**INDONESIA**

Indonesia adalah negara demokrasi multipartai dengan jumlah penduduk
kurang lebih 245 juta jiwa. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden
pertama negara itu yang dipilih secara langsung melalui pemilu tahun
2004 yang bebas dan adil. Pemerintah sipil secara umum memiliki kontrol
efektif atas angkatan bersenjata, walaupun fakta bahwa kemandirian
secara parsial Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal finansial,
telah memperlemah kontrol ini.

Pemerintah secara umum menghormati hak asasi manusia warga negaranya;
namun demikian lembaga-lembaga hukum yang lemah, sumber daya yang
terbatas, dan kurangnya kemauan politik telah menghalangi akuntabilitas
dalam masalah pelanggaran berat atas hak asasi manusia di masa lampau.
Masalah-masalah hak asasi manusia yang terjadi sepanjang tahun ini:
pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan; kekerasan
oleh massa; kondisi penjara yang keras; impunitas para pejabat penjara;
penahanan yang sewenang-wenang; sistem peradilan yang korup; pembatasan
kebebasan berbicara dan berkumpul secara damai; campur tangan atas
kebebasan beragama dengan keterlibatan pejabat lokal; intimidasi
terhadap kelompok-kelompok hak asasi manusia yang dilakukan oleh petugas
keamanan; kekerasan dan penganiayaan seksual terhadap perempuan dan
anak-anak, perdagangan manusia; kerja paksa; serta ketidakmampuan untuk
menerapkan standar perburuhan dan pelanggaran hak-hak pekerja.

Sepanjang tahun ini gerakan reformasi pemerintah telah membuat kemajuan
dalam demokrasi dengan adanya perkembangan positif berkenaan dengan hak
asasi manusia dalam bidang-bidang berikut ini: Pemerintah mengadili
perkara pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib
yang terjadi pada tahun 2004, secara lebih transparan; presiden telah
menandatangani undang-undang anti perdagangan manusia; dan polisi
menunjukkan kemajuan dalam penegakan hak asasi manusia, terutama dalam
menangani sejumlah demonstrasi besar tanpa menggunakan kekuatan yang
bersifat mematikan.

**PENGHORMATAN ATAS HAK ASASI MANUSIA**

Bagian 1 Penghormatan atas Integritas Pribadi, Termasuk Terbebas dari:

> a\. Penghilangan Nyawa yang Sewenang-wenang atau Melanggar Hukum

Pemerintah atau para aparatnya tidak melakukan pembunuhan politik; namun
demikian, terdapat laporan pembunuhan yang dilakukan oleh personil
satuan keamanan. Undang-undang hukum pidana tidak secara khusus mengatur
tindak pidana pembunuhan oleh aparat di luar hukum.

Pada tanggal 20 Mei, Rusman Robert ditemukan meninggal di Kabupaten
Solok, Sumatra Barat, dengan luka memar di sekujur wajah dan tubuhnya
serta lengan yang patah. Para saksi menyatakan bahwa sebelum ia
menghilang, ia terlibat pertengkaran dengan komandan militer Solok,
Letnan Kolonel Untung Sunanto. Polisi militer menyelidiki kasus ini dan
menahan tujuh anggota komando militer Solok, termasuk Untung. Pengadilan
militer menghukum 6 orang di antaranya dengan hukuman berkisar dari 18
bulan hingga 5 tahun penjara dan pemecatan dari militer. Karena tingkat
jabatannya, Letnan Kolonel Untung Sunanto akan diadili di pengadilan
militer yang terpisah. Pada akhir tahun ia masih berada di tahanan
menunggu persidangan.

Pada tanggal 30 Mei, dalam suatu bentrokan yang terjadi antara penduduk
dengan anggota marinir di desa Alastlogo, Pasuruan, Jawa Timur, anggota
marinir menembak dan menewaskan sedikitnya empat orang serta melukai 8
orang lainnya. Insiden ini terjadi ketika para penduduk berunjuk rasa
atas pembangunan fasilitas TNI-AL serta meminta TNI-AL menangguhkan
pembangunan tersebut sampai penduduk menuai panen mereka. Segera setelah
insiden ini, komandan fasilitas TNI-AL, Mayor Husni Sukarwo
dibebastugaskan dari jabatannya. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Hak
Asasi Manusia, KONTRAS menduga bahwa beberapa orang korban telah sengaja
dijadikan target. Pada bulan Juli, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM) menyimpulkan bahwa insiden Alastlogo bukan merupakan
pelanggaran berat hak asasi manusia, dan karenanya akan disidangkan di
pengadilan militer dan bukan di pengadilan HAM. Pada tanggal 19
Desember, 13 orang personil marinir yang ditahan sebagai tersangka dalam
kasus ini dibebaskan dari tahanan.

Pada tanggal 22 dan 23 September, bentrokan terjadi antara polisi dan
personil TNI di Ternate, Maluku Utara, yang menyebabkan tewasnya dua
orang anggota polisi, terlukanya dua orang polisi lain, dan terlukanya
dua orang personil TNI. Kepala Polisi R.I. (Kapolri) menegaskan bahwa
"Apabila ada anggota dari masing-masing instansi yang terbukti melanggar
hukum, mereka akan ditangani secara internal oleh instansinya
masing-masing."

Dalam pembunuhan bulan Mei 2006 yang dilakukan oleh polisi terhadap dua
orang pengunjuk rasa di Wamena, Papua, polisi setempat menyatakan bahwa
para pejabat polisi "bertindak sesuai dengan prosedur kepolisian" dan
apabila mereka tidak melepaskan tembakan kepada para pengunjuk rasa,
mereka akan berada dalam bahaya besar.

Persidangan yang dilakukan atas tiga orang polisi (Anthoni Taihitu,
Albert Wattimena, dan Raders Ralahalu) serta satu orang sipil (Robert
Latuheru) atas kasus pemukulan sampai mati pada bulan Agustus 2006
terhadap Deny Lewol berlanjut di Bentang, Kota Ambon, Maluku. Jaksa
penuntut umum menuntut hukuman penjara selama lima tahun masing-masing
untuk Wattimena dan Taihitu.

Tidak ada kemajuan dalam kasus tahun 2006 berikut ini: Penembakan di
Paniai, Papua, pada bulan Januari, yang menewaskan satu orang dan
melukai 2 orang lainnya; Kematian seorang pengendara sepeda motor di
Peudawa, Aceh Timur; dan dugaan pembunuhan pada bulan Juli di Keude Paya
Bakong, Aceh Utara.

Tidak adanya kemajuan berkenaan dengan nasib 44 penduduk sipil dan 37
anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang berdasarkan laporan Koalisi LSM
HAM di Aceh, telah dibunuh sebelum penandatanganan (MOU) Helsinki, yang
telah mengakhiri konflik di Aceh pada bulan Agustus 2005. Pemerintah
tidak mengumumkan kemajuan yang berarti serta tidak ada kemajuan yang
dapat diharapkan dalam penyelidikan yang dilakukan atas kasus-kasus
tahun 2005 berikut ini: insiden di Bireuen, Aceh, di mana enam anggota
pasukan khusus TNI (Kopassus) dilaporkan telah membunuh dua orang dan
melukai satu orang lainnya; insiden di Nabire, Papua, di mana personil
TNI diduga memukuli penduduk Papua setempat, mengakibatkan tujuh orang
mengalami cedera serius, dan satu orang meninggal dunia; insiden di Kota
Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, di mana polisi menembak dan
menewaskan Tolino Iban Giri serta menahan delapan orang lainnya; serta
laporan tentang pembunuhan yang dilakukan terhadap tiga orang tersangka
pemberontak oleh TNI dan Brimob setelah mereka ditangkap dalam sebuah
operasi bersama di desa Serba Jaya di Wilayah Aceh Jaya.

Sepanjang tahun ini, aparat penegak hukum membuka kembali penyidikan
atas kasus pembunuhan aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) Munir Said Thalib
yang terjadi pada tahun 2004, dengan mengajukan bukti-bukti serta
saksi-saksi baru. Berdasarkan bukti-bukti ini, Mahkamah Agung meninjau
kembali pembebasan yang ditetapkannya pada tahun 2006 atas tersangka
Pollycarpus Budihari Priyanto. Kesaksian dan sidang ini telah secara
terbuka mengindikasikan dugaan keterlibatan pejabat tinggi Badan
Intelijen Nasional (BIN). Pada tanggal 9 Oktober, berkaitan dengan
pembunuhan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap
mantan direktur Maskapai Penerbangan Garuda dan mantan sekretarisnya.

Tidak ada kemajuan yang dilaporkan berkenaan dengan pembunuhan yang
dilakukan terhadap empat orang pengunjuk rasa di Jembatan Semanggi di
Jakarta maupun pembunuhan empat orang mahasiswa Trisaksi dan 9 pengunjuk
rasa di Jembatan Semanggi.

Pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor-Leste
membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk membahas
pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Leste tahun 1999.
Presiden Indonesia dan Presiden Timor-Leste telah memperpanjang Mandat
KKP hingga Februari 2008. KKP menetapkan prioritas atas 14 kasus untuk
dibahas. Sepanjang tahun ini KKP telah menyelenggarakan lima kali dengar
pendapat terbuka dan dua kali dengar pendapat tertutup untuk
mendengarkan kesaksian dari para saksi, korban, dan pelaku lainnya yang
terlibat dalam insiden tahun 1999.

Tidak dilaporkan adanya kemajuan dan juga tidak ada kemajuan yang
diharapkan berkenaan dengan pembunuhan yang terjadi sebelum Kesepakatan
Helsinki tahun 2005, yang dituduhkan kepada GAM.

Pada tanggal 27 Juli, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi terdakwa
pembunuhan atas dua orang warga Negara asing serta seorang warga Negara
Indonesia di dekat Timika, Papua pada tahun 2002. Pada tanggal 30
Agustus, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Amrozi, terdakwa Bom
Bali tahun 2002. Pada tanggal 24 September, pengajuan kasasi Ali Ghufron
dan Imam Samudra dua terdakwa pemboman lainnya juga ditolak. Pada bulan
Februari Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Abdullah Sunata (alias
Arman) dalam kasus yang berkaitan dengan pemboman hotel Marriott pada
tahun 2003.

Pihak berwenang terus membuat kemajuan dalam penyelidikan atas
kasus-kasus yang terjadi pada tahun 2004-2006 yang berkenaan dengan
kekerasan sektarian di Sulawesi Tengah dan Maluku. Pada bulan Januari,
17 orang, termasuk dua petugas polisi, dibunuh dalam insiden
penggerebekan yang terjadi di kecamatan Gebangrejo, Poso, Sulawesi
Tengah. Polisi memburu empat orang yang terkait dengan terorisme dan
tindak kriminal lainnya, termasuk mereka yang diduga terlibat sebagai
anggota Laskar Mujahiddin. Pada tanggal 11 Januari, seorang petugas
polisi dipukuli sampai mati ketika ia dihadang oleh para pelayat yang
sedang menghadiri pemakaman salah seorang yang terbunuh dalam
penggerebekan yang dilakukan polisi pada hari itu.

Pada akhir tahun tersebut, pemerintah telah mengadili 13 tersangka
pembunuhan atas dua orang pendeta pada tahun 2004 dan 2006, tersangka
dalam pemenggalan kepala tiga siswi sekolah Kristen, dan pemboman pasar
di Tentena dan Palu tahun 2005. Abdul Muis, terdakwa penembakan terhadap
Pendeta Irianto Kongkoli di Palu, Sulawesi Tengah, pada tahun 2006 dan
pemboman pasar di Palu pada bulan Desember 2005, diadili di Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Pada bulan Desember, pengadilan tersebut
menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Muis. Empat terdakwa lainnya
dihukum antara 10 hingga 19 tahun penjara untuk pemenggalan dan pembomam
pada tahun 2005. Pada tanggal 13 Agustus, Basri dituntut atas empat
pembunuhan dan kasus-kasus terorisme yang terjadi di Poso antara tahun
2004-2006. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengadili Ardin (alias
Rojak), Ridwan, dan Tugiran atas tindakan terorisme di Poso yang
dilakukan dalam periode yang sama. Pada tanggal 11 Desember, pengadilan
tersebut menghukum Basri 19 tahun penjara untuk kasus pemenggalan tiga
siswa sekolah Kristen pada tahun 2005 dan pembunuhan terhadap pendeta
Susanti Tinulele pada tahun 2004. Ardin, Ridwan, dan Tugiran
masing-masing dihukum 14 tahun penjara. Pada tanggal 21 Maret,
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Hasanuddin selama 20 tahun
penjara karena mendalangi pemenggalan kepala tiga siswi sekolah Kristen
pada tahun 2005 serta menghukum dua orang terdakwa lainnya dalam kasus
tersebut selama 14 tahun penjara.

Pada tanggal 26 Juli, 17 orang Kristen yang dituduh membunuh dua orang
pria Muslim, Badaruddin dan Wandi, pada tahun 2006, dijatuhi hukuman
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkisar antara delapan hingga 14
tahun penjara.

Provinsi Maluku mengalami penurunan ketegangan antar suku dan agama
selama tahun ini, dan tidak ada kasus pembunuhan yang dilaporkan.
Pemboman secara sporadis masih berlangsung.

Pengadilan Negeri Ambon mengadili Sulthon Qolbi (alias Asadullah atau
Arsyad) untuk tindak kekerasan pada tahun 2005, seperti penyerangan di
Lokki, ledakan granat di desa Batu Merah, dan ledakan bom di Pasar
Mardika. Sulthon mengakui sebagai pelaku tindak kriminal ini. Pada
tanggal 4 Oktober, Sulthon dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun.

