**Laporan Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia Negara-Negara -- 2006**

**Dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi dan Pekerja**

**8 Maret , 2006**

**INDONESIA**

Indonesia adalah negara republik yang multipartai dengan penduduk kurang
lebih 245 juta. Di tahun 2004 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden
terpilih pertama negara itu melalui pemilu yang dinilai oleh pengamat
internasional sebagai bebas dan adil. Pemilih juga memilih dua lembaga
legislatif nasional di tahun 2004: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
lembaga yang baru dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Meskipun
pemerintahan sipil memiliki pengawasan efektif atas angkatan bersenjata,
dalam beberapa hal unsur-unsur dari angkatan bersenjata bertindak
terlepas dari penguasa sipil.

Pemerintah secara umum belum mampu secara memadai menangani masalah
pelanggaran berat atas hak asasi manusia di masa lampau yang serius.
Sumber daya yang tidak memadai, kepemimpinan yang lemah, dan
keterbatasan pertanggunganjawab menjadi faktor pemicu berlanjutnya
penganiayaan yang dilakukan aparat keamanan walaupun telah mengalami
pengurangan tajam dalam frekuensi dan bobotnya dibanding pemerintahan
sebelumnya. Masalah-masalah hak asasi manusia berikut ini terjadi
sepanjang tahun: pembunuhan-pembunuhan yang melanggar hukum yang
dilakukan oleh aparat keamanan, teroris, kelompok pengacau dan massa;
penyiksaan; kondisi penjara yang keras; penahanan sewenang-wenang;
sistem peradilan yang korup; penggeledahan tanpa izin, pelanggaran
kebebasan berbicara; pembatasan atas perkumpulan yang bersifat damai,
campur tangan atas kebebasan beragama oleh pihak-pihak pribadi terkadang
dengan keterlibatan pejabat lokal, kekerasan agama antar masyarakat,
kekerasan dan penganiayaan seksual terhadap perempuanperempuan dan
anak-anak, perdagangan manusia; ketidakmampuan untuk menerapkan standar
perburuhan dan pelanggaran hak-hak pekerja, termasuk pekerja anak paksa.

Dalam setahun penerapannya, perjanjian damai Aceh yang ditanda tangani
pada 2005, terus mengalami perbaikan hukum dan perundangan. Tidak ada
penghilangan yang melanggar hukum; pengamat hak asasi manusia diberikan
akses terbuka atas propinsi tersebut, dan tahun itu ditandai dengan
terpilihnya mantan pemimpin Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai gubernur.
Pengamat domestik dan internasional menilai pemilu tersebut bebas dan
adil. Di bidang hukum pemerintah menambahkan Kong Hucu ke dalam daftar
agama yang diakui resmi; undang-undang baru memberikan hak-hak
kewarganegaraan bagi pasangan asing dari warga negara dan anak dari
perkawinan tersebut; putusan-putusan pengadilan menerapkan undang-undang
pers yang semakin luas daripada undang-undang pidana yang sifatnya
menghukum dalam kasus-kasus kebebasan pers; dan Mahkamah Undang-Undang
DasarDasar memutuskan b ahwa pasal penghinaan terhadap presiden dan
wakil presiden dalam hukum pidana bertentangan denga Undang-undang
DasarUndang-Undang Dasar.

**PENGHORMATAN ATAS HAK ASASI MANUSIA**

**Bagian 1 Penghormatan atas Integritas Pribadi, Termasuk Kebebasan
dari:**

**\
a. Peghilangan Nyawa yang Sewenang-wenang atau Melanggar Hukum**

Sepanjang tahun terjadi penurunan tajam dalam pembunuhan yang melanggar
hukum oleh pihak keamanan, terutama di wilayah konflik seperti Aceh dan
Papua. Meski demikian, pemerintah, di masa lalu, jarang menyelidiki
pembunuhan-pembunuhan tersebut dan biasanya tidak menuntut pertanggung
jawaban tentara dan polisi atas pembunuhan-pembunuhan dan pelanggaran
serius hak asasi manusia lainnya yang terjadi di masa lalu.

Pada tanggal 20 Januari, sejumlah tentara melepaskan tembakan ke arah
kerumunan massa di Paniai, Papua, menewaskan seorang warga Papua dan
melukai dua lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI), menurut laporan,
mengadakan penyelidikan atas insiden tersebut. Di akhir tahun tidak ada
tuntutan yang diajukan.

Pada tanggal 6 Maret, seorang pria pengendara sepeda motor tewas setelah
mencoba menghindar dari pemblokiran jalan di Peudawa, Aceh Timur. Polisi
menyatakan bahwa kematiannya diakibatkan oleh terjatuh; penduduk lokal
dan lainnya yang ada di situ juga ditembak dan terluka. Menurut laporan,
penyelidikan telah berjalan namun tidak ada hasil yang dikeluarkan pada
akhir tahun.

Pada tanggal 17 Mei, polisi di Wamena, Papua, menembak dan menewaskan
dua orang di kerumunan massa yang mencoba mencegah penangkapan atas
pejabat lokal yang dituduh melakukan korupsi. Tidak ada perkembangan
lebih lanjut di akhir tahun.

Pada tanggal 3 Juli, aparat TNI dilaporkan menembak dan menewaskan
seorang mantan anggota GAM di Keude Paya Bakong, Aceh Utara, dalam
peristiwa yang diperkirakan sebagai pertengkaran lalu lintas. Tidak ada
perkembangan baru dilaporkan di akhir tahun.

Pada tanggal 19 Agustus, Deny Lewol ditangkap polisi di Benteng, Kota
Ambon, Maluku. Menurut laporan ia dipukuli di tahanan pos polisi Benteng
dan kemudian meninggal di rumah sakit *(lihat bagian 1.c.).*

Tidak ada perkembangan yang diketahui mengenai kasus-kasus dari tahun
2005 berikut ini: insiden di bulan Januari di Bireuen, Aceh, dimana enam
orang anggota pasukan khusus TNI (Kopassus) dilaporkan membunuh dua pria
dan melukai seorang lain; insiden di bulan Januari di Nabire, Papua,
dimana aparat TNI diduga memukul penduduk Papua mengakibatkan tujuh
orang terluka serius dan satu orang, Miron Wonda, tewas; insiden di
bulan April di Kota Mulia, ibukota kabupaten Puncak Jaya, dimana polisi
menembak dan menewaskan Tolino Iban Giri serta menangkap delapan orang
lainnya; laporan bahwa aparat TNI dan anggotya polisi dari Brigade Mobil
(Brimob) menewaskan tiga tersangka pemberontak setelah menangkap mereka
dalam sebuah operasi bersama di desa Serba Jaya di daerah Aceh Jaya.

Pemerintah tidak membuat kemajuan berarti dalam mengadakan
pertanggunganjawab atas kasus-kasus pelanggaran tahun 2004 berikut:
pemukulan sampai mati atas seorang penduduk Jawa Timur oleh polisi;
pembunuhan tiga orang yang dicurigai mencoba melarikan diri dari tahanan
polisi di Sragen, Jawa Tengah; pembunuhan atas Hermansyah dan Ade
Candra, yang diduga mencoba melarikan diri dari pemeriksaan polisi di
Pekanbaru; penembakan oleh polisi di Poso yang melukai Bambang, korban
salah tuduh pelaku pembunuhan.

Pada tanggal 4 Oktober, Mahkamah Agung membatalkan vonis terhadap
Pollycarpus Budihari Priyanto yang didakwa telah meracuni hingga tewas
seorang aktivis hak asasi manusia terkemuka Munir Thalib. Mahkamah Agung
menguatkan putusan bahwa Pollycarpus bersalah untuk tuduhan yang lebih
ringan yaitu pemalsuan dokumen resmi dan menjatuhkan hukuman dua tahun
penjara. Pada tanggal 25 Desember, Pollycarpus menerima pengurangan
hukuman tiga bulan karena berkelakuan baik dan dibebaskan dari penjara
setelah mendekam selama 21 bulan. Sebuah laporan tentang kasus yang
disusun oleh Tim Pencari Fakta yang dibentuk presiden di tahun 2005
tidak dipublikasikan secara terbuka. Namun, laporan pers menyimpulkan
bahwa pembunuhan atas Munir adalah sebuah konspirasi. Laporan tersebut
juga merekomendasikan pemeriksaan atas mantan pejabat dan pejabat aktif
dari Badan Intelijen Negara serta pejabat-pejabat maskapai penerbangan
Garuda. Istri mendiang Munir di depan publik menyatakan kekecewaannya
atas keputusan Mahkamah Agung. Sebelumnya, ia telah meminta presiden
untuk membentuk tim investigasi baru dengan kekuasaan yang lebih besar
dari yang sebelumnya. Presiden Yudhoyono secara terbuka telah berjanji
bahwa pihak pemerintah akan menemukan dan mengadili mereka yang
bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Pada tanggal 29 Desember,
setelah pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, Kapolri menyatakan bahwa
polisi terus mencari bukti baru dalam kasus tersebut.

Sepanjang tahun itu Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM)
menyelidiki pembunuhan yang terjadi pada tahun 1998 atas empat mahasiswa
di Universitas Trisakti dan sembilan orang pengunjuk rasa di Semanggi
dan pembunuhan tahun 1999 atas empat orang pengunjuk rasa lagi di
Semanggi; disimpulkan bahwa pembunuhan tersebut adalah pelanggaran berat
atas hak asasi manusia. Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan
kasus-kasus tersebut pada Kejaksaan Agung untuk penuntutan; namun,
Kejaksaan Agung mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengadakan tuntutan
atas kasus ini sampai DPR mengatakan kasus tersebut sebagai pelanggaran
berat atas hak asasi manusia. Di bulan Februari, Ketua DPR Agung Laksono
mengatakan tidak akan mempertimbangkan ulang keputusan DPR tahun 2001
yang menyatakan bahwa kasus-kasus tersebut bukanlah pelanggaran berat
atas hak asasi manusia.

Pada Agustus 2005 pemerintah Indonesia dan Timor Timur membentuk Komisi
Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk membahas pelanggaran-pelanggaran
hak asasi manusia yang terjadi di Timor Timur tahun 1999. Mandat KKP
telah diperpanjang hingga Agustus 2007. KKP menetapkan prioritas atas 14
kasus untuk dibahas, termasuk pembunuhan di Liquica, penyerangan di
Gereja Suai, dan penembakan di rumah Mario Carrascalao (lihat bagian
1.e.)

Sepanjang tahun itu, tidak terdapat laporan tentang pembunuhan yang
diketahui dilakukan oleh GAM dan Gerakan Papua Merdeka (OPM).

Pada tahun 2005, suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi untuk
Orang Hilang dan Korban TIndak Kekerasan Aceh melaporkan bahwa GAM
membunuh tujuh orang sipil, Koalisi LSM Hak Asasi Manusia melaporkan
bahwa GAM membunuh 17 tentara sepanjang 2005. Tidak ada perkembangan
yang diketahui dari kasus ini.

Di bulan Mei 2005 pemberontak GAM diduga menembak dan menewaskan seorang
anak laki-laki berusia tujuh tahun di Kabupaten Aceh Utara dalam
penyergapan oleh pemberontak atas sebuah kendaraan yang membawa bocah
laki-laki itu. Insiden tersebut menyebabkan 10 orang termasuk tiga
tentara luka-luka. Tidak diketahui perkembangan dari kasus ini.

Tidak ada kemajuan yang diketahui menyusul kasus-kasus dari tahun 2004:
empat orang sipil ditemukan tewas di hutan dekat Peureulak, Aceh Timur;
pembunuhan atas penduduk sipil Cut Musdaifah di desa Wakheuh; dugaan
pembunuhan oleh GAM terhadap calon anggota dewan perwakilan daerah,
Muhammad Amin; dan penembakan mati seorang paramedis di Aceh Selatan.

Pada bulan Maret 2005 di Mulia, Papua, menurut kodam setempat, seorang
yang tidak diketahui identitasnya, yang dipercaya sebagai anggota OPM
menembak dan menewaskan penduduk sipil lokal Tinius Tabuni. Tidak ada
kemajuan yang diketahui dalam kasus ini.

Pada tanggal 7 November, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum
anggota OPM Anthonius Wamang penjara seumur hidup atas pembunuhan
terhadap dua orang warga negara Amerika dan seorang warga negara
Indonesia di Timika, Papua. Dua orang terdakwa lain dijatuhi hukuman
karena turut serta dalam pembunuhan dan dihukum tujuh tahun. Empat
terdakwa lain dihukum karena turut membantu dalam pembunuhan tersebut
dan dihukum 18 bulan penjara.

Pengadilan mengadili sejumlah tersangka yang terkait insiden-insiden
teroris besar. Pada 14 September, Pengadilan Negeri Denpasar, Bali
mengumumkan putusan terakhir dari empat putusan kepada pengikut kelompok
Jemaah Islamiyah (JI) atas peran mereka dalam pemboman bunuh diri pada
Oktober 2005 di Bali, yang menewaskan 19 orang dan melukai lebih dari
100 orang di daerah wisata Kuta dan Jimbaran. Pengadilan Bali
menggunakan Undang-undang Anti-terorisme tahun 2003 dan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana untuk menjatuhkan hukuman atas bermacam
dakwaan mulai dari perakitan bahan peledak yang berkaitan dengan
serangan sampai menyembunyikan tersangka otak pemboman, Noordin Top,
serta memberi fasilitas penggunaan internet baginya untuk menyebarkan
ideologi kekerasan kelompok itu. Hukuman terberat dijatuhkan kepada
Mohammad Cholily (18 tahun) dan Anif Solchanudin (15 tahun) yang
masing-masing melebihi tuntutaqn jaksa. Pengadilan menjatuhkan hukuman
pada Abdul Aziz dan Widiyarto dua tahun lebih ringan dari 10 tahun yang
dituntut jaksa. Setelah putusan, penasehat hukum Cholily, Solchanuddin,
dan Widiyarto mengajukan banding yang kemudian dicabut kembali atas
keinginan para terpidana.

Pada tanggal 6 Desember, penasehat hukum ketiga terpidana bom Bali tahun
2002, Amrozi, Ali Ghufron (alias Mukhlas), dan Imam Samudra, mengajukan
peninjauan kembali atas hukuman mereka. Para penasehat hukum beralasan
bahwa undang-undang anti-terorisme tahun 2003 yang disahkan setelah
pemboman dan yang dipakai untuk menghukum para pelaku pemboman tidak
bisa berlaku surut. Pada akhir tahun, peninjauan kembali sedang
berjalan.

Pada tanggal 13 Desember, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman
pada Ahmed Arif Hermansyah tiga tahun penjara karena menyembunyikan
bahan peledak yang digunakan pada pemboman 2004 atas Kedubes Australia
di Jakarta yang menewaskan 10 orang dan melukai lebih dari 150 orang.

Pada tanggal 21 Desember, Mahkamah Agung membatalkan putusan
permufakatan jahat terkait pemboman Bali tahun 2002 terhadap pemimpin
spiritual JI Abu Bakar Ba'asyir.. Setelah saksi kunci menarik
pernyataannya bahwa Ba'asyir telah menghadiri pertemuan-pertemuan dimana
pemboman tersebut dibahas, pengadilan memutuskan bahwa tidak cukup bukti
untuk mempertahankan hukuman Ba'asyir. Ba'asyir telah selesai menjalani
masa hukumannya.

Pengadilan terus melakukan penuntutan terkait pengeboman hotel Marriott
tahun 2003 yang menewaskan 12 orang. Pada tanggal 1 Mei, Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman atas Muhammad Iqbal (alias
Bayhaqi) empat tahun penjara untuk membantu para teroris dan
penyelundupan senjata; Abdullah Sunata (alias Arman) dihukum tujuh tahun
penjara karena membiayai teroris dan menyembunyikan informasi tentang
Noordin Top; Joni Ahmad Fauzani dan Joko Sumanto terbukti bersalah
membantu menyembunyikan Top dan menerima hukuman empat tahun.

Konflik agama dan etnis di Sulawesi Tengah tahun itu berkurang. Jumlah
pembunuhan turun dari 37 di tahun 2005 menjadi delapan, dan jumlah
korban luka-luka disebabkan serangan karena alasan agama dan etnis turun
dari 104 ke tiga. Kapolda baru dan tambahan 1000 aparat polisi
memulihkan keamanansehingga kekerasan berkurang di propinsi tersebut.

Pada tanggal 25 Januari, Kapolres Poso berhasil selamat dari serangan
penembakan oleh seseorang yang mengendari sepeda motor dimana sebutir
peluru nyaris mengenai kepalanya. Pada tanggal 6 September, seorang pria
berusia 50 tahun tewas ketika sebuah bom meledak di Desa Tangkura di
Kecamatan Poso Pesisir. Pada tanggal 9 September, sebuah bom meledak di
Kawua, Poso Selatan, menewaskan satu orang. Tidak ada penangkapan. Pada
tanggal 1 Oktober, seorang perempuan beragama Kristen ditusuk dan tewas
ketika sedang menumpang kendaraan umum melalui daerah mayoritas Muslim
di Kota Poso. Pada tanggal 16 Oktober, seorang tak dikenal menembak dan
menewaskan Pendeta Irianto Kongkoli di Palu, Sulawesi Tengah. Polisi
masih menyelidiki namun pada akhir tahun tidak ada yang ditangkap.

Pemerintah dan polisi terus mengalami kemajuan dalam penanganan
konflik-konflik di Sulawesi Tengah dan Maluku. Polisi melakukan upaya
keras dalam menyelidiki, menangkap dan melakukan penuntutan terhadap
mereka yang terlibat tindak kekerasan. Pada tanggal 8 Mei, kepolisian
daerah menangkap dua pria, Hasanuddin dan Taufik, yang dipercaya sebagai
pelaku pemenggalan kepala tiga siswi Kristen dekat Poso pada tanggal 25
Oktober. Taufik mengaku turut berperan dalam pemenggalan-pemenggalan
serta pembunuhan atas Helmi Tobiling pada tahun 2004. Di akhir tahun
Taufik sedang menunggu proses persidangan. Berdasarkan informasi yang
diberikan Hasannudin dan Taufik, polisi menangkap lima orang lagi
tersangka sejumlah tindak kriminal yang pernah dilakukan selama beberapa
tahun terakhir: Jendra (alias Asrudin), Irwanto Irano, Lilik Purwanto
(alias Haris), Nano Maryono, dan Abdul Muis di Toli-toli, Sulawesi
Tengah. Kepolisian memberikan rekaman video pada media lokal dimana
Hasanuddin, Purwanto, Jendra, dan Irano mengakui perbuatan pemenggalan
kepala tiga siswi dan menyebut dua lagi anggota komplotannya. Dalam
video yang sama Irano juga mengakui ambil bagian dalam pemboman atas
Pasar Tentena tahun 2005 juga pemboman Gereja Immanuel pada tahun 2004.
Lilik Purwanto mengakui pembunuhan atas jaksa Poso Ferry Silalahi dan
Pendeta Susianti Tinulele serta pemboman atas Gereja Imannuel dan Gereja
Protestan Anugerah Sulawesi Tengah tahun 2004. Di akhir tahun Purwanto
maupun Irano belum dituntut atas tindak kejahatan tersebut.

Pada bulan November 2005 polisi menangkap empat orang pria, Parlin,
Nurdin, Arsam dan Alfitzar, sehubungan dengan pemenggalan kepala seorang
gadis Muslim di Palu. Di akhir tahun keempatnya telah dinyatakan
bersalah atas keterlibatan dalam pembunuhan tersebut.

Pada tanggal 22 September, Fabianus Tibo, Dominggus da Silva, dan
Marianus Riwu dihukum mati atas peran serta mereka sehubungan dengan
kekerasan sektarian di Poso pada tahun 2000 dan pembunuhan atas 191
Muslim di sebuah sekolah. Hukuman mati tersebut berbuntut dengan
kekerasan di daerah-daerah Flores dan Timor Barat, Propinsi Nusa
Tenggara dan di Sulawesi Tengah. Di Flores, 3000 orang melakukan
huru-hara dan membakar setidaknya tiga bangunan pemerintah. Di Kefamanu
dan Atambua, Timor Barat, sekitar 3000 sampai 5000 orang mengamuk,
menghancurkan bangunan pemerintah, rumah dan kendaraan. Di Sulawesi
Tengah, pada hari pelaksanaan hukuman mati dua orang Muslim, Arham
Badaruddin dan Rendi Rahman, ditarik dari mobilnya dan dibunuh ketika
sedang melintasi Taripa, sebuah kampung yang dihuni oleh mayoritas
Kristen. Menurut kepolisian setempat, hasil otopsi menyatakan pria-pria
tersebut dipukuli dengan benda tumpul sampai mati. Polisi menahan 17
orang atas keikutsertaan mereka dalam pembunuhan tersebut, semuanya
mengakui keterlibatan mereka. Para tersangka mengatakan pada polisi
bahwa para korban dibunuh karena hukuman mati atas Tibo, Riwu dan Da
Silva.\
\
Di akhir tahun, para tersangka sedang menunggu proses pengadilan.
Beberapa insiden lain terjadi setelah hukuman mati tersebut, termasuk
tiga pemboman ringan, serangan baik kepada umat Muslim maupun Kristen
dan sebuah serangan atas kepala kepolisian Sulawesi Tengah yang
berakibat atas kerusuhan massal dan pengrusakan atas helikopter milik
polisi oleh 5000 orang. Kepolisian terus menyelidiki tuduhan terdakwa
pembunuhan Fabianus Tibo bahwa 16 orang Kristen lain yang mengotaki
kekerasan di Sulawesi Tengah. Pada bulan April kepolisian Sulawesi
Tengah kembali meminta keterangan terhadap 10 dari 16 nama yang diajukan
Tibo.

Propinsi Maluku mengalami penurunan besar dalam ketegangan antar agama
dan etnis selama tahun itu, dan para pemimpin agama sering bertemu dan
secara terbuka membahas peristiwa-peristiwa lokal serta bekerja sama
dalam menjaga perdamaian dan keamanan di propinsi tersebut. Sepanjang
tahun itu empat pembunuhan dan dua korban luka akibat serangan kekerasan
terjadi di Propinsi Maluku; di tahun 2005 dilaporkan terjadi empat
pembunuhan dan 13 luka-luka.

Pada bulan Februari Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan hukuman penjara
seumur hidup kepada Ongen Pattimura dan 15 tahun penjara kepada Muthalib
Patty atas peran mereka dalam pembunuhan dua orang dan melukai dua orang
lainnya pada penyerangan bulan Februari 2005 atas Club Karaoke "Villa"
di Hative Besar, Ambon. Pengadilan negeri Ambon juga menghukum Syamsudin
(alias Fatur atau Andi) seumur hidup atas perannya dalam merencanakan
penyerangan tersebut.

Pada tanggal 26 April, pengadilan negeri Ambon menghukum Zainuddin Nasir
20 tahun penjara atas perannya dalam penyerangan tahun 2004 di desa
Wamkana di Pulau Buru, dimana para penyerang menembaki desa tersebut
dari sebuah speedboat, menewaskan tiga orang dan melukai empat orang.

Pada 12 September, Pengadilan Negeri Ambon menghukum Syarif Tarabubun 15
tahun penjara atas keterlibatannya dalam penyerangan "Villa". Polisi
sebenarnya pada bulan November 2005 menangkap Tarabubun yang seorang
anggota kepolisian sebagai tersangka sejumlah tindakan terorisme,
termasuk pembunuhan-pembunuhan di Wamkana pada bulan Maret 2005,
penyerangan atas Klub Karaoke "Villa" bulan Februari 2005, dan
penyerangan di bulan Mei 2005 atas pos komando operasi Brimob di desa
Loki, Kecamatan Piru di Pulau Seram Barat, Propinsi Maluku yang
menewaskan tujuh orang termasuk lima orang polisi.

Sepanjang tahun itu pengadilan negeri Ambon mempidana tiga orang atas
peran serta mereka dalam serangkaian penyerangan di tahun 2004 dan 2005.
Pada tanggal 13 Februari, pengadilan menjatuhi hukuman mati pada Asep
Djaja atas keterlibatannya pada penyerangan ke Wamkana pada bulan Mei
2004 dan penyerangan ke Loki bulan Mei 2005. Pada tingkat banding
hukuman itu kemudian dikurangi menjadi penjara seumur hidup. Pengadilan
juga menjatuhi hukuman penjara sembilan tahun bagi Nazaruddin Mochtar
(alias Abu Gar) atas keterlibatannya dalam penyerangan Loki. Pada
tanggal 13 April, pengadilan memutuskan Abdullah Umamit bersalah atas
keterlibatannya dalam penyerangan ke Loki dan penyerangan dengan granat
ke Batu Merah tahun 2004 yang melukai lima orang di perumahan umat
Muslim. Insiden tersebut menyebabkan penduduk Muslim menyerang sebuah
bis pada bulan Maret 2005, menewaskan empat orang dan melukai 14 orang
penumpang beragama Kristen. Belum ada kemajuan dalam penyelidikan atas
penyerangan bis ini.

Pada tanggal16 Maret, pengunjuk rasa di Abepura, Propinsi Papua,
membunuh tiga orang polisi dan seorang sersan angkatan udara. Menurut
laporan Persatuan Gereja-gereja Papua, seorang sipil, Jeni\
Hisage telah ditembak, dipukuli dan dibunuh oleh polisi setelah
kerusuhan tersebut.

