini aman sampai menetas, karena pemilik resort bisa menjaga dan ke depannya kita harapkan semua pelaku wisata di Sumbawa Barat melakukan hal yang sama,’’ kata Barmawi, dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar wilayah kerja NTB, yang menemani pada akhir Juni lalu.Sebenarnya cara terbaik untuk konservasi penyu adalah dengan membiarkannya di alam. Penyu naik bertelur, menggali lubang, menetas menjadi tukik menuju ke laut. Di daratan musuh alaminya biawak dan anjing yang bisa memakan telur penyu atau tukik yang baru menetas. Ketika sampai di laut, tukik ditunggu oleh predator. Kemungkinan banyak yang tidak selamat selama proses itu. Tapi dalam 20 tahun terakhir muncul musuh alami yang lebih ganas : manusia. Mengambil semua telur penyu, bahkan kadang memburu penyunya. Memakan telur penyu dan memperjualbelikan. Kadang tidak ada tersisa satu butir pun telur sampai menetas.Menyelamatkan telur penyu dari perburuan, lalu memindahkan ke tempat penangkaran adalah pilihan terbaik saat ini. Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui BPSPL dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) mengajak pelaku wisata untuk memberikan contoh. Menyelamatkan telur penyu, menjaga hingga menjadi tukik lalu melepasnya kembali ke alam bebas. Jika kemudian ada tamu mereka yang menyaksikan proses mulai pemindahan telur penyu, menjadi tukik, melepas tukik, itu adalah bonusnya.",negatif
2022-033-16.json,"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3)","Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3) | Pantai selatan Sumbawa Barat terbentang dari Maluk hingga Talonang Baru. Dari garis pantai sepanjang sekitar 65 km, 25 km adalah lokasi bertelur penyu. Kebetulan juga lokasi bertelur itu adalah pantai-pantai yang eksotis. Pasir putih dengan pemandang sunset di kala sore. Di beberapa lokasi menjadi lokasi surfing, seperti di Pantai Lawar, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang. Kini bermunculan resort, homestay, hotel di pinggir pantai yang dimiliki investor asing dan investor dalam negeri, hingga dikelola masyarakat lokal.“Kami berharap Sekongkang Bawah ini bisa menjadi contoh untuk konservasi penyu,’’ kata Kepala Desa Sekongkang Bawah Sudirman.baca juga : Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Antara Kebutuhan Perut dan Mimpi Ekowisata (bagian 2)  Sebagian besar fasilitas pariwisata yang dibangun di Sumbawa Barat ada di Desa Sekongkang Bawah. Diakses dengan jalan mulus hotmix berjarak dua jam dari ibukota kabupaten di Taliwang. Apalagi kawasan ini juga menjadi areal tambang emas dan tembaga. Walaupun cukup jauh, tapi mudah untuk diakses.Sebenarnya pernah dibangun fasilitas penangkaran telur penyu dan tukik di Pantai Gili Dua, Desa Sekongkang Bawah yang didukung oleh PT NNT. Tapi begitu program berakhir, berakhir pula kegiatan itu. Kini pihak desa berinisiatif memulai. Mengajak masyarakat, khususnya anak-anak muda yang tergabung di dalam kelompok sadar wisata. Sudirman sadar, daerahnya memiliki kekayaan alam yang tak kalah dari tambang emas dan tembaga yang selama ini dibiarkan terbengkalai.",positif
2022-033-16.json,"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3)","Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3) | Puluhan tahun mengeruk hasil tambang emas dan tembaga membuat Sumbawa Barat terlena. Masyarakat di sekitar lingkar tambang juga banyak mengandalkan pekerjaan yang masih berkaitan dengan tambang. Menjadi buruh, atau menjadi tenaga kerja di perusahaan-perusahaan subkontraktor. Pariwisata belum digarap serius. Akses jalan berupa jalan tanah menuju pantai-pantai masih rusak. Berbeda jauh dengan kondisi akses utama jalan hotmix. Akses jalan menuju pantai menjadi tanggung jawab kabupaten.Pariwisata yang sedang menggeliat di Nusa Tenggara Barat ikut disambut antusias oleh anak-anak muda. Ini setidaknya terlihat dari perbincangan di media sosial dan munculnya berbagai komunitas. Komunitas travelling, fotografi, penghobi wisata pantai, komunitas generasi pesona Indonesia, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pegiat lingkungan.Mereka aktif mempromosikan keindahan Sumbawa Barat dan gencar menggelar berbagai kegiatan. Sudirman berharap keaktifan anak-anak muda yang mengelola wisata ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi perburuan telur penyu, dan bahkan ke depannya tidak ada lagi perburuan telur penyu untuk konsumsi dan diperjualbelikan.baca juga : Digagalkan, Penyelundupan Ribuan Telur Penyu dari Tambelan ke Pontianak  Ekowisata Masih Sebatas MimpiMusmuliadi Yowry adalah pegiat lingkungan dari Sahabat Bumi, sebuah komunitas yang peduli pada isu lingkungan di Sumbawa Barat. Pada malam itu Yowry dan rekannya Budiman ikut sosialisasi ke para pemburu penyu.Menurut mereka, tantangan konservasi penyu di Sumbawa Barat adalah para pemburu telur penyu di Desa Talonang Baru untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan sebagai penghidupan. Hampir setiap hari telur penyu diperjualbelikan secara bebas di pasar di Sumbawa Barat. Ketika marak media sosial, ditawarkan melalui marketplace Facebook.",negatif
2022-033-16.json,"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3)","Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3) | Yowry menunjukkan beberapa akun Facebook warga Sumbawa Barat yang menawarkan telur penyu seharga Rp20.000 untuk 5 butir telur penyu atau Rp4.000 untuk sebutir telur. Harganya lebih mahal dibandingkan harga telur ayam yang berkisar Rp1.500 – Rp1.800 per butir. Tidak ada penindakan dalam perdagangan telur penyu secara bebas itu.Kondisi ini semakin diperparah dengan anggapan telur penyu itu sebagai budaya masyarakat Sumbawa Barat. Budaya yang semakin dipopulerkan karena kebiasaan para pejabat pemerintah memesan telur penyu untuk hidangan, bahkan sebagai hadiah untuk pimpinan mereka.‘’Kalau mau buat surat edaran (pelarangan konsumsi telur penyu), yang pertama kali disasar itu justru para pegawai dan pejabat Sumbawa Barat,’’ kata Yowry.perlu dibaca : Jual Telur Penyu, Pedagang di Samarinda Ditangkap Aparat  Karena menjadi gaya hidup dan dianggap budaya, permintaan telur penyu meningkat. Yowry mencontohkan penjualan telur penyu di marketplace itu bukan oleh warga pemburu telur penyu. Mereka adalah pengepul sebagai tangan kedua dan pengecer sebagai tangan ketiga yang menjual langsung ke pasar. Mereka membeli telur penyu untuk dijual kembali.‘’Kalau hanya mengkonsumsi sendiri tidak akan sampai puluhan bisa dimakan. Tapi karena sudah jadi komoditas, akhirnya orang berlomba-lomba mencari telur penyu sebanyak-banyaknya. Dan itu dicontohkan oleh pejabat Sumbawa Barat,’’ kata Yowry menjelaskan beberapa waktu lalu sempat viral seorang pejabat di Sumbawa Barat yang makan telur penyu secara live di Facebook.Kepala Desa Sekongkang Bawah Sudirman memperkuat jika dia punya kenalan seorang ASN Sumbawa Barat. Ketika libur ASN itu ke pantai mencari telur penyu, kadang membeli, untuk kemudian dijual lagi. Akhirnya masyarakat menganggap jual beli telur penyu itu sebagai usaha yang legal.",negatif
2022-033-16.json,"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3)","Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Tambang Masih Andalan, Ekowisata Masih Sebatas Mimpi (bagian 3) | Sahabat Bumi selama ini memang aktif kampanye tentang hutan dan pencemaran sungai kareana banyaknya kasus tambang emas illegal di Sumbawa Barat. Tapi untuk isu penyu ini memang cukup berat tantangannya. Hampir semua stakeholder di Sumbawa Barat terlibat dalam konsumsi telur penyu.‘’Kalau kita tanya satu persatu, sebagian besar pejabat di sini makan telur penyu. Bahkan saat kegiatan telur penyu jadi suguhan,’’ katanya.Ekowisata memang diwacanakan sebagai alternatif menghidupkan konservasi penyu. Beberapa lokasi percontohan pernah didukung, seperti di Maluk, Sekongkang Bawah, Talonang Baru. Kegiatan pelepasan tukik juga rutin digelar, termasuk didukung PT NNT. Pemerintah juga ikut pelepasan tukik, walau di belakang meja mereka memakan telur penyu.‘’(Pemkab Sumbawa Barat) belum terlalu serius menggarap ekowisata,’’ katanya.menarik dibaca : Kesetiaan Pokmaswas Jalur Gaza Flores Timur Lakukan Konservasi Penyu  Pantai-pantai di Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang memang terkenal keindahannya. Di Sekongkang Bawah sudah berdiri beberapa resort milik orang asing. Sudah mulai berdatangan wisatawan asing. Keindahan pantai pasir putih menjadi daya tarik mereka datang ke Sumbawa Barat. Kelompok sadar wisata juga didukung, walaupun belum optimal.Sumbawa Barat, kata Yowry, masih terlena dengan hasil emas dan tembaga. Apalagi kini diwacanakan Sumbawa Barat akan dibangun smelter pengolahan emas. Ekowisata dan konservasi penyu masih di awang-awang. Tinggal menunggu pembuktian komitmen pemerintah daerah. Apakah para pejabat mau berhenti makan telur penyu?  [SEP]",negatif
2014-030-05.json,"Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa?","Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa? | [CLS] Intimidasi pada para penolak reklamasi Teluk Benoa, Bali Selatan, makin meluas. Sejumlah baliho, spanduk dan bendera yang menyuarakan penolakan dirusak. Komnas HAM pun membuat posko pengaduan di kantor walhi Bali pada Rabu (27/8/14). Sejumlah pemuda (Sekaa Teruna Teruni) dan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).Laporan dugaan pelanggaran HAM ini sudah kali kedua. Pertama di Jakarta, 20 Januari lalu, ForBALI audiensi dan melaporkan kasus reklamasi Teluk Benoa oleh PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) kepada Komnas HAM. Mereka juga mengadukan ke Ombudsman terkait dugaan maladministrasi oleh Gubernur Bali.Kali ini, kelompok pemuda banjar, institusi warga adat di Bali, melaporkan intimidasi kepada penolak reklamasi. Kadek Duarsa, ketua Lembaga Perwakilan Masyarakat (LPM) Tanjung Benoa mengatakan,  sebagian warga resah dan diadu domba. “Saat aksi tolak reklamasi Teluk Benoa 15 Agustus lalu kami diawasi ratusan orang berbadan kekar berbaju hitam. Sampai 18 Agustus masih ada 30an orang nongkrong di markas. Warga resah mau menghadang,” katanya.Duarsa melaporkan kasus terakhir, Rabu (27/8/14) ada pencabutan delapan bendera tolak reklamasi di Teluk. “Kami melihat yang mencabut bendera menggunakan boat TNI.”Dia menduga, pencabutan bendera karena Joko Widodo, presiden terpilih akan bertemu Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, pada 27-28 Agustus ini. ForBALI menerima dan mendokumentasikan ada 20 baliho dirusak di sejumlah lokasi.Kondisi ini, katanya, berpotensi menimbulkan konflik antarwarga. Padahal, Komnas HAM sudah mengirimkan surat kepada Gubernur Bali agar menghindari konflik horizontal antar warga Tanjung Benoa dengan warga lain.",negatif
2014-030-05.json,"Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa?","Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa? | Laporan juga datang dari Kadek Boby Susila, dari Banjar Suwung Kauh. Dia mengatakan, pemberangusan berpendapat terjadi beberapa kali. Pertama, Mei lalu polisi mengambil baliho dengan alasan SBY mau melintas saat membuka pesta kesenian Bali.Kedua, dua minggu lalu baliho baru dirusak. Pemuda dusun pesisir Bali selatan ini menambal bagian yang dirobek. Ketiga, kembali dirusak menjelang kedatangan Jokowi dan SBY.“Kenapa baliho lain seperti ormas-ormas tak dicabut. Ini aspirasi kami, merasa diintimidasi seolah kita tak boleh ngomong.”Keluhan senada dari Adi Aprianta dari Banjar Bukit Buwung Kesiman. “Kami pemuda ingin tahu banyak dan bersuara. Bagaimana lagi cara kami protes?”Angga Sujana dari Desa Kedonganan juga mengeluh pimpinan desa banyak cuek dengan reklamasi. Baliho penolakan dirobek, setelah ada baliho tandingan, pro reklamasi, dipasang berhadapan.Otto Nur Abdullah, komisioner Komnas HAM menyampaikan tiga hal. Pertama, ada dugaan pelanggaran hukum karena Perpres 51/2014 tentang revisi kawasan konservasi melabrak desentralisasi yakni Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah Bali. Kedua, dugaan sterilisasi dengan melarang kebebasan berpendapat. Ketiga, dugaan pelanggaran hak lingkungan dan berpotensi mengancam budaya Bali. “Kalau ada lagi terror dan intimidasi laporkan ke polisi, warga harus dilindungi. Polisi harus menindaklanjuti.”Otto didampingi sejumlah staf Komnas HAM seperti Johan Effendi kepala Biro Administrasi Penegakan HAM. Johan mengatakan, di Bali pengaduan sedikit padahal banyak dugaan pelanggaran HAM. Karena, mereka proaktif membuka posko pengaduan dan sosialisasi di sejumlah lembaga. “Kasus dominan di Komnas HAM adalah pertentangan pemodal besar dengan rakyat.”Suriadi Darmoko, direktur eksekutif Walhi Bali meminta pengaduan ini disampaikan ke Presiden karena kondisi sudah tak kondusif.",negatif
2014-030-05.json,"Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa?","Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa? | Dia mengatakan, ada konsolidasi terpusat melegalkan reklamasi sepihak tanpa melibatkan pihak yang kontra. Dia mencontohkan, perbedaan pendapat antara pusat dan daerah. Dipo Alam, sekretaris Presiden menyatakan perpres permintaan daerah. Di Bali menyebut, sebagai inisiatif pusat.Sebelumnya, Komnas HAM menindaklanjuti laporan awal ForBALI dengan menyampaikan catatan penting kepada Gubernur Bali. Isi surat antara lain, mendorong suasana kondusif menghindari konflik horizontal antara masyarakat Tanjung Benoa maupun masyarakat Bali. Lalu, meminta gubernur memperhatikan dan mempelajari data dan informasi sebagaimana disampaikan pengadu untuk kepentingan perlindungan HAM.Subkomisi mediasi kunjungan kerja ke Bali dan bertemu antara lain DPRD, Gubernur Bali,  masyarakat pengadu dan peninjauan lokasi.“Masyarakat harus diberi ruang berpartisipasi penuh dalam pengelolaan lingkungan agar tercipta pariwisata bertanggungjawab dan berkelanjutan,” kata Nur Kholis, komisioner Komnas HAM dalam surat ini.Jokowi datang, warga sambut dengan aksi tolak reklamasiWalau baliho dirusak sejak dua hari sebeum Joko Widodo, tiba di Bali, warga menggelar aksi penolakan reklamasi.Sejumlah warga dan pengurus adat tiga desa di Bali selatan yakni Tanjung Benoa, Kedonganan, dan Kelan aksi tolak reklamasi Teluk Benoa, Kamis (28/8/14).Tiap pengurus desa adat menyatakan pendapat kenapa tidak boleh ada pulau buatan baru di Teluk Benoa. Ketiga desa itu wilayah pesisir dan terancam rob, jika ada reklamasi.Desa Adat Kelan paling kompak karena seluruh dusun membuat paruman desa dan mengirimkan surat penolakan ke SBY. Lebih 100 warga Kelan mulai aksi dengan bersembahyang di Pura Dalem.Seusai persembahyangan, warga Kedonganan jalan kaki membawa poster dan spanduk tolak reklamasi. Di Jaba Pura sudah berkumpul warga Tanjung Benoa, Kuta, Sanur, Denpasar, dan lain-lain.",netral
2014-030-05.json,"Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa?","Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa? | Agus Kartika dari Tanjung Benoa mengatakan, seharusnya mereka turun ke jalan namun aparat dan pemerintah kabupaten tak mengizinkan karena banyak rombongan pejabat melintas.Warga Kelan menggunakan kaos dengan tagline Revolusi Mental Jokowi. Mereka meneriakkan agar Jokowi membatalkan Perpres 51/2014 yang merevisi kawasan konservasi. Spanduk-spanduk serupa juga dibentangkan di sekeliling tembok pura.Jero Bendesa adat Kelan I Made Sudita mengatakan, berharap aksi ini menarik perhatian Jokowi. Warga memiliki harapan dengan pemerintahan baru. “Hasil Sabha Desa sudah memutuskan tolak reklamasi. Sudah kirim surat ke SBY. Kita jangan jadi budak di tanah sendiri.”Nyoman Parta, prajuru adat Kelan juga guide kerap ditanya turis mengenai perubahan Bali. “ Untuk apa ngurug pasir, kok ngotot sekali.”Mengenai alasan pemerintah demi kesejahteraan rakyat juga hanya mitos. “Harusnya kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan generasi Bali.”Sejumlah tokoh masyarakat dan warga dalam aksi menyatakan model wisata kerakyatan di pesisir lebih adil. Jika resor elit diizinkan akan menurunkan kunjungan wisatawan ke Kedonganan. Sebab, teluk mereka mendapat pemandangan lebih wah setelah mengurug laut. Sementara nelayan tak akan bisa bebas mencari ikan lagi di kawasan itu.Ajak Jokowi blusukan virtualJokowi juga mendapat sambutan dari pengguna internet atau netizen yang mengajak pria asal Solo ini blusukan ke sejumlah area dan tempat wisata di Bali secara virtual.Dimulai dari sarapan di pusat kuliner laut di Pulau Serangan yang direklamasi perusahaan keluarga Soeharto pada 1994 ini. Jokowi diajak makan seafood–setelah belasan tahun warga berusaha memperbaiki pesisir ini dari kerusakan dampak reklamasi.  Usaha rumput laut dan ikan hias hancur lebur karena ekosistem rusak. Luas Serangan kini empat kali lipat asli.",negatif
2014-030-05.json,"Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa?","Soal Reklamasi Teluk Benoa, Komnas HAM Buka Posko Pengaduan. Ada Apa? | “Sejak reklamasi warga desa adat & BTID berkonflik karena pembagian hak milik,” kicau akun Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi.Blusukan virtual sampai di Karangasem. Di sini ada Pantai Jasri mengalami abrasi, dan rencana pengambilan materi reklamasi di Teluk Benoa dari perairan kabupaten di Timur Bali. Jokowi diingatkan potensi kehilangan pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang menjual pasir untuk reklamasi di negara tetangga.Perjalanan berlanjut ke Pasar Sukawati, lokasi pertama blusukan Jokowi yang diliput media di Bali. Ada dokumentasi foto Jokowi membeli udeng dan istrinya, Iriana, membeli oleh-oleh.Berlanjut ke Bali Selatan. Misal, Pecatu memiliki sejarah kelam dan panjang konflik tanah antara Bali Pecatu Graha dan petani serta pemilik tanah warga setempat.Sampai kini, ada warga yang lahan dan rumah terisolasi karena menolak ganti rugi yang dinilai tak sepadan. Seperti perjuangan I Wayan Rebho, yang pernah ditangkap dan disel karena protes.Ribuan netizen terhibur dan seperti larut ikut blusukan yang di-share akun @forBALI, kemudian disebarluaskan banyak pihak. Termasuk selebritis, akademisi, dan anak muda di berbagai tempat. Dalam blusukan ini, Jokowi diajak melihat baliho-baliho tolak reklamasi yang dirusak dua hari terakhir. [SEP]",negatif
2017-085-03.json,Melihat Gedeg Dinding Bambu Anyaman Kaya Motif ala Woloare,"Melihat Gedeg Dinding Bambu Anyaman Kaya Motif ala Woloare | [CLS] Di tengah maraknya warga kota yang membangun rumah berdinding semen, tak dinyana rumah berdinding anyaman bambu atau gedeg masih diminati di wilayah kota maupun sepanjang Kabupaten Ende. Banyak gedeg yang dicat sesuai selera pemilik sehingga memberi kesan menarik.Dibandingkan rumah tembok, rumah berdinding gedeg memiliki keunggulan. Selain lebih murah dan ramah lingkungan, maka rumah gedeg akan lebih aman di wilayah yang rawan gempa, seperti lazimnya banyak terjadi di daerah Flores.Keberadaan rumah gedeg pun tak lepas dari masih adanya usaha kerajinan tangan ini yang berlokasi di Dusun Woloare, Kelurahan Woworena, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende.Baca juga: Cerita Bambu, Tanaman Kaya Manfaat yang Masih Dipandang Sebelah mataPuluhan kepala keluarga yang menetap disini masih setia menekuni hidup menjadi pengrajin gedeg. Hampir di setiap rumah di dusun ini, masih mudah ditemukan pengrajin yang sibuk menganyam bambu di halaman rumah dan ruang tamu.Salah satunya, Stefanus Sea (49) dan Yosefina Mina (60) pasangan suami isteri yang tetap setia menekuni pekerjaan ini. Saat ditemui Mongabay-Indonesia di rumahnya, Stefanus sedang membelah bambu wulung (Gigantochloa atroviolacea), istrinya asyik menganyam dan anak bungsunya mengiris bambu panjang yang baru dipotongnya.“Kami sejak kecil sudah menganyam bambu. Pekerjaan ini diwariskan turun temurun. Memang tidak semua, tetapi setiap keluarga pasti ada yang jadi pengrajin gedeg,” ujarnya.Stefanus dan pengrajin lainnya meyakini, warisan leluhur ini merupakan garis tangan, sebuah bekal hidup. Ibaratnya dengan hanya melihat dan belajar sebentar dari orangtuanya, mereka bisa terampil menganyam.“Kami yakin selalu saja ada yang membeli karya kami, sebab tidak mungkin leluhur kami melihat kami hidup menderita, saat melanjutkan pekerjaan yang dulu juga menghidupi mereka,” kata Yosefina penuh keyakinan. Gedeg Kaya Motif",positif
2017-085-03.json,Melihat Gedeg Dinding Bambu Anyaman Kaya Motif ala Woloare,"Melihat Gedeg Dinding Bambu Anyaman Kaya Motif ala Woloare | Pengerjaan gedeg di Woloare masih dilakukan secara tradisional. Bambu panjang dipotong memakai parang sepanjang 1,5 dan 2 meter. Bambu diletakkan di tanah beralaskan kayu bulat lalu diiris.Sesudahnya bambu tersebut dipisahkan satu persatu dan diiris hingga tipis agar mudah dianyam. Potongan bambu dijemur sehari hingga dua hari di terik matahari.“Ada yang kulitnya dikupas dan ada yang tidak. Kalau memakai kulit lebih tahan lama. Tapi semua tergantung selera pembeli,” tutur Stefanus.Baca juga: Bambu, Tanaman Sejuta Manfaat yang Sepi PeminatGedeg di Woloare terkenal dengan berbagai motifnya. Ada motif bunga sidhu (ketupat) berukuran besar dan kecil. Ada juga motif bintang, pala, bunga manusia atau manusia berpegangan tangan. Motif-motif tersebut melambangkan kebersamaan  hidup komunitas warga dusun ini.Markus Muri (64) yang menekuni usaha ini sejak tahun 1964 mengatakan, motif sidhu, bermakna kerukunan antar umat manusia tanpa pandang bulu. Penduduk kampung Woloare beragama Islam dan Katolik yang berasal dari satu etnis yakni etnis Ende. Motif sidhu melambangkan kebersamaan, ikatan kekerabatan diantara mereka.Motif bunga bintang melambangkan pencerahan, memudahkan masyarakat kampung mereka mengais rejeki. Bisa juga diartikan sebagai daya tarik atau penglaris bagi usaha yang ditekuni.Sedangkan motif  bunga manusia bermakna keberadaban dimana setiap manusia saling menghargai tanpa melihat asal usul. Motif manusia berpegangan tangan melambangkan semangat atau pesan gotong royong, bergandengan tangan menyelesaikan setiap permasalahan.“Semua motif memiliki makna atau pesan tersendiri namun pada hakikatnya semua itu melambangkan sebuah kebersamaan, senasib sependeritaan,”  terangnya. Selalu Dibeli          Walau tak mengiklankan langsung produknya, pembeli dari luar Ende seperti Mbay, Bajawa dan beberapa kabupaten lainnya di pulau Flores bahkan Timor dan Sumba selalu datang membeli kerajinan tangan ini.",positif
2017-085-03.json,Melihat Gedeg Dinding Bambu Anyaman Kaya Motif ala Woloare,"Melihat Gedeg Dinding Bambu Anyaman Kaya Motif ala Woloare | Gedeg hasil produksi Woloare berukuran seragam dengan panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Namun ada juga yang menganyam sesuai ukuran yang diminta pembeli dengan tambahan biaya. Untuk gedeg biasa, pengrajin melepasnya dengan harga 35 ribu rupiah sementara untuk gedeg bermotif dihargai 65 ribu rupiah.“Untuk yang dua lapis atau dianyam dobel harganya sedikit lebih mahal yakni sekitar 60 ribu rupiah,” beber Markus.Motif apapun bisa dengan mudah dikerjakan sebab para pengrajin mengaku sudah terbiasa menganyamnya. Dalam sehari rata-rata setiap pengrajin menghasilkan 2 sampai 3 lembar gedeg.Sebagai gambaran, untuk sebuah rumah berukuran panjang 7 meter dan lebar 5 meter dibutuhkan 22 lembar gedeg sebagai dinding. Gedeg pun bisa dicat beraneka warna setelah dianyam atau di jadikan dinding. Agar lebih kuat dan terlihat rapih gedek dipaku di kayu dengan dilapisi bambu belah di sisi pinggirnya.Hendrikus Reo, staf Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende yang bertindak selaku pendamping kelompok mengakui, untuk kabupaten Ende kerajinan gedeg hanya ada di Woloare dan ini sudah berlangsung sejak dahulu.Untuk bantuan pemberdayaan menurutnya, kantornya menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memberikan pelatihan dan bantuan modal serta peralatan. Untuk varian produk, pengrajin pun kerap dilatih membuat tempat tisu, keranjang dan kurungan ayam. [SEP]",netral
2018-050-14.json,Warga Coba Selamatkan Paus Pilot yang Terdampar di Pesisir Donggala. Bagaimana Akhirnya?,"Warga Coba Selamatkan Paus Pilot yang Terdampar di Pesisir Donggala. Bagaimana Akhirnya? | [CLS] Seekor paus pilot sirip pendek atau short finned pilot whale (Globicephala macrorhynchus) terdampar di Pantai Tandaiyo, Desa Ogoamas II, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.Terdamparnya paus itu sontak menarik perhatian warga setempat. Dalam sebuah video yang diunggah Ita Almahera di akun facebooknya Jumat (25/05/2018) pagi, terlihat usaha warga menyelamatkan sang paus dengan mengarahkan tubuhnya ke arah lautan.Ukuran tubuh paus yang cukup besar menyulitkan evakuasi. Warga menggunakan balok kayu untuk mengungkit tubuh paus agar berbalik ke arah laut. Mereka berusaha membuat paus berukuran sekitar 4 meter ini tetap berada di dalam air.baca : Asyik Mengikuti Makanan, Paus Ini masuk Ke Teluk Malala Tolitoli. Bagaimana Akhirnya?  Usaha tersebut berhasil. Paus berhasil kembali ke lautan yang agak dalam dan mulai menjauhi bibir Pantai Tandaiyo. Tarikan napas lega dan beberapa seruan terdengar dari warga.Tetapi tak lama, paus itu kembali berenang ke daratan. Seruan senang warga tertahan berganti cemas. “Kandas moppi tue (masih kandas itu)”. Warga yang sebagian besarnya nelayan ini kembali berjibaku menggiring paus ke lautan. Kondisi tersebut terus berulang, megafauna ini tetap merapat ke bibir pantai kembali. Beberapa jam kemudian mamalia besar ini tidak selamat.baca : Paus Pilot yang Mati Terdampar Itu Ditenggelamkan di Laut  “Sudah sore pas saya pulang kerja lewat disitu, saya lihat banyak orang berkumpul dan saya ikut juga mau lihat, dan saya lihat ada paus, jadi saya foto-foto dan upload,” kata Sabiruddin, petugas PDAM Donggala.Dari foto bangkai paus yang diunggah Sabiruddin pukul 16.43, tampak luka di sisi kanan tubuhnya dan pangkal ekor",netral
2018-050-14.json,Warga Coba Selamatkan Paus Pilot yang Terdampar di Pesisir Donggala. Bagaimana Akhirnya?,"Warga Coba Selamatkan Paus Pilot yang Terdampar di Pesisir Donggala. Bagaimana Akhirnya? | Sabiruddin yang juga warga desa Ogoamas ini mengatakan baru pertama kalinya melihat paus masuk ke wilayah mereka. Saat sabiruddin mendekati dan melihatnya, mamalia besar ini sudah dalam kondisi tidak terselamatkan alias mati.Warga kemudian menggiring dan menghanyutkan bangkai paus ke tengah laut. Menurutnya hal tersebut dilakukan karena warga tidak tahu bagaimana cara menguburkannya.Desa Ogoamas II berhadapan dengan laut lepas Selat Makassar atau berada di jalur Laut Sulawesi yang juga merupakan jalur migrasi mamalia laut. Bulan Juni–Juli merupakan masa mamalia laut raksasa bermigrasi.baca : Sedih! Dari 32 Paus Pilot yang Terdampar di Pantai Probolinggo, 10 Individu Mati  Penyebab TerdamparKasus terdamparnya paus bukanlah kejadian pertama, tetapi untuk kasus mamalia jenis ini cukup mengundang keheranan Field Assistant and Research Dolphin Project, Amank Raga. “Kalau melihat dari ciri-cirinya melalui foto dan video itu, paus ini dari jenis paus pilot sirip pendek. Yakin cuma 1 individu saja?” tanya Amank menanyakan jumlah paus yang terdampar saat dihubungi Mongabay.Menurutnya, jenis mamalia laut satu ini memiliki potensi besar untuk terdampar massal. Paus Pilot sirip pendek berkelompok dan berenang mengikuti pemimpinnya. Proses migrasinya juga acak, mengikuti persediaan pakan yang berlimpah seperti cumi, gurita dan sotong. Jika pakan bergerak ke daerah dangkal, mereka akan mengikutinya. Jenis ini juga termasuk yang paling rentan terhadap gangguan sonar, polusi suara dan dan seismik. Sistem navigasi mereka sangat sensitif dengan gangguan gelombang suara dibanding jenis paus lainnya.Dikarenakan tingkat kerentanannya sangat tinggi inilah yang menjadi penyebab paus jenis ini memiliki potensi tinggi untuk terdampar massal apabila pemimpin kawanannya terkena gangguan sonar tersebut, jelas Amank.baca : Empatpuluh Lima Ekor Paus Pilot Whale Mati Terdampar di NTT  ",negatif
2018-050-14.json,Warga Coba Selamatkan Paus Pilot yang Terdampar di Pesisir Donggala. Bagaimana Akhirnya?,"Warga Coba Selamatkan Paus Pilot yang Terdampar di Pesisir Donggala. Bagaimana Akhirnya? | Selain itu, ada 3 faktor yang menjadi penyebab mengapa megafauna ini bisa terdampar dan mati :“Dari video ini, kelihatan kalau paus ini sudah capek dan disorientasi sonar. Berenang di air dangkal juga membuat fisik paus makin payah karena gravitasi yang makin berat,” ungkapnya lagi.Sedangkan luka pada bagian sisi kanan tubuh dan pangkal ekor paus pilot, menurut Amank, kemungkinan luka baru akibat gesekan karang atau congkelan kayu oleh warga.baca : Menyedihkan, Lumba-Lumba Mati Teriris-iris di Karangasem Bali Video yang diunggah Ita Almahera di akun facebooknya memperlihatkan warga yang berusaha menyelamatkan seekor Paus Pilot Sirip Pendek (Globicephala macrorhynchus). Cara Penanganan Amank mengapresiasi inisiatif warga menangani paus terdampar hidup. “Dengan kondisi terdampar dan masih hidup memang harus segera dibalik posisinya menghadap ke laut lagi. Kemudian jangan buru-buru paksa release (lepas), buatkan lubang seukuran tubuhnya dengan kepala dan lubang pernapasannya tidak terendam air. Hal ini guna memudahkan paus ambil napas dalam proses recovery. Sesudah dirasa kondisinya membaik dan tenaganya pulih, baru dirilis,” jelasnya.Saat melepaskannya tidak hanya melepasnya di pinggir, tapi harus diantar ketengah, bisa digiring dengan perahu atau berenang di sisi kanan–kiri, untuk mencegah paus kembali ke daratan. “Catatan juga, jangan pakai kayu buat nyongkel tubuhnya,” tambahnya. Terhambat komunikasiBalai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Satker Palu, Andi Syahruddin ketika dikonfirmasi Mongabay mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dan mencari informasi ketika mengetahui ada paus terdampar.Dia juga mengapresiasi usah awarga mengevakusi paus ke lautan. “Cuma caranya menggunakan balok kayu untuk mencongkel itu tidak benar, bisa luka nanti,” katanya menyesalkan.",positif