Tidak ada kemajuan yang dilaporkan sehubungan dengan kasus-kasus tahun
2006 berikut ini: pembunuhan atas diri seorang pria berusia 50 tahun di
Desa Tangkura kecamatan Pesisir Poso pada bulan September 2006 dan
seorang lainnya yang terbunuh dalam ledakan di Kawua, Poso Selatan,
serta pembunuhan seorang wanita Kristen di angkutan umum yang sedang
melintas di wilayah mayoritas Muslim di Kota Poso pada bulan Oktober
2006.

b.  Penghilangan Orang

Pemerintah melaporkan adanya sedikit kemajuan dalam pertanggungjawaban
yang berkaitan dengan orang hilang pada tahun-tahun sebelumnya atau
dalam mengadili mereka yang bertanggung jawab atas penghilangan
tersebut. Undang-undang hukum pidana tidak secara khusus mengatur tindak
pidana penghilangan orang.

Sepanjang tahun 2005 menurut Koalisi LSM HAM, 31 penduduk sipil dan satu
anggota GAM diculik di Aceh sebelum ditanda-tanganinya Kesepakatan
Helsinki. Aparat keamanan terlibat dalam beberapa penghilangan tersebut.

Pada tahun 2005, anggota GAM diduga telah menculik empat orang, termasuk
seorang anak berusia delapan tahun, dan meminta tebusan. Keberadaan
mereka sejauh ini masih belum diketahui.

Sampai pada akhir tahun pemerintah tidak mengambil tindakan berkenaan
dengan temuan-temuan team *ad hoc* Komnas HAM September 2006 kepada
Kejaksaan Agung mengenai penculikan sekitar 12-14 orang aktivis
prodemokrasi pada tahun 1998. Walaupun personil militer menolak untuk
bekerja sama dalam penyelidikan tersebut, Komnas HAM telah mengambil
kesimpulan bahwa semua korban yang masih hilang sudah tewas dan telah
mengindetifikasi para tersangka untuk sebuah penyidikan resmi tanpa
mengumumkan nama mereka kepada publik. Sepanjang tahun 2006 Kejaksaan
Agung tidak mengambil tindakan apapun dengan alasan bahwa mereka tidak
dapat mengadili tindak kejahatan tersebut kecuali apabila DPR
menyatakannya sebagai pelanggaran HAM berat.

c.  Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lainnya yang kejam, tidak
    manusiawi, atau merendahkan martabat manusia

Undang-undang Dasar menyatakan bahwa tiap orang berhak atas kebebasan
dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
Menurut hukum adalah suatu kejahatan bagi pejabat yang menggunakan
kekerasan atau paksaan untuk memperoleh pengakuan; hal ini dapat
dikenakan hukuman penjara sampai empat tahun, namun, undang-undang hukum
pidana tidak secara khusus mengatur tindak pidana penyiksaan. Pada
tahun-tahun sebelumnya, aparat penegak hukum selalu mengabaikan
undang-undang tersebut dan mereka juga jarang diadili di bawah
undang-undang ini. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk
menghukum aparat keamanan yang melakukan tindakan penyiksaan. Sepanjang
tahun ini,Pelapor Khusus PBB masalah Penyiksaan, Manfred Nowak,
melaporkan bukti penyiksaan di tempat-tempat tahanan kepolisian di Jawa.
Nowak melaporkan bahwa penyiksaan umum dilakukan di penjara-penjara
tertentu dan digunakan untuk memperoleh pengakuan, menghukum tersangka,
serta untuk mencari informasi yang membuat orang lain bersalah dalam
kegiatan kriminal. Penyiksaan umumnya terjadi segera sesudah penahanan.
Terdapat laporan bahwa para tahanan dipukuli dengan menggunakan kepalan
tangan, tongkat kayu, kabel, batang besi, dan palu. Beberapa tahanan
dilaporkan telah ditembak kakinya dalam jarak dekat, disetrum, dibakar,
atau dipasangi alat berat pada kakinya.

Pada tanggal 22 dan 23 Januari, dua orang pria homoseksual di Banda
Raya, Aceh, dianiaya secara fisik maupun lisan oleh para tetangganya dan
kemudian secara sewenang-wenang ditahan, dipukuli, serta dianiaya secara
seksual oleh aparat polisi. Empat petugas polisi diskors dan dikenai
sanksi administratif untuk penganiayaan yang mereka lakukan kepada kedua
pria tersebut. Pada akhir tahun, kasus tersebut masih diselidiki, tetapi
pihak berwenang menyatakan bahwa mereka tidak dapat mengajukan tuntutan
karena salah seorang korban telah meninggalkan Aceh sedangkan yang
lainnya menolak untuk ditanyai.

Pada tanggal 1 Mei, polisi menahan seorang pemimpin buruh karena
tindakannya memimpin unjuk rasa pada pagi harinya. Keesokan harinya,
saat berada di tahanan polisi dan tidak jauh dari petugas polisi,
seorang tahanan lain dilaporkan memukulinya. Kemudian, menurut
ceritanya, ia dipaksa menandatangani sebuah pengakuan oleh petugas
interogasi yang mengancamnya apabila ia tidak mau menandatangani
pengakuan tersebut, tahanan (atau para tahanan) lain yang telah
memukulinya, akan "membuatnya lumpuh".

Sepanjang tahun ini, 47 orang dicambuk di depan umum di Aceh untuk
kasus-kasus pelanggaran Perda Syariah (seperti berjudi, mengkonsumsi
alkohol, dan berduaan dengan orang berlainan jenis yang bukan saudara
sedarah. Jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2006
di mana sedikitnya 61 orang dicambuk untuk kasus-kasus pelanggaran
tersebut.

Pada akhir tahun, tidak diketahui perkembangan dalam kasus Rosidi dari
Ra'ab, Jawa Timur, yang ditahan karena usaha judi ilegal dan dipukuli di
penjara oleh polisi pada bulan Maret 2006. Polisi Probolinggo menahan
tiga petugas yang dituduh melakukan pemukulan dan menurut laporan telah
diberi sanksi administratif. Tidak ada informasi yang tersedia tentang
sanksi-sanksi tersebut.

Pada tanggal 3 April, para siswa memukuli sampai mati Cliff Muntu,
seorang siswa di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, karena ia
tidak memegang bendera akademi dengan benar. Polisi menahan empat
tersangka dalam kasus pemukulan maut tersebut dan juga Lexie M. Giroth,
dekan sekolah itu. Pada tanggal 9 September, Giroth dihukum satu tahun
penjara karena berusaha menutupi tindak kriminal tersebut. Keempat orang
siswa tersebut dikeluarkan, dan pada tanggal 23 November, dua orang di
antaranya dihukum 3 tahun penjara.

Pada bulan Maret 2006, lima kadet senior dalam sebuah insiden Ospek
memukuli, menendang, dan menyetrum Hendra Saputra, seorang kadet di
Akademi Kepolisian Semarang. Hendra menderita cedera otak parah. Pihak
yang berwenang mengadili kelima kadet tersebut dengan tuduhan penyiksaan
terhadap Saputra. Pada tanggal 26 April, Pengadilan Negeri Semarang
menjatuhkan putusan tidak bersalah kepada kelimanya. Pada akhir tahun,
permohonan banding jaksa penuntut umum kepada Mahkamah Agung masih
ditangguhkan.

Terdapat beberapa kejadian tentang polisi gagal menangani kekerasan yang
dilakukan massa. Massa main hakim sendiri, tetapi tidak ada statistik
yang dapat dipercaya berkenaan dengan tindakan-tindakan tersebut.
Pencurian atau dugaan pencurian memicu terjadinya berbagai insiden
seperti itu.

Kondisi Penjara dan Rumah Tahanan

Kondisi di 397 penjara dan rumah tahanan di negara ini sangat buruk.
Kelebihan kapasitas terjadi di mana-mana. Tingkat hunian di Jawa
seringkali dua atau tiga kali lipat batas kapasitas. Penjaga secara
teratur memeras uang dari tahanan dan memperlakukan mereka secara
semena-mena. Terdapat banyak laporan bahwa pemerintah tidak menyediakan
cukup makanan bagi tahanan, dan anggota keluarga seringkali membawakan
makanan untuk menambah jatah makanan kerabatnya tersebut. Anggota
keluarga melaporkan bahwa petugas penjara seringkali meminta uang suap
agar anggota keluarga diperbolehkan menjenguk tahanan. Tahanan yang
tidak bisa dikendalikan disekap di sel pengasingan hingga enam hari
dengan makanan hanya berupa nasi dan air.

Menurut hukum, anak-anak yang melakukan tindakan kejahatan berat harus
menjalani masa hukumannya di penjara anak. Namun, menurut pernyataan
yang dikeluarkan pada bulan November oleh Pelapor Khusus PBB masalah
Penyiksaan, anak-anak ditahan di rumah tahanan sebelum persidangan
maupun di penjara bersama-sama dengan orang dewasa. Menurut teori,
penjara menahan mereka yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan,
sementara rumah tahanan menahan mereka yang sedang menjalani proses
peradilan; namun, pada prakteknya, tahanan yang belum disidang
seringkali ditahan bersama-sama dengan tahanan yang sudah dihukum.

Tidak ada pembatasan resmi untuk kunjungan penjara yang dilakukan oleh
pemantau hak asasi manusia, dan petugas penjara memberikan tingkat akses
yang berbeda-beda, termasuk bagi Komite Internasional Palang Merah, dan
PBB.

> d\. Penangkapan atau Penahanan Sewenang-wenang

Undang-undang memiliki ketentuan yang melindungi seseorang dari
penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, namun tidak memiliki
mekanisme penegakan hukum yang memadai, dan beberapa pihak berwenang
senantiasa melanggarnya.

> Peran Polisi dan Aparat Keamanan

Presiden menunjuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dengan
persetujuan DPR. Kapolri melapor kepada presiden tapi bukan merupakan
anggota penuh kabinet. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki
kurang lebih 350.000 anggota yang ditempatkan di 33 provinsi. Polri
menerapkan hirarki terpusat, dan kesatuan yang ditempatkan di daerah
secara formal melapor kepada markas pusat, walaupun sepanjang tahun ini
kerja sama dengan pemerintah daerah setempat meningkat. Militer
bertanggung jawab untuk pertahanan eksternal namun juga memiliki
kewajiban sampingan untuk membantu polisi dalam melaksanakan tanggung
jawab keamanan di dalam negeri. Di Aceh, polisi Syariah, sebuah badan
tingkat provinsi, bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Syariah.

Sepanjang tahun ini, LSM-LSM internasional seperti International
Organization for Migration (IOM) terus mencatat kemajuan dalam
profesionalisme polisi dan peningkatan penekanan etika dalam penegakan
hukum. Dalam tahun-tahun terakhir ini laporan penyelidikan internal
polisi menunjukkan berkurangnya insiden penyiksaan dan penyalahgunaan
senjata api. Semua institusi pelatihan kepolisian memasukkan komponen
HAM ke dalam kurikulum mereka. Terdapat peningkatan dalam penyelidikan
pelanggaran HAM dan pemecatan polisi karena kasus-kasus kelakuan tidak
terpuji. Secara keseluruhan, profesionalisme polisi meningkat, seperti
juga efektifitas dalam melakukan penyelidikan atas kasus-kasus
pelanggaran HAM. Namun demikian, impunitas dan korupsi masih menjadi
masalah di beberapa daerah. Polisi sudah biasa meminta uang suap
berkisar dari jumlah kecil dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas
hingga dalam jumlah yang besar dalam penyelidikan tindak kriminal. Mulai
dari Januari sampai Oktober 2006, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)
dilaporkan telah menyelidiki 5.486 petugas polisi, termasuk pejabat
tingkat tinggi, di seluruh pelosok negeri, yang berakibat pada 240 kasus
pemecatan. Hukuman lain beragam dari penurunan pangkat hingga hukuman
pidana.

Menurut inspektur jenderal polisi, selama tahun ini sebanyak 16.929
petugas polisi "diproses secara hukum" karena kelakuan tidak terpuji,
termasuk pelanggaran peraturan kepolisian, tindak kriminal, atau
pelanggaran standar etika. Pada tanggal 30 November, sebuah pengadilan
militer menjatuhkan putusan bersalah kepada personil TNI yang terlibat
dalam pembalakan liar di Kalimantan Timur. Pengadilan tersebut
memerintahkan sang komandan dipecat secara tidak hormat dan dijatuhi
hukuman 16 bulan penjara, sedang 14 pelaku lainnya dijatuhi hukuman satu
tahun penjara.

Pada bulan Agustus, Propam Maluku menangkap seorang brigadir jenderal
polisi berkaitan dengan tuduhan penyiksaan yang dilakukannya dengan
melakukan penyetruman. Pada akhir tahun, penyelidikan masih berlanjut,
dan jenderal tersebut berada di tahanan.

