diff --git "a/sentiment-classification/gold-label/test-gold.csv" "b/sentiment-classification/gold-label/test-gold.csv"
new file mode 100644--- /dev/null
+++ "b/sentiment-classification/gold-label/test-gold.csv"
@@ -0,0 +1,486 @@
+filename,title,text,softlabel
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | [CLS] KONFLIK-konflik agraria atau sumber daya alam (SDA) makin parah. Ketidakjelasan tata ruang termasuk penetapan kawasan hutan, sampai sikap pemerintah yang seakan membiarkan konflik, makin memperburuk keadaan. Perusahaan-perusahaan masuk ke wilayah-wilayah berpenghuni milik masyarakat adat atau lokal. Konflik antar warga, warga-perusahaan, warga-pemerintah, pun muncul. Masyarakat menjadi pihak yang paling banyak menanggung rugi.Gesekan-gesekan berujung konflik pun terjadi. Sederet konflik SDA menyebabkan kerugian harta dan jiwa terjadi hingga penutup tahun ini. Data Walhi, menyebutkan, pada 2011, ada 8.307 kasus konflik agraria, 4302 kasus dinyatakan telah selesai.Paling banyak konflik terjadi di Sumatera Barat 883 kasus, di Sulawesi Selatan 780, Jawa Barat 749, Jawa Tengah 532, Bali 515, Jawa Timur 400, Nusa Tenggara Timur 335, Sumatera Utara 331, Banten, 324, dan Kalimantan Timur 242 kasus. Berikut kami sajikan cuplikan sebagian kecil konflik agraria yang terjadi tahun ini.Juli 2012Potret konflik lahan pada bulan ini, diawali aksi sekitar 600 an petani dari Kebupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang datang ke Jakarta, mencari keadilan. Sejak tahun 1980 an tanah mereka diambil paksa dengan kekuatan militer kebun PTPN IV unit Cinta Manis.Ke Jakarta, mereka membawa surat, BPN Sumsel yang menyatakan, areal PTPN VII di Ogan Ilir yang mempunyai hak guna  usaha (HGU) hanya 4.881, 24 hektare (ha). Izin prinsip mereka seluas 20 ribu ha. BPN tak akan memproses HGU  sebelum ada penyelesaian klaim dari masyarakat.",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Surat yang menguatkan posisi warga juga keluar dari Gubernur Sumsel, 15 Juni 2012. Dalam surat yang ditandatangani Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf ini meminta lahan PTPN VII yang telah diterbitkan HGU di unit usaha Cinta Manis agar dievaluasi. Lahan PTPN VII yang belum terbit HGU agar dikembalikan ke masyarakat. Dalam surat itu, Gubernur meminta agar Kementerian BUMN memperhatikan tuntutan para petani.Sayangnya, setelah aksi dan berdialog di berbagai lembaga, seperti BPN, Mabes Polri, kesepakatan dengan Kementerian BUMN dan manajemen PT PN IV tak diperoleh. Warga pun pulang ke kampung dengan tangan hampa.Masih di Sumatera, pada 11 Juli 2012, warga Desa Seunebok Lapang dan Desa Tualang Pateng, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur, menduduki kebun sawit PT Padang Palma Permai di Desa Blang Simpo. Aksi pendudukan kebun itu mereka lakukan sejak 1998. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan baik dari perusahaan maupun Pemerintah Aceh Timur.Konflik berdarah terjadi pada 18 Juli 2012. Warga menolak rencana eksploitasi tambang emas, PT Cahaya Manunggal Abadi (PT CMA) di Desa Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng). Berujung, dua alat berat perusahaan dibakar. Rabu(18/7/12), polisi menelusuri desa untuk menangkap pelaku pembakaran. Warga menolak ditangkap. Lagi-lagi polisi mengandalkan peluru timah untuk menghadapi warga. Lima orang tertembak.Begitu banyak konflik agraria, Presiden SBY membahas masalah ini dalam Sidang Kabinet Terbatas di Kejaksaan Agung, Rabu(25/7/12). SBY mengatakan, mendapatkan banyak aduan terkait persoalan pertanahan di tanah air. Aduan konflik lahan seperti tumpang tindih lahan datang hampir setiap minggu melalui surat atau pesan singkat.",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Penanganan konflik lahan,  tidak semata-mata tugas kepolisian. Koordinasi dan sinergitas dengan BPN harus berlangsung baik. Selain itu, perangkat daerah seperti bupati atau camat dan semua jajaran harus bisa berkoordinasi untuk mencegah konflik.SBY menyoroti seringkali pada kasus tertentu saat terjadi kekerasan horizontal di lapangan, kepolisian tidak mengambil tindakan cepat dan tuntas.Sayangnya, omongan SBY tampaknya tak berarti apa-apa buat para pembantu dan aparatnya. Sebab, selang dua hari dari SBY pidato, konflik berdarah kembali terjadi di Ogan Ilir. Konflik PTPN VII unit Cinta Manis dan warga petani, memakan korban jiwa. Pasukan Brimob, 27 Juli 2012 datang menyisir ke kampung-kampung warga di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Bentrok warga dan polisi terjadi di Kampung Limbang Jaya menyebabkan,  satu anak tewas tertembak, lima warga luka-luka.Kala itu, kondisi di sekitar PTPN VII unit Usaha Cinta Manis, mencekam. Aparat kepolisian menyisir ke Desa Lubuk Keliat, dan sempat  menangkap warga,  lalu dilepas. Penyisiran dilanjutkan ke Desa Betung ketika sejumlah warga sedang shalat Jumat.Penyelusuran ke kampung-kampung berlanjut. Desa Sri Kembang.  Sekitar pukul 16.00, pasukan Brimob menyisir Desa Tanjung Pinang menuju Desa Limbang Jaya. Ratusan Brimob membawa senjata lengkap mengendarai sedikitnya tujuh truk kembali mendatangi Desa Limbang Jaya.Agustus 2012Di Sulawesi Tengah (Sulteng),  pada, 6 Agustus 2012,  puluhan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat, berunjukrasa di kantor DPRD Sulteng di Palu.Sebanyak 18 organisasi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR)  melihat konflik agraria yang terjadi disebabkan monopoli atas tanah yang dilakukan perusahaan perkebunan, tambang skala besar maupun institusi negara seperti Perhutani, perkebunan negara dan taman nasional.",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Salah satu perusahaan yang tengah berkonflik dengan warga, PT Hardaya Inti Plantations, perusahaan milik Hartati Murdaya.  Pada aksi itu, mereka mendesak pembebasan 13 petani antitambang yang masih  ditahan Polres Donggala karena demo hingga memakan korban jiwa beberapa minggu yang lalu lalu. Termasuk juga mendesak agar perluasan tambang di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli dihentikan.Di Riau, Konflik antara warga desa akibat bersengketa dengan perusahaan hutan tanaman industri PT Sumatera Riang Lestari di Pulau Rupat, memasuki babak baru. Pada 28 Agustus, mediasi sengketa lahan digelar di Kantor Mapolres Bengkalis dan dipimpin langsung Kapolres Bengkalis, AKBP Tony Ariadi Effendi.Setidaknya 35 peserta mewakili unsur masyarakat, perusahaan, polisi dan pemerintah kabupaten hadir dalam upaya mediasi ini.Dalam notulensi rapat sepanjang empat halaman itu, salah seorang perwakilan masyarakat bernama Sugianto dengan tegas menolak keberadaan PT SRL di Pulau Rupat dan lahan masyarakat dikeluarkan dari konsesi PT SRL.Yusrizal, Camat Rupat mengakui di Desa Pergam dan Desa Mesim memang mempunyai lahan yang dikelola kelompok masyarakat seluas 4.500 hektar dan perorangan seluas 1.000 hekta, masuk dalam konsesi PT SRL. Dari perwakilan PT SRL berargumen, mereka bekerja di Pulau Rupat sesuai arahan bupati.Dari rapat yang berlangsung selama tiga jam ini disepakati akan dibentuk tim survei dan verifikasi ke Lapangan. Tim mulai bekerja sejak rapat mediasi ini dimulai. Tugas utama tim melakukan pendataan lahan sengketa antara perusahaan dan masyarakat.September 2012Awal September ini, beberapa petani datang ke Jakarta, dengan niat mencari jalan agar lahan mereka tak dicaplok tambang. Aksi sudah dilakukan di Desa Sukadamai Baru, Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), tetapi perusahaan terus melaju.  Akhirnya, mereka mengadu ke Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Tanah desa dan kebun mereka terancam dengan kehadiran PT. Tigadaya Minergi (TDM). Mereka diintimidasi.  Terteror dengan mobilisasi kepolisian dan TNI yang dilakukan perusahaan dan kaki tangan guna melancarkan realisasi tambang itu.Di Kalimantan Timur, konflik antara warga Desa Muara Tae dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa (MWJP), yang sudah berlangsung lama, kembali memanas. Pada 22 September 2012, warga menahan kunci buldozer untuk menghentikan penggusuran lahan.Perusahaan sawit ini seolah tak peduli atas penolakan warga. Mereka tetap saja menggusur lahan masyarakat sekitar.  Beragam cara dilakukan warga untuk menghentikan operasional perusahaan ini. Mereka berusaha mencari kata sepakat atau penyelesaian konflik ini.  Warga telah melapor sampai ke Kapolda Kaltim.Menurut dia, beberapa kali mereka mengirim surat penolakan dan mencoba menemui manajer umum perusahaan, tetapi tak pernah berhasil. “Jadi kami melihat tidak ada niat baik ikut menyelesaikan permasalahan ini.”Pada 29 September 2012, tindakan represif aparat kepolisian Polres Batang menyebabkan luka-luka pada beberapa warga di sana. Komnas HAM pun turun menyelidiki kasus ini.Peristiwa bermula ketika warga Karanggeneng, pada hari itu melihat ada mobil Toyota Kijang Innova dikendarai Khalis Wahyudi (38 tahun) warga asal Jepara dan berpenumpang 1 orang Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang bernama Satoshi Sakamoto (58 tahun) asal dari PT. Sumi Tomo Corporation datang ke lokasi yang akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk survei. Beberapa warga mencoba menemui dan mengajak Satoshi Sakamoto dan Khalis Wahyudi ke rumah salah satu warga desa Ponowareng yakni Casnoto.Sekitar pukul 15.00 WIB, Polsek Tulis berusaha mengevakuasi orang Jepang  ini. Namun, melihat warga dengan jumlah banyak maka Polsek Tulis berusaha meminta tambahan personel anggota polisi.",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Sekitar pukul 16.30 datang kurang lebih sekitar ratusan anggota Dalmas dan Brimob dari Polres Pekalongan ke Desa Ponowareng. Kedatangan ratusan Brimob itu ternyata ditumpangi puluhan orang yang tidak dikenal dan dilengkapi senjata tajam. Mereka langsung melempari para warga yang sedang berkumpul. Akhirnya, terjadi kekerasan, beberapa warga mengalami luka-luka.Oktober 2012Awal bulan ini diwarnai  aksi warga Batui, Desa Honbola, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) menduduki proyek Donggi Senoro LNG. Aksi itu ekspresi permasalahan yang ditimbulkan dampak pembangunan Donggi Senoro Liquid Natural Gas (LNG) di wilayah hilir, yang meminggirkan warga sekitar melalui menipulasi pembayaran tanah, dan kongkalikong para spekulan dengan pemrakarsa proyek.Ada kurang lebih 300 ratusan hektare tanah warga menjadi areal tapak projek Kilang LNG yang dirampas melalui pembayaran fiktif, bervariatif, murah dan cenderung salah sasaran.Donggi Senoro LNG juga melakukan pembohongan publik dengan mengatakan proyek ini hampir rampung secara teknis dan siap operasi 2014. Padahal, investigasi Jatam Sulteng menunjukkan, masih ada kurang lebih 30 hektare tanah dari sekitar 300 hektare yang belum dibayarkan. Lalu, sekitar 80 warga merasa mendapatkan ketidakadilan dari proses pembayaran tanah yang manipulatif.Di Sumatera Utara (Sumut), Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, makin memanas. Sampai Kamis(18/10/12), warga masih siaga dan terus berjaga-jaga, baik di sekitar wilayah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta maupun di Tombak Haminjon (hutan kemenyan).Konflik tapal batas tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) terjadi sejak 2009. Pemetaan hutan adat sudah dilakukan dan lewat penetapan pansus DPRD telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan. Namun, sampai sekarang belum ada kabar.  Status belum jelas, perusahaan terus menebang dan membuka hutan yang menyebabkan protes warga.",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Keadaan memanas dipicu pernyataan Kapolres Humbang Rabu(10/10/12)  yang mengancam akan menangkap paksa delapan warga yang diduga terlibat bentrok dengan kepolisian dan PT TPL. Warga panik dan bersiap-siap menghadang polisi. Masyarakat berkumpul dan menjaga kampung, dari anak-anak sampai orangtua. Masyarakat adat sejak awal minta penyelesaian dengan hukum adatMasih di Sumut, pada pertengan Oktober, perwakilan masyarakat Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng) datang ke Jakarta, untuk menagih janji. Mereka menuntut kepastian pengembalian lahan masyarakat setelah hampir 20 tahun dikuasai perusahaan sawit milik pebisnis papan atas di Indonesia, Sri Hartati Murdaya: PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP). Kini, sang big boss mendekam dalam tahanan KPK karena menjadi tersangka kasus suap izin perluasan kebun sawit di kabupaten yang sama.Pada hari yang sama, 15 Oktober, di Buol, ribuan warga aksi menuntut pengembalian lahan mereka yang diambil paksa perusahaan. Menurut warga, kepemilikan lahan dari awal diperoleh dengan cara-cara curang, intimidasi dan kekerasan. Pada 1993, PT HIP banyak melanggar dan menggusur kebun produktif warga di Kecamatan Bokat dan Momunu—saat ini dimekarkan menjadi tiga kecamatan: Momunu, Tiloan dan Bukal.Protes dan warga terhadap perusahaan kembali terjadi. Suara dan teriakan mereka tak diindahkan, amuk warga pun pecah.  Ini terjadi di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), 29-30 Oktober 2012, aksi warga berakhir rusuh. Warga sejak awal menolak pemasangan pipa limbang tambang emas PT Agincourt Resources di Sungai Batangtoru. Warga khawatir pipa akan mencemari sungai yang menjadi tumpuan sumber air sekitar 25 desa di tiga kecamatanHampir semua warga memanfaatkan aliran Sungai Batangtoru, untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pengairan pertanian. Penolakan warga wajar dan realistis. Sayangnya, teriakan kekhawatiran rakyat bak angin lalu.",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Warga kesal. Perusahaan justru dikawal ratusan aparat Kepolisian dan TNI, dengan memaksakan kehendak melanjutkan pemasangan pipa. Amuk warga terulang setelah sempat terjadi Juni lalu. Aksi warga pada Senin (29/10/12), diantisipasi aparat. Demo hari kedua, Selasa(30/10/12), terjadi amuk massa, setidaknya satu mobil di bakar dan empat mobil dirusak.November 2012Penolakan warga Buol kembali terulang.  Ratusan petani dari Kecamatan Bukal, Momunu dan Tiloan, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali menghadang dan melarang kendaraan-kendaraan pengangkut crude palm oil (CPO)  milik perusahaan Hartati Murdaya, PT Hardaya Inti Plantations (HIP) sejak 2 November 2012.Penutupan akses kendaraan CPO ini sebagai protes tindakan perusahaan yang dinilai mengingkari kesepakatan kedua belah pihak pada 16 Oktober lalu.Sudarmin Paliba, Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wanalestari, Buol, Sulteng mengatakan, pengingkaran kesepakatan oleh perusahaan bukanlah kali pertama. Sebab, setiap kesepakatan yang dibuat sejak 2000, selalu tidak dilakukan oleh perusahaan.Pertengahan bulan ini konflik petani Jambi dengan beberapa perusahaan dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), kembali menghangat. Warga yang tak mendapatkan kepastian, nekad ke Jakarta. Mereka bertenda di Gedung DPR, tetapi digusur. Lalu, mulai 19 November 2012, mereka ‘membuka kampung’ di depan kantor Kemenhut.Warga datang menagih janji kepada Kemenhut sesuai pertemuan 16 Desember 2011 untuk mengeluarkan lahan warga dari konsesi perusahaan. Dalam pertemuan yang  dihadiri Sekretaris Jenderal Kemenhut, Hadi Daryanto ini, disepakati lahan warga akan dikeluarkan dari konsesi perusahaan, dengan persyaratan pemetaan wilayah dan inventarisasi warga. Saat kembali ke Jambi, pemetaan melibatkan pemerintah daerah, perusahaan pun dibuat berikut inventarisasi warga.",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Di Gorontalo.  Warga Desa Bubode, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, menolak kehadiran perusahaan hutan tanaman industri (HTI), PT Gema Nusantara Jaya, yang mencaplok lahan warga. Wargapun membuat dukungan lewat tanda tangan dan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, 12 November  2012.Di DPRD, warga mengungkapkan  perusahaan berupaya memecahbelah antar masyarakat. Bahkan, PT GNJ diduga menyewa preman dan menakut-nakuti masyarakat.  Meskipun ditakut-takutii dengan preman dan militer, masyarakat tetap menolak HTI. “Alhasil,  sekitar delapan warga dilaporkan perusahaan ke kepolisian pada minggu sebelumnya. Mereka dituduh merusak tanaman perusahaan.Desember 2012Pada 12 Desember 2012, ratusan petani Jambi aksi jalan kaki (long march) dari Jambi ke Jakarta. Aksi jalan kaki itu diperkirakan menempuh jarak kurang lebih 1000-an kilometer.Petani memulai aksi jalan kaki ini dari depan Kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Jambi. Lalu, petani berjalan kaki dengan berbaris rapi melalui 20-an kota di sepanjang Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, dan Banten.Ada pun tempat-tempat yang akan dilalui petani, seperti Simpang Tempino, Banyu Lincir (Sumsel), Sungai Lilin (Sumsel), Betung (Sumsel), Palembang (Sumsel), Ogan Komering Ulu (Sumsel), Ogan Komering Ilir (Sumsel), Mesuji (Lampung), Tulang Bawang (Lampung), Pesawaran (Lampung), Bandar Lampung (Lampung), Kalianda (Lampung), Bakauheni (Lampung), Merak (Banten), Cilegon (Banten), Serang (Banten), Tangeran (Banten) dan Jakarta.Dalam perjalanan, beberapa petani mengalami kecelakaan.  Aksi ini masih dalam satu rangkaian protes petani meminta lahan mereka dikeluarkan dari konsesi perusahaan. Sebagian petani sudah aksi di Jakarta dan kini masih tinggal di tenda di depan Kementerian Kehutanan.",negatif
+2012-001-14.json,Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2),"Kaleidoskop Konflik Agraria 2012: Potret Pengabaian Suara dan Hak Rakyat (Bagian 2) | Aksi petani Jambi di Jakarta, dengan tenda di depan Kemenhut, tampaknya akan menjadi penutup dan pembuka tahun baru. Semoga saja, ini bukan petanda pemerintah akan terus mengabaikan suara warga di tahun-tahun mendatang. (Habis) [SEP]",negatif
+2012-004-12.json,"Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta","Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta | [CLS] Maraknya eksploitasi dan penyiksaan terhadap lumba-lumba lewat kegiatan sirkus keliling mengundang keprihatinan kalangan aktivis lingkungan. Sebagai bentuk protes terhadap hal itu, Jakarta Animal Aid Network (JAAN) akan menggelar Dolphin Freedom Action Tour Bali-Jakarta yang akan dimulai Jumat 7 Desember 2012. Sebuah ogoh-ogoh (boneka besar) berbentuk lumba-lumba akan diarak dari Bali sampai Jakarta.“Kami akan memulai aksi dari depan Kantor Gubernur Bali, selanjutnya berkeliling di beberapa kota di pulau Jawa sampai finish di Jakarta,” jelas Ketua Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Pramudya Harzani, kepada Mongabay.co.id, Rabu 5 Desember 2012.JAAN merupakan lembaga non pemerintah yang sejak Januari 2008 bekerja untuk perlindungan satwa liar Indonesia. JAAN adalah juga mitra resmi Departemen Kehutanan dalam melindungi lumba-lumba Indonesia dan mereka telah menandatangani rencana lima tahun yang memungkinkan menyita, merehabilitasi dan melepaskan lumba-lumba tawanan ke alam liar.Dalam aksinya, para aktivis JAAN akan mengarak ogoh-ogoh berukuran sekitar 2 meter karya I Wayan Candra dari Sanggar Seni Gases Bali, salah satu maestro seni pembuat ogoh-ogoh di Bali.Ogoh-ogoh merupakan boneka besar yang menjadi salah satu karya seni khas Bali. Dulunya, ogoh-ogoh lebih banyak berbentuk raksasa sebagai simbol sifat-sifat jahat dan hanya diarak sehari menjelang Hari raya Nyepi. Namun dengan berbagai kreativitas, ogoh-ogoh kini juga banyak dibuat untuk tujuan lain.Sembari mengarak ogoh-ogoh, para aktivis juga akan membawa poster berisi kecaman atas aksi penyiksaan lumba-lumba dengan dalih tontonan sekaligus pendidikan lingkungan bagi anak-anak. Mereka juga akan membawa poster-poster yang berisi peringatan kepada masyarakat agar tidak lagi menyaksikan aksi-aksi sirkus keliling tersebut.",netral
+2012-004-12.json,"Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta","Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta | “Selama ini masyarakat seringkali beranggapan bahwa pertunjukkan sirkus lumba-lumba diperlukan untuk pendidikan kepada anak-anak mereka. Melalui aksi ini, kami ingin mengimbau kepada masyarakat bahwa sirkus lumba-lumba keliling itu justru hanya menyiksa hewan-hewan itu,” tegas Pramudya.Melalui tur Bali-Jakarta, kata dia, JAAN ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya sirkus keliling itu melakukan penyiksaan terhadap lumba-lumba dan sejumlah hewan lain yang mereka libatkan. “Kami mencoba mendemonstrasikan apa yang biasa dilakukan para pelaku sirkus keliling itu terhadap hewan-hewan mereka. Harapannya agar bisa membuka mata masyarakat terhadap kenyataan yang ada, sehingga mereka lebih peduli dengan tidak lagi menonton sirkus sirkus itu,” tambah Pramudya.JAAN menyayangkan sikap tidak tegas pihak Kementerian Kehutanan yang tetap membebaskan aksi eksploitasi tersebut. “Lewat aksi ini, kita ingin Kementerian Kehutanan terbuka hatinya bahwa yang namanya sirkus bukan pendidikan konservasi, melainkan bisnis kekejaman satwa,” ujarnya.Setelah di Bali, aksi rencananya akan berlanjut di beberapa kota di Pulau Jawa, yakni di Yogyakarta, Semarang, dan berakhir di Jakarta. Di Yogyakarta, aksi rencananya akan digelar di depan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 10 Desember. Sedangkan di Semarang, aksi rencananya akan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada 12 Desember, untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Jakarta.Sementara itu dari Yogyakarta, dalam kegiatan berbeda dilaporkan, tanggal 1 Desember silam Animal Friends of Jogja bersama Masyarakat Peduli Satwa menggelar aksi keprihatinan bagi lumba-lumba bernama Wen Wen dan dua lumba-lumba lain yang  meninggal dalam kurungan baru-baru ini.",netral
+2012-004-12.json,"Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta","Aksi Anti Sirkus Lumba-Lumba Digelar di Bali, Jogja Hingga Jakarta | Wen Wen adalah lumba-lumba ketiga dari 27 lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik yang ditangkap dari alam dan dibeli oleh Resorts World Sentosa (Singapura). Wen Wen meninggal dunia dalam penerbangan dari Filipina menuju Singapura. Dua lumba-lumba lain meninggal karena infeksi bakteri saat masih berada di Malaysia. [SEP]",negatif
+2012-005-05.json,Foto: Gajah Potong Kuku,"Foto: Gajah Potong Kuku | [CLS] Seorang mahout (pawang gajah) sedang memotong kuku gajah asuhnya di kamp Conservation Response Unit (CRU) Sampoiniet di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh.Mahout merawat gajah sumatera (Elephas maximus) agar gajah jinak ini sehat untuk bisa patroli pengamanan hutan di Aceh.Di Aceh, ada lebih dari 50 ekor gajah alumni PLG yang saat ini sebagian diperbantukan di tiga CRU di daerah itu. Aceh, salah satu habitat penting gajah Sumatera. Saat ini diperkirakan ada 500 ekor gajah hidup di alam liar. [SEP]",positif
+2012-025-15.json,Analisis Kotoran: Upaya Terkini dalam Konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon,"Analisis Kotoran: Upaya Terkini dalam Konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon | [CLS] Seorang peneliti biologi bernama Peter de Groot dari Universitas Queen’s di Ontario, Kanada berharap bahwa temuan terkininya terkait kepunahan badak Jawa di Vietnam bisa mendorong publik untuk melakukan upaya yang terbaik bagi badak yang tersisa yang masih ada di Indonesia. “Kita semua masih memiliki kesepatan untuk menyelamatkan spesies ini, namun sebeum kita melakukan sesuatu, kita harus menentukan profil dari kelompok terakhir yang tersisa ini,” ungkapnya dalam situs resmi Universitas Queen’s.Dr. de Groot bersama dengan Peter Boag dan rekan-rekan mereka telah mengonfirmasi punahya badak Jawa yang hidup di Vietnam dengan menganalisis kotoran badak yang dukumpulkan dengan bantuan anjing pendeteksi kotoran. Dengan menggunakan perangkat genetik yang dikembangkan di Universitas Queens dan Cornell, mereka menyatakan hanya satu ekor badak Jawa yang hidup di Vietnam tahun 2009. Dan badak yang terdeteksi tersebut, ditemukan mati tahun berikutnya.Kini para peneliti tersebut fokus dalam penyelamatan sekitar 29 ekor badak Jawa yang hidup di kawasan Ujung Kulon, Jawa Barat, Indonesia. Mereka akan menggunakan kotoran badak yang telah dikumpulkan oleh rekan-rekan peneliti untuk menentukan usia, jenis kelamin dan pakan dari kelompok ini. Penelitian ini akan memberikan petunjuk untuk menyelamatkan populasi slah satu mamalia besar yang paling terancam di dunia ini.Upaya ini adalah sebagai bagian dari upaya Dr. de Groot dan Boag untuk mengembangkan sebuah perangkat genetik yang bisa membantu upaya konservasi dan pengelolaan spesies badak di Asia da Afrika. Lewat data lapangan yang terintegrasi yang dikoleksi dengan bantuan pengetahuan masyarakat lokal dan dengan mitra mereka di Amerika Serikat, Perancis, Afrika dan Asia mereka membangun sebuah metode inklusif untuk secara akurat memonitor dan melindungi warisan dunia bersama ini.",positif
+2012-025-15.json,Analisis Kotoran: Upaya Terkini dalam Konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon,"Analisis Kotoran: Upaya Terkini dalam Konservasi Badak Jawa di Ujung Kulon | Proyek ini didanai oleh NSERC, WWF, International Rhino Foundation dan USFWS. Penelitian Dr. de Groot terbaru ini diterbitkan dalam jurnal Biological Conservation. [SEP]",positif
+2012-026-17.json,Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es,"Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es | [CLS] FORUM Konservasi Gajah Indonesia meyakini, tujuh gajah sumetara (Elephas maximus sumatranus) yang ditemukan mati terbunuh di Aceh selama tiga bulan berturut-turut merupakan fenomena puncak gunung es. “Saya yakin, jumlah gajah mati yang sesungguhnya bisa lebih dari tujuh ekor, karena banyak kematian gajah di lapangan tidak sampai ke Banda Aceh,” kata Ketua Forum Gajah Sumatera, Wahdi Azmi di Banda Aceh, Selasa(31/7/12).Wahdi mengatakan, sekitar April, juga menerima laporan kematian satu gajah di Kabupaten Aceh Barat dari masyarakat, namun tidak ditindaklanjuti. Kasus kematian gajah lain bisa saja terjadi di kawasan pedalaman yang kemungkinan tidak dilaporkan. Indikasi ini terlihat, beberapa kali ditemukan tulang belulang gajah yang menunjukkan mati cukup lama. “Pembunuhan gajah terjadi di titik pertemuan manusia dan gajah di pinggiran hutan. Ada kematian gajah di pedalaman yang hanya diketahui warga sekitar.”Tren kematian gajah  yang meningkat memperlihatkan konflik manusia dan gajah di lapangan dalam kondisi mengkhawatirkan. Ada gangguan habitat cukup serius terjadi yang menyebabkan kehidupan alami gajah terganggu. Puncak konflik berujung pada pembunuhan gajah di lapangan.Sejak April hingga Juni 2012, dilaporkan sudah tujuh gajah Sumatera mati terbunuh di sejumlah perkebunan sawit di Aceh. Pada 29 April,  seekor gajah betina mati di Jalan lintas SP IV – SP V Gampong Krueng Ayon, Kecamatan Sampoinet, Aceh Jaya. Tak lama, pada 15 Mei, seekor jantan sudah mati beberapa hari di dekat kebun penduduk di Desa Pante Kuyun, Kecamatan Setia Bakti, Aceh Jaya.",negatif
+2012-026-17.json,Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es,"Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es | Pada 2 Juni, warga menemukan tiga gajah mati setelah memakan batang sabun yang dibubuhi racun di perkebunan sawit PTPN I, Desa Alur Labu, Kecamatan Bireuen Bayeun, Aceh Timur. Terakhir dua gajah sudah menjadi bangkai, seekor tinggal tulang belulang di kebun sawit masyarakat di Desa Jambo Dalem, Kecamatan trumon Timur, Aceh Selatan. Ada serbuk racun di batang sawit dekat gajah mati.WWF Indonesia dan Yayasan PeNA menyatakan, keprihatinan atas meningkatnya kasus kematian gajah di Aceh. Project Leader WWF Indonesia Kantor Program Aceh Dede Suhendra, mengatakan, kasus kematian gajah cukup besar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh.WWF mempertanyakan, sejauh mana hasil penyelidikan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dan bagaimana upaya penegakan hukum kasus ini. “Kita harus mencegah pembunuhan gajah ini terulang. Perlu penegakan hukum jelas bagi pelaku di lapangan.”Dari laporan, ada indikasi gajah-gajah ini mati karena memakan racun yang sengaja diletakkan di kebun sawit. Gajah-gajah ini masuk ke kebun sawit dan dianggap sebagai pengganggu. “Kami meminta hentikan pembunuhan gajah karena itu melanggar hukum,” ucap Dede.Yayasan PeNA mendesak, investigasi menyeluruh atas kasus kematian tujuh ekor gajah di Aceh. Ketua PeNA, Jes Putra, mengatakan, kematian gajah ini telah mencoreng nama Aceh karena dianggap tidak mampu melindungi mamalia berbadan besar ini. Aceh salah satu kawasan habitat penting gajah di Sumatera.Sebagian gajah mati ditemukan gading telah hilang. PeNA mensinyalir ada mafia perdagangan gading gajah di Aceh.  WWF meminta, Pemerintah Aceh meninjau ulang pengembangan perkebunan sawit di kantong-kantong habitat gajah. Pemerintah, harus mengganti komoditas perkebunan dengan jenis yang tidak disukai gajah. “Terbukti pengembangan perkebunan sawit yang tidak memperhatikan wilayah jelajah gajah, telah memicu konflik manusia dan gajah di lapangan,”kata Dede.",negatif
+2012-026-17.json,Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es,"Kematian Gajah Aceh Bak Fenomena Gunung Es | Konflik gajah dan manusia makin diperparah dengan pembangunan pemukiman transmigrasi dan pembukaan jalan tembus yang memotong daerah jelajah gajah.  “Pemerintah Aceh harus mengkaji semua kegiatan ekonomi dan pembangunan di daerah kantong habitat gajah untuk menghindari konflik gajah dan manusia makin meluas di Aceh,” kata Dede.Saat ini, gajah di Aceh diperkirakan berkisar 500 ekor tersebar hampir di semua kabupaten khusus di  kantong-kantong habitat utama di dataran rendah di Aceh Timur, Pidie, Aceh Jaya dan Aceh Selatan.Populasi gajah Sumatera menurun drastis dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Lembaga Konservasi Dunia (IUCN) menaikkan status keterancaman gajah sumatera dari “genting” menjadi “kritis”, hanya selangkah dari status ‘punah di alam’. Ini status terburuk dibandingkan subpecies gajah lain, baik di Asia maupun Afrika.Jumlah gajah Sumatera di alam kini diperkirakan tidak lebih dari 2.400– 2.800 ekor, turun 50 persen dari populasi sebelumnya, 3.000 – 5.000 individu tahun 2007. Hilangnya habitat akibat alih fungsi hutan penyebab utama penurunan populasi gajah. [SEP]",negatif
+2012-035-08.json,DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi,"DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi | [CLS] DPRD Kalimantan Timur akan melaporkan mantan Menteri Kehutanan M.S Kaban  kepada pihak berwenang akibat Surat Keputusan Menteri yang pernah dirilisnya tahun 2009 yang dinilai menyebabkan meningkatnya deforestasi di propinsi tersebut.Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Andi Harun menyatakan, ia menemukan kejanggalan SK Menhut 577/2009 yang diterbitkan sehari sebelum Kabinet Indonesia Bersatu I berakhir ditengarai memiliki beberapa motif. Hal ini diungkapkan Andi Harun usai melakukan Inspeksi  sebagai lanjutan sejumlah pertemuan yang mengupas permasalahan Bukit Soeharto. Ikut dalam tinjauan lapangan, Pusat Penelitian Hutan Tropis (PPHT) Universitas Mulawarman (Unmul), Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim, serta Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltim.Kisruh kebijakan pemerintah di Tahura Bukit Soeharto berlangsung puluhan tahun. Informasi yang dikumpulkan oleh Kaltim Post, sejumlah ketidakkonsistenan mengiringi dasar hukum atas hutan yang diperkirakan menyimpan potensi lima miliar metrik ton batu bara ini. Menilik dokumen yang diperoleh Komisi III, pengukuran Bukit Soeharto dibuat pada November 1989 hingga Februari 1990. Berita acara tata batas diselesaikan 10 Maret 1990 dan disahkan pada 15 Mei 1991.Anehnya, tata batas tidak masuk lampiran SK Menhut 270/Kpts-II/1997 yang menetapkan hutan konservasi Taman Wisata Alam Bukit Soeharto seluas 61.850 hektare. Pada 2001, keluar lagi peta lampiran penunjukan kawasan hutan dan perairan Kaltim dalam SK Menhut 79/Kpts-II/2001.Tiga tahun kemudian, ada lagi peta dalam SK Menhut 160/Menhut-II/2004. Dengan demikian ada tiga peta yang memiliki batas berbeda. Ketiga peta berbeda tersebut, menurut dugaan PPHT Unmul, menjadi celah penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara oleh Pemkab Kukar.",negatif
+2012-035-08.json,DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi,"DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi | Pada kurun 2003 sampai 2008, kaveling tambang dibuat semepet-mepetnya dengan Bukit Soeharto. Itu berdasarkan peta yang memuat Bukit Soeharto paling kecil luasnya.Banyaknya peta di Tahura membuat Malem Sambat Kaban –Menhut sebelum Zulkifli Hasan– menerbitkan SK 577/Menhut-II/2009. Tertulis dalam pertimbangan SK butir (d) –bahwa berdasarkan peta lampiran Berita Acara Tata Batas 10 Maret 1990 yang disahkan 15 Mei 1991, terdapat perbedaan delineasi  (penggambaran batas) kawasan hutan.Butir (e) menambahkan, perkembangan teknologi pemetaan dan penginderaan jauh perlu didayagunakan untuk kepastian kawasan hutan. Maka pada 29 September 2009 atau sehari sebelum berakhirnya masa jabatan, Kaban menerbitkan SK 577 yang menetapkan Tahura Bukit Soeharto seluas 67.766 hektare. Bertambah dari sebelumnya yang 61.850 hektare.Alhasil, 50-an IUP yang sebelumnya di luar, masuk areal hutan konservasi. Terbanyak di sisi timur Bukit Soeharto yang wilayah hutan pendidikan Unmul.Namun begitu, SK tadi menyatakan, IUP yang sebelumnya di luar tetapi akhirnya masuk Tahura karena keputusan Menhut, tetap berlaku sampai izinnya berakhir. Di sini kejanggalannya. Andi Harun mengatakan, poin penting SK ini yakni batas-batas Tahura yang merujuk berita acara tata batas 10 Maret 1990 dan disahkan setahun berikutnya.Itu berarti, batas Tahura yang sekarang, sesuai SK 577/2009, sudah diakui sejak 22 tahun lalu. “Menurut sistem hukum, tata batas merupakan proses sebelum penetapan kawasan yang disertai pematokan batas kawasan hutan,” terang Andi Harun kepada Kaltim Post.SK Menhut 79/2001 juga menetapkan kawasan hutan dan perairan telah ditunjuk dan ditetapkan. Secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran SK yang masih berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan, 50-an IUP yang mendapat keistimewaan dari Menteri Kaban tadi, telah masuk Bukit Soeharto sejak 1990. Bukan setelah terbitnya SK 577/2009.",netral
+2012-035-08.json,DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi,"DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi | Adapun pengecualian bagi IUP dalam SK 577/2009, yakni tetap berlaku sampai berakhirnya izin, juga dinilai melanggar UU 41/1999 tentang Kehutanan juncto UU 19/2004. Dalam peraturan ini, aktivitas demikian hanya dibolehkan di hutan produksi dan hutan lindung.Saat menemui Dirjen Planologi, Kemenhut, awal bulan ini, Komisi III mendapat kepastian bahwa SK 577/2009 hanya memiliki satu interpretasi. Artinya, SK tersebut sudah final dan tidak diubah lagi.Berdasarkan runtutan tersebut, Andi Harun mempertanyakan motivasi MS Kaban menerbitkan SK 577/2009. “Komisi III akan membicarakan hal ini secara internal. Jika sudah diperoleh kesimpulan, bisa didorong kepada aparat berwenang,” terangnya.Sebagai tambahan, penerbitan puluhan IUP di sekeliling Tahura oleh Pemkab Kukar juga ditengarai menyalahi pasal 56 dan 57 Peraturan Pemerintah (PP) 68/1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam. Dalam PP itu ditegaskan, daerah yang berbatasan dengan hutan merupakan kawasan penyangga. Pemerintah harus menjaga dan merehabilitasi kawasan tersebut bukannya menerbitkan izin tambang.Dalam laporan ini, DPRD Kaltim dan sejumlah pihak akan meminta 15 perusahaan tambang yang beroperasi tersebut menghentikan operasinya sekaligus menghentikan pembuatan jalur angkut untuk truk-truk pertambangan, karena akibat aktivitas ini sejumlah besar wilayah sudah gundul.Izin pembuatan jalur angkut ini sendiri sekarang masih diselidiki, Pihak Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim mengakui bahwa mereka menerima tiga mobil patroli dari perusahaan tambang tersebut untuk memberikan izin pembuatan jalur angkut tersebut.DPRD Kaltim juga akan melaporkan mantan Menhut M.S Kaban karena SK yang diterbitkannya justru menyebabkan deforestasi di dala wilayah hutan yang dilindungi. “Kami akan merestorasi kembali hutan ini seperti dinyatakan dalam statusnya sebagai hutan konservasi.”",netral
+2012-035-08.json,DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi,"DPRD Kaltim Akan Tuntut MS Kaban Karena Terbitkan SK Menteri Penyebab Deforestasi | Sementara itu, Isal Wardhana Direktr Eksekutif Walhi Kalimanta Timur juga senada dengan Andi Harun, bahwa tidak seharusnya operasi pertambagan ada di dalam sebuah hutan konservasi. [SEP]",negatif
+2012-036-06.json,Kabut Asap Tebal Mulai Selimuti Kalbar,"Kabut Asap Tebal Mulai Selimuti Kalbar | [CLS] KABUT asap tebal menyelimuti pesisir Kalimantan Barat (Kalbar) dan mulai masuk ke Kota Pontianak sejak Senin (18/6/12).  Jumlah titik api di Pontianak, mencapai 144  dan mulai mengganggu penerbangan di Bandara Supadio.Kepala Dinas Operasi Bandara PT Angkasa Pura II Cabang Supadio Pontianak, Syarif Usmulyani, seperti dikutip dari Okezone, menjelaskan, kabut asap membuat enam penerbangan ditunda.“Baik dari dan ke bandara Supadio, karena jarak pandang di sini hanya 100 meter hingga tidak memungkinkan pesawat untuk mendarat,” katanya.  Karena kabut menyelimuti sekitar Bandara Supadio Pontianak Senin pagi, PT Angkasa Pura II terpaksa menutup bandara hingga satu setengah jam.Kamal warga Kota Pontianak kepada Mongabay, mengatakan,  kabut mulai menyelimuti Kota Pontianak, namun tak terlalu tebal.  “Keluar rumah sudah agak pedas, apalagi malam,” katanya. Kamal tinggal di Jl HM Suwignyo, Kecamatan Pontianak Kota, tepat di pusat ibukota Kalbar ini.Menurut dia, karena kabut asap ini sudah ada yang menggunakan masker.  Asap mulai banyak, karena sudah sekitar satu bulan tak turun hujan. Kondisi diperburuk karena di pinggiran kota sudah ada yang lahan yang terbakar.Dikutip dari Antara, menyebutkan, jarak pandang di pinggiran Kota Pontianak hingga pukul 07.30 WIB berkisar 500 meter. Salah satu daerah cukup pekat dengan kepulan asap adalah Wajok, Kecamatan Siantan Hulu, Kabupaten Pontianak.Kabut asap yang pekat membuat cahaya matahari tidak mampu menembus hingga cuaca seolah-olah mendung.Indra, warga Pasiran, Singkawang, yang hendak menuju Pontianak mengatakan, harus lebih berhati-hati karena karena jarak pandang serta arus kendaraan cukup padat. “Selepas dari Singkawang kabut asap juga pekat, tetapi tidak setebal saat memasuki Kota Pontianak.”",negatif
+2012-036-06.json,Kabut Asap Tebal Mulai Selimuti Kalbar,"Kabut Asap Tebal Mulai Selimuti Kalbar | Indra mengungkapkan hal sama dengan Kamal. Menurut dia, sejumlah lahan di sepanjang perjalanan terlihat hangus terbakar. “Di perbukitan di dekat Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang, juga di tepi jalan dekat Taman Wisata Pasir Panjang dan Samudera Indah terbakar,” ujar dia.Kabut asap rutin terjadi di Kalbar ketika memasuki musim kemarau. Kebakaran lahan, baik disengaja maupun tidak kerap dituding menjadi penyebab. Lahan gambut yang tersebar di pesisir Kalbar membuat api sulit dipadamkan dan asap sangat tebal.Tim Pantau Titik ApiTim dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kalbar dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memeriksa sejumlah lokasi titik api. Dalam sepekan terakhir, titik api bermunculan di banyak daerah di Kalbar.Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi BLHD Kalbar Wuyi Bardini seperti dikutip Kompas, mengemukakan, kemunculan titik api baru masih terus dipantau. “Setiap musim kemarau, titik api memang sering muncul di Kalbar. Kami akan melihat ke sejumlah lokasi,” kata Wuyi.Titik api muncul di lahan gambut dan belukar yang dibakar. Namun, titik api juga terdeteksi satelit karena tingginya suhu permukaan tanah di sebuah kawasan.      Banyaknya titik api diikuti dengan makin seringnya turun kabut asap di Kalbar. [SEP]",negatif
+2012-039-03.json,"Jaga Kebun PT Smart, Polisi Hadapi Petani","Jaga Kebun PT Smart, Polisi Hadapi Petani | [CLS] Dari enam puluh orang diamankan, 54 dibebaskan, satu petani tertembak.KONFLIK agraria terjadi lagi. Kini, di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara (Sumut) di area perkebunan PT Smart Tbk.Dalam kejadian ini, Gusmanto, warga Desa Pulo Jantan, Kecamatan Aek Natas, diduga terkena tembakan aparat keamanan dari Polres Labuhan Batu, Senin(4/6/12). Sekitar 60 petani diamankan—54 orang dilepas Selasa(5/6/12), enam warga masih ditahan.Dikutip dari Kompas Online, peristiwa ini berawal dari Minggu (3/6/12) pukul 22.00, sebuah pos jaga polisi yang dibangun PT Smart di area konflik, Padang  Halaban, terbakar. Pos polisi ini berukuran 3×5 meter, terbuat dari setengah beton dan beratap seng ini pun mendatangi lokasi sekitar pukul 24.00. Terlihat mereka patroli di sekitar rumah penduduk yang gelap gulita.Tak lama, sebagian polisi pergi dan sebagian lagi tinggal di lokasi. Senin (4/6/12) sekira pukul 13.00, kembali ratusan polisi dari Polres Labuhan Batu mendatangi lokasi para petani melakukan penguasaan lahan. Terjadi perlawanan dari petani.Tiga orang yang sedang duduk di kedai kopi langsung ditangkap. Petani pun berkumpu. Mereka mendatangi, dan protes terhadap penangkapan ini. Ketika mendekat, sekitar jarak 10 meter, seseorang yang diduga polisi, tidak memakai seragam, meminta warga tak mendekat.Warga tak menghiraukan. Orang diduga polisi itu mengacungkan pistol dan melepaskan penembakan. “Dia berteriak, maju kalian, saya tembak.Setelah melepaskan tembakan, dia melepaskan jaket, dan pergi mengendarai mobil Avanza berwarna hitam, meninggalkan teman-temannya,” kata Adi, seorang perwakilan masyarakat yang ditemui di Medan.Usai itu, korban Sumanto terjatuh berlumuran darah. Terlihat luka bekas tembakan di kaki. Dari pemeriksaan Puskesmas Aek Kota Batu menyatakan, korban menderita luka cukup serius di bagian betis kiri. Karena fasilitas terbatas, korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantau Prapat.",negatif
+2012-039-03.json,"Jaga Kebun PT Smart, Polisi Hadapi Petani","Jaga Kebun PT Smart, Polisi Hadapi Petani | Humas Polres Labuhan Batu Ajun Komisaris MT Aritonang menyangkal ada penembakan petani. “Tidak ada penembakan, yang ada kena petasan,” kata Kapolres Labuhan Batu Ajun Komisaris Besar, Hirbak Wahyu Setiawan.Tim dari LSM Lentera yang sedang investigasi di lokasi mengatakan, para petani mendapat perlakuan kekerasan berbentuk pemukulan dan terjadi aksi saling tarik-menarik pada ibu-ibu karena tidak menginginkan rekan sesama petani ditangkap.Petani yang ditangkap polisi dan berhasil diidentifikasi adalah Adi Suma (45), penduduk Desa Sidomulyo; Adi Harahap alias Sumbing (30), warga Desa Siamporik; dan Suma (50), warga Desa Pulo Jantan.Polisi yang bersenjata lengkap total menangkap 60 orang petani dan membawa ke Polres Labuhan Batu memakai tiga truk Dalmas. Mereka ditangkap paksa dengan disisir dari rumah ke rumah sampai menyerahkan diri tanpa perlawanan. [SEP]",negatif
+2012-042-08.json,Norwegia Ragu RI Bisa Penuhi Komitmen Iklim,"Norwegia Ragu RI Bisa Penuhi Komitmen Iklim | [CLS] Perubahan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia saat ini, tak akan bisa memenuhi komitmen negeri ini dalam mengurangi emisi karbon sebanyak 26 persen pada 2020. Demikian diungkapkan Menteri Lingkungan Norwegia, Bard Vegar Solhjell, Selasa(22/5/12).Indonesia, menetapkan dua tahun moratorium hutan sejak Mei 2011, di bawah perjanjian mendapatkan dana US$1 miliar dengan Norwegia.Dana ini untuk mengurangi gas emisi dari deforestasi, meskipun mendapatkan perlawanan dari beberapa bagian di pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang berencana mengembangkan usaha di negeri ini.Solhjell mengatakan, Norwegia cukup terkesan dengan apa yang dicapai Indonesia dalam mewujudkan transparansi di sektor kehutanan. Juga menjadi lebih pro lingkungan dalam kebijakan seputar penggunaan lahan.Bagaimanapun, deforestasi terus berlangsung di area yang tak masuk dalam moratorium. Izin untuk ‘membersihkan’ lahan pun sering dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Ini memerlukan ketegasan pemerintah pusat.“Kami tahu bahwa moratorium itu tak akan cukup untuk mencapai mitigasi iklim sesuai janji atau menghentikan deforestasi pada kecepatan yang diperlukan,” kata Solhjell dalam wawancara dengan Reuters.Ini kali pertama Norwegia bersuara tentang moratorium kemungkinan tak berjalan efektif dalam menekan deforestasi.Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menandatangani perjanjian dengan Norwegia dan moratorium sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi pada masa ini. Sudah ada juga langkah kebijakan lain dalam pengurangan emisi.“Ini perkembangan sangat progresif tapi juga sangat menantang untuk meletakkan pada tempatnya .”Indonesia menarik bagi investor asing masuk dalam industri-industri manufaktur seperti baja, semen dan pembangkit listrik. Di mana, semua usaha itu merupakan industri tinggi emisi gas rumah kaca. Sedangkan penjualan telepon seluler dan penerbangan berfluktuasi.",negatif
+2012-042-08.json,Norwegia Ragu RI Bisa Penuhi Komitmen Iklim,"Norwegia Ragu RI Bisa Penuhi Komitmen Iklim | Peningkatkan permintaan energi untuk pembangkit listrik, sebagian besar dari batu bara, akan mendorong emisi karbon.Sampai saat ini, Indonesia masih tak menyediakan data emisi tahunan. Meskipun Bank Dunia pada 2005, menempatkan negeri ini sebagai negara terkesar ketiga dunia dalam pelepasan emisi karena deforestasi. [SEP]",netral
+2012-044-17.json,Tambang Ilegal Di Sumbawa Barat Sulit Dihentikan,"Tambang Ilegal Di Sumbawa Barat Sulit Dihentikan | [CLS] Kebijakan bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM untuk meninjau ulang surat keputusan bersama penghentian Penambangan Emas Skala Kecil (PESK) ilegal beberapa waktu lalu, nampaknya menjadi momen pembuktian bahwa pemerintah cukup kesulitan mengatasi aktivitas yang cenderung mengancam lingkungan tersebut. Kondisi ini oleh pemerintah memang tidak diakui secara langsung, namun dari fakta di lapangan menunjukkan aktivitas penggalian dan pengolahan hasil tambang ilegal tetap marak di tengah masyarakat.Data dan fakta yang dikumpulkan Suara NTB di lapangan setidaknya menunjukkan bahwa hingga detik ini, Pemda KSB belum menemukan solusi tepat untuk melanjutkan kebijakan yang sebelumnya mendapat protes keras dari warga, terutama mereka yang berkecimpung dalam kegiatan penambangan ilegal. “Harus kita akui memang kita belum bisa menghentikannya,” cetus Kepala Dinas ESDM dan Budaya Pariwisata (Budpar) KSB Drs. Hajamuddin, MM kepada wartawan, Jum’at (11/5) kemarin.Ia mengatakan, saat ini sangat sulit untuk menghentikan aktivitas penambangan yang umumnya digerakkan oleh masyarakat lokal itu. Ini dikarenakan, selain tingginya penolakan dari warga yang dilatarbelakangi faktor ekonomi, di sisi lain, aturan pada dasarnya memberikan celah kepada masyarakat untuk tetap dapat beraktivitas. “Kalau bicara ilegal pastinya ilegal. Tapi di UU Nomor 4 Tahun 2009 ada celah masyarakat dapat melakukan kegiatan tambang dalam bentuk tambang rakyat. Nah inilah kemudian yang dijadikan acuan masyarakat, terlepas kegiatan yang sekarang ini dilakukannya masih ilegal,” ujarnya.",negatif
+2012-044-17.json,Tambang Ilegal Di Sumbawa Barat Sulit Dihentikan,"Tambang Ilegal Di Sumbawa Barat Sulit Dihentikan | Lantas apa upaya pemerintah untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal yang cenderung mengancam kelestarian ligkungan itu? Hajamuddin mengaku, pemerintah tidak lagi fokus untuk melakukan penghentian tetapi memberikan ruang sesuai dengan amanat UU 4/2009 di mana masyarakat dapat melakukan kegiatan pertambangan dalam bentuk penambangan rakyat. “Permintaan warga agar kegiatan itu tidak dihentikan dan mereka bersedia mengikuti aturan yang ada. Makanya kita mengarahkan agar seluruh kegiatan menambang warga itu nantinya sesuai dengan UU nomor 4 tersebut,” katanya.Menurut dia, pada dasarnya pemerintah sejak awal telah mencoba mengakomodir kegiatan masyarakat itu agar sesuai aturan yang berlaku. Salah satunya Pemda KSB kini tengah menyusun dokumen Wilayah Umum Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WUP dan WPR). “WUP dan WPR nanti akan ditetapkan melalui SK Bupati. Nah, disitulah nanti warga diberikan ruang untuk tetap melanjutkan aktivitasnya tentu dengan harus tetap mentaati aturan, terutama dari segi proses penambangannya,” cetusnya.Hajamuddin menyatakan, untuk mengakomodir kepentingan masyarakat ini memang memerlukan waktu. Namun demikian, masyarkat diharapkan untuk sementara ini melakukan aktivitas penambangannya dengan arif dan bijaksana terutama terhadap kelestarian lingkungan sekitar.“Secara umum kegiatan pertambangan itu merusak alam. Makanya dibutuhkan kearifan dalam melakukannya, agar lingkungan alam sekitar tidak menjadi korban,” imbuh Hajamuddin. [SEP]",negatif
+2012-049-06.json,"Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka","Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka | [CLS] RIAU Corruption Trial (RCT) meminta KPK menetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai tersangka atas kasus korupsi kehutanan. Syuhada Tasman, mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau, sudah menjadi terdakwa korupsi kehutanan pengesahan rencana kerja tahunan (RKT) 2003-2004, rencana sidang vonis, pada Rabu(25/4). “Segera tetapkan Gubernur Riau, Rusli Zainal sebagai tersangka kasus RKT 2004 untuk 10 perusahaan, karena bukan kewenangan dia menerbitkan RKT,” kata Aang Ananda, koordinator RCT, dalam siaran pers Senin(23/4). RCT menilai, bila menyangkut pejabat publik yang masih menjabat, KPK sungkan memanggil. “Ini bertolak belakang dengan kewenangan yang dimiliki KPK. Sejauh ini, kami juga memberi apresiasi pada KPK.” Syuhada Tasman menyebut RKT 2004 diteken Gubernur Riau, tetapi KPK tak menghadirkan sang Gubernur. Padahal, dalam kasus terpidana mantan Bupati Pelalawan, Azmun Jaafar, Gubernur Riau Rusli Zainal menjadi saksi di depan persidangan.RCT merupakan lembaga pemantau sidang korupsi di Riau. Lembaga ini dikelola empat organisasi yakni Forum Pers Mahasiswa Riau, Gurindam 12, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, dan Lookriau. RCT membahas paper bertajuk “Agar Majelis Hakim Memerintahkan Pada KPK Segera Menetapkan status Pengurus dan Korporasi Sebagai Tersangka Dalam Kasus Korupsi Kehutanan Terdakwa Syuhada Tasman.” Dari paper hasil pantauan 22 kali sidang Syuhada Tasman sejak Desember 2011 oleh RCT, ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, seluruh volume kayu hasil land clearing telah dibeli PT RAPP dari PT Selaras Abadi Utama, PT Rimba Mutiara Permai, PT Mitratani Nusa Sejati, CV Tuah Negeri, CV Putri Lindung Bulan, dan CV Bhakti Praja Mulia. Kayu ini berasal dari kawasan hutan alam untuk sebagian besar bubur kertas PT RAPP.",negatif
+2012-049-06.json,"Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka","Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka |  Kesimpulan itu didapat atas pengakuan Lim Wi Lin, direktur keuangan PT RAPP bahwa enam perusahaan itu mitra PT RAPP dalam kaitan kerja sama penanaman, suplai kayu dan pembelian kayu dan land clearing. Dengan dasar perjanjian antara PT RAPP dengan perusahaan-perusahaan mitra PT RAPP, seluruh volume kayu hasil land clearing yang telah dibeli PT RAPP dan semua kayu enam perusahaan itu berasal dari kawasan hutan alam sebagian besar digunakan dalam pembuatan bubur kertas.  Kedua, Syuhada menyebut Gubernur Riau Rusli Zainal mensahkan RKT 10 perusahaan tahun 2004. Padahal itu bukan kewenangan Gubernur Riau, tapi Kepala Dinas Kehutanan Riau. Ketiga, pada 2003, bawahan Syuhada, Frederik Suli menolak disahkan RKT dan URKT PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia karena tak sesuai aturan kehutanan. Syuhada Tasman tidak menerima penolakan ini.“Ini terlihat jelas bahwa korupsi kehutanan dilakukan dengan sengaja dan terencana baik oleh korporasi maupun terdakwa Syuhada. Korporasi, Bupati Pelalawan, terdakwa Syuhada Tasman mengetahui bahwa IUPHHK HT RKT 2003-2004 secara nyata cacat secara hukum dan merusak hutan alam.”Dalam dakwaan KPK, Syuhada Tasman saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Riau dalam kurun waktu 2003-2004, melakukan tindak pidana korupsi yaitu menilai dan mengesahkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHKHT) atas nama enam perusahaan. Yakni, PT Selaras Abadi Utama, PT Mitra Taninusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, CV Putri Lindung Bulan, CV Tuah Negeri dan CV Bhakti Praja Mulia. “Perbuatan terdakwa menilai dan mengesahkan RKT itu bertentangan dengan aturan kehutanan,” ucap Aang.",negatif
+2012-049-06.json,"Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka","Korupsi Kehutanan, KPK Diminta Jadikan Gubernur Riau Tersangka | Selama proses penerbutan RKT itu terdakwa menerima uang Rp200 juta dari Samuel Soengjadi (PT Uniseraya), Rp75 juta dari Herry Yuswanto (PT RAPP), Rp465, 271 juta dari Soenarijo (PT Siak Raya Timber) dan Rp 100 juta dari Budi Artiful (KUD Bina Jaya). Total Rp 840,271 juta. Aksi Syuhada ini menguntungkan dan memperkaya perusahaan. Total kekayaan untuk perusahaan setidaknya Rp163 miliar. Dengan rincian, PT Selaras Abadi Utama sekitar Rp76 miliar, PT Mitra Taninusa Sejati Rp5,5 miliar, PT Rimba Mutiara Permai Rp6,5 miliar, PT Putri Lindung Bulan Rp8,9 miliar, CV Tuah Negeri Rp25 miliar, dan CV Bhakti Praja Mulia Rp29 miliar. Keuangan negara dirugikan sekitar Rp153 miliar.Pemerintah Provinsi Riau membantah, Gubernur Riau Rusli Zainal terlibat dalam kasus korupsi kehutanan “Pak Gub [Rusli Zainal] tidak terlibat,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemprov Riau Chairul Riski, seperti dikutip dari Bisnis.com. [SEP]",negatif
+2013-001-08.json,"Tube Worm, Si Tabung Unik Dari Lautan Indonesia","Tube Worm, Si Tabung Unik Dari Lautan Indonesia | [CLS] Jenis cacing yang satu ini tidak hidup di daratan, melainkan di dalam lautan. Bentuknya yang unik, dengan mahkota yang berwarna warni, sering menarik perhatian para pecinta foto underwater untuk mengabadikannya.Spesies ini biasanya ditemukan menghuni daerah berbatu yang teduh, di lereng terumbu karang yang berarus kuat. Ini karena arus yang kuat, akan membawa makanan si cacing tabung, yaitu plankton, maupun ikan kecil.Ada berbagai jenis tube worm di dalam laut. Beberapa ditemukan di rembesan dingin (dimana resapan bahan kimia dari dasar laut dengan tidak adanya aktivitas gunung berapi), beberapa di bagian yang membusuk dari bangkai paus, dan beberapa dekat gunung berapi dekat dan ventilasi di laut dalam.Setiap tube worm individu terdiri dari tubuh yang lembut dikelilingi oleh tabung luar yang keras dari chitin berwarna keputihan (substansi yang sama yang membentuk cangkang lobster dan kepiting). Tabung ini mendukung tubuh bagian dalam dan melindungi dari predator (dalam beberapa spesies, tabung kasar, pada spesies lain, sulit). Seperti tanaman, cacing tabung dewasa sessile: mereka berlabuh ke satu tempat, meskipun ujung atas mereka dapat bergerak di dalam air dan dapat ditarik ke dalam tabung. Beberapa cacing tabung bahkan memiliki semacam “akar”: ekstensi dari tubuh mereka yang memperpanjang ke sedimen.Cacing tabung memiliki seperangkat berkepala dua dari insang , tetapi tidak memiliki operkulum (trap door) untuk menutup pintu atas tabung . Tentakel mahkota mendekati 3 inci (7,5 cm) di diameter , dan tabung yang dapat hampir 1 inci (2,5 cm) dengan diameter dan sampai 8 inci (20 cm) panjangnya. Tidak seperti kebanyakan spesies lain, tubeworm yang tidak memiliki mulut, usus dan anus.",positif
+2013-001-08.json,"Tube Worm, Si Tabung Unik Dari Lautan Indonesia","Tube Worm, Si Tabung Unik Dari Lautan Indonesia | Bagian dari terjauh tube worm dari permukaan di mana ia berlabuh disebut plume. Cacing ini tidak pernah meninggalkan tabung sepenuhnya, tetapi dia bisa mengeluarkan sebuah organ di atas tubuhnya. Organ ini, khusus untuk memanen bahan kimia mikroba yang diperuntukan memproduksi makanan dari air laut. Plume atau mahkota sering terlihat merah karena penuh dengan darah dekat dengan permukaan (sedikit seperti paru-paru manusia). Di ujung sebelah dasar laut , beberapa cacing tabung tumbuh struktur akar seperti .Tidak hanya dapat hidup di bawah tekanan besar jauh di dalam laut, cacing tabung juga dapat tinggal di sekitar gunung berapi dan ventilasinya mampu mentolerir berbagai suhu. Setiap individu tube worm dapat beradaptasi dengan suhu yang panas hingga puluhan derajat, atau dari dinginnya air dalam (beberapa derajat di atas titik beku).Walaupun namanya cacing, tetapi cacing ini jauh lebih indah dari yang biasa kita kenal selama ini. Dan keberadaannya, tentu  ikut mewarnai keindahan laut indonesia. [SEP]",positif
+2013-004-08.json,Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta,"Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | [CLS] Waktu menujukkan pukul 09. 00 pagi, Rabu 4 Desember 2014. Terik Matahari dan hembusan angin laut memutar baling-baling kincir yang terpasang berjejer tidak begitu jauh dari bibir pantai, hanya berkisar 250 meter jauhnya. Berjejer rapi, tinggi tiang berkisar antara 10 hingga 15 meter. Petugas Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) sedang sibuk dengan rutinitasnya melakukan kontrol teknis, instalasi dan mengoperasikan pembangkit listrik.Kegiatan ini menjadi rutinitas Murjianto dan rekan-rekannya di sekretariat Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) di Pantai Baru, Ngentak, Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Sejak awal proyek energi ramah lingkungan ini dijalani di tahun 2010, Murjianto masih terus berkutat dengan peralatan yang berhubungan dengan energy terbarukan (Panel surya dan Kincir Angin).“Sudah masuk tiga tahun proyek ini berjalan. Tugas kami menyuplai listrik dan air untuk pedagang, nelayan dan lahan pertanian di pesisir pantai ini,” kata Murjianto.Adapun pengertian tehaga Hybrid berasal dari gabungan beberapa pembangkit listrik, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, angin, diesel, air, geothermal, dan potensi lainnya. Akan tetapi PLTH di Pantai Baru hanya menggunakan gabungan pembangkit listrik tenaga angin dan surya.Sebagai negara yang yang memiliki wilayah pesisir terpanjang, kondisi wilayah Indonesia yang terletak di sepanjang garis Khatulistiwa, memiliki intensitas sinar surya sangat tinggi, belum lagi wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan, sehingga sumber angin laut dan angin daratnya pun sangat memadai.",positif
+2013-004-08.json,Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta,"Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Murjianto juga menjelaskan sebagian listrik di pantai ini dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH), yakni gabungan dari pembangkit listrik tenaga surya (matahari) dan bayu (angin).  Selain itu, daerah ini juga menerapkan sistem terintegrasi bagi pertanian, perikanan, dan kawasan wisata alam serta penggunaan bahan bakar ramah lingkungan mengunakan Biogas, dari sisa kotran ternak Sapi.  Desa wisata Ngentak, Poncosari, merupakan model percontohan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) Indonesia.“Saat ini 70 persen energi listrik di pesisir pantai menggunakan PLTH dan 30 persen masih di suplai dari PLN,” kata Murjianto.Berdasarkan data teknis sistem PLTH turbin angin dan panel surya, Pantai Baru Bantul, penghasil energi berasal dari tiga bagian yaitu di grup barat, timur dan grup KKP. Sedangkan jumlah keseluruhan enegeri yang dihasilkan yaitu 87 Kilo Watt. Sedangkan energi yang tersimpan yaitu 4045 Ah. Adapaun energi yang diguanakan ketika siang dan malam sebanyak 24 Kilo Watt.Waktu menujukkan pukul 10.00 WIB. Pegadang warung-warung di pesisir pantai mulai membuka warung dan menjajakan dagangannya.Mursidah memakai baju merah, berjilbab biru dan celana panjang kain warna hitam mulai merapikan dan melayani pembeli.  Dua tahun sudah Mursidah mencari peruntungan sebagai pedagang kuliner di Pantai Baru, Srandakan, Bantul. Sejak pertama ia membuka warung, ia sudah menggunakan energi listrik yang berasal di Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH).Ia merasakan betul keuntungan selama menggunakan energi bersumber dari turbin angin dan solar panel. Akan tetapi, ada pula beberapa keluhannya dalam menggunakan energi terbarukan tersebut.",positif
+2013-004-08.json,Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta,"Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Mursidah memaparkan, sebelum peristiwa tersambarnya petir pada tahun 2012, asupan energi sangat baik dan cukup. Akan tetapi, setelah peristiwa tersebut, kebutuhan energi dirasakan kurang oleh Mursidah dan para pedagang lainnya. Ia tidak bisa menghidupkan jetpump untuk mengisi air. Walaupun sudah ada pasokan air, namun ia merasakan masih dirasa kurang. Saat ini, asupan listrik hanya cukup digunakan untuk mesin blender, rice cooker dan lampu saja.“Namun, kehadiran PLTH jelas lebih murah disbanding menggunakan energi dari PLN. Seminggu hanya membayar empat ribu rupiah untuk listrik dan lima ribu untuk air,” kata Mursidah.Hal serupa juga dirasakan oleh Hartono, sebagai warga Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul ia turu merasakan dampak positif dari hadirnya PLTH. Ia sangat merasakan keuntungan ekonomi yang didapat dengan menggunakan PLTH dibanding PLN. Walaupun dirasa energi listrik yang diperlukan masih tergolong terbatas, akan tetapi biaya yang dikeluarkanpun justru lebih murah.“Jika pakai PLN, tidak dipakai pun kita tetap harus membayar, akan tetapi sistem di PLTH pembayaran tergantung jumlah energi listrik yang terpakai,” kata Hartono.Di Indonesia, saat ini sebagian besar energi listrik berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang menyebabkan emisi karbondioksida yang menjadi salah satu penyumbang terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. PLN selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan wewenang untuk mengatur kebutuhan energy hingga saat ini masih menggunakan bahan energy fosil, yaitu batubara.",netral
+2013-004-08.json,Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta,"Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Penelitian Greenpeace-Indonesia, untuk PLTU di Batang Jawa Tengah yang rencananya akan dibangun sebagai pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara, ditaksir akan melepaskan emisi karbon hingga 10,8 juta ton per tahun. Selain itu, dampak dari pembakaran energi listrik yang bersal dari batubara  akan menghasilkan berbagai polutan beracun ke udara seperti NOx (Nitrogen Oksida), SOx (Sulfur Oksida), PM 2,5 (Particulate Matter) dan Merkuri. Polutan-polutan beracun inilah menyebabkan berbagai dampak serius bagi kesehatan bagi masyarakat.Koordinator teknis PLTH Pantai Baru, Sutarto ketika ditemui Mongabay Indonesia di sekretariat workshop PLTH mengatakan, awal MoU proyek ini dijalankan, energi dari PLTH ini diperuntukkan membantu keperluan nelayan. Mulai dari membuat es balok, sehingga ikan tangkapan bisa diawet dan tetap segar. Serta kebutuhan air untuk lahan pertanian dan kolam-kolam ikan.Sutarto menambahkan, saat ini terpasang 33 buah turbin angin dengan berbagai kapasitas mulai dari 2,5 Kw hingga 10 Kw. Di sebelah barat pos, ada 21 turbin angin 1 Kw/240 V yang dibangun dalam satu kawasan. Sedangkan untuk panel surya daya terdapat 175 panel surya yang beroperasi.“Cuaca menjadi kendala dalam pengoperasian PLTH. Jika musim kemarau jumlah energy yang didapat lebih maksimal dibanding musim hujan,” kata Sutarto.Saat ini, energi listrik yang dihasilkan dari turbin angin dan panel surya digunakan untuk keperluan penerangan jalan, kebutuhan listrik warung-warung kuliner di pinggir pantai, pompa air, dan pembuatan balok es sebanyak 1.000 kilogram es balok per hari untuk pengawetan ikan, mengisi ulang aki nelayan untuk digunakan melaut dan memompa air sumur renteng untuk kebutuhan petani di pesisir pantai.“Ada sekitar 40 kios warung kuliner yang sudah menggunakan tenaga PLTH. Perbaikan selalu dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan PLTH,” kata Sutarto.",positif
+2013-004-08.json,Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta,"Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Selain itu, hal yang menarik lainnya adalah selain sumber listrik yang berasal dari PLTH, Iwah Fahmi selaku pemuda asli Ngentak, Poncosari, Srandakan Bantul yang juga aktif sebagai anggota kelompok Pemuda Peduli Penyu Pandansimo, Bantul kepada Mongabay-Indonesia memaparkan, di desa Ngentak juga terdapat sumber biogas dari peternakan masyarakat yang terletak tidak jauh dari pantai.Ada tiga di gester (penampung biogas) berdiameter sekitar tujuh meter yang ditanam di dekat kandang ternak milik kelompok ternak tersebut.“Gas yang dihasilkan disalurkan ke warung-warung kuliner untuk memasak sehingga biaya untuk membeli gas tabung dapat ditekan,” kata Iwan.Selain itu, pada sektor perikanan dan pertanian lahan pasir juga telah dikembangkan disini dengan sistem aquaponik yaitu kolam ikan air tawar yang mengandalkan metode penyaringan tumbuhan untuk membersihkan air. Air yang dipompa dari bawah tanah dengan listrik hybrid digunakan untuk perikanan dan pertanian serta sebagian untuk kebutuhan air bersih di kawasan wisata pantai.Terintegrasinya system tersebut mampu meningkatkan perekonomian warga di kawasan pantai Baru. Mulai dari energi listrik yang dihasilkan, biogas untuk memasak, kebuthan es balok yang murah dan kawasan wisata yang berbasi eduwisata.Paket eduwisata menawarkan kegiatan berkeliling desa dengan bersepeda dan dipandu oleh pemuda setempat. Peserta paket wisata bisa menyaksikan kehidupan sehari-hari warga Poncosari, mendapatkan pengetahuan tentang aktivitas perekonomian mikro pedesaan, memahami dasar nilai-nilai konservasi lingkungan, serta melihat perkembangan teknologi energi terbarukan dan pertanian modern.“Selain meningkatkan peluang investasi ke depan infrastruktur jalan akses yang dibangun dan sudah lebih baik dari sebelumnya, dan keuntungan ekonomi akan terus meningkat,” kata Sutarto.Workshop PLTH, sarana edukasi dan instalasi energi terbarukan.",positif
+2013-004-08.json,Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta,"Kisah Sukses Desa Wisata Berbasis Energi Terbarukan di Pesisir Yogyakarta | Menjadi salah satu proyek energi terbarukan terbesar di Indonesia, tidak hanya sekedar memiliki pembangkit listriknya saja. Akan tetapi, di PLTH Pantai Baru juga memiliki sekretariat yang digunakan khusus untuk edukasi, training, instalisasi perbaikan, pemasangan dan perawatan dan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dengan PLTH.“Setiap bulannya selalu saja ada yang datang untuk belajar dan studi banding tentang PLTH di sekretariat workshop ini,” kata Sutarto.Sutarto menambahkan kegiatan yang dilakukan disini diantaranya,  memperkenalkan alat – alat PLTH pada para peserta pelatihan, jadi para peserta di berikan pengenalan berkaitan dengan alat – alat yang berhubungan dengan energi terbarukan (panel surya, kincir angin, dll), kemudian menginstalasi pembangkit, para peserta dilatih bagaimana cara menginstalasi panel surya ke kontrol, ke inverter, memperkenalkan mengoperasikan pembangkit, serta mengenalkan cara perawatan pembangkit.Proyek PLTH ini berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada tahun 2010 akan berakhir pada akhir Desember 2013. Proyek ini merupakan kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Bappeda Bantul, Universitas Gadjah Mada, jajaran pemerintahan daerah Bantul dari Dinas Sumberdaya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga Dinas Pariwisata Kab. Bantul, dan Kecamatan Srandakan dan para pemuka masyarakat (Kepala Dukuh/Dusun) beserta masyarakat di sekitar pantai Pandansimo Bantul. Dari kerja sama tersebut, aktor utama yang paling penting adalah peran aktif dari masyarakat sekitar pantai dan para wisatawan pengunjung Pantai Baru. [SEP]",positif
+2013-010-01.json,"Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan","Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan | [CLS] Dampak ekspansi tambang masih terus merugikan keberadaan masyarakat adat yang hidup di sekitar wilayah pertambangan. Dalam sebuah laporan yang disusun oleh Shelley Marshall, Samantha Balaton-Chrimes dan Omar Pidani menyoroti kasus penguasaan wilayah adat Suku Sawai dan Tobelo Dalam di Maluku Utara oleh PT Weda Bay Nickel. Laporan ini menyebutkan, bahwa hingga saat ini warga dari kedua suku tersebut belum diberikan hak atas konsultasi atau hak atas persetujuan penggunaan lahan terlebih dahulu secara sungguh-sungguh, tanpa paksaan dan disertai penyediaan informasi yang cukup (free, prior, informed, consent) sebagaimana diwajibkan dalam standar Hak Asasi Manusia internasional dan standar IFC.Izin konsesi PT Weda Bay Nickel ini menurut keterangan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah merampas tanah 154 Kepala Keluarga Suku Sawai yang berada di dekat wilayah pertambangan. Akibatnya, etnis Sawai kini kehilangan akses pada lahan yang telah dibudidayakan secara turun temurun tersebut. Suku Sawai juga kehilangan akses terhadap lahan, hutan dan kehilangan mata pencaharian mereka.Proyek yang merupakan bagian dari Bank Dunia ini bernilai sekitar 500 juta dollar Amerika Serikat. Kandungan nikel yang terdapat di perut bumi di wilayah ini diperkirakan mencapai 7 juta ton dan akan bisa dieksplorasi selama 50 tahun. Selain kandungan tersebut, wilayah ini juga masih menyimpan sekitar 500 juta ton.Setidaknya lima komunitas masyarakat pesisir yang terpaksa kehilangan mata pencaharian mereka akibat hilangnya tanah mereka, tiga diantaranya berada langsung di wilayah konsesi: Lelilef Woebulen, Lelilef Sawai dan Gemaf. Masing-masing desa tersebut dihuni sekitar 300 kepala keluarga. Mereka tinggal tidak jauh dari pantai, dan bertani di hutan di sekitar rumah mereka. Jika pertambangan berjalan, maka desa-desa inilah yang akan terkena dampak lingkungan pertamakalinya akibat limbah pertambangan.",negatif
+2013-010-01.json,"Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan","Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan | Kendati PT Weda Bay Nickel tidak memaksa mereka pindah, namun komunitas ini terkena dampak langsung operasi tambang di wilayah mereka. Masyarakat terpaksa melepaskan lahan mereka akibat tekanan yang begitu kuat dari pihak perusahaan dan pemerintah setempat. Berdasar prinsip Free, Prior, Informed, Consent sejumlah pelanggaran ditemukan dalam penguasaan lahan masyarakat ini.Pelanggaran Hak Atas Konsultasi dan Persetujuan Yang Bebas (Free)Dalam kasus perampasan lahan ini, laporan ini memaparkan bahwa komunitas tidak mendapat hak konsultasi dan hak untuk memberi persetujuan atau tidak setuju  terhadap status perubahan tanah mereka. Hal ini melanggar Standar Perilaku IFC Nomor 7. Sementara Standar Perilaku Nomor 5 mewajibkan perusahaan untuk melakukan perundingan dengan itikad baik dengan siapa pun pemilik tanah tersebut, baik tanah yang membutuhkan persetujuan atau tidak oleh masyarakat. Senada dengan prinsip sebelumnya, hal ini pun tidak dilakukan oleh PT Weda Bay Nickel.Prinsip lain yang juga dilanggar adalah prinsip Penyediaan Informasi dan Konsultasi Yang Layak Terkait Ganti Rugi. Penelitian ini menemukan bahwa proses yang dilakukan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pertambangan PT Weda Bay NIckel hanya pada tataran jumlah harga ganti rugi, bukan pada persetujuan masyarakat setempat.  Bahkan jumlah ganti rugi yang diajukan kepada warga setempat telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa negosiasi.Tekanan dan IntimidasiSelain keputusan yang sepihak, laporan ini juga mengungkap adanya tekanan terhadap masyarakat adat setempat denga menggunakan aparat keamanan. Dalam laporan Komnas HAM ditemukan bahwa satuan-satuan seperti Brimob terlibat dalam tekanan dan intimidasi terhadap anggota komunitas. Hal serupa juga dilakukan oleh pekerja PT Weda Bay Nickel yang mengancam anggota komunitas karena tidak menandatangani perjanjian ganti rugi.Penggantian Harga Lahan Tidak Layak",negatif
+2013-010-01.json,"Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan","Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan | Terkait dengan penggantian harga tanah untuk pertambangan, pihak perusahaan menawarkan harga Rp 8000 per meter persegi (sekitar 70 sen dollar AS) bersama dengan sejumlah ganti rugi untuk tanaman. Hal ini dinilai melanggar prinsip internasional karena ganti rugi  harus bisa melindubgi komunitas dari dampak negatif proyek dan memenuhi persyaratan bahwa ganti rugi harus mampu memulihkan dan meningkatkan sumber mata pencaharian mereka yang hilang.Padahal, Strand Minerals yang saham mayoritasnya dimiliki oleh ERAMET, yang menjadi operator pertambangan ini menguasai 90% saham pertambangan ini senilai 450 juta dollar AS. Sementara 10% sisanya dikuasai oleh PT Aneka Tambang milik Pemerintah RI. Selain ERAMET, Mitsubishi Corporation juga menguasai 30% saham Strand Minerals.Korupsi Pembebasan Lahan“Para petani hanya diganti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang sangat rendah setiap meter perseginya. Harga yang bahkan tidak cukup untuk membeli sepotong makanan,” ungkap Dr. Balaton-Chrimes dalam pernyataannya. Laporan yang disusun ini juga mengungkap sejumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang terkait pembebasan lahan dan pertambangan.Terputusnya Akses Terhadap KeadilanAkibat konflik perebutan lahan ini, sejumlah warga masyarakat telah melaporkan hal ini kepada pihak Komnas HAM, dan lembaga tersebut telah menindaklanjuti temuan mereka dengan laporan kepada pihak terkait di Maluku Utara, namun hal ini pun tak mampu menyelesaikan masalah yang ada. Sementara Badan Penyelesaian Keluhan PT Weda Bay Nickel tidak mampu menangani isu-isu penting yang terkait dengan kasus-kasus pertanahan dan perjanjian ganti rugi.",negatif
+2013-010-01.json,"Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan","Laporan: Terusir Tambang Nikel, Suku Sawai Tak Mendapat Akses Keadilan | “Masyarakat yang dirugikan telah memasukkan keluhan hukum kepada lembaga IFC milik Bank Dunia dan MIGA, namun hal ini tidak bisa menyelesaikan masalah karena anggota masyarakat terlalu takut untuk berpartisipasi dalam mediasi yang digelar bersama pihak perusahaan,” tambah Dr. Marshall.Rekomendasi yang disampaikan oleh para peneliti adalah memastikan bahwa hak-hak ulayat komunitas yang terkena dampak tambang harus dihormati dan dilakukan proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang semestinya.Untuk mengakses laporan selengkapnya silakan klik di Link ini: http://www.buseco.monash.edu.au/blt/research/weda-bay-public-report-oct2013.pdf [SEP]",negatif
+2013-011-05.json,Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014,"Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014 | [CLS] Rida Saleh, Idham Arsyad, dan Berry Nahdian Forqan. Mereka ini tiga figur di antara para aktivis lingkungan yang hendak ikut meramaikan bursa pencalonan dalam pemilu 2014, baik menjadi anggota DPR, maupun DPD. Langkah para aktivis lingkungan ini menuju kursi parlemen, tak mudah. Terlebih, di tengah ‘perkawinan’ partai politik, penguasa dan pengusaha dalam menggerakkan industri ekstraktif yang banyak merusak lingkungan dan menciptakan konflik sosial di masyarakat. Guna pemenangan para caleg ini, berbagai usulan muncul, dari perlu ada konvensi-konvensi sampai pembentukan bapilu.  Demikian terungkap dalam diskusi Bersih-bersih Parlemen dari Perusak Lingkungan, rangkaian HUT Walhi ke-33, di Jakarta, Kamis (17/10/13).Iwan Nurdin, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, partai politik (parpol) belum memiliki komitmen dan agenda reformasi agraria maupun lingkungan hidup. Kategori para calon legilatif (caleg) mereka, rata-rata dari orang-orang kaya, orang terkenal, kader-kader partai, terakhir barulah aktivis lingkungan.“Kalo parpol punya problem ini, tak banyak angkat isu-isu lingkungan, lalu ada kader-kader lingkungan maju, harusnya didorong. Harusnya bikin konvensi, apa agenda-agenda kerakyatan dan siapa-siapa yang diklaim membawa suara rakyat ini,” katanya dalam diskusi itu.Pandangan juga datang dari Teguh Surya, Greenpeace. Dia mengatakan, tantangan aktivis lingkungan menjadi caleg memang berat. Di pemilu, caleg aktivis harus berhadapan dengan para kelompok konvensional, yang kerap menjalankan praktik jual beli suara atau lobi suara. “Aktivis jadi caleg harus berani bikin terobosan. Jangan merasa tak akan berhasil berhadapan dengan kelompok konvensional yang pakai lobi suara. Perasaan itu dihilangkan.”",netral
+2013-011-05.json,Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014,"Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014 | Caleg aktivispun jangan sampai menerapkan praktik-praktik caleg pada umumnya. Aktivis yang nyaleg, katanya, harus memiliki strategi buat berhadap-hadapan dengan politik konvensional. “Sayangnya, temen-temen aktivis yang nyaleg, sebagian masih mengikuti model politik jual beli suara, dengan berbagai modifikasi. Politik kotor harus dilawan.” Tantangan lain, kata Teguh, ada 15 partai yang berkompetisi dalam pemilu 2014, sekitar 80 persen terlibat langsung dari bisnis ekstraktif.Chairil Syah, Pimpinan Pusat Serikat Hijau Indonesia angkat bicara. Dia menyarankan, agar membentuk badan pemenangan pemilu (bapilu) bagi para aktivis lingkungan yang menjadi caleg. Bapilu ini yang akan merumuskan strategi-strategi advokasi dan kampanye untuk memenangkan pertarungan. “Setelah menang, baru bagaimana menyusun agenda lingkungan hidup. Paling tidak ada sedikit bargain power.”Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Nasional Walhi pun mengajak publik mencermati pertautan politik-ekonomi sumberdaya alam yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan menyisakan risiko bagi generasi mendatang.Menurut dia, warga harus berperan aktif membersihkan pemerintahan dan parlemen dari para perusak lingkungan hidup dan pengeruk sumberdaya alam. “Ini mengakibatkan berbagai penderitaan warga, hanya demi kepentingan pribadi maupun golongan,” ujar dia.Walhi mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik tua, muda, perempuan dan laki-laki, mulai mencermati berbagai agenda partai-partai politik dan calon-calon legislatif. “Juga mulai mencermati sepak terjang para politisi dan birokrat.”Walhi, kata Abetnego,  akan aktif melibatkan diri guna memastikan agenda-agenda keadilan ekologis dan lingkungan hidup menjadi perhatian partai-partai politik dan caleg. Walhi juga akan terus mengawasi berbagai komitmen dan janji-janji parpol dan caleg.",netral
+2013-011-05.json,Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014,"Mengusung Para Aktivis Lingkungan pada Pemilu 2014 | Dadang Sudardja, Ketua Dewan Nasional Walhi menegaskan Walhi di 28 provinsi akan bekerja keras mengembalikan pemerintahan antara lain mewujudkan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia.HUT WalhiUsai diskusi Bersih-bersih Parlemen dari Perusak Lingkungan ini, pada Kamis malam diadakan puncak acara HUT Walhi dengan lelang lukisan lingkungan karya Andreas Iswinarto. Dari 4-17 Oktober 2013, ada pameran lukisan bertema Bumi untuk Generasi Jingga di Galeri Walhi. Pada lelang itu, dari 24 lukisan, sembilan terjual. Sisa lukisan akan dilelang secara online. Andreas mendonasikan dana hasil penjualan lukisan kepada Walhi.Menurut dia, budaya ‘hijau’, bisa digerakkan lewat seni, salah satu seni lukis.  Sayangnya, saat ini seni masih kurang diperhatikan sebagai alat strategi efektif kampanye. Andreas mulai menekuni seni lukis pada 2010. Sampai saat ini, sudah 300 karya dihasilkan, paling banyak bertema lingkungan dan agraria. “Hampir semua lukisan saya tentang krisis lingkungan dan kemanusiaan.”Selain lelang lukisan dan diskusi, pada 12 Oktober, Walhi mengadakan workshop komik lingkungan bersama Masyarakat Komik Indonesia (MKI) dengan fasilitator Wahyu Sugianto, komikus dari MKI. Ika Septyarini, Manager Penggalangan Sumber Daya Walhi mengungkapkan, melalui komunitas komik lingkungan ini, diharapkan ada ruang belajar bersama. Baik untuk mengenal isu lingkungan hidupnya lebih mendalam, maupun pengetahuan membuat komik. “Dari sini diharapkan, akan makin banyak masyarakat menyuarakan isu-isu lingkungan dengan cara menarik.”Komik sebagai media penyuara isu lingkungan, bukan hal baru bagi Walhi. Walhi pernah membuat komik berjudul “Perjalanan secarik Kertas.” Ia berisi kampanye dan pendidikan untuk penyelamatan hutan di Indonesia. [SEP]",netral
+2013-015-07.json,Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan,"Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan | [CLS] Konversi lahan menjadi ancaman besar bagi keberlangsunan keragaman hayati di Sulawesi, lebh parah lagi banyak terjadi di hutan lindung. Alih fungsi lahan ini antara lain menjadi pertambangan, pemukiman, maupun tambak.Hal ini menjadi salah satu point dalam workshop para pemangku kepentingan Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea di Makassar, 24-25 September 2013. Kegiatan ini dilaksanakan Burung Indonesia, Wildlife Conservation Society, BirdLife International, The Samdhana Institue, dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan lautan IPB dan didukung Dana Kemitraan Ekosistem Kritis (CEPF).Ria Saryanthi, Koordinator Tim Biodiversity Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea, mengatakan, meski banyak isu lingkungan yang teridentifikasi tetapi alih fungsi lahan yang paling banyak terjadi.Ironisnya, sejumlah lahan yang teralihfungsi banyak berada di kawasan hutan lindung, seperti di Barambang Katute, Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan (Sulsel).“Beberapa isu lain juga teridentifikasi, seperti illegal logging, illegal fishing, reklamasi pantai, pengambilan terumbu karang menjadi bahan bangunan dan penangkapan satwa. Ditemukan juga limbah hasil buangan tambang, seperti terjadi di Sulawesi Tenggara,” katanya Rabu, (25/9/13).Selain merangkum berbagai isu lingkungan di sejumlah daerah di Sulawesi, diskusi ini juga mendapatkan informasi tambahan terkait spesies langka di Sulawesi, sebagai salah satu kawasan terbesar dari Wallacea.Dalam Workshop ini tim berhasil mendapatkan usulan penambahan 50 key biodiversity area (KBA) baru. Salah satu Hutan Routa terletak di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, disulkan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tenggara (BKSDA) dan masyarakat Sultra.",negatif
+2013-015-07.json,Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan,"Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan | Adhi Andriyamsyah dari BKSDA Sultra, mengatakan, kawasan hutan seluas kurang lebih 700.000 hektar di perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara itu menjadi habitat keragaman hayati terancam punah. Jenis-jenis itu seperti anoa dataran tinggi (Bubalus quarlesi), anoa dataran rendah (Bubalus depressicornis), kayu kalappia (Kalappia celebica), kayu bayam (Intsia bijuga), hada (Macaca ochreata), dan kayu hitam (Diospyros celebica).Hutan Routa juga menjadi habitat bagi satwa endemik Sulawesi, seperti elang Sulawesi (Nisaetus lanceolatus). Routa memiliki keunikan lain karena salah satu situs arkeologi asal usul Suku Tolaki. Namun, daerah penting ini terancam karena mulai tergusur investasi perkebunan sawit dan tambang. Land clearing kurun 10 tahun terakhir merusak vegetasi dan habitat satwa sekaligus mengancam ketersediaan sumber air bersih warga.Dengan menjadi KBA, Adhi berharap, kawasan ini bisa mendapat perhatian CEPF atau pemerintah maupun pemerhati lingkungan. Selain Routa, ada sejumlah daerah lain yang diusulkan masyarakat Sulawesi menjadi KBA, antara lain Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara dan Tanakeke di Sulsel.Meski demikian, kata Ria, status KBA tak mengubah lokasi menjadi kawasan konservasi. “Sebenarnya kita tidak berupaya menciptakan kawasan konservasi baru. Identifikasi KBA salah satu bentuk strategi CEPF untuk menentukan prioritas dukungan serta menggerakkan para pelaku konservasi di tingkat lokal, regional, maupun global guna menciptakan visi konservasi yang sama.” Strategi ini disusun agar bantuan CEPF dapat memberi dampak paling efektif.Strategi CEPF,  fokus pada konservasi spesies terancam secara global, kawasan-kawasan prioritas, dan koridor konservasi—daerah yang menghubungkan habitat-habitat kunci keragaman hayati. CEPF berharap, bisa memberi sumbangsih pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masyarakat.",negatif
+2013-015-07.json,Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan,"Hutan Lindung di Sulawesi jadi Sasaran Konversi Lahan | Saat ini, Tim biodiversity Penyusunan Profil Ekosistem Wallacea berhasil mengidentifikasi 293 calon KBA dengan total 13,89-juta hektar, baik di kawasan konservasi maupun bukan. Dari jumlah itu, 230 area KBA darat dan 63 KBA laut. Sulawesi memiliki KBA terbanyak yaitu 117 disusul Nusa Tenggara dengan 114 KBA termasuk Timor-Leste memiliki 16 KBA darat dan satu KBA laut serta Maluku 62 KBA.Khusus Sulawesi, wilayah Sulawesi Utara memiliki KBA terbanyak yaitu 30. Di Gorontalo ada delapan KBA, Sulawesi Tengah 22, Sulawesi Barat tujuh, Sulawesi Selatan 22 dan Sulawesi Tenggara 22 KBA.Jenis berupa hibah utama Rp400 juta–Rp1, 25 miliar (18 – 24 bulan), melalui CEPF di Amerika Serikat. Ada juga hibah kecil di bawah Rp200 juta (12 bulan), melalui lembaga pelaksana di tingkat lokal. [SEP]",netral
+2013-018-07.json,Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk,"Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk | [CLS] Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani pembentukan  Badan REDD+  pada 31 Agustus 2013, setelah digaung-gaungkan sejak akhir Juni lalu.Badan baru ini terbentuk lewat Keputusan Presiden No 62/2013 dengan tujuan memastikan upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari deforestasi, degradasi hutan dan konversi lahan gambut.Agus Purnomo, Staf Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim mengatakan, proses mendirikan badan ini berlangsung lama dan menyeluruh. Badan ini bukti komitmen Indonesia berkontribusi terhadap upaya global mengurangi emisi karbon, melestarikan hutan Indonesia yang memiliki keragaman hayati luar biasa.“Akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang hidup bergantung kepada sumber daya hutan” katanya dalam rilis kepada media di Jakarta, Jumat (6/9/13).Badan ini, juga diharapkan menciptakan kepercayaan berinvestasi dalam ekosistem hutan Indonesia yang unik dan memberikan jasa iklim penting secara global.Badan REDD+ ini akan dipimpin kepala setingkat menteri yang akan ditetapkan dalam beberapa minggu ke depan. Badan ini salah satu elemen utama dalam melaksanakan komitmen REDD+ di Indonesia, antara lain, memastikan keberlangsungan kemitraan REDD+ antara pemerintah Indonesia dan Norwegia.Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Satuan Tugas REDD+ yang sekaligus mengakhiri masa tugas mengatakan,  lewat  Satgas REDD+ yang beroperasi sejak September 2010, telah diuraikan berbagai rencana REDD+. Ia terlibat dalam konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan nasional dan lokal.“Sekarang kita memiliki strategi nasional REDD+, desain instrumen pendanaan REDD+, desain MRV termasuk program One Map yang akan dijadikan dasar mengukur prestasi menjaga hutan dan lahan gambut,” katanya.",positif
+2013-018-07.json,Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk,"Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk | Menurut dia, platform kegiatan REDD+ sudah didirikan di beberapa provinsi, dengan fokus di provinsi percontohan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. “Kami memulai kajian izin pertambangan dan perkebunan dan mempercepat proses pengukuhan hutan di Kalteng.”Namun lebih penting, Satgas REDD+ telah menetapkan transparansi, pendekatan non-birokratis, partisipasi multi stakeholder dan fokus pada perbaikan tata kelola sebagai prinsip kerja lembaga. Badan REDD+ ini, kata Kuntoro, bisa segera mulai menerapkan rencana dan prinsip-prinsip, serta berusaha memberikan hasil terukur.Tak jauh beda dengan ungkapan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan. “Kami menyambut baik Badan REDD+ ini dan berharap terjalin kemitraan produktif di tahun-tahun mendatang.”Dia mengatakan, kali pertama dalam sejarah modern Indonesia, upaya melestarikan hutan dan lahan gambut bisa menambahkan pendapatan pemerintah daerah.  “Juga memberikan keuntungan langsung bagi masyarakat lokal dan adat.”Teguh Surya dari Greenpeace menilai tugas dan fungsi regulasi ini cukup jelas sebagai sebuah badan setingkat menteri di bawah Presiden. Namun, untuk membantu menyelamatkan hutan Indonesia belum cukup. Mengapa?  Menurut Teguh, kewenangan sebatas pada koordinasi, singkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian proyek REDD+. “Juga tidak jelas mengatur koordinasi tupoksi lintas kementerian khusus Kementerian Kehutanan,” ujar dia.Kondisi ini berarti pokok persoalan kehutanan yang harus diselesaikan masih di bawah kewenangan Kemenhut dan kementerian sektor lain. “Gimana mau mereduksi emisi kalau kementerian-kementerian itu tetap berniat mengkonversi hutan dalam jumlah besar?” Sedang Badan REDD+ tak memiliki kewenangan untuk menghentikan.",positif
+2013-018-07.json,Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk,"Akhirnya Badan Pengelola REDD+ Terbentuk | Dalam regulasi itu, kata Teguh, juga jelas menyebutkan pendekatan REDD+ berbasis proyek. Di tengah kompleksitas persoalan kehutanan, perbaikan tata kelola kehutanan dan pengurangan emisi harus satu program komprehensif dan terintegrasi bukan proyek semata.Hal lain yang dapat menjebak adalah defenisi deforestasi, yang menyebutkan hanya perubahan permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Jadi, sangat jelas, konversi untuk sawit dan HTI dapat dibenarkan. “Karena menurut pemerintah, dua hal ini bukan perubahan permanen.”Disebutkan juga, sampai seluruh struktur lengkap maka seluruh tugas dan fungsi dijalankan UKP4. Penjelasan ini cukup membingungkan sebab tak ada timeline jelas kapan struktur harus lengkap. “Jadi kelihatan ada kompromi. Presiden masih setengah hati dalam membentuk badan REDD+.” [SEP]",netral
+2013-025-08.json,"Diduga Bunuh Dua Warga, BKSDA Buru Harimau di Mandailing Natal","Diduga Bunuh Dua Warga, BKSDA Buru Harimau di Mandailing Natal | [CLS] Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara tengah berupaya menangkap seekor harimau Sumatera (Pantera tigris sumatrae) yang diduga membunuh dua warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Muara Batang Gadis  Kabupaten Mandailing Natal. Hingga kini harimau itu belum berhasil masuk kandang perangkap yang dipasang di pinggir hutan.Upaya penangkapan harimau ini melibatkan pawang harimau, dokter hewan, staf Taman Safari Indonesia, LSM, polisi hutan reaksi cepat dan warga setempat. Sebelum penangkapan, tim sudah memasang kamera trap untuk mengindentifikasi harimau yang kemungkinan berjenis kelamin jantan ini.Istanto, Kepala BBKSDA Sumatera Utara Istanto, pekan lalu mengatakan, sejak 2004 tercatat delapan warga tewas diserang harimau di desa itu. Tahun 2013, dua orang petani karet tewas diterkam di kebun mereka yang berlokasi dekat pinggiran hutan. Seorang warga lain mengalami luka. masyarakat resah dan tidak berani beraktivitas di kebun.Petani karet yang tewas 22 Juni 2013 diserang harimau bernama Torkis Lubis (21), dan Karman Lubis (31)  pada 11 Maret. Dayah (38), berhasil menyelamatkan diri setelah sempat diterkam saat di pinggir sungai.“Kami akan menangkap harimau itu hidup-hidup, karena telah memangsa manusia. Kami memasang kandang perangkap. Kabarnya harimau mulai mendekat tapi belum masuk ke perangkap,” ucap Istanto.Kawasan hutan di dekat Desa Rantau Panjang merupakan kawasan hutan produksi terbatas. Hutan masih lebat dan banyak harimau. Hutan ini berbatasan dengan Taman Nasional Batang Gadis. Namun perambahan hutan untuk kebun sawit dan karet cukup tinggi hingga kehidupan harimau mulai terusik.Desa  itu bisa dicapai dengan perjalanan naik boat menyusuri sungai selama enam jam. Awalnya masyarakat berusaha membunuh harimau dan meminta bantuan polisi untuk menembak mati. Namun ditolak, lalu disepakati berkoordinasi BBKSDA untuk menangkap  harimau hidup-hidup.",negatif
+2013-025-08.json,"Diduga Bunuh Dua Warga, BKSDA Buru Harimau di Mandailing Natal","Diduga Bunuh Dua Warga, BKSDA Buru Harimau di Mandailing Natal | Harimau terusik dan masuk ke kebun serta pemukiman warga pernah terjadi di Sumatera pada 20 November 2012, di Desa Rombisan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu. Harimau terjerat di kebun lalu dibunuh dan kulit diambil oknum polisi dan masyarakat. Hingga saat ini kasus belum selesai diselidiki BBKSDA Sumatera Utara. “Kami kesulitan mencari pelaku di lapangan tetapi kasus ini terus diselidiki.”Harimau Sumatera semakin terancam punah karena populasi terus menurun akibat kerusakan habitat dan perburuan. Saat ini, di alam liar diperkirakan tinggal 400 ekor tersebar di hutan-hutan yang telah terfragmentasi. [SEP]",negatif
+2013-026-16.json,"RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK","RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | [CLS] Pembahasan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, DPR sama sekali melupakan keputusan MK tentang hutan adat. Keadaan ini, berpotensi besar terjadi kekacauan di tingkat lapangan.Selasa (9/7/13) akhirnya rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menjadi Undang-undang. Namapun berganti, sebelumnya RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H).Wakil Ketua DPR Pramono Anung memimpin rapat paripurna itu. “Apakah bisa menyetujui RUU P3H untuk disahkan menjadi Undang-undang?” Pramono bertanya pada para anggota DPR yang hadir. “Setuju….” Diapun mengetuk palu tanda setuju.Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pelestarian Hutan menilai, pengesahan UU ini sebagai babak baru ketidakpahaman DPR atas perundang-undangan yang dibuat dan kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung. Merekapun telah mempersiapkan materi judicial review UU ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami sedang rapatkan dengan koalisi dan tentukan materi yang akan kami ajukan ke MK,” kata Siti Rahma Mary dari HuMa di Jakarta, Selasa(9/7/13).Koalisi pun mendesak pemerintah mengedepankan revisi UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan komprehensif.  Dengan begitu banyak tumpang tindih regulasi, Koalisi mendesak pemerintah dan DPR memoratorium penerbitan perundangan kehutanan dan tata ruang hingga roadmap harmonisasi jelas dan disepakati publik.  Gabungan organisasi ini menuntut pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat.Deddy Ratih dari Walhi Nasional mengatakan, RUU ini, disahkan saat Keputusan MK 35/PUU/X/2012 tentang Hutan Adat belum ada implementasi. Dalam pembahasan akhir RUU P3H ini, DPR sama sekali melupakan keputusan MK tentang hutan adat ini. Keadaan ini berpotensi besar terjadi kekacauan di tingkat lapangan.",negatif
+2013-026-16.json,"RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK","RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | “Katanya mengakomodir hak masyarakat sekitar hutan dan adat, mengakomodir bagaimana? Apalagi ini baru ada putusan MK tentang hutan adat bukan hutan negara. Bagaimana jadinya muncul lagi UU ini?” kata Deddy Ratih dari Walhi Nasional di Jakarta, Selasa(9/7/13).Dia menilai, pengesahan UU ini benar-benar untuk kejar tayang yang hanya memenuhi keinginan negara-negara importir kayu tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat.Dengan nama yang berubah dari RUU P2H menjadi UU P3H ini menafikan persoalan lingkungan. “Seolah-olah dengan izin saja sudah cukup memberikan jaminan pengelolaan hutan lestari.  Padahal penegakan UU Kehutanan no 41 tahun 1999, saja tidak mampu dilakukan pemerintah.”Tak hanya itu, pengesahan RUU P3H ini dengan draf akhir tak disosialisasikan memperlihatkan parlemen dan pemerintah tidak jujur menjalankan mandat konstitusi.Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengatakan, seharusnya UU ini menyebutkan Putusan MK 35 sebagai salah satu landasan hukum. Pemberlakukan UU ini pun, hanya boleh di kawasan hutan yang sudah dikukuhkan.Saat ini, katanya, kawasan hutan yang sudah dikukuhkan baru sekitar 12-14 persen. “Itu pun proses pengukuhan dari 12-14 persen ini belum sepenuhnya clean and clear.”Jadi, jika UU ini dipaksakan berlaku untuk kawasan hutan—dalam perspektif pemerintah yakni seluruh hutan, maka akan memperluas dan memperkeras konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan.Abdon mengatakan, dalam suatu dialog di media Pansus pernah berjanji bertemu dengan AMAN sebelum RUU disahkan. “Janji itu sampai hari ini tidak dilaksanakan. Tidak ada undangan ke AMAN untuk membahas kembali RUU ini sampai disahkan tadi siang.”",negatif
+2013-026-16.json,"RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK","RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | Menurut dia, ada pasal-pasal kriminalisasi masyarakat adat. Antara lain, pada Pasal 1 ayat 3. (draf lihat di bawah). Padahal, putusan MK jelas kawasan hutan yang masih penunjukan dan dalam proses penetapan, status secara hukum belum sah sebagai kawasan hutan.  Ayat 6. Pasal karet ini,  bisa dengan mudah mengkriminalisasi masyarakat adat karena apapun kegiatan mereka bisa diduga merusak hutan. “Sebagian dari hasil hutan adat mereka juga dibawa ke pasar untuk dijual.”Pasal 11, ayat 4. Kata Abdon, tidak mungkin setiap hasil hutan yang mereka pungut selama ini harus mendapatkan izin dari pejabat. Pada Ayat 5, biasa PP yang dijanjikan dalam UU ini akan ada setelah sekian tahun bahkan tidak akan pernah ada.Lalu, Pasal 26. “Ini juga pasal kriminalisasi masyarakat adat karena kawasan hutan saat ini baik yang berupa penunjukan maupun pengukuhan merupakan pemaksaan sepihak oleh pemerintah atau Kemenhut.”Ketika pembahasan RUU P2H, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan telah audiensi dengan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, dan Tim Panja RUU P2H di Komisi IV.Sejak awal pembentukan RUU P2H, Koalisi menyatakan sikap penolakan karena  ada banyak permasalahan dalam pembentukan RUU ini, baik formal maupun substansial.Menurut Rahma, ada beberapa poin penting dasar penolakan pengesahan RUU ini. Pertama, pembentukan RUU PH tidak sisertai naskah akademik.  RUU P2H sebenarnya perubahan judul dari RUU Pembalakan Liar (Illegal Logging) yang telah dibahas di DPR sejak 2011.Naskah Akademik adalah prasyarat mutlak pembentukan RUU. Jikapun tak ada perubahan substansial dari RUU itu, paling tidak harus ada penjelasan mengenai perubahan nama RUU untuk memastikan perumusan dan pembahasan RUU dengan dasar dan alasan jelas.“RUU P2H jelas menyimpang pasal 43 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011, terlebih lagi karena ada perubahan substansial dari perumusan RUU Pembalakan Liar.”",negatif
+2013-026-16.json,"RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK","RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | Kedua, pembahasan RUU tak terbuka. Proses pembahasan RUU terkesan diam-diam. Keadaan ini bisa dilihat dari kesulitan akses Naskah Akademik dan RUU yang sedang dibahas DPR. Keterbukaan pembahasan RUU sangat penting, katanya, terutama untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan.Setelah penyampaian posisi Koalisi di hadapan Komisi IV pada 8 April 2013, DPR tidak pernah mengundang maupun memberi tahu perkembangan terbaru mengenai pembahasan RUU ini.  Apalagi memberikan draf terbaru RUU ini.  Jadi, proses pembahasan pun melanggengkan ketidakterbukaan.Ketiga, tak ada harmonisasi hukum antara RUU dengan peraturan Kehutanan lain. Menurut Rahma, RUU ini berusaha memformulasikan segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana sektor kehutanan di dalam satu perundang-undangan.Keadaan ini berdampak buruk, manakala tak ada harmonisasi antara RUU dengan peraturan lain sektor kehutanan. “Paling mudah dilihat adalah tidak diperhatikan definisi kawasan hutan dalam RUU itu.”Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, MK telah membatalkan definisi “Kawasan Hutan”  dalam UU Nomor 41 Tahun 1999. Namun, definisi kawasan hutan yang telah dibatalkan masih digunakan dalam RUU ini.DPR juga tak memperhatikan putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang memutuskan, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara serta masuk hutan hak. Kenyataan, masih banyak hutan-hutan adat dalam kawasan hutan negara. “Karena itu, RUU ini tak bisa berlaku terhadap kawasan hutan yang belum jelas.”Keempat, RUU ini mengkriminalisasi masyarakat adat. Dalam beberapa pasal RUU, terdapat definisi-definisi yang membuka peluang lebih besar terhadap kriminalisasi masyarakat adat dan atau komunitas lokal. “Kriminalisasi kegiatan masyarakat adat atau masyarakat lokal justru banyak terjadi karena pasal-pasal dengan definisi terlalu luas seperti ini.”",negatif
+2013-026-16.json,"RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK","RUU P3H Disahkan, Koalisi Siapkan “Judicial Review” ke MK | Kelima, RUU kontraproduktif dengan usaha pemberantasan korupsi.  Rahma mengatakan, RUU ini berusaha memformulasikan pelanggaran dan tindak pidana sektor kehutanan dalam satu perundang-undangan, termasuk pidana korupsi dan pencucian uang.Usaha ini, dibarengi pembentukan lembaga baru khusus menangani pelanggaran dan pidana kehutanan, termasuk korupsi. Fungsi pencegahan oleh lembaga khusus ini bisa tumpang tindih.Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kelestarian Hutan ini terdiri dari HuMa, Epistema Institute, KPA, Walhi, JKPP, Yayasan Silvagama, AMAN, Jatam, Sawit Watch, ICEL, FKKM, Pusaka, ICW, PIL-Net, Elsam, Jikalahari.Draft RUU P3H _Paripurna 9 Juli 2013_ [SEP]",negatif
+2013-037-09.json,"Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove","Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove | [CLS] Pagi itu suasana terasa sejuk di sebuah pelabuhan di kawasan Kampung Baru, Balikpapan. Air laut tenang menemani angin yang berhembus. Dari atas perahu berukuran 10 papan atau sekitar 2 meter dengan panjang sekitar 7 meter kami pun bergerak meninggalkan pelabuhan menuju Teluk Balikpapan.Suasana perairan kawasan Kampung Baru telah ramai dengan aktivitas nelayan dan kapal-kapal besar berlalu lalang, termasuk kapal ponton pengangkut batubara dari Teluk Balikpapan. Saat itu menunjukan pukul 08.30 Wita. Mongabay-Indonesia bersama rekan dari Center for Orangutan Protection (COP) dan tiga rekan media lainnya melakukan perjalanan menuju kawasan teluk Balikpapan.Dengan kecepatan sedang, kawasan pertama yang kami singgahi adalah pelabuhan peti kemas Kariangau, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kami pun berlanjut memasuki kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Selok Pudo.Di kawasan ini kami menelusuri DAS Selok Pudo yang mengalami proses reklamasi oleh perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). “Sepengatahuan saya, batas untuk melakukan reklamasi yakni sekitar 150 meter dari surut terendah, namun yang terlihat  mangrove nya habis di reklamasi,” ujar Darman sambil menujuk dengan tangannya kawasan yang telah dilakukan reklamasi.DAS Selok Pudo memiliki tiga anak sungai. Ketiga anak sungai ini saling menyambung dan di lokasi ini menjadi daerah tangkapan ikan para nelayan di kawasan teluk Balikpapan. Namun saat ini, tiga anak sungai tersebut tertutup oleh pembanguann dan pengembangan pelabuhan peti kemas.“Di Selok Pudo ini para nelayan yang sering mencari ikan dan kawasan ini merupakan salah satu tempat favorit bagi para nelayan untuk mencari ikan, kepiting, dan udang. Apalagi di Selok Puda ini menjadi andalan nelayan mencari ikan kakap. Saat ini kurang lebih sekitar 5 hektar yang telah di reklamasi sejak Januari 2013 lalu,” lanjut Darman.",netral
+2013-037-09.json,"Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove","Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove | DAS di kawasan pesisir barat kota Balikapapan ini yaitu Sungai Puda, Tengah, Berenga, Tempadung, Baruangin dan Kemantis. Sekitar satu dasawarsa silam, di awal 2000-an kondisi alamnya masih dalam kondisi yang baik. Namun saat ini kawasan mangrove di sepanjang pesisir barat kota Balikpapan ini telah terancam dengan pembangunan Kawasan Industri Kariangau (KIK) dengan adanya perubahan RTRW di tahun 2013-2015 dari 2.189 hektar menjadi 5.130 hektar.Pembangunan di kawasan teluk Balikpapan begitu pesat belakangan ini. Ditandai maraknya pertumbuhan industri di kawasan tersebut. Sedikitnya ada sekitar 10 perusahaan yang berada di kawasan teluk Balikpapan, terutama di kawasan  RTRW 2.189 hektar atau saat ini tepatnya terletak di pembangunan pelabuhan peti kemas KariangauUsai melihat perluasan pembangunan pelabuhan peti kemas oleh PT Pelindo yang menutup tiga anak sungai DAS Selok Puda, perjalanan di kawasan Teluk Balikpapan kembali dilanjutkan masih di seputaran kawasan  teluk Balikpapan. Hari semakin siang, matahari telah berada di tas kepala, tepatnya sekitar pukul 11.00 Wita.Pada awalnya, dalam masterplan Kawasan Industri Kariangau (KIK) yang diusulkan oleh KAPET SASAMBA Kaltim (Kawasan Pengelolaan Terpadu Samarinda Samboja dan Balikpapan) selaku konsultan di pemerintahan propinsi Kaltim, kawasan KIK direncanakan seluas 2.189 hektar (dari teluk Kariangau hingga Teluk Waru) pada tahun 2004.Namun terlihat dengan mata kepala, secara nyata, batas pembangunan di kawasan KIK yang hanya sampai di pelabuhan peti kemas, ternyata masih ditambah dua perusahaan  pengolahan minyak sawit mentah yang saat ini salah satu pabrik bahkan telah membangun pabrik untuk pengemasan yang berada di kawasan pembangunan jembatan Pulau Balang. Perusahan tersebut yaitu PT Mekar Bumi Andalas (MBA) dan PT Dermaga Kencana Indonesia (DKI). Kawasan tersebut berada diluar kawasan Industri yang telah ditetapkan.",netral