2018-050-14.json,Warga Coba Selamatkan Paus Pilot yang Terdampar di Pesisir Donggala. Bagaimana Akhirnya?,"Warga Coba Selamatkan Paus Pilot yang Terdampar di Pesisir Donggala. Bagaimana Akhirnya? | Koordinasi dan komunikasi oleh BPSPL Satker Palu tidak membuahkan hasil karena di wilayah lokasi terdampar tidak ada petugas maupun Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas).“Kami sudah mencoba menghubungi kepala desa setempat cuma tidak direspon. Beruntung ada informasi yang saya terima dari warga disana, pausnya sudah mati dan sudah dihanyutkan oleh warga,” katanya.  Padahal, menurutnya lagi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemda setempat terutama dengan daerah-daerah yang dianggap merupakan jalur migrasi dari biota laut ini untuk segera memberikan informasi ketika ada kejadian terdampar.Pihaknya juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat untuk penanganan mamalia laut terdampar. Selain itu, pamflet, brosur dan media sosial juga turut menjadi sarana komunikasi menyampaikan informasi tersebut.Dia juga mengakui apa yang dilakukan ini belum menyentuh masyarakat pesisir secara keseluruhan.Dalam catatan BPSPL Satker Palu, ini kasus ke tiga paus terdampar sejak Januari 2018. Dalam kurun waktu 2015-2018, sudah ada 15 kasus mamalia laut terdampar dalam wilayah kerja mereka.Sampai saat ini pihaknya terus memantau keberadaan bangkai paus tersebut akan terdampar dimana.  [SEP]",netral
2020-052-19.json,Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah,"Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah | [CLS]    Dampak krisis iklim nyata terlihat di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Sejak awal Juni lalu, banjir air laut atau laut pasang (rob) masih menggenangi sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Pekalongan dan  Tegal, Jawa Tengah. Para petugas dibantu warga berusaha menyelamatkan warga yang terjebak rob dan mengungsikan ke tempat aman.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan menyebut sedikitnya 150 orang diungsikan dampak banjir air laut. Ada tujuh kelurahan di empat kecamatan terdampak banjir setinggi hingga 75 cm. Keempat kecamatan itu adalah Pekalongan Utara, Pekalongan Barat dan sebagian Pekalongan Timur.Di Kabupaten Pekalongan, sedikitnya ada 11 desa di empat kecamatan terdampak yaitu Desa Depok dan Boyoteluk di Kecamatan Siwalan; Desa Semut, Pacakaran, dan Woker Kulon di Kecamatan Wonokerto. Lalu, Desa Mulyorejo, Jeruksari, Tegaldowo, Pacar, Karangjompo, dan Samborejo di Kecamatan Tirto.Bud Rahardjo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pekalongan, dikutip dalam siaran pers BNPB menyebutkan, sedikitnya ada 17 orang mengungsi di Gedung TPS Desa Semut, Wonokerto.Petugas di lapangan terdiri dari aparat TNI dan Polri, BPBD, dan masyarakat membuat tanggul-tanggul darurat di beberapa titik untuk mengantisipasi luapan banjir.Tim gabungan itu juga membantu mengevakuasi warga dusun Simonet ke tempat pengungsian di Gedung Pengelola TPS Desa Semut. BPBD Kabupaten Pekalongan juga menyalurkan bantuan logistik bagi para pengungsi dan mendirikan dapur umum di Desa Semut.Menurut BPBD Kabupaten Pekalongan, banjir dipicu peristiwa air laut pasang yang membuat empat sungai, masing-masing Sungai Silempeng, Sungai Sengkarang, Sungai Meduri dan Sungai Bremi meluap dan membanjiri permukiman warga di 11 desa itu.",negatif
2020-052-19.json,Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah,"Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah | Terkait pencegahan penularan Virus Corona (COVID-19) di tempat pengungsian, BPBD membuat protokol kesehatan dengan menjaga jarak aman tempat tidur dan menyediakan masker, sarana cuci tangan dan hand sanitizer di beberapa titik.“Untuk tidur kita atur tidak terlalu rapat, kemudian masker, hand sanitizer dan sabun cuci tangan kita siapkan,” katanya, sebagaimana dikutip Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam pernyataan ke media.Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau, masyarakat mengantisipasi agar terhindar dari bencana yang dipicu gelombang pasang air laut, terutama untuk pesisir utara laut Jawa.Gelombang pasang diketahui terjadi sejak Senin, 1 Juni lalu. Peristiwa itu menyebabkan wilayah di sekitar pesisir pantai utara Jawa seperti Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal dan Brebes terendam banjir rob.“BNPB juga mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan di tiap-tiap daerah agar terus meningkatkan kapasitas untuk menanggulangi bencana,” tulis Raditya.Dukuh Simonet, Desa Semut tercatat kerap tergenang rob. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, telah menawarkan relokasi untuk warga terdampak untuk pindah.Dalam kunjungan ke lokasi pada Februari lalu, Bupati Pekalongan Asip Kholbihi menjelaskan, kepada awak media bahwa tempat relokasi berada dekat permukiman warga lain, namun tidak jauh dari lokasi mata pencaharian semula.Setidaknya, hampir sebulan warga Simonet yang terdiri dari 64 keluarga dan 56 rumah itu pada Februari lalu terendam rob. Kalau permukaan laut makin meninggi, dusun itu terjebak rob.“Pemkab punya alternatif untuk pemukiman aman tanpa masyarakat meninggalkan basis mata pencaharian yaitu nelayan,” katanya. “Mereka kalau siang bisa di sini, tapi kalau malam lebih aman di desa.”Menurut dia, pemerintah desa sudah menyiapkan lahan. Nantinya, pemerintah kabupaten akan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menentukan mekanisme pembiayaan.",netral
2020-052-19.json,Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah,"Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah | Pada akhir bulan Januari lalu, Kota Pekalongan dilanda banjir yang menyebabkan ribuan warga mengungsi ke tempat lebih aman. Hujan sejak Sabtu, 25 Januari hingga Minggu, 26 Januari itu menyebabkan dua per tiga wilayah Kota Pakelongan terendam air.Kelurahan Tirto menjadi wilayah terdampak banjir paling parah karena berlokasi di antara Sungai Meduri dan Bremi.Jumlah pengungsi tercatat 3.183 jiwa, tersebar di 19 lokasi. Sejumlah mesjid, aula kantor, juga stadion untuk tempat pengungsian.Pada Februari, Kota Pekalongan kembali banjir. Sedikitnya 1.776 warga terpaksa mengungsi. Luasan genangan hampir sama dengan yang terjadi akhir Januari. Dikutip dari antara, menyebutkan, banjir menyentuh RSUD Kraton Pekalongan dengan ketinggian 50 cm. Akibatnya, sejumlah pasien harus evakuasi.Banjir rob juga menggenangi Kota Tegal. Sedikitnya 187 rumah warga dihuni 267 ˚eluarga, Rabu, 3 Juni terdampak. Selain dampak air laut pasang, banjir juga dipengaruhi permukaan tanah di permukiman warga rendah.  Laporan BPBD Kota Tegal, banjir rob merendam di dua kelurahan yakni Muarareja dan Tegal Sari. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Tegal Andri Yudi mengatakan, hingga Rabu itu tidak ada warga mengungsi.“Sampai saat ini tidak ada pengungsi, warga bertahan di rumah masing-masing. Ketinggian air rob masuk ke rumah penduduk kisaran 20-25 cm. Saat ini, sudah mulai surut,” kata Andri.Dalam keterangan dari BNPB juga menjelaskan, berdasarkan laporan dan hasil asesmen awal dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Tegal, sebelumnya genangan rob terjadi pada Senin, 1 Juni dengan tinggi muka air 10-25 cm. Genangan rob di sepanjang pesisir utara laut Jawa dengan panjang kurang lebih 700 meter, dari Kecamatan Tegal Timur sampai Tegal Barat.Sejauh ini, TRC Penanggulangan Bencana BPBD Kota Tegal telah monitoring berkala air rob dan penilaian serta mengambil langkah guna mengantisipasi banjir susulan.",netral
2020-052-19.json,Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah,"Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah | BPBD Jawa Tengah melaporkan genangan rob juga terjadi di Demak pada Kamis, 4 Juni. Rob melanda Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, dan Wedung dengan ketinggian berkisar antara 10-110 cm. Ribuan rumah, sekolah, makam, dan tempat ibadah terdampak genangan itu. Peringatan BMKGAwal Juni menjadi periode bulan yang harus diwaspadai terutama untuk warga di pesisir utara Jawa. BMKG merilis keterangan 4 Juni bahwa, awal Juni potensi rob akan kembali terjadi khusus perairan utara Jawa. BUMG menyatakan, fase bulan purnama akan menyebabkan pasang air laut cukup tinggi di beberapa wilayah Indonesia.Selain faktor astronomis itu, faktor meteorologis berupa potensi gelombang tinggi diprakirakan bisa mencapai 2,5- 4 meter di laut Jawa. Kondisi ini, katanya, dampak embusan angin kuat dan persisten yang mencapai kecepatan hingga 25 knot atau 46 km per jam.Potensi gelombang tinggi di Laut Jawa dan rob di pesisir utara Jawa akan berlangsung hingga 6 Juni dan memiliki kecenderungan menurun seiring dengan penurunan kecepatan angin.Untuk itu, BMKG mengimbau, masyarakat yang bermata pencaharian dan beraktivitas di pesisir atau pelabuhan waspada sebagai upaya mitigasi terhadap potensi bencana rob. Imbauan itu tertama untuk warga di wilayah dengan pantai berelevasi rendah seperti pesisir utara Jakarta, Pekalongan, Cirebon dan Semarang.  Tekanan lingkunganPenyebab rob di Pekalongan, antara lain, karena penyedotan air bawah tanah berlebih. Mila Karmilah, pakar perencanaan kota dosen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang mengatakan, harus dipikirkan mengurangi kegiatan ekonomi eksploitatif di pesisir termasuk Pekalongan.“Masalah banjir rob itu bisa dibilang faktor alam, tapi kan bisa dikendalikan. Selama kita bisa pembatasan kegiatan di daerah tepi pantai. Jadi, harus ada pembatasan, tidak ekspansif,” katanya saat dihubungi Mongabay.",netral
2020-052-19.json,Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah,"Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah | Soal penurunan muka tanah (land subsidence), Mila berharap industri yang menguras air bawah tanah setop. Laju penurunan muka tanah untuk pulau Jawa, katanya, cukup besar, 5-10 cm per tahun dan sudah membahayakan.“Itukan (rob) tidak disebabkan dari satu unsur. Itu gabungan dari beberapa sebab. Bisa karena perubahan iklim, abrasi, land subsidence. Penurunan muka tanah ini karena ada bangunan di atasnya, juga karena ada pengambilan air bawah tanah yang berlebihan di sana,” katanya.Bagi Mila, pembanguan di tepi pantai harus diminimalisir, dan pengambilan air bawah tanah rakus harus dikurangi. Dia usul, bisa mulai dengan penyusunan rencana tata ruang yang benar, dan memastikan perencanaan berjalan secara bertanggung jawab.“Berarti ada beban di atasnya, artinya harus dikurangi. Jangan sampai, misal karena view bagus lalu dibangun hotel tanpa mengindahkan beban terhadap lingkungan.”Menurut dia, alam sesungguhnya sudah menciptakan tatanan sendiri supaya seimbang. Sayangnya, manusia kerap kali beraktivitas yang eksploitatif, hingga menghancurkan keseimbangan itu.“Karena ada lahan, lalu ada demand. Dibuatlah pembangunan di tepi pantai tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang mungkin sudah sangat rentan terhadap aktivitas manusia. Pantai itu rentan untuk kegiatan yang sangat ekspansif. Kegiatan ya harus dipilih-pilih, apa yang bisa dilakukan di daerah sempadan pantai.”Terkait tanggul penahan rob yang dibangun di Pekalongan, katanya, bukan solusi kalau hanya di sebagian lokasi.“Kalau tanggul dibangun, yang ditutup yang di Pekalongan, sebenarnya dampak malah ke Pemalang, sekarang. Banjir berpindah. Sekarang teman-teman di Pemalang minta dibangunkan tanggul juga.”",negatif
2020-052-19.json,Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah,"Ketika Rob Rendam Pesisir Utara Jawa Tengah | Mengingat masalah rob dialami lintas wilayah dengan beragam sebab, katanya, perlu kerja sama berbagai pihak. Pemerintah provinsi harus mengambil tanggung jawab untuk menangani masalah rob, bukan hanya jadi masalah di tingkat lokal. Selain itu, harus mengubah pandangan bahwa rob adalah masalah biasa.“Karena dialami sehari-hari, sudah biasa, banjir dan rob dianggap bukan bencana. Harus ditangani serius sebagaimana kita menangani pandemi COVID-19. Jangan kita cuma sibuk dengan COVID-10 lalu yang kena banjir dan rob tidak mendapat perhatian. Ini bencana.” Keterangan foto utama: petugas menyiapkan perahu karet untuk evakuasi warga terdampak rob di Tegal, Jawa Tengah. Foto: BNPB [SEP]",negatif
2018-069-18.json,Walhi Sumatera Utara akan Gugat KLHK Terkait Konflik Satwa Liar. Alasannya?,"Walhi Sumatera Utara akan Gugat KLHK Terkait Konflik Satwa Liar. Alasannya? | [CLS] Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut), tengah mempersiapkan berkas dan dokumen gugatan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Gugatan dilakukan karena KLHK dianggap lalai terhadap terjadinya konflik satwa liar, yaitu matinya harimau sumatera jantan di Desa Bankelang, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, Minggu (04/3/2018) pagi.Dana Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, kepada Mongabay Indonesia mengatakan, saat ini timnya tengah mengumpulkan semua berkas, bukti, dan fakta yang nantinya dilampirkan untuk menggugat KLHK. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara (BBKSDA Sumut), juga akan digugat, karena dianggap berperan terhadap matinya harimau tersebut.“Terkait kematian harimau di Madina, saat ini pemerintah dan perwakilannya menyalahkan masyarakat yang melakukan pembunuhan terhadap harimau yang diduga terluka itu,” terangnya Selasa (06/3/2018).Menurut Dana, konflik manusia dengan harimau bukan kali pertama terjadi di Sumatera Utara. Sebelumnya, terjadi di Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu Utara, dan Simalungun. “Ini persoalan sangat serius, bukan sebatas harimau dibunuh. Masalah sebenarnya adalah alih fungsi lahan di Mandailing Natal.”Baca: Sadis! Harimau Terluka Dibunuh, Bangkainya Digantung untuk Tontonan  Di sana ada konsesi tambang PT. Sorikmas Mining seluas 24 ribu hektar di blok B dan 30 ribu hektar lebih di blok A. Belum lagi, perkebunan sawit di Madina dan Tapanuli Selatan (Tapsel) beserta hutan tanaman industri.Deforestasi menyebabkan konflik manusia dengan satwa liar, khususnya harimau sumatera terus terjadi. “Harimau turun ke permukiman karena habitatnya hancur akibat izin konsesi yang diberikan pemerintah dalam hal ini KLHK,” jelas Dana.",negatif
2018-069-18.json,Walhi Sumatera Utara akan Gugat KLHK Terkait Konflik Satwa Liar. Alasannya?,"Walhi Sumatera Utara akan Gugat KLHK Terkait Konflik Satwa Liar. Alasannya? | BBKSDA Sumut yang merupakan perpanjangan KLHK juga jangan melihat sebatas konflik. Akar masalahnya harus diketahui yaitu deforestasi. Bila masalah ini diatasi, konflik tidak akan terjadi lagi.Mewakili masyarakat yang terancam dan satwa yang habitatnya rusak, kami menggugat pemerintah dan pemegang konsesi di sana. Alasannya, karena menjadi penyebab hancurnya habitat satwa liar, termasuk harimau sumatera, sehingga terusir dari rumahnya sendiri.“Selain KLHK dan BBKSDA Sumut, kami akan gugat PT. Sorikmas Maining, dan perkebunan sawit. Tambang-tambang yang sudah dicabut izinnya di kawasan Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan juga harus bertanggung jawab. Walhi memiliki legal standing mewakili lingkungan, baik itu harimau, gajah, dan masyarakat untuk melakukan gugatan. Hak mereka harus dilindungi,” terang Dana.Baca juga: Melihat Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera 2018-2028. Seperti Apa?  Kepala Departemen Kajian, Pembelaan, dan Hukum Lingkungan Walhi, Zenzi Suhadi menyatakan, Walhi bisa mewakili lingkungan dan masyarakat, sehingga pihaknya mempersiapkan gugatan ke KLHK. Termasuk, BBKSDA Sumut.Merurut dia, dalam perspektif dan opini, seolah kasus matinya harimau sumatera di Madina, masyarakat yang sengaja membunuhnya. Pemerintah dan banyak organisasi tidak melihat kejahatan yang sesungguhnya. Sebenarnya, konsesi pertambangan dan monukultur adalah predator utama ekosistem, yang secara langsung maupun tidak telah mengusir satwa dari habitatnya.“Kami mewakili harimau dan masyarakat yang jadi korban konflik, akan menggugat penyebab utamanya. Yaitu, pemerintah yang menerbitkan izin kepada perusahaan tambang emas, batubara, hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan perusahaan lain yang dapat konsesi,” ujarnya.  ",negatif
2018-069-18.json,Walhi Sumatera Utara akan Gugat KLHK Terkait Konflik Satwa Liar. Alasannya?,"Walhi Sumatera Utara akan Gugat KLHK Terkait Konflik Satwa Liar. Alasannya? | Perspektif ini, harus diluruskan kepada publik dan negara sendiri. Mengapa? Persoalan satwa akan semakin luas bila negara tidak mengambil posisi yang lebih tepat.“Yang kami gugat selain KLHK, adalah mereka yang merubah bentang alam secara langsung yaitu perusahaan. Sekarang lagi dikumpulkan izin, nomor SK perusahaan, dan nama perusahaan yang merubah langsung bentang alam. Ini kami sebut kejahatan luar biasa terhadap lingkungan, mendorong orang lain menjadi tersangka dalam hal ini komunitas,” terangnya.  Uji koreksi ini akan dilakukan terhadap pemerintah pusat, dalam hal ini KLHK, pemerintah daerah, dan BBKSDA Sumut. Mengapa mereka? Seharusnya, mereka yang melindungi hutan, bukan memberikan izin kepada perusahaan untuk menghancurkannya.“Pemerintah daerah juga akan kita uji, karena beberapa komoditi sektoral izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti pertambangan,” papar Zenzi.  Terkait kasus matinya harimau sumatera di Mandailing Natal, BBKSDA Sumut mengakui adanya dugaan illegal logging di lokasi terjadinya konflik satwa dengan manusia tersebut. Ini terungkap melalui surat BBKSDA Sumut dengan nomor S. 899/K3/BIDTEK/KSA/02/2018 yang ditandatangani oleh Kepala BBKSDA Sumut, Hotmauli Sianturi. Ditujukannya, kepada Kapolda Sumatera Utara, yang isinya meminta bantuan penyidikan terkait adanya kejahatan kehutanan di sana.Dalam surat itu, Hotmauli menyatakan ada pihak yang sengaja memprovokasi untuk membunuh harimau sumatera yang terpantau di area penebangan liar dalam kawasan ilegal di KPHP IX dan Taman Nasional Batang Gadis.   Sehingga, BBKSDA Sumut meminta bantuan kepolisian untuk mengusut penebangan liar dan konflik satwa dengan modus-modus tertentu. Foto utama:  Harimau sumatera. Foto: Rhett Butler/Mongabay.com   [SEP]",negatif
2020-049-05.json,Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut,"Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut | [CLS]   Terjadi pro dan kontra terkait anjuran Presiden Joko Widodo untuk memanfaatkan lahan gambut untuk mencetak sawah baru di Kalimantan guna mencegah ancaman krisis pangan selama pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).Kekhawatiran terbesar adalah mengulangi kegagalan proyek sejuta hektar lahan gambut pada 1995 yang menguras banyak dana dan gagal menyediakan setok pangan. Sedang lahan gambut basah yang menyimpan banyak karbon untuk mencegah krisis iklim rusak karena pengeringan.Baca juga: Bertani di Lahan Gambut, Jangan Mengulang Kesalahan Masa LaluLahan gambut sebenarnya bisa untuk budidaya tanaman dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, lahan gambut harus berada di zona fungsi budidaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK tahun 2017.Pemanfaatan lahan gambut dangkal yang terbengkalai di zona budidaya bisa untuk menambah nilai ekonomi sekaligus melindungi lahan gambut dari kerusakan. Kedua, praktik budidaya tanaman harus memenuhi kaidah ramah gambut, yakni, tidak merusak ekologi gambut dengan tak mengeringkan gambut, tidak membakar lahan gambut, dan tidak mencemari lingkungan. Walau masih memungkinkan dengan berbagai syarat, pertanian di lahan gambut bukan tanpa tantangan.Dari aspek sosial, masyarakat di wilayah gambut memiliki kebiasaan menyiapkan lahan dengan cara membakar sebelum menanam padi. Metode pembakaran dipilih karena praktis, murah, dan dipercayai sebagai cara menambah kesuburan. Contoh, lahan gambut biasa ditumbuhi tanaman bawah yang lebat yang memerlukan upaya ekstra dalam pembersihan lahan. Dengan membakar, semua tanaman bisa langsung bersih. Namun, budaya membakar ini menyumbang emisi karbon besar dan pembakaran berulang akan menyebabkan gambut hilang.Mengubah perilaku dari membakar jadi tak membakar bukanlah hal mudah karena seringkali tidak memiliki kapasitas cukup dalam segi keilmuan, keahlian maupun metode.",negatif
2020-049-05.json,Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut,"Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut | Baca juga: Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta HektarDari sisi tanaman padi, tantangan besar dalam menanam padi di lahan gambut adalah ketersediaan air untuk pertumbuhan tanaman. Banyak lahan gambut sudah terbangun kanal untuk mengeringkan gambut demi kebutuhan perkebunan monokultur, misal, sawit. Pada musim kemarau, akan terjadi kekeringan dan tak ideal untuk menanam padi.  Peluang dan tantangan Ada beberapa peluang pertanian di lahan gambut. Pertama, perlu menerapkan praktik pertanian sesuai kaidah pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Yakni, dengan tidak membakar dan tak mengeringkan gambut. Pembersihan lahan dapat dengan cara manual, yakni, menebas vegetasi dengan parang, dan tanpa alat berat (eskavator).Dengan eskavator, gambut akan rusak karena lapisan permukaan akan terkikis. Dengan cara manual, proses pembersihan dapat lebih berhati-hati tanpa mengikis lapisan permukaan gambut, meskipun cara ini memerlukan waktu lebih lama.Untuk membuat lahan kondusif bagi pertumbuhan tanaman, opsi dapat dilakukan dengan pemberian pupuk hayati dan penyubur tanah. Pada 2017, pertanian padi di gambut dangkal seluas satu hektar dengan metode pembersihan lahan manual dan pupuk hayati sudah diuji coba oleh satu kelompok masyarakat di Desa Sebangau Jaya, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pada satu kali rotasi tanam yakni 102 hari, mulai dari pembuatan persemaian sampai dengan pemanenan.Baca juga: Lahan Gambut Eks PLG Satu Juta Hektar, Bagaimana Kabarnya Saat ini?Dari praktik uji coba ini, hasil produksi gabah 4,5 ton per hektar, lebih tinggi dari pertanian dengan membakar, yang berdasarkan informasi dari masyarakat hanya menghasilkan gabah paling banyak 2,5 ton perhektar.",netral
2020-049-05.json,Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut,"Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut | Setelah kegiatan uji coba ini, masyarakat desa menerapkan praktik pertanian secara mandiri. Hasilnya, dalam dua tahun, telah tercetak 10 hektar lahan pertanian padi swadaya dengan metode tanpa membakar. Dari contoh itu, masyarakat perlu dibekali ilmu dan keterampilan cukup untuk pertanian berkelanjutan.Kedua, dari sisi ekologis, kedalaman gambut yang dianjurkan pertanian padi adalah gambut dangkal atau kurang dari satu meter karena memiliki risiko lingkungan lebih rendah dan tingkat kesuburan relatif lebih tinggi.Lahan gambut dengan kedalaman lebih satu meter tidak dianjurkan untuk pertanian padi, melainkan untuk pemulihan kembali dengan menanam pohon asli gambut. Kegiatan penanaman pohon asli gambut ini harus diiringi pembasahan gambut guna memulihkan kembali gambut mendekati kondisi alami.Ketiga, guna memastikan pertanian tidak mengeringkan gambut, kebasahan lahan selama praktik pertanian berlangsung harus tetap terjaga. Pada wilayah-wilayah gambut yang dibangun kanal, pembuatan sekat penting untuk membasahkan gambut dan memastikan ketersediaan air untuk pertanian.Keempat, pemilihan varietas padi agar tumbuh baik dalam kondisi gambut basah atau tergenang jadi sangat penting agar gambut tetap basah. Dengan memilih varietas padi rawa, misal, Inpari 3, praktik pertanian tak memerlukan pengeringan gambut. Rotasi padi rawa memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan, hingga dalam satu tahun dapat dioptimalkan tiga rotasi sepanjang tersedia keperluan air untuk tanaman padi.Baca juga: Cetak Sawah di Gambut? Mereka Ingatkan Risiko dan Usul Pangan LokalPeluang untuk pertanian berkelanjutan di lahan gambut memang ada tetapi tetap perlu sinergi dan kerja sama antar lembaga dan kementerian terkait.",netral
2020-049-05.json,Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut,"Peluang dan Tantangan Pertanian Padi Berkelanjutan di Lahan Gambut | Berkenaan dengan penyiapan sekat kanal untuk irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki peranan penting. Kementerian Pertanian berperan mentransfer metode pertanian ramah gambut atau pertanian basah pada lahan gambut dangkal kepada masyarakat yang akan jadi mitra. Dengan bimbingan teknis dan pengawasan, penyuluhan, serta menyediakan prasarana dan sarana.Kalau dengan carar-cara benar dan berhati-hati, lahan gambut bisa untuk menambah setok pangan tanpa memperparah krisis iklim yang saat ini sudah terjadi.  *Penulis adalah peneliti dan ahli Restorasi Gambut, WRI Indonesia. Tulisan ini merupakan opini penulis. Keterangan foto utama:  Ilustrasi. Budidaya pertanian padi di lahan gambut, bukan perkara mudah. Harus ekstra hati-hati, kalau tidak, ancaman bencana menanti.. Foto: Taufik Wijaya/ Mongabay Indonesia  [SEP]",netral
2023-011-10.json,"Dulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah?","Dulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah? | [CLS]   Baca sebelumnya:Gunung Raya, Rumah Gajah Sumatera yang HilangGajah Sumatera yang Tidak Lagi Mendatangi Danau Ranau** Hutan di wilayah perbukitan sekitar Danau Ranau, Sumatera [Sumatera Selatan-Lampung], selama ratusan tahun menjadi ruang hidup bersama manusia dengan satwa, khususnya gajah sumatera [Elephas maximus sumatranus].Di sekitar atau di hutan yang berada pada ketinggian 500-3.221 meter dari permukaan laut [mdpl], manusia dan gajah hidup harmonis. Tidak terjadi konflik.Mengapa?“Kami saling berbagi. Kami sama-sama memanfaatkan tanaman yang ada di hutan. Kami tidak mengganggu rumah mereka, begitu pun gajah tidak mengganggu rumah kami, dusun kami,” kata Nuryam Komari [85], warga Desa Pilla, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah [BPRRT], Kabupaten Ogan Komering Ulu [OKU] Selatan, Sumatera Selatan, Desember 2022 lalu.“Dari hutan itu, kami dan gajah mendapatkan sumber makanan dan obat. Jika ada gajah makan durian atau manggis di hutan, kami tidak mengambil buahnya. Sebaliknya, jika kami mengambil durian atau manggis, tidak ada gajah yang mengganggu.”“Jika pun ada rombongan gajah masuk dusun, mereka hanya lewat. Tidak merusak atau mengganggu kami,” ujarnya.  Itu dulu. Setelah tahun 1980-an, sering terjadi konflik manusia dengan gajah. Baik di  wilayah Gunung Raya, Sakau, Saka, Gunung Pesagi, maupun Mekakau.“Mungkin karena hutan dibuka, sehingga banyak tanaman berkurang yang membuat manusia dan gajah berebut. Banyak korban dari konflik itu. Lalu gajah-gajah ditangkap, dibawa pergi dari sini,” ujar Nuryam.Sekarang ini, lanjutnya, populasi gajah mulai berkurang, yang seharusnya mereka [gajah] dapat hidup tenang di dalam hutan [tersisa]. “Kita [manusia], jangan terus membuka hutan.”",negatif
2023-011-10.json,"Dulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah?","Dulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah? | Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Menhut-II /2010  tanggal  10 Februari 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung [KPHL] dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi [KPHP] Provinsi Sumatera Selatan, wilayah hutan yang dikelola UPTD KPH [Kesatuan Pengelolaan Hutan] Wilayah VII Mekakau Saka Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluas 201.112,38 hektar. Terdiri dari kawasan konservasi [173.029,38 hektar], hutan produksi [17.845 hektar] dan hutan produksi terbatas [10.238 hektar].Hutan konservasi terdiri Hutan Lindung OKU Selatan [66.306,38 hektar], Hutan Lindung Mekakau [40.992 hektar], Hutan Lindung Peraduan Gistang [17.917 hektar], Hutan Lindung Saka [2.819 hektar], Suaka Margawatwa Gunung Raya [44.995 hektar], serta Hutan Produksi Saka [17.845 hektar], dan Hutan Produksi Terbatas Saka [10.238 hektar].  Butuh hutanBukan hanya gajah yang butuh hutan,”Kami juga butuh hutan. Kalau hutan habis, dusun-dusun di sini kehilangan air. Air itu bukan hanya untuk kebutuhan di rumah, juga untuk sawah kami,” kata Nuryam Komari.“Bayangkan jika hutan habis. Hidup kami pasti susah. Di musim kemarau pasti kami sulit air,” ujarnya.“Di musim penghujan, jika hutan habis, pasti akan banyak terjadi longsor atau banjir di dusun-dusun sekitar Danau Ranau,”  kata Iptoni [57], warga Desa Tanjung Kemala, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah [BPRRT], Kabupaten Ogan Komering Ulu [OKU] Selatan, Sumatera Selatan.“Saat ini sering terjadi banjir dan longsor,” kata Iptoni.Tanaman di hutan yang disukai gajah semisal durian, aren, rotan, kelapa, manggis, bambu, nenas, pisang, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. “Tapi secara umum, gajah menyukai tanaman bergetah putih,” kata Syamsuardi, Ketua PJHS [Perkumpulan Jejaring Hutan dan Satwa].",negatif