Penangkapan dan Penahanan

Undang-undang memberikan para tahanan hak untuk segera memberitahu
keluarga mereka serta menjelaskan bahwa surat penangkapan harus
diberikan saat penangkapan. Pengecualian diperbolehkan jika, misalnya,
seorang tersangka tertangkap ketika sedang melakukan tindak kejahatan.
Undang-undang mengizinkan penyelidik mengeluarkan surat penangkapan,
namun seringkali pihak berwenang melakukan penangkapan tanpa surat
penangkapan. Seorang tersangka berhak mempertanyakan keabsahan
penangkapan dan penahanannya dalam sidang praperadilan dan bisa menuntut
kompensasi bila salah ditahan; namun tersangka jarang memenangkan sidang
praperadilan dan hampir tidak pernah menerima kompensasi setelah
dibebaskan tanpa dakwaan. Pengadilan militer dan sipil jarang menerima
banding yang didasarkan pada klaim salah tangkap dan salah tahan.
Undang-undang membatasi waktu penahanan sebelum sidang. Polisi dapat
melakukan penahanan awal selama 20 hari, danbisa diperpanjang hingga 60
hari oleh jaksa sementara penyelidikan diselesaikan; jaksa dapat menahan
tersangka selama 30 hari lagi selama persidangan, dan dapat meminta
pengadilan untuk memperpanjang masa tahanan sampai 20 hari izin.
Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dapat menahan seorang tersangka
hingga 90 hari selama proses persidangan atau proses banding, sementara
Mahkamah Agung dapat menahan seorang tersangka selama 110 hari sementara
mempertimbangkan banding. Selain itu, pengadilan dapat memperpanjang
waktu penahanan hingga tambahan 60 hari pada tiap tingkat bila tersangka
menghadapi kemungkinan hukuman penjara sembilan tahun atau lebih atau
bila seseorang dinyatakan terganggu mental atau fisiknya. Sepanjang
tahun ini, umumnya pihak berwenang menghormati praktik pembatasan ini.
Undang-undang antiterorisme memperbolehkan penyelidik menahan siapapun
yang, berdasarkan bukti-bukti awal yang cukup, disangka kuat
merencanakan atau melakukan tindakan terorisme apapun sampai empat bulan
sebelum diserahkan ke pengadilan.

Dalam kunjungannya bulan November, Pelapor Khusus PBB masalah Penyiksaan
menemukan bahwa dalam banyak kejadian, pihak berwenang tidak melepaskan
terdakwa dengan uang jaminan, seringkali menghalangi akses terdakwa
untuk mendapatkan pembelaan hukum selama penyidikan, serta membatasi
atau menghalangi akses untuk mendapatkan bantuan hukum dari organisasi
bantuan hukum pro-bono. Pejabat pengadilan kadang kala menerima uang
suap untuk melepaskan terdakwa sebagai ganti uang jaminan.

e\. Penolakan atas Persidangan Terbuka yang Adil

Undang-undang menjamin kemandirian peradilan. Pada praktiknya, peradilan
masih dipengaruhi oleh kepentingan luar, termasuk kepentingan bisnis,
politisi, dan militer. Upah yang rendah terus mendorong terjadinya
penerimaan uang suap, dan para hakim tunduk pada tekanan dari pejabat
pemerintah, yang tampaknya mempengaruhi keputusan peradilan.

Di bawah Mahkamah Agung terdapat pengadilan umum, agama, militer, dan
tata usaha. Mahkamah Agung biasanya hanya memperhatikan penerapan hukum
dari pengadilan yang lebih rendah. Cara lain untuk mengajukan banding,
yakni proses Peninjauan Kembali (PK), yang memungkinkan Mahkamah Agung
untuk memeriksa kembali kasus-kasus yang sudah diputuskan (termasuk oleh
Mahkamah Agung sendiri), asalkan terdapat bukti baru yang tidak ada pada
proses pengadilan sebelumnya. Setara dengan Mahkamah Agung adalah
Mahkamah Konstitusi, yang berwenang untuk meninjau aspek-aspek
konstitusi dalam hukum, menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara,
membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan tertentu dalam
pemilu, dan memutuskan tuduhan pengkhianatan atau korupsi terhadap
presiden atau wakil presiden. Mahkamah Konstitusi menunjukkan kemajuan
penting dalam hal kemandiriannya serta terus membatalkan undang-undang
yang dianggap tidak konstitusional.

Pada bulan Agustus 2005 presiden melantik Komisi Yudisial dengan mandat
untuk mengajukan calon hakim agung dan mengawasi serta menjamin
integritas hakim. Dalam putusan bulan Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi
membatalkan fungsi pengawasan dari Komisi Yudisial dan menyimpulkan
bahwa undang-undang yang mendasari terbentuknya komisi tersebut tidak
dengan jelas menyatakan apa yang akan dipantau oleh badan tersebut. Para
ahli hukum mengkritik keputusan pengadilan tersebut sebagai hal yang
berlawanan dengan upaya memberantas korupsi, walaupun sebagian orang
menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pemisahan cabang
eksekutif dan yudisial. Wewenang Komisi Yudisial memburuk ketika pada
tanggal 26 September, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap
seorang anggota Komisi Yudisial, Irawady Joenoes dengan tuduhan menerima
uang suap dalam kasus pengadaan tanah.

Korupsi yang menyebar luas dalam sistem hukum terus berlangsung. Kasus
suap dan pemerasan mempengaruhi penuntutan, putusan dan penghukuman
dalam kasus-kasus perdata dan pidana. Dalam tahun ini Komisi Ombudsman
Nasional melaporkan telah menerima 218 pengaduan tentang korupsi
peradilan yang melibatkan hakim, petugas pengadilan, dan pengacara.
Tokoh kunci dalam sistem peradilan tidak hanya dituduh menerima suap
tapi juga membiarkan instansi pemerintah yang dicurigai melakukan
korupsi. Organisasi-organisasi bantuan hukum melaporkan bahwa
kasus-kasus seringkali sangat lambat ditangani kecuali bila ada uang
suap dibayar. Dengan penghilangan wewenang Komisi Yudisial, maka
tanggung jawab pengawasan peradilan kini hanya terletak di tangan
Mahkamah Agung.

Rata-rata hakim menerima gaji sebesar 200 hingga 256 dolar (1,8 juta
hingga 2,3 juta rupiah) per bulan, sementara seorang hakim dengan
pengalaman selama tiga puluh tahun menerima gaji kurang lebih 660 dolar
(5,94 juta rupiah) per bulan; hakim agung menerima 1.540 sampai 2.640
dolar (14 sampai 24 juta rupiah) per bulan.

Prosedur Persidangan

Undang-undang menganut asas praduga tak bersalah sampai dibuktikan
bersalah di pengadilan. Terdakwa memiliki hak untuk menanyai para saksi
dan mengajukan saksi demi pembelaannya. Pengecualian berlaku untuk
kasus-kasus di mana jarak atau biaya dianggap terlalu besar untuk
mendatangkan saksi ke persidangan; dalam kasus demikian, keterangan
tertulis di bawah sumpah dapat digunakan. Namun, pengadilan mengizinkan
pengakuan yang diperoleh lewat paksaan dan terbatas pada bukti-bukti
yang dapat meringankan tersangka. Para tersangka berhak menghindarkan
pemberatan hukuman bagi dirinya sendiri dengan menolak memberi
kesaksian. Undang-undang memberikan hak pada para tersangka untuk
mengajukan banding. Di setiap pengadilan dari keseluruhannya yang
berjumlah 755 yang ada di negara ini, sebuah majelis hakim menggelar
persidangan dengan mengajukan pertanyaan, mendengarkan pengajuan
bukti-bukti, memutuskan bersalah atau tidak, dan mempertimbangkan
hukuman. Baik pembela hukum maupun jaksa penuntut dapat mengajukan
banding atas putusan-putusan yang dibuat.

Sesuai Undang-undang, tersangka memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan
kuasa hukum sejak waktu penangkapan dan pada tiap tahapan pemeriksaan,
dan mengharuskan adanya penunjukkan kuasa hukum pada kasus yang
melibatkan hukuman mati atau hukuman penjara 15 tahun atau lebih. Pada
kasus-kasus yang melibatkan kemungkinan hukuman lima tahun atau lebih,
Undang-undang mengharuskan disediakannya kuasa hukum bila tersangka
tidak mampu atau meminta pembela. Secara teori, tersangka yang tidak
mampu bisa mendapatkan bantuan lembaga hukum swasta, dan LSM asosiasi
pengacara memberikan perwakilan hukum secara pro-bono bagi tersangka
yang tidak mampu. Dalam beberapa kasus prosedur perlindungan, termasuk
yang mencegah pengakuan dengan paksaan, tidak mampu menjamin persidangan
yang adil.

Disamping sejumlah kecil tentara yang disidang di pengadilan-pengadilan
HAM, ratusan tentara berpangkat rendah dan terkadang menengah disidang
di pengadilan-pengadilan militer, termasuk atas pelanggaran yang
melibatkan warga sipil atau terjadi di luar waktu tugas. Bila seorang
tentara diduga melakukan tindak kriminal, polisi militer menyelidiki dan
menyerahkan hasil temuan mereka kepada oditur militer, yang memutuskan
apakah akan menyusun perkara atau tidak. Walaupun secara administratif
dikelola oleh TNI, oditur dan para hakim militer bertanggung jawab
kepada Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung atas penerapan undang-undang.
Mahkamah Agung melakukan pengawasan administratif atas
pengadilan-pengadilan sipil, militer dan agama. Majelis yang
beranggotakan tiga orang hakim militer menyelenggarakan sidang,
sementara pengadilan tinggi militer dan pengadilan militer utama
menangani banding. Sebagian warga sipil mengkritik singkatnya masa
tahanan yang dijatuhkan oleh pengadilan militer. Aparat hukum TNI
menyatakan bahwa semua anggota yang dihukum tiga bulan atau lebih, tanpa
mempedulikan catatan atau lamanya masa tugas mereka, dipecat dari tugas
militer. Banyak LSM HAM mengeluhkan bahwa proses peradilan militer tidak
transparan dan bahwa mereka tidak dapat mengkonfirmasi personil militer
yang terlibat kasus pelanggaran HAM menjalani hukuman yang dijatuhkan.
Sumber-sumber LSM menyatakan bahwa prosedur persidangan militer sampai
ke Mahkamah Agung tidak terbuka untuk umum.

Empat pengadilan negeri yang terletak di Surabaya, Makasar, Jakarta, dan
Medan, berhak mengadili pelanggaran-pelanggaran berat atas hak asasi
manusia. Pada akhir tahun, baru Pengadilan negeri Makasar dan Jakarta
yang mengadili kasus-kasus tersebut. Undang-undang menetapkan tiap
pengadilan untuk memiliki lima orang anggota, termasuk tiga orang hakim
hak asasi manusia non karir, yang diangkat untuk masa jabatan lima
tahun. Putusan dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi dan
Mahkamah Agung. Undang-undang menggunakan definisi yang diakui dunia
internasional untuk istilah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,
dan tanggung jawab komando, namuntidak memasukkan kejahatan perang
sebagai pelanggaran berat atas hak asasi manusia.

Pada bulan Maret 2006, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 10 tahun
penjara kepada komandan militer Eurico Guterres atas tuduhan terkait
dengan kekerasan yang terjadi tahun 1999 di tiga lokasi di Timor-Leste:
Liquica, Dili dan Suai. Dari 18 terdakwa pada awalnya, hanya Guterres
yang dijatuhi hukuman penjara. Guterres mengajukan Peninjauan Kembali
(PK) dan sidang dilakukan pada bulan Oktober 2006. Di akhir tahun tidak
ada keputusan yang dibuat. Enam dari 18 terdakwa dinyatakan bersalah di
tingkat pengadilan negeri. Pada tahun 2004 Pengadilan Tinggi Jakarta
membatalkan empat hukuman. Setelah itu pada tahun 2004 Mahkamah Agung
membatalkan hukuman kelima.

Tahun 2005, PBB mengirim Komisi Ahli ke Indonesia untuk melakukan
evaluasi terhadap pengadilan *ad hoc* Indonesia dan lembaga Serious
Crimes Unit (SCU) Timor-Leste. Komisi tersebut merekomendasikan agar
Indonesia menyidang ulang ke 290 pelaku kekerasan yang masih bebas dalam
waktu enam bulan atau kasus-kasus tersebut disidangkan di pengadilan
internasional, termasuk kemungkinan penyelidikan Pengadilan Kriminal
Internasional luar biasa (yang akan memperluas yurisdiksi pengadilan ke
tindak kejahatan yang dilakukan sebelum pembentukannya).

Tahun 2005 Indonesia dan Timor-Leste membentuk Komisi Kebenaran dan
Persahabatan (KKP) untuk membahas pelanggaran-pelanggaran hak asasi
manusia yang terjadi di Timor-Leste tahun 1999. Mandat dari KKP telah
diperpanjang hingga Februari 2008.

Di bawah sistem pengadilan Syariah di Aceh, ada 19 pengadilan agama
tingkat kabupaten dan satu pengadilan banding yang menangani berbagai
macam kasus. Pengadilan-pengadilan tersebut hanya menyidangkan kasus
yang melibatkan warga Muslim dan menggunakan aturan hukum yang
dirumuskan oleh pemerintah daerah Aceh bukan hukum pidana. Beberapa
pihak mengkritik bahwa peraturan Syariah secara prosedural ambigu.
Sebagai contoh, hak tersangka mendapatkan bantuan hukum tidak jelas dan
diterapkan secara tidak konsisten. Walaupun kasus-kasus pelanggaran
hukum Syariah seharusnya disidangkan tertutup, sebuah kasus tingkat
tinggi dilaporkan disidangkan di pengadilan terbuka, sehingga tersangka
dapat dilihat dan diancam secara lisan oleh pengunjung sidang.

