# ![](media/image1.png)**TEKS RESMI**

# 

# **Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2003**

# Diterbitkan oleh Biro Demokrasi, Hak-Hak Asasi dan Perburuhan

Undang-Undang Dasar memberi "semua orang hak untuk beribadah sesuai
keyakinannya masing-masing," dan menyatakan bahwa "negara berlandaskan
keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa," dan pemerintah biasanya
menghargai ketentuan-ketentuan ini; namun, ada sejumlah pembatasan pada
jenis kegiatan keagamaan tertentu dan agama-agama yang tidak diakui.
Pemerintah memberikan pengakuan resmi dalam bentuk perwakilan di
Departemen Agama kepada lima agama besar: Islam, Katolik, Protestan,
Hindu, dan Buddha. Sekalipun hanya lima agama yang resmi diakui,
agama-agama lain tidak dilarang menurut hukum.

Pemerintah telah membuat cukup banyak kemajuan di beberapa bidang,
seperti mengurangi kekerasan antaragama di kepulauan Maluku dan Sulawesi
Tengah, dan menangkapdan mengadili teroris dan ekstremis keagamaan
karena melakukan serangan yang bermotifkan agama. Namun, dalam beberapa
kasus pemerintah gagal untuk meminta tanggung jawab ekstremis keagamaan
atas pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lain.

Setelah memerantarai kesepakatan damai dengan ditandatangani oleh para
pemimpin komunitas Kristen dan Islam di Provinsi Maluku, Maluku Utara,
dan Sulawesi Tengah, Pemerintah menurunkan militer dan polisi dalam
jumlah besar di wilayah konflik utama dan mendorong ekstremis Islam asal
Jawa untuk meninggalkan tempat ini. Kekerasan antaragama turun di tiga
provinsi ini; angka kematian di Maluku turun sampai dua per tiga.
Kondisi yang damai membuat orang yang kehilangan tempat tinggal bisa
pulang, terutama di Sulawesi Tengah, dan pemerintah serta beberapa
lembaga swadaya masyarakat (LSM) memfasilitasi kepulangan ini. Meskipun
begitu, ada insiden kekerasan antaragama yang bersifat lokal di
provinsi-provinsi ini. Paling tidak 55 orang tewas dan 291.000 orang
masih kehilangan tempat tinggal selama periode dalam laporan ini.

Pemerintah membuat kemajuan dalam mempromosikan kebebasan beragama yang
dirusak oleh teroris dan ekstremis lain yang melakukan serangan atas
nama agama. Setelah anggota Jemaah Islamiyah (JI), sebuah organisasi
teroris yang bercita-cita mendirikan negara Pan-Islam yang kuat di Asia
Tenggara, meledakkan bom di dua kelab malam di Bali pada 12 Oktober 2002
dan menewaskan 202 orang, pemerintah gencar melacak dan menangkap
sedikitnya 32 orang. Anggota JI mengakui belasan aksi teroris dalam
beberapa tahun sebelumnya, termasuk pengeboman gereja-gereja di seluruh
Indonesia di malam Natal 2000 yang menewaskan 19 orang. Pemerintah
mendakwa pemimpin kelompok ini Abu Bakar Ba'asyir dengan tuduhan makar,
dan pengadilannya dimulai pada April 2003 di Jakarta. Persidangan masih
berjalan sampai periode akhir pembuatan laporan ini. Polisi menangkap
dan menyidik sedikitnya 18 tersangka yang merupakan anggota Laskar
Jundullah, sebuah milisi yang dalam tahun-tahun sebelumnya melakukan
serangan terhadap kaum Kristen di Maluku dan Sulawesi Tengah. Milisi
Islam Laskar Jihad, yang membunuh banyak umat Kristen Maluku, secara
resmi dibubarkan pada Oktober 2002.

Namun, ada sejumlah kemunduran dalam hal sikap penghormatan terhadap
kebebasan beragama selama periode yang dilaporkan ini. Pemerintah gagal
menahan banyak ekstremis keagamaan yang bertanggung jawab terhadap
tindakan kriminal yang dipicu intoleransi beragama. Pemerintah tidak
menuntut anggota-anggota Laskar Jihad yang telah membunuh dan meneror
umat Kristen di Maluku dan Sulawesi Tengah, dan mengizinkan mereka
pulang ke tempat asal mereka, sebagian besar di Jawa, tanpa tuntutan
hukum. Pemerintah menangkap pemimpin Laskar Jihad, Jafar Umar Thalib,
dan mendakwanya memicu kekerasan berlatar belakang agama dan dua kasus
pelanggaran yang relatif kecil. Pada 30 Januari, pengadilan Jakarta
membebaskannya dari tuduhan, yang menyulut dugaan adanya intervensi
tingkat tinggi.

Di Provinsi Aceh, Pemerintah mulai melaksanakan penerapan hukum Islam,
atau Syariah, pada 3 Maret dengan mengeluarkan dekrit presiden mengenai
pembentukan pengadilan Syariah. Sejumlah warga khawatir sekiranya
penerapan Syariah akan memberi kekuatan baru kepada lembaga penegakan
hukum yang sudah diragukan serta memberi kesempatan bagi pemerintah
untuk memasuki daerah persoalan agama yang sifatnya pribadi. Sampai
akhir periode laporan ini dibuat, masih belum jelas apakah Syariah akan
diberlakukan kepada kaum non-Muslim di provinsi ini. Pada 19 Mei,
Pemerintah memberlakukan hukum darurat militer sepenuhnya sebagai bagian
dari operasi militer untuk menghancurkan gerakan separatis. Sampai akhir
pembuatan laporan ini, masih belum jelas dampak dari kelanjutan
penerapan Syariah.

Islam garis keras kadang-kadang mengecam, mengancam, atau menyerang umat
Muslim lain yang memiliki pandangan agama yang lebih moderat.

Ekstremis keagamaan, seperti Front Pembela Islam (FPI), kembali
menyerang sejumlah kelab malam, bar, dan kelab bilyar atas nama agama,
menyatakan bahwa tempat-tempat ini tidak bermoral. Ada indikasi kuat
bahwa banyak dari serangan ini terkait dengan skema pemerasan dan uang
semir daripada motif keagamaan. Serangan yang paling mendapat perhatian
terjadi di Jakarta pada 5 Oktober 2002. Pemerintah menanggapinya dengan
mendakwa pemimpin FPI, Habib Rizieq, dengan tuduhan memicu kekerasan.
Pengadilan Rizieq mulai digelar di Jakarta pada 8 Mei dan sedang
berjalan sampai akhir periode laporan ini.

Partai-partai politik tertentu menyokong amandemen terhadap
Undang-Undang Dasar untuk memakai Syariah dalam skala nasional, namun
parlemen menolaknya, dan organisasi-organisasi Muslim terbesar di negara
ini masih menentang gagasan ini.

Di provinsi paling timur, Papua, beberapa LSM melaporkan bahwa para
pejuang Laskar Jihad hadir dalam jumlah cukup banyak pada awal pembuatan
laporan ini. Namun, pada bulan Juni, enam bulan setelah kelompok ini
dibubarkan, tak ada bukti meyakinkan bahwa ada orang-orang semacam itu
di sana.

Beberapa kemajuan yang layak dicatat dalam toleransi dan kerja sama
antaragama terjadi selama periode pembuatan laporan ini. Misalnya, pada
waktu Natal 2002, yang diliputi kecemasan yang tinggi akan terulangnya
kekerasan pada Natal 2000, banyak umat Muslim bergabung dengan
rekan-rekan Kristen mereka untuk menjaga gereja-gereja di seluruh
negeri. Pada paruh pertama tahun 2003, banyak umat Muslim dan Kristen di
Maluku dan Sulawesi Tengah bekerja bersama memperbaiki masjid-masjid dan
gereja-gereja.

Pemerintah Amerika Serikat mendiskusikan masalah kebebasan beragama
dengan Pemerintah Indonesia dalam konteks dialog dan kebijakan untuk
mempromosikan hak-hak asasi secara keseluruhan. Selama periode yang
tercakup dalam laporan ini, Pemerintah Amerika Serikat berhubungan
secara aktif dengan para pemimpin agama dan dengan Pemerintah Indonesia,
dan memfasilitasi sejumlah konferensi dan seminar antariman.
Kegiatan-kegiatan ini melibatkan akademisi dan mahasiswa perguruan
tinggi, dan menekankan pentingnya kebebasan beragama dan toleransi dalam
masyarakat yang majemuk.

## Bagian I: Demografi Keagamaan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau
yang keseluruhan wilayahnya meliputi 1,8 juta mil persegi (sekitar 0,7
mil berupa daratan), dan jumlah populasinya sekitar 230 juta jiwa.
Diperkirakan, setengah dari populasi tinggal di Pulau Jawa.

Tak ada statistik mutakhir yang bisa diandalkan berkenaan dengan agama
yang dianut warga. Data paling akhir yang tersedia, dari tahun 1990,
menunjukkan bahwa 87 persen populasi adalah Muslim; 6 persen Protestan;
3,6 persen Katolik; 1,8 persen Hindu; 1 persen Buddha; dan 0,6 persen
memeluk keyakinan "yang lain", termasuk di dalamnya adalah kepercayaan
tradisional penduduk asli, kelompok Kristen lain, dan Yahudi. Meskipun
begitu, komposisi pemeluk agama di negara ini adalah sebuah masalah yang
politis, dan beberapa orang Kristen, Hindu, dan pemeluk keyakinan
minoritas lain percaya bahwa statistik tahun 1990 ini sangat mengecilkan
angka sesungguhnya dari warga non-Muslim. Para penganut Khonghucu
mencatat bahwa ketika Pemerintah mengumpulkan statistik di tahun 1990,
ada pelarangan dalam peribadahan agama mereka. Sebuah sensus resmi yang
dilakukan pada tahun 1976-1977 memperlihatkan bahwa 0,7 persen penduduk
memeluk ajaran Khonghucu, namun angka terkini dari pemeluk Khonghucu di
negara ini saat ini tidak diketahui. Hukum mengharuskan warga negara
yang sudah dewasa untuk mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kartu
ini mencantumkan agama yang dipeluk si warga. Selama periode pelaporan
ini, beberapa warga non-Muslim, seperti kaum animis, menemui kesulitan
atau bahkan tak bisa sama sekali memperoleh KTP yang secara akurat
mencerminkan keyakinan mereka, dan konsekuensinya, banyak dari mereka
yang dicatat secara tidak tepat sebagai Muslim. Tak ada informasi yang
tersedia tentang jumlah kaum ateis, namun angkanya diyakini kecil saja.

Umat Muslim adalah mayoritas penduduk di sebagian besar wilayah Jawa,
Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Maluku Utara.
Muslim hanya menjadi minoritas di Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan
sebagian Sumatra Utara dan Sulawesi Utara. Kebanyakan Muslim adalah
Sunni, sekalipun ada penganut aliran lain dalam Islam, termasuk Syiah,
yang jumlahnya sekitar 100.000 secara nasional; Sufi; dan Ahmadiyah.
Pemerintah sampai sekarang secara resmi masih melarang kegiatan
Ahmadiyah. Komunitas besar Muslim bisa dibagi menjadi dua kelompok:
"modernis" yang berpegang teguh kepada teologi ortodoks yang ada dalam
kitab suci sembari merangkul pengajaran dan konsep modern; dan kelompok
"tradisionalis" Jawa yang lebih dominan, yang sering merupakan pengikut
ulama karismatis dan dibentuk di lingkungan pesantren Islam. Organisasi
sosial "modernis" nasional terdepan adalah Muhammadiyah, yang didirikan
pada tahun 1912 dan memiliki sekitar 30 juta pengikut dan cabang-cabang
di seluruh negeri. Kelompok ini mendirikan masjid, tempat ibadah,
klinik, panti asuhan, tempat penampungan orang-orang miskin, sekolah dan
perpustakaan umum, dan mengelola universitas. Organisasi sosial
"tradisionalis" terbesar adalah Nahdlatul Ulama (NU) yang punya 40 juta
anggota, yang terkonsentrasi di Jawa dan didirikan pada tahun 1926,
sebagian sebagai reaksi atas berdirinya Muhammadiyah. NU berfokus pada
banyak kegiatan yang sama. Dua organisasi ini sering mengeluarkan
pernyataan bersama yang mempromosikan toleransi beragama dan menentang
kewenangan agama kelompok ekstrem.