2023-011-10.json,"Dulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah?","Dulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah? | “Hutan di dataran tinggi dan rendah di sekitar Danau Ranau sama seperti hutan di Bukit Barisan lainnya di Sumatera. Kaya tanaman yang dapat dikonsumsi gajah, termasuk pula melimpahnya air dan garam,” ujarnya.Sebagian besar tanaman yang dimakan gajah, juga dikonsumsi manusia. Misalnya durian, aren, manggis, dan rebung.“Di dusun kami, durian itu dimakan gajah dan harimau dan kami berbagi. Buah pertama, biasanya dimakan gajah,” kata Herman [23], pedagang durian dari kawasan Suku Dayo, Kabupaten OKU Selatan.“Sementara dengan harimau berbagi durian di malam hari. Misalnya saat menunggu durian jatuh di kebun, buah pertama yang jatuh tidak kami ambil. Itu milik harimau. Buah kedua yang jatuh, kami yang ambil. Seterusnya bergantian,” lanjutnya.Sejumlah tanaman rumput yang dimakan gajah, dijadikan manusia sebagai obat. Misalnya, pegagan [Centella asiatica].“Ada yang menyebut pegagan gajah, sebab biasa dimakan gajah,” kata Iptoni.“Daun pegagan, baik disayur maupun dilalap, sangat bagus dikonsumsi ibu yang habis melahirkan. Daun pegagan dipercaya melancarkan ASI [Air Susu Ibu]. Sementara tanaman yang dimakan gajah, yang dapat dijadikan obat lainnya seperti kayu tenam, lengkuas, juga pandan,” jelasnya.  100-an individuHendra Setyawan dari Jejak Bumi Indonesia [JBI] menuturkan, populasi gajah di Kabupaten OKU Selatan diperkirakan 100-an individu. Persebarannya dalam sejumlah kelompok di Mekakau, Gunung Raya, Saka, dan Gunung Pesagi.“Data ini berdasarkan pengaduan warga, yang bertemu berbagai kelompok gajah. Misalnya, ada kelompok yang terdiri dari tujuh atau delapan individu,” katanya.Menurut Hendra, antara Gunung Raya dengan Gunung Pesagi, masih ditemukan tiga atau empat kelompok gajah. Persoalannya di wilayah ini bukan kawasan lindung, tapi hutan produksi [HP dan HPT]. Sementara di Mekakau, juga ditemukan beberapa kelompok gajah yang diperkirakan dari wilayah TNBBS [Taman Nasional Bukit Barisan Selatan].",netral
2023-011-10.json,"Dulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah?","Dulu Bersahabat, Kenapa Sekarang Manusia Memusuhi Gajah? | “Persoalannya, masyarakat yang hidup di sekitar hutan itu memandang gajah sebagai ancaman. Banyak gajah mati, misalnya termakan racun, dan begitu pun sebaliknya ada manusia tewas terinjak gajah,” jelasnya.Keharmonisan yang berlangsung selama ratusan tahun, tiba-tiba hilang dalam beberapa belas tahun terakhir.“Kita semua harus mengembalikan keharmonisan ini,” paparnya.  [SEP]",negatif
2020-041-16.json,Penjaga Bumi dari Lampung Barat,"Penjaga Bumi dari Lampung Barat | [CLS]    Di balik pelaksanaan perhutanan sosial, ada petani yang berjibaku mengelola hutan tetap lestari. Ahmad Erfan [56] memegang erat stang motornya. Ia begitu percaya diri, memacu trail hasil modifikasi dengan ban bergerigi besar. Tak lupa, ia membawa rantai cadangan yang bisa diikat ke roda, antisipasi jika jalan berlumpur menghadang.Jalan setapak sepanjang 1.300 meter itu cukup menantang. Tanjakan dan turunan curam menjadi rintangan sehari-sehari Erfan dan para petani kopi lain, di Register 45B, Pekon Tugusari, Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat, Lampung.Jarak kebun kopi robusta Erfan dari rumahnya sekitar sepuluh menit. Akhir Juli hingga Oktober 2020, merupakan jadwal panen raya. Dalam perkiraannya, setiap hektar akan menghasilkan 3 ton biji kopi kering.Pada ketinggian 991 meter dari permukaan laut [m dpl], Erfan menanam kopi yang diselingi tanaman sengon, lamtoro, alpukat, durian, pisang, lada, cabai rawit, dan empon-empon.Tanaman tersebut tidak sembarang. Pengalaman tahunan, mengajarinya bagaimana membuat formula yang tepat, agar kopi beserta tanaman tersebut sama-sama berbuah lebat.Kuncinya, kopi harus memiliki tanaman naungan lebih tinggi. Di sisi lain, kopi membutuhkan unsur hara mikro nitrogen yang bisa disuplai dari tanaman legum, melalui akarnya.“Antara kopi dan naungan jangan sampai berebut unsur hara. Penanaman bisa kombinasi buah-buahan, tanaman kayu, juga kebun campuran,” ujar bapak tiga anak, Sabtu [11/7/2020].Usaha Erfan sebagai petani penjaga hutan di register 45B tak sia-sia. Dia mendapatkan penghargaan sebagai Tokoh Hutan Sosial 2018 pilihan Tempo.  Tokoh yang terlibat ",positif
2020-041-16.json,Penjaga Bumi dari Lampung Barat,"Penjaga Bumi dari Lampung Barat | Kelompok Tani Mitra Wana Lestari Sejahtera yang dikomandoi Erfan mendapat izin mengelola hutan kemasyarakatan [HKm] seluas 262 hektar. Sekitar 103 hektar, berupa lahan miring, mereka tanam pohon kayu untuk konservasi. Ada juga Sugeng Riyanto [48] yang merupakan konseptor dan motivator bersama Erfan, serta Lasimin sebagai eksekutor lapangan, yang aktif di kelompok ini.Ketiganya, kini sudah menjadi tenaga fasilitator di Lampung Barat. Pada 2006, kelompok tani ini mendapat penghargaan Country Best Forest Management [CBFM] Award dari Kementerian Lingkungan Hidup RI.Erfan cukup gencar mendampingi petani ketika izin terbit. Program kebun campuran dalam kebun kopi ia luncurkan, untuk diterapkan pada petani kopi yang dikenalnya. “Berbagi ilmu itu gratis, selagi bisa saya akan terus berbuat,” ucapnya.Kini, anggota kelompok taninya sudah 103 anggota. Erfan paham, hutan bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat, asalkan tidak diubah fungsinya. “Selama tidak merusak, masyarakat bisa diberi akses.”“Saya ini bisanya bertani, tapi tidak punya lahan. Izin tersebut membuat saya bisa menghidupi keluarga,” tutur Lasimin.  Selain Mitra Wana Lestari Sejahtera, ada juga Kelompok Tani Bina Wana. Mantan Kepala Desa Tri Budi Syukur, Engkos Kosasih, yang juga ketua kelompok ini menceritakan bagaimana gigihnya perangkat desa mendukung perjuangan tersebut.Pada 1994, warga yang menggarap lahan register diusir oleh pasukan gajah. Dua tahun berselang, Engkos dan para petani coba mengkomunikasikan permasalahan ini kepada pemda.“Ekonomi warga saat itu collapse. Bupati datang, melihat bekas garapan dan akhirnya menjamin warga bisa menanam lagi. Meski begitu, ada warga yang trauma akibat pengusiran.”",positif
2020-041-16.json,Penjaga Bumi dari Lampung Barat,"Penjaga Bumi dari Lampung Barat | Engkos gigih meyakinkan masyarakat untuk kembali menggarap lahan. Kabar baiknya, pada 1999 terbit surat keputusan tentang hutan kemasyarakatan [HKm] dari pemerintah pusat. Dia segera membentuk kelompok tani, mengelola lahan register. Namun, saat izin berlaku habis, selama 5 tahun, pada 2005 mereka bingung apakah lahan masih bisa digarap atau tidak.Kabar baik datang. Pemerintah pusat mengeluarkan izin tambahan. “Launching di Yogyakarta tahun 2007, petani mendapat izin kelola hutan selama 35 tahun. Selanjutnya, kami sosialisasikan dan muncullah sejumlah kelompok tani.”Semua yang dilakukan anggota, menjaga hutan dengan konsep hutan kemasyarakatan. Para petani bisa berkebun dan dapat hasil sementara pemerintah tidak memungut biaya. Mereka kini merasakan manfaat hadirnya perhutanan sosial.“Sebelum ada Hkm, masyarakat yang sekolah hingga SMA bisa dihitung jari. Sekarang, sarjana sudah banyak,” tuturnya.Berdasarkan penelitian World Agroforestry Centre-ICRAF, dalam publikasinya di Jurnal Agrivita 2004, bertajuk Perspektif Sejarah Status Kawasan Hutan, Konflik dan Negosiasi di Sumberjaya, Lampung Barat, Provinsi Lampung, Bruno Verbist dan Gamal Pasya menjelaskan bahwa konsep Hkm secara ekonomis menguntungkan.Lanskap mosaik dengan kombinasi berbagai sistem tanam kopi, hamparan sawah, dan lajur tanaman/pepohonan di sepanjang bantaran sungai [riparian strips] tidak selalu buruk, bahkan lebih baik ketimbang hanya hutan sebagai penyedia fungsi daerah aliran sungai [DAS] bagi masyarakat.  Hutan lestari masyarakat sejahtera Wahyudi, Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung menerangkan, Dinas Kehutanan Lampung telah memberikan 214 izin selama Januari-Mei 2020 pada lahan seluas 176.363 hektar. Sekitar 78 ribu kepala keluarga memperoleh manfaat.",positif
2020-041-16.json,Penjaga Bumi dari Lampung Barat,"Penjaga Bumi dari Lampung Barat | Dia merinci, kerusakan hutan di Lampung mencapai 375.928 hektar yakni 37,42 persen dari total 1.004.735 hektar. Sementara, kawasan hutan negara di Lampung mencapai 28,45 persen dari total luas Provinsi Lampung. Dengan pemberian izin, diharapkan praktik illegal loging berkurang.Hutan kemasyarakatan memiliki skema lebih fleksibel. Masyarakat boleh menerapkan tumpang sari dengan tanaman kehutanan, asalkan tidak menebang pohon kayu tersebut.“Kami tidak tolerir [kalau menebang].”Ia menilai, penerapan perhutanan sosial tidak bisa dipaksakan. Secara umum, pemerintah memiliki Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial [PIAPS]. Fungsinya untuk mengurangi konflik, menambah kesejahteraan warga, dan mengembalikan fungsi hutan.“Jadi, konsepnya keberlanjutan. Hutan yang telanjur rusak juga bisa diberi izin. Opsi pertama, apakah warganya mau keluar dari hutan. Jika tidak, mereka harus mengikuti peraturan perhutan sosial.”Menurut Wahyudi, pemanfaatan perhutanan sosial di Lampung sudah diimplementasikan pada hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Sementara, hutan adat belum karena syaratnya cukup berat.  Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat KLHK, B. Herudojo Tjiptono, saat seminar daring “Perhutanan Sosial dalam Pengelolaan Hutan” pada Kamis [09/7/2020], memaparkan tujuan jangka panjang perhutanan sosial. Utamanya adalah terbangun pusat-pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan desa. Juga, ada sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja, guna mengentaskan kemiskinan.PIAPS mencerminkan alokasi kawasan hutan yang bisa diajukan masyarakat. Secara nasional sampai 24 Juni 2020, realisasi capaian perhutanan sosial sekitar 4.194.689,82 hektar, melibatkan 859.809 kepala keluarga dan 6.632 unit SK izin/hak.",netral
2020-041-16.json,Penjaga Bumi dari Lampung Barat,"Penjaga Bumi dari Lampung Barat | Di Lampung, berdasarkan PIAPS, dari luasan 383.594 hektar capaian perhutanan sosial sudah termanfaatkan 214.333 hektar. “Saya pikir sangat bagus, sudah 60 persen. Peluangnya besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu kebutuhan lahan.”Senada Herudojo, peneliti perhutanan sosial dari Universitas Lampung, Hari Kaskoyo, Rabu [15/7/2020] menuturkan bahwa perhutanan sosial memberi anugerah kepada masyarakat luas, yakni sumber air terjaga serta menghindari erosi tanah.“Hutan sehat memang karunia Tuhan. Tapi, kita harus tahu, manusia butuh pasokan oksigen, belum lagi kebakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau udara sejuk, kan tidak perlu AC.”Hari membuat disertasi tentang perhutanan sosial di Lampung Barat. Ia mengatakan neraca sumber daya hutan harus ada. “Petani harus diakui perannya, kalau berhasil ya harus dianggap menjaga hutan.”  Dia meneliti banyak aspek sebelum dan sesudah warga mengikuti pengelolaan hutan kemasyarakatan dari segi alam, sosial, finansial, manusia, dan fisik. Laporannya, terbit di Journal of Sustainable Forestry pada 2017.Hari menyebutkan, setelah ikut HKm, secara umum rumah warga yang berdinding dan beratap kayu menurun untuk semua kategori kekayaan, sedangkan rumah berdinding bata dan beratap meningkat. Kepemilikan sepeda motor dan ponsel juga meningkat setelah petani mengikuti HKm.Setelah masuk program, perubahan paling nyata pada kategori modal manusia adalah proporsi rumah tangga yang menerima pelatihan informal. Ini meningkat signifikan.Pelatihan informal tersebut termasuk layanan pertanian, pembuatan hambatan bangunan untuk erosi, agroforestry, pengolahan kopi, dan sadap karet. Pelatihan ini meningkatkan kemampuan petani untuk secara efisien memanfaatkan modal alam dan produktivitas.Persentase anak bersekolah juga naik, untuk rumah tangga miskin. Faktor ini merupakan kesadaran petani, pendidikan dapat meningkatkan penghidupan anak-anak mereka.",positif
2020-041-16.json,Penjaga Bumi dari Lampung Barat,"Penjaga Bumi dari Lampung Barat | Masalah saat ini, tutur Hari, sejak 2016 adalah pengelolaan hutan yang beralih dari kabupaten ke provinsi. Dana yang diterima kesatuan pengelolaan hutan [KPH] dari Rp1 miliar menjadi Rp600 juta.“Pengelolaan hutan membutuhkan uang operasional. Bagaimana membuat sistem hutan lestari? Kalau begini, pemerintah kabupaten mesti mengevaluasi,” ujarnya.  Izin menggarap lahan Warsito, mantan Kepala Dinas Kehutanan Lampung Barat, menceritakan tantangan yang dihadapinya ketika menjabat. “Selalu ada kebakaran hutan hingga 3.000 hektar, juga penebangan liar dan perburuan satwa.”Pembentukan kelompok tani tentu sangat membantu, ditambah penyuluh, dan hadirnya LSM lingkungan dalam menjaga hutan. Selama 10 tahun membina, lahir 5 kelompok tani [Bina Wana, Wana Lestari Sejahtera, Setiawan Bakti, Rimba Jaya, dan Rigis Jaya II], yang benar-benar menjaga hutan.“Hutan lestari dan masyarakat sejahtera akan tercapai melalui perhutanan sosial. Menjaga hutan adalah kewajiban kita semua.”Kini, perilaku masyarakat sudah berubah 180 derajat. Kebarakan hutan nyaris tidak ada, begitu pula penebangan liar dan perburuan satwa. “Mereka adalah petani penjaga,” terang penerima penghargaan Tokoh Penggerak Perhutan Sosial KLHK 2019.Warsito menambahkan, pengelolaan hutan bersama masyarakat hasilnya lebih baik dibandingkan hutan taman nasional. “Setelah mantap dengan konsep hutan kemasyarakatan, saya menghadap Bupati Lampung Barat. Beliau bertanya, jadi ini nanti mau nebangin hutan?”“Tidak Pak, justrus mereka akan menanam, tidak akan menebang pohon. Kopinya kan berbuah dan hutan akan semakin bagus,” jawabnya saat itu.Bupati setuju, mengizinkan warga mengelola hutan sementara. Izin yang membawa angin segar bagi para petani di Pekon Tugusari, Kecamatan Sumber Jaya, Lampung Barat.",positif
2020-041-16.json,Penjaga Bumi dari Lampung Barat,"Penjaga Bumi dari Lampung Barat | Setelah mendapatkan izin sementara, 5 tahun selanjutnya mereka dievaluasi yang hasilnya bagus. Kabar gembiranya, tutur Warsito, terbitlah izin pengelolaan hutan kemasyarakatan selama 35 tahun, terhitung sejak 2007. * Dian Wahyu Kusuma, jurnalis Lampung Post. Artikel ini didukung Mongabay Indonesia.   [SEP]",positif
2018-063-04.json,Foto : Beginilah Aktivitas Nelayan Indonesia,"Foto : Beginilah Aktivitas Nelayan Indonesia | [CLS] Berawal dari sebuah tradisi di Pelabuhan Ratu, hari nelayan kini menjadi salah satu hari besar nasional. Tanggal 6 April merupakan Hari Nelayan Nasional yang telah ditetapkan sejak 57 tahun yang lalu sejak masa pemerintahan Orde Baru. Hari Nelayan Nasional ini ditetapkan untuk mengapresiasi jasa para nelayan nasional.Indonesia yang merupakan Negara maritim dan terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil, dan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Maka tak heran nelayan menjadi salah satu penopang penghasilan Negara. Ada banyak macam pencarian hasil laut yang dilakukan oleh masyarakat nelayan nasional.Dan ini adalah beberapa potret nelayan di beberapa daerah nusantara. 1. Desa LesDesa Les merupakan salah satu desa nelayan pencari ikan hias di daerah Tejakula, Buleleng, Bali. Pada awalnya nelayan di Desa Les adalah nelayan yang mencari ikan hias dengan cara merusak, yaitu dengan menggunakan potasium. Yang tentu saja ini menyebabkan karang-karang di sekitar desa les menjadi mati.Nelayan desa les harus melakukan perjalanan berhari-hari untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena keadaan itulah, dan pelatihan dari LSM, nelayan Desa Les mulai melakukan penanaman koral dan penangkapan ikan hias dengan cara yang lebih ramah terhadap lingkungan.   2. Nelayan RoaRoa di Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai produk hasil laut unggulan ikan roa. Ketika sedang musimnya, hampir di setiap desa nelayan di Sulawesi Utara, berburu jenis ikan yang satu ini. Roa asap dan sambal roa adalah dua dari beberapa olahan dari roa yang cukup terkenal.    3.  Nelayan di Laut selatan Pulau Jawa",positif
2018-063-04.json,Foto : Beginilah Aktivitas Nelayan Indonesia,"Foto : Beginilah Aktivitas Nelayan Indonesia | Laut selatan Pulau Jawa, menyimpan potensi yang cukup besar di sektor perikanan di Indonesia. Tetapi sayangnya, laut yang langsung lepas menuju samudra Indonesia itu, akan cukup sulit dieksplore hasil lautnya ketika musim ombak datang. Ombak di laut selatan bisa 2 kali lebih besar dibandingkan dengan sebelah utara Pulau Jawa di musim yang sama.         [SEP]",positif
2012-033-04.json,"Tak Ada Keputusan, Petani Ogan Ilir Kemah di Kementerian BUMN","Tak Ada Keputusan, Petani Ogan Ilir Kemah di Kementerian BUMN | [CLS] HARI kedua, Selasa(3/7/12), 600 an petani Kabupaten Ogan Ilir, perwakilan 21 desa aksi di Kementerian Keuangan. Setelah berdiskusi dengan perwakilan, mereka beranjak ke Kementerian BUMN.Di kementerian BUMN ini, mereka ingin mendapatkan kepastian terkait tuntutan pengembalian lahan warga yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII unit Cinta Manis, sejak 30 tahun lalu.  Penguasaan lahan masa lalu, penuh teror dan intimidasi. Kementerian BUMN, lembaga yang memiliki perusahaan negara produsen gula ini.Sebagian petani dari Gabungan Petani Penesak Bersatu (GPPB) dan tim advokasi dari Walhi, Direktur Eksekutif Sumatera Selatan (Sumsel), Anwar Sadath; Serikat Petani Indonesia (SPI), Achmad Ya’kup dan Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, masuk.Mereka diterima asisten deputi Kementerian BUMN bidang Usaha Industri Primer III, Sumyana Sukandar. Tim advokasi dan warga petani inipun memaparkan panjang lebar masalah yang menimpa mereka. Dokumen-dokumen pendukung dari daerah diserahkan.Sayangnya, mereka mendapat jawaban jauh dari harapan alias tak ada keputusan apa-apa. Sang asisten deputi mengaku tak bisa memberikan keputusan apa-apa.  Mendengar itu, salah seorang petani menggebrak meja. “Kalau tidak bisa, mengapa tidak bilang dari tadi.” Dia keluar diikuti semua perwakilan. Buntu. Belum ada keputusan.Ratusan petani inipun memutuskan berkemah di jalan dan trotoar di depan kantor kementerian yang dikomandoi Dahlan Iskan ini.“Kita tunggu sampai ada keputusan. Kita tunggu sampai Dahlan Iskan datang,” kata perwakilan petani Ogan Ilir, Abdul Muis. Menteri BUMN, Dahlan Iskan, tengah kunjungan kerja ke Australia, bersama Presiden SBY.Setelah mendengar kabar ini, petani yang menanti di luar ada yang sempat emosi. Mereka berupaya mendorong pintu gerbang.   Anwar Sadath, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, sekaligus Koordinator Lapangan, berusaha menenangkan massa.",negatif
2012-033-04.json,"Tak Ada Keputusan, Petani Ogan Ilir Kemah di Kementerian BUMN","Tak Ada Keputusan, Petani Ogan Ilir Kemah di Kementerian BUMN | “Tenang. Tenang. Kita sudah sepakat berorasi damai.” “Proses di dalam yang mencederai rakyat.”Anwar kecewa dengan sikap kementerian ini. Padahal, mereka datang jauh dari Sumsel berharap ada titik terang akan status tanah mereka.Dari daerah, mereka telah mengantongi data dan rekomendasi dari pemerintah kabupaten sampai provinsi. DPRD kabupaten sampai provinsi.Surat Gubernur Sumsel, merujuk pada hasil kesepakatan dalam pertemuan di DPRD Ogan Ilir, bahwa lahan PTPN VII unit Cinta Manis yang ada Hak Guna Usaha (HGU) agar dievaluasi. Lalu, lahan yang belum terbit HGU, dikembalikan ke masyarakat.Surat gubernur ini ditujukan kepada Kementerian BUMN. “Sehubungan dengan tuntutan masyarakat karena lahan PTPN merupakan aset pemerintah di bawah koordinasi Kementerian BUMN, kami harapkan tuntutan ini ditindaklanjuti,” demikian surat tertanggal 15 Juni 2012, ditandatangani Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf.“Rakyat ke sini datang bawa mandat. Kalau Kementerian BUMN lepas tangan, bagaimana caranya?” kata Anwar. Asisten deputi itu malah mengusulkan penyelesaian di PTPN VII. “Itu sama saja membenturkan masyarakat dengan perusahaan.”Jadi 600 an perwakilan petani Ogan Ilir ini bermalam di sini sampai ada komitmen penyelesaian, baik lahan yang ber-HGU, sekitar 6.500 hektare (ha) ataupun yang tak ber-HGU kurang lebih 13.500 ha.Pada Selasa sore, sekitar pukul 17.00, tampak warga mulai membentangkan terpal-terpal di pinggiran jalan dan trotoar. [SEP]",negatif
2016-025-14.json,Obama dan Masa Depan Badak Putih Afrika,"Obama dan Masa Depan Badak Putih Afrika | [CLS] Obama adalah nama seekor badak putih (Ceratotherium simum). Ia sedang mencari jati diri, dan seringkali terlihat gusar tanpa sebab.“Obama adalah seekor badak yang tampan, sehat, dan bertingkah laku layaknya badak yang menjelang dewasa. Dia baru saja menemukan batas wilayah kekuasannya” kata Angie Genade, penjaganya, sebagaimana dikutip dari Coastweek.com.Obama merupakan badak putih pertama yang lahir di Uganda pada 2009, setelah 30 tahun negara tersebut berharap cemas akan kepunahan badak. Nama Obama memang sebagaimana Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, karena sang badak juga memiliki ayah dari Kenya, seperti sang presiden.Ayah sang badak dibawa dari Solio Ranch, Kenya, pada 2005, sedangkan ibunya adalah hasil donas dari Disney Animal Kingdom di Amerika. Obama merupakan badak pertama yang lahir di Ziwa Rhino Sanctuary, Nakasongola, Uganda bagian tengah, sekitar 170 km dari ibu kota Kampala.Tempat perlindungan ini mulai dibangun oleh Rhino Fund yang tujuannya mengembalikan populasi badak di Uganda karena badak-badak tersebut punah akibat perang saudara berkepanjangan.Pada 1978, ada lebih dari 200 badak di Uganda, tapi pada 1982 tak ada badak lagi di negara tersebut. Program konservasi ini dimulai dengan 6 badak, 3 jantan dan 3 betina. Dan Obama adalah yang pertama lahir.Kini, sudah ada 15 badak, dan diharapkan akan lahir lagi 2 bayi badak di Januari 2017.“Yang menarik, dua yang akan lahir ini, mereka adalah badak uganda, karena orang tuanya lahir di Uganda” kata Genade.Tempat perlindungan ini kini menjadi tujuan wisata populer, dan setiap tahun tak kurang dari 13 ribu wisawatan datang ke tempat tersebut.Genade ingin menunjukkan bahwa proyek konservasi ini bisa berhasil, dan terbukti populasi badak naik, asalkan ada usaha-usaha yang serius. Lebih dari 80 petugas ranger berpatroli menjaga pagar tempat tersebut, menjaga pintu gerbang, dan memonitor badak 24 jam penuh.",positif
2016-025-14.json,Obama dan Masa Depan Badak Putih Afrika,"Obama dan Masa Depan Badak Putih Afrika | Manajemen suaka badak  ini juga menjalin hubungan baik dengan penduduk sekitar, yang diperbolehkan mencari rumput di dalamnya. Cula badak juga diberi microchip, sehingga jika seorang pemburu tertangkap membawa cula, asal muasalnya bisa dilacak.Genade juga menyatakan bahwa sebesar apapun upaya konservasi badak di Afrika, negara-negara yang menjadi pasar cula badak sebaiknya juga dilibatkan. Dia juga menyatakan bahwa perlindungan badak dan satwa-satwa terancam punah lain perlu dimasukkan dalam kurikulum penddikan.Selain itu, aparat pemerintah, perusahaan-perusaan besar, juga publik figur, orang-orang yang dihormati dan dipatuhi bisa memainkan peran yang besar untuk mendesak siapapun agar tidak membeli cula badak.Sebagai informasi, di dunia ini hanya tersisa lima jenis badak. Dua jenis di Afrika, badak hitam (Diceros bicornis) dan badak putih (Ceratotherium simum), serta tiga jenis di Asia: badak jawa (Rhinoceros sondaicus), badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis), dan badak india (Rhinoceros unicornis). [SEP]",positif
2018-063-02.json,"Tanah Bergerak, “Murka” Alam yang Sering Terjadi di Bogor","Tanah Bergerak, “Murka” Alam yang Sering Terjadi di Bogor | [CLS] Fenomena geologi gerakan tanah yang banyak terjadi di wilayah dataran tinggi sering menimbulkan kekhawatiran, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut. Bogor, kabupaten dan kota, adalah wilayah rawan akan tanah bergerak yang berujung pada bencana longsor. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, ada sekitar 40 titik daerah rawan longsor yang teridentifikasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Merunut permasalahan, mengapa Bogor kerap mengalami fenomena tersebut?Peneliti sekaligus dosen Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjajaran Bandung, Dicky Muslim kepada Mongabay Indonesia menjelaskan, pergerakan tanah atau longsor pada prinsipnya terjadi bila gaya pendorong di lereng atas lebih besar dari gaya penahan di bawahnya. Hal ini disebabkan dua faktor mendasar.Pertama, faktor pendorong, berkaitan dengan hal yang memengaruhi kondisi material itu sendiri. Kedua, adanya pemicu yang bisa berkaitan langsung dengan penyebab bergeraknya material tersebut.“Keduanya berkait dan kita bisa membedakannya. Faktor pendorong, misalnya di wilayah tersebut memang material batuan dan tanahnya lapuk, sehingga mudah tergerus apabila air meresap ke dalam terus-menerus. Untuk faktor pemicu, timbul akibat aktivitas di atas permukaan tanah yang menyebabkan bobot tanah meningkat hingga tidak mampu lagi menopang beban,” papar Dicky, Kamis (5/4/2018).Baca: Alih Fungsi Kawasan Hutan, Pemerintah Segel Belasan Bangunan dan Villa di Puncak  Lebih lanjut Dicky menerangkan, karakteristik batuan dan tanah di wilayah Bogor memang memiliki potensi gerakan cukup besar. Ini didasari topografi dengan kemiringan lereng curam dan kondisi geologis berupa tanah vulkanologis dari gunung api muda yang ada di sekitarnya.",negatif
2018-063-02.json,"Tanah Bergerak, “Murka” Alam yang Sering Terjadi di Bogor","Tanah Bergerak, “Murka” Alam yang Sering Terjadi di Bogor | Batuan endapan gunung api, batuan sedimen kecil bercampur pasir, kerikil, dan lempung cenderung lapuk dan kurang kuat. Batuan jenis itu, kata dia, akan mudah bergerak apabila mengalami proses pelapukan.  Selain dua faktor mendasar tadi, ada pengaruh lain yang juga sangat penting, yaitu air. Air merupakan unsur kunci dalam proses terjadinya gerakan tanah. Sistem drainase yang tidak begitu baik ditambah vegetasi di lereng yang terus menghilang ikut menyumbang terjadinya pergeseran tanah dan longsor di wilayah Bogor.“Tanah memiliki tingkat korosi yang tinggi, sangat mudah untuk meresap air. Sementara daya serap alami dari pepohonan sudah tidak ada, air terus masuk ke dalam tanah, ditambah beban dari aktivitas di permukaan yang semakin meningkat. Jadilah pergeseran tanah itu,” tambahnya.  Pemaparan Dicky Muslim diperkuat oleh peneliti Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Agus Budianto. Menurut Agus, geomorfologi Bogor yang berbukit dengan lereng curam, dibangun dengan endapan material pelapukan dari batuan gunung api muda. Di samping itu, aktivitas manusia yang tidak terkontrol, serta curah hujan tinggi menyebabkan potensi longsor semakin besar.“Posisi Bogor ini persis di lembah Pangrango dan Salak. Sebagian besar batuan dan tanahnya dibangun dari material gunung api dengan tingkat kelapukan yang sangat tinggi. Sementara, tata kelola kawasan selama ini belum optimal, memicu banyaknya pembangunan infrastruktur yang tidak sehat dengan tidak memerhatikan lingkungan,” terangnya, kepada Mongabay Indonesia kemarin.Baca juga: Bogor yang Rindu Hujan    MitigasiAgus Budianto yang juga menjabat Kepala Bidang Mitigasi Gerakan Tanah PVMBG mengatakan, aktivitas gerakan tanah masih berpotensi cukup tinggi di sejumlah titik wilayah Bogor. Berdasarkan peta potensi gerakan tanah yang dikeluarkan Badan Geologi, khusus kawasan Puncak, masih berada di zona merah gerakan tanah.",negatif