Narapidana dan Tahanan Politik

Human Rights Watch (HRW) melaporkan bahwa pada tanggal 21 Februari,
sedikitnya 18 orang aktivis kemerdekaan Papua ditahan karena mengibarkan
bendera mereka. Mereka dituduh menyulut kebencian dan pemberontakan.

Pada tanggal 18 Oktober, pihak berwenang menangkap aktivis HAM Papua,
Iwanggin Sabar Olif, dengan tuduhan menyulut kebencian dan fitnah karena
ia meneruskan sebuah pesan sms. Pada tanggal 13 Desember, Olif dikenai
dakwaan menyulut kebencian. Sebagian pengamat percaya bahwa ia ditangkap
karena kegiatan HAM yang dilakukannya. Ia mendapatkan akses bantuan
hukum secara teratur.

Prosedur dan Pemulihan dalam Peradilan Perdata

Korupsi tersebar luas di semua tingkatan sistem peradilan perdata. Suap,
pemerasan, dan pertimbangan politik tampak mempengaruhi putusan sejumlah
besar kasus-kasus perdata.

Sistem peradilan perdata dapat digunakan untuk menuntut pembayaran ganti
rugi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Namun, korupsi dan
pengaruh politik telah membatasi akses para korban untuk memperoleh
pemulihan tersebut.

Pada bulan Desember 2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dibentuk pada tahun 2004 oleh DPR
melanggar Undang-undang Dasar (lihat bagian 4). Ketua Konstitusi
menyatakan bahwa lambannya pemerintah mengangkat anggota-anggota KKR
menjadi salah satu faktor dalam keputusan tersebut.

> f\. Campur tangan sewenang-wenang terhadap Urusan Pribadi, Keluarga,
> Rumah, dan Surat Menyurat

Undang-undang mengharuskan adanya surat perintah pengadilan untuk
penggeledahan kecuali pada kasus-kasus yang melibatkan subversi,
kejahatan ekonomi, dan korupsi. Undang-undang juga memperbolehkan
penggeledahan tanpa surat dalam keadaan "mendesak dan memaksa". Petugas
keamanan terkadang memaksa masuk ke rumah-rumah dan kantor-kantor.
Penguasa terkadang melakukan pengintaian atas orang-orang dan kediaman
mereka serta memantau panggilan telepon tanpa surat izin.
Pejabat-pejabat yang korup terkadang mengincar buruh migran yang kembali
dari luar negeri, terutama perempuan, untuk melakukan penggeledahan
badan secara sewenang-wenang, pencurian serta pemerasan.

Tidak seperti tahun 2006, tidak ada laporan bahwa polisi khusus yang
bertugas menegakkan hukum Syariah melakukan penggeledahan tanpa surat.

Pada bulan Desember 2006, DPR mengesahkan undang-undang yang menguatkan
persyaratan yang selama ini berlaku bahwa Kartu Tanda Penduduk Nasional
(KTP), yang harus dibawa oleh setiap warga negara, menyebutkan agama
pemiliknya. LSM menuduh bahwa ketentuan dalam KTP ini merusak tradisi
kemajemukan negara dan membahayakan pemilik yang bepergian melalui
wilayah-wilayah rawan konflik antar agama.

Di beberapa daerah, terutama Kalimantan dan Papua, penduduk setempat
percaya bahwa program transmigrasi yang disponsori pemerintah, yang
memindahkan keluarga dari daerah berpenduduk padat ke daerah berpenduduk
lebih jarang, mengganggu cara-cara hidup tradisional, penggunaan lahan
serta peluang ekonomi mereka. Walaupun jumlah peserta baru transmigrasi
sangat berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah terus
mendukung kurang lebih 100.000 kepala keluarga yang telah dipindahkan
selama beberapa tahun ini dari daerah berpenduduk padat ke 403 daerah
terisolasi dan tertinggal di 26 provinsi.

Pemerintah menggunakan kekuasaannya, dan terkadang intimidasi, untuk
mengambil alih tanah untuk proyek pembangunan, seringkali tanpa ganti
rugi yang adil. Dalam kasus-kasus lain, perusahaan-perusahaan milik
negara dituduh merusak sumber daya yang menjadi gantungan hidup warga
negara. Pada tahun 2005, Presiden Yudhoyono menandatangani keputusan
tentang pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum, yang memungkinkan
pemerintah memperoleh tanah untuk proyek-proyek pembangunan swasta,
bahkan apabila pemilik tanah tidak setuju dengan jumlah ganti rugi yang
diterimanya. Sejumlah LSM menyatakan bahwa keputusan tersebut dibuat
untuk kepentingan pengembang-pengembang kaya dengan mengorbankan kaum
miskin.

Sepanjang tahun, sengketa tanah terus menimbulkan tuduhan penggusuran
yang tidak adil serta penggunaan kekerasan oleh petugas keamanan.
Terjadi peningkatan dalam kasus penggusuran hunian liar dan pedagang
kaki lima sepanjang tahun ini. LSM Aliansi Rakyat Miskin melaporkan
bahwa lebih dari 2.000 orang diusir dari tempat tinggal atau tempat
usaha informal mereka antara bulan September sampai akhir tahun. LSM
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memperkirakan aparat keamanan telah
menggusur 5.935 orang di kolong jalan tol di Jakarta Utara selama tahun
ini, dibandingkan dengan 6.000 orang di seluruh Jakarta pada tahun 2006.

Pada bulan Maret, Pengadilan Negeri Bangil memenangkan pihak TNI-AL
dalam kasus sengketa tanah dengan penduduk di Alastlogo, Pasuruan, Jawa
Timur. Namun pada akhir tahun, sengketa masih terus berlangsung di mana
para penduduk masih menuntut TNI-AL mengembalikan tanah mereka, serta
menolak tawaran tanah dari angkatan laut seluas 1.000 hektar untuk 6.000
kepala keluarga.

Bagian 2 Penghormatan atas Kebebasan Sipil, Termasuk:

> a\. Kebebasan Berbicara dan Kebebasan Pers

Undang-undang Dasar dan hukum memberikan kebebasan berbicara dan
kebebasan pers; namun pemerintah terkadang membatasi hak-hak ini pada
pelaksanaannya. Suatu sistem media yang kuat dan mandiri beroperasi di
negara ini dan pada umumnya menyatakan beragam pandangan tanpa
pembatasan. Sepanjang tahun ini, Mahkamah Konstitusi terus membatalkan
pasal-pasal hukum pidana yang menghalangi kebebasan berbicara. Namun
politikus dan pengusaha besar mengajukan pengaduan pidana atau perdata
terhadap wartawan yang artikelnya dinilai bersifat menghina atau
menyinggung. Sejumlah wartawan menghadapi ancaman kekerasan. Pada tahun
ini, polisi menyadap percakapan telepon seluler wartawan *Tempo* guna
mendapatkan pesan sms yang berkaitan dengan sebuah skandal korupsi
tingkat tinggi.

Terjadi kelanjutan debat tentang usulan revisi kitab undang-undang hukum
pidana. Di antara ketentuan yang paling kontroversial adalah yang
melindungi pejabat negara dan ideologi negara (Pancasila) dari
pencemaran nama baik. Revisi tersebut masih diperdebatkan di akhir
tahun.

Sepanjang tahun ini pihak berwenang telah menangkap sedikitnya 39 orang
karena mengibarkan bendera separatis di Maluku dan Papua, dibandingkan
dengan tiga orang pada tahun 2006. Di masa lalu, individu yang
mengibarkan bendera separatis dengan tujuan untuk mendukung pemisahan
diri, terutama di daerah-daerah konflik seperti di Aceh, Papua, dan
Maluku, ditangkap berdasarkan pasal 106, 107, dan 108 undang-undang
hukum pidana, yang mengatur tentang pengkhianatan. Walaupun
Undang-undang Otonomi Khusus Papua mengizinkan pengibaran bendera yang
melambangkan identitas kebudayaan Papua, pihak berwenang tetap melarang
pengibaran Bendera Bintang Kejora Papua di depan publik.

Pada tanggal 22 Juni, Unit Investigasi Brimob Maluku menyita sedikitnya
60 bendera separatis Republik Maluku Selatan (RMS) dan dokumen RMS dari
sebuah rumah milik seorang pria yang diidentifikasikan sebagai "DM".
Lima orang yang ditangkap dalam penyerbuan ini mengakui bahwa mereka
mempersiapkan bendera-bendera tersebut untuk dikibarkan pada saat
kunjungan Presiden Yudhoyono ke Ambon pada tanggal 29 Juni.

Pada tanggal 29 Juni, walaupun terdapat pengamanan yang ketat, 28 penari
mengibarkan bendera RMS di depan panggung di mana Presiden duduk. Unit
Anti Terorisme Kepolisian, Detasemen 88, menangkap para penari tersebut,
dan kepala polisi Maluku dipecat dari jabatannya. Pada akhir tahun,
kepolisian Ambon telah menetapkan 35 orang sebagai tersangka dalam
insiden tersebut. Pada tanggal 8 November, Pengadilan Negeri Ambon mulai
menyidangkan empat orang dari para tersangka.

Pada tanggal 1 Juli, Yusak Pagake, yang mulai menjalani masa tahanannya
selama 10 tahun di penjara karena menaikkan Bendera Bintang Kejora pada
tahun 2006, mengibarkan bendera di atas penjaranya selama lima menit
untuk memperingati hari jadi Gerakan Papua Merdeka.

Pada tanggal 4 Juli, polisi menghentikan unjuk rasa yang dilakukan oleh
50 orang demonstran dari Front Perjuangan Rakyat Papua Barat di
Yogyakarta setelah mereka mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Tak
seorangpun ditahan.

Jhon Sahureka dan Dominggus Saranamual, yang ditangkap pada bulan April
2006 karena keterlibatan mereka menaikkan bendera RMS di daerah
Kudamati, Maluku, dibebaskan pada bulan Mei 2006. Popy Egenderph, yang
menjadi target penyelidikan polisi sejak tahun 2004 karena diduga
terlibat insiden-insiden pengibaran bendera di masa lampau, tetap
ditahan.

Pemerintah terus membatasi wartawan-wartawan asing, LSM-LSM, dan para
anggota parlemen bepergian ke provinsi Papua dan Papua Barat, dengan
mengharuskan mereka mengajukan permohonan untuk bepergian melalui
Departemen Luar Negeri atau Kedubes Indonesia. Pemerintah menyetujui
sebagian permohonan dan menolak yang lainnya. Sejumlah wartawan pergi ke
Papua tanpa izin. Tidak ada laporan tentang pembatasan bagi wartawan
yang bepergian ke daerah-daerah yang sebelumnya merupakan wilayah
konflik di Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi.

Para wartawan menghadapi kekerasan dan intimidasi di mana-mana. Dari
bulan Januari sampai Desember, Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
mencatat 75 penyerangan terhadap para wartawan, termasuk penyerangan
fisik serta ancaman lisan dan tuntutan hukum. Dalam kurun waktu 12 bulan
yang berakhir bulan Agustus, dua orang wartawan dipenjara, delapan orang
menghadapi tuntutan hukum, 10 orang diancam, dan 23 orang diserang.
Pejabat pemerintah melakukan 10 tindak kekerasan terhadap wartawan,
massa dan preman melakukan 7 tindak kekerasan, dan penjaga keamanan
swasta melakukan 6 tindak kekerasan.

Pada tanggal 19 Juli, Pengadilan Negeri Probolinggo menetapkan dua dari
tiga orang tersangka, Nipah dan Suit, tak bersalah dalam perkara
pembunuhan seorang wartawan lepas Herliyanto pada bulan April 2006.
Tersangka ketiga, Slamet, dilaporkan melarikan diri dari rumah sakit
jiwa.

Pada tanggal 5 April, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan
pemimpin redaksi majalah *Playboy*, Erwin Arnada, yang sebelumnya
didakwa mendistribusikan gambar-gambar tidak senonoh kepada publik dan
mengambil keuntungan darinya. Edisi pertama majalah *Playboy* Indonesia
yang diterbitkan pada bulan April 2006 menyulut protes walaupun tidak
mengandung unsur ketelanjangan. Kepolisian menuntut empat orang model
dan pemimpin redaksi majalah tersebut berdasarkan tuntutan hukum yang
diajukan Front Pembela Islam (FPI) dan kelompok Masyarakat Anti
Pembajakan dan Pornografi. Pada bulan April 2006, sekitar 300 aktivis
FPI yang menuntut agar penerbitan majalah itu dihentikan, menyerang
bangunan yang menjadi kantor majalah tersebut hingga mengakibatkan
kerusakan dan melukai dua orang petugas kepolisian. Polisi menangkap
tiga anggota FPI. Redaksi memindahkan operasi majalah itu dari Jakarta
ke Bali.

Pada tanggal 30 Agustus, Mahkamah Agung memenangkan tuntutan Presiden
Suharto terhadap *Time* dalam perkara pencemaran nama baik, dan
memerintahkan majalah tersebut membayar 106 juta dolar (satu triliun
Rupiah) sebagai ganti rugi dan mengeluarkan permohonan maaf tercetak.
Artikel sampul depan majalah *Time* edisi bulan Mei 1999 "Suharto Inc."
menuduh Suharto dan keluarganya menggelapkan kurang lebih 15 miliar
dolar (137 triliun Rupiah) dana negara. Suharto pertama kali
mendaftarkan tuntutan terhadap *Time* pada tahun 1999, dan Pengadilan
Negeri Jakarta menolak kasus tersebut pada bulan Juni 2000. Pengadilan
Tinggi Jakarta menolak permohonan banding Suharto pada bulan Maret 2001.
*Time* meminta peninjauan kembali atas keputusan tersebut.