**b. Penghilangan**

Di masa lalu, Provinsi Aceh adalah tempat kejadian sejumlah peristiwa
penghilangan. Selama tahun lalu tidak terjadi penghilangan yang
diketahui di Aceh. Pada tanggal 6 November, dalam pidatonya di Aceh,
Panglima TNI mengatakan bahwa TNI tidak lagi melakukan penculikan.
Pemerintah melaporkan sedikit kemajuan dalam pertanggunganjawaban atas
orang-orang yang hilang di tahun-tahun sebelumnya atau menghukum mereka
yang bertanggung jawab atas penghilangan tersebut.

Selama 2005, menurut Koalisi LSM Hak Asasi Manusia, sebanyak 31 penduduk
sipil dan seorang anggota GAM telah diculik di Aceh; 46 penduduk sipil
dan empat orang anggota GAM dilaporkan diculik pada tahun 2004. Pihak
keamanan dikait-kaitkan dalam sebagian dari penghilangan-penghilangan
tersebut.

Belum ada kemajuan yang jelas dalam kasus tahun 2004 tentang seorang
remaja pria usia 16 tahun yang terluka yang diduga ditahan oleh polisi,
atau pada kasus-kasus Mukhlis dan Zulfikar, anggota LSM lokal Mata
Rantai Pembangunan Masyarakat. Tidak diketahui perkembangan yang jelas
mengenai penghilangan-penghilangan di tahun 2004 atas guru-guru sekolah
dasar Muhammad Amin Alwi dan Hasballah, yang diambil paksa oleh 10 orang
bersenjata dengan pakaian seragam militer di kabupaten Nagan Raya.

Pada bulan Februari 2005 para anggota GAM diduga menculik empat orang,
termasuk seorang bocah berusia delapan tahun dan meminta tebusan.
Keberadaan mereka masih tidak diketahui pada akhir tahun.

Pada tahun 2004 seorang pendeta Pantekosta Jokran Hardi Ratu (alias
Jarok Ratu) diculik dari Pulau Buru Selatan, Propinsi Maluku. Abdullah
Umamit, yang sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup atas
keterlibatannya dalam penyerangan ke Loki (lihat bagian 1.a.), juga
didakwa atas penculikan pendeta Ratu. Umamit mengakui dalam laporan
penyelidikan bahwa ia menculik dan membunuh pendeta tersebut dan
kemudian membuang mayatnya ke laut.

Pada tanggal 30 September, tim ad hoc Komnas HAM menyerahkan pada
Kejaksaan Agung hasil penyelidikan mereka atas penculikan tahun 1998
atas 12 -- 14 aktivis pro demokrasi; temuan tersebut sebelumnya telah
diumumkan ke publik pada bulan September 2005. Walaupun mengalami
penolakan untuk bekerja sama dari aparat militer dalam penyelidikan
tersebut, Komnas HAM menyimpulkan bahwa semua korban yang masih hilang
telah tewas dan mengidentifikasi para tersangka untuk penyelidikan resmi
tanpa mempublikasikan nama mereka kepada publik. Sepanjang tahun lalu,
Kejaksaan Agung tidak mengambil tindakan apa-apa, dengan alasan tidak
bisa menuntut perbuatan-perbutan kriminal ini tanpa pernyataan DPR bahwa
perbuatan-perbuatan tersebut adalah pelanggaran berat atas hak asasi
manusia **(lihat bagian 1.a.)**

**c. Penyiksaan dan Kekejaman, Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya, atau
Perlakuan Merendahkan Martabat atau Hukuman.**

Undang-Undang DasarUndang-undang Dasar menyatakan bahwa tiap orang
berhak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan
merendahkan martabat. Menurut hukum adalah suatu kejahatan yang dapat
dikenakan hukuman penjara sampai empat tahun terhadap pejabat yang
menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memperoleh pengakuan; namun,
aparat penegak hukum secara luas mengabaikan undang-undang tersebut.
Pasukan keamanan terus menggunakan siksaan dan berbagai bentuk
penganiayaan lain. Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menghukum
aparat keamanan yang melakukan tindakan-tindakan penyiksaan. Sepanjang
tahun itu pengunaan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka
paling jelas terlihat di Papua. Penyiksaan terkadang digunakan untuk
memperoleh pengakuan, menghukum tersangka, dan mencari informasi yang
melibatkan orang lain dalam kegiatan kriminal. Pihak keamanan juga
diduga menggunakan penyiksaan

untuk memeras uang penduduk desa. Angka yang bisa dipercaya tentang
jumlah penyiksaan yang terjadi selama tahun itu sulit didapat.
Penyiksaan dan penganiayaan lain termasuk pemukulan secara random,
penggigitan, pencambukan, penyayatan dan pembakaran.

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) keuskupan Jayapura melaporkan
bahwa polisi menangkap lebih dari 20 warga Papua menyusul insiden
Abepura tanggal 16 Maret, dimana tiga anggota polisi dan seorang sersan
angkatan udara terbunuh (lihat bagian 1.a. dan 2.b.). Staf SPKK
mengunjungi para tahanan dan melaporkan tanda-tanda yang jelas terlihat
dari penganiayaan pada wajah para tahanan.

Pada tanggal 28 Agustus seorang anggota polisi bernama Novril memukul
seorang terdakwa insiden Abepura, Nelson Rumbiak, di depan Penjara
Abepura (lihat bagian 2.b.). Novril sedang mengawal Rumbiak dari
Pengadilan Negeri Jayapura dimana Rumbiak membuat pernyataan bahwa
polisi telah memukul dia dan beberapa lainnya setelah insiden 16 Maret.
Komisi disiplin kepolisian Jayapura menghukum Novril 21 hari tahanan.

Koalisi LSM Hak Asasi Manusia Propinsi Aceh melaporkan 17 kasus
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pasukan keamanan terhadap
penduduk sipil dan dua kasus atas bekas anggota GAM sepanjang tahun,
dibandingkan dengan kekerasan atas 80 hak-hak penduduk sipil di tahun
2005. Pada September 2004 Human Rights Watch (HRW) melaporkan tindak
penganiayaan yang tersebar luas atas tahanan di Aceh oleh pihak
keamanan. Pemerintah mengumumkan akan mengadakan penyelidikan atas
tuduhan-tuduhan tersebut; namun tidak ada kejelasan soal itu.

Pada tanggal 20 Januari, anggota keamanan melepaskan tembakan pada
sekelompok pengunjuk rasa di luar pos polisi di Kabupaten Paniai,
Propinsi Papua, menewaskan satu orang dan melukai dua orang lainnya
**(lihat bagian 1.a.)**

Setelah insiden tanggal 17 Mei di Wamena, Papua, dimana polisi membunuh
dua orang dari massa yang berusaha mencegah penangkapan atas seorang
pejabat setempat (lihat bagian 1.a.), polisi diduga menahan lebih dari
100 orang penduduk desa, termasuk perempuan dan anak-anak, dan menyuruh
mereka duduk di bawah panas matahari di depan pos polisi selama hampir
empat jam.

Sepanjang tahun ini pemerintah melaporkan tidak ada kemajuan dalam upaya
penuntutan atas mereka yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan
penyiksaan yang dilakukan di Aceh di tahun-tahun silam, termasuk
kasus-kasus yang dirinci dalam laporan-laporan dari HRW dan Amnesty
International (AI)

Sepanjang tahun ini 15 orang dicambuk di depan publik di Aceh atas
pelanggaran Syariah (hukum Islam) seperti berjudi, minum alkohol, dan
berada sendirian bersama lawan jenis yang tidak ada hubungan darah. Ini
meruapakan sebuah penurunan tajam dari tahun 2005 dimana sedikitnya 88
orang dihukum cambuk **(lihat bagian 2.c.).**

**\
**Aparat militer dan anggota polisi bertanggung jawab atas penganiayaan
dan tindakan kejam lainnya selama masa penyusunan laporan. Pada bulan
Maret Rosidi dari Ra'ab, Jawa Timur, ditangkap dan dituduh menjalankan
judi gelap. Menurut kepala desa, Rosidi berada dalam keadaan sehat waktu
ia dibawa ke kantor polisi. Setelah mengalami pemukulan berat, ia
dilarikan ke rumah sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Pada tanggal 27 Maret
kepolisian Probolinggo menangkap tiga anggota polisi yang dituduh
melakukan pemukulan. Pada akhir tahun tidak ada rincian atas hukumannya.

Tanggal 19 Agustus, Deny Lewol ditangkap polisi di Benteng, Kota Ambon,
Maluku. Ia dipukuli di dalam tahanan di pos polisi Benteng dan meninggal
di rumah sakit. Sekelompok orang selanjutnya menyerang dan menghancurkan
pos polisi Benteng. Massa berjumlah ratusan membawa jenasahnya kepada
polisi sebagai protes. Pada tanggal 20 Agustus, kepolisian propinsi
Maluku menahan dan mendakwa tiga anggota intelijen kepolisian propinsi
Maluku (Luis Nusamara, Albert Wattimena, Raders Ralahalu) dan seorang
warga sipil, Robert Latuheru atas kematian tersebut. Di akhir tahun
mereka sedang menunggu proses pengadilan.

Tidak ada tindakan disipliner yang diketahui telah diambil atas
penyerangan bulan September 2005 oleh sekelompok anggota Brimob ke Kampu
Pisa, Maluku Utara, yang melukai 12 orang. Wakil Komandan Kesatuan
Brimob Maluku Utara berjanji akan menghukum para penyerang.

Pada tanggal 16 Januari, pengadilan militer Makassar menjatuhi tiga
anggota tentara angkatan darat dengan hukuman 10 minggu penjara dan
denda masing-masing \$0.55 (Rp 5000) atas keterlibatan mereka pada
penyerangan bulan November 2005 ke desa Banrimanurung di Sulawesi
Selatan. Penyelidik dari polisi militer Makassar menemukan bahwa 25
tentara terlibat dalam penyerangan itu yang melukai tiga orang dan
menghancurkan 50 rumah, empat mobil dan tiga sepeda motor. Penyerangan
dipicu oleh insiden pada minggu sebelumnya dimana penduduk kampung
memukul seorang tentara.

Pada tanggal 20 Agustus, Subiyanto, anggota polisi dari kepolisian
sektor Probolinggo, memukul dan menendang Rian Amarullah yang berusia
lima tahun. Amarullah harus mendapat perawatan di rumah sakit akibat
luka-lukanya. Menurut sumber dalam unit kepolisian, Subiyanto sedang
dalam keadaan mabuk dan memukul tiga pria lain yang menyaksikan insiden
tersebut. Kepolisian Probolinggo menangkap Subiyanto. Pada tanggal 23
Agustus, Subiyanto dilaporkan melakukan bunuh diri dengan menggantung
diri dalam selnya. Di Poso pada November 2005 dua orang siswi, Ivon
Nathalia dan Siti Nuraini ditembak saat berjalan di jalanan. Mereka
memberi pernyataan bahwa salah seorang pelakunya adalah seorang sersan
dari kepolisian Poso. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Oegroseno
membentuk satuan kerja khusus untuk menyelidiki insiden tersebut dan
insiden-insiden penembakan lainnya yang terjadi di Sulawesi Tengah, yang
kemungkinan melibatkan anggota kepolisian. Pada tanggal10 April,
kepolisian daerah Sulawesi Tengah menangkap seorang sersan polisi atas
penembakan terhadap kedua siswi tersebut. Di akhir tahun, tidak ada
informasi lebih lanjut yang tersedia tentang investigasi tersebut.

Tidak ada laporan tentang perkembangan penyelidikan kasus tahun 2004
dimana sejumlah anggota TNI di Kampung Meureu Baro-Indrapuri yang
memperkosa seorang gadis berusia 16 tahun berulang kali selama beberapa
bulan hingga gadis itu hamil.

Pada tanggal 24 Maret, Hendra Saputra, seorang taruna Akademi Kepolisian
di Semarang dipukuli, ditendangi dan disetrum aliran listrik oleh lima
orang taruna Akpol senior pada acara perploncoan.\
\
Akibatnya, ia mengalami cedera otak serius. Kelima taruna tersebut tidak
diskors dari akademi polisi dan kelangsungan tugas-tugas di akademi
polisi membuat sidang pengadilan ditunda hingga Desember. Pengadilan
belum mencapai keputusan pada akhir tahun.

Massa menjalankan peradilan massa, namun angka statistik yang bisa
dipercaya tentang tindakan-tindakan yang demikian tidak tersedia.
Insiden pencurian atau diduga melakukan pencurian memicu banyak insiden
seperti itu. Pada tanggal 6 september, di Jakarta Barat, massa memukuli
seorang pria yang mencoba mencuri telepon genggam seorang perempuan
hingga salah satu mata pria tersebut menjadi buta. Polisi berhasil
menyelamatkannya sebelum sempat dibakar hidup-hidup.

**Kondisi Penjara dan Rumah Tahanan**

Kondisi di 365 penjara dan rumah tahanan di negara ini sangat buruk, dan
kelebihan kapasitas terjadi dimana-mana. Tingkat hunian seringkali dua
atau tiga kali melebihi batas kapasitas. Penjaga secara teratur
memperlakukan tahanan secara tidak baik dan memeras uang dari mereka.
Terdapat laporan dari mana-mana bahwa pemerintah tidak menyediakan cukup
makanan bagi tahanan, dan anggota keluarga seringkali membawakan makanan
untuk menambah makanan kerabatnya tersebut. Anggota keluarga melaporkan
bahwa petugas penjara seringkali meminta uang agar anggota keluarga
diperbolehkan menjenguk tahanan. Tahanan yang tidak bisa dikendalikan
disekap di tempat tahanan terpencil hingga enam hari dengan makanan nasi
dan air.

Orang kaya dan terpandang memiliki akses bagi perlakuan yang lebih baik
di penjara. Tahanan paling terkenal di negara itu, Hutomo "Tommy"
Suharto, putra mantan presiden Suharto, dilaporkan meninggalkan sel
tahanannya di jawa Tengah setiap bulan dengan helikopter dan tinggal di
hotel mewah saat dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto
karena tumor jinak di belakang matanya.\
\
Pada 2002 Pengadilan Negeri Jawa Tengah menjatuhkan hukuman 15 tahun
penjara bagi Tommy karena membayar dua orang untuk membunuh Hakim Agung
Syaifuddin Kartasasmita, yang telah menghukumnya atas tindakan korupsi.
Pada tingkat banding, Mahkamah Agung mengurangi hukumannya menjadi 10
tahun. Saat menjalani hukuman, Tommy menerima remisi reguler antara enam
bulan dan satu tahun untuk "kelakuan baik", dan ia dibebaskan bersyarat
pada tanggal 30 Oktober.

Kebanyakan anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan berat menjalani
masa hukumannya di penjara anak-anak. Namun, pada saat penangkapan dan
persidangan, pemerintah menahan anak-anak di rumah tahanan bersama orang
dewasa (lihat bagian 5). Secara teoritis, penjara menahan mereka yang
telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, sementara rumah tahanan menahan
mereka yang sedang menunggu pengadilan; namun, pada prakteknya, tahanan
sebelum disidang seringkali ditahan bersama dengan tahanan yang sudah
dihukum.

Tidak ada pembatasan resmi untuk kunjungan penjara oleh pemantau hak
asasi manusia, dan petugas penjara memberikan tingkat akses yang
berbeda-beda, termasuk bagi Komite Internasional Palang Merah.

**d. Penangkapan atau Penahanan Sewenang-wenang**

Undang-undang memiliki ketentuan yang melarang penangkapan dan penahanan
sewenang-wenang namun tidak memiliki mekanisme penegakan yang memadai,
dan pihak berwajib senantiasa melanggarnya. Hukum memberikan para
tahanan hak untuk segera memberitahu keluarga mereka dan menjelaskan
bahwa surat izin penangkapan harus diberikan saat penangkapan.
Pengecualian diperbolehkan jika, misalnya, seorang tersangka tertangkap
ketika sedang melakukan tindak kejahatan. Undang-undang mengizinkan
penyelidik menerbitkan surat izin, namun seringkali penguasa melakukan
penangkapan tanpa surat izin.

**Peran Polisi dan Aparat Keamanan**

Presiden menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan
persetujuan DPR. Kapolri melapor pada presiden tapi bukan merupakan
anggota penuh kabinet. Kepolisian nasional memiliki kurang lebih 250.000
anggota yang ditempatkan di 33 propinsi. Kepolisian menerapkan hirarki
terpusat, dan kesatuan yang ditempatkan di suatu daerah secara formal
melapor pada markas pusatnya alih-alih ke pemda setempat. Pihak militer
bertanggung jawab atas pertahanan eksternal tapi juga punya tanggung
jawab sampingan untuk mendukung kepolisian dalam tanggung jawab keamanan
dalam negeri. Di Aceh, polisi Syariah, sebuah lembaga tingkat propinsi
bertanggung jawab dalam menegakkan hukum Syariah.

Sepanjang tahun ini LSM-LSM internasional mencatat adanya kemajuan dalam
tingkat profesionalisme polisi dalam memerangi kejahatan dan peningkatan
penekanan dalam etika penegakan hukum. Namun, secara keseluruhan,
profesionalisme polisi masih tetap rendah, demikian pula penghormatan
mereka terhadap hak asasi manusia dan efektifitas dalam penyelidikan
pelanggaran hak asasi manusia. Kekebalan hukum dan korupsi tetap menjadi
problema yang berarti. Terdapat beberapa contoh dimana kepolisian gagal
menangani masalah-masalah kekerasan massa. Polisi sudah biasa meminta
uang suap, berkisar dari uang sogok untuk pelanggaran kecil lalu lintas
ke suap besar dalam investigasi kriminal. Dari Januari hingga Oktober,
dilaporkan bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menyelidiki
5.486 anggota polisi, termasuk pejabat-pejabat tingkat tinggi, di
seluruh negeri, yang berakibat pada 240 pemecatan. Hukuman lain beragam
dari penurunan pangkat hingga hukuman pidana.

Pada bulan Agustus Propam memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan Brigadir Jenderal Edhy Susilo dicabut dari jabatannya
setelah menjalani sidang kode etik disiplin tentang tuntutan pelecehan
seksual. Pada tanggal16 September, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Timur, Inspektur Jenderal Djosua Sitompul dicabut dari jabatannya atas
dugaan keterlibatan dalam pembalakan liar.

Pada tanggal 26 September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan
Brigadir Jenderal Ismoko bersalah menerima suap dan menghukumnya 20
bulan dalam penjara. Pada kasus yang sama, Komisaris Jenderal Suyitno
Landung, mantan kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) dan
instruktur pada Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) ditangkap pada
bulan Desember 2005 atas dugaan menerima suap. Pada 10 Oktober, Landung
dijatuhi hukuman penjara 18 bulan. Dia adalah anggota polisi dengan
pangkat tertinggi yang dipenjara karena korupsi.

Pada tanggal 4 Desember, Komisaris Besar Erick Bismo, Wakil Kepala
Polres Rembang, Jawa Tengah, dicopot jabatannya karena dugaan
penganiyaan terhadap 26 orang bawahannya.

**Penangkapan dan Penahanan**

Seorang tersangka dimungkinkan untuk mempertanyakan keabsahan
penangkapan dan penahanannya dalam sidang praperadilan dan bisa menuntut
kompensasi bila salah ditahan; namun tersangka jarang memenangkan sidang
praperadilan dan hampir tidak pernah menerima kompensasi setelah
dibebaskan tanpa dakwaan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima
banding yang didasarkan pada klaim salah tangkap dan salah tahan. Hukum
membatasi waktu penahanan sebelum sidang. Polisi diperbolehkan penahanan
awal selama 20 hari, yang bisa diperpanjang hingga 60 hari; jaksa
penuntut dapat menahan tersangka selama 30 hari, dapat diperpanjangan
selama 20 hari. Jaksa penuntut bisa memperpanjang masa penahanan oleh
polisi, dan pengadilan negeri bisa menambah perpanjangang penahanan atas
tersangka oleh jaksa penuntut. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
dapat menahan seorang tersangka hingga 90 hari selama persidangan atau
banding, sementara Mahkamah Agung dapat menahan seorang tersangka selama
110 hari sementara mempertimbangkan banding. Sebagai tambahan, hukum
memperbolehkan waktu penahanan diperpanjang hingga tambahan 60 hari pada
tiap tingkat bila tersangka menghadapi kemunginan hukuman penjara
sembilan tahun atau lebih atau bila seseorang dinyatakan terganggu
mental atau fisiknya. Umumnya pihak berwenang menghormati pembatasan ini
pada prakteknya. Undang-undang antiterorisme membolehkan penyelidik
menahan seseorang yang, berdasarkan bukti-bukti awal, disangka secara
kuat melakukan atau merencanakan tindakan terorisme apapun sampai empat
bulan sebelum dakwaan harus dimasukkan.

Di wilayah konflik separatis, seperti Papua, kepolisian seringkali dan
secara sewenang-wenang menahan seseorang tanpa surat penangkapan,
dakwaan atau keputusan pengadilan. Pihak berwenang jarang melepaskan
terdakwa dengan uang jaminan, seringkali menghalangi akses ke pembela
hukum selama penyelidikan, dan membatasi dan menghalangi akses ke
bantuan hukum dari organisasi bantuan hukum pro-bono.

Setelah insiden Abepura tanggal 16 Maret dimana tiga anggota polisi
terbunuh, polisi diduga melakukan penyiksaan fisik dan menahan para
tersangka secara sewenang-wenang. Hanya satu dari orang-orang yang
ditangkap berada dalam daftar yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat
segera setelah insiden tersebut. Menurut kelompok-kelompok hak asasi
manusia, orang-orang yang ditangkap adalah campuran dari aktivis
mahasiswa dan orang-orang yang berada di situ yang tidak tahu apa-apa
dinyatakan bersalah saat interogasi tersangka lainnya **(lihat bagian
1.a., 1.e., dan 2.b.).**

**e. Penolakan Persidangan Terbuka yang Adil**

Undang-undang menjamin kemandirian peradilan. Pada prakteknya peradilan
menjadi semakin mandiri tapi acapkali masih terpengaruh oleh pihak
eksekutif, militer, kepentingan bisnis dan politisi. Mahkamah
Undang-Undang Dasar memperlihatkan kemandirian yang berarti dan, pada
beberapa kasus besar, mengeluarkan keputusan yang berlawanan dengan
pemerintah. Upah yang rendah terus mendorong terjadinya korupsi, dan
para hakim menjadi tunduk pada tekanan dari pejabat pemerintah, yang
seringkali mempengaruhi hasil kasus-kasus peradilan.

Di bawah Mahkamah Agung dijumpai pengadilan umum, agama, militer dan
tata usaha. Undang-undang memberikan hak untuk mengajukan banding.
Mahkamah Agung biasanya hanya memperhatikan penerapan hukum dari
pengadilan yang lebih rendah. Jalan lain untuk mengajukan banding adalah
proses

Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan kembali memungkinkan Mahkamah Agung
untuk memeriksa kembali kasus-kasus yang sudah diputus(termasuk oleh
Mahkamah Agung sendiri), asalkan terdapat bukti baru yang tidak ada pada
proses pengadilan sebelumnya. Setara dengan Mahkamah Agung adalah
Mahkamah Undang-Undang Dasar, yang memiliki kuasa untuk meninjau aspek
Undang-Undang DasaronalDasaronal dalam undang-undang, menyelesaikan
perselisihan antar lembaga negara, membubarkan partai politik,
menyelesaikan perselisahan tertentu dalam pemilu, dan memutuskan tuduhan
pengkhianatan dan korupsi terhadap presiden atau wakil presiden.

Pada bulan Agustus 2005 presiden melantik Komisi Yudisial dengan mandat
untuk mengajukan calon hakim agung dan mengawasi serta menjamin
integritas hakim-hakim. Dalam putusan tanggal 23 Agustus, Mahkamah
Undang-Undang DasaronDasaron membatalkan fungsi pengawasan dari Komisi
Yudisial dan menyimpulkan bahwa undang-undang yang mendasari
terbentuknya komisi tersebut tidak dengan jelas menyatakan apa yang akan
dipantau oleh badan tersebut. Dalam tahun ini, komisi tersebut menerima
sebanyak 473 laporan tentang tindakan yang dilakukan para hakim.

Lembaga yudisial secara teoritis setingkat dengan lembaga-lembaga
eksekutif dan legislatif, serta memiliki kuasa peninjauan kembali
perundangan yang disahkan oleh DPR; peraturan pemerintah dan keputusan
presiden, menteri serta gubernur. Pada prakteknya lembaga yudisial
kurang berpengaruh dibanding lembaga eksekutif dan legislatif.

Di 2,418 pengadilan negeri yang ada di negara ini, sebuah panel hakim
menyelenggarakan pengadilan dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan
pengajuan bukti-bukti, memutuskan bersalah atau tidak, dan
mempertimbangkan hukuman. Baik pembela hukum maupun jaksa penuntut dapat
mengajukan banding atas putusan-putusan. Dalam beberapa kesempatan, para
hakim membalikkan putusan terdahulu pada tingkat proses banding dan
terkadang menambah atau mengurangi hukuman.