2018-063-02.json,"Tanah Bergerak, “Murka” Alam yang Sering Terjadi di Bogor","Tanah Bergerak, “Murka” Alam yang Sering Terjadi di Bogor | “Badan Geologi setiap bulannya selalu memperbarui peta prakiraan zona kerentanan gerakan tanah. Peta itu disusun dari hasil overlay atau tumpang susun antara peta zona kerentanan gerakan tanah yang diterbikan Badan Geologi dengan peta prakiraan curah hujan yang diterbitkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),” jelasnya.  Dia menambahkan, peta itu juga, rencananya akan disempurnakan dengan overlay pertumbuhan permukiman dan pertumbuhan perubahan lahan. Namun, Agus menegaskan informasi pada peta kerentanan gerakan tanah tersebut bukan diperuntukkan mencegah kejadian. Melainkan, sebagai peringatan dini, antisipasi, dan mencegah korban bila terjadi longsor.“Upaya preventif ini, harapannya agar semua stakeholder mengambil langkah untuk wilayah prioritas rentan longsor. Selain itu, masyarakat yang berada di sekitar wilayah rentan gerakan tanah juga harus aktif menjaga. Apabila ada retakan sedikit apapun, jangan hanya diam, karena itu bisa jadi tanda-tandanya,” pungkas Agus. Dilansir dari situs resmi Badan Geologi, kejadian gerakan tanah atau longsor periode Maret 2018 yang melanda sebagian besar Jawa, dipicu oleh intensitas curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Sepanjang Maret, setidaknya terhitung 146 kejadian gerakan tanah atau tanah longsor di 43 kabupaten/kota. Kejadian longsor juga berulang kali terjadi di kawasan Puncak (Cianjur dan Bogor) termasuk kawasan Puncak Pass. Longsor di kawasan tersebut sudah sering, kejadiannya mulai Januari 2009, 2013, 2014, dan 2018 ini.   [SEP]",negatif
2019-038-09.json,Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan?,"Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan? | [CLS]  Ekspor raya yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara serentak di lima pelabuhan utama, pekan lalu, bisa menjadi indikasi adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk ekspor produk perikanan. Hal itu bisa dilihat, dari besarnya nilai ekspor yang terkumpul dari aktivitas besar tersebut.Demikian penilaian Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan berkaitan dengan kegiatan ekspor serentak yang dilaksanakan dari lima pelabuhan besar nasional, yaitu Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya, Jawa Timur), Tanjung Emas (Semarang, Jawa Tengah), Belawan (Medan, Sumatera Utara), dan Soekarno Hatta (Makassar, Sulawesi Selatan).Menurut Abdi Suhufan, apa yang sudah dilakukan oleh KKP tersebut, bukan saja akan memperbaiki kinerja mereka yang terus mendapat sorotan tajam dari publik, namun juga secara bersamaan akan ikut menaikkan cadangan devisa Negara, karena nilai ekspor yang berhasil dikumpulkan dari ekspor raya jumlahnya besar.“Itu signifikan untuk devisa Negara, di tengah menurunnya pendapatan Negara dari ekspor,” ucapnya.baca : Benarkah Kinerja Ekspor Perikanan Indonesia Ungguli Negara Pesaing?  Tetapi, Abdi menilai, walau sudah ada catatan positif, Pemerintah perlu bekerja keras untuk mengatasi persoalan mahalnya biaya logistik yang hingga saat ini masih menjadi penghambat ekspor. Untuk itu, Presiden RI Joko Widodo perlu memberi perhatian khusus atas upaya yang sedang dilakukan oleh KKP dan pihak terkait untuk meningkatkan ekspor perikanan nasional.“Sebab, stok dan produksi ikan saat ini sedang naik,” sebutnya.",positif
2019-038-09.json,Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan?,"Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan? | Abdi menambahkan, khusus untuk kargo udara, Pemerintah perlu turun tangan langsung mempertemukan pihak maskapai penerbangan dan pengelola bandara untuk melakukan tinjauan komponen biaya yang bisa ditekan. Ada peluang untuk menurunkan biaya logistik melalui efisiensi tarif gudang yang dikelola oleh pihak Angkasa Pura dan anak perusahaannya. Perlindungan NegaraAbdi melihat tarif gudang bisa ditinjau ulang lebih murah lagi dan juga harus ada jaminan tidak akan ada pungutan liar (pungli). Pasalnya, selama ini pungli di bandara kargo selalu memberikan beban ganda bagi pelaku usaha untuk ekspor.Agar hal itu terwujud, perlunya ada perlindungan dari Pemerintah terhadap kegiatan usaha perdagangan hasil laut. Karena usaha perikanan melibatkan banyak pihak dari sejak hulu dengan menghabiskan banyak modal, waktu, dan tenaga kerja, hingga sampai hilir yang menjadi ujung dari kegiatan tersebut.“Komoditas hasil laut yang ditransportasikan via udara, rentan terhadap kematian. Sehingga prosedur dan sistem handling di gudang bandara dan airlines mesti ditangani dengan baik,” tuturnya.Selain perlindungan, Pemerintah juga perlu membangun dan menyediakan lemari pendingin (cold storage) dengan standar nasional Indonesia (SNI) di beberapa bandara utama yang menjadi penghubung antar pulau. Hal itu untuk mendukung dan mempermudah kegiatan ekspor hasil laut melalui bandara oleh para pelaku usaha.Adapun, contoh bandara yang pantas untuk dilengkapi cold storage di antaranya adalah Bandara Hasanuddin di Makassar (Sulsel), Bandara Sam Ratulangi di Manado (Sulawesi Utara), dan Bandara Pattimura di Ambon (Maluku). Dukungan fasilitas seperti itu, menjadi penting karena bisa meningkatkan kualitas produk perikanan yang akan dieskpor.baca juga : Kinerja Perikanan Nasional Tercoreng Kegagalan Ekspor 2017, Kenapa Bisa Terjadi?  ",netral
2019-038-09.json,Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan?,"Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan? | Di sisi lain, kenaikan biaya logistik yang terjadi sekarang, dikhawatirkan akan mengganggu upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekspor hasil laut ke luar negeri. Hal itu, karena saat ini sudah terjadi penurunan proses produksi di sentra-sentra penghasil produk perikanan di seluruh Nusantara.“Itu terjadi karena ketidakmampuan pelaku usaha dalam mengirimkan barangnya ke tujuan akhir,” tegas Abdi Suhufan.Diketahui, ekspor raya yang digelar pekan lalu, diikuti oleh 147 perusahaan perikanan yang menjadi binaan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 394 kontainer yang berisi 8.938,76 ton dikirim ke berbagai negara dari lima pelabuhan tersebut. Volume ekspor tersebut nilainya mencapai Rp588,79 miliar.Dalam keterangan resminya kepada wartawan, KKP menyebut komoditas yang dikirim pada ekspor raya, adalah frozen tillapia, baby octopus, crayfish, frozen shrimp, frozen whole cleaned cuttlefish, frozen whole round squid, frozen black tiger shrimps, frozen squid, frozen pomfret, frozen cuttle fish, frozen black pomfret.Juga ada  frozen threadfin fish, frozen sweetlip, frozen ribbon fish, frozen shark fish, frozen squid, frozen catfish, frozen ribbon fish, various frozen tuna yellowfin fillet, frozen grouper fillet, frozen snapper fillet, frozen wahoo, frozen oil fish, frozen swordfish, frozen marlin, dan frozen tuna.perlu dibaca : Perintah Luhut ke Susi: Hentikan Penenggelaman, Pulihkan Ekspor Perikanan  Volume BesarSedangkan negara tujuan ekspor produk perikanan itu adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Spanyol, Singapura, Sri Lanka, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Austria, Malaysia, Prancis, Puerto Riko, Italia, Belanda, Australia, Inggris, Denmark, dan Yunani. Sementara, produk yang dikirim, berasal dari perusahaan yang dibina BKIPM Jakarta II, Surabaya, Semarang, Stasiun KIPM Medan II, dan Balai Besar KIPM Makassar.",netral
2019-038-09.json,Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan?,"Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan? | Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang memimpin langsung pelepasan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (19/7/2019) mengatakan ekspor raya itu menggambarkan kondisi perikanan nasional saat ini semakin membaik. Hal itu didukung karena Pemerintah dalam lima tahun terakhir sudah menindak kapal-kapal ikan pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) dan sudah menenggelamkan sebanyak 516 kapal berbendera asing.Bagi Susi, pemberantasan IUUF inilah yang telah memberikan dampak positif terhadap Stok Ikan Nasional. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Kajiskan), Maximum Sustainable Yield (MSY) perikanan Indonesia naik signifikan dari 7,3 juta ton pada 2015 menjadi 12,54 juta ton pada 2017, atau meningkat sebesar 71,78 persen.Susi mengklaim, setelah IUUF diberantas, terjadi peningkatan stok ikan yang kemudian mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan. Tren ekspor produk perikanan Indonesia kemudian meningkat 45,9% dari 654,95 ribu ton dengan nilai USD3,87 miliar pada 2015 menjadi 955,88 ribu ton dengan nilai USD5,17 miliar pada 2018.“Hingga saat ini, produk perikanan kita telah diekspor ke lebih dari 157 negara di dunia. Namun, Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama,” ujarnya.Selain Amerika Serikat, negara lain yang masuk dalam 10 besar negara tujuan ekspor utama Indonesia yaitu Tiongkok, Jepang, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Italia, Vietnam, dan Hong Kong. Adapun 10 jenis komoditas dominan yang dieskpor yaitu udang, tuna, cumi-cumi, olahan rajungan, kepiting, gurita, kakap, dan kerapu. menarik dibaca : Ekspor Tuna dari Indonesia, Amerika Serikat Tekankan Perikanan Berkelanjutan ",positif
2019-038-09.json,Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan?,"Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan? | Susi menambahkan, lewat kegiatan ekspor raya, dia mendorong para pengusaha perikanan terus meningkatkan kepatuhannya untuk melaporkan hasil tangkapan dan ekspor yang sesuai. Dengan begitu, sektor perikanan akan menjadi sektor yang menarik bagi investor, karena menyumbangkan surplus pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.“Kalau pelaporannya kecil kemudian impornya banyak, terjadilah defisit. Negara ini juga akan kurang dihormati dan kurang diminati secara ekonomi. Nanti tidak ada lagi investor mau masuk ke Indonesia,” tegasnya.  [SEP]",positif
2012-025-13.json,Penyelundupan 3.900 Telur Penyu Digagalkan,"Penyelundupan 3.900 Telur Penyu Digagalkan | [CLS] TIM gabungan dari sejumlah instansi mengagalkan upaya penyelundupan 3.900 butir telur penyu dari Kalimantan Barat (Kalbar) ke Sarawak, Malaysia Timur, Minggu(5/8/12) malam. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak, Bambang Nugroho, mengatakan, tim gabungan berhasil mengamankan truk pengangkut ribuan telur penyu ini. Truk dengan nomor polisi KB 8833 CL, dicegat petugas saat melintas di Jagoi Babang, daerah berbatasan dengan Malaysia. “Pemilik telur, Syarifah Rusidah, pedagang lintas batas negara,” kata Bambang. Syarifah warga Pemangkat, Sambas.Syarifah biasa membawa barang-barang dari Indonesia, dijual di Serikin, Serawak. Diduga penjualan telur penyu ini bukan kali pertama.  Dengan alasan kemanusiaan, petugas tidak menahan Syarifah. Tersangka lanjut berdagang di Pasar Serikin.Petugas PPNS dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Pontianak, akan memanggil Syarifah untuk dimintai keterangan. Barang bukti, diamankan BKSDA.  Adapun tim gabungan terdiri dari PPNS BKSDA, Resort Konservasi Sumber Daya Alam Jagoi Babang, Pos PSDKP Jagoi Babang, Pos Karantina Ikan Jagoi Babang dan didukung Polsek setempat.Kuat dugaan, Syarifah cukong yang mengumpulkan telur penyu dari penjarah di Pantai Paloh. Pantai Paloh, salah satu tempat peneluran penyu di Kalbar.Direktur WWF Kalbar, Hermayani Putera, mengatakan, perdagangan tumbuhan dan satwa dilindungi cukup menggiurkan. “Terlebih pelaku perdagangan kerap tidak dijerat hukuman setimpal,” katanya, Senin(6/8/12).Dia mencontohkan, penyelundupan 3.900 telur penyu ke Malaysia, si pelaku tidak ditahan. Instansi terkait membiarkan pelaku meneruskan berjualan di Pasar Serikin,  meskipun nanti  dipanggil BKSDA.",negatif
2012-025-13.json,Penyelundupan 3.900 Telur Penyu Digagalkan,"Penyelundupan 3.900 Telur Penyu Digagalkan | Kuat dugaan, telur penyu itu diambil dari Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing, Paloh, Kabupaten Sambas. Hermayani mengatakan,  telur penyu biasa dijual di pasar tradisional, warung makan dan minum, serta warung kopi. Faktor penyebab, antara lain kesadartahuan masyarakat minim tentang penyu dan telur yang dilindungi.Ada enam jenis penyu dilindungi di kawasan TWA Tanjung Belimbing, yaitu penyu hijau, sisik, belimbing, lekang, tempayan dan penyu pipih. Penyu ini dilindungi berdasarkan PP 7 Tahun 1999 dan Appendix 1 CITES, serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.Informasi lain tentang penyu di Kalimantan bisa dilihat di sini [SEP]",netral
2012-018-13.json,"Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat","Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat | [CLS] Penambangan di kawasan karst (batu gamping) di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yang terus terjadi sampai saat ini memberikan dampak besar terhadap kelestarian kawasan tersebut. Terutama terhadap kondisi air bawah tanah dan ekosistem disekitarnya. Padahal kawasan karst memiliki potensi dan manfaat yang penting bagi ekosistem dan manusia. Potensi itu antara lain sebagai daerah tangkapan dan penampung air bawah tanah, habitat berbagai satwa khas dan unik, serta sebagai lokasi wisata alam, budaya, dan ilmiah.Menurut Ir. Pramudji Ruswandono, M.Si, Kepada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gunung kidul kepada Mongabay Indonesia, selama ini kawasan karst Gunung Kidul yang termasuk dalam Kawasan Karst Gunungsewu telah mememenuhi kebutuhan air baku bagi 120.000 jiwa. Jumlah itu baru dicukupi dari dua sistem sungai bawah permukaan saja, yaitu Sistem Goa Seropan dan Sistem Goa Bribin.Selain itu, karst justru merupakan lokasi akuifer air yang baik, berpengaruh langsung bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Konsep epikarst di katakan bahwa lapisan batu gamping yang ada di dekat permukaan karst memiliki kemampuan menyimpan air dalam kurun waktu yang lama. “Kekayaan air bawah tanah pasti akan terancam, karena penambangan yang terus dilakukan. Upaya pencegahan penambagan sudah dilakukan, agar tidak berdampak meluas.” kata Pramuji .Alexander Klimchouk (2003) dalam penelitiannya ditemukan bahwa zona di dekat permukaan karst merupakan zona utama pengisi sistem (hidrologi) karst melalui proses infiltrasi diffuse dan aliran celah (fissure flow). Dari tipe aliran air pada celah vertikal, Chernyshev (1983), memperkirakan bahwa zona epikarst terletak pada kedalaman 30 – 50 meter di bawah permukaan karst dengan ketebalan bervariasi, biasanya 10-15 meter dari permukaan.",positif
2012-018-13.json,"Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat","Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat | Penambangan di kawasan karst Gunungkidul selain merubah perilaku sungai bawah tanah, juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan empat instalasi pemanfaatan sungai bawah tanah untuk pemenuhan air baku masyarakat yang telah dibangun pemerintah. Instalasi pengelolaan air tersebut berada di Goa Seropan, Goa Bribin I dan Bribin II serta instalasi yang di bangun di muara sistem Bribin di Pantai Baron. Salah satu instalasi tersebut merupakan hasil proyek prestisius kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Jerman, yaitu Hidropower Plant di Bribin II. Instalasi ini merupakan pilot project di dunia yang diharapkan mampu menjawab problem krisis air di Gunungkidul dengan operasional cost nol rupiah.Mengangkat Potensi Wisata dan Menekan PertambanganGunung kidul menyimpan potensi gua yang sangat besar. Ratusan gua yang tersimpan didalamnya mempunyai keindahan dan keunikan yang cukup besar. Sistem gua yang unik dan kompleks juga ditemukan di sini. Potensi sumber daya hayati di kawasan karst Gunung Sewu sampai saat ini belum banyak terungkap. Hal ini disebabkan minimnya kegiatan penelitian hayati di kawasan ini. Kekayaan fauna gua di perairan bawah tanah belum banyak dilakukan penelitian. Selain itu, Kawasan Karst Gunung Kidul  merupakan kawasan karst tropik yang ditandai dengan adanya bukit-bukit karst berbentuk kerucut (conical limestone), kubah (doline) lembah-lembah (polije) serta adanya gua-gua dengan sungai bawah tanah yang mengalir dibawahnya  dihiasi  dengan stalagtit dan stalagmitnya.",negatif
2012-018-13.json,"Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat","Menghentikan Tambang Karst Gunung Kidul, Selamatkan Mata Air Rakyat | Menurut Bagus Yulianto, Koordinator Bidang Wisata dan Konservasi, Yayasan Acintyacunyata Yogyakarta (YAY) kepada Mongabay Indonesia, sampai saat ini pihaknya masih melakukan penelitian Goa-Goa yang ada di Gunung Kidul untuk dikembangkan kepada pariwisata. Selama ini dalam penelitian mereka, penambangan di pegunungan karst akan mengancam kelestarian kualitas air dan kehidupan yang ada di dalamnya. “Kita apresiasi pemerintah yang mengeluarkan surat penghentian penambangan. Akan tetapi, perlu upaya cerdas untuk menjaga kelestariaan kawasan, seperti menjadikannya sebagai wisata goa,” kata Bagus menutup pembicaraan.Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menjelaskan bahwa bentang alam karst termasuk dalam kawasan cagar alam geologi, oleh karena itu dapat disebut kawasan lindung geologi sehingga Surat Edaran Bupati Nomor 540/0196 tertanggal 7 Februari 2011, untuk melakukan penghentian  kegiatan penambangan di kawasan karts. Pemerintah  sudah menyelesaikan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2030. [SEP]",negatif
2019-004-10.json,"RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak","RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak | [CLS]      Kali kedua, Rancangan Undang-undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU Masyarakat Adat), gagal ketuk palu dalam dua periode jabatan DPR. Tahun 2020, rancangan ini kembali masuk agenda prioritas program legislasi nasional (prolegnas).“Posisi RUU Masyarakat Adat ini carry over. Kita tak akan membahas lagi dari awal. Kita berharap pembahasan tak akan lama. Ini hanya tinggal melengkapi dokumen yang ada,” kata Sulaeman M Hamzah, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dalam temu media di Jakarta, awal pekan ini.Dia mengatakan, RUU Masyarakat Adat masuk prolegnas 2020 sebagai inisiatif DPR. Selain Partai Nasdem, RUU juga didukung dua partai lain, yakni, PDIP dan PKB.Kalau merunut perjalanan, RUU Masyarakat Adat sudah beberapa kali masuk prolegnas tetapi masih belum disahkan.Pada 2014, RUU ini sudah pernah dibahas dalam panitia khusus dengan judul RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Hingga akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014, Pansus tidak dapat menyelesaikan RUU ini. Pada 2017 berulang. Saat ini, fraksi Partai Nasdem pula yang menjadi pengusul.“Pada pembahasan prolegnas prioritas 2018, RUU Masyarakat Hukum Adat diusulkan kembali oleh fraksi Partai Nasdem, akhirnya disetujui untuk jadi prolegnas prioritas 2018.”Sejak RUU masuk prolegnas 2017, Nasdem sebagai pengusul langsung membentuk tim fraksi, kerjasama dengan Badan Keahlian DPR dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk penyusunan draf dan naskah akademik. Setelah selesai penyusunan dibawa ke Badan Legislatif untuk harmonisasi.Saat itu, harmonisasi RUU Masyarakat Hukum Adat tidak lama dan disepakati dalam pleno Baleg. Setelah itu, RUU ini diusulkan dalam rapat badan musyawarah untuk disepakati dalam rapat paripurna dan jadi RUU usul inisiatif DPR pada 14 Februari 2018.",netral
2019-004-10.json,"RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak","RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak | Pada 14 Maret 2018, Fraksi Nasdem diundang salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Nasional AMAN di Manado yang menyampaikan perihal perkembangan politik legislasi dalam pembahasan RUU ini di parlemen.Pada 9 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B-186 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR.Ia terdiri dari enam kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tim Pemerintah dikoordinir Menteri Dalam Negeri.  Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 2 Juli 2018 masa persidangan V 2017-2018 memutus, RUU Masyarakat Adat dibahas Badan Legislasi. Sayangnya, sampai akhir masa Jabatan DPR 2014-2019, pemerintah tak menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR. Alhasil, pembahasan RUU Masyarakat Adat tak selesai.Sulaeman bilang, RUU Masyarakat Adat sangat penting untuk menata, menguatkan masyarakat adat melalui pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional mereka. Juga memberikan perlindungan optimal dalam hak pengelolaan yang bersifat kumunal, baik hak tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam turun menurun, maupun melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.Dia juga akan terus lobi kepada pemerintah agar DIM segera diserahkan ke DPR. Dengan begitu, proses pembahasan RUU Masyarakat Adat bisa jalan. Tanpa DIM, katanya, pembahasan RUU tak akan lanjut.",netral
2019-004-10.json,"RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak","RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak | “Saya juga minta kepada AMAN untuk membuat DIM tandingan. Kalau kita hanya menunggu dari pemerintah, ini tak akan selesai. DIM tandingan ini penting untuk kita dalam pembahasan dan lobi-lobi. DIM dari pemerintah bisa kita sandingkan. Hingga bisa meyakinkan, bahwa RUU ini bisa menjawab persoalan masyarakat adat di lapangan.”Rukka Sombolinggi, Sekjen AMAN mengatakan, UU Masyarakat Adat sangat fundamental guna perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Saat ini, katanya, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat adat, justru menyebabkan kesulitan bagi masyarakat adat dapatkan hak-hak tradisional.“Dalam praktiknya, UU ini saling tumpang tindih dan menyandera pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat,” katanya.Rukka bilang, kondisi saat ini sangat krusial. Pemerintahan Joko Widodo, sangat pro investasi dan rencana deregulasi berbagai aturan yang menghambat investasi, membuat ancaman terhadap masyarakat adat makin tinggi.“Ketika investasi masuk, proyek pemerintah bangun jalan, bendungan, smelter dan lain-lain mengabaikan fakta bahwa tanah itu bukan tanah kosong.”Ketika proyek pembangunan masuk di tanah adat yang belum ada kepastian hukum, konflik terus terjadi. Untuk itu, katanya, UU ini sangat penting guna memastikan program pemerintah berjalan baik tanpa harus mengorbankan masyarakat adat.“Capek juga kita terus berkelahi di lapangan. Konflik yang sudah terjadi sejak lama, tak akan selesai jika tak ada UU Masyarakat Adat,” katanya.Dengan ada UU Masyarakat Adat, Rukka berharap, perampasan tanah adat, pecah belah antara masyarakat, intimidasi dan kriminalisasi bahkan pembunuhan tidak terjadi lagi.“Selama ini, banyak kasus perampasan hak masyarakat adat yang sebenarnya dilindungi Undang-undang, tapi diabaikan.”  ",negatif
2019-004-10.json,"RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak","RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak | AMAN, katanya, terus berkomunikasi dengan Baleg DPR untuk membahas RUU ini. AMAN juga mendesak pemerintah segera menyerahkan DIM kepada DPR.“Sekarang bola ini ada di Pemerintah sebab DIM belum juga diserahkan ke DPR. Proses pembahasan RUU hanya akan berlangsung ketika pemerintah sudah menyerahkan DIM.”Pemerintah, katanya, harus berhenti main kucing-kucingan. “Proses penyusunan DIM harus terbuka.”Siti Rakhma Mary, dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan, berkomitmen terus mengawal RUU Masyarakat adat. Saat ini, sudah ada 16 organisasi masyarakat sipil tergabung dalam Koalisi Pemantau RUU Masyarakat Adat.Mereka antara lain, debtWATCH Indonesia (dWI), Jurnal Perempuan, Forum Masyarakat Adat Pesisir, Kalyanamitra, Kemitraan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Lapeksdam NU. Juga, Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PB AMAN), Perempuan AMAN, PPMAN, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Sawit Watch, Satu Nama, YLBHI, HuMa, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara).“Ada berbagai masalah mendasar berkaitan dengan nasib masyarakat adat. Utamanya, tak ada pengakuan hingga perampasan wilayah adat terus terjadi.”Pelanggaran hak budaya tradisional, katanya, juga banyak dilanggar. Hak perempuan adat, anak dan pemuda adat sampai hak atas lingkungan hidup sehat.Keberadasan UU Masyarakat Adat, katanya, sangat penting. Ia akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, lingkungan, spiritualitas dan lain-lain.YLBHI mencatat, sepanjang 2019, ada 43 masyarakat adat dikriminalisasi, sebagian besar karena peladangan tradisional dan membuka lahan dengan cara membakar.Sebagian besar terjerat Pasal 108 jo 69 UU No 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No 18/2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (P3H).",negatif
2019-004-10.json,"RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak","RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak | “Padahal, sebenarnya UU ini dibuat menyasar aktor besar. Tak pernah sekalipun untuk menyasar korporasi. Selalu yang ditangkap masyarakat kecil dan adat.”Maria SW Sumardjono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan, pengakuan masyarakat adat bukan syarat menentukan eksistensi beserta ulayatnya. Menurut dia, pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu bersifat declaratoir atau menyatakan sesuatu yang sudah ada.Upaya menuntaskan pengakuan ini, katanya, bisa inisiatif masyarakat hukum adat itu sendiri dan pemda. Tujuannya, memastikan subjek hak ulayat, ditempuh proses sosio-anthropologis yang berujung pada penetapan yang bersifat yuridis.“Deklarasi masyarakat hukum adat tertentu baik subyek hak ulayat dan obyek hak ulayat dituangkan dalam keputusan Kepala Daerah yang dilampiri dengan peta wilayah. Proses ini berlaku terhadap hak ulayat yang beraspek publik sekaligus privat.”Kepastian hukum terkait obyek hak ulayat dalam suatu wilayah masyarakat hukum adat, katanya, dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi.“Apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batas dan mencatat dalam daftar tanah. Dengan kata lain, tak diterbitkan sertifikat di atas hak ulayat yang kewenangan beraspek publik sekaligus privat,” katanya.Bagi hak ulayat yang kewenangan beraspek privat semata, katanya, tak perlu penetapan. Penuntasan administrasi pengakuan, katanya, dalam bentuk sertifikat tanah milik bersama.Sedangkan UU tentang masyarakat adat, katanya, perlu sebagai peletak dasar pengaturan beserta hak- hak yang bersifat komprehensif. Sampai saat ini, katanya, terkait hak ulayat hanya diatur sporadis dan sumir dalam berbagai UU. “Utamanya, UU sektoral yang tidak selalu sejalan satu sama lain,” katanya.",netral
2019-004-10.json,"RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak","RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas 2020, Berikut Masukan Para Pihak | Maria bilang, kelambanan dalam penerbitan UU masyarakat hukum adat menandakan, negara belum sepenuhnya hadir untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka.“Komitmen pemerintah memenuhi hak konstitusional masyarakat adat ditunggu melalui penuntasan RUU ini.”Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM mengatakan, merujuk berbagai peraturan perundangan dan konstitusi, sebenarnya masyarakat adat itu sudah diakui.Dia bilang, ada banyak UU mengatur keberadaan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat, mulai UU Pokok Agraria, UU Kehutanan, UU Minerba hingga UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.“Jadi persoalan karena definisi masyarakat adat di berbagai peraturan perundang-undangan itu beda-beda. Hak yang diatur juga beda-beda. Ketika menurun pada pasal soal pengakuan, itu juga berbeda-beda,” katanya seraya menekankan, UU Masyarakat Adat sangat penting.Selama ini, katanya, banyak sekali kampung adat belum diakui karena persoalan ketidakkonsistenan aturan perundang-undangan. Keterangan foto utama: Warga Iban mendayung sampan di Sungai Utik di hutan adat Sungai Utik di Kalimantan Barat. Foto: Rhett A. Butler   [SEP]",netral
2013-045-05.json,Video: Pemboman Kembali Hancurkan Keindahan Terumbu Karang Mentawai,"Video: Pemboman Kembali Hancurkan Keindahan Terumbu Karang Mentawai | [CLS] Aksi pemboman untuk mengambil ikan di perairan Mentawai hingga saat ini masih terus berlanjut. Sebuah video baru yang diunggah tanggal 24 Februari 2013 silam memperlihatkan episode lanjutan proses perusakan keindahan bawah laut di Mentawai. Video berdurasi hampir tiga menit inidiambil 48 jam setelah pemboman dan memperlihatkan dampak langsung terhadap terumbu karang yang menjadi korban langsung peledakan ini.Video ini adalah video lanjutan dari dua video sebelumnya yang sempat diunggah ke Youtube sejak tanggal 25 Januari 2013 silam. Beberapa warga sempat melaporkan hal ini kepada pihak berwenang namun pihak keamanan hanya memberikan janji untuk melakukan patroli di wilayah-wilayah yang diduga menjadi lokasi favorit pemboman nelayan. Namun hingga kini upaya ini belum dilakukan.Lokasi pemboman di video baru ini tidak jauh dari lokasi pemboman pertama yang berada di titik koordinat -1.844355 99.30645, tepatnya di sekitar pulau kecil bernama Mainuk, di selatan Pulau Siberut Utara.Menurut data dari BPS Sumatera Barat, kabupaten yang memiliki garis pantai 758 kilometer ini memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Di perairan sepanjang pantai itulah tersimpan kekayaan laut yang cukup potensial seperti kerapu, kakap, tongkol, teripang, dan rumput laut. Kerapu dari perairan Kepulauan Mentawai bahkan menjadi komoditas ekspor. Daerah penangkapan di sepanjang pesisir Pagai Utara Selatan sampai Siberut. Kerapu hasil tangkapan dalam bentuk beku segar dibawa ke Padang dan dikapalkan melalui pelabuhan Dumai, Riau menuju Malaysia.",negatif