Ada juga sejumlah kecil kelompok Islam mesianik (penyelamat dunia),
termasuk Darul Arqam yang terkait dengan Malaysia, yang basis
dukungannya tumbuh sepanjang periode pelaporan ini, dan Jamaah Salamulla
Indonesia, sebuah sekte sinkretis yang angkanya masih kecil. Para
pengikut Ahmadiyah, yang kelompoknya berkembang selama periode pelaporan
ini, menyatakan bahwa pemimpin mereka Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang
rasul Muslim India dan bahwa semua orang bisa menjadi rasul. Ahmadiyah
memiliki 242 cabang yang tersebar di hampir seluruh wilayah negeri ini;
ada 8 masjid Ahmadiyah di Jakarta. Sebuah kelompok mesianik lain, Negara
Islam Indonesia (NII), yang berharap mengubah negara ini menjadi negara
Islam, kehilangan dukungan sepanjang periode pelaporan ketika bukti
datang yang mengarah pada dugaan kelompok ini telah mendorong seorang
anggota untuk melakukan perampokan. Kelompok lain yang semacam ini
adalah Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, didirikan di Jawa Timur pada
tahun 1940-an (lihat Bagian II, Penyerangan terhadap Kebebasan
Beragama).

Sebagian besar umat Kristen di negara ini tinggal di wilayah timur.
Katolik Roma dianut penduduk dalam persentase yang tinggi di sebagian
besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Umat Katolik juga
terkonsentrasi di bagian tenggara Provinsi Maluku. Agama Protestan
dominan di bagian tengah Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Di
Papua, Protestan dominan di utara, dan Katolik di selatan, sebagai
akibat kebijakan kolonial Belanda, yang dilanjutkan Pemerintah Indonesia
setelah kemerdekaan, dengan membagi wilayah antara misionaris asing
Katolik dan Protestan. Penduduk Kristen dalam jumlah besar berada di
Sumatra Utara, pusat gereja Huria Kristen Batak Protestan. Ada pula umat
Kristen dalam jumlah signifikan di Kalimantan Barat (kebanyakan
Katolik), Kalimantan Tengah (kebanyakan Protestan), dan Jawa, terutama
di kota-kota besar. Banyak warga perkotaan beretnis Cina memeluk
keyakinan Kristen atau menggabungkan ajaran Kristen dengan Buddha atau
Khonghucu. Kelompok yang lebih kecil termasuk Saksi Jehovah, yang
menyatakan punya anggota aktif sekitar 17.100, tidak termasuk anak-anak.

Selama tiga dekade terakhir, perpindahan penduduk di dalam negeri, baik
disponsori pemerintah ataupun keinginan sendiri, telah mengubah
demografi negara ini. Secara khusus hal ini telah meningkatkan
persentase Muslim di wilayah timur negara ini yang didominasi Kristen.
Pada awal 1990-an, umat Kristen menjadi minoritas untuk pertama kalinya
di sejumlah daerah Maluku. Sekalipun transmigrasi yang disponsori
pemerintah dari Jawa dan Madura yang sangat padat penduduknya ke wilayah
negara ini yang jarang penduduknya telah menyumbangkan kenaikan jumlah
penduduk Muslim di wilayah pemukiman baru, tak ada bukti yang
menunjukkan bahwa penciptaan mayoritas Muslim di daerah Kristen adalah
sasaran kebijakan ini, dan kebanyakan kepindahan atas kemauan sendiri.
Terlepas dari niatnya, konsekuensi ekonomi dan politik dari kebijakan
transmigrasi menyumbang pada konflik keagamaan di Maluku dan Sulawesi,
dan dalam tingkatan yang lebih kecil di Papua.

Banyak pemeluk Hindu di negara ini tinggal di Bali, di mana jumlah
mereka melebihi 90 persen dari total penduduk. Meskipun begitu,
Parishada Hindu Dharma Indonesia (PDHI) mencatat bahwa ada konsentrasi
besar umat Hindu di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. PDHI
melaporkan bahwa 18 juta umat Hindu tinggal di Indonesia, sebuah angka
yang jauh melebihi perkiraan pemerintah. Ajaran Hindu di Bali telah
mengembangkan berbagai ciri-ciri lokal yang membedakannya dengan ajaran
Hindu yang dipraktekkan di jazirah India. Ada pula minoritas Hindu
(bernama "Keharingan") di Kalimantan Tengah dan Timur, Kota Medan
(Sumatra Utara), Sulawesi Selatan dan Tengah, dan Lombok (Nusa Tenggara
Barat). Beberapa dari umat Hindu ini meninggalkan Bali menuju
wilayah-wilayah ini sebagai bagian program transmigrasi pemerintah.
Kelompok Hindu seperti Hare Krishna dan pengikut dari pemimpin spiritual
India Sai Baba juga hadir di negara ini, sekalipun jumlahnya kecil.
Selain itu ada sejumlah keyakinan asli, termasuk "Naurus" di Pulau Seram
(Provinsi Maluku), yang mencomot ajaran Hindu. Pemeluk Naurus
menggabungkan Hindu dan keyakinan animis, dan banyak juga yang
menggunakan prinsip-prinsip Protestan.

Di antara pemeluk agama Buddha di negara ini, sekitar 70 persen
diperkirakan mempraktekkan aliran Mahayana. Pengikut Theravada angkanya
sekitar 20 persen, dan sisanya adalah penganut ajaran Tantrayana,
Tridharma, Kasogatan, Nichiren, dan Maitreya. Menurut Majelis Buddhayana
Indonesia (MBI), 60 persen pemeluk Buddha adalah keturunan Cina. MBI
adalah bagian dari Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI). Organisasi
Budhha lain yang lebih tua yang aktif secara nasional adalah Perwalian
Umat Buddha Indonesia (WALUBI), yang punya ikatan dengan semua aliran.
Hubungan antara KASI dan WALUBI sedang tegang selama periode yang
tercakup dalam laporan ini, dengan anggota KASI merasa pemerintah telah
secara tidak adil memberikan dukungan kepada WALUBI.

Angka pemeluk agama Khonghucu di negara ini masih belum jelas. Sensus
nasional, yang dilakukan setiap lima tahun, tak lagi memungkinkan
responden untuk mengidentifikasi mereka sebagai pemeluk Khonghucu.
Namun,menurut Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), di
tahun 1976-1977, tahun terakhir di mana kategori ini masih disertakan,
ada 0,7 persen penduduk menyebut diri mereka pemeluk Khonghucu. Sejak
sensus itu proporsi praktek ibadah Khonghucu boleh jadi telah sedikit
meningkat mengingat pencabutan larangan pemerintah atas ajaran Khonghucu
membuat ibadah lebih mudah dilakukan. MATAKIN memperkirakan 95 persen
pemeluk Khonghucu adalah keturunan Cina, dan sisanya kebanyakan asli
Jawa. Mayoritas pemeluk Khonghucu tinggal di Jawa, Pulau Bangka, Sumatra
Utara, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat dan Tengah, dan Maluku Utara.
Banyak pemeluk Khonghucu juga mempraktekkan ajaran Buddha dan Kristen.
Sebelum larangan atas ajaran Khonghucu dicabut, banyak kuil Khonghucu
berada di dalam wihara Buddha.

Animisme dan sistem keyakinan tradisional lain, lazimnya disebut "Aliran
Kepercayaan," masih dipraktekkan cukup banyak penduduk di Jawa,
Kalimantan, dan Papua. Banyak dari mereka yang menjalankan Kepercayaan
menyebut aliran ini lebih sebagai jalan spiritual berdasarkan meditasi
daripada sebuah agama. Banyak animis menggabungkan keyakinan mereka
dengan salah satu agama yang diakui pemerintah.

Ada puluhan Yahudi di Surabaya, Jawa Timur, di mana satu-satunya sinagog
di negara ini (Ortodoks, Sephardi) berlokasi. Ada pula komunitas kecil
Yahudi di Jakarta.

Komunitas Baha'i menyebut punya ribuan anggota di negara ini, namun
angka sebenarnya tidak dapat dipastikan.

Falun Gong memiliki 2-3 ribu pengikut di negara ini, dan anggotanya
menyebut jumlah pengikutnya sedikit bertambah selama periode pelaporan
ini. Menurut perwakilan keyakinan ini, di Yogyakarta ada seribu
penganut. Mereka menambahkan bahwa sejumlah kegiatan kelompok ini
sedikit dirintangi pemerintah karena adanya tekanan eksternal.

Tak ada data yang tersedia tentang agama yang dianut warga asing dan
imigran.

Paling tidak 350 misionaris asing, utamanya Kristen, beroperasi di
negara ini. Banyak yang bekerja di Papua, Kalimantan, dan daerah-daerah
lain di mana terdapat animis dalam jumlah banyak.

##     Bagian II: Status Kebebasan Beragama 

Undang-Undang Dasar memberi "semua orang hak untuk beribadah sesuai
keyakinannya masing-masing," dan menyatakan bahwa "negara berlandaskan
keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa," dan pemerintah biasanya
menghargai ketentuan-ketentuan ini; namun, ada sejumlah pembatasan pada
jenis kegiatan keagamaan tertentu dan agama-agama yang tidak diakui.

Departemen Agama memberikan status resmi hanya kepada lima agama: Islam,
Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu. Organisasi agama di luar lima
yang diakui bisa mendaftar ke pemerintah, namun hanya ke Departemen
Pariwisata dan Kebudayaan, dan itu pun semata sebagai organisasi sosial.
Akibatnya, ada pelarangan jenis kegiatan keagamaan tertentu dan
pelarangan agama-agama dengan pengikut dalam negeri yang sedikit
jumlahnya. Di tahun-tahun terakhir, pemerintah telah mengambil
langkah-langkah untuk menormalisasi status pemeluk Khonghucu dan Saksi
Jehovah namun gagal memberikannya. Pemerintah juga gagal memberikan
perlakuan yang setara di bidang-bidang tertentu seperti catatan sipil
kepada anggota agama yang pemeluknya sedikit. Agama-agama yang tidak
diperkenankan untuk mendaftar tidak boleh menyewa tempat untuk
menyelenggarakan peribadahan. Setiap agama yang tak bisa mendaftar
dipaksa mencari cara alternatif untuk menjalankan keyakinan mereka.

Pemerintah memperbolehkan praktek Aliran Kepercayaan asli Indonesia,
namun hanya sebagai manifestasi budaya, bukan sebagai sebuah agama; para
pengikut Aliran Kepercayaan harus mendaftar ke Departemen Pendidikan
Nasional. Beberapa umat agama minoritas yang aktivitasnya dilarang di
masa lalu, seperti Rosicrucia diizinkan untuk beroperasi secara terbuka.
Agama-agama minoritas lain seperti Majusi, Shinto, dan Tao secara resmi
juga diizinkan.