+2013-037-09.json,"Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove","Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove | Sehingga terjadi perubahan rancangan dimana area yang hanya 2.189 ha diusulkan untuk tahun 2013-2015 menjadi 5.130 ha ke arah hulu, hingga pulau Balang dan ini ternyata telah diakomodir dalam revisi RTRW Kota Balikpapan 2011-2031. “Kami selaku masyakarat yang berada di kawasan teluk Balikpapan berusaha untuk menanyakan perubahan tersebut ke pemerintah kota, namun tidak ada jawaban,” kata Darman.Darman merupakan nelayan yang tinggal di wilayah Gersik Penajam Paser Utara, dan hingga usia menginjak 45 tahun ini, pak Darman selalu mencari ikan di kawasan teluk Balikpapan, hal yang sama juga terjadi dengan rekannya. Namun hingga saat ini, tidak pernah telihat lagi aktivitas nelayan yang seperti dulu.Seperti salah seorang nelayan yang kami temui di kawasan teluk adalah Yusuf. Pria tua yang tinggal di Pantai Lango ini kami temui saat memancing di kawasan Pulau Balang. Bersama tiga rekannya ia menaiki sebuah kapal kecil. Saat itu ia hanya mendapatkan satu ember ikan tanda-tanda (sebutan warga setempat). “Ikan yang kami dapat hanya segini, kalau kesini paling menghabiskan 15 liter solar,” kata Pak Yusuf, sambil menunjukan hasil tangkapannya kepada kami.Hari semakin siang, kami pun melintasi Pulau Balang, yang menjadi lokasi pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara (PPU). Pembangunann ini merupakan merupakan proyek multiyears. Hingga saat kami menyaksikan pembangunan masih difokuskan di PPU dan Pulau Balang dengan progress sekitar 20 persen.",netral
+2013-037-09.json,"Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove","Teluk Balikpapan: Demi Kawasan Industri, RTRW Singkirkan Keragaman Hayati Mangrove | Kawasan mangrove di teluk Balikpapan memiliki keragaman hayati yang sangat unik, seperti Bekantan, yang menurut Stan Lotha, salah satu peneliti lingkungan asal Republik Ceko yang lama menetap di Balikpapan, bahwa hingga penelitian terakhir sekitar tahun 2003 lalu, diperkirakan bekantan tersisa tinggal 800 ekor. “Ada kemungkinan bekantan yang tersisa di teluk Balikpapan hanya mencapai sekitar 800 ekor, dengan adanya pembangunan industri di teluk Balikpapan,” ungkap Stan melalui surat elektronik yang disampaikannya.Sementara pesut air laut, di perkirakan masih ada sekitar 80 ekor di kawasan teluk Balikpapan. Menurut Darman, nelayan asal Gersik Penajam Paser Utara, pesut paling banyak ditemukan di kawasan Sungai Rico dan di kawasan pulau Balang. “Kalau mau lihat pesut tinggal menunggu air tenang di kawasan Pulau Balang, beberapa kelompok pesut mereka bermain di air, saat air tenang,” kata Darman.Namun ekspansi industri, hingga kini nampaknya masih dinilai lebih membawa kelanjutan hajat hidup manusia ketimbang keseimbangan ekosistem yang menjamin keselamatan manusia dari perubahan iklim dan bencana di masa mendatang. [SEP]",netral
+2013-040-07.json,Penyelundupan 687 Kura Moncong Babi di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan,"Penyelundupan 687 Kura Moncong Babi di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan | [CLS] Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM) Jakarta 1 Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, menggagalkan penyelundupan 687 kura-kura moncong babi.Kepala BBKIPM Jakarta 1 Bandara Soetta, Teguh Samudro, mengatakan, penyelundupan diketahui setelah kemasan yang membawa kura-kura moncong babi  itu pecah. Kura-kura berusia satu bulan itu dikirim dari Papua pada 15 Maret menumpang pesawat Sriwijaya setelah transit di Makassar.Namun, petugas tidak dapat menangkap pelaku yang membawa barang  itu. Diduga, pelaku melarikan diri saat barang disita petugas.”Kami masih selidiki pengirim barang ini, termasuk lolosnya dari pengawasan petugas di Bandara Makassar,” katanya di Jakarta, Senin (1/4/13), seperti dikutip dari Antara.Kura-kura mocong babi ini, kini diserahkan kepada Direktorat Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan untuk pelepas liaran ke habitat asli. Kura-kura moncong babi merupakan satwa dilindungi sesuai konvensi CITES dan UU No. 5 tahun 1990 pasal 21 dan pasal 40 ayat 2 dan 4 PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Kura moncong babi sesuai ketentuan itu termasuk media pembawa hama penyakit ikan karantina, salah satu penyakit Edwadrsiellla tarda.Choirul Sholeh, Koordinator Konservasi Satwa Langkah WWF  mengatakan, penyelundupan satwa langka ini menggunakan modus baru.”Biasa penyelundup memalsukan dokumen untuk mengelabui petugas, saat ini tidak.”  Mereka mengemas paket dan memasukan ke kabin, lalu berkoordinasi dengan penerima paket di bandara yang telah ditentukan.Untuk itu, dia mendesak petugas bandara dan pelabuhan memeriksa ketat. “Memang janggal, 687 kura-kura bisa lewat dari Bandara di Makassar dan terdeteksi di Soekarno-Hatta karena kemasan pecah.”",negatif
+2013-040-07.json,Penyelundupan 687 Kura Moncong Babi di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan,"Penyelundupan 687 Kura Moncong Babi di Bandara Soekarno-Hatta Digagalkan | Dia menengarai, banyak pengiriman satwa langka Papua seperti cenderawasih dan kakatua kuning karena permintaan pasar ilegal begitu tinggi. Choirul mendesak, pelaku satwa langka ditangkap. “Kalau hanya menyita barang tanpa pelaku, akan bisa terus terjadi. Harus tuntas.” [SEP]",negatif
+2013-050-04.json,Suara Anda Akan Selamatkan Beruang Madu Balikpapan!,"Suara Anda Akan Selamatkan Beruang Madu Balikpapan! | [CLS] Ayo rekan-rekan! Kontribusi anda akan menentukan segalanya. Anda belum terlambat untuk mengubah masa depan Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) di Km 23, Balikpapan agar tetap berdiri dan menjadi arena belajar anak-anak anda tentang alam dan kehidupan liar di Kalimantan Timur. Dukungan anda, akan menentukan nasib arena pendidikan yang kini semakin tersudut karena tak akan lagi menerima subsidi dari pemerintah daerah karen dianggap tidak membawa untung.Bagi anda yang sudah pernah ke tempat ini, mungkin sudah tahu, di dalam Kawasan seluas 10 hektar ini, terdapat area sebesar 1,3 hektar yang menjadi ‘rumah’ bagi 6 ekor beruang madu (Helarctos malayanus). Rumah yang memang bukan sepantasnya mereka tempati, namun karena ulah manusia pula yang membuat beruang bernama Harris, Anna, Batik, Bedu, Iddot, dan Benni ini terpaksa menghuni tempat ini.Tahun 2012, jumlah pengunjung mencapai 70.000 orang dari wilayahdomestik dan mancanegara. Kebanyakan pengunjung yang datang adalah anak-anak sekolah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, perusahaan swasta dan masyarakat umum dalam kelompok keluarga yang datang untuk melihat aktivitas beruang madu di lingkungan yang masih asri dan hampir menyerupai habitat aslinya di Hutan Lindung Sungai Wain. Mereka juga belajar tentang isu-isu lingkungan pada beberapa pusat informasi pendidikan lingkungan hidup yang disediakan.Namun, nasib enam ekor beruang madu (yang sebagian diantaranya cacat akibat ulah manusia ini dan tak bisa kembali ke habitat aslinya) yang turut berjasa bagi anak-anak di Kalimantan Timur karena memberikan dasar pendidikan lingkungan hidup dan mencintai ciptaan Tuhan ini, kini nampaknya tak akan lama lagi bisa dijumpai.",positif
+2013-050-04.json,Suara Anda Akan Selamatkan Beruang Madu Balikpapan!,"Suara Anda Akan Selamatkan Beruang Madu Balikpapan! | Bahkan arena ini, kini dianggap tak menguntungkan secara finansial oleh Ketua DPRD Balikpapan, Andi Burhanuddin Solong, seorang politisi dari Partai Golkar di Balikpapan. Bapak ini berpendapat bahwa seharusnya Pendapatan Asli Daerah akan meningkat jika KWPLH ini memang tujuan wisata. Namun sekali lagi, KWPLH di Km 23 ini bukan sekedar tempat wisata, namun ini adalah sebuah arena pendidikan yang memberikan ruang belajar di ruang terbuka bagi anak-anak, dan semua bisa dinikmati secara gratis.Arena ini terancam ditutup, setelah DPRD Kota Balikpapan mengusulkan untuk melakukan studi relokasi kawasan yang tahun lalu dikunjungi oleh sekitar 60 ribu pengunjung ini dan fungsinya harus diubah menjadi bumi perkemahan.Hilangnya tempat ini, maka akan mati pula pusat pendidikan lingkungan hidup yang menjadi kebanggan warga Balikpapan sejak tahun 2005 ini. Menjadi sebuah hal ironis, beruang madu yang menjadi simbol Kota Balikpapan sejak tahun 2001 ini, bahkan tak mendapat tempat di kota tempat patung mereka berdiri gagah. Mungkin memang lebih berharga buat manusia, jika semua beruang di Kalimantan Timur hanya bisa dinikmati lewat patung belaka…Dukungan Anda, akan menentukan nasib salah satu wahana pendidikan lingkungan di salah satu propinsi yang mengalami ekspansi bisnis paling laju di Indonesia ini.Hanya butuh kurang dari lima menit untuk membantu mengubah nasib enam beruang madu dan kawasan pendidikan lingkungan hidup ini. Kontribusi anda, sangat signifikan untuk mengubah nasib mereka. Dan satu lagi, arena pendidikan bukan tempat mencari untung….Silakan klik di: http://en.beruangmadu.org/ambil-aksimu/ [SEP]",negatif
+2014-014-04.json,"Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu…","Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu… | [CLS] Sebagian warga Bali khawatir dan takut ancaman bencana kala reklamasi Teluk Benoa terjadi. Mereka punya banyak cara mengekspresikan penolakan. Ada yang membuat aneka artwork, aksi musik, kampanye di media sosial, dan longmarch sampai jalan spiritual.Pada akhir Oktober, tepat pukul 10.00 pagi, sejumlah orang berpakaian adat Hindu melantunkan doa-doa dan sesajen ke arah Teluk Benoa, dari Pura Karangasem, Tuban, Badung. Ini pemujaan kali kedua. Sebelumnya, September, 11 sulinggih (pimpinan agama Hindu) berkumpul di bibir pantai, menghaturkan sesajen, dupa, dan doa diiringi suara genta pada Dewa Baruna, penguasa laut di lokasi rencana reklamasi.November ini akan dilaksanakan hal sama, di lokasi berbeda, namun tetap di arah mata angin yang mengelilingi Teluk Benoa. Ada kisah yang melatarbelakangi perlawanan melalui jalan spiritualitas ini.Pada April, seorang Jero Mangku Istri Rai (pemimpin ritual perempuan) bermimpi. Dia melihat seorang laki-laki menarik sebuah batu besar. Dengan perlahan batu dibawa sampai ke sebuah sumur. Batu digelindingkan hingga menutup mulut sumur. Saluran air tersumbat.Jero terbangun dan tergagap. Dia tak bisa tidur lagi karena merasa mimpi itu nyata. Dia sekaligus takut.“Ada apakah dengan bumi Bali?” Dia bertanya pada rekan sesama pemangku. Kebanyakan kasus seperti ini pada orang yang meyakini mimpi di Bali, diminta tangkil (bersembahyang) ke Pura Puncak Sari di Danau Buyan, utara Bali. Ini salah satu sumber air, hulu pulau Bali.Salah satu rekan berbagi cerita adalah Doktor Luh Kartini, guru besar perempuan Fakultas Pertanian Universitas Udayana dan salah satu ahli tanah terkenal.",negatif
+2014-014-04.json,"Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu…","Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu… | “Harus dilaksanakan berbagai ritual ngancing (mengunci) Pulau Bali tak hilang 50%, diyakini ini terkait rencana reklamasi Teluk Benoa,” katanya. Dia mengaku menghormati tanda-tanda niskala (tak terlihat) seperti ini walau terbiasa bekerja sebagai akademisi yang harus ilmiah. “Secara logika imiah, ini mungkin tak masuk akal.”Salah satu pesan perjalanan spiritual mengunci pulau ini adalah menemukan batu berbentuk segitiga. Dimulailah rangkaian ritual demi ritual sejak April. Suatu ketika, mereka mengaku menemukan batu di pesisir Tanjung Benoa. Sebuah keris yang dimiliki Kartini dipakai buat mengunci.“Kami mohon pemerintah diberikan vibrasi agar membatalkan reklamasi ini. Teluk Benoa adalah baruna kertih (kesejahteraan laut) yang sangat disucikan,” kata Anom Suparta, Jero Mangku di Pura Karangasem. Di sekitar Teluk Benoa ada beberapa kawasan Melasti (area ritual penyucian semesta) yang kesucian harus dijaga.“Abrasi di Padanggalak akibat reklamasi Serangan. Sawah di Padanggalak habis karena abrasi. Saya khwatir di sini seperti apa kalau ada reklamasi.”Kartini heran kenapa pemerintah bersikukuh ingin memberikan izin reklamasi. “Dampaknya kita di sini, bukan mereka yang merasakan. Ada kekuatan niskala nanti yang akan menghukum kita,” ucap perempuan pengampanye pertanian organik ini.Ida Pandita Griya Telabah, salah pimpinan agama yang dihormati juga ikut mengamati vibrasi dari Teluk Benoa. Dia dua kali hilir mudik di Pura Karangasem buat merasakan aura spiritualitas di pusat hutan bakau ini.Pandita ini bercerita pernah punya pengalaman unik saat memimpin upacara. Ada persembahan seekor ikan dengan badan sisa setengah tetapi hidup. Selalu muncul saat upacara besar di sini dan ditangkap nelayan untuk persembahan. Namun, lepas dan hidup lagi.",netral
+2014-014-04.json,"Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu…","Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu… | Penekun spiritual ini yakin tanda-tanda alam juga berwujud dalam bentuk bisikan-bisikan gaib. Mereka menggunakan dalam menegakkan konservasi. Ritus ini hampir rampung di sembilan penjuru mata angin di sekitar teluk.Aksi jalanan mengarak ogoh-ogohPada pekan ini, untuk kesekian kali, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) Teluk Benoa ke jalanan. Aksi berpusat di kantor Gubernur Bali untuk menekan pemimpin daerah tak memberikan izin-izin lokal berikutnya bagi investor.Sekitar 500 orang, sebagian besar anak muda berusia di bawah 30 tahun meneriakkan yel-yel “Dua tahun dibohongi, tolak reklamasi Teluk Benoa.”  Mereka merasa regulasi memuluskan jalan reklamasi secara diam-diam.Kelompok pemuda banjar atau Sekaa Teruna membuat ogoh-ogoh (boneka raksasa berbentuk tikus membawa ekskavator). Simbol budaya berpadu dengan isu kontekstual Bali kini.Agung John, anak muda yang terlibat dalam aksi budaya menyuarakan ini mengatakan, ogoh-ogoh salah satu medium sangat popular dan disukai. Perwujudan tikus sebagai simbol investor rakus, dengan kendali alat keruk atau ekskavator. Namun, kekuatan alam, berupa tangan ombak berhasil mengangkat tikus ini ke udara untuk mencegah pengurugan di tengah laut.Suriadi Darmoko, Direktur walhi Bali, mengatakan, aksi ini pesan untuk Presiden Joko Widodo dan kementrian. Dia meminta Jokowi, dan kabinet kerja harus melihat betul aspirasi rakyat Bali yang sebagian besar menolak reklamasi. “Penolakan-penolakan ini sudah massif dan terbuka di ruang-ruang publik.”Reklamasi harus dievaluasi karena kebijakan ini bertentangan dengan komitmen konservasi kelautan. Antara lain, pertama, perubahan status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan dapat direklamasi. Ini bertentangan dengan komitmen coral triangle iniciative yang dicetuskan SBY dalam terumbu karang.",netral
+2014-014-04.json,"Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu…","Ritual buat Teluk Benoa, Berawal dari Mimpi Itu… | Kedua, perubahan kawasan konservasi ini bertentangan dengan komitmen mewujudkan 20 hektar kawasan konservasi perairan tahun 2020. Darmoko menyebutkan, baru tercapai 16 juta hektar tetapi rezim SBY justru mengubah status Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi non konservasi.“Komitmen Jokowi bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim dan menjadikan teluk sebagai masa depan peradaban Indonesia.” Untuk itu, ForBALI meminta pemerintahan baru menghentikan proses perizinan berkaitan rencana reklamasi. Caranya,  mencabut Perpres 51 tahun 2014 dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011. [SEP]",netral
+2014-019-12.json,Orangutan Ini Terekam Kamera Saat Merokok dengan Leher Dirantai,"Orangutan Ini Terekam Kamera Saat Merokok dengan Leher Dirantai | [CLS] Kekejaman terhadap satwa dilindungi kembali berulang. Di Dusun Bagan Kajang, Desa Ratu Elok,  Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, satu individu orangutan jenis Pongo pygmaeus wurmbii terekam kamera sedang merokok dengan leher terbelit rantai besi.Fenomena tak lazim ini mengundang perhatian Budi, salah seorang anggota Kelompok Pencinta Alam Khatulistiwa (K3). Dalam sebuah kunjungan ke Dusun Bagan Kajang dua pekan lalu, warga Ketapang ini secara tak sengaja menyaksikan keberadaan orangutan itu di beranda depan rumah pemiliknya.Seketika itu pula, Budi mengabadikan pemandangan tersebut dengan kamera ponselnya. “Saya langsung mengabadikannya dengan kamera seadanya,” katanya ketika dikonfirmasi via telepon, Sabtu (18/10/2014).Bahkan, si pemilik yang enggan disebutkan namanya sempat menawarkan orangutan itu kepada Budi seharga Rp2,5 juta. “Saya tolak tawarannya. Kalau diberi gratis saya pasti mau ambil untuk kemudian dilepas ke hutan. Kasihan kan orangutannya,” kata Budi seraya menyampaikan keberadaan orangutan ini ke publik melalui jejaring sosial facebook miliknya.Lebih lanjut pria 28 tahun ini mengemukakan keprihatinannya lantaran satwa tersebut diberi makanan yang tidak layak. Bahkan, warga sekitar acapkali memberikan asupan rokok, dan nasi putih. Bahkan, diberi minuman keras seperti arak.Menurut Budi, orangutan malang itu dipelihara pemiliknya sejak dua tahun lalu. Ia mendapatkannya dari warga lain yang bekerja di kebun sawit. Orangutan itu kemudian dijual kepadanya dan dipelihara sampai sekarang.Berdasarkan data Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) Ketapang, ada 22 individu orangutan yang diselamatkan selama kurun waktu 2013. Salah satu ancaman terbesar orangutan adalah alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.",negatif
+2014-019-12.json,Orangutan Ini Terekam Kamera Saat Merokok dengan Leher Dirantai,"Orangutan Ini Terekam Kamera Saat Merokok dengan Leher Dirantai | Media Kampanye dan Pendidikan Lingkungan Yayasan Palung, Tri Nugroho, mengatakan akhir-akhir ini, bukan hanya orangutan yang jadi sasaran. Beberapa satwa lainnya seperti burung enggang dan bekantan, juga tak luput dari sasaran timah panas pemburu yang tidak bertanggung jawab.Pemburu, kata Tri, sejatinya sudah bisa dijerat dengan Undang-Undang Darurat lantaran status kepemilikan senjata api. Jika ada hasil buruan yang kebetulan satwa dilindungi, maka pemburu itu juga bisa dijerat sekaligus dengan UU perlindungan satwa.Tri mengajak semua pihak untuk lebih sensitif dalam melihat masalah itu. “Bukan hanya penegakan hukum kepada masyarakat saja yang perlu ditegakkan, tetapi juga bagi perusahaan yang telah memicu konflik antara masyarakat dengan orangutan,” ucapnya.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio  [SEP]",negatif
+2014-023-01.json,Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi,"Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi | [CLS] Jika melintasi jalan di daerah Semende, Bukit Barisan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang berada di ketinggian 1000-1.600 meter dari permukaan laut, jangan terkejut bertemu dengan hamparan biji kopi di jalan. Jangan ragu melewatinya. Para pemiliknya justru mengharapkan hamparan biji kopi tersebut dilindas roda kendaraan yang lewat. Sebab, roda kendaraan itu akan mengelupaskan kulit biji kopi.Menjemur biji kopi di atas aspal jalan dinilai lebih cepat mengeringkan, dibandingkan menjemurnya di atas tanah. Tidak heran, saat musim panen kopi, jalan di Semende akan dipenuhi hamparan biji kopi yang baru dipetik dari pohon. Biji kopi yang dijemur di atas tanah akan memakan waktu tiga pekan, yang dijemur di atas aspal jalan waktunya cukup dua pekan.Biji kopi yang sudah kering dan terkelupas kulitnya, kemudian dicuci dan dijemur selama dua hingga tiga hari atau lebih lama tergantung cuaca. Sebelum dijadikan bubuk, biji kopi itu diongseng di atas kuali hingga berwarna hitam.Nah, kopi ini cukup dikenal di Sumatera Selatan, beberapa kota di Indonesia, termasuk di Eropa. Sesuai asalnya kopi ini dinamakan “Kopi Semende”.  Kopi Semende memiliki khas dibandingkan kopi robusta lainnya. Aroma yang kuat, kental, tapi tidak terlalu pahit.“Dulu dari berkebun kopi, warga Semende dikenal sebagai masyarakat yang makmur. Tapi sekarang kehidupan kami miskin. Penghasilan dari berkebun kopi sama sekali tidak seimbang dengan pengeluaran kami,” kata Fahtudin, warga Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumsel, pertengahan September 2014 lalu.Di masa jayanya, kata Fahtudin, warga Semende mampu menyekolahkan anaknya hingga ke Pulau Jawa, termasuk beberapa kali menunaikan ibadah haji. “Kini kemakmuran itu tinggal cerita.”",positif
+2014-023-01.json,Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi,"Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi | Penyebab menurunnya kesejahteraan petani kopi di Semende, selain produksi yang terus menurun karena lahan yang digunakan tidak lagi subur, juga tidak seimbangnya antara pendapatan dari berkebun kopi dengan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.Dijelaskan Fahtudin dari luasan kebun kopi di Semende sekitar 10 ribu hektar, umumnya ditanam kopi robusta, yang berada di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, dan Semende Darat Tengah, yang hasilnya sekitar 12 ribu ton biji kopi kering per tahun.Jika dijual dengan harga rata-rata Rp20 ribu per kilogram, warga Semende mendapatkan penghasilan berkisar Rp240 miliar. Angka yang cukup besar. Namun, jika dibagi rata dengan warga Semende yang berjumlah 39.147 jiwa, maka setiap warga Semende mendapatkan pemasukan sekitar Rp500 ribu per bulan.Umumnya warga Semende tidak ada pendapatan lain, kecuali berkebun kopi. Yang dapat dilakukan warga Semende untuk menambah pendapatan dengan menanam sayuran, mencari ikan, serta bekerja di sawah milik orang lain untuk mendapatkan upah berupa beras. Kondisi inilah yang menempatkan warga Semende sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Muara Enim.“Kondisi inilah yang menyebabkan banyak warga Semende melakukan perambahan hutan untuk membuka perkebunan kopi yang baru,” kata Fahtudin.Sarmanuddin (43), Ketua Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Muara Danau, menyatakan bahwa masyarakat Semende memang menggantungkan hidupnya dari kebun kopi. “Meski kondisi sekarang sulit, kami tetap menanam kopi.”Sarmanuddin sendiri, di atas tanah satu hektar, dalam setahunnya memanen kopi robusta sebanyak satu ton. Uang yang diperolehnya sekitar 20 juta rupiah. “Tapi, itu di atas kertas. Kenyataannya harga sering turun, kalau sudah begitu saya harus putar otak,” tuturnya.**Meskipun kopi Semende sudah cukup dikenal, tapi sampai saat ini belum ditemukan outlet kopi Semende di Palembang, Muara Enim, termasuk pula di Kecamatan Semende.",negatif
+2014-023-01.json,Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi,"Masyarakat Semende yang Bangga Akan Kopi | “Itu salah satu contoh lemahnya pemasaran kopi Semende. Tidak heran orang sulit mendapatkan secara khusus kopi Semende. Yang untung ya para pemasar kopi bubuk yang dikemas, yang menggunakan nama Semende atau lainnya,” kata Fahtudin.“Jelasnya warga Semende ini hanya berfungsi sebagai pemasok bahan baku kopi.”Apa yang harus dilakukan agar pendapatan warga Semende dari kopi meningkat? Selain persoalan pemasaran, juga harus dilakukan berupa pelatihan terhadap para petani.Pemasaran ini dimulai dari tersedianya pabrik pengemasan kopi bubuk Semende yang dikelola masyarakat, kemudian dibuatkan outlet kopi Semende di sejumlah kota di Indonesia maupun international, serta promosi yang gencar.“Sedangkan pelatihan terhadap petani ini misalnya soal pembibitan, penanaman, pemupukan, serta perawatan, sehingga volume produksi kopi lebih besar dari sebelumnya, sehingga lahan bukan menjadi persoalan,” ujarnya.Saat ini, jelas Fahtudin, para petani kopi berkebun dengan cara tradisional. Bibit yang ditanam tanpa dipilih, bibit yang ditanam usianya terkadang baru beberapa bulan, tanpa melakukan pemupukan kandang, perawatan yang lemah, serta penataan kebun yang kurang baik sehingga sering mengalami kekeringan akibat kekurangan pasokan air. Padahal lahan yang digunakan tidak lagi subur, termasuk cuaca atau iklim yang sudah tidak stabil.“Saya percaya jika para petani kopi di Semende mendapatkan banyak pendidikan soal mengelola perkebunan kopi, produksi kopi di sini akan meningkat,” ujarnya.Dengan pola berkebun yang berlangsung selama ini, satu hektar kebun menghasilkan biji kopi sekitar 800 kilogram per tahun. Masa puncak, saat pohon kopi berusia tiga hingga empat tahun, biji kopi yang dihasilkan berkisar satu hingga satu setengah ton.Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP]",negatif
+2014-024-16.json,Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati,"Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati | [CLS] Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keanekaragaman sumber daya hayati. Indonesia menjadi surga bagi berbagai spesies, baik tumbuhan maupun hewan. Apalagi sejak adanya The Convention on Biological Diversity (CBD) yaitu perjanjian internasional yang mencakup semua aspek keanekaragaman hayati seperti spesies, ekosistem sampai sumber daya genetik sampai penggunaannya, Indonesia makin dianggap penting sebagai salah satu negara dengan mega biodiversity.Akan tetapi disayangkan, semua potensi keanekaragaman hayati tersebut, belum optimal untuk menyejahterakan rakyatnya. “Indonesia itu negara potensi, hanya potensi saja. Padahal sejak 25 tahun yang lalu, CBD dimulai, Indonesia mencorong dengan negara mega biodiversity. Tapi sudah 25 tahun berlalu, kita tidak bisa memberi keyakinan bahwa potensi ini perlu diwujudkan,” kata Anggota Dewan Eksekutif Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), Setijati D Sastrapradja dalam Diskusi Pakar Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), di Jakarta, Kamis (25/09/2014).Setijati melihat pemerintah kurang bisa mengkoordinasikan lembaga pemerintah dan berbagai elemen yang terkait untuk pemberdayaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut. “Kita mendorong pemerintah. Kalau kita sebagai rakyat mengambil sebagian peran pemerintah. Kalau kita bisa mengayomi sumber-sumber penelitian, akademisi, maka (pemanfaatan keanekaragaman hayati) akan luar biasa,” katanya.Mantan Direktur Eksekutif KEHATI itu mengatakan perlu lima aspek untuk mewujudkan pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia yaitu kepedulian (concern) sebagai negara mega biodiversity, percaya diri (confidence) bahwa sumber daya hayati merupakan potensi ekonomi besar bangsa, memiliki kompetensi (competence) untuk mewujudkannya, komitmen (commitment) dari semua pihak, dan keberanian (courage) dalam mengambil keputusan.",netral
+2014-024-16.json,Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati,"Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati | Sedangkan Ketua Gabungan Pengusaha Jamu, Charles Saerang mengatakan Indonesia mempunyai sekitar 30.000 spesies yang bermanfaat untuk pengobatan. “Dari 30.000 spesies itu, baru sebagian kecil yang bisa diidentifikasi,” katanya. Akan tetapi dia merasakan pemerintah kurang memperhatikan industri jamu ini, padahal potensi industri jamu ditaksir mencapai Rp50 triliun, tetapi saat ini baru mencapai Rp16 triliun yang melibatkan sekitar 6 juta orang.Untuk memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati, Charles mengatakan perlu kerjasama antara pemerintah, akademisi dan pengusaha. “Perlu kebersamaan antara pengusaha, peneliti dan pemerintah. Pemerintah tahu tempat-tempat yang musti dibina. Peneliti tahu bagaimana supaya mutu produk dari spesies lebih bagus. Pengusaha tahu bagaimana nilai plus supaya dapat keuntungan untuk mengembangkan pasar. Pemerintah harus dapat mengakomodasi diantara pengusaha dengan peneliti itu,” kata Presiden Direktur Perusahaan Jamu Nyonya Meneer itu.“Industri jamu itu berkembang, tidak terpengaruh oleh depresiasi. Ini milik kita sendiri. Kita takutnya, lahannya dikuasai oleh asing. Sudah ada contohnya, di Makassar, daun kuning sudah dikuasai oleh Malaysia, karena mereka mengetahui untuk pengobatan liver,” katanya.Peneliti Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Jawa Timur, Achmad Subagio mengatakan kendala dalam pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain dari budaya atau persepsi masyarakat, teknologi, akses pasar, finansial dan kebijakan pemerintah. Dia juga menyoroti masalah koordinasi antar sektor untuk memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati ini.Subagio sendiri telah lama melakukan penelitian untuk meningkatkan nilai tambah dari singkong menjadi produk olahan dengan nilai jual lebih tinggi seperti mie, nasi, bubur dan sebagainya. Peningkatan nilai tambah produk singkong ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani singkong.",negatif
+2014-024-16.json,Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati,"Peran Pemerintah Diperlukan Untuk Pemanfaatan Ekonomi Keanekaragaman Hayati | Sedangkan Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Bali, PK Diah Kencana merasakan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam setelah bertahun-tahun berusaha mengembangkan bambu tabah, bambu endemik Tabanan, Bali yang hampir punah.Dari hasil penelitiannya, bambu tabah berguna sebagai tanaman konservasi di lahan kritis, dan bambu mudanya atau rebung mempunyai nilai ekonomis untuk dijual. Dari hasilnya mengolah bambu bersama masyarakat sekitar, tanaman lokal tersebut mampu memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat.Sementara Direktur LSM Gita Pertiwi, Rossana Dewi telah lebih dari 20 tahun meneliti dan mengembangkan kacang koro yang berpotensi besar menggantikan peran kedelai. “Kita perlu perjuanan besar untuk mengenalkan koro, karena kacang ini identik dengan masyarakat miskin. Padahal potensi sangat besar. Koro bisa digunakan untuk diet penderita diabetes. Bahkan proteinnya lebih tinggi dari daging sapi,” katanya.Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif KEHATI, MS Sembiring mengatakan KEHATI mencoba mengambil peran sebagai fasilitator yang mempertemukan semua pihak dalam mengembangkan, memanfaatkan dan memberi nilai tambah dari keanekaragaman hayati dan sumber daya genetis Indonesia.Untuk mempertemukan pemerintah, akademisi dan pengusaha, KEHATI menggelar acara Diskusi Pakar yang mempertemukan  ahli dalam bidang usaha tani, inovasi teknologi, dan pelaku di tingkat petani. [SEP]",negatif
+2014-034-17.json,Kebun Raya Balikpapan Siap Diresmikan Pada 20 Agustus. Apa Saja Koleksi Tumbuhannya?,"Kebun Raya Balikpapan Siap Diresmikan Pada 20 Agustus. Apa Saja Koleksi Tumbuhannya? | [CLS] Setelah dibangun selama lima tahun, Kebun Raya Balikpapan (KRB), Kalimantan Timur siap diresmikan pada 20 Agustus 2014 mendatang. “Kebun Raya Balikpapan siap diresmikan dan siap menerima pengunjung,” kata Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya Bogor – LIPI, Didik Widyatmoko ketika dihubungi Mongabay pada Jumat (08/08/2014).  KRB itu direncanakan akan diresmikan oleh Kepala LIPI, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Kalimantan Barat dan Walikota Balikpapan.KRB yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota Balikpapan tersebut, memiliki luas 191 hektar dan memiliki berbagai fasilitas, seperti gedung pusat informasi, gedung penjualan tiket, zona penerimaan pengunjung termasuk tempat parkir, rumah singgah, zona propagasi, dan pusat riset, paranet (shade house) dan rumah kompos.Didik mengatakan sebagai tempat konservasi ex-situ, KRB menjadi tempat untuk menyimpan kekayaan hayati tumbuhan Pulau Kalimantan. Dengan tema “Konservasi Tumbuhan Kayu Indonesia”,  KRB menjadi pusat koleksi tumbuhan berkayu hutan tropis khas Kalimantan.“Intinya, kebun raya mengkonservasi keragaman hayati di sekitar lokasi. Kebun raya sebagai benteng terakhir kerusakan,” jelas Didik.Sebanyak 1.200 spesies tanaman telah ditanam di kawasan ini sejak tahun 2007 silam, diantaranya kayu-kayu genus dipterocarpaceae, seperti meranti, kapur, ulin, keruing, bengkirai dan gaharu.Jumlah koleksi per Desember 2012 yang terdapat di pembibitan sebanyak 278 jenis, 5.280 spesimen sedangkan yang sudah tertanam sebanyak 112 jenis, 1.801 spesimen sementara itu yang terekap dalam database tanaman 150 jenis, 29.798 spesimen.Selain koleksi tumbuhan kayu, Kebun Raya Balikpapan juga menanam koleksi tanaman buah penting khas Kalimantan dan koleksi khusus atau tematik .Kebun Raya Batam",netral
+2014-034-17.json,Kebun Raya Balikpapan Siap Diresmikan Pada 20 Agustus. Apa Saja Koleksi Tumbuhannya?,"Kebun Raya Balikpapan Siap Diresmikan Pada 20 Agustus. Apa Saja Koleksi Tumbuhannya? | LIPI bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum juga mulai melakukan pembangunan Kebun Raya Batam. “Ground breaking Kebun Raya Batam akan dilakukan pada 27 Agustus nanti. Pembangunan dilakukan oleh Direktorat Perkotaan, Dirjen Penataan Ruang Kementerian PU. Diharapkan pada lima tahun mendatang, Kebun Raya Batam sudah bisa diresmikan,” kata Didik.Kepala PKT LIPI itu mengatakan Kebun Raya Batam akan mengoleksi tanaman bertema tanaman pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti tanaman bakau.“Di Kebun Raya Batam akan banyak tanaman bakau atau mangrove, seperti  rhizopora, avicenia, tanaman pulau kecil, tanaman kayu. Tanaman Calophyllum Inophyllum atau nyamplung,” jelasnya.Berbagai tanaman obat dan tanaman hias juga ditanam di Kebun Raya, seperti anggrek dan kantong semar.Sesuai dengan Perpres No.93/2011 tentang Kebun Raya, LIPI bersama Kementerian PU bekerjasama dalam membangun Kebun Raya di seluruh Indonesia. Kementerian PU akan membangun sarana fisik, bangunan, jalan dan embung. Sedangkan LIPI akan menangani substansi dari kebun raya yaitu tanaman koleksi.LIPI sendiri telah menargetkan bakal membangun 12 kebun raya selama kurun 2014 – 2019, antara lain Kebun Raya Balikpapan, Kebun Raya Batam, Kebun Raya Liwa, Kebun Raya Banua, Kebun Raya Purwodadi , Kebun Raya Baturraden, Kebun Raya  “Eka Karya” Bali,  Kebun Raya Pare-pare, Kebun Raya Kendari, CSC and Botanic Garden.Pembangunan 12 kebun raya tersebut dengan mempertimbangkan dua kriteria yaitu posisi strategis kebun raya dan komitmen pemerintah daerah atau pengelola. [SEP]",netral
+2014-035-06.json,Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya?,"Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya? | [CLS] Budaya pengelolaan lahan dengan pembakaran terkendali sudah ada di Sumatera Selatan (Sumsel), jauh sebelum munculnya peraturan pemerintah tentang pelarangan penggunaan api untuk pembukaan lahan.Syafrul Yunardy, Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Sriwigama Palembang, dalam penelitiannya tentang Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan, menyebutkan dalam kitab Oendang-oendang Simboer Tjahaja yang telah ada abad ke-17, sudah di kenal sistem kekas. Sistem ini merupakan pembukaan lahan baru menggunakan api yang terkendali. Tujuannya, untuk menanam maupun meremajakan tanaman perkebunan dengan tanaman yang baru.Simboer Tjahaja merupakan hukum adat tertulis di Kesultanan Palembang Darussalam yang diberlakukan hingga awal kemerdekaan. “Simboer Tjahaja cerminan kearifan lokal Sumatra Selatan masa lalu yang mengatur banyak hal, salah satunya tentang tata cara pembakaran lahan terkendali di dataran rendah mulai dari lokasi pembakaran, perizinan dan pelaporan, serta sanksi-sanksi, ”kata Syafrul.Simboer Tjahaja  pasal 53 menyebutkan: “Jika orang membuka ladang atau kebun hendaklah sekurang-kurangnya 7 depa dari jalan besar, siapa saja melanggar dihukum dengan denda sampai 6 ringgit secara bagian dari ladang atau kebunnya yang sudah masuk ukuran depa tidak boleh 2 jukan”.Demikian pula di pasal 54: “Barang siapa akan membakar ladang hendalah waktunya ia beritahu lebih dahulu pada proatingnya serta pukul canang sekaligus dusun, maka siapa melanggar dihukum denda sampai 12 ringgit serta harus mengganti harga tanduran yang mutung. Jika kekasnya sudah dibuat lebar 7 depa dan telah diterima orang yang punya kebun, maka itu kebun angus juga tidak lagi ia kena akan denda ganti kerugian”.Pengaturan sanksi tertera pada pasal 55: “Jika membakar ladang lantas api melompat ke hutan lantaran kurang jaga, maka yang salah di denda sampai 12 ringgit”.",netral
+2014-035-06.json,Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya?,"Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya? | Nur Arifatul Ulfa, peneliti pada Badan Penelitian Kehutanan Palembang, menyayangkan akan Undang-undang Siboer Tjahaja yang sudah tidak diberlakukan lagi.“Padahal, secara subtansi masih relevan untuk di kembangkan masa kini. Keseimbangan peradatan dan pengaruhnya sampai saat ini masih membekas pada kehidupan masyarakat tempat berlakunya,” katanya.Kebijakan formal pelarangan pembakaran terdapat dalam  3 (tiga) Undang-undang dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah, yakni UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 mengatur pelarangan membakar hutan; UU RI No 32 tahun 2009 tentang Kehutanan pasal 29 ayat 1; dan juga pada PP No 4 Tahun 2001 pasal 11.Jika dilihat, ada celah untuk melakukan pembakaran terbatas yang terdapat pada UU No 32 tahun 2009. Kearifan lokal di sini dapat melakukan pembakaran lahan dengan luas maksimal dua hektar per kepala keluarga, untuk ditanami varietas lokal dan di kelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekeliling.Celah melakuan pembakaran terkendali lainnya ada pada penjelasan 52 PP No 4 tahun 2001 yang meyatakan, kebiasaan masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang atau kebun dapat menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan. Untuk itu, perlu dilakukan pencegahan melalui kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing seperti melalui peningkatan kesadaran masyarakat.Menurut Syafrul, tata nilai dan aturan lokal perlu diakomodir seperti dalam peraturan desa. “Pengakuan terhadap budaya, hak, dan inisiatif lokal dalam penggunaan api akan membantu mencegah bencana kebakaran hutan dan lahan”.Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di Desa Riding, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, pembakaran lahan masih dipandang efektif oleh petani kecil. Pembukaan lahan dengan pembakaran dianggap menguntungkan seperti lebih mudah dan cepat, hemat tenaga dan biaya, juga menyuburkan tanah.",netral
+2014-035-06.json,Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya?,Budaya Kelola Lahan dengan Pembakaran Sudah Ada di Sumsel. Bagaimana Caranya? | Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio [SEP],netral
+2014-041-02.json,Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan,"Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan | [CLS] Masa kampanye pemilihan presiden masih berlangsung sampai  hari ini. Dua pasang capres-cawapres masih sibuk melakukan kampanye untuk menarik dukungan pada 9 Juli 2014 nanti.Berbagai hal telah diungkapkan dan dijanjikan oleh dua pasang capres tersebut, mulai dari permasalahan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Dan permasalahan lingkungan hidup, juga menjadi salah satu hal yang disoroti oleh berbagai pihak.Akan tetapi,  visi misi dua pasang capres yang terungkapkan untuk permasalahan lingkungan hidup, terlihat tidak menyakinkan. Hal tersebut terlihat dalam acara diskusi lingkungan dengan tempa “Pasca Pilpres 2014 : Masa Depan Lingkungan Hidup Indonesia” yang digelar Komunitas Wartawan Lingkungan Indonesia (SIEJ) di Cafe Resto, Kompleks Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis kemarin (03/07/2014).Pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta memang mengakui bahwa pembangunan saat ini berorientasi pertumbuhan ekonomi, yang cenderung eksploitatif dan mengabaikan kaidah kelestarian, konservasi dan keberlanjutan.“Konsekuensi yang ditimbulkan adalah dampak negatif yang berupa degradasi kualitas sumber daya alam serta pencemaran lingkungan hidup,” kata Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta,  Syamsul Bahri.Sedangkan Anggota Tim Sukses Jokowi – Jusuf Kalla, Wahyu Widodo mengatakan apabila Jokowi terpilih menjadi presiden, bakal mendengarkan aspirasi dari aktivis lingkungan. Dia mencontohkan permasalahan pencemaran lingkungan, maka akan memperkuat audit lingkungan, dan akan merombak peraturan yang ada bila diperlukan.Ketika ditanya mengenai tiga isu utama lingkungan, yaitu mengenai energi, hutan dan perubahan iklim, dua anggota tim sukses ini juga tidak memberikan jawaban yang meyakinkan dan memuaskan.Syamsul Bahri mengatakan Prabowo-Hatta akan mengusahakan luas hutan sebesar 30 persen disetiap propinsi. “Kalau mungkin kita turunkan (30 persen luas hutan) sampai ke tiap kecamatan,” katanya.",netral
+2014-041-02.json,Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan,"Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan | Sedangkan untuk isu energi, penggunaan energi terbarukan akan digenjot melalui produksi energi yang berasal dari nabati dan juga peningkatakan konsumsi energi dari gas. Sementara untuk isu perubahan iklim, Prabowo-Hatta bakal meningkatkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca dari janji pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 26 persen atau 41 persen dengan bantuan internasional pada 2020.Sedangkan Wahyu Widodo mengatakan Jokowi-Jusuf Kalla juga bakal menggalakkan penggunaan gas untuk konsumsi energi yang ramah lingkungan. Produksi bahan bakar dari nabati seperti biofuel juga akan digalakkan, selain dari alga laut.Untuk isu hutan, penegakan hukum menjadi hal yang diutamakan dalam menjaga hutan di Indonesia, yang bisa dilakukan dengan membentuk ekstra badan penegakan hukum.Sedangkan untuk isu perubahan iklim, Jokowi-Jusuf Kalla bakal meratifikasi keputusan-keputusan badan dunia untuk perubahan ikim (UNFCCC) mengenai penanganan perubahan iklim, dengan disesuaikan untuk kepentingan Indonesia.Pada kesempatan yang sama, Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting menyatakan dirinya merasa senang dengan visi misi dua pasang capres yang telah secara eksplisit mengusung isu lingkungan hidup, dibandingkan pasangan capres pada pemilihan presiden tahun 2009.“Bahkan debat capres putaran terakhir akan mengusung permasalahan energi dan lingkungan hidup. Ini menunjukkan isu lingkungan hidup sudah semakin penting,” katanya.Presiden terpilih mendatang, lanjutanya, harus menempatkan lingkungan hidup sebagai isu utama pembangunan, karena meliha kondisi kerusakan dan dampak kerusakan yang terjadi. “Melihat tingkat kerusakan dan luasnya dampak kerusakan lingkungan, kita sudah pada tahap krisis ekologi. Bencana yang terjadi saat ini, sudah karena akibat-akibat ekologis,” katanya.",netral
+2014-041-02.json,Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan,"Visi Misi Capres Tentang Lingkungan Hidup Tidak Meyakinkan | Longgena menanggapi pernyataan Prabowo yang akan memanfaatkan 77 juta hektar hutan menjadi lahan produktif. “Kita hargai restorasi hutan rusak. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga hutan yang masih ada, khususnya lahan gambut. Tidak ada kompromi untuk itu,” tambahnya. [SEP]",netral
+2014-047-07.json,"Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu","Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu | [CLS] Satwa-satwa ini diduga kekurangan makanan di habitat mereka hingga turun gunung dan memakan madu petani.Jembatan itu memanjang di bantaran Kapuas. Berkelok-kelok mengikuti daerah aliran sungai (DAS). Tak satu pun sepeda motor melintasi. Jembatan serba kayu ini akrab disebut geretak ini tak cukup perkasa menahan beban terlampau berat. Sepeda kayuhpun jadi primadona, selain berjalan kaki.Di tengah keterbatasan infrastruktur, desa-desa di Kecamatan Bunut Hilir, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, ini memiliki keragaman hayati begitu besar. Salah satu madu hutan. Sayangnya, konflik antara petani dan satwa, sulit dibendung. Tiga satwa dilindungi, orangutan (Pongo pygmaeus-pygmaeus), beruang madu (Helarctos malayanus), dan elang bondol (Haliastur indus), dianggap hama bagi petani.Minggu (11/5/14), di Dusun Ujung Pandang, Desa Kapuas Raya, Jamaluddin sedang memperbaiki bubu. Selain nelayan, ayah lima anak ini juga petani madu. Dia menyisakan satu tikung di rumah.Tikung adalah kayu yang disenangi lebah bersarang antara lain cerinap, tembesuk, kawi, meddang, dan rengas. Sebelum dipasang, kayu pilihan itu diolah menyerupai papan agak melengkung selebar 18 centimeter. Panjang tikung rata-rata dua meter.Meddang adalah jenis kayu diyakini paling bagus buat lebah bersarang. Kayu itu dipasang di pohon pakan lebah. Letak agak jauh dari permukiman. Perlu waktu satu jam menggunakan sampan bermesin 3,3 PK untuk ke lokasi.Dua desa di Bunut Hilir, Ujung Pandang dan Kapuas Raya beruntung. Di sekitar desa, ada danau sebagai kawasan lebah bersarang. Danau Miuban, namanya. Namun, di danau itu tempat satwa dilindungi mencari pakan untuk bertahan hidup.“Kalau mau jujur, dari dulu kasus orangutan, elang, dan beruang sudah makan madu. Tapi tidak semua tikung dirusak. Ibaratnya, kalau manusia cuma curi-curi. Jadi kerugian kurang lebih. Kalau kami dapat 40 sarang, biasa hilang belasan tikung,” katanya.",negatif
+2014-047-07.json,"Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu","Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu | Namun, dia maklum jika hasil panen berkurang. Selain gangguan satwa, juga sudah banyak orang pasang tikung di danau. Kondisi berbeda ketika pemilik tikung masih sedikit. “Kalau banyak, ya terbagilah lebah bersarang. Hasil pasti berkurang.”Menurut Jamaluddin, penyebab mayas–istilah lokal bagi orangutan–turun ke danau mencari makan karena pakan di hutan berkurang. Si Pongo nekat turun untuk bertahan hidup. Dulu, beberapa petani madu berencana membuka jalan lingkar danau agar orangutan tak masuk ke tikung petani. Rencana itu belum berwujud hingga sekarang lantaran tersandung anggaran.Berdasarkan hitungan Jamaluddin, dalam satu musim panen, petani bisa menghasilkan 100–200 kilogram madu. Madu dijual ke penampung seharga Rp80.000-Rp100.000 per kilogram.Bagi petani tradisional, masa panen biasa pada malam hari. Petani tidak berani panen siang hari. Alasannya, takut disengat lebah. Malampun, ditunggu hingga gelap. “Kalau bulan terang kami tak berani. Lebah amat ganas. Kalau satu lebah menyengat, kawanan akan ikut.”Hal itu diamini Mas’ud, petani madu lain. “Kalau di Danau Miuban tetap ada ganguan. Hama biasa itu ada tiga. Elang, beruang, dan orangutan, ujar dia.Cara makan tiga satwa ini berbeda. Kalau elang merusak sedikit hanya menggunakan cengkeraman kaki. Namun, kalau sarang dirusak, lebah tetap pergi.Berbeda dengan beruang, kala merusak sarang meninggalkan jejak lewat kuku ketika memanjat pohon. Beruang makan madu cukup banyak. Sarang lebah pasti hancur berserakan ke tanah.Lebih parah orangutan. Satwa ini tak meninggalkan jejak sama sekali. Dia seperti manusia, punya telapak tangan, telapak kaki, dan jari-jari. “Anak lebah akan dimakan. Sarang diambil dan memakan sambil duduk di atas tikung. Orangutan makan madu sampai habis.”“Saya tahu orangutan ini dilindungi. Jadi kita harus menjaga. Kami juga petani harus diperhatikan. Paling tidak bangunkan kami jalan.”",netral
+2014-047-07.json,"Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu","Kala Elang, Beruang dan Orangutan Dianggap Hama bagi Petani Madu | Menurut dia, agar ada akses darat mengelilingi Danau Miuban sekitar tiga kilometer. Mereka perlu dana operasional, sekitar Rp20 juta. “Petani sukarela mau menebas. Dana itu akan buat konsumsi dan lain-lain.”Dengan ada jalan lingkar danau, gangguan satwa bisa diminimalisasi. “Kalau ini tak dilakukan, saya kira petani madu terus merugi. Kita tidak tahu hati orang. Kalau sudah diam-diam ketika melihat orangutan, maksudnya apa? Masih mending saya, selalu ngomong kalau ada masalah.”Di Danau Miuban, Mas’ud punya tiga tikung. Pada 2010-2013, lebah banyak datang, tapi orangutan juga ganas. Pada 2012, rata-rata petani di Desa Ujung Pandang dapat 10 sarang dalam satu tikung. Delapan tikung terpasang. Jika dihitung bulat, ada 80 sarang.Tahun itu, katnya ada tiga tikung dirusak satwa dengan perkiraan tiga kilogram per sarang, berarti ada 30 kilogram hilang.“Harga madu Rp100.000 per kilogram. Jadi kerugian satu orang Rp3 juta. Kalau madu tadi 8×30 berarti 240 kilogram dikali Rp100.000 berarti Rp24 juta kerugian petani semusim,” kata Mas’ud.Namun, apa yang dialami petani belum seberapa. Dibandingkan jika perkebunan sawit skala besar masuk. “Saya yakin masalah ini lebih besar. Pakan satwa akan habis. Yang tersisa tinggal danau saja.” [SEP]",negatif
+2014-054-11.json,"Aksi Tolak Reklamasi di Polda Palu, Walikota Datang dan Marahi Pendemo","Aksi Tolak Reklamasi di Polda Palu, Walikota Datang dan Marahi Pendemo | [CLS] Penolakan terhadap reklamasi di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, terus berlanjut. Pagi Rabu (2/4/14), sekitar pukul 11.00, seratusan massa tergabung dalam Koalisi Penyelamat Teluk Palu (KPTP), aksi. Kala aksi di Polda, Walikota Palu datang dan marah-marah.Massa berkumpul dan memulai aksi dari kantor Komnas HAM Sulteng, lalu long march ke Perusda Palu, serta Polda Sulteng. Saat di Polda Sulteng, Walikota Palu, Rusdy Matsura, tiba-tiba muncul. Cudy, begitu panggilan akrab dia, mendatangi massa dan marah-marah. Dia kebakaran jenggot.Pendemo tak menghiraukan. Mereka tetap aksi. Walikota bertanya dengan nada keras dan emosional kepada massa mengenai aturan yang dilanggar dalam praktik reklamasi Teluk Palu itu. “Saya ini orang asli Palu. Kamu ini asli orang mana?” tanya Cudy dengan nada keras kepada korlap aksi, Aris Bira, dari Walhi Sulteng.Massa tidak meladeni. Guna menatralisir ketegangan, Ahmad Pelor, Direktur Walhi Sulteng, mengambil alih megaphone. Tak lama, walikota meninggalkan massa.Polda Sulteng, melalui bidang tindak pidana tertentu, AKBP Edwin Syaiful, menyatakan, mendalami laporan koalisi, dan meluangkan waktu membicarakan lagi, termasuk melengkapi bukti-bukti.Pada aksi it, koalisi mengatakan reklamasi pantai bukan hanya masalah warga sekitar teluk, seperti petani garam dan nelayan. Juga bakal berdampak luas terhadap masyarakat.“Area ini hanya akan terkonsentrasi pada segelintir orang yang berinvestasi, sebagian orang lain akan tersingkir dari tempat yang sejak lama ditinggali, bahkan mencari makan, seperti penjual jagung bakar, pemilik café di sepanjang pesisir Teluk Palu,” kata Pelor.Perubahan Teluk Palu dari kawasan publik, ke privat, akan mematikan akses semua masyarkat.Pada 2012, pemerintah mengeluarkan dana besar membuat warung–warung di sekitar penggaraman. Keadaan itu, cukup memberikan harapan buat pedagang.",negatif
+2014-054-11.json,"Aksi Tolak Reklamasi di Polda Palu, Walikota Datang dan Marahi Pendemo","Aksi Tolak Reklamasi di Polda Palu, Walikota Datang dan Marahi Pendemo | Ahmad menjelaskan, dalam reklamasi ini, diperlukan material sejumalah 1.823.700 meter kubik timbunan padat. Dalam UU Pesisir dijelaskan, pemerintah wajib mengatur zonasi pesisir dan pulau–pulau kecil. “Pengaturan lebih lanjut terkait zonasi dalam RTRW. Saat ini RTRW Palu tak mengatur zonasi pesisir dan pulau pulau kecil.”Koalisi menilai, izin dari Pemerintah Palu bukanlah reklamasi, tetapi lokasi pengembangan pariwisata di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore. Dalam SK Bupati pada 2012, tidak disebutkan konkrit mengenai reklamasi atau penimbunan laut atau padanan kata lain kepada kontraktor, PT Yauri Properti Investama (YPI).Massa memandang, YPI reklamasi ilegal atau tanpa izin yang dipastikan merusak ekosistem dan mengakibatkan pencemaran laut. “Ini jelas pidana lingkungan sebagaimana diatur UU Lingkungan Hidup.”Koalisipun mendesak Walikota Palu segera menghentikan aktivitas reklamasi dan Polda Sulteng segera menyelidiki YPI. [SEP]",negatif
+2014-058-10.json,"Penelitian: Jenis Burung Bertambah, Status Keterancaman Tidak Berkurang","Penelitian: Jenis Burung Bertambah, Status Keterancaman Tidak Berkurang | [CLS] Rilis baru yang dikeluarkan oleh Burung Indonesia mencatat bahwa jumlah spesies burung di Indonesia bertambah.  Jika pada tahun 2012 tercatat 1.598 jenis, maka pada tahun 2013 bertambah tujuh jenis baru atau menjadi 1.605 jenis.  Para peneliti mengkonfirmasi bahwa jenis-jenis yang sebelumnya belum pernah tercatat di Indonesia, ternyata akhirnya dapat diidentifikasikan.“Penambahan tersebut berasal dari catatan baru atau new record sebaran tujuh jenis burung yang dimuat dalam jurnal ilmiah pada kurun 2010-2012,” ujar Jihad, Bird Conservation Officer dari Burung Indonesia, suatu lembaga yang peduli dengan pelestarian keanekaragaman burung terancam punah, dalam keterangan persnya yang diterima oleh Mongabay Indonesia.Catatan baru itu meliputi camar punggung-hitam kecil (Larus fuscus) yang terlihat di pulau Wetar, penggunting-laut Heinroth (Puffinus heinrothi) di perairan Taliabu, alap-alap dahi-putih (Microhierax latifrons) di Kalimantan Timur, gagang-bayam sayap-hitam (Himantopus himantopus) di Sumatera, kedidi baird (Calidris bairdii) di Papua, kaki-rumbai merah (Phalaropus fulicarius) di Jawa, dan apung zaitun (Anthus hodgsoni) di Kalimantan Timur.Dari keseluruhan jenis burung di Indonesia, 126 di antaranya masuk dalam kategori terancam punah, meliputi 19 jenis Kritis, 35 Genting, dan 72 Rentan. Secara keseluruhan, jumlah tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya.Meskipun demikian, tiga jenis burung mengalami kenaikan status keterancaman. Bangau bluwok (Mycteria cinerea) naik dari Rentan (Vulnerable) menjadi Genting (Endangered), demikian juga dengan kakatua putih (Cacatua alba). Yang memprihatinkan, poksai kuda (Garrulax rufifrons) mengalami kenaikan status secara drastis dari semula Mendekati Terancam (Near Threatened) naik dua tingkat menjadi Genting.",negatif
+2014-058-10.json,"Penelitian: Jenis Burung Bertambah, Status Keterancaman Tidak Berkurang","Penelitian: Jenis Burung Bertambah, Status Keterancaman Tidak Berkurang | Namun, ada pula kabar menggembirakan dari tiga jenis burung yang mengalami penurunan status keterancaman. Mambruk victoria (Goura victoria) keluar dari zona keterancaman dari semula Rentan menjadi Mendekati Terancam. Demikian pula dengan nuri-ara salvadori (Psittaculirostris salvadorii) yang turun dari status Rentan menjadi Risiko Rendah (Least-Concern). Sementara cekakak-pita kofiau (Tanysiptera ellioti) masih berada dalam zona terancam punah karena hanya turun satu tingkat dari status Genting menjadi Rentan.Keragaman Burung di IndonesiaIndonesia dalam catatan Birdlife International menduduki peringkat lima besar dalam hal kekayaan jenis burung setelah negara-negara di Amerika Latin, yaitu Colombia, Peru, Brazil, dan Ekuador. Sayangnya, Indonesia juga menempati peringkat tiga besar dalam hal jumlah jenis yang terancam punah.Dari sisi endemisitas atau kekhasan jenis burung, Indonesia berada di peringkat pertama di dunia dengan 380 jenis burung endemik, jauh melebihi negara-negara lainnya. Kerusakan habitat akibat alih fungsi lahan dan perburuan menjadi ancaman utama bagi kelestarian satwa ini. [SEP]",positif
+2014-061-08.json,Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi,"Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi | [CLS] Kala melaju di Sungai Musi, Palembang, sedikit sekali ditemukan pohon-pohon tumbuh di bantaran sungai . Pemandangan didominasi rumput, enceng gondok maupun tumpukan sampah. Tepian sungai di Sumatra Selatan (Sumsel) ini memiliki panjang sampai 622 kilometer. Sekitar 20 kilometer sungai ini melintasi Palembang.Pepohonan yang minim di bantaran Sungai Musi diperkirakan menjadi penyebab pendangkalan. Kini kedalaman sungai berkisar 14-20 meter. Pendangkalan ini, karena pembuangan sampah, dan endapan lumpur yang dibawa arus dari huluan sungai. Akibatnya, kapal besar berbobot sekitar 6.500 metrik ton (MT), sulit melaju di Sungai Musi.Pendangkalan Sungai Musi setiap tahun mencapai kurang lebih tiga juta meter kubik, hingga di musim kemarau sering menganggu angkutan transportasi sungai dan laut. Baik kapal ferry dari Palembang ke Bangka-Belitung, maupun PT Pusri Palembang, Pertamina, PT Semen Baturaja, PT Batubara Bukitasam, dan lain-lain.Beranjak dari kondisi ini, PT Pusri Palembang menanam bambu rebung (Dendrocalamus asper) di bantaran Sungai Musi. Tahap awal penanaman di Palembang dan Kabupaten Banyuasin.“Tahun ini PT Pusri Palembang menargetkan penanaman 6.000 pohon. Ini program berkelanjutan setiap tahun,” kata Musthopa, Direktur Pusri di Palembang, Rabu (19/2/14).Penanaman bambu ini selain mencegah pendangkalan sungai, penghijauan, juga sumber ekonomi dan pangan. Rumpun bambu terbukti mampu menahan erosi dan mengontrol air. Ia juga penghasil oksigen yang baik, dan indah dipandang. “Tidak kalah penting bambu ini dapat dijadikan sumber ekonomi. Banyak industri perkayuan dari bambu betung.”",netral
+2014-061-08.json,Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi,"Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi | Bahkan rebung atau pucuk bambu bisa jadi makanan yang dikonsumsi sendiri maupun dijual. “Rebung banyak mengandung kalium dan serat hingga mencegah terkena stroke dan sejumlah penyakit akibat penyumbatan pembulu darah,” ujar dia. Bambu ini sekitar lima tahun dapat dipanen tanpa perlu merusak rumpun dan tidak gampang terbakar serta mampu meredam suara.Ide penanaman bambu ini belajar dari masyarakat yang hidup di masa Kerajaan Sriwijaya. Zain Ismed, Sekretaris Perusahaan Pusri mengatakan, masa Sriwijaya, bambu merupakan bahan baku bangunan dan alat-alat rumah tangga.Hulu Sungai Musi RusakPendangkalan Sungai Musi tak hanya dari sampah masyarakat, juga endapan lumpur dari hulu sungai. Ini dampak aktivitas industri dan perkebunan yang mengikis hutan.“Jadi alangkah baik penanam bambu di huluan sungai sebagai konservasi alam. Bambu ini baik meningkatkan cadangan air bawah tanah, hingga musim penghujan mencegah air dan kemarau tidak begitu kering,” kata Zain.Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel menilai,  upaya Pusri Palembang, tak memberikan dampak signifikan terhadap Sungai Musi. “Paling pemanfaatan ekonomi yang memiliki potensi terbaik.”Satu-satu mengatasi pendangkalan dan banjir serta kekeringan di Sumsel, dengan menghentikan berbagai aktivitas yang merusak hutan.“Hanya itu cara terbaik. Langkah-langkah pemerintah maupun pihak hanya mengurangi risiko dampak, bukan mengatasi masalah,” katanya.Data Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Musi Sumsel tahun 2005, kerusakan bantaran sungai sepanjang 8,860 kilometer, melalui Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Lahat dan Palembang. Sekitar 4,290 kilometer di Palembang.",netral
+2014-061-08.json,Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi,"Berharap Bambu Betung Kurangi Pendangkalan Sungai Musi | Kerusakan bantaran sungai terjadi di Sungai Harileko, melintasi Kabupaten Musirawas (1,1 kilometer), dan Sungai Rawas yang melintasi Kabupaten Musirawas (14,050 kilometer). Lalu, Sungai Lematang melintasi Lahat dan Kabupaten Muaraenim (9,411 kilometer), Sungai Ogan melintasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, OKU Induk, dan Ogan Komering Ilir  (11,780 kilometer). Kemudian, Sungai Komering melintasi OKU Timur (4,5 kilometer), dan Sungai Musi yang melintasi Palembang (4,290 kilometer). [SEP]",negatif
+2014-063-04.json,"Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan","Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan | [CLS] Puluhan warga transmigrasi Singkut VII, Desa Batu Putih, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun bersiaga menjaga perkebunan mereka sejak pagi, 8 Februari lalu. Berbekal senjata api rakitan, senapan angin, senjata tajam serta bambu runcing.Ada isu jika warga pendatang asal Desa Pantai dan Desa Rantau Kadam Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan hendak membalas pembakaran 26 pondok ladang yang terjadi tiga hari sebelumnya.Aparat kepolisian dan TNI serta Asisten I Arief Ampera, Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Edi Kusmiran bersama Camat Pelawan Singkut Samsurizal juga hadir di tengah-tengah warga Desa Batu Putih. “Betul, tadinya kita mendapat informasi bakal ada penyerangan dari warga penggarap yang pondoknya dibakar warga trans,” kata Samsurizal.Kapolsek Singkut AKP A. Lubis mengaku kondisi masih kondusif. “Kita imbau agar warga tidak terpancing oleh provokasi,” kata Lubis kepada Mongabay Indonesia, 8 Februari lalu. Lubis juga meminta masyarakat mengaktifkan sistem keamanan keliling (siskamling) secara bergiliran.Surono, warga setempat menceritakan, pagi itu sekira jam 6 pagi, lima orang warga hendak menyadap karet di kebun mereka yang tak jauh dari lahan yang digarap masyarakat pendatang asal Sumatra Selatan. Tiba-tiba mereka mendengar berkali-kali letusan senjata api rakitan. Diduga yang meletuskan tembakan adalah para pendatang yang menggarap lahan warga eks perkebunan sawit PT Duta PT Duta Multi Inti Palma Perkasa (DIPP).“Suara tembakan itu bikin mereka takut. Suaranya terdengar dari beberapa arah. Mereka memilih cepat pulang dan batal menyadap karet,” kata Surono, warga setempat kepada Mongabay-Indonesia, 8 Februari lalu.Wiji, seorang warga lain juga mendengar letusan itu. Ia menengok langsung  banyak orang yang berada di seberang desanya dan membawa senjata api rakitan. “Saya melihat sendiri para pendatang itu berkerumun seakan ingin menyerang kami,” katanya.",negatif
+2014-063-04.json,"Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan","Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan | Atas kejadian itu para warga Desa Batu Putih banyak memilih tetap untuk berada di desa dan bersiaga. “Kami berhak mempertahankan lahan kami. Lahan kami punya sertifikat dan setiap tahun kami membayar pajak, tetapi kami tidak pernah menikmati hasil. Warga pendatang justru yang merebut lahan kami,” ujar Surono.“Kami mempersenjatai diri sebagai bentuk kewaspadaan. Ancaman mereka  sangat serius dan tidak main-main. Jika kondisi tidak segera diselesaikan pemerintah daerah dan aparat bisa saja terjadi bentrokan dan jatuh korban jiwa,” Surono menjelaskan.Pembakaran Pondok Ladang Didukung Aparat KepolisianKetegangan ini bermula sejak 5 Februari lalu. Sekitar jam 10 pagi, ratusan warga gabungan dari beberapa desa di bawah naungan Koperasi Koperasi Harapan Abadi membakar 26 pondok ladang milik pendatang asal Sumatra Selatan itu yang berada di lokasi eks perkebunan sawit PT DIPP.Saat didatangi, pondok-pondok ladang nyaris kosong melompong. Hanya ditemukan beberapa barang mereka seperti satu unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z, satu unit angkong dan tiga butir peluru tajam kaliber 9 mm. Warga juga menemukan sebuah tulisan bernada teror yang berbunyi,” Kami hari ini kalah. Besok menang. Besok siapa yang mati tergeletak,” demikian bunyi tulisan di pondok.Warga berani membakar karena lahan yang digarap para pendatang asal Sumatra Selatan itu adalah hak milik warga transmigrasi. Lokasi lahan inilah yang merupakan perkebunan sawit eks PT DIPP. Bahkan sebagian besar lahan sudah bersalin menjadi kebun karet dan palawija.Menurut Ketua Koperasi Mandiri, Abdul Muthaha, konflik ini sudah terjadi sejak 2006 silam lalu antara masyarakat transmigrasi dengan PT DIPP – dulu dimiliki Susanto Lim.",negatif
+2014-063-04.json,"Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan","Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan | Sejak 1999, PT DIPP mendapat konsesi izin kelapa sawit seluas 7.000 hektare yang berlokasi di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun. Namun yang sudah ditanam sekitar 5.200 hektare. Lokasi kebun tersebar di lima desa: Batu Putih, Pematang Kulim, Mekar Sari, Payo Lebar, dan Siliwangi – semuanya berada di Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten Sarolangun.Namun semuanya adalah petani plasma dan tak pernah mempunyai kebun inti. Karena terus berkonflik dengan masyarakat, PT PT DIPP  lantas hengkang pada 2006. “Puncaknya setelah base camp perusahaan dibakar massa pada 2005. Hampir 10 tahun konflik ini vakum,” kata Kapolsek Singkut, AKP A. Lubis.“Lahan tersebut bukan tak bertuan, sertifikatnya atas nama masyarakat transmigrasi. Cuma karena berkonflik lama tak bisa dipanen hingga dipenuhi semak belukar,” kata Abdul Munthaha kepada Mongabay-Indonesia, 7 Februari lalu. Abdul tinggal di transmigrasi Singkut II, Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut – sekitar 15 kilometer dari transmigrasi Singkut VII, Desa Batu Putih.Sejak perusahaan hengkang, kebun ini mulai diduduki para pendatang dari Sumatra Selatan. Mereka membangun pondok-pondok ladang dan memanen kebun sawit tersebut.Lubis membantah jika kepolisian dinilai mendukung tindakan anarkis warga dengan membakar pondok ladang para pendatang. “Karena sudah lama tak selesai selama hampir 10 tahun. Masyarakat setempat dengan pendatang juga tak bisa berkomunikasi maka tidak ada cara lain. Kita mendukung masyarakat yang punya legalitas yaitu tanah bersertifikat,” Lubis menjelaskan.PT DIPP telah memasang iklan di internet sejak 20 Oktober 2012 lalu untuk menjual kebun sawit secara keseluruhan. Tarif yang dipatok Rp 65 juta per hektare.",negatif
+2014-063-04.json,"Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan","Konflik Meletus di Bekas Perkebunan Sawit, Aparat Kepolisian Turun Tangan | Dari salinan dokumen yang didapat Mongabay-Indonesia tertulis bahwa Komisaris PT DIPP, Ferry Tan (beralamat di Pontianak, Kalimantan Barat) menyerahkan kuasa penuh kepada Hendi S. (beralamat di Jambi) untuk menjual kebun tersebut dengan kesepakatan masyarakat atau koperasi mendapat kompensasi dari hasil penjualan kebun. Suara kuasa tersebut tertanggal 7 Mei 2012. Namun tak diketahui persis kebun ini dijual kepada perusahaan milik siapa. [SEP]",netral
+2015-004-11.json,"Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi?","Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi? | [CLS] Pertemuan para pihak membahas perubahan iklim (Conference of Parties) 21 di Paris, membuahkan kesepakatan Paris (Paris Agreement) pada 12 Desember 2015.  Ia akan menjadi protokol baru, menggantikan Protokol Kyoto. Kalangan organisasi masyarakat sipil buka suara menanggapi hasil perundingan ini. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai ada kemajuan penting dalam perundingan ini dengan memasukkan peran penting hutan terhadap mitigasi perubahan iklim. Sayangnya, pelibatan masyarakat adat—turun menurun menjaga hutan–, masih kurang dianggap dalam mitigasi perubahan iklim.“Sebagai penjaga ekosistem hutan dan lahan hambut,  tadinya saya berharap, pengakuan perlindungan dan perhormatan atas hak-hak masyarakat adat sebagai HAM akan sangat kuat. Ternyata, harapan saya tidak tercapai dengan Paris Agreement. Perjuangan masih harus berlanjut di perundingan berikutnya,” Abdon Nababan, Sekretaris Jenderal AMAN kepada Mongabay.Meskipun begitu, AMAN, katanya, mengapresiasi di bagian preambul ada upaya pengarusutamaan HAM, termasuk hak masyarakat adat, dalam penanganan perubahan iklim global. Seharusnya, ucap Abdon, kerangka kerja HAM ini diterjemahkan dan tercantum dalam pasal-pasal implementasi. Hal itu tak terjadi.AMAN, dan organisasi masyarakat adat lain dari seluruh dunia, katanya, sangat kecewa karena hak-hak masyarakat adat yang awalnya disebutkan dalam draf teks bagian operasional, yakni, Pasal 2.2, justru malah dihilangkan.“Hak-hak masyarakat adat hanya muncul di bagian teks operasional terkait adaptasi, untuk mitigasi justru tidak ada.”",negatif
+2015-004-11.json,"Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi?","Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi? | Dia menilai, posisi hak-hak masyarakat adat mengalami pelemahan karena rumusan pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat bagian teks operasional mitigasi tak ada. Kondisi ini, katanya, membuka peluang upaya-upaya mitigasi perubahan iklim oleh pihak swasta (korporasi) yang melanggar HAM. Terutama, mereka yang beroperasi di wilayah-wilayah adat dengan kandungan karbon tinggi.Untuk itu, kata Abdon, AMAN berharap kekhawatiran masyarakat adat ini tidak terjadi di Indonesia. Menurut dia, dalam pidato Presiden Joko Widodo, pada COP 21 itu berkomitmen dalam menurunkan emisi 29% atau sampai 41% dengan bantuan internasional, akan melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat. Namun, katanya, pidato Presiden yang belum menjadi kebijakan masih mungkin dalam pelaksanaan berbeda.“Mestinya (dengan komitmen ini) pelanggaran HAM masyarakat adat tidak terjadi di Indonesia. Kekurangan dokumen itu (Paris Agreement) bisa diperbaiki dalam kerja sama nyata. Pemerintah bisa bergotong royong dengan masyarakat adat.”Tak jamin perbaikan iklim Walhi juga menilai kesepakatan baru di Paris untuk penanganan perubahan iklim pada 12 Desember 2015, setelah molor sehari dari jadwal sebelumnya tak menjamin perbika iklim.Dalam siaran pers bersama, Friend of the Earth International dan Walhi menyebutkan, kesepakatan ini menguntungkan negara kaya dan tak memperbaiki nasib rakyat.Dipti Bathnagar, Koordinator Keadilan Iklim dan Energi, Friends of the Erath International mengatakan, bagi politisi, ini kesepakatan adil dan ambisius. Justru sebaliknya. Kesepakatan ini, katanya, pasti gagal dan masyarakat sedang ditipu.Seharusnya, masyarakat terdampak dan rentan perubahan iklim mendapat hal lebih baik dari kesepakatan ini. “Mereka paling merasakan dampak terburuk dari kegagalan politisi dalam mengambil tindakan,” katanya.",negatif
+2015-004-11.json,"Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi?","Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi? | Melalui janji-janji dan taktik intimidasi, katanya, negara-negara maju telah mendorong kesepakatan yang sangat buruk. Negara maju, khusus Amerika Serikat dan Uni Eropa mestinya membagi tanggung jawab adil (fair share) dalam menurunkan emisi, memberikan pendanaan dan dukungan alih tekhnologi bagi negara-negara berkembang dalam membantu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sayangnya, di Paris, negara-negara kaya berupaya membongkar konvensi perubahan iklim untuk memastikan kepentingan mereka sendiri.Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Walhi Nasional (Friends of the Earth Indonesia) menyatakan, bagi Indonesia, kesepakatan Paris akan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Kesepakatan iklim ini, katanya, tak memberikan jaminan perubahan sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. “Jadi lingkungan dan masyarakat Indonesia yang rentan terdampak perubahan iklim akan berada dalam kondisi makin mengkhawatirkan.”Sikap pemerintah Indonesia, kata Kurniawan, sangat pragmatis dan tak memainkan peran strategis dalam negosiasi di Paris. Hal ini, meletakkan Indonesia sebagai negara pengikut kesepakatan dan kepentingan negara maju. Pemerintah Indonesia, lebih mementingkan dukungan program bagian mekanisme pasar yang dibangun negara-negara maju dalam negosiasi di Paris.Dia mengatakan, kala pengelolaan hutan, pesisir dan laut, dan energi Indonesia masih jadi bagian skema pasar, maka tak bisa berharap perbaikan sistem pengelolaan sumber daya alam lebih maju.Dukungan dari kesepakatan Paris, pun, katanya, tak berarti dan tak berhasil tanpa perbaikan tata kelola hutan dan gambut, pesisir laut, menghentikan penggunaan energi kotor batubara. “Juga menghentikan kejahatan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam.”",negatif
+2015-004-11.json,"Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi?","Soal Kesepakatan Paris, Apa Kata AMAN dan Walhi? | Wimar Witoelar, pendiri Yayasan Perspektif Baru, juga anggota Dewan Pengarah Perubahan Iklim mengatakan, konsep COP kali ini berbeda dengan sebelumnya. “Bukan tawaran negara maju untuk diikuti tetapi semua dasar dari INDC (Intended Nationally Determined Contributions) masing-masing negara,” katanya.Dalam perundingan itu, secara internasional, kata Wimar, Indonesia, cukup dihargai dan dianggap sebagai good international citizenship. Presiden juga dinilai bisa bekerja bersama masyarakat sipil.Dia melihat masalah Indonesia, ada di dalam negeri, misal, kepercayaan kepada pemerintah. Masalah internal ini bisa menghambat langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan komitmen mengatasi perubahan iklim. “Itu yang kita khawatirkan. Masalah itu bisa menyita tenaga dan perhatian Presiden. Kondisi domestik harus rapi untuk manfaatkan modal internasional yang ada. Kalau tidak terkikis,” katanya.Untuk itu, katanya, pemerintah (Presiden) harus secepat mungkin mendapat kepercayaan warga, sebelum kepercayaan internasional pudar. “Hal-hal yang kalau kita lihat sehar-hari, baik karena gerakan politk negatif, atau salah presepsi, kalau lama akan jadi masalah internasional juga.”Kalau ingin melihat dokumen kesepakatan Paris, bisa klik di sini. [SEP]",positif
+2015-013-10.json,Negara Perlu Bangun Shelter Khusus Satwa Sitaan,"Negara Perlu Bangun Shelter Khusus Satwa Sitaan | [CLS] Negara dinilai perlu membangun shelter atau pusat penyelamatan satwa (PPS) khusus untuk menampung dan merawat sejumlah satwa sitaan dari perdagangan ilegal maupun perburuan liar.Ketua Profauna Indonesia, Rosek Nursahid mengatakan, keberadaan shelter sangatlah penting. Selama ini, satwa sitaan seringkali dititipkan ke lembaga koservasi atau dibiarkan kurang terurus di tempat penampungan sementara milik BKSDA.“Ketika kita bicara penegakan hukum terkait perdagangan satwa liar, keberadaan shelter menjadi sangat penting,” kata Rosek Nursahid kepada Mongabay-Indonesia di Malang, Jawa Timur, awal minggu ini.Penitipan satwa liar yang disita dari koleksi pribadi, pasar burung, maupun perdagangan, biasanya dititipkan di kebun binatang dan taman safari. Namun, tidak semua lembaga konservasi di Indonesia memiliki program rehabilitasi. Selain itu, lembaga konservasi lebih suka menampung satwa yang secara tampilan menarik, sehingga dapat dipertontonkan kepada pengunjung.Bagaimana dengan jenis satwa yang tidak menarik dan bermasalah secara psikologis atau kesehatan? “Mereka banyak terabaikan, tidak adanya shelter menjadi alasan untuk tidak dilakukannya penyitaan,” lanjutnya.Pembangunan shelter merupakan keharusan, mengingat Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi CITES (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). “Tempat itu tidak untuk komersil. Satwa akan dilepasliarkan kembali ketika kondisinya sudah baik. Malaysia, Singapura, dan Vietnam memiliki shelter yang dibangun dengan biaya negara. Bagaimana Indonesia?”Profauna memiliki Pusat Penyelamatan Satwa Petungsewu, Malang, sejak 2002. Saat ini, ada lima satwa yang dirawat di beberapa kandang besar. Kebanyakan merupakan jenis monyet atau primata yang mengalami trauma dan penyiksaan.",netral
+2015-013-10.json,Negara Perlu Bangun Shelter Khusus Satwa Sitaan,"Negara Perlu Bangun Shelter Khusus Satwa Sitaan | Salah satunya, seekor lutung budeng bernama Nami, yang diselamatkan dari bencana tsunami di Aceh 2004. Saat ditemukan mengapung, Nami penuh luka dan butuh tiga tahun untuk memulihkan kondisinya. “Dulu, Nami hanya diam, sekarang sudah mau naik-naik,” kata Harianto, keeper-nya Nami.Selain Nami, ada dua monyet ekor panjang yang diselamatkan dari aksi kekerasan warga. Monyet tersebut ditembaki saat memasuki permukiman di Malang.Dukungan Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Aschta Tajudin, setuju dengan ide pembangunann PPS, khusus satwa sitaan.Kebun Binatang Surabaya sebagai lembaga konservasi sering dijadikan alamat penitipan. Kurun waktu 2002-2003, KBS menerima titipan 1.400 satwa yaitu kura-kura batok, biyuku, burung, monyet ekor panjang, ular sawah, hingga buaya. “BKSDA Jawa Timur tidak memiliki fasilitas perawatan untuk satwa itu.”Menurut Aschta, PDTS KBS sudah tidak mampu lagi mengelola satwa titipan BKSDA, karena terbatasnya tempat dan fasilitas penunjang. Koleksi KBS saat ini sekitar 2.300 satwa di lahan seluas 15 hektar.Tujuan KBS adalah breeding. Sedangkan satwa sitaan untuk dilepasliarkan. “Kami kewalahan karena perlakuannya memang beda. Sejak 2013, kami tidak lagi menangani satwa sitaan yang sakit parah.”Aschta mengaskan, hingga kini satwa titipan BKSDA masih dirawat di KBS, dan tidak tahu sampai kapan dipelihara atau dipindahkan. “Biasanya lama, meski di surat hanya enam bulan dititipkan, faktanya tahunan.”Keberadaan PPS yang khusus menangani satwa sitaan memang penting. Terutama di Surabaya dan Jawa Timur keseluruhan yang sering dijadikan perlintasan perdagangan, apakah dari timur Indonesia atau sebaliknya. “Spesialisasi dan penanganannya berbeda. Banyak yang tertekan di perjalanan, jadi tidak bisa digabungkan,” pungkas Aschta. [SEP]",netral
+2015-014-04.json,"Si Paruh Gincu Ekek-Geling Jawa, Endemis Jawa yang Kritis","Si Paruh Gincu Ekek-Geling Jawa, Endemis Jawa yang Kritis | [CLS] Paruhnya merah, dengan warna dominan tubuh berwarna hijau dan sayap merah kecoklatan. Burung ini memiliki corak hitam di garis mata yang mengarah horisontal hingga ke belakang kepala. Karena paruhnya yang merah, kadang burung ini pun disebut si paruh gincu.Itulah sekelimut deskripsi tentang ekek-geling jawa (Cissa thalassina) atau javan green magpie dalam bahasa inggrisnya, yang termasuk jenis burung berkicau yang tersebar di kawasan Sunda Besar.Berbeda dengan kerabatnya ekek-geling kalimantan (Cissa jeffreyi), maka ekek-geling jawa memiliki paruh yang lebih panjang, keduanya pun memilik suara yang berbeda. Sebelumnya dua spesies ini dianggap sebagai spesies yang sama.Populasi burung endemis Jawa bagian barat ini kini diperkirakan kurang dari 250 individu. Ironisnya, ekek-geling Jawa justru kerap dijumpai di dalam sangkar meski sangat langka di alam.Sejak 2001, jenis burung pemakan serangga ini hanya tercatat di empat lokasi di Jawa yaitu Taman Nasional Merapi, Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango dan hutan sekitar Bandung Selatan. Burung ini tercatat pertama kali di Sukabumi pada 1906 dan terakhir kali di hutan sekitar Bandung pada 2006.Pada 26-29 September 2015 lalu, 35 ahli burung dari berbagai negara berkumpul dalam “First Asian Song Bird Trade Summit” untuk membahas jenis-jenis burung kicauan yang terancam perburuan dan perdagangan. Dalam pertemuan tersebut diidentifikasi 27 jenis burung kicauan di kawasan Sunda yang mencakup Semenanjung Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan yang terancam perdagangan. Dua belas di antaranya ditetapkan sebagai jenis prioritas untuk aksi konservasi.",negatif
+2015-014-04.json,"Si Paruh Gincu Ekek-Geling Jawa, Endemis Jawa yang Kritis","Si Paruh Gincu Ekek-Geling Jawa, Endemis Jawa yang Kritis | “Salah satu jenis prioritas itu adalah ekek-geling jawa,” tutur Ria Saryanthi, Head of Communication and Knowledge Center Burung Indonesia yang turut hadir dalam acara tersebut. Jenis burung kerabat gagak ini masuk kategori kritis (Critically Endangered) dalam Daftar Merah badan konservasi dunia IUCN akibat perdagangan.Meski terancam punah, saat ini di Indonesia, ekek-geling jawa belum dilindungi undang-undang. Karena itu, melalui Asian Song Bird Trade Summit para ahli mendorong agar jenis-jenis prioritas termasuk ekek-geling jawa dapat diusulkan sebagai jenis yang dilindungi.“Selain itu, perlu dilakukan penelitian terkait populasi dan genetikanya serta dilakukan penegakan hukum untuk penangkapan di alam,” ujar Ria.  Sembari menambahkan, di pertemuan tersebut juga disampaikan perlunya mengkaji jenis-jenis yang bisa diusulkan untuk program penangkaran dan reintroduksi serta penyadartahuan ke berbagai pihak.Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan burung ini menyebabkan beberapa ahli dan aktivis mencoba melakukan upaya penangkaran (captive breeding) untuk mempertahankan jumlah populasinya. Salah satunya adalah upaya yang dilakukan oleh Chester Zoo yang bekerjasama dengan Cikananga Wildlife Center (CWC, dulunya PPS Cikananga) sebagai member Treathened Songbird of Asia Working Group (TWASG), yang berupaya untuk merehabilitasi keberadaan burung berparuh gincu ini.Dalam artikel kerjasama antara Mongabay-Indonesia dan Burung Indonesia bulan November 2015 ini, Anda bisa mengunduh kalender digital untuk gadget atau komputer anda. Silakan klik tautan ini dan simpan dalam perangkat anda. [SEP]",negatif
+2015-017-12.json,Mengenaskan…Puluhan Peluru Bersarang di Tubuh Orangutan dari Taman Nasional Leuser Ini,"Mengenaskan…Puluhan Peluru Bersarang di Tubuh Orangutan dari Taman Nasional Leuser Ini | [CLS] Kabar duka datang dari kawasan Ekowisata Bukit Lawang, Langkat, Sumatera Utara. Orangutan Sumatera liar jantan yang hidup di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ini, mati mengenaskan dengan puluhan peluru senapan angin bersarang di tubuhnya. Diduga orangutan ditembak kala hendak mengambil durian di perkampungkan.Andi Basrul, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), kepada Mongabay mengatakan, kala ditemukan orangutan daam keadaan kritis dan diselamatkan ke karantina Sumatran Orangutan Center Protection (SOCP). Dugaan awal kematian karena berkelahi dengan orangutan lain hingga luka di bahu kiri.Kala tim dokter hewan SOCP bersama Orangutan Information Center (OIC) memeriksa, ternyata orangutan kena tembakan lebih 20 peluru.“Ada kemungkinan karena ulah manusia yang menembak saat orangutan masuk ke perkebunan warga untuk mengambil durian yang sedang musim. Orangutan suka durian.” Namun, ada juga dugaan satwa ini ditembak oleh pemburu. “Ini kita masih terus dalami dan usut tuntas.”Selama ini, orangutan di ekowisata Bukit Lawang jadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sana. Pemandu wisata membebaskan pengunjung memberikan makan walaupun sudah ada larangan. Untuk itu, Basrul juga akan menyelidiki apakah kejadian ini terkait dengan hal itu.Dia akan memanggil petugas lapangan, untuk diperiksa dan akan mendalami apakah ada terlibatan petugas yang menutup mata degan ulah pemandu wisata atau tidak. “Jika nanti ditemukan kelalaian dan kesalahan petugas akan tindak tegas.”Ian Singleton, Direktur SOCP, ketika dikonfirmasi Mongabay mengatakan hasil visum, saat tiba di karantina Rabu malam (22/10/15), dan Kamis, tim dokter hewan SOCP membius dan infus, sekaligus mencoba membersihkan luka luka.",negatif
+2015-017-12.json,Mengenaskan…Puluhan Peluru Bersarang di Tubuh Orangutan dari Taman Nasional Leuser Ini,"Mengenaskan…Puluhan Peluru Bersarang di Tubuh Orangutan dari Taman Nasional Leuser Ini | Luka parah di bahu kiri sudah infeksi berat, sampai ada beberapa ulat. Dari pemeriksaan, tim dokter menemukan tulang bahu kiri patah, dan bekas patah tulang lama di lengan kanan. Dari hasil rontgen, terlihat lebih 20 peluru senapan angin. Satu peluru menghancurkan mata kanan.“Walaupun tim dokter hewan kerja keras menyelamatkan, mereka gagal. Ia tewas karena kondisi kritis ini pada Kamis sore sekitar pukul 18.00.”Sapto Aji Prabowo, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat, menduga peluru oleh oknum-oknum yang mengambil kesempatan memburu kala orangutan muncul di perkebunan mengambil buah.“Ini tugas rumah kita. Saat musim durian orangutan muncul dan diburu. Kalau bahu luka saya mendapat info karena pukulan benda tumpul. Ini semua akan jadi bahan evaluasi kita dalam mengambil kebijakan ke depan.”Dia mengatakan, dari pemantauan mereka ada tiga orangutan berubah perilaku dan sulit dikontrol. Beberapa bulan lalu ada turis asing diserang karena memaksakan diri mendekat kala memberikan makan dan mencoba menyentuh. Namun dua masih bisa dididik, satu sangat liar, terkadang menyerang manusia.“Ini jadi pembahasan mendalam di BBTNGL. Jika memang tidak terkontrol mau tidak mau harus di translokasi ke area lain yang lebih aman dan lebih baik lagi bagi perkembangan mereka.”Soal orangutan mencari pakan di perkampungan merupakan hal alami, bukan harus diburu dan dibunuh. Sebab, masyarakat di sekitar hutan seperti di ekowisata Bukit Lawang, mendapatkan keuntungan dari wisatawan yang datang. [SEP]",negatif
+2015-020-03.json,"Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker","Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker | [CLS] Sebanyak 12 kapal yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia, dipastikan akan ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penenggelaman akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (19-20/10/2015) mendatang di tiga kota, Sabang (Aceh), Batam (Kepulauan Riau), dan Pontianak (Kalimantan Barat).Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, penenggelaman tersebut dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Cara tersebut, diyakini bisa memutus mata rantai kejahatan perikanan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia.“Selama belum masuk ke pengadilan, kapal-kapal yang melakukan pelanggaran bisa ditenggelamkan langsung,” demikian diungkapkan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Kamis (15/10/2015).Dikatakan dia, penggelaman kapal dilakukan, karena pihaknya ingin memberi efek jera kepada pelaku illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing di perairan Indonesia. Jika kapal-kapal tersebut langsung masuk ke meja pengadilan, maka dikhawatirkan hukuman uu peyang diberikan tidak setimpal.“Daripada kenapa-kenapa kalau ke pengadilan dulu, kita langsung tenggelamkan saja. Kan payung hukumnya juga sudah ada dan jelas. Kita tenggelamkan kapalnya, ABK-nya kita bawa ke darat,” tutur dia.Tentang 12 kapal yang akan ditenggelamkan nanti, Susi menyebutkan, 8 kapal diantaranya berasal dari KKP dan 4 kapal dari TNI AL. Untuk kapal-kapal yang ditenggelamkan KKP, rinciannya adalah 1 kapal berbendera Thailand akan ditenggelamkan di Sabang, 1 kapal berbendera Thailand dan 2 kapal berbendera Vietnam akan ditenggelamkan di Batam.“Sisanya, ada empat kapal yang akan ditenggelamkan di Pontianak. Untuk TNI AL ini teknis penenggelamannya diserahkan kepada mereka,” cetus dia. Adapun, empat kapal yang batal ditenggelamkan itu, seluruhnya kapal yang berbendera Filipina.Kapal Tanker",netral
+2015-020-03.json,"Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker","Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker | Selain menenggelamkan 8 kapal, Susi Pudjiastuti juga mengungakapkan bahwa pihaknya akan menenggelamkan  2 (dua) unit kapal tanker, yaitu MT Galuh Pusaka dan MT  Mascott II. Kedua kapal tanker tersebut ikut ditenggelamkan karena terbukti sudah melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia.Akan tetapi menurut Susi, walau akan ditenggelamkan, hingga saat ini informasi mengenai dua kapal tanker tersebut masih terbatas. Sehingga, informasi mengenai keduanya akan terus didalami untuk mendukung proses hukum yang akan dilakukan nanti.Adapun, kapal MT Galuh Pusaka ditemukan di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau pada 30 Juni 2014 dalam keadaan tanpa awak. Diduga, kapal tanpa awak tersebut sengaja diterlantarkan untuk mendapatkan klaim asuransi perusahaan.Selain melakukan perbuatan curang tersebut, dugaan lain yang dilakukan kapal MT Galuh Pusaka, adalah karena kapal tersebut tidak memiliki izin pengangkutan. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Asep Burhanuddin, izin kapal tersebut saat ditemukan sudah habis dan itu bisa diberikan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun penjara atau denda paling banyak Rp200 juta.“Selain itu, Galuh Pusaka juga tidak memiliki suat persetujuan berlayar, tidak melengkapi persyaratan navigasi, sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi  sarana bantu navigasi dan fasilitas alur pelayanan, dan tidak melaporkan kapal dari perairan Indonesia,” papar dia.Di samping Galuh Pusaka, kapal tanker lain MT Mascott II juga diduga kuat sudah melakukan pelannggaran. Menurut Asep, pelanggaran yang dilakukan adalah membawa muatan bahan bakar minyak tanpa dilengkapi dokumen pelayaran yang sah.“Dengan demikian, Mascott ini diduga mengangkut BBM tanpa izin, melakukan usaha pengangkutan pelayaran tanpa izin, ekspor barang tanpa dokumen yang sah, dan pemalsuan dokumen,” tandas dia.35 Kapal di Pengadilan",netral
+2015-020-03.json,"Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker","Selain 12 Kapal, KKP Akan Tenggelamkan Kapal Tanker | Selain 12 kapal beserta tambahan 2 kapal tanker, Asep Burhanuddin menjelaskan, sebenarnya masih ada kapal lain yang berstatus diduga melakukan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut jumlahnya mencapai 35 kapal.“Namun, kapal-kapal tersebut statusnya saat ini masih dalam tahap proses pengadilan. Jadi kita tidak bisa mengutak -atik mereka, apalagi sampai ditenggelamkan. Kita harus tunggu dulu proses hukumnya selesai,” ucap Asep.Ke-35 kapal tersebut, kata dia, 8 (delapan) ada di Pontianak (Kalbar), 12 di Batam (Kepri), 4 (empat) di Bitung (Sulawesi Utara), 5 (lima) di Merauke (Papua), 3 (tiga) di Ranai, dan 3 (tiga) di Tarempa, Kepri. [SEP]",netral
+2015-036-10.json,Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2),"Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2) | [CLS] Limboto merupakan nama danau yang tidak asing di telinga masyarakat Gorontalo. Dalam kehidupan nyata, peran Danau Limboto sangatlah penting sebagai penyedia air bersih, habitat flora dan fauna, hingga pencegah banjir. Limboto juga menampung air dari 5 sungai besar dan 23 sungai kecil.Untuk jenis burung, beberapa jenis dapat dengan mudahnya kita lihat. Ada dara-laut sayap-putih (Chlidonias leucopterus), elang bondol (Haliastus indus), blekok sawah (Ardeola speciosa), atau kuntul kecil (Egretta garzetta) yang semuanya pengunjung setia danau. Mengenai kehadiran burung migran alias pendatang, Idham Ali dari Gorontalo Wildlife Fotography dan Iwan Hunowu, pengamat burung, punya cerita seru. Di acara “Welcome Birds: Burung Migran dan Pesona Danau Limboto” itu Idham memperlihatkan berbagai jenis burung migran yang ia potret. Sembari Idham menjelaskan, Iwan mengungkapkan asal-muasal burung tersebut dan hendak kemana tujuannya.Seperti trinil semak (Tringa glareola). Burung ini menurut Iwan, memiliki ciri khas sewaktu terbang yaitu dengan kaki menjulur dari bawah ekor. Biasanya berbiak di Eropa bagian Utara dan Asia Utara. Pada musim dingin bermigrasi ke Afrika Selatan, Asia Selatan, dan Australia.“Kalau cerek asia (Caradrius veredus) kakinya kuning dibanding cerek kernyut, dan cerek-pasir besar. Sebaran di Siberia Selatan, Mongolia, Tiongkok Timur Laut. Bermigrasi sampai ke Sunda Besar sampai Australia bagian utara, namun jarang sampai selatan,” kata Iwan.Untuk cerek kernyut (Pluvialis fulva), sebarannya di Rusia dan Alaska. Musim dingin bermigrasi ke pesisir Amerika Utara dan Selatan, Eropa Barat, Afrika, Asia Selatan, Indonesia, dan Australia. Burung ini punya gaya khas ketika makan, yaitu berlarian kemudian berhenti dan mematuk makanan. “Jumlah telurnya 4 dan dieram selama 26 hari.”",positif
+2015-036-10.json,Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2),"Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2) | Menariknya, ada gajahan kecil (Numenius minutus) atau Little Curlew. Jenis ini tidak umum ditemukan di Indonesia. Idham bercerita, ia memotret burung tersebut pada 2014 dan diunggah di media sosial seperti facebook. Ternyata, dari media ini pencinta burung Australia melihat bahwa burung migran itu sangat jarang ditemukan. “Teman-teman di Australia kemudian memuatnya di majalah Australian Birdlife, Desember 2014,” kata Idham.Yang membanggakan menurut Idhan adalah dari hasil pengamatannya ia melihat pengunjung baru Danau Limboto, yaitu berkik-kembang besar (Rostratula benghalensis). Sebaran burung ini adalah Afrika dan Madagaskar, Pakistan ke Timur sampai China, Rusia Tenggara dan Jepang, dan ke selatan di Asia Tenggara, Sunda Besar, Filipina sampai Sunda Kecil dan Australia. Musim berbiaknya Juli hingga April. “Jenis ini pernah terlihat di Jawa Tengah. Artinya kalau dilaporkan, Danau Limboto adalah yang kedua di Indonesia.”Menurut Idham, data burung migran di Limboto saat ini berkisar 10-14 jenis. Namun ia menduga jumlahnya akan lebih banyak lagi. Karena ia menemukan beberapa jenis yang tidak terekam oleh kameranya.Akan tetapi, menurut Hanom Bashari, Biodiversity Conservation Specialist  Burung Indonesia, jumlah tersebut bertambah menjadi 34 jenis. Data ini merupakan hasil pengumpulan informasi yang dipadukan dengan data awal dan identifikasi lanjutan. “Sebut saja kedidi leher-merah, gagang-bayam belang, maupun trinil kaki-hijau,” jelasnya.Penyelamatan LimbotoMeski memiliki potensi besar terhadap burung migran, namun kondisi Limboto yang dangkal dan dipenuhi eceng gondok merupakan persoalan yang sangat meresahkan.",positif
+2015-036-10.json,Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2),"Danau Limboto Sebagai Destinasi Burung Pendatang (bagian – 2) | Fadly Alamri, dari Badan Lingkungan Hidup Gorontalo, menuturkan permasalahan danau yang hingga kini tak kunjung terang dikarenakan tidak adanya penegakan hukum. Menurut Fadly, wilayah sekitar danau bersinggungan langsung dengan lima kecamatan yang didiami oleh sekitar 2.000 jiwa. Sedangkan sebagian besar tanah itu sudah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).“Saat ini Pak Gubernur sudah mengeluarkan moratorium sertifikat tanah di Danau Limboto,” katanya.Fadly menuturkan, di Provinsi Gorontalo saat ini sudah ada kelompok kerja (Pokja) Danau Limboto. Satu hal yang saat ini dirancang adalah membuat zonasi danau dan jaring apung ramah lingkungan, mengatasi eceng gondok yang sudah 70 persen merambat dan menguasai danau, serta mengatasi problem sedimentasi. “Namun, persoalan yang tak kala besar adalah masyarakat miskin di sekitar danau.”Rahman Dako, Koordinator Forum Komunitas Hijau Kota Gorontalo mengatakan, persoalan danau seharusnya dilihat dari hulu. Perkebunan sawit telah menguasai hutan di kabupaten Gorontalo, yang aliran sungainya bermuara ke Danau Limboto. “Hutan di hulu sudah gundul. Ini persoalan utama yang harus diselesaikan.,”Sementara, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Komisi Lingkungan, Ansar Akuba menegaskan pentingnya melakukan review Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto. “Kelengkapan data dan informasi komprehensif semua pihak penting dikembangkan guna mendapatkan solusi yang tepat,” jelasnya.Dian Nasiboe, Duta Wisata Gorontalo yang hadir pada diskusi itu menuturkan, adanya informasi mengenai burung mirgan sangatlah membantu mempromosikan potensi pariwisata yang ada di Danau Limboto.“Kami siap membuat Danau Limbotolebih dikenal akan burung migrannya,” kata Dian.Bagian awal tulisan ini dapat dibaca pada judul berikut: Danau Limboto dan Pesona Burung Migran (bagian – 1) [SEP]",negatif
+2015-039-09.json,"Pakai Energi Matahari, Alat Masak Ini Bisa Gantikan “Tugas” Elpiji","Pakai Energi Matahari, Alat Masak Ini Bisa Gantikan “Tugas” Elpiji | [CLS] Gas elpiji sulit dan harga terus naik? Tampaknya temuan para mahasiswa Program Studi Teknologi Jaringan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, ini bisa jadi solusi. Mereka membuat alat bernama I-Clouder (integrated carts local food and microcontroller), ‘kompor’ memasak bagi penjual makanan, sebagai pengganti gas atau arang.“Alat ini memanfaatkan panas matahari sebagai sumber daya utama dan dikontrol dengan mikrokontroller berbasis arduino. Melalui solar cell, I-Clouder pakai turbular heater sebagai pemanas untuk pengganti kompor,” kata Bagas Prakasa, Ketua Tim, di Yogyakarta, baru-baru ini.Bersama keempat tim Bagas mengatakan, kelangkaan dan kenaikan harga gas melon dipastikan berdampak langsung pada pelaku UKM makanan. “Jadi kita buat alat ini. Ia  dapat mengatur suhu panci otomatis berdasar kebutuhan penjual.”Arief Noor Rahman,  anggota tim mengatakan, sistem kerja I-Clouder, dimulai perangkat solar cell sebagai penangkap panas matahari diteruskan ke akumulator untuk disimpan dan dikontrol perangkat bernama charging controller. Daya yang disimpan pada akumulator untuk menghidupkan box bontroller.Khoerul menambahkan, alat ini ramah lingkungan dan mandiri, tak terpengaruh kebijakan pemerintah soal energi.“Yang pasti lebih efisien, karena suhu dalam panci dapat diatur sesuai kebutuhan penjual. Saya berharap ini dapat diterapkan lebih luas.”Energi terbarukanPenggunaan energi sudah waktunya beralih ke energi terbarukan. Pemerintah, bisa mendorong pencapaian ini. Indarto, Guru Besar Fakultas Teknik UGM mengatakan, instrumen kebijakan bisa lewat berbagai peraturan perundang-undangan, perpajakan, kemitraan, pendanaan pemerintah dan mekanisme pasar. Misal, pemberian intensif pengembangan energi terbarukan, kewajiban perusahaan pembangkit energi fosil memiliki energi terbarukan dalam persentase tertentu. Bisa juga kebijakan tata niaga panasbumi agar menurunkan biaya operasi wajib pakai energi bersih.",positif
+2015-039-09.json,"Pakai Energi Matahari, Alat Masak Ini Bisa Gantikan “Tugas” Elpiji","Pakai Energi Matahari, Alat Masak Ini Bisa Gantikan “Tugas” Elpiji | Tantangan terberat pemanfaatan energi terbarukan, katanya, bagaimana menyelaraskan pengembangan dengan peluang pasar di Indonesia. “Bagaimana mengakses sumber keuangan global energi hijau dan bersih.”Menurut dia, saat ini perlu identifikasi hambatan, pengalaman, celah dan pelajaran dari pengalaman yang ada.Deendarlianto, Kepala Pusat Studi Energi UGM mengatakan, perlu pengembangan ekonomi daerah berbasis energi terbarukan. Caranya, dimulai riset dasar dan pengembangan riset berorientasi industri skala nasional. “Ia harus didukung segenap pemangku kepentingan negara.”Guna pengelolaan energi di Indonesia, dia mendorong pemerintah memperbesar peranan BUMN maupun BUMD. Penting juga mengkaji kembali rantai manajemen suplai sumber energi terbarukan. [SEP]",positif
+2015-052-05.json,10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya,"10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya | [CLS] Tidak selamanya, hewan yang berwajah “seram” itu berbahaya. Sebagian, justru bisa menjadi teman yang menyenangkan.Berikut, terangkum 10 hewan yang memang wujudnya tidak biasa, namun nyata-nyatanya tidak perlu ditakuti kehadirannya.1.     Aye-ayeAye-aye (Daubentonia madagascariensis) adalah satwa endemik Pulau Madagaskar yang merupakan primata noktural alias aktif di malam hari. Sebagian besar, satwa ini ditemukan di hutan pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut (m dpl).Satwa ini memiliki jari yang tipis dan panjang serta jari tengah yang lebih panjang dibandingkan jari-jari lain. Jari tengah ini dipergunakan untuk mencari dan mengambil larva dari rongga kayu. Tubuh aye-aye berwarna coklat gelap atau hitam dan memiliki ekor lebat yang ukurannya lebih panjang dari tubuhnya. Ia juga memiliki mata yang besar dan telinga yang sensitif.Masyarakat Madagaskar menganggap aye-aye sebagai hewan pembawa pertanda buruk sehingga sering memburunya. Aye-aye merupakan satu-satunya anggota yang masih ada dari genus Daubentonia dan keluarga Daubentoniidae.2. Hiu PenjemurHiu penjemur (Cetorhinus maximus) ini merupakan spesies ikan terbesar di dunia. Tak seperti ikan karnivora lain, hiu besar ini tak mengunyah, hanya memasukkan plankton –plankton dengan memfilternya melalui mulutnya yang besar.Yang tidak yang tahu bila sebenarnya ikan ini tak bisa memasukkan sesuatu seukuran bola volley ke dalam perutnya, terlebih memangsa manusia. Hiu Penjemur ini bisa ditemukan di semua samudera di dunia, terutama di perairan yang dingin.3. Kelelawar VampirKelelawar vampir (Desmodontinae) memanglah hewan penghisap darah. Wajahnya  menakutkan, hidup di gua gelap, terbang malam hari, dan kadang bergelantungan di pepohonan. Namun, sekali waktu Anda perlu melupakan hal-hal mengerikan tersebut, karena sebenarnya kelelawar ini mempunyai beberapa keunikan.",positif
+2015-052-05.json,10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya,"10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya | Meski makanan utama mereka memang darah, namun amat jarang menghisap darah manusia, atau bahkan mungkin tak pernah sekalipun sepanjang hidupnya. Mereka lebih suka menghisap darah hewan peliharaan seperti sapi, kerbau, kambing, atau burung. Hewan ini menghuni kawasan tropis dan subtropis yang lembab di Amerika Tengah hingga Amerika Selatan.4. Burung Bangkai Burung bangkai sering dianggap jelmaan setan. Bukan hanya karena wujudnya yang menakutkan – sayap lebar dan kepala botak – tapi juga kebiasannya yang hanya muncul saat ada bangkai tergeletak.Namun sebenarnya, burung ini sama sekali tidak berbahaya. Mereka memang punya paruh lancip dan kuku-kuku yang tajam, namun keduanya tidak mereka gunakan untuk membunuh mangsanya, melainkan untuk merobek bangkai. Burung yang dalam Bahasa Inggris disebut Vulture ini tidak terdapat di Benua Australia dan Antartika.5. Laba-laba Goliath Sesuai namanya, laba-laba goliath “pemakan burung” atau Goliath birdeater (Theraphosa blondi) merupakan laba-laba raksasa yang hidup di hutan hujan kawasan Amerika Selatan. Julukan “pemakan burung” disematkan karena saat pertama kali ditemukan oleh ilmuwan ia sedang melahap burung kolibri yang sudah mati. Meski begitu, makanan laba-laba ini bukan burung, melainkan serangga yang lebih kecil.Meski penampilannya menakutkan – berukuran besar, gigi taring yang runcing, dan tubuh yang ditumbuhi bulu-bulu tipis dan jarang – namun laba-laba raksasa ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia. Memang, dia memiliki bisa, namun tak ‘seberbahaya’ bisa yang dimiliki tawon.Hewan ini hidup di hutan hujan dataran tinggi Suriname, Guyana, Guyana Perancis, Brasil bagian utara dan Venezuela bagian selatan.6. Buaya GharialGharial benar-benar mirip buaya dalam segala aspek, kecuali moncongnya yang panjang lancip. Penampilannya yang mirip buaya inilah yang membuatnya dianggap sebagai pemakan manusia dan ditakuti setiap kemunculannya.",netral
+2015-052-05.json,10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya,"10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya | Namun, faktanya, rahangnya yang tipis itu sangat ‘rapuh’ dan takkan mampu mengunyah hewan-hewan berukuran besar. Sehingga, makanannya adalah katak, ikan, atau bahkan serangga. Jika bertemu manusia, Gharial akan selalu menghindar dan menjauh.Gharial hidup di sungai-sungai di India, Pakistan, Myanmar, hingga Bhutan, dan Nepal.7. Laba-laba Arrachnida RaksasaMeski sering dianggap sebagai laba-laba unta (camel spider) atau bahkan kalajengking angina (wind spider), hewan ini sama sekali bukan laba-laba atau kalajengking. Inilah Solifugae.Mereka bisa tumbuh hingga berukuran beberapa centimeter dan mampu berlari hingga 16 km per jam. Banyak Tentara Amerika yang bertugas di gurun-gurun di Timur Tengah bertemu dengan hewan yang mereka percaya suka memakan daging manusia. Cerita yang tidak benar tentu saja. Padahal, satwa ini justru bagus untuk mengendalikan hama, karena kesukaannya memakan serangga.Solifugae ini bisa ditemukan di daerah bergurun atau tandus di hampir semua benua kecuali Australia dan Antartika.8. Ular SusuBagi yang takut ular, ular susu atau milksnake (Lampropeltis Triangulum) tentulah menakutkan, karena seringkali dianggap sebagai ular karang yang amat beracun. Sebenarnya, warna di sekujur tubuhnya itu merupakan wujud kamuflase untuk menjauhkan dari para predator.Realitanya, ular ini tidak berbahaya dan bahkan takkan bereaksi jika kita pegang. Tapi pastikan bahwa yang kita pegang itu adalah milksnake, bukan coral snake (ular karang) yang beracun.Para pengamat ular sudah membuat satu kalimat yang mudah kita ingat “Red next to black is a friend of Jack; red next to yellow will kill a fellow” yang kurang lebih berarti jika warna merahnya bersambung dengan warna hitam, maka itulah milksnake, namun jika warna merahnya tersambung dengan warna kuning, itulah coral snake yang berbahaya.",netral
+2015-052-05.json,10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya,"10 Hewan “Menakutkan” Ini Ternyata Tidak Berbahaya | Hewan ini tersebar secara luas di benua Amerika, mulai dari bagian selatan Kanada di Amerika Utara hingga Venezuela di Amerika Selatan.9. Kaki Seribu RaksasaInilah salah satu hewan yang wujudnya juga menakutkan. Apalagi berukuran raksasa, sebagai salah satu kaki seribu terbesar di dunia.  Kaki seribu dari Afrika (Archispirostreptus gigas) ini berwana hitam legam dengan panjang hingga 40 cm, mempunyai hampir 250 kaki, dan mampu hidup hingga 10 tahun. Meski menyeramkan, namun kaki seribu ini sama sekali tidak berbahaya.Hewan ini dapat ditemukan di benua Afrika bagian timur seperti Mozambique dan Kenya. Habitatanya adalah hutan dataran rendah dan bahkan di pesisir pantai yang jarang pohon.10. Pari MantaIkan pari yang ini, tidak seperti ikan pari yang Anda bayangkan. Apalagi, jika Anda menganggapnya hewan yang beracun dan mematikan, sehingga menyebabkan seorang biologist dan pembawa acara wildlife kenamaan dunia, yang berasal dari Australia, meninggal karena sengatannya.Sosok pari ini selalu dicari oleh para pehobi scuba diving, untuk dinikmati atau bahkan diabadikan keindahannya. Ikan pari hantu, atau biasa dikenal dengan pari manta, nama ikannya.Pari manta merupakan salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuhnya dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya mencapai 6 – 8 meter. Bobot terberatnya yang pernah diukur mencapai tiga ton. Pari manta juga bukan merupakan pari yang beracun, ekornya tidak mempunyai sengat seperti kebanyakan ikan pari lainnya. [SEP]",negatif
+2015-055-16.json,"Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya?","Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | [CLS] Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan (PPLB) merupakan perencanaan penggunaan lahan yang menekankan metode pemetaan partisipatif dan perencanaan tata guna lahan yang lebih detil. Proses ini menekankan pada lima aspek besar yaitu sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, dan pemerintahan.Perencanaan tata guna lahan berkelanjutan harus dibangun melalui pendokumentasian pengetahuan lokal masyarakat mengenai ruang hidupnya yang mencakup sumber-sumber penghidupan dan wilayah lindung mereka. Hasil dari PPLB ini, nantinya akan disusun secara sistematis sebagai masukan penting yang diintegrasikan dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten atau kota.Proses pembangunan kesepakatan tersebut, dilakukan melalui forum diskusi desa, lalu ke kecamatan, dan dilanjutkan ke kabupaten. Forum ini sekaligus sebagai media komunikasi, penyebaran informasi, bahkan sebagai penyelesaian masalah baik di dalam maupun antar-desa.Akan tetapi, dikarenakan perencanaan penggunaan lahan merupakan proses yang rumit, terkadang melibatkan intrik politik, pada praktiknya di beberapa tempat, penyusunan RTRW kabupaten sering kali tidak melihat kondisi faktual masyarakat setempat.Alih-alih mendatangkan keadilan ruang bagi masyarakat, penyusunan RTRW kabupaten yang telah diatur dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tersebut tak jarang dijadikan ajang pembagian konsesi wilayah dan sumber-sumber pertanian untuk investasi skala besar. Padahal, masyarakat pedesaan telah memiliki konsep ruang tersendiri berdasarkan pengetahuan dan kearifannya.Deny Rahadian, Koordinator Nasional Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), menuturkan bahwa PPLB merupakan pengembangan metode pemetaan partisipatif yang mensyaratkan sinergisitas antara rencana pengelolaan masyarakat dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.",netral