Setelah peristiwa kerusuhan sipil di Abepura tanggal 16 maret, polisi
menangkap sebanyak 24 orang dengan tuduhan mulai dari penyerangan sampai
menghalangi petugas dalam menjalan tugas resmi; di akhir tahun 22 orang
telah dijatuhi putusan dan dihukum mulai dari empat bulan hingga 15
tahun penjara. Di akhir tahun, pengadilan atas dua orang lagi sedang
berlangsung. Para aktivis hak asasi manusia secara serius mempertanyakan
aspek keadilan dari persidangan-persidangan tersebut. Mereka mencatat
tidak adanya proses identifikasi yang tepat terhadap para tersangka oleh
polisi pada sebagian besar kasus, penyertaan bukti fisik tanpa dasar
yang kuat, serta dugaan bahwa para hakim bersikap bias terhadap para
tersangka. Komnas HAM diminta untuk mengadakan investigasi atas
persidangan-persidangan tersebut, namun, hingga akhir tahun, lembaga
tersebut belum memutuskan apakah akan mengadakan investigasi **(lihat
bagian 1.a., 1.d., dan 2.b.).**

**Prosedur Persidangan**

Undang-undang menganut asas terdakwa tidak bersalah sampai dibuktikan
bersalah. Undang-undang ini juga mengizinkan pembebasan tahanan dengan
jaminan, namun jarang digunakan di wilayah konflik separatis. Pejabat
pengadilan terkadang menerima suap sebagai imbalan untuk mengeluarkan
tersangka dari tahanan dengan jaminan. Terdakwa punya hak untuk menanyai
para saksi dan mengajukan saksi demi pembelaannya. Pengecualian
dibolehkan dalam kasus-kasus dimana jarak atau biaya dipandang terlalu
besar untuk mendatangkan saksi ke persidangan; dalam kasus demikian,
keterangan tertulis di bawah sumpah dapat digunakan. Pengadilan
membolehkan pengakuan yang diperoleh lewat paksaan, terutama di wilayah
konflik, dan terbatas pada pengajuan bukti-bukti meringankan tersangka.
Para tersangka berhak menghindarkan pemberatan dirinya sendiri dengan
menolak memberikan kesaksian, namun umumnya diwajibkan memberi kesaksian
sebelum akhir sidang. Walau demikian, pada prakteknya, tersangka selalu
menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

Hukum memberikan hak pada para tersangka untuk mendapatkan pembelaan
kuasa hukum sejak waktu penangkapan dan pada tiap tahapan pemeriksaan,
dan mengharuskan adanya penunjukkan kuasa hukum pada kasus yang
melibatkan hukuman mati atau hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Pada
kasus-kasus yang melibatkan kemungkinan hukuman lima tahun atau lebih,
hukum mengharuskan penunjukkan kuasa hukum bila tersangka tidak mampu
atau meminta pembela. Dalam teori, tersangka yang tidak mampu bisa
mendapatkan bantuan lembaga hukum swasta, dan asosiasi pengacara LSM
memberikan perwakilan hukum secara pro-bono bagi tersangka yang tidak
mampu. Contohnya, Lembaga Bantuan Hukum - PerempuanAsosiasi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan (LBH-Apik) mewakili banyak perempuanperempuan
yang tidak mampu membayar biaya kuasa hukum. Dalam banyak kasus,
prosedur perlindungan, termasuk yang mencegah pengakuan dengan paksaan,
tidak mampu menjamin persidangan yang adil.

Pada tanggal 11 Agustus, Presiden Yudhoyono menandatangani Undang-undang
Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditujukan untuk melindungi para
saksi yang bersaksi atau memberikan keterangan pada penyelidik dari
kerugian dan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan mereka. Hukum
memberikan keamanan pada para saksi dan korban, serta anggota keluarga
mereka. Di masa lalu banyak saksi-saksi enggan memberikan kesaksian di
pengadilan karena takut dikenakan tuduhan pencemaran nama baik.
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak melindungi mereka dari
tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik.

Korupsi yang menyebar luas dalam sistem hukum terus berlangsung. Suap
dan pemerasan mempengaruhi penuntutan, putusan dan penghukuman dalam
kasus-kasus perdata dan pidana yang tak terhitung jumlahnya. Pada
tanggal 3 Januari, penyelidik dari Kejagung dan Polri menahan Hakim
Herman Alossitandi setelah diduga mencoba melakukan pemerasan sebesar
\$22,000 (200 juta rupiah) dari Walter Sigalingging, seorang saksi kunci
dalam kasus suap sebesar \$34.5 juta (311 milyar rupiah) yang melibatkan
mantan kepala Jamsostek. Mahkamah Agung memerintahkan agar Pengadilan
Tinggi Jakarta membentuk dewan disipliner dan membahas kemungkinan
pembebastugasan Alossitandi. Pada tanggak 26 Juni Alossitandi dijatuhi
hukuman 4,5 tahun penjara dan denda sebesar \$22,000 (22 juta rupiah).

Pada tanggal 6 September, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum
Suparman, bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) delapan
tahun penjara dan denda sebesar \$22,000 (200 juta rupiah) karena
melakukan korupsi dan memeras saksi. Para hakim menyimpulkan bawa
Suparman menyalahgunakan wewenangnya selaku penyidik KPK untuk memeras
uang dan barang dari Tintin Surtini, seorang saksi dalam kasus korupsi.

Pada tanggal 19 Desember, Mahkamah Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa
ketentuan hukum yang membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang DasarbertentanganDasarbertentanganbertentangan dengan
Undang-undang Dasar, namun mengizinkan pengadilan tersebut melanjutkan
fungsinya selama tiga tahun lagi.

Dalam tahun ini Komisi Ombudsman Nasional melaporkan telah menerima 102
pengaduan tentang korupsi peradilan melibatkan hakim-hakim, petugas
pengadilan dan pengacara. Ini mewakili 13 persen dari seluruh pengaduan
korupsi, sebuah penurunan dari tahun 2005, dimana 36 persen dari
pengaduan berhubungan dengan korupsi peradilan. Tokoh kunci dalam sistem
peradilan tidak hanya menerima suap tapi juga mendiamkan instansi
pemerintah yang dicurigai melakukan korupsi.

Kebanyakan hakim menerima upah \$200 hingga \$256 (1.8 juta hingga 2.3
juta rupiah) per bulan, sementara seorang hakim dengan pengalaman selama
tiga puluh tahun menerima upah kurang lebih \$660 (5.94 juta rupiah) per
bulan; hakim agung menerima \$1,540 sampai \$2,640 (14 sampai 24 juta
rupiah) per bulan. Dalam tahun ini pemerintah mengeluarkan instruksi
presiden untuk menyesuaikan upah para hakim dari \$1,100 hingga 1,600
(10 sampai 15 juta rupiah) per bulan. Di akhir tahun keputusan ini belum
dilaksanakan.

Disamping sejumlah besar tentara yang disidang di pengadilan-pengadilan
hak asasi manusia, ratusan tentara berpangkat rendah dan terkadang
menengah disidang di pengadilan-pengadilan militer, termasuk pelanggaran
yang melibatkan warga sipil atau terjadi di luar waktu tugas. Bila
seorang tentara dicurigai melakukan tindak kriminal, polisi militer
menyelidiki dan memberikan temuan mereka pada jaksa penuntut militer,
yang memutuskan apakah akan menyusun perkara atau tidak. Walaupun secara
admisnistratif dikelola oleh TNI, jaksa-jaksa penuntut militer dan para
hakim bertanggung jawab pada Kejagung dan Mahkamah Agung atas penerapan
undang-undang. Namun, di bawah "sistem satu atap" yang diberlukan tahun
2004, Mahkamah Agung melakukan pengawasan administratif atas
pengadilan-pengadilan militer dan agama. Panel yang beranggotakan tiga
orang hakim militer menangani sidang sementara pengadilan tinggi militer
dan mahkamah militer menangani banding. Sejumlah warga sipil mengkritik
pendeknya masa tahanan yang dijatuhkan oleh pengadilan militer. Aparat
hukum TNI menyatakan bahwa seluruh anggota yang dihukum tiga bulan atau
lebih, tanpa mempedulikan catatan atau lamanya masa tugas mereka,
dipecat dari tugas militer.

Empat pengadilan negeri berhak mengadili pelanggaran-pelanggaran berat
atas hak asasi manusia. Hukum mengizinkan tiap pengadilan untuk memiliki
lima anggota, termasuk tiga orang hakim hak asasi manusia non karir,
yang diangkat untuk masa lima tahun. Putusan-putusan dapat dimintakan
banding ke pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dan Mahkamah Agung.
Hukum menggunakan definisi yang diakui dunia international untuk
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tanggung jawab komando,
namun hukum tidak memasukkan kejahatan-kejahatan perang sebagai
pelanggaran berat atas hak asasi manusia.

Pada bulan September 2005, dalam putusan pertamanya, pengadilan hak
asasi manusia permanen pertama Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan,
menyatakan bahwa serangan polisi di tahun 2000 atas hampir 100 korban di
Abepura, Papua, bukan merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan"
**(lihat bagian 2.b.)**. Pengadilan membatalkan semua tuntutan terhadap
Birgadir Jenderal Polisi Johny Wainal Usman dan Komisaris Besar Polisi
Daud Sihombing. Pengadilan juga menolak permintaan para korban untuk
direhabilitasi dan diberikan kompensasi. Jaksa penuntut mengajukan
banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung, yang belum mengeluarkan
keputusan apapun pada akhir tahun **(lihat bagian 1.a.)**

Pada tanggal 13 Maret, Mahkamah Agung membebaskan Noer Muis dari semua
tuntutan dan menghukum Eurico Guterres 10 tahun penjara atas tuduhan
terkait dengan kekerasan yang terjadi pada 1999 di tiga lokasi di Timor
Timur: Liquica, Dili dan Suai. Dari 18 terdakwa, hanya Guterres yang
menerima hukuman penjara. Guterres mengajukan Peninjauan Kembali dan
sidang dilakukan pada tanggal 2 Oktober. Di akhir tahun tidak ada
keputusan yang dikeluarkan. Enam dari 18 terdakwa dinyatakan bersalah di
tingkat persidangan. Pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Jakarta
membatalkan empat hukuman. Setelah itu di tahun 2004 Mahkamah Agung
membatalkan hukuman kelima.

Tahun 2005 lembaga Serious Crimes Unit (SCU) Timor Timur menuntut 391
orang untuk kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan
selama dan sesudah referendum 1999; namun, 290 dari orang-orang ini
masih bebas dan kecil kemungkinan dikembalikan ke Timor Timur untuk
menjalani persidangan. PBB mengirim Komisi Ahli ke Indonesia tahun 2005
untuk mengadakan evaluasi tentang pengadilan ad hoc Indonesia dan SCU
serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah selanjutnya untuk
memperoleh pertanggunganjawab. Komisi tersebut merekomendasikan agar
Indonesia menyidang ulang para pelaku kekerasan dalam waktu enam bulan
atau kasus-kasus tersebut disidangkan di pengadilan internasional.
Komisi tersebut juga menyertakan kemungkinan investigasi SCU luar biasa
(yang akan memperluas yurisdiksi pengadilan ke tindak kejahatan yang
dilakukan sebelum pembentukannya) bila rekomendasi-rekomendasinya tidak
dilaksanakan.

Di bulan Agustus 2005 Indonesia dan Timor Timur membentuk KKP untuk
membahas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor
Timur tahun 1999. Mandat dari KKP telah diperpanjang hingga Agustus
2007.

Pada bulan Januari dan Februari, Mahkamah Agung membebaskan Kapten
Sutrisno Mascung, Mayor Jenderal (Purn) Pranowo, dan 10 orang bawahannya
dari semua tuduhan dalam peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 dimana
puluhan dan mungkin ratusan orang ditembak dan dibunuh. Mahkamah Agung
menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok adalah kasus pidana bukan
masalah hak asasi manusia. Di tahun 2003 pengadilan hak asasi manusia ad
hoc untuk peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 mengadili 16 tersangka
termasuk Pranowo; Mayor Jenderal (Purn) Rudolf Adolf Butar-Butar; Mayor
Jenderal Sriyanto Muntrasan, Komandan Jenderal Kopassus; serta pejabat
rendah militer dan para aparat yang berada di bawah komando Kapten
Sutrisno Mascung. Semua terdakwa dihadapkan pada tuntutan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Pengadilan menghukum Butar-Butar 10 tahun penjara
dan memutuskan 13 orang lainnya bersalah dan menghukum mereka dua hingga
tiga tahun penjara. Jaksa penuntut menuntut 10 tahun penjara. Pengadilan
menetapkan Pranowo dan Muntrasan tidak bersalah. Pada bulan Juni 2005
pengadilan tinggi membatalkan semua 14 putusan hukum dan memperkuat
putusan pengadilan negeri bahwa Pranowo dan Muntrasan juga tidak
bersalah.

Di tahun 2004 Hakim Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan meresmikan
Pengadilan Syariah pertama di Aceh. Di bawah sistem tersebut, ada 19
pengadilan agama tingkat kabupaten dan satu pengadilan banding yang
menangani kasus-kasus. Pengadilan-pengadilan tersebut hanya menyidangkan
kasus yang melibatkan warga Muslim dan menggunakan aturan hukum yang
dirumuskan oleh pemerintah daerah Aceh bukan hukum pidana. Di tahun 2003
DPRD Aceh mengesahkan undang-undang yang mengizinkan hukuman cambuk
termasuk dalam jenis hukuman yang bisa diberikan oleh pengadilan Syariah
sebagai hukuman bagi orang-orang yang dinyatakan bersalah atas
perjudian, minum alkohol, atau sendirian dengan lawan jenis yang tidak
sedarah (lihat bagian 1.c. dan 2.c.).

Narapidana dan Tahanan Politik

Menurut Kesepakatan Helsinki tahun 2005 (MOU) antara Pemerintah
Indonesia dan GAM, pemerintah membebaskan narapidana dan tahanan tanpa
syarat yang disekap sehubungan dengan konflik Aceh. Pemerintah
memfasilitasi reintegrasi dari narapidana yang dibebaskan, yang
berlangsung secara damai. Pemerintah tetap menahan anggota GAM dalam
jumlah yang relatif kecil yang dinyatakan sebagai terdakwa atas
tuntutan-tuntutan kejahatan.

**Prosedur dan Pemulihan dalam Peradilan Perdata**

Korupsi tersebar luas di semua tingkatan sistem peradilan perdata. Suap,
pemerasan dan pertimbangan politik mempengaruhi hasil dari sejumlah
besar kasus-kasus perdata.

Sistem peradilan perdata dapat digunakan untuk menuntut pembayaran ganti
rugi atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Namun, korupsi dan
pengaruh politik atas sistem peradilan perdata membatasi akses para
korban akan pemulihan tersebut.

Pada tanggal 8 Desember, Mahkamah Undang-Undang Dasar memutuskan bahwa
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk pada tahun 2004
oleh DPR melanggar Undang-Undang DasarDasar (lihat bagian 4). Ketua
Mahkamah Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa tidak adanya kemajuan oleh
pemerintah dalam mengangkat anggota-anggota KKR menjadi salah satu
faktor dalam keputusannya.

**f. Campur tangan sewenang-wenang atas Privasi, Keluarga, Rumah dan
Surat Menyurat**

Hukum mengharuskan adanya surat perintah pengadilan untuk penggeledahan
kecuali pada kasus-kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi dan
korupsi. Hukum juga memperbolehkan penggeledahan tanpa surat izin dalam
keadaan "mendesak dan memaksa". Petugas keamanan terkadang memaksa masuk
ke rumah-rumah dan kantor-kantor dengan paksa. Penguasa terkadang
melakukan pengintaian atas orang-orang dan kediaman mereka serta
memantau panggilan telepon. Pejabat-pejabat yang korup terkadang
melakukan penggeledahan sewenang-wenang kepada buruh migran, terutama
perempuanperempuan, juga pencurian serta pemerasan uang di jalur khusus
yang dibuat tersendiri di bandara bagi para buruh migran yang baru
kembali.

Di bawah pengaturan otonomi khusus di Aceh, pengadilan dan polisi
Syariah telah dibentuk untuk menegakkan peraturan-peraturan daerah yang
melarang Muslim untuk minum alkohol, berdekatan dengan lawan jenis yang
tidak ada hubungan keluarga. Dalam tahun ini, polisi khusus yang
bertanggung jawab menegakkan Syariah melakukan penggeledahan tanpa surat
izin.

Di bulan Desember DPR mensahkan undang-undang yang menguatkan
persyaratan yang selama ini berlaku bahwa Kartu Tanda Penduduk Nasional,
yang harus dibawa oleh setiap warga negara, menyebutkan agama
pemegangnya. LSM-LSM menuduh bahwa ketentuan dalam KTP ini merusak
tradisi keberagaman negara dan membahayakan pemegang kartu yang
bepergian melalui wilayah-wilayah konflik antar agama.

Anggota-anggota dari enam agama resmi yang diakui pemerintah -- Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu--- hanya sedikit atau tidak
mengalami kesulitan sama sekali untuk mendapatkan kartu pengenal. Pada
tanggal 24 Februari, pemerintah mengeluarkan dekrit yang secara resmi
mengakui Konghucu dan penganut Konghucu kini dapat memperoleh KTP yang
memasukkan agama Konghucu sebagai agama mereka (lihat bagian 2.c.). Para
anggota kelompok-kelompok agama yang tidak diakui seperti Sikh atau
Baha'i tetap tidak bisa memperoleh KTP kecuali mereka setuju mengakui
diri mereka masuk dalam salah satu agama yang diakui secara resmi.
Selain itu, pejabat tingkat bawah dan kepala-kepala desa yang
bertanggung jawab menerbitkan KTP seringkali meminta uang suap atau
sengaja membuat prosesnya tidak mudah yang menyulitkan kelompok-kelompok
yang kurang beruntung, seperti pekerja-pekerja harian, kaum miskin,
pemeluk agama minoritas dan tuna wisma untuk memperoleh KTP.

Di banyak wilayah di daerah, terutama Kalimantan dan Papua, penduduk
setempat percaya bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah
mengganggu cara-cara hidup, penggunaan lahan tradisional serta
kesempatan-kesempatan ekonomis mereka. Tidak ada keluarga baru yang
bertransmigrasi atas bantuan pemerintah sejak tahun 2004. Pemerintah
terus mendukung setidaknya 71.748 kepala keluarga pindah pada
tahun-tahun sebelumnya dari wilayah-wilayah padat ke 361 daerah
terisolir dan kurang digarap di 26 propinsi.

Pemerintah menggunakan kekuasaannya, dan terkadang intimidasi, untuk
mengambil tanah untuk pembangunan proyek, seringkali tanpa ganti rugi
yang adil. Dalam kasus-kasus lain, perusahaan-perusahaan milik negara
dituduh merusak sumber daya yang menjadi gantungan hidup warga negara.
Di bulan Mei 2005 Presiden Yudhoyono menandatangani dekrit
pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum, yang membolehkan
pemerintah memperoleh tanah untuk proyek-proyek pembangunan sarana umum
bahkan apabila para pemilik tanah tidak setuju atas jumlah kompensasi.
Sejumlah LSM menyatakan bahwa dekrit tersebut memihak kepentingan
pengembang-pengembang kaya atas kerugian kaum miskin.

Sengketa tanah timbul akibat penggusuran yang tidak adil serta
penggunaan kekuatan berlebihan oleh petugas keamanan. LSM Forum Warga
Jakarta memperkirakan bahwa para petugas keamanan telah menggusur
setidaknya 6.000 orang di 13 wilayah sepanjang tahun dibanding 5.000 di
tahun 2005.

**Bagian 2 Penghormatan Atas Kebebasan Sipil, Termasuk:**

**a. Kebebasan Berbicara dan Pers**

Undang-Undang Dasar dan undang-undang memberikan kebebasan berbicara dan
kebebasan pers; namun pemerintah terkadang membatasi hak-hak ini pada
pelaksanaannya. Suatu system media yang kuat dan bebas beroperasi di
negara itu dan seringkali menyatakan beragam pandangan tanpa pembatasan.
Pada tahun ini, persidangan atas dua orang yang dituntut menggunakan
undang-undang pidana untuk pencemaran nama baik karena telah "menghina
presiden," namun di bulan Desember Mahkamah Undang-Undang DasarDasar
menyatakan bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini melanggar
Undang-Undang Dasar. Setidaknya tiga orang ditangkap karena mengibarkan
bendera separatis. Selain itu politikus dan pengusaha besar sering kali
mengajukan pengaduan pidana atau perdata terhadap wartawan yang
artikelnya dinilai menghina atau menyinggung. Pada tahun ini beberapa
wartawan berhadapan dengan ancaman atau kekerasan.

Selama tahun in terjadi debat hangat tentang usulan revisi kitab
undang-undang hukum pidana. Di antara ketentuan yang paling
kontroversial adalah yang melindungi pejabat negara dan ideologi negara
(Pancasila) dari pencemaran serta menetapkan pornografi serta
tindakan-tindakan yang dinilai bersifat pornografi sebagai kejahatan.
Revisi tersebut masih diperdebatkan di akhir tahun.

Tiga pemimpin redaksi dituntut atas kejahatan karena pernyataan atau
penghasutan permusuhan di depan umum dan penghinaan atas Islam setelah
mereka menerbitkan kartun Denmark yang kontroversial tentang Nabi
Muhammad. Akan tetapi, hanya Teguh Santosa, redaksi dari situs web
berita Rakyat Merdeka Online yang dibawa ke pengadilan. Pada tanggal 20
September, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan tuntutan kepada
Santosa dengan alasan penuntutan dalam kasus itu menggunakan argumen
hukum yang tidak kuat. Para hakim menerima argumen pembelaan pengacara
bahwa para wartawan tidak boleh disidangkan di bawah undang-undang
pidana, tetapi di bawah undang-undang pers.

Pada 28 Juni, polisi menangkap seorang mahasiswa aktivis Fahrur Rahman
karena membakar gambar-gambar presiden dan wakil presiden di sebuah
demonstrasi mahasiswa. Pada tanggal 30 Oktober, Pengadilan Negeri
Jakarta Utara menyidangkan Eggi Sudjana atas tuduhan pencemaran nama
baik karena mengkritik presiden setelah diduga menerima pemberian
mobil-mobil mewah untuk putranya dan tiga orang pembantunya dari seorang
pengusaha. Sudjana meminta Mahkamah Undang-Undang Dasar untuk meninjau
dua ketentuan dalam undang-undang pidana yang menyatakan pencemaran nama
baik presiden dan wakil presiden sebagai tindakan kriminal. Pada tanggal
7 Desember, Mahkamah Undang-Undang Dasar memutuskan bahwa kedua
ketentuan tersebut melanggar Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 28 April, polisi menangkap Popy Egenderph, Jhon Sahureka
dan Dominggus Saranamual atas keterlibatan mereka mengibarkan bendera
separatis Republik Maluku Selatan di daerah Kudamati. Popy telah menjadi
target penyelidikan polisi sejak tahun 2004 karena keterlibatannya dalam
mengkoordinir tindakan-tindakan seperti pengibaran bendera di depan
kediaman pemimpin Front Kedaulatan Maluku (FKM) Alex Manuputy tahun
2004. Polisi juga menyelidiki keterlibatan Sahureka dan Saranamual dalam
FKM.

Walaupun pemerintah tidak secara resmi membatasi wartawan-wartawan asing
bepergian ke propinsi-propinsi Papua dan Irian Jaya Barat, dalam
prakteknya pemerintah mengharap para wartawan mengajukan permohonan
melalui kementerian luar negeri atau, bila di luar negeri, melalui
Kedubes Indonesia terdekat. Pemerintah menyetujui sebagian permohonan
dan menolak yang lainnya. Sebagian wartawan pergi ke Papua tanpa izin
khusus pemerintah. Tidak ada laporan tentang pembatasan bagi wartawan
yang bepergian ke daerah-daerah yng sebelumnya merupakan wilayah konflik
di Aceh, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi.

Wartawan-wartawan mengalami kekerasan dan intimidasi dari polisi,
tentara, pejabat negara, pemberontak, penjahat, pelajar, dan warga
negara biasa. Selama tahun ini Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
mencatat setidaknya 53 tindak kekerasan terhadap para wartawan, termasuk
penyerangan fisik serta verbal dan tuntutan hukum. Seorang wartawan
terbunuh, empat menghadapi tuntutan hukum, 17 diancam, dan 31 diserang.
AJI menyimpulkan bahwa propinsi paling berbahaya bagi wartawan adalah
Jakarta (16 kasus kekerasan), Jawa Timur (tujuh kasus), dan Jawa Barat
(enam kasus). Massa dan penjahat melakukan 15 tindak kekerasan, pejabat
negara (camat, bupati, gubernur, staf menteri) dan kepolisian
masing-masing bertanggungjawab atas tujuh tindakan.

Pada tanggal 29 April, wartawan lepas Herliyanto ditemukan tewas dengan
sejumlah luka tusuk di kepala, leher, perut dan punggung di perkebunan
jati dekat desa Tarokan, Jawa Timur. Herliyanto sedang menyelidiki
tuduhan korupsi melibatkan dana pembangunan sekolah di desa Tulupari.
Polisi menyimpulkan bahwa perampokan sebagai motif namun tidak
mengatakan secara terbuka apakah pembunuhan berkaitan dengan
reportasenya.