2013-045-05.json,Video: Pemboman Kembali Hancurkan Keindahan Terumbu Karang Mentawai,"Video: Pemboman Kembali Hancurkan Keindahan Terumbu Karang Mentawai | Potensi pariwisata juga tidak kalah menarik. Perairan Mentawai dikenal sebagai tempat paling menantang untuk pecinta olahraga selancar air atau surfing. Potensi pantai yang terkenal untuk olah raga selancar ini menjadi incaran wisatawan mancanegara. Lokasi selancar terdapat di Nyangnyang, Karang Bajat, Karoniki, dan Pananggelat Mainuk di Kecamatan Siberut Selatan, Katiet Bosua di Kecamatan Sipora, serta pantai selatan dan barat Kecamatan Pagai Utara.Berikan suara anda untuk melindungi perairan Mentawai dari aksi pemboman lewat: https://www.change.org/petitions/stop-bombing-the-mentawai-reefs [SEP]",positif
2017-083-13.json,"Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya?","Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya? | [CLS] Semakin sedikitnya populasi dugong (dugong dugon) di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, memaksa Pemerintah Indonesia untuk semakin meningkatkan perhatian untuk menyelamatkan mamalia laut tersebut. Untuk itu, Indonesia bergabung dengan Madagaskar, Malaysia, Mozambik, Sri Lanka, Timor Leste, dan Vanuatu dalam proyek Dugong and Seagrass Conservation Project (DSCP).Sesuai dengan namanya, menurut Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Rusandi, proyek tersebut berfokus pada penyelamatan dugong dan habitat padang lamun dari ancaman kepunahan.Andi menjelaskan, dalam proyek tersebut, DSCP Indonesia menggelar “Pelatihan Metode Survei dan Pemantauan untuk Dugong dan Habitat Lamun” yang akan dilaksanakan dua kali di Jakarta dan Toli-toli, Sulawesi Tengah.“Di dua tempat tersebut, para akademisi, peneliti, dan praktisi akan mendapatkan materi pelatihan yang berisi tentang penyelamatan dugong dan habitat lamun,” ucap Andi, Kamis (2/2/2017).Dia menerangkan, DSCP adalah proyek regional Global Environtment Facility (GEF) yang diinisiasi bersama United Nation Environment Programme – Convention on the Conservation of Migratory Species (UNEP-CMS) bekerjasama dengan Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund (MbZ).Dengan digelarnya pelatihan tersebut, Andi berharap, semua pihak terlibat bisa meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerahnya dalam upaya konservasi dugong dan habitatnya.Termasuk, kata Andi, dalam implementasi kegiatan pemantauan berbasis masyarakat dan penanganan mamalia laut terdampar. Selain itu, pelatihan juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peneliti, akademisi dan praktisi konservasi dugong dan habitatnya dalam hal survei udara (aerial survey), survei akustik serta analisis data GIS maupun manajemen database-nya.",positif
2017-083-13.json,"Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya?","Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya? | Dengan digelarnya pelatihan, Andi mengatakan, data dan informasi terkait dugong dan padang lamun bisa semakin dilengkapi lebih detil. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan dan perlindungan keduanya bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran.“Kami berharap nantinya pihak-pihak dapat bersama membantu untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Dugong dan Lamun yang telah disusun bersama,” tutur dia.Kepala Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dirhamsyah  pada kesempatan yang sama mengatakan, dengan bergabungnya Indonesia dalam DSCP dan menggelar pelatihan, data dugong dan padang lamun bisa terkumpul sebagai basis data nasional.Sementara, Direktur Coral Triangle WWF-Indonesia, Wawan Ridwan menyebutkan, pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan berbagai pihak dan masyarakat dalam pelestarian dugong dan padang lamun.“Melalui DSCP, masyarakat didorong untuk menjadi pelaku utama dan duta bagi perlindungan dugong dan padang lamun di wilayahnya,” kata dia.Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) Luky Adrianto, menyebut, riset dugong dan padang lamun perlu ditingkatkan karena selama ini masih tertinggal bila dibandingkan dengan riset terumbu karang dan mangrove.Salah satu upaya penyelamatan yang bisa dilakukan, kata Luky, adalah dengan melibatkan masyarakat di dalamnya. Menurut dia, cara tersebut diyakini akan lebih efektif karena sudah terbukti dalam penyelamatan satwa laut ikan hiu dan pari manta.Seperti diketahui, dugong adalah salah satu dari 35 jenis mamalia laut di Perairan Indonesia yang biasa ditemui di habitat padang lamun. Dugong dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.",positif
2017-083-13.json,"Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya?","Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya? | Selain itu, dugong sudah masuk dalam Daftar Merah oleh the International Union on Conservation of Nature (IUCN) dunia sebagai satwa yang “rentan terhadap kepunahan”. Tak cukup itu, dugong juga masuk dalam Apendiks I oleh the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),Dengan perlindungan berlapis tersebut, Dugong dinyatakan sebagai satwa laut yang dilindungi penuh dan tidak dapat diperdagangkan atau dimanfaatkan dalam bentuk apapun.Untuk melaksanakan hasil pelatihan, DSCP Indonesia akan memulainya di 4 lokasi, yaitu Bintan-Kepulauan Riau, Alor-Nusa Tenggara Timur, Kotawaringin Barat-Kalimantan Tengah, dan Tolitoli-Sulawesi Tengah.Dana Hibah Rp11 miliarSebelum terlibat dalam proyek DSCP, Indonesia mendapatkan dana hibah sebesar Rp11 miliar pada 2016. Dana tersebut berasal dari GEF dengan UNEP-CMS dan difokuskan untuk program pelestarian dugong dan padang lamun.Selain Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal PRL KKP Agus Dermawan mengatakan, negara lain yang mendapatkan dana hibah adalah negara yang tergabung dalam proyek DSCP internasional, yaitu Malaysia, Sri Lanka, Mozambik, Madagaskar, Timur Leste, dan Vanuatu.“Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan penyelamatan dugong dan padang lamun selama tiga tahun, dari 2016 hingga 2018,” ungkap dia.Agus Dermawan mengatakan, setelah mendapatkan dana hibah pada 2016 lalu, pihaknya bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk menyiapkan dan melaksanakan tiga program kegiatan untuk penyelamatan dugong dan habitat lamun.Ketiga program tersebut, kata Agus, adalah penguatan kebijakan strategi nasional dan rencana aksi untuk konservasi dugong dan habitatnya, penguatan penyadaran masyarakat dan riset terkait konservasi dugong dan padang lamun, dan manajemen pengelolaan dugong dan habitatnya berbasis masyarakat.",positif
2017-083-13.json,"Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya?","Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya? | Menurut Agus, meski KKP ikut berperan, namun program tersebut bukanlah program Pemerintah dan melainkan adalah program bersama dengan sejumlah pihak. Untuk proyek tersebut, pihaknya menjadikan Pulau Bintang dan Alor sebagai proyek pertama dan percontohan untuk penyelamatan dugong dan habitat lamun.“Kita sadar bahwa dugong ini semakin terancam, jadi harus ada upaya penyelamatan secara langsung dan berkelanjutan. Namun, kita tidak punya data dan informasi yang lengkap berkaitan dengan penyebaran Dugong dan habitat lamun ini,” ucap dia.Sementara, kata Agus, di sisi lain, ada fakta yang tak bisa diabaikan bahwa dugong hingga saat ini masih menjadi objek perburuan oleh masyarakat ataupun pihak tetentu. Atau, kalaupun tidak, Dugong kerap kali terperangkap dalam jaring nelayan dan itu biasanya akan dimanfaatkan untuk dipelihara oleh masyarakat.Agus menyebutkan, perlunya penyelamatan dugong dan habitat lamun, karena dugong dikategorikan mamalia laut yang siklus hidupnya sangat singkat. Dia memperkirakan, dugong paling lama bertahan hidup mencapai usia 60 tahun.“Karena itu, jumlahnya sangat terbatas. Harus dijaga dengan baik oleh kita. Dugong ini juga hanya bisa melahirkan satu bayi setiap kali melakukan masa reproduksi yang berlangsung selama tujuh tahun,” jelas dia.Konsumsi Daging DugongLebih lanjut Agus Dermawan mengatakan, terus terancamnya populasi Dugong saat ini, tidak lain karena di Indonesia, terutama di sejumlah wilayah, ada kebiasaan mengonsumsi daging dugong oleh sekelompok orang atau perseorangan. Konsumsi tersebut, tak lepas dari mitos yang masih melekat kuat di dalam komunitas masyarakat tersebut.“Masih ada mitos di masyarakat, jika mengambil air mata dugong dan taringnya, bisa dipakai untuk pesugihan. Untuk dagingnya, itu dikonsumsi oleh banyak orang. Jika dapat dugong, itu akan ada pesta yang mewah sekali,” papar dia.",netral
2017-083-13.json,"Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya?","Indonesia Terus Berupaya Lestarikan Dugong dan Padang Lamun dari Kepunahan, Bagaimana Caranya? | Menurut Agus, jika terus dibiarkan kebiasaan tersebut, maka populasi dugong akan semakin terancam di Indonesia. Karenanya, butuh penanganan lebih jauh untuk menyelamatkan dugong dan habitat lamun dari ancaman kepunahan. [SEP]",negatif
2021-070-09.json,"Bunglon Jambul Hijau, Si Reptil yang Mampu Berubah Warna","Bunglon Jambul Hijau, Si Reptil yang Mampu Berubah Warna | [CLS]  Pembawaannya tenang dikala hinggap di atas daun pohon jati (Tectona grandis) di malam hari. Warna kulitnya tidak mencolok karena bepadu dengan warna daun. Saat berpindah dari daun satu ke daun lain jalannya pelan, sehingga memudahkan untuk diabadikan dengan kamera.Begitu pindah ke daun yang kering warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Dia lah bunglon jambul hijau, si kadal yang mempunyai kemampuan merubah warna tubuhnya, dengan menyesuaikan warna tempat dimana dia berada. Atau sesuai dengan keadaan emosi, cahaya, suhu, dan kelembaban lingkungannya.baca : Bunglon yang Ditemukan di Madagaskar Ini, Bisa Jadi Reptil Terkecil di Dunia  Biasanya reptil yang mempunyai nama latin Bronchocela cristatella ini berubah menjadi warna hijau kecoklatan atau coklat. Perubahan warnanya ini biasa digunakan sebagai teknik untuk mengelabuhi musuhnya. Ketika dia marah, warna kulitnya cenderung lebih gelap. Kemampuan mengubah warnanya ini selain digunakan untuk melindungi diri dari predator juga digunakan untuk mencari mangsa.Sebagian orang mengartikan bahwa bunglon mengubah warna kulitnya sebagai kamuflase atau respon terhadap musuh yang membahayakannya. Padahal, tidak juga seperti itu. Reptil ini memang mempunyai kemampuan untuk merubah warna kulitnya. Akan tetapi, dia tidak bisa merubah warna warna kulit kesemua warna, melainkan hanya warna-warna tertentu saja. Sementara sel yang mendukung dan membuat perubahan ini terjadi disebut dengan chrismatophores. baca juga : Satu Abad Menghilang, Bunglon Warna-warni Ini Ditemukan Kembali  PersebaranBunglon jambul hijau bisa tumbuh, panjangnya bisa mencapai sekitar 57 cm (22 inci). Di leher atasnya terdapat deretan jambul berwarna hijau terang, bentuknya bergerigi yang menjadikannya disebut dengan bunglon jambul, meskipun jumlahnya tidak sebanyak seperti pada bunglon surai.",netral
2021-070-09.json,"Bunglon Jambul Hijau, Si Reptil yang Mampu Berubah Warna","Bunglon Jambul Hijau, Si Reptil yang Mampu Berubah Warna | Mempunyai lubang telinga yang besar, ukurannya sebesar matanya sehingga bisa dilihat jelas. Sementara, kepala dan leher memiliki warna hijau muda dengan daerah mulut hingga bagian bawah mata berwarna hijau pucat atau keputihan. Begitu juga dengan punggungnya yang berwarna hijau muda, hanya lebih gelap daripada kepala dan leher.Tubuh bagian bawah berwarna hijau muda kekuningan atau hijau pucat. Warna ekornya berwarna hijau kekuningan atau hijau kecoklatan. Kaki dan punggung berwarna sama, dengan telapak kaki berwarna lebih terang. Bunglon adalah hewan yang eksotis dari kelas repil yang hidupnya di pohon.menarik dibaca : Dirilis, Daftar 100 Reptil Paling Unik dan Terancam Punah di Dunia  Bentuknya mirip dengan iguana. Dia adalah salah satu reptil yang paling terkenal terutama di daerah penduduk asli benua Afrika dan Madagaskar, bisa juga ditemukan di beberapa kawasan lain di Eropa dan Asia. Tetapi ada lebih dari 120 spesies yang termasuk dalam keluarga bunglon Chameleon ditemukan di wilayah Mediterania.Bunglon ini tersebar di Myanmar bagian selatan, Kepulauan Nikobar, Semenanjung Malaya, dan Thailand bagian selatan. Sementara di Indonesia, bunglon ini tersebar di pulau-pulau Jawa, Bali, Borneo, Sulawesi, Sumatra, Nias, mentawai, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara, Maluku.Bagi orang awam, mengetahui bunglon sebagai kadal yang pandai merubah warna kulit dan bisa memanjat dengan handal. Bunglon adalah reptil yang termasuk dalam suku Agamidae. Marganya ada banyak, seperti Bronchocela, Calotes, Gonocephalus, Pseudocalotes, Aphaniotis dan juga saudara dekatnya yaitu cicak terbang (Draco) dan Soa-Soa (Hydrosaurus).Bunglon kerap ditemukan di semak, perdu dan pohon-pohon peneduh di kebun dan pekarangan rumah. Sering juga kedapatan jatuh dari pohon atau perdu disaat mengejar mangsanya, tetapi dengan segera berlari menuju pohon terdekat. Makanan utamanya yaitu serangga kecil.",netral
2021-070-09.json,"Bunglon Jambul Hijau, Si Reptil yang Mampu Berubah Warna","Bunglon Jambul Hijau, Si Reptil yang Mampu Berubah Warna | baca juga : Dua Spesies Reptil Baru Ditemukan di Sumatera, Apa Saja?  Pola ReproduksiPada umumnya, bunglon berkembang biak dengan bertelur (ovivar), akan tetapi terdapat pula spesies bunglon yang bertelur di dalam perut dan membersarkan anaknya di dalam perut sebelum dilahirkan (ovovivivar). Spesies bunglon yang bertelur mempunyai telur setelah 3-6 minggu setelah kawin.Jika akan bertelur, bunglon betina akan turun ke tanah dan mulai menggali lubang antara 10-30 cm tegantung spesies bunglon. Dia akan masuk ke dalam liang tersebut. Spesies bunglon yang bertelur mempunyai telur setelah 3-6 minggu setelah kawin.Spesies bunglon berkudung (Chamalelo calyptratus) mempunyai telur 80-100 telur, sementara spesies bunglon Brookesia.  Ukuran telur dan bayi bunglon yang baru menetas bervariasi tergantung spesies. Biasanya, telur akan menetas setelah 4-12 bulan, tergantung spesiesnya. Spesies bunglon yang bertelur beranak seperti bunglon Jackson (Trioceros jacksonii) yang mempunyai masa kehamilan 5-7 bulan.Masing-masing anak akan lahir dalam membran lengket yang merupakan kantong kuning telur. Induknya akan menempelkan telur tersebut pada ranting dimana membran akan pecah dan bayi bunglon bisa keluar. Spesies bunglon ini bisa mempunyai 30 ekor anak sekaligus sekali kehamilan.   [SEP]",netral
2013-037-05.json,Setahun Mongabay-Indonesia: Meluncurkan Media Lingkungan Online di Negara Lain,"Setahun Mongabay-Indonesia: Meluncurkan Media Lingkungan Online di Negara Lain | [CLS] Sekitar setahun silam, situs Mongabay berbahasa Indonesia diluncurkan (launching resminya tanggal 19 Mei 2012, namun situsnya sendiri sudah tayang sebelum saat peluncuran). Mongabay.co.id adalah proyek pertama dibawah naungan Mongabay.org, anak cabang dari media non-profit Mongabay yang saya luncurkan tahun lalu. Mongabay.org sendiri memiliki tiga program besar: proyek reportase khusus bagi non-jurnalis Mongabay, program edukasi lingkungan bagi anak usia sekolah dan reportase dalam bahasa non-Inggris.Saya meluncurkan Mongabay-Indonesia sebagai sebuah proyek pertama dibawah Mongabay.org karena meyakini negeri ini tengah berada dalam titik kritis dalam sejarah pembangunannya. Indonesia memiliki kesempatan untuk berubah dari pendekatan business-as-usual yang masih berbasis ekploitasi sumber daya alam (salah satunya dengan membuka hutan), menuju pembangunan rendah karbon yang melestarikan hal-hal yang selama ini membuat Indonesia itu unik (keragaan hayatinya dan kebudayaannya), sementara di sisi lain juga bisa meningkatkan hajat hidup untuk seluruh orang Indonesia.Dari sudut pandang lingkungan, Saya melihat Indonesia di tahun 2011-2012 sama seperti kondisi yang dihadapi Brasil satu dekade sebelumnya: angka deforestasi tinggi, rawan konflik sosial, dan korupsi yang menjadi penyakit umum namun di sisi lain meningkatnya kepentingan pihak swasta dalam menekan pembabatan hutan, tumbuhnya civil society, meningkatnya transparansi dalam tata guna lahan, serta berbagai sinyal positif di level pemerintahan federal serta di bawahnya mulai membawa dampak. Seiring dengan perkembangan ini, deforestasi di Brasil turun drastis hingga 80%, namun di Indonesia angka deforestasi masih tetap tinggi. Hingga kini, Indonesia dan Brasil memang tetap dua negara yang sangat berbeda, namun saya melihat sebuah benang merah yang sama yang memberikan sebuah harapan.",positif
2013-037-05.json,Setahun Mongabay-Indonesia: Meluncurkan Media Lingkungan Online di Negara Lain,"Setahun Mongabay-Indonesia: Meluncurkan Media Lingkungan Online di Negara Lain | Di Indonesia, salah satu halangan terberat untuk melakukan transisi ini adalah lemahnya transparansi, yang membuat aktivitas business-as-usual tetap melakukan penebangan hutan dan membuat budaya korupsi menggerogoti sektor kehutanan. Salah satu kasus terdekat adalah yang terjadi di Kalimantan Tengah, propinsi yang menjadi salah satu pilot project program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Propinsi ini, saat ini merupakan salah satu kawasan yang mengalami angka alihfungsi lahan tertinggi di Indonesia. Propinsi ini juga banyak diwarnai oleh konflik sosial dan tentu saja, korupsi. Satu bukti adalah hasil audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2011 yang menemukan bahwa lebih dari 92% perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Tengah gagal memiliki izin yang sesuai dengan prosedur. Kerugian yang dialami oleh negara akibat praktek ini, mencapai 17,6 miliar dollar AS dalam 15 tahun terakhir.Temuan yang terjadi di Kalimantan Tengah ini memperlihatkan perlunya membangun transparansi dan menguatkan civil society di Indonesia. Inilah mengapa saya munculkan ide untuk menerbitkan Mongabay-Indonesia. Media yang independen dan memiliki kredibilitas di lapangan dalam mencari dan melaporkan berita, penyebaran lewat media sosial (Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki anggota Facebook dan Twitter terbesar di dunia), diharapkan bisa membantu mendorong upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan menjaga keragaman hayatinya. Dan untuk itulah, Mongabay-Indonesia lahir.Meluncurkan Mongabay-Indonesia",negatif
2013-037-05.json,Setahun Mongabay-Indonesia: Meluncurkan Media Lingkungan Online di Negara Lain,"Setahun Mongabay-Indonesia: Meluncurkan Media Lingkungan Online di Negara Lain | Langkah awal untuk mewujudkan berdirinya Mongabay-Indonesia menjadi kenyataan adalah menyusun pendanaan dengan berbagai berkas yang diperlukan. Dengan bersenjatakan dua halaman konsep yang saya buat, dan dengan mengetuk pintu demi pintu selama 15 bulan untuk mengumpulkan pendanaan. Dan saat pendanaan hadir di akhir Februari 2012, saya mulai membuat job description untuk tiga posisi  yang akan dicar – seorang general manager, seorang senior editor dan penulis, dan koordinator media sosial- dan menyebarkannya lewat Mongabay.com dan jaringan yang saya miliki di Indonesia. Hasilnya, lebih dari 200 pelamar mengirimkan aplikasi mereka untuk berbagai posisi tersebut dalam waktu dua minggu. Cukup jelas, situs ini berhasil menarik banyak peminat.Tiga minggu kemudian, dan setelah berhasil mempersempit pilihan menjadi hanya tersisa 40 kandidat, saya pergi ke Jakarta untuk melakukan wawancara langsung. Saya melakukan sekitar 40 wawancara dalam tiga hari dan disambung dengan perjalanan tiga hari ke Ujung Kulon, Jawa Barat dengan rekan-rekan dari Yayasan Badak Indonesia untuk mencari tanda-tanda keberadaan badak Jawa yang nyaris punah -saya merasa perlu beristirahat sejenak dari aktivitas wawancara-. Saat kembali ke Jakarta saya kembali mewawancara enam besar kandidat utama yang sudah saya pilah kembali. Anggota pertama yang terpilih,, adalah general manager untuk Mongabay-Indonesia, Ridzki Sigit yang dibantu dengan sedikit keputusan yang bersifat pribadi.",positif
2013-037-05.json,Setahun Mongabay-Indonesia: Meluncurkan Media Lingkungan Online di Negara Lain,"Setahun Mongabay-Indonesia: Meluncurkan Media Lingkungan Online di Negara Lain | Keempat anggota tim -saya akhirnya berhasil mendapat satu senior editor tambahan setelah sedikit berakrobat dengan budget- mulai bekerja di pertengahan bulan April. Berita pertama dimuat tanggal 16 April 2012 dan tanggal 1 Mei 2012, dan tim di Indonesia membuat posting berita secara reguler setiap hari. Mongabay-Indonesia sendiri melakukan peluncuran secara resmi tanggal 19 Mei 2012 di sebuah event berdurasi tiga jam di Jakarta yang dihadiri oleh 200 orang. Di akhir Juli 2012, Mongabay-Indonesia sudah menjadi salah satu situs media lingkungan berbahasa Indonesia yang populer. Di akhir tahun 2012, kami mencatat tak kurang dari 40.000 pembaca setiap bulan dan sudah mencapai lebih dari 1000 berita. Hal yang lebih mengejutkan, Mongabay-Indonesia seringkali mendapat undangan untuk peliputan berita besar bersama media besar lainnya, stasiun televisi dan situs lain. Situs baru ini juga sudah membangun jaringan korespondensi di 12 kota di Indonesia yang melibatkan 14 jurnalis – semua melakukan peliputan isu sosial dan lingkungan di level lokal.Mongabay-Indonesia terus berkembang di tahun 2013 dan saya sangat gembira melihat semuanya. Kesuksesan ini diraih berkat seluruh kerja keras tim di Indonesia, dimana kami akan berkembang lagi. Bulan depan, kami akan menambah lagi anggota inti tim ini dan menambah jumlah koserponden di berbagai wilayah yang saat ini masih lemah dalam pemberitaan. Kami juga meningkatkan kerja-kerja dan upaya kami secara offline, termasuk workshop, event di perguruan tinggi, serta kemitraan dengan radio dan televisi. Dalam beberapa bulan ke depan akan penuh dengan perkembangan yang menarik.Di masa mendatang, saya berharap bisa mereplikasi Mongabay-Indonesia di dalam bahasa yang lain jika saya mampu mendapatkan pendanaan. Tetaplah bersama kami untuk mendengar perkembangan lebih lanjut. [SEP]",positif
2012-013-18.json,Orangutan dari Rawa Tripa Dilepas di Cagar Alam Jantho,"Orangutan dari Rawa Tripa Dilepas di Cagar Alam Jantho | [CLS] Satu orangutan Sumatera jantan (Pongo abelii) yang ditangkap dari Rawa Tripa, dilepas ke Cagar Alam Janhto, Kabupaten Aceh Besar, Minggu malam (14/10/12).Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Amon Zamora seperti dikutip dari Antara,  mengatakan, orangutan ini diberi nama si Anam ditangkap di kawasan Rawa Tripa, Kabupaten Aceh Barat, Minggu pagi. “Malam ini juga satwa ini dilepas di cagar alam di Jantho,” katanya.Orangutan itu, ditangkap karena dilaporkan mengganggu masyarakat. Ia kerap masuk ke pemukiman, karena habitat rusak dan pasokan makanan terbatas. “Melihat kondisi kawasan hutan tempat satwa ini ditangkap, kemungkinan habitat sudah terjepit dan sumber makanan makin menipis,” ujar dia.Sumber makanan atas atau tanaman di pepohonan bagi orangutan di Rawa Tripa sudah tampak mengering, hingga hewan ini mencari sumber makanan di darat. “Satwa ini masuk ke pemukiman dan merusak ladang penduduk karena sumber makanan atas tidak ada lagi. Akhirnya, satwa ini mencari makanan di ladang masyarakat.Amon mengatakan, si Anam merupakan orangutan jantan masuk kategori kuat dengan berat badan sekitar 45 kilogram dan berusia 20 tahun.Alasan dilepaskan di Cagar Alam Jantho, karena kawasan itu ada pusat rehabilitasi dan karantina Sumatran Orangutan Conservation Programme (SOCP). “Selain itu, Cagar Alam Jantho dianggap memiliki cukup makanan bagi satwa dilindungi ini dan kesehatan juga bisa dipantau setiap saat.” [SEP]",netral
2013-032-13.json,"Sawit Masuk Nabire, dari Hutan Sagu sampai Hutan Keramat Dibabat (Bagian 2)","Sawit Masuk Nabire, dari Hutan Sagu sampai Hutan Keramat Dibabat (Bagian 2) | [CLS] S.P. Henebora, Kepala Suku Besar Suku Yerisiam juga pemilik ulayat terus menolak PT Nabire Baru (NB). Perusahaan mulai beroperasi. Dia menggelar demontrasi damai beberapa kali di Nabire. Bahkan, sempat mencari dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan DPR di Jakarta. Usaha sia-sia.Pada 2011-2012, operasi NB, terjadi polemik dari penebangan kayu, upah kerja dianggap tak sebanding dengan kerja dan kadang diskriminatif sampai penanganan kecelakaan kerja.Pemilik hak ulayat mempermasalahkan pengambilan kayu di atas izin sawit pada periode itu. Mereka menilai, izin hanyalah kebun sawit, jika ada pengambilan dan pengolahan kayu dan dibawa keluar Nabire, dalam jumlah besar, harus ada pembicaraan dengan masyarakat.Utrech Inggeruhi mengatakan, atas nama keluarga besar Yaur, tanah-tanah ulayat mereka di Wami Timur dan Barat tak bisa diolah. Meskipun ada keputusan keluarga besar Yarawowi. Namun, selama dua tahun ini kayu hutan itu sudah habis.Daniel Yarowobi menambahkan,  NB sudah tak asing lagi dengan dia. Bahkan, perusahaan menganggap Daniel provokator. “Saya tidak banyak komentar. Yang kami nilai, penebangan hutan sejak 2011 membawa dampak negatif bagi kami. Itu tempat sakral, tempat keramat. Dusun Sagu di Wami sebelah Timur sudah hancur. Dari Napan sampai dengan Kabupaten Kaimana itu daerah keramat, tempat kelahiran kami,” kata Daniel.Lalu, simpedak di sebelah Kali Sima sudah ditebang habis. Tempat keramat dan hutan sagu sudah tinggal 500 meter baik dari pantai maupun sebelah kiri Kali Sima. “Kami sudah buat surat 28 Februari 2012. Kami sudah kirim ke semua jenjang pemerintah di Kabupaten Nabire dan tembusan ke DPR pusat, ke Dinas Lingkungan Hidup di Jayapura, ke Kakanwil Kehutanan. Itu upaya kami. Entah dilihat atau tidak kami tidak tahu.”",negatif
2013-032-13.json,"Sawit Masuk Nabire, dari Hutan Sagu sampai Hutan Keramat Dibabat (Bagian 2)","Sawit Masuk Nabire, dari Hutan Sagu sampai Hutan Keramat Dibabat (Bagian 2) | Demianus Manuburi dari Kampung Hamoku mengatakan, masyarakat berbeda pendapat. Sebagian besar menolak tetapi perusahaan jalan terus. Hutan-hutan adat mereka terbabat.Dia menceritakan, pertemuan awal saat perusahaan mau masuk di Gedung SD Kampung Sima, Distrik Yaur. “Semua pertemuan saya  hadir. Masyarakat ini mau, tapi tidak mau juga. Saya tidak mau tapi kenapa hutan Wami bisa dibongkar. Kenapa?”“Hutan Sima juga sudah dibongkar. Kalau saya mau, Pak Kaiwai tidak mau, tetapi kenapa hutan dibongkar habis. Hanya satu dua orang mau, lalu hutan dibongkar padahal kami banyak dari empat suku ini tidak mau,” ucap Demianus.Demianus tak bisa berbuat banyak. Dia menolak sawit mengbongkar hutan, tapi tak punya kekuatan untuk menghentikan. “Sawit sudah jalan, kami tidak kuat, jadi jalan saja. Ikut saja, begitu. Kami harap uang sekolah anak-anak kami, gedung sekolah, gereja, dan perumahan masyarakat bisa diperhatikan.”Dia sangat bersedih melihat hutan mereka kini. “Masa depan saya sudah hancur. Kapan kayu bisa tumbuh lagi. Dalam aturan,  kami dengar hutan sagu dan tempat keramat tidak ditebang tetapi semua sudah habis. Aturan itu tipu saja. Kalau kami hitung-hitung semua, perusahaan mampu bayar kami ka,”  kata Demianus.Nikanor  Kaiwai, dari Wanggar Pantai dan warga lain terus mendesak Amdal untuk memperjelas status hutan mereka. Hutan adat di areal izin sawit dan perusahaan merasa tidak bersalah menebang. NB menyatakan telah memiliki izin olah kayu. “Kami turun ke lapangan dan sering lihat tanaman sagu, kalau kalau tidak ada pengawasan itu ditebang. Kami sangat kecewa karena itu makanan kami,” kata Kaiwai.Kaiwai khawatir. Warga di Wanggar Pantai berada di dua sungai sangat besar: Sungai Wanggar dan Sungai Yaro. Dia berharap, blok P dan Q tidak menebang sampai ke perkampungan warga karena mengancam keamanan lingkungan. “Hutan kami sudah gundul.”",negatif