+2015-055-16.json,"Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya?","Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | Dalam PPLB, diatur mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan sesuai daya dukung lahan, serta kesesuaian kondisi sosial ekonomi masyarakat. “PPLB merupakan jalan menuju keadilan ruang dan solusi atas konflik ruang yang selama ini terjadi,” ungkapnya dalam Seminar Nasional Mendorong Integrasi Peta Kelola Rakyat Melalui Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, di Bogor, Kamis (21/5/2015).Menurut Deny, hakikat PPLB adalah merubah paradigma pembangunan desa yang selama ini hanya ditentukan oleh kebijakan pusat atau pemerintah daerah menjadi subjek perencana yang didukung oleh pemerintah daerah. Yaitu, dengan cara memberi akses seluasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan wilayahnya melalui pendekatan participatory approach bukan command and rule paradigm sebagaimana yang terjadi.Pendampingan Kegiatan pendampingan yang dilakukan JKPP terhadap komunitas lokal di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah dan masyarakat adat di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan menunjukkan betapa pentingnya PPLB dilaksanakan.Menurut Deny, di Kecamatan Timpah yang sebagian besar wilayahnya gambut justru oleh pemerintah setempat diberikan izin untuk perusahaan kelapa sawit yang merupakan ancaman besar. Melalui PPLB terlihat jelas bahwa tingkat kesesuaian penggunaan lahan masyarakat dengan draf RTRW kabupaten hanya 36 persen.Nilai positifnya adalah, melalui PPLB, Pemerintah Daerah Kapuas menyambut baik masukan data dari hasil PPLB tersebut dalam pembahasan draf RTRWK dan RTRWP. Proses tersebut dicapai melalui forum diskusi ruang yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui PPLB.",positif
+2015-055-16.json,"Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya?","Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | Sementara, berdasarkan PPLB untuk kesesuaian wilayah masyarakat di Kecamatan Rampi dengan wilayah lindung dalam RTRWK Luwu Utara, hanya 20 persen saja atau sekitar 4.598,6 hektar yang terlihat. Sisanya, sekitar 80 persen atau 19.550 tidak sesuai.Sementara, wilayah lindung dalam peta perencanaan masyarakat Rampi yang dialokasikan sebagai kawasan budi daya di RTRWK seluas 55.289 hektar. Melalui PPLB tergambar, kesesuaian wilayah hanya tercapai 47,38 persen, sementara sisanya sekitar 52,62 persen atau 61.409 hektar tidak sesuai.Baharuddin Nurdin, Sekretaris Bappaeda Luwu Utara, mengatakan sejauh ini PPLB telah memberikan masukan positif terhadap implementasi Perda Kabupaten Luwu Utara No 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah 2010-2015. Yang terpenting adalah membantu penerapan pembangunan pertanian berkelanjutan.Menurut Baharuddin, hal yang telah dicapai melalui PPLB adalah adanya peta partisipatif Kecamatan Rampi, analisis peta usulan masrakat untuk areal penggunaan lain, serta sinkronisasi data dengan SKPD terkait, misalnya soal kehutanan. “Pemkab telah melahirkan Perda sistem Perencanaan Daerah dan Peraturan Bupati mengenai Sistem Perencanaan pembangunan Partisipatif. Dokumen PPLB Kecamatan Rampi ini nantinya akan diserahkan ke Pemkab Luwu Utara melalui Bappeda sebagai masukan penyusunan rencana detil tata ruang (RDTR) dan revisi RTRW Luwu Utara,” ujarnya.Budi Rario, Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Bappeda Kapuas, menuturkan bahwa Pemkab Kapuas sangat mengapresiasi kegiatan PPLB tersebut karena terjadi sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah dan JKPP itu sendiri. Dengan begitu, semua pihak dapat dilibatkan sehingga konflik dapat diminimalisasi.",positif
+2015-055-16.json,"Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya?","Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | Budi memberikan usulan agar kedepannya ada pembaruan aspek kebijakan dan yuridis mengenai perencanaan dan tata kelola lahan di tingkat masyarakat. “Dengan begitu pemberdayaan masyarakat dengan segala kondisi dan potensinya dapat diterapkan secara luas dan maksimal.”Peran peta partisipatifOswar Muadzin Mungkasa, Direktur Tata Ruang dan Pertanahan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasonal (PPN/Bappenas), menuturkan bahwa rencana tata ruang perdesaan yang merupakan bagian dari kabupaten harus tercakup dalam rencana tata ruang kabupaten. Pembangunan kawasan perdesaan tersebut meliputi penyusunan rencana tata ruang perdesaan secara partisipatif.Menurut Oswar, peran PPLB melalui peta partisipatif dapat mendukung sekaligus memberi masukan kritis terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW.Juga, menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan lahan bagi masyarakat. “Peta kelola rakyat ini dapat dijadikan alat untuk pengendalian pemanfaatan ruang demi menjamin terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.”Budi Mulyanto, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menuturkan, secara umum konflik agraria terjadi di masyarakat dikarenakan administrasi pertanahan masih dalam proses penataan. Khususnya di bidang pengukuran, pemetaan, dan mekanisme legalisasi tanah yang beragam. Kondisi ini makin rumit dengan masih adanya aturan hukum yang tumpang tindih dan juga bias. “Namun, untuk beberapa masalah masih terjadi kekosongan hukum.”",netral
+2015-055-16.json,"Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya?","Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan, Apa Manfaatnya? | Peta, menurut Budi, merupakan alat bantu bagi Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna memberikan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). “Substansi peta yang dapat memberikan kepastian hukum sebaiknya memenuhi standar teknis kartografis, dijustifikasi oleh pemegang hak yang berbatasan, dilegalisasi oleh pejabat berwenang, dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi spasial,” jelasnya. [SEP]",positif
+2015-058-12.json,"RSPO Larang GAR Buka Kebun Baru, Mengapa?","RSPO Larang GAR Buka Kebun Baru, Mengapa? | [CLS] Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) melarang salah satu anggota top mereka, Golden Agri-Resources (GAR) untuk memperoleh maupun mengembangkan kebun baru. Larangan ini sampai menunggu penyelesaikan kasus atas laporan Forest Peoples Programme (FPP), terhadap PT Kartika Prima Cipta (KPC),  anak usaha sawit Sinar Mas Grup ini di Kalimantan Barat, Indonesia.FPP pada 9 Maret 2015, melayangkan komplain ke RSPO yang menyebutkan, GAR telah mengabaikan beberapa standar RSPO dalam operasi perusahaan di Kalbar. Antara lain, tahun lalu GAR mengajukan perluasan perkebunan di 18 anak perusahaan di Kalimantan. Padahal, salah satu anak usaha,  KPC, mengambil tanah masyarakat tanpa persetujuan dan gagal melakukan penilaian kawasan bernilai-konservasi tinggi (high corservation value/HCV).Setelah mendapat pandangan dan GAR dan FPP, pada 15 April 2015, panel komplain RSPO pun menyatakan, GAR atau KPC tak mendapat persetujuan penuh masyarakat di wilayah konsesi untuk menggunakan lahan mereka buat perkebunan sawit. “Jadi, berdasarkan itu, semua pembangunan GAR/KPC dihentikan sampai penyelesaian pengaduan dan memberikan jawaban pada panen atas semua tuduhan. Kami menanti respon sampai 20 Mei 2015,” begitu bunyi surat RSPO yang ditandatangani Ravin Krishnan, selaku koordinator panel komplain RSPO pada 6 Mei 2015.Marcus Colchester, Penasehat Kebijakan Senior FPP mengatakan, Kartika Prima saja yang merupakan pilot project komitmen nol deforestasi GAR seperti itu. Hingga FPP mempunyai alasan untuk tak percaya pada anak usaha lain.Dia berharap, keputusan RSPO ini membuat GAR bernegosiasi dengan masyarakat yang lahannya diambil tanpa memperhatikan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC).“Kami sangat mendorong RSPO menjunjung tinggi standar mereka. Kita harus menghilangkan semua perampasan tanah dari rantai suplai RSPO,” katanya dalam rilis kepada media.",negatif
+2015-058-12.json,"RSPO Larang GAR Buka Kebun Baru, Mengapa?","RSPO Larang GAR Buka Kebun Baru, Mengapa? | Sebelum itu, survei lapangan FPP bersama organisasi lokal, LinkAR-Borneo, menemukan perusahaan mengajukan ekspansi operasi setelah mereka mengambil lahan warga tanpa persetujuan penuh, tak memenuhi penilaian HCV dan legalitas dipertanyakan. Hasil surveipun disampaikan dan perusahaan lamban merespon meskipun beberapa kali disuarakan, hingga akhirnya ke RSPO.Colchester mengatakan, GAR juga harus mengambil langkah maju untuk memperbaiki segala kekurangan dalam proses pengambilalihan lahan yang berdampak pada masyarakat. “Juga mendesak GAR harus menghormati komitmen mereka buat mengalokasikan 20% lahan buat petani skala kecil seperti yang telah dijanjikan.”Agus Sutomo, Direktur  Eksekutif LinkAR Borneo mengingatkan, pemerintah agar mencatat keputusan RSPO ini. Bahwa, penegakan hukum lemah dan membagi-bagi lahan masyarakat adat lewat izin buat kebun sawit tanpa meminta persetujuan mereka lebih dulu berdampak buruk bagi manusia, hutan dan Indonesia. [SEP]",netral
+2015-076-16.json,Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya?,"Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | [CLS] Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat merupakan salah satu pulau terindah di Indonesia yang patut dikunjungi. Terdiri dari empat pulau besar yaitu Siberut, Sipora, Pagai Selatan dan Pagai Utara serta terdapat 94 buah pulau kecil, menjadikan Mentawai pulau  yang sangat indah dan menjadi tujuan wisata.Sebagai pulau terluas diantara tiga pulau lainnya, Pulau Siberut memiliki kekayaan jenis tumbuhan dan satwa endemik, sehingga sering menjadi tempat penelitian. Tercatat ada 846 jenis tumbuhan, dari 390 genus dan 131 suku, meliputi pohon, semak, herba, liana dan epifit. Sebanyak 503 jenis tumbuhan diantaranya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bahan obat tradisional.Pulau Siberut menjadi kawasan yang fenomenal dan unik karena tingkat endemisitas yang sangat tinggi yaitu 15% flora dan mencapai 65% untuk mamalia. Dari 29 mamalia yang tercatat di Pulau Siberut terdapat 21 spesies endemik. Empat diantaranya jenis primata yang hanya dimiliki oleh Kepulauan Mentawai yaitu bilou atau siamang kerdil (Hylobates klosii), simakobu atau monyet ekor babi (Simias concolor), bokkoi atau beruk mentawai (Macaca pagensis), dan joja atau lutung mentawai (Presbytis potenziani).Bilou atau siamang kerdil (Hylobates klosii) merupakan jenis primata yang paling terkenal di Mentawai. Bilou memiliki bulu-bulu yang jarang berwarna hitam gelap dan terdapat selaput antara jari kedua dan ketiga. Primata monogami ini hidup secara berkelompok yang terdiri dari induk jantan dan betina dengan anak-anaknya yang belum dewasa, dengan satu keluarga rata-rata tiga sampai empat individu. Sedangkan jumlah anggota dalam satu kelompok dapat mencapai 11 individu.",positif
+2015-076-16.json,Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya?,"Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Sebagai jenis arboreal tertua yang masih hidup, bilou merupakan jenis primata yang paling banyak menghabiskan waktu di atas pohon yang tinggi (lebih dari 20 meter) dengan pakan yang disukainya adalah Ficus sp, nibung liana dan tangkai. Pekik bilou paling sederhana, lebih panjang dan bervariasi diantara pekikan jenis kera arboreal lainnya.Siamang kerdil ini jarang turun ke tanah, karena termasuk satwa yang pergerakannya banyak menggunakan lengan-lengan yang panjang untuk berpindah/melompat dari satu pohon ke pohon yang lain sehingga sulit bergerak di permukaan tanah. Karena arboreal, menjadikan bilou jenis primata yang hidupnya paling dipengaruhi oleh kegiatan penebangan hutan.Primata Arboreal UnikSedangkan joja atau lutung mentawai (Presbytis potenziani) mempunyai bentuk yang paling indah diantara primata endemik, dengan punggung hitam berkilat, bagian perut berwarna coklat tua, putih sekitar muka dan leher dan ekor yang panjang dan hitam seperti sutera.Meskipun termasuk dalam genus tropis Asia yang besar dan menyebar luas, joja memiliki keunikan dalam banyak hal. Betina dewasa dan jantan pasangannya ikut serta dalam pekikan dan peragaan tantangan terhadap kelompok lain, tidak seperti kera arboreal jenis lainnya, karena hanya jantan saja yang melakukan kedua hal tersebut.Joja biasanya mengeluarkan bunyi sebelum fajar dan dijadikan sebagai tanda teritori kelompoknya sehingga kelompok-kelompok binatang lainnya dapat menghindarkan diri. Primata arboreal sejati ini, hampir sepanjang hidupnya tinggal di pohon dan jarang sekali turun ke tanah. Makanannya terdiri dari setengahnya berupa buah-buahan, 35% daun-daun dan 15% biji-bijian, kacang, bunga dan materi tumbuhan lainnya.Bekantan Mentawai",positif
+2015-076-16.json,Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya?,"Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Simakobu atau monyet ekor babi (Simias concolor) termasuk kedalam keluarga bekantan. Tetapi simakobu sangat berlainan dari bekantan dan semua bentuk monyet lainnya karena ekornya yang pendek menyerupai ekor babi, badan yang gemuk pendek dan anggota-anggota badan yang sama panjang. Ada dua jenis warna bulu simakobu yaitu kelabu tua dan keemasan.Primata ini juga arboreal, hidup di atas pohon dan memakan daun-daunan. Simakobu hidup dalam satu kelompok yang terdiri dari 1 betina, 1-5 jantan dewasa dan anak-anak. Jantan dewasa memiliki ukuran yang lebih besar dari betina dewasa dan memiliki gigi taring dua kali lebih panjang dari gigi taring betina dewasa.Monyet ekor babi sangat mudah diburu. Seekor simakobu seringkali melarikan diri dalam jarak dekat saja dan kemudian duduk bersembunyi dalam kanopi sehingga menjadi sasaran empuk bagi pemburu. Simakobu diburu dua kali lebih banyak dari jenis lainnya. Jika satu kelompok melarikan diri, betinanya akan tertinggal dibelakang sehingga betina jenis Simakobu lebih sering dibunuh dari pada jantannya.Beruk MentawaiBokkoi atau beruk Mentawai (Macaca pagensis) sangat erat hubungannya dengan beruk yang ada di Sumatera, Kalimantan dan benua Asia Tenggara, tetapi mempunyai warna bulu yang lebih gelap yang kontras sekali dengan bagian pipi yang putih serta pekik yang unik. Beruk ini tidak hanya hidup di pulau besar, tetapi juga hidup di pulau-pulau kecil seperti Pulau Siberut.Primata ini juga mengeluarkan bunyi sebelum fajar tetapi tidak menunjukkan pekikan teritori. Bokkoi jantan berulangkali mengeluarkan pekikan supaya terus berhubungan dengan anggota kelompoknya yang juga menjawab dengan jerit dan suara-suara yang biasa mereka keluarkan untuk tetap berhubungan satu sama lain dalam hutan lebat.",netral
+2015-076-16.json,Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya?,"Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Dalam satu kelompok Bokkoi terdiri dari 30 individu, umumnya terdiri satu jantan dengan dari 8-10 individu saja. Satu kelompok akan terabgi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mencari makanan dan kembali bergabung pada waktu malam hari.Habitat bokkoi sangat luas, dari daerah mangrove ke hutan primer dipterocarpaceae dan hutan yang ditebang serta ladang pertanian dimana mereka sering menemukan makanan. Karenanya primata ini paling sedikit diselidiki. Dagingnya yang lezat, menjadikan primata ini sering diburu dan dikonsumsi di beberapa daerah.Populasi Cenderung MenurunDekan Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Yumarni,  yang ditemui Selasa (24/02/2015) menyebutkan pihaknya pada Juni 2014 telah melakukan monitoring populasi bilou, simakobu, bokkoi dan joja di enam titik dalam areal Taman Nasional Siberut. Dengan metode sistem jalur (line-transect), monitoring bertujuan mengetahui perubahan komunitas popuasinya. Hasilnya,  keempat primata itu masih dapat ditemukan, khususnya di daerah Bekemen, Matotonan, Kaleak, Sirisura, Sagalubek dan Saibi.“Sebaiknya harus ada kegiatan penelitian berupa studi populasi mengenai kualitas habitat dan ketersediaan pakan satwa ini di alamnya, agar memudahkan dalam melakukan monitoring terhadap perkembangan populasi primata endemik ini,” katanya.Yumarni mengatakan populasi primata itu, terutama bilou cenderung menurun, karena ancaman perburuan dari masyarakat setempat untuk kegiatan ritual adat dan prasyarat pengobatan oleh Sikerei (dukun Mentawai). Bokkoi dan simakobu merupakan hewan buruan saat upacara eneget yakni upacara yang menandai seorang anak laki-laki masuk fase dewasa. Biasanya si anak akan dibawa ke dalam hutan dengan membawa  panah serta busur sebagai alat untuk berburu.",netral
+2015-076-16.json,Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya?,"Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Staf Hukum dan Kebijakan dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Pinda Tangkas Simanjuntak, mengakui adanya perburuan oleh masyarakat tapi hanya dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada saat bulan purnama dan hanya untuk kebutuhan ritual atau upacara adat semata.Sehingga dia membantah jika kepunahan primata endemik Mentawai itu disebabkan oleh aktifitas perburuan yang dilakukan masyarakat. Populasi primata itu menurun akibat berkurangnya tutupan lahan untuk operasional perusahaan kayu semenjak 1970-an di Kepulauan Mentawai. Primata endemik itu mungkin hidup dan berkembang di areal-areal konsesi perusahaan.Saat ini mungkin hanya dalam kawasan Taman Nasional Siberut saja populasi primata endemik Kepulauan Mentawai ini bisa bertahan, sebab tutupan hutannya masih terjaga dan pakannya pun tersedia. Pinda pesimis primata ini dapat berkembang baik di luar itu.Kepala Balai Taman Nasional Siberut, Toto Indraswanto kepada Mongabay pada Selasa (24/02/2015) mengatakan meski belum masuk dalam 14 jenis satwa dilindungi yang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) pada tahun 2009-2014, bilou termasuk dalam satwa yang dipantau perkembangannya.Pada Renstra PHKA tahun 2015-2019 yang meningkatkan 14 jenis menjadi 25 jenis satwa, bilou masuk sebagai satwa dilindungi yang akan dipantau perkembangannya khusus di kepulauan Mentawai. Pelaksanaan Renstra itu yang menargetkan peningkatan 10 persen populasi selama 5 tahun itu akan dievaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.",netral
+2015-076-16.json,Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya?,"Inilah Empat Primata Endemik Kepulauan Mentawai. Apa Keunikannya? | Sedangkan Biodiversity and Forest Carbon Spesialist Fauna and Flora International (FFI) Joseph Adiguna Hutabarat, mengatakan jumlah populasi bilou bervariasi, tergantung pada metode sampling yang digunakan, areal yang menjadi fokus penelitian dan kondisi pada saat dilakukan penelitian. Dari hasil penelitian populasi bilou yang dilakukan oleh Chivers (1977) mencapai 84.000 ekor, Whitten (1980) mencapai 54,000 ekor, Paciulli (2004) mencapai 3,500 ekor, Whittaker (2005) mencapai 20,000 hingga 24,000 ekor, Quinten et al, (2009) mencapai 9,3 ‐7,6 ekor per kilometer persegi, Bismark (2006) mencapai  8,14 individu per km2, Höing et al. (2013) berkisar antara 28 – 60 ekor.Bilou yang berstatus terancam punah (endangered) menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN), kecenderungan populasinya menurun. Sedangkan data Global Forest Wacth menunjukkan perubahan tutupan lahan di Kepulauan Mentawai pada 2001 seluas 498,118 hektar, menjadi 486,543 hektar pada 2012, berkurang 1,052 hektar dengan tingkat deforestasi 0,21 persen setiap tahunnya.Melihat tingkat deforestasi yang kecil dan perburuan adat hanya sekali setahun, Joseph mengatakan populasi bilou turun akibat perdagangan satwa. Oleh karena itu, diharapkan adanya proteksi habitat dan sosialisasi pentingnya konservasi bilou kepada masyarakat. Juga perlu dilakukan penelitian untuk serta mengetahui kondisi populasi, sifat dan perilaku primata endemik tersebut. [SEP]",netral
+2016-002-04.json,"Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan?","Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | [CLS] Rancangan Undang-undang Perkelapasawitan terus menjadi perbincangan. Firman Soebagyo, Ketua Panja RUU meyakinkan UU tak akan diskriminasi dan mengutamakan kepentingan semua pihak. Meskipun begitu, urgensi UU ini dipertanyakan, belum lagi potensi tumpang tindih aturan karena sudah ada UU Perkebunan. Rancangan UU ini juga dinilai tak jelas mau menjawab persoalan apa.”Saya inisiatornya, UU ini bisa menjadi payung hukum untuk melindungi kepentingan, dari kecil hingga besar,” kata Firman dalam Seminar Nasional Mengkaji RUU Perkelapasawitan, baru-baru ini di Jakarta.Dia memastikan, UU ini tak akan mematikan perkebunan rakyat. UU ini penting, katanya, karena sawit dianggap memiliki kontribusi besar dalam penerimaan negara, dibandingkan minerba dan migas.”Jika sawit mau dimatikan seperti sekarang ini, darimana alternatif pengganti penerimaan negara? Idealismenya UU ini untuk mengedepankan nasional,” katanya coba mencari alasan. Firman meminta, kehadiran negara mendukung pelaku industri sawit.UU ini, katanya, akan mengatur terkait pengolahan sawit dari hulu hingga hilir, termasuk sisi tenaga kerja. Dengan begitu, bisa mengakomodasi dari berbagai pelaku usaha skala kecil, menengah dan besar.”Kita akan sinergikan, pengusaha besar kita kembangkan dan pengusaha kecil dan menengah juga kita besarkan,” katanya.UU ini diharapkan mampu membantu industri sawit nasional dalam bersaing dagang dengan Malaysia. ”Mereka sudah rapi bikin UU, lembaga, badan khusus, kita tertinggal.”Gayung bersambut. M. Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan, jika sawit tak ada payung hukum kuat, maka persoalan, seperti intervensi dan lain-lain sulit teratasi.Pendapat beda datang dari Diah Suradiredja, Chief Board of Representative Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) menyatakan, UU ini tak menjawab persoalan sawit sesungguhnya.",negatif
+2016-002-04.json,"Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan?","Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | Dia menyebutkan, setidaknya ada tiga poin persoalan perkebunan sawit, yang tak terakomodir dalam beleid ini ataupun tumpang tindih dengan UU Perkebunan.Pertama, penyelesaian kebun sawit di kawasan hutan. ”Ini permasalahan serius di lapangan.” Mekanisme penyelesaian ini masih belum teratasi meski sudah ada program perhutanan sosial. Program ini memiliki celah dalam hal kepemilikan dengan menjadi kebun petani rakyat ataukah petani berdasi.Kedua, terkait data petani dan lahan sawit. RUU ini dianggap tak mampu menyelesaikan status perkebunan di kawasan hutan. Faktanya, banyak modus lahan petani sudah menjadi kejahatan terorganisir.Dia mencontohkan, modus lahan petani oleh korporasi melalui kebakaran/pembakaran lahan, penyerobotan, ataupun masyarakat ‘pilihan,’ yang masuk wilayah masyarakat adat belum tersentuh pemerintah,  namun sudah menanam sawit.   Tumpang tindih dan potong hukuman”RUU ini memiliki 41 pasal tumpang tindih dengan peraturan lain. Soalnya,  ada UU Perkebunan sudah mengatur masalah hulu dan hilir. UU ini mau menjawab persoalan yang mana?” ucap Diah.Henri Subagyo, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law menganalisa berdasarkan struktur RUU Perkelapasawitan.  ”Dari 13 bab dari 17 merupakan substansi utama sudah diatur dalam UU 39/2014, UU 7/2014 dan UU 32/2009,” katanya.Dalam UU Perkebunan, Bab III-V sudah mengatur pelaku usaha perkelapasawitan, jenis dan izin usaha perkelapasawitan, kemitraan usaha perkelapasawitan. Juga, tanggung jawab sosial dan lingkungan, penguasaan dan pengusahaan lahan, pengembangan ekspor, perlindungan dan pengamanan perdagangan dan fasilitas penanaman modal.Tak hanya itu, kegiatan hulu, budidaya, dan pengolahan hasil yang dijabarkan dalam beleid itu sudah masuk dalam peraturan Menteri Pertanian dan peraturan pemerintah.",negatif
+2016-002-04.json,"Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan?","Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | Begitu juga sanksi pidana, ada upaya potong hukuman atau ‘diskon sanksi’ dari UU Perkebunan bagi pelanggaran penggunaan sarana yang mengganggu kesehatan, keselamatan manusia dan menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan sangat ringan.”Pidana kurungan maksimal satu tahun empat bulan, denda maksimal Rp145 juta. Kalau merujuk UU Perkebunan ancaman maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.”Sama dengan sanksi bagi pelanggaran kegiatan panen dan pasca panen berakibat kerusakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan manusia pun berkurang. Ancaman penjara dari lima tahun menjadi maksimal satu tahun dan denda maksimal dari Rp5 miliar menjadi maksimal Rp100 juta.Adapun dalam RUU ini ada usulan baru terkait kelembagaan perkelapasawitan di bawah Presiden untuk perumusan kebijakan, NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria), standardisasi dan pemberian fasilitas.”Kalau dilihat normanya, semua jadi tugas dan fungsi badan pengatur dimandatkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Ini tak urgen karena tak spesifik dan potensial terjadi ovelap dengan pemerintah pusat.”    Soal ISPO Hal lain yang belum terjawab dalam RUU ini soal keterimaan pasar terhadap produk sawit dalam negeri. ”Jika sawit kita mendapatkan devisa cukup tinggi tapi keteriamaan pasar minim karena digempur dengan banyak isu sama saja,” kata Diah.Indonesia harus menunjukkan kepada dunia bahwa produksi sawit berkelanjutan. Salah satu, melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).Diah, juga Wakil Ketua Tim Kerja Penguatan ISPO menyebutkan, ISPO lambat karena masalah legalitas lahan petani sulit. ”HGU di kawasan hutan banyak, penguatan ISPO sedang mengedepankan keberlanjutan. Ini tantangan dunia.”",netral
+2016-002-04.json,"Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan?","Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | Dia memperkirakan     Peraturan Presiden (Perpres) terkait ISPO terbit Januari 2017. ISPO, katanya, akan lebih baik dari sebelumnya dengan penguatan meliputi aspek kelembagaan, sistem sertifikasi, kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab dan adaptasi regulasi-regulasi baru.ISPO antara lain membahas, antara lain, pertama, pendampingan petani kecil untuk memperoleh sertifikasi termasuk penyiapan kebutuhan dokumen sebagai syarat ISPO. Selama ini,  petani mandiri tak mendapatkan pendampingan pemerintah langsung. Langkah ini, katanya, sekaligus buat keterlacakan sawit hilir hingga ke hulu.Kedua, kelembagaan dalam sistem sertifikasi ISPO. Sebelumnya, Komisi ISPO berada di Kementerian Pertanian, nanti didukung lintas kementerian dan lembaga.Ketiga, ISPO penguatan akan mengakomodir pembentukan strategi promosi dan komunikasi di tingkat internasional, terutama negara-negara pembeli. ”Jadi diplomasi internasional harus dibangun seperti Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu,” katanya.Ketiga, penguatan ISPO menyertakan pemantau independen dalam industri sawit. ”Nanti bisa menjadi lembaga maupun individu. Akses informasi penting, nanti akan ada monitoring dan pelaporan detail dan benar.”   Usulan Badan Sawit NasionalPada kesempatan lain, Dewan Minyak Sawit Indonesia mengusulkan pembentukan Badan Sawit Nasional. DMSI berpendapat, sawit komoditi yang patut diperjuangkan. ”UU ini akan mampu mengakselerasi pembangunan sawit. Kami akan melindungi masyarakat dan investasi,” kata Iskandar Andi Nuhung, Direktur Eksekutif DMSI.Kepastian hukum industri sawit, katanya,  perlu ditingkatkan. Badan Sawit Nasional akan mengakomodir dan berkoordinasi tentang usaha sawit dari hulu hingga ke hilir.Derom Bangun, Ketua Umum DMSI, menyadari pembentukan lembaga ini cukup dipertentangkan. Padahal kebijakan ini mempermudah industri dalam menjalankan usaha sekaligus meningkatkan produktivitas sawit.",netral
+2016-002-04.json,"Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan?","Ada UU Perkebunan, Sebenarnya Mau Atur Apalagi RUU Perkelapasawitan? | Badan ini berperan mengelola informasi satu data dalam satu pintu. Masyarakat mudah memperoleh informasi dengan data tepat dan akurat. Dia contohkan, luasan lahan sawit milik perusahaan dan petani, produktivitas dan lain-lain. ”Informasi sawit dapat tercatat valid dan terpercaya.”Skemanya, badan ini langsung dibentuk Presiden. Sedang BPDP Sawit yang ada, dipertimbangkan melebur kesini. Lembaga ini, akan membuat perencanaan hingga roadmap lima tahunan, mulai budidaya, pengolahan hasil hingga perdagangan, kebutuhan dunia serta energi baru dan terbarukan dan lain-lain.Termasuk kala perlu perluasan kebun, katanya, perlu menganalisa kaitan  perubahan iklim dengan degradasi hutan. Yang jadi pikiran Derom bukan soal bahasan bagaimana kerentanan hutan kala terbabat berkaitan perubahan iklim, tetapi bagaimana Indonesia yang masih berhutan, boleh menebang hutan.”Kita memiliki hutan cukup tinggi, dibandingkan negara lain lalu bagaimana berdiplomasi. Ini tugas pemerintah, DPR, Kementerian Luar Negeri, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-red). Bagaimana bernegosiasi dengan pihak luar agar kita bisa diperkenankan dunia mengurangi hutan kita secara wajar. Ini menjadi tugas bangsa agar tak dianggap hal buruk,” katanya.Dia bilang, dari roadmap diharapkan mampu menjadi landasan pemerintah membuat kebijakan, seperti perlu tidak ada moratorium lahan gambut disesuaikan kebutuhan minyak sawit dalam dan luar negeri.               [SEP]",netral
+2016-005-11.json,"Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah?","Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | [CLS] Siang tak begitu terik. Di penghujung September 2016, awan hitam perlahan menggantung di langit. Namun, belum ada tanda-tanda hujan akan turun. Beberapa alat berat dibiarkan rongsok dan berkarat dengan kesendiriannya di kilometer 23. Ini adalah wilayah hutan yang hanya bisa diakses dari Desa Padengo, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Alat berat itu menunjukkan bekas beroperasinya perusahaan HPH (Hak Pengelolaan Hutan) PT. Wenang Sakti sejak 1988.Masyarakat setempat dipekerjakan sebagai buruh operator sensor dan pengangkut kayu hasil tebangan. Namun sejak itu pula, Sungai Wobudu dan Sungai Bumbulan yang memiliki fungsi strategis mengalami pendangkalan. Debit airnya jauh berkurang, pun dengan kualitas air yang keruh. Warga tidak bisa mencari ikan lagi di sungai.Pada 1993, aktivitas perusahaan HPH di hutan produksi itu selesai. Warga mulai sadar, karena perusahaan tidak memberikan manfaat bagi ekonomi mereka. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan produksi hanya dilakukan pada segelintir orang, itu pun sebagai tenaga buruh.Kini, hutan tersebut menjadi wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang masuk administrasi Kabupaten Boalemo. Ini ditunjukan dengan posko yang dibangun KPH. Sedangkan sebagiannya berada di Pohuwato.Padengo berbatasan dengan Cagar Alam Panua yang memiliki hutan produksi, yang selalu diincar perusahaan HPH. Setelah perusahaan HPH berhenti di 1993, warga kembali dikejutkan ketika 2004, PT. Flora Jaya berniat mengambil kayu yang ada di sekitar desa mereka. Warga menolak perusahaan tersebut. Namun, pada 2006, perusahaan HPH lain yaitu PT. Tunggal Agathis Indah Wood (PT. TAIWI) melakukan penebangan kayu di hutan produksi itu, meski hasil tebangannya tidak sempat dimanfaatkan hingga izinnya berakhir.",negatif
+2016-005-11.json,"Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah?","Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | 23 Maret 2015, Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas Kehutanan Pohuwato melakukan sosialisasi hutan tanaman rakyat (HTR). Tujuannya, memberikan pembinaan dan pemantapan. Beberapa bulan kemudian ditetapkan wilayah HTR seluas 300 hektare di kawasan Padengo. Sayang, pengelolaannya tidak maksimal. Yang ada hanya patok batas wilayah HTR dengan kawasan hutan lain.“Sampai sekarang masih ada persoalan yang membuat kelompok HTR beserta pengelolaannya tidak maksimal,” kata Jabir Samsudin, fasilitator dari Burung Indonesia.Kepemilikan lahan warga Desa Padengo tidak merata. Sebagian lahan telah dibeli warga luar yang bertempat tinggal di Marisa, ibukota Pohuwato, dan sebagian warga hanya petani penggarap. Padahal Padengo, memiliki potensi pertanian yang besar, luas lahan basahnya 375 hektare dan lahan keringnya 112 hektare.Desa ini penghasil beras terbesar di Kecamatan Dengilo. Peternakan dan perikanan juga potensi yang menjanjikan selain hasil hutan seperti rotan.Daun wokaDesa Karangetan, sebagaimana Padengo, wilayahnya juga berbatasan dengan hutan produksi, yang merupakan desa transmigrasi dari Sangihe Talaud, Sulawesi Utara. Selain berburu, aktivitas warga adalah mengembangkan bisnis daun woka yang dianggap ramah lingkungan. Daun ini mirip daun lontar yang diambil dari hutan dan dijual hingga ke Bali, sebagai pengganti janur. Digunakan untuk berbagai ritual adat dan keagamaan.Henok Mamuko, salah seorang warga mengatakan, satu lembar tunas daun woka dijual Rp1.500 – 2.000. Dalam sebulan, rata-rata kelompok yang diketuai Henok bisa menjual hingga 25 ribu lembar. Meskipun sementara ini masih bersifat usaha sampingan, namun prospek baru ini membuat pemerintah desa membuat peraturan bersama warga, terutama untuk menjaga ketersediaan pasokan tetap terjaga. Tadinya, banyak petani yang menebang langsung pohon woka, hanya untuk mendapatkan daunnya saja.",negatif
+2016-005-11.json,"Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah?","Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | “Dulunya warga sering menebang, sekarang tidak boleh,” ujar Simon Panamba, Kepala Desa Karangetang.Kini, pohon dijaga baik-baik. Warga hanya diperkenankan mencungkilnya dengan galah yang diselipkan pisau. Pohon woka dikenal produktif, tunas mudanya tumbuh hanya dalam dua minggu setelah dipanen.Pada 2011, banjir besar pernah menghantam Karangerang, akibat meluapnya Sungai Dengilo. Banyak ternak masyarakat hanyut. Kejadian ini karena rusaknya kawasan hutan. “Selain eks perusahaan HPH, pada 1980-an, pernah ada perusahaan PT. Beringin Jaya yang mendapatkan izin untuk memanfaatakan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) yaitu rotan di hutan produksi yang berada di bagian utara desa,” ujar Simon.Tambang emasDesa Karya Baru, tetangga Karangetan dan Padengo, juga bermasalah dalam pengelolaan sumber daya alam. Di wilayahnya ada pertambangan emas yang dikelola warga. Kegiatannya dilakukan di bantaran Sungai Tihu’o, sejak 1960. Petambang banyak dari desa sekitar seperti Soginti, Popaya, dan Padengo.2005, masyarakat mulai menggunakan merkuri, menyebabkan Sungai Tihu’o keruh. Petani sawah pun mulai mengeluh karena terjadi peningkatan sedimentasi. Puncaknya, 2015, masyarakat di Kecamatan Paguat dan Kecamatan Dengilo yang merupakan petani sawah protes ke pihak berwajib karena sawah mereka rusak parah akibat tambang emas. Selain itu, PDAM di Desa Soginti tidak bisa digunakan lagi karena airnya keruh.”Sampai saat ini, belum ada solusi. Di satu sisi ekonomi masyarakat meningkat, di sisi lain berbahaya karena lingkungan rusak,” kata Kepala Desa Karya Baru, Iskandar Dalangko, kepada Mongabay Indonesia.Desa Karya Baru terbentuk pada 2003, pemekaran dari Desa Soginti dan Desa Popaya. Desa ini juga dihadapkan persoalan batas wilayah dengan kawasan hutan, patok batas Cagar Alam Panua berada di lahan pertanian masyarakat.Pendekatan KPAD",netral
+2016-005-11.json,"Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah?","Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | Konflik pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Kecamatan Dengilo dan juga di berbagai tempat di Kabupaten Pohuwato sering tidak berujung titik temu. Burung Indonesia yang berupaya mendorong model pengelolaan bentang alam berkelanjutan membuat pendekatan dengan nama KPAD atau Kesepakatan Pelestarian Alam Desa.“KPAD adalah pendekatan untuk mengurangi konflik pengelolaan sumber daya alam (SDA) desa di dalam dan di luar kawasan hutan. Caranya, melalui peran serta aktif masyarakat, pemerintah, dan semua pihak dalam pengelolaannya,” kata Amsurya Warman Amsa, Manajer Program Burung Indonesia.Perbedaan pemahaman pengelolaan SDA merupakan pangkal terjadinya konflik, bisa antar-masyarat, antar-desa, pemerintah, dan pihak lainnya. Memfasilitasi untuk menemukan persamaan persepsi dan mendapatkan kesepakatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, harus dilakukan.Menurut Amsurya, pengelolaan SDA di tingkat desa tidak lepas dari peningkatan penghidupan, budaya, penataan ruang desa, land tenure dan tata batas kawasan hutan. Melalui KPAD, masyarakat difasilitasi untuk menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan untuk peningkatan penghidupan. Juga, mencari solusi sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. “Secara umum, KPAD merupakan kesepakatan antara masyarakat desa dan parapihak untuk mendukung pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.”7 Oktober 2016, Bupati Pohuwato menandatangani dokumen KPAD enam desa. Yaitu,  Makarti Jaya dan Puncak Jaya di Kecamatan Taluditi, Lembah Permai di Kecamatan Wanggarasi, dan Desa Karangetang, Padengo, serta Karya Baru di Kecamatan Dengilo.",negatif
+2016-005-11.json,"Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah?","Cukup Kesepakatan, Konflik Sumber Daya Alam Bisa Diselesaikan. Benarkah? | Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga, telah merestui Burung Indonesia melalui PT. Habitat Burung Indonesia untuk mengelola hutan di Pohuwato melalui izin konsesi restorasi ekosistem (IUPHHK RE) selama 60 tahun. Kegiatan restorasi diharapkan bersinergi dengan program pemerintah daerah sehingga hutan Pohuwato dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “Terutama, mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan,” ujarnya.Isi kesepakatanPenyusunan KPAD mengutamakan peran aktif warga, dibantu fasilitator masyarakat diminta merumuskan, menganalisa, dan menyusun kesepakatan secara partisipatif.“Penyusunan KPAD merupakan implementasi pembangunan partisipatif desa secara bottom up. Partisipasi ini diharapkan menjamin keberlanjutan program yang disepakati masyarakat desa itu sendiri,” ungkap Andriansyah, Communications and Knowledge Management Specialist Burung Indonesia.Menurut Andriansyah, ada tiga hal penting dalam kesepakatan itu. Membuat aturan dalam bentuk peraturan desa (perdes), solusi masalah dengan membuat program swadaya, serta meminta dukungan pihak luar terkait kebijakan, teknis, program pembangunan serta pendanaan baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.“Semua dituangkan dalam bentuk rencana usulan Program Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), serta proposal kegiatan khusus.”Nasroi, anggota kelompok tani mandiri Desa Makarti Jaya mengatakan, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan KPAD, khususnya dalam peningkatan ekonomi, masyarakat telah melaksanakan teknik budidaya kakao yang lestari dan bersertifikasi internasional. “Kami berharap pelaksanaan ini akan berhasil dan berkembang di kabupaten lain di Gorontalo.” [SEP]",netral
+2016-022-08.json,"Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam","Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam | [CLS] Sebanyak 22 individu monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang dulunya dipaksa memainkan atraksi topeng monyet, telah dilepasliarkan ke habitatnya. Adalah Pulau Panaitan, Taman Nasional Ujung Kulon, Pandeglang, Banten, yang dipilih sebagai rumah alaminya. Translokasi atau pemindahan ini dilakukan oleh Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi International Animal Rescue (IAR) Indonesia Kamis malam, 6 Oktober 2016.Belasan monyet ini merupakan hasil operasi penertiban yang dilakukan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) di Jakarta area pada 2013 – 2014. Sebelum dilepaskan ke alam, 14 monyet jantan dan 8 betina ini, telah menjalani serangkaian tahapan rehabilitasi di IAR Indonesia di kaki Gunung Salak, Bogor.Wendi Prameswari, Manager Animal Care IAR Indonesia, menuturkan setelah dilakukan pemeriksaan medis tahap akhir dan observasi pelaku, kondisi keseluruhan monyet tersebut sudah baik. Sosialisasi dengan kelompoknya juga sudah terjalin dan yang paling utama perilaku liarnya telah pulih. “Artinya, mereka memang layak pulang ke rumah aslinya, hutan,” jelasnya Rabu (12/10/2016).Wendi menjelaskan, monyet yang direhabilitasi itu harus melalui beberapa tahapan. Dimulai dari karantina, pemeriksaan kesehatan, observasi perilaku, pengenalan pakan alami, pengelompokan grup, hingga pengayaan makan guna merangsang perilaku alaminya. “Bila itu dilalui tanpa kendala, pelepasliaran bisa dilakukan.”Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan sifat liar monyet tersebut, menurut Wendi, itu semua bergantung kondisi dan keadaan. Perilaku monyet yang sudah biasa dekat manusia menyebabkan sifat liarnya hilang. “Butuh waktu lama dan biaya besar bila seperti ini keadaannya.”",netral
+2016-022-08.json,"Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam","Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam | Sebelumnya, pada 27 September 2016, sebanyak 23 individu monyet ekor panjang hasil sitaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dilepasliarkan di Pulau Panaitan oleh JAAN. Bila dihitung dengan pelepasan yang dilakukan kali ini jumlahnya adalah 45 individu.Sementara, untuk keseluruhan monyet ekor panjang yang berhasil disita periode 2013 – 2014 adalah 127 individu. Rinciannya, 97 individu yang lolos seleksi kesehatan dititiprawatkan di JAAN dan IAR Indonesia, 23 individu positif mengidap tuberkulosis, serta 7 individu mati karena radang paru akut dan hepatitis.Lokasi idealPulau Panaitan merupakan pulau paling barat di semenanjung kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Pulau seluas 17 ribu hektare ini dinilai ideal sebagai rumah nyaman monyet malang tersebut karena potensi pakannya yang melimpah dan dari segi luasan sangat memadai.Hutan di Pulau Panaitan ini masih asli. Perbukitannya dibentuk oleh perpaduan vegetasi hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan hujan dataran rendah. Statusnya sebagai taman nasional merupakan jaminan utama bagi monyet yang dilepaskan bakal berkembang.Robithotul Huda, Supervisor Survey Release Monitoring IAR Indonesia, mengatakan survei awal bersama tim Balai TNUK telah dilakukan perihal potensi habitat dan ketersedian pakan alami.  “Hasilnya menunjukkan, beragam jenis tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai pakan alami monyet ekor panjang yang akan dilepasliar itu,” ujarnya.Manajer Operasional IAR Indonesia Aris Hidayat berharap, di Pulau Panaitan tersebut monyet ekar panjang yang sebelumnya berada dikandang dan dipaksa memainkan atraksi topeng monyet, kembali hidup liar di alamnya. “Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pelarangan dan penertiban topeng monyet diharapkan memberikan contoh nyata pada daerah lain di Indonesia terhadap keselamatan dan kesejahteraan,” kata Aris.",netral
+2016-022-08.json,"Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam","Akhirnya, 22 Individu Monyet Ekor Panjang Itu Pulang ke Alam | Di Jakarta, pelarangan atraksi topeng monyet dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Alasannya, dalam proses mendidik monyet ekor panjang untuk dijadikan penghibur pertunjukan topeng monyet selalu diwarnai siksaan dan kekejaman yang pastinya melanggar aspek mengenai kesejahteraan satwa (animal welfare). Selain itu, dari sisi kesehatan, munculnya potensi penularan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya (zoonosis) tidak bisa dihindari.Status monyet ekor panjang yang belum memiliki perlindungan hukum di Indonesia membuatnya kerap diburu di alam. Tujuannya, selain diperjualbelikan dan untuk biomedis, monyet ini juga dijadikan satwa peliharaan dan bahkan dipaksa untuk melakukan atraksi topeng monyet.  [SEP]",negatif
+2016-048-06.json,Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng,"Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng | [CLS] Sabtu 25 Juni 2016, pukul 14.00,  sembilan perempuan petani Kendeng ziarah ke makam R.A Kartini di Rembang, Jawa Tengah. Mereka memanjatkan doa, memohon kekuatan berjuang menjaga bumi dari pertambangan semen. Setelah itu, para perempuan lanjut ke Pasujudan Sunan Bonang dan bersilaturahmi ke KH Mbah Maimun Zubair.Sukinah, mewakili perempuan Kendeng mengatakan, bersilaturahmi (sowan) ke Mbah Mainum, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Rembang, untuk memohon doa buat keberhasilan perjuangan.  Mbak Maimun, katanya, kiai karismatik, mempunyai pengaruh besar di lokal maupun nasional.Dalam kawasan basis “kyai-pesantren-santri”, si mbah mempunyai peran sentral bagi masyarakat sekitar, termasuk bagi ibu-ibu tergabung dalam sembilan Kartini Kendeng. “Ibu-ibu berharap Mbah berkenan memberikan doa dan dukungan pada perjuangan kami. Alhamdulillah, Mbah Maimun memberikan doa,” katanya.Sukinah menyampaikan, pembangunan pabrik semen Rembang dan Pati khawatir mengancam keberlanjutan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih– kawasan lindung geologi dan resapan air  terbesar memasok mata air sekitar. Selain itu, katanya, persoalan Rembang dan Pati merupakan gambaran masalah Pulau Jawa. Banjir dan longsor kerab melanda Jawa, katanya,  menunjukkan kerusakan lingkungan. “Doakan kami Mbah, agar perjuangan menjaga Ibu Bumi diridhoi Gusti Allah,” kata Sukinah.Joko Prianto, aktivis lingkungan, warga Desa Tegaldowo, Rembang mengatakan, sudah tiga kali puasa Ibu-ibu di tenda perjuangan, tanpa mengenal lelah. Semua semata-mata memperjuangkan sumber air dari karst Kendeng. Volume air mata air-mata air di pegunungan karst sehari sekitar 51.840.000 liter. Sekitar 10% untuk kebutuhan masyarakat, sisanya ke lahan pertanian, termasuk pasokan PDAM Rembang.“Jika nilai ini divaluasi sebagai potensi ekonomi, melebihi yang didapat dari pertambangan, yang justru berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan pasokan dan distribusi air.”",negatif
+2016-048-06.json,Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng,"Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng | Joko mengatakan, 52% bencana nasional terjadi di Jawa. Pada 2015, dari 118 kabupaten dan kota di Jawa, 80% banjir bandang, 90% kekeringan.Selamatan ulang tahun JokowiPada Selasa (21/6/16), bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Joko Widodo, para perempuan Kendeng, berdoa di depan Istana Presiden di Jakarta. Mereka berharap, Presiden lebih peduli keselamatan alam dan manusia, seperti dari ancaman pertambangan.Di depan Istana Negara, Sukinah, warga Tegaldowo, membuat tumpeng, sayur dan lauk telur. Dia mewakiki sembilan Kartini Kendeng datang memanjatkan puji syukur untuk keselamatan dan keberkahan Presiden.“Dengan sekuat tenaga, berbekal cinta tulus pada Indonesia dan doa terus menerus kami lantunkan, kami bertekad terus mewujudkan Indonesia menuju tercapainya kedaulatan pangan nusantara,” kata Sukinah.Dia meminta kepada Presiden, sebagai negara agraris dan maritim, tanah subur dan kekayaan sumber daya alam melimpah, selayaknya mengedepankan swasembada pangan. Guna mencapai tujuan itu, dia berharap, kebijakan pusat maupun daerah, tak berbenturan.“Ketika kebijakan pemerintah tak sesuai cita-cita bersama, tugas rakyat mengingatkan. Kami mencintai negeri ini dan pemimpinnya. Biarlah sawah tetap sawah, gunung tetaplah kokoh berdiri.”Sukinag juga menyanyikan “Tembang Pucung.” “Cukup sudah bencana di Jawa, jangan rusak lagi Ibu Bumi. Ia sudah menangis. Hentikan pertambangan di Jawa,” kata Sukinah.Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), kesempatan sama menyampaikan, selamatan dan doa bersama bentuk keprihatinan sekaligus mendoakan sedulur di Jateng korban banjir dan longsor.“Ketika musim kemarau kekeringan, musim hujan banjir dan longsor. Bencana hadir bukan kebetulan, alam marah ketika keseimbangan ekosistem dirusak manusia. Pertambangan salah satu perusak ekosistem.”",negatif
+2016-048-06.json,Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng,"Perjuangan Mereka Tiada Lelah Menjaga Alam Kendeng | Gunarti, sedulur sikep, Kecamatan Sukolilo, Pati, berulang kali menyampaikan agar pertambangan di Jawa dihentikan. Gunarti bahkan pernah bertemu Jokowi pada Juni 2015, menyampaikan penolakan tambang semen di Pegunungan Kendeng.Jawa, katanya, lumbung pangan, bukan tambang. Jika gunung-gunung dirusak tambang, pasokan air akan hilang. Bencana datang, dari banjir, longsor dan kekeringan. [SEP]",negatif
+2016-055-19.json,"Sampai Kapan Pun, Masyarakat Pining Tetap Tolak Tambang","Sampai Kapan Pun, Masyarakat Pining Tetap Tolak Tambang | [CLS] Masyarakat Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang berada di Kawasan Ekosistem Leuser menolak aktivitas tambang dalam bentuk apapun dan sampai kapan pun di wilayah mereka.Masyarakat menilai, tambang dalam bentuk apapun tidak pernah memberikan kesejahteraan kepada mereka, baik tradisional maupun moderen, hanya merugikan mereka dan merusak lingkungan.“Dilarang Buka Tambang Sampai Hari Kiamat” begitu isi petisi yang ditandatangani ratusan warga Pining, Kamis (26/5/2016). Penolakan tersebut juga ditandai dengan pembukaan selubung prasasti bertuliskan “Hutan Pining adalah milik orang Pining. Dilarang buka tambang sampai hari kiamat.”Abu Kari Aman Jarum, inisiator penolakan tambang sampai hari kiamat, mengatakan, aksi ini untuk menunjukkan kepada para pemangku kebijakan bahwa masyarakat di Leuser menolak aktivitas tambang, apapun bentuknya.Jika perusahaan tambang berdiri di Pining, ribuan masyarakat yang berprofesi petani yang akan menanggung rugi. Lahan mereka akan rusak. “Kami tidak pernah lihat, pertambangan itu menguntungkan petani.”Abu Kari menambahkan, pertambangan dilarang di Pining, karena akan merusak Kawasan Ekosistem Leuser. “Ekosistem Leuser adalah paru-paru dunia, harus diselamatkan dari kehancuran. Tambang bukan solusi menyejahterakan masyarakat, karena bertentangan tata ruang nenek moyang kami,” ujarnya.Usman, aktivis lingkungan hidup setempat berharap, penandatanganan itu akan menggugah para pengambil kebijakan untuk tidak memberikan izin di Pining. “Kami akan terus berjuang, melestarikan hutan dan KEL sebagai sumber kehidupan masyarakat.”Sementara Selasah, tokoh adat masyarakat Pining, mengatakan hutan di KEL merupakan warisan nenek moyang masyarakat Pining yang harus diteruskan ke anak cucu. “Pelestarian hutan harus dibarengi kesejahteraan. Hutan lestasi dan masyarakatnya sejahtera, itulah yang diharapkan. Bukan sebaliknya, hutan rusak, masyarakat menderita,” katanya.",negatif
+2016-055-19.json,"Sampai Kapan Pun, Masyarakat Pining Tetap Tolak Tambang","Sampai Kapan Pun, Masyarakat Pining Tetap Tolak Tambang | Chairperson, Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA), Farwiza Farhan yang hadir dalam kegiatan itu menyebutkan, usaha yang dilakukan masyarakat adat di Pining, patut di apresiasi dan didukung semua pihak.Menurut Farwiza, dari pengakuan masyarakat adat Pining, mereka telah sadar, tidak ada satupun kampung yang sejahtera karena tambang. Justru melarat. Masyarakat menunjukkan, konservasi bagian penting dari pembangunan ekonomi, hal yang tercermin dari keinginan mereka untuk melindungi hutan.“Dampak positif lain dari usaha perlindungan hutan ini adalah penyelamatan wilayah sumber air. Terutama DAS Tamiang yg mengalir dari Pining ke Aceh Timur, Langsa, dan Tamiang,” ujar peraih Whitley Award atau Green Oscar beberapa waktu di London, Inggris.Masyarakat Pining, pernah mengalami banjir bandang 2006 silam, bencana besar yang hilang dari ingatan banyak pengambil kebijakan. “Semua pihak harus mendukung inisiatif akar rumput ini, dan berharap daerah lain memulai inisiatif serupa. Pada akhirnya, masyarakat yang memang berada di garis depan perlindungan hutan,” ujarnya.Sekretaris Forum Masyarakat Uteun Leuser (FMUL) Mashuri Ardiansyah yang juga Kepala Seksi Analisis Dampak Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Gayo Lues mengatakan, dirinya bangga dengan kesadaran masyarakat Pining.Mashuri menjelaskan hingga saat ini, belum ada perusahaan yang memperoleh izin operasi atau produksi di Kabupaten Gayo Lues. “Dengan adanya kesepakatan masyarakat seperti itu, perusahaan tambang harus berpikir ulang untuk beroperasi di Kecamatan Pining,” sebut Mashuri.Pining merupakan kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Kecamatan ini melingkupi sembilan desa atau gampong. Jumlah penduduknya lebih dari 5.000 jiwa yang sebagian besar petani. [SEP]",negatif
+2016-061-03.json,Pesan Penting Menjaga Alam Borneo Lewat Foto,"Pesan Penting Menjaga Alam Borneo Lewat Foto | [CLS] Dinding-dinding ruang pameran di Kelas Pagi Yogyakarta, Jalan Katamso, Yogyakarta, Minggu (1/5/16), terpasang foto-foto karya warga, dari Bunut Hilir, Batang Lupar, Nanga Jelundung, Paloh, dan Batu Ampar, Kalimantan Barat, dan Sebangau Kalimantan Tengah. Ia ditampilkan beragam topik. Semua foto mambawa pesan konservasi, mulai satwa, hutan, laut dan kehidupan masyarakat adat di Tanah Borneo.Rio Pangestu warga Dayak Iban dari Batang Lupar dengan karya foto dipamerkan mengatakan, secara geografis daerah itu koridor konservasi luar Taman Nasional Danau Sentarum, area konservasi dan habitat orangutan.Mayoritas Dayak Iban, katanya,  petani seperti padi, dan sayur mayur. Ada juga berburu, namun relative, menunggu persediaan daging di rumah habis. Hewan biasa diburu babi hutan. Komoditas lain, buah tengkawang (engkabang).Ahmad Sarmin. Dari Batu Ampar bercerita tentang fotonya. Soal hutan mangrove, pesut dan bekantan, kehidupan masyarakat sebagai petani dan nelayan. “Daerah kami tidak begitu terkenal di Indonesia. Kami akan angkat potensi maritim lewat kamera,” katanya.Di desanya ada banyak bermacam penyu. Bahkan ada kebijakan jika nelayan melaut dan menjerat penyu dengan pukat, pukat harus dipotong. Jika melaut dan merusak, kehidupan harus dirusak.Selain itu, katanya, menjadikan Batu Ampar khas adalah ikan tirus. Ikan untuk benang operasi, hanya ada di Batu Ampar.“Bentuk syukur terhadap alam, kami selalu ada ritual selamatan laut, sebagai bentuk terima kasih kepada laut yang berikan kehidupan.”Cerita dari Mega Sari, perempuan Melayu asal Paloh, Kabupaten Sambas tak kalah menarik. Kampung itu identik dengan pantai. Letak berbatasan langsung dengan Malaysia. Setiap hari sunset terlihat indah di Pantai Paloh. Kekhasan lain, penyu.",netral
+2016-061-03.json,Pesan Penting Menjaga Alam Borneo Lewat Foto,"Pesan Penting Menjaga Alam Borneo Lewat Foto | Pantai Paloh dikenal pusat konservasi penyu. “Ancaman terbesar oleh manusia, mulai untuk perdagangan telur dan cangkang, hingga daging,” kata Mega.  Untuk menjaga keberlanjutan penyu, ada masyarakat pengawas untuk memindahkan telur penyu terhindar dari pemburu.Selain nelayan, warga Paloh  juga bertani lada. Lada dijual ke negara tetangga karena harga lebih mahal.Sudianur dari Sebangau bercerita. Dia senang bisa memamerkan foto-foto ini. Desa dia berseberangan dengan Taman Nasional Sebangau. Satwa endemik di hutan orangutan (kahiu). Selain orangutan ada bekantan, monyet, dan rusa.Sementara itu, Direktur Akademik Kelas Pagi Yogyakarta, Bari Paramarta Islam menyambut baik kolaborasi dengan Panda Click! sebagai pertukaran budaya dengan medium fotografi.KPY membuka kelas fotografi gratis untuk masyarakat, apapun latar belakang dengan semangat, fotografi tak sulit, bukan hanya kalangan elit. [SEP]",netral
+2016-081-09.json,"Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa?","Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa? | [CLS] Pelantikan enam kepala daerah dan wakilnya di Balai Petitih, Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi menarik, lantaran pernyataan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Cornelis. Cornelis menekankan, agar bupati yang dilantik mau menyerahkan izin tambang di daerahnya yang bermasalah ke pemerintah provinsi.“Ini masalah urgent yang harus dilaksanakan selama 90 hari kerja kedepan,” ujar Cornelis. Dia menegaskan, instruksinya bukan tidak berdasar. Penyerahan izin tambang bermasalah tersebut, kata dia, atas perintah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). “(Bupati) harus segera menyerahkan izin-izin tambang. (Izin tambang) tidak menjadi kewenangan mereka lagi. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pemerintah akan tetap dicabut. Tidak ada urusan, pokoknya cabut izin usaha tambang yang bermasalah,” tegasnya, pertengahan Februari lalu.Usai rapat tindak lanjut dan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara serta kick off meeting koordinasi dan supervisi sektor energi tahun 2016, di Gedung KPK, Cornelis saat itu telah menyatakan komitmennya untuk melakukan supervisi atas pengelolaan pertambangan mineral di Kalbar.Supervisi yang dilakukan, mencakup penataan izin usaha pertambangan mineral dan batubara (minerba), pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba, pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba, pelaksanaan kewajiban pengolahan atau pemurnian hasil tambang minerba, serta pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan atau pengapalan hasil tambang minerba. “Sesuai amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur memiliki kewenangan melakukan evaluasi dan mencabut yang non clear and clean (CNC),” paparnya.",negatif
+2016-081-09.json,"Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa?","Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa? | Berkaca dari Koordinasi dan Supervisi KPK pada Oktober 2014, KPK menemukan 312 izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah atau non CnC, di antara 682 IUP yang ada di Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang dengan 68 IUP, Melawi (50 IUP) dan Landak (37 IUP) merupakan daerah dengan IUP bermasalah terbanyak. Mayoritas IUP bermasalah karena kurang bayar, akibatnya negara berpotensi dirugikan lebih dari Rp272 miliiar kurun waktu 2011-2013. Persoalan kurang bayar ini, ditemukan hampir di semua kabupaten di Kalbar, Ketapang (102 IUP), Kapuas Hulu (69 IUP), Sanggau (59 IUP), Melawi (45 IUP), Provinsi Kalbar (44 IUP) dan Kabupaten Kayong Utara (40 IUP).Sebulan kemudian, Cornelis mengeluarkan surat pencabutan izin usaha pertambangan bagi  sembilan perusahaan di Kalimantan Barat yang semua wilayah izin tersebut harus dikembalikan ke pemerintah provinsi. Sembilan perusahaan itu adalah PT. Manca Agung Mandiri, PT. Segoro Global Mandiri, PT. Razana Shora, PT. Indo Gastia, PT. Priyanka Shona, PT. Segoro Global Mandiri, PT. Pusaka Agung Makmur, PT. Segoro Global Mandiri, dan PT. Shoka Lestari. Dalam perkembangannya, hingga 2 Februari 2015, Cornelis telah mencabut 24 IUP dari 66 total IUP yang pernah dikeluarkan.Dalam surat keputusan Gubernur Kalbar disebutkan semua kewajiban kepada pemerintah yang belum dipenuhi dan atau belum dilaksanakan oleh perusahaan sebelum keputusan ini berlaku wajib diselesaikan oleh perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan.TerbukaHermawansyah, Direktur Swandiri Institute, menyikapi pernyataan Cornelis, sebagai hal yang tepat. “Langkah gubernur benar dalam kerangka kewenangan provinsi sesuai UU 23 tahun 2014, untuk melakukan evaluasi dan penertiban izin,” kata Wawan. Namun, realitanya, izin-izin yang bermasalah itu tidak hanya dikeluarkan oleh bupati, tetapi juga gubernur.",negatif
+2016-081-09.json,"Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa?","Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa? | Maka, kata Wawan, pemerintah provinsi harus secara terbuka dan transparan menunjukkan izin-izin yang telah dicabut tersebut, berapa luasannya, dimana saja, dan dikeluarkan oleh siapa saja. Termasuk, bagaimana izin yang dikeluarkan oleh gubernur setelah UU No 23 tahun 2014. Wawan merujuk pada kasus PT. Teluk Batang Mitra Sejati, di Kecamatan Teluk Batang Selatan dan Alur Bandung, Kabupaten Kayong Utara.Temuan Swandiri Institute, berdasarkan data geographic information system (GIS), sebagian daerah tersebut masuk dalam peta indikatif penundaan izin baru. “Jadi tidak boleh ada izin di atas wilayah tersebut.” Wawan menambahkan, Swandiri Institute tengah menyiapkan legal opini  terhadap kasus di Teluk Batang tersebut.Teluk Batang Mitra Sejati mengantongi izin dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk aktivitas pertambangan batu granit di Gunung Tujuh, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara. Mahasiswa asal Kayong Utara, pada pertengahan Desember tahun lalu juga telah melakukan unjuk rasa terhadap kegiatan penambangan tersebut.“Pemerintah provinsi, pada tanggal 25 Februari 2015 telah menerbitkan izin di areal tersebut. Padahal, Gunung Tujuh merupakan daerah yang menjadi sumber pencaharian masyarakat, untuk tempat bercocok tanam,” kata Sabirin, mahasiswa asal Kabupaten Kayong Utara.Sabirin mengatakan, aktivitas pertambangan baru granit di Gunung Tujuh sudah menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Belum lagi dampak aktivitas pertambangan, baik itu limbah maupun kebisingan yang ditimbulkan.Direktur PT. Teluk Batang Mitra Sejati, Nasri Aslian, kepada media mengatakan, persoalan yang dikeluhkan masyarakat adalah sumber air yang berada di Gunung Tujuh. Sumber air tersebut, dikhawatirkan masyarakat tercemar akibat kegiatan penambangan. “Justru sebenarnya sumber air itu, akan dimaksimalkan oleh perusahaan supaya dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih,” ungkapnya.",negatif
+2016-081-09.json,"Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa?","Menakar Izin Tambang Bermasalah di Kalimantan Barat, Seperti Apa? | Pembangunan kawasan air bersih tersebut, kata dia, akan dilakukan melalui program CSR perusahaan. Dia mengatakan, masuknya perusahaan ke Kabupaten Kayong Utara pada dasarnya untuk pembangunan wilayah tersebut. Terutama dari sisi peningkatan pendapatan daerah. “Selain itu, perusahaan ini akan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, tak hanya dari tenaga lapangan, tetapi juga tenaga profesional,” tambahnya. [SEP]",positif
+2016-087-08.json,"Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2)","Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2) | [CLS] Pernah dengar Spedagi? Spedagi dari kata sepeda pagi– kegiatan rutin Singgih Susilo Kartono setiap pagi berkeliling melewati jalanan Desa Kandangan, Temanggung. Belakangan Spedagi menjadi nama sepeda bambu, dan gerakan revitalisasi desa.Proyek Spedagi mengajak semua kalangan menemukan permasalahan di desa dan merumuskan pemecahan. Spedagi juga upaya menggali potensi, menggandakan, dan mengembalikan kepada desa. Proyek ini memayungi penyelenggaraan International Conference on Village Revitalitation (ICVR), pengelolaan homestay, Pasar Papringan, dan sepeda bambu.Jangan membayangkan ada pabrik sepeda produk massal sepeda dari bambu di Kandangan. Spedagi tak produksi massal. Singgih ingin ia sebagai hasil tangan terampil perajin, bukan barang industri.Spedagi hanya bisa dibeli dengan memesan. Biasa Singgih akan mengumumkan produksi Spedagi dimulai lagi dengan jumlah terbatas, misal 10 buah, dan bisa memesan. Untuk frame, Singgih mematok Rp3,5 juta. Dengan komponen dan asesoris lengkap Spedagi seharga Rp7 juta.Sepeda ini tak hanya dijual di Indonesia. Singgih memberi kesempatan peminat luar negeri untuk mengoleksi. Namun disainer yang sukses lewat radio kayu “magno” ini ingin orang memikirkan Spedagi bukan semata sepeda bambu, juga sebuah gerakan.“Sepeda bambu bukan kegiatan memproduksi sepeda bambu. Ini movement, penyadaran baru melalui media atau alat yang kita pakai,” dalam konferensi pra ICVR di Kandangan.Sebagai gerakan, Spedagi telah “ekspor” ke Jepang, bernama Spedagi Ato. Ato, nama desa di Kota Yamaguchi. Asuka, salah satu pembicara mengatakan, Ato berpenduduk 6000 jiwa. Banyak warga pergi ke kota mencari pekerjaan. Di desa, tak banyak kerjaan. “Itu hanya alasan yang dicari-cari.” Setelah bertemu Singgih, dengan proyek Spedagi, Auka tertarik membuat proyek serupa di Ato.",positif
+2016-087-08.json,"Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2)","Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2) | Spedagi, kata Singgih, untuk peminat internasional, tidak dijual utuh. Membeli Spedagi tidak sama dengan membeli sepeda umumnya tinggal pilih lalu pakai.“Orang harus membeli dengan uang dan waktu mereka. Saya ingin memperlihatkan dan ngomong kepada mereka bahwa kekayaan itu diukur dari waktu yang kita miliki, bukan dari uang. Jadi, tidak bisa membeli sepeda bambu bentuk jadi, atau merakit sendiri. Gak boleh. Anda harus pastikan, punya waktu weekend, bahkan beberapa kali weekend. Ada instruktur, fasilitas, dan kita rakit di situ,” kata Singgih.Cara unik Singgih berjualan sepeda bambu itu berkaitan dengan keprihatinan bagaimana orang memandang waktu. Waktu selalu terasa kurang bagi orang-orang di kota, seolah tersedia melimpah bagi orang di desa.“Kekayaan kita tentang waktu ini sebenarnya tergerus banyak, terutama bagi orang-orang berkecukupan. Uang makin banyak, tetapi waktu makin sedikit. Persoalan miskin waktu ini luar biasa.”Dalam kacamata dia, kemiskinan waktu di negara-negara industri sudah sedemikian parah. “Buat mereka yang sangat kaya waktu mereka mungkin banyak. Mereka berdiri di antara sekian orang yang merasa kaya dengan uang, tetapi tidak dengan waktu.”Pasar Papringan Singgih juga menelurkan gagasan menghidupkan lagi denyut pasar tradisional di desa (Jawa) yang ramai pada hari pasaran. Pasar Papringan, pasar yang buka setiap 35 hari sekali, atau selapanan dalam perhitungan Jawa, jatuh setiap Minggu Wage. Lokasi di lahan yang ditumbuhi bambu. Barang jualan semua ramah lingkungan.“Ide Pasar Papringan adalah melestarikan papringan yang di sini sudah bosan, lelah melihatnya. Masyarakat malah memakai untuk buang sampah,” katanya.Perumpunan bambu gelap, banyak nyamuk, dan kotor ditata sedemikian rupa hingga menjadi bersih, asri, dan eksotis. “Dulu banyak orang tidak mau datang. Kami coba kelola hingga menjadi tempat menyenangkan. Bermanfaat bagi masyarakat sekitar.”",negatif
+2016-087-08.json,"Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2)","Dorong Cintai Desa, Berikut Aksi Keren Singgih (Bagian 2) | Pedagang yang berjualan di Pasar Papringan, adalah masyarakat Kelingan, dan desa sekitar. Proyek Spedagi, membantu pendampingan guna menghasilkan produk berkualitas.Di lahan kira-kira 25×75 meter setidaknya ada 20-an penjual. Ada produk kerajinan, kuliner, dan hasil tani. Kerajinan antara lain batik, produk bambu, magno, merchandise. Sajian kuliner seperti kupat tahu, gudeg, soto, kopi dan jamu. Produk pertanian ada hasil organik, jamur, dan tanaman hias.Singgih menunjukkan produk-produk desa umumnya eco-product, bisa bernilai tinggi. Engkrak atau serok pengumpul sampah dari bambu dengan sentuhan kreativitas mampu dijual dengan harga berlipat.“Engkrak, di bawah, untuk ngumpulin sampah. Ketika cara pandang di balik, bentuk diperkecil, dipindah ke kepala, menjadi topi lucu. Saya membeli dari perajin Rp15.000, dijual Rp35.000. Orang sini ketawa-ketawa menganggap tidak lazim, orang luar senang luar biasa,” katanya.Hal lain yang unik di Pasar Papringan adalah mereka bertransaksi harus menggunakan mata uang khusus. Setiap pengunjung menukarkan uang dulu di tempat penukaran sebelum berbelanja. Begitu pula pedagang. Mata uang disebut pring. Satu pring Rp1.000. Habis [SEP]",positif
+2016-091-13.json,Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut?,"Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut? | [CLS] Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkali-kali mengklaim bahwa kondisi perikanan saat ini lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Hal itu, dibuktikan dengan terus meningkatnya produksi perikanan di semua pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia.Pernyataan tersebut diungkapkan oleh seluruh pejabat KKP, termasuk Menteri Susi Pudjiastuti. Tetapi, pernyataan tersebut dikritik langsung oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI. Kritikan tersebut muncul saat Dewan mendapatkan kenyataan bahwa kondisi di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta Utara tidak sesuai harapan.Salah satu kritikan tersebut, adalah soal masih banyaknya kapal perikanan yang tak beroperasi di Muara Baru. Di pelabuhan tersebut, sedikitnya ada 60 kapal yang tak beroperasi pada Selasa (19/01/2016) siang.Menurut Wakil Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, kondisi tersebut sangat aneh. Mengingat, KKP saat ini menjadi instansi pemerintah yang diagungkan dan dihormati. Seharusnya, tidak ada permasalahan seperti kapal yang tak beroperasi lagi.“Setelah saya tanyakan langsung kepada pemilik kapal, kapal yang tak beroperasi tersebut adalah kapal-kapal yang bermasalah dengan perizinan. Rata-rata, mereka masih belum mendapatkan izin dari KKP untuk melaut,” ungkap Titiek kepada Mongabay.Dari informasi yang dikumpulkan, di Muara Baru dalam sehari tak kurang ada 1.600 kapal yang berlabuh. Namun, semuanya silih berganti masuk untuk mengisi tempat. Seperti pada kemarin, kapal perikanan yang sedang berlabuh tercatat ada 600 kapal.Kapal-kapal yang berlabuh di Muara Baru tersebut, menurut Titiek, rata-rata berukuran minimal 30 gross tonnage (GT). Seluruhnya, adalah kapal milik nelayan lokal.Tentang kapal-kapal yang tak beroperasi tersebut, Titiek berharap bisa segera mendapatkan solusi untuk beroperasi lagi. Karena jika terus dibiarkan, maka nasib anak buah kapal (ABK) semakin tidak jelas dan itu akan memengaruhi kondisi ekonomi mereka.",negatif
+2016-091-13.json,Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut?,"Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut? | “Coba dibayangkan saja, jika satu kapal itu mempekerjakan 30 ABK, berapa total ABK yang harus berhenti melaut. Mereka sudah jelas tidak mendapatkan pemasukan lagi dalam jangka waktu enam bulan ini,” tutur dia.Untuk itu, Titiek mengaku akan mendesak Menteri Susi Pudjiastuti untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Jangan sampai, karena kebijakan negara, masyarakat bawah yang menjadi korbannya.Tiga Peraturan BermasalahSementara itu Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron dalam kesempatan terpisah, menyebutkan, kebijakan Susi Pudjiastuti saat ini dinilainya bermalasah. Terutama, tiga peraturan yang sudah berjalan saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang PNBP Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri KP No 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, serta Permen KP No 2 Tahun 2015 tentang  Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Perairan Indonesia.“Itu yang jadi masalah. Kita berharap Menteri Susi bisa segera memperbaikinya. Karena, kita tidak mempermasalahkan jika menteri membuat peraturan. Hanya, jangan sampai itu bermasalah. Artinya, harus ada solusi dan antisipasi,” ucap Herman dalam sambungan telepon.Terpisah, Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Then mengungkapkan kekesalannya atas persoalan yang muncul dalam setahun terakhir ini. Terutama, berkaitan dengan berhentinya operasional kapal-kapal perikanan di sejumlah pelabuhan perikanan di Indonesia.“Ini jadi masalah. Seharusnya ini ada solusi. Kita tidak boleh membiarkan ini terus terjadi, karena itu akan menurunkan ekonomi. Ingat, perikanan juga menyumbang perekonomian nasional,” ungkap dia.",netral
+2016-091-13.json,Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut?,"Sampai Kapan Kapal Perikanan Tak Melaut? | “Sesuai SOP (standard operating procedure), proses perizinan itu maksimal hanya 21 hari saja. Tapi pada kenyataannya, sekarang ini KKP memproses perizinan selalu di atas tiga bulan. Bahkan, ada juga yang sudah enam bulan, hingga kini masih juga belum mendapatkan izin,” tambah dia.Selain persoalan operasional kapal yang terpaksa berhenti karena tersendat perizinan, James mengatakan, saat ini ada juga kapal-kapal yang terpaksa berhenti karena mereka tidak tertarik untuk mengurus perizinan lagi.“Ini yang jadi masalah. Kapal tidak mau mengurus izin, karena mereka tidak tertarik lagi untuk berinvestasi di perikanan. Hal itu, karena ada beban pajak yang sangat tinggi. Belum melaut saja, harus sudah bayar pajak. Bisnis seperti apa itu?” tandas dia.Karena itu, James berharap, KKP bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut. Jangan sampai, nelayan yang sudah dirugikan akan semakin terpuruk. Jika sudah begitu, nelayan akan semakin sulit,” pungkas dia. [SEP]",negatif
+2016-091-14.json,"Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar?","Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar? | [CLS] Maraknya penyelundupan burung liar ke Surabaya melalui Pelabuhan Tanjung Perak, menjadi keprihatinan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alama (BKSDA) Jawa Timur.Kepala BKSDA Jawa Timur, Suyatno mengatakan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta Papua Barat, merupakan wilayah asal burung yang diselundupkan tersebut dalam beberapa waktu terakhir. “Kami sudah bertemu semua kepala balai untuk memperketat pengawasan. Selama ini, pengawasan dan penjagaan lebih banyak dilakukan di daerah tujuan seperti Surabaya,” kata Suyatno, Selasa (19/1/2016).Burung-burung itu diselundupkan dengan berbagai modus, seperti menitipkan di ruang kapal, hingga dimasukkan dalam truk sebagai muatan KM Tunas Wisesa dan KM Kumala. Saat ini, burung hasil sitaan tersebut, yang masih hidup, dititipkan ke sejumlah lembaga konservasi (LK), sebagaimana prosedur sekaligus untuk penyelamatan.Suyatno menegaskan, pelepasliaran burung hasil sitaan akan dilakukan setelah seluruh prosedur dan administrasi dilakukan. Sedangkan untuk jenis burung yang dilindungi harus menunggu proses hukum di pengadilan, apakah akan dilepasliarkan ke habitat aslinya atau dikembalikan ke pemiliknya. “Mengenai kasus kakatua jambul kuning yang diselundupkan dalam botol plastik, saat ini masih dititipkan di beberapa LK seperti Jatim Park di Malang, TSI II Prigen di Pasuruan, dan Maharani Zoo di Lamongan. Kita masih menanunggu hingga proses hukum selesai.”Menurut Suyatno, upaya pelepasliaran menjadi pilihan utama untuk satwa sitaan, dengan tetap memperhatikan aturan serta faktor habitat asli satwa tersebut. Pelepasliaran yang bukan tempat asalnya, dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem, terlebih bila satwa itu terjangkit penyakit seperti H5N1. “Kalau bisa dilepasliarkan ya dilepaskan, kalau tidak bisa kita titipkan di LK. Bila berpenyakit ya dimatikan.”",negatif
+2016-091-14.json,"Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar?","Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar? | Ria Saryanthi, Kepala Unit Komunikasi dan Pengembangan Pengetahuan Burung Indonesia menuturkan, untuk penegakan hukum burung memang harus disita. Jika penangkapan dilakukan di Surabaya, Jakarta, atau Medan, bisa dititipkan ke lembaga konservasi atau di pusat penyelamatan satwa (PPS) yang ada untuk pemulihan kondisinya. “Kalau kondisi burung tersebut sehat bisa dilepaskan setelah proses rehabilitasi dilakukan. Tentunya dibarengi dengan berita acara yang telah dibuat.”Sementara, burung yang tidak layak lepas bisa dijadikan indukan di penangkaran jika tidak sakit. Namun, bila membahayakan bisa dimusnahkan juga, telebih bila terindikasi menyebarkan virus avian influenza. “Pastikan juga, bila pelepasan burung yang telah melalui tahap rehabilitasi dilakukan sesuai habitatnya. Jangan sampai, burung asal Malulu dilepas di Jawa. Ini bakalan menjadi masalah baru seperti invasive species.”Sebagai catatan, awal Januari 2016, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya telah menggagalkan upaya penyelundupan 769 burung berbagai jenis. “Burung tersebut adalah cililin, murai batu, kacer, tiong emas, cucak jenggot, dan cica-daun besar,” jelas Retno Oktorina, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya.Silent forestMaraknya perburuan perburuan burung di alam liar, menurut Fransisca Noni dari Burung Nusantara, akan menjadi salah satu faktor munculnya fenomena silent forest atau hutan sepi. “Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan hasil diskusi para pengamat burung di beberapa daerah, kondisi ini mulai ada.”Noni menuturkan, dari pengamatannya di Cagar Alam Telaga Warna, Bogor beberapa waktu lalu, sangat sulit menemukan burung-burung liar, meski kondisi hutan cukup bagus. “Pada ketinggian 1.700-an meter di atas permukaan laut (m dpl) yang biasanya masih terlihat burung hingga pukul 08.00, sekarang sulit. Bahkan, untuk mendengar suaranya juga jarang.”",negatif
+2016-091-14.json,"Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar?","Silent Forest, Fenomena Akibat Maraknya Perburuan Burung Liar? | Selain Bogor, fenomena silent forest juga dilaporkan para pengamat burung terjadi di Semarang serta beberapa daerah di Sumatera. Kalau ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan terjadi di Kalimatan maupun Papua. ”Pemburu kan tidak melihat usia burung, asal nangkap saja. Lama-lama spesies tertentu bisa punah karena perbuatan merusak ini.”Padahal, hidup burung itu memang di alam liar. Sangat bermanfaat bagi alam. Burung merupakan indikator alami kualitas lingkungan. Kehadiran burung di suatu wilayah menunjukkan daerah tersebut masih asri. “Secara ekologis, burung melakukan tugas mulai menebar biji dan melakukan penyerbukan. Jadi, jangan diburu,” tegas Noni. [SEP]",negatif
+2017-003-01.json,Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1),"Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | [CLS]   Toggilat Sabulukungan dan Stefanus Satoutou, bergantian mengucap mantra sambil menghadap ke sebuah pohon durian tumbang. Dua lelaki Mentawai ini menyiapkan beberapa helai dedaunan yang dipetik di tengah perjalanan. Mereka masukkan dalam batang bambu.Toggilat mendekati pohon tumbang sambil berbicara dalam bahasa Mentawai. Volume suara cukup keras seolah sedang berbicara menyampaikan kabar kepada pohon itu. Tangan lelaki 70-an tahun yang biasa disapa teteu (kakek) ini terlihat memegang secarik kain kecil berwarna kuning.Dia terus berucap sambil menghadap ke akar pohon yang terjungkit ke luar. Secarik kain dia taruh di ujung akar, dan mengambil daun tadi lalu diusapkan ke batang pohon sembari terus mengucapkan mantra.Setelah itu, giliran Stefanus bergerak. Dia mengambil bambu berisi dedaunan kemudian memutari pohon. Kalimat-kalimat mantra terus terucap. Terakhir dia memercikkan air dalam bambu ke akar hingga batang pohon dan ke rombongan yang ikut ke lokasi itu. Sepercik air terasa membasahi kulit kepala saya.Dua orang tetua adat Suku Sabulukungan dan Satotou ini baru saja melakukan Pasinenei mone, ritual meminta maaf kepada pohon kirekat karena tergusur untuk pembukaan jalan transmentawai.Dalam kepercayaan Mentawai (arat Sabulungan) setiap makhluk hidup punya jiwa atau roh, terlebih yang terpilih sebagai kirekat.Kirekat adalah tanda kenangan terhadap orang yang meninggal, bentuk berupa ukiran cetakan telapak kaki dan tangan dari orang yang meninggal di batang (pohon) durian di tengah hutan.Kirekat dibuat dengan menggambar langsung dari telapak kaki atau telapak tangan orang yang meninggal ke pelepah batang sagu. Pelepah batang sagu diiris sesuai gambar dan jadi cetakan untuk ditorehkan pada batang durian.",netral
+2017-003-01.json,Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1),"Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | Guratan begitu halus mengikuti alur garis telapak kaki dan tangan manusia. Di pohon durian yang jadi kirekat di depan kami itu, selain ukiran telapak kaki juga buat penanda untuk postur tubuh dengan menandai pohon berupa lubang kecil untuk posisi lutut, pinggang, bahu dan kepala.Biasanya, pohon durian untuk mengukir kirekat harus dari jenis paling baik. Pohon besar, buah lebat dan rasa enak. Pohon kirekat tak boleh ditebang atau jadi “alak toga” atau mas kawin untuk perempuan. Sebagai penanda, persis di sebelah pohon kirekat ditanam bunga surak. Bunga ini berpagar, berarti semua orang tahu kalau ada kirekat.“Ini kirekat abang dan anak saya, jika rindu dengan mereka saya akan mendatangi pohon ini,” kata Toggilat usai ritual pasinenei mone pada pohon kirekat di Bad Mara, perbatasan Dusun Gotap, Desa Saliguma, Siberut Tengah dengan Desa Muntei, Siberut Selatan, akhir November lalu.  Kesedihan si teteu bukan tanpa sebab. Pohon durian kirekat keluarga ini tumbang bikin dia amat terpukul. Tak ada lagi monumen atau kenangan dari keluarga yang meninggal.Tak hanya teteu, keluarga besar dari Suku Sabulukungan juga merasakan kesedihan mendalam. Bagi mereka,  pohon kirekat merupakan salah satu lambang kehormatan, harkat dan martabat anggota uma (suku).“Kirekat ini berpuluh-puluh tahun kami rawat, ada rumput di sekitarnya, dibersihkan, jika ada kayu-kayu atau ranting jatuh juga kami bersihkan. Kami sangat menghargai dan menjaga pohon ini,” katanya.Heronimus Sabulukungan, Kepala Dusun Puro II yang ikut rombongan mengatakan,  penggusuran kirekat di Jalan Transmentawai sekitar pertengahan November. Toggilat saat itu tengah di ladang mendengar eksavator bekerja. Kala dilihat,  ternyata pohon kirekat sudah tumbang.Atas penggusuran sepihak ini, Suku Sabulukungan menjatuhkan tulou (denda) kepada kontraktor penggusur.",negatif
+2017-003-01.json,Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1),"Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | “Kami minta kepada Pemkab Mentawai meninjau dan melihat langsung kirekat yang tumbang. Bagi kami, kirekat ini suatu kebudayaan sakral dan tak bisa dimainkan,” katanya.Dia bilang, jangankan menebang atau menggusur pohon, mematahkan bunga yang mereka tanam di pinggir saja akan dapat sanksi adat.  “Kalau ada yang mematahkan atau merusak akan didenda adat, apalagi orang luar yang melakukannya,” kata Heronimus.Aturan adat ini, katanya,  sudah berlaku sejak nenek moyang mereka.  “Kalau dulu,  jika ada menebang kirekat akan terjadi peperangan antar suku, karena menurut kepercayaan Mentawai, kirekat itu seolah-olah ada orang yang berdiri disitu.”“Penebangan ini diibaratkan orang yang sedang berdiri lalu tiba-tiba dibacok. Seandainya ada kami disitu, mungkin akan langsung kami panah orang itu,” katanya.Atas kasus ini, pemkab lakukan mediasi. Kontraktor sudah bayar denda. “Mereka memberikan uang tulou Rp2 juta. Uang itu kami pakai untuk ritual adat termasuk membeli beberapa babi yang daging dibagi-bagikan kepada anggota suku.”Hutan, bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat Mentawai seperti para Sikerei. Ritual pasinenei mone, hanya salah satu ritual Mentawai yang berkaitan erat dengan alam.Bagi mereka, hutan tak sekadar tempat menyambung hidup seperti mencari rotan, berladang dan berburu. Lebih dari itu, hutan dalam kepercayaan tradisional Mentawai juga tempat tinggal roh-roh leluhur yang turut menjaga segala jenis tumbuh-tumbuhan obat yang sangat berguna bagi hidup manusia.Hutan juga untuk ritual dan pengobatan bagi orang sakit. Aturan-aturan adat dan kepercayaan tradisional dalam pengelolaan hutan terlihat jelas dalam kegiatan-kegiatan penting uma. Khawatir masuk HTIKini hutan mereka terancam perkebunan kayu atau hutan tanaman industri yang bakal masuk. Masyarakat Mentawai menolak rencana HTI milik PT. Biomass Andalan Energi,  yang peroleh izin 20.030 hektar di Pulau Siberut.",negatif
+2017-003-01.json,Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1),"Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | “Sapru leleu sappru engatta (kalau hutan kita habis, habislah kehidupan kita),” kata Bruno Tatebburuk, tetua Suku Sabulukungan.Menurut dia, tanah klaiman HTI antara lain merupakan wilayah adat mereka yang membentang dari Desa Saliguma hingga Saibi, Siberut Tengah.Di tanah leluhur itu, terdapat goa sangat bersejarah bagi Suku Sabulukungan, yakni Goa Sipukpuk. Menurut cerita orang tua mereka, Goa Sipukpuk merupakan jelmaan uma, tempat menyagu dan tempat ayam leluhur yang tersambar petir dan jadi batu karena mempermainkan anjing.Seluruh anggota Sabulukkungan dalam uma juga ikut jadi batu. Uma yang jadi batu dinamakan Goa Sipukpuk.Andai nanti akhirnya tak bisa mempertahankan tanah ulayat dari ekspansi HTI,  Goa Sipukpuk,  akan mereka pertahankan hingga titik darah penghabisan.“Tak ada cara lain, jika Sipukpuk dirusak HTI, kami bersedia berperang,” katanya.Bagi Suku Sabulukkungan,  merusak Goa Sipukpuk sama dengan menabuh genderang perang.Selama ini, katanya, warga tak pernah dilibatkan dalam pembahasan HTI meski wilayah masuk konsesi. Warga baru tahu ketika mahasiswa Mentawai membicarakan itu pada mereka.“Kami tak pernah dilibatkan. Kenapa tiba-tiba tanah kamimasuk? Ini tak bisa diterima.”Tabib Mentawai Boroi Ogok dan Pangarita Sabaggalet juga gusar. Eksploitasi hutan oleh perusahaan, kata mereka,  akan menghabisi tanaman obat tradisional. “Kehadiran perusahaan kayu maupun HTI akan menyusahkan kami menjalankan ritual sebagai Sikerei,” katanya.  Pangarita mengatakan, banyak ramuan obat tersimpan di hutan. Jenis tanaman biasa mereka ambil lebih subur tumbuh di hutan dan lebih berdaya magis daripada di pekarangan rumah. Beberapa tumbuhan obat atau daun bebetei, katanya,  tak bisa hidup di pekarangan rumah karena memerlukan lingkungan lebih sejuk.Kalau HTI masuk, akan melenyapkan tanaman yang mereka perlukan, seperti pengalaman saat HPH merajalela di Siberut dekade 1970-an.",negatif
+2017-003-01.json,Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1),"Betapa Hutan Begitu Penting bagi Orang Mentawai (Bagian 1) | Obat-obatan mereka merupakan racikan beragam tanaman. Kalau salah satu racikan tumbuhan kurang, katanya, sama saja tak ada guna. Jadi, katanya, berapapun jauh tempat mencari obat di hutan, para Sikerei akan menjelajah hutan sampai memperoleh daun yang diperlukan.Boroi juga bilang, tempat baik tumbuhan obat di hutan. Setiap mereka mengambil tumbuhan obat, katanya,  selalu mengajak roh penjaga membantu mengobati atau menjalankan ritual.Kekuatan obat, kata Boroi,  bukan hanya karena daun, namun daya magis dan mantra saat memetik maupun menggunakan.Otomatis kalau hutan rusak mereka akan kesusahan. “Kami susah karena tanaman akan payah didapat juga tak mabajou (daya penyembuh hilang).”Serupa dikatakan Teu Lakka Tatebburuk. Selain untuk bahan obat-obatan, hutan juga penyedia kayu untuk membangun uma. Hutan bagi kehidupan mereka, katanya, sangat penting.“Kami membuat uma kayu diambil dari hutan, mengambil daun bebetei (pengusir roh jahat) juga dari hutan, itulah fungsi hutan bagi kami.”Sebagai bentuk rasa hormat atas roh penguasa hutan, katanya, tiap kali menebang kayu besar di hutan diawali ritual panangga. Panangga merupakan ritual meminta izin kepada penguasa hutan atas pemakaian kayu milik ‘mereka’.Saat ritual panangga mempersembahkan secarik kain, rokok dan barang-barang lain sebagai bukti mereka memberi mahar kepada penguasa hutan.Ritual panangga juga kerap dilakukan saat mereka membuka ladang atau membuka tempat pemeliharaan ternak seperti babi dan ayam. “Kepada roh penguasa mereka meminta berkat agar dijauhkan dari malapetaka dan hasil panen melimpah.”Orang Mentawai, katanya, tak sembarangan memperlakukan hutan karena roh penguasa bisa mengamuk dan memberikan penyakit kepada pembuat onar atau perusak hutan. (Bersambung)     [SEP]",netral
+2017-033-04.json,Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba,"Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba | [CLS]   Udara dingin terasa saat memasuki Kanagarian Pancuang Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Deretan perbukitan berjejer mengelilingi nagari yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) ini.Hutan rimbun senantiasa menjaga dari berbagai ancaman bencana alam. Kala kemarau, tak pernah alami kekeringan, begitupun penghujan, tak ada banjir. Hutan terjaga membuat pasokan air bersih tak pernah surut. Air pegunungan senantiasa mengalir ke pipa-pipa warga memenuhi kebutuhan air bersih buat keperluan minum, mandi, mencuci dan lain-lain.Pancuang Taba di kelilingi perbukitan dan pesawahan cukup luas. Berbagai tanaman perkebunan ada seperti karet, kopi sampai kemiri.Hasil bumi tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri juga dijual ke pasar-pasar tradisional.Dalam bercocok tanam, sejak dulu masyarakat Pancuang Taba mengenal sistem pertanian organik. Mereka terbiasa pakai bahan-bahan alami dari sekitar mereka. Seiring pupuk-pupuk kimia, masuk, kebiasaan mulai bergeser.“Dari dulu orangtua kami sudah bertanam organik, semua tanaman semak di pinggir sawah itu selalu dimasukkan ke sawah untuk jadi pupuk organik begitupun kotoran sapi,” kata Asrul Norman, Wali Nagari Pancuang taba, pekan lalu.Sayangnya, dengan masuk pengaruh pupuk kimia, masyarakat mulai tergiur dan meninggalkan pupuk alami.Bertahun-tahun bercocok tanam pakai pupuk kimia, sekarang petani di Pancuang Taba, berangsur ke pertanian organik. KKI Warsi dan Perkumpulan Pertanian Organik (PPO) Sariak Alahan Tigo (Santiago), lakukan pendampingan beberapa bulan terakhir.Hesriyeldi,  Ketua PPO Santiago mengatakan,  sebelum pertanian organik, tim PPO terlebih dahulu penilaian untuk melihat kondisi setempat.",netral
+2017-033-04.json,Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba,"Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba | “Waktu penilaian awal kita mulai mendatangi sawah dan lihat, ternyata paling signifikan dan bertentangan dengan versi budidaya PPO adalah pengelolaan tata air terlalu banyak, boros. Dengan air terlalu tergenang unsur hara bisa hanyut hingga pertumbuhan padi dari segi anakan kurang,” katanya.Setelah penilaian baru memperkenalkan sistem pertanian organik pada September 2016. Kala itu,  ada 35 petani ikut praktik lapangan da terapkan di sawah masing-masing.  Bibit diambil dari lahan masyarakat sendiri dengan kriteria bebas hama penyakit, pertumbuhan bagus, sehat dan seragam.“Pilih bibit lokal karena adaptasi iklim padi tumbuh disini sudah cocok dengan iklim disini, rasanya disukai masyarakat, namanya padi seway. Ini padi endemik sangat bagus dan segi rasa sangat disukai masyarakat,” katanya.Untuk pemupukan, diambilkan dari kotoran sapi. Kandang sapi langsung dekat sawah. Kala panen tiba, semua kotoran sapi kering dikirim ke sawah.   Panen meningkatMurhadi Irianto, warga setempat sudah menerapkan pertanian organik. Dia menilai, sawah lebih stabil dan meningkatkan hasil panen serta turunkan biaya produksi.“Dulu saat kemarau tanah kering dan rekat-retak, retakan cukup besar, sebesar kepalan tangan. Begitupun sebaliknya ketika hujan, sawah tergenang, kita tidak bisa  jalan di pematang sawah, karena datar oleh air,” katanya seraya bilang, sejak tanam organik, retakan tanah tak seberapa saat kemarau.Sejak dulu,  petani Pancuang Taba sudah mengenal hama padi bisa terbasmi hanya dengan  mengelola sistem pengairan. “Ketika kami keringkan sawah tiga hari, ulat ini hilang, lalu masukkan air lagi. Walau kering tiga hari tak ada keretakan tanah dan musuh alami mati. Ini menghemat, hanya mengeringkan.  Artinya, sumber air ditutup sementara.”",positif
+2017-033-04.json,Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba,"Buah Manis Bertani Organik di Pancuang Taba | Selama ini, katanya, ada musuh padi yang sangat ditakuti petani yakni lumut. “Seperti ini lumut, ternyata kandungan N (Nitrogen) lebih tinggi lagi dari bahan organik lain. Sebelum ini, tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat karena tak tau ilmunya,” katanya.Sejak berorganik, petani tak tergantung pupuk kimia. Kalau selama ini mulai nyemai sudah tergantung pupuk, setelah organik tak ada sama sekali. Kelangkaan pupuk pun tak berimbas kepada petani.Dari hasil panen juga mengalami peningkatan. Dari pengolahan non organik hanya 4,5 ton perhektar, olahan sawah organik bisa 5,8 ton perhektar.Produksi ini lebih besar dari panen rata-rata di Pesisir Selatan hanya 4,5 ton perhektar. Dari kualitas, beras organik lebih berat dari beras biasa.“Berorganik tak sulit karena memanfaatkan segala sumber daya sekeliling termasuk kelebihan sisa makanan ternak, kelebihan sayur, kelebihan sisa pembakaran.  Semua sisa-sisa. Ada sisa perkebunan, sampah sisa kulit manis, kulit pinang, itu sangat membantu.”Raynald Daus, Manajer Advokasi dan Kebijakan Warsi, mengatakan, ada beberapa kegiatan Warsi bersama-sama masyarakat, seperti pengembangan pertanian organik.Pengembangan pertanian organik ini, katanya,  perlu didukung beberapa inisiatif lain misal, pengelolaan biogas.“Harapan kami sebisa mungkin pengelolaan sawah termasuk ladang di Pacuang Taba dalam satu dua tahun ke depan sudah memakai sistem pertanian organik.     [SEP]",positif
+2017-035-14.json,"Foto: Indahnya Leuser, Hutan Alami yang Harus Kita Pertahankan","Foto: Indahnya Leuser, Hutan Alami yang Harus Kita Pertahankan | [CLS]   Kawasan Ekosistem Leuser merupakan hutan hujan alami yang membanggakan Indonesia dan dunia. Wilayahnya membentang seluas 2,6 juta hektare di dua provinsi. Di Aceh, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), No.190/Kpts-II/2001, luasnya sekitar 2.255.577 hektare. Sedangkan di Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.10193/Kpts-II/2002, luas kawasan hutan dan areal penggunaan lainnya sekitar 384.292 hektare.Ekosistem Leuser dilindungi Keputusan Presiden No.33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Sementara Taman Nasional Gunung Leuser seluas 792.672 hektare, yang berada di dalam Ekosistem Leuser, ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan pada 23 Mei 1997 (KepMenHut No.276/Kpts-VI/1997). Baca: Foto Udara: Inilah Kappi, Hutan Mengagumkan di Zona Inti Leuser   Hutan hujan ini sangat alami dan menyimpan pesona alam tak terbantahkan. Hutan ini kaya akan flora dan fauna, termasuk sebagai habitat kunci badak sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera, dan orangutan sumatera. Empat mamalia besar ini hidup di bentang yang sama, di Leuser. Diperkirakan, ada 105 spesies mamalia, 382 spesies burung, dan 95 spesies reptil dan amfibi yang hidup di sini.Dengan topografinya yang mengagumkan, fungsi ekosistem Leuser begitu penting untuk mendukung kehidupan sekitar empat juta orang yang tinggal di daerah sekitarnya. Mereka yang berada di Aceh maupun Sumatera Utara. Jasa ekologis kawasan ini ditaksir bernilai USD 600 juta per tahunnya dan fungsi pentingnya sebagai pencegah banjir dan erosi, penyuplai air untuk pertanian, begitu nyata bagi kehidupan masyarakat keseharian. Keindahan alamnya juga dapat dikembangakan untuk pariwisata. Baca: Mereka Tidak Pernah Menyerah Menjaga Hutan Leuser   ",positif
+2017-035-14.json,"Foto: Indahnya Leuser, Hutan Alami yang Harus Kita Pertahankan","Foto: Indahnya Leuser, Hutan Alami yang Harus Kita Pertahankan | Diperkirakan, sekitar 1,5 miliar ton karbon terkandung di hutan Leuser. “Kami masyarakat lokal sangat tergantung dari alaminya hutan Leuser. Dari hutan ini kami menggantungkan hidup, secara langsung maupun tidak,” sebut Johan, salah seorang masyarakat Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.  Johan pemilik penginapan di pinggir hutan Leuser ini mengaku, sebagian besar tamu yang menginap itu merupakan wisatawan yang ingin menikmati keindahan hutan Leuser. “Kalau hutan Leuser rusak, wisatawan tidak akan mau datang ke sini, sementara sebagian besar masyarakat Ketambe menggantungkan hidup dari pariwisata,” ujar Johan.Berdasarkan penelitian Pieter van Beukering (2002), ekosistem Leuser memberikan jasa ekologi luar biasa bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Leuser merupakan benteng terakhirnya kehidupan badak, harimau, gajah, dan orangutan sumatera. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang sungguh mengagumkan sebagaimana Leuser.     [SEP]",positif
+2017-042-01.json,"Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak","Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak | [CLS] Pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut perlahan tapi pasti semakin meningkat. Penanda itu bisa dilihat dari komitmen masyarakat dan juga nelayan yang ada di sebagian daerah di Nusa Tenggara Barat untuk tidak lagi menangkap benih lobster.Nelayan yang sudah berkomitmen itu, tercatat ada di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Di tiga daerah itu, sedikitnya ada 2.246 rumah tangga (RT) yang yang terbiasa menangkap benih lobster untuk mendapatkan penghasilan rutin.Nelayan yang menyatakan komitmennya, kemudian mengucapkan ikrar janji di hadapan para pejabat yang ada di Provinsi NTB dan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka semua, berjanji tidak akan mengakap lagi benih lobster ataupun lobster dengan ukuran berat 200 gram atau lebih kecil lagi dan sedang bertelur.  Ikrar tersebut, secara bersamaan diucapkan oleh Saeful Rizal, wakil nelayan dari Lombok Barat, Legur dari wakil nelayan Lombok Tengah, dan Lalu Mahruf mewakili nelayan Lombok Timur. Setelah berikrar, ketiga orang tersebut kemudian menyatakan akan beralih usaha ke bidang kelautan dan perikanan.“Kami juga bersedia memusnahkan alat tangkap benih; dan turut serta menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Serta sepakat melaporkan penerima bantuan yang masih melakukan aktivitas penangkapan benih kepada Pemerintah dan aparat terkait,” ucap Legur yang diamini dua rekannya.Dengan adanya ikrar dari nelayan dan masyarakat di tiga daerah tersebut, itu menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah NKRI, dinilai semakin bagus. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.",positif
+2017-042-01.json,"Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak","Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak | “Implementasi Permen ini bukan semata-mata didasarkan pada niatan untuk mematikan usaha masyarakat, namun Pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, yaitu bagaimana menyelamatkan sumberdaya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang,” ungkap dia.Slamet menuturkan, meski ada yang menentang dengan pemberlakuan Permen tersebut, namun itu harus disikapi sebagai bagian dari pembelajaran bangsa Indoensia yang mengemban tugas dan tanggungjawab untuk mengelola sumberdaya secara berkelanjutan. Kata dia, aspek keberlanjutan harus dimaknai oleh semua pihak sebagai proses untuk memanfaatkan sumber daya tanpa mengorbankan generasi mendatang.“Mereka juga punya hak yang sama atas sumberdaya yang ada baik kuantitas maupun kualitasnya,” ucap dia.  Menurut Slamet, pentingnya menumbuhkan kesadaran di NTB, karena di provinsi tersebut ada banyak potensi sumber daya kelautan yang sangat besar, terutama lobster. Untuk itu, penting menjaga kelestarian aset tersebut, sehingga siklus kehidupan lobster bisa berjalan secara normal.“Jika eksploitasi benih lobster terus berlangsung, maka dipastikan siklus kehidupan lobster ini akan terputus, dampaknya maka ketersediaan stok lobster di alam akan menurun drastis dan sangat mungkin anak cucu kita tidak akan mengenali lagi komoditas satu ini,” lanjut dia. Pemusnahan Pocongan LobsterSebagai provinsi yang dikenal sebagai sentra produksi lobster, ikrar yang diucapkan para nelayan di tiga daerah semakin memperkuat rencana Pemerintah untuk menjaga potensi lobster yang masih ada. Selain berikrar, para nelayan juga memusnahkan ribuan alat tangkap benih lobster atau dalam istilah nelayan setempat disebut pocongan.",positif
+2017-042-01.json,"Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak","Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak | Pemusnahan pocongan tersebut dilakukan dengan cara dibakar di Teluk Bumbang yang merupakan salah satu sentral terbesar tangkapan benih lobster di Lombok. Di teluk tersebut, sedikitnya ada 1.000 lubang keramba jaring apung (KJA) yang di dalamnya berisi Pocongan. Itu berarti dalam sehari bisa puluhan ribu benih lobster yang tertangkap dan diperjualbelikan secara ilegal.Padahal, selain Teluk Bumbang, sentra benih lobster di Lombok ada juga di empat lokasi lainnya, yakni Teluk Awang, Teluk Grupuk, Teluk Ekas dan Teluk Sepi. Itu artinya, jumlah tangkapan benih lobster setiap harinya diperkirakan berkali-kali lipat banyaknya.Panjang Jumadi, salah seorang nelayan yang biasa menangkap benih lobster mengaku menghentikan aktivitas menguntungkan tersebut karena sadar bahwa itu adalah kegiatan yang tidak benar. Karenanya, dia bersama masyarakat bersepakat untuk beralih ke usaha perikanan budidaya.Sebagai gambaran bagaimana tingginya eksploitasi benih lobster, pada 2015 saja ada upaya penyelundupan 1,9 juta ekor benih lobster senilai Rp98, 3 miliar ke berbagai daerah dan luar Indonesia. Sementara, dalam rentang tahun 2014 total benih lobster yang keluar dari NTB tercatat 5,6 juta ekor dengan nilai mencapai Rp130 miliar.  Kompensasi Rp50 miliarUntuk memuluskan implementasi Permen KP No 56/2016, KKP sudah mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk biaya kompensasi pemberlakuan Permen kepada para nelayan dan pembudidaya ikan.Slamet Soebjakto menyebutkan, dana kompensasi tersebut di antaranya akan diberikan untuk 2.246 RT eks penangkap benih lobster, masing-masing di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 873 RTP, Lombok Timur 1.074 dan Lombok Barat sebanyak 229 RTP.",netral
+2017-042-01.json,"Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak","Saat Pocongan Lobster Dimusnahkan, Maka Langkah Baru Dijejak | “Kami telah menyerap aspirasi masyarakat dengan memberikan kesempatan pilihan usaha budidaya yang akan digeluti pasca pengalihan ini. Karena sebenarnya mereka pada awalnya juga pembudidaya ikan, jadi kami akan kembalikan pada profesi semula,” jelas dia.Sementara, Direktur Badan Layanan Usaha (BLU) KKP Sharif Syahrial mengungkapkan, pihaknya siap membantu akses pembiayaan untuk pengembangan usaha budidaya melalui sistem pinjaman lunak. Kata dia, masyarakat tinggal mengajukan proposal pinjaman melalui pendamping BLU yang ada di daerah masing-masing dan kemudian ditindaklanjuti.Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto menyatakan apresiasi atas kesadaran masyarakat eks penangkap benih lobster untuk menghentikan kegiatannya. Menurutnya, ini menandakan masyarakat mulai memahami pentingnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.Rifky mengungkapkan, setidaknya 4 juta ekor benih lobster yang bernilai ekonomi sangat besar setiap tahun keluar dari NTB dengan tujuan utama ke Vietnam. Menurutnya, fenomena eksportasi benih lobster tersebut justru menguntungkan negara lain, sementara Indonesia tidak bisa merasakan nilai tambah apa-apa.“Pemerintah sadar bahwa implementasi aturan ini pasti akan memberikan dampak ikutan yang akan mempengaruhi ekonomi masyarakat. Oleh karenanya itu, Pemerintah pasti tidak akan tinggal diam, kami telah siapkan antisipasi atas dampak ikutan tersebut dengan memberikan kompensasi berupa dukungan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan,” pungkasnya.  [SEP]",positif
+2017-066-08.json,"Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun","Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun | [CLS] Jika berkunjung ke Kabupaten Ende, jangan lupakan menyempatkan diri datang ke Kampung Adat Wologai.  Kampung yang terletak di ketinggian sekitar 1.045 mdpl merupakan salah satu kampung adat tersisa yang masih ada di Flores. Diperkirakan usianya sudah sekitar 800 tahun.Wologai terletak sekitar 37 kilometer arah timur kota Ende, di Kecamatan Detusoko yang dapat ditempuh dengan kendaraan umum maupun mobil sewaan dengan harga sekitar 300 ribu rupiah selama sehari.Di bagian depan sebelah kanan pintu masuk kampung terdapat sebuah pohon beringin yang diyakini komunitas adat Wologai ditanam oleh leluhur mereka, yang sekaligus konon setara dengan waktu pendirian kampung adat ini.Satu hal unik dari Wologai adalah arsitektur bangunannya yang berbentuk kerucut. Rumah-rumah dibangun melingkar dan ada tiga tingkatan dimana setiap tingkatannya disusun bebatuan ceper di atas tanah yang sekelilingnya dibangun rumah-rumah. Semakin ke atas, pelataran semakin sempit menyerupai kerucut.Deretan rumah panggung di kampung ini dibangun melingkar mengitari Tubu Kanga, sebuah pelataran yang paling tinggi yang biasa dipakai sebagai tempat digelarnya ritual adat. Batu ceper yang terdapat di tengah digunakan serupa altar untuk meletakan persembahan bagi leluhur dan sang pencipta.Rumah panggung ini dibuat dari kayu yang diletakan di atas 16 batu ceper yang disusun tegak untuk dijadikan tiang dasar penopang bangunan ini. Bangunan dengan panjang sekitar 7 meter dengan lebar sekitar 5 meter ini memiliki atap berbentuk kerucut yang dibuat dari alang-alang atau ijuk. Tinggi banguan rumah sekitar 4 meter sementara atapnya sekitar 3 meter.Karena keunikannya, tak heran saat disambangi Mongabay Indonesia, akhir Maret lalu terdapat beberapa wisatawan asing sedang memotret di tempat ini.  Filosofi Bentuk Bangunan",positif
+2017-066-08.json,"Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun","Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun | Menurut  Bernadus Leo Wara, mosalaki ria bewa atau juru bicara para tetua adat di kampung ini, jumlah keseluruhan rumah adat di kampung Wologai adalah 18 rumah adat, 5 rumah suku dan sebuah rumah besar. Jelasnya, rumah suku dipakai sebagai tempat penyimpanan benda pusaka atau peninggalan milik suku. Sedangkan rumah besar hanya ditempati saat berlangsung ritual adat.“Bentuk atap rumah adat yang menjulang memiliki filosofi yang berhubungan dengan kewibawaan para ketua adat yang didalam struktur adat dianggap dan dipandang lebih tinggi dari masyarakat adat biasa,” terangnya.Mencermati rumah adat di Wologai seyogyanya mirip dengan rumah adat lainnya milik etnis Lio. Bagian kolong rumah (lewu) dahulunya dipergunakan untuk memelihara ternak seperti babi dan  ayam. Ruang tengah digunakan sebagai tempat tinggal, sedangkan loteng difungsikan sebagai tempat menyimpan barang-barang yang akan digunakan pada saat ritual adat.Aloysius Leta seorang pemahat patung yang ditemui Mongabay di pelataran rumah adat menjelaskan, zaman dahulu leluhurnya adalah kelompok nomaden, hingga akhirnya memutuskan menetap di Wologai.“Tiap suku mempunyai bentuk bangunan rumah adat yang sama namun memiliki ciri khas yang berbeda seperti ukiran yang ada pada tiang kayu bangunannya,” jelas Leta. “Dahulu pun atap rumah tidak boleh dari ijuk tetapi alang-alang. Tapi sekarang banyak yang mempergunakan ijuk, sebab jika pakai alang-alang maksimal 3 tahun sekali atapnya harus diganti. Sementara kalau dengan ijuk bisa bertahan puluhan tahun.”  Menurut Leta, untuk membangun rumah adat tidak boleh sembarang. Perlu didahului dengan ritual adat Naka Wisu. Yaitu aturan memotong pohon di hutan untuk digunakan sebagai tiang penyangga rumah. Ritualnya harus dilakukan pukul 12 malam, dengan terlebih dahulu perlu menyembelih seekor ayam.",positif