Sekalipun Islam adalah agama dari mayoritas besar penduduk, negara ini
bukanlah sebuah negara Islam. Selama 50 tahun terakhir, banyak kelompok
fundamentalis Islam secara berkala berusaha mendirikan sebuah negara
Islam, namun komunitas besar Muslim, termasuk organisasi sosial yang
berpengaruh seperti Muhammadiyah dan NU, terus-menerus menolak gagasan
ini. Pendukung gagasan negara Islam gagal mewujudkan keinginan mereka di
tahun 1945 dan sepanjang demokrasi parlementer pada periode 1950-an
untuk pencantuman kata-kata kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan
Syariah (Piagam Jakarta) dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Selama
rezim Suharto, pemerintah melarang semua bentuk dukungan terhadap
gagasan sebuah negara Islam.

Dengan melonggarnya kebebasan berbicara dan beragama yang menyusul
jatuhnya Suharto di tahun 1998, pendukung Piagam Jakarta berupaya
kembali menyuarakan gagasan ini, dan hal ini terjadi pada Agustus 2002
sebelum Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebuah
lembaga yang punya kekuasaan untuk mengubah Undang-Undang Dasar.
Partai-partai politik sekuler serta perwakilan polisi, militer, serta
golongan yang diangkat, yang menguasai mayoritas kursi di MPR, menolak
usulan amandemen Undang-Undang Dasar yang mencantumkan Syariah ini dalam
rapat komisi, dan pembahasan tentang hal ini tidak pernah sampai ke
tahapan pengambilan suara secara resmi. Meskipun begitu, MPR menyetujui
perubahan Undang-Undang Dasar yang memberi mandat kepada pemerintah
untuk meningkatkan "keimanan dan kesalehan" dalam pendidikan. Keputusan
ini, yang dilihat luas sebagai upaya kompromi untuk memuaskan
partai-partai Islam, adalah awal bergulirnya Rancangan Undang-Undang
Pendidikan yang kontroversial yang disetujui pada bulan Juni. Syariah
Islam adalah sumber perdebatan sengit dan keprihatinan selama periode
pelaporan ini, dan banyak masalah yang diangkat dalam debat menyentuh
kebebasan beragama. Di Aceh pemerintah mengizinkan penerapan Syariah
sebagai bagian paket otonomi khusus yang dirancang untuk mengakhiri
pemberontakan separatis yang\
\
sudah berjalan lama. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, yang memberi Aceh
otonomi khusus, mencakup kewenangan untuk menerapkan Syariah di provinsi
itu sepanjang tidak melanggar hukum nasional. Untuk pemberlakuannya,
undang-undang mensyaratkan hukum Syariah dimasukkan ke dalam hukum resmi
melalui peraturan-peraturan daerah yng disahkan oleh dewan legislatif
provinsi. Sampai saat ini, UU No. 18 Tahun 2001 maupun dua peraturan
daerah yang sudah diloloskan belum jelas menyebutkan apa yang harus
dilakukan untuk masalah-masalah yang rumit seperti bisakah Mahkamah
Agung menilai putusan pengadilan Syariah atau apakah Syariah akan
berlaku bagi non-Muslim di Aceh atau orang Aceh di luar provinsi ini.

Penerapan Syariah bukanlah permintaan gerakan separatis bersenjata Aceh
ataupun masyarakat sipil. Tak ada konsensus di masyarakat Aceh tentang
arti atau yurisdiksi Syariah. Beberapa orang mengkhawatirkan hal ini
akan memberi kekuatan baru bagi lembaga penegakan hukum yang sudah
diragukan untuk mencampuri wilayah keagamaan pribadi, seperti bolehkah
seseorang menjual makanan atau rokok selama bulan suci Ramadan. Beberapa
pendukung Syariah melihat penerapan ini sebagai mekanisme untuk
menciptakan sistem keadilan yang lebih efektif di Aceh.

Dewan legislatif provinsi menyetujui dua peraturan daerah yang berkaitan
dengan Syariah selama periode pelaporan ini. Peraturan Daerah No.10
Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada pengadilan Syariah untuk
"memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus yang terkait
dengan masalah keluarga, perdata, dan pidana." Hal ini secara efektif
menyingkirkan kewenangan pengadilan agama yang sudah terlebih dulu ada,
yang bertanggung jawab untuk kasus-kasus perdata yang berkaitan dengan
hukum masalah keluarga dan melibatkan kaum Muslim. Pada 3 Maret,
pemerintah pusat mengeluarkan Dekrit Presiden 11/2003, yang secara resmi
membentuk pengadilan Syariah semata-mata hanya dengan mengubah nama
pengadilan-pengadilan agama di sana, sementara pada saat yang sama
mempertahankan infrastruktur, yurisdiksi, dan staf mereka. Namun
hakim-hakim pengadilan Syariah baru ini menolak pengembangan yurisdiksi
mereka ini dengan alasan kurang pengalaman. Mereka berkata hanya akan
menggelar kasus-kasus yang berkaitan dengan "pelaksanaan Islam dalam
kehidupan sehari-hari," yang merupakan subjek dari peraturan daerah
kedua yang disetujui oleh dewan legislatif.

Peraturan Daerah No.11/2002 mewajibkan pelestarian budaya Islam,
penghormatan terhadap hari raya Islam dan pemakaian "busana Islami" oleh
Muslim. Banyak ketentuan ini merupakan bagian dari norma sosial Aceh dan
sudah secara luas dipatuhi. Misalnya, mayoritas wanita di Aceh telah
mengenakan semacam kerudung saat di tempat umum. Tak ada bukti bahwa
pejabat yang berwenang telah menghukum orang Muslim -- atau non-Muslim
-- karena pelanggaran aturan berpakaian selama periode pelaporan ini.
Meskipun begitu, penyokong kebebasan beragama memprihatinkan
pemberlakuan peraturan ini.

Para pemimpin agama yang bertanggung jawab menyusun peraturan daerah
Syariah menegaskan bahwa tak ada rencana untuk memberlakukan aspek yang
lebih keras dari hukum Islam yang dijumpai dalam *hudud* (hukum yang
telah ditentukan bentuk dan kadarnya dalam kitab suci), seperti
pemotongan tangan atau rajam. Pada 19 Mei, pemerintah memberlakukan
darurat militer sepenuhnya sebagai bagian dari operasi militer untuk
menghancurkan gerakan separatis. Sampai akhir pembuatan laporan ini,
masih belum jelas dampak dari kelanjutan penerapan Syariah.

Kelompok wanita mengambil peran penting dalam proses penyusunan
peraturan daerah untuk menghindari pasal-pasal yang mungkin mengekang
hak-hak wanita. Debat di antara wanita atas penerapan Syariah meningkat
selama periode pelaporan ini, dengan sejumlah buku diterbitkan dan
paling tidak penyelenggaraan dua konferensi.

Pemerintah mewajibkan agama-agama resmi untuk mematuhi peraturan
Departemen Agama dan departemen-departemen lain dalam pencatatan dan
kegiatan mereka. Di antaranya adalah Peraturan Pembangunan Tempat Ibadah
(Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/1969);
Pedoman Penyiaran Agama (Surat Keputusan Menteri Agama No.70/1978);
Bantuan Luar Negeri untuk Lembaga Keagamaan di Indonesia (Keputusan
Menteri No.77/1978).

Kasus pindah agama memang terjadi, yang memang tidak dilarang oleh
undang-undang, namun tetap merupakan sumber kontroversi. Tak ada
statistik komprehensif yang tersedia, namun para pemuka Katolik
menyatakan sekitar 10 ribu Muslim menjadi Katolik setiap tahunnya.
Beberapa orang Kristen yang menjadi Islam melakukannya agar bisa
menikahi seorang Muslim. Banyak dari Muslim yang menjadi Kristen karena
pengaruh penginjilan maupun bantuan kemanusiaan atau kegiatan sosial
yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok gereja. Kalangan Muslim
menuduh penggunaan bantuan makanan dan program mikrokredit oleh
misionaris Kristen untuk memikat kaum Muslim yang miskin berpindah
agama. Beberapa dari mereka yang berpindah agama merasa berkepentingan
untuk tidak mengabarkan kejadian ini karena alasan yang terkait dengan
keluarga dan sosial.

Pengajaran agama memicu debat publik yang panas selama periode pelaporan
ini. Pengajaran semacam ini wajib bagi siswa di sekolah dasar dan
lanjutan pertama negeri. Pada 11 Juni, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
menyetujui Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang
kontroversial, yang sebagian disebabkan kata-kata "keimanan dan
kesalehan" yang baru-baru ini dicantumkan di Undang-Undang Dasar. RUU
ini sangat didukung oleh kaum Muslim dan ditolak oleh kalangan Kristen.
(Lihat (Bagian II, Pembatasan Kebebasan Beragama). RUU ini antara lain
menyatakan bahwa setiap siswa punya hak untuk menerima pelajaran agama
dari guru yang beragama sama. Mengingat sedikit saja non-Muslim yang
masuk sekolah Muslim, sekolah-sekolah semacam ini praktis tidak
terpengaruh oleh RUU ini, dan dengan demikian tidak harus mempekerjakan
guru-guru non-Muslim, membuat program untuk kelas agama bagi non-Muslim,
atau menyediakan tempat ibadah bagi siswa Kristen atau yang beragama
lain. Meskipun demikian, banyak gereja, persekutuan gereja, dan sekolah
Katolik dan Protestan melihat RUU ini sebagai campur tangan negara yang
keterlaluan dalam masalah agama yang sifatnya pribadi. Mereka
menyuarakan keprihatinan bahwa sekolah-sekolah Kristen bermutu tinggi
yang menarik banyak siswa Muslim akan dipaksa untuk mempekerjakan
guru-guru Muslim yang fundamentalis, membuat program untuk kelas Islam,
dan membangun mushola. Kalangan Muslim yang mendukung RUU ini
berpendapat bahwa kehancuran moral bangsa membutuhkan tindakan segera
untuk penanaman etika dan moralitas di kalangan generasi muda. Kalangan
Muslim yang lain berkata bahwa RUU ini bermaksud menjamin para orang tua
Muslim bahwa anak-anak mereka bisa menerima pendidikan sekolah Katolik
yang bermutu tinggi tanpa dipaksa untuk mengabaikan atau mengorbankan
identitas Muslim mereka, misalnya. Banyak cendekiawan Muslim menentang
RUU ini dengan menyebutnya terlalu jauh masuk wilayah agama dan tujuan
pendidikan seharusnya pencerahan ketimbang kesalehan. Para pengamat
politik melihat penyetujuan RUU sebagai upaya politik murni bagi
pemilihan umum tahun 2004. Presiden Megawati mengesahkan RUU itu menjadi
UU pada tanggal 8 Juli.

Ada 15 partai politik yang berafiliasi sepenuhnya atau sebagian dengan
Islam: Partai Persatuan Pembangunan (PPP); Partai Bulan Bintang (PBB);
Partai Keadilan Sejahtera (PKS); Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
(KAMI); Partai Umat Islam (PUI); Partai Kebangkitan Umat (PKU); Partai
Politik Islam Masyumi (PPIM); Partai Indonesia Majelis Syuro Muslimin
(PIMSM); Partai Serikat Islam Indonesia (PSII 1905); Partai Nahdlatul
Umat (PNU); Partai Persatuan (PP); Partai Islam Demokrat (PID); Partai
Solidaritas Umat Nasional (PSUN); Partai Bintang Reformasi (PBR); dan
Partai Penyelamat Perjuangan Reformasi (PPPR). Para mantan pemuka
Muhammadiyah dan NU memimpin partai-partai nasionalis, Partai Amanat
Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mencoba
mendapatkan dukungan akar rumput dari organisasi sosial Islam mereka
sebelumnya.