Pada tanggal 13 Juni orang-orang tak dikenal menyerang sekelompok
wartawan dari Jakarta yang sedang bertugas di Kutai Kertanegara,
Kalimantan Timur. Para wartawan diundang oleh gubernur untuk meliput
persiapan Pekan Olahraga Nasional 2008. Polisi menangkap 10 penyerang.
Beberapa di antaranya adalah penjahat terkenal dan satu orang adalah
pimpinan suku dari Dinas Kehutanan Kutai Kertanegara.

Pada beberapa kesempatan selama tahun ini, kelompok ekstrimis, Front
Pembela Islam (FPI) berupaya membatasi kebebasan menyatakan pendapat
melalui tindak intimidasi. Pada bulan April edisi pertama majalah
Playboy Indonesia diterbitkan dan menyulut protes walaupun tidak
mengandung unsur ketelanjangan. Kepolisian menuntut empat orang model
dan pemimpin redaksi majalah tersebut dengan tuntutan hukum yang
diajukan FPI dan sebuah kelompok bernama Masyarakat Anti Pembajakan dan
Pornografi. Persidangan redaksi tersebut dimulai pada bulan Desember dan
berlangsung sepanjang akhir tahun. Pada tanggal 12 April, kurang lebih
300 aktivis FPI menyerang bangunan yang menjadi kantor majalah tersebut
hingga mengakibatkan kerusakan dan melukai dua orang petugas kepolisian.
Mereka menuntut penerbitan majalah itu dihentikan. Polisi menangkap tiga
anggota FPI. Redaksi memindahkan operasi majalah itu dari Jakarta ke
Bali.

Pada tanggal 9 Februari, Mahkamah Agung membatalkan putusan kejahatan
pencemaran nama baik tahun 2004 atas pimpinan redaksi majalah Tempo,
Bambang Harymurti dalam kasus yang bermula dari artikel yang memberi
kesan bahwa pengusaha terkemuka Tomy Winata mengambil keuntungan dari
kebakaran yang menghancurkan sebuah pasar di Jakarta. Dalam pembatalan
putusan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa undang-undang pers
harus digunakan terhadap wartawan dalam kasus pencemaran nama baik,
bukannya undang-undang pidana.

Pada tahun ini pemerintah tidak mengambil tindakan hukum atas pihak
manapun yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap
para wartawan di tahun 2004 dan 2005.

Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan undang-undang penyiaran yang
membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang netral dan menunjuk
negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menerbitkan izin
penyiaran. Pada bulan November 2005 pemerintah mengeluarkan empat
petunjuk pelaksanaan yang melarang siaran langsung progam-program dari
luar negeri yang ditayangkan secara reguler oleh stasiun domestik serta
memberikan kewenangan perizinan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi
dan Informasi. Walau beberapa stasiun masih terus menyiarkan siaran
langsung laporan berita luar negeri, yang lainnya menunda siaran-siaran
tersebut karena menaati undang-undang tadi. Undang-undang tahun 2002
tidak merinci apakah kementerian atau KPI yang menguasai penerbitan
perizinan penyiaran, jadi lembaga penyiaran terus mengajukan permohonan
kepada keduanya. Di bulan Mei baik KPI maupun koalisi LSM-LSM secara
terpisah meminta Mahkamah Agung meninjau petunjuk pelaksanaan tahun 2005
dengan alasan pelanggaran atas kebebasan media. Di akhir tahun Mahkamah
Agung belum mengeluarkan putusan atas kedua permohonan itu.

Walau ada insiden-insiden kekerasan dan intimidasi terhadap pers, para
anggota pers terus melakukan pelaporan yang agresif tentang kasus-kasus
seperti korupsi, kasus pembunuhan Munir, dan kerusakan lingkungan.
Media-media daerah semakin menjamur. Selain itu, jumlah publikasi Islam
moderat terus meningkat dalam jumlah dan popularitas.

###### Kebebasan Internet

Di bulan November, Kementrian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan
peraturan menteri pembentukan lembaga pengawas internet yang bertujuan
mencegah tindak kejahatan dunia maya di antara pengguna lokal. Di bawah
peraturan ini, kafe-kafe internet diharuskan memberikan identitas dari
para pengguna internet kepada lembaga tersebut setiap bulannya. Kominfo
menyangkal bahwa lembaga ini akan memantau kandungan situs. LSM-LSM hak
asasi manusia membentuk sebuah tim yang memantau pelaksanaan peraturan
tersebut.

Kebebasan Akademis dan Peristiwa-peristiwa Budaya

Insiden Abepura tanggal 16 Maret, dimana tiga polisi dan seorang perwira
Angkatan Udara yang sedang tidak bertugas terbunuh, terjadi di dekat
Universitas Cendrawasih. Setelah itu kepolisian melakukan sweeping atas
asrama-asrama mahasiswa untuk mencari para pelaku. Banyak mahasiswa
dilaporkan meninggalkan universitas yang terpaksa ditutup selama 10
hari.

Lembaga Sensor Film yang berada dibawah naungan pemerintah masih terus
melakukan sensor atas film-film dalam negeri dan luar negeri yang isinya
dipandang pornografi dan menyinggung agama.

Pada bulan Desember Jakarta Film Festival menayangkan film dokumenter A
Hero's Journey tentang Presiden Timor Timur dan bekas tahanan Indonesia
Xanana Gusmao. Liputan media tentang film itu terbatas. Lembaga Sensor
Film dilaporkan mencegah rencana penayangan tiga film lainnya di
festival tersebut, kesemuanya membahas topik-topik politik yang
sensitif: Timor Timur, Pemboman Bali 2002, dan konflik Aceh.

Di bulan Juli, divisi urusan perempuan FPI, FPI Mujahidah, menyatakan
bahwa keikutsertaan Putri Indonesia dalam kontes Miss Universe melanggar
ketetapan menteri pendidikan yang melarang penyelenggaraan kontes-kontes
kecantikan. FPI juga melaporkan para anggota Yayasan Putri Indonesia
kepada polisi atas keterlibatan mereka dalam pengiriman Putri Indonesia
ke kontes tersebut. Walau kasus tersebut masih terbuka, tidak ada
tuntutan yang diajukan di akhir tahun.

**Kebebasan Berkumpul Secara Damai dan Membentuk Kelompok**

Ada beberapa kesempatan dimana pihak kepolisian secara khusus
menunjukkan sikap menahan diri dalam menangani demonstrasi-demonstrasi
yang mengandung kekerasan. Misalnya, di Abepura tanggal 16 Maret, kurang
lebih 150 pengunjuk rasa, termasuk mahasiswa-mahasiswa dari Universitas
Cendrawasih, memblokir jalan-jalan di depan universitas selama dua hari,
menuntut penutupan perusahaan pertambangan Freeport yang dimiliki pihak
asing di Timika. Para pengunjuk rasa dan mahasiswa menyerang polisi dan
memukuli tiga polisi dan seorang anggota angkatan udara dengan batu
besar hingga tewas. Polisi menanggapi dengan gas air mata dan
menembakkan peluru karet ke arah massa **(lihat bagian 1.a., 1.d., dan
1.e.).**

Tanggal 3 Mei, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air dalam
menghadapi para buruh pengunjuk rasa yang telah menjebol gerbang
kompleks gedung parlemen, membakar ban dan melempati polisi dengan batu
(lihat bagian 6.b.).

Pada kejadian lain polisi tidak mengambil tindakan untuk melindungi
orang-orang yang diserang oleh massa. Pada tanggal 4 Februari, massa di
Lombok Barat menyerang rumah-rumah anggota sekte Ahmadiyah,
menghancurkan 27 rumah dan mengakibatkan 137 orang kehilangan rumah.
Tanggal 17 Maret warga di Lombok Tengah menyerang perumahan Ahmadiyah
lainnya, menghancurkan 45 tempat tinggal. Dalam masing-masing insiden,
polisi menerima informasi akan terjadi penyerangan, tapi tidak melakukan
tindakan apapun untuk mencegahnya. Di bulan Juli warga merusak sebuah
mesjid Ahmadiyah di Bogor, Jawa Barat **(lihat bagian 2.c.).**

**\
Kebebasan Membentuk Kelompok**

Hukum memberikan kebebasan untuk membentuk kelompok, dan dalam
pelaksanaannya umumnya pemerintah menghormati ketentuan tersebut. Partai
Komunis dilarang tahun 1966.

**c. Kebebasan Beragama**

Undang-Undang Dasar memberikan "hak untuk beribadah menurut agama atau
kepercayaan masing-masing bagi semua orang" dan menyatakan bahwa "negara
didasarkan pada kepercayaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa." Secara umum
pemerintah menghormati ketentuan yang pertama, namun hingga baru-baru
ini hanya lima agama --- Islam, Protenstan, Katolik, Hindu, dan Buddha
--- yang mendapat pengakuan resmi dalam bentuk perwakilan di Departemen
Agama. Namun, di bulan Februari pemerintah mengakui Konghucu sebagai
agama resmi menindaklanjuti pernyataan Presiden Yudhoyono pada perayaan
Tahun Baru Cina (kebanyakan penganut Konghucu di Indonesia adalah etnis
Cina). Pada tanggal 24 Februari, Departemen Dalam Negeri menerbitkan
peraturan yang mengharuskan pemerintah lokal dan propinsi memberikan
layanan adminsitratif kepada penganut Konghucu, seperti menerbitkan
sertifikat nikah dan dokumen identitas diri yang menyatakan pemegangnya
sebagai pemeluk agama Konghucu. Kelompok agama lainnya dapat mendaftar
pada pemerintah, namun hanya pada Departemen Dalam Negeri dan sebagai
kelompok-kelompok kemasyarakatan. Kelompok-kelompok ini mengalami
diskriminasi resmi dan sosial. Hukum tidak mengakui ateisme, dan dalam
kenyataannya mengharuskan setiap orang mengakui diri sebagai penganut
salah satu dari enam agama resmi yang diakui pemerintah.

Sistem pencatatan sipil terus menerapkan diskriminasi terhadap anggota
dari agama-agama minoritas. Pejabat catatan sipil menolak mencatat
perkawinan atau kelahiran anak penganut animisme, penganut kepercayaan
Baha'I, dan lainnya karena mereka bukan penganut salah satu dari keenam
agama resmi yang diakui. Menurut perkumpulan Hindu Parisadha Hindu
Dharma Indonesia, umat Hindu, terutama di Lampung Utara, Sulawesi
Tenggara, Kalimantan dan beberapa daerah di Jawa Timur, walaupun agama
mereka telah diakui, masih harus melakukan perjalanan cukup jauh untuk
mencatatkanmencatatkan perkawinan dan kelahiran karena pejabat setempat
tidak mau melakukan pencatatan.

Orang yang agamanya bukan salah satu dari keenam agama resmi yang
diakui, serta orang-orang keturunan Cina, mengalami kesulitan
mendapatkan KTP, yang diperlukan untuk pencatatan perkawinan, kelahiran
dan perceraian. Beberapa LSM dan kelompok pendampingan agama mendesak
pemerintah untuk menghilangkan kategori agama dalam KTP, namum DPR
mengesahkan peraturan pada bulan Desember yang mempertahankan ketentuan
tersebut **(lihat bagian 1.f.).**

Pria dan perempuan dari agama yang berbeda mengalami kesulitan dalam
melangsungkan perkawinan dan mencatatkan perkawinan. Pemerintah menolak
mencatat sebuah perkawinan kecuali upacara keagamaan perkawinan sudah
dilaksanakan. Meski demikian hanya sedikit pejabat keagamaan yang mau
terlibat dalam perkawinan antara pria dan perempuan dari keyakinan yang
berbeda. Dengan alasan ini, beberapa mempelai pria dan perempuan pindah
menganut agama pasangannya. Yang lainnya harus pergi ke luar negeri
untuk menikah. Di bulan Juli 2005 Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menguatkan kembali larangan tahun 1980 atas perkawinan antara dua orang
dari keyakinan yang berbeda. Fatwa MUI mempunyai pengaruh tapi tidak ada
kekuatan hukum.

Tanggal 21 Maret, menteri agama dan menteri dalam negeri menandatangani
keputusan bersama dalam pendirian rumah ibadah, yang menggantikan
keputusan bersama tingkat menteri tahun 1969, dan menyatakan bahwa izin
pendirian rumah ibadah dapat diterbitkan jika ada petisi dan pernyataan
resmi oleh paling sedikit 90 anggota jemaat dan 60 anggota masyarakat.
Petisi harus disetujui oleh kepala bagian urusan agama setempat dan
kantor wilayah Forum Komunikasi Kerukunan Beragama. Keputusan bersama
para menteri sebagian merupakan tanggapan atas penyerangan terhadap
rumah ibadah yang tidak terdaftar. Keputusan tersebut ditujukan untuk
mempermudah pembukaan rumah ibadah dengan mengurangi jumlah anggota
masyarakat yang harus menandatangani petisi. Beberapa kelompok
mengkritik peraturan baru ini karena tetap mensyaratkan persetujuan
anggota masyarakat bagi pendirian rumah ibadah. Kelompok-kelompok ini
juga menyatakan tingginya jumlah anggota jemaat yang diminta untuk
menandatangani petisi membatasi kemampuan jemaat kecil untuk mendaftar
dan menjalankan hak Undang-Undang DasaronalDasaronal mereka dalam
kebebasan beribadah.

Di Sulawesi Tengah dan Maluku, LSM-LSM bekerja sama dengan
pemimpin-pemimpin agama serta masyarakat setempat untuk menganjurkan
saling hormat dan kerja sama antar agama. Kelompok-kelompok Muslim dan
Kristen di Poso/Palu berkomunikasi lebih dan berhubungan lebih dekat.

Pada bulan Maret di Bulukumba, Sulawesi Selatan, kurang lebih 100
anggota kelompok militan Islam Laskar Jundullah menyerbu kantor/rumah
dua orang dosen asing/ ahli linguistik, menuduh dua orang penduduk yang
sudah lama menetap itu telah menterjemahkan Alkitab ke dalam dialek
setempat dan meminta keduanya meninggalkan negeri ini karena diduga
mencoba menarik penduduk untuk memeluk agama Kristen. Polisi setempat
membubarkan massa setelah mengizinkan mereka "menggeledah" rumah
pasangan tersebut.

Pada bulan September 2005 pengadilan di Jawa Barat menjatuhi hukuman
tiga tahun penjara masing-masing untuk kegiatan penyiaran agama atas
pengikut sertaan anak-anak Muslim, walau dengan persetujuan orang tua
mereka, dalam kegiatan-kegiatan Sekolah Minggu Kristen. Pada tanggal 7
Februari, Mahkamah Agung menolak banding mereka.

Pada November 2005 seorang asing dan seorang warga negara Indonesia yang
bekerja pada sebuah proyek bendungan di Madura ditangkap atas tuduhan
bahwa mereka mencoba merusak warga Muslim.\
\
Pada 29 Maret, warga asing tersebut dinyatakan bersalah karena
menyalahgunakan visanya dan dijatuhi hukuman empat bulan penjara.
Setelah menjalani masa hukumannya ia dideportasi. Warga negara Indonesia
dihukum 2 ½ tahun penjara.

Sepanjang tahun ini pemerintah tidak mengambil langkah nyata dalam
melaksanakan ketetapan undang-undang pendidikan yang kontroversial yang
mengharuskan sekolah-sekolah menyediakan pengajaran keagamaan pada para
siswa berdasarkan kepercayaan masing-masing.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian partai-partai politik
menganjurkan mengadakan amandemen pada Undang-Undang Dasar untuk
menerima Syariah Islam secara nasional, tapi kebanyakan anggota parlemen
dan organisasi sosial Muslim terbesar di negara ini tetap menentang
usulan tersebut. Tidak ada upaya dari DPR ataupunataupun DPRD untuk
mengamandemen Undang-Undang Dasar untuk menerima hukum-hukum Syariah.
Walau demikian, pemerintah-pemerintah daerah telah mengeluarkan
peraturan-peraturan daerah yang didasarkan pada Syariah. Beberapa
kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa peraturan daerah berdasarkan
Syariah itu adalah melanggar hukum, karena undang-undang otonomi daerah
dari Pemerintah Indonesia melarang peraturan daerah untuk membahas
agama. Yang lainnya berpendapat undang-undang berdasarkan Syariah
melanggar ketetapan konstitusi yangyangUndang-Undang Dasar melarang
adanya undang-undang berdasarkan agama.\
Penguasa pusat tidak menentang penetapan peraturan-peraturan daerah
tersebut.

Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, lebih dari 56 undang-undang daerah
berdasarkan Syariah telah dikeluarkan di seluruh Indonesia. Ini termasuk
undang-undang yang mengharuskan perempuan mengenakan tutup kepala di
depan umum, kepala desa harus mampu membaca Qur'an (dalam bahasa Arab),
dan melarang meminum alkohol serta berjudi.

Di Aceh, sejalan dengan penerapan otonomi khusus Aceh, pemerintahnya
terus membentuk pengadilan-pengadilan Syariah, yang hanyak menyidangkan
kasus-kasus yang melibatkan Muslim dan tidak menerapkan undang-undang
pidana nasional melainkan *qanun*, yaitu peraturan-peraturan hokum yang
dibuat oleh pemerintah Aceh dan disetujui oleh DPRD Aceh. Qanun tersebut
mencakup "kelakuan tak bermoral" tertentu seperti kontak di luar nikah
antara pria dan perempuan, berjudi, produksi, distribusi dan konsumsi
minuman beralkohol. Kontak di luar nikah dihukum tiga sampai sembilan
cambukan, konsumsi alkohol 40 cambukan, dan berjudi enam hingga 12
cambukan. Sepanjang tahun sebanyak 15 orang menjalani hukuman cambuk.

Anggota kantor Syariah banda Aceh, yang dibantu oleh polisi setempat,
menerapkan penggunaan kerudung oleh perempuan Muslim. Dalam serangkaian
"pembersihan" di bulan Desember, polisi Syariah Aceh menggerebek lebih
dari 30 salon kecantikan karena membolehkan kontak yang tidak patut
antara pria dan perempuan yang menurut mereka dapat mengakibatkan
perzinahan. Polisi juga menangkap perempuan-perempuan setempat karena
tidak menggunakan kerudung.

Pengadilan-pengadilan menghukum penjara beberapa orang karena menghina
Islam

Pada tanggal 17 Mei, Pengadilan negeri Palu menjatuhi hukuman pada
delapan orang pengikut Madi, seorang pemimpin sekte yang dicari-cari,
sembilan bulan penjara atas keterlibatan mereka dalam bentrokan pada
Oktober 2005 yang mengakibatkan lima orang tewas, termasuk tiga orang
anggota polisi.\
Dua orang tersangka lain dibebaskan dari semua tuntutan.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, selama Ramadhan bulan puasa umat
Muslim, banyak pemerintah setempat memerintahkan baik penutupan atau
pembatasan waktu operasi bagi berbagai jenis tempat-tempat "hiburan",
terutama bar-bar dan klub-klub malam yang tidak berlokasi di hotel
bintang lima. Pemerintah dan tokoh-tokoh organisasi Islam terbesar
menyerukan pada kelompok-kelompok pinggiran untuk tidak main hakim
sendiri dengan menutup tempat-tempat yang melanggar peraturan, dan
kelompok-kelompok radikal ini patuh.

**Penganiayaan dan Diskriminasi dalam Masyarakat**

Sekte Islam Ahmadiyah, yang dipandang menyimpang oleh banyak Muslim
aliran utama, beberapa kali diserang oleh warga, terkadang unsur-unsur
dari penguasa membantu para penyerang atau menyetujui penyerangan
tersebut. Pemerintah belum berusaha menghukum para pelaku penyerangan
tersebut (lihat bagian 2.b.). Di akhir tahun kompleks Ahmadiyah di
Bogor, Jawa Barat, yang diserang dan rusak pada Juli 2005, masih
disegel, walaupun anggota Ahmadiyah mampu menggunakan fasilitas kantor
secara terbatas.

Pada tanggal 4 Februari, antara 500 sampai 1000 warga setempat menyerang
sebuah kompleks perumahan Ahmadiyah di Gegerungan, melukai enam orang
dan menghancurkan 25 rumah. 137 penghuninya dipaksa mengungsi di
penampungan-penampungan pengungsi dalam negeri (IDP) di Mataram, ibukota
propinsi Lombok. Kepala desa juga memberitahu polisi tentang serangan
yang akan dilakukan namun polisi tidak mampu atau tidak mau menghentikan
kekerasan tersebut. Kepolisian menangkap tiga peserta tindak kekerasan
setelah keadaan reda, namun mereka kemudian dilepaskan dan tidak ada
tindak lanjutnya. Seorang yang diduka sebagai penggerak tindak kekerasan
tersebut kemudian juga ditangkap, tapi dibebaskan kembali ketika massa
yang marah mendatangi pos polisi yang menahannya. Tidak ada yang
dituntut secara pidana dalam insiden tersebut.

Pada tanggal 17 Maret, anggota Aliansi Anti-Ahmadiyah menghancurkan
tempat-tempat tinggal anggota Ahmadiyah di Prapen, Kabupaten Lombok
Tengah, mengakibatkan 45 orang dievakuasi ke penampungan IDP Ahmadiyah
di Mataram. Tidak ada penangkapan setelah penyerangan ini.

Di akhir tahun 182 anggota Ahmadiyah hidup sebagai pengungsi domestik di
barak-barak pemerintah di Mataram. Polisi tidak mengizinkan mereka
pulang dan membangun kembali rumah mereka sampai pemda setempat
memutuskan apa yang akan dilakukan atas mereka. Pemimpin politik dan
agama setempat menyalahkan nasib buruk Ahmadiyah pada penolakan mereka
untuk "kembali ke jalan yang benar" dari Islam yang utama.

Pada tanggal 15 Februari, Bupati Bulukumba menutup masjid Ahmadiyah di
kecamatan Ujung Loe kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ratusan warga
meminta pengikut Ahmadiyah meninggalkan desa.

Pada tanggal 29 April, puluhan orang tak dikenal merusak masjid
Ahmadiyah di Ranowila, Propinsi Sulawesi Selatan, ketika pengikut
Ahmadiyah sedang memperingati Maulud Nabi Muhammad. Tidak ada laporan
tentan korban luka atau penangkapan.

Pada tanggal 24 Oktober, sebuah kelompok menyerang mesjid milik sekte
Ahmadiyah di Kabupaten Buton, Sulawesi Selatan, sementara mereka sedang
mengadakan sembahyang Idul Fitri. Polda Buton mencegah para penyerang
membakar masjid itu dan mengungsikan anggota-anggota sekte tersebut.
Tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Tanggal 25 Oktober, pengikut Ahmadiyah bentrok dengan warga setempat di
Manislor, Jawa Barat, mengakibatkan kerusakan pada mesjid Ahmadiyah dan
sebuah rumah milik seorang warga. Tidak ada penangkapan yang dilakukan.

Tanggal 27 Oktober, sejumlah warga di Bogor, Jawa Barat, menyeret imam
Muslim Alih bin Hadi dari dalam mesjid dan memukulinya hingga tewas.
Anggota warga setempat mengaku bahwa sudah lama Alih, yang merupakan
anggota sebuah kelompok bernama Yayasan Karisma Usada Mustika,
menyampaikan khotbah-khotbah yang sesat; MUI juga menyelidiki
tuduhan-tuduhan mengenai kesesatan tersebut. Pada bulan Desember 2005,
Alih setuju untuk meninggalkan Bogor dan berhenti berkhotbah namun
kembali lagi ke Bogor sekitar Oktober tahun itu. Investigasi masih
berlangsung pada akhir tahun.

Kekerasan bermotif agama dan tindak main hakim sendiri di Sulawesi
Selatan, Maluku, dan Maluku Utara jarang terjadi lebih jarang
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Sulawesi Selatan terus
mengalami pemboman, penembakan dan kekerasan lain secara sporadis
walaupun ada dukungan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan
restorasi dan rekonsiliasi. Selama tahun itu kepolisian menarik sebagian
pasukan dari wilayah-wilayah di Kabupaten Poso, pemboman dan bentuk
penyerangan lain mengalami peningkatan sebagai upaya menyulut kembali
kekerasan antar kelompok masyarakat.\
\
Pada 22 Maret, sebuah bom berkekuatan kecil meledak di depan Akademi
Perawat Poso namun tidak menyebabkan korban luka. Bom lain diledakkan di
gereja Eklesia yang kosong di Poso pada tanggal 1 Juli. Sebuah ledakan
terjadi di depan kediaman kepala kepolisian Poso pada tanggal 3 Agustus.
Tanggal 16 Oktober, seorang penembak tak dikenal menembak dan menewaskan
pendeta Irianto Kongkoli di Palu, Sulawesi Tengah **(lihat bagian
1.a.)**.

Penduduk asli beragama Yahudi jumlahnya kecil. Sabili, penerbitan Islam
radikal dan majalah dengan tiras terbesar kedua di negara itu, secara
teratur menerbitkan artikel dengan pernyataan-pernyataan dan tema
bersifat anti Semit. Pada tahun ini, sebuah perusahaan komersil, Trustco
Multimedia, menyebarkan disk komputer interaktif (cd) berisikan materi
tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang termasuk didalamnya sebuah
"game" berjudul "Tembak Orang-orang Yahudi." PKS menyangkal memiliki
hubungan dengan cd tersebut dam meminta Trustco Multimedia mencabutnya
dari peredaran.