+2017-066-08.json,"Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun","Wologai, Kampung Adat Keren yang Telah Berusia 800 Tahun | Demikian pula dengan keberadaan Kampung Adat Wologai. Leo menjelaskan masyarakat masih mempertahankan bentuk kampung adat karena tunduk dan taat pada perintah leluhur yang berpesan untuk selalu menjaga tradisi yang telah dilakukan turun-temurun.Dalam setahun jelasnya di Kampung Adat terdapat dua ritual besar yakni panen padi, jagung dan kacang-kacangan (Keti Uta) pada bulan April, dan tumbuk padi (Ta’u Nggua) pada bulan September. Puncak ritual Ta’u Nggu’a adalah Pire dimana  selama 7 hari masyarakat tidak menjalankan aktivitas hariannya.“Selama masa ini seluruh masyarakat adat Wologai dilarang melakukan aktifitas pekerjaan seperti bertani, mengiris tuak dari pohon enau dan lainnya. Mirip upacara Nyepi di Bali,” jelasnya.Setelah melewati berbagai upacara, maka komunitas adat akan menggelar ritual Gawi atau menari bersama di atas pelataran di sekeliling Tubu Kanga sebagai simbol mengucap kegembiraan dan kebersamaan. [SEP]",positif
+2017-068-01.json,"Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia","Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia | [CLS]  Solidaritas demi Pegunungan Kendeng lestari muncul di berbagai daerah, bahkan luar negeri. Dari Medan, Palembang, Bangka Belitung, Lampung, Yogyakarta, Karawang, Purwokerto, Surabaya, Tangerang, Samarinda, Wonogiri, Semarang, Bandung, Palu, Malang sampai Hong Kong.  Mereka mendukung penyelamatan karst Kendeng dengan aksi menyemen kaki. Meninggalnya, Patmi, ibu-ibu dari Pati, yang ikut aksi semen kaki di Jakarta, bak jadi bahan bakar, menyulut semangat perjuangan.Di Jakarta, setiap hari para relawan semen kaki berdatangan, dari pegiat lingkungan, aktivis dari organisasi masyarakat sipil, musisi, seniman sampai jurnalis.Senin lalu, di depan Istana Negara seorang pelukis, Hardi Danuwijaya, ikut aksi solidaritas Kendeng.  Berkaos Che Guavara dengan topi kabaret bintang satu, dia meletakkan kanvas putih di tanah. Sedikit demi sedikit, dia menggoreskan kuas warna pada kanvas itu.Hardi menggambar Patmi. ”Ini tragedi besar bagi Indonesia yang katanya negara agraris,” katanya seraya menyayangkan respon lamban Presiden atas konflik di Rembang.Dia bilang, memacu infrastruktur dan investasi hingga tak seimbang dengan kultur agraris Indonesia. Kondisi seperti ini terus terjadi. Potret masalah agrariaDewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria juga ikut menyemen kaki pekan lalu mengatakan, masalah Kendeng merupakan wajah persoalan agraria pada banyak daerah di Indonesia.Konflik ini, katanya, jadi preseden buruk terutama bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena gagal melindungi petani dan menjalankan reforma agraria.”Ekskalasi konflik agraria terus meningkat, justru pemerintah Jokowi yang pro rakyat belum mengubah cara-cara intimidatif dan kriminalisasi,” katanya.",negatif
+2017-068-01.json,"Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia","Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia | Dari KPA 2015, ada 252 konflik naik jadi 450, yang melingkupi luasan 1,265.027 hektar. Sektor properti, menempati urutan kedua setelah sektor perkebunan, yakni 117 konflik dan infrastruktur sampai 100 kasus.Adi Wibowo, Koordinator Media Kampanye KPA mengatakan, benang merah pendirian Jokowi untuk membangun pabrik semen karena ada proyek infrastruktur. Sisi lain, produksi semen kini sudah surplus sekitar 30 juta ton.Kasus Rembang ini, katanya, merupakan masalah masyarakat Indonesia terkait sumber kehidupan dan mata air terancam.“Aksi ini universal, tetapi simbol bagi masyarakat dalam mempertahankan air, tanah dan hak mereka,” kata Yati Andriyani, Koordinator Kontras.Dia berharap, ada langkah kongkrit Presiden untuk menghentikan pabrik semen. Diapun coba menyadarkan, persoalan tak hanya pada tingkat bawah, juga pemerintahan pusat.”Presiden Jokowi seharusnya tak melempar tanggung jawab, karena dia memiliki kekuasaan politik, dimana BUMN, negara yang seharusnya lebih aktif,” katanya.Daniel Johan, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, akan membela masyarakat, terutama mereka yang memperjuangkan sumber air dan kehidupan.Soal kabar kuat beredar menyatakan, konflik ini terkait perang dagang, dan masyarakat dibayar,  katanya, Komisi IV akan mengumpulkan bukti lapangan.”Kita pertengahan April akan kesana.”PKB, katanya, akan meminta tokoh lingkungan dari Nusa Tenggara Barat sekaligus angggota DPRD PKB, mama Aleta mengawal. Dia juga ingin mengajak para anggota dan Ketua Komisi IV melihat persoalan lebih serius.  Keterlibatan bank Koalisi Responsi Bank Indonesia mendesak Bank Mandiri menghentikan pembiayaan kredit kepada Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah sebesar Rp3,96 triliun, dengan rincian Rp3,46 triliun kredit investasi dan Rp500 miliar buat modal kerja.",negatif
+2017-068-01.json,"Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia","Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia | Maria Lauranti, Koordinator Responsi mengatakan, Bank Mandiri dalam penilaian 2014-2016,  memang tak ada kebijakan khusus penyaluran pinjaman bagi sektor berisiko tinggi dalam pertambangan.”Seharusnya debitur Bank Mandiri menaati prinsip-prinsip hak asasi manusia maupun pelestarian lingkungan hidup yang sudah banyak diadopsi sektor keuangan internasional,” katanya.Otoritas Jasa Keuagan, katanya, juga perlu mendorong perbankan di Indonesia memasukkan risiko sosial dan lingkungan.  Sejak 2014, OJK memiliki roadmap keuangan berkelanjutan, namun masih belum jadi peraturan utama.”Harus jelas, mana pembiayaan yang berisiko terhadap lingkungan,” kata Rahmawati Retno Winarni, Direktur Eksekutif TuK.Kartika Wirjoatmojo, Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan, komitmen kredit yang sudah hampir kucur tak dapat ditarik kembali. ”Saya melihat pabrik ini bermanfaat menaikkan taraf hidup masyarakat disana,” katanya. Protes Jokowi di SumutSementara itu, kala kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara 24-25 Maret 2017, diwarnai protes dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa.Aksi protes digelar di titik 0 kilometer Kota Medan ini, sebagai protes terhadap pemerintah yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan warga Rembang, Jawa Tengah dengan perintah cabut izin lingkungan Semen Indonesia.Massa menamakan diri Kedan Kendeng Menolak Pabrik Semen ini, menilai Presiden tak mampu mengambil sikap tegas pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang dianggap mengabaikan putusan MA karena mencabut izin lingkungan pembangunan pabrik dan tambang semen tetapi mengeluarkan izin baru lagi.",negatif
+2017-068-01.json,"Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia","Kemelut Penyelamatan Karst Kendeng dari Tambang Semen, Potret Karut Marut Agraria di Indonesia | Kedan Kendeng juga mengecor kaki mereka sebagai dukungan terhadap masyarakat Kendeng terus berjuang menolak pembangunan pabrik semen. Massa juga membawa tampan berisikan semen dan beras, lalu disamping tertulis kalimat pertanyaan kepada kepala negara dan Gubernur Ganjar,” Apakah memakan semen atau beras?”Gumilar Aditya Nugroho, Koordinator Aksi dari Kedan Kendeng Menolak Pabrik Semen, Sabtu (25/3/17) mengatakan, aksi sebagai bentuk solidaritas terhadap petani Kendeng.Mereka meminta Presiden, mendengar tuntutan mereka, dan mengambil sikap tegas membela masyarakat Kendeng, serta menghormati putusan hukum yang memenangkan warga.“Untuk kawan-kawan di Kendeng, kalian jangan putus asa. Jangan takut, kalian tak sendiri. Seluruh Kami ada mendukung. Almarhum Ibu Patmi pasti bangga jika rakyat bersatu mendukung perjuangan kalian.”Khairul Bukhari, Manager Evaluasi Walhi Sumut, mengatakan, Gubernur hingga Presiden harus menjalankan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap.Pembangunan pabrik semen mengancam pertanian warga, dan ekosistem karst Kendeng bakal rusak.Wina Khairina, Direktur Hutan Rakyat Institute (HaRI) berharap, Presiden bisa memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga Kendeng dengan memastikan alam dan lingkungan terjaga.Menurut Juniati Aritonang, Koordinator Divisi Studi dan Advokasi Bakumsu, bola panas ada di Gubernur Jateng, yang mengabaikan putusan MA dan mengeluarkan izin baru kepada Semen Indonesia di Rembang. Penyelesaian masalah ini, katanya, dengan mencabut izin baru, dan menghormati serta melaksanakan putusan MA.Quadi Azam, Peneliti Pusat Hak Azasi Manusia Universitas Negeri Medan (UNIMED) mengatakan, negara dianggap abai dalam kejadian pelanggaran bisnis dan hak azasi manusia.    [SEP]",negatif
+2017-077-07.json,Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut,"Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | [CLS] Indonesia mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan anti illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang diterapkan di Indonesia sekarang. Ajakan tersebut dimaksudkan, agar dunia internasional tahu dan paham tentang penerapan konsekuensi bagi pelaku IUU Fishing di Indonesia.Pernyataan tersebut diserukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat mengisi panel World Ocean Summit (WOS) 2017 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 22-24 Februari 2017. Dalam panel bertajuk What Comes Next: A Call or Commitments itu, Susi dengan tegas menerangkan resiko dan hukuman bagi pelanggar hukum di perairan Indonesia.“Pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini,” ucap dia.  Dengan konsekuensi hukuman tegas, Susi menyebut, ada dampak positif lain yang akan didapat oleh Indonesia dan negara lain di seluruh dunia. Dampak itu, tidak lain adalah diterapkannya ekonomi biru (blue economy) yang tidak lain adalah pemanfaatan ekonomi di sektor kelautan dan kemaritiman dengan ramah lingkungan.“Jadi antara pertumbuhan dan ekonomi kelestarian itu jalan berbarengan. Kita upayakan ekosistem di marine resources ini memperkuat produktivitas kita,” tutur dia.Menurut Susi, sejak IUU Fishing terjadi di perairan Indonesia, potensi Indonesia sebagai negara pemilik garis pantai terpanjang kedua dunia, tidak bisa dimaksimalkan. Padahal, dengan panjang 97 ribu kilometer garis pantai, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara produsen perikanan besar di dunia.",positif
+2017-077-07.json,Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut,"Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | Namun, kata Susi, kenyataannya Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, kalah dari Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia. Untuk itu, lanjut dia, pengelolaan perikanan berkelanjutan penting diterapkan di Indonesia.“Saya pikir, dalam bisnis perikanan ini kita harus membuat tata kelola yang berkelanjutan dengan produktivitas yang baik. Bisnis yang menghasilkan produktivitas tinggi tanpa menjaga keberlanjutan hanya akan merugikan negara kita,” ujar dia.Susi kemudian mencontohkan, pada periode 2000 hingga 2003, transaksi ekspor Indonesia mengalami fase penurunan yang sangat jauh hingga menyebabkan industri perikanan saat itu mengalami penurunan drastis. Semua itu, salah satunya karena tata kelola perikanan berkelanjutan tidak diterapkan.  Susi menilai, kesadaran masyarakat Indonesia akan kelestarian laut masih rendah dan harus ditingkatkan. Kata dia, salah satu upaya yang sedang digalakkan saat ini adalah pembangunan sektor perikanan dan kelautan dan mulai memperlihatkan hasil yang baik, meskipun secara umum stok ikan mengalami penurunan.“Saya tidak bisa membuat aturan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak. Saya butuh dukungan Pak Presiden, para elit politik, institusi-institusi, pengusaha, dan masyarakat nelayan. Saya juga butuh Interpol misalnya untuk mencegah kejahatan transnasional yang sering terjadi,” ajak dia. Apresiasi dari Dunia InternasionalDirektur Eksekutif WOS 2017 Charles Goddard mengatakan penyelenggaraan WOS bertujuan untuk mengetahui kondisi perikanan global dan bagaimana melakukan perikanan yang lebih berkelanjutan. Dan keberhasilan Indonesia dalam menangani IUU Fishing menjadi salah satu contoh yang patut diketahui secara global.",positif
+2017-077-07.json,Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut,"Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | “Satu hal yang menjadi perhatian kami pada perikanan di Indonesia adalah program yang sukses dari Ibu Susi Pudiastuti dalam menangani IUU Fishing. Itu suatu hal yang fantastis dan semua orang mengatakan itu kesuksesan yang luar biasa. Dan tentu saja Indonesia mempunyai target yang tinggi untuk membangun bisnis perikanan. Dan pertanyaan kemudian yang patut diungkapkan adalah bagaimana proses selanjutnya, untuk mengubah keberhasilan IUU Fishing di perairan Indonesia dan meningkatkan perikanan domestic Indonesia menjadi perikanan yang berkelanjutan,” kata Goddard yang diwawancarai Mongabay disela-sela penyelenggaraan WOS di Nusa Dua Bali.“Dan saya pikir pemerintah Indonesia telah memikirkan dan mencoba untuk menangani dan mengetahui pelaksanaannya agar perikanan menjadi lebih berkelanjutan. Dan itu menjadi tantangan yang cukup berat karena Indonesia menetapkan target pertumbuhan yang tinggi dari volume dan pendapatannya dari sektor perikanan,” tambahnya.Berkaitan dengan upaya penyelamatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia, dunia internasional memberikan apresiasnya dengan lugas. Apresiasi itu, diberikan atas langkah-langkah yang diambil Indonesia dalam mengatasi masalah kelautan dan sekaligus meminta Indonesia lebih berperan aktif dalam skala yang lebih besar.“Laut adalah masalah penting yang bukan saja menjadi masalah Indonesia tetapi juga masalah seluruh dunia. Yang menarik, mereka ingin melihat leadership Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar,” ungkap Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Nusa Dua, Bali.Menurut Luhut, apresiasi dari internasional tersebut, didapat setelah dia melakukan pertemuan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi seperti dari Uni Eropa, United Nations Environment Programme (UNEP), International Maritime International (IMO), dan Food and Agriculture Organization (FAO).  ",positif
+2017-077-07.json,Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut,"Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | Selain dengan lembaga di atas, pertemuan juga dihadiri Peter Thomson, President of General Assembly United Nations, dan delegasi dari Kepulauan Solomon, serta delegasi Kepulauan Fiji.“Masalah lingkungan ini perlu penanganan segera dan komprehensif harus dikerjakan bersama demi kebaikan bersama,” ucap dia.Luhut menerangkan, dalam pertemuan tersebut, delegasi dari PBB meminta inisiatif Indonesia dalam menjaga lautan dan itu didukung langsung oleh PBB. Selain itu, delegasi dari Uni Eropa meminta Indonesia menggelar pertemuan atau konferensi untuk membuat rencana aksi tentang masalah laut.“Akhirnya, disepakati untuk mengadakan Ocean Action Forum yang akan membuat action plan untuk masalah laut ini, antara lain seperti sampah plastik ini,” jelas dia.Menurut Luhut, masyarakat Internasional melihat Indonesia saat ini sudah bisa memainkan peran dalam masalah-masalah internasional. Respon bagus tersebut diharapkan bisa dibaca oleh Presiden RI Joko Widodo dan berharap bisa menaikkan level Indonesia di dunia internasional. Prioritas KemaritimanTentang skema kemaritiman yang banyak diperbincangkan dalam forum WOS, Luhut menjelaskan bahwa itu memang menjadi fokus yang sedang dibicarakan. Menurutnya, skema kemaritiman adalah bagaimana membangun infrastruktur dengan baik, setelah sejak lama pembangunan itu diabaikan.“Dimasa lalu,budget kita banyak digunakan untuk subsidi. Sekarang infrastruktur harus dibangun, kalau tidak segera dibangun, cost kita masih akan tetap tinggi,” sebut dia.Luhut mengungkapkan, sejak subsidi dialihkan kepada sektor yang lebih tepat, dampak positif sudah mulai terlihat seperti harga-harga kebutuhan bahan pokok di kawasan Indonesia timur yang sudah mulai turun hingga 22%.",positif
+2017-077-07.json,Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut,"Indonesia Ajak PBB dan Uni Eropa Terlibat dalam Penegakan Hukum di Laut | “Sampling di beberapa tempat, tapi kan ini baru dua tahun. Jadi kalau kita terus melakukan hal ini, membangun jalan, bandar udara, pelabuhan laut dan lain-lain, akan lebih terlihat lagi (hasil positif) di tahun 2020,” ujarnya.Setelah infrastruktur, Luhut menyebut, prioritas Kemaritiman selanjutnya adalah sektor pariwisata, perikanan dan energi. Menurutnya, hingga kini hampir semua tujuan wisata yang sudah dideklarasikan oleh Indonesia, jumlah wisatawannya mengalami kenaikan.“Sekarang yang harus kita lakukan adalah membersihkan daerah-daerah wisata itu dari sampah. Selain itu, pemetaan bawah laut saat ini juga masih berlangsung, tujuannya untuk bisa menambah potensi yang bisa digali dari dasar laut Indonesia,” papar dia.  [SEP]",positif
+2018-006-01.json,"30 Tahun Waduk Cirata, Ditandai Penurunan Kualitas Air","30 Tahun Waduk Cirata, Ditandai Penurunan Kualitas Air | [CLS]  Cirata merupakan waduk seluas 6.200 hektar. Waduk yang berada di tiga kabupaten di Jawa Barat (Bandung Barat, Cianjur, dan Purwakarta) ini, perlahan dan pasti mengalami penurunan kualitas air. Apa penyebabnya?“Kualitas air waduk turun ke level tiga. Berbeda saat pertama kali dibangun, level satu,” terang Kepala Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC) Wawan Darmawan, saat peringatan 30 Tahun Waduk Cirata bertema Save Our Water di Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, akhir November 2018.Wawan menjelaskan, ada 4 level kualitas air yang dapat dimanfaatkan waduk. Yang terburuk level 4, jika melebihi itu, air tidak layak digunakan. Artinya, tercemar berat.“Level 3 sekarang masih bisa digunakan untuk operasional PLTA dan perikanan. Begitu juga Level 4, untuk pertanian. Namun, degradasi air menimbulkan dampak lain seperti waduk lebih rentan korosi dan menghambat operasional PLTA,” terangnya.  Menurut catatan BPWC, biaya pemeliharaan turbin PLTA Pembangkit Jawa-Bali di Unit Pembangkitan Cirata Rp25 miliar per tahun. Sebagian besar digunakan untuk overhaul turbin akibat tingginya laju korosi.Persoalan lain adalah pendangkalan. Sedimentasi rata-rata tahunan mencapai 5,6 juta meter kubik berdampak pada kemampuan menyimpan air. “Waduk yang didesain berusia 100 tahun itu dipastikan berkurang kemampuannya menyimpan air.”  Asisten Analis Hidrologi dan Sedimentasi BPWC, Farid Al Rasyid, dihubungi terpisah mengatakan, kondisi ini dipengaruhi berbagai faktor. “Buruknya kualitas air dan laju sedimentasi yang tak terbendung sesungguhnya dapat mengurangi usia waduk,” paparnya.Hasil pengukuran terakhir pada 2017, volume tampung debit air di Cirata mencapai 1,7 miliar meter kubik. Kemampuan ini menyusut sekitar 300 juta meter kubik dibandingkan saat bendungan ini didirikan.  Logam berat",negatif
+2018-006-01.json,"30 Tahun Waduk Cirata, Ditandai Penurunan Kualitas Air","30 Tahun Waduk Cirata, Ditandai Penurunan Kualitas Air | Farid menjelaskan, air Waduk Cirata juga tercemar limbah logam berat jenis timah dan timbal. Selain itu, hasil parameter biologi, fisika, dan kimia yang diteliti sejak 2005, menunjukan kadar fosfat, amoniak, dan nitrit yang selalu melebihi ambang batas.“Ada beberapa parameter yang kami pantau berkala. Di beberapa titik memang ada yang melebihi ambang batas,” jelasnya.Beberapa jurnal ilmiah juga menyebut ikan dari Waduk Cirata dan Saguling di daerah aliran Sungai Citarum terkotaminasi logam berat. Diduga, limbah berasal dari sejumlah industri di daerah aliran (DAS) Citarum dan Cisokan di Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan Cianjur yang ditengarai mengalir ke kedua sungai itu, lalu masuk ke Waduk Cirata.Ada pula limbah organik sisa pakan ikan, kotoran manusia, dan rumah tangga yang ikut mencemari waduk. Waduk Cirata ditaburi lebih dari 5.000 ton pakan ikan tiap panen.“Setengah pakan ikan terbuang ke dasar waduk karena ikan tak memakan seluruhnya. Sedimentasi dari pembuangan pakan terhitung lebih besar dari faktor alami,” urainya.  Hasil pendataaan Satuan Tugas Sektor 12 program Citarum Harum menunjukkan, jumlah keramba jaring apung (KJA) di Cirata diprediksi lebih dari 98.000 unit. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai investasi setiap KJA, rata-rata Rp50 juta per unit. Bila dikalkulasikan dengan jumlah KJA saat ini, totalnya Rp4.9 triliun. Satu unit rata-rata terdiri 4-5 petak.Bila merujuk Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 tahun 2002, kuota yang diizinkan bagi budidaya ikan di Waduk Cirata hanya 12.000 petak. Atau, satu persen dari luas wilayah.  Menangani membludaknya KJA, Dansektor 12 Citarum Harum, Kolonel Satriyo Medi Sampurno mengatakan pihaknya akan melakukan upaya penertiban. Ditargetkan akhir 2018, sebanyak 12.000 petak KJA ditertibkan.",negatif
+2018-006-01.json,"30 Tahun Waduk Cirata, Ditandai Penurunan Kualitas Air","30 Tahun Waduk Cirata, Ditandai Penurunan Kualitas Air | “Ini menjadi prioritas, dilihat dari kualitas air saat ini. Kami lakukan pemetaan agar terkendali. Di satu sisi, sebetulnya petani ikan mengakui hasil KJA menurun. Kami juga berkoordinasi dengan pihak terkait mencari ekonomi alternatif,” kata Satriyo.  Petani ikan Cirata di Desa Margalaksana, Cipeundeuy, Aep (35), mengungkapkan, hasil panen kerap merugi karena tidak sebanding dengan pengeluaran. Satu petak rata-rata membutuhkan pakan ikan sekitar 1-1,5 ton. Panen 3-4 bulan sekali.“Ikan akan mati massal jika arus air bawah naik ke atas. Biasanya, membawa limbah dan mematikan seluruh ikan yang ada di keramba. Ini berlangsung setiap menjelang musim hujan. Apalagi sekarang air sudah jelek. Banyak ikan yang terkena penyakit,” tandasnya.   [SEP]",negatif
+2018-010-02.json,"Aksi di Kapal Tanker Sawit Wilmar, Aktivis Greenpeace Ditahan","Aksi di Kapal Tanker Sawit Wilmar, Aktivis Greenpeace Ditahan | [CLS]   Aksi damai aktivis Greenpeace menaiki kapal kargo pengangkut minyak sawit milik Wilmar berujung penahanan. Enam aktivis Greenpeace ditahan kapten kapal tanker raksasa Stolt Tenacity. Mereka menaiki kapal kargo sepanjang 185 meter yang sedang membawa muatan produk minyak sawit dari Wilmar International.Kiki Taufik, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Asia Tenggara berada di atas kapal Greenpeace Esperanza.. Dihubungi Mongabay via Whatsapp dia mengtakan, Kapal Stolt Tenacity, membawa muatan minyak sawit Wilmar dari Indonesia ke Eropa.Sejumlah aktivis Greenpeace dari Indonesia, Jerman, Inggris, Perancis, Kanada dan Amerika Serikat, aksi damai menaiki kapal protes perusakan hutan di Indonesia oleh perkebunan sawit.Kapal itu membawa minyak sawit dari kilang penyulingan Wilmar di Dumai, Riau. Kilang di Dumai, menampung pasokan minyak sawit dari para perusahaan sawit termasuk Bumitama, Djarum, keluarga Fangiono dan Gama. Fasilitas Wilmar lain memasok satu atau dua dari dua kilang, termasuk kilang PT Multi Nabati Sulawesi milik Wilmar, yang diduduki Greenpeace pada September lalu.“Aksi ini terjadi di Perairan Teluk Cadiz di dekat Spanyol, sampai sekarang aktivis masih ditahan” kata Kiki Taufik dari kapal Esperanza Greenpeace.Sebelum ditahan, mereka berhasil membentangkan spanduk bertuliskan “Save our Rainforest” (selamatkan hutan hujan kita) dan “Drop Dirty Palm Oil” (hentikan minyak sawit kotor).Sebelum aksi mulai, kapten kapal telah diberitahu melalui saluran radio VHF tentang protes damai dan tanpa kekerasan. “Pemberitahuan aksi damai kami diacuhkan, dan menahan para relawan di salah satu kabin kapal kargo,” katanya.  Hannah Martin, Jurukampanye di kapal Greenpeace Esperanza mengatakan, mereka memiliki keterbatasan kontak radio dengan sukarelawan dan meminta kapten kapal membebaskan mereka.",negatif
+2018-010-02.json,"Aksi di Kapal Tanker Sawit Wilmar, Aktivis Greenpeace Ditahan","Aksi di Kapal Tanker Sawit Wilmar, Aktivis Greenpeace Ditahan | Dalam rilis investigasi Greenpeace terbaru menyebutkan, Wilmar merupakan pemasok utama minyak sawit untuk perusahaan raksasa makanan ringan, Mondelez . Produk-produk terkenal Mondelez antara lain biskuit Oreo, cokelat Cadbury, dan biskuit Ritz.Investigasi itu menemukan, pemasok minyak sawit Wilmar telah menghancurkan 70.000 hektar hutan di seluruh Asia Tenggara dalam dua tahun dan bukti terkait kebakaran hutan, pekerja anak, eksploitasi pekerja, penebangan ilegal hingga perampasan tanah.“Minyak sawit dapat diproduksi tanpa merusak hutan. Lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia menuntut tindakan nyata. Saatnya bagi Mondelez dan merek rumah tangga lain mendengarkan seruan menjauhi Wilmar hingga terbukti minyak sawit bersih, ” ​​ kata Martin.Dari rilis Greenpeace, Waya Maweru, pemanjat asal Sulawesi Utara mengatakan, telah menyaksikan dampak deforestasi dari ulah perusahaan perkebunan sawit nakal yang menyebabkan kota-kota tercekik kabut asap kebakaran hutan.Hingga kini, Greenpeace terus berkomunikasi dengan kapten kapal meminta pembebasan para aktivis. Keterangan foto utama:  Aksi Greenpeace meminta Wilmar menghentikan perusakan hutan di Indonesia.Foto: Greenpeace [SEP]",negatif
+2018-036-14.json,Catatan Kritis Divestasi Freeport,"Catatan Kritis Divestasi Freeport | [CLS]  Pemerintah Indonesia telah menandatangani head of agreement (HoA) dengan Freeport Mc MoRan soal divestasi saham. Beberapa pihak mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang berupaya menyelesaikan negosiasi alot dengan perusahaan Amerika Serikat ini. Pihak lain mengkritisi, seperti berbagai organisasi masyarakat sipil. Mereka memberikan catatan kritis terutama soal masalah lingkungan yang belum tuntas dan akuntabilitas dari proses transaksi divestasi.Baca juga: Pemerintah Ambil Alih 51% Saham Freeport, Akankah jadi Kabar Baik bagi Lingkungan dan Orang Papua?Khalisah Khalid, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Eksekutif Nasional Walhi menilai,  persoalan Freeport harus juga dilihat dari aspek keadilan dan keberlanjutan. Bukan hanya bagi pemerintah Indonesia, tetapi orang Papua, terutama masyarakat adat dan lingkungan.Bagi Walhi, katanya, persoalan Freeport di tanah Papua,  bukan soal perdagangan atau ekonomi semata. Ada begitu banyak fakta kejahatan Freeport seperti pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia orang Papua.“Kerugian hilangnya kehidupan, kebudayaan, penghancuran bentang alam dan hutan Papua, pencemaran lingkungan selama ini tak jadi dasar penghitungan dalam cerita investasi, semua dianggap tak ada nilai,” kata Alin, panggilan akrabnya.Maurits J Rumbekwan, Direktur Walhi Papua, dalam rilis menyatakan, Freeport adalah gambaran luka orang Papua.“Bukan hanya kerugian ekonomi, bangsa Indonesia dan orang Papua selama ini telah mengalami kerugian atas nilai-nilai kehidupan, kebudayaan dan lingkungan hidup yang dihancurkan industri raksasa ini di tanah  ulayat Suku Amungme dan Kamoro,” katanya.Baca juga: Kementerian Lingkungan Permasalahkan Penanganan Limbah B3 Freeport di Mimika",negatif
+2018-036-14.json,Catatan Kritis Divestasi Freeport,"Catatan Kritis Divestasi Freeport | Menurut Alin, penandantanganan HoA, tak boleh jadi penghapusan atau pemaafan atas berbagai pelanggaran HAM.  Hingga kesepakatan ini ditandatangani Pemerintah Indonesia dan Freeport, pemerintah Indonesia berkewajiban mengusut dugaan pelanggaran HAM dan lingkungan sebelum kesepakatan ditandatangani.“Juga mencegah keberulangan dengan menghentikan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.”Freeport juga harus tunduk pada ketentuan hukum dan regulasi di Indonesia. “Penegakan hukum juga harus tetap dilakukan.”Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dugaan kerugian negara atas implementasi kontrak karya Freeport sekitar Rp185 triliun. Pelanggaran itu, kata BPK,  mulai penggunaan hutan lindung, kelebihan pencairan jaminan reklamasi, dan penambangan bawah tanah izin lingkungan. Juga, kerusakan karena pembuangan limbah di sungai, utang kewajiban dana pasca tambang dan penurunan permukaan akibat tambang bawah laut.“Pemerintah Indonesia, khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus tetap memajukan penegakan hukum atas temuan BPK ini. Freeport juga harus tunduk pada UU Minerba, kewajiban perubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan.”Walhi mendesak, setelah lebih setengah abad Freeport menguasai Indonesia dengan investasi tambang, mereka harus phase out dari Indonesia.Pemerintah Indonesia, katanya,  harus menyiapkan kebijakan transisi berkeadilan bagi orang Papua dan lingkungan. Dalam proses menuju ke arah phase out, katanya, kewajiban-kewajiban perusahaan ini harus dipenuhi, antara lain pemulihan lingkungan yang telah tercemar dan hancur, antara lain soal pembuangan tailing ke sungai.Dalam masa transisi ini,  katanya, pemerintah harus menyiapkan ekonomi baru bagi orang Papua, terutama masyarakat adat. “Juga bagaimana menghentikan penggunaan kekerasan terhadap orang Papua.”  Mengapa harus divestasi?  ",negatif
+2018-036-14.json,Catatan Kritis Divestasi Freeport,"Catatan Kritis Divestasi Freeport | Dosen energi dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi menilai,  masyarakat harus senang dan bangga bila pemerintah melalui BUMN (PT Inalum) memiliki saham 51% di Freeport.“Perlu diapresiasi kerja baik. Katanya kerja dalam diam selama 3.5 tahun, hingga akhirnya pemerintah dan  Freeport sepakat transaksi jual-beli saham (divestasi saham).” Sebenarnya, negosiasi telah mulai sejak 2012.“Tentu kesenangan itu harganya tidak murah, tidak cuma-cuma,” kata Redi.Mengapa? Pertama, pembelian 41,64% saham Freeport hingga kepemilikan saham pemerintah melalui Inalum jadi 51%, itu dibeli bukan gratis. Harganya, US$3.85 miliar atau Rp55 triliun. “Semoga harga ini dihitung berdasarkan replacement cost bukan fair market value.”Kedua, lanjut mantan Kepala Subdivisi Regulasi Sumber Daya Alam Kementerian Sekretaris Negara ini, US$3.85 miliar ini jumlah besar. Inalum tak punya dana sebesar itu. Bahkan apabila dihitung total seluruh aset Holding BUMN Pertambangan (Inalum, Bukit Asam, Antam, dan Timah) baru Rp58 triliun.  Jadi, katanya, Inalum pasti mencari pembiayaan dengan berutang ke BUMN perbankan atau bank-bank swasta lain.“Di saat kondisi keuangan negara sedang terbebani, pilihan pembiayaan melalui utang di perbankan ini jadi pilihan ngeri-ngeri sedap. Apalagi bila melalui pembiayaan asing. Ini tentu tidal sesuai filosofi divestasi saham yaitu guna pemanfataan potensi nasional untuk kemanfaatan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat Indonesi,” katanya.Adakah opsi lain untuk mendapatkan saham tidak hanya 51% bahkan 100% secara cuma-cuma? “Jawabannya ada,” kata Redi.",netral
+2018-036-14.json,Catatan Kritis Divestasi Freeport,"Catatan Kritis Divestasi Freeport | Opsinya, selain pembelian saham divestasi, yaitu tak memperpanjang operasi Freeport pasca berakhirnya kontrak karya 2021 atau akan berakhir kurang tiga tahun lagi. Membeli saham divestasi atas suatu perusahaan yang akan habis kontrak karya, katanya, sama saja dengan membeli sesuatu yang sebentar lagi jadi milik pemerintah sendiri. Apabila operasi tambang Freeport tidak diperpanjang pasca 2021, eks wilayah dimiliki 100% oleh pemerintah tanpa embel-embel membeli saham divestasi.Kala operasi Freeport tak ada perpanjangan pasca 2021, pemerintah, tak perlu lagi membeli saham divestasi hingga tak perlu membeli dengan harga fantastis.Opsi berani dan berdaulat lain, katanya, jadikan cadangan mineral di wilayah usaha Freeport sebagai modal atau saham negara.Tawarannya, pemerintah akan memperpanjang operasi Freeport pasca 2021, dengan jadikan cadangan mineral di wilayah kegiatan usaha Freeport sebagai modal atau saham negara sampai 51% modal.“Artinya pemerintah tak perlu membeli saham itu.”Untuk melaksanakan opsi berani dan berdaulat ini, Indonesia perlu pemerintah berani dan tak takut kepada Amerika Serikat dan Freeport.Divestasi saham, kata Redi, bermanfaat bagi negara karena akan ada peralihan kontrol dan manfaat ekonomi (deviden) dari asing ke pemerintah.  AkuntabilitasKoalisi Masyarakat Sipil, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia pada satu sisi mengapresiasi niat baik dan upaya pemerintah selama 3,5 tahun belakangan menyelesaikan polemik kontrak Freeport menjelang masa kontrak berakhir 2021. Sisi lain,  PWYP mengingatkan, masih banyak pekerjaan harus diselesaikan dan didetailkan menyangkut kepastian pengelolaan sumber daya alam di Papua.Prosesnya juga harus berjalan transparan dan akuntabel, perlu konsistensi para pihak dalam memegang kesepakatan, dan perlu pertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif termasuk soal lingkungan, sosial, dan kepentingan masyarakat lokal di Papua.",netral
+2018-036-14.json,Catatan Kritis Divestasi Freeport,"Catatan Kritis Divestasi Freeport | Maryati Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia mengatakan langkah penandatanganan Heads of Agreement ini masih menyisakan banyak pertanyaan untuk didalami secara kritis, agar benar-benar memberikan keuntungan bagi bangsa dan masyarakat.“Bagaimana metode valuasi atau penentuan nilai kepemilikan saham Indonesia pada Freeport? Apakah telah tercapai final kesepahaman jumlah dan nilai perhitungan atau penafsirannya? Apakah penandatanganan kesepakatan final, hingga dapat disebut penguasaan 51% saham telah sah?”Dengan HoA, tersirat pengelolaan tambang oleh Freeport akan berlanjut hingga 2041. Pertanyaannya, kata Maryati, apakah telah tercapai kesepahaman, komitmen dan kesepakatan akan bentuk pengelolaan, yang menurut UU bukan lagi berbentuk kontrak karya melainkan IUPK.Dengan kata lain, Freeport bukan hanya harus melepaskan 51% saham juga menyepakati klausa kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk peningkatan nilai tambah, bersepakat atas ketentuan fiskal dan perpajakan secara prevailing yang disyaratkan pemerintah. Juga serta bersedia mematuhi segala ketentuan standar lingkungan dan sosial di yurisdiksi Indonesia.“Jika tidak, pemerintah dapat sewaktu-waktu memberi sanksi bahkan mengakhiri IUPK Freeport.”Senada disampaikan Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR).Pada dasarnya, katanya, negosiasi Agustus 2017 dan  Juli 2018 tak banyak berubah walaupun nilai ambil alih kepemilikan disepakati US$3.85 miliar. Perlu diingat, katanya, angka ini pembayaran participating interest Rio Tinto pada operasi saat ini.Dengan fakta ini pemerintah perlu memberikan klarifikasi atas klaim bahwa Indonesia menguasai 51% saham Freeport. Publik, katanya,  perlu mencermati tahapan perundingan berikutnya, termasuk tanggung jawab Freeport mengatasi kerusakan lingkungan dari operasi selama ini.“Jangan sampai beban itu dialihkan kepada Inalum seiring penguasaan mayoritas saham Freeport.”",netral
+2018-036-14.json,Catatan Kritis Divestasi Freeport,"Catatan Kritis Divestasi Freeport | PWYP Indonesia juga mendesak pemerintah terlebih dahulu mengusut enam indikasi pelanggaran lingkungan Freeport, berdasarkan laporan BPK dalam 2013-2015.“Sejauh ini , masalah-masalah itu belum menemui titik terang penyelesaian, padahal BPK telah menghitung potensi kerugian negara ditimbulkan Freeport.  Jumlahnya fantastis, Rp185,563 triliun,” kata Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi PWYP Indonesia.Persoalan lain,  yang masih pekerjaan rumah pemerintah yakni penyelesaian 47 ​pelanggaran lingkungan Freeport dari hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) meliputi ketidaksesuaian operasi dengan rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan (RKL-RPL).Menurut KLHK, Freeport juga tak memantau dan mengendalikan beragam polusi di udara, laut, sungai, dan hutan, termasuk limbah berkategori bahan berbahaya dan beracun (B3).Sementara itu, Nurkholish Hidayat dari Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia – Lokataru mengingatkan, para pihak yang melakukan kesepakatan tak mengabaikan status dan kondisi para pekerja Freeport , terutama 8.400 pekerja mogok dan PHK sepihak oleh manajemen karena dianggap mangkir.Nurcholish menyesalkan suara pemerintah (Menteri Tenaga Kerja) absen atas nasib para pekerja itu. “Perhatian atas pekerja seharusnya sama besar dengan perhatian terhadap ekonomi,” kata pria juga wakil masyarakat sipil di EITI Indonesia.  Transparansi dan akuntabilitasFabby juga Dewan Pembina PWYP Indonesia menambahkan,  pemerintah harus terbuka dan transparan kepada publik terkait penentuan nilai dan pelepasan saham Freeport yang memerlukan dana besar ini.“Bagaimana rute dan mekanisme valuasi-nya, komponen apa saja yang yang dihitung? Termasuk juga darimana sumber pembiayaan divestasi? Jangan sampai over value, berujung merugikan keuangan negara.”",negatif
+2018-036-14.json,Catatan Kritis Divestasi Freeport,"Catatan Kritis Divestasi Freeport | Transparansi, katanya, hal krusial agar publik dan segenap pihak mendapatkan informasi benar dan seimbang mengenai keadaan sesungguhnya dari proses yang berlangsung. Dengan begitu, tak terjadi informasi asimetris, yang dapat memicu kekeliruan bahkan polemik publik yang tidak sehat karena ketidaktahuan dan kurang informasi.Dokumen dan informasi kesepakatan dan kesepahaman,  sejatinya ditunjukkan dan dibuka kepada publik agar tak salah tafsir.“Misal, dari HoA kemarin, mengapa bukan isi HoA yang didetailkan justru yang beredar siaran pers dari masing-masing pihak, yang satu sama lain bisa saja berbeda sudut penekanan,” kata Maryati.PWYP mengapresiasi upaya pemerintah melaporkan perkembangan setiap proses kepada publik, tetapi, katanya, tanpa transparansi, potensi penggiringan informasi menyesatkan ataupun politisasi opini sangatlah rawan.Sebaliknya, dengan keterbukaan,  debat dan diskursus sehat akan berkembang dan kontruktif. Standar transparansi dan keterbukaan informasi publik, katanya,  menurut UU juga mensyaratkan pemerintah memberikan alasan kebijakan dan argumen sejelas-jelasnya kepada publik.  Bagaimana Orang Papua?Adolfina Kuum, tokoh perempuan Suku Amunghme juga memberikan komentar. Menurut dia, masyarakat di Amungme dan Kamoro, tak lagi peduli dengan pembicaraan terkait Freeport.“Tidak ada satupun yang bicara kenyataan di sini seperti apa. Mereka (pemerintah) bicara divestasi saham tetapi tidak berbicara akibat yang ditimbulkan. Ada dua suku di sini. Suku Amungme di Pegunungan dan Kamoro di Dataran rendah.”Pemerintah, kata Adolfina,  seharusnya memberi perhatian pada hasil audit lingkungan Freeport.  Dia menyebut,  sungai-sungai di wilayah pesisir rusak karena sudah tertimbun limbah tailing, antara lain Sungai Yamaima, Nifa, Samban, Wanowong, Jikwa, Kali Kopi, Amutuwau, dan Menarjawei.",netral
+2018-036-14.json,Catatan Kritis Divestasi Freeport,"Catatan Kritis Divestasi Freeport | “Sungai-sungai ini dinyatakan tercemar dan hilang. Di dalam sungai-sungai ini tersimpan sendi-sendi kehidupan masyarakat suku asli.  Sungai-sungai ini jadi tempat pencarian makan. Ini sudah hancur semua. Hilang.”Kalau di pesisir,  ruang hidup masyarakat hancur karena limbah tambang (tailing), Suku Amungme di Pegunungan,  ruang hidup hancur dengan bom Freeport untuk mendapatkan emas dan mineral.“Kami tidak mau bicara divestasi, ini kehancuran di depan mata. Kehancuran budaya, ketergantungan hidup tinggi ke Freeport dan kerusakan lingkungan.”Fred Boray ,  Sekretaris Dinas Pertambangan Papua mengatakan, dari 51% divestasi saham Freeport, 10% untuk Pemerintah Papua. Di dalam itu termasuk untuk Pemerintah Timika dan masyarakat adat pemilik ulayat.Dengan demikian, katanya, pemerintah daerah harus menanamkan modal 10%. Hingga kini,  belum ada kejelasan bagi pemerintah daerah dan belum ada arahan apakah modal 10% ditanggung pemerintah daerah atau Inalum.“Yang jadi persoalan bagi kami, dari 10% itu kita dapat dalam bentuk bagaimana? Angka berapa? Itu bagian dari tanggungg jawab di dalam Freeport ke depan.”Fred menyatakan, Pemerintah Papua menunggu keputusan pusat (Inalum).Soal masalah lingkungan, katanya, dana pemulihan dikelola sendiri oleh Freeport. Dana itu,  masuk dalam program tanggunjawab sosial Freeport.Mengenai pencemaran karena tailing, katanya, pemerintah daerah meminta kompensasi pembayaran air permukaan. Besar kompensasi Rp5,6 triliun. Sayangnya, permintaan itu sudah dibatalkan Makhkama Agung.“Dari pesawat bisa kelihatan luas wilayah yang dipakai pengendapan. Jadi pemerintah daerah berpikir kalau sudah sampai menggunakan tanah yang seluas ini, tidak ada kontribusi untuk kami. Maka minta dari air. Mahkamah Agung sudah putuskan, dibatalkan seluruhnya. Ini yang jadi masalah.” Keterangan foto utama: “Daratan’ yang terlihat itu merupakan endapan tailing PT Freeport. Foto: Yoga Pribadi   [SEP]",negatif
+2018-053-02.json,‘Memanen’ Listrik Sambil Menjaga Hutan di Desa Non Blok,"‘Memanen’ Listrik Sambil Menjaga Hutan di Desa Non Blok | [CLS] Di sebuah kawasan hutan tak jauh dari pemukiman warga, berdiri sebuah bangunan dengan deru mesin bergema di dalamnya. Bangunan tersebut adalah gardu turbin (power house) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Non Blok, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.Delapan tahun sejak didirikan, bangunan tersebut masih terjaga dengan baik. Mesin-mesin di dalamnya masih utuh. Kalaupun ada kerusakan, biasanya bisa cepat diperbaiki oleh pengelolanya.“Kalau pun ada kerusakan berat biasanya tinggal ganti alatnya, cuma harus dibeli di Makassar dan Surabaya,” ungkap Mika Siampa (30), salah seorang pengelola PLTMH tersebut, awal April 2018 lalu.Menurut Mika, alat yang sering rusak dan harus diganti setiap tahun adalah bearing atau laher. Alat ini rentan dengan kerusakan karena bekerja di dalam air. Alat lainnya adalah puly, yang sudah mengalami beberapa kali pergantian.Peralatan yang ada di PLTMH harus selalu dikontrol dan dirawat. Mesin bisa tiba-tiba mati menyebabkan sebagian desa menjadi gelap gulita di malam hari.“Biasanya mesin sering mati di musim hujan karena saluran air tersumbat. Baik itu oleh ranting ataupun dedaunan yang terbawa dari sungai,” ungkap Mika.baca : Tri Mumpuni, Terangkan Daerah Terpencil dengan Energi Air dan Angin  Saluran air sepanjang sekitar 100 meter dengan lebar 1,5 meter itu di ujungnya terdapat dam. Gunanya untuk mengontrol aliran air masuk ke pembangkit. Di depan dam ini terdapat saringan (sand trap) yang berfungsi menyaring kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang terbawa air dari sungai.PLTMH di Desa Non Blok ini adalah 1 dari 7 lokasi PLTMH yang dibangun oleh Dinas ESDM Kabupaten Luwu Timur pada 2010 lalu. Listrik PLN sendiri saat itu belum bisa menjangkau dan masih dalam tahap penjajakan. Keadaan masih gelap gulita.“Dulu desa kami ini sangat terpencil, akses transportasi pun susah tidak seperti sekarang,” ungkap Suryadi, Kepala Desa Non Blok.",positif
+2018-053-02.json,‘Memanen’ Listrik Sambil Menjaga Hutan di Desa Non Blok,"‘Memanen’ Listrik Sambil Menjaga Hutan di Desa Non Blok | Berbeda dengan lokasi lain, PLTMH Desa Non Blok ini masih bertahan hingga sekarang. Jika di awal adanya PLTMH dengan kapasitas 22 ribu kwh ini jumlah rumah yang dialiri mencapai 290 rumah atau seluruh rumah yang ada di desa tersebut, maka sekarang jumlah pelanggan hanya sebanyak 90 rumah saja. Khusus untuk keluarga yang kurang mampu.Kelemahan PLTMH adalah tegangan atau voltase yang tidak stabil dan tidak tetap, jika dari PLTMH keluar dengan tegangan 220 volt, maka ketika sudah menjangkau rumah-rumah tegangannya semakin berkurang seiring dengan semakin jauhnya rumah dari PLTMH.Dalam kondisi pemakaian normal, sekedar penerangan lampu dan TV biasanya tak ada masalah. Hanya saja di waktu-waktu tertentu, khususnya di saat pemakaian puncak listrik akan menjadi redup.“Kalau rumah terdekat dengan PLTMH biasanya nyalanya akan terang sekali, maka rumah terjauh mulai redup dan tak stabil. Apalagi kalau pemakaian banyak dan serentak,” jelas Suryadi.baca : Desa-desa Ini Penuhi Energi dari Sumber Lokal Ramah Alam  Di tahun 2015, ketika listrik dari PLN mulai masuk, sebagian besar rumah beralih ke listrik PLN. Rumah yang bertahan umumnya keluarga yang tak mampu. Untuk pemasangan instalasi listrik dari PLN di rumah-rumah butuh biaya pemasangan instalasi yang cukup besar, yaitu Rp2,8 juta. Iuran bulanan pun cukup besar dan terus mengalami peningkatan.Kelebihannya adalah dayanya yang stabil, sementara listrik PLTMH cenderung tak stabil, kekuatannya semakin berkurang jika rumah jauh dari gardu.“Kalau listrik PLTMH itu biasanya tidak kuat untuk pemakaian kulkas. Malah bisa bikin rusak kulkas. Makanya banyak yang kemudian beralih ke listrik PLN. Yang bertahan listrik PLTMH karena kebutuhannya juga memang tak banyak, hanya untuk penerang saja,” jelas Suryadi.",netral
+2018-053-02.json,‘Memanen’ Listrik Sambil Menjaga Hutan di Desa Non Blok,"‘Memanen’ Listrik Sambil Menjaga Hutan di Desa Non Blok | Ketika listrik PLN mulai masuk, sempat ada pertanyaan dari pihak PLN terkait keberadaan PLTMH tersebut, namun pemerintah desa setempat kemudian bisa meyakinkan bahwa keberadaan PLTMH tersebut tidak akan mengganggu suplai listrik PLN secara signifikan.Terbukti kemudian, antusias warga untuk listrik PLN cukup besar. PLN juga dinilai tidak bisa mengabaikan listrik PLTMH karena dibangun pemerintah menggunakan APBD, bukan dari swadaya masyarakat. Apalagi kemudian dari segi aliran listrik menggunakan instalasi yang berbeda.“Tak ada alasan PLN untuk menolak keberadaan PLTMH tersebut,” jelas Suryadi.Ketika listrik PLN masuk, sebagian besar warga yang pindah aliran ke listrik PLN langsung membeli perangkat-perangkat elektronika, seperti mesin cuci, rice cooker, dan lainnya. Pemakaian listrik warga rata-rata Rp100 – Rp200 ribu per bulan, dengan menggunakan listrik pra bayar.Belakangan penggunaan listrik pra bayar ini sarat dengan masalah. Tagihan listrik Suryadi pernah mencapai Rp300 ribu – Rp400 ribu per bulan. Tagihan menjadi normal setelah ia komplain ke PLN, yang kemudian melakukan perbaikan pada meteran listriknya.Menurut Mahyuddin, pejabat penanggungjawab pembangunan PLTMH ini dari Dinas ESDM Luwu Timur, tak semua PLTMH tersebut bisa bertahan hingga sekarang, seperti halnya di Desa Non Blok. Kendalanya pada perilaku masyarakat dalam menggunakan listrik secara berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan pada dinamo.“Banyak yang dinamonya jebol karena kelebihan kapasitas meski sudah digunakan pembatas. Masalah lain adalah penentuan lokasi yang tidak tepat, ini yang perlu dievaluasi studi dan DED yang akurat khususnya tentang debit air. Banyak lokasi yang jika musim kemarau airnya berkurang sehingga PLTMH tidak bisa digunakan,” katanya.baca : Pangan sampai Listrik di Nagari Ini dari Hutan yang Terjaga  ",netral
+2018-053-02.json,‘Memanen’ Listrik Sambil Menjaga Hutan di Desa Non Blok,"‘Memanen’ Listrik Sambil Menjaga Hutan di Desa Non Blok | Menurutnya, keberadaan PLTMH ini masih dibutuhkan masyarakat di Luwu Timur, khususnya untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau jaringan PLN dan memiliki potensi untuk pembangunan PLTMH. Apalagi di Lutim sendiri masih terdapat sejumlah daerah yang tak terjangkau listrik khususnya di daerah pesisir pegunungan.Tantangan pembangunan PLTMH ini sendiri adalah keterbatasan anggaran dan sinkronisasi program listrik desa oleh PLN dengan pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan.Setelah Dinas ESDM kabupaten dihapuskan, penanggung jawab pengelolaan dan pengawasan PLTMH ada pada Dinas Transmigrasi dan Pemukiman (Tarkim). Tanggung jawab pengadaan untuk PLTMH ini tidak lagi berada di kabupaten tetapi di provinsi dan pusat.“Sekarang pengadaan PLTMH dan peningkatan kapasitas PLTMH masih bisa dilakukan namun pengusulannya ke provinsi dan pusat. Daerah hanya bisa memasilitasi saja. Kita juga akan membantu mendorong adanya bantuan ini dari provinsi dan pusat,” katanya.Suryadi sendiri berharap program PLTMH ini tetap dipertahankan, termasuk di daerah yang listriknya telah ada, seperti Desa Non Blok. Kalau perlu ada peningkatan daya hingga 50 ribu kwh.“Kita sudah rasakan manfaat PLTMH ini sangat besar bagi masyarakat. Bagaimana dulu desa ini gelap gulita lalu menjadi terang sejak adanya listrik PLTMH, dan semakin terang dengan masuknya listrik dari PLN. PLTMH masih harus ada karena tidak semua warga mampu membeli kwh dari PLN. Ini sangat membantu masyarakat miskin di sini,” katanya.Keberadaan PLTMH ini juga dinilai berdampak positif bagi terjaganya hutan di sekitar desa tersebut yang berbatasan dengan kawasan hutan cagar alam marga satwa Faruhempanai.“Di sekitar hutan sini masih sering kita lihat Anoa dan Rangkong. Selama PLTMH ada maka hutan ini akan selalu terjaga,” katanya.  [SEP]",positif
+2018-054-09.json,Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat,"Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat | [CLS] Pengelolaan perikanan di kawasan konservasi perairan (KKP) Provinsi Papua Barat secara bertahap terus meningkat kondisinya dibandingkan waktu sebelumnya. Di provinsi tersebut, pengelolaan kini dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan aspek pelestarian alam dan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.Integrasi pengelolaan tersebut diperkenalkan secara resmi untuk pertama kali dalam sebuah loka karya yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat, pekan lalu. Loka karya yang diinisiasi Conservation International (CI) Indonesia bersama Yayasan Bina Usaha Lingkungan Environmenal Defense Fund (YBUL-EDF), bertujuan untuk mengampanyekan gerakan pengelolaan KKP dengan lebih baik lagi.Pemprov Papua Barat terus aktif melibatkan seluruh kabupaten dan kota agar bisa segera menerapkan pengelolaan yang terintegrasi. Sebagai langkah awal, KKP Daerah Kabupaten Kaimana berperan sebagai daerah pertama yang menerapkan pengelolaan terintegrasi.baca : Diluncurkan Dana Abadi untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepala Burung Papua  Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Nataniel D Mandacan di Manokwari, mengatakan, pengelolaan perikanan secara terpadu penting untuk dilaksanakan di Papua Barat, karena harus ada sinergi yang baik antara Pemprov dengan Pemerintah Kabupaten serta pemangku kebijakan lainnya. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, perikanan berkelanjutan pada tahap berikutnya bisa tercapai.“Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan Kaimana sebagai contohnya dalam pengelolaan terpadu perikanan berkelanjutan dan KPPD,” ucap dia.Melalui pengelolaan integrasi, Nataniel berharap, nantinya akan terbangun sebuah skema kelola kawasan konservasi yang komprehensif dengan melibatkan pelestarian alam dan ekonomi bagi masyarakat. Skema itu dinilainya bisa memicu kebangkitan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar KKPD seperti Kaimana.",positif
+2018-054-09.json,Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat,"Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat | Pemkab Kaimana sendiri, hingga saat ini terus mendorong pelestarian dan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang dapat melindungi sumber pangan dan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut semakin aktif dilakukan setelah terbit Surat Keputusan Gubenur No.523/60/3/2018 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana, seluas 508.324 Ha yang meliputi: Kawasan Konservasi Perairan Daerah Buruway, Arguni dan Teluk Etna.Dalam praktiknya, KKP KKPD Kaimana akan menerapkan pengelolaan perikanan berkelanjutan di dalam kawasan melalui kegiatan pengelolaan perikanan berbasis adat. Untuk melaksanakan pendekatan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan KKPD, keduanya masih memiliki keterikatan yang kuat dan tidak bisa dilepaskan.baca : Kaimana Deklarasikan Zonasi Laut untuk Konservasi    Dua SisiNataniel menyebut, di satu sisi pengelolaan perikanan berkelanjutan yang baik diharapkan dapat meningkatan pendapatan masyarakat serta mendukung fungsi KKPD. Akan tetapi, di sisi lain, pengelolaan KKPD yang efektif diharapkan bisa menjamin ketersedian stok ikan bagi masyarakat serta meningkatkan fungsi lain dari KKPD peningkatan potensi pariwisata bahari.Marine Program Director CI Indonesia Victor Nikijuluw di kesempatan yang sama mengatakan, selain pengelolaan terpadu perikanan berkelanjutan, khususnya di Kabupaten Kaimana, Pemkab dan Pemprov juga ditantang untuk ikut terlibat dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. Keterlibatan itu diperlukan, karena sudah ada pengalihan kewenangan pengelolaan perikanan dari Kabupaten ke Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23/2014.“Maka diperlukan pembahasan gagasan pengelolaan terpadu dengan pemangku kepentingan utama tingkat Provinsi guna menghasilkan sinergi antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten,” jelas dia.",positif
+2018-054-09.json,Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat,"Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat | Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Bastian Wanma, meminta kepada semua pelaku perikanan di Papua Barat untuk bisa meninggalkan praktik perikanan yang eksploitatif dan segera beralih ke praktik perikanan yang modern dan memikirkan keberlanjutan sumber daya yang ada.“Serta memberi multiplier effect bagi sektor lain, terutama pariwisata di KKPD yang saat ini sedang diusahakan dan difasilitasi bersama. Saya harap model ini dapat menjadi sebuah kerjasama pembangunan yang bisa memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” tutur dia.baca : Papua Barat Dijanjikan Bisa Ekspor Langsung Produk Perikanan, Kapan Itu?  Pada 2016, Provinsi Papua Barat sudah memperlihatkan komitmennya untuk menjaga alam di wilayah perairan setelah provinsi tersebut menasbihkan dirinya sendiri sebagai provinsi konservasi pada 19 Oktober 2015. Untuk melakukan komitmen itu, Papua Barat menggandeng kelompok lokal independen yang fokus melaksanakan konservasi di wilayah Bentang Laut Kepala Burung (BLKB). Saat itu, ada 27 kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan konservasi.Sekda Papua Barat Nathaniel D Mandacan mengatakan, kelompok lokal tersebut melaksanakan konservasi setelah mendapatkan hibah dari Inovation Small Grants Program (ISGP). Program tersbeut adalah hibah kecil dan menengah yang diberikan kepada kelompok-kelompok lokal pelaku konservasi di wilayah BLKB yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia.“Kepemilikan lokal merupakan aspek penting bagi keberlanjutan jangka panjang dan keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua Barat yang mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian sesuai visi Provinsi Konservasi,” jelas dia.",positif
+2018-054-09.json,Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat,"Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat | Dari 27 kelompok tersebut, sebanyak 15 kelompok atau hampir 60 persen merupakan komunitas akar rumput yang berasal dari masyarakat dan bukan merupakan lembaga berbadan hukum. Seluruh kelompok tersebut, melaksanakan inisiasi konservasi berfokus pada kesehatan lingkungan, pembangunan kapasitas lokal, penguatan produksi perikanan berkelanjutan, serta perlindungan habitat dan spesies.baca : Bentang Laut Kepala Burung Dijaga 27 Kelompok Lokal Papua Barat    Kawasan BaruBerkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi laut (KKL) di Indonesia, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Agus Dermawan mendorong dibentuknya kawasan konservasi baru dengan luas yang besar dan signifikan. Jika itu dimungkinkan, dia berencana akan mendeklarasikan kawasan baru tersebut pada penyelenggaraan World Oceans Conference 2018 yang berlangsung di Bali.“Bagaimana kawasan konservasi yang kita declare itu bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan sesuatu untuk masyarakat. Tantangannya ke depan bagaimana membangun jejaring dalam skala besar,” tandas dia.Agus menyebut, membuat KKL besar dan signifikan saat ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Hal itu, bisa dlihat dari keberhasilan pembentukan Taman Laut Sawu yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan konservasi yang ada dalam gugusan kepulauan wilayah Sunda Kecil itu luasnya mencapai 3,35 juta ha.Sementara, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP Andi Rusandi, mengungkapkan, salah satu poin penting setelah kawasan konservasi laut terbentuk, adalah bagaimana menjaganya dengan baik. Untuk bisa melakukan itu, harus ada pengawalan yang ketat dari Pemerintah maupun masyarakat di sekitar kawasan.“Contoh adalah alat tangkap ikan, itu harus yang ramah lingkungan. Jika dirasa memang belum ramah (lingkungan), maka harus dicari solusinya. Itu bisa dilakukan, asalkan ada komunikasi dengan nelayan dan masyarakat,” ucap dia.",positif
+2018-054-09.json,Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat,"Pengelolaan Perikanan Terintegrasi Diperkenalkan di Papua Barat | Salah satu bukti keberhasilan menjaga kawasan konservasi laut, menurut Andi, bisa dilihat dari Taman Laut Sawu. Di sana, sebagian besar masyarakat yang ada di sekitar kawasan tersebut, atau umumnya sekitar Sunda Kecil, sudah mengenal seperti apa itu konservasi.Menurut Andi, karena ada pemahaman dari masyarakat, penerapan konservasi di sekitar tempat tinggal mereka juga menjadi lebih mudah dilaksanakan. Bahkan, kata dia, hampir 50 persen masyarakat di sekitar Sunda Kecil menyatakan setuju konservasi dilaksanakan di sekitar tempat tinggal mereka.“Peran masyarakat adat sangat signifikan dalam melaksanakan konservasi di Sunda Kecil. Kita usulkan agar peran masyarakat adat bisa masuk dalam Undang-Undang, agar menjadi semakin jelas. Kita tidak bisa bergerak selama regulasinya masih abu-abu,” ujar dia.“Ada 10 kabupaten di Sawu ini. Tahun ke tahun harus bisa lebih kongkrit lagi,” tambah dia.  [SEP]",positif
+2018-058-05.json,"Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur","Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur | [CLS] Namanya Masnawati. Ia warga Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berbeda dengan sebayanya, perempuan berusia 24 tahun ini sehari-hari bekerja sebagai petani kakao. Berada di antara rimbunan pohon kakao dan bibit-bibit yang jumlahnya puluhan ribu setiap hari.Ketika saya menemuinya di rumahnya, menjelang magrib, Kamis (12/4/2018), ia baru saja membersihkan diri selepas dari kebun. Wajahnya bersih berseri seperti gadis muda kebanyakan. Tidak terlihat sebagai petani pada umumnya.Ia lalu memperlihatkan kebun pembibitannya yang berada di halaman rumahnya. Meski tak begitu luas, di lahan itu diproduksi sekitar 20 ribu bibit kakao dalam setahun dalam setahun. Sebagian tangkainya tertutup lembaran plastik hasil penyambungan.“Itu sambung pucuk,” katanya singkat.baca : Baramang, Petani Kakao yang Sukses Membina Petani Lain  Lokasi pembibitan itu dulunya adalah kebun kakao milik ayahnya. Karena kebutuhan lahan untuk lokasi pembibitan, ia menebang seluruh pohon tersebut. Apalagi pohon-pohon tersebut sudah berumur tua dan kurang produktif lagi.Masnawati merintis usaha pembibitan kakao ketika masih sekolah di SMK Pertanian Tomuni, Luwu Timur. Berawal dari usaha patungan bersama empat orang teman sekolahnya pada 2012 lalu. Mereka melihat potensi bisnis jual bibit, karena sebagian besar petani di desanya adalah petani kakao, sementara usaha pembelian bibit kakao belum ada saat itu.“Kami berlima mengumpulkan uang masing-masing Rp100 ribu sehingga terkumpul modal usaha Rp500 ribu. Itu untuk beli kebutuhan pembibitan, seperti polybag, tenda untuk tempat pembibitan, pupuk dan lainnya,” ujarnya.Setelah enam bulan, usaha mereka berhasil. Bibit kakao sebanyak 500 pohon habis terjual. Dengan harga per pohon Rp5.000, mereka memperoleh hasil penjualan Rp2,5 juta. Keuntungan pun dibagi rata dengan teman-temannya.baca : Generasi Muda Enggan Bertani. Ini Solusinya..  ",positif
+2018-058-05.json,"Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur","Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur | Berbeda dengan teman-temannya, Masnawati kemudian melanjutkan usaha pembibitan tersebut. Seluruh hasil keuntungan usahanya digunakan untuk menanam bibit kembali. Saat itu ia akan tamat SMA, sehingga berpikir dari hasil kebun itu kelak bisa membiayai kuliahnya.Benar saja, usaha pembibitannya kemudian terus berlanjut, bahkan ketika melanjutkan kuliah di Politani Pangkep. Jumlah produksi bibit semakin meningkat, seiring dengan semakin banyaknya permintaan. Jika tak sedang di kampung, perawatan kebunnya dilakukan oleh saudara laki-lakinya.Setelah kuliahnya selesai, Masnawati memutuskan untuk mengelola usaha pembibitannya secara lebih intens. Tidak hanya mengelola kebun pembibitan, ia juga memutuskan untuk mengelola secara mandiri sebagian dari kebun kakao ayahnya seluas 1 hektar.Dari hasil pembibitan kakao ini, dalam setahun, Masnawati bisa memperoleh penjualan hingga Rp100 juta. Keuntungan bersih yang bisa ia hasilkan sebesar Rp60 juta. Sementara dari kebun kakao, pendapatannya sekitar Rp30 juta per tahun. Ini berarti, dari usaha kakao ini saja ia mendapatkan penghasilan Rp90 juta per tahun, atau rata-rata Rp7,5 juta per bulan.baca : Laskar Belati, Menjaga Kakao Luwu Tetap Lestari  Ia kini bahkan punya usaha tambahan lain, yaitu penjualan kotoran ayam untuk bahan pembuatan pupuk kompos. Kotoran unggas itu dibeli dari Kabupaten Sidrap dengan harga Rp17.000/karung/sak, dan dijual dengan harga Rp22.000/sak kepada petani. Dalam sebulan ia bisa menjual hingga 150 sak.”Selalu terjual habis, dan bahkan masih banyak yang cari, sementara stok terbatas,” ungkapnya. Berawal dari HobiKesenangan Masnawati bertani berawal dari hobinya terhadap tanaman ketika masih SMP. Ia sering membantu ayahnya di kebun memetik dan membelah buah kakao. Kesenangan bertani ini kemudian membuatnya melanjutkan pendidikan di SMK Pertanian Tomuni.",positif
+2018-058-05.json,"Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur","Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur | Menjelang selesai kuliah, ia magang selama tiga bulan di CRS MARS di Tarengge, tak jauh dari rumahnya. Di saat magang inilah yang kemudian banyak belajar tentang kakao dan kemudian memberinya ide untuk membuka usaha pembibitan kakao.“Ketika lanjut di Politani, saya kembali magang di MARS. Saya belajar lebih banyak lagi tentang kakao. Bahkan sempat juga dibantu ada bantuan Pak Husin dari MARS,” katanya.baca : Mengenal Cocoa Doctor, Petani Kakao Penggerak di Sulawesi  Mengelola pembibitan kakao menurutnya memiliki tantangan tersendiri. Masalah yang biasa ia hadapi adalah ketika musim kemarau yang bisa membuat upaya sambung pucuknya gagal.“Tak banyak, tapi pasti ada yang gagal karena sambungannya kering. Kalau musim hujan juga kadang ada yang gagal karena penyakit namun jumlahnya juga sedikit saja,” tambahnya.Usaha pembibitan Masnawati ini ternyata cukup populer di kalangan petani kakao, tidak hanya dari desanya, namun juga dari desa-desa tetangga, dan bahkan juga banyak dari luar kabupaten. Tidak hanya dari petani, ia juga sering mendapat pemesanan dari pihak pemerintah daerah dalam skala besar.“Sering malah kami kewalahan memenuhi seluruh permintaan.”Meski beberapa kali sempat ingin bekerja di perusahaan, Masnawati kini memantapkan diri untuk tetap menjadi petani. Ia tak risih seperti sebayanya yang lebih memilih bekerja di kota. Justru merasa bangga. Apalagi ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai pelatihan petani.Dari usahanya ini juga ia bisa membantu perekonomian keluarga dan menyekolahkan adik-adiknya.“Hasilnya bisa untuk renovasi rumah dan biaya sekolah adik-adik. Ada juga untuk kebutuhan sehari-hari dan ditabung. Sebagian juga untuk tambahan modal usaha. Rencana nanti mau perluas kebun pembibitan.”baca : Cegah Kepunahan Kakao, Dibangun Pusat Penelitian di Pangkep  ",positif
+2018-058-05.json,"Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur","Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur | Andi Fitriani, Corporate Affairs MARS Indonesia, memuji Masnawati yang dinilainya sebagai inspirasi bagi generasi muda di desa yang kini justru banyak meninggalkan lahan pertanian untuk bekerja di kota atau sebagai PNS.“Kita pernah survei dan menemukan bahwa generasi muda yang mau bertani jumlahnya semakin sedikit. Ini juga karena faktor orang tua yang kadang tidak ingin anaknya menjadi petani. Melihat petani sebagai pekerjaan kelas dua.”Menurut Fitri, MARS Indonesia sendiri kini berupaya untuk mengajak kembali generasi muda untuk bertani. Salah satunya melalui program Next Gen yang menyasar siswa SMK pertanian, melalui pendampingan dan pembuatan kurikulum berbasis pada muatan lokal.“Kita juga mengajak anak muda lain di luar skema SMK, berupaya menggairahkan kembali minat mereka pada pertanian.”Luwu Raya, sebutan untuk empat kabupaten di wilayah Luwu, selama ini memang menjadi sentra produksi kakao di Sulsel, dan bahkan nasional. Produksi kakao sempat mengalami penurunan produksi yang sangat drastis karena serangan hama PBK di awal tahun 2000-an.baca : Teror Hama Ini Hancurkan Masa Keemasan Petani Kakao Luwu  Berkat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, masalah ini diminimalkan dampaknya. Petani-petani yang fokus mengelola lahannya sesuai yang dianjurkan, bisa memperbaiki kembali produksinya.“Kalau target dari kami sendiri sih produksi 2 ton kering/hektar,” tambah Fitriani.MARS juga mempunyai petani binaan yang dinamakan Cocoa Doctor. Istilah bagi petani terampil yang telah dilatih di Cocoa Academy selama beberapa bulan. Mereka kemudian kembali ke desanya untuk mengajak petani lain agar bisa mengelola kebunnya secara baik, sesuai dengan yang dianjurkan oleh penyuluh. Setiap Cocoa Doctor biasanya memiliki 100-an dan bahkan ada yang mencapai ratusan petani binaan lainnya.",positif
+2018-058-05.json,"Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur","Mengenal Masnawati, Petani Muda Milenial dari Luwu Timur | “Agar mudah mengajak petani lain, maka mereka harus memperlihatkan bukti, makanya mereka membuat kebun percontohan yang disebut Wow Farm. Kebun kakao yang ketika orang masuk ke dalamnya akan merasa takjub dengan hasil panen yang besar dan banyak.”  [SEP]",positif
+2018-058-13.json,"Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut","Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut | [CLS]  Pertemuan PTPN dengan Komisi B DPRD Sulsel tak menghasilkan keputusan apa-apa. Perusahaan pelat merah ini pun berencana lanjut tanam sawit di lahan tak ber-HGU, konflik dengan warga bakal berlarut-larut…Senin, 9 April 2018, Ambo Ala,  menekan tombol pengeras suara di depannya. Saat lampu merah di pangkal microphone menyala, dia berbicara dengan nada datar.“PTPN XIV ini mempekerjakan sekitar 7.000 keluarga, dulu ya… Beberapa waktu lalu, perusahaan ini berada di ujung tanduk,” katanya. “Hampir-hampir perusahaan ini tutup. Kalau tutup, ada berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan?”Ambo Ala, adalah profesor yang menyandang kajian pertanian. Pada 1987,  dia pernah menjadi kepala Laboratorium Ekologi Universitas Hasanuddin, lalu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia.Pada 2007, dia jadi Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pertanian. Saat ini, dia komisaris utama PT Perkebunan Nusantara XIV.Pada siang yang sejuk di lantai dua gedung DPRD Sulawesi Selatan itu, dia hampir menghipnotis isi ruangan. Orang-orang takzim mendengarkan pemaparannya, termasuk delapan anggota Komisi B.“PTPN XIV ini adalah aset besar di kawasan Timur Indonesia. Ada sekitar 130.000 hektar. Perusahaan ini tak miskin, tapi utang banyak,” katanya.PTPN XIV adalah perusahaan perkebunan milik negara alias badan usaha milik negara (BUMN). Ia tersebar di tujuh provinsi di Sulawesi, yakni, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Terbesar di Sulsel dengan unit bisnis perkebunan sawit, gula, dan kapas.Baca juga: Konflik dengan Warga, Tanpa HGU PTPN XIV di Enrekang Mulai Tanam SawitBeberapa tahun terakhir ini, unit bisnis PTPN XIV khusus di Sulsel, bukan terdengar kabar kesuksesan, melainkan timbul benturan dengan masyarakat. Konflik tak terkendali.",negatif
+2018-058-13.json,"Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut","Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut | Di unit bisnis gula wilayah Takalar, misal, kampung menjadi mencekam. Puluhan orang pernah mendekam jeruji besi. Di Luwu Timur, Mantadulu,  lahan sawit berkonflik dengan tanah transmigrasi dan masyarakat lokal,  sekarang proses persidangan.Di Burau–masih Luwu Timur–dugaan pencemaran dari limbah pabrik sawit membuat masyarakat tak lagi menggunakan sungai. Begitu pun di Keera, terakhir di Enrekang.Konflik lahan di Enrekang inilah, yang membuat para staf PTPN menghadiri rapat dengar pendapat di DPRD Sulsel.Di Enrekang, dari kebun Maroangin, Kecamatan Maiwa, lahan PTPN seluas 5.230 hektar. Ia berawal pada 1973,  lahan itu jadi bisnis ternak PT Bina Mulia Ternak. Pada 1996, jadi PTPN XIV. Penggabungan ini ikut mengubah haluan bisnis, dari ternak jadi perkebunan.BUMN ini, menanam ubi kayu dan mendirikan pabrik tepung tapioka. Berharap napas panjang, tetapi tidak bertahan. PTPN pun menggandeng sebuah perusahaan untuk tetap hidup, keadaan tak berubah. Akhirnya,  pada 2004, pabrik tapioka resmi tutup.Pada 2003, hak guna usaha (HGU) perusahaan habis. Pemerintah Enrekang bersikukuh tak mengeluarkan rekomendasi kelanjutan HGU.Apa yang terjadi setelah penutupan? Bagaimana nasib lahan ribuan hektar itu? Lahan dibiarkan, tanpa ada pengelolaan. Masyarakat di sekitar,  masuk mengelola lahan. Mereka tanam jagung dan padi.Andi Ansyar Kadir, dari Bidang Pengadaan Tanah Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sulsel mengatakan, lahan 5.230 hektar di Maroangin terindikasi terlantar. Bahkan dalam berita acara Badan Pemeriksa Keuangan 2015, dinyatakan perusahaan ini tak pernah memberikan kontribusi pada pemerintah daerah.“Data kami ini Pak, di Enrekang,  memang banyak tanah-tanah terindikasi terlantar. Syukur-syukur (PTPN XIV) ini pelat merah, tidak kena perpres mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.”",negatif
+2018-058-13.json,"Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut","Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut | Kenapa tanah itu terlantar? Direktur Utama PTPN XIV, Doni P. Gandamihardja mengatakan, telantar karena alasan finansial. Sejak awal berdiri, perusahaan ini selalu mengalami kerugian.“Kami sampai saat ini belum dapat memberikan konstribusi laba. Jadi terus rugi, dari sisi equity, sekarang ini PTPN XIV, sedang mengalami equity negatif,” katanya.“Modal kami negatif. Kalau berdasar kepada teori, mungkin PTPN XIV harusnya sudah dikategorikan bangkrut, pak. Karena memang sejak awal berdiri, sampai saat ini, tidak bisa memberikan kontribusi laba.”  Pada 2014, dibentuk holding perkebunan bersama PTPN III, dan aktif operasional pada 2015. Geliat mulai terlihat. PTPN XIV, membentuk kembali unit bisnis, fokus pada tebu untuk pabrik gula di Takalar dan Bone serta sawit di Enrekang.Bagi PTPN XIV, sawit secara bisnis memberikan peluang ekonomi. Tahun 2016, dilakukan pembibitan sawit di kebun Maroangin.Doni mengaku, sosialisasi penanaman sudah diberikan kepada masyarakat.Kenyataan lapangan berbeda. “Saya tahu mereka buat pembibitan. Orang PTPN datang dan mengajak saya. Dia bilang bibit itu tidak ditanam di Maroangin, tapi untuk Luwu,” kata Saparuddin, warga Kecamatan Maiwa.“Apa yang terjadi, 2017, mereka menanam. Mulai memancang sawit di tengah lahan warga yang sudah berkebun,” kata Saparuddin.Doni berdalih, keliru kalau bilang PTPN menyerobot lahan warga karena lahan itu ‘milik’ PTPN—padahal, HGU sudah habis.  “Jadi kalau bilang, kami melakukan tindakan kekerasan dan menyerobot lahan warga itu keliru. Karena pada dasarnya itu lahan PTPN sendiri,” kata Doni.“Jadi, ada pagar PTPN itu digunting dan dimasuki warga. Ada banyak sawit kami yang daunnya rusak karena warga masukkan sapi. (Daun) Itu dimakan sapi,” kata Ambo Ala.",negatif
+2018-058-13.json,"Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut","Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut | Pada 20 Maret 2018, saat mengunjungi Maroangin, Saparuddin mengajak kami memasuki lahan yang dia klaim milik orangtuanya di dalam wilayah PTPN.  Ada 40 sapi berjalan bebas di antara tanaman sawit. Tak ada yang memakan daun sawit.“Sapi nda makan daun sawit?” tanya saya.“Tidak. Saya sebenarnya berharap sapi saya makan sawit, tapi rupanya tidak,” kata Saparuddin.  Tak ber-HGU HGU PTPN XIV berakhir pada 2003. Doni mengatakan,  permintaan perpanjangan sejak 2001, sampai sekarang belum ada kejelasan. Pada 2012, PTPN XIV dan Pemerintah Enrekang melakukan kesepakatan mengeluarkan seluas 2.230 hektar, untuk kepentingan umum, seperti sekolah, pemurnian air PDAM, tanah perkemahan, dan kebun raya.“Pada dasarnya kami sepakat dengan pelepasan itu. Sudah ada SK dari Pemda Enrekang juga. Tapi kan ada proses, yang harus kami lalui agar pelepasan ini sesuai ketentuan, kami sebagai pemilik aset,” katanya.Dia bilang, walaupun HGU berakhir, tak serta merta mereka harus hengkang dari lahan itu. “Dengan asetnya. Bahkan kami tetap wajib dalam aturan untuk menjaganya. Sampai jelas, bahwa hak atas lahan itu, digantikan atau ditunjuk yang lain. Seperti itu.”Ada ketidakjelasan izin hak sudah 15 tahunan.  “Sampai berapa tahun sebenarnya proses dalam standar operasional di BPN?” kata Ansyar Kadir, anggota Komisi B DPRD Sulsel.“Kalau SK  (surat keterangan-red), pemberian hak, menurut standar operasi yang ada, itu cuman 96 hari. Kalau lengkap. Hanya ini dengan jenjang kewenangan, kantor wilayah yang ukur atau BPN pusat? Ini kan masih ada tarik menarik,” katanya.Kala ketidakjelasan izin berlarut, Pemerintah Enrekang melayangkan surat pada 2 Juni 2016 dan 13 Juli 2016, meminta PTPN XIV tak lagi beraktivitas dalam konsesi selama proses hukum tidak jelas.Surat itu hanya jadi angin lalu. PTPN tetap tanam sawit.",negatif
+2018-058-13.json,"Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut","Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut | Dewan Enrekang, membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam sengketa lahan itu. Beberapa pertemuan dilakukan bersama masyarakat pansus menemukan kalau mayoritas warga meminta PTPN hengkang.“Kalau alasan PTPN mempekerjakan masyarakat lokal, coba cek saja. Berapa persen?” kata Rahim, petani dengan lahan bertanam padi tergusur perusahaan untuk sawit.   Mengapa harus dipertahankan? Pertemuan di Komisi B DPRD Sulsel, berlangsung sekitar satu jam. Penjelasan dan pembacaan pandangan, terkesan terburu-buru. Beberapa perangkat legislatif Komisi B itu akan menghadiri pelantikan pejabat provinsi.Tak ada kesimpulan dalam pertemuan. Kata pamungkas dewan, adalah akan menindaklanjuti. “Bayangkan, ini mereka bicara tentang PTPN XIV, perusahaan pelat merah yang melibatkan banyak konflik, tapi seperti tak ada masalah,” kata Rizki Anggraini Arimbi, Divisi Pengembangan Sumber Daya dan Pengorganisasian Walhi Sulsel.Menurut Kiki, panggilan akrabnya, PTPN XIV yang mengusai ratusan ribu hektar di Sulsel tak ada yang tak berkonflik dengan masyarakat sekitar. Di Kabupaten Wajo, mereka benar-benar tertutup.Masyarakat, sejak awal mendiami lokasi, harus angkat kaki. “Di Kecamatan Keera, ada kompleks pemakaman keluarga warga masuk PTPN. Mereka dilarang masuk, kalau masuk pun, harus dikawal,” katanya.Empat tahun lalu, pada 2014, di Wajo, intimidasi warga karena konflik dengan PTPN XIV, terjadi masif. Aparat militer hampir setiap hari pemeriksaan. Menyambangi rumah warga dan menciptakan teror.Pada 2016, Enrekang bergolak karena intimidasi serupa. PTPN XIV, menguasai lahan 5.230 hektar dan Wajo 12.170 hektar. Penguasaan lahan itu, dikelola maksimal hanya ribuan hektar. “Jadi ada ribuan hektar lain terlantar. Sementara warga di sekitar lahan tak memiliki lahan.”Pemerintah, katanya, tak perlu mempertahankan perusahaan  negara yang terus menerus rugi dan berkonflik dengan masyarakat ini.",negatif
+2018-058-13.json,"Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut","Sengkarut PTPN di Enrekang, Konflik pun Bakal Berlarut | “Bukankah lebih baik, pemerintah jadikan lahan itu dalam program reforma agraria.” ***Pada Maret 2018, saya berkunjung ke perumahan karyawan di kebun Maroangin. Berjumpa dengan beberapa buruh, mereka bukan warga lokal tetapi pendatang dari dari beberapa tempat, termasuk dari provinsi lain.Sejak PTPN memulai penanaman sawit, pada 2017 lahan tanam baru sudah mencapai 650 hektar. Tahun 2018, target mencapai 700 hektar.“Kami berharap, ketika semua selesai target kami adalah menanam sawit seluas 2.500 hektar. Bukan tidak mungkin kami akan membangun pabrik juga di Maroangin,” kata Doni.Di Sulsel, sawit PTPN XIV–Luwu Utara dan Luwu Timur – 60% merupakan tanaman tua. Untuk memenuhi bahan baku pabrik, sumber dari masyarakat.Tahun 2018, PTPN XIV menargetkan tanaman lagi sawit seluas 3.500 hektar, realisasi tanam baru 1.000 hektar.Kalau PTPN lanjut tanam sawit, kelak pemandangan sepanjang jalan menuju Toraja adalah sawit… Foto utama: Hamparan sawit milik PTPN XIV di Maroangin, Kabupaten Enrekang. Meskipun HGU berakhir pada 2003, perusahaan tetap beraktivitas. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia    [SEP]",netral
+2018-066-19.json,"Si Kowil, Upaya Sigap TNI Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan","Si Kowil, Upaya Sigap TNI Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan | [CLS] Setelah meluncurkan Bios 44, sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan (Sumsel), Korem 044 Garuda Dempo (Gapo) kini meluncurkan Si Kowil atau Sistem Informasi Komando Kewilayahan. Fungsinya, memantau setiap munculnya titik api di hutan maupun lahan gambut. Sistem ini terkoneksi dengan kepolisian, BPBD, pemerintah Sumatera Selatan, Tim Restorasi Gambut Sumsel, dan lainnya.“Dengan aplikasi ini, kami dapat langsung memerintahkan prajurit untuk mendatangi lokasi kebakaran atau titik api. Termasuk, keberadaan prajurit dan babinsa di setiap wilayah komando Korem 044 Gapo,” kata Kol. Inf. Kunto Arief Wibowo, Komandan Korem 044 Gapo, usai peluncuran sistem tersebut di markasnya, di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (20/3/2018).“Target penyelenggaraan Asian Games 2018, bebas kebakaran atau asap semoga dapat tercapai dengan pemantauan atau pencegahan sejak dini,” katanya. Bagi yang ingin mengakses Si Kowil dapat menginstal dari smartphone via aplikasi google playstore.Menurut Kunto, yang pada Kamis ini, posisinya digantikan Kol. Inf. Iman Budiman, Si Kowil adalah sistem yang digunakan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Korem 044 Gapo, untuk memetakan berbagai potensi, sumber daya, kebakaran hutan dan lahan gambut secara langsung maupun tidak. Tujuan utamanya, demi keutuhan dan kedaulatan Indonesia.Si Kowil, lanjutnya, memuat peta tematik berbasis GIS atau model utamanya berupa geografi, demografi, kondisi sosial, peritiwa, kolaborasi proyek, berita, back office management, serta tracking.Baca: Lahan Gambut di Sumatera Selatan Disebar Bios 44, Untuk Apa?  ",positif
+2018-066-19.json,"Si Kowil, Upaya Sigap TNI Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan","Si Kowil, Upaya Sigap TNI Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan | Awalnya, Si Kowil sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tetapi dikembangkan sehingga dapat dipakai untuk umum. “SI Kowil tidak dapat berjalan tanpa dukungan infrastruktur modul-modul di balik layar. Seperti, struktur garis komando, kewenangan hak akses, penyusunan dan pembagian wilayah, serta organisasi dan kepangkatan.”Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI AM Putranto, seperti dikutip Sriwijaya Post, memberikan penghargaan tinggi terhadap inovasi teknologi yang dilakukan Komandan Korem 044 Gapo beserta jajarannya. Sebelumnya, Bios 044 sudah banyak digunakan bukan hanya di Sumatera Selatan juga beberapa daerah lain di Indonesia, kini Si Kowil bisa digunakan.Putranto berharap Si Kowil dapat ditularkan di wilayah Korem lain, Kodam II Sriwijaya, yang mencakup Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka-Belitung. “Sistem ini sangat bagus, agar dapat ditularkan ke korem lain dan harus dilengkapi pengamanan kuat, sehingga dalam penggunaan tidak ada gangguan,” ujarnya.Baca juga: Sepucuk, Lahan Gambut yang Kini Dipenuhi Nanas dan Tidak Terbakar Lagi  Diperkenalkan di COP 22Kunto Arief Wibowo merupakan Komadan Satgas Karhutla Sumsel sejak 2016. Saat menjabat, dia memperkenalkan Bios 44 ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk menyampaikan dan memamerkannya pada KTT Perubahan Iklim 2016 (COP 22) di Marrakesh, Maroko.Bios 44 merupakan paduan beberapa mikroorganisme yang disatukan, fungsinya memperkecil atau menutupi rongga-rongga lahan gambut, sehingga gambut tidak mudah terbakar. Dengan kata lain, lahan gambut yang sudah diolah atau dimanfaatkan dipercepat menjadi lahan mineral.",positif
+2018-066-19.json,"Si Kowil, Upaya Sigap TNI Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan","Si Kowil, Upaya Sigap TNI Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan | Beberapa wilayah yang menjadi percontohan penyebaran Bios 44 adalah Sepucuk dan Desa Simpang Tiga di Kabupaten OKI, Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), yang setelah tiga bulan, lahannya menjadi subur. Misalnya, tanaman nanas yang tumbuh subur di sela perkebunan sawit di Sepucuk, sehingga setahun terakhir kawasan tersebut bebas dari kebakaran.Bios 44 dibagikan gratis kepada para petani yang ingin menggunakannya. “Para petani di Sumsel dapat mengambil gratis biang Bios 44 di setiap kantor kodim yang ada,” kata Kunto.Tim Restorasi Gambut (TRG) Kalimantan Selatan yang sempat mengunjungi kawasan Sepucuk akhir 2017 lalu, tertarik untuk melakukan penyebaran Bios 44 di kawasan gambut yang sudah diolah.“Bios 44 sangat bermanfaat bagi lahan gambut yang sudah diolah, dan sangat berguna bagi lahan pertanian masyarakat di lahan gambut, sehingga menjadi subur dan tidak perlu dilakukan pembakaran lahan. Itu berarti, dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran di lahan gambut,” kata Sigit Wibowo, beberapa waktu lalu, saat menjabat Kepala Dinas Kehutanan Sumsel.   [SEP]",positif
+2019-034-20.json,"Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?","Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? | [CLS]      Akhirnya, Presiden Joko Widodo, menandatangani Inpres tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 5 Agustus lalu.“Benar, saya sudah monitor pada 5 Agustus kemarin, Bapak Presiden telah menandatangani Inpres soal penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Selasa (6/8/19).Dia bilang, inpres ini pembaharuan dari Inpres 6/2017 dengan perubahan dari urusan penundaan jadi penghentian pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.Baca juga: Kebijakan Setop Izin di Hutan Primer dan Lahan Gambut Bakal Permanen?Kebijakan ini mulai pada mei 2011, lewat Inpres No 10/2011 sampai Inpres 6/2017 tentang penundaan pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut. Areal penundaan pemberian izin itu, katanya, tergambar secara spasial dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) dan revisi tiap enam bulan sekali. Sampai Juli 2019, inpres sudah revisi 15 kali.“Telaahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap data series analisis luas penundaan pemberian izin baru, menunjukkan areal PIPPIB sudah mempunyai luasan relatif stabil atau agak konstan atau tetap diangka sekitar 66 juta hektar,” katanya.Menurut dia, imbas kebijakan moratorium ini memperlihatkan, terjadi pengurangan luas deforestasi signifikan dalam areal penundaan sekitar 38%.Siti mengatakan, tata kelola hutan alam primer lebih baik, terlihat dari luas PIPPIB tetap, pengurangan angka deforestasi signifikan dan ada perubahan rencana pengusahaan hutan tanpa mengganggu produktivitas.",netral
+2019-034-20.json,"Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?","Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? | “Juga telah banyak terbit peraturan yang menjaga tata kelola lahan gambut. Penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan berjalan baik,” katanya.Selain itu, wilayah penghentian pemberian izin baru jadi potensi result-based payment REDD+ sejalan dengan penerapan kebijakan pemberian insentif pengendalian perubahan iklim sebagaimana PP 46/2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan.Wilayah penghentian pemberian izin baru itu, katanya, jadi target pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dari sektor kehutanan.Menurut dia, menetapkan dalam regulasi terhadap hutan primer vegetasi alam lebat dan lahan gambut adalah konfirmasi karena sudah tidak lagi beri izin.“Inpres yang ditandatangani itu mengatur perintah kepada jajaran eksekutif. Inpres adalah semacam excecutive order yang harus dipatuhi jajaran pemerintah di bawah presiden.”“Isinya memerintahkan kepada Menteri LHK, Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Menteri Pertanian dan Menteri PUPR, Kepala BIG, gubernur dan bupati, walikota secara umum tidak lagi memberikan izin baru di area PIPPIB.”Selain itu, dalam inpres terbaru ini juga ada perintah penyempurnaan kebijakan tata kelola izin usaha, pengelolaan lahan kritis, serta penggunaan emisi karbon.Dalam inpres, katanya, ada juga pengecualian berkenaan dengan izin-izin yang sudah ada dan telah mendapatkan persetujuan prinsip, pembangunan berisfat vital, dan perpanjangan izin. Juga, restorasi ekosistem, jalur evakuasi bencana alam, penyiapan pusat pemerintahan atau pemerintahan daerah, proyek strategis nasional dan kepentingan pertahanan keamanan serta penunjang keselamatan umum. Inpres juga memerintahkan gubernur, bupati dan walikota tidak memberikan rekomendasi izin baru di areal PIPPIB.“Ini sangat baik dan positif. Makin nyata langkah Presiden Jokowi dan pemerintah dalam menyiapkan lingkungan yang baik.” ",netral
+2019-034-20.json,"Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?","Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? | Abetnego Tarigan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan, inpres sudah ditandatangani presiden tetapi belum diundangkan, hingga belum rilis ke publik. Dokumen inpres, katanya, baru bisa diakses kalau sudah ditandatangani menteri.“Untuk perpres biasa ditandatangani Menteri Hukum dan HAM setelah ditandatangani presiden, dokumen inilah disebar dan dikeluarkan. Untuk inpres biasa ditandatangani setneg atau seskab, setelah ditandatangani presiden. Gak jarang perlu waktu lima sampai tujuh hari, kadang bisa lebih cepat juga,” kata Abet.Inpres ini, katanya, memerlukan sistem pemantauan lebih terbuka dan dapat diakses publik. Kawasan yang dilarang terbit izin harus mendapat dukungan, seperti pemantauan independen dari publik atau lembaga-lembaga non pemerintah yang relevan dengan isu ini.“Peran Kemendagri sangat penting memastikan pemerintah daerah benar-benar memahami dan melaksanakan inpres. Ujung tombak di lapangan ada pada pemda.”Kalau bicara inpres yang ditandatangani presiden ini ideal atau tidak, kata Abet, pasti sulit menentukan kriteria ideal.  Yang pasti, katanya, inpres ini mencoba mengoptimalkan perlindungan hutan dan gambut.“Inpres itu pastinya instruksi ke internal pemerintah. Dalam inpres ini berkaitan dengan pelarangan penggunaan kewenangan, dalam hal ini penerbitan izin di hutan alam dan gambut.”Inpres ini, katanya, dengan melihat pola pemanfaatan lahan di Indonesia. Ekspansi perizinan perusahaan besar sudah tak prioritas. Untuk itu, kebijakan pemerintah kini lebih menyasar ke pemberian nilai tambah dan industri hilir.",netral
+2019-034-20.json,"Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?","Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? | “Kalau hanya di hulu saja, juga tidak memberikan manfaat signifikan. Kita juga dari kondisi lingkungan perlu jaga. Kondisi hutan sudah dilihat bahwa moratorium dengan segala kritik juga berkontribusi terhadap penurunan deforestasi,” katanya, seraya bilang, inpres merupakan pilihan cukup tepat. Dengan begitu, kata Abet, moratorium yang sudah berjalan ini ada kepastian.Soal usulan berbagai pihak agar hutan sekunder masuk dalam inpres, katanya, inpres belum sampai ke sana. “Kita juga harus melihat di luar hutan primer itu punya potensi untuk dikelola rakyat dalam bentuk perhutanan sosial. Jadi, jangan juga kita mengunci potensi dan peluang rakyat memanfaatkan di tengah pemerintah masih melanjutkan perhutanan sosial.”  Membingungkan, permanen tetapi tetap revisi periodik?Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan mengatakan, dari draf Inpres tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, hanya mengubah judul dari ‘penundaan’ jadi ‘penghentian pemberian izin baru.’“Terkait substansi tak mengalami perubahan signifikan,” katanya di Jakarta, Kamis (8/8/19).Dia nilai, tak ada penguatan substansi dan dasar hukum setelah delapan tahun kebijakan moratorium berjalan. Padahal, fakta di lapangan perlu perlindungan hutan alam menyeluruh, kaji perizinan, penegakan hukum karena pengawasan lemah dan penyelasaian konflik.Sebaliknya, kebijakan ini tetap mengakomodasi praktik pembabatan hutan oleh korporasi tanpa melalui proses evaluasi atau peninjauan izin terlebih dahulu yang terlihat dalam poin pengecualian.Dalam draf inpres yang diperoleh Mongabay, menyebutkan, ada berbagai pengecualian, pertama, bagi permohonan yang telah mendapatkan izin prinsip atau penggunaan kawasan hutan buat eksplorasi sebelum Inpres No 10/2011.",netral
+2019-034-20.json,"Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?","Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? | Kedua, pelaksanaan, pembangunan vital nasional, yaitu, panas bumi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan dan lahan kedaulatan pangan. Di sana, disebutkan, padi, jagung, tebu, sagu, singkong, dan kedelai.Ketiga, perpanjangan izin pemanfaatan hutan, atau penggunaan kawasan hutan. Keempat, restorasi ekosistem. Kelima, kegiatan terkait pertahanan dan keamanan negara. Keenam, jalur evaluasi dan penampungan sementara korban bencana alam.Ketujuh, penyiapan pusat pemerintahan, ibukota pemerintahan, kantor pusat pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Kedelapan, infrastruktur yang merupakan proyek strategis nasional dan kesembilan, prasarana penunjang keselamatan umum.Bahkan, kata Teguh, hutan yang ‘terlindungi’ inpres sekitar 66 juta itu belum sepenuhnya aman. Dalam poin draf kebijakan tetap menyebutkan, melakukan revisi terhadap PIPPIB pada kawasan hutan setiap enam bulan sekali setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga non kementerian terkait.Dengan begitu, kebijakan ini, katanya, juga masih berpotensi mengkonversi gambut meskipun sudah ditetapkan sebagai fungsi lindung lewat aturan soal penentuan dan penetapan dan pengelolaan puncak kubah gambut berbasis kesatuan hidrologi gambut (KHG).“Besar kemungkinan komitmen perlindungan hutan akan terus berkurang dari 66 juta hektar mengingat PIPPIB akan tetap revisi setiap enam bulan. Masih berlaku berbagai pengecualian untuk mengakomodasi permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dan perpanjangan izin. Pengaturan ini membingungkan. Harusnya dihapus. Ini menghilangkan niat baik memberikan perlindungan hutan alam tersisa secara permanen,” katanya.Dia bilang, perlu kejelasan soal posisi atau letak 66 juta hektar hutan yang dilindungi inpres yang kabarnya sudah terbit 5 Agustus ini. “Bagaimana status hutan adat dan atau wilayah kelola masyarakat yang terdapat dalam PIPIB? Apakah telah teridentifikasi?”",netral
+2019-034-20.json,"Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?","Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? | Teguh bilang, luasan PIPPIB berkurang selama periode 2011-2019 sekitar 3 juta hektar. Hingga kini, katanya, tak ada penjelasan di mana wilayah pengurangan dan untuk kepentingan apa atau siapa. Begitu juga mekanisme tidak jelas dan tidak mumpuni bagi publik berpartisipasi alias proses tertutup.Dia juga mempertanyakan nasib hutan di luar 66 juta hektar yang masuk inpres. “Apakah berarti hutan di luar itu siap dikonversi? Mengingat merujuk pada data status hutan dan kehutanan indonesia 2018, tercatat luas hutan alam Indonesia adalah 89,4 juta hektar, di mana 6,9 juta hektar masih berada di alokasi penggunaan lain.”Kala masa jeda izin selama delapan tahun ini, katanya, tetap terbit izin pelepasan kawasan hutan di wilayah PIPPIB dan gambut di Boven Digoel, Papua seluas 2.618 hektar. Terhadap kasus-kasus ini, katanya, tak ada evaluasi. Belum lagi, izin pelepasan untuk kebun sawit di Buol, pada November 2018, dua bulan setelah Inpres Moratorium Izin Sawit.“Situasi ini jadi preseden buruk dalam menegakkan kebijakan perlindungan hutan, leadership Jokowi belum menjawab tantangan dan dinamika ini,” katanya.Satu lagi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetap tak menerima instruksi alias bebas tugas dari melindungi hutan. Padahal, katanya, tambang dan energi—terutama biofuel yang bersumber sawit—sektor rakus lahan.Belum lagi, kalau berbicara rencana pembangunan jangka menengah nasional ( RPJMN). Dalam RPJMN, katanya, bilang mau mempertahankan tutupan hutan Indonesia seluas 94 juta hektar sampai 2025.Dalam rencana kehutanan tingkat nasional (RKTN) 2011-2030, telah mengagendakan ekspansi hutan tanaman industri 5 juta hektar. “Pertanyaannya, apakah inpres ini, RPJMN dan RKTN telah sinkron? Kalau tidak, situasi ini makin membingungkan dan berpotensi menjadi lubang deforestasi dan mengancam keberhasilan pencapain komitmen iklim,” kata Teguh.",negatif
+2019-034-20.json,"Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?","Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? | Inda Fatinaware, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan, inpres ini seharusnya jadi momentum kaji ulang dan mengevaluasi semua kondisi hutan dan gambut.“Soal sawit, kita berharap terjadi evaluasi benar-benar soal perizinan. Harus dilihat semua. Kemudian, kita juga memastikan wilayah kelola masyarakat secara aman dan tidak ada lagi pembukaan sawit di gambut yang bermasalah,” katanya.Kebijakan dalam inpres, kata Inda, seharusnya terintegrasi dengan kebijakan lain sperti Inpres Moratorium Izin Sawit, Perpes 88/ 2017 tentang penyelesaian tata batas kehutanan, dan Perpres 86/2018 soal reforma agraria.“Jangan sampai kebijakan yang permanenkan moratorium ini malah menutup ruang untuk evaluasi terhadap izin-izin di atasnya. Tak bisa seperti itu, jangan sampai larinya seperti pemutihan. Kita berharap permanen ini tidak membuat pemutihan atas kosnesi-konsesi yang bemasalah.”Arie Rompas, dari Greenpeace Indonesia mengatakan, kebijakan ini bukan soal permanen atau tidak tetapi bagaimana memastikan apa yang akan dilindungi melalui inpres ini.Dengan kebijakan permanen, katanya, belum tentu menjawab persoalan kalau tetap sama kalau wilayah cakupan perlindungan itu tidak masuk dalam kebijakan ini. “Inpres ini juga harusnya memasukkan penegakan hukum. Kalau kebijakan ini tak ada penegakan hukum, tak akan maksimal,” katanya.Dia bilang, seharusnya perhutanan sosial dan hutan adat bisa masuk pengecualian dalam inpres. Sebab, kedua hal ini bukan ancaman. Sementara poin pengecualian lain, hilangkan. Dengan pengecualian-pengecualian ini, katanya, masih memberikan peluang pembukaan hutan primer dan lahan gambut.“Di inpres ada pengecualian soal ibukota baru. Seharusnya, misi ibukota berkelanjutan kan seharusnya tidak merusak hutan. Itu juga jadi perdebatan tersendiri. Kalau pemindahan ibukota membuka lahan gambut dan hutan alam, itu problem baru juga.” ",netral
+2019-034-20.json,"Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala?","Presiden Teken Inpres Setop Izin di Hutan Primer dan Gambut, Masih Ada Revisi Berkala? | Keterangan foto utama: Hutan di Aceh, yang sebagian berubah jadi kebun sawit. Mampukah, kebijakan setop izin di hutan primer dan lahan gambut, menghentikan praktik-praktik seperti ini? Foto: Junaedi Hanafiah/ Mongabay Indonesia    [SEP]",netral
+2019-038-07.json,"Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3)","Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3) | [CLS]  Keberhasilan pembangunan yang signifikan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dibuktikan berbagai penghargaan yang diterima selama kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, seakan ternodai oleh permasalahan sampah di Kecamatan Muncar yang belum tuntas terselesaikan.Berbagai upaya pengelolaan sampah telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, seperti pengerukan dan pengangkutan sampah, pengelolaan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan program Bank Sampah.Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Banyuwangi, Husnul Chotimah, ketika ditemui Mongabay di ruang kerjanya, Jumat (28/6/2019) mengatakan, bahwa penanganan sampah di Banyuwangi dari hulu ke hilir memang belum maksimal.Sehingga, atas rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemkab Banyuwangi berinisiatif menggandeng organisasi non pemerintah Systemiq untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang sudah bertahun-tahun di Kecamatan Muncar.baca : Liputan Banyuwangi : Sampah Muncar yang Tak Kunjung Terselesaikan (1)  Bersama SystemiqSystemiq yang didanai pemerintah Norwegia dan institusi bisnis Borealis dari Austria, kemudian membuat program penanganan sampah bernama STOP (Stopping the Tap on Ocean Plastics) pada April 2018.“Pada setahun pertamanya ini, Systemiq baru memfokuskan kerja pada satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Muncar, yaitu Desa Tembokrejo. Desa ini dipilih karena telah ada TPST (tempat pembuangan sampah terpadu), sehingga dipandang paling potensial sebagai proyek percontohan penyelesaian masalah sampah di Muncar,” kata Nur Anik, Community Development Systemiq kepada Mongabay, Kamis (27/6/2019).Selain sudah mempunyai TPST, Desa Tembokrejo juga mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak di Muncar, yaitu sekitar 29.174 jiwa, atau 25 % dari keseluruhan penduduk Muncar yang berjumlah 133.187 jiwa.",negatif
+2019-038-07.json,"Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3)","Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3) | Dan TPST Tembokrejo, merupakan satu-satunya TPST yang ada di kecamatan Muncar. TPST yang merupakan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini dibangun pada tahun 2016 untuk mengatasi masalah sampah.baca juga : Liputan Banyuwangi : Sulitnya Ubah Budaya Nyampah Masyarakat Muncar (2)  Pada awal tahun 2017, TPST yang dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Tembokrejo memiliki pegawai 4 – 7 orang saja karena hanya mengolah setoran sampah dari 100 rumah saja dari total 9.000 rumah yang ada di desa Tembokrejo. Kondisi itu membuat pengelolaan TPST ini sempat stagnan atau berjalan di tempat.“Systemiq kemudian masuk membenahi pengelolaan sampah TPST dengan memperkuat dan memaksimalkan keberadaan BUMDes Tembokrejo menjadi lebih baik,” lanjut Nur Anik.Saat ini TPST Tembokrejo sudah berkembang dengan pesat. Bisa dikatakan 100% warga di desa Tembokrejo atau sekitar 9.000 rumah, menyerahkan sampahnya ke TPST Tembokrejo, dengan membayar iuran kolektif sampah Rp10.000/bulan/rumah tangga.menarik dibaca : Penanganan Sampah Perlu Paradigma Baru   Penyadaran WargaProses peningkatan pengelolaan sampah di TPST ternyata tidak mudah. Butuh kesabaran yang luar biasa karena harus memberi penyadaran tentang bahaya sampah kepada warga Tembokrejo.“Sudah menjadi rahasia umum tentang karakter masyarakat Muncar yang penuh tantangan. Dan tidak adanya sistem pengambilan sampah di daerah pinggiran atau pedesaan, menjadi kendala terbesar dari penyelesaian masalah sampah Muncar,” jelas Nur Anik.Systemiq bersama BUMDes kemudian mengadakan sosialisasi dari rumah ke rumah, selain juga menyediakan tempat pembuangan sampah di tempat umum, dimana sampahnya diambil secara berkala oleh petugas TPST.",negatif
+2019-038-07.json,"Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3)","Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3) | Para pekerja TPST pun meningkat pesat dalam setahun, dari 5-7 orang di tahun 2017 menjadi 71 orang saat ini. Jumlah sampah yang dikelola pun berkembang, dari hanya ratusan kilo perhari, menjadi 15 ton per harinya.perlu dibaca : Jawa Timur Pastikan Tangani Masalah Sampah Impor   Pengelolaan SampahDalam membantu BUMDes Tembokrejo, Systemiq fokus ada dua hal yaitu pemrosesan sampah di TPST dan penyiapan sarana serta prasarana agar fungsi TPST tetap berkelanjutan bila Systemiq sudah tidak ada lagi di Muncar. Termasuk penyiapan kepada warga dan pemerintahan desa Tembokrejo.Pemrosesan sampah di TPST, dengan memilah sampah organik dan non organik. Sayangnya sampah non organik yang masuk tidak bernilai ekonomis karena kebanyakan berupa bungkus kopi, sabun, bumbu masak, makanan instant dan kantong plastik. Jarang terlihat sampah botol plastik yang mempunyai nilai jual tinggi.Karena itu, pemilihan perusahaan-perusahaan yang akan diserahkan untuk mendaur ulang, menjadi sedikit rumit dan selektif. Hanya perusahaan tertentu saja yang mau mendaur ulang sampah-sampah itu.Untuk sampah organik, sebagian diolah menjadi kompos dan dijual ke masyarakat sebagai penyubur tanah. Sebagian lainnya diolah untuk dipergunakan sebagai bahan makanan bagi maggot atau larva lalat tentara hitam (Hermetia illucens).perlu dibaca : Lalat Tentara Hitam sebagai Satu Solusi Penanganan Sampah, Seperti Apa?   “Budi daya Lalat tentara hitam atau black soldier fly (BSF) ini menjadi solusi kreatif dan efektif untuk masalah sampah organik, serta menguntungkan bagi pembudi daya. Ini karena prosesnya jauh lebih cepat dibandingkan kompos,” kata Putra Perdana Kusuma, Facilities Project Officer Systemic, yang ditemui Mongabay, Kamis (27/6/2019).",negatif
+2019-038-07.json,"Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3)","Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3) | Jika kompos membutuhkan waktu 3 bulan sampai siap dipergunakan, sementara lalat tentara hitam ini hanya membutuhkan 10-12 hari saja sampai siap panen. Dan maggot lalat tentara hitam dapat mengurai dan mengurangi sampah sampai lebih dari 80 persen, dan tinggal 20 persen residunya.Pembudi daya lalat hitam pun juga untung, karena maggotnya bakal dipanen untuk kemudian dijual ke masyarakat sebagai pakan ternak atau ikan, dengan harga yang lebih tinggi dibanding olahan organik lainnya atau non organik sekalipun, yaitu Rp.6.000-7.000 per kilogramnya. Dan proteinnya pun terbukti lebih tinggi dari pakan ternak atau ikan yang lainnya.   Kendala Benarkah TPST Tembokrejo ini merupakan salah satu solusi jitu dalam mengatasi masalah sampah di Muncar ?Dari fakta dan wawancara selama liputan lapangan oleh Mongabay Indonesia, ada beberapa kendala yang menghambat penyelesaian masalah sampah yang telah bertahun-tahun di Muncar.Masalah utama yaitu kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungannya yang sangat kurang. Jangankan untuk memilah sampah organik dan non organik dari rumah masing-masing, membayar iuran kebersihan yang relatif murah bila dibandingkan dengan di perkotaan, yaitu hanya Rp10.000/bulan saja, sangat sulit dilakukan. Warga Desa Tembokrejo yang seluruhnya telah menyerahkan sampahnya ke TPST, tidak semuanya membayar iuran sampah.Permasalahan kedua adalah mengenai peraturan sebagai dasar hukum pengelolaan sampah. “Dasar hukum tentang desa Tembokrejo dan BUMDesnya serta wilayah tugasnya yang menaungi TPST memang ada, tetapi Peraturan Desa di desa-desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Muncar lainnya, yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara langsung, masih belum ada,” kata Husnul Khotimah, Kepala DLH Pemkab Banyuwangi.Padahal kehadiran landasan hukum sangat diperlukan untuk memberikan wewenang bagi aparat desa untuk lebih tegas dalam menyelesaikan masalah sampah Muncar.",negatif
+2019-038-07.json,"Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3)","Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3) | Sedangkan Kepala Desa Tembokrejo, Sumarto kepada Mongabay-Indonesia mengatakan pihaknya telah menerbitkan Perdes No.2/2019 tentang pengelolaan Sampah. Isinya antara lain mengenai retribusi bulanan sampah dan sanksi bila melanggarnya. Retribusi berkisar Rp10 ribu/rumah tangga, Rp150 ribu per warung dan toko, Rp300 ribu untuk lembaga pendidikan dan Rp1 juta untuk pabrik.“Pengelolaan sampah desa beserta sanksinya diatur dalam PerDes No.2 tahun 2019,” kata Sumarto.  Keberadaan TPST bisa menjadi solusi ampuh mengatasi masalah sampah, apabila cakupannya bisa menyeluruh wilayah Kecamatan Muncar. Sayangnya TPST itu hanya ada di desa Tembokrejo saja. Masyarakat di desa selain Tembokrejo, masih lebih memilih membuang sampahnya ke sungai atau laut ketimbang menyerahkannya ke TPST. Apalagi ditambah dengan embel-embel membayar iuran.Kehadiran Systemiq dalam setahun ini mungkin sangat membantu pemerintah dan warga dalam menyelesaikan masalah sampah. Hanya saja, apakah di sisa waktu yang ada untuk pendampingan masalah sampah ini, yaitu tahun 2021, masalah sampah Muncar bisa terselesaikan dengan baik?Atau setidaknya telah melakukan persiapan di semua aparat desa dan warganya, mengingat bahwa telah setahun masa pendampingan, Systemiq baru menyelesaikan masalah sampah di satu desa saja yaitu Tembokrejo. Padahal masih ada 9 desa lainnya dengan karakter warganya yang sama, tidak mempunyai TPST di desanya, dan memiliki masalah sampah dan limbah pabrik yang kurang lebih sama setiap desanya.TPA kabupaten Banyuwangi yang menjadi tempat pembuangan akhir segala residu atau sisa sampah yang tidak bisa diolah di TPST Tembokrejo, juga belumlah siap sepenuhnya.  Seperti kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, “Penyelesaian masalah sampah harus melibatkan berbagai pihak dan pemberdayaan warganya secara aktif.”",negatif
+2019-038-07.json,"Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3)","Liputan Banyuwangi : TPST Tembok Rejo, Inikah Solusi Sampah Muncar? (3) | Tetapi tanpa keinginan bersama yang kuat, baik dari warga maupun aparat pemerintahan dari tingkat kabupaten sampai ke desa untuk mewujudkan lingkungannya bersih, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Segenap sumberdaya tampaknya memang harus dikerahkan untuk menghilangkan sampah dan limbah pabrik dari Muncar.  [SEP]",negatif