2013-032-13.json,"Sawit Masuk Nabire, dari Hutan Sagu sampai Hutan Keramat Dibabat (Bagian 2)","Sawit Masuk Nabire, dari Hutan Sagu sampai Hutan Keramat Dibabat (Bagian 2) | Tak jauh beda dengan warga lain. Iwan Hanibora juga mempertanyakan, izin pengelolaan hutan oleh perusahaan sawit di tanah Papua. Saat ini, ada dua perusahaan  menguasai areal 17 ribu hektar itu, NB dan PT Sariwana Perkasa. “Izin itu punya yang mana tidak jelas. Yang kami tahu izin untuk PT Nabire Baru.”Nikanor Kaiwai, warga lain memandang ada sisi positif dengan kehadiran sawit ini. “Kami merasa bagaimana ya. Seperti di wilayah kami, khusus di kilo 10 itu sudah terbuka luas. Selama selama tahun ini ada beasiswa dan ada pendapatan masyarakat, dulu sulit dapat uang.”Hengky Akubar, Asisten NB tak menampik ada dampak negatif kebun sawit tetapi banyak keuntungan. “Kami dulu melaut dan satu bulan hanya dapat Rp300-400 ribu. Setelah kerja di sini, kami dapat Rp1,5 juta per bulan. Mama-mama yang dulu tidak dapat apa-apa dan hanya pergi cari ikan, sekarang bisa pegang uang. Jadi, kami mau juga perusahaan tetap jalan.”Susana Inggelina Weiwai, perempuan asal Kampung Yaur mengatakan tak ada pilihan lain. “Saya ini pengangguran. Masih banyak anak perempuan pengangguran. Kami punya adik-adik banyak. Jadi, kami pu bapak dong bermasalah karena kami anak-anak butuh makan.”  “Kami punya hutan sagu dan tempat cari babi dong su tebang habis. Jadi, biar sudah perusahaan jalan saja. Biar kami kerja di sana.”Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Papua, tak mengeluarkan izin bagi NB melanjutkan usaha perkebunan sawit. Pada Oktober 2012, badan ini sudah dua kali menulis surat kepada NB. Intinya, meminta segera analisis Andal. Selama belum ada Amdal, perusahaan diminta setop operasi.Kebun sawit yang telah berjalan dua tahun itu terhenti. Ribuan buruh merana, dikabarkan upah mereka belum dibayar. Berita sebelumnya [SEP]",netral
2022-036-09.json,Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1),"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1) | [CLS]  Ruang tamu kantor bupati Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) terasa sejuk oleh AC saat rombongan tim sosialisasi konservasi penyu berkunjung pada Selasa (28/6). Terdapat sofa empuk untuk menerima tamu. Di dinding tergantung foto siluet wajah Bupati Sumbawa Barat Musyafirin. Bupati dua periode ini menyambut rombongan dengan ramah.Walaupun ada beberapa pejabat yang menemani tamu sebelum bupati menyambut, perbincangan terasa canggung. Karena tema kunjungan tim hari itu cukup sensitif di Sumbawa Barat, yaitu tentang konservasi penyu. Sudah banyak laporan yang diterima Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jika masih marak jual beli telur penyu di kabupaten penghasil emas dan tembaga itu. Termasuk pula ada laporan, jika orang nomor satu dan nomor dua di Sumbawa Barat pernah juga mencicipi telur penyu.“Bapak-bapak di dalam ruangan ini, sudah pernah makan telur penyu?” tanya bupati membuka perbincangan, disambut tawa semua yang hadir di dalam ruangan. Suasana mulai mencair.Bupati Musyafirin sudah menerima informasi maksud kedatangan tim yang dipimpin Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) KKP Denpasar Permana Yudiarso yang wilayah kerjanya meliputi provinsi NTB. Saat itu juga hadir tim dari Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa.Bupati secara terbuka mengakui masih banyak terjadi praktik konsumsi telur penyu di Sumbawa Barat. Bukan hanya dikonsumsi terbatas oleh masyarakat di pesisir, tapi juga dikonsumsi semua kalangan. Dalam acara-acara di masyarakat telur penyu sudah biasa menjadi hidangan. Bahkan ketika ada tamu pejabat pemerintah yang berkunjung ke masyarakat, menjadi kebanggaan tuan rumah untuk menyuguhkan telur penyu.“Ketika kami datang disuguhi (telur penyu),’’ kata bupati.baca : Woww… Sebanyak 800 kg Perdagangan Daging Penyu Digagalkan di Bima  ",negatif
2022-036-09.json,Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1),"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1) | Bupati mengenang masa kecilnya saat suka bermain di pesisir pantai. Sesekali ikut pergi berlayar. Menumpang perahu dengan tujuan liburan. Kadang naik dari Pelabuhan Lalar Sumbawa Barat ke Labuan Haji Lombok Timur. Perahu yang ditumpangi itu memutar di beberapa pesisir, Musyafirin muda akhirnya tahu jika perahu itu juga mencari penyu. Tapi Musyafirin menjamin tidak ada masyarakat Sumbawa Barat yang menangkap penyu untuk diperjualbelikan, termasuk juga tidak mengkonsumsi daging penyu. Masyarakat hanya mengkonsumsi telur penyu.Bupati mengakui mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah berlangsung puluhan tahun ini bukan perkara mudah. Mengkonsumsi penyu di satu sisi sudah menjadi budaya, sebagian masyarakat juga menganggap tidak melanggar aturan. Karena itu sosialisasi harus gencar dilakukan. Secara formal bupati akan mengeluarkan edaran untuk menghentikan konsumsi telur penyu, menghentikan memperjualbelikan telur penyu. Secara informal, bupati berjanji dalam forum Yasinan, forum setiap Kamis malam, akan disampaikan tentang penghentian konsumsi dan suguhan telur penyu untuk para tamu.“Kita fokus (sosialisasi) supaya tidak mengkonsumsi (telur penyu),’’ kata bupati.Bupati sadar kebiasaan ini kurang baik, tapi menghentikan langsung butuh proses. Pendekatan secara budaya juga penting dilakukan, karena di masyarakat Sumbawa Barat, menyuguhkan telur penyu bagi tamu adalah sebuah kehormatan. Telur penyu tidak bisa digantikan oleh telur ayam dan telur itik.“Padahal kita tidak tahu apakah telur penyu ini sehat atau tidak,’’ katanya.baca juga : Puluhan Ekor Penyu Hijau Hasil Penyelundupan Akhir Tahun Siap Dikembalikan ke Laut  ",netral
2022-036-09.json,Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1),"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1) | Sehari setelah tim bertemu bupati, tim turun ke Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat. Desa ini merupakan salah satu lokasi penyu bertelur. Pantai pasir putih dengan bukit cadas di sisi daratan menambah eksotis pantai di kawasan ini. Di kawasan ini pernah dilakukan upaya konservasi penyu. Kelompok masyarakat di Pantai Gili Dua pernah membuat penangkaran telur penyu. Setelah menetas, dilakukan kegiatan pelepasan penyu.Upaya ini dulunya didukung PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), tapi belakang program ini berhenti. Kini setelah berganti menjadi Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) belum ada lagi program serupa.“Dulu lokasinya di sebelah situ,’’ kata Tim BPSPL Denpasar wilayah kerja NTB, Barmawi menunjuk lokasi tempat penetasan penyu.Dalam kunjungan ke Desa Sekongkang Bawah, tim membagi diri sosialisasi ke beberpa kelompok masyarakat. Tim yang dipimpin Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbawa Barat Amin Sudiono menemui para tokoh masyarakat, termasuk juga masyarakat pemburu telur penyu untuk diperjualbelikan.Pendekatan ke tokoh masyarakat ini agar bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa akan ada edaran bupati tentang pelarang mengkonsumsi telur penyu, termasuk juga larangan memperjualbelikan. Ditekankan juga agar tidak ada lagi suguhan telur penyu ketika ada hajatan.“Kita pendekatan langsung ke semua kalangan,’’ kata Amin.Amin juga menugaskan timnya untuk melakukan sosialisasi langsung ke kantong-kantong tempat perburuan telur penyu. Selama tiga hari, pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli tim menyebar ke Desa Tatar dan Desa Talonang Baru. Dua desa ini juga terkenal sebagai kantong peredaran telur penyu. Bahkan di dua desa ini, sebagian masyarakat menjadikan jualan telur penyu sebagai mata pencaharian utama.“Mulai hari ini kita deklarasikan Sumbawa Barat tidak lagi konsumsi telur penyu,’’ kata Amin yang juga mengaku pernah disuguhi telur penyu.",netral
2022-036-09.json,Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1),"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1) | perlu dibaca : ProFauna: Telur Penyu Tambah Kebugaran Pria Hanya Mitos Belaka  Kisah Camat Sekongkang, Badaruddin bisa menjadi bukti bagaimana telur penyu sudah menjadi tradisi penghormatan terhadap tamu. Sebelum menjadi camat Sekongkang, Badaruddin tidak pernah mengkonsumsi telur penyu. Pada hari pertama bertugas sebagai camat di Sekongkang, dia disuguhi telur penyu. Pada saat hajatan di masyarakat, telur penyu yang disajikan semakin banyak. Badaruddin mengakui jika dia menikmati suguhan telur penyu rebus itu.“Saat itu disuguhkan sampai 50 butir,’’ katanya.Aturan pelarangan penuh penyu sebenarnya sudah diketahui masyarakat. Para pejabat di Sumbawa Barat juga tahu aturan itu. Hanya saja, karena menjadi kebiasaan puluhan tahun, sulit mengubahnya. Karena itulah kepada tim dari KKP, Badaruddin berharap lebih intens untuk sosialisasi. Termasuk juga mencarikan jalan keluar bagi masyarakat yang masih memperjualbelikan penyu.“Karena ada yang menjadi pekerjaan utamanya,’’ katanya.Pekerjaan ini bukan hanya dilakoni orang dewasa, tapi juga anak-anak. Badaruddin pernah melakukan kunjungan kerja ke Desa Talonang Baru. Anak-anak sekolah dasar ikut mencari telur penyu. Mereka begadang di pinggir pantai, telat masuk sekolah dan ketika sampai sekolah merek tertidur kelelahan. Anak-anak sudah biasa mengkonsumsi telur penyu, termasuk juga sudah biasa mendapatkan uang dari jualan telur penyu.“Sudah menjadi budaya,’’ katanya. Sumbawa Barat Adalah Surganya PenyuKepala BPSPL Denpasar Permana Yudiarso menjelaskan dasar hukumnya penyu dilindungi, yaitu Undang-Undang No.5/1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No.31/2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU No.45/2009.",netral
2022-036-09.json,Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1),"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1) | Penyu termasuk satwa yang dilindungi penuh. Apapun bentuk eksploitasinya dilarang, baik ketika masih hidup maupun sudah mati, termasuk telurnya. Kehadiran tim KKP ke Sumbawa Barat untuk mengingatkan kembali tentang aturan hukum perlindungan penyu itu.Di hadapan bupati dan pejabat Pemkab Sumbawa Barat yang hadir, Permana menjelaskan secara ekologi penyu memiliki peran penting dalam ekosistem pesisir dan laut. Penyu Hijau (Chelonia mydas) berperan penting dalam ekosistem lamun dan algae. Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata) makan sponges; mengatur total biomasa ekosistem karang. Penyu Belimbing (Dermochelis coriaceae) mengatur total ubur-ubur. Penyu Sisik Semu adalah ‘tempat singgah’ burung-burung laut.“Dari tujuh spesies penyu di dunia, 6 ada di Indonesia, dan 5 ada di Sumbawa Barat,’’ kata Permana.baca juga : Menelusuri Misteri Penyu Selundupan di Bali  Secara ekologis pertumbuhan penyu sangat lambat. Umur 35 tahun pertama kali matang seksual/bertelur. Penyu sulit dibudidayakan, siklus kehidupan yang kompleks dan ancaman dalam seluruh siklus hidupnya sangat tinggi. Populasinya terus menurun. Secara ekonomi, nilai ekonomi penyu sebagai obyek wisata lebih besar dibanding dieksploitasi.Karena itulah KKP mendorong agar kegiatan penyu ini diarahkan untuk ekowisata. Di beberapa tempat sudah berhasil kegiatan ekowisata, penyu menjadi daya tarik wisata. Tapi tentu saja bukan untuk eksploitasi, misalnya memperjualbelikan penyu untuk kegiatan pelepasliaran.“Dari kementerian ada program wisata bahari, ada stimulus juga ke kelompok,’’ katanya.Dari hasil identifikasi KKP, 25 km dari 65 km panjang garis pantai bagian selatan Sumbawa Barat adalah lokasi penyu bertelur. Sepanjang garis pantai Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang menjadi lokasi favorit penyu bertelur. Pantai selatan Sumbawa Barat ini juga terkenal dengan pasir putih dan keindahan pemandangannya.",netral
2022-036-09.json,Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1),"Tantangan Konservasi Penyu Sumbawa Barat : Pejabat hingga Pelajar Doyan Makan Telur Penyu (Bagian 1) | Mengotimalkan potensi wisata itu, jauh lebih bermanfaat secara ekonomis bagi masyarakat setempat jika dibandingkan dengan memperjualbelikan telur penyu. Selain itu, kegiatan konservasi penyu juga bisa menjadi branding wisata bahari Sumbawa Barat.“Sumbawa Barat ini memiliki keistimewaan, pantai pasir putih yang bagus dan lokasi penyu bertelur. Ini bisa jadi branding (pariwisata),’’ pungkas Permana.menarik dibaca : Ini Kisah Warga Jogosimo Penyelamat Telur Penyu hingga Menetas Jadi Tukik  Sedangkan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) NTB juga menaruh perhatian serius pada konservasi penyu di Sumbawa Barat. Cagar Alam Pedauh di Sumbawa Barat adalah salah satu lokasi bertelurnya penyu. BKSDA NTB pernah memfasilitasi para pemuda dari Desa Sekongkang Bawah dan Talonang Baru untuk belajar konservasi penyu.Pada tahun 2016, para pemuda yang akan mengelola konservasi dan ekowisata diajak studi banding ke lokasi konservasi penyu di Kuta Bali dan ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jatim. Sepulang dari kegiatan belajar dan studi banding itu, ada semangat dari anak-anak muda Sumbawa Barat.“Tapi tidak lama, setelah itu (mereka) kembali (berburu telur penyu) lagi,’’ kata Fahrul Hadi, staf BKSDA NTB yang pernah ikut mendampingi.Kini tim BKSDA NTB dan tim KKP berkolaborasi untuk mengedukasi konservasi penyu di Sumbawa Barat agar masyarakat tidak lagi konsumsi dan memperjualbelikan telur penyu. Sosialisasi di sekolah, puskesmas, kantor desa, masjid, tempat pengajian, tempat arisan, kantor polisi, hingga di warung.Sayangnya, sehari setelah tim gabungan itu pulang kembali ke kantor masing-masing, muncul informasi : seorang ibu rumah tangga menawarkan telur penyu melalui media sosial…  [SEP]",netral
2015-054-08.json,"Kematian Massal, 120.000 Saiga Mati Kurang dari Waktu Sebulan. Ada Apa?","Kematian Massal, 120.000 Saiga Mati Kurang dari Waktu Sebulan. Ada Apa? | [CLS] Sejenis antelope herbivor yang hidup di padang rumput stepa Asia Tengah, saat ini sedang mengalami krisis. Sekitar 120 ribu Saiga, satwa yang masuk dalam status critically endangered IUCN, telah mati dalam waktu kurang dari sebulan. Apa yang sedang terjadi?Hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mampu menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi, sejak para ilmuwan memperkirakan hampir setengah dari populasi Saiga (Saiga tatarica) di dunia mati sejak 10 Mei 2015 di Kazakhtstan. Para peneliti menduga kemungkinan besar karena berjangkitnya penyakit yang ganas yang menyerang secara masif, meskipun sebab-sebab lain juga tidak dikesampingkan.Saiga yang berwujud unik, sejenis antelop dari jaman es, dahulu pernah merajai kawasan di Asia Tengah dalam jumlah berjuta-juta, namun kini terdaftar sebagai satwa terancam punah.“Sangat dramatis dan traumatis, dengan tingkat kematian 100 %” kata dokter hewan Richard Kock dari Inggris yang pergi langsung ke Kazakhstan. “Saya tak pernah tahu ada contoh dalam sejarah dengan tingkat kematian seperti ini, membunuh semua saiga bahkan yang masih muda.”Kementerian Pertanian Kazakhstan mengatakan mereka percaya bahwa ‘pembunuh’ Saiga mungkin adalah infeksi bakteri yang dikenal dengan pasteurellosis. Namun, ahli Saiga, E. J. Milner-Gulland dari Saiga Conservation Alliance (SCA), tidak sepenuhnya yakin.Saiga yang mati masal, termasuk anak-anaknya. Foto: Kazakhtan Ministry of Agriculture“Saya tak yakin bahwa bakteri adalah penyebab di balik mati massalnya Saiga di Kazakhtan,” jelasnya di Radio Free Europe. “Bakteri tersebut ada di dalam tubuh saiga secara alami.”Penelitian sedang berlangsung saat ini untuk mencari tahu penyebab kematian massal saiga, termasuk mempertimbangkan beberapa kemungkinan penyebab lain, misalnya penyakit yang dibawa oleh nyamuk.",negatif
2015-054-08.json,"Kematian Massal, 120.000 Saiga Mati Kurang dari Waktu Sebulan. Ada Apa?","Kematian Massal, 120.000 Saiga Mati Kurang dari Waktu Sebulan. Ada Apa? | Hanya beberapa dekade lalu, ada jutaan Saiga, tapi jatuhnya Uni Soviet menyebabkan perburuan besar-besaran pada hewan luar biasa ini. Populasinya turun menjadi hanya sekitar 20.000 hewan pada awal abad ini, tapi kemudian upaya konservasi secara intensif telah cukup berhasil meningkatkan populasinya. Sampai bulan lalu, Saiga Conservation Alliance (SCA). Memperkirakan bahwa total populasi saiga sekitar 260.000 dan sebagian besar dari mereka di Kazakhstan. Dan kini…separuhnya telah hilang lagi.Diterjamahkan oleh: Akyari Hananto [SEP]",negatif
2021-058-02.json,"Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya?","Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya? | [CLS]     Warga Kepulauan Riau heboh dengan temuan bangkai binatang laut di perairan Pantai Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, 20 Maret lalu. Seorang warga merekam dan menyebarkan ke di media sosial.Dalam video terlihat jelas bangkai binatang laut membusuk mengapung di perairan Desa Kelanga dengan panjang sekitar 10 meter. Bagian ekor tersisa tulang seperti paus biasa. Bagian badan tersisa daging membusuk menyerupai bulu.Bagian depan binatang ini membuat spekulasi berbagai macam dari masyarakat. Karena, ada dua tulang melengkung keluar dari bagian mulut bangkai hewan itu menyerupai belalai gajah. Warga menduga itu binatang yang biasa mereka sebut gajah mina-masyarakat lokal menyebut gajah mine .“Jadi kalau melihat taring seperti gajah. Artinya itu gajah mine,” kata warga Desa Kelanga. Gajah mina adalah ada satwa laut besar di perairan Kepulauan Riau yang dipercaya warga Natuna memiliki kepala seperti gajah.Selain tak berbentuk lagi, bau busuk sudah menusuk bahkan sampai 300 meter dari pinggir pantai. Beberapa keterangan warga menyebutkan, bangkai binatang ini awalnya ditemukan dua. Yang berhasil mereka ikat dan bawa ke tepi pantai hanya satu.Spekulasi beberapa warga Kepulauan Riau berbeda soal temuan bangkai ini. Ada yang menyebut “gajah mine,” ada juga yang menerka paus biru. “Kalau hasil diskusi masyarakat menduga ini baus biru,” kata Asmuri, Kepala Desa Kelanga, Natuna, belum lama ini.Asmuri mengatakan, bangkai binatang ini pertama kali ditemukan M Yusuf, warga Kelanga, pada pukul 07.00 Wib pagi, 20 Maret. “Sedangkan taring yang seperti gading gajah itu adalah tulang rahang,” kata Asmuri.Setelah temuan itu, katanya, warga menarik bangkai binatang ke tepi pantai berjarak sekitar 100 meter dari bibir pantai. Baca juga : Penyu dan Hiu Paus Mati Terdampar di Jembrana ",netral
2021-058-02.json,"Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya?","Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya? | Pemerintah daerah memutuskan menguburkan hewan ini karena sangat busuk dan khawatir membahayakan kesehatan masyarakat. “Karena sudah tersebar kemana-mana dan bau menyengat malam hari, langsung evakuasi sampai subuh.”Evakuasi perlahan pakai eksavator berukuran besar. “Tempat kuburan sengaja di dekat jalan, karena nanti kalau sudah lama kita gali pengambilan tulang untuk disimpan di museum,”Sekar Mira, peneliti mamalia laut di Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), mengatakan, masyarakat memang sangat erat dengan mitologi-mitologi, salah satu gajah mina.“Kebetulan memang paus ini punya rahang jika dilihat seperti gading gajah. Padahal. itu rahang bawah dari seekor paus,” katanya saat dihubungi Mongabay, dari Batam.Paus yang ditemukan warga merupakan paus jenis tidak bergigi atau masuk dalam golongan paus mysticeti. Ciri khas paus jenis ini memiliki dua rahang yang tak bersambung, kemudian berbentuk seperti gading gajah besar.“Karena paus besar maka seperti gading gajah, dikaitkan dengan mitos gajah mina,” kata Mira.Mira bilang, belum terdapat ilmu biologis ada evolusi gajah mina yang disampaikan warga Natuna. “Lebih spesifik jika dilihat dari bentuk bangkai, ini adalah paus baleen,” ujar Mira.Perairan Natuna adalah tempat migrasi mamalia laut karena perairan dalam. “Ini perlu penelitian lagi, apalagi soal penyebab kematiannya.”Kalau lihat dari ukuran bangkai paus, mamalia satu ini berada di laut dalam dan bergerak secara global. “Melihat tekstur bangkai, mati sudah lebih dari seminggu,” katanya.Fenomena mamalia laut terdampar sangat bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan. “Apalagi ke depan temuan seperti ini sangat diperlukan,” katanya.",netral
2021-058-02.json,"Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya?","Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya? | Hal serupa disampaikan Danielle Kreb, Scientific Program Manager Yayasan Konservasi RASI. Dia memastikan, paus yang terdampar itu paus baleen (baleen whales). “Memang sulit diidentifikasi, tetapi itu menurut saya paus baleen,” katanya.Dia bilang, gigi paus jenis ini seperti rambut, menggantung di rahang atas paus. Gigi sudah hilang dan membusuk hingga tinggal rahang yang membentuk gading gajah.Dia tidak bisa memastikan habitat asli paus di Natuna atau sedang migrasi di perairan Natuna. “Biasa Baleen migrasi ke ke daerah tropis, saya beberapa kali sering ketemu paus baleen,” kata Danielle. Baca juga : Kurang dari Dua Bulan, Empat Hiu Paus Terdampar di Jember Lumba-lumba terlukaPerairan Kepulauan Riau sepertinya tidak baik-baik saja. Berselang seminggu setelah ditemukan bangkai paus baleen di perairan Natuna, masyarakat kembali menemukan lumba-lumba terluka masih di kabupaten sama.Lumba-lumba itu ditemukan warga bibir pantai Pulau Akar, Desa Cemaga Kota, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, 24 Maret 2021. Kalau dilihat melalui Google map pantai itu hanya berjarak 48 KM dari tempat temuan paus, atau sekitar satu jam perjalanan.“Kami sedang jalan-jalan di pantai tiba-tiba nampak lumba-lumba terdampar,” kata Umar Bakri, seorang warga.Umar yang juga anggota Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala) ini, melihat lumba-lumba kesakitan karena di beberapa bagian tubuh ada luka. “Kita sedih, ada luka di bagian punggung,” katanya.Sebelum melepaskan lumba-lumba itu ke laut, masyarakat sempat memberikan ikan makanan kecil.Idris, Ketua Rapala mengatakan, fenomena lumba-lumba terdampar di Natuna sudah kedua kali.“Kami sadar akan konservasi hingga jika ada lumba-lumba terdampar di pantai masyarakat setempat menolong dan melepaskan kembali ke laut,” katanya.",netral
2021-058-02.json,"Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya?","Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya? | Mamalia laut di Perairan Kepulauan Riau sudah terjadi beberapa kali. Mamalia sejenis dugong juga hampir setiap tahun terdampar di Kepulauan Riau. Bahkan, pada 2018, dugong atau duyung terdampar di perairan Kepri dipotong-potong nelayan untuk dijual.Pada 2019, warga Karimun juga menemukan bangkai dugong masih utuh di tepi pantai di Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.Pertengahan 2019, warga Lingga juga menemukan dua bangkai paus berukuran besar terdampar di Pantai Dungun, Lingga, Kepri. Fenomena mamalia terdampar di Lingga hampir terjadi setiap tahun. Baca juga : Menyedihkan, Lumba-Lumba Mati Teriris-iris di Karangasem Bali Penyebab kematianSecara nasional, data Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL), KKP mencatat, pada 2015 terjadi peristiwa terdampar 103 mamalia laut. Pada 2016, tercatat sebanyak 255, lalu 2017 ditemukan 143, pada 2018 sebanyak 154. Kemudian dalam 2019 sebanyak 142 ekor, dan 2020 ada 107 ekor.Melihat kondisi ini, Mira mengatakan, penelusuran penyebab mamalia laut terusik harus dengan penelitian khusus. Seperti yang terjadi pada paus, lewat sampel daging dapat mengidentifikasi penyebab kematian.“Banyak faktor bisa dilihat, tetapi kematian paus ini sudah termasuk kode 4 atau bangkai binatang sudah ditemukan hancur sekali hingga susah melihat apakah ada penyebab kematian karena interaksi manusia atau tidak,” katanya.Mira bilang, kalau kondisi paus belum separah ini, masih bisa ditelusuri apakah terdapat bekas tombak atau alat perburuan lain di badan paus itu.Dia mengatakan, penyebab kematian mamalia di laut cukup banyak,. Ada kelompok besar penyebab kematian, yakni, secara alami dan tidak alami. Penyebab alami, misal, faktor cuaca ekstrem, radiasi sinar matahari, magnetik bumi dan lain-lain.",netral
2021-058-02.json,"Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya?","Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya? | Sedangkan penyebab tidak alami, katanya, karena interaksi manusia baik secara langsung dan tak langsung. Tidak alami contoh, kata Mira, pencemaran laut, perburuan hewan laut, ocean noise yaitu kebisingan di laut karena aktivitas kapal selam. “Apalagi, perairan Natuna sering jadi tempat latihan militer,” katanya.Tidak hanya itu, di Natuna juga ada kapal besar, terutama untuk tambang minyak. Namun, katanya, untuk memastikan penyebab kematian perlu penelitian.Untuk menelusuri kondisi itu, katanya, perlu ada sinergitas erat antara semua komponen, baik masyarakat dan pemerintah. “Karena penanganan mamalia terdampar bukanlah hal mudah.”Sebenarnya, saat ini sudah ada kebijakan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerjasama dengan lembaga peneliti, organisasi masyarakat sipil untuk penanganan mamalia terdampar.“Namun kita belum punya outline tempat masyarakat melaporkan jika ada kasus serupa,” kata Mira.Saat ini katanya, kondisi penanganan mamalia terdampar sebatas situasi kondisional.Kreb juga mengatakan, penyebab kematian mamalia di laut cukup banyak. “Mulai dari manusia, akibat pemangsa lain, dan lain-lain.”Saat ini, katanya, hanya bisa menerka yang terjadi di laut hingga paus terdampar. “Bisa saja tabrakan dengan kapal, karena paus tidak bisa menghitung jarak dengan kapal-kapal besar,” katanya.Tidak hanya itu, bisa saja penyebab seismik, di mana hewan laut terkena tembak yang digunakan perusahaan gas untuk mengetahui dasar eksplorasi minyak dan gas. “Itu juga sangat berbahaya.”Belum lagi, katanya, saat ini kondisi laut tidak bagus, banyak penyakit, banyak sampah plastik, dan lain-lain. “Kualitas air juga bisa jadi penyebab,” katanya.Dia mengatakan, soal kematian seperti ini harus ada penelitian khusus dari pemerintah. Misal, kalau satwa terdampar karena benturan dengan kapal besar, berarti mesti ada kebijakan menggeser jalur kapal melintas di perairan Kepri.*****",negatif
2021-058-02.json,"Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya?","Paus Mati dan Lumba-lumba Luka Terdampar di Perairan Natuna, Apa Penyebabnya? | Foto utama: Bangkai paus baleen yang ditemukan di Perairan Natuna. Warga di Natuna menduga itu bangkai gajah mine, satwa besar laut yang dipercaya ada oleh warga Natuna. Foto: Yogi ES/Mongabay Indonesia  [SEP]",netral
2020-086-08.json,"Penampakan Kalajengking 430 Juta Tahun Silam, Penasaran?","Penampakan Kalajengking 430 Juta Tahun Silam, Penasaran? | [CLS]   Bagaimana rupa kalajengking tertua di Bumi? Apakah sama dengan kalajengking moderen saat ini?Para ilmuwan berhasil mengungkap penampakan kalajengking tertua di Bumi yang usianya diperkirakan sekitar 430 juta tahun silam. Spesies ini dinamakan Parioscorpio venator. Lokasi penemuannya di Waukesha, Wisconsin, Amerika, sekitar 29 kilometer arah barat Milwaukee.Waukesha 450 juta tahun lalu, diperkirakan merupakan laut yang hangat dan dangkal. Kondisi oksigen rendah dan salinitas tinggi membuat fosil hewan yang dulunya berkeliaran di wilayah ini, awet adanya.Hasil riset tersebut telah dipublikasikan dalam Jurnal Nature edisi 16 Januari 2020. Laporan bertajuk “A Silurian ancestral scorpion with fossilised internal anatomy illustrating a pathway to arachnid terrestrialisation” ini digawangi oleh Andrew J. Wendruff dan kolega.“Pengetahuan asal-usul arachnida begitu penting,” jelas paleontolog Jason Dunlop, kurator arachnida di Museum Sejarah Alam Berlin, dikutip dari Science. Ini dikarenakan arachnida kelompok hewan paling beragam kedua di dunia setelah serangga, sehingga dapat menjelaskan riwayat laba-laba, kutu, tungau, dan kalajengking zaman moderen.Baca: Jalan Mundur, Bagaimana Semut Menemukan Sarangnya?  Arachnida, sebagaimana dijelaskan dalam Dosen Biologi.com, adalah hewan yang masuk dalam kategori invertebrata [tidak memiliki tulang belakang] dengan filum arthropoda.Hewan ini bercirikan memiliki kaki banyak dan berbuku, sebagaimana kalajengking, laba-laba, dan lainnya. Kelompok hewan ini merupakan hewan yang telah berkembang selnya, multiseluler.Baca: Begini Penampakan Kalajengking Laut Purba, Satwa Laut Buas yang Pernah Ada  Para peneliti, pertama kali menyelidiki fosil kalajengking tertua yang ditemukan awal 1980-an. Tetapi, mereka tidak paham apa yang mereka temukan itu dan menyimpannya di Museum Geologi Universitas Wisconsin.",netral
2020-086-08.json,"Penampakan Kalajengking 430 Juta Tahun Silam, Penasaran?","Penampakan Kalajengking 430 Juta Tahun Silam, Penasaran? | “Bahkan beberapa dekade kemudian, kami tidak tahu bila memiliki kalajengking,” ujar Andrew Wendruff, ahli paleontologi di Departemen Biologi dan Ilmu Bumi, Universitas Otterbein, Westerville, Ohio, Amerika.Wendruff dan tim mulai meneliti fosil dari Waukesha itu sekitar 2016. Setelah melihat seluruh koleksi, terutama arthropoda dan cacing, para peneliti melihat yang tampak itu seperti dua kalajengking.“Makhluk-makhluk itu memiliki tujuh bagian di dada atau lempeng perut,” jelas Paul Selden, ahli paleontologi di Universitas Kansas, Lawrence, yang tidak terlibat dalam penelitian. Fosil kalajengking lebih muda memiliki enam lempeng perut dan yang dewasa punya lima lempeng.Para ilmuwan juga mencatat, anatomi internal hewan purba yang diteliti ini terpelihara baik, jarang ditemukan pada fosil zaman sekarang. Ketika mereka membandingkan anatomi Parioscorpio venator dengan kalajengking moderen, ada kesamaan mencolok dalam struktur sirkulasi dan pernapasan.“Ini menunjukkan, bagian-bagian anatomi internal kalajengking tidak banyak berubah dalam hampir 440 juta tahun,” lanjut Dunlop. Para peneliti mengetahui umur fosil ini, berkat fosil hewan tua lain yang ada di situs tersebut.Baca: Wallacea Adalah Sepenggal Surga di Bumi  Pertanyaan muncul, apakah Parioscorpio venator hidup di air atau di darat? Arachnida ada di antara hewan pertama yang hidup di permukaan tanah. Namun, ilmuwan tidak tahu apakah ia satu nenek moyang, di daratan, lalu bercabang ke berbagai kelompok arachnida yang kita kenal sekarang. Atau juga, ada beberapa kelompok mendarat mandiri.“Ada banyak kontroversi apakah kalajengking awal ini bersifat akuatik atau tidak,” papar Shelden.",netral