Untuk pembahasan lebih rinci, lihat Laporan Kebebasan Beragama
Internasional 2006.

**d. Kebebasan Bepergian di Dalam Negeri, Perjalanan ke Luar Negeri,
Emigrasi dan Repatriasi.**

Undang-Undang DasarUndang-Undang Dasar membolehkan pemerintah mencegah
seseorang masuk atau meninggalkan negara, dan terkadang pemerintah
membatasi kebebasan bepergian. Undang-undang Penanganan Keadaan
Berbahaya memberikan wewenang yang luas untuk menyatakan negara dalam
keadaan bahaya kepada pihak militer, termasuk wewenang untuk membatasi
lalu lintas darat, udara dan laut; namun pemerintah tidak menggunakan
kekuasaan tersebut.

Pemerintah terus membatasi kebebasan berpergian bagi orang asing melalui
sistem "surat jalan" yang diperlukan untuk Papua. Penegakkannya tidak
konsisten. Pada bulan Juni, dua orang warga negara asing ditahan dan
dideportasi atas penyalahgunaan visa wisatawan mereka untuk menghadiri
pertemuan suku setempat di Propinsi Papua.

Di bawah kesepakatan Helsinki tahun 2005 antara pemerintah dan GAM,
kartu identitas nasional khusus untuk penduduk Aceh sudah tidak dibuat
lagi. Namun, di akhir tahun banyak orang Aceh masih menggunakan kartu
identitas khusus Aceh, karena pemerintah belum mengeluarkan kartu
identitas nasional di semua bagian propinsi tersebut.

Pemerintah mencekal setidaknya 1.167 orang pergi meninggalkan negara
sepanjang tahun itu. Kantor Kejaksaan Agung dan kantor Kejaksaan Tinggi
mencekal hampir semua kepergian ini. Sebagian dari mereka yang dilarang
meninggalkan negara adalah pembayar pajak yang mangkir, orang-orang yang
dijatuhi hukuman atau terdakwa atau orang yang terlibat dalam sengketa
hukum.

Pada tanggal 19 April, seorang warga negara asing dilarang masuk. Orang
tersebut telah ditahan oleh pihak penguasa di tahun 2005 karena memasuki
Aceh secara tidak sah, dipenjara lalu dideportasi pada tahun 2003 karena
berhubungan dengan pemberontak Aceh. Pada 14 September, lima wartawan
asing dideportasi dari Jayapura, Papua karena tidak memiliki izin yang
memadai untuk meliput berita di wilayah itu. Kelima wartawan tersebut
datang ke Jayapura sebagai wisatawan namun kemudian diduga melakukan
kegiatan jurnalistik tanpa izin dari Departemen Luar Negeri.

Undang-Undang DasarUndang-Undang Dasar melarang pengasingan secara
paksa, dan pemerintah tidak menerapkan ketentuan itu.

Pengungsi di Dalam Negeri Internal Displacement Monitoring Center
melaporkan bahwa terdapat 200,000-350,000 pengungsi di dalam negeri di
mana 140.000-150.000 di antaranya berada di Aceh sebagai akibat dari
bencana tsunami pada 2004. Sebagian dari mereka tinggal di tempat-tempat
penampungan, sementara lainnya tinggal menumpang pada orang lain atau
bergabung dengan masyarakat setempat.

**Perlindungan bagi Para Pengungsi**

Undang-Undang tidak mangatur pemberian suaka atau status pengungsi
sesuai dengan Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan
protokol tahun 1967, dan pemerintah belum membuat suatu sistem untuk
memberikan perlindungan bagi pengungsi. Namun, dalam prakteknya, tidak
ada laporan tentang pemulangan paksa orang ke negerinya dimana mereka
terancam penganiayaan. Pemerintah bekerja sama dengan UN High
Commissioner for Refugees (UNHCR), yang memiliki kantor di Jakarta,
dalam menolong pengungsi dan pencari suaka. Di akhir tahun terdapat 61
pengungsi yang diakui oleh UNHCR dan 265 pencari suaka di negara itu.
Beberapa adalah pemohon dan lainnya adalah keluarga mereka. Sebagian
besar berasal dari Irak, Burma, Nigeria, atau Sri Lanka.

Angka di atas tidak termasuk kurang lebih 10.000 bekas pengungsi Timor
Timur yang tinggal di Timor Barat di akhir tahun, menurut UNHCR dan
Badan Koordinasi Bencana Nasional serta IDMC. Jumlah pasti dari para
pengungsi Timor Timur masih menjadi bahan perdebatan; Gubernur Nusa
Tenggara Timur menyebut angka 104.436 jiwa masih berada di Timor Barat.

**Bagian 3 Penghormatan atas Hak-hak Politik: Hak Warga Negara untuk
Mengubah Pemerintah Mereka**

Undang-Undang memberikan hak pada warga negara untuk mengganti
pemerintah dengan jalan damai, dan para warga negara menggunakan hak ini
melalui pemilihan umum berkala, bebas dan adil yang diadakan atashak
pilih untuk semua.

Undang-Undang Dasar menetapkan pemilu nasional setiap lima tahun sekali.
Angkatan Bersenjata kehilangan kursi mereka di DPR pada Oktober 2004
dengan pelantikan anggota legislatif baru. Para anggota DPR secara
otomatis menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang
hingga Oktober 2004 terdiri dari perwakilan daerah dan yang dipilih oleh
pemerintah. Pada bulan Oktober 2004 MPR menjadi badan hasil pemilihan
yang sepenuhnya dipilih rakyat dan terdiri dari 550 anggota DPR dan 128
anggota DPD.

**Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik**

Pengamat dalam negeri dan internasional memantau pemilihan umum pertama
kalinya yang berjalan secara damai untuk memilih wakil-wakil tingkat
kabupaten dan propinsi mulai Juni 2005. Pada tahun itu pemerintah
mengadakan 54 pemilihan lokal: enam untuk gubernur, tujuh untuk
walikota, dan 41 untuk bupati. Pengamat umumnya menilai pemilihan lokal
berjalan bebas dan adil dan, dengan beberapa pengecualian, tanpa insiden
yang mempengaruhi hasilnya.

Kebanyakan tindak kekerasan melibatkan para pendukung dari calon yang
kalah, yang mengadakan penyerangan kantor-kantor pemilihan setempat.

Pada tahun 2004 Presiden Yudhoyono menjadi presiden yang dipilih
langsung di negara itu. Pemantau domestik dan internasional menminjau
pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden, yang
diselenggarakan oleh komisi pemilihan independen, dan dinilai bahwa
pemilu-pemilu tersebut berjalan denganbebas dan adil. Pemilihan itu
diikuti oleh tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, tidak adanya
kekerasan yang mencolok, dan penerimaan publik luas atas hasilnya.

Semua warga negara dewasa berhak untuk memilih kecuali anggota militer
dan polisi, terpidana yang menjalani masa hukuman lima tahun atau lebih,
orang yang menderita gangguan jiwa, dan mereka yang dicabut hak pilihnya
oleh pengadilan dan tak dapat diubah lagi.

Tidak ada pembatasan hukum tentang peran perempuanperempuan dalam bidang
politik. Di tahun itu perempuan menempati empat dari 36 kursi di
kabinet. Undang-undang pemilu yang berlaku memuat seruan yang tak
mengikat pada partai-partai untuk memilih perempuan paling tidak 30
persen dari seluruh jatah kandidat dalam daftar partai mereka. Pada
pemilu tahun 2004, 61 perempuan terpilih untuk DPR yang memiliki jumlah
kursi 550, ini merupakan peningkatan dari 1999 ketika perempuan
menduduki 44 kursi dari keseluruhan 500 kursi DPR. Di DPD, 27 dari 128
anggotanya adalah perempuanperempuan. Selama tahun itu seorang perempuan
terpilih sebagai gubernur di Propinsi Banten; dan terdapat enam
perempuan yang memenangkan jabatan bupati dalam pemilihan lokal,
menambah jumlah keseluruhan bupati perempuan menjadi 18. Perempuan
sangat kurang terwakili dalam pemerintahan daerah di beberapa propinsi;
sebagai contoh, di Aceh posisi tertinggi yang dipegang oleh perempuan
adalah dua wakil walikota dan wakil bupati.

Dengan pengecualian di Aceh dimana warga non Muslim secara efektif
dihambat dari posisi politis melalui persyaratan yang mengharuskan semua
kandidat menunjukkan kemampuan membaca Al Qur'an dalam bahasa Arab,
tidak ada pembatasan hukum atas peran minoritas dalam bidang politik.
Tidak ada statistik resmi tentang latar belakang etnis para legislatif
di DPR. Kabinet Presiden Yudhoyono terdiri dari beragam etnis Jawa, dan
yang lainnya Sunda, Bugis, Batak, Aceh, Papua, Bali, Arab dan keturunan
Cina. Pihak berwenang melantik gubernur yang terpilih secara langsung
untuk Papua Barat pada tanggal 24 Juni dan untuk Propinsi Papua pada
tanggal 26 Juni.

Tanggal 11 Desember, Aceh menyelenggarakan pemilihan langsung pertama
sejak kesepakatan damai 2005 untuk memilih bupati, walikota, dan
gubernur. Pemantau domestik dan internasional menilai pemilu tersebut
berlangsung bebas dan adil. Seorang bekas komandan lapangan GAM
memenangkan pemilihan gubernur dan kandidat-kandidat yang memiliki
hubungan dengan GAM memenangkan enam posisi di pemerintahan kota dan
kabupaten.

**Korupsi dan Transparansi Pemerintah**

Terdapat anggapan luas di dalam negeri dan luar negeri bahwa korupsi
adalah bagian hidup sehari-hari. Segera setelah menjabat, presiden
membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilengkapi dengan kewenangan
yang besar untuk melakukan penyelidikan. Pada tanggal 7 Februari, mantan
menteri agama Agil Said Hussein Munawar dijatuhi hukuman atas penggunaan
dana ilegal sebesar kurang lebih \$78.7 juta (709 triliun rupiah) yang
dipercayakan pada departemennya oleh warga Muslim yang berencana
menunaikan ibadah Haji di Mekah. Mahkamah Agung menguatkan putusan itu
pada bulan Agustus. Pada 25 Agustus, Theodorus F. Toemion, mantan ketua
Badan Penanaman Modal Nasional dihukum enam tahun penjara dan denda
\$33.300 (300 juta rupiah) karena menggelapkan dana sejumlah \$3.3 juta
(3 triliun Rupiah). Pada 30 November, mantan menteri kelautan dan
perikanan Rokhmin Dahuri ditahan sehubungan dengan penyelidikan atas
pengelolaan dana non-budgeter.

AJI melaporkan media tidak mendapat masalah untuk mendapatkan dokumen
publik yang tidak rahasia dari pemerintah.

**Bagian 4 Sikap Pemerintah Mengenai Penyeledikan Internasional dan
Non-Pemerintah Terhadap Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Pemerintah bertemu LSM-LSM local, menanggapi pertanyaan mereka, dan
mengambil beberapa tindakan sebagai tanggapan atas keprihatinan mereka.
Menyusul pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir, Presiden membentuk
Tim Pencari Fakta (TPF) yang terdiri dari para anggota penting komunitas
LSM, jaksa, dan perwira polisi senior. Namun, presiden tidak membuka
pada publik laporan yang dihasilkan TPF, yang menurut laporan pers,
menyerukan investigasi atas mantan pejabat dan pejabat aktif Badan
Intelijen Negara sehubungan dengan kematian Munir (lihat bagian 1.a.).
Setelah dakwaan pembunuhan oleh Pollycarpus atas Munir dibatalkan pada
bulan Oktober (lihat bagian 1.a.), kepolisian membentuk kembali tim
penyelidik. Kapolri menyatakan bahwa polisi sedang terus mengusut
petunjuk-petunjuk dalam kasus tersebut.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia dalam negeri menjadi objek
pemantauan, pelecehan, dan campur tangan oleh pemerintah; namun, mereka
secara aktif mengusahakan bantuan untuk perbaikan atas kinerja
pemerintah dalam masalah hak asasi manusia. Selain pembatalan dakwaan
pembunuhan oleh Pollycarpus atas Munir, Komnas HAM melaporkan bahwa
sejak tahun 2000, 14 aktivis hak asasi manusia telah dibunuh, dan tidak
ada pelaku yang diproses secara hukum. Tidak ada laporan tentang aktivis
hak asasi manusia yang dibunuh sejak tahun 2004.

LSM-LSM di Papua melaporkan tindakan pemantauan yang terjadi dimana-mana
atas aktivis mereka oleh pejabat intelijen yang disertai ancaman dan
tekanan. Para aktivis melaporkan bahwa pejabat-pejabat intelijen secara
sembunyi-sembunyi mengambil gambar mereka dan terkadang menanyai teman
dan anggota keluarga mereka tentang keberadaan dan kegiatan mereka.

Tidak ada laporan tentang campur tangan pemerintah atas LSM-LSM
internasional dan dalam negeri di Aceh yang jumlahnya besar dalam
membantu upaya pertolongan dan pembangunan kembali menyusul bencana
gempa bumi dan tsunami tahun 2004, dan organisasi-organisasi hak asasi
manusia memperoleh akses penuh ke propinsi tersebut.

Pemerintah umumnya menganggap investigasi dari luar atau kritik pihak
luar negeri atas catatan hak asasi manusianya sebagai upaya campur
tangan atas urusan dalam negerinya. Pihak keamanan dan lembaga intelijen
cenderung mencurigai organisasi-organisasi hak asasi manusia dari luar
negeri, terutama mereka beroperasi di wilayah konflik. Tindakan
pemantauan oleh pemerintah atas pihak asing di wilayah konflik terlihat
jelas. Beberapa organisasi hak asasi manusia dalam negeri menyatakan
keprihatinan mereka tentang kemungkinan akibat negatif dari melakukan
kontak dengan pihak asing.

Sejumlah lembaga pemerintahan dan badan-badan terkait memberikan
perhatian atas masalah-masalah hak asasi manusia, termasuk Departemen
Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan, serta Komnas HAM. Walau demikian upaya yang dilakukan oleh
Komnas HAM di tahun-tahun belakangan ini untuk mengungkap
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban
pelakunya digagalkan oleh sejumlah keputusan pengadilan yang menyangkut
masalah yurisdiksi dan kewenangannya. Di tahun 2003 pengadilan di
Jakarta menolak untuk memanggil bekas perwira militer dan perwira
militer aktif yang mengabaikan panggilan Komnas HAM untuk ditanyai
tentang kerusuhan 1998 yang mengakibatkan tewasnya lebih dari 1.200
jiwa. Pada bulan Juni 2005 TNI menyatakan tidak bisa bekerja sama dalam
upaya Komnas HAM untuk memanggil para jenderal pensiunan dan aktif guna
menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang penculikan aktivis pro-demokrasi
antara tahun 1997 dan 1998. TNI menyatakan bahwa Komnas HAM harus
memperoleh izin dari DPR (lihat bagian 1.b.). Menurut hukum,
pelanggaran-pelanggaran berat atas hak asasi manusia yang terjadi
sebelum tahun 2000 bisa di selidiki hanya oleh pengadilan hak asasi
manusia ad hoc, bukan

Komnas HAM. Pengadilan tersebut dapat dibentuk hanya dengan keputusan
DPR, namun agar DPR memiliki pengetahuan yang memadai guna menyetujui
pembentukan pengadilan ini, diperlukan investigasi yang menyeluruh.
Keadaan buntu yang diakibatkan hal itu terus menghalangi kemajuan untuk
meminta pertanggungjawaban. Pada bulan Juni Komnas HAM meminta izin pada
Jaksa Agung untuk mengunjungi tempat-tempat di mana para korban dibawa
selama penculikan. Pada bulan Juli Komnas HAM juga menyurati Pengadilan
negeri Jakarta Pusat agar memanggil para pensiunan jenderal dan aktif
untuk ditanyai. Upaya-upaya ini tentu saja tidak menghasilkan apa-apa,
dan tim Komnas HAM yang menangani masalah ini dari Oktober 2005
dibubarkan pada bulan September.

Pada tahun 2005 pemerintah, bekerja sama dengan Timor Timur membentuk
secara bilateral Komisi Kebenaran dan Persahabatan (lihat bagian 1.e.)
untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di
Timor Timur.

Pada tahun 2004 DPR mengesahkan undang-undang untuk membentuk KKR untuk
menyelidiki pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia sebelum membuat
rekomendasi kepada presiden tentang pengampunan bagi para pelanggar dan
rehabilitasi untuk para korban. KKR diberi wewenang untuk memberikan
rekomendasi tentang pengampunan atas pelaku pelanggaran yang mengaku,
walaupun tanpa persetujuan pihak korban. Undang-undang juga menetapkan
bahwa kasus-kasus yang diselesaikan oleh komisi tersebut nantinya tidak
bisa diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. Para aktivis hak asasi
manusia mengajukan banding pada Mahkamah Undang-Undang Dasar,
mempertanyakan keabsahan dua pasal: ketetapan yang membolehkan
pembayaran ganti rugi sebelum temuan kesalahan serta pelarangan
pengajuan kasus-kasus KKR ke pengadilan hak asasi manusia.

Pada tanggal 8 Desember, Mahkamah Undang-Undang DasaronalDasaronal
memutuskan bahwa keseluruhan UU tentang KKR tidak Undang-Undang
Dasaronal. Hakim Mahkamah Undang-Undang

Dasar menyatakan bahwa tidak adanya kemajuan pemerintah dalam memilih ke
21 orang anggota KKR menjadi salah satu faktor dalam keputusannya.

Undang-undang Pemerintahan Aceh yang diumumkan secara resmi bulan
Agustus menyatakan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia boleh memberikan
ganti rugi, restitusi, dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran hak
asasi manusia.

**Bagian 5 Diskriminasi, Pelanggaran Sosial, dan Perdagangan Manusia**

Undang-Undang DasarUndang-Undang Dasar tidak secara eksplisit melarang
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat tubuh, bahasa, atau
status sosial. Undang-Undang Dasar memberikan kesetaraan bagi semua
warga negara, baik pribumi maupun keturunan asing. Namun, pada
prakteknya, pemerintah gagal membela hak-hak ini secara memadai.

**Perempuan**

Undang-undang melarang penganiayaan dalam rumah tangga serta bentuk
lainnya dari kekerasan atas perempuan. Namun, perkosaan dan kekerasan
dalam rumah tangga tetap menjadi masalah.

Kekerasan terhadap perempuan masih terdokumentasikan dengan buruk.
Angka-angka tingkat nasional tidak tersedia. Komisi Nasional untuk
Hak-hak Perempuan melaporkan bahwa di tahun 2005 (angka statistik paling
baru yang tersedia) terdapat 20.931 kasus kekerasan yang ditangani oleh
216 LSM di 29 propinsi, dan pers lokal melaporkan bahwa kekerasan
terhadap perempuan terus meningkat. Di Jawa Timur kasus-kasus kekerasan
terhadap perempuan terus meningkat baik jumlah maupun tingkat
keparahannya. Pusat Layanan terpadu di Jawa Timur mencatat 213 kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak pada paruh pertama tahun itu,
dibandingkan dengan kurang lebih 300 kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak di sepanjang tahun 2005. Kebanyakan LSM di Jawa Timur yang
menangani masalah perempuan dan anak percaya angka yang sebenarnya jauh
lebih tinggi, dengan memperhatikan kecenderungan banyak korban yang
memilih diam. Sepanjang tahun setidaknya 10 kasus disidangkan di bawah
Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga tahun 2004, dengan hukuman
dari tiga hingga 18 bulan penjara. Dua jenis pusat krisis tersedia bagi
perempuan korban kekerasan: pusat-pusat milik pemerintah di rumah-rumah
sakit dan pusat-pusat milik LSM di tengah masyarakat.

Statistik tingkat nasional yang memadai tentang insiden perkosaan tidak
tersedia. Definisi hukum dari perkosaan sempit dan tidak memasukkan
beberapa tindakan yang biasanya dianggap sebagai perkosaan di negara
lain, seperti perkosaan dalam perkawinan. Hukuman juga menjadi masalah.
Walaupun perkosaan dapat dihukum 4-12 tahun penjara, dan pemerintah
memenjarakan para pelaku perkosaan dan percobaan perkosaan, kebanyakan
terhukum pelaku pemerkosaan dijatuhi hukuman minimum atau kurang.

Di tahun-tahun yang lalu perkosaan oleh anggota pasukan keamanan terjadi
di Aceh. TNI tidak menghukum satupun anggotanya atas tindak perkosaan
tersebut.

Di tingkat nasional, polisi mengelola lebih dari 200 "ruang perawatan
khusus" atau "bagian untuk perempuan" dimana petugas perempuan menerima
laporan-laporan tindak kejahatan dari perempuan dan anak-anak korban
penyerangan seksual dan perdagangan orang serta dimana korban bisa
memperoleh penampungan sementara. Sepanjang tahun kepolisian membuka
pusat-pusat pemulihan rehabilitas korban perdagangan manusia di
Pontianak (Kalimantan Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Pembedaan hukum antara seorang perempuan dan seorang anak perempuan
tidak jelas. Hukum menetapkan usia minimum perkawinan adalah 16 tahun
untuk seorang perempuan (dan 19 untuk laki-laki), tetapi Undang-undang
Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang di bawah usia 18 tahun adalah
anak-anak. Seorang gadis yang menikah memiliki status hukum orang
dewasa. Para gadis seringkali menikah sebelum mencapai usia 16 tahun,
terutama di daerah pedesaan.

Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (MAKP) dipraktekkan di beberapa bagian
negara tersebut, termasuk Jawa Barat. Komplikasi yang terjadi dilaporkan
hanya minimal. Beberapa aktivis LSM menolak klaim mutilasi, dengan dalih
upacara yang dipraktekkan di negara itu terutama hanya bersifat
simbolis. Pada bulan April Departemen Kesehatan melarang MAKP oleh
dokter dan perawat. Namun, penyunatan pada perempuan secara simbolis
yang tidak mengakibatkan kerusakan fisik anak dapat dilakukan dan
pelanggar larangan tersebut tidak akan dituntut.

Pelacuran tidak secara khusus diatur dalam undang-undang. Namun, banyak
pejabat menginterpretasikan "kejahatan terhadap kepatutan/moralitas"
berlaku terhadap pelacuran. Pelacuran anak melanggar hukum. Walaupun
bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan, pelacuran terjadi
dimana-mana dan kebanyakan dibiarkan. Pihak keamanan dilaporkan ambil
bagian dalam pengelolaan rumah-rumah bordil atau menarik uang keamanan,
yang melindungi rumah-rumah bordil dari kejaran hukum. Wisata seks
internasional terjadi, terutama di pulau-pulau Batam dan Karimun, di
dekat Singapura.

Walaupun tidak disebut secara tegas, pelecehan seksual adalah melanggar
hukum dan dapat ditindak atas dasar undang-undang pidana. Dalam
statistik terakhir yang tersedia, pada tahun 2004 Kementerian Negara
Pemberdayaan Perempuan menyatakan 90 persen perempuan dan 25 persen
laki-laki telah menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja.

Kebijakan negara dan undang-undang menyatakan bahwa perempuan memiliki
hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun,
undang-undang juga menyatakan keikutsertaan perempuan dalam proses
pembangunan tidak boleh bertentangan dengan upaya memajukan
kesejahteraan keluarga dan pendidikan generasi muda. Undang-undang
perkawinan menunjuk pria sebagai kepala rumah tangga. Perempuan di
banyak wilayah negara, terutama di Papua mengeluhkan perlakuan berbeda
atas dasar jenis kelamin.

Walaupun para ahli hukum percaya bahwa pemerintah daerah tidak memiliki
kewenangan untuk menerapkan peraturan untuk masalah-masalah keagamaan,
semakin banyak pemerintah-pemerintah daerah mengesahkan peraturan
berdasarkan Syariah yang dianggap mendiskriminasi perempuan oleh
beberapa aktivis hak asasi manusia dan aktivis masalah perempuan.
Pemerintah pusat belum memeriksa keabsahan peraturan-peraturan ini. Pada
tahun 2005 pemerintah daerah Tangerang, Banten, mengeluarkan peraturan
daerah yang melarang perempuan yang bertingkah seperti pelacur dan tidak
ditemani oleh kerabat pria, mengunjungi tempat-tempat umum di Tangerang
di malam hari. Peraturan tersebut juga melarang pengungkapan kasih
sayang di depan umum. Pelanggaran atas peraturan tersebut dapat dihukum
tiga bulan penjara atau denda sebesar-besarnya \$1.666 (15 juta rupiah).
Banyak aktivis memprotes undang-undang tersebut karena kemungkinan salah
tangkap atas perempuan yang tidak bersalah. Pada tanggal 27 Februari,
petugas ketertiban umum menangkap istri seorang guru sekolah dasar yang
sedang hamil ketika ia sedang menunggu angkutan umum sendirian. Ia
mengajukan tuntutan terhadap Walikota Tangerang Wahidin Halim atas salah
tangkap dan pencemaran nama baik.

Pada tanggal 29 Agustus, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan pihak
walikota.