Pada tahun ini pemerintah tidak mengambil tindakan hukum atas pihak
manapun yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan terhadap
para wartawan sepanjang tahun 2005 dan 2006.

Pada tahun 2002 pemerintah memberlakukan undang-undang penyiaran yang
mendasari pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan menunjuk
negara sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menerbitkan izin
penyiaran. Pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan empat petunjuk
pelaksanaan yang melarang siaran langsung program-program dari luar
negeri yang ditayangkan secara reguler oleh stasiun domestik serta
memberikan kewenangan perizinan penyiaran kepada Departemen Komunikasi
dan Informasi. Walau beberapa stasiun masih terus menyiarkan laporan
berita luar negeri secara langsung, yang lainnya menunda siaran-siaran
tersebut - beberapa di antaranya ditunda selama 5 sampai 7 detik - untuk
menaati undang-undang tadi. Pada bulan Mei 2006, baik KPI maupun koalisi
LSM secara terpisah meminta Mahkamah Agung meninjau kembali petunjuk
pelaksanaan tahun 2005 dengan alasan pelanggaran atas kebebasan media,
kebebasan berekspresi, dan kebebasan menjalankan usaha. Pada bulan Mei,
Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali keempat petunjuk pelaksanaan
tersebut. Penyiaran berita lokal tidak disensor atau ditunda
penayangannya.

Sepanjang tahun ini khalayak pers terus melakukan pelaporan yang agresif
tentang kasus-kasus seperti korupsi (termasuk yang dilakukan oleh para
pejabat pemerintah senior), kasus pembunuhan Munir, dan kerusakan
lingkungan.

###### Kebebasan Internet

Pada bulan November 2006, Departemen Komunikasi dan Informasi membentuk
lembaga pengawas internet yang bertujuan mencegah tindak kejahatan dunia
maya di antara pengguna lokal. Warung-warung internet diharuskan
memberikan identitas dari para pengguna internet kepada lembaga tersebut
setiap bulannya. Depkominfo menyangkal bahwa lembaga ini akan memantau
kandungan situs. Tidak ada laporan tentang pembatasan pemerintah atas
akses internet.

Kebebasan Akademis dan Acara-acara Kebudayaan

Sepanjang tahun ini, Lembaga Sensor Film yang berada di bawah naungan
pemerintah masih terus melakukan sensor atas film-film dalam negeri dan
luar negeri yang isinya dianggap mengandung unsur pornografi dan
menyinggung agama tetapi tidak ada film yang dilarang tayang oleh
lembaga pusat. Pada bulan Februari, Dewan Perfilman Bali melarang sebuah
film dokumenter tentang Bom Bali 2002 ditayangkan di Bali.

Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk mengawasi materi-materi
tertulis. Pada tanggal 5 Maret, Kejaksaan Agung melarang pencetakan dan
pendistribusian 13 buku cetak sejarah SMP dan SMU karena tidak cukup
menekankan peran Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pemberontakan
tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur, dan upaya kudeta tahun 1965 di
Jakarta. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Mahkamah Militer (Mahmilub)
telah membuktikan bahwa PKI terlibat dalam insiden-insiden pada tahun
1965 dan oleh karenanya penghilangan fakta-fakta ini di dalam buku-buku
tersebut tidak dapat diterima. Mengikuti tindakan Kejaksaan Agung,
sejumlah kantor kejaksaan wilayah menyita ribuan buku dari
sekolah-sekolah, dan dalam beberapa kasus melakukan pembakaran buku di
depan publik. Pada tanggal 7 Juli, Walikota Depok Nurmahmudi Ismail
memimpin pembakaran 2.500 buku sitaan, dan pada tanggal 30 Juli, 1.340
buku dibakar di luar Kantor Kejaksaan Negeri Bogor.

Pada tanggal 14 Desember, Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura menyita 60
buku karya tokoh akademis setempat Sendius Wonda, yang berjudul *The
Sinking of the Melanesian Race: Indonesia's Political Struggle in West
Papua (Tenggelamnya Suku Bangsa Melanesia: Perjuangan Politik Indonesia
di Papua Barat).* Tindakan ini berdasarkan pada surat edaran Kejaksaan
Agung tanggal 27 November yang melarang penerbitan materi yang dapat
"menyesatkan publik" dan "mengganggu ketertiban umum."

Pada tanggal 25 Agustus, grup musik Nidji tampil di Banda Aceh, tetapi
polisi mengharuskan mereka membatalkan dua penampilan lainnya setelah
kelompok Muslim setempat menuduh mereka mempromosikan pergaulan bebas
dan melanggar hukum Syariah karena tidak memisahkan penonton pria dari
penonton wanita.

Pada tanggal 10 Agustus, para pengunjuk rasa dari aliansi
"antipornografi" mendesak penyandang gelar Miss Universe saat itu untuk
mempersingkat kunjungannya di Bandung.

b\. Kebebasan Berkumpul dan Berkelompok Secara Damai

> **\
> **Kebebasan Berkumpul

Hukum memberikan kebebasan untuk berkumpul, dan pada umumnya pemerintah
menghormati hak tersebut. Hukum pada umumnya tidak mengharuskan adanya
izin untuk berkumpul dalam acara-acara sosial, kebudayaan, atau agama;
namun demikian, suatu perkumpulan yang terdiri dari lima orang atau
lebih, yang berkaitan dengan politik, perburuhan, atau kebijakan umum
harus diketahui oleh polisi, dan demonstrasi membutuhkan izin. Secara
umum izin ini diberikan secara berkala. Dalam sedikitnya satu kejadian,
polisi menggunakan peraturan ini untuk membatasi demonstrasi separatis.
Pada tanggal 1 Desember, polisi menangkap 37 orang Papua di Timika yang
sedang merayakan kemerdekaan Papua yang diproklamirkan oleh mereka
sendiri. Polisi mengatakan bahwa mereka tidak memiliki izin untuk
mengadakan unjuk rasa tersebut dan bahwa sedikitnya enam orang dalam
kelompok tersebut membawa senjata api. Ke-31 orang peserta yang tak
membawa senjata tersebut dilepaskan saat itu juga. Enam orang yang
dituduh membawa senjata api tetap ditahan, dan pada akhir tahun, status
kasus mereka masih belum diketahui.

Sepanjang tahun ini polisi tetap menunjukkan sikap menahan diri dalam
menangani demonstrasi-demonstrasi yang mengandung kekerasan. Pada
tanggal 6 Agustus, pengunjuk rasa di Jakarta Timur, yang melakukan unjuk
rasa atas program penggantian bahan bakar pemerintah, melempari polisi
dengan batu. Polisi menggunakan kekuatan yang tidak mematikan untuk
menangani massa. Sedikitnya 40 orang terluka, termasuk lima orang
petugas polisi. Pada tanggal 21 dan 22 Agustus, polisi di Maluku Utara
menggunakan metode yang tidak mematikan, termasuk peluru karet, dalam
menghadapi demonstrasi yang mengandung kekerasan yang dilakukan sebelum
pemilihan gubernur. Sembilan orang pengunjuk rasa menderita luka-luka,
dua di antaranya terluka parah. Pada kejadian lain polisi tidak
mengambil tindakan untuk melindungi orang-orang yang diserang oleh
massa. Pada tanggal 28 Maret, FPI dan massa menyerang para anggota
Partai Persatuan Nasional (Papernas) yang sedang melakukan unjuk rasa di
Jakarta. Batu-batu dilemparkan ke bis dan minibus yang membawa para
pendukung Papernas, yang kebanyakan terdiri dari para wanita dan
anak-anak. Media melaporkan sejumlah orang, termasuk anak-anak, terluka
dalam insiden tersebut. FPI menuduh Papernas sebagai organisasi komunis.
LSM Komisi HAM Asia melaporkan bahwa polisi ada di tempat kejadian
tetapi tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan tindak
kekerasan tersebut.

> **\
> **Kebebasan Berkelompok

Hukum memberikan kebebasan untuk membentuk kelompok, dan dalam
pelaksanaannya umumnya pemerintah menghormati ketentuan tersebut.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan larangan terhadap PKI
pada tahun 1966. Pada tahun-tahun sebelumnya, orang-orang yang dituduh
terkait dengan PKI dihalangi menjadi pegawai negeri dan diberikan nomor
tertentu pada KTPnya.

c\. Kebebasan Beragama

Undang-undang Dasar memberikan "hak untuk beribadah menurut agama atau
kepercayaan masing-masing bagi semua orang" dan menyatakan bahwa "negara
didasarkan pada kepercayaan pada Ketuhanan Yang Maha Esa." Secara umum
pemerintah menghormati ketentuan yang pertama. Enam agama --- Islam,
Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu --- mendapat pengakuan
resmi dalam bentuk perwakilan di Departemen Agama. Pada tanggal 24
Februari, Departemen Dalam Negeri menerbitkan peraturan yang
mengharuskan pemerintah lokal dan provinsi memberikan layanan
adminsitratif kepada penganut Konghucu, seperti menerbitkan surat nikah
dan KTP yang menyatakan pemegangnya sebagai pemeluk agama Konghucu.
Kelompok-kelompok agama lainnya dapat mendaftar pada pemerintah, namun
hanya pada Departemen Dalam Negeri sebagai kelompok-kelompok
kemasyarakatan. Kelompok-kelompok ini mengalami diskriminasi resmi dan
sosial. Hukum tidak mengakui ateisme, dan dalam kenyataannya
mengharuskan setiap orang mengakui diri sebagai penganut salah satu dari
enam agama resmi yang diakui pemerintah.

Sistem pencatatan sipil terus menerapkan diskriminasi terhadap anggota
dari agama-agama minoritas. Pejabat catatan sipil menolak mencatat
perkawinan atau kelahiran anak penganut kepercayaan Baha'i dan lainnya
karena mereka bukan penganut salah satu dari keenam agama resmi yang
diakui. Menurut perkumpulan Hindu Parisadha Hindu Dharma Indonesia, umat
Hindu, terutama di Lampung Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan dan
beberapa daerah di Jawa Timur, walaupun agama mereka sudah diakui, masih
harus melakukan perjalanan cukup jauh untuk mencatatkan perkawinan dan
kelahiran karena pejabat setempat tidak bersedia melakukan pencatatan.

Pada tanggal 28 Juli, pasangan yang menganut kepercayaan tradisional
(Aliran Kepercayaan) mendapatkan hak untuk meresmikan perkawinannya di
bawah hukum, yang memungkinkan pemimpin Aliran Kepercayaan untuk
meresmikan upacara perkawinan dan menandatangani surat nikah, yang
kemudian dicatatkan pada pemerintah.

Mereka yang agamanya bukan salah satu dari keenam agama resmi yang
diakui mengalami kesulitan mendapatkan KTP, yang diperlukan untuk
pencatatan perkawinan, kelahiran dan perceraian. Beberapa LSM dan
kelompok pendampingan keagamaan mendesak pemerintah untuk menghilangkan
kategori agama dalam KTP, namum DPR mengesahkan peraturan pada bulan
Desember 2006 yang mempertahankan ketentuan tersebut**.**

Pria dan wanita dari agama yang berbeda mengalami kesulitan untuk
menikah dan mendaftarkan pernikahan mereka. Pemerintah menolak mencatat
sebuah perkawinan kecuali upacara keagamaan perkawinan sudah
dilaksanakan. Meski demikian hanya sedikit petugas keagamaan yang mau
terlibat dalam perkawinan antara pria dan wanita dari keyakinan yang
berbeda. Dengan alasan ini, beberapa mempelai wanita dan pria memilih
pindah menganut agama pasangannya. Yang lainnya harus pergi ke luar
negeri untuk menikah.

Pada bulan April, Kepolisian Malang menangkap delapan orang yang dituduh
menyebarkan video "pelatihan doa" yang dikeluarkan oleh Lembaga
Pelayanan Mahasiswa di Batu, Jawa Timur. Video tersebut diduga
menayangkan 30 orang Kristen dalam pertemuan pada bulan Desember 2006
diperintahkan meletakkan Qur'an di lantai. Sejak bulan April, 33 orang
lagi telah ditahan dengan tuduhan penghujatan dalam kaitan dengan video
tersebut. Para pemimpin gereja Kristen menyangkal orang Kristen terlibat
dalam produksi atau penyebaran video tersebut. Pada tanggal 6 September,
pengadilan menjatuhkan keputusan bersalah menghina agama kepada ke 41
orang terdakwa dan menghukum mereka masing-masing lima tahun penjara.