2020-086-08.json,"Penampakan Kalajengking 430 Juta Tahun Silam, Penasaran?","Penampakan Kalajengking 430 Juta Tahun Silam, Penasaran? | Wendruff dan kolega berpendapat, struktur internal Parioscorpio venator sangat mirip dengan kalajengking moderen, yang sangat memungkinkan hidup di darat. Namun, karena spesimen ini ditemukan di antara fosil-fosil laut lain, di endapan laut dangkal dekat garis pantai, kemungkinan juga ia hidup di air.Namun, dari dua fosil tersebut, tidak ada yang menunjukkan bukti adanya insang atau paru-paru purba. Atau, struktur anatomi lain yang dengan tegas mengungkap hal itu. “Sayang, tidak ada bukti sama sekali yang mengarah kesana,” ungkap Selden.Baca: Bukan Monster, Memang Begini Penampakan Kepiting Purba  Wendruff dan timnya berhipotesis, Parioscorpio venator hidup di air tetapi mampu menjelajah ke daratan, seperti yang dilakukan kepiting tapal kuda moderen untuk kawin dan bertelur. Menurut Dunlop, kalajengking juga awalnya dapat mendarat untuk mengejar mangsa, terutama serangga primitif, kaki seribu, dan arachnida lainnya, yang juga muncul dalam catatan fosil periode ini.Fosil kalajengking lebih tua dan yang terawat baik ini bisa membantu menyelesaikan perdebatan. “Pada titik tertentu, seseorang akan menemukan kalajengking yang lebih tua. Untuk saat ini, kita dengan jelas menggunakannya sebagai dasar dari alur kehidupan kalajengking,” papar Wendruff.Baca juga: Sudah Mati 110 Juta Tahun, Mata Laba-laba Ini Masih Bersinar  Diperkirakan, ada sekitar 2.000 jenis kalajengking yang hidup di muka Bumi, dari jumlah tersebut diperkirakan sekitar 30-40 jenis yang memiliki racun mematikan. Termasuk, dapat menyebabkan kematian pada manusia.Semua jenis kalajengking memiliki bisa yang termasuk dalam neurotoksin atau racun saraf. Kecuali, jenis Hemiscorpius lepturus yang memiliki bisa sitoksik [racun sel]. Kalajengking akan menggunakan bisanya untuk membunuh atau melumpuhkan mangsa agar mudah dimakan.   [SEP]",netral
2018-019-02.json,Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut,"Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut | [CLS] Dari sejumlah diskusi dengan berbagai masyarakat yang hidup di sekitar lahan basah di Sumatera Selatan, penulis menjumpai mereka mengalami kebingungan ketika disebutkan kata “gambut”. Bagaikan anak sekolah dasar yang sedang belajar memahami sesuatu, beragam pertanyaan pun muncul.“Ini bukan gambut. Ini rawang tempat kami cari ikan dan kayu. Pondok kami bae ada di dalam rawang. Kalau lahan gambut, itu di sana yang dijadikan kebun sawit dan HTI,” sebut seorang nelayan di Tulungselapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kepada penulis.Dari penjelasannya tampak jelas sebuah garis demarkasi. Mereka terlihat asing dengan istilah gambut, bias pun terjadi. Bahkan pada sebagian masyarakat yang mengaku telah mendapatkan penyuluhan tentang restorasi gambut, mereka berpendapat lahan gambut adalah rawa yang sudah dikelola jadi perkebunan sawit, HTI atau lahan pertanian milik para transmigran.Padahal jika ditelisik, rawa gambut adalah bagian dari rawang atau yang biasa disebut sebagai “lebak berayun” atau “rawa berayun”; yang punya arti lahan rawa atau lebak yang jika diinjak membuat tubuh seperti digoyang.  Rawang sebagai Identitas Bagi masyarakat Melayu di Sumatera dan Semenanjung Malaysia, rawang bukan sebatas penyebutan wilayah lahan basah atau rawa. Rawang telah menjelma menjadi penyebutan sebuah identitas sebuah komunitas atau masyarakat, yang hidup di kawasan tersebut.Hasil penelusuran penulis maka banyak nama permukiman, dari dusun, desa hingga kota yang menggunakan kata “rawang”. Di seantero Sumatera misalnya, nama rawang mudah dijumpai. Ada Rawang Besar di Kabupaten OKI. Ada desa Rawang di Padang Selatan dan Pariaman, Rawang Air Putih dan Rawang Kao di Siak. Rawang Baru, Rawang Lama dan, Rawang Pasar di Asahan.",netral
2018-019-02.json,Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut,"Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut | Ada nama Rawang Binjai dan Rawang Bonto di Kuantan Singingi dan Rawang Sari di Pelalawan. Di Aceh Utara ada Rawang Itik, hingga Hampan Rawang di Sungai Penuh, Kerinci, Jambi. Di Malaysia, ada kota bernama Rawang yang masuk negara bagian Selangor.Semua penyebutan nama “rawang” merujuk pada lokasi permukiman yang dulunya adalah kawasan lahan basah, entah berupa lebak, rawa, dan gambut.Rawang juga merujuk pada konotasi kawasan lahan basah yang bebas diakses. Jika pun terjadi pembatasan, lebih melihat penghormatan pada seseorang yang lebih dahulu mengakses satu wilayah di rawang. Tidak ada perizinan atau tanda kepemilikan pada lahan ini.Baca juga: Masyarakat Rawang yang Perlahan Kehilangan Tempat HidupnyaDr. Edwin Martin, peneliti Balai Litbang LHK Palembang, awal September 2018, menyebut sudah seharusnya restorasi gambut di Indonesia, -khususnya di Sumatera Selatan, dilakukan dengan mengarah pengembalian kepada identitas rawang.“Rawang adalah ekosistem kompleks lahan basah dimana ada keseimbangan hasil-hasil alam dan kebutuhan manusia sekitarnya. Rawang mengandung makna intrinsik wilayah basah, kaya, subur dan tempat kembali damai. Kemana titik restorasi gambut hendak diarahkan? Secara ideal seharusnya kembali ke konteks rawang ini,” ungkapnya saat itu.Harapan Edwin ini menurut penulis cukup beralasan. Sebab berbagai program restorasi gambut saat ini sasarannya lebih fokus pada pengelolaan kawasan konservasi, wilayah konsesi dan HGU yang semuanya sulit untuk diakses oleh komunitas rawang, yang akibatnya mereka jauh dari jangkauan pembangunan.Pada tahun 2018, desa-desa yang berada di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) mengalami kebakaran lahan seperti tahun sebelumnya, seperti Cengal, Mesuji dan Tulungselapan, -yang semuanya merupakan permukiman tempat komunitas rawang-nya masih ada. Nyaris mereka tidak pernah tersentuh oleh program pemberdayaan.",netral
2018-019-02.json,Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut,"Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut | Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi cenderung berorientasi pada pengelolaan lahan gambut. Program yang didukung terbatas pada pertanian, perkebunan atau kegiatan ekonomi yang berbasis lahan. Akibatnya program ini hanya dapat diterima masyarakat transmigran yang sejak awal “dipaksa” mengelola lahan gambut.Tak heran, jika muncul program pemeliharaan sapi atau kambing, yang merupakan tradisi masyarakat yang hidup di tanah mineral. Demikian juga menanam nenas atau jagung; yang jelas sama sekali bukan tradisi dari orang rawang.Dapat dikatakan sedikit sekali program  yang menyentuh komunitas rawang. Jika pun ada, mungkin hanya tradisi anyaman saja yang didukung; meski pasarnya belum tampak menjanjikan.Di komunitas rawang, dikenal anyaman purun, pandan, rotan dan bambu, semua tumbuhan yang banyak dijumpai dan cepat tumbuh di daerah rawa. Anyaman ini dirangkai menjadi beragam peralatan rumah tangga, tempat tidur, hingga alat memancing dan berkebun.Tradisi anyaman ini lalu diadopsi oleh masyarakat di tepi sungai, yang pada saat terjadi perpindahan permukiman ke wilayah darat, tradisi ini pun turut berkembang di desa-desa tersebut.Baca juga: Wong Rawang, Membaca Jejak Keberadaan Mereka di Lahan GambutOrang rawang, tinggal di rumah atau pondok bertiang yang ada di atas permukaan air. Transportasi yang mereka gunakan adalah perahu berukuran kecil tanpa mesin, yang dapat dinaiki dua orang. Untuk bertahan hidup di daerah rawa, mereka mencari ikan dengan cara memancing yang disebut bekarang.  Dalam bekarang dikenal proses menguras genangan air di rawa dangkal dengan cara disekat,  juga terjadi proses pemilihan ikan. Ikan diambil yang berukuran besar, yang berukuran kecil dibiarkan hidup. Uniknya, tidak semua ukuran ikan dapat memakan umpan yang berada di pancing.",netral
2018-019-02.json,Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut,"Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut | Dalam tradisi cocok tanam, komunitas rawang baru melakukan penanaman pada saat musim kemarau. Di rawa kering atau gambut dangkal, mereka menanam labu dan terong-terongan, serta menabur padi yang disebut sonor, yang sekarang sudah dilarang karena ada aktifitas membakar lahan sebelum penaburan benih padi dilakukan.Orang rawang juga tidak memiliki tradisi makan makanan hewan berkaki empat. Sebaliknya mereka memiliki tradisi olah beragam ikan yang menghasilkan berbagai ragam kuliner seperti sale atau ikan asap, pekasem, ikan asin hingga terasi. Semua olahan ini menjaga agar ikan yang ditangkap tidak cepat membusuk, tapi dapat disimpan untuk waktu yang lama.Kekayaan hasil sagu dari pohon aren pun mereka kombinasikan dengan ikan melahirkan kuliner yang eksis dan terkenal: pempek. Sangat dipercaya, pempek yang dulunya disebut lenjeran, adalah makanan pokok masyarakat Nusantara, sebelum hadirnya padi sebagai sumber makanan.Pempek, -seperti halnya dendeng, dapat disimpan berhari-hari selama seseorang melakukan perjalanan. Jika pun kering, makanan ini tidak langsung dibuang. Setelah diiris-iris, dapat dijadikan kerupuk, yang dulunya cukup dibakar di atas bara api, tak perlu harus digoreng dengan menggunakan minyak kelapa atau sawit seperti sekarang ini.Beragam tradisi cara hidup, bercocok tanam dan olah pangan komunitas rawang yang diwariskan selama bergenerasi telah menjelma menjadi pengetahuan untuk hidup bertahan di lahan basah.Penulis percaya berbagai tradisi komunitas di daerah rawang, telah turut berkontribusi dan memperkaya kebudayaan masyarakat lahan basah atau maritim yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Seharusnya ini menjadi modal dalam upaya menjaga dan memperbaiki bentang alam yang terlanjur rusak.",netral
2018-019-02.json,Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut,"Menyelaraskan Identitas Rawang dan Restorasi Gambut | Sudah waktunya berbagai pengetahuan ini difasilitasi, -bukannya dimatikan, ketika diperhadapkan dengan program lahan gambut. Jika tidak, maka ini akan menjadi pertanda keselarasan identitas rawang dan restorasi gambut di Sumatera Selatan menuju kepada kepunahan. Foto utama:  Ilustrasi nelayan tradisional Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, mencari ikan dengan cara memancing atau memasang perangkap ikan yang lestari. Foto: Taufik Wijaya * Taufik Wijaya, penulis adalah pengamat sosial, jurnalis dan sastrawan. Tinggal di Palembang. Artikel ini merupakan opini penulis.  [SEP]",netral
2020-047-07.json,Harimau Mati Diracun di Muara Batang Gadis,"Harimau Mati Diracun di Muara Batang Gadis | [CLS]     Harimau Sumatera mati lagi. Kali ini, di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di Desa Ranto Panjang, Kecamatan Muara Batang Gadis, satu harimau diracun hingga meregang nyawa pada 10 Juni 2020.Kasus ini terbongkar setelah diungkap lembaga swadaya masyarakat di Mandailing Natal yang mengecam aksi main hakim warga Rantau Panjang hingga harimau mati.Informasi yang diperoleh dari sejumlah saksi mata di Desa Ranto Panjang, harimau ini mati diracun. Setelah mati lalu dikubur. Kulit bagian kening kumis dan taring diambil oleh seseorang yang hingga saat ini belum diketahui.Baca juga: Lagi, BKSDA Aceh Evakuasi Harimau yang Berkonflik dengan MasyarakatKematian harimau membuat geger sejumlah pihak. Beberapa hari setelah kejadian, saya mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah pihak termasuk Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara. Tak ada yang bisa memastikan kebenaran informasi kematian harimau ini. Warga desa menutup rapat.Baru pada 20 Juni 2020, Balai Taman Nasional Batang Gadis mendapat titik terang soal kematian satwa liar dilindungi ini.Sahdin Zunaedi, Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis membentuk tim untuk pengumpulan bukti dan keterangan. Dokter hewan, polisi kehutanan dan tim teknis turun ke lokasi.   Bersama dengan KPH Wilayah IX Panyabungan pada 21 Juni 2020 berangkat ke Desa Ranto Panjang. Menuju ke sana, perjalanan perlu enam jam lebih, hanya bisa lewat sungai.Dengan sampan nelayan, menelusuri aliran sungai dan tiba di sana petang hari. Dibantu Polsek dan Koramil Natal, tim menuju ke Desa Rantao Panjang. Walau kondisi sudah gelap, tim tetap memutuskan menempuh perjalanan ke lokasi. Setelah bertemu camat dan kepala desa beserta perwakilan masyarakat, diputuskan menggali tanah tempat harimau dikuburkan. Lubang kuburan harimau yang mati diracun di Mandailing Natal ",negatif
2020-047-07.json,Harimau Mati Diracun di Muara Batang Gadis,"Harimau Mati Diracun di Muara Batang Gadis | Dokter hewan lalu nekropsi mengambil sampel beberapa bagian potong tubuh harimau untuk diperiksa di laboratorium. Tim lain mengumpulkan keterangan dari masyarakat.“Kami sudah melaporkan Ke Dirjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem-red), beliau memantau langsung. Lokasi berdekatan dengan APL (alokasi penggunaan lain-red) dan hutan produksi konversi,” katanya.Dari batas luar Taman Nasional Batang Gadis sekitar delapan km atau empat atau lima jam berjalan kaki.Setelah membongkar kubur harimau, terlihat bangkai mulai membusuk. Dari identifikasi, diketahui, ukuran harimau panjang 150 cm berat 75 kg kelamin jantan, kulit dan daging sudah rapuh dan bau menyengat.Baca juga: Harimau Sumatera Tetap Diburu Meski Statusnya DilindungiTim medis juga telah memeriksa fisik dan otopsi serta pengambilan sampel, berupa isi lambung untuk uji toksikologi atau uji laboratorium.Tim juga sosialisasi terkait konservasi harimau dan aturan terkait mitigasi konflik. Petugas membuat berita acara kematian, berita acara pengecekan tempat kejadian perkara, dan berita acara pemusnahan yang ditandatangani bersama semua pihak.Untuk konservasi harimau di Taman Nasional Batang Gadis, katanya, balai lakukan pemantauan populasi harimau dengan patroli Smart, pemasangan kamera pengintai dan survei okupasi dengan petak ukur. Pemasangan kamera pengingai mencakup 60 titik, dan variatif 30- 40 titik non permanen.Setiap tahun, komulatif selama 2015-2019, terdapat 143 titik pemantauan harimau dan populasinya.Pemantauan dengan patroli Smart secara komulatif mencapai tracking 7.776 meter sepanjang 2015 hingga 2019, atau rata-rata lebih 195 km per tahun. Kemudian observasi meliputi lima plot dengan luas 1.445 km persegi, panjang jelajah 317 KM selama 2019.Sejak 2013-2019, berhasil terkumpul 49 frame foto harimau Sumatera di Taman Nasional Batang Gadis dari 36 titik pemasangan kamera pengintai.",netral
2020-047-07.json,Harimau Mati Diracun di Muara Batang Gadis,"Harimau Mati Diracun di Muara Batang Gadis | Dari analisis loreng, diperkirakan sekitar tujuh harimau di Batang Gadis, beberapa foto lain memerlukan data-data tambahan untuk dapat memastikan, apakah harimau sama atau berbeda.Muliawan, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IX Panyabungan mengatakan, konflik harimau dengan manusia di Ranto Panjang bukan sekali ini. Pada 2013, konflik serupa pernah terjadi menyebabkan dua orang meninggal dunia diterkam harimau.Berdasarkan pengumpulan keterangan dari warga, ternyata bukan hanya satu harimau terlihat.Dari kesaksian sejumlah warga, ada dua harimau lagi masih berkeliaran, dan sudah makan ayam warga. Kuat dugaan itu induk dan anak dari pasangan pejantan yang mati diracun warga.Kondisi ini, katanya, harus diantisipasi agar tidak lagi ada korban manusia maupun harimau. Dia biilang, KPH tidak mempunyai peralatan khusus hingga BBKSDA Sumut harus cepat menurunkan peralatan baik kamera pengintai untuk identifikasi harimau, maupun peralatan lain.Dia usulkan evakuasi dan translokasi kedua harimau yang masih berkeliaran di sana. “Kalau tidak, konflik akan terjadi lagi. Pasti akan ada korban jatuh. Itu harus segera antisipasi.”  Menurut dia, dari keterangan warga, harimau diracun karena sudah memangsa kambing tiga ekor.Satu kambing dimangsa sebagian. Warga pun menaruh racun ke kambing yang tersisa.Kepala desa dan warga menyatakan tak ada niat memburu dan membunuh sengaja, apalagi sampai diperjualbelikan.Mereka menyatakan, murni membela diri karena harimau turun ke kampung dan muncul sampai ke sekolah dasar di sana.   Warga takut dan trauma dengan kejadian 2013.“Masyarakat di Ranto Panjang ada 300 keluarga. Mereka masih trauma kejadian 2013. Harimau muncul di tengah gedung dan halaman sekolah dasar. Kalau 2013, harimau muncul di halaman SMP. Meski begitu kita serahkan ke penegak hukum untuk proses selanjutnya.”",negatif
2020-047-07.json,Harimau Mati Diracun di Muara Batang Gadis,"Harimau Mati Diracun di Muara Batang Gadis | Muliawan mengatakan, harimau mulai menampakkan diri dan muncul di empat desa, yaitu Desa Hutaimbaru, Lubuk Kapundung I dan Lubuk KaKapundung, serta Desa Ranto Panjang.Jalur transportasi utama masyarakat pakai sampan, karena di kelilingi hutan dan sungai. Desa ini berada di APL tutupan rapat seperti tanaman karet, sawah dan pertanian lain.Dia bilang, perlu langkah segera menyelamatkan harimau yang masih berkeliaran di empat desa itu. “Kami bersama   Balai Taman Nasional Batang Gadis sudah memberitahukan aturan hukum dan penyadartahuan terhadap masyarakat di sana untuk tidak membunuh harimau, ” katanya.“Memang rumit, karena jaringan telepon tidak ada di sana, susah sekali. Ya itulah, harus translokasi harimaunya,” kata Muliawan.Bagaimana dengan BBKSDA Sumut? Hingga kini, belum ada memberikan penjelasan.Eduward Hutapea, Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Sumatera Kamis lalu mengatakan, dapat informasi kasus ditangani Balai Taman Nasional Batang Gadis, kepolisian, KPH dan BKSDA.Bagi mereka, katanya, bisa jadi bahan pengembangan, karena memiliki bagian-bagian tubuh satwa dilindungi termasuk harimau itu terlarang.Dalam beberapa waktu terakhir, ada tiga kasus kematian harimau dibunuh, yaitu di Aceh, Sumatera Barat dan Ranto Panjang, Mandailing Natal.Eduwar mengatakan, dilihat dari tiga kasus kematian harimau ini kebanyakan karena motif ekonomi. Salah satu upaya pencegahan, katanya, dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan operasi pembersihan jerawat di Taman Nasional Gunung Leuser.  Keterangan foto utama: Ilustrasi. Konflik harimau Sumatera dan manusia terus terjadi dan berujung kematian, harimau maupun manusia. Foto: Ayat S Karokaro/ Mongabay Indonesia   [SEP]",netral
2014-021-18.json,Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar,"Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar | [CLS] Tumbuh berseberangan dan membentang di atas sungai batang bayang, akar batang beringin dan batang kubang terjalin menjadi jembatan. Masyarakat setempat menyebutnya Titian Aka. Kokoh berdiri semenjak ratusan tahun yang lalu. Inilah sajian alam nan indah dan alami. Keindahan yang disajikan dari generasi ke generasi. Jembatan akar dengan panjang tigapuluh meter, lebar satu meter dan tinggi delapan meter ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan penikmat wisata alam.Pesisir Selatan memang terkenal dengan keindahan tempat-tempat wisatanya. Tak hanya terkenal dengan keindahan wisata bahari seperti Pantai Carocok ataupun Kawasan Mandeh, kabupaten ini juga menyimpan pesona alam yang tak kalah indah dari tempat-tempat wisata lainnya. Salah satunya adalah keindahan dan keunikan Jembatan Akar.Bentuk jembatannya yang unik serta terbuat dari akar kayu memang jarang untuk ditemukan ditempat lain. Tak heran jika banyak orang berkunjung dan berwisata kesini. Faktor lainnya yang mendukung adalah kemudahan akses menuju lokasi dan terjangkau.Obyek wisata Jembatan Akar ini terletak 88 km di bagian selatan kota Padang, tepatnya di Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang,  Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Untuk menuju lokasi ini dapat ditempuh dengan angkutan umum, travel, motor, mobil sewaan atau mobil  pribadi.Jembatan Akar memang unik, sebab dirajut dari  akar pohon yang tumbuh di kedua sisi sungai Batang Bayang dan membentuk menjadi jembatan utuh. Keunikan lainnya adalah jembatan itu semakin kuat seiring pertumbuhan pohonnya. Hal ini tentu berbeda dengan jembatan biasa yang dibuat dari kayu atau campuran semen, yang akan melapuk mengikuti umur.",positif
2014-021-18.json,Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar,"Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar | Walau sudah berumur ratusan tahun, akar-akar yang melilit dibadan jembatan tumbuh besar, saat ini sudah mencapai sebesar paha orang dewasa. Dengan bertambah besarnya akar-akar tersebut membuat jembatan tidak mudah goyah sekalipun dilewati oleh sepuluh orang.Jembatan akar di Pesisir Selatan ini lebih panjang dari jembatan akar yang ada di perkampungan Baduy, Banten dan jembatan akar yang  ada di Jepang.  Bahkan jembatan yang diperkirakan berumur 100 tahun ini mempunyai nilai sejarah tinggi.Konon, jembatan ini dibuat oleh seorang ulama bernama Pakih Sokan bergelar Angku Ketek, untuk menghubungkan dua kampung yang dipisah oleh sungai batang bayang. Jembatan dibangun tahun 1890, tetapi baru dapat digunakan masyarakat setempat pada 1916. Dengan kata lain, proses merajut akar  menjadi jembatan ini membutuhkan waktu lebih kurang 26 tahun.Khaidir (83), salah seorang tua kampung Lubuk Silau menceritakan Pakih Sokan mengajar mengaji di kampung tersebut. Melihat murid-muridnya kesulitan menyeberangi sungai saat hendak pergi mengaji saat hujan, Pakih Sokan membuat jembatan dan menanam pohon di kedua sisi sungai.Seiring waktu, Jembatan Akar itu semakin kokoh dengan akar-akar seukuran paha orang dewasa, dan tidak goyah meski dilewati oleh sepuluh orang.Guna menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung, pengelola tempat wisata itu telah memasang tali penyangga terbuat dari baja guna mengurangi tekanan/beban dari setiap pengunjung yang melintas. Juga dibangun jembatan gantung yang berada tidak jauh dari jembatan akar guna mengurangi fokus perlintasan pengunjung yang datang.Selain itu Sungai Batang Bayang juga bisa dimanfaatkan untuk olahraga arung jeram yang cukup menantang karena terdapat banyak batu batu besar sepanjang badan sungai.Sungai Batang bayang yang terkenal dengan kejernihan dan kesejukan airnya, juga menjadi daya tarik tersendiri.",positif
2014-021-18.json,Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar,"Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar | Jika pengunjung berdiri di atas jembatan dan memandang sungai, terlihat jelas ikan-ikan (pareh) berbagai ukuran berenang kian kemari. Namun tidak diperbolehkan menangkapnya dalam bentuk apapun. Sebab ikan tersebut “keramat” atau telah di sumpah (uduh) oleh masyarakat setempat dan hanya dapat diambil atau di panen pada waktu-waktu tertentu.Walaupun begitu di jernih dan sejuknya air sungai batang bayang, pengunjung dapat mandi sepuasnya dengan dikerumuni ikan-ikan. Ada cerita bahwa muda-mudi yang berenang di sungai itu akan segera mendapatkan jodoh.Dasar sungai juga banyak tersedia aneka batu yang bisa diolah menjadi cincin batu akik. Pengunjung yang tertarik, bisa mengambil batu dengan menyelam ke dasar sungai atau berburu batu disepanjang tepian sungai.Lucy (33) wisatawan asal Inggris, saat ditemui Mongabay di lokasi mengakui bahwa Jembatan Akar ini sangat unik. “It’s very beutiful dan saya puas berfoto di tempat ini,” katanya.Dia sangat penasaran dan merencanakan liburan ke Sumbar untuk mengunjungi jembatan akar, ketika mengetahui informasi melalui internet. “Saya ingin sekali bermalam disini, menghirup sejuknya udara pagi serta mandi di sungai, namun sepertinya tidak ada tempat penginapan atau homestay dekat lokasi ini,” katanya.Meski belum ada penginapan, pemda setempat telah membangun fasilitas parkir di tempat wisata tersebut. Warung-warung yang menjual aneka makanan dan minuman dan masyarakt sekitar lokasi juga siap melayani wisatawan.Jembatan Akar juga bakal makin ramai, karena Pemkab Pesisir Selatan berencana membangun jalan yang menghubungkan dengan Pemkab Solok.Biasanya Jembatan Akar ramai dikunjungi wisatawan domestik seperti dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, ketika moment Balimau atau menjelang Bulan Ramadhan, saat liburan seperti lebaran dan hari besar. Sedangkan wisatawan manca negara datang setiap waktu di hari-hari biasa.",positif
2014-021-18.json,Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar,"Mongabay Travel : Pesona Jembatan Akar Sungai Batang Bayang Sumbar | Makin ramainya Jembatan Akar dikunjungi wisatawan, tentu akan mengangkat perekonomian masyarakat setempat.Kelestarian HutanJembatan Akar pada Sungai Batang Bayang yang merupakan penghubung beberapa kampung, salah satunya Kampung Lubuk Silau, terletak diantara dua buah gunung yaitu Gunung Jantan dan Gunung Batino tempat dimana masyarakat Nagari Puluik-Puluik hidup.Kampung Lubuk Silau merupakan salah satu kampung yang berada di lereng Gunung Batino, ekonomi masyarakatnya terfokus pada hasil hutan bukan kayu. Maka tidak heran jika kita akan menyaksikan rimbunnya hutan disekitar kampung ini.Kejernihan dan kesegaran air Sungai Batang Bayang tidak terlepas dari fungi hutan yang terjaga di nagari tersebut. Hutan masih terjaga lebat, tidak ada aktiftas pembalakan membuat kawasan ini tetap terjaga. Masyarakat setempat tetap komitmen mempertahankan hutan untuk menghindari ancaman longsor.Meski begitu, masyarakat masih bisa memanfaatkan hutan untuk mendukung perekonomian dengan menanami kulit manis, karet, pala, damar, pinang. Di kawasan yang landai, masyarakat menanam padi dan palawija. Pengelolaan seperti ini sudah dilakukan masyarakat turun-temurun. Peladangan yang berada di daerah kelerengan ditanami tanaman berumur panjang untuk investasi jangkan panjang. Walaupun begitu masyarakat juga menanam tumbuhan yang dapat dipanen setahun sekali di ladangnya. [SEP]",positif
2016-022-01.json,"Bangun Kesepahaman Bersama, Kejahatan Perikanan Itu Terorganisir dan Lintas Negara","Bangun Kesepahaman Bersama, Kejahatan Perikanan Itu Terorganisir dan Lintas Negara | [CLS] “Selamat jalan, semoga tiba sampai di rumah dengan selamat. Jangan lupakan kejahatan perikanan. Kita masih harus berjuang melawannya.”Begitu pesan itu Susi Pudjianstuti, Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pidato penutupan simposium internasional kejahatan perikanan II di Yogyakarta, Selasa (11/10/16). Sebanyak 46 negara termasuk Indonesia, dari lima benua, dengan peserta sekitar 250 orang mengikuti simposium ini.Data FAO menyebutkan, perkiraan kasar tangkapan hasil laut dari praktik illegal fishing di seluruh dunia 11-26 juta ton setiap tahun, dengan kerugian US$10-23 miliar. Data World Wild Fund (WWF), illegal fishing seluruh dunia merugikan US$23,5 miliar per tahun.Simposium ini bertujuan menyatukan langkah kerjasama antarnegara dalam memerangi kejahatan perikanan. Juga mendorong pemahaman kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional.“Pesan sudah disampaikan, kita akan melawan bersama-sama. Dengan menempatkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional,” kata Susi.Dia mencatat, simposium berhasil membangun kesadaran bersama negara-negara peserta, bahwa kejahatan perikanan merupakan kejahatan terorganisir lintas negara.“Kejahatan perikanan ini bukan kejahatan biasa. Sangat serius, sangat kompleks. Ia merugikan lingkungan, ekonomi, dan mengancam kedaulatan serta pembangunan manusia dari sebuah negara,” katanya usai simposium.Dia tak menampik kemungkinan masih ada oknum pejabat terlibat hingga kejahatan perikanan masih berlangsung.“Kalau kita bilang tidak, ya namanya kita mengingkari, atau bohong. Masih ada. Tak mungkin kapal ikan dari negara lain masuk ke satu negara tanpa ada kerjasama dengan pebisnis, tokoh masyarakat, orang yang punya pengaruh, misal pejabat, atau bekas pejabat, bekas aparat. Pasti,” katanya.  Melawan balik",negatif