Perceraian bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Warga
Muslim yang berniat bercerai biasanya mengacu pada sistem peradilan
keluarga yang berdasarkan pada Syariah sebagai alternatif yang lebih
cepat dan lebih murah dibanding sistem peradilan negara. Karena sikap
prasangka, perempuan biasanya dibebani kewajiban pembuktian yang lebih
berat dibanding laki-laki, terutama dalam sistem peradilan keluarga
berdasarkan Syariah. Walaupun peradilan negara maupun Islam bisa
memutuskan hal tunjangan, banyak pihak yang bercerai tidak menerima
tunjangan, karena tidak ada sistem yang menegakkan pembayaran tersebut.
Baik laki-laki maupun perempuan mempertahankan harta masing-masing yang
dimiliki sebelum perkawinan. Bila tidak ada kesepakatan pra-nikah, harta
bersama dibagi adil. Undang-undang mengharuskan perempuan yang bercerai
menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum menikah kembali; laki-laki
bisa langsung menikah kembali.

Pada tanggal 1 Agustus, presiden menandatangani undang-undang
kewarganegaraan yang menghapus diskriminasi yang telah berlangsung lama
terhadap etnis Cina-Indonesia dan perempuan Indonesia yang bersuamikan
orang asing. Diantara beberapa hal di dalamnya, undang-undang tersebut
memperbaiki definisi "pribumi Indonesia" untuk menyertakan semua warga
negara yang tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing; membolehkan
pasangan sah asal negara lain, termasuk laki-laki, memperoleh
kewarganegaraan setelah tinggal di negara tersebut selama lima tahun
berturut-turut atau akumulasi 10 tahun; memberikan status penduduk tetap
pada pasangan sah yang lahir di luar negeri setelah berdiam di negara
ini selama masa yang ditentukan serta membolehkan anak yang lahir dari
orang tua warga negara Indonesia dan orang tua warga negara asing
memiliki kewarganegaraan ganda sampai berumur 18 tahun saat anak
tersebut harus memilih kewarganegaraan.

Sepanjang tahun pemerintah terus menerapkan Syariah di Aceh **(lihat
bagian 2.c.)**. Dampak yang paling kentara atas hak-hak perempuan adalah
penegakan aturan berpakaian. Di Banda Aceh, polisi Syariah menahan
secara singkat perempuan-perempuan yang berpakaian tidak pantas di
kantor penegakan Syariah dimana para perempuan itu diberi ceramah
tentang busana yang pantas. Di bulan Februari, media melaporkan protes
terhadap penghinaan yang dilakukan polisi Syariah terhadap perempuan di
Banda Aceh. Di Aceh Barat, polisi Syariah di depan umum mempermalukan
perempuan yang dianggap berpakaian tidak pantas dengan menggunting
pakaian mereka. Pemerintah daerah dan kelompok-kelompok lokal di daerah
lainnya juga mengadakan kampanye yang menganjurkan ketaatan perempuan
pada ketetapan-ketetapan Syariah. Beberapa perempuan mengatakan pada
wartawan bahwa mereka merasa dipermalukan saat ditahan karena
pelanggaran cara berpakaian. Di Sumatera Barat, gubernur menyetujui
peraturan yang mengharuskan semua pegawai negeri perempuan, dari
penganut agama apapun, untuk mengenakan kerudung.

Perempuan menghadapi diskriminasi di tempat kerja baik saat penerimaan
maupun dalam hal mendapatkan kompensasi yang adil. Pada tahun 2003,
tahun dimana statistik terakhir tersedia, Kantor Organisasi Buruh
Internasional (ILO) di Jakarta melaporkan bahwa, rata-rata, pendapatan
perempuan adalah 68 persen dari pria. Menurut pemerintah, 41 persen
pegawai sipil adalah perempuan namun kurang dari 7 persen berada di
tingkat pejabat senior.

Beberapa aktivis mengatakan bahwa di lingkungan pabrik, majikan
memberikan perempuan upah dan pekerjaan yang rendah. Banyak pekerja
pabrik perempuan dipekerjakan sebagai pekerja harian bukannya pegawai
tetap dan penuh waktu, dan perusahaan tidak diharuskan untuk memberikan
fasilitas, seperti cuti hamil, bagi pekerja harian. Menurut hukum, bila
pasangan suami isteri keduanya bekerja di sebuah lembaga pemerintah,
tunjangan kepala rumah tangga pasangan tersebut diberikan pada suami.

Organisasi di seluruh negeri yang mempromosikan hak-hak perempuan atau
yang menangani masalah-masalah perempuan tahun itu, termasuk Solidaritas
Perempuan, Mitra Perempuan, LBH-Apik, dan The International Catholic
Migration Commision (ICMC)

**Anak-anak**

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap hak-hak anak, pendidikan dan
kesejahteraan anak, namun tidak menyediakan sumber daya yang memadai
untuk memenuhi komitmen tersebut. Walau undang-undang menyatakan
pendidikan gratis, pada prakteknya kebanyakan sekolah tidak bebas biaya,
dan kemiskinan menyebabkan pendidikan menjadi tidak terjangkau bagi
banyak anak-anak. Buruh anak dan kekerasan seksual menjadi masalah
serius. Di tahun 2003 pemimpin Komnas Perlindungan Anak menyebutkan
masalah-masalah paling mendesak berhubungan dengan kaum muda negara
tersebut adalah buruh anak, perdagangan anak, pelacuran anak, anak
jalanan, anak-anak di wilayah konflik, anak-anak yang kekurangan gizi.
Undang-undang Perlindungan Anak mengatur eksploitasi ekonomi dan seksual
atas anak serta adopsi, perwalian, dan masalah-masalah lain; namun
beberapa pemerintah propinsi tidak menegakkan peraturan itu.

Menurut hukum, anak-anak diwajibkan menjalani masa enam tahun di sekolah
dasar dan tiga tahun sekolah menengah pertama; namun pada prakteknya,
pemerintah tidak menegakkan ketentuan ini. Menurut survei sosial ekonomi
rumah tangga nasional tahun 2004 yang dilakukan pemerintah, tingkat
pendaftaran sekolah untuk anak usia tujuh hingga 12 adalah 96.1 persen,
79.2 persen untuk anak-anak usia 13 hingga 15 tahun dan 49.8 persent
untuk anak-anak usia 16 hingga 18. Walaupun anak perempuan dan anak
laki-laki seharusnya menerima kesempatan pendidikan yang setara, anak
laki-laki lebih mungkin untuk menyelesaikan sekolah.

Uang bulanan untuk sekolah umum beragam tergantung pada propinsi dan
didasarkan pada rata-rata pendapatan. Uang sekolah, transportasi, dan
perlengkapan sekolah, membuat sebuah keluarga harus mengeluarkan biaya
antara \$444 dan \$777 (empat juta rupiah hingga tujuh juta rupiah)
setahun untuk siswa sekolah dasar dan menengah. Pada bulan Juni 2005,
ILO melakukan survei terbatas atas buruh anak di daerah-daerah dalam
lima propinsi (Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur
dan Sulawesi Selatan), yang mengungkapkan bahwa satu dari lima anak-anak
usia sekolah dari keluarga berpendapatan rendah tidak memiliki akses
untuk pendidikan dan mengalami berbagai ekspolitasi di
pekerjaannya---baik sektor formal maupun informal. Survei tersebut juga
menemukan bahwa dari 2.438 anak-anak usia sekolah di bawah usia 15
tahun, 19 persen tidak bersekolah. Tidak jelas berapa jumlah anak-anak
yang harus putus sekolah untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Di
beberapa daerah terpencil di Jawa Timur, kekurangan sekolah di lokasi
yang dekat memicu tingkat putus sekolah hingga 50 persen dan menyebabkan
anak-anak mencari pekerjaan. Di beberapa wilayah, orang tua dan
kelompok-kelompok pengawas mengeluhkan korupsi di antara pegawai negeri
sangat merusak kualitas pendidikan. Tsunami tahun 2004 dan dampak
konflik yang berlarut-larut masih terus mengganggu pendidikan sejumlah
besar anak di daerah pesisir Aceh.

Banyak anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat. Kekurangan
gizi masih merupakan masalah serius. Tingkat kematian balita negara itu
masih tinggi. Menurut Biro Statistik data tahun ini adalah 36 kematian
untuk tiap seribu kelahiran.

Sepanjang tahun kekurangan gizi terus menjadi masalah di Propinsi Nusa
Tenggara Timur. Lebih dari 17.000 anak-anak diduga menderita kekurangan
gizi di Nusa Tenggara Timur pada bulan September, peningkatan dari angka
tahun 2005 yaitu 12.000. Pada bulan Agustus, 21 balita meninggal karena
kekurangan gizi parah, penurunan dari 59 kematian serupa selama delapan
bulan pertama tahun 2005.

Pelecehan anak dilarang oleh hukum, namun upaya pemerintah untuk
memeranginya pada umumnya lambat dan tidak efektif. LSM-LSM melaporkan
bahwa masih memerlukan waktu yang lama untuk membawa kasus perkosaan
anak ke pengadilan dan mekanisme pelaporan dan penanganan penganiayaan
anak tidak jelas.

Yayasan Perlindungan Anak Jawa Timur (YPAJT) memperkirakan jumlah
kasus-kasus kekerasan fisik dan seksual terhadap anak-anak meningkat
sepanjang tahun. Dalam kebanyakan kasus, pelaku kekerasan adalah orang
tua korban.

Eksploitasi seksual komersil terhadap anak-anak masih terus menjadi
masalah serius. Jumlah pelacur anak-anak di negara ini tidak jelas;
namun perkiraan ILO tahun 2004 terdapat kurang lebih 21.000 pelacur
anak-anak di pulau Jawa. Pada tahuntahun 2003 sebuah tim yang terdiri
dari LSM dan petugas kesehatan pemerintah mengunjungi kompleks pelacuran
di Propinsi Riau dan memperkirakan 30 sampai 40 persen dari 365
perempuan pelacur perempuan di sana berusia di bawah 18 tahun. Banyak
gadis remaja dipaksa masuk atau terjebak dalam jerat hutang. Pada
beberapa kesempatan, penegak hukum memperlakukan pelacur anak-anak
sebagai pelaku kejahatan daripada korban. Aktivis hak-hak perempuan dan
kelompok-kelompok agama menuduh pemerintah, khususnya polisi dan
tentara, mengelola atau melindungi rumah-rumah bordil yang mempekerjakan
pelacur di bawah umur. Pegawai negeri yang korup menerbitkan kartu
identitas untuk anak perempuan di bawah umur, sehingga memberikan mereka
jalan masuk ke dalam perdagangan seks. Menurut statistik resmi
pemerintah Jawa Timur, terdapat kurang lebih 4.000 pelacur anak di Jawa
Timur, 30 persen dari keseluruhan jumlah pelacur yang tercatat; terdapat
kurang lebih 3.000 pelacur anak-anak di Jawa Tengah; dan 194 di kota
Yogyakarta. Dilaporkan juga adanya eksploitasi seksual terhadap anak
laki-laki. Sepanjang tahun LSM-LSM melaporkan bahwa lingkaran-lingkaran
pedofilia yang sudah lama aktif masih terus beroperasi di Bali, dan
pihak berwenang menahan setidaknya seorang warga negara asing dan
mendeportasikan seorang lagi karena melakukan pedofilia.

Terdapat kasus-kasus dimana calo pekerjaan membayar orang tua uang muka
untuk upah yang akan dihasilkan anak-anak perempuan mereka. Si anak
diharuskan membayar kembali pada calo pekerjaan. Peneliti menggambarkan
sebuah "budaya pelacuran" terjadi di beberapa daerah, dimana orang tua
menyuruh anak-anak perempuan mereka bekerja sebagai pelacur di kota
besar dan mengirimkan upah mereka ke rumah.

Pengamat dari LSM mengatakan banyak anak perempuan dipaksa masuk ke
dunia pelacuran setelah gagal dalam perkawinan yang mereka masuki saat
mereka berumur 10 hingga 14 tahun. Tidak ada pelanggaran hukum yang
nyata, karena surat-surat mereka menyatakan diri mereka sebagai orang
dewasa karena mereka pernah menikah.

Pada tahun 2004, tahun data terakhir tersedia, Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi melaporkan 2.86 juta pekerja anak ada dalam survei
angkatan kerja nasional; namun, angka ini jauh lebih rendah dibanding
angka yang disebutkan dalam laporan ILO tahun 2003 yaitu 8 juta
anak-anak di bawah usia 18 tahun yang melakukan pekerjaan orang dewasa
(lihat bagian 6.d.).

Di Jawa Timur, LSM-LSM daerah melaporkan bahwa pemerintah tidak begitu
memperhatikan hak-hak anak-anak muda yang melakukan kejahatan. Di
Surabaya, anak-anak muda ditahan dalam fasilitas penahanan yang sama
dengan orang dewasa selama penahanan tahap pra-sidang dan sidang.
Satu-satunya penjara untuk anak-anak muda di Blitar, Jawa Timur terletak
jauh dari pusat populasi di propinsi itu. Hingga bulan Juli, terdapat
126 anak-anak muda di penjara Blitar. Menurut LPA, kondisi fisik di sana
tidak manusiawi. Kebanyakan anak-anak muda dari Surabaya dikirim kembali
ke fasilitas untuk orang dewasa di wilayah Surabaya. Anak-anak muda
seringkali mengalami penganiayaan dalam rumah tahanan. Tidak ada
perkembangan lebih lanjut mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh empat
anak muda tahun 2005 di wilayah Rungkut Surabaya bahwa polisi telah
mencederai lutut dan kaki mereka dalam interogasi. Pimpinan polisi
setempat menyangkal tuduhan tersebut.

Sejumlah besar anak-anak jalanan terlihat di Jakarta dan
propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, serta Sulawesi
Selatan. Surabaya di Jawa Timur, adalah tempat bagi kurang lebih 8.000
anak jalanan, banyak dari mereka dilaporkan rentan terhadap kekerasan
dan penganiayaan seksual. Kurang lebih 40 penampungan di propinsi
tersebut menyediakan pelayanan bagi anak-anak tersebut. Pemerintah kota
Jakarta membuka sebuah penampungan tahun 2004 dengan kapasitas kurang
lebih 200 anak-anak. Pemerintah terus mendanai penampungan-penampungan
lain yang dikelola oleh LSM-LSM lokal dan membayar biaya pendidikan
sebagian anak-anak jalanan tersebut.

Sejumlah LSM yang mempromosikan hak-hak anak, termasuk Jaringan Advokasi
Anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pusat Studi dan Perlindungan
Anak, serta Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.

**Perdagangan Manusia**

Perdagangan manusia melanggar hukum menurut Undang-Undang; namun
undang-undang tidak memberi definisi perdagangan manusia secara lengkap.
Sepanjang tahun orang diperdagangkan dari, ke, dan di dalam negara untuk
keperluan pelacuran dan kerja paksa, termasuk pula masalah jeratan
hutang. Perdagangan manusia dalam negeri merupakan masalah yang
menonjol.

Walaupun undang-undang pidana tidak memiliki definisi hukum yang memadai
tentang perdagangan manusia, bermacam undang-undang diterapkan pada
kasus-kasus perdagangan manusia serta pelanggaran-pelanggaran yang
berhubungan. Hukum pidana melarang perdagangan perempuan dan laki-laki
muda tapi tidak berbicara soal perempuan belum dewasa. Undang-Undang
Perlindungan Anak memberikan hukuman penjara 3-15 tahun, tambah denda
untuk perdagangan anak-anak. Untuk kasus-kasus yang melibatkan korban di
bawah umur, polisi dan jaksa menggunakan Undang-Undang Perlindungan
Anak; perubahan sikap dari ketergantungan selama ini pada hukum pidana
dengan aturan hukumannya yang lemah. Sebelum tahun 2004 para hakim
jarang menghukum para pedagang manusia lebih dari tiga tahun penjara;
namun, sepanjang tahun ini hukuman bagi pedagang manusia terus
meningkat. Hakim mengenakan hukuman yang lebih berat pada pedagang
anak-anak, dengan tuntutan yang biasanya menghasilkan putusan lima atau
enam tahun penjara.

Sepanjang tahun pemerintah, LSM-LSM dan media melaporkan bahwa perempuan
diperdagangkan ke Malaysia, Jepang, Timur Tengah (termasuk Saudi Arabia
dan Kuwait), Taiwan, Hongkong, Singapura, dan tempat tujuan lainnya.
Malaysia menjadi tujuan dengan laporan jumlah kasus korban perdagangan
perempuan terbanyak. Perempuan-perempuan dari Cina, Thailand, Eropa
Timur, dan Asia Tengah dalam jumlah yang tidak bisa dipastikan dijual ke
negara itu untuk eksploitasi seksual.

Angka-angka yang bisa diandalkan sehubungan dengan jumlah orang yang
diperdagangkan tidak tersedia. Sebuah studi tahun 2003 oleh LSM
Solidarity Center dan ICMC memperkirakan bahwa antara 2.4 dan 3.7 juta
perempuan dan anak-anak bekerja di kategori yang rentan sebagai pekerja
migran, pekerja seks, dan pembantu rumah tangga anak-anak (lihat bagian
5, anak-anak). Dalam kategori-kategori ini, perkiraan jumlah keseluruhan
anak-anak berkisar antara 254.000 hingga 422.000. Ini bukan perkiraan
jumlah korban tapi lebih kepada perempuan dan anak-anak yang rentan akan
kejahatan perdagangan manusia.

Hanya sedikit data yang dapat dipercaya tentang perdagangan manusia di
Indonesia Timur. Walau demikian, LPA memperkirakan bahwa paling sedikit
100.000 perempuan dan anak-anak bisa diperdagangkan dari, ke, atau di
dalam Jawa Timur sepanjang tahun. Mereka juga percaya bahwa jumlah
korban perdagangan manusia meningkat antara 5 hingga 10 persen per
tahun. Divisi Perempuan dari Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar
di negara itu, yakin bahwa jumlah korban perdagangan manusia di Jawa
Timur setiap tahun berlipat ganda. Berdasarkan data kepolisian Jawa
Timur, terdapat 14.896 korban perdagangan manusia di Jawa Timur sejak
Januari hingga Juli. LSM Surabaya Abdi Ahsi melaporkan bahwa 3.000
perempuan setahunnya diperdagangkan dari pedesaan di Jawa Timur ke salah
satu daerah pelacuran terbesar di Surabaya.

Di Nusa Tenggara Barat, sebanyak 3.336 kasus "masalah tenaga kerja di
luar negeri" diajukan pada Yayasan Panca Karsa (YPK) di Mataram, Lombok,
oleh para korban dan keluarga mereka selama enam bulan pertama tahun
ini. Kasus-kasus ini berkisar dari masalah pekerja tidak mendapatkan
pekerjaan atau upah yang telah dijanjikan, hingga penyiksaan dan
perkosaan oleh majikan dan agen penyalur tenaga kerja. YPK memperkirakan
bahwa paling sedikitnya 10.000 hingga \`5.000 orang diperdagangkan tiap
tahunnya oleh jaringan ilegal yang luas yang beroperasi di propinsi itu.

Sebuah kasus yang menonjol di Nusa Tenggara barat terjadi pada
pertengahan 2005 di kelurahan Krukah, Lombok Timur. Dua orang anak
perempuan berusia 12 tahun melarikan diri dari penyekapan dan dibawa ke
Lemabaga Bantuan Hukum Mataram. Mereka mengeluhkan bahwa telah
memberikan \$320 (3.000.000 rupiah) kepada penyalur tenaga kerja luar
negeri yang menjanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di luar
negeri pada anak-anak perempuan tersebut. Mereka mengatakan bahwa pihak
penyalur menyekap dan memperkosa mereka. LSM LBH Apik memberitahukan
polisi, yang mengadakan penggerebekan dan menemukan 55 anak perempuan
lain disekap dalam kondisi termasuk diperkosa dan disiksa. Pelaku
kejahatan ditangkap, dan akhirnya dituntut atas tuduhan menipu uang
penempatan dari orang tua anak-anak perempuan, dan dijatuhi hukuman
sembilan bulan penjara. Kemarahan publik atas kasus ini mendorong
pemerintah Lombok Timur tahun itu mengesahkan peraturan anti perdagangan
manusia yang pertama di sana, yang memberdayakan kepolisian di sana
untuk memerangi perdagangan manusia secara efektif.

Kecamatan Singkawang di Kalimantan Barat masih terkenal sebagai daerah
dimana perempuan miskin dari etnis Cina dan remaja perempuan dari usia
14 hingga 20 tahun direkrut sebagai pengantin "pesanan" untuk laki-laki,
terutama di Taiwan tapi juga di Hongkong dan Singapura. Dalam beberapa
kasus perempuan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan perlakuan
serupa budak.

Dalam banyak kasus, pedagang manusia merekrut gadis-gadis dan perempuan
dengan janji-janji palsu. Salah satu taktiknya adalah perempuan muda di
daerah pedesaan ditawari pekerjaan sebagai pelayan restoran atau pegawai
hotel di tempat yang jauh, termasuk resor pulau. Setelah para perempuan
yang direkrut tiba dan terjerat hutang pada perekrutnya,
perempuan-perempuan itu sadar bahwa mereka dipekerjakan sebagai pelacur.
Pada bulan Oktober 2005 Polda Metro Jaya menangkap dua orang yang menipu
sedikitnya 51 perempuan dengan janji pekerjaan di Jepang sebagai
"anggota seni budaya." Begitu tiba di Jepang, para perempuan itu
dieksploitasi sebagai pelacur. Tidak ada laporan perkembangan dari kasus
ini pada tahun itu.

Banyak korban menjadi rentan terhadap perdagangan manusia selama proses
menjadi tenaga kerja di luar negeri. Banyak perusahaan jasa tenaga kerja
(PJTKI) tanpa berizin beroperasi di seluruh negeri dan terlibat dalam
perdagangan manusia dalam tingkatan yang berbeda-beda, dan beberapa
PJTKI yang memiliki ijin pemerintah juga terlibat dalam perdagangan
orang. PJTKI mengenakan biaya yang sangat tinggi hingga mengakibatkan
jeratan hutang dan orang-orang yang direkrut harus bekerja secara ilegal
di luar negeri, yang meningkatkan kerentanan para pekerja terhadap
perdagangan manusia dan bentuk kekerasan lainnya.

Menurut Solidarity Center, ratusan nelayan Burma, tampaknya dipaksa
bekerja pada kapal penangkap ikan Thailand, entah melarikan diri atau
ditinggal di Tual, sebuah pulau kecil di Propinsi Maluku, dimana mereka
hidup dalam keadaan yang sulit. Pada tahun 2004 petugas imigrasi secara
paksa mendeportasi sejumlah nelayan Burma ke Thailand dengan menumpang
kapal-kapal penangkap ikan asing. Pada tahun 2005 Persatuan Pelaut Burma
memperkirakan bahwa masih lebih dari 100 pelaut Burma hidup di Tual tapi
tidak memperkirakan akan ada deportasi. Polda Maluku Tenggara dan Dinas
Kelautan dan Perikanan setempat memperirakan bawa sekitar 500 orang Thai
dan Burma bekerja sebagai nelayan di Tual tahun itu.

Dari Januari hingga pertengahan Oktober, Unit Anti Perdagangan Manusia
Kepolisian RI melaporkan penyelidikan atas 91 tersangka yang melibatkan
437 korban, dibanding dengan 82 tersangka dan 143 korban sepanjang tahun
2005. Kepolisian telah mengajukan 23 kasus pada jaksa penuntut dan masih
mengusut 24 kasus, dibandingkan dengan 12 kasus yang diajukan pada tahun
2005. Kejaksaan Agung membentuk Gugus Tugas Kejahatan Lintas Negara,
yang mulai beroperasi pada bulan Juli dan sedang mengusut 10 kasus
perdagangan manusia. Kebanyakan pedagang manusia adalah anggota sindikat
kriminal yang didanai dengan baik. Pada tahun ini pengadilan-pengadilan
mendakwa 18 pedagang manusia, sedikit meningkat dari tahun 2005. Menurut
LSM-LSM, dakwaan membuahkan rata-rata empat tahun hukuman penjara ,
peningkatan dari 2.25 tahun di tahun 2005.

Polda Jawa Timur menunjukkan komitmen yang semakin membaik dalam
pemberantasan kejahatan perdagangan orang, hingga terjadi peningkatan
jumlah pengusutan, penangkapan, dan penahanan. Namun, secara relatif
hanya sedikit kasus yang berhasil masuk ke pengadilan. Tidak jelas
apakah polisi tidak berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang memadai untuk
menguatkan dakwaan atau apakah korupsi yang dilakukan para jaksa dan
hakim telah mengganggu penuntutan kasus-kasus tersebut.

Pada tanggal 13 Maret, petugas Polsek Rogojampi, Banyuwangi menangkap
Suwardi, kepala desa Lemahbangdewo atas tuduhan memperdagangkan dua
gadis dari desanya. Tidak ada tuntutan yang diajukan. Pada bulan Maret
Polres Jember menangkapmenangkap Burawi dan Santo yang dicurigai
memperdagangkan seorang gadis asal Jember, Jawa Timur. Pada bulan
November Pengadilan Negeri Jember mendakwa Burawi dan Santo untuk kasus
perdagangan orang dan menjatuhkan hukuman masing-masing tujuh dan enam
tahun penjara.