Indonesia memiliki lima partai Kristen: Partai Kristen Indonesia
(Partindo); Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA); Partai Katolik
Demokrat; Partai Katolik; dan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB).
Hanya ada satu partai Buddha, Partai Budis Indonesia (PARBUDI). Dalam
pemilihan umum terakhir di tahun 1999, tiga partai Kristen yang ada saat
itu menerima suara yang relatif sedikit, sementara 15 partai Islam yang
ada secara bersama-sama mendapatkan sekitar 30 persen suara. Di antara
partai-partai Muslim ini, yang memegang dominasi adalah mereka yang
memiliki pandangan moderat mengenai peran Islam dalam pemerintahan dan
masyarakat. Partai-partai yang sangat menganjurkan Islamisasi kebijakan
pemerintah meraih sedikit saja persentase suara dan kursi parlemen.

Angkatan bersenjata menyediakan fasilitas dan program keagamaan di semua
kompleks perumahan yang besar untuk para pria dan wanita yang ingin
menjalankan ibadah salah satu agama yang diakui. Pusat Pembinaan Mental
bertanggung jawab atas fasilitas dan program ini. Setiap cabang angkatan
bersenjata memiliki Badan Pembinaan Mental yang dipimpin oleh Ketua
Pembina Rohani. Umat Kristen sering melakukan ibadah bersama pada hari
Jumat, bersamaan dengan hari dilakukannya salat Jumat bagi Muslim.
Sejumlah perwira punya kualifikasi sebagai pengkhotbah dan menjalankan
fungsi ini sebagai tugas tambahan yang bersifat sukarela, namun
kebanyakan acara peribadahan di pos militer dipimpin oleh pemuka agama
dari kalangan sipil. Acara kebaktian yang sudah diatur waktunya dan
sembahyang bersama tersedia bagi anggota dari setiap agama yang diakui.
Sekalipun setiap kompleks perumahan militer diharuskan menyediakan
masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, kuil atau pura bagi umat
Buddha dan Hindu, kompleks yang lebih kecil jarang memberikan fasilitas
untuk semua agama yang diakui, sebagian karena tak ada pemeluk agama
minoritas di tempat tersebut.

Kelompok agama dan organisasi sosial harus memperoleh izin untuk
menyelenggarakan pertemuan besar keagamaan atau acara publik lainnya.
Izin biasanya diberikan dalam cara yang tidak bias, kecuali ada
kekhawatiran bahwa kegiatan itu akan menyulut amarah umat agama lain
yang tinggal di area tersebut.

Khotbah keagamaan diperbolehkan tertuju kepada umat agama lain sepanjang
mereka tidak dimaksudkan untuk mengajak orang berpindah agama. Meskipun
begitu, program keagamaan televisi tidak dilarang, dan para pemirsa bisa
melihat program keagamaan yang diselenggarakan oleh agama-agama yang
diakui. Selain program Muslim yang banyak, mulai ceramah agama hingga
acara bincang-bincang mengenai masalah keluarga, ada banyak program
Kristen, termasuk program yang menampilkan para penginjil, dan juga
program Hindu dan Buddha. Penceramah Islam yang sering tampil di
televisi Abdullah Gymnastiar, yang populer dipanggil Aa Gym, menyebut
punya 80 juta penonton sepanjang periode pelaporan ini. Seorang
penceramah terkenal lain yang sering tampil di televisi, Zainuddin MZ,
mendirikan sebuah partai politik.

Beberapa hari keagamaan Muslim, Kristen, Hindu, dan Buddha dirayakan
sebagai hari libur nasional. Hari keagamaan Muslim yang dirayakan
sepanjang periode yang diliput laporan ini termasuk Isra Mi'raj (4
Oktober), Idul Fitri (6 dan 7 Desember), Idul Adha (12 Februari), Tahun
Baru Hijriah (3 Maret), dan Maulid Nabi (15 Mei). Hari raya Kristen yang
merupakan libur nasional adalah hari Natal (25 Desember), Paskah (18
April), dan Kenaikkan Isa Al-Masih (30 Mei). Tiga hari libur nasional
yang lain adalah hari raya Hindu Nyepi (2 April), hari raya Buddha
Waisak (16 Mei), dan Tahun Baru Imlek (1 Februari), yang dirayakan oleh
para penganut Khonghucu dan kalangan Cina lainnya. Di Bali, semua hari
suci Hindu menjadi hari libur daerah, sehingga pegawai negeri dan yang
lainnya tidak perlu bekerja di hari Saraswati, Galungan, dan Kuningan.

Sejumlah pejabat pemerintah serta para pemimpin agama dan politik
terlibat dalam atau mendukung kelompok antariman, termasuk Masyarakat
Dialog Antariman (MADIA), Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia (GANDI),
Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Indonesian Committee
on Religion and Peace (singkatannya ICRP juga), Institute for Interfaith
Dialog (Interfidei), dan Solidaritas Nusa Bangsa.

### Pembatasan terhadap Kebebasan Beragama

Selama periode yang tercakup dalam laporan ini, beberapa kebijakan,
undang-undang, dan tindakan pejabat membatasi kebebasan beragama, serta
polisi dan militer kadang-kadang membiarkan diskriminasi dan penyerangan
terhadap kelompok agama oleh orang-orang yang bergerak sendiri.

Mengingat sila pertama dari dasar negara Pancasila adalah Ketuhanan Yang
Maha Esa, ateisme dilarang; meskipun begitu tak ada laporan represi
terhadap kalangan ateis.

Pemerintah mengharuskan semua siswa sekolah dasar dan menengah pertama
menempuh pelajaran agama yang diterapkan dalam cara yang membatasi
kebebasan beragama. Para siswa bebas untuk memilih dari lima ajaran
agama, Islam, Katolik, Protestan, Buddha, dan Hindu, namun sistem ini
tidak mengakomodasi pemeluk agama lain. Lebih lanjut, banyak pemeluk
muda dari lima agama yang diakui tidak menerima pendidikan yang sesuai
dengan keyakinan mereka karena dalam prakteknya hanya sedikit sekolah
yang menyelenggarakan semua pelajaran untuk lima agama dan banyak yang
hanya menyelenggarakan satu pelajaran. Akibatnya, seorang siswa sekolah
beragama Buddha di Jawa Barat yang didominasi kaum Muslim, misalnya,
mungkin harus menerima pengajaran agama Islam. Di sejumlah kasus, sebuah
sekolah yang bersimpati mungkin akan mengizinkan si anak tidak mengikuti
kelas tanpa sanksi akademis. Beberapa sekolah bahkan akan mencari
seorang sukarelawan Buddha dari komunitas setempat untuk memberikan
pelajaran agama. Banyak orang tua anak-anak dari agama minoritas
menyesalkan bagaimana anak-anak mereka diindoktrinasi. Para pendukung
RUU Pendidikan, yang disetujui anggota parlemen pada 11 Juni (lihat
Bagian II, Kerangka Kerja Hukum/Kebijakan), menyatakan bahwa peraturan
ini akan memecahkan masalah ini. Meskipun begitu, RUU ini, yang
menyatakan bahwa setiap siswa berhak untuk menerima pelajaran agama oleh
guru yang beragama yang sama, menciptakan keprihatinan luas bahwa
kebebasan beragama selanjutnya akan lebih dibatasi lagi di bidang
pendidikan.

Saksi Jehovah menyatakan bahwa sekalipun mereka menikmati kebebasan
beragama dalam derajat yang tinggi, ada insiden-insiden di mana
anak-anak mereka menemui kesulitan di sekolah saat tidak ikut upacara
bendera mingguan.

Pemerintah masih melarang kebebasan beragama dari kelompok-kelompok
Islam mesianik. Larangan resmi terhadap kegiatan kelompok Jamaah
Salamullah, Ahmadiyah, dan Darul Arqam masih berlaku, berdasarkan fatwa
tahun 1994 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun
begitu, pemerintah tidak mengambil langkah apa pun untuk memberlakukan
larangan ini sehingga kelompok-kelompok ini tetap beroperasi dengan
membentuk perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan makanan halal.

Kelompok-kelompok agama garis keras makin meningkatkan penggunaan
tekanan, intimidasi, atau kekerasan untuk membungkam suara pihak yang
mereka nilai menentang. Di bulan Agustus 2002, Majelis Mujahiddin
Indonesia menuntut sebuah stasiun televisi swasta untuk menghentikan
penayangan iklan yang menampilkan kata-kata "Islam Warna-Warni," yang
bermaksud mempromosikan toleransi dan keberagaman. Kelompok ini
menyatakan iklan ini menghina Islam.

Pada bulan Desember 2002, Forum Ulama dan Umat Islam Indonesia meminta
polisi menyidik cendekiawan Islam terkemuka Ulil Abshar-Abdalla, karena
menulis sebuah artikel yang menyarankan tafsir doktrin Islam yang tidak
sekadar literal. Artikel ini menyatakan beberapa aspek Syariah, seperti
potong tangan bagi pencuri, mungkin tak bisa diterapkan dalam budaya dan
abad ini. Forum Ulama Umat Indonesia yang berbasis di Bandung, sebuah
kelompok yang terdiri dari para ulama, menyebut artikel itu menghina
Islam. Mereka berkata bahwa menurut Islam, seorang yang menghina Islam
harus dihukum mati. Meskipun begitu, polisi tidak menangkap Ulil, dan
para ulama tersebut selanjutnya mementahkan pernyataan itu sendiri,
dengan mengatakan mereka tidak bermaksud bahwa Ulil harus dihukum mati.

Pemerintah masih membatasi pembangunan dan pertambahan rumah ibadah, dan
mempertahankan larangan penggunaan rumah pribadi untuk peribadahan
kecuali komunitas setempat menyetujui dan kantor Departemen Agama di
daerah itu memberikan izin. Beberapa umat Protestan mengeluh bahwa
persetujuan masyarakat sulit didapat. Bahkan di beberapa daerah, jika
masyarakat menyetujui pembangunan gereja baru, aktivis kelompok Muslim
yang diduga dari luar tempat itu datang dengan daftar panjang tanda
tangan yang menolak proyek itu, dan izin selanjutnya ditangguhkan.
Beberapa penganut agama minoritas, terutama Kristen, mengeluh bahwa
pemerintah pilih kasih kepada kaum Muslim dalam hal pembangunan rumah
ibadah. Selain itu, pemerintah menyatakan secara rutin menerima keluhan
dari Muslim di Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan
provinsi-provinsi lain, yang melaporkan kesulitan yang ditemui dalam
pendirian masjid di wilayah-wilayah itu.

Pemerintah melarang penyebarluasan agama oleh agama-agama yang diakui
berdasar anggapan kegiatan semacam ini, terutama di daerah-daerah yang
didominasi agama lain yang diakui, berpotensial menimbulkan kerusuhan.
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di tahun
1979 masih berlaku, yang melarang pemeluk satu agama mencoba mengubah
keyakinan umat agama lain, termasuk melalui suap, bujuk rayu, atau
distribusi materi keagamaan. Penyebarluasan dari pintu ke pintu juga
masih dilarang. Meskipun begitu, hukum negara ini memperbolehkan orang
berganti agama, dan pergantian semacam ini memang terjadi (Lihat Bagian
II, Kerangka Kerja Hukum/Kebijakan).

Organisasi keagamaan asing harus mendapatkan izin dari Departemen Agama
untuk memberikan bantuan dalam bentuk apa pun (ajaran, personel, dan
keuangan) kepada kelompok keagamaan di negara ini. Sekalipun pemerintah
biasanya mengabaikan persyaratan ini, beberapa kelompok Kristen
menyatakan bahwa pemerintah lebih sering menerapkannya kepada kelompok
minoritas daripada kelompok Islam yang besar.