+2019-059-16.json,"Erupsi Bromo, antara Mitigasi Bencana dan Wisata Alam","Erupsi Bromo, antara Mitigasi Bencana dan Wisata Alam | [CLS]     Sejak akhir Maret lalu, hujan abu vulkanik mengguyur Bukit Cinta di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Lokasi ini jadi salah satu spot menarik berswafoto dengan latar Gunung Bromo. Guyuran abu vulkanis Gunung Bromo, tak menyurutkan kunjungan wisata.Banyak wisatawan berswafoto dengan latar Gunung Bromo yang tengah erupsi. Sadarman, wisatawan asal Jakarta, tak mengira kunjungan ke Gunung Bromo bertepatan dengan erupsi.Dia bersyukur, bisa menikmati fenomena alam langka ini. “Ini sangat bagus, bersyukur bisa melihat mengepul dari kawah,” katanya.Kunjungan ke Bromo, katanya, sudah kali ketiga. Baru kali ini, bisa menyaksikan erupsi. Fenomena alam itu dia abadikan dengan kamera. Untuk menepis abu vulkanis, dia kenakan syal penutup mulut dan hidung.Baca juga: Bunga Abadi Tengger Semeru dari Desa Wisata Edelweis Sejauh ini, kata Sadarman, relatif aman. Tak ada yang perlu dikhawatirkan apalagi otorita pengelola lawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) masih membuka wisata ke Gunung Bromo. Dia bersama rombongan wisata kantor tempatnya bekerja tetap menikmati Bromo di ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut (m.dpl).East Java Ecotourism Forum (EJEF) mengatakan, kalau wisatawan mancanegara justru tertarik dengan fenomena alam yang tergolong langka itu. Mereka akan menikmati dan mengabadikan erupsi Bromo.Agus Wiyono, Ketua EJEF mengatakan, erupsi merupakan atraksi wisata menarik bagi wisatawan mancanegara. Fenomena ini langka, sulit ditemui di negara asalnya. Terpenting, katanya, mereka tetap menjaga keamanan dan keselamatan. “Tetap mematuhi ketentuan dan tak melanggar batas aman. Asal tak mendekat ke kawah,” katanya.  Erupsi jadi atraksi wisata ",positif
+2019-059-16.json,"Erupsi Bromo, antara Mitigasi Bencana dan Wisata Alam","Erupsi Bromo, antara Mitigasi Bencana dan Wisata Alam | Kunjungan wisatawan mancanegara dari Eropa ke Gunung Bromo cukup tinggi. Tiap tahun terus meningkat. Data Balai Besar TNBTS menyebutkan, wisatawan mancanegara pada 2017 sebanyak 23.568, 2018 orang. Pada 2018, naik jadi 25.076 wisatawan mancanegara.Wisatawan nusantara pada 2016 sebanyak 451.976 orang, 2017 naik jadi 623.994 dan 2018 naik jadi 800.130 orang.Kunjungan wisata melalui tour operator dari jaringan EJEF juga terus meningkat. Pada 2017, 1.400, naik 1.900 orang pada 2018. Tahun ini, diperkirakan terus melonjak. Kunjungan wisatawan mancanegara, kata Agus, terjadwal. Mereka membeli paket wisata setahun sebelumnya.Gagoek S Prawito, Ketua Association of The Indonesian Tours and Travels Agencies (Asita) Malang mengatakan, wisatawan yang berkunjung ke Bromo, terencana. Mereka datang untuk mengamati fenomena alam vulkanik Bromo. Meskipun begitu, katanya, keamanan wisatawan, harus terjaga.“Dilematis, di sejumlah negara perkiraan ada erupsi saja sudah ditutup untuk wisata. Di Indonesia, pemangku kebijakan mempertimbangkan ekonomi dan lingkungan,” katanya.Jadi, katanya, tergantung kesepakatan antara otorita pengelola kawasan Bromo, Pemerintah Pasuruan, Probolinggo, Lumajang dan Malang.“Abu tak sampai satu kilometer, wisatawan dianjurkan mengenakan masker,” katanya.  Wisatawan tak datang khusus mengamati erupsi. Bromo jadi satu tujuan utama wisatawan mancanegara ke Jawa Timur, selain Kawah Ijen di Bondowoso.Wisatawan mancanegara, biasa mengawali perjalanan wisata ke Yogyakarta, naik kereta ke Malang. Selama di Malang, mereka city tour keliling Kota Malang untuk melihat arsitektur masa kolonial. Malam terus ke penanjakan melihat matahari terbit lanjut ke Bromo.Usai dari Bromo, mereka lanjut ke kawah Ijen untuk melihat fenomena blue fire (api biru) di Kawah Ijen dan aktivitas penambangan belerang. Selanjutnya, wisatawan biasa lanjut ke Pulau Bali.",positif
+2019-059-16.json,"Erupsi Bromo, antara Mitigasi Bencana dan Wisata Alam","Erupsi Bromo, antara Mitigasi Bencana dan Wisata Alam | Sempat beredar di media sosial video, wisatawan mancanegara memaksa masuk mendekati kawah. Bahkan, wisatawan itu melawan petugas saat dilarang mendekati kawah.Jhon Kenedie, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) mengatakan, kedua wisatawan itu mencoba memasuki zona larangan kunjungan satu kilometer dari kawah aktif Bromo.Pasangan ini, katanya, laki-laki berpaspor Jerman dan perempuan Rusia. Petugas telah memperingatkan mereka.“Dibantu petugas lain, mereka berhasil dicegah mendekat ke Kawah Bromo. Dia menyadari jika perbuatannya berbahaya,” kata Jhon. Selanjutnya, mereka diminta keluar kawasan berbahaya.  Untuk mengoptimalkan pengamanan, wisatawan dilarang memasuki zona berbahaya radius satu kilometer dari bibir kawah Bromo. Pengamanan dibantu personil TNI, polisi, pelaku jasa wisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah desa.Selain itu, juga dipasang papan informasi berupa spanduk dan baliho yang menjelaskan kondisi erupsi Bromo hingga pengunjung memahami dan tak mendekati daerah bahaya.Wisatawan masih bisa menikmati alam sekitar Bromo seperti lautan pasir, penanjakan Bromo untuk melihat matahari terbit, Bukit Kedaluh, Bukit Cinta atau padang Sabana Kaki Jenggot atau Telletubies.Berdasar data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Pos Pengamatan Gunung Api Bromo di Ngadisari Kecamatan Sukapura Gunung Api Bromo berstatus waspada pada level II. Ia Mmerekomendasikan agar wisatawan atau masyarakat tak memasuki radius satu kilometer dari kawah aktif Bromo.  Berkah petaniMasyarakat sekitar Bromo, tetap beraktivitas menawarkan jasa kuda di lautan pasir. Mengenakan sarung khas Suku Tengger, yang melilit di leher mereka antara lalu lalang kendaraan jip pengangkut wisatawan. Warga menjajakan oleh-oleh khas Bromo berupa syal, sarung tangan dan gantungan kunci bergambar Bromo.",negatif
+2019-059-16.json,"Erupsi Bromo, antara Mitigasi Bencana dan Wisata Alam","Erupsi Bromo, antara Mitigasi Bencana dan Wisata Alam | Warga yang bekerja sebagai petani dan peternak tetap ke kebun. Sejumlah warga mengendarai motor membonceng rumput gajah untuk pakan ternak melintasi lautan pasir.Warga Wonokitri, Tosari, Kabupaten Pasuruan Wartono, mengatakan, kalau abu vulkanis Bromo merupakan rezeki bagi mereka.Suku Tengger, mempercayai abu dari Bromo membawa rezeki, menambah kesuburan tanah. “Bagi msyarakat Tengger, hujan abu sudah biasa.”  Sedangkan tanaman rusak karena guyuran abu vulkanis hanya semusim. Setelah itu, tanah makin subur dan akan lebih bagus. Masyarakat Suku Tengger meyakini, vulkanis Bromo, bagian kepercayaan kalau Dewa sedang membangun rumah.Aktivitas Bromo menyebabkan kerusakan perkebunan dan sayur warga mayur. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim mencatat, abu vulkanis merusak 3.200 hektar lebih tanaman warga di Pasuruan, Lumajang dan Probolinggo. Terdiri dari lahan sawah dan perkebunan seperti kebun kentang, wortel dan kubis.Hadi Sulistyo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, mengatakan, terparah di Pasuruan, kebun rusak sekitar 2.000-an hektar. “Sebagian bisa diselamatkan dengan menyemprot dengan air,” katanya.Suslam Pratama, pengajar Fakultas Pertanian Universitas Widyagama Malang, mengatakan, abu vulkanis mengandung banyak mineral tanaman hingga tanah subur dan baik untuk tanaman. “Juga membunuh hama penyakit tanaman.”  Keterangan foto utama:    Wisatawan mancanegara melihat semburan abu vulkanis dari kawah aktif Gunung Bromo di Bukit Kingkong, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Foto: Falahi Mubarok/ Mongabay Indonesia [SEP]",negatif
+2019-079-02.json,Sisi Menawan Rawa Singkil yang Luput Perhatian,"Sisi Menawan Rawa Singkil yang Luput Perhatian | [CLS]   Suaka Margasatwa Rawa Singkil yang berada di Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, merupakan hutan rawa gambut bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser.Rawa Singkil merupakan rumah bagi sejumlah satwa langka dan dilindungi seperti orangutan sumatera, burung rangkong dan satwa lainnya. Hutan gambut ini juga termasuk satu tempat terpadat populasi oangutan sumatera di Provinsi Aceh, selain hutan gambut Suaq Belimbing di Kecamatan Kluet Selatan dan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan.Baca: Selamat Tinggal Sawit Ilegal di Suaka Margasatwa Rawa Singkil  Potensi alamnya sangat menjanjikan, yang jarang terungkap, akibat tingginya kegiatan permbahan untuk perkebunan sawit. Berdasarkan data Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh, tercatat ada 157 jenis burung, 20 jenis mamalia, 17 jenis biota air, dan 15 jenis herpetofauna.Teridentifikasi juga 134 jenis tumbuhan bawah, 130 jenis tumbuhan berkayu, dan 40 jenis tumbuhan air. Ekosistem hutan rawa gambut, air tawar, hutan mangrove, dan rivarian menjadi penopang utama seluruh kehidupan di wilayah ini.Baca: Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Gambut yang Terus Dirambah  Perjalanan saya menyusuri Sungai Alas-Singkil dari Kecamatan Gelombang, Kota Subulussalam menuju Suaka Margasatwa Rawa Singkil, akhir Januari 2019 sungguh menyenangkan. Meski menghabiskan waktu enam jam di atas perahu mesin, semua lelah terbayar tunai.Pemandangan indah hutan seluas 82 ribu hektar, alasannya. Air warna hitam khas gambut yang mendominasi begitu memanjakan mata. Tingkah satwa yang terlihat di sepanjang sungai, membuat denyut kehidupan Rawa Singkil begitu terasa.  Alami",positif
+2019-079-02.json,Sisi Menawan Rawa Singkil yang Luput Perhatian,"Sisi Menawan Rawa Singkil yang Luput Perhatian | Hutan ini juga memiliki andil yang sangat besar untuk kehidupan ribuan masyarakat, sebagai nelayan dan petani madu. “Selain bisa mengatur atau menyerap air, ekosistem gambut juga berfungsi sebagai pencegah banjir dan kekeringan, serta menjaga produktivitas perikanan di wilayah sungai dan pesisir pantai,” terang Sapto Aji Prabowo, Kepala BKSDA Aceh.Sapto mengatakan, Rawa Singkil bisa disebut daerah buangan air, karena terletak di DAS Alas-Singki. Potensi gambut yang ada berfungsi sebagai penyerap air saat banjir dan mengeluarkannya perlahan saat kemarau tiba.Baca juga: Perambahan di SM Rawa Singkil untuk Dijadikan Kebun Sawit Masih Terjadi  BKSDA Aceh bersama sejumlah lembaga mitra atau LSM berupaya menjaga Rawa Singkil dari segala kerusakan. Bukan hanya untuk menyelamatkan hutan, tapi juga masyarakat.“Upaya terus dilakukan, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya hutan gambut untuk kehidupan. Kami juga memberi peluang kepada masyarakat, pada zona pemanfaatan, untuk mengambil hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, madu, dan ikan. Termasuk, memberikan kesempatan membuka wisata terbatas,” terangnya.  Tahun ini, sambung Sapto, BKSDA Aceh akan menyelesaikan tapal batas yang selama ini dituntut masyarakat. Namun, kami mengalami kendala karena ada penolakan dari sejumlah masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan.“Kalau pemberdayaan masyarakat agar tidak lagi hidup dari hasil merusak Suaka Margasatwa Rawa Singkil, BKSDA Aceh dan lembaga mitra tetap melakukannya,” tuturnya.  Munzir, masyarakat Banda Aceh yang pernah berkunjung ke Rawa Singkil mengatakan, hutan ini memiliki potensi menjanjikan untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata terbatas.   “Hutannya masih alami, kaya flora dan fauna. Termasuk, pemandangan alam yang masih sangat indah. Sayang bila rusak,” urainya.   [SEP]",positif
+2019-087-12.json,"Thanos, Krisis Ekologis dan Masa Depan Bumi","Thanos, Krisis Ekologis dan Masa Depan Bumi | [CLS] Salah satu film yang sukses besar dalam tahun 2018 adalah Avengers: Infinity War yang diproduksi Marvel Studios. Film science fiction superhero ini sukses meraup pendapatan lebih dari USD 2 miliar (lebih Rp27 triliun) di seluruh dunia.Selain efek visual grafiknya yang canggih, ada satu yang menarik perhatian saya yaitu Thanos, tokoh antagonis adidaya asal Planet Titan.Singkatnya, Thanos digambarkan mengalami sendiri kehancuran total Titan. Planet itu hancur karena over populasi yang berbanding terbalik dengan sumberdaya yang terbatas, yang menghasilkan krisis ekologi akut. Thanos lalu menyimpulkan hanya ada satu solusi untuk mengatasi permasalahan di alam semesta, yaitu genosida populasi untuk planet yang mengalami kelebihan jumlah penduduk.Baca juga: Menurut Ilmuwan Inilah Wajah Bumi 250 Juta Tahun MendatangDalam film pun lalu diceritakan, lewat kesaktian infinity stones, Thanos hanya perlu menjentikkan jarinya. Lalu boom, setengah populasi pun lenyap di planet bumi. Ramalan tentang Krisis EkologiPemikiran krisis ekologi yang disampaikan dalam Infinity War, sebenarnya pernah diungkap oleh salah satu ilmuwan terkenal abad ini, Stephen Hawking. Dalam sebuah wawancaranya dengan The Guardian di akhir 2016 sebelum kematiannya, Hawking menyebut:“Perhaps in a few hundred years, we will have established human colonies amid the stars ..” (“Mungkin dalam beberapa ratus tahun, kita akan membangun koloni manusia di tengah bintang-bintang..”)”Percepatan kiamat bumi ini, menurutnya, didorong oleh lima hal, yakni: pertama perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global; kedua defisit produksi pangan yang menyebabkan kelaparan di sejumlah kawasan yang menjadi sebab beragam konflik agraria dan perebutan sumberdaya.",netral
+2019-087-12.json,"Thanos, Krisis Ekologis dan Masa Depan Bumi","Thanos, Krisis Ekologis dan Masa Depan Bumi | Ketiga kelebihan populasi manusia yang meningkatkan tingkat kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas; keempat penyakit epidemik yang dapat memusnahkan populasi manusia secara cepat; dan kelima perang nuklir yang dapat menyebabkan kepunahan umat manusia dalam sekejap.  Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa, persoalan lingkungan hidup bumi saat ini terdiri dari serangkaian persoalan. Beragam isu “tentang krisis daya dukung alam” mencakup persoalan seperti: perubahan iklim, pengasaman air laut, penipisan lapisan ozon di stratosfer, batas aliran biogeokimia (siklus nitrogen dan fosfor), penggunaan air bersih global, perubahan pemanfaat lahan, hilangnya keragaman hayati, pelepasan aerosol ke atmosfer dan polusi kimia.Dari semua itu perubahan iklim menjadi ancaman terbesar dan paling mendesak, yang  menduduki persoalan sentral. Peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia (karbondioksida, metana, nitrogen oksida, dll) telah mendestabilisasi iklim dunia dan berkelindan dengan ancaman lainnya.Dapat dipastikan jika perilaku self destruction manusia ini tidaklah berubah, dampak kenaikan suhu global bisa mengerikan bagi sebagian besar spesies dimuka bumi ini, termasuk manusia itu sendiri. Mencari Akar PermasalahanAkar permasalahan krisis ekologi dan keberlanjutannya, seperti disampaikan oleh A. Sonny Keraf dalam artikelnya berjudul Sustainable Development, adalah pola pikir manusia yang menempatkan alam sebagai obyek yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia.Juga, mis-orientasi pembangunan yang dilakukan. Pembangunan semata untuk pertumbuhan ekonomi, menegasikan aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup. Hal ini terjadi umum di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia.Padahal, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Epicuru dalam buku the Epicurus reader, sebagaimana dikutip Magdoff dan Foster, dia mengatakan “kekayaan jika tidak ada batasannya, adalah kemiskinan besar.”",negatif
+2019-087-12.json,"Thanos, Krisis Ekologis dan Masa Depan Bumi","Thanos, Krisis Ekologis dan Masa Depan Bumi | Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Herman Daly, lewat “teorema ketidakmungkinannya”. Dia menyebut tak mungkin ekonomi terus bertumbuh terus tak terbatas di tengah lingkungan yang tidak tak terbatas.Namun, apa yang terjadi, yang terjadi adalah perluasan dan eksploitasi tetap terjadi, bahkan berjalan dengan masif. Motif ekonomi berdasarkan pengejaran laba dan persaingan lalu mendorong aktivitas untuk menambahkan penjualan dan melebarkan pangsa pasar.Mansur Fakih dalam bukunya Runtuhnya Teori Pembangunan menyebut agenda pembangunan perlu diwaspadai. Alih-alih kesejahteraan, pembangunan menyelipkan kepentingan kapitalisme/ neo-liberalisme, seperti kepentingan ekonomi MNC (multinational corporation), maupun TNC (trans-national corporation).Berbagai agenda pembangunan masif ternyata membawa dampak negatif yang begitu besar. Yakni, kerusakan lingkungan seperti polusi air, udara dan tanah; dan munculnya beragam masalah sosial seperti kesenjangan kesejahteraan, pengangguran, serta kegagalan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan dasar semua orang.Apapun yang dijelaskan di atas, menggarisbawahi bahwa bumi saat ini dalam fase ekologi yang kritis bagi kehidupan spesies. Ia butuh kesadaran kita bersama. Bukan hanya kesadaran sebagian kecil kaum intelektual, aktivis, maupun para pegiatnya saja. Dasarnya karena kita hidup dalam satu dunia, dan karenanya semua manusia pasti butuh lingkungan yang baik dan sehat.Dengan demikian, diperlukan sistem mendasar, nilai-nilai etika baru, sebuah panduan dan aksiologi, yang menjadi dasar dalam menjalankan etika moral pengelolaan bumi.Jika kita gagal dalam melakukannya, maka gambaran ancaman dalam Infinity War pun bisa saja terjadi. Chaos pun tak terhindari. Akan muncul “Thanos Thanos” yang bertindak jauh menghilangkan hak orang-orang lain yang tak tahu-menahu tentang persoalan yang ada.Semoga gambaran suram ini tidak terjadi. Foto utama: Bumi difoto dari permukaan bulan. Dok: NASA.gov ",negatif
+2019-087-12.json,"Thanos, Krisis Ekologis dan Masa Depan Bumi","Thanos, Krisis Ekologis dan Masa Depan Bumi | *Alwi Alu, penulis adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Saat ini menjabat sebagai Ketua HMI UIN Malang Komisariat Syariah Ekonomi.  [SEP]",netral
+2020-002-16.json,Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang,"Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang | [CLS] Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Barang Kena Cukai (BKC) baru berupa kantong plastik, sehingga secara resmi komponen BKC di Indonesia saat ini terdiri dari plastik, rokok, etil alkohol dan minuman beralkohol. Penambahan BKC baru tersebut tentu didasari atas pertimbangan status darurat sampah nasional khususnya yang berasal dari konsumsi plastik di kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi rahasia bersama jika kita begitu mudahnya mengkonsumsi dan membuang kantong plastik meski nyatanya dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun bagi bumi untuk dapat mengurainya.Tak heran jika sampai tahun 2016 saja konsumsi kantong plastik di Indonesia sudah mencapai 107.065.217 kg per tahun. Indonesia juga masuk kategori salah satu negara dengan konsumsi sampah plastik terbesar di dunia. Upaya penanganan sudah didukung sepenuhnya oleh beberapa regulasi baik dari hulu hingga hilir. Dari sisi hilir misalnya sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Kebijakan ini sekaligus melengkapi beberapa ketentuan teknis yang sudah ada terlebih dahulu. Sebelumnya pemerintah sudah menerbitkan Perpres Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jastranas). Ada juga Perpres Nomor Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.",negatif
+2020-002-16.json,Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang,"Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang | Kelengkapan-kelengkapan regulasi tersebut menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah mengatasi permasalahan sampah nasional sekaligus adanya perubahan paradigma cara pandang masyarakat dan pemerintah terhadap sampah menuju paradigma circular economy dari pemanfaatan daur ulang sampah. Yang perlu disadari dasar pemikiran dan tujuan dari masing-masing regulasi pemerintah berbeda namun saling melengkapi. Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, diamanatkan di 12 daerah dengan filosofi mengatasi sampah existing yang tidak terkelola sekaligus mendapatkan energi terbarukan sebagai bonus.baca : Cara Indonesia Kurangi Sampah Plastik hingga 70 Persen  Sementara Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Jastranas secara jelas menyasar penurunan timbulan sampah sejak dari awal sebesar 30% dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025. Selain itu juga diupayakan adanya penanganan sebesar 70% dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan. Dengan demikian semangat yang diusung oleh Jastranas ini adalah semangat daur ulang (3R) menuju terciptanya circular economy sebagaimana penjelasan di awal.Mekanisme cukai sendiri sejatinya hanyalah menjadi pelengkap instrumen kebijakan yang paling memadai jika dikaitkan dengan isu eksternalitas negatif yang harus dikendalikan. Dalam keterangannya, DPR juga mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan dengan segera road map penambahan jenis BKC lainnya sebagai salah satu cara dalam mengendalikan konsumsi berbagai barang yang memiliki dampak negatif terhadap kesehatan atau kelestarian lingkungan hidup jika dipakai secara berlebihan.",positif
+2020-002-16.json,Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang,"Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang | Salah satu jenis BKC yang mengemuka adalah gas buang kendaraan bermotor sebagai hasil pembakaran BBM yang digunakan. Secara personal, penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih dalam wacana tersebut mengingat konteksnya sesuai dengan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia yang akhir-akhir ini sedang menghadapi banyak kendala. Menurut penelitian WHO, banyak kota-kota besar di dunia, termasuk di Indonesia yang memiliki tingkat polusi PM10 rata-rata per tahun yang jauh melebihi batas aman yang ditetapkan organisasi kesehatan dunia ini.Berdasarkan laporan yang dirilis WHO misalnya, dari 5 kota di Indonesia yang diamati, hanya Kota Pekanbaru yang memiliki standar polusi rata-rata per tahun di bawah standar WHO sebesar 20 mikrogram per meter kubik (20 µg/m3). Dari data yang diambil WHO pada 2008 saja, tingkat polusi  PM10 Pekanbaru sebesar 11 mikrogram per meter kubik (11 µg/m3). Kota-kota besar lain di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan, memiliki tingkat polusi yang jauh di atas batas aman WHO.Jakarta misalnya, standar polusi udara yang dicatat WHO di tahun 2008 sudah mencapai 43 µg/m3 – 200% di atas standar aman WHO. Angka ini meningkat pada 2009 menjadi 68,5 µg/m3 atau lebih dari 300% dari standar aman WHO. Tahun 2010 angka ini diklaim turun walaupun masih 200% di atas standar WHO menjadi 48,5 µg/m3 sebagian karena efek diselenggarakannya program bebas kendaraan bermotor di Jakarta (Jakarta Car Free Day).Masih berdasar laporan yang sama, Kota Surabaya, Bandung dan Medan justru memiliki kualitas udara yang lebih parah dari Jakarta. Standar polusi PM10 di Kota Kembang mencapai rata-rata 51 µg/m3 per tahun, sementara di Surabaya nilainya mencapai 69 µg/m3, dan Medan mencapai 111 µg/m3 per tahun. Angka-angka di atas memberikan gambaran nyata betapa buruknya tingkat polusi udara di kota-kota besar di Tanah Air.baca juga : Standard Emisi Kendaraan di Indonesia, Sejauh Apa Penerapannya?  ",positif
+2020-002-16.json,Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang,"Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang | Kondisi ini tentu saja menggambarkan trade off yang sangat rumit, mengingat sektor otomotif sering diklaim menjadi penyumbang utama memburuknya kualitas udara, sementara di sisi lain sektor otomotif juga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari sektor konsumsi masyarakat. Harus diakui bahwa menggeliatnya pasar otomotif memang memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, kenaikan laju sektor otomotif juga menuntut adanya respon optimal dari pemerintah dalam menyediakan berbagai sarana prasarana pendukung lainnya. Jika harapan ini tidak dapat diwujudkan, maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan akibat terlepasnya berbagai zat beracun dalam kendaraan bermotor ke udara.Secara umum dampak-dampak yang sering teridentifikasi adalah munculnya gangguang hipertensi akibat tekanan kerja jantung yang berlebihan untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, munculnya penyakit gangguan mata, penurunan kecerdasan serta terganggunya perkembangan mental anak. Pungutan Emisi Gas Buang Hingga saat ini, Pemerintah sudah menerapkan standar pengaturan emisi gas buang sebagai prasyarat di dalam perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya. Bahkan persyaratan mengenai emisi gas buang sudah menjadi aturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Dalam Pasal 64 paragraf 1 dikatakan bahwa emisi gas buang menjadi persyaratan laik jalan kendaraan bermotor. Pasal 65 juga menyebutkan bahwa emisi kendaraan bermotor harus diukur berdasarkan kandungan polutan yang dikeluarkan kendaraan bermotor serta wajib tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan. Penetapan ambang batas tersebut diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.",negatif
+2020-002-16.json,Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang,"Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang | Berdasarkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pengelolaan emisi gas buang, penulis menyarankan untuk mengkaji lebih dalam kemungkinan pengenaan cukai emisi gas buang berbarengan dengan pengenaan PKB setiap tahunnya. Dengan pengenaan cukai emisi gas buang, nantinya tidak akan menghilangkan kewajiban pembayaran berbagai jenis pajak kendaraan bermotor (PKB) lainnya, namun ada sedikit penyesuaian di dalam sistem pemungutannya. Cukai emisi gas buang juga akan mengadopsi mekanisme insentif dan dis-insentif pajak.Untuk kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas emisi gas buang akan dikenakan tarif PKB progresif, sebaliknya untuk kendaraan bermotor yang mampu mengelola emisi gas buang di bawah ambang batas akan memperoleh keringanan tarif PKB. Karena berupa cukai, maka seyogyanya pungutan ini di ear marking untuk dikembalikan lagi kepada pembangunan infrastruktur jalan, pemeliharaan jalan, infrastruktur transportasi umum, pengembangan bahan bakar alternatif, pengujian emisi serta upaya perbaikan kualitas udara yang tercemar. Pemda yang tidak menaati aturan penggunaan dapat dikenakan sanksi dan hukuman misalnya tidak mendapatkan alokasi dana untuk periode selanjutnya.perlu dibaca : Mantap. Mahasiswa ini Mampu Manfaatkan Gas Buang Motor Jadi Listrik  Terkait ide tersebut, Indonesia dapat mencontoh Australia yang sudah terlebih dahulu menerapkan mekanisme pajak emisi gas buang. Meskipun awalnya menuai banyak protes khususnya dari para oposisi dan industriawan, pajak itu akan dikenakan pada polusi yang dihasilkan oleh korporasi. Sekitar 350 perusahaan ‘produsen’ polusi utama harus membayar sebesar 23 dolar Australia atau setara Rp220 ribu untuk setiap ton karbon yang mereka hasilkan. Dengan skema tersebut, Pemerintah Australia berharap tahun 2020, polusi karbon Australia setidaknya akan berkurang 159 juta ton/tahun dibandingkan dengan jika skema tidak diterapkan.",netral
+2020-002-16.json,Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang,"Sudah Saatnya Ada Pungutan Emisi Gas Buang | Dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah sedianya juga akan segera merampungkan beleid khusus mengenai nilai ekonomi karbon (NEK) yang akan menjadi wadah bagi bekerjanya mekanisme pasar karbon nusantara. Kombinasi kebijakan pungutan emisi gas buang dalam bentuk cukai dan NEK jelas menjadi gula-gula yang begitu menggoda. Demi tujuan perbaikan bersama, rumusan di atas tentu bukan hal mutlak yang tidak dapat diperdebatkan. Justru berbagai masukan yang konstruktif sangat dibutuhkan. Namun semuanya harus bermuara pada satu tujuan bersama menciptakan Indonesia yang bersahabat dan bermartabat.  *Joko Tri Haryanto, Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi, tidak mencerminkan kebijakan institusi  [SEP]",positif
+2020-019-16.json,Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan,"Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan | [CLS]       Presiden Joko Widodo kembali meninjau program lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah, 8 Oktober lalu, di tengah aksi massa menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (omnibus law).Setidaknya 30.000 hektar lahan eks proyek laham gambut (PLG) di Kalteng jadi lahan percontohan lumbung padi baru, dengan 10.000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan 20.000 hektar di Kapuas. Sisanya, seluas 130.000-an hektar dibangun pada 2021 dengan total 160.000-an hektar lebih. Kedatangan Jokowi ini kali kedua setelah kunjungan pertama Juli lalu.Baca juga: Bertani di Lahan Gambut, Jangan Mengulang Kesalahan Masa LaluSekitar 1.000 hektar lahan food estate, selain tanam padi, akan kombinasi dengan komoditas lain, seperti jeruk, kelapa, bawang merah dan peternakan berupa ikan dan itik.“Jika hasil bagus, model bisnis ini juga akan diterapkan di daerah lain,” kata Jokowi pada kunjungan awal Oktober itu.Pada 23 September lalu, dalam rapat terbatas soal food estate, presiden menyatakan, selain di Kalteng dan Sumatera Utara, lumbung pangan akan ada di provinsi-provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur sampai Papua.Pada 12 Oktober 2020 dalam wawancara yang direkam courtesy DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan menyebutkan, masalah pangan itu strategis dalam bernegara. Peran Prabowo adalah untuk mengamankan cadangan pangan.  Jokowi menunjuk Menhan mengurusi lumbung pangan singkong.“Food is weapon and as a weapon,” katanya dalam video itu.  Petani bisa makin terpurukIwan Nurdin, Plt Presiden Food First Information and Action Networt (FIAN) Indonesia mengatakan, kondisi petani di tengah masa pandemi makin terpuruk. Meski Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik menyatakan, pertanian jadi salah satu yang tumbuh di tengah resesi ekonomi, tidak berarti perekonomian petani meningkat.",negatif
+2020-019-16.json,Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan,"Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan | Baca juga: Lahan Gambut Eks PLG Satu Juta Hektar, Bagaimana Kabarnya Saat ini?Pembatasan sosial skala besar menyebabkan harga komoditas anjlok, sekalipun itu terdapat panen raya. Di tengah situasi ini, pemerintah mau bangun lumbung pangan di Kalteng, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumba dan Papua.“Hari Petani 2020 ini situasi makin tidak baik untuk petani. Ada orientasi membangun pertanian tanpa petani. Jadi pangan dan produk pertanian hendak diserahkan ke korporasi pangan,” katanya.Laksmi Savitri, Ketua Dewan Nasional FIAN Indonesia mengatakan, upaya pembangunan lumbung pangan ini jadi upaya dalam mengubah tatanan pertanian di Indonesia. Apalagi, pemerintah menyebutkan, investor asing sudah mengantri dalam proyek lumbung pangan. Korporasi pertanian pun, katanya, terlihat dari pembangunan lumbung pangan di Sumut digawangi PT Indofood.Dia menyayangkan, proyek lumbung pangan ini mendorong korporasi bukan koperasi petani. Kondisi ini, katanya, jelas merugikan petani, karena selama ini mereka bertani bukan bicara untung dan rugi, tetapi pemenuhan keperluan keluarga.Baca juga: Cetak Sawah Baru: Jangan Lagi Gambut Hancur Seperti Proyek Satu Juta HektarDalam peningkatan produktivitas petani, katanya, mestinya dengan subsidi alat pertanian dan keberpihakan kepada nasib petani.Menurut Ben White, International Institute of Social Studies Den Haag, Indonesia tak perlu pertanian pangan monokultur skala luas.“Efektif efisien ini adalah memaksimalkan hasil produksi per hektar dengan meminimalkan input modal.”Selain itu, sistem pangan dari usaha tani skala kecil dia nilai lebih unggul, secara ekonomi, sosial dan ekologi. Pertanian skala besar dan monokultur dinilai tidak berkelanjutan.White menilai, perlu ada pengelolaan nilai tambah dari pertanian saat ini, tak hanya berbicara dari hulu ke hilir yang biasa dikuasai juragan lokal atau agribisnis.  Tolak ‘food estate’ Papua",negatif
+2020-019-16.json,Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan,"Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan | Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Papua mendesak Presiden Joko Widodo menghentikan rencana pembangunan lumbung pangan (food estate) di Papua. Organisasi-organisasi tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Food Estate di Papua, pada 28 September lalu mengeluarkan pernyataan sikap mereka.Koalisi ini terdiri dari Walhi Papua, KPCK Sinode GKI di Tanah Papua, Perkumpulan Advokat HAM (Paham) Papua, Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (Pt-PPMA) Papua, SKP Keuskupan Agung Merauke, Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat , SKPKC Fransiskan Papua , KIPRa Papua dan Pengurus Nasional Papuan Voices.Baca juga: Pelibatan Petani dalam Proyek Food Estate d Kalteng Tak JelasMereka menyatakan, pembangunan industri pangan akan membuka hutan skala besar dan menghancurkan ruang hidup masyarakat adat Papua. Berdasarkan data koalisi, pemerintah berencana mengkonversi 1.304.574 ha kawasan hutan dan 734.377 hektar areal penggunaan lain di Merauke.Food estate jadi jawaban pemerintah atas ancaman krisis pangan nasional dan dunia. Pemerintah membuka lahan skala besar dan menyerahkan pengelolaan kepada industri.Di Papua, proyek food estate sudah mulai sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2010, SBY mengembangkan proyek food estate di Merauke, dengan nama Merauke Integrated Food Energy Estate (MIFEE) seluas 1,3 juta hektar. Di lahan ini, pemerintah memberikan izin-izin usaha budidaya pertanian tanaman pangan, perkebunan tebu dan sawit, serta hutan tanaman industri kepada 45 perusahaan. Pada 2015, proyek ini lanjut oleh Jokowi.Sabata Rumadas perwakilan koalisi mengatakan, proyek ini telah menimbulkan banyak maslaah. Izin yang keluar dari pemerintah melegitimasi perampasan lahan milik masyarakat adat. Konflik kepemilikan di masyarakat adat tidak terhindarkan.",negatif
+2020-019-16.json,Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan,"Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan | Perubahan lingkungan akibat pembukaan lahan skala besar juga berdampak pada perubahan kebudayaan secara dratis.Masyarakat, katanya, kehilangan sumber pangan dan ekonomi, kehancuran sistem pengetahuan tentang adat, bahasa, hingga religi.“Bagi masyarakat adat, hidup mereka bukan saja tergantung pada alam, tetapi hidup mereka menyatu bersama alam. Kepunahan alam berarti mengancam keberlanjutan masyarakat adat,” katanya.  Picu  krisis panganSistem pangan nasional sangat terkait dengan kebijakan politik. Sejak lama Pemerintah Indonesia memilih menyelesaikan masalah krisis pangan dengan menghadirkan investor di sektor pangan. Di bawah pimpinan Jokowi, kebijakan itu lanjut bahkan diperkuat.“Itu terlihat dari omnibus law yang baru saja disahkan dan beberapa strategi program yang dikeluarkan Kementerian Pertanian. Petani-petani kecil akan diintergrasikan ke dalam kekuatan-kekuatan besar di sektor pertanian yaitu orang-orang yang bermodal besar,” kata Marsen Sinaga, Direktur InsistPress, saat bedah buku “Berebut Makan: Politik Baru Pangan” yang ditulis Paul McMahon terbitan InsistPress.Alih-alih jadi solusi krisis pangan, dalam buku Paul McMaron menyatakan, selain harga pangan makin mahal, produksi dan distribusi pangan makin dikuasai korporasi. Kondisi ini, katanya, justru jadi salah satu penanda krisis pangan.“Salah satu unsur krisis pangan adalah kalau penyediaan pangan makin ditentukan korporasi pangan yang mengakibatkan ketergantungan. Artinya, variabel atau unsur kedaulatan makin tak ada dalam hal apa yang dimakan oleh setiap orang.”Di tangan korporasi, pangan tak jadi hak dasar masyarakat untuk kehidupan tetapi obyek pencarian keuntungan. Produksi jenis pangan pun, katanya, yang paling bisa menghasilkan keuntungan besar.",negatif
+2020-019-16.json,Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan,"Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan | Dalam kasus food estate di Papua, negara memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menguasai lahan skala besar. Hal ini berdampak pada masalah perampasan lahan masyarakat adat dan pembababatan hutan. Pada tahap awal pembangunanannya, food estate sudah mengkibatkan krisis di internal masyarakat termasuk krisis pangan. Pun demikian dengan lingkungan.“Di buku ini dia bilang, pertanian-pertanian skala industri atau model yang dipakai oleh agribisnis itu berkontribusi besar sekali pada kerusakan llingkungan. Pertanian ke depan makin tidak berkelanjutan,” kata Marsen.Bagi pemerintah, mendatangkan investor termasuk di sektor pertanian bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Padahal, kehadiran korporasi pangan yang padat modal juga berpotensi menyingkirkan petani kecil. Petani kecil, katanya, tidak mampu bersaing dengan korporasi.Pada akhirnya, banyak para petani kecil berakhir jadi buruh agar bertahan hidup. Korporasi sudah pakai tenologi tinggi hingga petani terserap hanya sedikit. Pengangguran pun terjadi.Marsen meragukan latar belakang kebijakan impor pangan di Indoensia karena kekurangan produksi dalam negeri. Menurut dia, kebijakan impor bisa saja jalan karena ada kartel tertentu yang mengambil untung dari proses impor pangan hingga pemerintah menyerahkan pada mekanisme pasar.“Mungkin bagi mereka jauh lebih untung beli beras dari Thailand daripada beras produksi petani.”Data Kementerian Pertanian menyebutkan, ada 33,4 juta petani di Indonesia. Seharusnya angka ini bisa jadi kekuatan memproduksi pangan sendiri. Para petani terlebih dahulu memastikan ketersediaan pangan mereka sendiri aman, dan kelebihan akan ke pasar.Berbagai penelitian sudah menunjukkan, produksi dari pertanian skala kecil padat tenaga kerja jauh lebih tinggi daripada priduksi unit pertanian yang didukung oleh teknologi tinggi.",negatif
+2020-019-16.json,Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan,"Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan | Dengan demikian menjawab masalah krisis pangan dengan mendorong para petani meningkatkan produksi, jauh lebih meguntungkan dibanding mengundang korporasi pangan. Di banyak tempat, katanya, sistem pertanian di desa melibatkan lebih banyak tenaga kerja. Dengan begitu, pertanian bisa jadi sumber penghidupan dan mencegah pengangguran, urbanisasi, dan menumpuknya buruh murah di Kota.“Jauh lebih menguntungkan secara ekonomi maupun sosial. Karena jumlah orang yang menganggur lebih sedikit, jumlah orang bekerja lebih banyak. Jadi, ada problem pengangguran yang bisa dijawab.”  Teknologi, katanya, memang perlu namun teknologi yang dikembangkan sendiri oleh petani mulai dari produski benih, pupuk, pestisida, hingga pengolahan pasca panen. Bukan teknologi yang membuat petani tergantung dengan pihak luar. Di sini poin kedaulatan pangan terpenuhi.Pilihan makanan tiap hari, katanya, ikut berkontribusi pada kriris pangan.Selain berdampak pada perampasan lahan dan kerusakan lingkungan, produksi pangan oleh korporasi juga berdampak langsung pada kesehatan.Marsen juga menekankan bagaimana industri pangan mempengaruhi pilihan masyarakat. Tanpa disadari, selera makan masyarakat ditentukan industri.Marsen mengutip Susan George dalam buku Pangan: dari Penindasan Sampai Ketahanan Pangan  terbitan InsistPress 2007. Susan menyebut, industri bekerja keras mengubah kebiasaan makanan masyarakat dari makanan khas nasional atau daerah, ke makanan produsksi industri.Dampaknya, masyarakat cenderung menghabiskan uang untuk membeli makanan produksi indutri daripada makanana lokal. Padahal, sebelumnya kebutuhan gizi untuk hidup seehat bisa dipenuhi pangan sekitar.Kondisi ini, katanya, makin memperkuat posisi industri pangan, menggeser posisi petani-petani skala kecil, dan menghilangkan keberagaman pangan lokal.",negatif
+2020-019-16.json,Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan,"Kala Proyek ‘Food Estate’ Bisa Makin Sulitkan Petani dan Dorong Krisis Pangan | Pangan produksi korporasi juga berisiko untuk kesehatan. Banyak bahan pangan olahan sudah ditambah unsur-unsur baru yang tak sehat untuk konsumsi.“Bahkan sesungguhnya pangan yang diproduksi korporasi dan diiklankan secara intesif berisiko menimbulkan banyak sekali penyakit.”Sebagaimana ditulis Paul McMahon, kata Marsen masyarakat menggunakan strategi dua kaki. Selain terus kritik kebijakan pemerintah mengatasi kritis pangan, juga bisa memulai gerakan kecil dengan membeli makanan langsung dari petani terutama yang sistem pertanian mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan daya dukung lingkungan. Mengkonsumsi makan segar dari produsen pertama dan bukan olahan, katanya, langkah kecil juga mengandung pilihan politis dalam sistem pangan.Di banyak negara, model seperti ini bisa berjalan dalam bentuk community supported agriculture. Pertanian skala kecil langsung terhubung dengan konsumen di perkotaan. Jalur distribusi yang dikuasai korporasi pangan atau perusahaan besar bisa terpotong.Dengan cara ini, katanya, secara langsung sebagai konsumen hendaknya mendukung kestabilan bahkan mendorong peningkatan produksi petani.“Masyarakat bisa juga bergerak langsung di tingkat bawah. Bahkan lewat pilihan-pilihan konkrit tiap hari tentang apa yang dimakan. Selemah-lemhanya iman, itu berkontribusi terhadap problem krisis pangan.”  Keterangan foto utama:  Kanal primer eks PLG di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang ditutup secara permanen. Nantinya ditengah hanya disisakan salurah air untuk jalur transportasi warga. Foto: Indra Nugraha/ Mongabay Indonesia [SEP]",negatif
+2020-023-02.json,Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng,"Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng | [CLS] Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Laut Indonesia dan Aliansi Selamatkan Pesisir mengecam serangkaian tindakan intimidasi anggota Polairud Sulsel terhadap sejumlah nelayan di Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar.Dalam penjelasannya ke media, Minggu (27/9/2020), aktivis dari dua koalisi ini menjelaskan bahwa tindakan intimidasi itu mulai muncul sejak PT Royal Boskalis Internasional melakukan penambangan pasir laut di wilayah tangkap nelayan. Aktivitas penambangan tersebut berjarak sekitar 8 mil dari Pulau Kodingareng Lompo dengan daya rusak seluas 4 mil. Pasir tambang tersebut digunakan untuk timbunan reklamasi proyek strategis nasional Makassar New Port (MNP).Di sisi lain, sejak awal diakui oleh pihak perusahaan dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa mereka tidak pernah melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai rencana penambangan tersebut kepada masyarakat Pulau Kodingareng.“Hasil pemantauan dan kajian Aliansi Selamatkan Pesisir dan nelayan Kodingareng menunjukkan bahwa kegiatan penambangan oleh PT Royal Boskalis Internasional telah mengubah dan merusak wilayah tangkap nelayan di perairan Galesong Utara,” ungkap Muhammad Al Amien, Direktur Walhi Sulsel.Menurut Amien, aktivitas menyebabkan air laut menjadi keruh, gelombang tinggi, dan kerusakan ekosistem laut. Akibatnya, selama enam bulan terakhir hasil tangkapan nelayan berkurang drastis bahkan dalam satu harinya sama sekali tidak mendapat ikan.“Masyarakat Pulau Kodingareng yang mengetahui wilayah tangkap ikan tersebut bermasalah melakukan sejumlah protes terhadap kegiatan pertambangan, namun bukan jawaban yang mereka dapatkan melainkan penangkapan bahkan tindakan kekerasan dari Polairud Polda Sulsel,” katanya.baca : Aksi Penolakan Nelayan dan Sengkarut Tambang Pasir Laut di Makassar  ",negatif
+2020-023-02.json,Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng,"Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng | Aliansi Selamatkan Pesisir bersama Koalisi Selamatkan Laut Indonesia mencatat enam praktik intimidasi baik secara verbal maupun nonverbal oleh Polairud Polda Sulsel yang terjadi sejak Juli – September 2020.Praktik tersebut diikuti dengan tindakan kekerasan hingga penangkapan dan penahanan masyarakat/nelayan Kodingareng. Sejumlah peristiwa tersebut terjadi ketika nelayan dan sejumlah masyarakat Kodingareng melakukan aksi penolakan terhadap kegiatan penambangan PT Royal Boskalis Internasional guna mempertahankan ruang hidup mereka.Adapun dari serangkaian praktik intimidasi tersebut, koalisi menyatakan menemukan beberapa pola yang terjadi selama ini di Kodingareng. Pertama, pola pembatasan atau penanganan aksi masyarakat dan nelayan Kodingareng menggunakan restriksi aparat penegak hukum yang tidak terukur. Kedua, penanganan aksi diarahkan secara khusus kepada masyarakat dan nelayan Kodingareng, serta aktivis, dan pers mahasiswa yang sebenarnya tengah menggunakan hak konstitusinya untuk bersolidaritas dan melindungi lingkungannya. Ketiga, langkah yang diambil oleh Polairud Polda Sulsel tidak memperhatikan peraturan hukum yang semestinya.Keempat, tindakan intimidasi Polairud Polda Sulsel yang mendatangi tempat tinggal nelayan membuat nelayan takut untuk bertindak dan beraktivitas. Kelima, sejumlah peristiwa tersebut bertujuan untuk membungkam kebebasan sipil nelayan yang sedang melindungi wilayahnya. Keenam, tidak memberikan akses kepada para pendamping hukum yang menangani kasus kriminalisasi.",negatif
+2020-023-02.json,Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng,"Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng | Menurut Edy Kurniawan, dari LBH Makassar, kehadiran Negara, melalui aparatnya, yang diharapkan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, atas praktik kejahatan bisnis dan penyalahgunaan kewenangan yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama koleganya saat penerbitan izin terkait aktivitas tambang pasir laut maupun pembangunan proyek Makassar New Port, malah menjadi bagian dalam mendukung perusakan lingkungan dan membungkam suara masyarakat melalui praktik kriminalisasi dan intimidasi.Di lain sisi, hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata karena memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilindungi oleh Pasal 66 UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.“Serangkaian aksi protes nelayan Kodingareng mesti dipandang sebagai wujud perjuangan untuk mempertahankan lingkungan hidup yang baik dan sehat, oleh karena kegiatan tambang pasir telah nyata merusak ekosistem laut dan menghilangkan ruang hidup dan mata pencaharian utama nelayan tradisional.”baca juga : Tambang Pasir Laut di Makassar Rampas Ruang Hidup Nelayan  Koalisi kemudian menyatakan sejumlah tuntutan terkait situasi ini. Pertama, menuntut Kapolda Sulawesi Selatan untuk segera memerintahkan Kepala Direktorat Polair Polda Sulsel untuk menarik seluruh anggotanya dari Pulau Kodingareng.Kedua, menuntut Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan audit dan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan sejauh mana operasi dan penindakan terhadap anggota Polairud untuk tidak melanggar hak seseorang serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketiga, menuntut Kapolda Sulawesi Selatan untuk menjamin akses baik informasi maupun pendampingan hukum terhadap nelayan yang menjadi korban kriminalisasi.",negatif
+2020-023-02.json,Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng,"Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng | Keempat, menuntut Propam Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran etik maupun pidana atas tindakannya melakukan intimidasi terhadap masyarakat dan nelayan Kodingareng. Pemeriksaan tersebut harus juga menyasar pada Kepala Direktorat Polair Polda Sulsel untuk mengetahui sejauh mana intensi atasan langsung perihal operasi yang dilakukan di Pulau Kodingareng.Kelima, menuntut Lembaga Pengawas Eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman RI agar menggunakan kewenangan sesuai mandat masing-masing lembaga untuk melakukan pemantauan terhadap sejumlah peristiwa tersebut agar berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Sedangkan Direktur Polair Polda Sulsel Kombes Hery Wiyanto sudah membantah tudingan soal penangkapan. Dia menyatakan petugas tidak menggunakan senjata dan peluru tajam.“Sesuai laporan anggota yang bertugas tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan saat itu,” kata Hery dikutip dari IDN Times.Hery mengatakan, mereka ditangkap karena merusak kapal penambang pasir. Nelayan disebut kapal di lokasi penyetodak pasir dan melemparkan bom molotov.“Makanya kapal balik dan masih dikejar sehingga ketemu kapal Polair dan diamankan,” ujarnya.perlu dibaca : LBH Makassar Ajukan Praperadilan terkait Status Tersangka Nelayan Manre   Kajian WALHIPada medio September 2020 lalu, Wahana Lingkungn Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi Selatan menyatakan telah menyelesaikan hasil kajian terkait dampak buruk tambang pasir laut terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat di Pulau Kodingareng.WALHI juga menagih janji Gubernur untuk berdialog dengan masyarakat ketika pihaknya telah menyelesaikan kajian terkait daya rusak tambang pasir laut terhadap nelayan dan masyarakat di Pulau Kodingareng.",negatif
+2020-023-02.json,Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng,"Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng | Menurut Slamet Riadi, Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel, kajian ini dibuat untuk menjawab tantangan Gubernur dan menunjukkan ke publik bagaimana aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan benar-benar memberi dampak serius bagi masyarakat, terutama perempuan di Pulau Kodingareng.“Sekarang kami telah menyelesaikan kajian ini, oleh karena itu kami pun meminta Gubernur Sulsel memenuhi janjinya untuk berdialog dengan para nelayan dan perempuan yang menolak tambang pasir laut PT Boskalis,” katanya.Riadi bilang telah mengkaji dokumen lingkungan perusahaan pemilik konsesi, dalam dokumen tersebut dirinya melihat banyak dampak-dampak yang terjadi namun tidak dijelaskan di dokumen lingkungan tersebut.Kemudian terkait dengan hasil kajian perizinan yang dilakukan oleh Jatam dan Koalisi Selamatkan Laut Indonesia, Riadi menyebut bahwa kajian tersebut merupakan temuan penting yang perlu ditindak lanjuti, terutama bagi penegak hukum. Karena selama ini, selalu saja nelayan yang disoroti dan dikriminalisasi. Saatnya penegak hukum juga menindak pelanggaran perizinan yang terjadi pada proyek tambang pasir laut.“Dari kajian awal teman-teman koalisi, sangat jelas adanya dugaan tindak pidana korupsi dan monopoli usaha. Artinya Boskalis selama ini menambang di konsesi yang diduga melawan hukum,” imbuhnya.Kajian yang dilakukan oleh WALHI ini sendiri terkait pernyataan Gubernur Nurdin meminta data terkait pelanggaran yang dituduhkan pada aktivitas penambangan itu.“Kalau pun yang menambang ini melanggar aturan, sampaikan datanya. Kami akan cabut izinnya. Kalau selama ini ada demo dan sebagainya, mereka (warga Pulau Kodingareng) tidak membawa data,” katanya, sebagaimana dikutip di Kompas (18/9/2020).",negatif
+2020-023-02.json,Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng,"Aktivis Kecam Polairud Sulsel terkait Tindakan Intimidasi terhadap Masyarakat Pulau Kodingareng | Menurutnya, adanya polemik hingga situasi terus memanas dengan masyarakat nelayan Pulau Kodingareng karena dirinya hanya ingin mengamankan proyek strategis nasional. Pasir yang ditambang di sekitar Pulau Kodingareng itu digunakan untuk pembangunan proyek Makassar New Port (MNP).  [SEP]",negatif
+2020-042-09.json,"Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern","Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern | [CLS]  Irja (23), guide lokal itu, buru-buru memakai ikat kepala. Dia diminta Ucu Suherlan, sesepuh dan wakil adat Kampung Naga,  untuk menenami tamu yang datang dari Kota Bogor.“Punten (maaf) nanti masuk kampung, mohon jaga perilaku demi menghormati adat masyarakat,” katanya sopan dengan cengkok khas Sunda yang halus mengayun.Untuk sampai ke lokasi perkampungan, pengunjung mesti menuruni 400 anak tangga dari batu yang dilapisi semen selebar 2 meter. Lokasinya diapit perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat yang membujur dari timur ke barat.  Perbukitan itu terletak di kawasan hulu Sungai Ciwulan.Dari muara tangga, tampak jalan setapak membentang di antara perbukitan nan hijau. Sungai Ciwulan, -yang dijaga sebagai urat nadi kehidupan, mengalir dari sisi kampung sebelah utara ke timur.Dilihat dari ketinggian, rumah-rumah kampung terlihat berbaris rapi. Semua sejajar dalam posisi timur-barat. Ada terdapat 103 rumah penduduk, jumlahnya tetap. Tidak boleh bertambah atau pun dikurangi.Semakin menuju pemukiman, kesan damai kian kentara. Gemericik air sungai dan rindangnya pepohonan begitu terasa.  Kampung Naga, secara administrasi terletak Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia adalah kampung tradisional yang masyarakatnya hingga kini tetap konsisten dengan pola hidup Sunda Buhun (tradisional).Bagi orang Naga, hidup selaras dengan alam adalah sebuah keniscayaan. Termasuk menjaga amanat kesetiaan pada adat tradisi leluhur atau karuhun.“Itu hutan keramat yang kami jaga turun temurun sesuai titah kolot baheula (nenek moyang),” ujar Irja menunjuk hutan yang tidak boleh sembarang orang masuk. Ia terletak bersisian dengan aliran sungai.Luasnya hanya sekitar 1,5 hektar dan disebut Leweung Biuk. Warga Naga percaya bahwa hidup mereka tak akan selamat jika hutan itu tidak dirawat.",positif
+2020-042-09.json,"Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern","Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern | Di pinggiran kampung yang dilingkupi kolam ikan terdapat sebuah masjid, satu balai kampung, dan satu bangunan utama yang disebut Bumi Ageung. Ketiga bangunan itu menjadi pusat formasi rumah-rumah di sana.Kata Irja, tempat itu biasanya akan ramai pada saat ritual yang digelar pada bulan-bulan sakral. Ketika itu, warga Naga wajib memakai pakaian adat dan mandi di sungai.  “Mohon izin, Bumi Ageung tidak boleh diambil foto,” tutur Irja. Dia mengingatkan kembali wisatawan untuk tidak mengabadikan momen melalui kamera.Alasannya, bangunan berukuran sekitar 3×6 meter, beratap ijuk, dan berdinding anyaman bambu itu merupakan bangunan sakral. Penggunaan pagar bambu ini rupanya sebagai penanda. Setiap bangunan keramat akan dipagari bambu, katanya.Konon, Bumi Ageung adalah tempat penyimpanan senjata pusaka Kampung Naga–berupa tombak dan keris. Setiap hari bangunan ini pun ditunggui seorang wanita yang sudah tak haid lagi.Di tepi kolam-kolam ikan terdapat saung lisung, atau tempat menumbuk padi warga setempat. Suasananya ramai oleh celoteh ibu-ibu.Siang itu, tampak Sukayah (58), warga Naga yang baru menyudahi menumbuk padi beras sebanyak 12 kilogram untuk kebutuhan pangan keluarganya selama seminggu.“Kalau untuk kebutuhan beras sehari-hari mah alhamdulillah, gak perlu beli, setiap panen sudah diperhitungkan untuk kebutuhan setahun,” ucap Sukayah ramah. Orang Naga memang sudah lama mandiri dengan pangan mereka.  Tak Tergiur Kehidupan ModernBeragam warisan kearifan lokal terbukti ampuh menjaga kehidupan manusia yang tinggal di sekitar sungai. Buktinya, Sungai Ciwulan alirannya terus bersih, tak ada cemaran polutan, apalagi hingga penuh sampah plastik.Padahal, hanya sekitar 500 meter dari tempat tinggal mereka pengaruh peradaban modern terasa. Jalan raya penghubung Tasikmalaya dengan Garut ramai setiap harinya dilewati kendaraan bermotor.",positif
+2020-042-09.json,"Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern","Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern | Kedekatan dengan peradaban modern, bisa saja membuat orang Naga setidaknya berpikir untuk hijrah ke kota. Apalagi gaya hidup masyarakat di luar Kampung Naga penuh menawarkan kemewahan. Rumah tembok, listrik, kemajuan teknologi dan kegairahan mengejar materi.Apakah orang Naga tertarik untuk mencari riuhnya kehidupan modern?Punduh atau Penjaga Naga, Ma’un (83) mengaku tak tertarik dengan kehidupan luar. Sesekali ia hanya tersenyum ketika ditanya apa pendapatnya tentang kehidupan tradisional itu.Ia menghela nafas dan menjawab, “Kesederhanaan membawa kesenangan dalam hidup, kenapa harus berlebihan?” Jawabnya seolah balik bertanya.Pandangan itu terpatri dalam falsafah hidup Adat Naga, yang tertera dalam tutur sebagai berikut: Teu saba, teu soba. Teu banda, teu boga. Teu weduk, teu bedas. Teu gagah, teu pinter.Intisari artinya adalah: Jika mau hidup bahagia warga Naga harus menjauhi kehidupan harta, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain, dan hidup secukupnya secara bersahaja.Gaya hidup yang tak saling-bersaing memang langsung terlihat secara fisik.  Rumah di situ tampilan purna purwanya nyaris sama. Jenis rumahnya panggung. Dibangun mengikuti kontur tanah. Rumah-rumah itu tegak disangga kerangka utama dari tiang-tiang kayu.Bentuk atap rumahnya segi tiga, dengan bentuk khas yang disebut atap cagak gunting. Ternyata ia punya makna filosofi tentang bersatunya bumi, langit dan semua penghuninya, yang merupakan kesatuan jagat raya.Di bagian bawah tiang kayu rumah disangga batu yang berfungsi sebagai pondasi. Dan di atas batu itu berjarak sekitar 60 sentimeter dari tanah, dibentangkan lantai rumah dari papan kayu dan bambu.Irja menyebut bentuk rumah sejak zaman leluhur, dari dulu sudah begitu.  Mitigasi tewat tradisiSatu hal menarik dari orang Naga, tampaknya pengetahuan akan mitigasi kebencanaan sudah ada sejak kampung mereka berdiri.",positif
+2020-042-09.json,"Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern","Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern | Penamaan Naga yang sering dikaitkan dengan asal kata Nagawir dalam Bahasa Sunda, atau tebing terjal, yang secara tidak langsung memberi pemahaman tentang lansekap ruang hidup mereka.Mereka juga seolah punya perhitungan dalam membangun. Pasalnya, semua rumah memanjang pada alur timur-barat. Arah itu dipilih, karena sejalan dengan alurnya matahari.“Dibuat begitu agar rumah lebih sehat karena dibantu sirkulasi udara dan cahaya matahari yang baik,” ujar Ucu.Pintu masuk berada di sebelah selatan dan atau utara. Rumah mempunyai dua pintu masuk, keutamannya adalah bila terjadi kebakaran lekas diketahui. Fungsi lainnya adalah sosial, yaitu membantu kepada yang perlu dibantu.Menurut Sugeng Triyadi, arsitek dari Institut Teknologi Bandung, kunci bangunan tradisional biasanya terletak pada pondasi. Risetnya menyimpulkan, pondasi terbuat dari batu dan tiang kayu cenderung membuat rumah kokoh.Perihal rumah panggung dimana pondasi berjarak antara permukaan tanah dan lantai, pun berfungsi mengatur suhu dan kelembaban udara.Selain itu, atap rumah berbahan alami bebannya terhadap konstruksi rumah sangat kecil. Biasanya, keduanya menyesuaikan dengan tempat tinggal hingga menemukan konsep yang ideal.“Secara konseptual rumah Naga sudah sesuai teknologi kekinian. Berbahan ringan dan kokoh. Apalagi, mereka memiliki dua pintu. Itu sudah sesuai aturan mitigasi saat ini. Mereka maju dalam hal perhitungan membangun hunian tanpa merubah bentang alam.”Sugeng pun tak menutupi kekagumannya akan konstruksi tradisional Naga.  Padahal, pernah ada suatu masa Kampung Naga memiliki sejarah kelam. Hampir seluruh bangunan di kampung ini dibakar para pemberontak DI/TII pimpinan Kartosuwirjo sekitar tahun 1950-an. Hanya Bumi Ageung yang tersisa“Saat itu, kami nyaris kehilangan seluruh jejak peninggalan karuhun,” kata Ucu.",netral
+2020-042-09.json,"Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern","Kampung Naga, Oase Tradisi di Tengah Derap Kehidupan Modern | Sebenarnya bisa saja, setelah peristiwa waktu itu, mereka membangun rumah tembok. Alih-alih permukiman modern, orang Naga memilih mengembalikan seperti semula. Permukiman dibangun ulang, tanpa ada yang diubah.Jika pun Kampung Naga saat ini bertransformasi menjadi kawasan wisata budaya, bagi Ucup hal itu tak masalah.  Selama adat menjadi panduan perilaku dan menjaga sikap etik, semuanya berjalan saling melengkapi.Lewat pranata adat dan budaya yang mengakar, penduduk Naga hidup mandiri, dan pantang minta-minta. Sejatinya, kebanggaan hidup bagi mereka terletak pada keharmonisan antara manusia dengan alam.    [SEP]",positif
+2020-053-01.json,Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan,"Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan | [CLS]    Soleh, tampak memanggul dua tandan pisang dan sekarung mentimun. Pria 46 tahun ini, membunyikan genta yang digenggam di tangan kanan, Sabtu 30 Mei lalu. Genta bak tanda untuk memanggil monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang mendiami Wendit Waterpark, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jawa Timur. Tiba-tiba, puluhan monyet muncul, bergelantungan dari balik dahan pepohonan di kawasan seluas 15 hektar itu.Monyet mendekati Soleh, juru kunci punden Mbah Kabul dan sendang Widodaren. Beriringan di belakang Soleh, Imam Effendi dan keluarga menyunggi tumpeng lengkap. Mereka membawa empat tumpeng nasi kuning, lengkap dengan lauk pauk. Aneka sayur, telur, ikan bandeng, tempe dan tahu. Koloni monyet ini mengikuti Soleh, sebagian langsung menyerbu buah pisang.Baca juga : Krisis Pakan Satwa di Kebun Binatang Dampak Pandemi CoronaImam Effendi meletakkan tumpeng di pelataran jalan masuk Wendit, obyek wisata yang dikelola Dinas Pariwisata Malang. Monyet menyantap tumpeng yang disajikan Imam beserta keluarga dengan lahap. Tandas, hanya tersisa sepotong bandeng. “Monyet ini tak makan ikan,” kata Imam.Imam, salah satu dari kelompok masyarakat yang peduli dengan nasib monyet di Wendit. Selama masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), obyek wisata ini tutup untuk wisata. Tak ada kunjungan, sedangkan monyet ini menggantungkan pakan dari pengunjung. Populasi monyet sekitar 400 ekor, tetapi tak banyak pepohonan mencukupi bahan pakan alami.Hatinya terketuk, setelah mengetahui monyet di Wendit kekurangan pakan. Setelah istri Soleh, Rupiatin mengunggah foto monyet di grup aplikasi perpesanan komunitas peduli sejarah, Jelajah Jejak Malang. “Selama ini, kita berbagi sesama manusia yang terdampak Corona. Kami membagikan masker hand sanitizer, dan sembako kepada orang yang membutuhkan. Kita lupa dengan nasib monyet di Wendit,” katanya.",positif
+2020-053-01.json,Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan,"Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan | Imam menghubungi Rupiatin, menanyakan apakah mentimun juga pakan monyet. Lantaran dia tengah panen mentimun. Monyet, katanya, tak cukup makan daun. Segera dia membawa sekarung mentimun dan jadi pakan monyet. Serta dua tundun pisang hasil kebun.Tumpeng secara spontan dari keluarganya. Tumpeng disajikan khusus untuk monyet ekor panjang di Wendit. Sembari memanjat doa kepada Tuhan agar diberi keberkahan kepada seluruh umat. “Berkah bagi semua dan wabah atau pagebluk ini segera sirna,” katanya.Dia berharap, pengunjung kembali normal, dan peduli terhadap kehidupan monyet. Imam berharap, monyet lestari dan mengundang semua pihak untuk bersolidaritas membawa buah dan sayuran untuk pakan monyet.    Perhatian warganet dan komunitasRupiatin mengatakan, selama masa pandemi, lebih banyak di sendang Widodaren dan punden Mbah Kabul membantu suaminya membersihkan dan merawat punden. Lantaran sejak pandemi, dia tak lagi mengajar mengaji di Kompleks Asrama Militer TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Malang. Saat awal puasa, dia melihat monyet kekurangan pakan.“Kalau kita kuat puasa, kalau monyet siapa yang memperhatikan?” kata Rupiatin kepada suaminya. Apalagi, monyet kerap keluar kawasan dan berkejaran di atap rumah warga.Wendit Waterpark berhimpitan dengan permukiman warga. Buah pisang dan nangka warga selalu ludes kena makan monyet.“Warga menyadari, monyet kekurangan pakan. Ya dibiarkan saja,” katanya.Bahkan monyet tak takut dengan rumah warga yang sengaja memasang topeng macan. Padahal, selama tinggal puluhan tahun di sana tak pernah melihat monyet mendatangi kampung.Sejak kecil, Rupiatin tak pernah melihat monyet keluar habitat. Kecuali saat Lebaran, katanya, sering ada monyet diusir dari koloni atau kelompoknya keluar Wendit. Kini, monyet sering berkelahi hingga luka-luka dan mati.",positif
+2020-053-01.json,Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan,"Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan | Monyet di Wendit terbagi atas empat kelompok. Setiap kelompok memiliki dua sampai tiga monyet jantan berpostur besar, salah satunya menjadi pimpinan kelompok. Setiap kelompok tak bisa bertemu, mereka memiliki teritorial sendiri. “Jika bertemu bisa berkelahi,” katanya.Lantas dia mengunggah foto monyet di Facebook bertulis luwe (lapar). Lantas sejumlah warganet merespon. Sebagian langsung datang membawa ketela rambat, dan sayuran. Bahkan, sejumlah orang datang sekeluarga untuk mengajarkan kepada anaknya berbagi dengan makhluk lain.Selain itu, sejumlah komunitas terlibat, antara lain, Komunitas Jelajah Jejak Malang. Silih berganti, mereka datang membawa pakan untuk si monyet. Mereka membawa pisang, kacang panjang, mentimun dan ketela rambat.Selama ini, sebagian mpnyet mencari pakan dengan memakan lumut, dan buah pohon beringin (Ficus benjamina) dan pohon lo atau loa (Ficus racemosa). Saat belum ditutup, monyet juga dapat makan dari pengunjung yang dermawan membawa seperti pisang, kacang panjang dan kacang kulit. Bahkan, monyet juga mengorek makanan di tempat sampah. Saat obyek wisata air ini tutup, monyet kelaparan.Padahal, dulu saat libur Lebaran pengunjung melimpah. Para pengunjung banyak membawa makanan untuk monyet. Kalau monyet kenyang, katanya, tak akan mengganggu dan mengambil makanan di permukiman warga. Pakan yang diberikan pengelola Dinas Pariwisata Kabupaten Malang dan Pemerintah Desa Mangliawan, tak mencukupi.   Ikon WenditPerilaku monyet ekor panjang di Wendit mengalami penyimpangan selama puluhan tahun, terlebih sejak kawasan dibuka untuk tempat wisata. Perilaku monyet di hutan, justru menghindari perjumpaan dengan manusia. Di Wendit, monyet malah mendekat dan kadang agresif terhadap manusia.",netral
+2020-053-01.json,Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan,"Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan | Monyet Wendit lahir di kawasan wisata Wendit dan telah beradabtasi dengan manusia, termasuk dengan makanan manusia. “Monyet di Wendit tak bisa disebut liar seperti di hutan,’ kata Ketua Protecting and Forest Wildlife (ProFauna), Rosek Nursahid.Monyet liar, katanya, bakal takut dengan kehadiran manusia. Perubahan perilaku menyimpang dari dulu, bukan perilaku alami. Puluhan tahun telah beradabtasi dengan perilaku manusia, katanya, makan buah, daun, roti dan nasi seperti manusia.Saat pandemi, katanya, seharusnya tanggungjawab pengelola untuk menyediakan pakan. Monyet ini jadi ikon Wendit hingga secara tak langsung memberikan keuntungan ekonomi selama puluhan tahun. “Saat bencana harus tanggung jawab.”Perubahan perilaku karena salah kaprah pengelolaan Wendit sejak lama. Seharusnya, kata Rosek, pengunjung tak boleh berinteraksi secara fisik dan memberi pakan monyet.Kini, pembatasan fisik tak mungkin karena monyet telah berubah. Saat monyet lapar jadi agresif. Berebut makanan pengunjung maupun menjarah di permukiman warga.Untuk itu, pengelola harus memenuhi dan mencukupi pakan monyet agar mereka tak menjarah dan agresif kepada manusia. Monyet, katanya, berpotensi menularkan penyakit hepatitis dan rabies kepada manusia.“Itu satu-satunya cara di Wendit agar tak agresif kepada manusia. Ini kasuistis, khusus di Wendit,” katanya. ***Lebih 15 tahun, Soleh dipercaya menjadi juru kunci punden Mbah Kabul dan Sendang Widodaren di dalam area Wendit Waterpark. Juru kunci diwarisi secara turun temurun. Dia bertanggungjawab terhadap kebersihan dan keamanan punden dan sendang.“Menurut Mbah dulu, awalnya Mbah Kabul merawat dua monyet. Kemudian berkembang menjadi satu kelompok,” katanya.Lantas populasi makin bertambah seperti sekarang. Mbah Kabul sendiri seorang brahmana yang diutus Raja Majapahit pertama Raden Wijaya (1293-1309) untuk menjaga sendang suci Widodaren.",netral
+2020-053-01.json,Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan,"Kala Monyet Ekor Panjang di Wendit Kurang Pakan | Masyarakat adat Tengger juga mempercayai sumber air di Sendang Widodaren terhubung dengan sumber air di Goa Widodaren di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Pasuruan. Setiap tahun ada ritual tirta aji atau pengambilan air suci saat musim tanam. Upacara dilakukan masyarakat adat Tengger di Lereng Gunung Bromo, dipimpin dukun atau ketua adat setempat.Sebagian masyarakat adat Tengger membawa tumpeng, saat hari raya ketupat atau sepekan setelah Idul Fitri. Tumpeng ini menjadi santapan monyet yang mendiami Wendit. Bahkan, sebagian petani di Tengger membawa hasil bumi seperti kentang, kubis, kambing, ayam dan bawang. Sembari berdoa agar hasil bumi melimpah.Soleh berharap pedulian sesama, lantaran tak banyak yang memikirkan monyet di Wendit. Yang penting, katanya, monyet bisa makan. “Ayo, bagi rezeki untuk sesama makhluk Tuhan. Batin tenang, kalau monyet sudah makan. Kalau lapar, menjadi nelangsa.” Keterangan foto utama: Monyet kelaparan di Wendit Waterpark, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Jawa Timur. Warga maupun komunitas bersolidaritas memberi pakan monyet. Foto: Eko Widianto/ Mongabay Indonesia [SEP]",positif
+2020-067-16.json,Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan,"Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan | [CLS]  Pencemaran pada perairan laut selalu menjadi persoalan yang pelik dan tidak gampang diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selama ini, kasus pencemaran yang terjadi pada wilayah perairan Indonesia, hampir selalu ditangani oleh tenaga ahli yang dimiliki Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).Ketergantungan kepada instansi kementerian lain, menjadi persoalan serius karena membuat KKP tidak bisa bergerak sendiri untuk menyelesaikan setiap persoalan yang diakibatkan oleh kasus pencemaran. Demikian dikatakan Direktur Pengawasan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP Matheus Eko Rudianto di Jakarta, belum lama ini.“Kita serius dalam menangani kasus pencemaran perairan yang ada di laut Indonesia,” ucap dia.Menurut dia, untuk bisa melakukan penanganan dengan prosedur yang tepat, pihaknya mengandalkan aparat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, terutama Polisi Khusus Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PW3K).Salah satu upaya agar aparat PSDKP bisa melaksanakan prosedur saat pencemaran perairan terjadi, adalah dengan memberikan pelatihan secara khusus tentang praktik lapangan berupa pengambilan sampel air yang tercemar. Praktik tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta.“Kita bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM KLHK,” jelas dia.baca : Pembersihan Tanki Potensial Cemari Perairan Laut?  Dalam menangani kasus pencemaran perairan di wilayah laut, teknik pengambilan sampel air menjadi kemampuan utama yang harus dimiliki oleh seluruh aparat PSDKP di 34 provinsi. Hal itu, karena hasil uji sampel dari air yang tercemar akan menjadi dasar yang kuat untuk menentukan langkah hukum seperti apa yang harus dikenakan kepada pelaku pencemaran di laut.",negatif
+2020-067-16.json,Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan,"Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan | Dengan kata lain, Eko mengatakan kalau pemahaman teknik pengambilan sampel air laut yang baik akan memengaruhi akurasi penilaian terhadap uji sampel air yang dilakukan. Penilaian itu, mencakup juga seberapa besar atau kecil kadar pencemaran yang sudah terjadi pada wilayah perairan laut yang dimaksud.”Sampel harus diambil dengan cara yang benar dan oleh petugas yang sudah bersertifikasi, sehingga sampel tersebut dapat digunakan untuk proses hukum lebih lanjut,” tutur dia.Untuk bisa melaksanakan uji sampel air yang diduga sudah tercemar, KKP menetapkan dua fokus kategori pencemaran. Pertama, adaalah kasus yang diakibatkan oleh industri perikanan, baik oleh unit pengolahan ikan (UPI), dan pembuangan oli dan sampah oleh kapal perikanan.Kedua, kasus pencemaran perairan yang diakibatkan oleh industri non perikanan tetapi masih berdampak terhadap sektor perikanan. Biasanya, kasus pencemaran yang diakibatkan oleh kategori kedua salah satunya adalah pencemaran oleh industri logam berat dan industri sejenisnya. Uji SampelMenurut Eko Matheus, kedua kategori tersebut memerlukan penanganan yang ekstra dan langkah hukum yang tepat. Selama ini, untuk menangani kedua kategori kasus tersebut, KKP selalu mengandalkan petugas pengambil sampel air tercemar dari KLHK, karena mereka sudah memiliki sertifikat.“Kita tidak memiliki pengambil sampel yang tersertifikasi,” ungkap dia.Dengan adanya pendidikan khusus dengan melibatkan tenaga SDM ahli dari KLHK, Eko berharap penanganan kasus pencemaran perairan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Terlebih, saat ini pihaknya sudah melakukan pemetaan potensi kerawanan pencemaran di wilayah perairan Indonesia yang perlu menjadi perhatian bersama.Adapun, beberapa wilayah yang dinilai rawan terhadap pencemaran perairan itu ada di perairan sekitar Makassar (Sulawesi Selatan), Medan (Sumatera Utara), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kota Batam dan pulau Bintan (Kepulauan Riau).",negatif
+2020-067-16.json,Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan,"Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan | baca juga : Pencemaran Minyak, Penanganannya Belum Seintensif Kebakaran Hutan dan Lahan?  Eko Matheus menjelaskan, penanganan serius kasus pencemaran perairan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan junto UU Nomor 45 Tahun 2009, pasal 12 jo pasal 86, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah).Selain ketentuan di atas, pidana berkaitan dengan kasus pencemaran perairan juga diatur dalam UU Nomo 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PW3K) junto UU Nomor 1 Tahun 2014, pasal 35 jo Pasal 73.Dalam aturan di atas, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir, mineral, minyak, dan gas yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, diancam pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp2.000.000.000 (dua milia rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”Kalau terkait ketentuan pidana sudah jelas, jadi kami mengajak agar semua pihak mematuhi ketentuan tersebut,” pungkas dia.Bentuk nyata keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan pencemaran perairan, diperlihatkan KKP dengan melaksanakan tindakan pencegahan terhadap kapal yang melakukan pencemaran di Pelabuhan Laurentius Say, Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.Upaya penindakan tersebut dilakukan, setelah Ditjen PSDKP mendapatkan informasi dari masyarakat tentang kegiatan kapal yang melakukan pencucian terpal dengan cara merendam dan membilasnya di permukaan laut di sekitar pelabuhan.“Kami langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP Tb Haeru Rahayu, akhir Maret lalu.  Tindakan Pencegahan",negatif
+2020-067-16.json,Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan,"Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan | Kapal yang dimaksud itu, tidak lain adalah KM Satoni yang diketahui melakukan bongkar muat semen yang diangkut dari Makassar. Setelah melaksanakan bongkar muat, kapal yang dipenuhi sisa material semen kemudian dibersihkan dengan cara seperti disebutkan di atas.Menurut dia, perbuatan awak kapal KM Satoni tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran pada perairan di sekitar Pelabuhan Maumere. Selain itu, aktivitas pembersihan kapal dengan cara seperti itu, juga berpotensi memicu terjadinya kerusakan ekosistem pesisir laut yang ada di sekitar pelabuhan.“Petugas kami telah memastikan bahwa perbuatan awak kapal KM Satoni belum menimbulkan pencemaran dan kerusakan. Namun demikian nakhoda kapal yang bersangkutan telah kami periksa dan telah menandatangani berita acara serta menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya,” terang dia.Haeru Rahayu menyebutkan, dugaan aktivitas yang memicu terjadinya pencemaran perairan di Maumere, bukanlah aktivitas pertama yang berhasil dilacak oleh KKP. Sebelumnya, ada banyak kasus serupa yang terjadi di berbagai daerah, seperti di Rembang dan Pekalongan (Jawa Tengah), Karawang (Jawa Barat), Cilegon (Banten), Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta.“Permasalahan pencemaran perairan ini menjadi salah satu perhatian serius kami, karena memiliki implikasi negatif terhadap sumber daya ikan dan lingkungan laut sekitarnya,” jelas dia.Agar persoalan pencemaran perairan bisa dicegah lebih baik lagi, KKP melaksanakan upaya pencegahan dan pengawasan secara komprehensif, dimulai dari menyusun rencana aksi, sosialisasi, kerja sama dengan instansi terkait, peningkatan kapasitas aparat, sampai berpartisipasi dalam tim penanganan pencemaran nasional.“Kami bekerjasama dengan TNI AL (Angkatan Laut) serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bersama-sama melakukan tindakan pencegahan dan memberikan sanksi sesuai kewenangan masing-masing,” tutur dia.",netral
+2020-067-16.json,Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan,"Ekosistem Laut Terancam Pencemaran Perairan | Diketahui, terungkapnya upaya pencemaran perairan yang dilakukan KM Satoni bermula dari beredarnya sebuah video yang berisi aktivitas ABK sebuah kapal yang melakukan pencucian terpal bekas penutup muatan barang dengan cara mencelupkan dan membilasnya ke laut di Pelabuhan Maumere. Sebelumnya, kapal diketahui melakukan penyemprotan terlebih dahulu.  [SEP]",negatif
+2020-073-03.json,Gajah Minas Bantu Relokasi Gajah Liar ke Bukit Tigapuluh,"Gajah Minas Bantu Relokasi Gajah Liar ke Bukit Tigapuluh | [CLS]     Habitat satwa terus susut untuk beragam alih fungsi, antara lain, jadi pemukiman, perkebunan dan pertambangan dan lain-lain. Konflik manusia dan satwa pun makin banyak, satu contoh terjadi di Desa Lubuk Lawas, Kecamatan Batang Asam, Tanjung Jabung Barat, Jambi.Sudah hampir empat bulan satu gajah jantan berusia sekitar delapan tahun berkeliaran di perkebunan warga. Gajah dari lanskap Bukit Tigapuluh ini menjelajah hingga ke Tanjung Jabung Barat karena mengalami fase dispersal. Dase dimana gajah jantan memisahkan diri dari kelompok mencari wilayah jelajah baru agar tak terjadi perkawinan sedarah.Baca juga: Menyoal Kematian Gajah pada Konsesi Perkebunan Kayu di RiauWarga memutuskan melaporkan gajah ini pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi. BKSDA Jambi berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Jambi membentuk tim gabungan penanganan konflik.“Upaya penanganan konflik satwa dan manusia di Jambi adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu kerja kolaborasi sangat diperlukan agar permasalahan ini dapat ditanggulangi,” kata Rahmad Saleh, Kepala BKSDA Jambi. Pemberian vitamin gajah sebelum lepas liar. Foto: Lili Rambe/ Mongabay Indonesia Tim gabungan penanganan konflik bertugas sosialisasi soal gajah di perkebunan warga guna mengurangi risiko konflik dan relokasi serta pemantauan pasca relokasi.“Sudah banyak tanaman perkebunan dan sawah warga dirusak gajah selama di Lubuk Lawas dan sekitar,” kata Muhammad Olis, Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI yang giat sosialisasi keberadaan gajah liar itu.Pada 7 Maret, tim gabungan yang dengan koordinir Dinas Kehutanan Jambi upaya relokasi, mulai memobilisasi dua gajah jinak dari Pusat Latihan Gajah Minas di Riau. Gajah jinak ini akan membantu menggiring gajah liar.",positif
+2020-073-03.json,Gajah Minas Bantu Relokasi Gajah Liar ke Bukit Tigapuluh,"Gajah Minas Bantu Relokasi Gajah Liar ke Bukit Tigapuluh | Pada 8 Maret, dua gajah jinak tiba di Lubuk Lawas. Tim gabungan yang terdiri KPH Tanjung Jabung Barat, Frankfurt Zoological Society (FZS) TNI dan Polri, BKSDA Jambi dan Riau, masyarakat mitra konservasi dan mitra swasta terus memantau pergerakan gajah liar. Gajah liar sempat bergerak mendekati gajah jinak yang tidak jauh dari posko tim.Pada 9 Maret, gajah liar berhasil dilumpuhkan dengan tembakan bius. Gajah liar digiring dengan bantuan gajah jinak, naik ke truk dan pindah segera ke lanskap Bukit Tigapuluh.Hari Rabu, 11 Maret pukul 04.00, gajah tiba di lokasi pelepasliaran di wilayah restorasi ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh, terletak di Kecamatan Sumay, Tebo. Sebelum lepas liar gajah dipasangi kalung GPS (global positioning system) untuk mempermudah memantau pergerakannya.Saat pemasangan kalung GPS berlangsung, tim juga mengukur lingkar dada gajah untuk memperkirakan berat badan. “Dari pengukuran diperkirakan gajah ini berbobot sekitar 2,5 ton,” kata Zulmanudin, Kepala Tim Medis yang menangani relokasi gajah ini. Pemulihan gajah jinak sebelum kembali ke Riau. Foto: Lili Rambe/ Mongabay Indonesia Dua gajah jinak pun kembali ke truk dan mendapat perawatan dari tim medis agar kondisi prima selama perjalanan ke Riau. Pada Kamis ( 12/3/20), dari hasil pemantauan tim monitoring, gajah mulai bergerak menjauh dari lokasi pelepasliaran.Krismanko Padang, Ketua Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) mengapresiasi pemindahan gajah ini. “Kami berharap, kerja kolaborasi penanganan konflik gajah dan manusia di Jambi dapat terus berjalan baik,” katanya.Selama 2020, sudah lima laporan konflik satwa dengan manusia yang diterima BKSDA Jambi. Empat kasus di Jambi, antara lain, di Tanjung Jabung Barat, Tebo dan Kerinci. Laporan terbaru dari Desa Sepintun Sarolangun.",positif
+2020-073-03.json,Gajah Minas Bantu Relokasi Gajah Liar ke Bukit Tigapuluh,"Gajah Minas Bantu Relokasi Gajah Liar ke Bukit Tigapuluh | Warga Desa Sepintun, langsung mendatangi BKSDA Jambi untuk melaporkan ini pada 5 Maret lalu. “Laporan dari warga sudah kami terima. Kami akan mengirimkan tim ke lapangan untuk pengecekan,” kata Rahmad.Dari laporan, diperkirakan ada dua gajah di desa itu. BKSDA masih mengkaji kemungkinnan relokasi. KEE Bukit TigapuluhKawasan Ekosistem Esensial (KEE) Bukit Tigapuluh bakal jadi kawasan habitat perlindungan hidupan liar yang menghubungkan beberapa koridor jadi jalur lintasan satwa liar terutama gajah Sumatera di Tebo, memasuki babak baru.Pembentukan forum kolaborasi pengelola kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar di bentang alam Bukit Tigapuluh, telah disahkan dengan Keputusan Gubernur No. 177 tertanggal 19 Februari 2020.Forum yang beranggotakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI dan Polri serta mitra konservasi dan swasta ini bertugas mengusulkan areal pengelolaan KEE dan menyusun rencana aksi pengelolaan.Selama 2019, ada tiga kasus kematian gajah di Jambi, satu terjadi di kawasan yang akan diusulkan jadi KEE. Dugaan kuat penyebab kematian gajah karena memakan racun. Lokasi temuan bangkai gajah di perkebunan warga yang merambah konsesi perusahaan.  Keterangan foto utama:  Proses penggiringan gajah liar oleh gajah jinak ke dalam truk. Foto: Lili Rambe/ Mongabay Indonesia [SEP]",netral
+2020-090-05.json,Satwa Misterius Sulawesi Terpantau di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,"Satwa Misterius Sulawesi Terpantau di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | [CLS]   Musang sulawesi [Macrogalidia musschenbroekii], yang merupakan satwa karnivora endemik Sulawesi perlahan terdeteksi keberadaannya. Satwa yang disebut misterius itu terekam kamera di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone [TNBNW] dan di kawasan Cagar Alam Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara.“Kenapa disebut masih misteri? Karena informasinya sangat minim. Selain itu, keberadaannya di kawasan TNBNW sulit dijumpai. Namun sejak tiga tahun terakhir, kehadirannya berhasil diketahui melalui kamera jebak [camera trap],” jelas Iwan Hunowu, peneliti dari WCS-Indonesia Program untuk Sulawesi, akhir Desember 2019.April 2019, Balai TNBNW bekerja sama dengan EPPAS Project dan WCS-Indonesia Program, merilis temuan musang sulawesi di Gunung Poniki yang didapat melalui kamera jebak. Meningkatnya perjumpaan ini sekaligus memberi informasi bahwa satwa ini tidak selangka yang diperkirakan sebelumnya.“Fakta menunjukkan musang sulawesi benar-benar ada di kawasan TNBNW, yang selama ini sulit dijumpai,” ujar Iwan.Baca: Kamera Penjebak Kembali Mendeteksi Keberadaan Musang Sulawesi  Pertengahan Desember 2019, jurnal internasional berbasis di Cambridge, Inggris, merilis hasil temuan musang sulawesi itu. Jurnal tersebut ditulis langsung Iwan Hunowu dan Alfons Patandung yang menjelaskan hasil survei yang mereka lakukan di seluruh Sulawesi Utara. Fokus utamanya di dua kawasan konservasi yaitu TNBNW dan Cagar Alam Tangkoko.“Sebenarnya sudah ditulis sejak 2016, namun baru diterbitkan pada 2019 oleh Oryx Journal. Sebelumnya pada 2003, saya juga menulis musang sulawesi di jurnal yang sama, namun lokasi berbeda, di Sulawesi Tenggara,” kata Iwan kepada Mongabay.Baca: Bogani Nani Wartabone yang Bukan Taman Nasional Biasa…  ",netral
+2020-090-05.json,Satwa Misterius Sulawesi Terpantau di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,"Satwa Misterius Sulawesi Terpantau di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | Publikasi tersebut, menurut Iwan, membutuhkan waktu lama karena harus mendapat masukan para ahli. Di Sulawesi sendiri ada tiga jenis musang, namun dua di antaranya bukan berstatus endemik melainkan spesis introduksi, yaitu Malay Civet atau musang melayu [Viverra tangalunga] dan Palm Civet atau musang palem [Paradoxurus hermaphrodites]. Sementara yang khas hanyalah Sulawesi Civet atau musang sulawesi.“Hasil survei kami menemukan keberadaan musang sulawesi lebih banyak di hutan primer ketimbang hutan sekunder. Bahkan, ada juga di kebun warga,” ujarnya.  Berdasarkan jurnal yang ditulis Iwan Hunowu dan Alfons Patandung, disebutkan bahwa musang sulawesi berstatus Rentan [Vulnerable] dalam Daftar Merah IUCN, karena dugaan menurunnya populasi yang dipicu berkurangnya hutan primer. Selain itu, tidak ada data berapa jumlah populasi terkini yang dapat dijadikan rujukan, disebabkan kurangnya survei di lokasi potensial.Survei yang dilakukan WCS tersebut merekam 13 kali kehadiran musang sulawesi di delapan lokasi di TNBNW, baik di dalam kawasan maupun di luar.“Ciri khasnya memiliki cincin-cincin putih bagian ekor. Satwa ini juga termasuk nokturnal, mungkin inilah yang membuat musang sulawesi jarang dijumpai. Justru yang sering terpantau musang melayu,” ungkap Iwan.  Meski demikian, pada Maret 2018, tim patroli Balai TNBNW pernah menemukan musang sulawesi terperangkap jerat yang dipasang warga. Biasanya, jerat tersebut untuk menangkap babi hutan, namun satwa yang terperangkap bisa apa saja: anoa, musang, bahkan burung maleo. Faktor ini yang membuat musang sulawesi rentan terhadap ancaman, selain berkurangnya hutan primer yang merupakan habitat alaminya.  ",netral
+2020-090-05.json,Satwa Misterius Sulawesi Terpantau di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone,"Satwa Misterius Sulawesi Terpantau di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone | TNBNW, selain rumahnya musang sulawesi, merupakan tempat hidupnya satwa-satwa endemik Sulawesi, seperti dua jenis anoa [Bubalus depressicomis dan Bubalus quarlessi], dua jenis monyet [Macaca nigra dan Macaca nigrescens], babirusa sulawesi [Babyrousa celebensis], maleo [Macrocephalon maleo], dan julang sulawesi [Rhyticeros cassidix].TNBWN adalah kawasan konservasi darat terluas di Sulawesi, mencapai 282.008,757 hektar, yang berada di dua provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Gorontalo.“Masih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi musang sulawesi ini. Kebutuhan saat ini adalah survei populasi,” papar Iwan.   [SEP]",netral
+2021-023-12.json,Cara Melestarikan Manfaat Teripang,"Cara Melestarikan Manfaat Teripang | [CLS]  Ada banyak khasiat yang bisa didapat dari Teripang, hewan laut yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan tersebut diketahui mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh manusia, seperti lemak, kalori, protein, vitamin A, vitamin B2, vitamin B3, dan mineral seperti kalsium dan magnesium.Semua manfaat itu bisa didapat, salah satunya jika dikonsumsi langsung sebagai olahan pangan. Dalam mengolahnya, hewan dengan nama ilmiah Holothuroidea tersebut bisa dijadikan pangan yang diolah menjadi kering, atau dalam bentuk aslinya sebagai bahan baku segar.Selain sebagai bahan pangan, Teripang juga sangat bagus bagi tubuh manusia karena memiliki khasiat sebagai obat. Salah satunya yang sudah menghasilkan riset, adalah sebagai obat pencegah untuk penyakit kanker.Dengan kegunaan seperti itu, negara-negara di dunia dalam beberapa dekade terakhir terus berlomba untuk melakukan penelitian tentang manfaat yang dihasilkan dari Teripang. Termasuk, untuk kegiatan budi daya perikanan yang menjadi bagian dari sektor kelautan dan perikanan.Peneliti Budi daya Perikanan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lisa Fajar Indriana memaparkan beragam manfaat Teripang dengan lebih detail. Menurut dia, hewan laut tersebut bermanfaat untuk bahan baku farmasi, kosmetik, dan juga pangan.Di Cina, Teripang sudah sejak lama dimanfaatkan oleh warga lokal sebagai obat tradisional. Sementara untuk pangan, Teripang menjadi bahan pangan potensial untuk diolah menjadi makanan mewah, sebagai sumber protein, dan nutrisi yang tinggi.Manfaat lain dari Teripang, adalah berperan sebagai penjaga ekologi di alam. Setiap Teripang yang ada perairan laut, itu akan membantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan dangkal, memakan sedimen/sisa bahan organik, bakteri, dan mikroorganisme.baca : Menjaga Teripang di Alam dengan Teknologi Budi daya  ",positif
+2021-023-12.json,Cara Melestarikan Manfaat Teripang,"Cara Melestarikan Manfaat Teripang | Sebagai penjaga kelestarian ekosistem di laut, Teripang juga berperan sebagai pengolah sedimen/bioturbator, berperan dalam siklus nutrisi dan transfer energi dalam rantai makanan, serta meningkatkan keanekaragaman hayati melalui simbiosis.Manfaat yang beragam tersebut, menjadi alasan kuat untuk melaksanakan budi daya pada Teripang di Indonesia. Terutama, karena Teripang juga menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi untuk dikirim ke pasar internasional melalui jalur ekspor.Pilihan melaksanakan budi daya, juga karena didasarkan pada pertimbangan bahwa populasi Teripang di alam terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kondisi itu menyebabkan produksi Teripang secara global juga ikut mengalami penurunan.Penyebab terus menurunnya populasi, disinyalir karena permintaan dari pasar global juga terus meningkat secara signifikan dan itu menjadikan kegiatan penangkapan Teripang berjalan semakin tak terkendali.Karenanya, Teripang harus segera diusulkan masuk ke dalam daftar merah kelompok biota yang terancam punah Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). Tanpa ada perhatian seperti itu, maka ancaman terhadap ekologi akan semakin cepat terjadi.Selain itu, Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam (CITES) juga diharapkan bisa segera memasukkan Teripang ke dalam kelompok Appendiks II, yaitu spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan.Adapun, dalam melaksanakan budi daya Teripang ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh para pembudi daya. Di antaranya adalah tahapan manajemen induk yang meliputi proses pengemasan (packing), transportasi, aklimatisasi, dan manajemen induk.Kemudian, tahapan berikutnya adalah rangsang pijah dan pemijahan yang mencakup kejut suhu, pakan berlebih, dan pengeringan. Proses ini meliputi seleksi induk, rangsang pijah, pemijahan, dan embriogenensis.",positif
+2021-023-12.json,Cara Melestarikan Manfaat Teripang,"Cara Melestarikan Manfaat Teripang | Jika proses di atas berjalan baik, maka tahapan berikut adalah bagaimana larva yang dihasilkan bisa dipelihara dengan baik. Proses ini harus memperhatikan frekuensi penggantian air, pakan, kualitas air, dan tingkat kepadatan.Tahapan berikutnya, adalah bagaimana pembudi daya melaksanakan proses penempelan larva, pendederan di tambak, dan pembesaran. Jika semuanya dilewati dengan baik, maka proses budi daya Teripang akan menghasilkan produk yang berkualitas.baca juga : Timun Laut atau Teripang? Begini Sejarah dan Cara Membedakannya  Budi daya TeripangBagi Lisa, satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini untuk memulihkan sumber di alam, adalah dengan melaksanakan budi daya Teripang Pasir. Cara tersebut diyakini akan bisa menjaga ketersediaan stok di alam, namun tetap bisa memenuhi kebutuhan Teripang pasir untuk pasar global.Diketahui, Teripang adalah salah satu biota laut yang tidak banyak dikenal masyarakat Indonesia. Keberadaannya masih terbatas diketahui oleh masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir dan pulau kecil saja, walaupun komoditas tersebut bernilai ekonomi tinggi dan menjadi sumber pangan yang mengandung gizi yang tinggi.Di dunia, Teripang memiliki 1.700 jenis yang tersebar di seluruh wilayah perairan dunia. Dari jumlah tersebut, pemanfaatan hewan laut tersebut masih sangat terbatas dan jumlahnya diperkirakan antara 40-66 jenis saja.Dari jumlah tersebut, Teripang yang bernilai ekonomi tinggi adalah Teripang Putih atau Pasir (Holothuria scabra), Teripang Koro (Microthele nobelis), Teripang Pandan (Theenota ananas), Teripang Dongnga (Stichopu spp).Cina tercatat menjadi negara pertama di dunia dan terbesar yang mengonsumsi Teripang untuk kebutuhan pangan dan juga lainnya. Negeri Tirai Bambu tersebut diperkirakan sudah mengonsumsi dan memperdagangkan Teripang sejak 1.000 tahun lalu.",netral
+2021-023-12.json,Cara Melestarikan Manfaat Teripang,"Cara Melestarikan Manfaat Teripang | Sementara di Indonesia, jumlah Teripang mencapai 400 spesies dan 56 di antaranya sudah diperdagangkan. Sebagai negara produsen, Indonesia sudah lama memperdagangkan Teripang ke berbagai negara tujuan ekspor seperti Cina, Hong Kong, dan Singapura.Dari sekian banyak teripang, yang bernilai ekonomi tinggi dan sudah dimanfaatkan di Indonesia adalah Teripang Pasir, Teripang Perut Hitam (Holothuri atra), Teripang Susuan (Holothuri nobilis), Teripang Perut Merah (Holothuri edulis), dan Teripang Nanas (Thelenota ananas).perlu dibaca : Menjaga Populasi Teripang dengan Cara Budi daya  Peneliti Balai Bio Industri Laut (BBIL) BRIN Sigit AP Dwiono menjelaskan tentang budi daya pada Teripang Pasir. Menurut dia, kegiatan budi daya komoditas tersebut menjadi tantangan untuk pengembangan ekonomi di masyarakat. Hal itu, karena ada hal aspek teknis dan non teknis yang belum diketahui.Adapun, untuk memulai kegiatan budi daya Teripang Pasir diperlukan kesabaran dan ketahanan (endurance) yang tinggi. Mengingat, kegiatan budi daya tersebut berbeda dengan budi daya biota lain seperti Kerapu, Bandeng, Udang, dan budi daya lain yang sudah banyak dikenal masyarakat.Dalam melaksanakan budi daya Teripang Pasir, BBIL bekerja sama dengan PT Sejahtera Putra Kusuma (SPK) yang berlokasi di Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.Di sana, kegiatan budi daya sudah dirintis sejak 2017 dengan memulainya dari peninjauan lokasi, uji coba budi daya, pengadaan lahan, pengurusan perizinan, pembentukan tambak, pembangunan panti benih, penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan rencana produksi.Setelah empat tahun, mulai April 2021 dilaksanakan pelaksanaan produksi dengan memulainya dari tahapan pembenihan. Berikutnya, akan dilaksanakan tahapan pendederan, pembesaran, dan pascapanen.",netral
+2021-023-12.json,Cara Melestarikan Manfaat Teripang,"Cara Melestarikan Manfaat Teripang | Dia menyebutkan bahwa pendederan Teripang Pasir bisa dilakukan di tambak atau di laut dengan melalui dua tahapan melalui pemeliharaan juvenil dan benih. Khusus juvenil, dilakukan pemeliharan dalam pendederan, karena ukurannya terlalu kecil untuk bertahan hidup dari serangan predator.Untuk syarat melaksanakan pendederan Teripang Pasir, diperlukan lokasi perairan yang tenang, terlindung, dan bebas dari gelombang arus kencang. Kemudian, lokasi harus jauh dari sungai atau tidak ada banjir dari darat. Juga kedalaman kolam budi daya harus lebih dari dua meter saat sedang surut.“Mengandung cukup banyak bahan organik, dan dekat dengan hutan bakau atau padang lamun. Jauh dari lalu lintas laut, dan tidak ada polutan,” papar dia.baca juga : Kerang Menghilang, Nelayan Mulai Mencari Teripang  Peneliti BBIL lainnya, Parwita Budi Laksana menjelaskan bahwa perlunya dilaksanakan kegiatan budi daya Teripang Pasir, tidak lain karena permintaan pasar luar negeri yang tinggi. Bahkan, sebagian besar konsumsi Teripang Pasir di luar negeri diketahui berasal dari pasokan Indonesia.Permintaan yang tinggi dari hewan laut yang memiliki sebutan Teripang Gosok atau Haisom itu, juga diikuti dengan nilai jual tinggi. Itu kenapa, transaksi perdagangan Teripang Pasir terus meningkat dari waktu ke waktu.Evi Amelia Siahaan, peneliti BBIL juga mengungkap lebih rinci tentang manfaat yang bisa didapatkan dari Teripang. Menurut dia, Teripang yang kondisinya basah mengandung lebih dari 80 persen kadar air, dan pada Teripang yang kering itu diketahui mengandung protein kurang dari 40 persen.Selain itu, Teripang juga mengandung lemak dan abu, juga mengandung mukopolisakarida, asam amino, glukosamin, kondroitin, kolagen, omega 3 dan 6, mineral esensial. Dengan kata lain, Teripang menjadi sumber protein, lemak, kalori, dan gizi.",positif
+2021-023-12.json,Cara Melestarikan Manfaat Teripang,"Cara Melestarikan Manfaat Teripang | Dengan kandungan seperti itu, Teripang kemudian banyak dimanfaatkan untuk berbagai produk kecantikan dan kesehatan. Salah satunya, adalah obat untuk penyakit kanker, penyakit yang ditakuti dunia karena keganasannya.Namun demikian, Eva Amelia Siahaan juga memaparkan tentang pilihan mengolah Teripang untuk dijadikan olahan pangan yang lezat. Untuk Teripang Pasir, salah satu bentuk olahannya adalah dengan cara dikeringkan, atau dengan cara direbus.Saat proses pengolahan dilakukan, jangan lupa untuk membersihkan lapisan kapur dengan cara merendam Teripang bersama daun biduri (Calotropis gigantea), atau bersama daun pepaya, dan kemudian dilakukan penyikatan.Sementara, saat melakukan proses perebusan, dilakukan dengan menggunakan air hangat hingga air mendidih. Karena ukuran Teripang itu beragam, maka perebusan disesuaikan dengan ukuran. Untuk yang berukuran kecil, perebusan dilakukan dalam waktu lebih singkat dari ukuran lebih besar atau besar.baca juga : Teripang, Biota Laut Si Pencegah Kanker   Hal lain yang juga harus menjadi perhatian dalam pengolahan Teripang, adalah proses penyiangan isi perut yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati saat menyayat tubuh hewan tersebut. Kehati-hatian diperlukan, karena konsumen sangat menyukai teknik penyayatan yang tepat.Terakhir, langkah pengolahan yang harus diperhatikan adalah saat melaksanakan proses penggaraman dan juga pengeringan. Kedua tahapan tersebut, harus dilakukan dengan teliti dan telaten, serta alat yang tepat, juga takaran garam yang pas.Pada 2018, Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi yang sekarang menjadi Kepala BBIL BRIN, Ratih Pangestuti merilis hasil penelitian yang dilakukan pada Teripang. Saat itu, disebutkan kalau khasiat yang bisa diambil adalah sebagai obat kanker.",positif
+2021-023-12.json,Cara Melestarikan Manfaat Teripang,"Cara Melestarikan Manfaat Teripang | “Beragam obat anti kanker sebenarnya sudah tersedia sejak lama. Namun sejak akhir 1980-an, sekitar 80 persen obat anti kanker yang tersedia di pasar adalah produk alami atau sintesis dari produk alami,” ujarnya.Dia menyebutkan kalau jumlah prevalensi kanker di tahun tersebut sudah mengalami peningkatan dari 1,4 persen pada 2013 menjadi 1,8 persen. Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.Kenaikan data tersebut dirilis secara resmi oleh Kementerian Kesehatan (Kemkes) pada tahun yang sama, dan menegaskan bahwa penyakit kanker di Indonesia menjadi salah satu penyakit yang banyak diderita oleh warga di seluruh provinsi.Secara global, International Agency for Research on Cancer dari organisasi kesehatan dunia (WHO) merilis data pada 2018 bahwa sebanyak 18,1 juta kasus kanker baru sudah terdeteksi dan 9,6 juta kematian karena kanker sudah terjadi sepanjang tahun tersebut.  [SEP]",negatif
+2021-034-04.json,"Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa?","Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa? | [CLS]     Sepuluh kepala daerah di Indonesia, menandatangani komitmen untuk menegaskan kepedulian mendorong pembangunan berkelanjutan atau pro iklim.Pada 9 Desember tahun lalu, sekitar 270 wilayah di Indonesia terdiri dari 37 kota, 224 kabupaten, dan sembilan provinsi laksanakan pemilihan kepala daerah. Setelah terpilih, para kepala daerah mempunyai tugas menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) berlaku lima tahun.Pada penghujung Mei lalu, di Jakarta, empat wali kota menandatangani komitmen untuk perubahan iklim. Mereka adalah Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana; Walikota Ternate, Tauhid Soleman; Walikota Samarinda Andi Harun, dan Walikota Mataram diwakili Asisten Daerah 1 Kota Mataram Lalu, Martawang.Ada 10 kota percontohan Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC). Kesepuluh kota berkomitmen memastikan pembangunan daerah berketahanan iklim dan inklusif, lewat upaya pengintegrasian penanganan perubahan iklim dalam agenda pembangunan di wilayah masing-masing.Lima walikota yang tergabung dalam 10 kota percontohan CRIC baru terpilih pada periode 2021-2025, yakni,  Bandar Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Gorontalo dan Ternate. Lima lainnya dari  Cirebon, Mataram, Kupang, Pekanbaru, dan Pangkalpinang.Pemerintah Indonesia, berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca 29% dengan upaya sendiri dan 41% lewat dukungan internasional pada 2030. Indonesia juga menargetkan membangun 20.000 kampung iklim pada 2024.CRIC, salah satu proyek dari United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG-ASPAC) didanai Uni Eropa dengan wilayah kemitraan berada di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Eropa. Di Indonesia dikelola Asosiasi Pemerintah Kota/Daerah se-Asia Pasifik melalui kerja sama dengan 10 kota percontohan.",positif
+2021-034-04.json,"Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa?","Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa? | UCLG-ASPAC berafiliasi dengan UCLG, Asosiasi Pemerintah Kota tingkat global yang terletak di Barcelona, Spanyol. UCLG satu-satunya organisasi pemerintah daerah yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kantor Sekretariat UCLG-ASPAC berada di Jakarta, dengan jaringan lebih dari 10.000 pemerintah daerah.Dokumen UCLC ASPAC menyebutkan, upaya ini menitikberatkan strategi peningkatan ketahanan terhadap risiko dan aksi mitigasi perubahan iklim. Caranya, dengan pembangunan rendah karbon, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat daerah hingga nasional.Dalam acara yang berlangsung hybrid ini dihadiri Sri Tantri Arundhati, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, dan Sekjen UCLG ASPAC Bernadia Irawati Tjandradewi. Konselor untuk Lingkungan, Aksi Iklim Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Henriette Faergemann menyaksikan secara online.  ReplikasiKomitmen bersama semua kota dari CRIC untuk mencapai pembangunan berketahanan iklim sejalan dengan agenda nasional. Komitmen ini juga menandai peran strategis kota dalam mendukung komitmen global Indonesia dalam pencapaian nationally determined contributions (NDC) berupa pengurangan emisi gas rumah kaca.Bernadia mengatakan, walikota atau pemimpin memiliki peran strategis dalam kesuksesan peningkatan capaian skenario aksi lokal kota berketahanan iklim yang inklusif.Mereka, katanya, diharapkan mendukung, mengamanatkan, dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagai dasar prioritas kebijakan pembangunan. Setelah pengesahan, katanya, seluruh organisasi perangkat daerah harus melaksanakan sesuai amanat RPJMD.“Diharapkan dapat mendorong pemangku kepentingan, khusus pemkot melakukan replikasi. Kita pakai 10 kota percontohan ini untuk upscaling atau replication. Bukan hanya di Indonesia tetapi dengan network UCLG bisa di-upscale di luar Indonesia juga,” kata Bernadia.",positif
+2021-034-04.json,"Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa?","Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa? | Menurut Sri Tantri, Indonesia memprioritaskan isu perubahan iklim dalam agenda pembangunan nasional dan menurunkan aksi-aksi strategis guna memastikan program pembangunan berkontribusi pada penurunan gas emisi rumah kaca. Serta meningkatkan kapasitas adaptasi perubahan iklim.“Perubahan iklim memberi dampak nyata, karena menyangkut semua sektor. Baik pertanian, kesehatan, infrastruktur. Di tepi pantai mengalami masalah banjir, peningkatan permukaan air laut.”Upaya pengendalian perubahan iklim, katanya, tak dapat meninggalkan masyarakat selaku pihak yang paling terdampak. Sementara peran walikota, katanya, sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.Indonesia, menggiatkan program kampung iklim dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam aksi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. “Indonesia berkomitmen membangun 20.000 program kampung iklim pada 2024.”Sejauh ini, program kampung iklim telah melahirkan aksi-aksi sederhana skala masyarakat dalam meningkatkan kapasitas adatasi dan mitigasi guna menghadapi dampak perubahan iklim.Dengan aksi dan praktik dari 10 kota percontohan ini, katanya, bisa jadi contoh di kota-kota lain di Indonesia bahkan skala regional.  Pengalaman kotaKota Bandar Lampung, terletak di Teluk Lampung bagian selatan Pulau Sumatra, seluas 169,2 kilometer persegi, dengan penduduk lebih satu juta jiwa.Berdasar Laporan Kajian Perkotaan CRIC, bersama-sama dengan Banten dan Jawa Barat, Lampung jadi satu provinsi dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang buruk dengan nilai 59,89 pada 2018.Di Kota Bandar Lampung, pengelolaan sampah masih gunakan sistem pembuangan terbuka. Sebagian besar sampah dikirim ke TPA Bakung dengan volume 365.000 ton pada 2019. Hasil penelitian menyimpulkan, ada potensi 788,404 meter kubik gas metana pada 2018 dari TPA itu. Gas metana seperti diketahui berkontribusi pada pemanasan global.",netral