Pada tanggal 11 Juni, tiga orang wanita yang dijatuhi hukuman tiga tahun
penjara pada tahun 2005 karena berusaha mengajak anak-anak Muslim masuk
agama Kristen dibebaskan secara bersyarat.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, sebagian partai politik
menganjurkan melakukan amandemen Undang-undang Dasar untuk menerapkan
Syariah Islam secara nasional, tapi kebanyakan anggota parlemen dan
organisasi sosial Muslim terbesar di negara ini tetap menentang usulan
tersebut. Tidak ada upaya dari DPR ataupun DPRD untuk mengamandemen
Undang-undang Dasar dan memasukkan pasal hukum-hukum Syariah. Walau
demikian, sejumlah pemerintah daerah telah mengeluarkan
peraturan-peraturan daerah yang didasarkan pada Syariah. Beberapa
kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa perda berdasarkan Syariah
itu adalah melanggar hukum, karena undang-undang otonomi daerah
Pemerintah Indonesia melarang perda yang berkaitan dengan agama. Pihak
lainnya berpendapat hukum berdasarkan Syariah melanggar ketetapan
Undang-undang Dasar yang melarang adanya hukum berdasarkan agama.
Penguasa pusat tidak menentang penetapan peraturan-peraturan daerah
tersebut.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, selama Ramadhan, bulan puasa umat
Muslim, sejumlah pemda memerintahkan baik penutupan atau pembatasan
waktu operasi bagi berbagai jenis tempat-tempat "hiburan", terutama
bar-bar dan klub-klub malam yang tidak berlokasi di hotel bintang lima.
Pemerintah dan tokoh-tokoh organisasi Islam terbesar menyerukan pada
kelompok-kelompok kecil untuk tidak main hakim sendiri dengan menutup
tempat-tempat yang melanggar peraturan ini, dan kelompok-kelompok
radikal ini mematuhinya.

Penganiayaan dan Diskriminasi dalam Masyarakat

Sampai pertengahan Desember terjadi penurunan jumlah kasus penyerangan
terhadap sekte Islam Ahmadiyah, yang dianggap menyimpang olehsebagian
besar umat Islam, daripada yang terjadi pada tahun sebelumnya. Namun
demikian, pada tanggal 18 Desember, massa menyerang kompleks perumahan
Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat, merusak 14 rumah dan 2 mushola.
Tindak kekerasan ini kemudian menyebar ke lokasi-lokasi lainnya di Jawa
Barat, termasuk Desa Manis Lor, Kabupaten Kuningan, dan Desa Sukajaya,
Kabupaten Tasikmalaya. Di samping itu, Ahmadiyah terus menghadapi
diskriminasi sosial, dan pemerintah tidak banyak melakukan sesuatu untuk
menuntut pertanggungjawaban atau menghukum pelaku penyerangan yang
terjadi sebelumnya. Dipicu oleh tindak kekerasan yang terjadi pada bulan
Desember ini, wakil presiden memerintahkan agar polisi "bersikap tegas"
pada warga muslim yang menyerang para anggota sekte Islam yang
"menyimpang" ini.

Pada tanggal 2 Februari, puluhan anggota Ahmadiyah datang ke kantor
gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menuntut pemulangan mereka ke desa
mereka di Gegerungan, Ketapang, Lombok Barat, setelah tinggal selama
lebih dari setahun di kamp pengungsian di Mataram. Pada bulan Februari
2006, antara 500 hingga 1000 warga setempat menyerang kompleks perumahan
Ahmadiyah dan memaksa 187 anggota Ahmadiyah yang tersebar di 25 rumah
untuk mengungsi. Keadaan semakin memburuk sejak pemerintah Kabupaten
Lombok Barat menghentikan pasokan makanan dan pelayanan kesehatan ke
kamp tersebut pada bulan Januari. Di akhir tahun lebih dari 130 anggota
Ahmadiyah masih tetap tinggal di kamp pengungsian di Mataram.

Pada bulan April, cabang Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Nusa Tenggara
Barat meminta gubernur Nusa Tenggara Barat untuk mengeluarkan larangan
bagi Ahmadiyah karena ajarannya yang menyimpang dari Islam.

Pada akhir tahun, kompleks Ahmadiyah di Bogor, Jawa Barat, yang diserang
dan dirusak pada tahun 2005 masih disegel, walaupun anggota Ahmadiyah
masih dapat menggunakan fasilitas kantor. Dalam pernyataannya tentang
tindak kekerasan bulan Desember ini, wakil presiden juga mengatakan
bahwa "semua segel yang mengunci tempat-tempat beribadah Ahmadiyah harus
dibuka."

Dalam tahun ini, sekte agama Islam lainnya, Al-Qiyadah, juga dituduh
"menyimpang" dari ajaran Islam, dan MUI mendesak agar sekte ini
dilarang. Polisi menahan sementara dua puluh empat pengikut sekte untuk
melindungi mereka. Semua pengikut tersebut kemudian dibebaskan kembali
setelah "dikembalikan" ke aliran Islam yang utama. Pada bulan November,
Kejaksaan Agung secara resmi melarang sekte tersebut dan pemimpin sekte
di depan publik mengumumkan kembalinya ia ke aliran Islam yang utama.

Sepanjang tahun ini penyerangan terhadap gereja masih berlanjut,
terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur, walaupun tidak sesering di masa
yang lalu. Beberapa gereja dipaksa untuk tutup karena tekanan warga;
pada bulan November, sebuah gereja katolik di Wilayah Tambora, Jakarta
Barat, menghentikan kegiatan misa akibat tekanan dari warga setempat.

Di Sulawesi Tengah, Maluku, dan di Maluku Utara, kekerasan dan insiden
main hakim sendiri sudah lebih jarang terjadi dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Namun ketegangan di Sulawesi Tengah sedikit
meningkat menyusul tindakan polisi menangkap 29 orang yang diduga
melakukan tindak kejahatan dengan kekerasan. Menyusul penyerbuan polisi
pada tanggal 11 Januari, sebuah bom meledak di pasar pusat Poso pada
tanggal 12 Januari dan di tiga lokasi lainnya di Gebangrejo pada tanggal
20 Januari.

Sebuah bom kembali meledak di sebuah gereja Eklesia yang sedang kosong
di Poso pada tanggal 1 Juli. Pada tanggal 23 Juli, Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan mengadili Abdul Muis atas keterlibatannya dalam
pembunuhan Pendeta Irianto Kongkoli pada bulan Oktober 2006 di Palu,
Sulawesi Tengah. Tersangka lainnya, Dedi Parsan, tertembak mati dalam
penyerbuan polisi pada tanggal 11 Januari.

Penduduk asli beragama Yahudi jumlahnya kecil. *Sabili,* majalah Islam
dengan tiras yang besar, terus menerbitkan artikel dengan
pernyataan-pernyataan bersifat anti Semit. Laporan tentang adanya minat
untuk melakukan investasi di Aceh oleh ahli keuangan terkenal, George
Soros, telah memicu beberapa partai politik Islam di Jakarta untuk
mengeluarkan pernyataan tentang "agenda tersembunyi" dan memperingatkan
pemerintah atas kemungkinan bujukan Yahudi agar Indonesia bersikap lunak
terhadap perjuangan Palestina. Seorang anggota parlemen dikutip
mengatakan: "Katakan pada orang-orang Yahudi bahwa tidak ada tempat bagi
investasi mereka di Indonesia."

Untuk pembahasan lebih rinci, lihat *Laporan Kebebasan Beragama
Internasional 2007*.

> d\. Kebebasan Bepergian, Pengungsi Domestik, Perlindungan Pengungsi,
> dan Orang Tidak Berkewarganegaraan.

Undang-undang Dasar mengizinkan pemerintah mencegah seseorang masuk atau
meninggalkan negara. Undang-undang Penanganan Keadaan Berbahaya
memberikan wewenang yang luas kepada pihak militer dalam keadaan bahaya,
termasuk kewenangan untuk membatasi lalu lintas darat, udara dan laut;
namun pemerintah tidak menggunakan kekuasaan tersebut. Para warga negara
dapat dengan bebas bepergian di dalam negeri dan ke luar negeri, dengan
beberapa pengecualian.

Sepanjang tahun ini pemerintah terus membatasi kebebasan berpergian bagi
orang asing ke Papua melalui sistem "surat jalan". Tetapi pelaksanaannya
tidak konsisten. Pada tanggal 3 Juli, seorang anggota parlemen asing
ditolak izinnya untuk mengunjungi Papua pada saat ia berkunjung ke
Indonesia. Pada bulan November, anggota parlemen tersebut diberikan
surat izin untuk mengunjungi Papua.

Pemerintah mencegah sedikitnya 788 orang meninggalkan negeri ini
sepanjang tahun. Kantor Imigrasi melakukan pencekalan tersebut
berdasarkan permintaan polisi, Kejaksaan Agung, KPK, dan Departemen
Keuangan. Beberapa orang yang dicekal adalah para penggelap pajak,
terdakwa atau terpidana, dan orang-orang yang terlibat dalam perkara
hukum.

Undang-undang Dasar melarang pengasingan secara paksa, dan pemerintah
tidak menerapkan ketentuan ini.

Pengungsi di Dalam Negeri

Internal Displacement Monitoring Center melaporkan bahwa terdapat
150.000-250.000 pengungsi di dalam negeri, di mana 30.000-150.000 di
antaranya berada di Aceh, hampir semuanya sebagai akibat dari bencana
tsunami pada 2004. Sebagian dari mereka tinggal di tempat-tempat
penampungan, sementara lainnya tinggal menumpang pada orang lain atau
bergabung dengan masyarakat setempat. Menurut Badan Rekonstruksi dan
Rehabilitasi Aceh, terdapat 5.200 korban tsunami yang masih tinggal di
barak-barak dan tempat penampungan sementara. Banjir lumpur di Porong,
Jawa Timur, menyebabkan 2.500 orang harus mengungsi di tempat-tempat
penampungan.

Perlindungan bagi Para Pengungsi

Negara ini bukan merupakan peserta Konvensi PBB tahun 1951 tentang
Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967, undang-undang tidak mengatur
pemberian suaka atau status pengungsi dan pemerintah belum membuat suatu
sistem untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi. Namun, dalam
prakteknya, tidak ada laporan tentang pemulangan paksa orang ke
negerinya di mana mereka terancam penganiayaan. Pemerintah bekerja sama
dengan UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), yang memiliki kantor
di Jakarta, dalam menolong pengungsi dan pencari suaka. Di akhir tahun
terdapat 245 pengungsi yang diakui oleh UNHCR dan 152 pencari suaka di
negara ini. Beberapa adalah pemohon dan lainnya adalah keluarga mereka.
Sebagian besar berasal dari Irak, Afghanistan, Somalia, atau Sri Lanka.

Menurut Badan Koordinasi Bencana Nasional Nusa Tenggara Timur, angka di
atas tidak termasuk 10.436 bekas pengungsi Timor Timur yang tinggal di
Nusa Tenggara Timur di akhir tahun 2006.

Bagian 3 Penghormatan atas Hak-hak Politik: Hak Warga Negara untuk
Mengubah Pemerintah Mereka

Undang-undang memberikan hak pada warga negara untuk mengganti
pemerintah dengan jalan damai, dan para warga negara pada kenyataannya
menggunakan hak ini melalui pemilihan umum berkala, bebas dan adil yang
diadakan berdasarkan hak pilih untuk semua.

Undang-undang Dasar menetapkan pemilu nasional setiap lima tahun sekali.
Para anggota DPR secara otomatis menjadi anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR), yang merupakan badan hasil pemilihan yang sepenuhnya
dipilih rakyat dan terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD).

> Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik

Pada tahun 2004, Presiden Yudhoyono menjadi presiden terpilih pertama
negara ini berdasarkan pemilu yang bebas dan adil. Pilkada yang
dilakukan secara langsung, yang dimulai pada tahun 2005, umumnya
berlangsung bebas dan adil. Sepanjang tahun ini pemerintah mengadakan
53pilkada: sembilan pemilihan gubernur, 11 pemilihan walikota, dan 33
pemilihan bupati. Para pengamat umumnya menilai pilkada ini bebas dan
adil, dengan beberapa pengecualian, tanpa insiden yang mempengaruhi
hasil akhirnya.

Kebanyakan insiden yang berkaitan dengan tindak kekerasan dalam pemilu
melibatkan para pendukung dari calon yang kalah, yang menyerang kantor
KPUD.

Pada tanggal 21 dan 22 Agustus, ribuan pendukung pemimpin tradisional
Maluku Utara, Sultan Ternate Mudaffer Syah, memprotes keputusan kantor
KPUD yang melarang sultan mengikuti pemilihan gubernur. Mereka memadati
lingkungan kantor KPUD, memblokir jalan-jalan utama, dan bentrok dengan
polisi yang berusaha menangani kerumunan massa.

Pada tanggal 5 November, para pengunjuk rasa di sekitar kantor KPUD di
Talakar, Sulawesi Selatan, memprotes hasil pemilihan wilayah. Para
pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu dan membakar ban mobil.
Polisi menangkap 11 orang pengunjuk rasa. Pada tanggal 19 Desember,
Mahkamah Agung menerima keberatan calon yang kalah dalam hasil pemilihan
gubernur di Sulawesi Selatan tersebut dan memerintahkan pemilihan ulang
diadakan sekali lagi di keempat kabupaten.

Semua warga negara dewasa berhak untuk memilih kecuali anggota militer
dan polisi yang masih aktif, terpidana yang menjalani masa hukuman lima
tahun atau lebih, orang yang menderita gangguan jiwa, dan mereka yang
dicabut hak pilihnya oleh pengadilan dan tak dapat diubah lagi. Remaja
yang sudah menikah secara hukum dianggap sudah dewasa dan diizinkan
untuk memilih.