Misionaris asing diharuskan memegang visa bekerja, yang disebut sulit
didapatkan atau diperpanjang. Misionaris asing yang diberi visa semacam
ini relatif bisa bekerja tanpa tekanan, sekalipun ada pembatasan yang
diberlakukan di area-area konflik. Meskipun begitu, untuk mendapatkan
visa semacam ini pemerintah mengharuskan pemohon menyerahkan: surat dari
sponsor si pemohon; surat dari Kedutaan Besar Indonesia di negara si
pemohon yang memperbolehkan yang bersangkutan mendapatkan visa tinggal
sementara; sebuah resume; bukti yang memperlihatkan bahwa si pemohon
punya keterampilan yang tidak bisa dilakukan warga negara Indonesia;
sebuah surat persetujuan dari kepala dinas Departemen Agama provinsi;
surat dukungan dari Direktorat Jenderal Departemen Agama; surat dari
lembaga keagamaan yang menerima yang menyatakan bahwa si pemohon tak
akan bekerja lebih dari dua tahun di negara ini sebelum digantikan warga
lokal; informasi statistik tentang jumlah pemeluk agama yang
bersangkutan di komunitas; dan bagi mereka yang ingin memperpanjang
Kartu Izin Tinggal Sementara harus ada izin dari pejabat keamanan
setempat; dan persetujuan tertulis dari Kantor Dinas Provinsi atau
Kotamadya/Kabupaten Departemen Agama, setelah berkonsultasi dengan
pejabat pemerintah lokal. Meskipun begitu, banyak misionaris yang
bekerja tanpa visa semacam ini.

Tak ada larangan terhadap penerbitan materi-materi keagamaan, dan
buku-buku agama bisa dicetak dan simbol-simbol keagamaan bisa digunakan.
Meskipun begitu, penyebaran materi semacam ini ke pemeluk agama lain
dilarang. Tak ada laporan yang menyebutkan pemerintah melarang buku-buku
karena isi keagamaannya selama periode pelaporan ini. Namun, ada laporan
yang belum diverifikasi bahwa kalangan Muslim dan Kristen radikal telah
mengedarkan salinan Alquran dan Injil palsu yang berisi ayat-ayat yang
tidak akurat dan bersifat menistakan.

Sistem pencatatan sipil masih secara keras membatasi kebebasan beragama
bagi orang-orang yang agamanya bukanlah salah satu dari lima agama yang
diakui resmi oleh pemeritah. Kaum animis, Khonghucu, pemeluk Baha'i, dan
yang lainnya -- termasuk banyak orang keturunan Cina, terlepas dari
agama mereka -- menemui kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP). Pemerintah mewajibkan warga negara membawa sebuah KTP, yang
mencantumkan agama pemegangnya. Pemerintah mengharuskan sebuah KTP
mencantumkan status perkawinan, cerai, dan kelahiran. Beberapa petugas
serta merta menolak penganut agama minoritas mendapatkan sebuah KTP,
sementara yang lain mengeluarkan KTP yang tidak secara akurat
mencantumkan agama yang dipeluk si pemegang kartu. Misalnya, banyak
animis yang memperoleh KTP mendapati agama mereka yang dicantumkan di
KTP adalah Islam. Pada bulan November 2002, petugas di Surabaya
melaporkan ke polisi seorang pemeluk Khonghucu bernama Anly Cenggana
yang bersikeras bahwa ia menerima sebuah KTP yang salah mencantumkan
agamanya. Para petugas berkata bahwa Cenggana telah "memaksa" staf
kelurahan untuk mengeluarkan sebuah KTP dengan sebuah kolom khusus.
Pemerintah Surabaya lantas membatalkan kartu itu, dengan menyebut adanya
"kesalahan ketik." Dalam kejadian yang terpisah, dilaporkan bahwa Bingky
Irawan, Ketua Majelis Khonghucu Indonesia Surabaya, tak bisa mendapatkan
KTP yang akurat. Kartu yang dikeluarkan untuknya mencantumkan Islam
sebagai agamanya. Para pemimpin sejumlah kelompok agama menyatakan bahwa
Islam adalah kategori bagi "agama yang tidak diakui", dan karenanya
mencerminkan sebuah upaya sistematis pemerintah untuk melebih-lebihkan
jumlah warga Muslim dan mengurangi hitungan umat lain. Beberapa warga
yang tak bisa mendapatkan KTP dalam jenis apa pun menemui kesulitan saat
mencari kerja. Meskipun begitu, korupsi yang telah menyebar di
pemerintahan memungkinkan banyak pencari KTP mendapatkan kartu yang
sesuai dengan keinginan mereka.

Laki-laki dan wanita dari agama yang berlainan mendapat hambatan besar
untuk menikah dan secara resmi mendaftarkan pernikahan mereka. Menurut
kelompok antariman, sangatlah sulit untuk mendapatkan pemuka agama yang
bersedia memimpin upacara pernikahan antaragama dan mendaftarkan
pernikahan semacam ini ke pemerintah. Akibatnya, beberapa orang pindah
agama -- kadang-kadang secara superfisial -- agar bisa menikah. Yang
lainnya pergi ke luar negeri, di mana mereka menikah dan mendaftarkan
pernikahan mereka di Kedutaan Besar Indonesia. Selain itu, meskipun
merupakan salah satu di antara agama yang diakui secara resmi, umat
Hindu menyatakan bahwa mereka sering harus bepergian jauh untuk bisa
mendaftarkan pernikahan mereka karena di banyak daerah pedesaan
pemerintah setempat tak bisa atau tak mau mencatatnya.

Banyak dari komunitas keagamaan yang mengalami diskriminasi dalam
pendaftaran pernikahan, juga menjumpai kesulitan dalam pendaftaran
kelahiran anak-anak mereka. Para pemeluk Khonghucu menemui kesulitan
khususnya dalam mendapatkan akte kelahiran. Menurut MATAKIN, sebuah
kelompok advokasi Khonghucu, kelahiran dari seorang wanita Khonghucu
dicatat di Kantor Catatan Sipil sebagai anak di luar nikah. Hanya nama
ibunya yang dicatat, sementara ayahnya tidak, sehingga menimbulkan rasa
malu dan terhina.

Beberapa kelompok meminta pemerintah menghilangkan kategori agama dari
KTP, termasuk kelompok Buddha KASI, yang menyampaikan masalah ini pada
anggota parlemen dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebuah
pergerakan mahasiswa Islam di bawah NU. Meskipun begitu, tak ada
kemajuan berarti yang berhasil diraih kelompok ini selama periode
laporan ini. Kalangan aktivis mencatat adanya resistensi birokrasi untuk
berubah, dan menyatakan bahwa mayoritas Muslim melihat persyaratan itu
tak perlu dicabut.

Pegawai negeri harus mengikrarkan kesetiaan mereka kepada negara dan
ideologi negara, Pancasila,yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang
Maha Esa.

Di dalam Angkatan Bersenjata, ada sedikit pembatasan dalam kebebasan
beragama selama periode laporan ini. Perwakilan berdasarkan agama-etnis
di korps perwira jenderal biasanya proporsional dengan agama yang dianut
mayoritas penduduk: Muslim Jawa (kelompok etnik tunggal terbesar)
mendominasi, namun umat Kristen juga sangat terwakili di jajaran
jenderal (boleh jadi mencerminkan standar pendidikan yang biasanya lebih
tinggi di antara komunitas-komunitas Kristen). Beberapa orang menuduh
bahwa promosi untuk pangkat paling tinggi bagi pemeluk Kristen dan
minoritas lain dihalangi oleh "pembatas kaca" yang tak kasat mata.
Meskipun begitu, sedikit saja bukti yang mendukung pernyataan ini.
Seorang pemeluk Kristen kini menjabat Kepala Staf Angkatan Laut, dan
seorang Kristen di masa lalu menjabat sebaga Panglima Angkatan
Bersenjata Indonesia. Selain itu ada perwira-perwira Hindu yang
berpangkat tinggi di TNI.

Undang-Undang tak melakukan diskriminasi terhadap kelompok agama manapun
dalam lapangan kerja, pendidikan, perumahan, atau perawatan kesehatan;
namun, beberapa kelompok minoritas menuduh bahwa dalam kenyataannya ada
diskriminasi yang membatasi akses mereka untuk meraih jabatan puncak di
pemerintah dan posisi di universitas negeri.

Di Provinsi Aceh, ada kekhawatiran setelah dibentuknya pengadilan hukum
Islam (Syariah) pada 3 Maret, menyusul keluarnya Keputusan Presiden
pemerintah pusat yang memerintahkan hal ini (lihat Bagian II, Kerangka
Kerja Hukum/Kebijakan). Sejumlah warga khawatir Syariah akan diterapkan
kepada non-Muslim atau orang Aceh yang tinggal di luar provinsi. Yang
lain, termasuk kalangan Muslim, menyatakan keprihatinan bahwa lembaga
penegakan hukum akan menggunakan kekuasaan baru untuk mencampuri urusan
pribadi, termasuk memaksa orang mengenakan "busana Islami". Namun,
sampai akhir periode laporan ini dibuat, tak ada bukti bahwa para
pejabat yang berwenang telah menerapkan aspek apa pun dalam Syariah
kepada non-Muslim, atau menghukum Muslim yang melanggar aturan
berpakaian ini. Meskipun begitu, tetap ada keprihatinan mendalam di
kalangan Muslim arus utama, Kristen, Buddha, Hindu, dan yang lain bahwa
penerapan Syariah, sekalipun cuma di satu tempat, akan menggerogoti
tradisi negara ini yang berkenaan dengan toleransi dan kemajemukan.

Sejumlah kecil kelompok Islam fundamentalis meminta penerapan Syariah
secara nasional dengan menambahkan sebuah kalimat ke UUD yang menyatakan
"kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluknya" -- yang disebut
dengan Piagam Jakarta. Debat mengenai ketentuan ini sudah dimulai sejak
pendirian negara di tahun 1945. Di antara yang menolak perubahan
Undang-Undang Dasar selama periode pelaporan ini adalah dua organisasi
sosial Muslim terbesar, NU dan Muhammadiyah, serta organisasi Kristen,
Buddha, Khonghucu, dan Hindu.

Para pemimpin lokal di daerah-daerah yang didominasi Muslim
memperkenalkan praktek hukum Islam yang lebih keras selama periode
pelaporan ini. Di Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura, di seberang
pantai Jawa Timur, bupatinya di bulan November 2002 mengeluarkan
peraturan mengenai pakaian Muslim, menyisihkan waktu bagi pekerja untuk
bisa salat berjamaah, dan menyelenggarakan program kesadaran agama
bulanan. Hal ini diikuti penerapan kebijakan serupa\
\
di Kabupaten Maros, Sinjai, dan Gowa di Sulawesi Selatan; dan Kabupaten
Cianjur, Indramayu, dan Garut di Jawa Barat. Indramayu adalah sumber
pelacuran di daerah itu, dan punya angka perceraian dan anak tidak sah
yang tinggi.

Para pejabat setempat menegakkan kampanye moral dan mewajibkan pegawai
pemerintah untuk menyisihkan waktu 30 menit sebelum memulai kerja mereka
untuk membaca ayat-ayat suci Alquran. Para cendekiawan Muslim mencatat
bahwa dalam banyak kasus, peraturan daerah ini diterapkan sebagai
tanggapan atas permintaan penduduk yang kecewa dengan tingginya angka
kejahatan dan melihat peraturan yang lebih keras sebagai cara untuk
mengatasi masalah ini. Laporan dari Sulawesi Selatan mengindikasikan
bahwa angka kejahatan nyata-nyata turun tajam menyusul pengenalan
praktek Islam yang lebih keras. Meskipun begitu, ada tentangan yang kuat
terhadap kebijakan ini. Sejumlah pakar hukum memperingatkan bahwa
peraturan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara ini,
sementara beberapa penduduk, baik Muslim ataupun non-Muslim, mengeluh
bahwa pemerintah telah mencampuri kehidupan pribadi warga.