+2021-034-04.json,"Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa?","Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa? | Sepanjang 2010-2019, Bandar Lampung mengalami 28 kali kejadian alam. Sebagian besar adalah bencana banjir, diikuti tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan.Lain lagi, Kota Ternate. Ternate adalah kota pulau yang meliputi delapan pulau, yaitu, Ternate sebagai pulau utama, Hiri, Moti, Mayau, Tifure. Tiga pulau lain yaitu Maka, Mano, dan Gurida tercatat tidak berpenghuni. Ternate sendiri merupakan pulau vulkanik.Ada gunung api aktif Gamalama terletak di tengah kota Ternate. Keberadaan Gunung Gamalama membuat pulau Ternate secara alami rawan bencana. Kota ini juga rawan gempa karena terletak di atas dua lempeng geologi. Walikota Ternate Tauhid Soleman menjelaskan, permukiman sudah merambah ke kaki Gunung Gamalama sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah kota.Andi Harun, Walikota Samarinda menerangkan, mereka memiliki program 100 hari kerja, dengan visi Samarinda sebagai pusat peradaban.“Dengan ibu kota negara, dengan keputusan negara IKN pindah ke Kalimantan Timur pasti terjadi pergeseran, perkembangan, peradaban kehidupan di Indonesia. Posisi Samarinda, kami tidak ingin sekadar sebagai penyangga. Kami ingin Samarinda menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagian tengah,” katanya.Menurut dia, akan ada sekitar 1,5 juta-1,9 juta pegawai yang akan pindah ke ibu kota baru, Penajam Paser Utara.Kota Samarinda, hanya berjarak 40 km dari titik nol istana negara hingga pasti berpengaruh dan harus beradaptasi. Samarinda, adalah kota terpadat di Kalimantan Timur.“Samarinda, harus jadi kota maju secara ekonomi produktif dan secara lingkungan berketahanan, dengan cara makin minimal mengintervensi alam,” katanya.Martawang, Asisten Daerah 1 Pemerintah Kota Mataram mengatakan, ketahanan iklim kerap kali merupakan persoalan interkoneksitas yang tak berdiri sendiri. Dia memberi contoh kebutuhan air Kota Mataram dan keberadaan hutan.",negatif
+2021-034-04.json,"Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa?","Komitmen Walikota Tingkatkan Ketahanan Iklim, Seperti Apa? | “Air bersih Kota Mataram dari mana? Dari Kabupaten Lombok Barat. Kami punya PT Air Minum Giri Menang, sumber air di Lombok Barat, tapi pengguna 80% orang Mataram. Orang Lombok menjaga hutan, maka orang Mataram akan tetap mandi dan minum gunakan air bersih dan sehat.”  *****Foto utama: Banjir yang merendam Samarinda ini berdampak pada 18 ribu jiwa. Foto: Istimewa/Mongabay Indonesia  [SEP]",netral
+2021-043-04.json,Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan,"Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan | [CLS]  Sekelompok orang sedang bersiap melakukan trekking menyusuri hutan Alas Merta Jati, Kabupaten Buleleng, Bali. Kelompok trekking dibagi jadi dua, satu memulai dari pinggir danau. Kelompok lain memulai dari pinggir jalan raya yang berdampingan dengan hutan Alas Merta Jati. Inilah nama lokal dari hutan yang disakralkan oleh empat desa masyarakat hukum Adat Dalem Tamblingan di Kabupaten Buleleng.Pos jaga pemandu trekking di Desa Gobleg terlihat kusam. Lebih dari setahun pandemi, pos ini pun lengang, dampak pandemi COVID-19. Ada penanda bertuliskan Koperasi Jasa Pariwisata Amerta Tamba Eling. Inilah pintu timur jalur trekking hutan dan danau Tamblingan yang masih lestari.Melihat sampah plastik berserakan, kelompok trekking segera memungut, untungnya ada tong sampah di dekat pos. Karena volume sampah terkumpul mencapai setengah karung.Salah satu peserta berinisiatif membawa satu kresek untuk menampung sampah-sampah plastik lain sepanjang perjalanan. Cuaca sangat cerah, saya menanggalkan jaket di kendaraan agar tak gerah.Pemandu trekking adalah warga lokal, Ketut Basma. Ia memberikan tongkat sebagai alat bantu pada setiap orang. Rute dimulai dengan menuruni 250 anak tangga. Kami menuruni perlahan sambil ngobrol tentang pohon-pohon yang ditemui.Anak tangga tak terlalu terjal, mudah dilalui. Di ujung anak tangga, kami disambut sebuah Pura Ulun Danu, tempat persembahyangan umat Hindu yang sangat indah. Pura tidak dikeliling pagar tembok, namun pepohonan yang dijaga ketinggiannya. Agar pura masih terlihat lapang.baca : Sejenak Melepas Kepenatan di Danau Beratan  Dari sisi barat pura, kami melanjutkan perjalanan, melalui jalan setapak yang hampir tertutup semak karena lama tak dilewati. Kami diminta waspada, tak terlalu banyak menyentuh tanaman karena banyak lateng, tanaman yang bisa membuat gatal di kulit.",netral
+2021-043-04.json,Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan,"Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan | Tanaman ini tumbuh beragam di Alas Merta Jati. Lateng kidang, ngiu, kau, siap, siatan, dan kenyur. Itulah nama-nama lokal lateng. Bahkan ada lateng yang pohonnya sebesar beringin. Ini adalah jenis tanaman yang paling banyak didiskusikan. Selain jadi pelindung alami, menjaga hutan agar tak mudah diterobos, juga penyimpan air.Ada juga pohon yang kini langka. Warga lokal menyebut kayu lenguung. Ini adalah bahan material pedau, perahu tradisional di Danau Tamblingan. Perahu tradisional dengan dua kano yang dipasang berdampingan. Pohon ini jika sudah besar usianya sekitar 80-100 tahun. Kalau dibuat pedau, ukurannya cukup luas bisa mengangkut 6 orang dewasa.Kini, atas kebijaksanaan desa, pohon lenguung ini tak boleh lagi ditebang. Karena itu material pedau saat ini adalah fiber. Zaman dulu, saat masih bisa menebang lenguung oleh warga yang menjadi menega, atau operator pedau, mereka harus tanam bibit sebagai pengganti.Selama perjalanan di rute yang cukup datar berkelak-kelok ini, suara burung masih cukup nyaring terdengar. Namun, ada sejumlah spesies yang hilang atau sulit ditemukan, seperti curik dan cicalongan. Bahkan di masa lalu pernah ditemukan macan kumbang, rusa, dan babi hutan.Melihat sisa kelebatannya saat ini, di masa lalu, hutan ini pasti terlihat lebih menakjubkan. Hutan tropis yang indah berdampingan dengan danau. Penyokong sebuah ekosistem yang kaya dan beragam.baca juga : Menengok Segarnya Air Terjun Banyumala Bali  Beberapa pohon terlihat unik seperti pohon yang berukuran sangat besar atau memiliki lubang besar di tengahnya menarik perhatian peserta trekking. Salah satu pohon berusaha diukur dengan merentangkan tangan melingkar menyerupai rantai, diperlukan 13 orang manusia untuk mengelilinginya.Tak terasa 2,5 jam perjalanan berlalu dan jelang garis akhir mulai terlihat permukaan danau dari balik dedaunan. Danau sangat tenang, hanya beberapa orang terlihat memancing di pinggirannya.",positif
+2021-043-04.json,Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan,"Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan | Setelah bisa melihat sekeliling danau, terlihatlah pemandangan indah lain, deretan pedau di pinggir danau. Pada saat hampir bersamaan, kelompok lain yang trekking dari start berbeda juga tiba.Kami tak sabar menaiki pedau untuk menyeberangi danau menuju area titik kumpul untuk makan siang dan diskusi. Namun, sebuah pura menarik perhatian untuk mengunjunginya di sisi danau. Inilah Pura Dalem, yang paling sering dikunjungi warga termasuk luar desa dengan menyeberangi danau.Sejumlah pengelola pura nampak tersenyum menyambut. Sebagian orang lalu duduk di pelataran pura untuk berdoa. Berterima kasih atas kebahagiaan dan pengetahuan yang dipelajari dari alam hari ini. Pemangku atau pemimpin pura memercikkan air suci, tirta yang membasuh dahi dan menyegarkan kulit kembali di tengah hari ini.Setelah itu, satu demi satu memasuki pedau. Tiap pedau dinahkodai menega, sebutan untuk supir perahu yang jadi menega turun temurun.Sedikitnya lima pedau telah penuh dan dayung mengayuh perlahan. Kami berteriak bersahut-sahutan untuk saling menyemangati mendayung menuju bibir danau.menarik dibaca : Trekking di Tengah Aroma Kopi dan Cengkeh di Bali Utara  Refleksi anak muda TamblinganSebuah pura megah terlihat di dermaga lokasi parkir perahu. Ujung meru bangunan pura terlihat diselimuti kabut. Pura nampak makin sakral. Udara dingin segera menyergap. Begitulah cuaca di sekitar hutan dan danau ini.Walau sedang panas terik, bisa saja tiba-tiba gerimis, ketika kabut menebal. Namun rongga tenggorokan terasa lebih lapang, aroma tanah dan embun menyergap hidung.Ketut San dari Desa Gobleg, salah satu jaringan Catur Desa Adat Dalem Tamblingan mengatakan anak muda mengalami sejarah yang terputus dengan Alas Merta Jati. “Kami ke hutan hanya sebatas ritual tapi tak punya hak. Kurang mengenal hutan yang kami miliki,” kata anak muda ini.",positif
+2021-043-04.json,Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan,"Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan | Karena itu, dengan kegiatan pemetaan menelusuri hutan yang diberikan ke anak-anak muda sangat bermanfaat. “Sumber hidup kami di sini, yang menghidupi, bukan sekolah di kota. Lihat pemandangan indah, wah bisa dijual. Ada orang jual ginjal beli iphone, artinya jual sumber hidup. Apakah anak saya bisa nikmati (keindahan) ini nanti,” San merefleksikan dirinya.Putu Willy dari Desa Gesing menambahkan, ia percaya rna atau hutang. Ia ingin berjanji menjaga Alas Merta Jati, harta yang dititipkan walau makin banyak degradasi dan pencurian. “It’s my time. Sebagai pelaku wisata kenapa jauh mencari sumber penghasilan. Berharap community based tourism. Semua orang bisa menikmati apa yang kita punya,” yakinnya.penting dibaca : Kawasan Bedugul: Ketika Catur Desa Adat Ingin Kelola Hutan di Hulu Bali [Bagian 1]  Putu Ardana, Ketua Tim 9 masyarakat Adat Dalem Tamblingan yang sedang berjuang mengakses hak hutan adat berkomitmen akan melanjutkan upaya leluhur mereka melindungi kawasan hutan dan danau ini. Karena itu mereka mengakses hak hutan adat karena saat ini masih berstatus Taman Wisata Alam yang dikelola negara.Leluhur telah mengajarkan mereka untuk tak mengusik hutan melalui sejumlah pengaturan tata ruang. Misal pemukiman ditentukan di daerah yang sulit, miring, dan tidak subur. Agar kawasan hutan tetap lebat. Sumber utama yang tidak boleh utak-atik adalah hutan dan danau.“Serbuan luar biasa, pemerintah kolaborasi dengan investor. Bawa izin mau buat ini itu. Tapi Alas Merta Jati tak punya legal standing. Kami melanjutkan keinginan lama, karena sejak kemerdekaan sudah jadi hutan negara,” tambah Ardana.Status hutan negara dan wilayah adat di Tamblingan menurutnya berorientasi investasi. Bukan orientasi pada peradaban. Untuk awalan, mereka menghendaki Surat Keputusan yang menyatakan masyarakat Adat Dalem Tamblingan itu ada. Secara formal ada karena sering diundang. Tapi nomenklatur masyarakat hukum adat tidak ada di Perda Desa Adat.",positif
+2021-043-04.json,Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan,"Jelajah Keindahan Kehidupan di Tamblingan | Selanjutnya kerjasama empat desa adat memohonkan Alas Merta Jati sebagai hutan adat. Pemkab hanya perlu tanda tangan peta bahwa empat desa adat ini mukim di sini. Peta ini sudah disiapkan warga. Namun proses administrasi masih bergulir hingga kini.Udara makin dingin ketika mentari makin terbenam di ufuk barat. Hujan rintik-rintik membasahi rumput yang terawat dan pepohonan sekitarnya. Terima kasih Alas Merta Jati, kehidupan menuju kebahagiaan jiwa dan raga.  [SEP]",positif
+2021-053-02.json,Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi,"Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi | [CLS]     Nas, sopir taksi online terciduk polisi karena terlibat penyelundupan anakan lobster. Nas tak menyangka niat mengantar penumpang justru membawanya ke penjara.Selasa tengah April lalu, sopir taksi online itu dapat pesanan mengantar Rah dan Def ke Kanal Parit 12 Desa Simbur Naik, Kecamatan Sabak, Tanjung Jabung Timur.Rah diperintah seseorang untuk mengawal pengiriman anakan bening lobster dari Sungai Lilin, Banyung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menuju pelabuhan tikus di Simbur Naik.Aksinya terendus polisi. Sekitar pukul 22.30 WIB, mereka dicegat personel Unit Tipidter Satreskrim Polresta Jambi, di pintu masuk Kota Jambi. Mobil Avanza yang kendarai Nas dan puluhan boks yang diangkut carry futura kena gelegah.Polisi menemukan 135.817 anakan lobster yang berusaha diselundupkan ke Singapura dengan nilai Rp15,26 miliar lebih.Def dan Rah, yang jadi koordinator lapangan ditangkap. Nasi dan sopir carry Abd serta kenek Azh ikut diangkut polisi. Mereka ditahan dan disangka melakukan tindak pidana penangkapan ikan ilegal.“Ini jaringan yang kami kembangkan dari Sumatera Selatan. Ini merupakan jaringan yang selama ini sudah berjalan dan pernah ditangkap Polda Jambi, kali ini ditangkap Polresta,” kata Kombes Pol Sigit Dany Setiyono, Dirreskrimsus Polda Jambi, saat jumpa pers di Mapolda Jambi, Rabu (14/4/21).Sore hari sebelumnya, Tim Intel Satbrimob Polda Jambi menggerebek rumah penampungan sementara anakan lobster atau benur, di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Saat digerebek, para pelaku tengah bongkar muat.“Jadi, rumah sebagai safehause, atau persinggahan sementara lobster, sebelum dikirim,” kata Sigit.",negatif
+2021-053-02.json,Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi,"Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi | Empat orang inisial Ad, Ri, Ian, dan Ba ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga menyita 36 boks styrofoam berisi 108.000 anakan lobster. Mobil Mitsubishi L 300 nopol BH 8486 HC dan Inova Reborn silver nopol BH 1452 NH diangkut sebagai barang bukti. Dari pengakuan para tersangka anakan lobster ini dibawa dari Lampung.Total 243.817 anakan bening lobster yang diamankan petugas dari dua penangkapan itu, nilai ditaksir Rp26 miliar. Sembilan tersangka dijerat Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat 1 UU No 45/2009 tentang perubahan atas UU No 31/2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidana makasimal enam tahun, denda Rp1,5 miliar.Sigit mengatakan, ratusan ribu benur ini, akan dikirim ke Singapura dan Vietnam, melalui Tanjung Jabung Timur. “Tujuan akhir keluar negeri, kita masih pengembangan untuk mengungkap jaringan di Vietnam.”Sepanjang 2021, Polda Jambi tercatat delapan kali menggagalkan kasus penyelundupan anakan lobster, mencapai 1,1 juta ekor dengan nilai taksiran Rp100 miliar lebih. Baca juga: Sindikat Perdagangan Anakan Lobster di Jambi Terbongkar Jalur gelap Berada di pesisir pantai timur Sumatera, delapan jam dari perairan Singapura membuat Tanjung Jabung Timur sangat strategis sebagai jalur gelap penyelundupan anakan lobster.Kabupaten paling timur Jambi itu juga berbatasan langsung dengan Kepulauan Riau yang merupakan daerah hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor, Malaysia.Ada ratusan pelabuhan tikus tersebar di puluhan desa di Tanjung Jabung Timur sebagai jalur penyelundupan. Pelabuhan itu berada di sepanjang parit dan sungai kecil yang bermuara ke laut lepas. Pelabuhan tikus ini dianggap lebih aman untuk menyelundupkan anakan lobster.",negatif
+2021-053-02.json,Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi,"Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi | Am, warga Jambi yang pernah ditawari jadi pembawa anakan lobster mengatakan, mulai Desa Mendahara Ilir, Pangkal Duri, Kampung Laut, Lambur Luar, Kuala Simbur Naik, Teluk Kijing, Pemusiran, Nipah panjang hingga Sadu, terdapat ratusan pelabulan tikus berjajar sepanjang di pinggir sungai dan parit.Pelabuhan ini, katanya, juga terhubung dengan akses darat yang memungkinkan bongkar muat lobster langsung dari mobil.“Orang itu (penyelundup) kan maunya cepet. Jadi, begitu barang datang langsung bongkar terus dibawa ke laut,” katanya.Dia pernah dijanjikan upah menggiurkan yang mengaku dibekingi orang kuat. Tugasnya hanya menyiapkan pelabuhan untuk bongkar muat dan memastikan kapan air pasang.“Air pasang ini kan nggak tentu waktunyo. Kadang biso malam kadang lewat. Orang itu minta dikabari pas air pasang, jadi speedboat biso merapat, mobil datang langsung bongkar.”Menurut dia, pelabuhan tikus sulit diawasi karena sangat banyak dan lokasi menyebar. Saban hari, pelabuhan itu juga untuk aktivitas perdagangan masyarakat. “Kalau yang lokasi pelosok, lebih aman karena sulit dipantau.”Am bilang, warga di pesisir mahfum dengan aktivitas ilegal bahkan beberapa dilakukan siang hari. “Ada juga bongkar muat sampai siang, karena nunggu air pasang, orang di sana biasa aja. Karena itu pelabuhan pribadi, jadi gimana mau dilaporkan, bisa ribut sama tetangga.”Meski demikian, orang-orang yang terlibat sindikat penyelundupan benur biasa tak saling kenal. “Orang-orangnya keputus-putus, itu sengaja untuk melindungi bos besarnya,” katanya.“Makanya waktu sayo tanyo siapa yang punyo benur itu kawan nggak mau bilang, makanyo sayo nggak mau. Kalau ketangkap siapo yang tanggung jawab?”",netral
+2021-053-02.json,Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi,"Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi | Wilayah pesisir Tanjung Jabung Barat juga tak kalah rawan. AKBP Guntur Saputro, Kapolres Tanjung Jabung Barat, menyebut, ada 10 desa rawan sebagai jalur penyelundupan, yakni Desa Tungkal I sampai Tungkal IV, Tungkal Harapan, Desa Kuala Indah, Desa Bram Itam Raya, Desa Bram Itam Kiri, Desa Semau dan Desa Nibung.“Ke-10 desa ini kita duga sebagai titik transit dan transportasi untuk pengiriman benih lobster melului jalur perairan,” katanya.Sejak 2019-2021, sudah empat kali Polres Tanjung Jabung Barat menggagalkan upaya penyelundupan benur ke luar negeri. Baca juga: Penyelundupan Lobster Marak di Masa Pandemi ***Kasus yang menjerat Nas bukan pertama kali. Pada 18 Maret 2021, Eddy Suhaimi, sopir travel kena vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur atas kasus penyelundupan anakan lobster senilai Rp 24 miliar pada 21 Januari 2021.Hakim menilai Eddy sengaja membantu melakukan pengangkutan ikan tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan). Pria 52 tahun itu pun divonis satu tahun penjara dan wajib membayar denda Rp 1 miliar subsider satu bulan.Dalam persidangan, Eddy mengaku awalnya dihubungi Bray untuk mengantar tiga temannya ke Pelabuhan Mendahara, Tanjung Jabung Timur. Eddy tak kenal dengan tiga penumpangnya.Bray bersama Trumon mengendarai Kijang Innova di dalamnya terdapat 17 boks styrofoam berisi benur.Sekitar pukul 22.00 WIB, mereka sampai di jembatan Parit Apung, Desa Lagan Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir. Belasan boks berisi benur itu diturunkan ke semak-semak. Tak lama polisi datang dan meringkus mereka. Bray dan tiga temannya berhasil kabur hingga kini masih jadi buronan polisi.Eddy Suhaimi yang merasa tak bersalah mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menyatakan Eddy tidak terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan.Pengadilan Tinggi Jambi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan memvonis bebas Eddy pada 9 April 2021. ",negatif
+2021-053-02.json,Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi,"Jalur Gelap Penyelundupan Benur di Jambi | Kerugian megaraCatatan Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, kerugian negara kaena penyelundupan benur pada 2019 mencapai Rp1,1 triliun. Wilayah Jambi, Surabaya, Batam menjadi paling rawan.“Modusnya sakarang melalui jalur darat dan laut. Udara sudah makin berkurang karena pengawasan ketat, ” kata Moh Abdi Suhufan, Koordinator DFW Indonesia.Benur-benur dari Indonesia menuju Singapura, namun tujuan akhir Vietnam.Dia khawatir, saat eksploitasi dan penangkapan lobster terus terjadi akan berdampak pada setok di alam. Praktik penangkapan ikan dengan bom masih marak dan merusak terumbu karang akan makin memperburuk keberlanjutan lobster di alam. Hingga kini, katanya, pemerintah belum menunjukkan data berapa sebenarnya jumlah setok anakan lobster di alam.“Kalo setok lobster sudah ada, rata-rata sudah dalam kondisi over eksploitation, itu berbahaya.” *****Foto utama: Benih bening lobster (BBL) dari barang bukti penyelundupan yang digagalkan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, Jambi. Foto : KKP [SEP]",negatif
+2021-062-07.json,Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2],"Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2] | [CLS]   Berkendara menuju Bedugul, Bali, adalah perjalanan dengan pemandangan hijau dengan hamparan kebun sayur. Sampai mata tertuju pada titik-titik pembuangan sampah di tebing-tebing dan tengah kebun.Perubahan lain di kawasan hulu bebukitan ini adalah makin banyaknya tutupan lahan hijau menjadi pemukiman, akomodasi, restoran, dan lainnya pendukung wisata. Bahkan, di masa pandemi COVID-19 ini ada perubahan fungsi lahan di sempadan Danau Buyan.Petak-petak kebun di sekeliling danau kini menjadi area berkemah dan memancing. Para pengelolanya mengeraskan tanah, kemudian membuat area-area untuk mendirikan tenda, lalu menambahkan dengan sedikit taman. Panorama utama adalah Danau Buyan.Sebagian danau makin dikepung pemukiman. Cukup berisiko karena Buyan sering meluap saat musim hujan.UNESCO menetapkan tiga Cagar Biosfer baru di Indonesia pada 2020 dan diumumkan dalam Sidang ke-32 International Coordinating Council (ICC) Man and The Biosphere (MAB) yang dilakukan daring pada 27-28 Oktober 2020 lalu di Paris, Prancis.Kawasan tersebut adalah Bunaken Tangkoko Mihanasa, Karimunjawa Jepara Muria, dan Merapi Merbabu Menoreh. Dikutip dari laman GNFI, tiga cagar biosfer baru ini dinobatkan bersama 22 cagar biosfer baru lainnya dari seluruh dunia.baca : Kawasan Bedugul: Ketika Catur Desa Adat Ingin Kelola Hutan di Hulu Bali [Bagian 1]  Didit Okta Pribadi Kepala Kebun Raya Bali Eka Karya yang populer dengan Kebun Raya Bedugul kembali mewacanakan Cagar Biosfer sebagai usulan untuk bentuk ideal tata kelola Bedugul.",negatif
+2021-062-07.json,Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2],"Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2] | Dalam podcast Botanicast “Mencari Bentuk Ideal Ekologi Cagar Biosfer” oleh Kebun Raya, Didit mengatakan konsepnya adalah cari titik tengah antara perlindungan lingkungan seperti jasa lingkungan, biodiversitas, dan pembangunan ekonomi. Bedugul adalah hutan gunung dengan tiga danau. Disebut Cekungan Bedugul atau Bedugul Basin, danau-danau tanpa outlet, sebagai penampungan air. Salah satu cara menjaga kelestariannya dengan menjaga sumber air di pegunungan dan menghijaukan tebing agar tidak longsor.“Akan meningkatkan sedimentasi dan kerusakan apalagi ditambah limbah seperti sampah wisata, rumah tangga, dan limbah pertanian,” urainya tentang kondisi saat ini.Jika kandungan nutrien sangat tinggi, risiko adanya invasif spesies tinggi. Didit menyebut budaya dan alam sangat terkait, jika alam rusak demikian juga kultur. Kalau ingin menyelamatkan Bali, Bedugul sebagai kawasan strategis daya dukung lingkungan menurutnya harus dilindungi. Misalnya diusulkan jadi Cagar Biosfer. Potensi BencanaSutomo, salah seorang peneliti Kebun Raya Bedugul membandingkan dengan kawasan yang sudah mendapat dukungan perlindungan seperti Jatiluwih World Heritage dan Batur geopark. “Bedugul banyak permasalan, spesies endemik kaktus dan penurunan keanekaragaman hayati. Sebelum tahun 1995 sangat melimpah jenis anggrek, tapi 10 tahun terakhir sudah tak ada lagi. Kemungkinan pengambilan dari alam berlebih,” sebutnya.Dari pengamatan citra satelit, ada peningkatan area perkebunan. Trennya tidak lagi di dataran rendah tapi di bebukitan. Ditambah intensifnya pengolahan lahan dengan input kimia, sedimentasi danau yang menyebabkan pendangkalan dan banjir.",negatif
+2021-062-07.json,Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2],"Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2] | Kebun Raya juga longsor hebat dua kali, 2016 dan 2017. Bencana banjir dan longsor saat itu menghanyutkan puluhan koleksi tanaman Kebun Raya Bedugul dari koleksi saat ini yaitu 80 marga, 302 spesies, dan 2733 spesimen anggrek. Untuk memperingati peristiwa ini, pengelola membuat Monumen Svaha Bumi untuk memperingati banjir dan longsor yang bisa dijumpai di areal Rumah Kaktus. baca juga : Peringati Hari Bumi, Bedugul Diusulkan jadi Cagar Biosfer  Pariwisata massal juga menurut Sutomo berpengaruh pada rentannya kawasan hulu Bedugul. Ia mendorong pemerintah memilih model pengelolaan kawasan, misalnya cagar biosfer sebagai titik temu perlindungan biodiversitas, wisata, dan pertanian.Jika tak dikelola, pada 10-20 tahun lagi, diperkirakan akan ada makin banyak masalah dan bencana. Salah satunya akses air. Didit mengingatkan tipikal masalah di pulau kecil adalah air. Beberapa bukit di Bedugul ada mata air dan saat kemarau juga menghilang. Karena itu warga mengandalkan danau untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian.“Cuaca saat ini mempengaruhi iklim, Bali masuk sebagian besar basah, tahun lalu kemarau panjang yang menyusahkan. Mass tourism, perkembangan pesat jadi pemukiman, pertanian perlu air,” ingatnya.Hal ini berdampak pada kebudayaan, banyak jenis tanaman dipakai ritual dan obat. Alam dan kultur berkaitan, jika terdegradasi, Bali kehilangan daya tariknya.Sutomo memberi perhatian pada masalah ancaman sampah anorganik yang tak terkelola. Ia kerap kali menghadapi banjir saat pulang pergi ke Bedugul karena air got meluap ke jalan, Baturiti dan Luwus, dua area padat aktivitas pun penuh sampah.Penurunan biodiversitas juga terjadi jika ada invasif species, endemik tak bisa tumbuh lagi. Pengelolaan spesies asing ini menurutnya penting. Daya dukung dan daya tampung Bedugul belum terpetakan dengan detail. Langkah mitigasi sementara adalah restorasi, identifikasi jasa ekosistem dan infrastruktur hijau.",negatif
+2021-062-07.json,Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2],"Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2] | Tiga peneliti, Sutomo, Rajif Iryadi, dan Wayan Sujarwo merangkum kajiannya di buku berjudul Bedugul dari Angkasa yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2009.baca juga :  Mengenang Bencana Longsor di Keringnya Rumah Kaktus Kebun Raya Bedugul  Kondisi BedugulSejarah Bedugul, menurut buku ini berhubungan dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Mereka memindahkan warga dari Bali Timur karena lahannya terdegradasi erupsi Gunung Agung dan ekstraksi sumberdaya alam oleh kolonial ke lahan hutan kawasan Bedugul sebagai barter tanah.Nama Bedugul diyakini berasal dari sejumlah versi. Pertama, Bedugul adalah sebuah nama pura subak di sisi selatan Danau Beratan. Area yang sangat indah kombinasi danau dan bebukitan. Kedua, berasal dari kata bedug dan kulkul, dua kata benda dari perpaduan tradisi Islam dan Hindu di Desa Candikuning. Dua latar belakang agama ini terus hidup berdampingan sampai kini.Komoditas hortikultura utama adalah jagung, bawang prei, brokoli, paprika, kubis, kentang, dan lainnya. Dari aspek ekologis, Bedugul terletak di dataran tinggi 1000-2000 mdpl dengan hari hujan rata-rata 155 hari per tahun.Bedugul memiliki tiga kawasan konservasi, yakni Cahar Alam Batukahu, hutan lindung, dan Taman Botani Kebun Raya Eka Karya yang sepenuhnya ekosistem buatan manusia. Ada juga Taman Wisata Alam (TWA) yakni kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan kegiatan wisata dan rekreasi.Dari hasil analisis peta, lahan pemukiman dan kegiatan lain luasnya 1.613 ha, lahan berhutan 20.272 ha, dan sawah 33.459 ha, sisanya tegalan dan ladang seluas 891 ha. Tutupan vegetasi menurun karena meningkatnya aktivitas manusia, perubahan iklim, dan bencana alam.Kebun Raya Eka Karya Bali yang dikelola LIPI merekomendasikan pengenalan kembali beberapa spesies taaman asli penyangga danau seperti cemara pandak dan cemara gaseng. Ada juga beberapa jenis bambu.",negatif
+2021-062-07.json,Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2],"Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2] | Cagar Biosfer diusulkan pada simposium 2005 dengan Bappeda Bali. Cagar Biosfer didefinisikan sebagai kawasan konservasi ekosistem darat dan pesisir atau kombinasi lebih dari satu ekosistem. Pengelolaannya dengan menggabungkan konservasi keanekaragaman hayati, genetika, dan ekonomi warga.perlu dibaca : Sejenak Melepas Kepenatan di Danau Beratan  Cekungan Bedugul BaliSebuah kompilasi studi ekologi dilakukan di Bedugul oleh peneliti Kebun Raya Bali. Sutomo, Darma, I., Priyadi, A., Sujarwo, W., Iryadi, R., & Kuswantoro, F. (2018). Ecology of Bedugul basin Bali. Bogor: SEAMEO BIOTROP.Kawasan hutan Bedugul merupakan kawasan hulu yang memiliki banyak pura dan tiga buah danau yaitu Beratan, Buyan dan Tamblingan. Kawasan Bedugul tercipta dari aktivitas vulkanik purba (LIPI 1992) yang kini menyerupai cekungan drainase endorheik di mana Bedugul berada.Cekungan drainase endorheik adalah suatu daerah yang karena bentuknya cekung tidak mempunyai saluran keluar air atau saluran rendah sungai di luar daerah tersebut. Tidak banyak tempat di dunia yang memiliki fitur ini, tetapi Indonesia beruntung memiliki beberapa wilayah tersebut. Cekungan endorheik Bedugul berukuran 12 x 7 km dan berbentuk oval.Geologi cekungan endorheik ini terdiri dari batuan dasar vulkanik milik Buyan-Beratan purba breksi dan tufa (Fardilla dan Sutomo 2013). Daerah Bedugul bergelombang hingga pegunungan. Sebagian besar geomorfologi kawasan Bedugul telah mengalami transformasi oleh aktivitas vulkanik. Namun, geomorfologi daerah dataran rendah dekat danau telah diubah oleh pengendapan aluvium.",netral
+2021-062-07.json,Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2],"Kawasan Hulu Bedugul : Ancaman Longsor dan Sampah [Bagian 2] | Jenis tanah utama di kawasan Bedugul adalah andosol yang dicirikan dengan sensitivitas yang tinggi terhadap erosi dan longsor (Sunarta et al. 2018). Letusan gunung api menyebabkan material terdistribusi menjadi kerucut vulkanik, dengan kemiringan bervariasi dari sedang hingga terjal di sekitar kawasan Bedugul sebagai regosol (entisol), material tersebut kemudian dikembangkan menjadi tanah non kristal yang diklasifikasikan sebagai andosol (Sukarman & Dariah 2014).Sutomo, peneliti di Kebun Raya Bali, Bedugul berharap usulan Cagar Biosfer yang sudah lama digagas ini jadi momentum dan pengelolaan yang lebih baik, untuk mengurangi dampak buruk degradasi lingkungan.baca juga : Begini Cara Unik Desa Pengotan Melestarikan Hutannya  Sedangkan Kasi Wilayah I Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali Sumarsono menyebut belum banyak tahu detail wacana Cagar Biosfer kawasan Bedugul. Menurutnya status Cagar Biosfer akan menambah kuat posisi Bedugul sebagai kawasan konservasi, tak hanya tingkat lokal juga internasional. “Siap dipantau atau tidak?” sebutnya.Selain ancaman kelestarian danau, masalah lain adalah alih fungsi lahan. Untuk menghadapi hal ini, ia meminta jangan didiamkan, tapi ditegur lisan dan tertulis. Misalnya pembangunan villa mendekati area konservasi, ini tak kelihatan dari citra satelit, harus ditemui petugas patroli.Terkait ekspansi sempadan danau jadi areal kemah, Sumarsono tidak keberatan asalkan di luar kawasan. Pihaknya mendorong warga pemilik lahan di sekitar danau membuat wisata kemah untuk mengurai kepadatan di dalam kawasan TWA. “Mengurangi beban sampah di dalam kawasan konservasi dan beri tambahan ekonomi warga,” imbuhnya.Masalah lain adalah wisata offroad, ketika kendaraan trail masuk kawasan dan merusak tanah dan vegetasi. Sedangkan tindakan illegal logging menurutnya kini skalanya kecil, misalnya pencurian 1-2 batang pohon untuk kepentingan pribadi.  [SEP]",netral
+2021-063-04.json,Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal,"Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal | [CLS] ***Hampir tak ada ruang hidup manusia yang tak tersentuh oleh dampak pandemi Covid-19.Walau jelas terlihat dampak buruknya pada kesehatan, keuangan dan berbagai sektor lainnya, namun pandemi ini juga memunculkan bagaimana seluruh elemen masyarakat terpanggil untuk bersiap siaga menghadapi bencana. Pembatasan gerak yang memaksa para pekerja diam di rumah, mempererat ikatan keluarga dan menjungkirbalikkan cara kerja lama. Pekerjaan lebih bergantung pada telekomunikasi, tapi pada saat yang sama menurunkan jejak karbon setiap individu.Kesiapsiagaan bencana merupakan peluang untuk mendorong perubahan dan kemajuan, seperti yang terjadi saat terjadinya bencana Fukushima di Jepang pada tahun 2011. Bencana berurutan itu, gempa bumi dan tsunami yang menyebabkan kecelakaan nuklir besar, berdampak pada lebih dari 150.000 orang.Masyarakat korban bencana di sekitar Prefektur Fukushima perlu mengetahui tingkat radiasi di lingkungan mereka sebelum kembali ke rumah dengan selamat. Informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat ini tidak mungkin diberikan oleh pemerintah pada waktu yang tepat. Tapi tanpa berdiam diri menunggu, puluhan inisiatif masyarakat bermunculan untuk mempercepat pemulihan mereka sendiri.Inisiatif masyarakat serupa pernah kita saksikan pasca tsunami dan gempa bumi pada tahun 2004 yang merenggut lebih dari 200.000 jiwa di provinsi Aceh di Indonesia.Kerja sama masyarakat dan seringkali juga tindakan perorangan, dalam menanggapi masalah yang menjadi perhatian publik seperti ini merupakan keterlibatan sipil yang sangat diperlukan dalam menghadapi bencana besar dan berbagai tantangan dalam masyarakat.baca : Cerita dari Kampung Tsunami di Aceh  Belajar dari Pejuang Lokal",negatif
+2021-063-04.json,Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal,"Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal | Pada tahun 2015, dua pemerhati sosial dari Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand – Surichai Wun’gaeo dan Michiko Yoshida – merasa prihatin setelah menyaksikan banyaknya krisis yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari penyakit yang muncul hingga pembangunan kota yang tidak berkelanjutan dan kualitas pendidikan yang buruk. Keduanya memfasilitasi dialog para tokoh masyarakat dan akademisi dari Asia dan bekerja sama untuk membangun komunitas yang adil dan berkelanjutan secara ekologis di Asia.Perjalanan mereka dimulai dengan lokakarya di Yogyakarta, Indonesia pada tahun 2017. Pertemuan tersebut meluncurkan serangkaian kerja kolaborasi seperti lokakarya dan seminar.Kumpulan pengalaman dan pelajaran dari masyarakat yang dipresentasikan dalam lokakarya awal tersebut diterbitkan dalam buku berjudul “Civic Engagement in Asia: Lessons from Transformative Learning in the Quest for a Sustainable Future” — Keterlibatan Sipil di Asia: Pelajaran dari Pembelajaran Transformatif dalam Pencarian Masa Depan Berkelanjutan”, yang diedit oleh Mochamad Indrawan dari Universitas Indonesia.Buku ini mengisahkan inisiatif-inisiatif luar biasa dari Asia, mulai dari pengalaman para aktivis masyarakat sipil di Vietnam dalam melestarikan dan membangun nilai-nilai kelestarian adat yang berlanjut pada pengesahan pengakuan hukum atas hak-hak adat di hutan leluhur mereka hingga upaya aktivis Indonesia, Chandra Kirana Prijosusilo, melalui Yayasan Sekar Kawung, yang mendukung pengrajin tenun di Pulau Sumba sampai mendapatkan pengakuan internasional.baca juga : Merawat Alam Sumba Lewat Tenun Pewarna Alami  ",netral
+2021-063-04.json,Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal,"Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal | Salah satu penulis, Dicky Sofjan dari Universitas Gadjah Mada misalnya, berpendapat bahwa istilah ‘keberlanjutan’ terlalu abstrak bagi masyarakat umum. Padahal keberlanjutan tidak hanya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah, tapi bisa juga strategi mempertahankan hidup di tengah deru modernisasi, intrusi ekonomi global dan pengenceran sosial budaya.Menurutnya, unsur-unsur utama dari yang disebutnya sebagai pendekatan ‘heartware’ atau dari hati, yaitu nilai-nilai, keyakinan, agama dan spiritualitas, telah terbukti memiliki konsekuensi langsung dengan bagaimana masyarakat merasakan dan mempraktikkan keberlanjutan ekologis.Dicky Sofjan melakukan riset di lima lokasi di Asia, di Kali Code, Yogyakarta; Tasik Chini di Malaysia; Khiriwong, beberapa desa yang terletak di lembah di bagian Selatan Thailand; provinsi Batanes di utara Filipina; dan daerah Biwako di Jepang yang dikenal karena sistem tradisionalnya dalam mengelola sumberdaya alam. Sebagian masyarakat di kelima tempat ini memperlihatkan ikatan kuat dengan lingkungan ekologi sekelilingnya dan sangat antusias mempertahankan keseimbangan antara alam dan budaya.Buku ini berharga karena mencakup beragam pengalaman para aktor masyarakat sipil Asia mulai dari upaya-upaya berani dalam reformasi perkotaan, dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia, serta upaya kreatif dalam mengatasi bahaya kesehatan lingkungan.menarik dibaca : Mengenal Kampung Wisata Sungai Code  ",positif
+2021-063-04.json,Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal,"Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal | Ahmad Rifai, pendiri dan direktur Yayasan Kota Kita di Solo misalnya, berbagi mengenai bagaimana organisasinya mendukung pembangunan kota dengan memfasilitasi partisipasi masyarakat dan kegiatan bersama. Kegiatan-kegiatan ini antara lain pemetaan masyarakat di Kota Solo pada tahun 2010. Bersama pemerintah kota saat itu, Kota Kita melakukan mengumpulkan data mengenai akses air bersih, sanitasi, tingkat kemiskinan dan jumlah anak-anak yang bersekolah. Informasi penting bagi pembangunan tingkat lokal ini ditampilkan dalam mini-atlas yang digunakan sebagai referensi dalam rapat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tahunan.Yayasan Kota Kita juga mempromosikan sepeda bagi perempuan dan anak-anak perempuan dalam usaha lebih terlibat dalam kegiatan sosial dan ekonomi dan sekaligus mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan di Kota Solo.Berbagai gerakan ini mengacu pada konsep pembelajaran transformatif, bahwa pada hakikatnya pembelajar akan mengevaluasi gagasan dan pemahamannya sendiri, serta menggeser pandangannya setelah memperoleh informasi baru dan melalui refleksi kritis.Kumpulan pengalaman pribadi masyarakat umum dari berbagai penjuru Asia ini dapat menginspirasi kita untuk bekerja sama sebagai masyarakat dalam menghadapi tantangan bersama seperti pandemi COVID-19, dan untuk mempercepat pemulihan kita sendiri bangkit dari dampak bencana global ini.  Keterlibatan Sipil Dari beberapa sisi, dunia terasa lebih dekat dengan meningkatnya penggunaan teknologi komunikasi yang canggih dan karenanya kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi. Namun, kita masih belum tahu tingkat kerugian sebenarnya dari pandemi pada masyarakat dan lingkungan kita.",positif
+2021-063-04.json,Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal,"Masa Depan Berkelanjutan di Asia Pasca COVID-19: Berkaca dari Pengalaman Aktivis Lokal | Para penulis buku ini mengidentifikasi kecemasan akan krisis yang membayangi kita saat ini dan nanti setelah pandemi ini berakhir, sebuah era baru krisis yang ditandai dengan “meningkatnya proteksionisme, ekstremisme etnoreligius, perubahan iklim dan degradasi lingkungan serta persaingan geopolitik antara negara-negara besar”.Meningkatnya kompleksitas lingkungan, sosial, dan ekonomi, menuntut para pengambil keputusan untuk menyadari bahwa kebijakan yang ada tidak memadai dalam menghadapi krisis yang akan datang ini. Meningkatnya kesadaran dan penggunaan teknologi yang dipercepat oleh keterbatasan fisik akibat pandemi COVID-19, juga mendorong lebih cepatnya datangnya disrupsi digital.Mengatasi kebutuhan masyarakat membutuhkan pendekatan inovatif untuk pengembangan kebijakan. Para pemimpin layanan publik dapat mengambil manfaat dari buku ini dengan pengalaman orang-orang yang telah bekerja, berpengalaman, berhasil dan tidak berhasil dalam berbagai isu di Asia. Dengan merangkul terbukanya peluang baru menggunakan teknologi baru, pemerintah akan dapat melibatkan publik dan merancang bersama kebijakan yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat. *Nabiha Shahab, pemerhati keberlanjutan dan praktisi komunikasi Asia Comms Lab, Jakarta *** Keterangan foto utama : Sejumlah siswa menggunakan masker karena asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Meskom, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau pada Oktober 2019. Foto :  Falahi Mubarok/ Mongabay Indonesia  [SEP]",negatif
+2021-068-18.json,Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam,"Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam | [CLS] Kita telah disambut oleh berbagai bencana alam di awal tahun 2021. Mungkin sederatan bencana lainnya akan menyusul hingga akhir tahun. Kita tidak tahu pasti, namun tren bencana memang tinggi di Indonesia. Bita dapat belajar dari tahun lalu.Sepanjang tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat telah ada 2.925 bencana alam di wilayah Indonesia. Dari total bencana yang terjadi sepanjang tahun lalu, ternyata 99 persen nya ialah bencana hidrometereologi –hanya 1 persen yang merupakan bencana geologi.Berdasarkan rincian data bencana hidrometeorologi, kejadian banjir telah terjadi hingga sebanyak 1.065 kejadian di sepanjang tahun 2020. Kemudian bencana yang disebabkan oleh angin puting beliung telah terjadi sebanyak 873 dan tanah longsor 572 kejadian.Selanjutnya untuk karhutla telah terjadi sebanyak 326, gelombang pasang dan abrasi 36 kejadian dan kekeringan terjadi sebanyak 29 kejadian di Tanah Air (BNPB, 29/12/2020).Sedangkan untuk jenis bencana geologi dan vulkanologi, BNPB menyampaikan bahwa kejadian bencana gempa bumi telah terjadi sebanyak 16 kali, dan 7 kejadian untuk peristiwa erupsi gunung api.Sebagaimana diketahui, bencana geologi terjadi karena faktor geologis alami pada wilayah Indonesia sebab keberadaannya tepat di jalur-jalur pertemuan lempeng tektonik baik darat maupun di lantai samudera.Bencana geologi mustahil dielakkan. Kecuali bila Negara Indonesia pindah ke wilayah yang bukan pertemuan lempeng tektonik ―walau tentu saja, itu sama tidak mungkinnya.Baca juga: Skeptis Terhadap Perubahan Iklim tapi Akrab Bencana, Apa Persiapan Kita? Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh curah hujan, kelembaban, temperatur, dan angin ―yang juga merupakan komponen-komponen dari iklim bumi.",negatif
+2021-068-18.json,Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam,"Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam | Sebagaimana diketahui, komponen iklim berubah seiring waktu sebagai respons terhadap aktivitas antropogenik. perubahan iklim disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah kompoisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami. Namun dewasa ini perubahannya berlangsung sangat cepat.Sejumlah media internasional bahkan sudah memakai istilah “Climate Disaster” atau “Bencana Iklim” supaya masalah serius ini tidak menjadi gajah dipelupuk mata bagi masyarakat. Hal itu dapat kita lihat misalnya New York Times, pada 19 September 2019, menerbitkan tulisan Do We Really Have Only 12 Years to Avoid Climate Disaster?Dapat kita lihat juga di Washington Post pada 17 Januari 2020, sebuah tulisan berjudul We Live in an Age of Climate Disaster, Now What?Di Eropa, media British seperti The Guardian bahkan menerbitkan tulisan yang lebih menantang: 2019 Has Been a Year of Climate Disaster, Yet Still Our Leaders Procrastinate dipublikasikan pada 19 Desember 2019. Upaya mitigasi dampak perubahan iklimLambat laun memang telah muncul kesadaran masyarakat internasional atas ancaman perubahan iklim. Setidaknya dapat dilihat dari diberlakukannya Protokol Kyoto pada tahun 2005.Tujuan utama dari Protokol Kyoto adalah untuk mengontrol emisi gas rumah kaca antropogenik utama (yang dihasilkan oleh manusia) dengan cara yang mencerminkan perbedaan nasional yang mendasari emisi GRK, kekayaan, dan kapasitas untuk melakukan pengurangan.Komitmen putaran pertama Protokol Kyoto adalah langkah rinci pertama yang diambil dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.Sepuluh tahun kemudian, di Paris, Konferensi Perubahan Iklim PBB menghasilkan suatu kesepakatan internasional yang lebih progresif Protokol Kyoto, yaitu Perjanjian Paris. Di situ target penurunan emisi ditingkatkan dan semua negara diberikan kewajiban pengurangan emisis sesuai kemampuannya.",negatif
+2021-068-18.json,Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam,"Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam | Sayang perkembangan kesepakatan yang bagus ini tidak berjalan mulus. Sejak di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat sudah enggan terlibat lagi dan bergerak mundur dari kesepakatan.Pada Konferensi Perubahan Iklim yang ke-25 di ­Madrid pada tahun 2019, gagal membuat aturan teknis dalam penerapan Perjanjian Paris. Ada tiga poin dalam Artikel 6 Perjanjian Paris yang tidak mencapai kesepakatan lanjutan; tentang kerja sama antar-negara, tentang mekanisme di Perserikatan Bangsa Bangsa, dan tentang kerja sama non market.Ketidak-konsistenan dari beberapa Negara merintangi pertemuan-pertemuan yang membahas perubahan iklim untuk membuahkan hasil. Menurut Stefan Rahmstorf, sebagaimana diutarakannya dalam sebuah wawancara di Deutsche Welle (19/6/2019), biasanya hal ini disebabkan kekuatan lobi industri energi fosil untuk menghambat agenda pengendalian perubahan iklim dan beserta proses kebijakan yang mengarah ke hal itu.Profesor Fisika Lautan di Universitas Potsdam tersebut juga menyampaikan bahwa setidaknya ada lima perusahaan minyak raksasa yang menggelontorkan uang 200 juta US Dolar per tahun untuk lobi-lobi tersebut.Sementara perundingan tingkat tinggi terkait perubahan iklim memakai prinsip nothing is agreed until everything is agreed dalam kerja mereka. Sistem ini tidak mengenal mekanisme pemungutan suara atau voting ―yang artinya, tanpa kesepakatan penuh maka tidak ada yang dihasilkan.Mantan Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Christiana Figueres menyebut, kesepakatan internasional perubahan iklim tidak akan terjadi sebelum cukup diatur secara domestik oleh Negara-negara peserta.Intinya, Negara-negara peserta harus benar-benar mewujudkan komitmen untuk meredam dampak perubahan iklim dalam kebijakan nasional terlebih dahulu, baru dapat dibawa ke forum internasional.Baca juga: Kearifan Lokal dan Mitigasi Bencana ala Kampung Cikondang   Menghormati alam dan semua bentuk kehidupan",negatif
+2021-068-18.json,Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam,"Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam | Hal-hal politik rumit yang dibicarakan para pemimpin Negara tersebut di atas tentu bukanlah tembok bagi masyarakat untuk dapat bergerak dan berpartisipasi dalam mengatasi kenaikan suhu bumi.Banyak hal sederhana yang dapat dilakukan untuk memitigasi perubahan iklim. Seperti menghemat penggunaan energi listrik, mendaur-ulang sampah, memprioritaskan transportasi umum, menghijaukan lingkungan, membuat sumur resapan di pekarangan rumah, dan jika bisa menghentikan penggunaan produk-produk hasil industri yang merusak lingkungan hidup.Kita berhubungan dengan lingkungan dan kita harus berperilaku baik terhadapnya. Sesederhana itu saja sebenarnya. Namun untuk melakukan itu kita perlu suatu pemahaman ekologis.Kita harus mempelajari tiap aktivitas yang akan memberi dampak buruk pada ekosistem di sekitar kita. Karena jika ekosistem rusak, kehidupan kita juga yang terancam.Pemahaman ekologis tersebut sebenarnya pun telah dalam ajaran-ajaran agama. Seperti Profesor Odeh Al-Jayyousi dari Arabian Gulf University, Bahrain, mengatakan, bahwa kita perlu untuk menyerukan kembali pandangan holistik dalam agama –yang didasarkan pada gagasan harmoni; keadaan alami, keseimbangan, dan proporsi dalam sistem alam semesta.Gagasan ini memberikan dimensi etis dan mandat bagi semua manusia untuk menghormati alam dan semua bentuk kehidupan. Karenanya, mengatasi krisis lingkungan dan memitigasi dampak perubahan iklim, dari perspektif agama ditopang dengan mendefinisikan peran manusia sebagai pemimpin di muka bumi.Keseimbangan ini telah terganggu karena pilihan manusia yang mengakibatkan konsumsi, eksploitasi dan penggunaan sumber daya yang berlebihan. Referensi: [1] Sebanyak 2.925 Bencana Alam Terjadi Pada 2020 di Tanah Air, Bencana Hidrometeorologi Mendominasi, dipublikasikan di situs resmi BNPB, 29 Desember 2020.[2] Wawancara Stefan Rahmstorf oleh Deutsche Welle, 19 Juni 2019, dengan judul Carbon Trade; Solution to the Climate Crisis?,",negatif
+2021-068-18.json,Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam,"Komponen Iklim dan Mitigasi Bencana Alam | [3] UN Climate Speech/14 Januari, 2013, 1 st GLOBE Climate Legislation Summit London, Statement by Christiana Figueres, Executive Secretary United Nations Framework Convention on Climate Change.[4] Odeh Al-Jayyousi, How Islam can represent a model for environmental stewardship, dipublikasikan di laman unenvironment.org, 21 juni 2018 * Alek Karci Kurniawan, penulis adalah Pegiat Lingkungan Hidup dan Peneliti Kebijakan Konservasi ***Ilustrasi kebakaran hutan. Hutan yang terbakar di Amazonas state, Brasil, Agustus 2020.  Foto: Christian Braga/Greenpeace. [SEP]",netral
+2022-002-04.json,Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali,"Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali | [CLS]  Warga Hindu di Bali memiliki banyak sekali ritual pemuliaan alam dan mahluk hidupnya. Namun, filosofi dan maknanya kadang tidak mengikat laku kehidupan sehari-hari. Salah satunya Tumpek Wariga.Tumpek Wariga atau hari raya tanaman merupakan sebuah ritual penghormatan bagi tanaman dan mahluk hidup sekitarnya. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain seperti Tumpek Pengatag atau Tumpek Bubuh. Bubuh artinya bubur. Salah satu “menu” dalam sesajen Tumpek Wariga adalah bubur yang bermakna simbol kesuburan, juga pupuk untuk tanaman dan mahluk sekitarnya.Ritual Tumpek Wariga dilakukan setiap enam bulan sekali sesuai penanggalan atau kalender Bali, yang terakhir dilakukan pada 10 Desember 2022 kemarin.Seperti yang dilakukan Ni Wayan Karni, seorang warga Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Perempuan tengah baya ini menjunjung wadah besar berisi sesajen di atas kepalanya. Mengenakan pakaian adat, ia bergerak lincah di antara tanah basah dan berlumpur, di tengah kebunnya yang rapat dengan aneka tanaman.Saat Tumpek Wariga, warga akan “berdialog” dengan penghuni hutan atau kebun, dan memohon sesuatu. Secara garis besar, dialognya dalam Bahasa Bali seperti ini : “Kaki nani sarwa tumuwuh. Niki tiang ngaturin bubuh mangde ledang tumbuh subur buin selai lemeng apang mabuah nged, nged, nged.” Artinya, “Seluruh tetua yang menjaga area ini, saya mempersembahkan bubur semoga tanaman tumbuh subur. Sekitar 25 hari lagi semoga hasil panen melimpah.”Harapan ini merujuk atau menandai sebentar lagi, sekitar 25 hari lagi adalah datangnya Hari Raya Galungan. Dilaksanakan secara meriah dengan persembahyangan di rumah dan pura, hampir di seluruh Bali. Jalan-jalan atau bangunan akan berisi penjor, bambu dengan hiasan janur, buah-buahan, dan hasil pertanian lain. Ketika Hari Raya Galungan, warga membutuhkan banyak buah untuk sesajen.baca : Kisah Para Dukun yang Menjaga Hutan Tersisa di Pulau Bangka  ",positif
+2022-002-04.json,Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali,"Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali | Ni Wayan Karni juga berharap hasil panen lebih baik dibanding dua tahun terakhir karena hasil kurang, demikian juga harga turun. Ia mencontohkan umbi porang kini harganya Rp2.500 per kg, sebelumnya Rp6.000/kg. Pisang juga sangat murah, per biji sekitar Rp500. Selain dampak Pandemi Covid-19, menurutnya karena musim hujan lebih panjang. “Murah dan susah berbuah karena hujan panjang,” keluhnya.Seperti halnya warga lain di Kabupaten Jembrana, Karni berkebun di dalam hutan. Mereka menanam komoditas jangka pendek seperti pisang, vanili, porang. Untuk mencegah perambahan hutan, warga berusaha mengendalikan dengan mengakses sejumlah izin misalnya perhutanan sosial dan hutan desa. Desa kemudian membentuk kelompok tani hutan (KTH), memetakan pemilik kebun dalam hutan, dan menyepakati sejumlah aturan.Karni menyebut warga yang berkebun dalam hutan kini harus mengikuti banyak aturan baru. Salah satunya menanam tanaman umur panjang dan besar untuk menjaga cadangan air dan mengembalikan ekosistem hutan. Terutama tanaman endemik di hutan Yehembang Kauh ini, seperti Pala Bali. Warga dilarang tanam cengkeh dan jenis tanaman lain yang tidak cocok di hutan.Ia mengingat warga ramai-ramai masuk hutan untuk berkebun sekitar tiga dekade lalu. Ia sendiri beralasan upah angkut kelapa sangat murah dan ia tidak memiliki kebun di luar hutan.Tak hanya Karni yang menghaturkan sesajen di tugu alami di pohon waru dan bambu tengah kebunnya. Nampak banyak warga lain yang melakukan hal sama pada Tumpek Wariga. Hutan terasa lebih ramai.menarik dibaca : Tanpa Tanaman Ini Acara Adat di Papua Bisa Batal Digelar  Festival pertama Untuk mengangkat filosofi dan makna Tumpek Wariga ini, komunitas Base Bali menghelat Tumpek Wariga Festival pertama di Hutan Yehembang Kauh, di area yang dikelola Kelompok Tani Hutan Giri Amertha.",positif
+2022-002-04.json,Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali,"Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali | Komunitas Base Bali didirikan 2004 saat Tumpek Wariga merespon kerusakan lingkungan yang meluas di Jembrana. Mereka menyebutnya degradasi ekonomi dan sosial. Pendirinya adalah warga Jembrana yang memiliki pengetahuan tentang kerentanan alam Bali dan bertekad memperbaikinya.Panduannya adalah Dharma Pemaculan, sebuah teks berisi cara bercocok tanam sarana upacara Agama Hindu. Salah satu teksnya menyatakan alangkah bijaknya manusia sebagai pemegang mandat yang kuasa apabila kemajuan di segala bidang diselaraskan kejujuran dan keadilan alam. Westnawa, salah seorang pendiri Base Bali menyebut pengetahuan lingkungan itu sangat sederhana namun tidak disadari.Untuk membumikan konsep Tumpek Wariga ini, dihelat sejumlah kegiatan melibatkan warga luar desa, anak-anak sekolah, dan warga sekitar hutan. Misalnya permaculture design course (PDC), kursus permakultur dengan pendekatan kehidupan sehari-hari, tidak hanya soal cara bertani atau membuat pupuk organik. Para peserta tidak membayar, biasanya PDC berharga mahal. Namun peserta memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya masing-masing.Kegiatan lain adalah forest fun run, mengenal hutan areal KTH dan masalah yang dihadapinya. Ketika menelusuri hutan, kita bisa mengamati lansekap hutan lindung yang membentuk lembah-lembah, diselingi daerah aliran sungai. Masih banyak pohon sangat tinggi dengan diameter lebih dari satu meter.Namun ada juga pohon besar yang terlihat mati, masih berdiri, tapi sudah tidak berdaun dan batangnya menghitam. Kemungkinan diracun oleh warga yang dulu merambah hutan membabi buta, agar kebunnya mendapat akses sinar matahari. Hutan-hutan di Bali yang tersebar di Kabupaten Jembrana ini jadi terasa nyata. Inilah kawasan hulu yang menjadi sumber air, pabrik oksigen, penyerap karbon, dan menciptakan keanekaragaman hayati, flora dan fauna.baca juga : Pati Ea, Ritual Adat Syukur Panen dan Pesan Menjaga Alam  ",positif
+2022-002-04.json,Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali,"Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali | Pipa-pipa distribusi air dari hulu sungai di tengah hutan menuju perkampungan juga terlihat di jalan setapak tanah berlumpur sisa hujan. Ada pipa yang bocor, menyemburkan air bersih dengan kuat karena tekanan air. Restu, salah satu warga yang kerap patroli dalam hutan mengatakan ini adalah distribusi air yang dikelola warga atau Pancimas. Warga membayar iuran pemeliharan sarana prasarana saja.“Kadang airnya minim,” sebut Restu. Ini petanda debit di sumbernya mengecil, cadangan air berkurang. Inilah yang dirisaukan warga. Jika hutan tak cukup menjaga cadangan air, maka krisis air di depan mata. Ia mengatakan warga tidak mengizinkan ada pihak atau perusahaan lain yang mengakses sumber air di kawasan hutan ini.Hutan juga sumber pangan. Ada sejumlah tanaman liar yang bisa dimakan, misalnya pakis yang tumbuh subur di sepanjang jalan setapak tanah. Buah Pala, Kwanitan, dan Genitri adalah pohon-pohon besar yang berusaha dilestarikan.Kwanitan dan Genitri disukai burung Rangkong. Biji buah yang dimakan burung, terfermentasi alami dalam pencernaan, kemudian dikeluarkan dalam bentuk kotoran inilah yang bakal jadi benih baru. Buah pala memiliki banyak kegunaan. Bijinya sebagai rempah, kulit arinya untuk ramuan teh, dan kulit luar diolah jadi manisan.Untuk menggugah isu hutan dan lingkungan ini ke anak, Base Bali membuat sejumlah lomba dan permainan. Misalnya lomba melukis di atas daun kering dan permainan tradisional dari legenda pendongeng gaek Bali, Made Taro.Semua kegiatan dipusatkan di kawasan Hutan Belajar KTH Giri Amertha. Komang Darmawan Kepala Desa Yehembang Kauh mengatakan pihaknya berkomitmen melestarikan ekosistem hutan dari hulu ke hilir.baca juga : Pemimpin Adat dan Agama Harus Mencari Solusi atas Masalah Lingkungan  ",positif
+2022-002-04.json,Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali,"Melihat Uniknya Perayaan Hari Raya Tumbuhan di Bali | Untuk menambah satwa, desa baru melepaskan 19 jenis burung hasil sitaan negara lebih dari 2000 ekor. Ada juga penangkaran burung endemik Jalak Bali. Rencana berikut adalah penangkaran kijang atau rusa endemik hutan yang makin menghilang. Ia ingin berharap semua anak mengenali hutan sekitar mereka yang harus dijaga. “Hutan jangan hanya dirusak, juga dirawat,” ajaknya.Menurut data KPH Bali Barat, luasan hutang lindung di Jembrana adalah 37.182,13 hektare. Diantaranya blok inti seluas 21.000 hektare lebih, blok khusus dan blok pemanfaatan atau yang dikelola desa lebih dari 12.000 hektare. Berikutnya blok pemanfaatan hutan produksi sekitar 3.110 hektare.Pada Oktober 2022 lalu, bencana banjir kembali melanda kabupaten dengan luas hutan terluas di Bali ini. Sekitar 4000 rumah rusak, di antaranya puluhan rumah terkubur lumpur dan kayu-kayu gelondongan dari hulu sungai. (***)  [SEP]",positif
+2022-003-11.json,"Gajah Kalimantan, Si Kerdil Pelintas Batas Negara","Gajah Kalimantan, Si Kerdil Pelintas Batas Negara | [CLS]   Gajah kalimantan atau biasa disebut gajah borneo [Elephas maximus borneensis] memang unik. Gajah kerdil ini memiliki badan gemuk dengan muka kecil dan bulat, ekornya panjang menyentuh tanah. Tingginya sekitar 2,5 meter dengan berat sekitar 3-5 ton.Agus Suyitno, peneliti gajah kalimantan dari Forum Konservasi Gajah Indonesia [FKGI] menjelaskan, upaya konservasi gajah borneo yang merupakan subspesies gajah asia ini dilakukan ketika ditemukan secara fisik di Kalimantan Utara tahun 2005-2006.“Saat itu, masyarakat tidak menyangka di Nunukan ada gajah,” kata Agus, pada Webinar Kelas Gajah, Jumat [21/10/2022].Terkait asal-usul gajah borneo, Agus menjelaskan, ada beberapa catatan. Pertama, dari Andau [1985], pada pertengahan abad 17, sebuah perusahaan Inggris di India Timur memberikan beberapa gajah liar ke Sultan Sulu, kemudian dilepaskan di Pantai Timur Sabah, Malaysia, dan berkembang biak hingga saat ini.Kedua, catatan berbeda dari Corvanich [1995] yang menuliskan pada 1960-an sejumlah gajah dari Thailand didatangkan ke Pantai Timur Sabah untuk digunakan sebagai pengangkut kayu perusahaan.Ketiga, laporan terbaru “Origin of The Elephant elephas maximus of Borneo” yang diterbitkan Serawak Museum Journal, menunjukkan bahwa tak ada bukti arkeologis mengenai gajah borneo dalam jangka panjang di Pulau Kalimantan.Usaha memastikan asal-usul gajah borneo pun dilakukan Universitas Columbia dan WWF Malaysia. Mereka mengambil sampel gajah di Sabah untuk diuji DNA. Hasilnya, gajah ini secara genetik berbeda dari subspesies gajah di Sumatera dan daratan Asia lainnya.“Sebenarnya masyarakat lokal dari Suku Dayak Agabag sudah mengenal dekat gajah borneo. Terbukti mereka menyebut hewan besar itu dengan nama Nenek atau Gadingan,” kata Agus.Baca: Uniknya Gajah Borneo, Ukurannya Kerdil dan Hanya Ada di Kalimantan  Ancaman",netral
+2022-003-11.json,"Gajah Kalimantan, Si Kerdil Pelintas Batas Negara","Gajah Kalimantan, Si Kerdil Pelintas Batas Negara | Ancaman keberlangsungan hidup gajah borneo sangat tinggi, mulai populasi terbatas, rusaknya habitat, hingga perburuan dan perdagangan.“Tidak seluruh wilayah Pulau Kalimantan menjadi habitatnya. Hingga saat ini, hanya ditemukan di Kalimantan Utara dan Sabah, Malaysia. Gajah-gajah tersebut kemungkinan tidak sepenuh waktu tinggal di suatu administrasi wilayah negara, kemungkinan juga selalu bergerak melintasi batas negara,” lanjut Agus.Dari dua tempat itu, Sabah memiliki populasi lebih banyak. Merujuk penelitian Alfred, pada 2010 ada sekitar 1.184 – 3.652 individu di Sabah. Namun, angka itu terus menurun, bahkan dari analisis Sabah Wildlife Department 2020-2029 diperkirakan hanya 1.000-1.500 individu.Di Kalimantan Utara lebih sedikit lagi, pada 2007 peneliti mencatat hanya ada 20-80 individu. Lima tahun kemudian menjadi 20-30 individu. Data terakhir 2019, diperkirakan tersisa 13 individu.Penyebab utama menurunnya populasi gajah borneo di Kalimantan Utara adalah alih fungsi hutan dan lahan menjadi perkebunan sawit yang dimulai sejak 2004-2005.“Bahkan, arealnya beririsan dengan habitat gajah, akibatnya konflik manusia dan gajah terjadi,” tutur Agus.Data FKGI menunjukkan, konflik pertama manusia dengan gajah terjadi tahun 2005 di Kecamatan Tulin Unsoi. Kejadian sama terulang hingga 2013, bahkan terjadi juga di Kecamatan Sei Menggaris.“Tahun 2014 tak ada kejadian.”Namun 2015 hingga 2018, konflik terjadi lagi di Kecamatan Tulin Unsoi, sementara di Sei Menggaris terjadi pada 2017.“Kabar baiknya, selama empat tahun terakhir tidak ada konflik.”Baca: Studi: Gajah Kalimantan Telah Ada Sejak Ribuan Tahun Silam  Ancaman lain adalah perburuan dan perdagangan gading. Pada 2017, tercatat ada empat kasus penyelundupan, total 12 gading. Kasus terjadi di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan [3 kasus] dan di Bandara Tarakan [1 kasus].",negatif
+2022-003-11.json,"Gajah Kalimantan, Si Kerdil Pelintas Batas Negara","Gajah Kalimantan, Si Kerdil Pelintas Batas Negara | “Gading selundupan berasal dari gajah borneo di Sabah, Malaysia, dan akan dibawa ke Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan mahar pernikahan. Tiga kasus di Nunukan telah divonis hukuman 1-1,5 tahun penjara dengan denda 50 juta.”Sementara pada 2019, terjadi dua kasus dengan total 14 gading. Pelaku hendak menyelundupkan di Pelabuhan Tunon Taka, dengan tujuan Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan mahar pernikahan.“Pelaku divonis 1-1,5 tahun penjara dan denda 50 juta,” terang Agus.Baca juga: Penyelundupan Gading Gajah dari Malaysia ke Nunukan Kembali Digagalkan  Kondisi di SabahPermasalahan gajah borneo di Sabah, Malaysia, hampir sama dengan gajah di Kalimantan Utara. Namun, populasinya lebih banyak dibandingkan Indonesia.Nurshafarina binti Othman, pendiri Biodiversity Conservation Society Sabah [Seratu Aatai] menjelaskan, saat ini gajah di Sabah sekitar 1.500 individu. Mereka tersebar di tiga wilayah, yaitu Sabah, Tabin, hingga Kinabatangan.Dosen University Malaysia Sabah tersebut menjelaskan, tantangan kegiatan konservasi gajah borneo di Sabah adalah lemahnya keragaman genetik, konflik manusia dengan gajah, serta perencanaan tata ruang untuk kehidupan gajah.Data Sabah Wildlife Department 1997-2018 menunjukkan, ada 650 kasus konflik manusia dengan gajah di Sabah. Ada 70 gajah yang dipindahkan sekitar 2016 dan 213 kasus gajah mati sejak 2010-2022.“Tingginya kasus disebabkan gajah borneo di Sabah hidup di hutan sekunder. Tentu hal ini bukan sepenuhnya salah gajah, sebab perkebunan sawit masuk habitatnya.”Nurshafarina mengusulkan, untuk menanggulangi konflik ini dengan menanam pisang di area inti hutan. Atau, bisa juga menanam rumput maupun kelapa.Dia mengambil contoh Thailand. Di negara tersebut, masyarakat dan perusahaan menanam pisang dan rumput, sebagai penyangga koridor gajah.  [SEP]",negatif
+2022-004-17.json,Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan,"Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan | [CLS]   Bukit Barisan merupakan dataran tinggi yang membentang di Pulau Sumatera sepanjang 1.650 kilometer.Bukit Barisan yang ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera, bukan hanya lanskap satwa endemik Indonesia, seperti harimau sumatera [Panthera tigris sumatrae], gajah sumatera [Elephas maximus sumatranus], badak sumatera [Dicerorhinus sumatrensis], dan orangutan sumatera [Pongo abelii].Bukit Barisan juga lanskap peradaban megalitikum [Batu besar]. Mulai dari Pasemah [Sumatera Selatan], Kerinci [Jambi], Lima Puluh Koto [Sumatera Barat], dan Pulau Samosir [Sumatera Utara].Adanya bukti peradaban megalitikum, seperti menhir, punden berundak-undak, arca statis, hingga kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, arca dinamis, menunjukan Pulau Sumatera sudah didiami manusia sejak ribuan tahun lalu.Pengetahuan apa yang didapat dari keberadaan situs-situs megalit tersebut bagi manusia yang hidup pada saat ini?Baca: Lanskap Kopi dan Lestarinya Peradaban Megalitikum Pasemah  Senin-Selasa [5-6/12/2022], saya mengunjungi situs megalitik di Nagari Maek [Mahat], Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Lima Puluh Koto, Sumatera Barat.Maek adalah sebuah lembah seluas 22 hektar, dikelilingi perbukitan, yang sebagian besar dijadikan perkebunan masyarakat. Mulai dari karet, gambir, cokelat, serta durian. Dataran rendahnya menjadi persawahan padi dan permukiman masyarakat.Sebuah sungai melintas di Maek, yakni Batang Maek.Berbeda dengan situs megalit di wilayah Pasemah [Lahat dan Pagaralam] di Sumatera Selatan, yang umumnya berupa arca, megalit di Maek sebagian besar berupa menhir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tingginya dari 50 centimeter hingga empat meter, dan lebarnya kisaran 50 centimeter.Terdapat 788 megalit yang tersebar di 18 titik. Di masa lalu, jumlah megalit ini mungkin jauh lebih banyak. Sebab, sebagian megalit sudah dihancurkan atau dijadikan bahan bangunan oleh masyarakat.",netral
+2022-004-17.json,Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan,"Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan | Saat ini, situs menhir terbanyak berada di Bawah Parit, sekitar 354 menhir. Kemudian di Koto Godang seratusan menhir, dan di Ronah sekitar 50-an menhir. Semua menhir menghadap Gunung Sago yang tingginya sekitar 2.271 meter dari permukaan laut [Timur Laut].Baca: Fokus Liputan: Gurat Hitam Tambang Batubara di Wajah Peradaban Megalitikum  PakisSemua megalit di Maek memiliki bentuk sama. Yakni setengah pilar, yang tertinggi sekitar empat meter, berbentuk monumen andesit, dan di ujung bagian atasnya melengkung, seperti ujung pangkal keris. Bentuk melengkung ini menyerupai ujung tanaman pakis.Motif pakis juga terukir pada batu menhir. Ada yang mengarah ke luar, dan ada yang mengarah ke dalam. Motif ini banyak ditemukan sejumlah motif kain tradisional di Indonesia.Selain motif pakis, juga ditemukan pita anyaman, garis bergelombang, dan jalur segitiga, seperti melambangkan gunung atau gelombang air. Juga ditemukan motif serupa “Salib Malta” pada sebuah menhir.Tanaman pakis atau paku-pakuan [Tracheophyta], cukup dikenal masyarakat di Maek. Sebagian tanaman pakis, dikonsumsi masyarakat, dimasak menggunakan santan kelapa. Tanaman yang mengandung vitamin A, B dan C serta kalium, fosfor, magnesium, kalsium dan protein, dipercaya mampu mencegah kebutaan [katarak] dan penyakit lainnya.Baca juga: Mampukah Pesona Situs Megalitik di Lahat Bertahan dari Kepungan Tambang?  MisteriMasyarakat yang menetap di Maek saat ini, tidak terhubung dengan situs menhir.“Kami pendatang di sini. Tapi sampai saat ini belum diketahui asal dan perginya masyarakat yang hidup pada masa megalitikum di Maek,” kata Zelpenedri, juru rawat situs menhir di Maek dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat.Jelasnya, banyak peninggalan masa purba di Maek. “Bukan hanya menhir, juga yang lain. Termasuk jejak telapak kaki [kanan] manusia ukuran besar, yang bukan hasil ukiran atau alami. Masih misteri.”",netral
+2022-004-17.json,Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan,"Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan | Butuh banyak penelitian dari berbagai disiplin ilmu.“Kami percaya di Maek ini sudah ada kehidupan dari masa purba, yang terhubung dengan manusia moderen di Sumatera. Mungkin tidak terhubung dengan masyarakat di sini, tapi dapat saja di wilayah lain,” ujarnya.Salah satu arkeolog yang meneliti keberadaan situs menhir di Maek selama beberapa tahun adalah Dominik Bonatz dari Jerman. Dia sudah menulis sebuah buku tentang megalitikum di Pulau Sumatera dengan judul “Megalithen Im Indonesischen Archipel”.“Dominik belum dapat menyimpulkan kelompok masyarakat yang hidup di Maek di masa megalitikum,” kata Zelpenedri.Di Sumatera Barat, selain di Maek, Dominik juga melakukan penelitian di Bukit Gombak, Tanah Datar.  TradisiMeskipun bukan keturunan dari masyarakat yang hidup dari masa megalitikum, selama puluhan tahun masyarakat di Maek merawat ratusan megalit.Sebuah batu besar yang ditunjang batuan kecil, berada di belakang rumah Zelpenedri, dijadikan lokasi upacara adat. Yakni upacara tolak balak.“Upacaranya berupa doa bersama. Doanya berisi permohonan kepada Tuhan agar dihindarkan dari berbagai persoalan, seperti wabah penyakit, gagal panen, dan gangguan binatang buas. Upacara ini dilakukan setiap lima tahun,” kata Arbi Tanjung, seorang pekerja budaya Sumatera Barat, yang membantu Dominik Bonatz melakukan penelitian di Maek.Tapi tahun 1980-an, tradisi ini dihentikan atau ditiadakan oleh masyarakat. Menurut warga, alasannya tradisi ini mengandung unsur sirik.Sejalan dengan hilangnya tradisi tersebut, banyak megalit yang dirusak atau dimanfaatkan masyarakat untuk bahan bangunan. Bahkan, hilang pula sejumlah pengetahuan yang terkait menjaga hutan, guna mencegah serangan wabah penyakit atau bencana lainnya, seperti longsor.“Saat ini sering terjadi longsor saat musim penghujan. Waktu wabah virus Corona kemarin, sejumlah warga juga terkena,” kata seorang warga.  Menjaga gunung",negatif
+2022-004-17.json,Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan,"Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan | Jika di Maek, motif atau simbol pada megalit terkait dengan flora, sementara di berbagai megalit di Pasemah, banyak terkait fauna.Arca-arca yang tersebar di berbagai situs megalit di Kabupaten Lahat dan Pagaralam [Pasemah], ditemukan pahatan di batu yang menggambarkan manusia berinteraksi dengan sejumlah satwa. Misalnya arca yang menggambarkan manusia memeluk gajah, menunggangi harimau, memelihara domba [anjing], memikul gajah atau memikul babi.Sama seperti di Maek, Kerinci, Pulau Samosir, semua megalit itu menghadap ke gunung atau dataran tinggi. Semua megalit di Pasemah menghadap Gunung Dempo [3.142 mdpl].Mengapa banyak megalit di Pulau Sumatera menghadap gunung atau dataran tinggi?Dominik Bonatz menjelaskan bahwa megalitik adalah objek persembahan kepada kekuatan supernatural [adikodrati] yang bersemayam di gunung.“Jika pendapat itu benar, berarti gunung merupakan wilayah yang harus dijaga. Termasuk flora dan fauna yang berada di gunung. Pemahaman ini yang mungkin membuat banyak hutan di wilayah perbukitan di Sumatera selama belasan abad terjaga,” kata Arbi.  Persoalannya, kata Arbi, kepercayaan yang melahirkan pengetahuan arif terhadap lingkungan tersebut, pada hari ini nilai-nilainya mulai terkikis. Banyak gunung dan bukit yang kehilangan hutan. Yang berdampak hilangnya kekayaan flora dan faunanya, termasuk juga terhadap manusia melalui sejumlah bencana dan perubahan iklim.Berbagai aktivitas ekstraktif dilakukan terhadap gunung atau wilayah dataran tinggi. Mulai dari penebangan liar, perkebunan skala besar, hingga penambangan mineral seperti emas dan batubara.Jadi, pengetahuan di balik keberadaan situs megalit di Pulau Sumatra harus digali dan disebarkan pada masyarakat yang hidup hari ini, sehingga Bukit Barisan terus terjaga.“Bukit Barisan itu rumahnya manusia purba yang sangar arif dengan alam. Mereka menjaga gunung,” katanya.",positif
+2022-004-17.json,Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan,"Membaca Nilai-nilai Ekologi Peradaban Megalitikum di Bukit Barisan | “Saya percaya para leluhur kita, termasuk di Minangkabau ini sangat menjaga alam dan  pengetahuan tersebut. Sehingga melahirkan pepatah ‘alam takambang menjadi guru’.  Mungkin, pengetahuan luhur tersebut terus terkikis sejalan dengan hilangnya berbagai tradisi,” katanya.Arbi juga mengajak para peneliti atau pekerja budaya di Sumatera Barat untuk melihat sejarah dan peninggalan budaya, tidak hanya dari perpektif politik identitas. Penting melihatnya dari sisi yang lain, seperti ekologi.“Sehingga dapat memberikan jawaban atau solusi persoalan hari ini, yang umumnya disebabkan oleh kerusakan alam,” paparnya.  [SEP]",positif
+2022-015-02.json,Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1],"Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1] | [CLS]     Jalan dari papan kayu masih basah oleh guyuran hujan yang turun semalaman. Tas noken dari bekas karung beras dia selempangkan di pundak. Isinya, berbagai macam perlengkapan, mulai ketapel, tali senar hingga botol minuman. Tangan kanan menggenggam parang, dan kiri memegang kasturi kepala hitam (nuri) dengan kaki terantai pada sepotong bambu.Matahari belum muncul, saat Boni, bukan nama sebenarnya menyusuri belantara Cagar Alam Pulau Salawati Utara, Sorong, Papua Barat, pertengahan Juni lalu.Jumat pagi itu, Boni memulai perburuan. Bukan hendak berburu rusa, celeng atau kanguru tanah (Dorcopsis veterum) atau lau-lau kata orang lokal, tetapi sedang mencari peruntungan dengan menjerat urip. Urip nama populer masyarakat Papua menyebut nuri kepala hitam (lorius lory).Boni mengandalkan jerat dari tali senar yang dirajut sedemikian rupa pada ranting kayu. Ranting jerat dia pasang pada dahan di ketinggian pohon. Dia ikat dengan tali dengan panjang mengikuti tinggi pohon. Nuri jinak dia tenggerkan dekat jerat, sebagai umpan mengundang urip liar.Cara ini, Boni klaim lebih ramah pada alam. Hanya burung sejenis dengan umpan, yang bisa dijerat dan dibawa pulang. Berbeda dengan perburuan dengan jaring, semua satwa angkasa yang melintas akan meringkuk perangkap.“Biasa ada juga juga yang datang pake jaring. Itu bisa dapat banyak,” kata Lerus Manfanyiri, pemilik hak ulayat di kawasan ini.Cagar Alam Pulau Salawati Utara, jadi salah satu tempat favorit para pemburu paruh bengkok, rusa, babi hutan (celeng) maupun lau-lau. Cagar alam ini terbagi dua administrasi, Sorong dan Raja Ampat.Beragam satwa endemik ada di cagar alam ini.  Aneka satwa ini dilindungi Undang-undang Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 juta.",netral
+2022-015-02.json,Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1],"Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1] | Ancaman bui dan denda tak menakutkan bagi para penangguk untung paruh bengkok. Perburuan dan perdagangan terus berlangsung.Tito, bukan nama sebenarnya, pemburu burung dari Distrik Moisigin, Sorong, Papua Barat mengaku, kebutuhan ekonomi keluarga mengalahkan rasa takut saat masuk hutan untuk berburu. Dia bilang, waswas tetap ada dan berusaha selalu waspada.“Yang penting hati-hati,” katanya.Untuk jaga keamanan dia pun bawa pulang hasil buruan ketika hari menjelang gelap. Rumahnya, berada jauh dari keramaian kota.Berbeda dengan Boni, Tito memburu satwa endemik ini pakai jaring. Dalam tiga sampai lima hari di dalam hutan, dia biasa membawa pulang aneka jenis burung tidak sedikit. Kadang dia berhasil tangkap urip, kakatua jambul kuning maupun kakatua raja.Di pasar gelap dua jenis kakatua itu masuk kelas premium dengan harga jauh di atas nuri kepala hitam. Tito biasa mematok harga Rp1,5 juta per kakatua raja, atau Rp1,2 juta untuk kakatua jambul kuning.Kalau sudah di tangan penampung, harga jual kakatua raja bisa tembus Rp5 juta dan Rp3 juta untuk jambul kuning. Sedangkan nuri kepala hitam, biasa dia jual Rp230.000-Rp 250.000, tergantung pengambilan. Harga nuri bayan Rp200.000 dan black lory Rp150.000.“Kalau masih anak, bisa Rp500.000,” katanya menyebut harga nuri kepala hitam anakan.  Dia biasa banyak tangkap kasturi (nuri) kepala hitam. Dalam sekali turun berburu, biasa dia hasilkan Rp5 juta.Di kampung itu, tak hanya Tito pemain di jaringan satwa. Ada juga ‘Bang Widhi,’ begitu lelaki ini sebagai sosok yang diduga membeli hasil tangkapan pemburu. Widhi oknum TNI Angkatan Laut bermarkas di Sorong, dengan nama lengkap W Widhi A.Hasil penelusuran tim kolaborasi, Widhi berpangkat prajurit satu (pratu) bertugas di Batalyon Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) dengan jabatan Wadanmes.",negatif
+2022-015-02.json,Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1],"Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1] | Pemburu bilang, dalam satu bulan, bisa tiga kali Widhi datang ke kampung untuk ambil burung-burung tangkapan. Sekali bawa, tak kurang 30 burung yang terbungkus dalam karung. Kalau dia berhalangan datang, ada rekan yang ditugaskan mengambil.“Ada anak buahnya atau apanya gitu yang datang ngambil,” kata Tito.Seperti pada pengambilan 2 Juli 2022 itu, Widhi diduga memboyong 25 black lorry, empat nuri kepala hitam, dua kakatua hijau, nuri ara besar (nuri masda) dan beo Nias.Saat dikonfirmasi tim kolaborasi media 23 Agustus lalu, Widhi membantah terlibat dalam perdagangan paruh bengkok di Sorong dan bertindak sebagai penampung.“Saya sih karena hobi aja, seneng aja pelihara. Kalau kirim-kirim saya ngga pernah,” jawab Widhi.Laksamana Pertama (Laksma) TNI Imam Musani, Komandan Lantamal XIV Sorong, kepada wartawan menampik tudingan keterlibatan tentara AL dalam perdagangan satwa endemik Papua.“Beberapa kali kami melakukan patrol gabungan dengan BBKSDA untuk mencegah penyelundupan TSL (tumbuhan dan satwa liar) dari Papua Barat,” katanya.Oknum anggota TNI lain yang diduga juga menampung satwa dilindungi ini adalah Agung Wahyudi. Kalau Widhi diduga menampung dari penjerat di Kabupaten Sorong, Agung diduga bermain di Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong.Paruh bengkok yang diduga dikumpulkan Agung di Kota Sorong, adalah hasil tangkapan para penjerat dari Raja Ampat. Di wilayah ini, kantung perburuan paruh bengkok teridentifikasi di Kabare, Cagar Alam Batanta dan Cagar Alam Salawati Utara.Untuk setor ke penampung, penjerat membawa hasil tangkapan ke Kota Sorong melalui jalur laut. Ada yang naik longboat pribadi, ada pula pakai jasa penyeberangan, Kapal Motor Sabuk Nusantara 56. Mereka biasa bertransaksi di Dermaga Rufei, tempat sandar longboat, atau di Pelabuhan Rakyat Jalan Baru, tempat Sabuk Nusantara, sandar.",negatif
+2022-015-02.json,Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1],"Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1] | Agung Wahyudi yang tercatat sebagai prajurit Infrantri di TNI AD ini cukup aktif menawarkan paruh bengkok melalui grup media sosial seperti di Facebook ‘SORONG PARROT LOVERS’.Pada penawaran yang diposting 13 Juli 2022, dengan nama akun Facebook, Agung Wahyudi, dia menawarkan sepasang nuri bayan Rp750.000, 10 black lorry satu Rp270.000 dan enam nuri kepala hitam satu seharga Rp290.000.Dari video puluhan paruh bengkok terkurung dalam kandang. Agung Wahyudi menulis keterangan,”Yg minat paltem. Mw kosongkan kandang.serius Inbox.”  Sepuluh hari berlalu, pada 23 Juli 2022, akun Facebook Agung Wahyudi kembali menawarkan puluhan nuri kepala hitam, dengan caption ‘Maaf edisi ketinggalan Bus..utamakan partai’.Selain nuri kepala hitam, Agung juga pernah menawarkan kakatua raja. Saat tim kolaborasi mengkonfirmasi pada 23 Agustus lalu, dia menolak disebut penampung besar.“Hanya membantu menjualkan aja, satu dua ekor milik masyarakat. Kadang juga membantu kalau ada teman yang mencarikan untuk komandan,” katanya.Beberapa hari setelah tim mengkonfirmasi kepada Agung Wahyudi, postingan di akun Facebook sudah dihapus. Meski begitu, rekam jejak digital akun itu dalam tawarkan paruh bengkok cukup populer.Seperti postingan 24 Juli 2022, nama Agung Wahyudi ditandai oleh pemilik akun ‘Ngaran’ dalam kolom komentar, saat pemilik akun ‘Rachmad Spartan’ mencari nuri melalui lini massa grup Facebook ‘SORONG PARROT LOVERS’.“Cari burung nuri, kalo cocok saya ambil 2, kalo bisa paruh orange’,” begitu bunyi postingan pemilik akun Rachmad Spartan. Pemilik akun ‘Ngaran’ dan ‘Jack Papua’ yang mencolek nama Agung Wahyudi dalam kolom komentar, dibalas oleh Agung Wahyudi dengan kalimat “Terima kasih om. Tp maaf sdh kosong”.“Lagi kosoooong” dengan emoticon tertawa, kata akun Facebook Agung Wahyudi saat ‘Pitu Papat Wolu Loro’ memposting tawaran posting di Grup SORONG PARROT LOVERS pada 5 Februari 2022.",negatif
+2022-015-02.json,Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1],"Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1] | Oknum tentara lain yang diduga aktif menawarkan paruh bengkok di Facebook adalah pemilik akun Yudi Harwanto. Pada 8 Juli 2022, pemilik akun yang menggunakan foto profile seseorang berseragam loreng ini, menawarkan puluhan kasturi kepala hitam.“Yg jauh silahkan mendekat, yg dekat silahkan merapat hrg bisa kordinasi kan monggo,”begitu kalimat penawaran yang tertulis di atas video yang merekam kasturi kepala hitam dalam kandang dalam posting di grup yang sama, “SORONG PARROT LOVERS”.Mayor Inf Bambang Triyono, Kepala Penerangan Korem 181/PVT mengaku belum tahu ada oknum TNI AD di Sorong yang terlibat perdagangan satwa ini. Sebagai pejabat baru, dia meminta tim kolaborasi untuk menunjukkan siapa saja oknum TNI AD yang terlibat.“Saya masih baru menjabat di sini. Kalau ada informasi seperti itu, akan kami telusuri dulu di lapangan,” katanya 23 Agustus lalu.  ***Prasasti deklarasi pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar dan kerusakan hutan di Papua Barat, terpampang pada dinding luar ruang kerja Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat. Ia menempel persis di samping pintu masuk ruangan.Prasasti itu merupakan komitmen bersama menjaga kelestarian alam di Papua Barat. Para pejabat yang tandatangan dalam deklarasi itu ada Kepala BBKSDA Papua Barat R Basar Manulang, Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppy O. Wayangkau. Lalu, Komandan Lantamal XIV Sorong Brigjen TNI (Mar) Amir Faisol, dan Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf A. Rodja.Deklarasi komitmen juga ditandatangani Wiratno selaku Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.   Komitmen ini seakan tak bermakna apa-apa ketika perburuan dan perdagangan satwa liar seperti paruh bengkok terus menggila dengan pelaku antara lain oknum aparat negara.",negatif
+2022-015-02.json,Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1],"Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1] | Budi Mulyanto, Plt Kepala BBKSDA Papua Barat, Juli lalu mengatakan, masih ada oknum-oknum aparat negara di Sorong yang berupaya menyelundupkan tumbuhan dan satwa liar. Bahkan, katanya, ada modus mengatasnamakan pejabat sebagai pemilik satwa agar bisa lolos.Temuan terakhir dari hasil pengawasan gabungan petugas BBKSDA Papua Barat, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) dan PT Pelni pada 14 Oktober lalu, sebanyak 16 kasturi kepala hitam diamankan dari atas KM Labobar saat berlabuh di Pelabuhan Sorong.Kapal ini sebelumnya melakukan perjalanan dari Jayapura-Serui-Nabire-Manokwari. Dari Sorong, kapal ini akan melanjutkan perjalanan ke Ternate-Bitung-Pantoloan-Balikpapan dan Surabaya.Dari pengawasan selama empat jam, petugas menemukan sembilan kasturi kepala hitam dalam kandang besi dan kardus. Satwa yang dinaikkan dari Pelabuhan Nabire tujuan Bitung ini disembunyikan di bawah tempat tidur Dek 5 area penumpang.  Petugas juga menyita tujuh kasturi kepala hitam yang diangkut dari Pelabuhan Manokwari tujuan Pelabuhan Bitung, yang disimpan dalam botol air mineral dan dibungkus karung. Satwa ini disembunyikan di area tangga Dek 3.Sebelumnya, 26 Mei 2022, petugas BBKSDA Papua Barat menyita dua kakatua koki dari oknum berseragam TNI AL yang akan menumpang KM Ciremai di Pelabuhan Besar, Kota Sorong.Pada 13 Maret 2022, petugas BBKSDA mengamankan tiga kasturi kepala hitam, nuri balaku dua dan satu nuri kalung ungu, di Pelabuhan Rakyat, Kota Sorong.Satwa endemik Papua ini dibawa dari Kabare, Raja Ampat menumpang KM Sabuk Nusantara 56. Sempat terjadi ketegangan di dermaga yang melibatkan petugas BBKSDA dengan sejumlah oknum berseragam TNI.Dari hasil pengawasan atas peredaran paruh bengkok ilegal selama enam bulan terakhir, kasturi kepala hitam cukup mendominasi. Sekitar 69 urip berhasil diselamatkan dari perdagangan ilegal ini, disusul nuri bayan dan nuri coklat.",negatif
+2022-015-02.json,Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1],"Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1] | Budi tak menampik kalau BKSDA belum maksimal dalam mengawasi perdagangan ilegal ini. Dia bilang, petugas BBKSDA Papua Barat hanya 150 orang, tak sebanding dengan luas wilayah yang harus diawasi.Luas wilayah Papua Barat, mencapai 10.294.615 hektar dengan kawasan konservasi.717.980,74 hektar. Kawasan ini meliputi 17 cagar alam, lima suaka margasatwa, taman wisata alam dan suaka alam atau kawasan pelestarian alam ada dua. Perbandingannya, satu pegawai harus memonitoring dan mengawasi kawasan seluas 11.453,21 hektar.Bukan itu saja. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar tak hanya dari kawasan konservasi juga di luar kawasan. Di tempat publik, katanya, di seluruh Papua Barat. Kalau begitu, katanya, praktis satu orang harus mengawasi area 68.630,77 hektar.  Sedangkan pintu keluar masuk lewat laut dan udara di Papua Barat, dari 12 kabupaten dan satu kota, ada tujuh Pelabuhan Pelni, 15 Pelabuhan Rakyat serta 12 Bandar Udara. “Pelabuhan kecil di tiap kampung, cukup banyak hingga sulit ditentukan jumlahnya.”Dalam monitoring dan pendataan perdagangan paruh bengkok di Facebook, Garda Animalia membagi dalam dua taksa family, cacatuidae (kakatua) dan psittacidae (nuri). Jenis yang banyak diperdagangkan adalah kakatua jambul kuning dan kasturi kepala hitam.Tren iklan perdagangan antar kedua taksa family ini setiap tahun selalu meningkat walau iklan permintaan sedikit. “Berdasarkan analisis kami, kecenderungan dari calon pembeli dalam jumlah besar tidak mengiklankan permintaan terang-terangan melalui iklan. Tetapi langsung berkomunikasi ke pedagang secara privat untuk negoisasi harga dan pengiriman,” kata Robby Padma, Koordinator Pemantauan Perdagangan Satwa Garda Animalia.Sedangkan dari sisi pedagang, tetap mengiklankan satwa agar cepat habis dan bisa menyetok kembali.Paruh bengkok yang diperdagangkan di pasar, katanya, rata-rata sudah dewasa. Untuk sebaran akun penjual, lebih banyak di Jawa, terutama Jawa Barat.",negatif
+2022-015-02.json,Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1],"Oknum Tentara dalam Perdagangan Paruh Bengkok Papua [1] | Pada April 2022, tim Garda Animalia bekerjasama Polresta Bandung mengungkap gudang pengepul paruh bengkok di Baleendah, Kabupaten Bandung. Rencananya, burung-burung itu akan dikirim ke Tiongkok.“Harus ada upaya bersama dari berbagai pihak dalam menekan angka perdagangan satwa liar dilindungi khusus paruh bengkok. Penegakan hukum masih diperlukan untuk memutus rantai kejahatan ini,” kata Robby. (Bersambung)   *Liputan ini adalah hasil kolaborasi media Mongabay Indonesia; Jaring.id, Mayung.id, Tirto.id, Bandungbergerak.id dalam program Bela Satwa yang diselenggarakan Garda Animalia dan Yayasan Auriga Nusantara******* [SEP]",netral
+2022-024-09.json,Mengenal Empat Spesies Singa yang Sudah Punah,"Mengenal Empat Spesies Singa yang Sudah Punah | [CLS]   Sejak masa lalu, singa melambangkan keberanian, kebangsawanan, kekuatan, keagungan, dan kekuasaan. Secara historis, singa dianggap sebagai “rajanya hewan”.Singa tidak diragukan lagi berada di puncak rantai makanan. Dalam ekologi, itu adalah musuh yang sulit dikalahkan karena ukuran, kekuatan, dan gigitannya yang menakutkan.Tiga puluh ribu tahun silam, berbagai spesies singa berburu mangsa secara bebas di empat benua berbeda. Saat ini, antara 1993 hingga 2014, populasi singa turun 42 persen. Menurut data terbaru IUCN, populasi singa dewasa berkisar antara 23.000 hingga 39.000.Tentu, tanggung jawab kita semua untuk menjaga agar mereka terhindar dari kepunahan.Berikut 4 jenis singa yang telah punah sebagaimana dilansir dari AZ Animals.Baca: Mengapa Gajah Berbulu Perlu Dibangkitkan Kembali?  Barbary Lion [Singa Berber] Singa berber [Panthera leo leo] dulunya mendiami pegunungan dan gurun di sepanjang Pantai Berber di Afrika Utara, dari Maroko hingga Mesir. Singa berber sebelumnya dianggap sebagai subspesies singa yang terpisah hingga tahun 2017.Menurut hasil penyelidikan morfologi dan genetik sampel singa dari Afrika Utara, singa berber berkerabat dekat dengan singa dari bagian barat dan utara Afrika Tengah. Analisis ini mengungkapkan bahwa singa berber tidak berbeda secara signifikan dari singa Asia.Namun menurut penelitian DNA, singa berber bukan lagi subspesies yang berbeda. Karena, mereka adalah hewan cuaca dingin, tubuh mereka memiliki surai tebal, gelap, panjang yang menutupi bahu.Singa berber dikenal sebagai singa ‘bangsawan’ karena keluarga kerajaan Ethiopia dan Maroko memelihara mereka. Singa ini juga diyakini adalah singa yang sama, yang melawan para gladiator di era Romawi Kuno.Perburuan berlebihan dan perusakan habitat, menyebabkan singa berber tidak ada lagi di alam liar sejak 1920-an.   Cape Lion [Singa Tanjung]",netral
+2022-024-09.json,Mengenal Empat Spesies Singa yang Sudah Punah,"Mengenal Empat Spesies Singa yang Sudah Punah | Singa tanjung [Panthera leo melanochaitus] yang berkeliaran di dataran Afrika Selatan, dianggap sebagai subspesies unik dengan bulu lebih gelap dari spesies lainnya. Meskipun punah di alam liar tahun 1858, mungkin masih ada keturunannya di berberapa kebun binatang di dunia.Sedikit yang diketahui tentang jenis singa ini adalah, selain fakta bahwa mereka hidup sendiri, tidak seperti singa kebanggaan moderen, beratnya antara 200 dan 300 kilogram, dan mungkin terbesar kedua dan terberat dari semua subspesies singa.Singa ini menonjol karena surai hitamnya yang tebal menutupi bahu dan perut serta pinggiran emas yang mengelilingi wajahnya. Juga, memiliki cakar besar dan telinga hitam dengan ujung hitam.   Eurasian Cave Lion [Singa Gua Eurasia] Dari Eropa ke Asia, padang rumput Eurasia adalah tempat singa gua eurasia [Panthera spelaea] memburu mangsa. Sekitar 12.000 tahun lalu, spesies ini punah, bersama spesies lain seperti badak berbulu dan mammoth. Menurut peneliti yang meriset kerangka singa gua, diperkirakan mereka lebih berat dari singa terbesar yang dikenal saat ini.Anehnya, singa gua eurasia menyerbu gua-gua Eropa untuk memangsa hewan seukuran beruang, serta beberapa individu dari spesies ini ditemukan di sana. Meskipun tidak tinggal di gua yang gelap, singa ini memperoleh namanya dari ‘penyerbuan’ mereka ke gua-gua Eropa di masa purba.   American Lion [Singa Amerika] Amerika Utara dan Meksiko moderen adalah rumah bagi singa amerika [Panthera atrox]. Sekitar 12.000 tahun lalu, spesies ini punah, hampir bersamaan dengan singa gua eurasia.Ukuran singa amerika cukup mengesankan, ada yang memperkirakan hingga seberat 520 kilogram. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa singa amerika adalah spesies singa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah moderen.",netral
+2022-024-09.json,Mengenal Empat Spesies Singa yang Sudah Punah,"Mengenal Empat Spesies Singa yang Sudah Punah | Jenis ini digambarkan tidak memiliki surai atau sangat tidak biasa, tetapi hal itu tidak menghentikan mereka menjadi raja hutan. Hewan ini berotot, bergerak cepat meski ukurannya besar.Mereka bisa berlari hampir 50 kilometer per jam, berkat kaki yang panjang dan ramping. Sehingga, memungkinkan mereka menangkap mangsa besar seperti bison, unta, kungkang tanah yang sangat besar, dan bahkan bayi mammoth selama Zaman Es. Ancaman kelangsungan hidup singaApa kemungkinan penyebab kepunahan mereka?Beberapa di antaranya dapat dikaitkan dengan penyebab alami, seperti penyakit. Tapi manusia, sejauh ini, adalah bahaya terbesar bagi singa. Kita telah memainkan berbagai peran signifikan dalam kepunahan spesies, baik secara langsung maupun tidak.Selain itu, perburuan adalah penyebab terbesar dari peningkatan ancaman populasi singa. Manusia memburu dengan berbagai alasan, mulai dari perlindungan proaktif terhadap ternak, seremonial, perdagangan gelap tulang singa, hingga untuk hadiah.Hilangnya habitat dan konflik juga menjadi masalah besar bagi singa. Selama abad terakhir, dua faktor yang berkontribusi terhadap penurunan 75% habitat singa adalah pertanian dan permukiman manusia yang terus ekspansif. Sementara itu, daerah-daerah yang dilanda perang telah membuat beberapa habitat singa tidak lestari.Tak ketinggalan adalah makin langkanya manga. Jumlah mangsa yang tersedia untuk singa telah menurun drastis, baik karena perubahan iklim atau tuntutan perdagangan daging hewan liar. Saat mangsanya diambil, singa pun mulai memburu manusia, yang mengarah pada serangan balasan yang mengakibatkan kematian lebih banyak pada singa. [Berbagai sumber]  [SEP]",negatif
+2022-032-14.json,"Menelusuri Batanghari, Sungai Kebanggaan Sumatera yang Kian Merana","Menelusuri Batanghari, Sungai Kebanggaan Sumatera yang Kian Merana | [CLS]      Pada abad ke 14, arca batu Bhairawa sekitar 4 ton setinggi 4,41 meter, melintasi sungai itu. Meliuk dari muara melewati aliran Sungai Batanghari, menuju pedalaman di Dharmasyara.Bambang Budi Utomo, seorang arkeolog, memandang batang sungai itu memikirkan bagaimana orang-orang masa lalu mengangkutnya. Memindahkan dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak ratusan kilometer.“Pengangkutan barang dan manusia melalui jalan darat di wilayah Asia Tenggara baru dikembangkan pada abad ke 19,” kata Bambang menuliskan makalahnya.Sekitar 500 tahun berselang, perjalanan darat baru mulai dengan masif. Rentang itu jadikan sungai dan perairan sebagai lalu lintas sebagai nadi utama. Di batang Sungai Batanghari inilah, saya dan Bambang berdiri, pekan lalu, menyaksikan jalan itu.Sejak 11 Juli-19 Juli 2022, saya bersama 50-an peserta dalam Ekspedisi Sungai Batanghari yang diadakan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, menjelajahi sungai ini dari pedalaman Dharmasraya di Sumatera Barat—melintasi tujuh kabupaten dan kota–, menuju hilir di Kampung Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Perjalanan itu, dengan kapal mesin yang berpendingin ruangan dari Kepolisian Air Polda Jambi.Awalnya, ekspedisi ini akan menyusur batang sungai tanpa jeda, lalu berhenti di perkampungan. Namun, pada beberapa badan sungai, tak bisa dilayari karena kondisi sudah mengalami pendangkalan.Praktis perjalanan terputus-putus, dilakukan di Dhamasraya menuju situs Pulau Sawah, kemudian dari Kampung Rambutan Masam, menuju Kota Jambi dan Teluk Majelis.Air Sungai Batanghari yang keruh dan berlumpur, pengetahuan yang terbangun sebelum datang pun sirna seketika. Saya jadi tak tahu apa-apa. Ini adalah sungai purba yang menciptakan kebudayaan agung di sepanjang pesisir. Ratusan situs budaya, mulai candi, stupa, wihara, hingga bangunan kolonial menjadi saksi.  ",netral
+2022-032-14.json,"Menelusuri Batanghari, Sungai Kebanggaan Sumatera yang Kian Merana","Menelusuri Batanghari, Sungai Kebanggaan Sumatera yang Kian Merana | Sungai agung yang membentang sejauh 800 km. Sungai penuh romantisme yang diabadikan dalam pantun Melayu. Kini berbeda. Rasanya sulit mengembalikan kiasan “mewah” dalam pantun tentang Batanghari, yang ada kemarahan dan kekecewaan.Batanghari sungguh tak elok jadi sungai pelepas penat.Sungai yang lebar mencapai 500 meter itu, kini serupa aliran pembuangan raksasa. Di sepanjang perjalanan saya menyaksikan tebing-tebing sungai roboh dan terkikis. Ada pohon yang beserta akar jatuh ke sungai. Ada sempadan penuh sawit dan tergerus.Pepohonan di masing-masing sisi sungai, menoton. Kalau bukan karet ya sawit. Kalau bukan perkebunan, maka itu konsesi pertambangan batubara, atau industri pengolahan karet alam.Alat-alat pengeruk pasir yang disebut dompeng, sekaligus penghisap tanah dan pasir untuk menambang pasir emas.Dompeng itu berderet di sepanjang sungai dari mulai Tembessi menuju Kota Jambi. Beberapa orang terlihat sedang mendulang di pinggiran sungai. Bagi masyarakat di bantaran Batanghari, mendulang emas dengan tradisional sangat berisiko, karena pakai cairan merkuri untuk mengikat emas. Logam berat itu bahkan dapat mengalir ke sungai.Tahun 2014, harian Kompas melakukan uji kualitas air di Sungai Mesumi, Merangin dan Tembesi– bagian dari Batanghari. Hasilnya, bahan baku air minum ini dengan kadar merkuri di permukaan Mesumai 0,0008 mg/l, arsenik 0,002 mg/l, dan besi 2,73 mg/l.Konsentrasi merkuri dan arsenik itu nyaris mendekati batas aman. Kadar besi sudah sembilan kali lipat ambang itu.  Meninggalkan sungaiSaya bertemu Novpriadi, di Kabupaten Tebo, 13 Juli lalu. Dia sedang mempraktikkan bagaimana ritual memandikan anak di Sungai Batanghari. Ritual itu diturunkan oleh neneknya, Siti Aminah yang sudah sepuh.",negatif
+2022-032-14.json,"Menelusuri Batanghari, Sungai Kebanggaan Sumatera yang Kian Merana","Menelusuri Batanghari, Sungai Kebanggaan Sumatera yang Kian Merana | Pelan-pelan dia menjelaskan peralatan yang digunakan, dari mulai kembang sampai batu. Intinya, ritual memandikan anak bayi ke sungai, sebagai ungkapan syukur dan suka cita. Ia dilakukan ketika bayi telah putus tali pusar, biasa berusia 7-10 hari. Bayi itu digendong dan badan dibasahi air Batanghari.“Waktu saya kecil, cerita orangtua, saya merasakan ritual itu,” kata Novpriadi. “Sekarang orang-orang sudah tak melakukannya.”Alasannya, sungai sudah kotor. Tidak membawa kesehatan, malah penyakit. “Saya punya anak. Saya tidak mandikan anak saya lagi di Sungai Batanghari, di rumah saja. Tapi tetap dengan ritualnya,” katanya.Bagi Novpriadi, bertahan dan mengingat ritual itu penting untuk menjaga ingatan pada manusia dan alam. Kalau sungai sudah rusak, ritual itu menjelaskan pada masa lalu, setidaknya 20 tahun lalu, sungai masih bersih.Di ujung aliran Kampung Teluk Majelis, muara Sungai Batanghari, ritual mandi pengantin pun sudah bergerak meninggalkan sungai. Kalau dulu, air untuk penyiraman dari Batanghari, kini pakai air sumur bor.Batanghari sudah rusak dan tak layak konsumsi bahkan jadi ritual.  Tergerus abrasiIndo Umang, baru saja menyiapkan perlengkapan sekolah anaknya di Teluk Majelis, pagi itu. Rumahnya menghadap Sungai Batanghari sekaligus berhadapan langsung dengan laut.Kalau air pasang, kolong rumah yang tinggi akan penuh air, lalu surut beberapa jam kemudian. Rumah Umang, adalah deretan rumah terakhir yang berhadapan sungai. Sebelumnya, ada dua lorong kecil mirip gang di depannya, tetapi beberapa tahun lalu sudah lenyap, karena tebing sungai roboh.“Saya juga sudah bersiap. Sudah beli tanah di sana (dia menunjuk bagian daratan kampung). Kalau cukup uang akan pindah ke sana, karena di sini sudah tidak bisa lagi,” katanya.",negatif
+2022-032-14.json,"Menelusuri Batanghari, Sungai Kebanggaan Sumatera yang Kian Merana","Menelusuri Batanghari, Sungai Kebanggaan Sumatera yang Kian Merana | Pesisir Kampung Teluk Majelis, 10 tahun terakhir kehilangan sekitar 150 meter daratan. Orang-orang mengeluhkan dampak ekstraktif pengerukan dan perubahaan hutan yang massif tahun 2000.Kapal-kapal dengan tonase besar melintasi sungai dan menciptakan gelombang raksasa di pesisir dan tebing sungai. Perkebunan skala besar juga mengubah area tangkapan air dan membuat semua saling bertautan.Di Rambutan Masam, syair mengenai madu, sebelum para petani memanen madu, kini tak lagi berfungsi. Meski mereka masih menghapalnya, tetapi pohon besar dan bunga sebagai makanan utama lebah sudah raib sejak lama.Harimau, gajah sudah lebih awal bersumbunyi di pedalaman, karena pembukaan lahan makin massif.Duku, yang jadi kebanggaan  warga, sudah empat tahun terakhir, terserang hama, mula-mula daun menguning, lalu seluruh tangkai dan ranting mengering, mati. Para petani, tak berdaya, bagaimana menyelamatkannya, hanya melihat pohon mati perlahan.“Sekarang kita mulai mengenang semua itu. Semua sudah berubah,” kata Bambang.Dia ingat betul, sejak 1981, ketika pertama kali menjejakkan kaki di Sumatera, dan membaca literatur maupun melihat bukti nyata tinggalan arkeologis. Dia menyebutnya sebagai kebudayaan yang besar. Sriwijaya maupun Dharmasraya, menciptakan kapal untuk perdagangan lintas pulau bahkan negara.Wihara di kompleks situs Muara Jambi seluas 3.981 hektar dengan ratusan situs membuktikan peradaban yang besar. Orang-orang datang berguru dan belajar. “Orang-orang itu datang melalui lalulintas sungai. Mereka menjadikan sungai sebagai halaman depan yang perlu dijaga,” kata Bambang.  ******** [SEP]",negatif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | [CLS] Hari itu, Rammang-rammang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Perahu-perahu wisatawan lalu lalang berpapasan di sepanjang sungai menuju Kampung Berua, pusat ekowisata Rammang-rammang, di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.Hari yang cukup cerah di awal Maret lalu itu. Semakin siang semakin terik namun tidak mengurangi antusias wisatawan mengelilingi kawasan ekowisata tersebut. Salah satu titik yang selalu ramai dikunjungi adalah Bukit Ammarung. Di bukit ini berderet warung-warung dengan konsep lesehan. Konsep warung terbuka tanpa dinding atau sekat sehingga sangat nyaman dijadikan sebagai tempat istirahat oleh wisatawan setelah melalui jalan setapak dan mendaki Bukit Ammarung. Wisatawan dapat singgah sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan lanskap karst Rammang-Rammang.baca : Gemerlap Kunang-kunang, Pesona Wisata Malam Rammang-Rammang Lalu-lalang perahu wisata menuju Kampung Berua, Rammang-rammang. Foto : Nurbaya/Mongabay Indonesia“Ada minuman dingin. Ada juga kelapa muda. Kalau mau makan, ada juga pop mie atau mie siram,” jawab Harlina saat ditanya oleh wisatawan apa saja yang dijual di warungnya. Harlina adalah salah satu pemilik warung yang ada di Bukit Ammarung. Dia, suami dan tiga anaknya tinggal di warung tersebut sejak 2016 silam. Awalnya Harlina hanya menyediakan menu kelapa muda. Seiring tahun, dia berinisiatif menyajikan mie instan dan minuman kemasan dingin. Itu pun dia harus menyambung kabel listrik dari rumahnya yang jaraknya sekitar 300 meter agar kulkasnya bisa terus menyala. Dia mengaku sering mendapat keluhan dari wisatawan karena tidak ada pilihan makanan dan minuman khas setempat, selain mie instan dan minuman yang umum tersedia. Mereka berharap dapat menikmati makanan dan minuman khas Rammang-rammang yang tidak didapatkan selain di lokasi wisata ini. ",positif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | “Mereka mau makanan segar seperti nasi ikan bakar atau makanan khas lainnya di sini. Bukan kami tidak mau siapkan, tapi susah juga di sini. Paling kita cuma siapkan kelapa muda dan mie instan pakai telur. Kalau di warung sebelah bisa siapkan pisang goreng. Itu saja,” jelas Harlina.Harlina dan warga setempat bukannya tidak mau atau tidak bisa membuat kuliner khas Rammang-rammang. Mereka pun ingin mengembangkan usaha mereka dan menawarkan berbagai jenis makanan kepada para wisatawan. “Bahan makanan di sini terbatas. Pasar jauh. Kelapa muda ini saja kami harus angkut dari kebun kami yang ada di luar Kampung Berua naik ke bukit ini. Kadang anak saya yang kecil ini ikut membantu mengangkat kelapa dari bawah naik ke atas sini,” katanya.baca juga : Dukungan Ragam Kuliner Kembangkan Ekowisata Rammang-Rammang Suasana salah satu warung makanan di desa Salenrang, Rammang-rammang. Foto: Wahyu Chandra/Mongabay IndonesiaSelain, jumlah wisatawan yang belum bisa diprediksi menjadi salah satu faktor yang membuat para pemilik warung sulit menyediakan bahan makanan lokal di kawasan wisata tersebut. “Kadang tiba-tiba sangat ramai wisatawan. Kadang juga hanya beberapa orang saja, meski hari libur. Seperti hari ini. Hari ini ramai mungkin karena hari libur nasional jadi banyak pengunjung. Kadang bahkan tidak ada sama sekali,” tambahnya sambil mempersiapkan kelapa muda pada pengunjung lainnya.“Kalau kami siapkan makanan seperti nasi ikan bakar atau mungkin pisang goreng tapi ternyata satu dua hari itu tidak ada pengunjung. Kami pasti rugi. Ikannya jadi tidak segar dan pisangnya sudah bonyok. Pengunjung juga pasti tidak mau disediakan makan yang tidak segar. Apalagi susah juga ikan di sini. Jauh pasar untuk beli ikan dan bahan-bahan lainnya. Jadi tambah susah,” lanjutnya.",netral