Pada 22 Maret, Polwiltabes Surabaya menahan pasangan bernama Jatimah
(alias Yati)dan Nur Iman sebagai anggota sindikat besar perdagangan
manusia di Surabaya. Tidak ada tuntutan yang diajukan.

Pada bulan Maret, Polwiltabes Surabaya menangkap Saka Baharuddin,
pemilik rumah bordil "Wisma Barbara, atas tuduhan perdagangan manusia.
Ia didakwa dan dijatuhi hukuman dua bulan penjara. Pada tanggal 19 Juni,
Polwiltabes Surabaya kembali menangkap Baharuddin atas tuduhan
perdagangan manusia. Pada bulan Juli polisi meneruskan kasus Baharuddin
ke kantor kejaksaan Surabaya. Pada tanggal 6 September, kantor kejaksaan
mengembalikan kasus itu ke polisi karena tidak lengkap. Polisi
membebaskan Baharuddin tanggal 16 September. Tidak ada tuntutan yang
diajukan.

Tanggal 8 Mei, Polisi Surabaya menangkap dua anggota sindikat
perdagangan orang di komplek pelacuran "Moro Seneng". Mereka dituduh
menjual 14 anak perempuan remaja untuk dilacurkan. Pengadilan untuk
kasus ini masih belum selesai.

Pada tanggal 30 May, PolisiPolisi Nganjuk di Jawa Timur menangkap
Sudarwati atas tuduhan perdagangan manusia. Pada bulan September ia
didakwa atas perdagangan perempuan-perempuan muda dari Jawa Timur ke
Kutai Timur, Kalimantan Timur dan dijatuhi hukuman 4 ½ tahun penjara. Ia
adalah orang kedua yang didakwa dengan Undang-undang Perlindungan Anak
Jawa Timur.

Tanggal 20 Juli, PolisiPolisi Krembangan di Surabaya menyelamatkan dua
perempuan korban perdagangan manusia dan menangkap tiga orang tersangka
pedagang manusia, Alexander Go, Yola (alias Candra Asri), dan Lisawati.

Pelatihan dasar selama tiga bulan yang diterima polisi tidak termasuk
pelatihan secara langsung tentang anti perdagangan manusia. Dalam tahun
ini lembaga-lembaga internasional terus memberikan pelatihan khusus
kontra perdagangan manusia pada polisi. Perdagangan manusia berada di
bawah divisi reserse dan kriminal dengan unit anti perdagangan manusia
khusus dengan tanggung jawab operasional dan koordinasi. Sepanjang tahun
40 petugas yang mendapat pelatihan anti perdagangan manusia ditugaskan
melatih polisi ke seluruh negeri.

Sumber-sumber yang dapat dipercayal menyebutkan bahwa beberapa oknum
keamanan terlibat dalam mendirikan dan melindungi rumah-rumah bordil.
Dilaporkan bahwa pelaku perdagangan manusia dan pemilik rumah bordil
membayar uang perlindungan pada anggota keamanan. Sebuah survei dari LSM
tentang perdagangan manusia di Papua menyimpulkan bahwa anggota militer
mengelola atau melindungi rumah-rumah bordil yang menampung
korban-korban perdagangan manusia. Di samping polisi dan tentara,
beberapa pejabat pemerintahan terlibat dalam perdagangan manusia
terutama dalam pembuatan dokumen palsu. Kelaziman dan kemudahan
memperoleh kartu identitas nasional palsu yang bisa menyatakan seorang
anak sebagai orang dewasa ikut memperparah masalah perdagangan manusia.
Pada masyarakat dan pemerintah terdapat keengganan untuk mengakui bahwa
pelacuran sebagai masalah penting.

Pada tahun ini pemerintah terus melaksanakan Rencana Aksi Nasional tahun
2002-07 untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Undang-Undang
Perlindungan Anak melarang eksploitasi ekonomis dan seksual atas
anak-anak dan juga perdagangan anak. Undang-Undang tersebut menyebutkan
hukuman bagi tindak kriminal berat dan masa hukuman penjara bagi
orang-orang yang melanggar hak-hak anak, termasuk melalui perdagangan
manusia. Pemerintah, dengan bantuan LSM-LSM, melakukan upaya-upaya
penyuluhan tentang perdagangan manusia. Pada bulan September,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengadakan serangkaian lokakarya
tentang jeratan hutang untuk meningkatkan kesadaran dan membangun
pendekatan terkoordinasi atas masalah ini.

Pada tahun ini pemerintah membentuk program uji coba untuk menolong
korban perdagangan manusia kembali ke masyarakat, dengan demikian
mengurangi resiko bagi orang menjadi korban untuk kedua kalinya, dan
membuka penampungan korban perdagangan manusia di Batam. Polisi, jaksa
dan hakim mengikuti workshop tentang penegakan hukum anti perdagangan
manusia, dan di sejumlah propinsi pejabat pemerintah dan masyarakat
sipil membentuk komite-komite untuk menghentikan perdagangan manusia.
Jaksa mulai mengenali kasus-kasus perdagangan manusia sebagaimana
adanya, sebuah langkah yang akan membantu keberhasilan membawa para
pedagang manusia ke pengadilan. Secara keseluruhan, pemerintah dan
masyarakat semakin sadar akan perdagangan manusia dan kebutuhan
rehabilitasi khusus korban perdagangan manusia.

Walau demikian pemerintah menghadapi sejumlah tantangan dalam memerangi
perdagangan manusia, termasuk: anggaran yang terbatas; kurangnya
kesadaran tentang masalah perdagangan manusia antara lembaga-lembaga
pemerintahan; pengumpulan data yang tak seimbang tentang perdagangan
manusia, terutama sehubungan penuntutan dan investigasi; serta kebutuhan
untuk membangun kapasitas kemampuan pemerintah dalam melaporkan dan
mengumpulkan informasi tentang perdagangan manusia dalam batas-batas
wilayah negara. Organisasi-organisasi internasional menyaksikan benturan
antara petugas-petugas imigrasi dan para pedagang manusia di titik-titik
transit, membuat para korban semakin rentan terhadap para pedagang
manusia di perbatasan dan titik-titik transit.

LSM-LSM dalam negeri, dengan bantuan internasional, memimpin upaya
pemantauan dan pencegahan perdagangan manusia, seringkali dengan
koordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah. LSM-LSM ini termasuk
Konsorsium Pembela Tenaga Kerja Migran Indonesia (KOPBUMI), LBH-Apik,
Kelompok Bantuan dan Perlindungan Perempuan, Koalisi Perempuan,
Solidaritas Perempuan dan Pusaka.

Bantuan nasional dan lokal kepada korban perdagangan manusia meningkat
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tapi tetap kecil dibanding
dengan lingkup permasalahannya. Secara umum bantuan pemerintah tidak
banyak dan terfokus pada warga negara yang diperdagangkan ke luar
negeri, sementara bantuan di dalam negeri kecil. Pemerintah dan
kelompok-kelompok masyarakat memiliki sejumlah penampungan di Dumai,
Propinsi Riau; Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur; Jakarta; Sumatera
Utara; dan Sulawesi Utara. Kepolisian mengelola lebih dari 200 bagian
masalah perempuan, satuan-satuan dibentuk untuk menolong perempuan dan
anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk perdagangan manusia.
Bagian ini memberikan penampungan sementara, penanganan khusus polisi,
dan beberapa layanan hukum bagi para korban. Bagian masalah perempuan
seringkali bekerja sama dengan LSM-LSM setempat untuk memberikan
layanan-layanan medis dan psikologis serta tempat penampungan jangka
panjang. Namun, ketidakpercayaan terhadap polisi membuat sebagian korban
enggan menggunakan layanan bagian tersebut.

Kebijakan pemerintah adalah untuk "memperlakukan mereka yang
diperdagangkan bukan sebagai penjahat melainkan korban yang memerlukan
pertolongan dan perlindungan." Tahun itu Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan terus
memperkuat kebijakan ini di tengah masyarakat dan dalam program-program
pelatihan untuk polisi dan pejabat lainnya. Namun, pelaksanaan
pemerintah daerah dan polisi berlainan, terutama di tingkat-tingkat
bawah lembaga penegakan hukum. Pemerintah-pemerintah daerah menjalankan
kewenangan yang lebih besar di bawah program desentralisasi negara itu,
terkadang membuat undang-undang dan peraturan yang cenderung
memperlakukan mereka yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual
sebagai penjahat, bertentangan dengan kebijakan nasional. Dalam banyak
kesempatan, pejabat pemerintah dan polisi secara aktif melindungi dan
membantu para korban. Pada kasus-kasus lain, polisi memperlakukan para
korban seperti para pelacur yang diperdagangkan sebagai penjahat,
mengenakan penahanan atas mereka, dan mengambil keuntungan dari
kerentanan mereka dengan meminta suap dan pelayanan seksual. Polisi dan
petugas imigrasi secara berkala mengumpulkan pelacur asing dan segera
mendeportasi mereka tanpa ada laporan tentang dilakukannya penyaringan
untuk mencari korban perdagangan manusia. Media dan pejabat-pejabat
tingkat rendah, termasuk polisi, seringkali gagal menyembunyikan
identitas para korban dan biasanya memberikan nama-nama para korban
kepada umum.

Pemerintah mendorong para korban untuk membantu penyelidikan dan
penuntutan pelaku perdagangan manusia namun para korban seringkali
enggan atau menolak memberikan kesaksian karena merasa malu dan takut
pembalasan atas diri dan keluarga mereka. Undang-undang Perlindungan
Korban yang baru ditujukan untuk mendorong para saksi dan korban untuk
maju memberikan kesaksian keberhasilan penuntutan (lihat bagian 1.e.).

Tahun itu pemerintah mengadakan program pendidikan panduan di Jawa Timur
dan Nusa Tenggara Timur untuk membangkitkan kesadaran akan perdagangan
manusia di antara ibu rumah tangga, pemimpin agama, anak-anak putus
sekolah, dan para orang tua.

**Orang-orang Cacat**

Pemerintah menggolongkan orang-orang cacat ke dalam empat kategori: tuna
netra, tuna rungutuna grahita dan tuna daksa. Undang-Undang Dasar
mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan terhadap mereka; namun,
"pelayanan" sendiri tidak didefinisikan, dan penyediaan pendidikan untuk
anak-anak cacat tidak pernah disimpulkan dari kewajiban tersebut.
Undang-undang juga mengamanatkan fasilitas publik agar bisa diakses oleh
mereka yang memiliki kecacatan; namun, pemerintah tidak menegakkan
ketentuan ini. Hanya sedikit bangunan dan hampir tidak ada fasilitas
angkutan umum yang memberikan akses tersebut. Undang-undang mengharuskan
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan agar
menyediakan 1 persen posisi untuk orang yang memiliki kecacatan. Namun,
pemerintah juga tidak menegakkan ketentuan tersebut, dan orang-orang
dengan kecacatan menghadapi diskriminasi yang besar.

Di daerah perkotaan hanya sedikit bis kota yang menyediakan akses untuk
kursi roda, dan banyak yang lift hidroliknya dilucuti hingga tidak bisa
digunakan lagi.

Tahun 2003, pemerintah menyatakan bahwa terdapat 1.3 juta anak-anak
cacat, namun hanya 55.000 yang pergi ke sekolah. Jumlah aktual anak-anak
cacat diyakini lebih tinggi lagi. Undang-Undang memberikan hak
memperoleh pendidikan dan perawatan rehabilitasi bagi anak-anak cacat.
Seorang pejabat pemerintah menduga banyak orang tua memilih untuk
memelihara anak-anak cacat di rumah; namun, banyak sekolah menolak
mengakomodasikan anak-anak tersebut, dengan alasan kurangnya sumber
daya. Menurut pemerintah, ada 1.234 sekolah yang ditujukan untuk memberi
pendidikan bagi anak-anak cacat; 960 diantaranya dikelola oleh pihak
swasta. Beberapa orang muda cacat memilih bekerja sebagai pengemis.

Aktivis hak asasi manusia di Surabaya melaporkan bahwa diskriminasi atas
orang-orang cacat terjadi di dunia kerja dan pendidikan. Pada tahun 2004
pemerintah kota Surabaya menolak calon pegawai sipil yang cacat dengan
alasan bahwa dia tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Pada bulan Mei
2005 Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan perkara si calon pegawai.
Pejabat kota mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan
tindakannya. Pada akhir tahun kasus tersebut masih tertunda dan
pemerintah kota belum mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan orang
cacat melamar menjadi pegawai negeri.

Hanya sedikit perusahaan di Jawa Timur yang menyediakan fasilitas untuk
orang-orang cacat dan lebih sedikit lagi perusahaan yang mempekerjakan
orang cacat. Akses ke fasilitas umum bagi orang cacat di Indonesia
bagian Timur sangat terbatas. Di bulan November, bandara baru di
Surabaya dibuka dan menurut laporan tidak menyediakan akses bagi orang
cacat. Kurangnya dana pada umumnya menjadi alasan utama untuk tidak
meningkatkan akses.

**Minoritas Nasional/Rasial/Etnis**

Pemerintah secara resmi mendorong toleransi rasial dan etnis. Etnik Cina
mencapai kurang lebih 3 persen dari keseluruhan penduduk, merupakan
kelompok non pribumi yang jumlahnya paling besar, dan memainkan peranan
penting dalam ekonomi. Peristiwa-peristiwa diskriminasidiskriminasi dan
pelecehan terhadap etnis Cina terus menurun dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Reformasi yang baru berlangsung meningkatkan kebebasan di
bindang agama dan budaya. Walau demikian, sebagian etnis Cina menyatakan
bahwa para petugas pemerintah masih melakukan diskriminasi terhadap
mereka ketika menerbitkan surat nikah dan dalam layanan lain serta
seringkali meminta suap untuk surat kewarganegaraan, walaupun surat
tersebut tidak lagi diperlukan secara hukum. Seorang pengacara hukum
bagi hak-hak etnis Cina menunjukkan 50 pasal dalam undang-undang,
peraturan dan dekrit yang mendiskriminasi warga negara keturunan Cina.
Tahun itu Presiden Yudhoyono membatalkan keputusan presiden sebelumnya
yang mengharuskan izin khusus untuk mengadakan perayaan keagamaan dan
budaya Cina. Undang-undang kewarganegaraan yang baru secara jelas
menyatakan surat kewarganegaraan Indonesia, yang seringkali sulit
diperoleh oleh etnis Cina, tidak diperlukan untuk menyatakan
kewarganegaraan. LSM-LSM seperti Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia,
menyerukan pemerintah untuk membatalkan pasal-pasal yang bersifat
diskriminatif yang tersisa.

Masyarakat etnis Cina di Surabaya mendirikan organisasi
anti-diskriminasi, Sikad, pada tanggal 27 September, untuk membahas
masalah-masalah diskriminasi yang dihadapi etnis Cina.

Pada bulan Mei, ratusan mahasiswa mengancam akan menyerang seorang
keturunan Cina di Makassar, Sulawesi Selatan, bila polisi gagal mengusut
kematian seorang pembantu rumah tangga setelah ia diduga disiksa oleh
tuannya yang etnis Cina-Indonesia.

Pada 7 Agustus, lusinan mahasiswa perguruan tinggi melakukan protes yang
melibatkan kekerasan dan mengancam akan mengusir etnis Cina dari
Makassar setelah seorang pria Cina-Indonesia dituduh melakukan percobaan
perkosaan atas pembantunya. Tidak ada laporan mengenai korban jatuh
selama protes tersebut. Lima mahasiswa ditangkap dan ditanyai di markas
besar kepolisian Makassar setelah protes itu.

Tidak ada laporan tentang diskriminasi yang jelas atas orang Aceh diluar
propinsi. Beberapa orang Aceh masih menggunakan kartu identitas nasional
khusus untuk Aceh. Kesepakatan Helsinki tahun 2005 antara pemerintah dan
GAM termasuk sebuah ketentuan untuk menerbitkan kartu identitas nasional
standar untuk orang Aceh pada bulan April. Hingga akhir tahun hal ini
masih belum selesai.

Penduduk Pribumi

Pemerintah menganggap semua warga negara sebagai "pribumi"; namun,
pemerintah mengakui keberadaan beberapa "masyarakat terpencil" dan hak
mereka untuk turut serta secara penuh dalam kehidupan politik dan
sosial. Masyarakat-masyarakat ini termasuk berbagai jenis suku-suku
Dayak di Kalimantan, keluarga-keluarga yang hidup sebagai pengembara di
laut dan 312 kelompok pribumi yang diakui resmi di Papua. Pada tahun itu
penduduk asli, terutama di Papua, tetap mengalami masalah diskriminasi,
dan sangat sedkit kemajuan yang dicapai menyangkut hak-hak atas tanah
adat mereka. Kegiatan pertambangan dan penebangan hutan, yang kebanyakan
ilegal, menghadirkan masalah-masalah sosial, ekonomis, dan logistik yang
menonjol pada masyarakat-masyarakat pribumi. Pemerintah gagal mencegah
perusahaan-perusahaan domestik dan asing, yang seringkali berkolusi
dengan militer dan kepolisian setempat, untuk tidak menjarah tanah milik
penduduk asli.

Di Papua, ketegangan terus terjadi antara penduduk asli Papua dan para
migran dari propinsi lain, antara penduduk pesisir dan masyarakat
pedalaman, dan antar suku-suku. Sementara orang dari masyarakat penduduk
aslimenuduh para pendatang menaikkan harga dan bersikap merendahkan,
sedangkan sebagian pendatang menyatakan bahwa pribumi Papua
memperlakukan mereka dengan sikap bermusuhan dan penuh curiga.

Di Kalimantan Tengah, hubungan antara penduduk asli Dayak dan
transmigran etnis Madura tetap buruk seusai kekerasan antar etnis tahun
2001. Namun, antara 30.000 dan 57.000 etnis Madura yang melarikan diri
telah kembali ke Kalimantan Tengah di akhir tahun 2005. Di balik
ketegangan antar etnis, pemilu lokal berjalan dengan tertib dan relatif
damai. Hubungan antara kedua kelompok masih jelek di Kalimantan Barat,
dimana bekas penduduk dari keturunan Madura dihalangi dalam upaya
mendapatkan kembali tanah dan harta benda mereka.

Aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa program transmigrasi yang
disponsori pemerintah melanggar hak-hak masyarakat pribumi, menumbuhkan
permusuhan sosial, dan mendorong eksploitasi dan degradasi sumber daya
alam yang menjadi gantungan hidup penduduk asli. Di beberapa wilayah,
seperti sebagian Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Aceh, dan Papua, hubungan
antara para transmigran dan penduduk pribumi masih buruk.

Pelanggaran Sosial dan Diskriminasi Lainnya

Terjadi diskriminasi sosial terhadap penderita HIV/AIDS. Beberapa
individu diperlakuan dengan kecurigaan di pusat-pusat pengobatan,
menyaksikan hasil tes laboratorium mereka yang sifatnya rahasia
disebarluaskan, atau identitas mereka dipublikasikan dalam surat kabar.
Dalam kebanyakan, bahkan mungkin pada semua kasus, pemerintah gagal
mengambil langkah perbaikan. Di Papua, dimana kasus infeksi HIV adalah
yang tertinggi di Indonesia, anggota masyarakat dan bahkan para keluarga
memberi stigma dan mengucilkan mereka yang diketahui terjangkit virus
tersebut. Namun, pemerintah mendorong sikap toleransi, mengambil
langkah-langkah untuk mencegah infeksi baru, serta menyusun rencana
untuk memberi subsidi untuk obat antiretoviral.

**Bagian 6 Hak-hak Pekerja**

**a. Hak Untuk Mendirikan Perkumpulan**

Hukum menjamin hak-hak yang luas untuk membentuk perkumpulan bagi para
pekerja, dan mereka menggunakan hak-hak tersebut. Hukum membolehkan para
pekerja untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja
pilihan mereka tanpa memerlukan izin terlebih dahulu atau persyaratan
yang berlebihan, dan para pekerja melakukanya dalam praktek. Hukum
menetapkan bahwa 10 atau lebih pekerja berhak untuk membentuk
perserikatan, dengan keanggotaan yang terbuka bagi semua pekerja, tanpa
membedakan afiliasi politik, agama, etnis, atau jenis kelamin. Pekerja
di sektor swasta, menurut hukum, bebas untuk membentuk organisasi
pekerja tanpa perizinan terlebih dahulu, dan perserikatan bisa menyusun
sendiri anggaran dasar dan peraturan serta memilih wakil-wakil.
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menaker) mencatat, bukannya
menyetujui, pembentukan perserikatan, federasi, atau konfederasi dan
memberikan nomor pendaftaran. Pada tahun ini, sejumlah serikat pekerja
melaporkan bahwa kantor-kantor dinas tenaga kerja daerah melakukan
penolakan pendaftaran berdasarkan prasangka tertentu. Pada tahun itu,
satu federasi perserikatan terdaftar di departemen tenaga kerja, hingga
jumlah keseluruhan federasi yang terdaftar menjadi 88. Pejabat
departemen menyatakan bahwa hanya 64 federasi yang tercatat oleh
departemen memiliki anggota yang tidak bisa dibuktikan. Kebanyakan
anggota perserikatan tergabung pada salah satu dari tiga konfederasi
perserikatan yang ada: Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan
Konggres Serikat Buruh Indonesia. Sebagai tambahan, lebih dari 11.000
unit kerja terdaftar pada departemen tenaga kerja, menurundibandingkan
18.000 unit yang dilaporkan pada tahun 2005, berdasarkan data laporan
yang dibuat sendiri oleh perserikatan.

Menurut pemerintah, keseluruhan jumlah angkatan kerja di negara itu
terdiri dari kurang lebih 110 juta pekerja, 42 persennya bekerja di
sektor pertanian dan perhutanan. Dari April hingga September 2005,
departemen tenaga kerja melakukan survei atas keanggotaan perserikatan,
hasilnya menunjukkan pengurangan yang mencolok dari keanggotaan
perserikatan dibanding perkiraan semula. Di masa lalu, pemerintah
mengandalkan statistik keanggotaan yang dilaporkan sendiri oleh
perserikatan. Departemen tenaga kerja memperkirakan jumlah keseluruhan
keanggotaan perserikatan buruh adalah 3.4 juta pekerja, kurang dari 4
persen dari keseluruhan angkatan kerja. Walau demikian, angka 3.4 juta
anggota perserikatan ini merupakan 14 persen dari 23.8 juta angkatan
kerja reguler di sektor formal (penggolongan yang tidak menyertakan
wiraswasta, perusahaan, pekerja temporer, dan pekerja yang tidak
menerima bayaran).

Hukum mengakui kebebasan pegawai negeri untuk berkumpul dan
berorganisasi, serta pegawai dari beberapa departemen untuk membentuk
persatuan pegawai; organisasi-organisasi serikat pekerja berupaya untuk
mengorganisir para pekerja ini. Serikat-serikat pekerja juga berusaha
mengorganisir pegawai dari badan usaha milik negara (BUMN), walaupun
mereka mengalami hambatan dari pihak manajemen perusahaan, dan dasar
hukum bagi pendaftaran perserikatan di BUMN masih tidak jelas.

Hukum mengizinkan pemerintah mengajukan petisi pada pengadilan untuk
membubarkan perserikatan bila bertentangan dengan ideologi negara
Pancasila atau Undang-Undang Dasar, atau jika pemipin atau anggota
perserikatan, atas nama perserikatan, melakukan tindak kejahatan
terhadap keamanan negara dan dihukum setidaknya lima tahun penjara. Bila
perserikatan dibubarkan, para pemimpin dan anggotanya tidak boleh
membentuk perserikatan lain selama sedikitnya tiga tahun. Sepanjang
tahun tidak ada laporan tentang pembubaran perserikatan oleh pemerintah.

Hukum melarang diskriminasi bersifat anti perserikatan oleh majikan dan
lainnya terhadap pengelola dan anggota perserikatan serta memberikan
hukuman atas pelanggaran ketentuan tersebut; namun, dalam banyak kasus
pemerintah tidak menegakkan hukum ini secara efektif. Banyak laporan
yang dapat dipercaya mengatakan bahwa pembalasan dilakukan pihak
perusahaan terhadap pengelola perserikatan, termasuk pemecatan dan
tindak kekerasan yang tidak dicegah secara efektif atau diperbaiki dalam
pelaksanaanya. Sejumlah perusahaan memperingatkan pegawainya agar tidak
mengadakan kontak dengan pengelola perserikatan. Beberapa perserikatan
mengatakan bahwa pemimpin pemogokan dipilih untuk pemecatan saat
perusahaan mengadakan pengurangan pegawai. Persyaratan hukum
mengharuskan perusahaan menerima kembali pekerja yang dipecat karena
kegiatan perserikatan, walaupun dalam banyak kasus pemerintah tidak
menegakkan aturan ini secara efektif.