2016-022-01.json,"Bangun Kesepahaman Bersama, Kejahatan Perikanan Itu Terorganisir dan Lintas Negara","Bangun Kesepahaman Bersama, Kejahatan Perikanan Itu Terorganisir dan Lintas Negara | Sebelumnya, Susi mengatakan, ruang gerak pelaku kejahatan perikanan makin sempit. Meskipun begitu, para pelaku berusaha memanfaatkan celah untuk kembali.“Tantangan bagi Indonesia, kapal penangkap ikan asing telah pergi. Hampir 99,9%. Masih ada beberapa dari negara tetangga, tetapi tak sebesar sebelumnya,” katanya.Walau begitu, mereka sekarang menargetkan masuk melalui pemain lokal, yang sesungguhnya kepanjangan tangan mereka. “Sekarang mereka berupaya mendekati semua pintu untuk kembali melakukan illegal fishing di negara ini,” katanya.Mereka juga mengembangkan opini bahwa perang melawan illegal fishing merugikan industri perikanan.“Ini tak benar. Karena produktivitas industri perikanan meningkat. Ini tantangan yang saya hadapi sekarang.”Selain menggunakan data ekonomi sumir, pelaku illegal fishing juga memanfaatkan media untuk menggerakkan opini menyerang perbaikan tata kelola perikanan Indonesia.Menurut Susi, ada sebagian industri perikanan rugi dampak gerakan melawan kejahatan perikanan. Dalam jangka panjang, produktivitas perikanan bakal naik dan akhirnya mendukung industri perikanan secara keseluruhan.Kegeraman Susi terhadap kejahatan perikanan cukup beralasan. Kejahatan ini merusak tata kelola laut, mengancam kesejahteraan, dan menyebabkan lingkungan dan keragaman hayati rusak.Beberapa temuan, illegal fishing terkait perdagangan satwa langka. Mereka mengambil satwa langka dari Papua New Guinea, Papua, Timor, Maluku seperti kakak tua, dan cendrawasih. Begitupun dengan penyelundupan narkoba diperkirakan 80-90% melewati laut, pakai kapal-kapal illegal fishing.“Mereka datang ke perairan dengan penjagaan lemah. Ke Afrika, Pasifik, Indonesia, Amerika Selatan. Ke negara-negara yang tak punya kemampuan mengawasi laut.”",netral
2016-022-01.json,"Bangun Kesepahaman Bersama, Kejahatan Perikanan Itu Terorganisir dan Lintas Negara","Bangun Kesepahaman Bersama, Kejahatan Perikanan Itu Terorganisir dan Lintas Negara | “Kewarganegaraan bisa berubah enam hingga tujuh kebangsaan. Bahkan ada kapal yang kita tangkap memiliki 32 bendera di kamarnya. Mereka bisa mengubah setiap saat, di setiap negara. Awak kapal bisa dari lima negara,” katanya.“Ini bukan hanya soal ikan, bukan hanya soal Indonesia. Ini berdampak ke banyak negara, mereka belum punya kapasitas untuk perang seperti yang telah dilakukan Indonesia. Kini setelah simposium Indonesia menjadi terbuka kepada dunia,” ucap Susi.Indonesia, ingin berbagi pengalaman dengan negara lain, tentang keberhasilan melawan kejahatan perikanan. Tak ada negara yang berhasil melawan sendirian.Dukungan KapolriKapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, juga hadir dalam konferensi pers mendukung langkah memerangi pencurian ikan, terutama dalam waktu dua tahun terakhir.“Indonesia negara kepulauan terbesar. Penegakan hukum menjadi isu penting meningkatkan kesejahteraan, juga melindungi alam, dan menjaga potensi produk industri perikanan,” katanya.“Polri bekerja sama Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Angkatan Laut, dan Satgas 115.”Berdasarkan Perpres Nomor 115 tahun 2015, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal.Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam pemberantasan penangkapan ikan ilegal.Satgas bisa memanfaakan personil dan peralatan operasi, seperti kapal, pesawat udara, dan teknologi lain yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lain.Komandan satgas adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai kepala pelaksana harian Wakil Kepala Staf TNI AL.“Satgas ini amat dikenal di Indonesia,” kata Tito.“Kadang penenggelaman kapal menimbulkan pro kontra. Di dalam negeri langkah ini mendapat dukungan positif,” katanya.",positif
2016-022-01.json,"Bangun Kesepahaman Bersama, Kejahatan Perikanan Itu Terorganisir dan Lintas Negara","Bangun Kesepahaman Bersama, Kejahatan Perikanan Itu Terorganisir dan Lintas Negara | Dia setuju memasukkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan besar. “Skala persoalan bukan hanya nasional, tetapi internasional. Kejahatan perikanan harus dilihat sebagai kejahatan transnasional sama serius seperti terorisme, penyelundupan manusia, dan narkoba.” [SEP]",negatif
2016-021-07.json,Perdagangan Kulit Harimau Terbongkar di Riau dan Medan,"Perdagangan Kulit Harimau Terbongkar di Riau dan Medan | [CLS] Harimau Sumatera, makin merana. Di berbagai wilayah di Sumatera, satwa langka dan dilindungi ini terus diburu dan organ tubuh diperjualbelikan. Terbukti, dalam waktu berdekatan, di Riau dan Medan, berhasil digagalkan perdagangan kulit harimau.Di Riau, petugas Balai Penegakan Hukum Sumatera dan BKSDA berhasil membongkar perdagangan kulit harimau, pekan lalu. Di sebuah hotel di Kota Medan,  tim Wildlife Crime Unit (WCU) juga membongkar jaringan perdagangan kulit harimau pada Jumat (14/10/16).Dalam operasi gabungan di Riau, penyidik mengamankan satu lembar kulit harimau utuh, dari dua pelaku berinisial AH Dan JO di di Indragiri Hulu. Selain kulit, ada juga tulang belulang harimau.Petugas menduga, kedua pelaku agen kulit dan tulang harimau.   Eduward, Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Sumatera, mengatakan, kasus terungkap bermula dari informasi masyarakat, menyebutkan kedua pelaku memiliki dan menyimpan kulit harimau utuh beserta tulang belulang.Dia membentuk tim dan bersama BKSDA Riau, bergerak dan menyamar sebagai pembeli. Tawar menawar terjadi. Ketika bukti ditunjukkan kepada petugas, kedua pelaku langsung diamankan.Tim, katanya, mengintai pelaku sekitar dua minggu, baru mulai janji ‘transaksi.’Identifikasi awal kulit, kata Edward, harimau jantan dewasa berasal dari hutan Jambi , dan dijual ke Riau.Keduanya diperiksa sebagai saksi, namun tak tertutup kemungkinan menjadi tersangka.Sementara di Medan, WCU dibantu penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut, para pelaku ditangkap tanpa perlawanan sedikitpun. Tim berhasil mengamankan barang satu kulit harimau utuh masih basah, diduga baru dibunuh.Tim cukup terkejut melihat hasil kulitan para pelaku, begitu rapi. Tak ada luka sedikitpun pada tubuh, bahkan tapak, kepala hingga badan dikuliti dengan rapi. Ada dugaan pelaku jaringan profesional yang menggeluti kegiatan ini cukup lama.",negatif
2016-021-07.json,Perdagangan Kulit Harimau Terbongkar di Riau dan Medan,"Perdagangan Kulit Harimau Terbongkar di Riau dan Medan | Kombes Pol Toga H Panjaitan, Direktur Krimsus Polda Sumut, Senin (17/10/16) di Medan, mengatakan, berhasil mengamankan tiga pelaku, masing-masing berinisial EM (37), S alias A (61), dan B alias A (35).Ketiganya ditangkap saat akan transaksi di hotel Jalan Sisingamangaraja Medan kepada petugas menyamar.Penyidikan awal, EM sebagai penjual, S alias A sebagai pembeli.“Jadi setelah membeli dari EM, A dan B akan menjual lagi pada pembeli selanjutnya yaitu penyidik saya yang menyamar. Saat kulit ditunjukkan, langsung diamankan ketiga pelaku. Itu agar tak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, ” kata Toga.Dari pemeriksaan awal, EM mengaku  kulit harimau dibeli dari warga Aceh, U. Satu lembar kulit utuh ini Rp3 juta.Dia cari pembeli lain yaitu A dan B. Setelah jual beli, A dan B menjual pada pembeli lain, tak lain petugas nyamar.A dan B menjual kulit harimau kepada petugas nyamar Rp70 juta.Dia menjelaskan, mengatakan, dari pengembangan kasus, para pelaku bukan saja memperdagangkan kulit harimau, melainkan berbagai satwa dilindungi seperti sisik trenggiling, rusa sambar, tempurung kura-kura, dan satu karung sisik ular piton.Untuk mengembangkan kasus ini, dia memerintahkan penggeledahan Gudang EM. Disini, penyidik dibantu tim WCU berhasil menemukan sedikitnya tiga kg sisik trenggiling yang akan dijual Rp10 juta per kilogram. Lalu, 10 kulit ular piton, dan 20 kg tempurung kura-kura. Semua dikemas dalam goni dan plastik siap jual oleh pelaku.Toga akan mengejar jaringan lain yang belum tertangkap. Dia akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Aceh.EM mengaku, baru kali ini memperdagangkan kulit harimau Sumatera. Satwa-satwa lainpun dia berdalih titipan orang.WCU menilai, perdagangan satwa tetap marak karena hukum sangat lemah dan banyak permasalahan  dalam penanganan.",negatif
2016-021-07.json,Perdagangan Kulit Harimau Terbongkar di Riau dan Medan,"Perdagangan Kulit Harimau Terbongkar di Riau dan Medan | Irma Hermawati, Legal Advisor WCU, mengatakan, kurangnya pengetahuan dan kemauan aparat penegak hukum, khusus Jaksa Penuntut Umum mengungkap kasus perdagangan satwa ilegal.Seringkali Jaksa menangani perkara tak jeli dalam memberikan petunjuk kepada penyidik. Jadi, yang disidangkan hanya pelaku lapangan, tanpa menyentuh aktor pemodal.Jaksa yang meneliti berkas perkara hanya memfokuskan diri kepada ketentuan UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tanpa melihat ketentuan  peraturan perundang-undangan lain.Selain itu, belum ada jaringan atau kerjasama baik di dalam ataupun luar, dalam membantu mengungkapkan perdagangan satwa ilegal.Dia juga menilai, kepedulian aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim, minim dalam kasus perdagangan satwa. Jadi, banyak tuntutan pidana dan putusan pengadilan rendahIrma mencontohkan, kasus Fahrial,  pedagang gading gajah ilegal dengan bukti satu gading dan satu caling gajah, serta 650 kilogram tulang gajah, hanya vonis 10 bulan penjara, denda Rp1.500.000.Data WCU, di Indonesia, penyebab terbesar penurunan spesies, adalah eksploitasi berlebihan. Menurut Irma,  perdagangan satwa liar dan habitat hilang, adalah ancaman terbesar.“Karena keadaan geografis dan status negara dagang besar, Indonesia juga sumber besar, tujuan, dan tempat transit penyelundupan dan penyembunyian satwa liar, ” katanya.Konsekuensi perdagangan tak berkelanjutan adalah ancaman satwa. Nilai perdagangan ilegal Indonesia sendiri diperkirakan US$1 miliar per tahun. [SEP]",negatif
2022-051-13.json,Jangan Usik Perairan Gelasa Kami,"Jangan Usik Perairan Gelasa Kami | [CLS]   Perairan Gelasa merupakan laut adat Suku Melayu yang menetap di Koba, Lubuk Besar, Tanjung Berikat, Batu Beriga [Kabupaten Bangka Tengah] hingga Pulau Kelapan [Kabupaten Bangka Selatan]. Selama ratusan tahun perairan ini dijaga adat. Perairan ini membentang dari Pesisir Koba [Barat], Pulau Gelasa [Utara] hingga Pulau Kelapan [Selatan]. Luasnya sekitar 80 ribu hektar.“Perairan Kelasa [Gelasa] ini menghidupi Suku Melayu sejak ratusan tahun lalu. Hubungan kami harmonis. Kami menjaga laut, dan laut memberi kami kehidupan,” kata Cik Jali [54], tokoh masyarakat adat di Dusun Tanjung Berikat kepada Mongabay Indonesia, Senin [11/04/2022].Dijelaskan dia, banyak larangan selama melaut di Perairan Gelasa. Misalnya, tidak boleh membawa pisang dan telur ayam atau bebek, karena penunggu laut akan muncul saat naik perahu atau kapal. Pantang larang ini juga diberlakukan pada hampir semua masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.Selain itu, lanjutnya, dilarang juga menangkap dan membunuh sejumlah biota dan mamalia di Perairan Gelasa. Misalnya, penyu hijau [Chelonia mydas], penyu belimbing [Dermochelis coriaceae], penyu sisik [Eretmochelys imbricata], lumba-lumba hidung botol [Tursiops truncatus], dugong [Dugong dugon], hiu paus [Rhincodon typus], serta merusak terumbu karang sebagai rumah ikan.“Jika dilanggar, dipastikan akan ada kesialan, bencana, kesusahan atau malapetaka bagi si pelakunya,” kata Cik Jali.Saat menangkap ikan, tidak boleh menggunakan bom ikan atau memasang jaring di wilayah terumbu karang.“Kami juga dilarang menangkap cumi-cumi [Loligo chinensis] dan sotong [Sephia sp] dengan jaring. Harus dengan pancing,” jelasnya.Baca: Gelasa, Pulau Perawan Bertabur Terumbu Karang Purba  Taber laotSetiap tahun, kisaran April-Mei, masyarakat yang terhubung dengan Perairan Gelasa, melakukan taber laot.",netral
2022-051-13.json,Jangan Usik Perairan Gelasa Kami,"Jangan Usik Perairan Gelasa Kami | Dikutip dari Kamus Bahasa Melayu Bangka-Indonesia terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan – Balai Bahasa Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, “taber” artinya ritual adat dilakukan untuk membuat suatu kondisi lebih baik. Sementara “laot” artinya laut.Jadi, taber laot merupakan ritual adat yang tujuannya untuk mengembalikan kondisi menjadi lebih baik.“Tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur [Tuhan], tolak bala [musibah], dan diberikan kelimpahan hasil laut,” kata Cik Jali.Setelah taber laot, selama tiga hari masyarakat yang terhubung dengan Perairan Gelasa dilarang beraktivitas ke laut. Mereka itu dari Koba, Lubuk Besar, Tanjung Berikat, Batu Beriga, hingga Pulau Kelapan.“Jika dilanggar, terjadi malapetaka atau kehilangan nyawa,” jelasnya.Taber laot dilakukan di Desa Batu Beriga, yang dipimpin seorang dukun. “Taber laot ini menghadirkan lumba-lumba yang mewakili tujuh tanjung di Pulau Bangka,” lanjut Cik Jali.Baca juga: Mangrove Pulau Gelasa yang Penting untuk Bumi  Upacara berupa pelepasan perahu [jong] yang dihias dan diisi sejumlah sajian. Seperti ayam panggang yang ditaburi dua helai daun ati-ati [Coleus Amboinicus] dan selasih [Ocimum basillicum]. Selesai upacara dilakukan doa dan makan bersama.Tradisi taber laot hampir dilakukan berbagai Suku Melayu di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam catatan Mongabay Indonesia, selain di Batu Beriga, taber laot juga dilakukan Suku Melayu dan Suku Laut, seperti di Pantai Tanjungputat, Pejem, Tuing [Kabupaten Bangka], Desa Kurau dan Desa Kurau Barat [Kabupaten Bangka Tengah], Desa Rambat [Kabupaten Bangka Barat], serta di Pulau Belitung.  Sarat sejarahDi masa lalu Tanjung Berikat ramai dikunjungi para pedagang mancanegara. Sebab wilayah ini pusat perdagangan rempah, seperti cengkih [Syzygium aromaticum L.] dan lada [Piper nigrum].",positif
2022-051-13.json,Jangan Usik Perairan Gelasa Kami,"Jangan Usik Perairan Gelasa Kami | Tanjung Berikat yang berada di muara Selat Gaspar [memisahkan Pulau Bangka dan Pulau Belitung] di Pulau Bangka, dulunya merupakan sentra tanaman cengkih dan lada.“Tapi, setelah banyak kebun cengkih dijadikan lokasi penambangan timah serta harganya anjlok di masa Orde Baru, banyak kebun yang hilang. Kebun lada juga hilang dikarenakan harganya turun. Saat ini, semua kebun cengkih dan lada menjadi kebun sawit atau ditambang timah,” kata Atok Supri [55], tokoh adat Dusun Tanjung Berikat.Dulunya, masyarakat yang menetap di Dusun Tanjung Berikat hidupnya dari kebun dan laut. “Tapi setelah banyak warga kehilangan kebun, terpaksa hanya hidup dari laut, sekitar 90-an kepala keluarga,” jelasnya.  Di masa perang kemerdekaan, Tanjung Berikat merupakan lokasi perang yang menyebabkan kekalahan dari pihak Belanda. “Banyak kapal dan prajuritnya yang hancur dan mati karena perlawanan masyarakat.”Sejarah perjuangan masyarakat di Tanjung Berikat melawan Belanda, ditandai pemerintah dengan sebuah Tugu Perjuangan atau Pahlawan Tanjung Berikat.Tapi, jauh sebelumnya, saat Kesultanan Palembang menguasai Pulau Bangka, dikenal tokoh Datuk Berembun yang didaulat menjaga dusun [kampung] Tanjung Berikat hingga ke Pulau Kelasa [Gelasa].“Kami percaya yang berperang melawan Belanda itu bukan rakyat, tapi pasukan jin. Sebab rakyat di Tanjung Berikat tidak memiliki meriam atau senjata api yang dapat merusak kapal atau menembak prajurit,” kata Atok Supri.Mat Angin [54], warga Desa Batu Beriga, yang belasan tahun menjadi pemburu benda berharga dari bangka kapal di Kepulauan Bangka Belitung, memperkirakan terdapat 18 lokasi [situs] kapal karam.  MenolakBerdasarkan sejumlah pemberitaan, Thorcon Indonesia berencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir berbasis thorium atau PLTT [Pembangkit Listrik Tenaga Thorium] di Indonesia.",negatif
2022-051-13.json,Jangan Usik Perairan Gelasa Kami,"Jangan Usik Perairan Gelasa Kami | Kepulauan Bangka Belitung, wilayah yang menjadi target tapak PLTT.  Sementara Pulau Gelasa dan perairannya, sebagai calon lokasi PLTT di provinsi yang sebagian besar wilayahnya perairan [6,5 juta hektar].“Kami jelas menolak. Jangan usik laut adat kami. Tidak ada keuntungan buat kami [PLTT], dan mungkin bagi masyarakat di Pulau Bangka ini. Kalau demi kebutuhan listrik bagi masyarakat di [Kepulauan] Bangka Belitung itu alasan yang dicari-cari. Masih ada sumber energi lain yang lebih aman dan tidak membuat kami cemas, misalnya tenaga surya yang banyak digunakan kapal-kapal kami [nelayan] di sini,” kata Cik Jali.  Selain itu, jika PLTT itu dibangun, kami percaya kampung atau dusun di sini akan tergusur. Seperti Tanjung Berikat, Batu Beriga, Lubuk Besar, serta kampung-kampung di pulau-pulau kecil.“Perusahaan [PLTT] itu bukan hanya menghilangkan kehidupan kami di laut, juga mengancam keberadaan kampung kami,” ujarnya.Cik Jali menjelaskan selama setahun terakhir, belum pernah ada pihak yang menjelaskan rencana pembangunan PLTT tersebut.“Memberi tahu pun tidak, apalagi kami ditanya setuju atau tidak. Saya pastikan tidak ada masyarakat di Tanjung Berikat, kampung terdekat dengan Pulau Kelasa [Gelasa] yang setuju. Penambangan timah laut saja ditolak di sini,” katanya.  Penolakan juga disampaikan Ismu Bai [38], warga Dusun Tanjung Berikat.“Kami di sini sudah hidup tenang, damai, dan disejahterakan dari hasil laut. Tolong jangan ganggu kehidupan kami dengan kehadiran perusahaan itu.”Dijelaskan Ismu Bai, sejumlah nelayan di Tanjung Berikat dan Batu Beriga, mengetahui adanya penelitian di sekitar Pulau Gelasa, dilakukan akademisi dari sejumlah universitas di Pulau Bangka dan Jawa.",negatif
2022-051-13.json,Jangan Usik Perairan Gelasa Kami,"Jangan Usik Perairan Gelasa Kami | “Terdengar sepintas soal rencana pembangunan perusahaan tersebut. Tapi, terus terang mereka tidak pernah menjelaskannya, apalagi bertanya apakah kami setuju atau tidak. Kami ini masyarakat terdekat Pulau Gelasa. Tapi mungkin yang ditanya warga desa lain, yang jauh dari sini,” katanya.Kami tahunya hidup dari laut ini. Berapa pun ganti rugi yang mungkin kami terima, pasti akan habis.“Laut memberi jaminan kehidupan. Para datuk penjaga laut pasti mendukung keinginan kami. Mereka akan marah jika laut rusak,” tegas Mat Angin.  [SEP]",positif
2016-091-17.json,Perda Karhutlah Sumatera Selatan Harus Intervensi Pengelolaan Dana Desa. Kenapa?,"Perda Karhutlah Sumatera Selatan Harus Intervensi Pengelolaan Dana Desa. Kenapa? | [CLS] Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut (karhutlah), Pemerintah Sumatera Selatan akan mengeluarkan peraturan daerah. Terkait hal tersebut, diharapkan, kebijakan tersebut mengintervensi pengelolaan dana desa. Kenapa?“Ini penting. Jangan sampai pengelolaan dana desa justru mendorong pengrusakan hutan dan lahan gambut. Misalnya, membangun infrastruktur di lahan gambut tanpa melihat tata kelolanya,” kata Bahtiyar Abdullah dari Dusun Sembilan, sebuah organisasi penguatan masyarakat desa, Minggu (17/01/2016).“Jadi sangat diperlukan adanya intervensi Pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) dalam pengelolaan dana desa terkait karhutlah. Poin ini selain menyebutkan semua kegiatan pembangunan berbasis lingkungan hidup, juga menjelaskan apa saja yang harus dilakukan terhadap desa mereka,” kata Bahtiyar yang juga aktif di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumsel.Bahtiyar mencontohkan pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan pemerintah desa terkait penanggulangan karhutlah. Misal, jalur evakuasi atau akses jalan di wilayah yang rentan kebakaran, serta tower pemantauan kebakaran. Sementara, guna mengatasi dampak kemarau serta kebakaran, seperti terjadinya krisis air bersih, “Pemerintah desa dapat membangun bunker atau penampungan air bersih,” katanya.Berdasarkan pengalaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut beberapa waktu lalu, selain terserang berbagai penyakit, masyarakat desa di sekitar kebakaran juga mengalami krisis air bersih. “Banyak keluarga mengeluarkan biaya untuk memenuhi air bersih,” kata Bahtiyar.Terkait karhutlah di Sumsel, Dusun Sembilan menjalankan program penguatan masyarakat desa di Kabupaten Ogan Ilir (OI). “Ada 18 desa di Kabupaten OI yang rentan kebakaran hutan dan lahan. Pendekatan pendidikan yang kami lakukan selain seni, pengolahan anggaran pemerintah desa, juga pengembangan ekonomi kelompok perempuan,” ujar Bahtiyar.",netral
2016-091-17.json,Perda Karhutlah Sumatera Selatan Harus Intervensi Pengelolaan Dana Desa. Kenapa?,"Perda Karhutlah Sumatera Selatan Harus Intervensi Pengelolaan Dana Desa. Kenapa? | Ke-18 desa tersebut ada di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Indralaya Utara: Desa Sungai Rambutan, Pulau Semambu, Lorok, Parit, Soak Bato, Pulau Kabal, dan Tanjung Pulih.Di Kecamatan Lubuk Keliat: Desa Talang Tengah Laut dan Lubuk Keliat. Di Kecamatan Muarakuang: Desa Tanah Abang Ulu dan Sri Menanti. Di Kecamatan Pemulutan: Desa Talang Pangeran Ulu, Muara Baru, serta Simpang Pelabuhan Dalam. Di Kecamatan Pemulutan Darat: Desa Arisan Jaya. Sedangkan di Kecamatan Rambang Kuang: Desa Kuang Dalam Baru dan di Kecamatan Tanjung Batu: Desa Burai dan Sentul.Kearifan lokalDr. Yenrizal dari UIN Raden Fatah Palembang menuturkan, peraturan daerah atau peraturan gubernur tersebut, diharapkan selain memperhatikan penataan penggunaan anggaran desa, situs sejarah, juga harus mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal terkait pengelolaan lahan ramah lingkungan.“Sudut pandang perda itu dulu yang penting. Jangan sekadar berasumsi bahwa masyarakat itu sebagai pembakar lahan. Karena ada juga kelompok masyarakat yang peduli lingkungan dalam melakukan aktivitas pertaniannya. Misalnya pada masyarakat Semende,” kata Yenrizal, Selasa (18/1/2015).“Nilai-nilai lokal yang peduli lingkungan hidup tersebut harus diadopsi sebagai paradigma, sehingga perda yang dilahirkan tidak menghambat aktivitas masyarakat yang bertumpu pada petanian,” ujarnya.Selanjutnya, kata Yenrizal, perda itu juga harus memperhatikan karakter masyarakat di wilayah pegunungan dan lahan basah. “Sistem pertanian dan karakter masyarakat terhadap pengelolaan hutan juga berbeda antara pegunungan dan lahan basah. Kalau di lahan basah, mungkin pelarangan masyarakat beraktivitas di hutan dapat dilakukan, sebab umumnya mereka masuk hutan untuk mengambil kayu. Sementara di pegunungan, umumnya mereka masuk hutan untuk mengambil hasil hutan nonkayu. Artinya, kebijakan akses terhadap hutan benar-benar menyentuh karakter yang berbeda ini.”Kelompok perempuan",netral
2016-091-17.json,Perda Karhutlah Sumatera Selatan Harus Intervensi Pengelolaan Dana Desa. Kenapa?,"Perda Karhutlah Sumatera Selatan Harus Intervensi Pengelolaan Dana Desa. Kenapa? | Sri Lestari Kadariah, aktivis hukum lingkungan dan perempuan, mengharapkan perda itu memfasilitasi atau mendorong peranan kelompok perempuan. “Sebab, kelompok perempuan sangat besar peranannya dalam keluarga di desa. Selain menjadi ibu rumah tangga, mereka juga menjadi pekerja di lahan pertanian bersama laki-laki. Bahkan, dalam beberapa kelompok masyarakat, perempuan menjadi pengendali api saat lahan dibakar. Oleh karena itu, penting sekali pemberdayaan perempuan di desa. Baik diberikan pengetahuan mengenai karhutlah, juga terkait kesehatan, dan penguatan ekonomi,” ujar mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel ini.“Pada bencana kebakaran hutan dan lahan gambut beberapa waktu lalu, perempuan merupakan korban utama bersama anak-anak terkait kesehatan. Banyak ibu hamil atau baru melahirkan terganggu kesehatannya. Ini fakta, bukan tidak mungkin perempuan menjadi pintu utama dalam menjaga lingkungan atau upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan gambut,” ujarnya. [SEP]",negatif
2023-007-13.json,Muhamad Sapar: Menjaga Hutan Adat Talun Sakti dengan Hati,"Muhamad Sapar: Menjaga Hutan Adat Talun Sakti dengan Hati | [CLS]  Tidak letih melangkah di jalan berbukit, Muhamad Sapar (51) dan kedua orang rekannya mendaki di tengah rimbunnya pepohonan hutan. Diikuti suara gemuruh air, mereka terus menyusuri sungai Batang Seluro dan perbukitan untuk mencapai Hutan Adat Talun Sakti. Di satu kelok, dia mengitari punggung bukit curam.Hutan Adat ini luasnya 641 hektar dan sangat penting bagi masyarakat Desa Raden Anom, Sarolangun, Jambi. Kerusakan pada hutan akan mempengaruhi kehidupan di sekitarnya.“Air Batang Seluro dan Batang Asai berasal dari sini. Masyarakat Jambi, khususnya Sarolangun, amat memanfaatkannya,” ujar Sapar memberi informasi.Tujuan mereka siang itu adalah melakukan patroli. Dari laporan warga mereka mendengar ada orang yang mencari emas di sungai di dalam hutan. Tetapi saat dicari, mereka tidak menemukan para pelaku.Sapar dan kawan-kawannya mengelilingi Hutan Adat secara reguler untuk memastikan kelestariannya. Mereka bekerja tanpa kompensasi, tapi lebih karena kecintaan kepada hutan adat tersebut.“Ini adalah hutan adat kami yang sudah ada sejak zaman nabi. Harus kami lestarikan. Jika alam rusak, sungai rusak, apa lagi mau kami minum?” sebutnya.Sebelum menjadi Ketua Kesatuan Tani Hutan (KTH) Adat Talun Sakti dan pelindung hutan, Sapar adalah pelaku ilegal tambang emas di sekitar Dusun Muara Seluro, Desa Raden Anom.Dengan beberapa rekannya, dia memodali aktivitas tambang. Melihat dampak kerusakan yang terjadi di hutan dan aliran sungai, dia pun berpaling dan memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya itu. Dia sekarang menjadi penentang paling keras penambangan emas.Sejak 2015, ia menjadi ketua KTH Adat Talun Sakti. Sejak itu, dia pun tak bergeming saat mendapat ancaman atau sogokan.“Ada yang ancam pakai golok. Tapi saya tidak gentar untuk berjuang terus.” Menurut Sapar, ancaman terbesar kelestarian hutan adat adalah banyaknya pemodal yang hendak masuk untuk menggali emas.",positif
2023-007-13.json,Muhamad Sapar: Menjaga Hutan Adat Talun Sakti dengan Hati,"Muhamad Sapar: Menjaga Hutan Adat Talun Sakti dengan Hati | Sapar dan kelompoknya juga pernah menolak uang Rp25 juta yang ditawarkan oleh seorang oknum pejabat. Sebutnya si pemodal itu ingin memasukkan alat berat ekskavator ke dusun mereka.  Alat berat penggali tanah itu  berguna untuk membalik dan menyiapkan lubang tambang. Baca juga: Kepayang, Peredam Tambang Emas Ilegal di Desa Raden Anom Kekayaan di Hutan Adat Talun SaktiHutan Adat Talun Sakti adalah perbukitan yang menjadi rumah bagi 30 spesies tumbuhan dan satwa bernilai konservasi tinggi. Dengan ketinggian antara 450-600 mdpl, ia menjadi habitat beragam jenis pepohonan langka.Data Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Limau Unit VII Hulu Sarolangun menunjukkan terdapat 30 spesies tumbuhan bernilai konservasi tinggi dan langka, diantaranya temalun (Parashorea lucida), jelutung (Dyera costulata), kibut (Amorphophallus titanum), murau (Shorea gibbosa brandis), tembesu (Fagrea fagreans), balam merah (Palaquium gutta), dan lain-lain.Perbukitan ini juga menjadi rumah berbagai satwa, seperti macan dahan (Neofelis diardi), kucing batu (Pardofelis marmorata), harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), rusa sambar (Cervus unicolor), baning cokelat (Manouria emys), rangkong gading (Rhinoplax vigil), beragam jenis primata dan lainnya.Kawasan Hutan Adat Talun Sakti ini sebenarnya sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani Bupati Sarolangun pada tahun 2015. Namun hingga kini proses pengukuhannya belum tuntas.Sria Liah Suzanto, Kasi PKPM KPH Limau Sarolangun, menyebut syarat Talun Sakti untuk dikukuhkan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebenarnya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) tentang pengakuan masyarakat hutan adat dari pemerintah daerah setempat.  Dengan Kepayang, Menjaga Hutan Adat untuk Kesejahteraan ",netral
2023-007-13.json,Muhamad Sapar: Menjaga Hutan Adat Talun Sakti dengan Hati,"Muhamad Sapar: Menjaga Hutan Adat Talun Sakti dengan Hati | Bagi warga lokal di Raden Anom, Hutan Adat Talun Sakti adalah warisan leluhur yang harus dijaga. Jika ada yang berbuat buruk, seperti memotong pohon atau mengganggu lingkungan hidup hewan, maka nenek moyang akan memberikan hukuman. Kedatangan ‘nenek’ dapat dalam wujud harimau yang bertandang ke kampung.Demikian pula, jika terbukti ada warga yang merusak hutan maka sanksi denda akan diberlakukan. Yaitu, 20 gantang beras, 1 ekor kambing, dan emas yang semuanya akan diserahkan sebagai kas desa.Untuk mencegah warga menambang ilegal, sejak tahun 2015 kelompok ini telah mulai mengolah minyak dari buah kepayang. Usaha ini pun menjadi sumber mata pencarian alternatif warga.Ungkap Sapar, inisiatif ini didukung oleh lembaga lingkungan FFI yang memberi mereka dukungan dana Rp50 juta. Uang tersebut mereka gunakan untuk membeli alat pemrosesan buah kepayang dan membangun jalan akses dusun sepanjang 325 meter.Dalam waktu 13 hari, masyarakat Dusun Muara Seluro berhasil menghasilkan sekitar 35 kilogram minyak kepayang. Sebagian dijual ke KPHP Limau dan sebagian lainnya dijual atau digunakan di desa tersebut.“Tampaklah bukti penggunaan dana. Kita berusaha jujur,” kata SaparPencapaian ini membuktikan bahwa melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, masyarakat bisa memperoleh manfaat yang berkelanjutan dan menciptakan sumber pendapatan yang stabil.   [SEP]",positif