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | Menurut Basri, orang tua Harlina yang kebetulan hadir saat itu mengatakan bahwa jangankan untuk kebutuhan bahan makanan segar, untuk kebutuhan kelapa muda saja kurang. Basri kadang harus membeli kelapa muda dari kabupaten lain seperti dari Kabupaten Pangkep atau Bone. Kelapa muda ini lalu diangkut dari Dermaga 1 naik ke Bukit Ammarrung.Setiap satu batok kelapa dihargai Rp.15.000,-. Saat ramai pengunjung rata-rata, mereka menjual sekitar 15-20 buah kelapa muda. Saat sepi paling banyak hanya 3 – 5 buah. Bahkan kadang tidak ada yang laku sama sekali. “Jadi bayangkan saja kalau kami harus siapkan makanan segar seperti ikan bakar tapi ternyata tidak ada pengunjung sama sekali. Kami bisa rugi setiap hari,” kata Basri.baca juga : Jalan Panjang Karst Rammang-Rammang menuju EkowisataKawasan ekowisata Rammang-Rammang merupakan bagian dari kawasan geopark Maros-Pangkep. Foto : Suriani Mappong/Mongabay IndonesiaHal yang sama dikisahkan oleh Marwah, pemilik warung di Dermaga 2, Rammang-Rammang saat ditemui pada Sabtu, pertengahan Maret lalu. Berbeda dengan Harlina, menu yang disajikan oleh Marwah lebih variatif seperti kopi santan (santan sebagai pengganti susu), es jeruk biru, nasi goreng biru, sup jagung, dan aneka jajanan tradisional lainnya. Meski demikian, Marwah pun masih sering mendapatkan keluhan yang sama dari para wisatawan.“Sering ada wisatawan mengeluhkan bahwa menu kami tidak khas dan tidak variatif. Kami memang kesulitan menyiapkan menu makanan yang khas karena kita tidak tahu kapan ramai pengunjung. Jadi kalau ada tamu yang mau datang dan ingin makan makanan khas, sebaiknya telepon ke kami dulu. Jadi kami bisa siapkan lebih awal. Karena pasar juga jauh dari sini,” katanya. Potensi Kuliner Lokal",negatif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | Rammang-rammang mempunyai banyak potensi pangan lokal yang dapat dikembangkan menjadi menu makanan khas bagi wisatawan atau penganan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Ikan mujair, sikapa dan sayur pappa’ adalah beberapa contoh pangan lokal potensial yang banyak tersedia di kawasan wisata ini.Potensi pangan lokal ini berhasil dikembangkan oleh Kelompok Perempuan Tani (KPT) dan Youth Hub yang terdiri dari para perempuan dan pemuda Rammang-rammang. Kelompok tersebut telah berhasil memproduksi keripik ikan mujair, keripik sayur pappa’, dan keripik sikapa. Pengembangan pangan lokal menjadi keripik ini diinisiasi setelah mereka mendapatkan pelatihan dari Oxfam tahun 2019 silam. Mereka dilatih mengolah dan mengemas pangan lokal hingga menjadi makanan kemasan yang sehat bergizi dan mempunyai nilai ekonomis. Harapannya produk ini dapat menjadi sumber penghasilan atau sumber ekonomi masyarakat. Mereka bahkan telah mempunyai rumah produksi sendiri yang diberi nama “Balla Jabiro” yang artinya Rumah Mujair. menarik dibaca : Berebut Ruang di Rammang-rammang Nasriani, Ketua KPT Rammang-rammang dengan produk keripik Ikan Mujair. Foto : Nurbaya/ Mongabay IndonesiaSetelah pelatihan tersebut mereka ditantang untuk bisa menghasilkan produk yang dapat dikembangkan dan menjadi identitas rumah produksi mereka. Dengan melihat potensi lokal, KPT dan Youth Hub sepakat untuk mengolah anakan ikan mujair menjadi keripik.Selama ini anakan ikan mujair dianggap hama bagi masyarakat karena merusak tambak dan pertanian mereka. Sering kali anakan mujair ini ditangkap dan dibuang begitu saja sehingga menjadi limbah. KPT dan Youth Hub melihat ini sebagai potensi untuk diolah menjadi keripik ikan mujair. “Keripik ikan mujair ini dijual sebagai oleh-oleh khas Rammang-rammang,” ujar Nasriani, Ketua KPT Rammang-rammang.",positif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | Nasriani bercerita mereka membutuhkan proses sekitar setahun uji coba produksi untuk menghasilkan keripik ikan mujair yang renyah, gurih dan bisa tahan lama hingga sebulan tanpa penambahan bahan pengawet.“Keunggulan produk kami adalah selain menggunakan bahan dasar pangan lokal, kami tidak menggunakan bahan tambahan penyedap rasa. Jadi rasa dari produk kami alami sesuai dengan bumbu dasar tanpa ada penambahan zat pengawet atau penyedap rasa,” terang Nasriani. Setelah berhasil membuat keripik ikan mujair, mereka pun mengembangkan keripik sayur pappa’, keripik sikapa, dan bahkan sekarang sudah mulai mengembangkan keripik rebung. Harapannya keripik ini dapat menjadi oleh-oleh khas wisatawan dari Rammang-rammang.“Sayur pappa’ juga adalah sayuran khas Rammang-rammang dan banyak tumbuh di sekitar sini.” Jelas Nasriani. Sayur pappa’ atau paku laut banyak tumbuh dan mudah ditemui di hutan bakau, tambak, tepi rawa-rawa, tambak dan sepanjang tepian sungai di kawasan di Rammang-rammang.baca juga : Menjaga Karst, Menjaga Keanekaragaman Hayati Rammang-rammang Sayur pappa’ atau Paku Laut yang banyak terdapat di kawasan Rammang-rammang. Foto : Nurbaya/Mongabay IndonesiaMenurut Sumaenah, seorang warga Rammang-rammang sekaligus pemilik warung di Kawasan Gua Berlian Kampung Berua, sayur pappa’ sangat mudah diolah ketika tidak ada pilihan panganan lainnya. “Kami sudah biasa makan sayur pappa’ sejak kecil. Biasa dimasak sayur bening. Hanya menambah sedikit garam. Biasa kalau tidak ada sayur lain di rumah, kita cukup petik sayur pappa’ di pinggir empang,” jelasnya. Sepanjang jalan menuju Gua Berlian, memang banyak sayur pappa’ tumbuh liar di pinggir pematang. Potensi itu membuat KPT dan Youth Hub mencoba mengembangkannya menjadi keripik seperti keripik ikan mujair. ",positif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | Menurut Nur Alim Bahmid, peneliti pada Sekretariat Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), riset tentang pemanfaatan paku laut (Acrostichum aureum) sebagai bahan pangan masih sangat minim. “Sejauh ini, sebagian besar riset masih membahas tentang ekologi atau ekosistem paku laut di kawasan mangrove atau hutan. Namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa paku laut ini ternyata memiliki kandungan gizi dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi,” katanya saat dihubungi pertengahan Maret lalu.Daun segar paku laut mengandung protein mencapai 7.5%, kandungan karbohidrat, berupa selulosa (serat) dan pati amilosa, mineral dan air yang cukup tinggi. “Kadar antioksidan juga sangat potensial untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh,” lanjutnya. Meski berpotensi sangat besar, sayangnya paku laut belum dimanfaatkan dengan baik. Bahkan hanya beberapa daerah saja yang mengenal paku laut sebagai makanan yang dapat dikonsumsi. “Jika melihat karakteristik daun paku laut secara fisik, pengembangan paku laut ini sangat memungkinkan untuk diolah menjadi sayuran dan keripik. Secara kimia, paku laut mengandung senyawa antioksidan dan pati. Antioksidan bisa dijadikan sebagai zat aditif tambahan pangan. Pati pada paku laut bisa juga dibuat diekstrak untuk dimanfaatkan sebagai formulasi kapsul atau tablet karena pati dari paku laut mengandung amylose mencapai 24.42% dengan daya larut mencapai 35%,” tambah Nur Alim.Sementara itu dalam Daftar Merah Spesies dari International Union for Conservation of Nature’s (IUCN), paku laut berstatus konservasi least concern (konservasi rendah). Tumbuhan paku laut ini kuat, tumbuh cepat dalam jumlah banyak dan tidak ada ancaman berarti bagi kelangsungan spesies ini sehingga dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat.baca juga : Cerita Kemandirian Masyarakat Rammang-rammang ",positif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | Seorang pemudi Rammang-rammang sedang membungkus produk hasil produksi UMKM dari Desa Salenrang, Maros, Sulsel sebagai pendukung pariwisata Rammang-rammang. Foto : Nur Suhra Wardyah/Mongabay IndonesiaOlahan Umbi GadungPotensi pangan lokal lainnya adalah umbi gadung atau ubi hutan (Dioscorea hipsida dennst). Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai sikapa yang banyak tumbuh liar merambat di hutan. Umbi sikapa terbentuk di dalam tanah dan berjumlah banyak. Dulu umbi sikapa ini banyak dimanfaatkan sebagai salah satu makan pokok sumber karbohidrat. Namun, seiring waktu sikapa mulai ditinggalkan berganti dengan nasi. Zaenab, pemilik warung di Dermaga 2 kawasan Rammang-Rammang mengingat masa kecilnya yang mengkonsumsi umbi sikapa sebagai nasi. Bapaknya memanen umbi sikapa dari hutan, kemudian mengolahnya dengan dicuci bersih, diiris-iris, diberi garam dan dibiarkan semalaman untuk menghilangkan zat-zat racunnya. “Besoknya baru dicuci di sungai sampai tidak ada bau sama sekali. Baru bisa dimasak dan dimakan,” katanya yang menjual menjual minuman dingin seperti milkshake instan di warungnya itu. Sikapa sudah jarang dikonsumsi seperti dulu. Selain karena harus dicari di dalam hutan di atas gunung, sekarang ini tidak banyak orang yang tahu cara penanganan sikapa agar bebas dari racun. “Saya saja masih ingat caranya tapi tetap khawatir. Saya ragu jangan sampai tidak bersih, bisa-bisa keracunan semua yang makan,” jelas Zaenab.baca juga : Cerita Rammang-rammang di Masa Pandemi Umbi Sikapa mentah yang telah dibersihkan dan bebas racun. Foto : Nurbaya/Mongabay IndonesiaProses pengolahan sikapa memang membutuhkan keterampilan khusus dan kehatian-hatian untuk menghilangkan zat-zat beracunnya. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sikapa mengandung racun berbahaya seperti sianida dan senyawa alkaloid yang dapat menyebabkan pusing hingga muntah. ",positif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | “Ada keluarga saya dulu keracunan. Pusing-pusing dan tidak enak indera perasanya. Setelah itu, dia tidak mau makan sikapa lagi,” kata Basri, warga Rammang-rammang lainnya. Penawar obatnya kemudian diberi air kelapa muda.Meskipun sikapa dikenal sebagai umbi beracun, namun dengan proses pengolahan yang benar justru dapat menjadi sumber pangan bergizi dan dapat menunjang ketahanan pangan dan diversifikasi pangan masyarakat Rammang-rammang. Menurut Zainab biasanya sikapa diolah menjadi sokko sikapa atau sikapa kukus yang biasa dikonsumsi waktu sarapan sebagai makanan pokok. Selain itu sikapa dapat diolah menjadi makanan kudapan seperti sikapa golla calla.Sayangnya, sikapa golla calla ini belum dijadikan sebagai salah satu menu tradisional di kawasan wisata karena menurut Zaenab bahan dasarnya tidak selalu tersedia dan kekhawatiran menyebabkan keracunan pada wisatawan. “Tapi sekarang saya liat sudah banyak lagi yang jual sikapa di pasar. Sudah bersih, sudah dipotong-potong. Mereka jual Rp10 ribu per kantong. Jadi tinggal dimasak saja. Saya biasa beli untuk dibuat kue seperti ini,” katanya sambil memperlihatkan kue tradisional berbahan dasar sikapa, gula merah dan santan.Maraknya penjualan sikapa yang siap olah di pasar membuat rumah produksi KWT dan Youth Hub berinisiatif untuk mengolah sikapa menjadi keripik seperti keripik bayi ikan mujair dan sayur pappa’.Sayangnya, kerupuk olahan KPT dan Youth Hub ini tidak banyak dijual di warung-warung yang ada di Rammang-rammang. Selain karena produksi yang masih terbatas, pemilik warung pun belum antusias ikut menjual keripik ini. Butuh Proses PanjangKeluhan wisatawan tentang menu makanan dan minuman yang ditawarkan bukan tidak diperhatikan oleh pemilik warung ataupun pengelola wisata Rammang-rammang. ",positif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | “Semua kami dengarkan. Dan semua telah kami pikirkan dengan baik tentang potensi dan masa depan ekowisata Rammang-rammang. Tapi, semua butuh proses panjang,” jelas Muhammad Ikhwan yang lebih akrab dipanggil Iwan Dento, penggagas dan pengelola ekowisata Rammang-rammang.Menurut Iwan Dento, ide pengembangan ekowisata Rammang-rammang telah dipikirkan sejak awal termasuk pengembangan pusat oleh-oleh atau pengembangan pangan lokal menjadi makanan khas Rammang-rammang.“Sama seperti keripik ikan mujair atau keripik sayur pappa’. KPT dan kelompok pemuda Rammang telah berusaha mengembangkan produk ini dengan harapan dapat menjadi oleh-oleh khas Rammang-rammang yang dapat dijual di kawasan ini,” lanjutnya.perlu dibaca : Iwan Dento, Sang ‘Hero’ Penyelamat Karst Rammang-rammang Ilustrasi. Hidangan makanan warga Rammang-rammang dengan ikan dan udang yang ditangkap dari Sungai Pute. Foto : Nurul Fadli Gaffar/Mongabay IndonesiaIwan mengakui tidak bisa memaksakan perubahan yang cepat di Rammang-rammang. Butuh proses panjang untuk meningkatkan pengetahuan dan mendapatkan keterampilan baru bagi masyarakat Rammang-rammang yang sebagian besar hanya mengenyam pendidikan dasar. Lebih lanjut Iwan menjelaskan bahwa KPT dan Youth Hub membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk bisa menghasilkan satu jenis keripik yang renyah, tahan sebulan sehingga layak dijual.“Meskipun sudah jadi produk yang layak konsumsi dan layak jual, namun prosesnya belum berhenti sampai di sini. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan Nomor P-IRT dan sertifikat halal,” pungkasnya.Nasriani menambahkan salah satu kendala yang dihadapi dalam proses pemasaran produknya adalah nomor P-IRT dan sertifikasi halal. “Satu tahun ini kami fokus belajar pada pengembangan keripik. Kami baru mau belajar cara mengajukan P-IRT ke Dinas Kesehatan atau BPOM,” katanya.",positif
+2022-038-12.json,Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang,"Meramu Kuliner Khas di Ekowisata Karst Rammang-Rammang | Nomor P-IRT (Produksi Industri Rumah Tangga) adalah izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM yang menunjukkan keamanan suatu produk pangan. Legalitas nomor P-IRT sangat penting karena menjadi salah satu jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual jual aman untuk dikonsumsi.“Kendala dalam pengajuan nomor P-IRT ini memang banyak dikeluhkan oleh industri rumah tangga atau UMKM di berbagai daerah. Bukan hanya di daerah-daerah pinggiran, di daerah seperti Jabodetabek pun masih menghadapi kendala yang sama seperti ini. Padahal akses informasinya relatif lebih mudah.” jelas Khoirul Anwar, seorang dosen yang fokus pada pengembangan pangan lokal sekaligus ketua dari Yayasan Makanan dan Minuman Indonesia (YAMMI).Namun kendala itu bisa dibantu dengan beberapa kegiatan antara lain bekerja sama dengan BPOM atau Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dengan membuat sosialisasi atau pelatihan tentang kriteria produk yang memenuhi izin edar BPOM dan Dinkes. Pendekatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak pihak universitas dalam melakukan riset dan pengabdian masyarakat terkait pengembangan pangan lokal dan pendampingan UMKM hingga mendapatkan izin edar. Khoirul menjelaskan saat ini pengembangan pangan lokal menjadi hal sangat perlu dilakukan dengan mempertimbangkan mulai dari ketersediaan, keterjangkauan, harga, kemudahan akses dan penerimaan masyarakat. Sehingga pangan lokal tersebut bukan hanya dapat bernilai ekonomis namun juga bernilai gizi yang dapat dikembangkan dalam upaya perbaikan gizi masyarakat. ****Nurbaya. Akademisi Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju, Sulawesi Barat Tulisan ini merupakan seri liputan Rammang-rammang yang didukung oleh Mongabay Indonesia  [SEP]",positif
+2022-040-06.json,Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon,"Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon | [CLS]    Hamka La Isa, nelayan tradisional Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, berdiri paling depan dari kerumunan aksi massa di pelataran Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara, awal Juni lalu. Lelaki 51 tahun ini berorasi lantang, menyampaikan keluh para nelayan tradisional dari Obi.Hamka dan nelayan tradisional di Obi resah. Sejak dua tahun terakhir, hasil tangkapan mereka menurun drastis. Mereka terhimpit aktivitas kapal dengan alat tangkap pajeko (mini purse seine) dan rumpon bertonase besar di selat Pulau Obi. Selat ini wilayah tangkapan nelayan kecil.“Torang tara bisa mangael. Tara bisa mancari, ikan mati samua. Dorang kase datang pajeko dari luar daerah yang berskala besar… Bikin tong kesulitan dapat ikan,” katanya.Hamka bersama empat nelayan dari Obi datang jauh-jauh ke Sofifi, ibukota Malut hanya ingin menyampaikan langsung kepada pemerintah, dan DPRD Malut masalah yang tengah mereka hadapi.Ongkos ke ibukota mereka dapat dari patungan kelompok nelayan di Obi.Hamka, Ketua Aliansi Nelayan Obi—bersama Sarwo La Jiwa, Alfi La Udu, Ade Ai, Anto dan Muhammad, nelayan asal Obi, mewakili aspirasi nelayan.Para nelayan ini didukung puluhan mahasiswa yang ikut bersolidaritas.“Saya berserta teman-teman nelayan, tara tau bicara aturan dan segala rupa dan Undang-undangnya,” kata Hamka.“Hari ini, torang datang (di ibukota provinsi) cuma mau sampaikan keluhan, agar torang bisa melanjutkan (melaut) dan bisa sekolahkan anak-anak.”Sejak dua tahun terakhir, nelayan di Pulau Obi kesulitan mendapatkan hasil tangkap karena pajeko bertonase besar dan rumpun dicurigai melibas ikan-ikan di wilayah tangkapan mereka.“Ikan-ikan disini habis. Torang nelayan kecil sulit dapat hasil tangkap karena adanya pajeko milik pengusaha,” katanya.  ",negatif
+2022-040-06.json,Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon,"Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon | Dari temuan lapangan para nelayan, ada empat pajeko lokal dan empat dari luar beroperasi di wilayah tangkapan nelayan tradisional ini. Pajeko-pajeko ini milik pengusaha.Hamka menilai, operasi ilegal itu mengancam ruang tangkapan nelayan kecil di Obi.Nelayan kecil, katanya, harus mengeluarkan rata-rata 20-50 liter bahan bakar, paling sedikit, kadangkala lebih, tetapi hasil tak sebanding pengeluaran.“Jadi, pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Kalau lalu-lalu (sebelum ada pajeko dan rumpon ilegal), nelayan setidaknya bisa sejahtera.”Dia dan nelayan disana sudah melayangkan surat beberapa kali ke pemerintah kabupaten untuk menertibkan aktivitas ilegal itu, namun, tak digubris.Hamka dan ratusan nelayan Obi kemudian demo di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan DPRD Halmahera Selatan.Mereka meminta, pemerintah setempat ambil langkah menertibkan rumpon dan pajeko, mendesak pemerintah melarang seluruh pajeko berukuran besar beroperasi. Termasuk, membuat peraturan daerah (perda) untuk mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap.Sayangnya, pemerntah daerah tak punya wewenang karena semua kebijakan dilimpahkan ke provinsi.Sarno La Jiwa, nelayan Pulau Obi, berkata, ikan sasaran tangkap nelayan kecil sudah terjaring habis pajeko, hingga pendapatan makin menurun.“Bahkan kadang tidak mendapatkan hasil melaut. Akibatnya, torang tidak punya pemasukan dan terlilit utang,” katanya.Sarno dan nelayan Obi, sebagian besar terpaksa harus melaut jauh hingga di perairan Pulau Taliabu, Papua dan sekitar. Kondisi ini, katanya, sangat berisiko tetapi itu mesti mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup.",negatif
+2022-040-06.json,Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon,"Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon | Nelayan juga menemukan, setidaknya ada 53 rumpon terpasang berdekatan di Selat Obi. Menurut Sulton Umar, koordinator aksi Aliansi Nelayan Obi, penempatan rumpon juga melanggar ketentuan hukum dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 18/2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.Temuan lapangan, nelayan setidaknya ada 53 rumpon terpasang berdekatan. Pada aturan itu, Pasal 16 poin (a) menegaskan, jarak antar rumpon harus berjarak 10 mil. Pada poin (f) menyatakan, pemasangan rumpon tak ditempatkan pada alur pelayaran.“Kondisi lapangan, pemasangan rumpon di perairan Selat Obi tak sampai 10 mil laut, bahkan keterangan nelayan hanya dua sampai tiga mil laut dan mengganggu pelayaran karena dipasang zig-zag,” kata Sulton.Rumpon di perairan Selat Obi juga sebagian besar tak menyertakan papan tanda pengenal sesuai Permen KP 18/2021 seperti di Pasal 19 yang mengatur tiap rumpun harus mencantumkan nama pemilik, nomor surat ini pemasangan rumpon dan titik koodinat rumpon.  ***Kalau melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, produksi perikanan tangkap di Halmahera Selatan sejak 2018-2020, tertinggi dari seluruh kabupaten dan kota.Aksi ini setidaknya punya titik terang. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara langsung mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Maluku Utara.Ada dua poin utama jadi pertimbangan dalam surat itu, pertama, terkait pelanggaran dalam penetapan Permen KP No 18/2021, dimana hampir seluruh rumpon di Halmahera Selatan tak memiliki izin.Kedua, aktivitas nelayan pajeko di perairan Pulau Obi, yang melakukan penangkapan ikan dan alat bantu rumpon telah merugikan nelayan kecil (tradisional) di sekitar perairan.",negatif
+2022-040-06.json,Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon,"Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon | Untuk menghindari konflik antar nelayan dan berdasarkan pertimbangan teknis iru, sebut surat itu, DKP Malut meminta Dinas Penanaman Modal dan PTSP Malut dapat membekukan sementara izin dari kapal pajeko di perairan Selat Obi. “Dengan membuat surat edaran bagi para pemilik kapal pajeko sampai penertiban rumpon dan IUU Fishing oleh DKP Malut,” kata surat yang ditandatangani Abdullah Asagaf, Kepala DKP Malut ini.Sugiharsono, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Malut, mengatakan, DKP Malut bersama tim pengawas segera kunjungan ke Pulau Obi dalam waktu dekat. Mereka masih berkoodinasi untuk mendapatkan operasional ke Halmahera Selatan diantara 14-20 Juni 2022.DKP Malut, katanya, sudah mendapatkan data terkait rumpun ilegal yang beroperasi di perairan selat Obi itu. Dengan laporan masyarakat, mereka akan bertindak secepatnya dan menertibkan pajeko dan rumpon.Saat audiens di Kantor Gubernur Malut, Bambang Hermawan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) berkata, sejak 2018 tak ada izin untuk pemasangan rumpon.“Kalau ada rumpon-rumpon yang jaraknya sekadar satu mil, dua mil padahal ketentuannya di atas 10 mil dengan batasan 12 mil, itu ilegal,” katanya.Bambang mengantongi data dari tim teknis DKP. Dari situ, mereka akan operasi dan pengawasan walaupun sulit karena pendanaan terbatas.“Tahun 2022, kami sudah ada anggaran pengawasan, khusus pengawasan izin yang diterbitkan. Untuk rumpon saya janji pengawasan langsung bersama dengan DKP,” katanya.  Soal izin penangkapan ikan, baik penampungan penangkapan ikan (SIPPI), maupun surat izin penangkapan ikan (SIPI) oleh pemerintah provinsi rata-rata satu sampai 10 GT saja. Tidak ada yang lebih 10 GT karena kebanyakan kapal nelayan lokal hanya kapal-kapal kecil.",negatif
+2022-040-06.json,Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon,"Nelayan Tradisional Pulau Obi Terhimpit Kapal Pajeko dan Rumpon | “Hanya kapal penangkap tuna satu sampai lima GT, memang tidak dikeluarkan izin hanya tanda daftar kapal hingga yang perlu kita lakukan adalah pengawasan terhadap penangkapannya.”Dari aksi dan pertemuan itu, nelayan bersama kelompok mahasiswa bertekad mengawal tuntutan penertiban pajeko dan rumpon ilegal.Dalam konferensi pers, mereka menegaskan beberapa hal. Pertama, mendesak pelaku usaha rumpon dan pajeko di Selat Obi patuh surat edaran pemberhentian sementara operasi rumpon dan alat tangkap purseline (pajeko) di perairan selat Obi.Kedua, Dinas Kelautan dan Perikanan harus menjalankan nota kesepakatan, akan melakukan penertiban rumpon dan perikanan ilegal di wilayah perairan Halmahera Selatan pada 14-20 Juni 2022 bersama nelayan dan stakeholder terkait.Ketiga, mendesak DPRD Malut segera membuat perda mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan yang berpihak terhadap nelayan kecil di Halmahera Selatan.Hamka dan para nelayan mendesak pemerintah mengambil tindakan serius pada para pengambil ikan ilegal itu. Kalau tidak, katanya, mereka akan ambil langkah tegas memberhentikan sendiri aktivitas ilegal di perairan Obi itu.“Kami tahu risikonya seperti apa. Kami tahu. daripada kami mati memikirkan ketidakadilan di tempat tidur, mending berjuang demi menegakkan keadilan,” kata Hamka.  ******** [SEP]",netral
+2022-051-14.json,Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia,"Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia | [CLS]     Sekitar 30 warga Kampung Kufuriyai, Manggera, Warmenu, dan Egerwara, sudah berkerumun di depan Balai Kampung Kufuriyai, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, sore itu pertengahan Maret lalu. Dengan sigap Yuliance Zanggonau, meminta mereka segera masuk ke dalam balai.Perempuan asli Papua itu terlihat sibuk. Sebagai Community Organizer Yayasan EcoNusa, dia bertanggung jawab berbagai kegiatan yang melibatkan warga. Kali ini, warga akan berlatih membuat pupuk organik dan perbanyakan tanaman pala dengan teknik sambung pucuk.Warga dibagi jadi tiga kelompok. Masing-masing kelompok bersama belajar membuat pupuk alami nitrogen, posphor, dan kalium. Pupuk ini dipilih selain jadi pupuk dasar tanaman, bahan-bahan pun bisa memanfaatkan yang ada di sekeliling tempat warga.Antonius Arfa, pemuda Kampung Warmenu yang memberikan penjelasan mengenai manfaat pupuk NPK bagi tanaman. Dia menjelaskan kegunaan unsur nitrogen, posphor dan kalium bagi tanaman. Warga menyimak sambil duduk bersila di lantai.“Nitrogen berguna untuk pertumbuhan tanaman. Daun jadi lebih hijau dan subur. Unsur Posphor membuat tanaman punya akar kuat. Posphor juga bisa membuat tanaman banyak bunga dan buah,” katanya.“Sementara unsur Kalium berguna meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit.” Baca juga: Mengenal Pala Papua Demi tanah hutanKegiatan berlanjut ke rumah pupuk Kampung Kufuriyai. Lokasi tak jauh dari balai kampung. Anton menulis di lembar kertas yang disediakan di depan pintu masuk rumah pupuk. Rumah ini sengaja dibangun buat warga untuk memperkenalkan model pertanian berkelanjutan.",positif
+2022-051-14.json,Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia,"Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia | Menurut Anton, tidaklah sulit menemukan bahan untuk membuat pupuk alami. Bahan dasar pupuk berunsur nitrogen berasal dari tumbuhan kacang-kacangan, unsur posphor dari akar bambu dan pucuk bambu muda. Sedangkan, kalium dari sabut kelapa muda. Ketiganya dicampur air cucian beras, gula, ragi tape, terasi, bila perlu tambahkan bioaktivator.Di dalam rumah pupuk, warga mempraktikkan pembuatan NPK alami. Beberapa warga mencacah tanaman kacang-kacangan menjadi serpihan kecil. Sebagian lain menumbuk rebung dan bonggol pisang. Setelah bahan-bahan itu menjadi halus lalu masukkan ke wadah berisi larutan air cucian beras, gula, dan air kelapa. Selanjutnya wadah tadi ditutup dan biarkan terjadi proses fermentasi.“Setelah seminggu larutan bisa jadi pupuk. Caranya, semprot atau siram ke tanaman. Karena terbuat dari bahan alami pupuk cair ini baik bagi tanaman, manusia, maupun lingkungan.”Di Rumah Pembibitan Kampung Kufuriyai, Alif Uru, pemuda asal Kampung Seraran membagi ilmu cara sambung pucuk tanaman pala. Caranya, pilih pucuk dahan atau ranting pohon pala yang sudah berbuah, lalu potong dengan sayatan membentuk huruf V. Selanjutnya, siapkan bibit pala yang sudah disayat batang bagian tengah. Keduanya lalu disambung dan diikat menggunakan tali plastik. Setelah itu tutup plastik untuk mencegah penguapan berlebih.Yuliance Zanggonau dalam kesempatan berbeda kepada Mongabay mengatakan, antara lain kegiatan EcoNusa di empat kampung (Manggera, Kufuriyai, Warmenu, dan Egerwara) adalah meningkatkan pengembangan pala. Mulai dari cara budidaya sampai pemasaran.“Di situ EcoNusa masuk dengan program membantu masyarakat membuat pupuk organik. Selama ini, masyarakat menanam pala masih dengan cara alami, masih cara menggunakan unsur hara yang tersedia di alam,” kata alumni Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang yang kembali ke Papua untuk mengabdikan diri.",positif
+2022-051-14.json,Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia,"Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia | Lewat Sekolah Transformasi Sosial yang diikuti perwakilan 12 kampung–yaitu Kampung Manggera, Kufuriyai, Egerwara, Warmenu, Sisir II, Marsi, Mai-mai, Kooy, Yarona, Edor, Guriasa, dan Seraran–, para pemuda dilatih menerapkan teknologi pertanian organik. Ada juga pelatihan pemanfaatan teknologi pengering serbaguna energi surya.“Juga mengembangkan teknik sambung pucuk. Selama ini, masyarakat gunakan bibit dari biji pala. Pertumbuhan dari biji butuh waktu lama, 7-10 tahun. Untuk mempersingkat EcoNusa mendorong dengan sambung pucuk.” Baca juga:   Jaga Mutu Pala Kaimana lewat Sasi Cara ini, katanya, dapat membantu proses pertumbuhan pala lebih cepat dibanding dari biji. Masyarakat, katanya, bisa melihat sendiri perbedaan mana lebih baik dan cepat memberikan buah.Arya Ahsani Takwim, Program Associate Pengelolaan Sumber Daya Alam mengatakan, EcoNusa mendorong, pala di Papua dengan produk organik. Banyak keuntungan kalau tanam pala organik, antara lain harga lebih baik di pasar internasional.Selama ini, katanya, para petani pala mengeluhkan serangan jamur, dan hama penggerek batang. Tanaman pala juga alami rontok daun saat masih kuning atau belum tua.“Berbasis hasil asesmen itu kami pelatihan kepada kader. Ada 24 kader kami latih dari 12 kampung intervensi EcoNusa pada 2021. Kader-kader ini nanti kembali ke kampung melatih masyarakat,” katanya.Dia berharap, warga tak lagi beli pupuk, beli racun dari kota yang berbahan baku kimia. “Misinya ke depan pala organik. Kami latih mereka membuat pupuk dan pestisida dari bahan-bahan lokal, alami yang ada di sekitar.”Saat ini, katanya, pemerintah dorong pengadaan pupuk subsidi. Dia khawatir kalau pupuk masuk kampung akan mengancam lingkungan. Padahal, masyarakat Papua sebelumnya tak mengenal pupuk kimia yang mengandung racun.",positif
+2022-051-14.json,Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia,"Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia | Sementara pelatihan teknik sambung pucuk pala agar masyarakat memperoleh bibit tanaman unggul yang cepat produksi. Kelemahan bantuan bibit pala selama ini adalah bibit kebanyakan pala jantan hingga tak berbuah.“Kami bilang jangan lagi ada pengadaan bibit pala dari kota.”Kalau bibit dari jauh, ada beberapa risiko, pertama, jauh. Di jalan bibit pala rentan mengalami gangguan. Misal, kena air laut hingga bibit sudah mati sebelum diserahkan. Kedua, biarkan petani yang mengusahakan bibit hingga memperoleh keuntungan ganda dari program bantuan bibit. ***Di Kampung Warmenu, 17 Maret lalu, Esron Furima mengajak istri dan anaknya saat memperlihatkan cara memetik pala. Dia memanjat pohon pala sambil membawa galah bambu gunanya untuk menjangkau biji tua di ujung dahan.Pohon pala di hutan setinggi 10-15 meter. Istrinya menunggu di bawah pohon sambil memunguti biji pala yang dipetik Esron.Dia panen pala sendiri. Satu tempat selesai seminggu. Kalau satu dusun (kebun) bisa sampai satu bulan dan tergantung cuaca. Kalau hujan, pemetikan ditunda. Dia biasa menyelesaikan tahap pemetikan ini dari pukul 7.00-15.00.Biji pala dikumpulkan dan dibelah. Fuli berwarna merah dipisah. Daging buah dtinggal di kebun. Sebenarnya, daging buah pala bisa jadi manisan dan sirup dan lain-lain.Buah pala yang belum tua benar berwarna kuning dengan sedikit bintik hitam, yang sudah tua warna mulai kecoklatan dengan pola bintik lebih kentara.  Kadang buah pala terbelah sendiri hingga biji pala dengan fuli berwarna merah terlihat. Untuk memastikan pala siap petik, petani antara lain memperhatikan buah pala jatuh dan terbelah.",positif
+2022-051-14.json,Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia,"Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia | Esron bilang, proses pengeringan biji pala dengan menjemur di matahari memakan waktu satu sampai dua minggu. Alternatif lain, dengan teknik pengeringan tradisional Papua yang disebut asar. Selain biji pala, masyarakat juga mengasar kopra, bahkan daging hewan buruan. Caranya, letakkan biji pala di bilah papan atau bambu yang dipanaskan di atas kayu bakar atau bara api.Dalam kajian EcoNusa di Kampung Egerwara yang berpenduduk 30 keluarga ini potensi pala mencapai 42,51 ton per tahun dengan kerapatan tanaman 179 pohon per hektar. Dari pengelolaan dan pemanfaatan pala selama ini, pekebun di Egerwara memperoleh pendapatan rata-rata Rp67,8 juta per tahun.Seperti Esron, sekali panen pada musim terbaik bisa mendapatkan 3-4 karung (karung bekas gula kapasitas 50 kg). Tahun lalu, biji pala kering Rp40.000 per kilogram, fuli kering Rp200.000 per kilogram. Dia bisa mendapatkan Rp2 juta-Rp4 juta per karung. Dampak perubahan iklim?Persoalan petani pala di Arguni Bawah adalah waktu panen tak menentu. Kini, pala tak buah serempak. Akibatnya, dalam satu pohon ada pala sudah tua dan sebagian masih muda.James Furima, mantan Kepala Kampung Egerwara mengatakan, dulu bisa perkirakan panen pala, kini sulit. Dulu, tiap kali panen hasil bagus karena bisa mendapatkan buah pala tua.Dia merasakan perubahan panen itu sekitar empat tahun terakhir. Panen besar pala biasa terjadi pada April, saat musim angin barat dan September saat angin timur. Jumlah panen pada September, banyak dibanding bulan April.“Sudah empat tahun panen buah tak karuan. Ada sudah tua, ada masih muda. Kami hanya menjaga supaya buah tidak jatuh banyak.”Meski pala jatuh kebanyakan sudah tua, namun kualitas rendah karena kerap berlubang dimakan serangga. Buah pala jatuh kebanyakan dibiarkan dan jadi santapan burung kasuari.",netral
+2022-051-14.json,Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia,"Menjaga agar Hutan Pala Papua Tak Tercemar Pupuk Kimia | “Perubahan iklim memukul petani pala Kaimana. Panen jadi tidak tepat waktu. Kalau tepat waktu secara kuantitas panen pasti banyak. Sekarang, panen mereka sedikit-sedikit dan dijual di kota. Akhirnya, lebih banyak biaya transportasi dibandingkan yang mereka dapat ketika pulang,” kata Arya.Selain harga rendah karena petani mencampur biji pala muda dengan yang tua, kandungan jamur aflatoksin juga tinggi. Hal ini karena proses pengeringan belum memperhatikan metode untuk menghasilkan pala kualitas terbaik.Arya berpendapat teknik asar justru mengurangi kualitas pala karena bisa mengubah tekstur biji, dan asap yang keluar mempengaruhi aroma.“Yang benar setelah biji pala dipisahkan kemudian jemur di panas matahari. Kami memperkenalkan rumah pengering, namanya Solar Dome Multiporpuse. Bentuknya seperti kubah untuk menampung panas sinar matahari, sampai 80 derajat celcius.  ******** [SEP]",netral
+2022-056-05.json,"Cecak Jarilengkung Papeda, Jenis Baru dari Pulau Obi","Cecak Jarilengkung Papeda, Jenis Baru dari Pulau Obi | [CLS]   Cecak jarilengkung dari Kawasi, Pulau Obi, berhasil diidentifikasi oleh Awal Riyanto, Peneliti Zoologi dari Museum Zoologicum Bogoriense Pusat Penelitian Biologi Badan Riset Nasional dan Inovasi [BRIN].Penemuan cecak bernama ilmiah Cyrtodactylus papeda tersebut berasal dari spesimen yang ditemukan tahun 2016 dan 2018 oleh Fata H. Faz dari Institut Pertanian Bogor.Cecak papeda, cecak jarilengkung jenis baru ini telah terbit di Jurnal Herpetologica, edisi 1 Maret 2022, 78 [1], 30–39.Baca: Mengenal Cecak Jarilengkung Hamidy, Spesies Baru dari Kalimantan  Mengutip laman BRIN, Awal Riyanto menjelaskan genetik dan morfologi cecak ini mirip spesies Melanesia yaitu Cyrtodactylus papuensis.“Bedanya terlihat pada ukuran tubuhnya yang lebih besar, baris sisik besar paha lebih dari satu baris, dan alur precloacal yang dalam pada jantan,” kata Awal, Maret 2022.Awal menjelaskan, penamaan ”papeda” merupakan upaya mempromosikan keragaman kuliner nusantara ke dunia.Papeda merupakan nama makanan tradisional dari Maluku dan Papua Barat yang terbuat dari sagu. Sagu ini makanan pokok masyarakat Papua yang menempati wilayah sungai, rawa, pesisir pantai, dan danau.Awal mengatakan, cecak ini dapat ditemukan pada vegetasi rawa bakau, pinus, dan hutan sekunder yang berasosiasi dengan semak belukar.“Biasanya aktif dan ditemukan malam hari, antara 30 cm sampai 3 m di atas tanah dan sebagian besar pada batang pohon.”Analisis molekular mengindikasikan, spesimen Cyrtodactylus dari Pulau Obi masuk dalam kelompok C. marmoratus. Populasi Cyrtodactylus dari Pulau Obi memiliki kekerabatan dekat dengan sampel  C. papuensis dari Pulau Buru, Raja Ampat, dan selatan Papua Nuigini.Tubuh C. papeda memiliki panjang rata-rata sekitar 60,7 milimeter. Bagian dorsumnya cokelat muda, memiliki pola dengan tujuh atau delapan tanda cokelat gelap melintang sempit dan tidak beraturan antara ketiak dan selangkangan.",positif
+2022-056-05.json,"Cecak Jarilengkung Papeda, Jenis Baru dari Pulau Obi","Cecak Jarilengkung Papeda, Jenis Baru dari Pulau Obi | Sisi punggung ekor bengkok, di bagian dasar memiliki pita gelap menyempit, melebar saat ekor mengecil. Cecak ini memiliki keunikan saat berada di alam maupun ketika diawetkan.“Semua area berwarna cokelat pucat dengan bagian dorsum bewarna abu-abu, krem, atau kuning kecokelatan, sedangkan supercilium dan canthus berwarna kuning keemasan,” papar AwalBaca: Cyrtodactylus jatnai, Spesies Baru di Taman Nasional Bali Barat  Penemuan sebelumnyaSebelumnya, Awal Riyanto dan kolega menemukan cecak jarilengkung jenis baru di Kalimantan. Namanya, cecak jarilengkung hamidy [Cyrtodactylus hamidyi], dengan panjang tubuh sekitar 63 milimeter.Temuan ini sudah dipublikasikan di Jurnal Zootaxa, edisi 25 Agustus 2021.Cecak hamidy ini memiliki warna dasar tubuh cokelat, bagian belakang kepalanya terdapat corak semilunar. Ada semacam garis melintang cokelat gelap pada punggungnya yang dibatasi pola jaringan putih. Pada bagian tubuhnya terdapat garis melintang yang terkadang membentuk garis vertebral, sedangkan ekornya cokelat gelap, selang seling dengan warna putih.Secara morfologi C. hamidyi ini paling mirip sekali dengan C. matsuii. Dua spesies ini didokumentasikan dari dua tempat berbeda, yaitu Nunukan dan Tawau, dengan jarak sekitar 80 kilometer.Nama Hamidy yang disematkan pada cecak jarilengkung ini merupakan bentuk penghargaan kepada Amir Hamidy, herpetologis terbaik Indonesia. Herpetologis adalah pakar atau ahli yang berfokus dalam bidang keilmuan reptil dan amfibi.Baca juga: Cicak Jari Lengkung Petani, Spesies Baru di Penghujung 2015  Tahun 2020, Awal Riyanto dan rekan juga berhasil mengidentifikasi cecak jarilengkung di kawasan Taman Nasional Bali Barat [TNBB].Cecak ini dinamakan Cyrtodactylus jatnai dan sudah dipublikasikan di Jurnal TAPROBANICA Vol. 09, No. 1, Mei 2020.",netral
+2022-056-05.json,"Cecak Jarilengkung Papeda, Jenis Baru dari Pulau Obi","Cecak Jarilengkung Papeda, Jenis Baru dari Pulau Obi | Cyrtodactylus jatnai pada individu jantan dewasa memiliki ukuran maksimum SVL 66.8 mm, panjang kepala 19.5 mm. warna punggungnya cokelat kekuningan dengan bercak gelap, delapan pasang bercak gelap berbentuk persegi.Tak hanya itu, tampak juga sepasang bercak gelap membentuk huruf V di bagian belakang kepala. Terdapat garis gelap yang memanjang dari tepi lubang hidung bagian belakang menuju bagian depan dari sisik-sisik kecil yang mengelilingi mata, yang terputus di mata. Kemudian berlanjut hingga ke lubang telinga dan terputus bercak kekuningan di atas telinga.Cecak ini memiliki 16 buah pita berwarna gelap pada ekor. Terdapat bintil bintil pada lipatan sisi tubuh dengan dua hingga tiga baris bintil kuning yang letaknya bersebelahan dengan lipatan sisi tubuh. Jantan memiliki lubang femoro-precloacal, sementara betina tidak punya. Panjang ekornya 82.5 mm.Dari identifikasi, Cyrtodactylus jatnai sangat persis dengan jenis Cyrtodactylus batucolus  di Pulau Besar, Malaysia. Mirip juga dengan Cyrtodactylus darmandvillei di Pulau Flores dan Kalao, Indonesia; Cyrtodactylus jellesmae di Pualu Sulawesi, Indonesia; Cyrtodactylus kimberleyensis di Pulau E. Montalivet, Australia; Cyrtodactylus petani di Pulau Jawa, Indonesia; Cyrtodactylus sadleiri di Pulau Christmas, Australia; dan Cyrtodactylus seribuatensis di Pulau Seribuat, Malaysia.Namun jenis yang paling dekat secara morfologi dan filogeni adalah Cyrtodactylus seribuatensis dari Malaysia [Pulau Seribuat] dengan ukuran maksimum SVL 75 mm [vs 66.8], supralabial 8-13 [vs 9-11], dan infralabial 7-10 [vs 8 dan 9] dan sama-sama memiliki bintil pada bagian kepala.Menurut Awal, nama cecak jarilengkung jatnai ini terinspirasi dari nama ahli konservasi, ekologi, dan primatologi, yaitu Profesor Jatna Supriatna, yang lahir di Bali.“Dia adalah “The Conservation Warrior of Indonesia” untuk konservasi keanekaragaman hayati Indonesia,” tegasnya.   [SEP]",positif
+2022-056-12.json,"Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius","Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius | [CLS]     Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuklah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sejak akhir 2021, banjir melanda dari Gempol di ujung barat sampai Grati di wilayah timur Pasuruan. Alih fungsi lahan disebut-sebut sebagai penyebab.Sebaran banjir di Pasuruan kian meluas. Beberapa wilayah yang sebelumnya aman, kini mulai merasakan dampak air limpasan yang tak mampu tertampung sungai.Pada 23 Februari lalu, misal, banjir di Kecamatan Pandaan, saking derasnya air limpasan, sampai menggenangi jalur jalan naisonal Surabaya-Malang. Padahal, kecamatan ini relatif berada di dataran tinggi.“Hujan cukup deras di hulu. Sementara kondisi hulu juga seperti itu, banyak lahan rusak,” kata Andri Wahyudi, anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Pandaan.Tak hanya kabupaten, banjir juga terjadi di Kota Pasuruan 25 Februari lalu tak kalah parah. Di alun-alun, ketinggian air mencapai 30 sentimeter lebih, dan tak pernah terjadi sebelumnnya.Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf menyebut, curah hujan tinggi dinilai jadi penyebab banjir parah kali ini. Saluran-saluran air tak mampu menampung debit curah hujan.“Curah hujan turun cukup tinggi hingga tak tertampung. Selain itu, deforestasi daerah hulu juga turut memberi kontribusi,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.Deforestasi menyebabkan antara lain pendangkalah sungai karena terjadi sedimentasi, terutama sungai-sungai besar seperti Kali Gembong, Petung dan Kali Welang.Kali Gembong dan Petung, merupakan bagian daerah aliran sungai (DAS)) Rejoso berhulu di pegunungan Bromo Tengger Semeru. Kali Welang berhulu Gunung Arjuno-Welirang.Sedimentasi ketiga sungai turut berkontribusi banjir di wilayahnya. Upaya normalisasi tidak bisa dilakukan lantaran ketiga sungai itu jadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat. “Sedang kami usulkan untuk normalisasi,” katanya.   Lahan kritis ",negatif
+2022-056-12.json,"Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius","Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius | Berdasarkan peta jalan pengelolaan DAS Forum DAS Pasuruan (FDP), total lahan kritis di Pasuruan mencapai 31.873,04 hektar. Rinciannya, 16.204 hektar kritis. Sisanya 15.668,04 hektar sangat kritis.“Situasi seperti ini, jika tidak ditangani ya sampai nanti juga Pasuruan tidak akan bisa bebas banjir,” kata Lujeng Sudarto, Direktur Pusat Studi Advokasi Kebijakan ([email protected]).Pertambangan pasir dan batu (sirtu) juga marak hingga memicu banjir. Di Pasuruan, setidaknya ada 80 izin pertambangan seluas 2.500 hektar lebih.Dari jumlah itu, mayoritas di wilayah DAS Rejoso, sekitar 72 izin tambang. “Itu hanya data tambang berizin. Ada banyak lokasi-lokasi tambang tidak berizin,” katanya.Melihat dampak dari alih fungsi lahan ini, Lujeng pun mendesak pemerintah tak lagi menerbitkan izin tambang baru. Dia usul, pemerintah fokus rehabilitisi kawasan guna mengurangi dampak lebih parah di masa mendatang.Dia bilang, memang ada kontribusi pendapatan daerah dari tambang-tambang ini. Namun, katanya, kerugian dampak kerusakan lingkungan jauh lebih besar daripada pemasukan daerah. Terlebih lagi, dari tambang itu, hampir semua tak lakukan reklamasi.“Pemerintah jangan hanya berpikir soal pendapatan karena itu jelas tak sebanding. Jalan-jalan banyak rusak, banjir parah dimana-mana. Apa itu sebanding? Jelas tidak karena biaya rehabilitasi atau penanganan lebih besar daripada pemasukan daerah.” Baca juga: Ketika Banjir Bandang Landa Pasuruan Gunawan Wibiono, pakar hidrologi Universitas Merdeka (Unmer) Malang, ,mengatakan , perubahan tata guna lahan daerah hulu turut mempengaruhi intensitas banjiir di Pasuruan. Upaya penanganan, katanya, tak bisa sporadis tetapi menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan melibatkan multipihak.“Hukum alam itu air mengalir dari hulu ke hilir, dari daerah atas ke bawah. Artinya, apapun yang terjadi di hulu, akan berdampak pada dataran bawah.”",negatif
+2022-056-12.json,"Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius","Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius | Dalam penanganan banjir, biasa hulu alias DAS yang jadi salah satu pokok persoalan, jarang atau bahkan tak pernah tersentuh.DAS, merujuk definisi pemerintah, merupakan suatu wilayah daratan merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air uang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alamiah. Dari gambaran itu, katanya, tak satupun jengkal lahan keluar dari zona DAS.“Karena itu, bagaimana kondisi DAS, pasti akan membawa pengaruh pada kehidupan,” kata Gunawan.Dalam peta jalan pengelolaan DAS terbitan FDP, wilayah Pasuruan terbagi dalam sembilan kawasan DAS, yakni, Kembeng/Brantas, Kapasan, Kedunglarangan, Lawean, Pateman, Rejoso, Tandu, Tempuran, dan Welang.DAS-DAS itu berhulu di pegunungan Arjuno-Welirang dan Bromo Tengger Semeru, yang merupakan penghasil sayur-mayur, produk perkebunan dan kehutanan, seperti kentang, kubis, wortel, kopi, cengkih dan lain-lain.Dari sembilan DAS itu, DAS merupakan terluas mencapai 62.243 hektar. Disusul DAS Welang 52.289 hektar, Tempuran 39.315 hektar dan Kedunglarangan 22.915 hektar. Kemudian, DAS Lawean 7.635 haktar, Kapasan 3.406 hektar; Kembang/Brantas 1.189 hektar, Pateman 1.158 hektar dan Tandu 1.029 hektar.  Baca juga: Banjir Pasuruan, Bentang Lahan Perlu jadi Perhatian Masalahnya, dari sembilan DAS itu, tak semua dalam kondisi baik. Tiga dalam klasifikasi dipulihkan, yakni DAS Kembeng/Brantas, Lawean dan Welang. Enam DAS lain berstatus dipertahankan.Tingginya alih fungsi lahan di kawasan DAS, baik untuk pertanian holtikultura maupun kegiatan lain seperti pertambangan memberi kontribusi banjir Pasuruan.Praktik pertanian tak ramah di lereng-lereng pegunungan, katanya, meningkatkan potensi air limpasan (run off) dan erosi tinggi. Dampaknya, badan-badan sungai mengalami sedimentasi.Gunawan mengatakan, alih guna lahan dari hutan ke budidaya massif terjadi dalam tiga dekade terakhir.",negatif
+2022-056-12.json,"Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius","Antisipasi Banjir, Lahan Kritis di Pasuruan Perlu Penanganan Serius | Alih fungsi lahan, katanya, menyebabkan vegetasi berkurang hingga mengurangi infiltrasi air ke dalam tanah dan menyebabkan limpasan air permukaan.Lumpur-lumpur yang terbawa juga membuat sedimentasi lebih cepat, katanya, hingga akhirnya memicu banjir di daerah sekitar aliran sungai. ******** [SEP]",negatif
+2022-063-18.json,"KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan","KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan | [CLS]  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Sistem ini berbasis kuota ke industri atau kelompok nelayan.“Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kami untuk menjaga lingkungan laut dan pada saat yang bersamaan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini akan dimulai pada tahun ini, tahun 2022,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melalui Ketua Pelaksana Unit Kerja Menteri Anastasia Rita Tisiana dalam acara dialog Blue Halo-S di Bali, Selasa (1/3/2022), seperti dikutip dari siaran pers. Program Blue Halo-S ini memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.Melalui kebijakan penangkapan berbasis kuota, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota yang ditawarkan mencapai 5,99 juta ton per tahun. Angka tersebut setengah dari jumlah stok ikan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan sebanyak 12,5 juta ton.Menteri Trenggono menyebut kebijakan penangkapan terukur sejalan dengan prinsip ekonomi biru, di mana kegiatan ekonomi di dalamnya mengutamakan prinsip keberlanjutan ekosistem. KKP juga akan memperkuat pengelolaan wilayah konservasi untuk menjamin populasi ikan terjaga setiap tahunnya.Selain enam zona untuk penangkapan berbasis kuota, ada satu zona yang disiapkan sebagai lokasi pemijahan (spawning) dan pengasuhan (nursery ground) yakni WPPNRI 714 yang selama ini menjadi tempat pemijahan ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi, salah satunya tuna. Perairan ini merupakan salah satu wilayah konservasi di Indonesia.",positif
+2022-063-18.json,"KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan","KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan | Penerapan kebijakan penangkapan terukur diyakini membuka banyak peluang investasi di bidang perikanan, mulai dari kegiatan di hulu hingga hilir. Peluang ini utamanya diberikan kepada pelaku usaha domestik, disusul investor dari luar negeri.“Kegiatan Blue Halo-S dapat berpartisipasi sebagai investor dalam kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota ini berdasarkan peraturan KKP dengan syarat dan ketentuan,” ujarnya.baca : Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022  Persyaratan dan ketentuan tersebut di antaranya mengajukan izin penangkapan ikan ke sistem perizinan KKP. Jumlah penangkapan dibatasi berdasarkan kuota yang ditentukan oleh KKP, dan ikan harus didaratkan dan diproses di pelabuhan pendaratan yang ditentukan.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dipungut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan diawasi oleh BPKP dan KPK. Blue Halo-S bisa bekerja sama dengan nelayan lokal dan koperasi nelayan untuk mendapatkan dan mengelola kuota penangkapan. Nelayan lokal diklaim akan mendapatkan 20% dari total kuota.Seiring penerapan kebijakan penangkapan terukur, KKP juga tengah menyiapkan teknologi berbasis satelit yang terintegrasi, yang akan digunakan sebagai sistem utama pengawasan operasi penangkapan ikan. Sistem tersebut akan mengoptimalkan penggunaan Integrated Surveillance System (ISS) yang terhubung dengan kapal pengawasan penangkapan ikan.Dialog ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, serta Laurene Powell Jobs, janda dari almarhum Steve Jobs yang juga pendiri Earth Alliance, organisasi yang fokus pada kelestarian lingkungan.",positif
+2022-063-18.json,"KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan","KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan | Sebelumnya, Program Blue Halo-S ini sempat dibahas dalam rapat koordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Agustus 2019. Dalam arsip berita KKP tersebut disebutkan, tujuan rapat menindaklanjuti Program Blue Halo-S yang merupakan sebuah konsep pengelolaan perikanan dan konservasi laut yang berkelanjutan dengan menerapkan kawasan konservasi yang sangat dilindungi (no take) serta daerah di sekitarnya sebagai konsesi untuk aktivitas ekonomi.baca juga : Penangkapan Terukur, Masa Depan Perikanan Nusantara  Selanjutnya dari LSM Conservation International memaparkan bahwa Blue Halo-S merupakan perairan di luar/sekitar kawasan konservasi yang keberadaan sumber daya ikannya ditentukan dan dipengaruhi oleh kawasan konservasi melalui proses bioekologi.Konsep Blue Halo-S adalah memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi. Ikan yang ditelurkan dan dibesarkan di kawasan konservasi akan tumpah ke perairan yang berdekatan sebagai ikan dewasa. Ikan-ikan ini akan menjadi target operasi penangkapan ikan komersial.Selanjutnya, perusahaan atau kelompok usaha yang menangkap ikan atau memanfaatkan sumber daya ikan di Blue Halo-S, harus berinvestasi dalam pengelolaan konservasi jangka panjang seperti: patroli berkelanjutan, pemantauan dan evaluasi biologis dan sosial, pembangunan kesadaran masyarakat, pengembangan pendidikan dan mata pencaharian, dikelola bersama oleh pemerintah.Diharapkan konsep ini akan menjadi sistem pembiayaan baru untuk konservasi agar tidak tergantung pada APBN atau APBD. Juga dapat menjadi program Kementerian/Lembaga dengan mengkaji secara bioekonomi, manajemen perikanan, dan aspek legal. Proyek percontohan akan dilaksanakan di Fakfak dan Misool, Papua Barat.",positif
+2022-063-18.json,"KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan","KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan | Tim perwakilan dari KKP merangkum beberapa kesimpulan dalam rapat tersebut antara lain, sebelum konsep ini diimplementasikan, diperlukan kajian mendalam secara ilmiah terkait konsep Blue Halo-S ini serta keuntungannya untuk masyarakat setempat, kemudian perlu kajian gap analysis terhadap regulasi yang terkait konsep Blue Halo-S.Berikutnya, penentuan Blue Halo-S harus disesuaikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) atau Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).Saat ini untuk kawasan konservasi sudah tercantum dalam rencana zonasi tapi untuk Blue Halo-S belum ditentukan pemanfaatan ruang lautnya, dan pengelolaan harus dilakukan secara formal dan dikaitkan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau lembaga seperti Badan Layanan Umu (BLU).perlu dibaca : Laut Arafura Jadi Panggung Pertunjukan Utama Penangkapan Ikan Terukur  World Ocean Summit Di Jakarta, Menteri Trenggono kenalkan kebijakan penangkapan terukur di World Ocean Summit (WOS) ke-9 pada Selasa (1/3/2022). WOS ke-9 berlangsung secara virtual dari Lisabon, Portugal pada 1-4 Maret 2022. Ada lebih dari 140 pembicara dan ribuan peserta dari perwakilan pemerintahan, pimpinan industri berbasis laut, akademisi, hingga civil society yang fokus pada kesehatan laut.Dalam siaran pers KKP disebutkan, Trenggono memaparkan presentasinya tentang “Visi Indonesia 2045: Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia.”Penerapan kebijakan penangkapan terukur merupakan satu dari tiga fase utama dalam transformasi tata kelola perikanan di Indonesia. Pada fase ini, kebijakan penangkapan ikan berbasis kuota tersebut dibarengi dengan restrukturisasi ekonomi nelayan dan pembudidaya ikan.Fase selanjutnya berupa percepatan pertumbuhan berfokus pada ekonomi biru, serta memperkuat pertumbuhan tersebut. Melalui fase-fase ini, menurutnya Indonesia menargetkan menjadi pengelola perikanan berkelanjutan yang diakui dunia.",positif
+2022-063-18.json,"KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan","KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan | Sebagai negara Ocean Panel, Indonesia menjadikan prinsip ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk mewujudkan keberlanjutan laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dalam presentasinya, Menteri Trenggono turut menayangkan video dua menit yang berisi tentang substansi kebijakan penangkapan terukur di Indonesia. Salah satu isinya mengenai peluang investasi di bidang perikanan yang bisa dimanfaatkan para investor dari dalam maupun luar negeri.Acara yang digelar oleh Economist Impact tersebut bertujuan melakukan katalisasi ekonomi kelautan yang berkelanjutan dengan mengubah cara bisnis yang berlangsung di lautan. Selain itu untuk mendorong kolaborasi lintas negara bagaimana mengambil tindakan untuk memulihkan kesehatan laut.baca juga : Pengawasan Terintegrasi untuk Penangkapan Ikan Terukur Mulai Awal 2022  Memantau kepatuhan kuotaKetua Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) Prof Indra Jaya dikonfirmasi Mongabay, Rabu (2/3/2022) mengatakan besarnya kuota penangkapan ikan mengikuti rekomendasi Komnas, tidak boleh melewati stok. “Misi menteri mengedepankan ekologi dibanding ekonomi, saya terjemahkan mempertahankan sumberdaya keberlanjutan sumberdaya ikan. Berapa yang bisa dimanfaatkan?” sebutnya.Dalam skema kuota ini menurutnya adalah kewajiban melaporkan jumlah yang ditangkap dan berapa yang masuk PNBP. “Selama ini tidak ada kewajiban melaporkan berapa yang ditangkap setelah dapat izin,” sebut Indra.",netral
+2022-063-18.json,"KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan","KKP Tawarkan Penangkapan 5,99 Juta Ton Ikan Berbalut Konservasi untuk Perusahaan | Pengaturan pemberian kuota antara perusahaan besar dengan kelompok nelayan ini menurutnya akan dilakukan Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Ia berharap kapal besar dan nelayan tradisional tidak beroperasi di satu wilayah yang sama. “Harus lebih ke zonasi agar tidak banyak konflik, misal nelayan tradisional dibatasi 12-24 mil, yang besar di luar itu. Jangan sampai di lokasi yang sama, potensi konfliknya besar,” tuturnya. Apalagi kapal perikanan industri sudah dilengkapi sistem posisi kapal, jika pengawasan ditegakkan, akan terpantau lokasi penangkapannya.Bagaimana mengawasi kepatuhan kuota ini nanti? Menurut Indra, sistem elektronik log book harus berjalan. Demikian juga kepatuhan enumerator pelabuhan perikanan,dan bukti setoran pajak.  [SEP]",netral
+2022-064-18.json,Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana,"Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana | [CLS]  Beton tebal setinggi tiga kali tubuh manusia dan selebar mobil sudah terbangun di sepanjang sungai Tukad Unda yang jadi kawasan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) baru. PKB akan dibangun di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Agung, abrasi, dan tsunami.Barisan beton yang mengelilingi sungai itu sudah nampak hampir selesai. Fungsinya sebagai batas sempadan sungai. Karena Tukad Unda adalah jalur lahar erupsi gunung tertinggi di Bali itu. Termasuk saat erupsi terakhir 2018 lalu. Material batu, pasir, dan lumpur meluber sampai pinggiran sungai dan bermuara di pantai pesisir Kabupaten Klungkung.Puluhan kendaraan alat berat dan truk pengangkut material parkir rapi pada 12 Januari 2021 lalu. Menyambut para pejabat dan Gubernur Bali Wayan Koster yang akan meletakkan batu pertama pembangunan aneka fasilitas di PKB termasuk hotel, apartemen, dan marina.Gambar dan peta rencana pembangunan dipasang sebagai papan penyambut tamu yang memenuhi tenda di areal lapang lokasi pembangunan. Seremonial untuk meresmikan dimulainya pembangunan kawasan PKB ini berlangsung meriah dan mewah di tengah lapangan berdebu karena material bangunan.baca : Pengungsi Menambang Material Erupsi Gunung Agung  Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Agung, kawasan PKB ini termasuk KRB 1. Dalam peta diwarnai kuning dengan radius 12 km dari Gunung Agung, berpotensi terlanda aliran lahar/banjir. Selain itu, kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan longsoran/reruntuhan tebing.Sementara KRB II, radiusnya 9 km, berpotensi sedang kena awan panas, aliran lava, dan aliran lahar. Berikutnya KRB III, radius sampai 6 km, termasuk zona merah, artinya berpotensi tinggi terlanda awan panas, aliran lava, guguran lava, dan gas berbahaya.",negatif
+2022-064-18.json,Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana,"Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana | Gubernur Wayan Koster dalam pidatonya mengatakan pada 2020-2021 lahan yang sudah dibebaskan 150 ha. Dalam proses pembebasan saat ini sekitar 60 ha. Keseluruhan kontrak adalah kontrak tahun jamak yang sudah ditandatangani bersama penyedia jasa yang menang, melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2021/2022 yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Dari alokasi pagu anggaran digunakan untuk kegiatan pematangan lahan sebesar Rp535,6 Miliar, dan telah terkontrak Rp426,2 Miliar. Sisa pagu anggaran sebesar Rp109,4 Miliar. Sisa pagu anggaran ini digunakan untuk pematangan lahan pada tahap selanjutnya.baca  juga : Sistem Peringatan Dini Siaga Bencana Gunung Agung Belum Bagus. Kenapa?  Pembangunan PKB adalah salah satu program prioritasnya. Menurutnya, Art Center saat ini di Kota Denpasar sudah tidak memadai karena kapasitasnya kecil, sementara konten seni yang dilibatkan dalam Pesta Kesenian Bali makin banyak dan kurang akses parkir.Berbeda dengan Art Center Denpasar yang hanya berupa area pertunjukan dan diskusi, rancangan PKB baru di Klungkung ini lebih mirip resor wisata. Fasilitas yang dibuat adalah taman rekreasi, danau buatan, panggung terbuka, museum, apartemen, hotel, dan marina.Pilihan lokasi PKB ini direncanakan pada 2017, saat Koster belum jadi Gubernur. Ia mengaku sudah tertarik membangun PKB di kawasan eks Galian C (penambangan pasir, batu kerikil) dan berkoordinasi dengan Bupati Klungkung untuk memanfaatkan 104 ha tanah negara dan lahan sitaan di kawasan ini. Namun lahan yang diperlukan lebih dari 3 kali lipatnya yakni 334 ha.Selain danau buatan, juga akan dibuat sungai buatan dari limpasan sungai Tukad Unda sehingga bisa menjadi wisata air. Sumber air ini juga akan dimanfaatkan oleh hotel, restoran, dan lainnya di PKB.",netral
+2022-064-18.json,Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana,"Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana | PKB ditargetkan selesai 2024 dengan perkiraan kebutuhan dana Rp1 triliun. Selain areal rawan bencana, Koster juga menyebut areal ini ada arwah-arwah korban erupsi dan dampak peristiwa G30S. Ia berjanji akan membuatkan upacara penyucian.baca juga : Mengenal Potensi dan Belajar Mitigasi Bencana di Kaki Gunung Agung. Bagaimana itu?  Menakar Kerugian InvestasiIGB Eddy Sucipta, ahli geologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang beberapa kali membuat modeling simulasi evakuasi untuk warga di kawasan rawan bencana erupsi Gunung Agung memberi sejumlah catatan di lokasi pembangunan PKB baru itu.Pertama, pembangunan mengacu tata ruang, jika sudah diizinkan maka yang perlu diperhitungkan mitigasinya. Misalnya apakah sudah diestimasikan kerugiannya jika terjadi erupsi dan luberan lahar di lokasi yang akan padat bangunan dan aktivitas manusia. Saat ini sudah bisa diperhitungkan waktu evakuasi jika ada erupsi Gunung Agung lagi. Manusia bisa menghindar, namun bangunan tidak.Jika terjadi erupsi, kecepatan material lahar sampai ke hilir bisa diperhitungkan. Jika alirannya kuat, sempadan sungai bisa jebol. Karena itu perlu menghitung biaya kerugian investasinya. “Bangunan tidak bisa mengungsi, manusia bisa. Masalahnya, kapan Gunung Agung akan erupsi lagi? Awan panas bisa jauh lebih cepat,” ingatnya saat dikonfirmasi Mongabay Indonesia.Menurut Eddy, kawasan jalur lahar ini juga perlu diperhitungkan kekuatan materialnya karena secara geologi adalah area pengisian lahar. Perlu dicek sejauh mana material batuan ini mengeras dan bisa jadi pondasi gedung.“Tidak gampang membangun di bekas lahar, batuannya lepas-lepas, karena itu lokasi tersebut jadi penambangan pasir. Di sisi lain, pemanfaatan lahan penting, agar tidak jadi sumber penyakit. Amdalnya harus jelas,” tambah Eddy.baca juga : Geo Virtual Gunung Agung, Kapan Bisa Dibuka Kembali?  ",negatif
+2022-064-18.json,Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana,"Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana | Wayan Mardika, Kelian (pimpinan) Subak Gunaksa yang beranggotakan sekitar 236 petani dan lebih dari 129 hektar lahan sawah ini mengatakan pernah ikut sosialisasi dampak lingkungan PKB. Ia sendiri tidak keberatan namun minta kepastian tentang areal persawahan yang akan dialihfungsikan.Saat ini sekitar 5-7 hektar sawah kelompok Subak Gunaksa yang dialihfungsikan dan sisanya masih dalam tahap pembebasan lahan. Ia berharap masih ada sawah yang lestari, dan minta pemerintah memastikan saluran irigasi untuk kebutuhan pengairan sebelum pembangunan jalan menuju PKB dikerjakan.Untuk dampak bencana, ia menggantungkan sepenuhnya ke pemerintah untuk memastikan keamanan warga. “Kalau banjir tahunan mungkin tidak meluap, kecuali lahar erupsi,” katanya.Sedangkan Putu Widiada, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klungkung menyebut sudah ada tim yang merancang mitigasi dampak letusan Gunung Agung.Ia berharap tim ini tidak hanya melakukan mitigasi di hilir saja. Juga di hulu yakni sekitar Gunung Agung agar luapan lahar tidak langsung melanda di 13 desa terdampak di Klungkung.Saat ini sekitar lokasi PKB adalah lahan kosong, jadi ia tak begitu khawatir. Namun, jika kompleks PKB ini sudah jadi, bakal berisi aneka bangunan dan fasilitas wisata serta ribuan pengunjung. Bagaimana antisipasinya?“Kalau ada bangunan, bisa timbul korban bangunan dan jiwa. Baru bisa memperkirakan kerugiannya,” elaknya. Ia juga tidak begitu khawatir dengan dampak erupsi karena sudah bisa diantisipasi. Misal Gunung Agung akan erupsi, dengan teknologi canggih sudah diketahui kekuatan dan berapa laharnya.Selain KRB erupsi, area lokasi PBK dan pesisir Klungkung lain adalah kawasan rawan tsunami dan abrasi. Ia mengaku sudah membuat jalur evakuasi dan sosialisasi ke warga.",netral
+2022-064-18.json,Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana,"Pusat Kebudayaan Bali Baru di Kawasan Rawan Bencana | Sementara Made Krisna Dianta dari Walhi Bali juga sudah menyampaikan peringatan terkait kerawanan bencana di lokasi pembangunan PKB baru. Menurutnya pembangunan PKB ini merupakan proyek akomodasi yang dibalut kebudayaan Bali. “ (PKB) dibangun di atas rawan bencana. Jalur lahar, daerah dilintasi lempeng gempa megatrust 6 SR, dan bisa terjadi likuifaksi,” urainya dalam sebuah diskusi pada 10 Februari lalu.  [SEP]",netral
+2022-065-09.json,Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi,"Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | [CLS]     Adi Ismanto, khawatir saat Sungai Jambi di Desa Jambi Tulo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi dikeruk atas nama normalisasi sungai kuno. Sungai Jambi merupakan jalur kuno semasa peradaban Hindu-Budha yang telah lama ‘mati’.Dalam senyap tertutup vegetasi rimbun puluhan tahun, Sungai Jambi jadi rumah puluhan jenis ikan lokal. Kini, belasan kilometer sungai yang melintasi lima desa: Mudo, Muaro Jambi, Danau Lamo, Desa Baru dan Jambi Tulo, kini dikeruk. Pohon-pohon ditumbangkan.Dia khawatir normalisasi tak hanya menghancurkan habitat ikan, juga menghilangkan anggrek alam. Perlahan kearifan masyarakat lokal, katanya, ikut terancam punah,Sejak lama masyarakat Desa Jambi Tulo, tempat Adi tinggal, punya tradisi berburu ikan di Sungai Jambi yang disebut batelek.Orang-orang macam Adi yang melakukan tradisi batelek akan memanjat pohon besar di tepian sungai. Tongkat bambu dengan unjung tombak bermata dua—bentuk mirip kail—digenggam. Mereka berdiam diri menanti ikan muncul ke permukaan. Jenis ikan yang mereka tangkap seperti toman, bujuk, gabus, belida, gurame, dan jale.Masyarakat juga berburu ikan malam hari atau disebut nyolo atau nyoloh—berarti merangai. Mereka mencari ikan-ikan yang terjebak dalam soak—tepi sungai landai dan tergenang ketika air sungai pasang.Jenis ikan yang muncul malam hari lebih banyak, macam sepat, tembakang, betok, lais, baung, lembat, kalang, belut dan gabus.Meski tak banyak, ikan dari batelek dan nyolo itu cukup untuk lauk mereka.Pengerukan sungai sepanjang 13 kilometer oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWS) VI Jambi hampir delapan bulan sejak Maret tahun lalu merusak habitat ikan.Adi mengantarkan saya melihat sungai yang dinormalisasi di Desa Jambi Tulo. Dia menunjukkan bentang Sungai Jambi berubah.",negatif
+2022-065-09.json,Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi,"Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | Lumpur dikeruk sedalam setengah hingga satu meter, ditumpuk di kanan kiri sungai membentuk tanggul setinggi dua meter, panjang belasan kilometer mengikuti jalur normalisasi. Sempadan sungai yang dulu landai, tempat gabus bersarang dan bertelur, kini tertutup tanggul.“Di sepanjang bantaran sungai itulah ikan dulu bertelur. Sekarang tanggul semua, dimana ikan nak bertelur lagi?” tanya Adi.  Normalisasi, katanya, akan memunculkan budaya baru di Muaro Jambi. “Budaya setrum, budaya putas-meracun ikan.”“Kenapo selama ini ikan di sungai tidak habis-habis. Karena saat diputas ikan akan berlindung di bawah rongga akar pohon. Kalau pohon dihabisi, gak ada tempat sembunyi lagi. Sekali putas kena semua. Mati.”Normalisasi juga membabat habitat anggrek seiring hilangnya pepohonan di sepanjang Sungai Jambi. Pohon-pohon berumur puluhan, bahkan ratusan tahun itu hilang. Ada bungur (Lagerstroemis speciosa), simpur (Dillenia), belanti (Sterculia gilva Miq), rengas (Gluta renghas), laban (Lagerstroemia speciosa), tampang, maupun cempedak air (Paratocarpus triandus). Ia rumah bebagai jenis anggrek alam.Adi bersama Gerakan Muaro Jambi Bersakat, komunitas penyelamat anggrek alam di Muaro Jambi, bertahun-tahun berupaya menjaga anggrek alam di Jambi Tulo.Jenis-jenis anggrek Muaro Jambi yang dulu banyak di hutan Pematang Damar, habis terbakar pada 2019.Dampak normalisasi makin luas, habitat rotan di sepanjang Sungai Jambi juga ikut dikeruk. Beberapa jenis rotan bahan kuliner di Muaro Jambi ikut terancam. Masyarakat Muaro Jambi terkenal dengan kuliner sambal cenget atau gulai cenget. Kuliner khas Melayu ini dari umbut rotan getah.“Rotan rumbai untuk kerajinan itu habis galo—semua,” kata Adi. Sungai kaya ",negatif
+2022-065-09.json,Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi,"Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | Sungai memiliki komposisi kompleks, tak sebatas biotik dan abiotik. Tedjo Sukomono, peneliti biologi Universitas Jambi yang fokus meneliti ikan air tawar Sumatera mengatakan, Sungai Jambi tidak hanya sebagai saluran air atau kanal kuno. Di sana juga rumah banyak biota.“Kalau sudah dikeruk, kita bahasnya biodiversiti di sana.”Dia bilang, pengerukan sungai menyebabkan pengadukan yang membuat lumpur naik dan oksigen dalam air berkurang. “Itu bisa membunuh ikan. Kebanyakan ikan mati massal karena ada pengadukan. Bisa saja mereka mati di dasar, jadi tidak kelihatan.”Dalam kondisi demikian, hanya golongan ikan hitam (black fish) yang kemungkinan bisa bertahan, seperti sepat, betok, sepatung, gabus, bujuk, toman, lembat, dan jale, karena mereka bisa mengambil oksigen di udara—di luar air. Jenis ikan putihan seperti belida, patin, lampam, seluang, dan lais, katanya, akan sulit bertahan.Pengerukan sungai juga akan menghancurkan vegatasi air yang punya fungsi penting sebagai tempat mencari makan (viding area), rering area (tempat memelihara larva) sponing area (tempat memijah) dan cruring area (pertumbuhan).“Kalau habitat rusak, semua itu terganggu.”  Vegatasi di sekitar sungai juga penting karena ada beberapa jenis ikan perlu pohon sebagai naungan. Sinar matahari yang terhalang vegetasi membuat oksigen dalam air makin banyak dan planton yang tumbuh di serasah pohon jatuh ke air makin banyak. Kondisi ini, katanya, sangat diperlukan untuk hidup jenis ikan omnivora seperti gurame dan patin.“Jenis ikan omnivora suka hidup di bawah vegetasi rimbun, karena mereka bisa makan buah,’’ kata Tedjo.Dia contohkan, bujuk (Channa lucius) perlu naungan. “Karena bujuk salah satu indikator vegatasi yang baik. Ikan-ikan omnivora hidupnya juga tergatung dengan vegetasi sekitar.”Pengerukan sungai tanpa kajian mendalam, katanya, akan berdampak buruk, bisa menyebabkan kerusakan habitat ikan.",negatif
+2022-065-09.json,Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi,"Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | “Jika di sana (Sungai Jambi) ditemukan jenis ikan dilindungi seperti belida harusnya penanganan berbeda, tidak bisa asal keruk.”Meski begitu, katanya, sungai punya kemampuan memperbaiki diri tetapi perlu waktu relatif lama. “Kalau hanya air keruh tidak ada kerusakan habitat, saat ada hujan bisa pulih kembali. Yang jadi masalah, habitat yang hilang, ikan bisa kembali atau tidak?”Tedjo khawatir, makin banyak jenis ikan terancam punah di Jambi karena kerusakan lingkungan begitu masif. Padahal, Jambi salah satu titik habitat ikan air tawar. Habitatnya menyebar luas, mulai rawa, danau–di gunung dan dalam hutan–hingga sungai.Setidaknya, ada 11 spesies ikan air tawar di Jambi dengan kondisi menghawatirkan. Ada empat spesies status endangered, yaitu, arwana silver, ridiangus, putak dan belida. Tiga lainnya lais kaca, parang bengkok, dan sepat mutiara dalam kondisi hampir terancam (near threadned). Sedangkan, kerapu rawa, tilan, flying fox, botia dalam status kepras (least concern). Gurami coklat yang dikabarkan mulai sulit masih belum dievaluasi (not evaluate).Rido, Ketua Pemuda Peduli Lingkungan Muaro Jambi yang ikut memantau proses normalisasi, mengaku tak melihat ada ikan mati.“Dari Dusun Mudo sampai Amburan Jalo—di Desa Baru, itulah kami baru lihat ikan betok, serapil dan belut. Kalau dari Amburan Jalo sampai Jambi Tulo, tidak ketemu ikan, ikan kecil juga gak ketemu.”Dia menyinggung tradisi batelek jarang dilakukan masyarakat Muaro Jambi sejak 2000-an. Penyebabnya, sungai penuh sampah dari limbah kayu bekas tebangan kayu. Beberapa bagian Sungai Jambi juga mulai tersedimentasi setelah puluhan tahun tak jadi jalur transportasi.“Justru kalau mau menghidupkan tradisi batelek, sungai itu harus dibersihkan dulu.”Dia contohkan, masyarakat Desa Muaro Jambi kembali batelek di Danau Kelari, dekat Candi Astano yang sudah dinormalisasi.  Pengendalian banjir",negatif
+2022-065-09.json,Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi,"Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | Frengki Parulian Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai BWS VI Jambi menyebut, proyek normalisasi Sungai Jambi sebagai upaya pengendalian banjir.“Kalau kita lihat masalah di Jambi, itu banjir. Lihat perumahan Kembar Lestari, banjir. Itu akibat dulu waktu pembangunan tidak dipikirkan, sekarang jadi masalah.”“Ini jangka panjang, ketika bertambahnya penduduk, pariwisata makin berkembang. Kalau tidak kita kendalikan (banjir) sekarang ini, akan menjadi masalah ke depan.”Normalisasi sudah lama dia usulkan, bahkan sebelum 2015, tetapi baru terlaksana 2021. Dia menunjukkan foto Sungai Berembang—satu aliran dengan Sungai Jambi—tertutup enceng gondok sebelum normalisasi.Dia senang karena Sungai Berembang sudah normalisasi hingga bermanfaat sebagai tempat wisata masyarakat, dan menunjang wisata Candi Muarajambi.Saya menunjukkan foto Sungai Jambi di Desa Jambi Tulo yang sudah normalisasi. Terlihat tunggul kayu di tengah sungai berdiameter setengah meter bekas ditebang. Sepanjang sempadan sungai juga tak ada lagi pohon besar.“Itu bukan pohon yang ditumbang, tetapi tunggul yang tertinggal di tengah suangai dipotong setara muka air,” kata Frengki membantah.Selama proses normalisasi, mereka klaim selalu didampingi Komunitas Sungai di Muaro Jambi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jambi. Dia tegaskan, tidak ada pohon ditebang dan tak ada ikan mati saat sungai dikeruk.“Tidak mungkin BWS punya niat merusak sungai, orang kita yang dikasih tanggung jawab menjaga sungai. Ini kan daerah cagar budaya, tidak boleh sembarangan.”Frengki bilang, normalisasi Sungai Jambi tidak berhenti di Jambi Tulo, tetapi lanjut ke Desa Jambi Kecil, Setiris, Kademangan, Senaung, Sarang Burung dan Sembubuk. Panjang kerukan diperkirakan lebih 15 kilometer sampai ke Sungai Batanghari.  Jalur kuno",negatif
+2022-065-09.json,Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi,"Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | Proyek normalisasi bernilai Rp15 miliar itu juga berupaya menghidupkan jalur kuno yang lama mati guna mendukung ekowisata Candi Muarajambi, yang diusulkan jadi Situs Warisan Dunia sejak 2009.Dalam peta normalisasi BWS VI Jambi, Sungai Jambi terlihat memotong aliran Sungai Batanghari dengan melewati sembilan desa, mulai dari Desa Sarang Burung, Sembubuk, Senaung, Kedemangan, Setiris, Jambi Kecil, Jambi Tulo, Desa Baru, Danau Lamo. Ujung Sungai Jambi kembali bermuara menuju Sungai Batanghari. Sungai Jambi juga terhubung dengan kanal-kanal kuno yang mengelilingi Kompleks Candi Muarajambi.“Dulu, belum ada jalan, jadi orang kalau mau ke candi lewat sungai itu,” kata Faizal, Ketua Unit Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi.Meski demikian, dia menolak BPCB disangkut-pautkan dengan proyek normalisasi sungai kuno. Faizal bilang, sungai yang kena normalisasi di luar Candi Muarajambi.Kawasan inti Candi Muarajambi, katanya, hanya di Desa Muaro Jambi dan Danau Lamo, luas 3.981 hektar, terluas di Asia Tenggara. Desa penyangga berada di Desa Baru, Tebat Patah, Kemingking dalam, Kemingking Luar, Teluk Jambu, Dusun Mudo. Desa-desa ini berada di Kecamatan Maro Sebo dan Taman Rajo. ***Adi ragu dengan dalil normalisasi untuk pengendalian banjir. Empat dekade di hidup di Jambi Tulo, sekalipun dia belum pernah alami banjir besar. Selama ini, banjir sebatas luapan Sungai Batanghari, saat musim hujan.“Paling sebatas kebun warga, gak sampai rumah.”Menurut dia, proyek normalisasi justru menghilangkan tanda-tanda alam, dan masyarakat tidak memahami lagi perilaku sungai.“Kalau dulu dimana gondang—keong air tawar—itu bertelur, berarti banjir tahun ini sebatas telur itu tingginyo. Kalau sekarang kek mano nak baco, tanda alam sudah hilang.”Seharusnya, normalisasi sungai kuno sama persis dengan proses ekskavasi bangunan candi, tanpa mengubahnya.",negatif
+2022-065-09.json,Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi,"Ketika Pemerintah Normalisasi Sungai Kuno di Jambi | “Harusnyo tidak ada yang diubah. Ekskavasi candi itu bae dikuas, diangkatnyo pelan-pelan. Ini (sungai) diobrak-abrik.”  ****** [SEP]",negatif
+2022-071-17.json,WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa?,"WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa? | [CLS]  Sejumlah aktivis lingkungan dari Wahana lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel menggelar aksi di lokasi bekas tambang nikel PT Prima Utama Lestari (PUL) di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.Perusahaan tambang ini pernah mendapat sanksi penghentian sementara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melalui surat yang ditandatangani Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang RI Lana Saria, 17 Januari 2021.Dalam aksinya, WALHI Sulsel membentangkan spanduk berukuran 10×5 meter bertuliskan “Save South Sulawesi Rain Forest” dan spanduk berukuran 6×2 meter bertuliskan “Stop Tambang Nikel di Sulawesi Selatan”.Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan pesan bagi pemerintah untuk serius melindungi hutan hujan yang ada di Sulsel dan menghentikan aktivitas tambang nikel yang sejauh ini berkontribusi besar terhadap kerusakan hutan hujan di Sulsel.“Hutan hujan di Sulsel terus mengalami kerusakan, terlebih lagi yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Aksi yang kami lakukan bersama Yayasan Bumi Sawerigading adalah pesan serius kepada Presiden Jokowi, agar segera bertindak melindungi hutan hujan di Sulsel, dengan menghentikan ekspansi tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur,” ungkapnya kepada media, Jumat (21/1/2022).baca : Catatan Akhir Tahun WALHI Region Sulawesi: Industri Nikel Ancam Sulawesi  Berdasarkan hasil monitoring WALHI Sulsel di awal tahun 2022, kerusakan hutan hujan di Sulsel karena tambang nikel terus meluas. Dan menimbulkan pencemaran sungai dan pesisir yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar.",negatif
+2022-071-17.json,WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa?,"WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa? | “Kami melihat kondisi sungai dan laut di Luwu Timur terus tercemar lumpur karena kegiatan tambang nikel, dan akibat dari pencemaran tersebut, ribuan perempuan tidak dapat mengakses air bersih setiap saat. Mereka harus menunggu sungai bersih untuk dapat minum dan mandi. Kami pun berdiskusi langsung dengan nelayan. Bagi nelayan, pencemaran lumpur telah menurunkan hasil tangkap dan pendapatan mereka,” katanya.Amin mengatakan pihaknya tidak akan berhenti mendesak pemerintah untuk menghentikan tambang nikel dan melindungi hutan hujan di Sulawesi Selatan, maupun di Sulawesi.“Untuk saat ini, kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi atau bahkan mencabut izin usaha pertambangan PT CLM (Citra Lampia Mandiri). Masyarakat terkhusus perempuan yang menggantungkan hidup di sungai dan laut telah lama menerima dampak pencemaran lumpur akibat tambang nikel mereka,” ungkapnya. Tambang Penyebab Deforestasi TerbesarMenurut Amin, kebutuhan akan lahan yang luas dari industri pertambangan khususnya nikel di Sulawesi harus mengorbankan hutan yang sangat luas, yang berfungsi ekosistem hutan yang sangat besar dan esensial bagi masyarakat.“Aktivitas industri pertambangan nikel seperti halnya dengan aktivitas industri ekstraktif lainnya yang rakus lahan dan berkontribusi menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aktivitas pertambangan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam satu dekade terakhir mendorong deforestasi yang sangat luas pada wilayah-wilayah yang masuk dalam zona lingkar tambang,” jelasnya.Menurutnya, dalam rentan waktu 2016-2020 perubahan tutupan hutan primer pada wilayah konsesi pertambangan di Luwu Timur telah berkurang sebesar 782,30 hektar. Aktivitas industri pertambangan nikel juga menggerus kawasan hutan lindung yang dijaga dengan ketat oleh masyarakat adat dan lokal, serta UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.",negatif
+2022-071-17.json,WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa?,"WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa? | “Namun, yang terjadi deforestasi akibat penambangan nikel kian meluas dari tahun ke tahun.”baca juga : Ketika Hutan Lindung Sulawesi Tenggara Terbabat jadi Tambang Nikel  Selain itu, melihat perubahan tutupan hutan didominasi oleh pertanian lahan kering di wilayah konsesi menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola kawasan hutan, penetapan kawasan hutan sangat jelas berbeda dengan kondisi tutupan hutan di lapangan. Hal ini memicu perambahan wilayah-wilayah dengan fungsi hutan di luar kawasan menjadi semakin masif.“Data tersebut juga menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan tidak mampu menjaga kawasan konsesinya dari laju deforestasi akibat dari penentuan kawasan konsesi sejak awal menimpa wilayah-wilayah masyarakat adat atau komunitas lokal di sekitar kawasan hutan.”Menurut Amin, dalam hal penegakan hukum, penanganan kasus terkait tambang terkadang harus melalui proses yang panjang dan berbelit-belit. Ia memberi contoh kasus yang terjadi pada tahun 2020, dimana 4 orang pimpinan PT. Vale Indonesia, mewakili nama perusahaan diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung.“Putusan MA tersebut melalui proses yang begitu panjang sejak sidang pertama pada tahun 2011. Ini menunjukkan betapa sulitnya negara mengadili pelaku kejahatan lingkungan walau disertai dengan bukti-bukti yang sangat jelas.”Menurut Mustam Arif, Direktur Jurnal Celebes, sektor pertambangan memang berkontribusi besar terhadap deforestasi di Sulsel yang kini mencapai 66.158,64 hektar, yang setara dengan 1,1 hektar per jam. Deforestasi terbesar terjadi pada tahun 2015-2016, mencapai 30.144,92 hektar yang terbesar terjadi di Kabupaten Luwu Timur dan Luwu Utara, masing-masing seluas 18.718,14 Ha dan 4.159,64 Ha. Sementara total luas ekosistem hutan yang telah dibebani izin usaha pertambangan di Luwu Raya mencapai 97.960 Ha.",negatif
+2022-071-17.json,WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa?,"WALHI Sulsel Minta Tambang Nikel Dihentikan. Ada Apa? | Menurut Mustam, dari 141 IUP yang ada di Sulsel saat ini hampir 50 persen berada di dalam kawasan hutan dan hanya 36 di antaranya yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, menempati kawasan hutan seluas 10.551 hektar. Sementara terdapat 118.273 hektar kawasan yang kemungkinan belum mengantongi izin pinjam kawasan hutan.baca juga : Lumpur Genangi Jalanan, Walhi Sulsel Tuntut Izin Tambang PT. PUL di Luwu Timur Dicabut  Telah Miliki IUPKepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Djemi Abdullah mengatakan nikel menjadi salah sektor yang berkontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sulsel di bidang tambang. Dua perusahaan yang aktif adalah PT. Vale dan PT CLM.“Nilainya sekitar Rp200 miliar,” katanya ketika dikonfirmasi, Senin (24/1/2022).Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) sebagai lisensi hukum dalam beraktivitas, dimana IUP ini tidak berdiri sendiri karena disertai dengan sejumlah kewajiban. Salah satunya harus memiliki dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) jika wilayah konsesi masuk dalam kawasan hutan.Selain itu, perusahaan juga dituntut melakukan reklamasi yang disertai dengan dokumen perencanaan dan dana jaminan reklamasi yang dititipkan ke negara sebagai antisipasi apabila perusahaan tersebut menyalahi kewajibannya.“Jadi, mungkin mereka bisa dikatakan deforestasi karena secara kasat mata ada terlihat kerusakan (hutan), namun itu terjadi karena kegiatan tambang masih berlangsung sehingga belum dilakukan perbaikan. Jadi, nanti selesai tambang, kemudian dilakukan (reklamasi), dan itu sudah ada rencananya berupa dokumen rencana reklamasi.”Selain itu, dalam melakukan aktivitas menambang perusahaan dituntut melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan, salah satunya membangun nursery sebagai tempat pembibitan, persiapan penanaman ketika aktivitas tambang telah berakhir.  [SEP]",negatif
+2023-005-09.json,"Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera?","Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | [CLS]      Dua boks berisi 220 burung berbagai jenis dalam keadaan mati. Ada awetan tikus. Kuskus kecil, kulit mamalia, sampai reptil, semua awetan. Ratusan awetan satwa ini hendak dikirim kepada Siska dari PT Papua Diving.  Setelah diselidiki, satwa awetan itu milik Wild Jr Michael Jon, warga Amerika Serikat yang sudah 15 tahun bekerja sebagai penginjil di Puncak Jaya. Jon membeli awetan satwa ini dari warga. Pengungkapan kasus ini pada 2018.  Jon pun proses hukum di Pengadilan Negeri Jayapura. Pada 17 Desember 2022, hakim memutuskan hukuman 10 bulan denda Rp50 juta subsider tiga bulan.Kasus Jon hanya satu dari puluhan kasus lingkungan hidup yang masuk ke PN Jayapura. Sepanjang 2018-2022, kayu ilegal dan penyelundupan satwa jadi kasus lingkungan hidup terbanyak disidang di PN Jayapura, Papua.Penebangan kayu ilegal ada 16 kasus, disusul penangkapan dan perdagangan satwa 14 kasus. Ada juga masalah lain, seperti penyimpanan, pengangkutan, perdagangan minyak dan gas ilegal 12 kasus,  penangkapan ikan dengan racun dan bahan peledak ada empat kejadian, dan dua kasus tambang ilegal.Kasus kayu, semua berasal dari Kabupaten Sarmi dan Jayapura. Jenis kayu paling banyak merbau dan kayu campuran seperti matoa dan kayu putih. Polda Papua, Polres Jayapura, dan Dinas Kehutanan Papua, yang banyak tangani penangkapan kayu-kayu ini.Untuk satwa, aparat paling banyak menemukan kasus di perairan Jayapura, menyusul di Bandara Sentani, rumah tinggal, dan pertokoan di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan Keerom.",netral
+2023-005-09.json,"Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera?","Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | Satwa paling banyak diamankan adalah burung dan jenis paling banyak nuri merah kepala hitam (​​Lorius lory). Ada juga nuri bayan (Ecletus roratus), kakatua raja (Prociger atterimus), dan kasuari kecil (Casuariussp). Kemudian, jagal Papua, kakatua jambul kuning (Cacatua sulphurea). Juga, perkicit stella (Charmosyna stella), nuri cokelat (Chalcopsitta duivenbodei), perkici pelangi (Trichoglossus haematodus), dan cenderawasih kecil (Paradise minor).Pada 2022, perdagangan satwa ilegal banyak disidangkan, setidaknya ada sembilan kasus.  Kasus penangkapan kayu sebagian besar terjadi pada 2018. Pada 2019-2021, sidang soal kayu terbilang sepi.“Tahun 2022,  tak lebih dari dua,” kata Zaka Talpatty, Humas PN Jayapura, baru-baru ini.Dia bilang, kasus lingkungan hidup yang disidang di PN Jayapura, lebih sedikit dibandingkan kasus-kasus lain.  Hukuman ringan?Vonis hukum terhadap kasus-kasus lingkungan hidup itu terbilang ringan, berkisar berkisar satu, dua tahun bahkan banyak di bawah satu tahun.Rony Saputra, Direktur Penegakan Hukum Auriga Nusantara mengatakan, vonis hukum kejahatan lingkungan hidup ringan hingga sulit menimbulkan efek jera terhadap para pelaku.“Bagaimana bisa memberikan efek jera bagi pelaku jika tuntutan jauh di bawah ancaman UU. Putusan rata-rata enam bulan sampai satu tahun. Jelas mengambil ancaman paling minimal,” katanya.Dalam kasus kayu ilegal, katanya, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bisa kena penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun,  denda paling sedikit Rp500 juta dan Rp2,5 miliar.Di PN Jayapura, katanya, tuntutan jaksa berkisar antara 1-2 tahun denda Rp500 juta subsider 2-6 bulan. Putusan hakim, katanya,  jauh lebih ringan lagi, rata-rata pidana penjara enam bulan sampai satu tahun denda Rp500 juta subsider satu bulan penjara.",negatif
+2023-005-09.json,"Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera?","Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | Hal sama terjadi untuk kasus satwa. Ancaman pidana dalam UU No 5/1990 terhadap pelaku kejahatan maksimal lima tahun denda maksimal Rp100 juta. Tuntutan jaksa berkisar dua bulan hingga satu tahun denda Rp1 juta-Rp100 juta. Putusan hakim direntang dua bulan hingga satu tahun denda Rp1 juta-Rp50 juta.“Itu tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan untuk menghentikan kejahatannya. Apalagi,  hasil dari perdagangan satwa liar dilindungi sangat menjanjikan.”Dari daftar perkara di PN Jayapura, kata Rony, juga tak ada korporasi terjerat hukum. Padahal,  kasus kayu ilegal paling banyak masuk persidangan di PN Jayapura dan diduga memiliki rantai bisnis panjang. Rantai bisnis dimaksud,  mencakup pemodal, penebang, pengangkut, hingga pembeli.Data dari pengadilan, tujuh dari 16 kasus kayu ilegal sepanjang lima tahun yang terdata terkait PT Mansinam Global Mandiri (Mansinam).Daniel Garden, Direktur Mansinam. Garden  bahkan pernah didakwa atas memiliki kontainer kayu ilegal yang ditemukan aparat keamanan di Entrop pada Maret 2017.  Hanya sebulan setelah perkara Garden vonis. di PN Jayapura, aparat kembali menemukan kasus lain terkait perusahaan ini.“Pemenjaraan direktur perusahaan tak menjamin pelanggaran perusahaan akan berhenti. Sebaliknya ini membuktikan, master main-nya adalah perusahaan itu sendiri. Sangat disayangkan jika penegak hukum tutup mata atas persoalan ini,” katanya.Minim penegakan hukum kejahatan korporasi yang dapat mengejar rantai bisnis kayu ilegal ini, katanya. membuat penegakan hukum sia-sia belaka.Adrianus Eryan dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengatakan, kejahatan terorganisasi oleh korporasi secara umum memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi diungkap dibandingkan kejahatan individu.",negatif
+2023-005-09.json,"Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera?","Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | Untuk mengungkap kasus korporasi, katanya, juga memerlukan lebih banyak sumber daya baik manusia, uang, tenaga, waktu. Juga perlu keseriusan dari aparat penegak hukum untuk secara serius menginvestasikan sumber daya yang memadai.“Penegakan hukum bukanlah hal sia-sia apabila benar-benar secara tepat dan serius.”  Zaka mengatakan, kebanyakan terdakwa kasus-kasus lingkungan, terutama kayu ilegal adalah pelaku yang ditangkap di jalanan, seperti sopir yang sedang angkut kayu. Sedang pemilik atau pelaku utama maupun penerima tak terjerat hukum.“Jadi, kalau kita mau proses orang macam begitu, apa harus dihukum seberat-beratnya? Jadi kita serba salah.”Karena itulah, katanya, hakim seringkali pakai ancaman minimal. Kalau penyidikan dilakukan dengan benar, dia yakin, para pelaku utama, bisa dibawa ke pengadilan. Hakim, katanya, biasa mempertanyakan soal ini kepada kepolisian saat hadis sebagai saksi di persidangan.“Kenapa yang ini ditangkap? Yang seharusnya ditangkap kan bukan mereka ini.”Namun, katanya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya imbauan karena hakim tak bisa mengintervensi kerja kepolisian maupun penyidik Lembaga lain karena institusi berbeda. ***Keputusan Ketua Mahkamah Agung pada 2011 mengatur tentang sertifikasi hakim lingkungan hidup. Tujuan sertifikasi ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan,  sebagai bagian dari perlindungan lingkungan hidup dan memenuhi rasa keadilan.ICEL, kata Adrianus,  merupakan lembaga yang mendorong penempatan hakim-hakim bersertifikasi lingkungan hidup di wilayah yang memiliki banyak kasus lingkungan, seperti di Papua.Di Papua, jumlah hakim bersertifikasi lingkungan hidup di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura mencakup seluruh pengadilan negeri di Tanah Papua baru ada delapan. Tiga hakim di Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan Negeri Sorong ada tiga dan dua di Pengadilan Negeri Manokwari.",negatif
+2023-005-09.json,"Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera?","Potret Kasus Lingkungan di PN Jayapura: Hukuman Ringan, Tak Ada Efek Jera? | Menurut Adrian, kayu ilegal dan penyelundupan satwa di PN Jayapura perlu menjadi catatan khusus. Ia bisa jadi “kekhasan” tipologi kasus lingkungan hidup di Papua.“Penegak hukum di Papua secara khusus harus mempelajari kompetensi untuk mengusut kasus-kasus itu dengan pengetahuan teknis memadai.”Menurut Rony, perkara lingkungan hidup di PN Jayapura tak sepenuhnya menggambarkan kasus lingkungan hidup di lapangan. Karena, katanya, banyak perkara tidak atau belum dilaporkan ke penegak hukum.Bisa juga ada perkara-perkara dilaporkan tetapi proses penyelidikan dan penyidikan setop karena bukan pidana. Bisa juga,  katanya, alat bukti kurang.Kemungkinan lain, katanya, ada perkara penyidikan belum lengkap dan dikembalikan jaksa penuntut umum ke penyidik.“Kemungkinan besar perkara di lapangan lebih banyak dari yang disidangkan di pengadilan negeri.”  [SEP]",netral
+2023-005-17.json,"Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan","Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | [CLS]       Berburu dan meramu dan berkebun, begitulah kehidupan masyarakat adat di Lembah Grime Nawa, Papua. Mereka hidup dari hutan. Setidaknya, ada tujuh suku berdiam di lembah yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini. Ada Suku Kemtuk, Gresi, Namblong, Uria, Elseng, Aotaba, dan Tecuari. Mereka tinggal dan berpencar di lembah yang mengalir dua sungai besar, Grime dan Nawa di Distrik Yapsi, dan Unurumguay.Suku Kemtuk, Gresi, Namblong, Uria, Eleseng, Aotaba berdiam di dekat Airu, berbatasan dengan Yalimo. Kemudian di Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Namblong, Nimbokrang, Nimboran, Unurumguay, dan Yapsi tinggal marga sisanya.Matias Sawa,  Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Namblong, mengatakan, masyarakat Lembah Grime Nawa hidup sangat bergantung dari hasil kebun, berburu dan meramu di hutan, maupun menangkap ikan.Hasil dari sana, katanya, mereka gunakan untuk konsumsi keluarga, dan jual ke Pasar Genyem, Hamadi, atau Pasar Pharaa di Sentani.Dalam hutan Grime Nawa ini, kata Matias,  tersimpan kekayaan keragaman hayati flora dan fauna. Setidaknya, satwa di dalam hutan ini ada rusa, babi, burung taun-taun, kakatua merah, kakatua hitam, kakatua putih, cenderawasih, nuri, burung nazar, kuskus pohon, maleo, beo, dan masih banyak lagi. Untuk flora antara lain, anggrek, rotan, tali kuning– sebagai bahan obat-obatan–, masoi, gaharu dan lain-lain lagi.Kehidupan mereka yang bergantung alam sedang terusik dengan kehadiran perusahaan perusahaan sawit skala besar, PT Permata Nusa Mandiri (PNM).  Perusahaan dapat izin usaha perkebunan (IUP) seluas 30.920 hektar dari Gubernur Papua melalui Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Papua pada 28 Maret 2014 di Distrik Unurumguay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi.",negatif
+2023-005-17.json,"Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan","Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Pada tahun sama,  izin pelepasan kawasan hutan (IPKH) keluar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 16.182,48 hektar.  Sebagian izin berada pada areal penggunaan lain (APL) seluas 15.817,52 hektar.“Masyarakat ini tidak tahu ada perusahaan perkebunan sawit masuk ke wilayah adat mereka, bukan merupakan budaya mereka untuk menanam sawit. Hari ini, mereka sangat risau karena tanah dibuka untuk lahan sawit,” kata Matias, tahun lalu.PNM mendapatkan izin lokasi melalui surat keputusan Bupati Jayapura pada 2011 seluas 32.000 hektar.  Izin diperpanjang pada 2014, perpanjang lagi pada 2017 di Distrik Unurumguay, Namblong, Nimboran, Nimbokrang, Kemtuk, dan Kemtuk Gresi.Untuk hak guna usaha (HGU) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) pada 2018 seluas 10.370,47 hektar di Kampung Beneik, Distrik Unurmguay dan Kampung Benyom Distrik Nimbokrang.Dari luas HGU, perusahaan sudah membuka hutan dan melakukan pembibitan di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay.Di hutan adat keret (kepala suku) Tecuari perusahaan sawit yang sama sudah masuk dan membuka lahan sejak 2001.Abner Tecuari, Kepala Suku Tecuari mengatakan, PNM adalah perusahaan sawit pertama yang masuk di wilayah adatnya.Penandatangan pelepasan tanah adat saat itu adalah kakak laki-lakinya yang saat itu menjabat sebagai kepala suku, Costant Tecuari.Mereka sempat bersitegang antara saudara, tetapi karena Costant kepala suku, tidak ada yang berani melawan.Berawal dari situ, perusahaan membabat hutan adat mereka. Abner Tecuari,  Kepala Suku yang baru berjuang melawan kembali PNM agar meninggalkan wilayah adat mereka.”Saya tidak setuju ada perkebunan sawit di tanah ini. Jadi saudara-saudara yang pasang portal saya sudah peringatkan harus jaga hutan, tanah, kali, lestarikan hutan.”“Kalau sampai perusahaan masih membangkang saya akan mengundang massa ke camp perusahaan.”",negatif
+2023-005-17.json,"Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan","Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Setelah pasang portal, ada konsolidasi ke kampung-kampung.Masyarakat menyerahkan surat penolakan atas kehadiran PMN dibawa sampai ke Pemerintah Kabupaten Jayapura pada 7 Maret 2022. Dengan dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti, Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua  (PT-PPMA), Walhi Papua, Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua, dan LBH Papua, DAS Namblong. Kemudian, Dewan Adat Daerah Grime Nawa, DAS Oktim, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, dan Yayasan Auriga Nusantara.  Hutan adat mulai terbabat Jalan Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, berbatu, dan rusak. Sebagian jalan yang dibangun Pemerintah Kabupaten Jayapura, beraspal.  Sekitar 500 meter dari jalan itu, ada portal masuk dari kayu, sebagai pembatas area perusahaan. Memasuki areal perusahaan,  ada satu jembatan besar dan beberapa jembatan kecil mulai rusak. Jalan beraspal hitam.Dari jauh ada asap mengepul ke udara, sebuah rumah kecil di tengah hutan yang terbuka. Bagian belakang rumah sudah jadi seperti lapangan bola.Blok pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sebelah kiri ada blok-blok sudah ditumbuhi rumput. Di sebelah kanan kering kerontang. Tidak ada satu pohon berdiri. Pohon-pohon tumbang dimana-mana. Luas seperti tak berujung. Tak ada aktivitas di lokasi itu. Begitu pemandangan saat kami turun ke Kampung Beneik, Distrik Unurumguay.Kala itu, ada pertemuan konsolidasi ke-13 oleh Dewan Adat Suku Namblong (DAS) dan Organisasi Perempuan Adat (ORPA) Namblong membahas pembukaan lahan untuk jalan oleh perusahaan sawit PNM di Kampung Ketmug, Nimboran.Matias Sawa, Ketua DAS Namblong,  mengatakan, kehadiran perusahaan mengkhawatirkan bagi pemilik ulayat di Lere. Kalau perusahaan beroperasi, hampir 40.000 hektar hak ulayat masyarakat hilang. Untuk itu, mereka berupaya meminta bantuan berbagai pihak agar tanah ulayat  tak terganggu perusahaan.",negatif
+2023-005-17.json,"Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan","Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Dia bilang, masyarakat berencana membentuk Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMA) guna melindungi tanah-tanah ulayat mereka. “Buka usaha diatas tanah tanah kami sendiri. Akan dilibatkan seluruh masyarakat adat. Kami akan mengelola sendiri tanah ini,” katanya.Pada 2011,  saat ada pembukaan lahan,  DAS dan Organisasi Perempuan Adat (Orpa) Namblong sudah mengetahui. Kala itu, Tecuari bersaudara sedang berkelahi pro kontra serahkan lahan.“Kami langsung bicarakan masalah ini. Masalah sawit ini bermula dari Benyom dan Nimbontong yang sudah berikan tanah seluas 2.000 hektar. Dari situlah kami mulai bangkit dan melawan,” kata Matias.Rosita Tecuari, Ketua ORPA Namblong, mengatakan, perusahaan tidak akan tinggal diam hingga masyarakat perlu melindungi wilayah mereka agar tetap hijau. Dari hutan itulah, katanya,  tempat lebah yang hasilkan madu.“Lembah ini tetap jadi lembah puji-pujian bukan lembah air mata. Jadi, bersama berpikir membangun tanah kita bersama,” katanya.Mereka konsolidasi memperkuat pertahanan demi melawan perusahaan yang mendapat surat peringatan penghentian aktivitas pertama dan kedua dari Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.Abner khawatir,  aktivitas perusahaan menebangi hutan bakal berdampak pada masyarakat. Aktivitas masyarakat, katanya,  berkebun dan berburu juga tangkap ikan di Kali Grime pada musim panas. Kalau hutan hilang, katanya, kemungkinan besar masyarakat harus membeli keperluan pangan yang biasa diperoleh dari hutan dan sungai sekitar.Yustus Mame, pemuda adat Grime Nawa mengatakan, pemetaan citra satelit dari pantauan lapangan tim Yayasan Auriga Nusantara menujukkan,  ada pembatatan hutan alam sekitar 67 hektar akhir Oktober 2022.",netral
+2023-005-17.json,"Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan","Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Sebelumnya,  pembukaan lahan berturut-turut seluas enam hektar pada Januari lalu, kemudian, 50,60 hektar pada Februari, dan 75,04 hektar pada Maret 2022.  Jadi, perkiraan pembukaan lahan di Kampung Beneik, Distrik Unurum Guay sekitar 198,64 hektar.  Pro kontra? Kehadiran PMN ini menuai pro kontra di masyarakat. Masyarakat Adat Suku Uria yang mendukung perusahaan dan Masyarakat adat yang tergabung dalam Koalisi Lembah Grime Nawa menolak.Masyarakat aksi demonstrasi di Kantor Bupati Jayapura, Sentani. Pertama, dari Masyarakat Adat Suku Uria, pada 2 September 2022 dengan motor Alexander Tecuari,  meminta pemerintah tetap mempertahankan perusahaan agar anak cucu mereka dapat bekerja. Lahan seluas 5.400 hektar di wilayah adat Suku Uria masuk izin HGU.Kedua, aksi Masyarakat Adat Lembah Grime Nawa pada 7 September 2022 mendesak Bupati Jayapura menghentikan aktivitas perusahaan, mencabut izin lokasi dan izin kawasan hutan yang dikoordinir Yustus Mame.Ketiga, pada 11 November 2022 menyusul surat peringatan ketiga kepada perusahaan. Yustus bilang, perusahaan membuka lahan seluas 130 hektar di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay.Ridwan, Kepala Kantor Perwakilan Permata Nusa Mandiri, melalui pesan WhastApp mengatakan, tetap mengikuti dan mentaati pemerintah.Dia bilang, ada pengerjaan non land clearing (non-CL) yang harus mereka selesaikan karena terikat kontrak dengan pihak ketiga dan masyarakat pemilik hak ulayat.Sedangkan pembangunan portal di Kampung Beneik, Distrik Unurumguay, itu merupakan permintaan pemilik hak ulayat. Dia pun belum melihat langsung portal itu. Ridwan tidak ingin menyebut, masyarakat adat mana yang meminta bangun portal.Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura,  pada 12 September 2022 mengatakan, masyarakat adat yang pro kontra ini sebaiknya memberikan kepercayaan kepada pemerintah dan mengikuti prosedur hingga tak terjadi masalah berkepanjangan.",netral
+2023-005-17.json,"Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan","Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Pemerintah Kabupaten Jayapura, katanya,  telah membentuk tim evaluasi perkebunan sawit sesuai arahan Presiden Indonesia, Joko Widodo soal pencabutan kebun sawit. Pada pada 6 Januari 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun keluarkan surat pencabutan izin konsesi kawasan hutan termasuklah punya PMN.Bupati Jayapura mengeluarkan surat peringatan pertama penghentian sementara aktivitas PMN pada 23 Februari 2022 , surat peringatan kedua 8 September 2022.Pada 24 September 2022,  di Kampung Berap surat pernyataan bupati tak memperpanjang izin lokasi dan izin lingkungan. Kemudian, surat peringatan ketiga pada 8 November 2022.  Evaluasi izin kebun sawit di Kabupaten JayapuraMasyarakat Adat Lembah Grime Nawa khawatir dan protes kehadiran perusahaan sawit, PMN. Sejalan dengan itu, awal 2022,  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,  mencabut izin pelepasan kawasan hutan perusahaan sawit ini.Kala itu, sebanyak 137 izin persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan didominasi perkebunan sawit tersebar di 19 provinsi antara lain, Papua dan Papua Barat.Sambodo Samiya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura, mengatakan,  Bupati Jayapura, telah membentuk Tim Evaluasi Perkebunan Sawit di Kabupaten Jayapura.“Pada dasarnya izin tidak diperpanjang lagi dan perusahaan telah mendapatkan surat peringatan terakhir. Perusahaan tidak beroperasi beberapa tahun dan izin tidak diperpanjang lagi,”katanya.Setidaknya,  ada enam hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap perusahaan ini. Pertama, Pemerintah Kabupaten Jayapura bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Papua menyampaikan kepada KLHK mengenai tidak ada pemanfaatan atas izin pinjam pakai Kawasan hutan (IPKH).Kedua, bila lahan masih berupa tutupan hutan maka Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dapat menetapkan wilayah itu kembali jadi kawasan hutan.",netral
+2023-005-17.json,"Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan","Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Ketiga, perusahaan tak beroperasi sesuai ketentuan atau tidak ada operasional dua tahun sejak HGU terbit. Keempat, IPKH tidak dimanfaatkan tiga tahun sejak kawasan hutan dilepaskan. Kelima, izin lokasi sudah habis masa berlaku. Keenam, terjadi pro dan kontra di masyarakat pemilik hak ulayat.Jadi, katanya, rencana tindak lanjut dari  Pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap izin lokasi ini, bupati akan membuat surat penegasan atau teguran kepada perusahaan mengenai habis masa berlaku. Untuk HGU, apabila terbukti tak beroperasi, BPN dapat memproses pembatalan kepada PMN.Buat IPKH, katanya, Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Pemerintah Papua berkoordinasi dengan KLHK.  Guna menghindari tumpang tindih dan atau sengketa di kemudian hari, kata Sambodo,  Pemerintah Papua perlu mengusulkan kepada KLHK untuk mencabut IPKH perusahaan.Sementara terhadap izin usaha perkebunan, katanya, Pemerintah Kabupaten Jayapura meminta Pemerintah Papua berdasarkan hasil verifikasi melakukan pencabutan terhadap IUP perusahaan sawit ini.Berdasarkan data hasil analisis mereka,  menurut Sambodo,  ditemukan beberapa hal.  Pertama,  luasan izin lokasi, IUP, dan HGU berbeda. Izin lokasi sudah tidak berlaku dan HGU baru 10,370.47 hektar dari total IUP 30.920 hektar.Kedua, perusahaan belum beroperasi, ketiga,  IUP lingkup satu wilayah kabupaten namun diterbitkan gubernur, keempat,  IPKH terbit tahun 2014 seluas 16.182,48 hektar. Kelima,  perusahaan tak punya dokumen izin lingkungan, SK kelayakan lingkungan, dan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)/DELH-DPLH. Keenam, terjadi pro dan kontra di antara masyarakat pemilik hak ulayat.Delila Giay,  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatakan,  pada 2014, izin sempat diperpanjang dan 2017 keluar lagi izin lokasi sampai 2020.",negatif
+2023-005-17.json,"Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan","Kala Masyarakat Lembah Grime Nawa Tolak Sawit, Pemerintah Jayapura Evaluasi Izin Perusahaan | Sepanjang masa itu, katanya,  mereka tidak membuka lahan tetapi mengurus dokumen lain yaitu HGU.  Pada akhir 2021,  mereka mengirim surat dan memberitahu akan melalukan pembukaan lahan usai pandemi COVID-19.  Bertepatan dengan itu, katanya,  ada surat keputusan dari KLHK.“Karena itu,  kita menyurat ke perusahaan untuk dihentikan, sambil menunggu itu hingga Maret masyarakat mulai demo.”Alasan Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan evaluasi perizinan sawit antara lain, katanya, izin yang diberikan sepetti kepada PMN itu sangat luas,  hampir meliputi semua distrik, Kemtuk, Namblong, Nimboran, dan Unurumguay.  Sedang HGU sekitar 10.000 meliputi Kampung Beneik, Unurum Guay dan Kampung Benyom Nimbokrang.  Tak hanya PNMPemerintah Kabupaten Jayapura tak hanya evaluasi satu izin perusahaan perkebunan sawit, tetapi yang lain juga. Dia mengatakan, evaluasi yang mereka lakukan bertahap.  Tahap pertama, evaluasi terhadap PMN, kemudian  ada delapan perusahaan perkebunan di Kabupaten Jayapura dengan empat perusahaan aktif.Ada delapan perusahaan yang ada di Kabupaten Jayapura, PT. Daya Indah Nusantara, PT. Perkebunan Murni Jaya Grup, PT. Permata Nusa Mandiri, PT. Rimba Matoa Lestari, PT. Sinar Kencana Inti Perkasa,  PT. Sumber Indah Perkasa, PT. Wira Antara, dan PT Timur Jaya Agro Karya.Adapun perusahaan yang aktif dan terdaftar di Online Single Subsmission (OSS) adalah PT Permata Nusa Mandiri, PT Rimba Matoa Lestari, PT  Sinar Kencana Inti Perkasa di Lere, PT Sumber Indah Perkasa.“Selain Permata Nusa Mandiri, tiga perusahaan lain sudah produksi sawit.”  ******* *Putri Nurjannah Kurita adalah jurnalis Tribun Papua. Liputan ini bagian dari program beasiswa bagi jurnalis yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak 2022.    [SEP]",netral