Di Bali yang mayoritasnya Hindu, sebuah sekolah di ibukota provinsi
melarang pemakaian kerudung dan jilbab, membuat beberapa Muslim mengeluh
kebebasan beragama mereka telah dilanggar. Sekolah yang bermasalah itu,
Sekolah Menengah Pertama Negeri, menyatakan bahwa seluruh 774 siswanya,
termasuk 84 orang yang Muslim, harus mematuhi aturan sekolah, dan aturan
ini melarang penggunaan kerudung atau penutup kepala.

Di tahun 2002, sebelum bulan puasa Ramadan, Pemerintah DKI Jakarta
mengeluarkan peraturan yang melarang kelab-kelab malam dan arena
ketangkasan tertentu untuk beroperasi selama Ramadan. Tempat-tempat yang
menyajikan musik hidup diperintahkan tutup pada pukul setengah satu
pagi. Para pemimpin daerah mengeluarkan perintah serupa di Surabaya dan
kota-kota lain. Sekalipun penerapan perintah ini lunak, sejumlah pemeluk
agama minoritas dan bahkan sejumlah Muslim mengeluhkan pelarangan ini.

Hukum pernikahan bagi Muslim berdasarkan Syariah dan memperbolehkan
laki-laki memiliki istri sampai empat jika si suami bisa berlaku adil.
Bagi seseorang yang ingin mengambil istri kedua, ketiga, dan keempat, ia
harus mendapatkan izin pengadilan dan persetujuan dari istri pertama.
Meskipun begitu, para wanita dilaporkan sulit untuk menolak. Selama
periode pelaporan ini, kelompok-kelompok wanita Islam bersilang pendapat
mengenai apakah hukum perkawinan negara untuk Muslim seharusnya diubah.
Dalam kasus-kasus perceraian, para wanita sering memikul beban
pembuktian yang lebih berat daripada laki-laki sebelum tuntutan
perceraiannya bisa dikabulkan, terutama di sistem persidangan masalah
keluarga yang berlandaskan Islam, yang jumlahnya lebih dari 300
pengadilan di seluruh negeri. Hukum mengharuskan pengadilan mewajibkan
bekas suami memberikan tunjangan atau yang sejenisnya, namun tak ada
hukum yang mengatur pembayaran tunjangan ini, dan wanita yang bercerai
jarang menerima tunjangan semacam ini.

### Penyerangan terhadap Kebebasan Beragama

Sekalipun pemerintah melakukan upaya signifikan untuk mengurangi
kekerasan antaragama, kekerasan semacam ini terjadi selama periode
pelaporan ini, kadang-kadang dengan keterlibatan pejabat. Selain itu,
pemerintah dalam banyak kesempatan gagal menghukum para pelaku
penyerangan dan mencegah serangan lebih lanjut. Pemerintah dari waktu ke
waktu juga mentolerir penyerangan terhadap kebebasan beragama oleh
kelompok-kelompok pribadi.

Pada 12 Oktober 2002, pengeboman dua kelab malam yang waktunya hampir
bersamaan

di Kuta, Bali, menewaskan sekurangnya 202 orang dan melukai ratusan
lainnya. Pengeboman

dilakukan atas nama agama oleh anggota Jemaah Islamiyah (JI), sebuah
organisasi teroris yang bercita-cita menciptakan negara Pan-Islam Asia
Tenggara. Pemerintah menanggapi serangan ini dengan menangkap
sekurangnya 32 orang dan mulai menuntut paling tidak 19 orang dari
mereka. Pemerintah juga mengungkap indikasi kuat bahwa anggota JI
terlibat dalam belasan serangan teroris di tahun-tahun sebelumnya,
termasuk pengeboman gereja-gereja di berbagai daerah di Indonesia di
malam Natal 2000 yang menewaskan 19 orang. Pemerintah mendakwa pimpinan
JI, Abu Bakar Ba'asyir, melakukan makar dengan mendalangi pengeboman
malam Natal. Persidangan Ba'asyir yang dimulai pada bulan April di
Jakarta, masih berlangsung sampai akhir periode pelaporan ini.

Daerah Maluku dan Sulawesi tengah mengalami sekian episode kekerasan
antaragama dan antaretnis selama periode yang tercakup dalam laporan
ini, sekalipun pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada tahun-tahun
sebelumnya. Di Maluku, Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan,
ketegangan ekonomi antara penduduk pribumi atau lokal (yang didominasi
non-Muslim) dan pendatang yang baru saja tiba (didominasi Muslim), yang
dilihat oleh penduduk asli lebih unggul secara ekonomi, merupakan faktor
penting dalam insiden-insiden kekerasan antaragama dan antaretnis.

Di Maluku, tempat tinggal bagi banyak umat Muslim dan Kristen, paling
tidak 30 orang terbunuh dan 282 ribu masih di pengungsian karena
kekerasan yang terjadi selama periode pelaporan ini. Pada 27 Juli 2002,
di Ambon 53 orang terluka ketika sebuah bom yang disembunyikan di
gerobak dorong meledak di tengah pasar yang penuh dengan orang belanja
di lingkungan Kristen. Pada 5 September 2002, tiga wanita muda tewas
setelah sebuah bom meledak di dekat lapangan olahraga yang digunakan
komunitas Muslim dan Kristen yang bermusuhan di kota itu. Pada bulan
Januari seorang pengacara bagi para anggota Coker (geng Ambon Kristen)
yang ditahan, menyatakan bahwa anggota geng telah mengaku melakukan
banyak pengeboman di Ambon antara tahun 2000 dan 2002, termasuk serangan
ke sasaran-sasaran Kristen. Sang pengacara menyebut kliennya telah
menyatakan bahwa anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memfasilitasi
banyak serangan, memberikan instruksi, senjata, dan bom. Polisi
menyatakan bahwa beberapa prajurit Kopassus telah membantu geng Coker
dalam berbagai serangan. Seorang pejabat militer senior menyatakan bahwa
polisi telah menyiksa anggota geng tersebut sehingga keabsahan pengakuan
mereka diragukan. International Crisis Group melaporkan bahwa pada
puncak konflik Maluku, para prajurit TNI, termasuk mereka dari batalion
731, 732, dan 733, telah menyewakan senjata mereka kepada pejuang Muslim
militan.

Meskipun begitu, gencatan senjata yang diperantarai pemerintah yang
ditandatangani pada 12 Februari 2002, masih berlaku dan secara umum
menjaga ketenangan di Maluku dan Maluku Utara. Sebagian sebabnya adalah
penyebaran pasukan di area-area penting dan perginya banyak ekstremis
luar, terutama para milisi Muslim yang ikut memperuncing konflik. Di
bulan Oktober 2002, milisi Islam Laskar Jihad dibubarkan, setelah
menewaskan banyak umat Kristen Maluku dan membuat pihak Muslim setempat
unggul dalam konflik ini. Selama bulan itu, sekitar 3 ribu anggota
Laskar Jihad meninggalkan Maluku dan Sulawesi Tengah untuk pulang ke
kampung halaman mereka, utamanya di Jawa, tanpa mengalami penangkapan
atau penuntutan atas kejahatan mereka. Bukti menunjukkan bahwa pada
waktu Laskar Jihad dibubarkan, milisi-milisi Muslim yang lain, seperti
Laskar Mujahidin, telah meninggalkan wilayah itu. Pada akhir periode
pelaporan ini, ada laporan-laporan yang saling bertolak belakang
mengenai apakah anggota milisi luar masih ada di Maluku atau tidak.

Pemerintah mendakwa pimpinan Laskar Jihad, JafarUmar Thalib, dengan
tuduhan memicu kekerasan agama dan pelanggaran ringan lain. Pada 30
Januari, pengadilan di Jakarta membebaskan Thalib dari dakwaan sehingga
membuat aktivis hak asasi curiga adanya campur

tangan tingkat tinggi. Para pendukung Thalib menyanjungnya sebagai
seorang nasionalis dan pembela Islam. Sebelumnya, ketika Thalib masih
berada dalam tahanan, Wakil Presiden Hamzah Haz mengunjunginya secara
pribadi selama 90 menit, yang disebutnya terdorong rasa "*Ukhuwah
Islamiyah.*" Kunjungan ini menyulut keraguan tentang sikap netral
pemerintah terhadap konflik Kristen-Muslim di Maluku, Maluku Utara, dan
Sulawesi Tengah. Reaksi yang serupa muncul setelah keluarnya sebuah
komentar dari Mayor Jenderal Sjafrie Sjamsuddin, yang melaporkan bahwa
tindakan Laskar Jihad tak bisa digolongkan ancaman untuk kesatuan
nasional.

Di Sulawesi Tengah, Deklarasi Malino, perjanjian damai yang diperantarai
pemerintah dan ditandatangani pada bulan Desember 2001, masih berlaku,
namun ada beberapa pengulangan kekerasan antaragama. Insiden-insiden ini
memakan sedikitnya 25 korban jiwa (turun dari sekitar 75 jiwa dalam
periode 12 bulan sebelumnya) dan saat periode pembuatan laporan ini
hampir usai, masih ada 9 ribu orang yang mengungsi. Penyerang tak
dikenal melakukan banyak serangan, termasuk serangan di bulan Agustus
2002 di desa-desa Matoko, Sepe, Silanca, dan Malitu di Kabupaten Poso,
di mana banyak rumah dibakar. Polisi tak menangkap seorang tersangka pun
dalam penembakan terpisah yang menewaskan dua warga sipil di Poso pada
bulan Juni. Anggota Laskar Jihad meninggalkan Sulawesi Tengah di bulan
Oktober 2002, setelah kelompok ini dibubarkan. Pada bulan Desember 2002,
anggota Laskar Jundullah (Tentara Tuhan), sebuah milisi yang di
tahun-tahun sebelumnya mengambil bagian dalam perang agama melawan umat
Kristen di Maluku dan Sulawesi Tengah, mengebom sebuah restoran dan
tempat penjualan mobil di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada indikasi bahwa
pengeboman-pengeboman ini bertujuan bukan hanya memantik ketegangan
antaragama namun juga mengirimkan pesan kepada seorang menteri kabinet
yang memainkan peran penting dalam menengahi Deklarasi Malino. Pimpinan
Laskah Jundullah, Agus Dwikarna, telah dipenjara sejak bulan Juli 2002
setelah ia ditemukan membawa bahan-bahan pembuat bom di bandara Manila.

Sejumlah kalangan Kristen mengecam penangkapan, pengadilan, dan
pemidanaan Pendeta Rinaldy Damanik, seorang pemimpin komunitas Kristen
di Sulawesi Tengah. Polisi menyatakan bahwa Pendeta Damanik berada dalam
salah satu mobil yang ditemukan membawa berbagai jenis senjata ketika
dilakukan penggeledahan oleh polisi. Pada 16 Juni, pengadilan Palu
menyatakannya bersalah memiliki senjata dan memberi hukuman tiga tahun
penjara. Damanik berkeras dirinya tak bersalah sampai saat ini dan
berkata ia akan mengajukan banding terhadap putusan ini. Beberapa
pendukungnya berpendapat bahwa ia dijebak; yang lain menyebut ia diadili
karena menjadi orang Kristen yang berani menyuarakan kepentingan
komunitasnya.