Tidak ada pembatasan hukum tentang peran perempuan dalam bidang politik.
Pada tahun ini perempuan menempati empat dari 36 kursi di kabinet.
Undang-undang pemilu yang berlaku memuat seruan yang tak mengikat pada
partai-partai untuk memilih perempuan paling tidak 30 persen dari
seluruh jatah kandidat dalam daftar partai mereka. Sebuah ketentuan
partai politik disahkan pada bulan Desember yang mengharuskan adanya 30
persen tempat bagi perempuan dalam pembentukan sebuah partai politik
baru. Jumlah perempuan mencapai 11,3 persen dari anggota DPR yang
terpilih, 25 orang dari 128 anggota DPD adalah perempuan, ada satu orang
gubernur perempuan, dan enam bupati perempuan terpilih. Perempuan sangat
kurang terwakili dalam pemerintahan daerah di beberapa provinsi; sebagai
contoh, di Aceh posisi tertinggi yang dipegang oleh perempuan adalah dua
wakil walikota dan wakil bupati.

Dalam tahun ini, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa kandidat
independen dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan untuk itu
pemilihan berdasarkan pengajuan partai politik tidak dibutuhkan. Pada
akhir tahun penetapan ini belum dijalankan.

Dengan pengecualian di Aceh di mana warga non Muslim secara efektif
dihambat dari posisi politis melalui persyaratan yang mengharuskan semua
kandidat menunjukkan kemampuan membaca Al Qur'an dalam bahasa Arab,
tidak ada pembatasan hukum atas peran minoritas dalam bidang politik.
Tidak ada statistik resmi tentang latar belakang etnis para anggota
legislatif di DPR. Kabinet Presiden Yudhoyono terdiri dari beragam etnis
Jawa, dan yang lainnya Sunda, Bugis, Batak, Aceh, Papua, Bali, Arab dan
keturunan Cina.

Korupsi dan Transparansi Pemerintah

Terdapat anggapan luas di dalam negeri dan luar negeri bahwa korupsi
adalah bagian hidup sehari-hari. Segera setelah menjabat, presiden
membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan
yang besar untuk melakukan penyelidikan. Pada tanggal 23 Juli, mantan
menteri kelautan dan perikanan Rokhmin Dahuri dijatuhi hukuman tujuh
tahun penjara sehubungan dengan dana non-budgeter sejumlah 1,26 juta
dolar (kurang lebih 12 miliar rupiah). Pada tanggal 13 September,
anggota DPR dari Partai Golkar, Nurdin Halid, dijatuhi hukuman dua tahun
karena menyalah-gunakan dana pemerintah.

Pada bulan Desember 2006, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa ketentuan
hukum yang mendasari dibentuknya Pengadilan Anti Korupsi bertentangan
dengan Undang-undang Dasar namun mengizinkan pengadilan tersebut tetap
berfungsi selama tiga tahun lagi.

AJI melaporkan media tidak mendapat masalah untuk memperoleh dokumen
publik yang tidak bersifat rahasia dari pemerintah, walaupun tidak ada
ketentuan hukum yang mengharuskan pemerintah memberikan akses informasi
kepada para warganegara dan bukan warganegara. Dalam tahun ini, sebagai
tanggapan dari dekrit presiden tentang transparansi yudisial, pengadilan
membuat situs resmi yang memungkinkan publik mengakses
keputusan-keputusan pengadilan. Pada kenyataannya, pengawas pengadilan
masyarakat sipil menyatakan bahwa beberapa keputusan dan ketetapan
pengadilan masih sulit diperoleh.

Bagian 4 Sikap Pemerintah Mengenai Penyelidikan Internasional dan
Non-Pemerintahan Terhadap Tuduhan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pemerintah bertemu dengan LSM-LSM lokal, menanggapi pertanyaan mereka,
dan mengambil beberapa tindakan sebagai tanggapan atas keprihatinan
mereka. Utusan khusus PBB untuk Pembela HAM, Hina Jilani, mengunjungi
Indonesia dari tanggal 5 sampai 12 Juni dan mendapatkan akses yang penuh
dan tak dihalang-halangi untuk bertemu dengan pejuang HAM, termasuk di
Papua dan Aceh.

Dalam tahun ini, berdasarkan instruksi presiden, polisi memulai
investigasi baru atas pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib (lihat
bagian 1.a) yang terjadi pada tahun 2004.

Organisasi-organisasi hak asasi manusia dalam negeri beroperasi ke
seluruh negeri dan dengan aktif mendukung mengembangkan kinerja
pemerintah dalam masalah hak asasi manusia; namun seringkali mereka
menghadapi masalah pemantauan, pelecehan, dan campur tangan oleh
pemerintah; Komnas HAM melaporkan bahwa sejak tahun 2000 - 2004, 14
aktivis hak asasi manusia telah dibunuh, dan tidak ada pelaku yang
diproses secara hukum. Tidak ada laporan tentang aktivis hak asasi
manusia yang dibunuh setelah tahun 2004.

LSM-LSM di Papua melaporkan tindakan pemantauan yang terjadi di
mana-mana terhadap aktivitas mereka oleh pejabat intelijen yang disertai
ancaman dan intimidasi. Para aktivis melaporkan bahwa pejabat-pejabat
intelijen secara sembunyi-sembunyi mengambil foto mereka dan terkadang
menanyai teman dan anggota keluarga mereka tentang keberadaan dan
kegiatan mereka. Menyusul kunjungan Hina Jilani ke Jayapura, Papua, pada
tanggal 8 Juni, Ketua Komnas HAM Papua, Albert Rumbekwan, melaporkan
bahwa ia menerima banyak ancaman pembunuhan dan diikuti oleh orang tak
dikenal. Ia melaporkan bahwa ia merasa takut untuk datang ke kantornya
atau bahkan pulang ke rumahnya. Menurut para aktivis HAM Papua, sebuah
mobil dengan nomor pelat izin badan intelijen militer telah dengan
sengaja menabrak mobil para aktivis HAM Papua tersebut. Menurut laporan
para aktivis, insiden tersebut disaksikan oleh polisi, yang mengizinkan
pelaku meninggalkan tempat kejadian.

Pemerintah umumnya menganggap investigasi dari luar atau kritik pihak
luar negeri atas catatan hak asasi manusianya sebagai upaya campur
tangan atas urusan dalam negerinya. Pihak keamanan dan lembaga intelijen
cenderung mencurigai organisasi-organisasi hak asasi manusia dari luar
negeri, terutama mereka yang beroperasi di wilayah konflik. Tindakan
pemantauan oleh pemerintah terhadap pihak asing di wilayah konflik
terlihat jelas. Beberapa organisasi hak asasi manusia dalam negeri
menyatakan keprihatinan mereka tentang kemungkinan akibat negatif dari
melakukan kontak dengan pihak asing.

Sejumlah lembaga pemerintahan dan badan-badan terkait memberikan
perhatian atas masalah-masalah hak asasi manusia, termasuk Departemen
Hukum dan HAM, Departemen Luar Negeri, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan, Komisi Nasional untuk Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan), serta Komnas HAM. Walau demikian upaya yang dilakukan oleh
Komnas HAM beberapa tahun belakangan ini untuk mengungkap
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan meminta pertanggungjawaban
pelakunya digagalkan oleh sejumlah keputusan pengadilan yang menyangkut
masalah yurisdiksi dan kewenangannya. Pada tahun 2005 TNI menyatakan
tidak bisa bekerja sama dalam upaya Komnas HAM untuk memanggil para
jenderal pensiunan maupun jenderal yang masih aktif guna menjawab
pertanyaan-pertanyaan tentang penculikan aktivis pro-demokrasi antara
tahun 1997 dan 1998. Parlemen tidak menyetujui dibentuknya pengadilan
*ad hoc* hak asasi manusia yang bisa melakukan investigasi atas
pelanggaran-pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi sebelum
tahun 2000.

Pada bulan Desember 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketetapan yang
mengharuskan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) menyelidiki tindak
penganiayaan yang dilakukan pada era kepemimpinan Suharto. Para aktivis
sayap kanan telah mempertanyakan ketetapan tertentu yang mengizinkan
diberikannya amnesti bagi pelaku pelanggaran berat HAM serta membatasi
kesempatan korban untuk mendapatkan ganti rugi. Namun Mahkamah
menetapkan bahwa keseluruhan ketetapan harus dibatalkan. Mahkamah
Konstitusi mendasarkan keputusan ini atas dua faktor: Ketidak layakan
KKR memberikan amnesti dan tidak adanya kemajuan pada tingkat pusat
untuk menyeleksi 21 orang anggota KKR. Pembatalan ketetapan tersebut
membuat para korban pelanggaran HAM di masa yang lalu tidak memiliki
mekanisme ganti rugi.

Undang-undang Pemerintahan Aceh yang diumumkan secara resmi bulan
Agustus 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk
di Aceh dalam waktu satu tahun dan bahwa keputusan yang dikeluarkan
pengadilan HAM tersebut akan memberikan ganti rugi, restitusi, dan
rehabilitasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Pada akhir
tahun, pemerintah menyatakan bahwa mereka siap untuk menunjuk para
pejabat pengadilan segera setelah pejabat berwenang mengajukan kasus
yang akan disidangkan.

Bagian 5 Diskriminasi, Penganiayaan Sosial, dan Perdagangan Manusia

Undang-undang Dasar tidak secara eksplisit melarang diskriminasi
berdasarkan jenis kelamin, ras, cacat tubuh, bahasa, atau status sosial.
Undang-undang Dasar memberikan kesetaraan hak bagi semua warga negara,
baik pribumi maupun keturunan asing. Namun, pada prakteknya, pemerintah
gagal membela hak-hak ini secara memadai.

> Perempuan

Undang-undang melarang penganiayaan dalam rumah tangga serta bentuk
lainnya dari kekerasan terhadap perempuan. Namun, perkosaan dan
kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah.

Statistik tingkat nasional yang dapat dipercaya tentang insiden
perkosaan masih tetap tidak tersedia. Definisi hukum dari kasus
perkosaan sangat sempit dan tidak memasukkan beberapa tindakan yang
biasanya dianggap sebagai kasus perkosaan di negara lain, seperti
perkosaan dalam perkawinan. Hukuman juga menjadi masalah. Walaupun kasus
perkosaan dapat diganjar hukuman selama 4-12 tahun penjara, dan
pemerintah memenjarakan para pelaku perkosaan dan percobaan perkosaan,
kebanyakan terhukum pelaku pemerkosaan dijatuhi hukuman minimum atau
kurang.

Kekerasan terhadap perempuan masih tidak terdokumentasi dengan baik.
Angka-angka kasus tingkat nasional tidak tersedia. Komisi Nasional untuk
Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan bahwa pada tahun 2006 (angka
statistik paling baru yang tersedia) terdapat 22.512 kasus kekerasan
yang ditangani oleh LSM-LSM di seluruh negeri, dan pers daerah
melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terus meningkat.
Kebanyakan LSM yang menangani masalah perempuan dan anak percaya bahwa
angka yang sebenarnya jauh lebih tinggi mengingat kecenderungan
banyaknya korban yang tidak melapor. Sampai bulan Oktober LSM LBH Apik
telah menangani 713 kasus kekerasan di Jakarta. Dua jenis pusat
penanganan krisis tersedia bagi perempuan korban kekerasan: pusat
penanganan krisis milik pemerintah di rumah-rumah sakit dan pusat
penanganan krisis milik LSM di tengah masyarakat.

Di tingkat nasional, polisi mengelola "ruang perawatan khusus" atau
"divisi khusus perempuan" di mana petugas perempuan menerima laporan
tindak kejahatan dari perempuan dan anak-anak korban penyerangan seksual
dan perdagangan manusia serta di mana korban bisa memperoleh penampungan
sementara. Pada tanggal 6 Juli, kepala polisi memerintahkan semua kantor
polisi menyediakan fasilitas perawatan khusus di tempat.

Pembedaan hukum antara seorang perempuan dan seorang anak perempuan
tidak jelas. Hukum menetapkan usia minimum perkawinan adalah 16 tahun
untuk seorang perempuan (dan 19 untuk laki-laki), tetapi Undang-undang
Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang di bawah usia 18 tahun adalah
anak-anak. Seorang gadis yang sudah menikah memiliki status hukum orang
dewasa. Para gadis seringkali menikah sebelum mencapai usia 16 tahun,
terutama di daerah pedesaan.

Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (MAKP) dipraktekkan di beberapa bagian
negara tersebut, termasuk Jawa Barat. Komplikasi yang terjadi dilaporkan
hanya minimal. Beberapa aktivis LSM menolak klaim mutilasi, dengan dalih
upacara yang dipraktekkan di negara itu terutama hanya bersifat
simbolis. Menyusul pertemuan pada bulan Desember dengan Komite
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, menteri pemberdayaan
perempuan melarang MAKP oleh dokter dan perawat. Hal ini dilakukan
setelah Departemen Kesehatan pada tahun 2006 melarang dokter dan perawat
melakukan MAKP. Namun, penyunatan pada perempuan secara simbolis yang
tidak mengakibatkan kerusakan fisik anak dapat dilakukan dan pelanggar
larangan tersebut tidak akan dituntut.

Pelacuran tidak secara khusus diatur dalam undang-undang. Namun, banyak
pejabat menginterpretasikan menafsirkan "kejahatan terhadap
kepatutan/moralitas" berlaku untuk pelacuran.

Pelacuran terjadi di mana-mana dan kebanyakan dibiarkan, walaupun
bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan. Sepanjang tahun
ini pihak keamanan dilaporkan ambil bagian dalam pengelolaan rumah-rumah
bordil atau menarik uang keamanan untuk melindungi rumah-rumah bordil
dari kejaran hukum. Wisata seks internasional terus terjadi, terutama di
pulau-pulau Batam dan Karimun, dan di pusat-pusat perkotaan utama di
seluruh negeri.