+2023-006-19.json,Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua,"Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | [CLS]       Hitam, cokelat kemerahan, orange, kuning, putih, biru, dan hijau. Warna warni bulu Cenderawasih, burung endemik Papua ini  biasa dipakai untuk mahkota di kepala seorang pimpinan adat atau ondoafi (ondofolo) untuk menunjukkan kehormatan.Pemakaian mahkota cenderawasih dapat dilihat di berbagai acara besar adat, tarian, penyambutan, dan perkawinan. Ia sebagai simbol.Pada Pekan Olahraga Nasional XX di Papua 2021, cenderawasih hampir jadi souvenir atau oleh-oleh ribuan peserta PON XX, namun kala itu Mathius Awoitauw,  Bupati Jayapura menegaskan, tidak boleh ada cinderamata cenderawasih.Pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Wilayah Adat Tabi 2022, Jayapura,  pemakaian cenderawasih terlihat hanya oleh pemimpin adat.George Alwi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbay sekaligus Ondoafi Nafri mengatakan,  cenderawasih perlu dijaga agar dapat diwariskan kepada anak cucu. Dalam aturan adat,  cenderawasih hanya bisa dipakai ketika pengukuhan Ondoafi.“Hanya Ondoafi-lah yang berhak untuk memakainya. Cenderawasih punya nilai sakral karena dinobatkan dalam prosesi adat,” katanya Januari lalu.Karena sistem adat terstruktur, Ondoafi merupakan jabatan yang tidak dipilih tetapi dikukuhkan menurut garis keturunan. Jadi, penggunaan cenderawasih pun terbatas.“Jika semua pakai maka populasi tentu saja berkurang. Karena itu, seseorang yang memakai cenderawasih menujukkan status di dalam kampung.”Penggunaan cenderawasih sebagai mahkota juga disampaikan Ondofolo Kampung Sereh, Yanto Eluay. Kampung Sereh terletak di Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.Yanto mengatakan,  zaman dahulu sesuatu yang unik dan langka jadi simbol adat karena adat berkaitan dengan alam dan sakral.",positif
+2023-006-19.json,Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua,"Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | “Jadi,  pemimpin masyarakat adat turun temurun telah menggunakan cenderawasih jadi simbol pemimpin masyarakat adat. Seperti kerajaan lain identik dengan mahkota. Ondofolo menandakan, seorang pemimpin masyarakat adat itu dengan pemakaian cenderawasih,” katanya.Tak semua orang bisa menggunakan mahkota cenderawasih itu. Sisi lain, ada orang yang mengkomersialkan burung langka dan dilindungi ini.Padahal,  dalam masyarakat adat di Papua, untuk pemakaian pun ada ritual khusus. Selain itu, cenderawasih hanya bisa dipakai Ondofolo yang sekaligus untuk mencegah penggunaan sembarangan hingga ganggu populasi.  Enriko Kondologit, antropolog juga peneliti dari Universitas Cenderawasih,  mengatakan,  berbicara perburuan satwa ini bukan hal baru. Ada dua hal kalau bicara cenderawasih, katanya, mengenai pemanfaatan dan budaya.Sebelum masuk dalam aspek pemanfaatan, katanya, cenderawasih harus masuk dalam tatanan adat terlebih dahulu. Manusia dan lingkungan seperti “dua sisi uang koin.”Tak dapat dipisahkan karena dalam lingkungan itu membentuk karakter manusia dan mempengaruhi semua unsur kebudayaan.Berhubungan dengan lingkungan, cenderawasih secara budaya memang dalam tatanan adaptasi dengan korelasinya sebagai penghargaan hidup sepadan dan selaras dengan alam sekitar. Jadi, katanya, di Papua, kalau berhubungan intens manusia dan alam termanifestasi dalam suatu sistem kepercayaan yang mereka sebut totem.Totem adalah kepercayaan terhadap leluhur yang termanifestasi dalam bentuk flora dan fauna.“Seperti saya,  kepercayaan leluhur berasal dari penyu. Karena itu, berkolerasi dengan sistem konservasi, di kampung orang tidak boleh membunuh penyu sembarangan karena berkaitan dengan Marga Kondologit. Totem ini juga berhubungan dengan konservasi,”katanya Januari lalu.",positif
+2023-006-19.json,Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua,"Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | Totem ini, kata Enriko,  mempengaruhi kepercayaan kalau leluhur berasal dari satu binatang atau flora dan fauna hingga manusia berhak gunakan itu sebagai simbol bagi leluhur.Namun, katanya,  tak otomatis suku di Papua pakai cenderawasih sebagai aksesoris, hiasan muka atau rambut karena berhubungan dengan totem. “Hanya yang keturunan dan mempunyai totem dari cenderawasih sajalah yang berhak menggunakan.”Sedang dari sisi pemanfaatan, katanya, mulai ketika cenderawasih diperkenalkan di Eropa pada 1522. Dari berbagai riset dan sejarah menunjukkan,  informasi tentang satwa ini pertama kali dibawa Fernando de Magelhaens,  penjelajah dari Portugis ketika datang ke Maluku lalu ke Kepulauan Aru. Di Kepulauan Aru ini  ada juga cenderawasih.Enriko mengatakan, bulu-bulu cenderawasih sebagai persembahan karena di Eropa kala itu pakaian dari bulu-bulu binatang. “Pakaian adalah lambang prestasi dan prestisi maka makin jauh pakaian didapat atau makin langka binatang yang dipakai maka prestasi atau prestisi orang itu jauh lebih tinggi.”Ketika cenderawasih awetan ini dibawa ke Spanyol tanpa kaki. Mereka  menyebut “paradise” karena burung indah dengan warna kuning dan cerah seperti burung surga. Mereka juga sebut aphoda, jadi satu jenis cenderawasih, Paradise aphoda.Aphoda dalam Bahasa Latin berarti puntung. Padahal, mereka tidak tahu bahwa orang di Kepulauan Aru mempersembahkan burung awetan itu kepada Kesultanan Tidore dengan memotong kaki agar darah keluar dari kering kemudian jadi hiasan.Yang memperkenalkan cenderawasih sebagai komoditi unggul di Papua, adalah orang Biak. Mereka berlayar hingga ke Sultan Ternate dan Tidore untuk barter. Dari Papua, bawa cenderawasih awetan dan kulit kayu masohi.Ketika diperkenalkan di Eropa waktu itu, Magelhaens bilang hewan ini datang dari timur. Permintaan terhadap cenderawasih pun meningkat sampai Kepulauan Aru tak dapat memenuhi.",positif
+2023-006-19.json,Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua,"Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | Ketika orang Biak berlayar dan mengetahui soal ini maka mulailah dengan sistem “manibob” atau perdagangan keliling. Salah satunya, menukarkan parang dengan cenderawasih di kampung-kampung.Sejak 1522, terjadi perburuan besar-besaran cenderawasih. Bahkan catatan sejarah mengatakan,  dalam setiap  tahun sekitar 1.000-2.000 cenderawasih dikirim ke Eropa.“Jadi perburuan-perburuan yang terjadi sekarang bukanlah hal baru.”  Bagaimana regulasi pemerintah?Surat Edaran dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK)  Nomor:SE.4/Menlhk/KSDAE/KSA.2/5/2/2018 tentang upaya pelestarian cenderawasih (Paradise spp) sebagai satwa liar yang dilindungi UU. Pemerintah Papua pun resmi menerbitkan larangan penggunaan cenderawasih sebagai aksesoris maupun cinderamata.Ia tertuang dalam Surat Edaran Nomor 660.1/6501/SET/ tertanggal 5 Juni 2017, tentang larangan penggunaan cenderawasih asli sebagai aksesoris dan cindremata.Jhon Gobay,  anggota DPRD Papua, mengatakan,  belum ada peraturan daerah yang merujuk pada perlindungan cenderawasih secara khusus tetapi ada dalam UU Keanekaragaman Hayati.“Kalau hanya cenderawasih saja belum ada di dalam peraturan daerah. Burung cenderawasih masuk dalam Undang-undang Keanekaragaman Hayati bersama satwa-satwa lain yang dilindungi. Tetapi bisa didorong dalam Peraturan Gubernur,” katanya Januari lalu.DPR Papua, katanya,  punya kewajiban pengawasan konservasi hanya kembali kepada kewenangan dari pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten dan kota.Untuk penggunaan mahkota cenderawasih sudah diatur dalam Perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 16/2008 tentang Pembinaan Kebudayaan Asli Papua.DPR Papua, sudah mengajukan perubahan perdasus ini pada penyusunan peraturan daerah (perda) 2022 tetapi belum dibahas hingga masuk usulan 2023 ini.“Kami berharap regulasi dapat dibahas,” kata Gobay.",positif
+2023-006-19.json,Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua,"Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | Dalam rancangan perdasus ini,  pertama, pemerintah dan masyarakat di Papua wajib melindungi keanekaragaman hayati yang ditetapkan pemerintah. Kedua, guna perlindungan bersama untuk mengatasi perburuan dan penjualan cenderawasih.“Saya sendiri yang mengusulkan, penggunaan mahkota sudah masuk dalam rancangan perubahan Pembinaan Perlindungan Kebudayaan Asli Papua.”Dalam  revisi perdasus itu, katanya, sudah ada usulan melarang memakai mahkota  cenderawasih secara sembarangan, hanya bisa Ondofolo atau Ondoafi.“Ke pemerintah,  siapa saja nanti yang bisa menggunakan? Tamu seperti apa yang boleh pakai, apakah bulu kasuari atau imitasi saja?”katanya.  A.G. Martana,  Kepala BBKSDA Papua, mengatakan, sekitar 38 jenis cenderawasih dari Papua termasuk satwa dilindungi. Jumlah itu di luar jenis-jenis burung lain, yang mencapai ratusan.Dalam upaya konservasi, katanya, BBKSDA Papua selalu melibatkan masyarakat dan para pihak terkait, juga siapa pun yang memiliki visi misi menjaga alam Papua.Masyarakat Papua, katanya, memiliki kearifan lokal soal tata cara berinteraksi dengan alam. Hanya saja, zaman berubah dan kebutuhan manusia tak lagi sama seperti masa lalu.Dalam konteks ini, semua pihak memiliki peran setara memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar kawasan konservasi untuk menguatkan nilai-nilai leluhur. Jadi, katanya, semua berjalan seiring, bersama-sama menjaga dan melestarikan alam Papua.Data BBKSDA Papua, ada beberapa daerah rawan peredaran satwa liar dilindungi. Daerah rawan tingkat satu adalah Merauke. Titik rawan kedua adalah Jayapura, Mimika, Asmat, Mappi, dan Boven Digoel.Mengenai upaya konservasi, pada 2015-2019,  cenderawasih kuning kecil masuk spesies prioritas untuk ditingkatkan populasinya 10 persen.  Untuk mencapai itu, BKSDA Papua menetapkan beberapa titik pengamatan cenderawasih.",positif
+2023-006-19.json,Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua,"Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | Pertama, Site Monitoring Baraway, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kedua, Site Monitoring Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Ketiga, Site Monitoring Necheibe, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura.  Cari caraAlex Waisimon,  pendiri Isio Hill’s Bird Watching, sebenarnya penggunaan cenderawasih ini tak diizinkan bagi siapapun, pejabat bahkan presiden sekalipun.   Yang boleh memakai, katanya,  hanya para pemimpin adat, seperti di Sentani Ondofolo dan di pesisir pantai Ondoafi.“Ketika kita memakai mahkota cenderawasih di saat ada pesta adat. Tidak di sembarang tempat. Sekarang tidak pada aturan. Jadi, tidak pantas jika dipakai oleh pemerintah. Apalagi anak adat yang memakai di pucuk pemerintahan,”katanya Januari lalu.Enrico mengatakan, penggunaan cenderawasih untuk adat tidak sebanyak dibandingkan perburuan untuk urusan ‘ekonomi’.Menurut dia, ada beberapa cara menekan keterancaman satwa seperti cenderawasih. Sama-sama para pihak bisa rumuskan peraturan adat, atau peraturan kampung untuk perlindungan cenderawasih ini.“Jadi kalau pemerintah tidak mau kita yang harus ambil alih ini. Karena ini kita punya. Menunggu buat regulasi percuma.”Aksi lain, katanya, tak hanya bisa aturan atau larangan tetapi perlu ada cara lain buat ganti penggunaan cenderawasih, misal,  dengan imitasi.  “Harus ada “surat sakti” dari adat yang menyatakan nilai imitasi itu sama dengan nilai yang asli. Jadi nilai jualnya tetap ada dan sama seperti nilai aslinya.”Alex bilang, ada solusi dengan imitasi atau kerajinan cenderawasih untuk mengurangi perburuan. Sejak ada pembalakan liar masuk Papua, katanya, cenderawasih sulit berkembang biak, populasi makin sedikit.Sebagai pegiat lingkungan, dia menilai dari aspek ekonomi malah bukan oleh orang Papua.“Saya lihat,  belum ada fenomena orang Papua menjual aset hutan dengan berburu cenderawasih.”  * Putri Nurjannah Kurita adalah wartawan Tribun Papua.",netral
+2023-006-19.json,Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua,Menguatkan Perlindungan Cenderawasih dengan Kearifan Masyarakat Adat Papua | ******** [SEP],netral
+2023-007-01.json,KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini,"KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | [CLS]  Kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu CK masih menuai polemik sampai sekarang. Peraturan yang diterbitkan pada 30 Desember 2022 itu, masih dinilai inkonstitusional karena ada proses yang tak dijalani secara wajar.Dengan cap yang melekat itu, segala perkembangan yang berkaitan dengan Perppu CK dinilai hanya sebagai bentuk inkonstitusional. Termasuk, kegiatan sosialisasi Perppu Ck itu yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).Sosialisasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP pada 30 Januari 2023 itu disebutkan bertolak belakang dengan penolakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pakar hukum tata negara, akademisi, organisasi masyarakat sipil, buruh, tani, mahasiswa hingga nelayan dan perempuan nelayan tradisional.Kabar penolakan itu disampaikan sendiri oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati. Bagi dia, penolakan tersebut dinilai tepat, karena Perppu CK diterbitkan dengan cara yang inkonstitusional.KIARA sendiri mengakui menjadi salah satu pihak yang menolak kehadiran Perppu CK, karena selain inkonstitusional, Perppu CK bisa memicu dampak buruk terhadap kehidupan sosio ekologis. Mereka bergabung dengan masyarakat bahari yang salah satunya adalah nelayan tradisional.Kemudian, ada juga perempuan nelayan, petambak garam, pembudi daya ikan, pelestari ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir. Semuanya kompak menolak tegas Perppu CK yang bisa memicu banyak dampak negatif dan berbahaya di masa mendatang.“Perppu Cipta Kerja disusun tanpa adanya situasi kegentingan yang memaksa, tanpa partisipasi yang bermakna, dan hanya menjadi cara untuk membangkang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,” jelas Susan Herawati pekan lalu di Jakarta.baca : Menyoal Perppu UU Cipta Kerja [1]  ",negatif
+2023-007-01.json,KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini,"KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | Menurut dia, Perppu CK hanya akan mengulang kerentanan terhadap masyarakat bahari sebagaimana termaktub dalam UU CK. Selain itu, Perppu CK juga disusun bukan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat bahari, melainkan untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dengan segala kepentingannya dalam mengeruk sumber daya alam, khususnya sumber daya perikanan dan kelautan.Saat DJPT KKP menggelar sosialisasi Perppu CK, ada empat hal yang menjadi fokus dan perhatian mereka. Pertama, adalah tentang peraturan pelaksana Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kedua, tentang Perppu CK akan mengubah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) menjadi perizinan berusaha.Kemudian ketiga, Perppu CK bertujuan untuk mempermudah investasi di sektor perikanan dan kelautan. Terakhir atau keempat, Perppu CK hadir untuk mengubah kewenangan penerbitan perizinan.Namun, dari analisis yang dilakukan oleh KIARA, Susan Herawati menyebut kalau Perppu CK mengandung sejumlah permasalahan dalam substansi untuk penerapan pada subsektor perikanan tangkap. Subtansi PermasalahanCatatan pertama, Perppu CK menghapus batas ukuran skala ukuran tonase kapal (gross tonnage/GT) dalam definisi nelayan kecil, dan mengubahnya menjadi skala usaha yang terdiri dari mikro, kecil, menengah dan besar.Penghapusan ini akan menciptakan celah bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan di atas 10 GT untuk tidak patuh terhadap kewajiban membawa kelengkapan dokumen administrasinya, serta sistem pemantauan kapal perikanan.Kedua, kehadiran Perppu CK dinilai hanya akan menjadi karpet merah terhadap investor perikanan dalam mengeruk sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia, bahkan memberikan keleluasaan bagi investasi korporasi asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).",negatif
+2023-007-01.json,KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini,"KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | Catatan ketiga, Perppu CK bisa mengubah kewenangan penerbitan perizinan. Detailnya, kapal dengan ukuran maksimal 5 GT wajib mengurus perizinan langsung ke KKP jika beroperasi di wilayah kawasan konservasi nasional.Sementara, untuk kapal di atas 5 GT yang tidak beroperasi di wilayah kawasan konservasi nasional juga tetap wajib mengurus perizinan ke pusat, jika wilayah operasinya ada di atas 12 mil laut dan masuk dalam kategori lintas provinsi.“Hal ini bertolak belakang dengan kekhususan yang sebelumnya diberikan kepada nelayan kecil (0-10 GT) yang hanya diwajibkan mengurus Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP),” ungkap dia menukil catatan yang diterbitkan KIARA itu.baca juga : UU Cipta Kerja Makin Mengancam Petani dan Nelayan  Catatan keempat, KIARA melihat bahwa kewajiban nelayan 0-10 GT untuk mengurus penerbitan perizinan ke pusat hanya untuk mengeruk dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari nelayan kecil dan tradisional.“Hal tersebut sejalan dengan target peningkatan PNBP yang ditetapkan oleh KKP dengan nilai Rp12 triliun pada 2024,” tambah dia.Itu berarti, perubahan kewenangan penerbitan perizinan nelayan kecil ke pusat tersebut hanya akan memberatkan dan merugikan nelayan kecil, terutama karena mereka juga dipungut PNBP. Kondisi itu akan meningkatkan diskriminasi nelayan kecil dari ruang kelola dan ruang produksinya di laut.Melalui kebijakan ini, publik jadi tahu bahwa pemilik modal dan KKP menjadi pihak yang akan mendapatkan keuntungan besar. Padahal, sebagai pemimpin di sektor kelautan dan perikanan, KKP harusnya mendengarkan keluhan nelayan, khususnya nelayan tradisional. Perppu CK untuk Keberpihakan Nelayan ",negatif
+2023-007-01.json,KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini,"KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | Sebelumnya, Dirjen Perikanan Tangkap KKP M. Zaini Hanafi saat sosialisasi Perppu CK pada 30 Januari 2023 mengatakan tidak ada perubahan substansi pada Perppu CK PERPU CK. Sosialisasi dilakukan agar stakeholders perikanan tangkap dapat lebih memahami ketentuan dalam aturan tersebut.“Perubahan di subsektor perikanan tangkap pada PERPU CK ada pada teknis penulisan dan redaksional saja. Sudah jelas disebutkan, hadirnya aturan ini menunjukkan keberpihakan kepada nelayan serta memberikan kepastian berusaha,” jelasnya saat membuka sosialisasi tersebut.baca juga : Tantangan UU Cipta Kerja dalam Menguji Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan  Senada dengan Zaini, Kepala Biro Hukum KKP, Effin Martiana menyampaikan Perpu CK memuat beleid sektor kelautan dan perikanan yang sama. Diantaranya Undang-Undang (UU) Perikanan, UU Kelautan, UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam serta UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.“Perppu CK telah ditetapkan Presiden RI tanggal 30 Desember 2022 dan berlaku di tanggal yang sama, sebagai pelaksanaan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Salah satu tujuannya untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja seluas-luasnya,” paparnya.Perppu CK memberikan keseragaman terminologi dokumen terkait perizinan usaha perikanan tangkap. Perizinan dalam sektor perikanan tangkap tidak lagi menggunakan frasa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), melainkan menggunakan terminologi perizinan berusaha.Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Ishartini pada kesempatan berbeda berusaha meyakinkan publik bahwa kehadiran Perppu CK adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.",netral
+2023-007-01.json,KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini,"KIARA: Perppu Cipta Kerja adalah Bentuk Inkonstitusional Masa Kini | “Perppu ini merupakan respon cepat pemerintah terhadap dinamika global yang terjadi saat ini dan antisipasi dampak yang akan datang,” ucap dia.Ishartini mencontohkan, Perppu CK mengharuskan pelaku usaha perikanan untuk memenuhi standar mutu hasil perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan. Hal ini, bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen dan memperluas akses pasar bagi produsen.“Substansi bidang PDSPKP yang diatur dalam Perppu tersebut, meliputi standar mutu hasil perikanan, perizinan berusaha berbasis resiko, dan impor komoditas perikanan,” papar dia.Sebagai informasi, jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan untuk subsektor pemasaran ikan sampai dengan Desember 2022 mencapai 48.233 ijin usaha dengan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sebanyak 34.895 orang.   [SEP]",netral
+2023-008-05.json,"Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah","Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah | [CLS]     Bintari Wahyuningsih,  cekatan memasang penyangga tanaman cabai di samping rumahnya di Perumahan Agus Salim Residence, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Banyuwangi, Jawa Timur.Di depan rumah, tanaman jahe berjejer rapi tepat di bagian bawah depan jendela. Di balik pagar rumah itu beragam tanaman buah dari klengkeng, alpukat, salam, sampai lemon tumbuh segar.“Saya suka berkebun sejak 2012.  Berkebun organik mulai kenal komposting dan buat eco enzyme 2020-an,” kata  dokter Bintari, sapaan akrabnya.Tidak hanya cabai, di sekitar rumahnya ada beragam tanaman seperti serai, jeruk purut, kare, bawang merah, laos, tomat, kencur, dan tanaman hias. Di bagian atas,  berjejer bekas wadah minyak goreng berisi saladri menempel kokoh di dinding.Sehari-hari Bintari merupakan dokter di Rumah Sakit Islam Fatimah Banyuwangi. Selain itu, dia aktif bergiat dengan isu lingkungan hidup terutama soal sampah dan berkebun organik.Bercocok tanam organik, dari media tanam sampai perawatan tanaman, Bintari tak gunakan bahan-bahan kimia. Media tanam dia pakai sisa komposting, dicampur arang sekam, tanah dan cocopit. Untuk pestisida dia pakai eco enzyme  dari rumah edukasi pilah sampah yang dia buat sendiri.“Saya manfaatkan bahan alami untuk jadi penunjang kebun organik. Berkebun organik itu selaras alam. Harapan saya, bisa gunakan bahan organik di sekitar rumah kami.”  Awalnya,  dia tanam tanaman hias.  Belakangan,  Bintari mulai coba tanaman pangan. “Medianya pun sebagian sudah pakai wadah bekas minyak goreng, wadah cat.”Untuk tanaman pangan, dia mulai dari bumbu dapur, seperti laos, kunyit, kencur, jahe, jeruk parut, bawang merah, bawang daun dan lain-lain.Hasil panen, katanya, bisa mencukupi keperluan dapur bahkan sesekali berbagi dengan tetangga, seperti daun pandan dan bumbu-bumbu dapur.",positif
+2023-008-05.json,"Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah","Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah | “Siapapun bisa berkebun di pekarangan rumah.   Tidak harus banyak. Intinya, bisa gunakan sisa lahan kalau ada. Atau area sekitar rumah, meskpiun dibeton. Bisa kan pakai pot atau polybag. Setidaknya, bisa memenuhi pangan untuk dapur sendiri,” katanya.Berkebun skala rumah tangga, katanya, tak harus oleh orang yang mempunyai latar belakang petani. Selagi ada waktu, mau belajar, dan ada lahan atau tempat meskipun teras,  orang bisa berkebun.Untuk menjaga kesehatan, katanya, tidak hanya bicara soal jaga lingkungan hidup bersih tetapi bicara makanan yang dikonsumsi. Aman atau tidak dari zat-zat beracun.“Tenaga kesehatan bukan hanya bicara upaya mengobati pasien dari penyakit. Tidak . Perlu mengajak masyarakat hidup sehat. Ajakan itu bisa dengan memulai menerapkan hidup sehat baik perilaku hidup sehat, konsumsi makanan sehat, mencontohkan rumah sehat.”Saat ini, kata Bintari, banyak orang datang ke dokter untuk berobat setelah sakit.  Sedang di rumah, tidak ada upaya menerapkan pola hidup sehat.“Sederhana saja, jaga imun, istirahat cukup, makanan dikontrol, sebab makan bukan hanya bicara selera lidah juga bicara kondisi makanan dan tubuh. Yang jelas, nutrisi sehat dan gizi seimbang,” katanya.  Bintari berharap, makin banyak orang terapkan pola tanam organik.  Selain bahan pangan sehat, mudah dan tak banyak biaya perawatan dan ikut menjaga lingkungan.Hayu Dyah Patria, peneliti, ahli teknologi pangan mengatakan, Dokter Bintari ini contoh kemandirian pangan dan gizi bisa tercipta dengan cara sangat sederhana, yaitu berkebun di pekarangan rumah.“Ini contoh baik kepada masyarakat tentang bagaimana menjaga dan merawat tubuh melalui makanan yang baik. Makanan baik dihasilkan dari tanah yang baik. Tanah, air, makanan dan tubuh manusia adalah satu kesatuan,” katanya yang juga aktif di Yayasan Mantasa ini.",positif
+2023-008-05.json,"Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah","Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah | Aksi ini, katanya, juga membuktikan kemandirian pangan bisa mulai dari mana saja. Tidak perlu menunggu harus memiliki lahan luas dan uang banyak, katanya, cukup ada kemauan. “Sisanya, semesta akan membantu dalam perjalanan kita.”Dia bilang, kemandirian pangan bisa oleh siapa saja, tidak harus ibu rumah tangga karena semua orang butuh makan. “Siapapun yang butuh makan,  mereka bisa berinisiatif untuk bertanam sayur, buah, rempah-rempah dan apapun yang mereka butuhkan secara kecil-kecilan, cukup untuk diri sendiri, keluarga dan komunitas sekitar.”  Dyah  melihat, dalam sebuah sistem pangan, perempuan memiliki peran penting untuk menegakkan kedaulatan pangan. “Saya melihat kesamaan pola antara Dokter Bintari dengan mama-mama di Kampung Ende, Alor atau Papua,  tentang bagaimana mereka berbagi dengan orang-orang sekitar,” katanya.Di Alor, misal, setiap pagi perempuan atau mama-mama pergi ke hutan, ladang, kebun atau mamar (hutan pangan) mereka untuk mengurus tanaman sambil mencari dan mengumpulkan tumbuhan-tumbuhan pangan liar.Mereka, katanya,  tidak hanya mengumpulkan untuk keluarga, juga panen ekstra bahan pangan untuk berbagi dengan tetangga. Dalam perjalanan pulang, mereka akan mampir ke rumah-rumah tetangga dan menawarkan bahan pangan dari hutan itu.Aktivitas berkebun, katanya,  menunjukkan aksi solidaritas yang seringkali dimiliki perempuan. Mereka tanpa sadar jadi pihak penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan.“Keren banget. Diantara kesibukan sebagai dokter masih mau menanam,” kata Betty Tiominar, Koordinator Nasional FIAN Indonesia, Januari lalu.Bintari sebagai dokter bisa jadi teladan bagi warga sekitar untuk menanam dan mengkonsumsi tanaman pangan dari kebun sendiri.",positif
+2023-008-05.json,"Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah","Cerita Dokter Bintari, Penuhi Pangan dari Kebun Organik Pekarangan Rumah | Menanam bahan pangan, katanya, meski belum bisa panen harian, bisa jadi langkah awal menuju kedaulatan pangan. “Saya membayangkan,  andaikan satu komplek melakukan hal sama dengan beliau, menanam beragam pangan organik. Saat panen mereka bisa barter. Secara ekonomi, menghemat banyak dan secara kesehatan jauh lebih sehat,” ujar Betty.Selain itu, aksi Bintari memilah sampah dan komposting itu sangat membantu mengurangi sampah yang selalu jadi masalah  lingkungan dan kesehatan.  **********  [SEP]",positif
+2023-008-07.json,Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang,"Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | [CLS]  Wahyudi (44), sedang membersihkan tanaman liar yang merambat pada pohon sawitnya, ketika kami jumpai di Desa Tumpakrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meski merugi, dia masih mempertahan dua pohon sawitnya, dengan harapan suatu saat nanti pohonnya bisa mendatangkan keuntungan.“Niki sisane (ini sisanya),” ujarnya.Wahyudi satu dari sekian petani yang masih menggantungkan harap pengepul itu datang lagi, dan membali buah sawit mereka. Meski, pohon sawit di Tumpakrejo sudah tidak banyak lagi.Sebelumnya, Wahyudi juga hampir semua petani di desa itu, sempat menanam sawit awal 2000-an. Di tanah satu hektar, dia menanamnya dengan bentuk mengelilingi tanaman lain, seperti pagar. Ubeng kandang namanya.“Katanya, dulu sawit baik gitu harganya perkilo. Katanya, akan ada pabrik dekat sini di daerah Blitar,” jelas Wahyudi, Rabu (9 November 2022).Petani membeli bibit sawit seharga Rp1.500 per biji. Berdasarkan keterangan Wahyudi, harga jual yang dijanjikan waktu itu berkisar antara Rp900-Rp1.000 per kilogram. Sekali tanam bibit, petani diberi bayangan oleh pedagang bibit langganan Tumpakrejo, akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda.“Biasanya memang dropping,” ujarnya.Penjual bibit seringkali menitip dagangannya ke rumah Rukun Tetangga (RT). “Katanya dulu dibeli langsung dari Kalimantan,” imbuh Wahyudi.Selain membual soal harga tinggi, jaminan buah yang pasti diambil juga terus digaungkan. Sebuah pabrik di Blitar, Jawa Timur, digadang-gadang bakal jadi pembeli seluruh hasil panen sawit.Narasi ini sejalan dengan wacana Bupati Kabupaten Malang yang mendukung pabrik pengolahan sawit guna mendukung produksi biofuel, bahan bakar ramah lingkungan versi pemerintah. Wahyudi lantas melihat peluang, meski tidak tahu keabsahan pabrik tersebut.",negatif
+2023-008-07.json,Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang,"Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Pada tiga tahun pertama, hasil panen membawa keuntungan. Wahyudi sempat mendapat Rp200.000-Rp300.000 sekali panen, dengan harga jual Rp800 per kilogram. Namun kian tahun, angka itu turun. Tahun keempat, harga jual terjun bebas menjadi Rp500 per kilogram. Pun dengan harga jual semurah itu, buah yang sudah dibeli tidak langsung dibayarkan. Pengepul masih menunda hingga tiga bulan. Sejak itu, panennya tidak jelas.**  Beda cerita dengan Marimin (70). Pembayarannya diangsur tiga bulan.“Dikasih uang (pembelian) nunggu tiga bulan, tapi barang (hasil panen) sudah dibawa, kalau petani tiga bulan yo selak kaliren (ya keburu kelaparan),” tuturnya, Rabu (9 November 2022).Marimin tak jauh berbeda dengan Wahyudi, petani biasa, modal tanah garapan, tergiur menanam sawit karena harga jual tinggi. Dia tidak cukup mengetahui keberadaan pabrik pengolahan sawit di Blitar. Modal percaya, membuatnya menanam sawit di ladang satu hektarnya. Dia belum pernah mendapat hasil. Terakhir, pengepul membawa hasil panen dan berjanji akan membayarnya tiga bulan kemudian, lalu menghilang.Kini buahnya tidak terawat. Dia kebingungan bagaimana menjual sawit di Malang dan sempat berupaya meletakkannya di pinggir jalan. Untuk mengangkut, dia menyewa motor sebab jarak antara rumah dan jalan besar sekitar tiga kilometer. Dia harus merogoh kocek Rp20.500. Sekali angkut, satu motor bisa menampung 50 kilogram sawit.Jika terjual habis, Marimin hanya mendapat keuntungan Rp35.000, dikurangi sewa motor praktis ia hanya mengantongi Rp14.500.“Makan apa petani?” ucapnya.Marimin orang lugu, tidak mengerti jika penjualan buah sawit hanya dibeli industri pengolahan. Bukan seperti buah kelapa yang bisa dikonsumsi dan dibeli perorangan.“Yo gak payu (ya tidak laku),” terangnya. Buah itu, tergeletak di pinggir jalan utama menuju desa.**",negatif
+2023-008-07.json,Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang,"Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Sumarsih (54), mengaku mendapat bibit dan pupuk gratis. Dengan harapan untung besar karena harga jual tinggi, Asih biasa dipanggil, menanam sawit di ladang miliknya. Awal berbuah, dia sempat sekali menjual dengan keuntungan Rp200.000.Setelahnya, pengepul tak lagi datang dan buah terbengkalai. Asih menebangnya. “Karena tidak menghasilkan dan mengganggu tanaman lain,” ujarnya, Kamis (10 November 2022).Tanaman monokultur ini rakus air, membuat tanah tidak produksi. Wahyudi, Marimin, dan Asih mengeluhkan hal serupa.Wahyudi bahkan membutuhkan waktu enam bulan untuk benar-benar bisa “membunuh” pohon sawit. Dia mencoba beberapa cara, mulai menggunakan obat pembunuh rumput liar, sampai membakarnya menggunakan ban, tapi tidak mempan.“Daunnya yang lebar saya potong sampai habis. Pucuknya saya pangkas lalu ditaburi obat rumput, baru mati,” terang Wahyudi.Kini Wahyudi dan mayoritas petani di Tumpakrejo menanam tebu. Penghasilannya lebih teratur dibandingkan sawit. Hasil panennya pun dibeli pabrik gula yang memang sudah sejak zaman Belanda ada di Kabupaten Malang.“Cukup buat hidup,” ungkapnya saat disinggung soal penghasilan.Pengalaman Wahyudi, Marimin, dan Asih mencerminkan minimnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap nasib petani. Absennya sosialisasi dan analisis yang matang dalam rencana ekspansi sawit di Kabupaten Malang, akhirnya mengorbankan warga, khususnya petani.Transparansi program kerja juga jadi pertanyaan. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bupati Sanusi, kerap menyatakan dukungan pada ekspansi tanam sawit. Hingga akhir 2021, Sanusi sering mengucapkan jargon Sawit Baik atau Sawit Tidak Merusak Lingkungan di sejumlah media. Berdasarkan laporan beritajatim.com 21 Maret 2021, Sanusi mengatakan hendak membangun pabrik sawit di Malang Selatan.",negatif
+2023-008-07.json,Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang,"Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Rencana pendirian pabrik dikatakan sudah dibicarakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hingga Menteri Koordinator Perekonomian. Pabrik dipercaya akan meningkatkan ekonomi petani Kabupaten Malang.Sanusi mengatakan, beberapa investor sangat tertarik untuk menanamkan modal untuk alokasi lahan seluas 60.000 ha.Saat dikonfirmasi terkait pernyataan tersebut beserta program kerjanya, hingga artikel ini tayang, Sanusi enggan memberi komentar baik melalui pesan singkat maupun janji temu. Pesan serupa juga ditujukan pada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, Budiar Anwar. Akan tetapi, respon serupa kami dapati.Kami juga menghubungi Tomie Herawanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. Dia justru memberi respon diluar dugaan. Menurut kesaksiannya, tidak ada program kerja khusus yang menyasar pada sektor perkebunan sawit.“Ngapunten (maaf) belum ada (program), hanya potensi dalam analisa dan kajian Dinas Pertanian,” terang Tomie, Selasa (15 November 2022).Ditemui terpisah, Andre Barahamin, Senior Forest Campaigner Kaoem Telapak, menjelaskan kasus sawit di Kabupaten Malang tidak menggunakan analisa mendalam. Perkebunan sawit biasanya dimulai dari inisiatif pihak swasta dan pemerintah.“Jika ada petani yang kemudian mengalihkan jenis tanamannya dari tanaman keras atau holtikultura ke sawit, itu karena daerah sekitarnya sudah menjadi perkebunan sawit. Artinya, infrastruktur pendukung sudah ada lebih dulu,” terangnya, Sabtu (12 November 2022).Menurut Andre, sosialisasi penting agar tidak ada disinformasi. Dalam kasus Kabupaten Malang, sosialisasi pun tidak dilakukan.“Di Malang ini petani bisa dibilang dibohongi, diiming-iming karena ada tren sawit di Sumatera dan Kalimantan, tanpa dilengkapi penjelasan lebih komplit. Sosialisasi yang lebih holistic,” tuturnya.  Modus baru rasa lama",negatif
+2023-008-07.json,Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang,"Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Pola ekspansi tanaman sawit di Kabupaten Malang termasuk paling baru. Dengan dalih koperasi, memberi bibit dan pupuk gratis, juga jaminan harga jual tinggi membius siapapun untuk menjajal peruntungan. Apalagi jika sudah berkaitan dengan sumber penghasilan.Kaoem Telapak menjelaskan, mendekati petani adalah upaya untuk menghindari perizinan. “Memang ada tren begitu dari perusahaan kecil yang tidak punya cukup modal, kemudian mengambil jalan melingkar dengan cara mendorong menyediakan bibit gratis kepada petani,” terang Andre.“Petani yang menanam di lahan sendiri menjadi justifikasi awal bagi mereka untuk mendirikan pabrik,” imbuhnya.Ada banyak celah dalam skema ini. berdasarkan pengamatan Kaoem Telapak, meski mencium afiliasi pemerintah daerah dengan industri untuk mendekati petani, skema koperasi bisa mempermudah pemerintah daerah untuk lepas tangan.“Permainan industri sawit yang ingin mengakali peraturan, namun di satu sisi pemerintah  tidak mau ikut campur karena merasa itu bukan tanggung jawabnya, memang tidak ada relasi formal atau afirmasi alternatif, sebagai bukti untuk meminta pertanggungjawaban daerah,” jelasnya.Rino Afrino, Wasekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) dalam diskusi yang diadakan Forum Jurnalis Sawit, di Jakarta, menjelaskan tidak meratanya harga jual yang diterima petani perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai pembuat regulasi. Sebab, penetapan harga seringkali dirasa tak adil oleh petani swadaya.“Anjloknya harga jual tandan buah segar (TBS) perlu menjadi perhatian pemerintah. Petani swadaya menerima perlakuan tidak adil meskipun ada penetapan harga TBS sawit oleh pemerintah,” katanya.Masih menurutnya, harga TBS di tingkat petani cenderung rendah. Khususnya yang diterima petani sawit swadaya. Di daerah sentra sawit, harga TBS sawit di level petani swadaya berkisar Rp800-Rp900 per kilogram.  Ekspansi sawit di Pulau Jawa",netral
+2023-008-07.json,Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang,"Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Kami berusaha menelusuri distribusi bibit sawit di Kabupaten Malang. Sejumlah informasi beredar, bibit dijual melalui seseorang bernama Rusman, pedagang yang sudah lama jadi langganan warga.Wahyudi dan Marimin pun mengakui jika afiliasi para petani dengan laki-laki yang tinggal di kaki Gunung Perkul itu sudah lama terjalin. Namun, para petani hanya mengetahui bibit tersebut dibeli langsung dari Kalimantan.Kami juga coba menapaki pernyataan Bupati Sanusi soal pabrik biofuel di Blitar, Jawa Timur,  yang sering jadi andalannya untuk mempromosikan sawit di media-media. Narasi itu cocok dengan temuan kami, ada sebuah pabrik pengolahan sawit, sinkron dengan temuan Walhi Jatim.PT. Sawit Arum Madani (PT. SAM) adalah perusahaan pengolahan sawit yang membawa sistem koperasi itu ke Jawa Timur. Berdasarkan data AHU, perusahaan ini baru didirikan 9 April 2020. Saham terbesar dimiliki Marimin Siswoyo sebanyak Rp13.878.000.000. Dalam laman Facebook-nya, PT. SAM menjual pelbagai komoditas olahan sawit seperti CPO, miko, nut, solid, janjang kosong, hingga abu jangkos.Kami berusaha menghubungi Direktur Operasional Sigit Prasetyo melalui email dan nomor telepon yang tertera pada akun tersebut. Namun, hingga 15 November 2022 surat elektronik itu tidak berbalas.Ekspansi sawit, nyatanya tidak hanya menyasar Kabupaten Malang, juga beberapa daerah di Jawa Timur bagian selatan, seperti Blitar, Pacitan, Lumajang, dan Jember.Wahyu Eka, Direktur Walhi Jatim menerangkan, total lahan yang sudah dimasuki sawit sekitar 2.000 ha.“Skema perkebunan sawit rakyat. Lokasi terpencar, karena menyasar kebun warga,” tuturnya, Senin (31 Oktober 2022).",netral
+2023-008-07.json,Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang,"Harapan Kosong Perkebunan Sawit di Malang | Wacana penyediaan lahan sawit 60.000 ha Kabupaten Malang juga tidak jelas ujung pangkalnya. Sebab, lahan yang digadang-gadang itu milik perhutani. Sedikitnya, 42.365  hektar adalah hutan lindung, 43.015 hektar adalah kawasan hutan produksi. Jika pengalokasian 60.000 hektar sebagai lahan budidaya sawit, maka memakan seluruh hutan produksi dan kawasan hutan lindung.Wahyu menjelaskan, jika proyek sawit diteruskan maka konflik akan muncul.“Kalau dipaksakan akan memicu deforestasi dan konflik sosial. Padahal, tawaran untuk melestarikan kawasan sekaligus menguatkan ekonomi masyarakat ada cara lain, yaitu agroforestry dan wisata,” terangnya.Ditemui waktu berbeda, Juru Kampanye Auriga Nusantara Hilman Afif, menjelaskan jika ekspansi sawit di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur tidak memiliki urgensitas.“Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, ada 15 juta hektar kebun sawit di Indonesia. Kita tidak memiliki kekurangan produksi, ekspansi sawit ke Pulau Jawa sebenarnya tidak perlu,” tuturnya, Kamis (24 November 2022).Menurut Hilman, pemerintah hanya perlu melakukan optimalisasi pemberdayaan petani sawit yang sudah ada. Pembagian hasil yang masih jadi persoalan hingga hari ini harus diselesaikan, bukan ekspansi.Tak hanya itu, menurutnya upaya pemerintah daerah di Kabupaten Malang, dikhawatirkan hanya akan mengulang kegagalan serupa terhadap perkebunan sawit di Jawa Barat.“Pulau Jawa tidak butuh sawit, karena produksi sawit di Indonesia sudah mencukupi kebutuhan,” ujarnya. Liputan ini merupakan program Journalist Fellowship yang diselenggarakan Mongabay Indonesia dan Kaoem Telapak.  [SEP]",negatif
+2023-009-16.json,"Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak?","Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak? | [CLS]   Kesadaran untuk hidup sehat sekaligus ingin berkontribusi positif terhadap lingkungan, mendorong sejumlah orang mengonsumsi produk organik. Bahkan, sebagian ada yang menaman sendiri, baik sebagai hobi maupun bagian dari ketahanan skala kecil.Benarkah pertanian organik, seperti hidroponik, butuh lahan luas dan keterampilan khusus?Tentang ini masih menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa pertanian organik wajib dilakukan di atas tanah, karena berkaitan dengan cara membuat ekosistem sehat yang berdampak pada lingkungan. Seperti diketahui, mikroorganisme membantu menyuburkan tanah dan memperkayanya dengan unsur hara yang diserap tanaman.Sementara kelompok lain mengatakan, pertanian hidroponik lebih hemat dalam penggunaan air dan energi, dibanding pertanian konvensional di atas tanah. Selain itu, pertanian hidroponik bisa dilakukan di mana saja, di gedung bertingkat sekalipun, sehingga bisa mendekatkan produksi pertanian ke konsumen yang berarti mengurangi jejak karbon.Namun secara umum, prinsip bertani secara organik bisa dilakukan di lahan sempit, yang umumnya berada di wilayah urban. Di sudut kampung, di atas gedung bertingkat, di lahan tak terpakai, yang banyak terdapat di kawasan perkotaan. Prinsip dasarnya bisa diterapkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Asal mau belajar mempraktikkannya.Di negara-negara maju saat ini ada kecenderungan tumbuhnya pertanian hidroponik dalam skala industri. Mereka menggunakan teknologi terkini, termasuk kecerdasan buatan untuk meniru kondisi alamiah, sehingga bisa meningkatkan produksi pertanian tanpa tergantung musim, iklim, dan lokasi.Baca: Pertanian Organik sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan  Apa prinsip dasar pertanian organik? Mengacu pada International Federation of Organic Agriculture Movement [IFOAM], organisasi dengan keanggotaan lebih dari 100 negara, pertanian organik memiliki empat prinsip dasar.",positif
+2023-009-16.json,"Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak?","Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak? | Pertama, kesehatan. Pertanian organik harus mempertahankan dan meningkatkan kesehatan tanah, tumbuhan, hewan, manusia, serta Bumi sebagai satu kesatuan. Kedua, ekologi. Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan ekologi yang lestari dan  berkelanjutan.Ketiga, keadilan. Pertanian organik harus dibangun di atas hubungan yang menjamin keadilan lingkungan bersama dan hak untuk hidup. Keempat, kepedulian. Pertanian organik harus dikelola sungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan masa datang, juga lingkungan.Merujuk Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia [FAO], pertanian organik merupakan satu cara pertanian berkelanjutan. Contoh lain, sistem pertanian dengan merotasi tanaman, tumpangsari, atau pertanian terintegrasi yang menggabungkan perternakan dengan pertanian.Dua hal yang menurut FAO tidak bisa dilepaskan dari pertanian organik, jika itu menyangkut aturan dan sertifikasi organik, adalah hampir semua bahan sintetis dilarang digunakan dan tanah tempat tumbuh tanaman harus semakin baik.Baca: Kebun Hidroponik di Atap Hotel, Siasat Pasok Pangan di Nusa Penida  Pentingnya mikroorganismeGuru Besar Perlindungan Hama dan Penyakit Tanaman Universitas Hasanuddin Makassar, Sylvia Sjam dalam tulisan Mongabay sebelumnya, menjelaskan penanganan hama dan penyakit tidak hanya melalui pestisida sintetik. Sementara pupuk alami bisa dibuat sendiri yang lebih murah dan terjangkau, sekaligus sehat bagi ekosistem pertanian. Pengetahuan ini harus disebarluaskan kepada para petani.“Tanah subur membuat tanaman jauh lebih bagus tumbuhnya,” katanya beberapa waktu lalu.Jika tanah banyak mengandung bahan sintetik maka mikroorganisme tidak berkembang. Padahal, mikroorganisme berfungsi penting menjaga keseimbangan ekosistem.",positif
+2023-009-16.json,"Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak?","Pertanian Organik dengan Hidroponik, Mengapa Tidak? | Sylvia mencontohkan, penggunaan pupuk urea cukup tinggi untuk padi dan sayur-sayuran, justru berdampak menurunkan kualitas tanah dan membunuh mikroorganisme tanah.“Dikarenakan pertanian organik menggunakan bahan-bahan alami, maka pada sistem hidroponik unsur yang diperlukan tumbuhan sebagai makanan juga harus alami.”Baca juga: Pertanian Bawah Tanah, Solusi Pangan Masa Depan?  Biasanya, para petani akan memanfaatkan kompos yang dimasukkan ke dalam kantong lalu dimasukkan ke media air tempat tumbuh tanaman. Nutrisi yang terlarut menjadi sumber makanan tumbuhan itu.Bahan lain yang sering digunakan sebagai pupuk alami hidroponik adalah minyak ikan, tepung darah, tepung cangkang telur, juga rumput laut. Sementara untuk mengusir hama bisa menggunakan larutan bawang atau cengkih. Penggunaannya pun sangat hemat. Sebagai pupuk dasar, untuk satu galon air, hanya diperlukan sekitar satu setengah sendok teh minyak ikan, rumput laut, dan tepung darah.Dalam skala industri, investor mempergunakan hasil penelitian laboratorium untuk memformulasikan ukuran pemberian pupuk yang tepat bagi tanaman hidroponik. Begitupun dengan suhu dan cahaya yang diperlukan. Untuk skala lebih kecil, misalnya rumah tangga, bisa dilakukan dengan cara memberikannya sedikit demi sedikit terlebih dahulu sampai dirasa paling optimal bagi tanaman.Bagi yang memiliki lahan terbatas, namun berharap bisa memetik daun selada atau buah tomat organik sendiri, maka menanam dengan cara hidroponik bisa menjadi solusi. Selain lebih yakin terkait asal usul makanan karena dari hasil menanam sendiri, kegiatan merawat tanaman pun bisa mengusir stres. Tertarik?  [SEP]",positif
+2023-009-18.json,Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas,"Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas | [CLS]   Yusdin Maele menaiki pohon aren atau enau setinggi sekitar tujuh meter di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Bone Bolango, Gorontalo.Sesekali, lelaki 48 tahun itu memukul tangkai tandan bunga dari pangkal ke arah tandan bunga untuk melemaskan pori-pori atau jalur air nira. Konon, aksi itu agar air nira keluar lebih lancar.Usai pukul-pukul tangkai tandan bunga aren, Yusdin mulai mengambil air nira. Berbekal jerigen lima liter, dia mengambil panen nira bunga jantan yang berdampingan dengan bunga betina yang beraroma harum. Proses pengambilan air nira itu biasa dilakukan dalam dua kali sehari, yaitu pagi dan sore.“Dalam sekali panen, biasa kita bisa mendapatkan 10 liter dalam satu pohon. Jadi, jika dua kali panen, kita bisa mendapatkan 20 liter dalam satu pohon. Itupun, tergantung dengan tingkat kesuburan tanah dan perawatan pohon aren,” kata Yusdin Maele kepada Mongabay, awal Januari lalu.  Nira langsung disaring sebelum dibawa ke tempat pemanasan. Anduani, saudara Yusdin, di gubuk berjarak 50 meter dari tanaman aren itu yang akan masak nira sampai jadi gula.Anduani bilang, cetak gula aren saat sudah dingin. Kalau gula aren dicetak panas, gula jadi lembab dan mudah berjamur.Batok kelapa, katanya,  untuk mencetak gula aren. Daun pisang, upih pinang jadi pembungkus setelah gula aren dicetak. Setelah semua proses dilakukan, gula aren siap dijual.Dia bilang, bikin gula aren dengan cara tradisional ini sudah sudah berpuluh tahun. Ia lumayan membantu gerak ekonomi masyarakat.“Biasa, sekali panen, kita bisa mencetak 25 biji. Satu biji, biasa jual Rp12.000, tergantung harga pasar,” kata Anduani.Dia mengatakan, usaha gula aren jadi sumber pencaharian keluarga turun temurun. Sudah hampir 30 tahun, dia jadi petani gula aren bersama saudara-saudaranya. Berkat usaha gula aren, dia bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi. Begitupun yang dialami petani gula aren lain di desanya.",positif
+2023-009-18.json,Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas,"Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas | Produksi Gula Aren di Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota (Ton):  ***Gula aren atau biasa orang menyebutkan “Si Hitam Manis” ini memiliki potensi besar di Bone Bolango. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo menyebutkan, Bone Bolango satu kabupaten sentra produksi gula aren di Gorontalo.Periode 2010-2017, rata-rata produksi gula aren sampai 505 ton setiap tahun. Angkat itu lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain.Dengan produksi yang cukup besar itu, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango jadikan gula aren sebagai unggulan yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Bupati Bone Bolango pun bikin Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42/2014 soal panduan pengembangan kompetensi inti industri daerah Bone Bolango 2014-2018.Pada 2017, Pemerintah Bone Bolango membuat Unit Pengelola Terpadu (UPT) Aren dilengkapi gedung bahan baku, produksi, promosi serta pengemasan produk. UPT itu untuk meningkatkan kualitas gula aren di Bone Bolango agar harga dapat meningkat di pasar lokal, nasional dan internasional.Imrab Bagu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Bone Bolango mengatakan, gula aren sudah menjadi identitas Bone Bolango. Potensinya yang cukup besar membuat pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mengembangkan gula aren, salah satunya bikin UPT Aren.Data mereka, katanya,  petani gula aren di Bone Bolango mencapai 236 orang, itupun hanya di Kecamatan Bulango Ulu. Untuk kecamatan lain, termasuk di Bone Pesisir, belum terdata karena belum ada pendampingan.  Setiap petani, katanya,  rata-rata bisa bikin sekitar lima kilogram gula aren dalam sehari. Atau 1.180 kilogram gula aren dari 236 orang petani dalam sehari. Katanya, jumlah itu membuktikan Bone Bolango jadi sentral produksi terbesar gula aren di Gorontalo.“Sudah sejak lama pemerintah komitmen mendorong dan membantu petani gula aren.”",positif
+2023-009-18.json,Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas,"Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas | Anduani dan Yusdin pun bisa bikin sekitar 25 biji atau setara 25 kilogram dalam sehari dengan dua kali panen. Kalau harga sekilogram Rp12.000, mereka bisa dapat Rp300.000 perhari, atau Rp9 juta. Anduani dan Yusdin bisa mendapatkan Rp4,5 juta setiap orang.Jadi, kata Anduani, usaha gula aren memberikan hasil cukup besar.  Keperluan keluarga mereka pun, katanya. sangat bergantung aren. Tambang emas masukGula aren jadi salah satu sumber ekonomi warga terancam  kehadiran tambang emas, PT. Gorontalo Minerals (GM).Awalnya, GM mendapatkan surat persetujuan presiden lewat izin  No. B.52/Pres/1/1998, untuk penambangan, pengolahan tembaga dan mineral pengikut di kompleks Sungai Mak, Bone Bolango,  Gorontalo. Target produksi biji 5 juta ton  pertahun, dan produksi konsentrat 130.000  ton pertahun.Kecamatan Bone Raya, Bone Bolango, merupakan bagian dari kontrak karya yang berlaku hingga 2052 dengan luas 24.995 hektar. Konsesi itu mencakup dua blok, yaitu, Blok 1 di Tombulilato seluas 20.290 hektar dan Blok II di Molotabu 4.705 hektar. Luas konsesi itu masuk dalam wilayah 10 desa di Kecamatan Bone Raya, termasuk kebun milik Yusdin Maele dan AnduaniMerujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05/2012 dan Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang izin Lingkungan, maka pada 2014, GM membuat studi analisis dampak lingkungan (amdal) yang selesai pada 2018.Berdasarkan dokumen kerangka acuan dan dokumen amdal yang diperoleh Mongabay, GM tercatat sudah sosialisasi sejak 2014-2017 ada lima kali di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Kecamatan Bulawa, Suwawa Timur, Bone Raya, dan Desa Tulabolo Timur.Yusdin bilang, sebagian warga menolak karena takut rusak lingkungan.  ",negatif
+2023-009-18.json,Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas,"Warga Bone Bolango Khawatir Gula Aren Andalan Terancam Tambang Emas | Pada 2019, GM kembali apat izin untuk operasi produksi berdasarkan Nomor SK 139.K/30/DJB/2019 tertanggal 27 Februari 2019. Tahapan operasi produksi oleh anak PT Bumi Resources Tbk ini sampai pada 1 Desember 2052, atau sekitar 30 tahun.Yusdin khawatir tambang masuk merusak ruang hidup mereka. Jadi petani gula aren, katanya, sudah menghidupi keluarga turun temurun.“Saya tidak sekolah dan tidak memiliki keahlian selain jadi petani gula aren. Kalau perusahaan beroperasi, pasti semua aren saya hilang.”Dia pernah ditawari untuk membuat jalan menuju pusat pengelolaan pertambangan dengan upah Rp150.000 perhari. Dia menolak tegas. Pendapatan dari gula aren masih lebih banyak.Imran Bagu juga sama. Dia khawatir kehadiran perusahaan berdampak pada tanaman aren di Bone Pesisir. Perusahaan, katanya,  harus menjamin keberlangsungan gula aren masyarakat.Pada 16 Januari 2023, Mongabay berusaha menghubungi Didik Harmoko, pimpinan PT Gorontalo Minerals. Didik bilang, semua sudah dirancang dalam dokumen rencana induk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (RIPPM) yang dibuat perusahaan.“Alhamdulillah, semua program itu ada di RIPPM,” kata Didik melalui WhatsApp. Saat ditanya penjelasan dari RIPPM, Didik tidak merespon. Panggilan telepon pun ditolaknya.   *Liputan merupakan hasil kolaborasi Mongabay, Barta1 atas dukungan Internews. [SEP]",negatif
+2023-010-10.json,Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan,"Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | [CLS]    Tanaman sawit berbuah maupun masih usia muda bisa terlihat kalau memasuki kawasan ini. Kebun-kebun sawit ini terlihat di beberapa bagian seakan berada di area perkebunan padahal wilayah itu masuk dalam Taman Nasional  Tesso Nilo. Sebagian Tesso Nilo, terambah sejak lama antara lain jadi kebun sawit. Hingga kini pun kawasan konservasi ini belum aman dari perambahan.Alfian Hardiman, Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (BPPHLHK) Sumatera, mengatakan, tidak mudah mengamankan TNTN.Dia bilang, salah satu penyebab, akses menuju kawasan konservasi terbuka hingga memungkinkan tiap orang masuk dari mana saja untuk merusak hutan.“Tangkap ini. Aman sebentar. Nanti muncul lagi pelaku baru. Pasang plang, satu hari kemudian hilang. Kita buat parit pemisah, dibuatnya (pelaku) jembatan darurat,” katanya pada Mongabay, awal Januari 2023.Ketika penegakan hukum dilakukan, sebagian perambah melawan, bahkan gugat hukum. Akhir tahun lalu,  Pengadilan Negeri Pekanbaru, menolak gugatan praperadilan, Suwarto, buronan pemodal perambah TNTN.Hakim tunggal Yuli Artha Pujayotama tidak menemukan kesalahan penyidik BPPHLHK Seksi II Pekanbaru, yang menetapkan pria 40 tahun itu sebagai tersangka. Berkat putusan yang diketok pada 28 Desember 2022 itu, penyidik pun enteng menuntaskan tunggakan kasus yang sempat terhenti ini.Perburuan terhadap Suwarto berkat nyanyian empat orang suruhannya: Tamrin, Wagirin, Arismandianto dan Imran.  Rencana penebangan hutan itu diawali komunikasi antara Suwarto dan Imran, sekitar Februari 2022. Su meminta Im, warga Kecamatan Ukui, Pelalawan, Riau, mengawasi anak buahnya membuka hutan dalam TNTN. Dia menawari upah Rp3 juta per bulan plus dua hektar lahan setelah pekerjaan selesai.",negatif
+2023-010-10.json,Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan,"Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan yang dikutip Mongabay dari berkas putusan PN Pelalawan Nomor 175/Pid.B/LH/2022/PN Plw, ada jarak dua bulan sebelum rencana Suwarto terlaksana. Dia baru menelpon Tamrin untuk menawarkan pekerjaan 3 April. Suwarto juga janjikan upah Rp1,3 juta ditambah satu hektar lahan.Aksi itu baru terlaksana 12 April. Tamrin mengajak Wagirin dan Arismandianto. Mereka merupakan warga Kecamatan Kuantan Hilir, Kuantan Singingi. Ketiganya membawa tiga gergaji mesin dan enam jerigen minyak. Suwarto bekali modal kerja Rp1 juta.Suwarto sudah menunggu di sebuah pos, sebelum membawa orang-orang ke lokasi yang hendak ditebang. Areal ini merupakan hutan lebat dengan tegakan pohon-pohon besar di perbukitan. Seketika itu juga, masing-masing menyalakan chainshaw melaksanakan tugas menebangi pohon-pohon di Kawasan konservasi ini.Sejurus kemudian, Imran datang dengan sepeda motor Suwarto. Berbekal parang, tugasnya memantau kedatangan orang-orang tak dikenal, termasuk mengawasi gajah yang rumahnya mereka musnahkan.Dia menghancurkan hutan karena hendak menanam sawit. Pohon-pohon yang ditebang akan dibuat pondok sebagai tempat tinggal guna mengelola kebun, kelak. Lokasi ini berada di koordinat S.0 18’ 00.3” dan E.101 54’ 36.1”. Hutan alam yang telah dirusak sekitar seperempat hektar. Berdasarkan aturan area itu masuk zona rimba. Peruntukannya,  hanya buat pelestarian alam.Tim Balai TNTN yang rutin patroli mengamankan kawasan konservasi mencegah agar kerusakan tak makin parah.Setelah memantau dengan pesawat tanpa awak dan mendatangi langsung sumber ngauman senso, tim pertama kali mengamankan Imran, ketika melintas keluar lokasi. Disusul penangkapan Tamrin, Wagirin dan Arismandianto. Keempatnya langsung dibawa ke BPPHLK Seksi II Pekanbaru untuk diperiksa. Mereka kompak jawab: diupah Suwarto. Saat itu, Suwarto sudah meninggalkan lokasi.",negatif
+2023-010-10.json,Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan,"Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Tim Balai TNTN dan Gakkum LHK sebenarnya sudah mengendus aktivitas perusakan hutan konservasi itu beberapa minggu sebelumnya. Mereka terlebih dahulu mengamankan satu eskavator kuning merek CAT jenis 313D2 di sekitar lokasi tetapi tak menemukan seorang pun. Tim mengangkut alat itu ke Kantor BPPHLHK Pekanbaru.  Hasil penelusuran tim ke PT Trakindo Utama Pekanbaru—dealer resmi alat berat—menemukan beko itu dibeli PT Murni Radja Makmur dan telah berpindah ke tangan Suwarto.Sejak penangkapan orang-orang suruhan, Suwarto tidak pernah memenuhi dua panggilan Penyidik Gakkum KLHK. Meski dia menerima langsung surat panggilan yang dikirim pada 19 April dan 27 April. Karena tidak patuh, penyidik pun mengeluarkan surat penetapan daftar pencarian orang (DPO) pada 2 Juni.Saat Suwarto masih dalam persembunyian, nasib Tamrin, Wagirin, Arismandianto dan Imran berakhir di PN Pelalawan. Majelis Hakim Ellen Yolanda Sinaga, Muhammad Ilham Mirza dan Deddi Alparesi menghukum keempat pelaku lapangan, itu 1,6 tahun penjara dan denda Rp500 juta pada 26 Agustus 2022.Pada 10 November, personil Balai TNTN sempat mencium keberadaan Suwarto merambah hutan di lokasi lain namun masih dalam kawasan TNTN. Saat diamankan, dia melawan dan menggunakan kekerasan. Sampai Gakkum KLHK bentuk tim gabungan.“Satu orang suruhannya yang ikut menghalangi tim bernama Iwan, kami tangkap. Suwarto juga tersangka dalam kasus penyerangan dan penghadangan,” kata Alfian.Empat hari kemudian, setelah enam bulan buron, penyidik berhasil menangkap Suwarto pada 14 November. Sehari setelah itu, langsung diperiksa sebagai saksi. Besoknya, penyidik gelar perkara bersama Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Riau lalu jadi tersangka. Dia ditahan di Rumah Tahanan Polda Riau. Dia ajukan praperadilan.",negatif
+2023-010-10.json,Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan,"Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Alfian bilang, pada hari ditangkap, Suwarto sempat terdeteksi di beberapa lokasi, termasuk di Kecamatan Tapung, Kampar. Tim baru berhasil memergoki malam hari bersantai bersama dua perempuan di Ruang Terbuka Hijau Tunjuk Ajar Integritas, seberang rumah Dinas Wali Kota Pekanbaru.Su pun kena jerat UU 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.“Kami akan terus berkomitmen mengungkap actor-aktor lain yang ada kaitan dengan kasus ini atau kasus-kasus lain,” kata Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, lewat siaran pers diterima Mongabay.  ResidivisSuwarto bukan pemain baru dalam perambahan TNTN. PN Pelalawan sudah pernah menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara pada 2015. Kala itu, dia masih sebagai pemborong atau kontraktor yang diminta buat parit oleh Polin S—dalam kasus ini DPO—di TNTN.Suwarto terima tawaran untuk buat parit sepanjang 13 kilometer atau sekitar 400 hektar di Dusun Kuala Renangan, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Pelalawan. Upahnya, Rp25.000 per meter. Sekitar tiga bulan kerja, dia membuat parit 2×3 meter sepanjang 11 kilometer atau 529,24 hektar dan dapat bayaran Rp285 juta. Tim gabungan Polres Pelalawan dan Balai TNTN pun menangkapnya.“Kami sempat diskusi untuk menelusuri kejahatan (Suwarto) ke tindak pidana pencucian uang. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, penyidik pegawai negeri sipil sekarang sudah berwenang menyelidiki kasus money loundring. Informasi yang kami dapat, Suwarto ini juga menjual lahan-lahan yang dibukanya di TNTN itu.”Sustiyo Iriyono, Plt Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK, mengatakan, TNTN terancam cukup serius dari perambahan. Guna pemulihan dan pengamanan kawasan konservasi ini, KLHK telah merevitaliasi ekosistem TNTN, rehabilitasi lahan kritis, penanggulangan kebakaran hutan, patroli dan operasi pengamanan hutan.",negatif
+2023-010-10.json,Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan,"Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Dalam lima tahun terakhir, katanya, Gakkum KLHK mengungkap 12 kasus tindak pidana kehutanan di TNTN, antara lain enam kasus pencurian kayu dan enam lagi perambahan hutan.Berdasarkan data yang diperoleh Mongabay, pelaku tindak pidana perusakan hutan kebanyakan aktor lapangan. Baik berperan sebagai penebang pohon, operator alat maupun pengawas pekerjaan.Sisanya pemilik kebun dan kayu. Ada juga satu orang penyewa alat berat yang ikut dijerat. Hukuman paling tinggi untuk kejahatan ini empat tahun penjara, paling ringan satu tahun.  Merana,  upaya perlindunganHeru Sutmantoro, Kepala Balai TNTN menyebut,  TNTN terus mengalami penyusutan dari tahun ke tahun. Kini, berdasarkan citra terbaru, luasan hutan alam tersisa di TNTN yang masih dapat dipertahankan 13.000 hektar dari 81.000 hektar. Sekitar 40.000 hektar telah ditanami sawit di atas lima tahun atau hampir separuh dari luasan kawasan konservasi ini. Sisanya 28.000 hektar merupakan areal terbuka dan semak belukar.Balai TNTN telah menginventarisasi dan identifikasi 25.000 hektar keberadaan kebun sawit dalam kawasan hutan ini. Sekitar 18.000 diusulkan ke pusat (KLHK). Hasil pendataan beragam. Sawit-sawit itu dimiliki masyarakat baik indvidu maupun kelompok berupa koperasi dan lain-lain.“Nanti tim pengendalian dan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang diketuai Pak Sekjen KLHK, akan verifikasi dan pentahapan untuk dapatkan semacam upaya penyelesaiaan sesuai peraturan,” katanya, 9 Januari 2023.Adapun untuk 28.000 hektar kawasan terbuka atau semak belukar, Balai TNTN akan merehabilitasi atau memulihkan kembali dengan tanaman-tanaman yang menguntungkan secara ekonomi dan berdampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan bersama BPDASHL Indragiri-Rokan dan perusahaan yang memiliki izin pemanfaatan kawasan hutan. Luas yang telah dikerjakan 3.500 hektar di tiga desa: Lubuk Kembang Bunga, Bagan Limau dan Air Hitam.",negatif
+2023-010-10.json,Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan,"Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Konsepnya, areal 28.000 hektar akan dikembangkan dengan pola 70% tanaman kehidupan, berupa pohon atau tanaman hutan tidak pohon. Seperti aren atau durian yang bisa menghasilkan. Ada juga kemiri, jengkol, petai dan lain-lain. Kemudian 30% lagi, tanaman lokal endemik atau tanaman cepat tumbuh karena tujuannya untuk menegakkan kembali hutan alam.“Intinya bagaimana bisa membangun kembali rumah gajah yang sudah rusak. Secara bertahap. Kemudian gajah nyaman. Populasi gajah yang saat ini banyak di luar, akhirnya nanti bisa masuk dalam kawasan konservasi,” ucap Heru.Saat ini, di lanskap Tesso Nilo diperkirakan 150 gajah. Jumlah yang eksis dalam TNTN sekitar 60 gajah. Meski begitu, kata Heru, gajah di luar taman nasional sering berkunjung ke dalam. Karena bagi gajah hutan alam semacam rumah sakit atau apotek. Begitu juga satwa liar lain.“Saya meyakini, gajah membutuhkan zat-zat esensial dari tumbuhan. Baik akar, daun dan batangnya. Untuk bisa pertahankan kehidupan dan perpanjang umur, gajah butuh tumbuhan di hutan alam. Populasi gajah dan satwa lainnya di TNTN masih cukup bagus dan memadai. Walaupun secara daya dukung tidak sesuai lagi.”TNTN juga dioptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata alam. Ia dikelola secara tanpa melanggar aturan, mempertimbangkan berbagai hal, termasuk pelibatan masyarakat sekitar. Wisata ini didorong untuk kelestarian dan perekonomian. Sekaligus mengubah pola pikir agar tidak hanya menanam sawit.Konservasi gajah merupakan daya tarik wisata TNTN. Hutan tersisa juga dimanfaatkan untuk camping, hiking dan tracking. Kegiatan menikmati alam ini juga dipadukan dengan program sanjung sapo—satu pengunjung satu pohon—yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19.Tahun ini, Balai TNTN minta dukungan Dinas PUPR Riau untuk mempermudah akses dari lintas timur ke Kantor Seksi Wilayah I TNTN. Harapannya,  ada pengelolaan wisata ramah lingkungan dipandu masyarakat sekitar.",positif
+2023-010-10.json,Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan,"Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Balai TNTN juga meminta dukungan Pemerintah Pelalawan untuk perlindungan kawasan konservasi di wilayahnya. Terutama untuk tutupan hutan alam tersisa.Tahun 2023, Balai TNTN akan lebih intensifkan pengamanan. Tahun lalu single fighter dan mengandalkan sumber daya yang ada. Ke depan, katanya,  kerjasama dengan kepolisian. Patroli 24 jam di dalam hutan juga melibatkan masyarakat dan aparat pemerintahan desa, termasuk perkuat aparat penegak hukum.  Kesadaran meningkatYuliantoni, Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo (YTNTN), bilang, TNTN belum aman dari perambahan antara lain karena pertambahan penduduk tak sebanding dengan ketersediaan sarana produksi seperti tanah dan lahan. Saat ini, orang banyak berharap dan bergantung pada sawit.“Lahan tidak bertambah. Orang yang ingin berusaha sawit makin banyak. Akhirnya,  mencari lahan-lahan dengan cara mengubah hutan jadi perkebunan,” katanya, saat dihubungi, 14 Januari 2023.Meski begitu, dia bersyukur karena tidak ditemukan kematian gajah atau mengalami cedera, seperti sakit dan mati karena sebab tidak alami, sepanjang 2022. Berdasarkan pengamatan tim YTNTN, selama patroli 15 hari per bulan, setidaknya ada dua faktor yang membuat gajah di kawasan konservasi ini aman dibanding tahun-tahun sebelumnya.Pertama, warga selalu melapor ketika gajah masuk ke kebun mereka. Cara pandang warga sekitar TNTN ketika berhadapan dengan gajah cenderung berubah ke arah lebih baik. Mereka sudah menerapkan cara-cara lebih ramah gajah. Kesadaran gajah harus dilindungi juga meningkat. Mereka paham konsekuensi kalau gajah mati.“Pertemuan dengan gajah makin banyak tapi cara manusia menghadapi lebih ramah satwa. Intinya,  ada perubahan perilaku.  Mereka sudah tahu kalau hadapi konflik jangan sampai melukai gajah,” kata Yuliantoni.",positif
+2023-010-10.json,Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan,"Kala Taman Nasional Tesso Nilo Belum Aman dari Perambahan | Namun, dia memandang ketahanan warga terhadap konflik gajah justru berkurang. Hal itu dinilai dari banyak permohonan bantuan yang mereka terima. Di satu sisi bagus, katanya, karena warga sudah sadar untuk tidak melakukan mitigasi yang merugikan gajah. Sisi lain, katanya, perlu dukungan pada warga agar berani dan memitigasi mandiri sebelum tim datang beri pertolongan.“Tapi kita harus menjaga kepercayaan diri masyarakat, situasi maupun perubahan perilaku itu. Karena kalau lambat respon ketika mereka minta bantuan, sudah mulai ada nada negatif berupa ancaman kepada gajah. Respon cepat penting. Karena itu pula masyarakat merasa percaya diri hingga tidak menggunakan racun mengusir gajah.”Yuliantoni sarankan,  peningkatan keterampilan dan kapasitas mitigasi pada warga yang sering berhadapan dengan gajah. Terutama, beri pemahaman mengenai ruang atau wilayah untuk mengatur pergerakan gajah. “Ini paling utama dan sangat penting dalam mitigasi konflik satwa liar. Sebab di lapangan harapan masyarakat terhadap hutan terus berkurang. Ekonomi bertumpu pada sawit, sehingga hutan ditargetkan untuk perkebunan.”Kedua, pemburu gajah yang sering beraksi masih dalam penjara. Dia merujuk Anwar Sanusi dan kawan-kawan yang dihukum tiga tahun dan empat bulan penjara oleh PN Rengat, setelah ketahuan hendak memburu gading gajah di Simpang Kelayang, Indragiri Hulu, April 2020.Menurut Yuliantoni, pemburu gading gajah di Riau pelakunya itu-itu saja. Anwar alias Ucok, sebelum kejadian di Kelayang, juga pernah ditangkap karena memburu gading gajah pada 2014-2015 di TNTN dan Giam Siak Kecil, Bengkalis. Bahkan, ketika beraksi lagi di Indragiri Hulu, dia baru bebas dari penjara Tebo, Jambi. Juga karena berburu gading. ******* [SEP]",netral
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | [CLS]   Tujuh tahun sudah berlalu vonis bersalah pengadilan terhadap perusahaan sawit, PT Kallista Alam karena membakar hutan gambut Rawa Tripa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Meskipun putusan sudah berkekuatan hukum tetap tetapi hingga kini eksekusi hukum belum berjalan, bahkan perusahaan terus beroperasi, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan menjual kepada perusahaan-perusahaan eksportir.Vonis pengadilan menghukum Kallista Alam harus bayar ganti rugi Rp114,303 miliar lebih dan pemulihan lingkungan sekitar 1.000 hektar dengan biaya Rp 251,765 miliar lebih.Pada 22 Januari 2019, Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan surat penetapan eksekusi dan meminta Ketua Pengadilan Suka Makmue, Nagan Raya untuk penjualan aset perusahaan secara lelang. Perantaranya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh. Upaya eksekusi terus tersendat hingga kini.Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Mongabay menyebutkan, guna mempercepat proses eksekusi kasus Kallista Alam, KLHK telah berkoordinasi dengan intensif dengan pengadilan negeri.“Informasi yang kami terima dari Pengadilan Negeri Meulaboh, Ketua PN telah melakukan aanmaning atau pemanggilan terhadap Kallista Alam,” kata Roy, sapaan akrabnya, pada 2019.Dia bilang, Kallista Alam tak pernah hadiri pemanggilan pengadilan, hingga pada 22 Januari 2019, Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh mengeluarkan penetapan lelang lahan.  Dalam pelaksanaan didelegasikan kepada Ketua PN Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya.“Sudah dikeluarkan penetapan pelelangan sebidang tanah, bangunan, dan tanaman diatasnya seluas 5.769 hektar milik Kallista Alam,” katanya.Lelang tanah dan bangunan Kallista Alam, akan dilakukan di muka umum oleh PN Suka Makmue dengan perantara Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.",negatif
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Kala itu, Edo Juniansyah,  Kepala Humas Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nagan Raya, amini ucapan Roy.“Kami sekarang mempersiapkan proses lelang tanah dan bangunan serta tanaman Kallista Alam. Ini pelimpahan atau didelegasikan dari PN Meulaboh karena PN Suka Makmue baru terbentuk,” katanya pada 2019. Mongabay kembali mendatangi PN Suka Makmue, Nagan Raya untuk menanyakan perkembangan eksekusi putusan hukum terhadap Kallista Alam pada 20 Oktober 2022.Bagus Erlangga, Humas Pengadilan Negeri Suka Makmue, mengatakan, eksekusi terhadap perusahaan itu belum berjalan karena pengadilan masih menunggu hasil penghitungan aset oleh tim appraisal. Baca: Putusan Pengadilan Dieksekusi, Aset PT. Kallista Alam akan Dilelang  Tim appraisal merupakan jasa penghitungan nilai aset obyek sitaan. Dalam kasus ini, katanya, lembaga penilai aset yang ditunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Mushofah,  Mono Igfirly dan Rekan.Mushofah Mono Igfirly ditetapkan PN Suka Makmur pada 16 Desember 2021.  Kantor jasa penilai publik (KJPP) ini merupakan lembaga kedua yang ditetapkan PN Suka Makmue. Sebelumnya, Pung’s Zulkarnain & Rekan, namun pada 4 Agustus 2021, mereka mengundurkan diri.”Upaya eksekusi sudah kami lakukan, tapi masih ada kendala pada perhitungan aset obyek sengketa oleh tim appraisal yang ditunjuk,” kata Bagus.Setelah tim appraisal selesai menghitung aset Kallista Alam, akan langsung lelang, hal ini dilakukan karena perusahaan tidak kunjung membayar secara sukarela.Pada Mei 2022, tim appraisal juga mendatangi Kallista Alam, tetapi tidak mendapatkan izin masuk ke perusahaan.“Ini kendala ingga tim appraisal belum dapat melakukan penghitungan nilai aset,” kata Bagus.Tim penilai telah berkoordinasi dengan Polres Nagan Raya, namun Polres menyarankan untuk pengamanan tim langsung berkoordinasi dengan Polda Aceh.“Kami hanya menunggu selesai perhitungan aset, kalau sudah dihitung baru bisa dieksekusi.”",negatif
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Kombes Pol. Winardy, Kepala Bidang Humas Polda Aceh, 11 November lalu mengatakan, kesulitan tim appraisal melakukan perhitungan aset Kallista Alam karena terjadi penolakan masyarakat terutama yang bekerja di perusahaan.“Kami sudah melakukan penyelidikan dengan menurunkan tim kesana. Hasilnya, memang belum aman karena masyarakat yang bekerja di perusahaan masih melakukan penolakan,” katanya.Winardy bilang, yang harus dilakukan sekarang memberikan pemahaman kepada masyarakat yang bekerja di perusahaan itu hingga tim appraisal bisa masuk untuk hitung aset, bukan kepentingan lain.“Polda Aceh masih berkomunikasi dengan Polres Nagan Raya yang juga melakukan sosialisasi dan mediasi dengan Forkopimda Nagan Raya dan Kallista Alam.”Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Ditjen Gakkum, KLHK, November 2022, mengatakan,  kasus Kallista Alam sudah cukup lama. Kendala sebelumnya, PN Negeri Suka Makmue absen dalam mendampingi Pung’s Zulkarnain hingga tidak dapat memasuki lahan perusahaan. Baca: Tidak Terima Putusan Pengadilan, PT Kallista Alam Balik Gugat Pemerintah “Hal ini berujung pengunduran diri tim appraisal dan kementerian sudah mengajukan penggantian. Kementerian juga sudah mengajukan surat kepada PN Suka Makmue supaya ada pendampingan KJPP yang baru ditunjuk,” ujar Ragil.KLHK, katanya, sudah diskusi panjang dan Ketua PN Suka Makmue maupun Ketua Pengadilan setuju menunjuk panitera dan jurusita sebagai pendamping KJPP ke lahan Kallista Alam.“Selain berkoordinasi dengan Polres Nagan Raya, KLHK juga koordinasi untuk pengamanan dengan Mabes Polri, kemudian kami diarahkan langsung koordinasi dengan Polda Aceh. Pada 23 Mei 2022, kami juga menyurati Polda Aceh untuk bantuan pengamanan,” kata Raqil.Dia bilang, KJPP menolak turun ke lapangan untuk menilai aset kalau tidak ada pengamanan baik dari pengadilan negeri maupun kepolisian.",netral
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Dalam pertemuan antara KLHK, Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue, Polda Aceh, Polres Nagan Raya dan beberapa unsur lain, Polda Aceh akan membantu pengawalan, namun perlu sosialisasi kepada masyarakat sebelum tim turun.“Saat ini,  KLHK masih menunggu informasi lanjutan dari Polda Aceh. Pada 24 Agustus 2022, kami juga kembali menyurati Polda Aceh tapi sampai saat ini belum ada jawaban resmi. Informasi dari Biro Operasi di Polda Aceh, mereka masih menunggu situasi di lapangan kondusif,” kata Ragil.Kalau Polda Aceh sudah siap pengamanan, KJPP bisa langsung ke lapangan menghitung aset. Tahap selanjutnya, pelelangan.Eksekusi putusan hakim ini, katanya, kewenangan pengadilan negeri, KLHK hanya memfasilitasi apa diperlukan berbagai pihak hingga eksekusi berjalan.“Kami sangat khawatir kejadian terhadap Kallista Alam Ini akan menjadi contoh buruk dan ditiru perusahaan lain. Di Aceh ada PT Surya Subur Panen II yang juga harus di eksekusi putusan hukumnya, tapi setelah kasus Kallista Alam selesai,” kata Ragil. Baca juga: PT Kallista Alam Tetap Melawan, RAN: Perusahaan Masih Beroperasi di Rawa Tripa Masyarakat sekitar pertanyakan eksekusiKetika proses eksekusi disebut-sebut terhalang masyarakat, masyarakat sekitar konsesi malah ikut mempertanyakan eksekusi terhadap Kallista Alam ini. Karena kerusakan lingkungan berdampak kepada mereka, seperti kebakaran gambut.Pada 15 Juni 2021, kepala desa dari tujuh desa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yakni, dari Desa Sumber Makmur, Kuala Seumanyam, Pulo Kruet, Alue Raya, Alue Kuyun, dan Blang Luah menanyakan proses eksekusi terhadap Kallista Alam tidak jalan.“Masyarakat juga mempertanyakan kepada kami sebagai kepala desa kenapa Kalista Alam hingga kini belum eksekusi, padahal secara hukum mereka telah dinyatakan bersalah,” sebut Rendy, Kepala Desa Sumber Makmur.",negatif
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Masyarakat tanya itu karena melihat perusahaan masih beroperasi seperti biasa. “Karena itu, kami kepala desa dari tujuh desa di sekitar perusahaan mempertanyakan sejauh mana proses eksekusi Kalista Alam ke Pengadilan Negeri Suka Makmue.”Rendy mewakili kepala desa yang lain mengatakan, masyarakat perlu jawaban terhadap proses eksekusi perusahaan sawit karena merupakan korban dampak kebakaran. Mereka terkena asap kebakaran lahan gambut Kalista Alam.“Selain informasi jelas mencegah kejadian yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat, dengan eksekusi juga memperjelas status lahan masyarakat di sekitar Kalista Alam,”  kata Rendy.Saat bertemu dengan Pengadilan Negeri Suka Makmue, perwakilan tujuh kepala desa menyampaikan,  desakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue secepatnya eksekusi lahan, bangunan dan tanaman Kalista Alam.“Kami mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong eksekusi lahan HGU Kalista Alam. Meminta KLHK melibatkan pemerintah desa dalam setiap tahapan proses eksekusi.”  Sudirman Hasan, Sekjen Forum LSM Aceh menilai, seharusnya penilaian aset Kallista Alam tidak hanya dilimpahkan ke KLHK dan tim KJPP.“Seharusnya Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mendampingi tim penilai aset ke lapangan, bukan malah pengadilan hanya menunggu, perhitungan aset juga bagian dari eksekusi.”Selain itu, pembacaan amar putusan di lapangan juga belum dilakukan pengadilan, termasuk pembacaan putusan tentang penyitaan aset.“Perintah penyitaan dan eksekusi aset perusahaan itu ditujukan kepada pengadilan bukan kepada KLHK.”Forum LSM Aceh bersama Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mendesak Mahkamah Agung (MA) segera mengambil alih eksekusi lelang aset Kallista Alam.“Kita sudah menuntut eksekusi terhadap perusahaan sawit Kallista Alam segera diambil alih Mahkamah Agung. Putusan hukum ini telah tertunda cukup lama,” katanya.  Perjalanan kasus Kallista Alam ",negatif
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Kasus hukum membuka lahan perkebunan sawit dengan cara membakar dalam hutan gambut yang masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) oleh Kallista Alam, berawal dari laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) 11 April 2012 dan 26 Juli 2012. Laporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—dulu Kementerian Kehutanan ini– tentang titik panas yang mengindikasikan terjadi kebakaran atau pembakaran lahan di wilayah perkebunan milik Kallista Alam.Menanggapi temuan itu, KLHK menurunkan tim Shaifuddin Akbar, M. Bayu Hardjanto, Prof. Bambang Hero Saharjo, Dr. Basuki Wasis, ditambah Zulkifli, Bapedal Aceh untuk pengamatan dan verifikasi lapangan.Dari berita acara verifikasi lapangan pada 5 Mei 2012 dan 15 Juni 2012, tim itu menemukan titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di konsesi Kallista Alam. Sesuai keterangan karyawan perusahaan, kebakaran di lahan gambut terjadi pada 23 Maret 2012 selama tiga hari berturut-turut.  Hasil penelitian anggota tim KLHK,  yakni Bambang Hero Saharjo, saat itu sebagai Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan ahli kerusakan lingkungan dari IPB, Basuki Wasis bahwa di lokasi ditemukan tanda-tanda bekas kebakaran seperti banyak log kayu bekas terbakar telah ditanami sawit.Lahan terbakar merupakan kawasan gambut dilindungi karena ketebalan gambut lebih tiga meter. Gambut terdampak berada pada kedalaman 20–30 centimeter.Tim KLHK juga menemukan, areal lahan kebun sawit tidak dilengkapi papan peringatan tentang larangan penggunaan api, kelengkapan peralatan sebagai perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran baik pencegahan maupun pemadaman.",negatif
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Dari KLHK juga mengatakan, ada pola pengeringan air pada lahan gambut dengan sistem bertingkat gunakan saluran tersier atau kanal dengan lebar sekitar 1-1.5 meter dengan kedalaman sekitar satu meter dari kedalaman gambut lebih tiga meter. Ia berdampingan dengan saluran sekunder hingga seolah-olah berada diatasnya.Kanal ini berfungsi mengalirkan air dari lapisan gambut atas hingga gambut mengalami pengeringan pada bagian permukaan dan jadi sensitif terhadap kemungkinan kebakaran.Temuan lain, log-log kayu bekas pohon hutan alam ditebang sekitar 60 ton per hektar sebagai bahan bakar untuk membakar atau membuat jadi terbakar pada Blok E.Berdasarkan fakta-fakta lapangan itu, KLHK mengambil kesimpulan terbukti faktual dan tidak terbantahkan terjadi kebakaran di perkebunan Kallista Alam.KLHK menilai, Kallista Alam melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor: 4/2001 soal pengendalian kerusakan dan, atau pencemaran lingkungan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10/2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan,atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.KLHK menggugat Kallista Alam secara perdata dan pidana ke Pengadilan Negeri Meulaboh pada 2012. Setelah persidangan bergulir lebih setahun, Majelis Hakim Peadilan Negeri Meulaboh, memvonis Kallista Alam bersalah.Rahmawati, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan, sah dan berharga sita jaminan di atas tanah, bangunan dan tanaman di Desa Pulo Kruet, Alue  Bateung Brok, Kecamatan Darul Makmur, Aceh Barat di atas HGU 5.769 hektar.Kallista Alam dinyatakan melanggar hukum dan menghukum membayar ganti rugi materiil kepada KLHK melalui rekening kas negara Rp114, 303 miliar. Kallista Alam juga harus pemulihan lingkungan atas lahan terbakar sekitar 1.000 hektar dengan biaya Rp251, 765 miliar.",negatif
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Tak terima, Kallista Alam melawan.  Perusahaan banding, namun Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada 2014 menolak banding. Kallista Alam kasasi. Mahkamah Agung menolak kasasi perusahaan ini pada 2015.   Belum kapok,  usaha terakhir Kallista Alam melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Lagi-lagi,  usaha perusahaan ini gagal, pada 2017 putusan Mahkamah Agung keluar menolak peninjauan kembali Kallista Alam.Masih juga tak terima putusan hukum, pada 26 Juli 2017, Kallista Alam menggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Indonesia, Cq, Kementerian Agraria/Tata Ruang/Kepala BPN, Cq, Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan nomor perkara: 16/Pdt.6/2017/PN.Mbo.Dalam gugatan itu, Kallista Alam menyebutkan, koordinat gugatan perdata yang dicantumkan KLHK dalam dan dalam putusan hukum pengadilan tidak sesuai kenyataan lapangan.Perusahaan juga menggugat ada pihak ketiga atau Koperasi Bina Usaha Kita di lahan 1.605 hektar yang telah dicabut izin oleh Gubernur Aceh.Pengadilan Negeri Meulaboh pada 12 April 2018 mengabulkan gugatan Kallista Alam dan membebaskan perusahaan dari segala tuntutan hukum.KLHK banding. Pengadilan Tinggi Banda Aceh membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh.  Kallista Alam tetap harus membayar denda dan biaya pemulihan lahan.Kallista Alam belum menyerah, setelah gugatan mereka kandas di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, perusahaan yang merusak Rawa Tripa itu kembali melayangkan gugatan baru ke Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nagan Raya. Mereka melakukan perlawanan terhadap putusan eksekusi.Gugatan perusahaan daftarkan 22 Juli 2019. Perusahaan minta Kallista Alam tidak bertanggung jawab atas kebakaran lahan. Lagi-lagi usaha mereka kalah setelah Majelis Hakim Pengadilan Suka Makmue menolak gugatan perlawanan mereka.",negatif
+2023-010-15.json,"Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1]","Tujuh Tahun Vonis, Mengapa Pengadilan Belum Bisa Eksekusi PT Kallista Alam? [1] | Mongabay bersama lembaga swadaya masyarakat di Aceh mencari profil Kallista Alam di sistem pelayanan publik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Ditjen AHU Online.Di AHU Online, profil Kallista Alam tak dapat ditemukan. Saat dihubungi melalui email, Customer Service AHU Online membalas mengenai nama perseroan Kallista Alam terdaftar dalam database Ditjen AHU.“Namun, saat ini statusnya terblokir karena belum melaporkan nama pemilik manfaat atau beneficial ownership. Setelah hal itu didaftarkan, baru profil perusahaan dapat diakses.”Perintah mendaftarkan pemilik manfaat ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13/2018. Kebijakan ini soal prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.Mongabay juga berusaha mengkonfirmasi kepada Kallista Alam melalui telepon, pada 30 Desember lalu, namun semua telepon yang dihubungi tidak bisa terhubung.  Mongabay juga mencoba menghubungi perwakilan perusahaan yang melakukan kegiatan ke masyarakat, namun pesan yang dikirim belum mendapat tanggapan. (Bersambung)   ****** [SEP]",netral
+2023-015-02.json,Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur,"Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | [CLS]   Para penyintas gempa di Cianjur tumbuh dan bertahan dengan sebekas ingatan yang sulit lupa. Di udara dingin pagi kelabu di penghujung tahun 2022, ingatan Edah (75) warga Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih menyimpan trauma tentang betapa mengerikannya bencana kala itu.Sekalipun sudah 52 hari berlalu di pengungsian. Edah masih sering termangu. Dia gusar perihal nasibnya. Setelah rumahnya hancur dan merontokkan mentalnya.Kehilangan dua cucu kesayangan bukanlah sekedar duka lara belaka. Sambil menyeka air mata. Edah hanya pasrah dan berharap denyut kehidupan kembali berangsur pulih.“Pemerintah memberi bantuan bagi rumah yang tidak direlokasi. Jika dibolehkan saya ingin kembali membangun rumah panggung,” kata Edah tersipu.Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memang sudah mengeluarkan rekomendasi pasca gempa berdaya magnitudo 5,6 yang membelah tanah dan merobohkan ribuan rumah bangunan. Khusus pada zona kerawanan tinggi, relokasi menjadi rekomendasi yang diprioritaskan.Adapun kawasan tersebut meliputi 10 desa dari 2 kecamatan. Informasi kompensasi juga sudah sampai ke telinga warga. Besarannya Rp30 – Rp60 juta tergantung kategori kerusakan.Pasca masa tanggap darurat bencana diberhentikan sejak 10 desember lalu, pemerintah berupaya mencari alternatif lokasi hunian baru bagi warga. Jaraknya 10 kilometer dari Cugenang, 200 unit rumah sedang digarap di Desa Cilaku.Di lahan 2.5 hektar, sejumlah pekerja terlihat sibuk membangun rumah tahan gempa dengan teknologi panel struktur instan sederhana sehat. Menurut rencana, rumah bertipe 36 lengkap dengan reservoir, balai RW, dan taman bermain tersebut bakal jadi rujukan membikin tempat relokasi.baca : Rumah Panggung yang menyelamatkan Dayi dari Gempa Cianjur  ",negatif
+2023-015-02.json,Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur,"Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | Namun, menurut Projek Manager PT. Brantas Abipraya, Ade, penentuan lokasi yang disediakan pemerintah daerah baru ditentukan satu lokasi. Dari target pemenuhan 3.000 rumah, kebutuhan lahan masih belum memadai.“Kami dapat bekerja cepat ketika pemerintah daerah sudah punya penlok (penetapan lokasi). Sejauh ini hanya ada di Cilaku yang sudah jelas penloknya,” paparnya. Ade memprediksi penyelesaian hunian tahan gempa itu paripurna pada awal tahun depan.Penyintas gempa menuntut kejelasan perihal mekanisme hingga akses pekerjaan terkait rencana relokasi. Namun, banyak warga berat hati untuk pindah. Salah satunya Mamat (54), warga Desa Mangunkerta. Dia menghitung secara matematika seputar mata pencahariannya.“Belum lagi soal adaptasi yang butuh waktu lama,” katanya. “Kalau bisa, tidak usah pindah. Karena dimanapun pindah bencana selalu ada. Terutama ini menyoal kehidupan yang sudah berjalan lintas generasi.”Gempa bumi memang bukan cukilan sejarah. Tetapi gempa menjadi sepotong kisah yang kini mesti disadari secara seksama. Apalagi fenomena alam ini punya siklus waktu yang berulang.Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Nurdin, cenderung mengindahkan rekomendasi BMKG. Hasil identifikasi Sesar Cugenang yang memanjang sekitar 8 kilometer jelas menyimpan potensi bahaya.“Karena sudah ada informasi dan rekomendasi diharapkan penduduk di wilayah dengan kerentanan tinggi untuk mau direlokasi,” terang Nurdin.Adapun kewenangan dan mekanisme relokasi sepenuhnya diatur pemerintah daerah, katanya. Saat ini, secara simultan warga yang tinggal di zona merah didata sebagai langkah taktis.Walaupun memang masih belum diputuskan ihwal penlok berikutnya. Kecuali hunian tahan gempa di dekat tempat pembuangan akhir (TPA) Pasir Sembung Cilaku. Setidaknya, butuh sekitar 30 hektar untuk mengentaskan pembangunan 3.000 rumah sebagaimana yang ditargetkan.",netral
+2023-015-02.json,Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur,"Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | baca juga : Begini Mitigasi Tsunami dan Gempa Megathrust Selatan Jawa  Nurdin, menuturkan, pasca dicabutnya masa tanggap bencana setelah 30 hari, warga sudah diperkenankan kembali ke rumah masing-masing. Namun, separuh warga yang rumahnya hancur masih bertahan di tenda pengungsian. Pihak BPBD berencana membangun tenda keluarga untuk mencegah penularan penyakit yang kini sudah merebak di tiap posko.“Aplikator terdiri dari TNI dan Polisi juga sudah bertahap melakukan pembongkaran sekaligus pertanyaan. Nantinya segera akan dibangunan ulang yang diawasi oleh Kementerian PUPR,” terangnya. Proses pemulihan ini ditargetkan tuntas selama rentang waktu 3 tahun. Momen PentingGempa dangkal yang jauh lebih besar dari gempa Cianjur ini berpotensi dapat terjadi di kota-kota yang lebih padat penduduknya. Apalagi BMKG merinci penyebab gempa Cianjur menjadi sangat merusak disebabkan antara lain hiposenter gempa yang sangat dangkal, episenter gempa di dekat pemukiman, dan lokasi topografi pemukiman berada di wilayah labil.Terlebih, kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawa, Jabar menjadi salah satu wilayah dengan catatan bencana yang tinggi secara nasional. Kondisi ini menuntut peningkatan literasi sains kebencanaan agar upaya mitigasi terus diutamakan.Dia juga berharap bencana Cianjur bisa meningkatkan literasi kebencanaan. Sebab, rasa aman (sense of security) perlu terus dirawat agar memiliki sikap kewaspadaan.Meski, katanya, masyarakat kita bukan masyarakat yang rajin membaca. “Jadi kami modifikasi cara memberikan informasi kebencanaan itu tidak harus dengan membaca. Misalnya, kami membuat audio visual agar masuk kepada semua elemen masyarakat.”Dwikorita menegaskan, mengedukasi dan membangun pemahaman harus berulang. Ujungnya adalah membangun sikap. Dan akhirnya menjadi budaya. Hanya saja pada realitanya kecenderungan masyarakat kita acapkali abai karena ketiadaan pengalaman.",netral
+2023-015-02.json,Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur,"Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | “Karena tidak mengalami langsung kadang mereka lupa dan abai. Contohnya dulu sudah ada kurikulum mitigasi bencana sekolah-sekolah formal. Agaknya, kini sudah tidak ada lagi,” imbuhnya.baca juga : Saat Gempa Cianjur Memberi Sinyal Literasi dan Mitigasi  Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) mengamanatkan pentingnya pemberian perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana.Adapun keunggulan pada Program SPAB adalah fasilitas sekolah aman, manajemen bencana sekolah, dan pendidikan pencegahan berikut pengurangan risiko bencana. Berdasarkan informasi di kanal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada 27.000 lebih satuan pendidikan yang telah melaksanakan SPAB di Indonesia. Setidaknya hingga tahun 2019.Akan tetapi peristiwa gempa cianjur menguji keseriusan itu. Data BNPB menunjukkan, ada 525 fasilitas pendidikan dan 14 fasilitas kesehatan yang rusak. Gempa ini pun terjadi saat masih jam belajar sehingga menimbulkan korban didominasi kalangan anak-anak.Ahli kebencanaan yang juga Koordinator Program Studi Magister Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno, sependapat bahwa minimnya literasi kadang berujung nestapa. Kearifan lokal yang selalu adaptif terhadap karakter bencana dan diwariskan turun-temurun itu ada jika berada dalam siklus pengalaman.“Artinya ada dalam siklus kehidupan yang diketahui,” katanya. Namun, ketika karakter lingkungan berubah serta periodesasi siklus perulangannya tidak terdeteksi, di situ manusia punya keterbatasan ingatan. Sehingga pengetahuan sebelumnya terkikis hingga nekat mengambil resiko tinggi.",netral
+2023-015-02.json,Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur,"Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | Kata Eko, bencana cenderung terjadi pada masyarakat yang rentan. Kerentanan mereka diakibatkan oleh keterbatasan akses terhadap lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi. Sehingga dibuat tak berdaya memilih tempat yang tidak aman. Mereka dipaksa hidup di kawasan rawan longsor atau pergerakan tanah, dan di bantaran sungai yang sering dilanda banjir.“Itu mungkin menjadi ironi dari faktor kesiapsiagaan saat ini,” katanya.Eko memberi rujukan mitigasi paling efektif dimulai dari tingkat komunitas. Namun, cara ini kurang populis di masyarakat.perlu dibaca : Terancam Gempa Magnitudo 8,7 dan Tsunami 10 Meter, Begini Upaya Mitigasi di Pesisir Selatan Jawa  Sepanjang risetnya, Eko menemukan pergeseran sosial yang terjadi. Masyarakat masa kini cenderung ada ketergantungan kepada pemerintahan yang lebih besar. Padahal masa kolonial, kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana sudah teruji. Mereka mampu menyelesaikan di tingkat komunitas.“Dulu bencana dianggap masalah sosial sehingga dianggap penting, sekarang mungkin sudah berbeda makna,” ungkap Eko.Sementara itu, di pojokan sudut Kantor Desa Sarampad, Cugenang, Cianjur, Dudu Abdurajab acapkali mengerutkan kening. Pikirannya semrawut. Sebagai kepala desa, dia dituntut gesit mengatur pelayanan masyarakat. Sedangkan wilayahnya masuk dalam kategori desa yang terlintasi sesar cugenang.Kegusaran Dudu menjadi cerminan. Di wilayah dengan risiko bencana tinggi, Jabar termasuk daerah yang minim program mitigasi bencana. Berdasarkan data Potensi Desa tahun 2021, wilayah pemerintahan pertama tersebut yang memiliki sistem peringatan dini bencana alam hanya 13 persen dari total 5.957 desa dan kelurahan di Jabar. Meneguhkan UsahaJauh sebelum diperhatikan saat ini, sebetulnya Belanda sudah mengenal dan menerapkan bangunan tahan gempa,. Gedung Sate di Kota Bandung, misalnya, dikenal sebagai gedung yang mewariskan kemampuan teknik mitigasi bencana dengan konsep arsitekturnya.",negatif
+2023-015-02.json,Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur,"Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | Warisan arsitektur konstruksi anti gempa dirancang Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Limburg Stirum itu awalnya memang untuk menggantikan gedung pusat pemerintahan Hindia Belanda yang akan dipindah dari Batavia ke Bandung.Haryoto Kunto dalam Balai Agung di Kota Bandung menulis, J. Gerber dari Lands Gebouwen Dienst (Jawatan Gedung-gedung Nusantara) adalah arsitek dibalik itu. Dia terpilih karena menawarkan paduan bentuk arsitektur lokal dan Eropa yang ideal.Dalam Peta Rencana Pembangunan Gedung Sate 1920 memperlihatkan penerapan tangga batu sebagai pondasi. Tujuannya agar struktur bangunan tetap lentur meskipun ada guncangan. Pondasinya itu pun nyaris serupa dengan rumah tradisional masyarakat adat Sunda. Seperti halnya Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Kuta di Ciamis dan Kasepuhan Ciptagelar di Sukabumi.baca juga : Kearifan Lokal dan Mitigasi Bencana ala Kampung Cikondang  Pemerintah Belanda waktu itu dipercaya sudah membaca kondisi geologi sebelum merencanakan pembangunan. Karena selain dari konstruksi yang serius, konsep mitigasi bencana terlihat dari penetapan lokasi.Hal itu diperkuat oleh pendapat Ahli geografi, T Bachtiar, yang menyebutkan, Gedung Sate berada di kawasan batuan solid. Posisinya 75 meter lebih tinggi dari titik tertinggi Danau Bandung Purba yang lapisan tanahnya labil.Kepiawaian perencanaan pembangunan Belanda juga diungkap Dosen Departemen Geologi Sains Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, Ismawan. Menurutnya, literatur kegempaan Indonesia banyak mengadopsi dari penemuan orang-orang Belanda.Ismawan memberi contoh lain yakni pembangunan Observatorium Bosscha, di Lembang. Peneropongan bintang tertua di Indonesia itu menjadi bukti pengetahuan Belanda tentang Sesar Lembang. Ismawan mengatakan, lokasi bangunan Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging (NISV) atau Perhimpunan Bintang Hindia Belanda persis berada di tubir sesar.",positif
+2023-015-02.json,Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur,"Catatan Awal Tahun: Merapal Mitigasi Gempa Cianjur | baca juga : Hidup Mati Gunung Api di Jawa Barat yang Sewaktu-Waktu Bisa Meletus  Berada pada ketinggian 1.310 meter di atas permukaan laut atau pada ketinggian 630 meter dari dataran tinggi Bandung, Boscha dirancang kuat menahan guncangan berdaya magnitudo 7. Katanya, mereka sudah menyadari jika gempa bumi adalah kejadian biasa yang sering terjadi di Nusantara.“Sudah waktunya literatur gempa mulai direfleksikan kembali entah itu untuk bangunan pemerintahan maupun hunian,” katanya.Dibalik jatuhnya 640 korban jiwa yang dihimpun Badan SAR Jabar, seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk berbenah. Bagi Eko Paripurno, ruang publik dan fasilitas seperti sekolah selayaknya menjadi tempat paling aman saat terjadi bencana. Namun tidak hanya keamanan bangunan, pemerintah maupun komunitas masyarakat harus disiapkan untuk menghadapi gempa yang sewaktu-waktu melanda. (***)   [SEP]",netral
+2023-015-03.json,Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum,"Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum | [CLS]     Sudah jatuh tertimpa tangga, alih-alih ada pemenuhan hak, malah terjerat hukum. Hal ini dialami enam warga Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saat protes menuntut hak lahan yang terdampak proyek Bendungan Bener berujung ricuh, enam warga jadi tersangka. Mereka kena tuding merusak dan terjerat Pasal 170 KUHP.Keenam petani itu adalah Miftakhul Khafid, dan, Mukhlis Indra Arianto, sama-sama merangkap sebagai Kepala Dusun Kalipancer II dan Kalipancer I. Ada juga Tiiti Edi Setyo, Senin, Sutrasno, serta Saiful Arif.Dari penelusuran Mongabay, penetapan tersangka sebagai buntut kericuhan saat warga menggelar aksi spontan di proyek bendungan, 4 Agustus lalu. Dalam aksinya, warga menuntut pemerintah menyelesaikan hak-hak warga.Alih-alih tuntutan terpenuhi, enam dari ratusan warga yang ikut aksi malah kena pasal KUHP.Khafid kaget jadi tersangka. Dia tak menyangka aksi menuntut pemerintah memenuhi hak warga justru jadi tersangka. Pada 20 Desember lalu, dia dipanggil Polres Purworejo guna dimintai keterangan.“Saya tahu kalau jadi tersangka ya pas menerima surat panggilan itu karena sebelumnya belum pernah menerima surat penetapan status sebagai tersangka,” katanya.Dia cerita, 15 Desember dihubungi Misrun, tokoh dusun datang ke Sekretariat Masyarakat Terdampak Proyek Bendungan Bener (Master-Bend).Dia meluncur. Rupanya, sudah ada dua petugas dari Polres Purworejo yang menunggu menyerahkan surat. Penyidik memanggilnya sebagai tersangka.“Ya kaget juga sih. Wong baru sekali juga diperiksa sebagai saksi. Sama kawan-kawan yang lain juga,” kata Khafid.  Pemeriksaan pertama itu pun, sudah berlangsung lama. Sekitar Agustus lalu sebelum akhirnya datang surat pemanggilan.",negatif
+2023-015-03.json,Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum,"Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum | Dia  bilang, jadi tersangka itu berawal dari aksi doa bersama warga Guntur pada 4 Agustus lalu sebagai bentuk dukungan moril rencana melaporkan pelaksana proyek atas dugaan perusakan dan penyerobotan lahan.“Saat kami berangkat ke Polres untuk membuat laporan, sebagian warga yang lain menggelar doa bersama di depan lokasi proyek,” katanya.Namun, acara yang semula berlangsung damai itu berubah ricuh setelah ada yang memprovokasi. Atas peristiwa itu, pelaksana proyek kemudian melaporkan ke polisi.Sejatinya, dia tidak mempersoalkan pelaporan itu ke aparat. Namun, dia nilai polisi bersikap tak adil. Pasalnya, laporannya terkait dugaan perusakan dan penyerobotan lahan tidak jelas kelanjutan hingga kini.“Padahal, sebelum mereka,  kami lebih dulu yang membuat laporan. Ini tidak diproses, malah yang ini sudah ada tersangka,” katanya.Bendungan Bener, merupakan proyek strategis nasional (PSN). Secara administratif, lokasi bendungan berada di Desa Guntur, Kecamatan Bener,  sekitar 12 kilometer Kota Purworejo, Jawa Tengah. Bendungan ini dibuat dengan membendung aliran Sungai Bogowonto yang berhulu di kaki Gunung Sumbing.Dokumen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, genangan bendungan meliputi tiga desa di dua kabupaten, yakni Guntur (Kecamatan Bener), Kemiri (Kecamatan Gebang) di Purworejo. Lalu, Desa Buat ,  Bener, Gadingrejo di Kecamatan Kepil, Wonosobo.  Air bendungan untuk beberapa keperluan, seperti irigasi pertanian di Purworejo., suplai air bersih untuk Purworejo, Kebumen dan sebagian Yogyakarta.Pada irigasi, masih merujuk dokumen sama, setidaknya akan ada 1.940 hektar lahan pertanian baru mendapat suplai dari bendungan ini.  Menurut dokumen itu,  lahan pertanian diproyeksikan bertambah dari 13.579 hektar ke 15.519 hektar. Pola tanam juga perkirakan meningkat jadi 263% dari 202%.",negatif
+2023-015-03.json,Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum,"Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum | Secara teknis, bendungan akan dibangun setinggi 156 meter dan lebar puncak bendungan mencapai 12 meter. Luas genangan bendungan mencakup 690 hektar dengan daya tampung mencapai 100,94 juta meter kubik.Masih dari data KPUPR, panjang timbunan (as bendungan) estimasi 533,3 meter dengan kebutuhan timbunan 8, 46 juta meter kubik. Pada dinding lereng hulu, desain perlindungan dibuat dengan beton, sedang lereng hilir didesain pakai metode rip-rap dengan elevasi puncak 356 meter.  Upaya bungkam wargaDhanil Al Ghifary,  Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, menilai,  penetapan tersangka itu cacat prosedur. “Mereka belum terima surat penetapan tersangka, tahu-tahu sudah dipanggil sebagai tersangka,” katanya.Apa yang dilakukan warga, katanya, merupakan bagian dari perjuangan menjaga kelestarian lingkungan.  Dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), upaya warga itu mendapat perlindungan.“Mereka harus dibebaskan dari tuntutan pidana maupun perdata, harusnya begitu,” katanya saat dihubungi 26 Desember lalu.Dia lihat,  secara politik, penetapan tersangka itu juga bagian dari upaya pemerintah menakut-nakuti warga. “Ini lebih sebagai upaya menggembosi atau mengintimidasi warga di tapak bendungan dari perjuangan mereka untuk mendapatkan haknya.”Himawan Kurniadai, Kepala Divisi Advokasi Kawasan Walhi Yogyakarta mengatakan, penetapan tersangka enam warga Guntur itu sebagai upaya pemerintah lari dari tanggung jawab.“Warga protes itu bukan tanpa sebab. Ada hak-hak warga yang diabaikan negara. Tanah diserobot, dirusak begitu saja tanpa komunikasi, tanpa ada ganti rugi. Konteks ini yang tidak dipahami pemerintah dan polisi,” katanya.Sejak aksi protes warga pada 4 Agustus itu berlangsung, pekerjaan proyek bernilai triliunan itu berhenti. Bahkan, saat Mongabay ke lokasi 15 Desember lalu, beberapa alat berat juga ditarik.",negatif
+2023-015-03.json,Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum,"Warga Terdampak Proyek Bendungan Bener Tuntut Hak Malah Terjerat Hukum | Dia pun mengkritik sikap kepolisian yang dinilai tak adil. Pasalnya, dugaan perusakan dan penyerobotan lahan yang dilaporkan lebih dulu, belum ada penetapan tersangka. Sebaliknya, laporan perusakan oleh warga, langsung menetapkan enam warga jadi tersangka.“Kalau mau adil, seharusnya laporan warga yang lebih dulu masuk, itu yang diproses,” kata Adi.AKP. Khusen Martono, Kasat Reskrim Polres Purworejo,  membantah tudingan penatapan tersangka itu sebagai kriminalisasi. “Tidak ada kriminalisasi itu. Ini murni bagian dari pengusutan tindak pidana,” katanya saat dikonfirmasi Mongabay,  26 Desember lalu.Dia mengaku, telah memiliki dua alat bukti cukup untuk menaikkan status keenam warga sebagai tersangka. “Kalau tidak ada bukti, ya mana mungkin jadi tersangka.”Bagaimana dengan laporan warga perihal dugaan perusakan dan penyerobotan lahan oleh pelaksana proyek terhadap lahan di peta penetapan lokasi? Kasat menjamin,  bila kasus ini masih dalam proses. Dalam waktu dekat, katanya, akan naik ke tahap penyidikan.“Masih lanjut terus prosesnya. Segera kami naikkan ke penyidikan.”  ********   [SEP]",negatif