Beberapa kalangan Kristen juga mengecam penjatuhan hukuman 3 tahun
penjara pada tanggal 28 Januari kepada Alex Manuputty, seorang pemimpin
Kristen separatis, karena dianggap melakukan subversi. Manuputty, ketua
Front Kedaulatan Maluku, dihukum dengan alasan merencanakan
pemberontakan di Maluku.

Sedikitnya 25 gereja di berbagai daerah di Indonesia dihancurkan selama
periode pelaporan ini. Di Poso, Sulawesi Tengah, massa membakar enam
gereja antara tanggal 4 dan 15 Agustus 2002, dan massa di Pulau
Halmahera, Maluku Utara, membakar habis tiga gereja pada 15 September
2002. Di Pulau Haruku, Sulawesi Tengah, kekerasan komunal menghancurkan
lima gereja pada 18 September 2002. Gereja-gereka juga dibakar, dibom,
atau dihancurkan di Bandung, Bekasi, dan Sumedang di Jawa Barat; Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta; Medan, Sumatera Utara; Makassar, Sulawesi
Selatan; dan Palu, Sulawesi Tengah. Massa menutup paksa sebuah gereja
selama periode ini. Pada 6 September 2002, pemerintah daerah Bandung
mengeluarkan sebuah surat yang memerintahkan penutupan sebuah gereja
HKBP yang telah beroperasi selama 11 tahun. Pada tanggal 6 November
2002, setelah sekitar 300 anggota keluarga gereja menolak mematuhi
perintah itu, sekelompok massa yang terdiri dari 100 orang berbadan
tegap menyerang gereja

tersebut. Massa ini, yang dilaporkan dipimpin oleh Forum Silaturahmi
Dewan Keamanan Masjid (FSDKM) berhasil memaksa para jemaah meninggalkan
tempat itu. Sampai bulan Juni, para jemaah masih belum bisa menggunakan
gereja itu.

Paling tidak tiga mesjid diserang selama periode pelaporan ini. Sebuah
mesjid dihancurkan dan dua lainnya dirusak. Ketiga mesjid ini semuanya
milik komunitas nonortodoks Ahmadiyah, yang oleh sejumlah kalangan
Muslim dianggap menyimpang. Dari tanggal 10 sampai 13 September 2002, di
Kota Selong, Lombok Timur, ribuan Muslim ortodoks menyerang sebuah
mesjid Ahmadiyah, membakar bangunan itu dan sejumlah rumah dan warung di
dekatnya. 340 penghuni dilaporkan melarikan diri. Pada malam 23 Desember
2002, di Desa Manior Lor, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sekelompok
massa Muslim ortodoks menyerang dua mesjid Ahmadiyah, namun jemaahnya
tidak lari dari tempat tersebut. Pada tanggal 7 Oktober 2002, di Desa
Batuyong di Lombok, massa memaksa pengikut Lembaga Dakwah Islam
Indonesia (LDII) sebuah kelompok Islam mesianik, meninggalkan desa. Para
penyerang, yang marah karena pemerintah tak mengambil langkah terhadap
apa yang mereka pandang sebagai sekte yang menyimpang, membakar 13 rumah
pengikut LDII. Para jemaah lari namun kemudian kembali lagi. Pada
tanggal 9 Desember 2002, di Desa Moutong di Sulawesi Tengah,
perselisihan antara dua kelompok Muslim dilaporkan menewaskan dua orang
dan tujuh rumah terbakar. Pertengkaran disebut terjadi ketika sekelompok
penduduk, yang mengikuti ajaran Islam arus utama, menjadi gusar dengan
apa yang mereka anggap ideologi ekstrem yang dikhotbahkan anggota LDII
yang memasuki wilayah mereka.

Pada tanggal 14 Juli 2002, seorang pelaut Protestan menyerang jemaat
Katolik di Kota Maumere di Pulau Flores yang didominasi umat Katolik,
sehingga menimbulkan kerusuhan. Bukannya mengarahkan kemarahan mereka
kepada gereja Protestan, ribuan perusuh malah menyerang sebuah mesjid.
Beberapa penduduk menyimpulkan bahwa unsur dari luar telah dengan
sengaja memprovokasi kerusuhan komunal.

Beberapa orang etnik Bali beragama Hindu yang pindah ke Sulawesi Tengah
diserang oleh Muslim antara tanggal 1 Juli 2001 sampai 30 Juni 2003.
Namun, selama periode laporan terbaru dibuat, tak ada laporan adanya
penyerangan semacam ini.

Konflik-konflik lain yang melibatkan agama-agama yang berbeda terjadi di
berbagai bagian negeri ini, termasuk pertentangan di Kalimantan antara
suku Madura, yang umumnya Muslim, dan pribumi Dayak, yang umumnya
Kristen. Namun, pertentangan ini pertama-tama berawal dari faktor
kesukuan dan ekonomi, bukan perbedaan teologi.

Sekalipun konflik di Aceh kadang ditumpangi sentimen keagamaan,
perlawanan di sana hanya sedikit berkaitan dengan agama dan lebih banyak
dengan permasalahan ekonomi dan sejarah. Namun, ada kejadian-kejadian di
mana kebebasan beragama diserang di Aceh selama periode pelaporan ini.
Pada bulan Juni para pemimpin dari empat pesantren di Blangpidie, Aceh
Tenggara, hadir di depan pejabat pemerintah untuk membantah pernyataan
yang dibuat oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bahwa empat tokoh agama yang
berpengaruh ini mendukung gerakan prokemerdekaan. GAM diduga membuat
pernyataan tersebut untuk menarik dukungan dari penduduk setempat.

*Video compact disk* (VCD) yang berisi materi yang menghina agama
mendapatkan perhatian publik selama periode pelaporan ini. Di bulan
Maret Gerakan Solidaritas Muslim Indonesia meminta polisi Jakarta
menyelidiki mereka yang bertanggung jawab memproduksi dan mengedarkan
VCD Kristen yang tanpa bukti menyatakan bahwa KH Zainuddin MZ, seorang
penceramah Islam terkenal, sebenarnya adalah seorang Kristen yang pernah
dibaptis dan anak-anaknya menghadiri sekolah Minggu. Zainuddin sendiri
menolak dugaan ini dan mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap
pendeta Protestan Muhammad Filemon. Polisi melakukan penyidikan yang
masih berjalan sampai akhir periode laporan ini dibuat.

Tak ada narapidana atau tahanan yang dibui karena agama.

### Pemaksaan untuk Pindah Agama 

Tak ada laporan mengenai pemaksaan untuk pindah agama, termasuk seorang
warga negara Amerika Serikat yang masih anak-anak yang diculik atau
dipindahkan secara tidak sah dari Amerika Serikat. Hal ini berbarengan
dengan terus menurunnya kekerasan di wilayah utama konflik antaragama di
negara ini: provinsi-provinsi di bagian timur seperti Maluku, Maluku
Utara, dan Sulawesi Tengah.

Antara tanggal 1 Juli 2001 sampai 30 Juni 2002, kaum ekstremis memaksa
ribuan orang Kristen dan ratusan Muslim untuk berpindah agama di
provinsi-provinsi tersebut. Antara tanggal 1 Juli 2001 sampai 30 Juni
2002, sebagian besar orang yang dipaksa ini kembali memeluk agama lama
mereka. Selama periode pembuatan laporan terbaru, mereka yang belum
kembali ke agama mereka yang lama kini telah melakukannya. Sementara
itu, beberapa orang, seperti bekas pemeluk Kristen di Pulau Bula,
memutuskan untuk tetap menjadi penganut agama barunya. Di sejumlah kecil
daerah, seperti Desa Tamber Warat di Seram, orang Kristen yang dipaksa
memeluk Islam dilaporkan masih takut untuk kembali ke agama lama mereka,
dan masih menggunakan nama Muslim mereka. Pemerintah dan para pemuka
agama mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kebebasan beragama
di antara penduduk dan bekas penduduk Pulau Kasui, yang beberapa orang
dari mereka dipaksa pindah agama. Sebuah kelompok Kristen yang berbasis
di Ambon menyatakan sejumlah penduduk Muslim marah karena bekas orang
Kristen Kasui yang dipaksa pindah agama telah menceritakan kepada publik
tentang pengalaman mereka. Ada laporan-laporan tak terkonfirmasi bahwa
pejabat pemerintah setempat, umumnya kepala desa, terlibat dalam
sejumlah perpindahan agama massal di tahun 2000 dan 2001.

### Peningkatan dalam Sikap Hormat terhadap Kebebasan Beragama

Pemerintah membuat beberapa kemajuan dalam meningkatkan sikap hormat
terhadap kebebasan beragama. Secara khusus, kemajuan dibuat dalam hal
penyelesaian kekerasan antaragama yang sebelumnya menewaskan ribuan
rakyat dan, selama periode pelaporan ini, mencegah kepulangan ratusan
orang-orang yang kehilangan tempat tinggal di Provinsi Maluku, Maluku
Utara, dan Sulawesi Tengah.

Setelah para pemuka komunitas Kristen dan Muslim menandatangani
Deklarasi Malino (Malino I, untuk Sulawesi) yang diperantarai pemerintah
dan disusul dengan penekenan Malino II (untuk Maluku), pemerintah
mengirimkan tentara dan polisi dalam jumlah besar, dan banyak ekstremis
yang berasal dari Jawa meninggalkan wilayah ini. Kekerasan antaragama
mereda, dan situasi damai mendorong banyak orang yang terlantar pulang
ke rumah mereka. Kepulangan ini difasilitasi oleh LSM dan pemerintah,
yang memakan biaya \$11,2 juta (Rp 94,08 miliar dengan kurs Rp 8.400 per
satu dolar) untuk pembangunan rumah-rumah bagi orang-orang yang kembali.
Kemajuan paling berarti terjadi di Sulawesi Tengah, di mana jumlah orang
yang kehilangan tempat tinggal turun lebih dari 100 ribu. Serangkaian
serangan penembak gelap menghambat proses kepulangan di pertengahan
2002, namun pada bulan Mei jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal
di provinsi ini turun sampai 9 ribu. Di Maluku, rekonsiliasi
Kristen-Muslim membawa cukup banyak kemajuan, namun tak banyak kemajuan
dicatat dalam hal pemulangan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal.
Di Maluku ada sekitar 233 ribu orang yang kehilangan tempat tinggal di
bulan Mei, turun dari 256 ribu sepuluh bulan sebelumnya, sementara di
Maluku Utara, 49 ribu orang masih terlantar.

Sekalipun pemerintah berkali-kali gagal meminta tanggung jawab
orang-orang yang memicu atau melakukan kekerasan berdasarkan agama,
pemerintah mengambil sejumlah tindakan. Pada tanggal 19 Oktober 2002,
pemerintah mengumumkan bahwa mereka menangkap pemimpin JI Abu Bakar
Ba'asyir dengan tuduhan makar, menyebut pengeboman di malam Natal 2000
sebagai contoh upaya kelompok ini untuk menggulingkan pemerintah dan
membentuk sebuah negara Islam. Serangan tersebut menewaskan 19 orang dan
melukai sekurangnya 120 orang.

Pemerintah menyelenggarakan seminar 15 hari yang bertujuan mempromosikan
rekonsiliasi antara Kristen dan Muslim dari ibukota Maluku Ambon dan
daerah-daerah lain. Pemerintah juga mempromosikan kerukunan beragama
dengan mengirim pejabat-pejabat dari berbagai agama ke daerah-daerah
yang sedang terjadi konflik atau berpotensi konflik, di mana mereka
menggelar diskusi dengan para pemuka agama setempat. Di Maluku, pemuka
Kristen dan Muslim juga menyelenggarakan pertemuan mereka sendiri untuk
membangun kepercayaan antara komunitas satu dan lainnya. Sultan
Yogyakarta memimpin sebuah pertemuan seperti ini, yang diselenggarakan
di Ambon dari 9 hingga 11 Januari.