Pada tanggal 19 Mei, Mahkamah Agung menguatkan keputusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara dan pengadilan-pengadilan tingkat yang lebih
rendah bahwa para pekerja yang diberhentikan setelah pemogokan bulan
April 2005 dipekerjakan kembali dan menerima upah yang di rapel. Tanggal
19 Juli, perserikatan dan perusahaan mencapai kesepakatan dimana
perusahaan akan memberi ganti rugi pada para pekerja atas upah yang
belum dibayar dan memberikan pesangon. Sebagai gantinya para pekerja
membatalkan hak mereka untuk dipekerjakan kembali. Para pekerja di
sebuah perusahaan keamanan swasta di Jakarta, Group4/Securicor,
mengadakan pemogokan atas rencana perusahaan tersebut untuk memotong
tunjangan menyusul adanya penggabungan perusahaan. Menurut LSM
Solidarity Center, pada bulan Mei 2005, Polda Metro Jaya memanggil empat
pimpinan perserikatan untuk ditanyai dan diintimidasi. . Menurut
laporan, polisi menjelaskan bahwa mereka sedang mengadakan investigasi
atas ke empat pimpinan perserikatan untuk kemungkinan dakwaan pencemaran
nama baik dan meminta mereka mengidentifikasi pekerja lain melalui foto
yang diambil dari demonstrasi sah perserikatan pada April 2005.
Perusahaan tersebut memberhentikan 200 pekerja dan menolak untuk
mempekerjakan mereka kembali, walau ada keputusan dari dinas
ketenagakerjaan setempat bahwa pemogokan tersebut sah secara hukum dan
para pemogok harus dipekerjakan kembali. Pada bulan Oktober 2005, komite
penyelesaian sengketa perburuhan memberikan dua bulan upah pada para
pekerja.

Pada 13 Maret, Federasi Perserikatan Indonesia Mandiri (FPIM) mengadakan
pengerahan massa di Surabaya menuntut intervensi pemerintah atas
kegiatan anti perserikatan di PTPN X, dan menjamin penyertaan
cabang-cabang perserikatan dalam tawar menawar kolektif di kedua
kompleks perusahaan milik pemerintah itu, dan agar mengembalikan Daud
Sukamto, presiden Federasi Pekerja Perkebunan dan Penggilingan Gula yang
berafiliasi dengan FPIM, yang dipecat dari pekerjaannya di perkebunan di
Lampung Tengah pada tahun 2005 atas "penyelewangan berat" setelah
membuat rekomendasi agar perserikatannya menolak proposal upah dari
pihak manajemen dalam kesempatan negosiasi buruh. Pada bulan Juni,
Komite Kebebasan Berkumpul dari ILO menyimpulkan pemecatan Sukamto
melanggar hak untuk melakukan kegiatan perserikatan perburuhan yang sah
dan menyerukan pada pemerintah mempekerjakannya kembali.

Pada bulan Agustus, Amnesti International menyerukan pada pemerintah
untuk melepaskan enam pimpinan serikat buruh yang dipenjarakan, yang
ditangkap menyusul sebuah pemogokan dan demonstrasi di sebuah perkebunan
kelapa sawit di Propinsi Riau pada September 2005.

Di bulan September perusahaan asuransi tenaga kerja milik pemerintah, PT
Jamsostek, menurunkan pangkat dua orang anggota serikat pekerja
Jamsostek dan memindahkan 12 lainnya sehubungan dengan mosi tidak
percaya pada pihak manajemen perusahaan yang dilakukan oleh serikat
pekerja. Lebih dari 40 pekerja di kantor cabang di Banten mengadakan
demonstrasi di kantor pusat di Jakarta, menuntut pembatalan penurunan
pangkat dan pemindahan tersebut. Pada bulan Oktober, sejumlah anggota
legislatif menyerukan pada pemerintah agar mengakhiri konflik perburuhan
tersebut. Semua pekerja yang terkena sanksi menuntut perusahaan agar
bisa dipekerjakan kembali. Kasus tersebut masih tertunda hingga akhir
tahun.

Pada tanggal 30 Oktober, KSBSI mengajukan 20 keluhan pada departemen
tenaga kerja mewakili para pekerja yang menyatakan bahwa hak mereka
untuk membentuk perserikatan telah ditolak. Kebanyakan dari mereka
menurut laporan diberhentikan tanpa uang pesangon atau diturunkan
pangkatnya walaupun kasusnya masih tertunda di pengadilan perburuhan.

Undang-undang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial bersama dengan
Undang-undang Serikat Pekerja serta Undang-undang Ketenagakerjaan
menjadi dasar hukum yang telah direvisi untuk hubungan industrial dan
hak-hak buruh. Undang-undang Penyelesaian Sengketa menetapkan sebuah
sistem pengadilan perburuhan tripartit, menggantikan komite tripartit
sebelumnya. Undang-undang tersebut juga menggariskan prosedur
penyelesaian melalui mediasi dan arbitrasi. ILO memberikan bantuan dalam
penyusunan undang-undang itu. Di akhir tahun 2005, pemerintah telah
membentuk pengadilan-pengadilan perburuhan di seluruh propinsi (33).

**b. Hak untuk Berorganisasi dan Melakukan Tawar Menawar Secara
Kolektif**

Undang-undang mengizinkan serikat kerja untuk melakukan kegiatan mereka
tanpa hambatan; namun pada prakteknya pemerintah seringkali tidak
melindungi hak ini. Hukum mengizinkan adanya tawar menawar secara
kolektif dan organisasi pekerja yang mendaftar pada pemerintah untuk
membuat persetujuan buruh kolektif (CLA) yang mengikat secara hokum
dengan majikan dan untuk melaksanakan fungsi-fungsi serikat pekerja
lainnya. Dalam undang-undang tersebut juga termasuk pembatasan dalam
tawar menawar kolektif, termasuk persyaratan bahwa sebuah serikat atau
beberapa serikat kerja harus mewakili lebih dari 50 persen tenaga kerja
perusahaan untuk menegosiasikan sebuah CLA.

Undang-undang Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Undang-undang
Ketenagakerjaan), yang mengatur tawar menawar kolektif, hak untuk mogok,
kondisi kerja umum tidak berlaku untuk perusahaan milik negara. Walaupun
undang-undang tersebut ditulis dengan bantuan teknis ILO, beberapa
serikat kerja menyatakan bahwa undang-undang itu menyatakan tidak memuat
tunjangan pesangon yang memadai dan perlindungan pemutusan hubungan
kerja yang sewenang-wenang serta tidak cukup tegas melarang pengalihan
kerja dan pekerja anak. Pemerintah terus menerbitkan petunjuk
pelaksanaan untuk Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut.

Pemerintah merencanakan untuk merevisi Undang-undang Ketenagakerjaan
tahun 2003 untuk membuat Indonesia dapat bersaing dan menarik bagi
investor asing. Walau demikian, serikat-serikat buruh menyatakan
penentangan terhadap rencana tersebut, dan pada tanggal 1 Mei, puluhan
ribu pekerja mengajukan protes secara damai di jalan-jalan di kota
Jakarta dan kota-kota lainnya untuk menentang revisi yang akan diajukan,
yang akan memudahkan majikan mempekerjakan atau memberhentikan dengan
cara mengurangi uang pesangon dan membolehkan perusahaan-perusahaan
mempekerjakan buruh hingga lima tahun tanpa kontrak. Pada tanggal 3 Mei,
puluhan ribu pekerja kembali turun ke jalan untuk menentang perubahan
undang-undang ketenagakerjaan. Demonstrasi tersebut akhirnya berubah
rusuh ketika para pengunjuk rasa menjebol gerbang utama gedung parlemen,
membakar ban-ban dan melempari polisi dengan batu. Menghadapi hal itu,
polisi menembakkan gas air mata dan meriam air. Polisi juga menahan 13
anggota KSPSI. Tanggal 13 September, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mengumumkan bahwa pemerintah membatalkan rencana revisi
undang-undang ketenagakerjaan dan sebagai gantinya akan mengeluarkan
peraturan pemerintah yang akan merinci prosedur pemecatan dan uang
pesangon bagi pekerja untuk memberikan lebih banyak keamanan kerja.

Menurut departemen tenaga kerja, pada tahun itu terdapat 9.168 CLA yang
berlangsung antara perserikatan dan perusahaan-perusahaan swasta.
Peraturan perusahaan, diperbolehkan sesuai dengan peraturan pemerintah,
sebagai pengganti CLA di 36.652 perusahaan lain, kebanyakan di antaranya
tidak memiliki wakil perserikatan. Undang-undang Ketenagakerjaan
mensyaratkan perusahaan dan buruh membentuk komite bersama majikan/
pekerja di perusahaan-perusahaan yang memiliki 50 atau lebih pekerja,
sebuah upaya untuk melembagakan pembangunan komunikasi dan kesepakatan.
Namun, jumlah lembaga tersebut tidak meningkat secara mencolok setelah
undang-undang tersebut diterima.

Semua pekerja baik anggota maupun bukan anggota perserikatan, menurut
hukum memiliki hak untuk mogok, kecuali para pekerja di sektor publik
dan mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keselamatan umum.
Undang-undang membolehkan para pekerja dalam golongan terakhir untuk
melakukan mogok bila mengaturnya sedemikian rupa agar tidak mengganggu
kepentingan umum atau membahayakan keselamatan umum. Pekerja di sektor
swasta menjalankan hak-hak mereka untuk mogok, seperti juga mereka yang
bekerja di BUMN, walaupun yang terakhir ini tidak sering melakukannya.
Sebagian besar pemogokan yang dicatat pemerintah melibatkan
pekerja-pekerja non perserikatan. Perserikatan atau perwakilan pekerja
harus memberitahukan rencana pemogokan yang legal tujuh hari dimuka.
Hukum menetapkan mediasi oleh pejabat-pejabat departemen tenaga kerja
setempat tapi tidak mengharuskan persetujuan pemerintah atas pemogokan.
Pekerja dan majikan jarang mengikuti prosedur penyelesaian sengketa, dan
pekerja jarang memberikan pemberitahuan formal soal keinginan melakukan
pemogokan karena prosedur dari departemen tenaga kerja lambat dan tidak
kredibel di mata pekerja. Jumlah pemogokan yang dicatat pemerintah
menurun pada tahun-tahun terakhir, dari 220 pemogokan yang melibatkan
97.000 pekerja di tahun 2002, ke 125 pemogokan melibatkan 56.082 pekerja
di tahun 2005. Pada tahun ini jumlah pemogokan naik hingga 282 yang
melibatkan 595.783 pekerja. Menurut departemen tenaga kerja, peningkatan
tersebut disebabkan protes terhadap rencana revisi undang
ketenagakerjaan yang diajukan pemerintah.

Pembayaran yang tidak memadai atau sama sekali tidak dibayar untuk ganti
rugi yang secara hokum diharuskan untuk paket pemutusan hubungan kerja,
menyebabkan terjadinya pemogokan dan unjuk rasa buruh. Solidarity Center
mendokumentasikan kasus-kasus di mana majikan asing di industri garmen
dan sepatu, yang sedang menghadapi penurunan pesanan dan penutupan
pabrik, melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pembayaran ganti
rugi pemutusan hubungan kerja itu.

Aktivis buruh juga melaporkan bahwa manajer pabrik di beberapa lokasi
menyewa tukang pukul untuk mengintimidasi dan menyerang anggota serikat
pekerja yang mencoba mengadakan aksi mogok yang sah. Beberapa kali
polisi melibatkan diri dengan cara yang tidak sesuai dan penggunaan
kekerasan dalam masalah-masalah perburuhan, biasanya untuk melindungi
kepentingan majikan. Pada April 2005 polisi memberlakukan pedoman baru
untuk "menangani masalah hukum dan ketertiban dalam perselisihan
industrial," yang disusun dengan bantuan ILO.

Pada tanggal 31 Juli, polisi menembak pemimpin buruh Samsir Hasibuan
dalam perselisihanperselisihan buruh di dekat Medan di P.T. Cipta
Mebelindo Lestari, sebuah perusahaan pembuat mebel. Menurut Hasibuan,
polisi menyeretnya dari rumahnya setelah unjuk rasa berakhir. Pihak
kepolisian berkeras bahwa ia tertembak di depan gerbang pabrik saat
unjuk rasa buruh berubah menjadi kekerasan. Menurut para pendukung hak
asasi manusia di Medan, polisi kemudian memaksa Hasibuan menandatangani
dokumen menerima bantuan penasehat hukum yang disediakan polisi dengan
cara polisi memukuli lututnya yang cedera. Ia dan dua buruh lainnya
tetap dipenjara tapi diperbolehkan untuk mencari penasehat hukum
sendiri. Pengunjuk rasa lainnya yang dapat diidentifikasi oleh
perusahaan dipecat.

Pada bulan September 2005 pihak manajemen perkebunan minyak kelapa sawit
di propinsi Riau, P.T. Musi Mas, memecat kurang lebih 700 pekerja atas
pemogokan memprotes pemecatan sembilan pimpinan serikat mereka. Di bulan
Juni Perserikatan Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia
menandatangani kesepakatan dengan perusahaan untuk pembayaran pesangon
pada para pengunjuk rasa, namun para pekerja tersebut tidak dipekerjakan
kembali.

Pada tanggal 8 Desember, Harian Kompas memecat aktivis perserikatan
Bambang Wisudo. Kompas menyatakan bahwa Wisudo dipecat berdasarkan
penolakannya untuk dipindahkan ke Ambon, namun Asosiasi Jurnalis
Independen menyatakan bahwa ia dipecat karena menuntut pihak koran
menghormati hak pekerja atas pembagian keuntungan.

Tidak ada undang-undang khusus atau pengecualian dari undang-undang
ketenagakerjaan di zona-zona ekonomi khusus (ZEK). Walau demikian,
pengamat non pemerintah, termasuk Solidarity Center, mengutarakan adanya
sentimen dan aksi anti-perserikatan yang lebih kuat di kalangan majikan
di ZEK.

**c. Larangan atas Paksaan Kerja atau Kerja Wajib**

Undang-undang melarang paksaan bekerja atau kerja wajib, termasuk oleh
anak-anak; namun, menurut laporan praktek-praktek tersebut masih terjadi
**(lihat bagian 5).**

Pemerintah mentolerir bentuk-bentuk kerja wajib yang dipraktekkan dalam
proses perekrutan tenaga kerja migran. Praktek-praktek tak bermoral
agen-agen pencari tenaga kerja, dan penegakan hukum yang buruk
seringkali menjurus pada jeratan hutang dan pengurungan panjang yang
tidak sah (lihat bagian 5). Menurut laporan-laporan pers dan penelitian
oleh Solidarity Center, agen-agen pencari tenaga kerja seringkali
menahan para tenaga kerja migran di pusat-pusat penampungan hingga
berbulan-bulan sebelum mengirimkan mereka ke luar negeri. Selama di
pusat penampungan para tenaga kerja migran biasanya tidak menerima
pembayaran dan pencari kerja seringkali tidak mengizinkan mereka
meninggalkan pusat penampungan tersebut. Pada kebanyakan kasus, para
pekerja dipaksa membayar para agen untuk biaya tinggal mereka yang
dipaksakan itu, yang berakibat pada jumlah hutang mereka yang besar
kepada agen tadi. Departemen Tenaga Kerja mengambil langkah-langkah yang
terbatas dalam menegakkan undang-undang perburuhan yang ada untuk
mencegah agen pencari tenaga kerja memperdagangkan para tenaga kerja
melalui jeratan hutang dan sekaligus melindungi tenaga kerja dari
perdagangan manusia di dalam maupun luar negeri. Dalam tahun un polisi
dan petugas departemen tenaga kerja menggerebek 32 pusat penampungan
tenaga kerja migran yang terdaftar dan enam yang ilegal di Jakarta,
dengan sasaran orang-orang yang menahan paksa calon tenaga kerja, baik
dewasa maupun anak-anak, sebagian di bawah kondisi yang tidak manusiawi.
Penggerebekan berakhir dengan pembebasan 3.438 calon tenaga kerja, dan
penangkapan delapan tersangka. Departemen tenaga kerja tidak bisa
memberikan informasi tentang sifat 20 kasus penangkapan hasil
penggerebekan tahun 2004 dan 2005.

Di bawah kesepakatan Malaysia-Indonesia, sejak bulan Juni, orang-orang
Indonesia yang bekerja di sektor informal Malaysia akan diberi hak-hak
dasar buruh termasuk upah bulanan minimum, hari libur wajib per minggu,
dan dibayarkan cuti tahunan untuk pulang. Namun, para aktivis menyatakan
bahwa kesepakatan tersebut seringkali melindungi pihak majikan Malaysia
dan merugikan tenaga kerja Indonesia.

Adanya paksaan kerja dan kerja wajib atas anak-anak (lihat bagian 6.d.)

**d. Larangan Kerja oleh PekerjaPekerja Anak dan Usia Minimum untuk
Bekerja**

Undang-undang melarang anak-anak bekerja di sektor-sektor yang berbahaya
dan pada bentuk yang paling buruk, termasuk pertambangan, menyelam tanpa
perlengkapan, konstruksi, pelacuran, dan perikanan lepas pantai. Namun,
pemerintah tidak menegakkan undang-undang ini secara efektif.
Undang-undang, peraturan dan praktek mengakui bahwa sebagian anak-anak
harus bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Undang-undang
ketenagakerjaankerjaan melarang mempekerjakan anak, yang didefinisikan
sebagai orang di bawah usia 18 tahun, kecuali mereka yang berusia antara
13 hingga 15 tahun, yang bisa bekerja tidak lebih dari tiga jam per hari
dan hanya di bawah sejumlah persyaratan lain, seperti persetujuan orang
tua, tidak bekerja selama jam sekolah, dan pembayaran upah yang sah.
Undang-undang tersebut sepertinya tidak membahas pengecualian untuk
anak-anak usia 16 sampai 17 tahun.

Undang-undang tersebut membahas masalah eksploitasi ekonomi dan seksual,
termasuk pelacuran anak, perdagangan anak, dan keterlibatan anak-anak
dalam perdagangan narkoba, serta memberikan hukuman pidana dan masa
tahanan yang berat bagi orang-orang yang melanggar hak-hak asasi
anak-anak

Pemerintah memiliki Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak, juga Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak serta Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Pekerja anak tetap menjadi masalah serius di negara itu. Diperkirakan
sekitar enam hingga delapan juta anak-anak bekerja melebihi batas legal
tiga jam sehari, bekerja di bidang pertanian, berdagang asongan,
pertambangan, konstruksi, pelacuran, dan bidang lainnya. Lebih banyak
anak-anak bekerja di sektor informal daripada sektor formal. Sebagian
anak-anak itu bekerja di pabrik-pabrik besar, namun jumlah mereka tidak
diketahui, terutama karena dokumen yang menyebutkan usia dapat dengan
mudah dipalsukan. Anak-anak bekerja di industri-industri seperti mebel
rotan dan kayu, garmen, sepatu, pengolahan makanan, pembuatan mainan,
dan juga operasi pertambangan skala kecil. Banyak anak perempuan antara
usia 14 sampai 16 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga menetap.
ILO memperkirakan ada 2.6 juta pembantu rumah tangga di negara itu,
dimana 688.000 di antaranya adalah anak-anak. Menurut laporan Human
Rights Watch tahun 2005, anak-anak antara 12 dan 15 tahun bekerja selama
14 hingga 18 jam per hari, tujuh hari seminggu dari pukul 4 pagi hingga
1010 malam dengan majikan yang seringkali melakukan ancaman fisik dan
seksual. Banyak pembantu rumah tangga anak-anak tidak diperbolehkan
belajar dan dipaksa bekerja untukuntuk waktu yang lama, menerima upah
rendah, dan umumnya tidak sadar akan hak-hak mereka.

Undang-undang dan peraturan melarang pekerjaan yang mengikat dilakukan
oleh anak-anak; namun, pemerintah tidak efektif dalam menghapus paksaan
kerja atas anak-anak, yang masih merupakan masalah serius. Sejumlah
besar anak-anak bekerja di luar kemauannya sendiri di bidang pelacuran,
pornografi, mengemis, perdagangan narkoba, pekerjaan rumah tangga, dan
situasi eksploitatif lainnya, termasuk sejumlah kecil di perikanan lepas
pantaipantai (lihat bagian 5).

Hambatan sosial dan budaya masih menjadi tantangan dalam menghadapi
permasalahan pekerja anak. Banyak orang tua tidak setuju dengan upaya
pemerintah untuk membatasi anak-anak bekerja, dengan alasan bahwa
pemerintah tidak menawarkan dukungan ekonomi yang memadai untuk menjamin
kesejahteraan keluarga mereka.

Penerapan undang-undang pekerja anak sebagian besar masih tidak efektif.
Meskipun ada langkah-langkah perundang-undangan dan peraturan,
kebanyakan anak yang bekerja, termasuk sebagai pembantu rumah tangga,
melakukan hal ini dalam lingkungan yang tidak ada regulasinya. Bukti
anekdotal menunjukkan bahwa petugas dinas tenaga kerja hanya melakukan
sedikit sekali penyelidikan terhadap masalah pekerja anak.

**e. Kondisi Kerja yang Memadai**

Pemerintah daerah di propinsi dan kabupaten/kota, bukan pemerintah
pusat, menetapkan upah minimum, yang beragam di tiap propinsi,
kabupaten/kota dan wilayah. Pemerintah daerah di propinsi menentukan
tingkat upah minimum propinsi berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan
propinsi dengan unsur tripartit (buruh, majikan dan pemerintah).
Rata-rata upah minimum propinsi menentukan pagu bawah untuk upah minimum
di dalam suatu propinsi. Kabupaten/kota menetapkan upah minimum
kabupaten dengan menggunakan tingkat propinsi sebagai acuan.
Kabupaten/kota juga menetapkan upah minimum di beberapa wilayah industri
secara ad hoc. Propinsi dan kabupaten/kota melakukan negosiasi tarif
upah minimum tahunan, yang seringkali mengundang kontroversi dan protes.

Tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh kebanyakan pemerintah daerah
tidak memberikan standar hidup yang memadai bagi pekerja dan
keluarganya. Kebanyakan upah minimum tingkat propinsi berada di bawah
perhitungan pemerintah akan kebutuhan dasar minimum. Pada tahun ini Aceh
memberikan tingkat upah minimum tertinggi yaitu sekitar \$91 (820 ribu
rupiah) per bulan, sementara departemen tenaga kerja melaporkan upah
minimum resmi terendah sebesar \$43 (390 ribu rupiah) per bulan di satu
wilayah.

Dinas tenaga kerja daerah bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan
upah minimum. Penegakkan masih tidak mencukupi, terutama di
perusahaan-perusahaan kecil dan sektor informal. Pada prakteknya,
tingkat upah minimum resmi hanya diterapkan di sektor formal, yang
merupakan 35 persen dari angkatan kerja.

Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan menteri memberikan bermacam
tunjangan bagi pekerja. Orang yang bekerja di fasilitas yang lebih
modern seringkali menerima tunjangan kesehatan, uang makan, dan
transportasi. Undang-undang juga mensyaratkan majikan untuk mendaftarkan
pekerja dengan dan membayar premi kepada perusahaan asuransi milik
pemerintah JAMSOSTEK.

Undang-undang menetapkan 40 jam kerja seminggu dengan istirahat selama
30 menit setiap empat jam kerja. Perusahaan seringkali membutuhkan lima
setengah atau enam hari kerja dalam seminggu. Undang-undang juga
mengharuskan setidaknya satu hari libur setiap minggu. Rata-rata upah
lembur harian dihitung 1 ½ kali dari upah rata-rata kerja normal untuk
jam pertama dan kelipatan dua kali untuk jam lembur berikutnya, dengan
maksimum tiga jam lembur per hari dan tidak lebih dari 14 jam per
minggu. Para pekerja di industri yang memproduksi barang eceran untuk
ekspor acapkali bekerja lembur untuk memenuhi kuota dalam kontrak.
Serikat pekerja mengeluhkan perusahaan mengandalkan lembur yang
berlebihan pada sejumlah pabrik garmen dan perakitan barang elektronik,
yang mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Kepatuhan pada
undang-undang yang mengatur tunjangan dan standar perburuhan berbeda
menurut sektor dan wilayah. Pelanggaran oleh majikan terhadap
persyaratan legal sangat umum terjadi, sehingga menyebabkan berbagai
pemogokan dan protes. Solidarity Center melaporkan bahwa para pekerja di
industri garmen bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang namun
karena slip gaji mereka tidak merinci jumlah lembur yang dibayarkan,
para pekerja tidak bisa memastikan apakah mereka mendapat kompensasi
penuh untuk kerja lemburnya. Departemen tenaga kerja terus mendorong
para majikan untuk mematuhi hukum; namun, penegakan oleh pemerintah dan
pengawasan terhadap standar perburuhan lemah.

Baik undang-undang dan peraturan mengatur standar minimum kesehatan dan
keselamatan industrial. Pada prakteknya, catatan keselamatan pekerja di
Indonesia buruk. JAMSOSTEK melaporkan terjadinya 70.069 kecelakaan pada
sembilan bulan pertama tahun itu, dibandingkan dengan 99.023 untuk
sepanjang tahun 2005. Pejabat daerah memiliki tanggung jawab penegakkan
standar-standar kesehatan dan keselamatan.

Pada perusahaan besar, kualitas program kesehatan dan keselamatan kerja
sangat beragam. Standar kesehatan dan keselamatan pada perusahaan kecil
serta pada sektor informal cenderung lemah atau tidak ada sama sekali.
Pekerja diwajibkan melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, dan majikan
dilarang oleh hukum untuk membalas mereka yang melaporkan
kondisi-kondisi kerja yang berbahaya; namun, undang-undang tidak
ditegakkan secara efektif.