## Bagian II: Perilaku Sosial 

Sikap tidak toleran dalam beragama masih merupakan keprihatinan besar
bagi banyak orang Indonesia selama periode laporan ini. Setelah polisi
menangkap ekstremis agama usai pengeboman 12 Oktober 2002 di Bali,
banyak orang Indonesia yang menolak untuk mempercayai bahwa saudara
sebangsa merekalah yang melakukan serangan ini. Namun, hal ini berubah
setelah sejumlah teroris mengaku dan publik menjadi sadar dengan bukti
dalam kasus ini.

Selama bertahun-tahun telah ada kesadaran Islam di antara umat Muslim
Indonesia dan meningkatnya ketaatan beragama di depan publik. Selama
periode pelaporan ini banyak orang Kristen, para pemeluk agama minoritas
yang lain, dan bahkan sejumlah "Muslim KTP" menyatakan ketidaknyamanan
pada meningkatnya jumlah ekspresi Islam secara publik. Sejumlah partai
politik dan bisnis yang terkait dengan Islam (lihat Bagian II), sekolah
agama (pesantren dan madarasah), mushola, dan bank Syariah semuanya
tumbuh, dan di bulan Maret pemerintah mengumumkan pengembangan instrumen
keuangan yang berdasarkan Syariah. Majalah populer *Sabili* menobatkan
tahanan tersangka kasus teror Abu Bakar Ba'asyir sebagai Tokoh Tahun
2002. Makin banyak wanita muda, terutama mereka yang berada di sekolah
menengah atas dan universitas, mengenakan penutup kepala atau jilbab.
Perumahan khusus Muslim makin menarik perhatian. Toko-toko buku
mendapatkan untung dengan menjual fiksi dengan tema Islami, dan
ayat-ayat Alquran disebarkan melalui pesan SMS. Jumlah warga yang
menunaikan ibadah haji diperkirakan mencapai 200 ribu di tahun 2003,
sebuah angka yang menandai sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pada umumnya, Islam di negara ini tetap toleran, dengan pandangan yang
majemuk. Pada bulan Mei sebuah survei yang komprehensif yang dilakukan
Pew Research Center bertanya kepada kalangan Muslim apakah mereka merasa
Islam seharusnya menoleransi tafsir beragam dari ajarannya. Mayoritas
(54 persen) menjawab ya, sementara 44 persen berkata hanya ada satu
tafsir yang benar mengenai Islam.

Dengan pencabutan pelarangan era Suharto atas organisasi dan ekspresi
keagamaan, ada sejumlah tuntutan publik oleh sekelompok kecil Muslim
yang menginginkan pembentukan sebuah Negara Islam. Sepuluh persen atau
kurang dari seluruh Muslim di Indonesia menyokong pendirian negara Islam
atau pencantuman Piagam Jakarta di Undang-Undang Dasar. Sebagian besar
dari orang-orang ini mengejar cita-cita mereka dengan cara-cara damai,
namun sekelompok minoritas yang

vokal tak segan menggunakan pemaksaan dan mengandalkan kekerasan. Yang
termasuk kelompok ektremis yang menyokong penggunaan paksaan dan
mengandalkan kekerasan adalah Laskar Jihad (kini bubar), Front Pembela
Islam (FPI), Front Hizbullah, Laskar Mujahidin, Laskar Jundullah,
Gerakan Pemuda Islam (GPI), dan Forum Pemuda Islam Surakarta. Banyak
kaum minoritas agama lain menyatakan keprihatinan mereka atas apa yang
mereka pandang sebagai peningkatan tuntutan kelompok Muslim tertentu
untuk menerapkan hukum Syariah di negara ini.

Di provinsi paling timur Papua, umat Muslim merupakan kelompok agama
minoritas, kecuali di daerah Sorong dan Fakfak, di mana jumlah mereka
sekitar setengah dari keseluruhan penduduk. Kebanyakan etnik Papua
menjalankan ajaran Kristen dan/atau animisme. Di tahun-tahun terakhir,
perpindahan penduduk telah mengubah komposisi etnik dan keagamaan Papua.
Tibanya pendatang Muslim kadang kala menghadirkan ketegangan antara
pribumi Papua dan pendatang baru. Meskipun begitu, ketegangan ini lebih
karena masalah ekonomi daripada agama. Selama periode pelaporan ini,
hubungan antaragama secara umum baik di Papua. Namun, di bulan Mei
anggota milisi dari paling tidak sebuah desa Papua Muslim membantu
militer melakukan operasi di Dataran Tinggi Tengah di mana banyak rumah
dibakar. Bantuan ini mengancam memantik permusuhan lama antara desa-desa
yang mayoritasnya Muslim dan non-Muslim di provinsi ini. Pada awal
periode pelaporan ini, ada laporan LSM bahwa Laskar Jihad, yang
bertanggung jawab atas kematian banyak orang Kristen Maluku, hadir di
Papua dalam jumlah yang cukup banyak. Beberapa pengamat berspekulasi
bahwa militer telah membantu mendatangkan mereka ke provinsi itu. Namun,
pada bulan Juni eksodus Laskar Jihad tampaknya telah terjadi dan tidak
jelas berapa banyak, kalaupun ada, yang masih tinggal.

Ketegangan ekonomi antara penduduk setempat atau asli (yang umumnya
non-Muslim) dan pendatang baru (umumnya Muslim) adalah faktor penting
dalam insiden kekerasan antaragama dan antaretnik di Maluku, Sulawesi
Tengah, Papua, dan Kalimantan.

Perilaku sosial beberapa orang, terutama di daerah-daerah pedesaan, di
mana 70 persen penduduk tinggal, dibentuk oleh keyakinan dalam
perdukunan. Di akhir 2002, pengadilan Cianjur, Jawa Barat, menjatuhkan
hukuman penjara antara 6 sampai 10 tahun bagi 20 orang yang terbukti
membunuh seorang yang dituduh dukun santet pada bulan November 2000.

Beberapa kemajuan yang layak dicatat dalam toleransi dan kerja sama
antaragama terjadi selama periode pelaporan ini, termasuk pada waktu
Natal 2002. Dengan kecemasan yang masih tinggi akan terulangnya
kekerasan Natal 2000, banyak Muslim bergabung dengan tetangga Kristen
mereka untuk melindungi gereja dan katedral di sepanjang negara ini.
Pada paruh pertama tahun 2003, banyak orang Muslim dan Kristen di Maluku
dan Sulawesi Tengah bekerja bersama memperbaiki mesjid dan gereja. Di
Bali, di mana beberapa orang takut bahwa pengeboman 12 Oktober 2002 akan
membuat tegang hubungan antara mayoritas Hindu di pulau itu dan
minoritas Muslim, tak ada laporan mengenai kofrontasi semacam ini.
Pemimpin komunitas Muslim di kawasan Legian, Haji Agus Bambang Priyanto,
menerima pujian karena mengatur evakuasi para korban yang selamat dari
serangan tersebut. Kemudian, wakil dari semua kelompok agama yang aktif
di negara ini mengambil bagian dalam upacara penyucian yang khusyuk yang
dipimpin oleh para pemuka Hindu.

Hal yang serupa, organisasi antariman aktif bergerak selama periode
pelaporan ini, dan menarik liputan media. Di antara mereka adalah
Masyarakat Dialog Antariman (MADIA), Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia
(GANDI), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Indonesian
Committee on Religion and Pease (singkatannya ICRP juga), International
NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan Institut Studi Gender
dan Agama. GANDI bekerja untuk menentang peraturan yang dianggap
diskriminatif, terutama bagi warga etnik Cina. MADIA menyelenggarakan
seminar dan diskusi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan
sikap hormat terhadap hak asasi manusia.

Organisasi-organisasi swasta yang lain juga mempromosikan sikap hormat
terhadap kebebasan beragama. Jaringan Islam Liberal, sebuah aliansi
cendekiawan Muslim yang bertujuan merangsang debat mengenai topik-topik
Islam, menentang apa yang mereka anggap sebagai pengaruh yang kian
membesar dari fundamentalisme dengan cara partisipasi dalam dialog lewat
internet, radio, koran, dan televisi, dan mengunjungi lembaga perguruan
tinggi. Di Jawa Timur, Yayasan Averroes, sebuah kelompok pemuda Islam,
menerbitkan buku-buku dan menyelenggarakan diskusi dan seminar yang
bertujuan mempromosikan toleransi beragama dan dialog antaragama.
Anggota PMII bergabung dengan kelompok pemuda keagamaan lain, termasuk
anggota Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI); Persatuan
Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI); dan Hikma Budi, sebuah
kelompok pemuda Buddha, untuk menumbuhkembangkan toleransi beragama.

## Bagian IV: Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat mendiskusikan masalah kebebasan beragama
dengan Pemerintah Indonesia dalam konteks dialog dan kebijakannya untuk
mempromosikan hak asasi secara keseluruhan. Banyak dari diskusi ini
berfokus pada kebebasan beragama di Maluku dan Sulawesi Tengah. Staf
kedutaan di semua tingkatan sering bertemu dengan para pemuka agama dan
penganjur hak asasi dalam rangka mempromosikan rasa hormat terhadap
kebebasan beragama. Mereka juga bertemu secara teratur dengan pejabat NU
dan Muhammadiyah, dua organisasi sosial Islam terbesar di negara ini,
untuk menjelaskan kebijakan Amerika Serikat dan mendiskusikan toleransi
beragama dan masalah-masalah lain.

Pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan bagi LSM lokal dan
organisasi internasional untuk meringankan beban Pemerintah Indonesia
membantu korban kekerasan antaragama, terutama mereka yang kehilangan
tempat tinggal karena konflik. Banyak dari upaya ini melibatkan kerja
sama dengan CARE, Mercy Corps, World Vision, Church World Service,
Catholic Relief Services, International Medical Corps atau Consortium
for Assistance to Refugees Displaced in Indonesia (CARDI). Sekalipun
beberapa organisasi ini berdasarkan agama, bantuan yang diberikan tidak
bias; dengan tidak memandang agama dan asal-usul etnik saat memberikan
atau menyebarkan bantuan.

Melalui Asia Foundation, Pemerintah Amerika Serikat memberikan dana
untuk Baku Bae Maluku, sebuah LSM lokal untuk mengevaluasi upaya para
pengacara Muslim dan Kristen di Maluku untuk menyelesaikan konflik
komunal, dan membuat kajian dari peristiwa itu. Melalui Asia Foundation
juga, Pemerintah Amerika Serikat memberikan dana untuk Desantara, LSM
lokal lain, untuk memastikan perlindungan terhadap kaum minoritas agama
di Cigugur, Jawa Barat, dan mencegah konflik keagamaan di sana.

Kedutaan Besar Amerika Serikat meluaskan jangkauannya kepada komunitas
Muslim, dengan memilih belasan ulama dari lembaga Islam dan para
wartawan yang berpengaruh untuk mengunjungi Amerika Serikat dan memberi
pemirsa televisi Muslim pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang memandu
kebebasan beragama di Amerika Serikat. Kedutaan Besar Amerika Serikat
dan Yayasan Pertukaran Amerika-Indonesia terus mendukung program
perbandingan agama tingkat sarjana di Universitas Gadjah Mada di
Yogyakarta.

Diterbitkan pada 18 Desember 2003.