Walaupun tidak disebutkan secara tegas, pelecehan seksual adalah
melanggar hukum dan dapat ditindak atas dasar undang-undang pidana.

Kebijakan negara dan undang-undang menyatakan bahwa perempuan memiliki
hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun,
undang-undang juga menyatakan keikutsertaan perempuan dalam proses
pembangunan tidak boleh bertentangan dengan peran mereka memajukan
kesejahteraan keluarga dan pendidikan generasi muda. Undang-undang
perkawinan menunjuk pria sebagai kepala rumah tangga. Perempuan di
banyak daerah, terutama di Papua, mengeluhkan perlakuan berbeda atas
dasar jenis kelamin.

Walaupun para ahli hukum percaya bahwa pemerintah daerah tidak memiliki
kewenangan untuk menerapkan peraturan untuk masalah-masalah keagamaan,
pemerintah-pemerintah daerah terus menerapkan peraturan berdasarkan
Syariah yang dianggap mendiskriminasi perempuan oleh banyak aktivis hak
asasi manusia dan aktivis masalah perempuan. Sepanjang tahun ini, tidak
ada perda baru berdasarkan hukum syariah yang ditetapkan. Pemerintah
pusat belum mempertanyakan keabsahan peraturan-peraturan ini. Pada tahun
2005 pemerintah daerah Tangerang, Banten, mengeluarkan perda yang
melarang perempuan yang "bertingkah seperti PSK" dan tidak ditemani oleh
kerabat pria, mengunjungi tempat-tempat umum di Tangerang di malam hari.
Peraturan tersebut juga melarang pengungkapan kasih sayang di depan
umum. Pelanggaran atas peraturan tersebut dapat dikenai hukuman tiga
bulan penjara atau denda sebesar-besarnya 1.666 dolar (15 juta rupiah).
Banyak aktivis memprotes undang-undang tersebut karena dapat menyebabkan
salah tangkap terhadap perempuan yang tidak bersalah.

Perceraian bisa diajukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Warga
Muslim yang berniat bercerai biasanya mengacu pada sistem peradilan
keluarga yang berdasarkan pada Syariah sebagai alternatif yang lebih
cepat dan lebih murah dibanding sistem peradilan negara. Warga
non-Muslim mengajukan perceraian melalui sistem pengadilan nasional.
Karena sikap prasangka, perempuan biasanya dibebani kewajiban pembuktian
yang lebih berat dibanding laki-laki, terutama dalam sistem peradilan
keluarga berdasarkan Syariah. Walaupun peradilan negara maupun Islam
bisa memutuskan hal tunjangan, banyak pihak yang bercerai tidak menerima
tunjangan, karena tidak ada sistem yang menegakkan ketentuan tentang
pembayaran tunjangan tersebut. Baik laki-laki maupun perempuan
mempertahankan harta masing-masing yang dimiliki sebelum perkawinan.
Bila tidak ada kesepakatan pra-nikah, harta bersama dibagi secara adil.
Undang-undang mengharuskan perempuan yang bercerai menunggu selama
jangka waktu tertentu sebelum menikah kembali; laki-laki bisa langsung
menikah kembali.

Sepanjang tahun pemerintah terus menerapkan Syariah di Aceh. Dampak
penerapan ini bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya, tetapi
secara umum tampaknya tidak terlalu menyulitkan dibanding pada tahun
2006 karena adanya kemajuan dalam pengawasan pemerintah terhadap polisi
Syariah. Dampak yang paling kentara atas hak-hak perempuan adalah
penegakan aturan berpakaian. Tidak jarang polisi Syariah menahan untuk
waktu singkat perempuan-perempuan yang berpakaian tidak sesuai dengan
peraturan Syariah setempat dan memberikan ceramah kepada mereka tentang
busana yang pantas. Pemerintah daerah dan kelompok-kelompok lokal di
daerah lainnya di luar Aceh juga mengadakan kampanye yang menganjurkan
ketaatan perempuan pada ketetapan-ketetapan Syariah. Beberapa perempuan
mengatakan pada wartawan bahwa mereka merasa dipermalukan saat ditahan
karena pelanggaran cara berpakaian.

Perempuan mengalami diskriminasi di tempat kerja baik saat perekrutan
maupun dalam hal mendapatkan kompensasi yang adil. Menurut laporan
International Trade Union Confederation (ITUC) yang dikeluarkan tahun
ini, perempuan memperoleh pendapatan 74 persen dari pendapatan
laki-laki, lebih banyak menduduki posisi-posisi tanpa upah dan berupah
rendah dalam sektor informal, dan hanya menduduki 17 persen posisi
pimpinan. Menurut pemerintah, 43 persen pegawai sipil adalah perempuan
namun kurang dari 7 persen berada di tingkatan pejabat tinggi
pemerintah.

Sejumlah aktivis mengatakan bahwa di lingkungan pabrik, majikan
memberikan perempuan upah dan level pekerjaan yang rendah. Banyak
pekerja pabrik perempuan dipekerjakan sebagai pekerja harian bukan
sebagai pegawai tetap dan penuh waktu, dan perusahaan tidak diharuskan
untuk memberikan fasilitas, seperti cuti hamil, bagi pekerja harian.
Berdasarkan hukum, bila pasangan suami isteri keduanya bekerja di sebuah
lembaga pemerintah, tunjangan kepala rumah tangga pasangan tersebut
diberikan kepada suami.

Organisasi di seluruh negeri memperjuangkan hak-hak perempuan atau
menangani masalah-masalah perempuan sepanjang tahun ini, termasuk Komnas
Perempuan, Solidaritas Perempuan, Mitra Perempuan, LBH-Apik, dan ICMC
The International Catholic Migration Commision (ICMC).

Anak-anak

Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap hak-hak anak, pendidikan dan
kesejahteraan anak, namun tidak menyediakan sumber daya yang memadai
untuk memenuhi komitmen tersebut. Walau undang-undang menyatakan
pendidikan gratis, pada prakteknya kebanyakan sekolah tidak bebas biaya,
dan kemiskinan menyebabkan pendidikan menjadi tidak terjangkau bagi
banyak anak. Buruh anak dan kekerasan seksual menjadi masalah serius.
Pada tahun 2003 pemimpin Komnas Perlindungan Anak menyebutkan
masalah-masalah paling mendesak yang berhubungan dengan generasi muda
negara tersebut adalah buruh anak, perdagangan anak, pelacuran anak,
anak jalanan, anak-anak di wilayah konflik, dan anak-anak yang
kekurangan gizi. Undang-undang Perlindungan Anak mengatur eksploitasi
ekonomi dan seksual atas anak serta adopsi, perwalian, dan
masalah-masalah lain; namun pemerintah sejumlah provinsi tidak
melaksanakan peraturan tersebut.

Walaupun hukum menyatakan bahwa pencatatan kelahiran bebas biaya, namun
hal ini tidak dilaksanakan, dan kurang lebih 30 persen kelahiran warga
negara tidak dicatat. Seringkali sulit untuk memastikan usia seorang
anak secara pasti. Adakalanya usia dipalsukan dalam KTP dengan kerja
sama petugas pemerintah.

Menurut hukum, anak-anak diwajibkan menjalani masa enam tahun di sekolah
dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama; namun pada prakteknya,
pemerintah tidak melaksanakan ketentuan ini. Menurut survei sosial
ekonomi nasional rumah tangga tahun 2006 yang dilakukan pemerintah,
tingkat pendaftaran sekolah untuk anak usia tujuh hingga 12 adalah 97,7
persen, 84,1 persen untuk anak-anak usia 13 hingga 15 tahun dan 53,9
persen untuk anak-anak usia 16 hingga 18. Walaupun anak perempuan dan
anak laki-laki seharusnya menerima kesempatan pendidikan yang sama, anak
laki-laki lebih mungkin untuk menyelesaikan sekolah.

Biaya pendidikan bulanan untuk sekolah umum beragam tergantung pada
provinsi dan didasarkan pada rata-rata pendapatan. Sebuah keluarga harus
mengeluarkan biaya antara 444 dolar sampai 777 dolar (empat juta rupiah
hingga tujuh juta rupiah) setahun untuk uang sekolah, transportasi, dan
perlengkapan sekolah siswa sekolah dasar dan menengah. Pada bulan Juni
2005, International Labor Organization (ILO) melakukan survei terbatas
terhadap buruh anak di sejumlah daerah di lima provinsi (Sumatra Utara,
Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan), yang
mengungkap bahwa satu dari lima anak usia sekolah dari keluarga
berpendapatan rendah tidak memiliki akses untuk pendidikan dan mengalami
berbagai eksploitasi di pekerjaannya---baik sektor formal maupun
informal. Survei tersebut juga menemukan bahwa dari 2.438 anak-anak usia
sekolah di bawah usia 15 tahun, 19 persen tidak bersekolah. Tidak jelas
berapa jumlah anak-anak yang harus putus sekolah untuk membantu
menghidupi keluarga mereka. Di beberapa daerah terpencil di Jawa Timur,
kurangnya jumlah sekolah di lokasi sekitar memicu tingkat putus sekolah
hingga 50 persen dan menyebabkan anak-anak harus mencari pekerjaan. Di
beberapa wilayah, orang tua dan kelompok-kelompok pengawas mengeluhkan
korupsi di kalangan pegawai negeri sangat merusak kualitas pendidikan.

Anak laki-laki dan anak perempuan memiliki akses yang sama untuk
perawatan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah.

Penganiayaan anak dilarang oleh hukum, namun upaya pemerintah untuk
memeranginya pada umumnya lambat dan tidak efektif. LSM-LSM melaporkan
bahwa masih memerlukan waktu yang lama untuk membawa kasus perkosaan
anak ke pengadilan dan mekanisme pelaporan dan penanganan penganiayaan
anak tidak jelas.

Eksploitasi seksual komersil terhadap anak-anak masih terus menjadi
masalah serius. Jumlah pelacur anak-anak di negara ini tidak jelas,
namun masalah ini terjadi di mana-mana. Banyak gadis remaja dipaksa
masuk atau terjebak dalam jerat hutang. Pada beberapa kasus, penegak
hukum memperlakukan pelacur anak-anak lebih sebagai pelaku kejahatan
daripada sebagai korban. Pegawai negeri yang korup mengeluarkan KTP
untuk anak perempuan di bawah umur, membuka jalan mereka untuk masuk ke
dalam perdagangan seks. Dilaporkan juga adanya eksploitasi seksual
terhadap anak laki-laki. Sepanjang tahun LSM melaporkan bahwa jaringan
pelaku pedofilia yang sudah lama aktif masih terus beroperasi di Bali.
Sepanjang tahun ini polisi membongkar beberapa sindikat besar yang
memperdagangkan anak-anak baik di dalam maupun ke luar negeri,
menyelamatkan lusinan anak-anak dan menahan para petugas yang terlibat
dalam pemalsuan usia anak-anak tersebut dalam surat-surat resmi.

Terdapat kasus-kasus di mana calo tenaga kerja membayar uang muka untuk
upah yang akan dihasilkan anak-anak perempuan kepada orang tua mereka.
Si anak diharuskan membayar kembali pada calo tenaga kerja. Para
peneliti menggambarkan sebuah "budaya pelacuran" terjadi di beberapa
daerah di negeri ini, di mana orang tua menyuruh anak-anak perempuan
mereka bekerja sebagai pelacur di kota besar dan mengirimkan upah mereka
ke rumah.

Para pengamat LSM mengatakan banyak anak perempuan dipaksa masuk ke
dunia pelacuran setelah gagal dalam perkawinan yang mereka jalani saat
mereka berumur 10 hingga 14 tahun. Tidak ada pelanggaran hukum yang
nyata, karena surat-surat mereka menyatakan diri mereka sebagai orang
dewasa karena mereka pernah menikah.

Pemerintah secara resmi memperkirakan ada 2,1 juta pekerja anak di
negeri ini. Pihak yang mendapat informasi lainnya percaya bahwa angka
yang sebenarnya jauh lebih tinggi.

Laporan PBB menemukan bahwa tahanan remaja di penjara-penjara di seluruh
pulau Jawa berada dalam kondisi yang buruk. Laporan ini menyatakan bahwa
anak-anak berusia 10 tahun mengalami penganiayaan fisik yang berat baik
dari polisi maupun dari sesama tahanan. Walaupun anak-anak di tahan di
rumah tahanan anak, namun karena banyaknya jumlah tahanan, anak-anak
seringkali digabungkan dengan tahanan lainnya baik di rumah tahanan
maupun di penjara, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya tindak
penganiayaan.

Di Jawa Timur, LSM-LSM setempat melaporkan bahwa pemerintah tidak begitu
memperhatikan hak-hak anak pelaku kejahatan. Di Surabaya, anak-anak
ditahan dalam fasilitas penahanan yang sama dengan orang dewasa selama
penahanan tahap pra-sidang dan sidang. Satu-satunya penjara anak di
Blitar, Jawa Timur terletak jauh dari pusat populasi di provinsi itu.
Hingga bulan Juli 2006, terdapat 126 anak di penjara Blitar. Menurut
Lembaga Perlindungan Anak (LPA), kondisi fisik di sana tidak manusiawi.
Kebanyakan anak dari Surabaya dikirim kembali ke fasilitas untuk orang
dewasa di wilayah Surabaya. Anak-anak seringkali mengalami penganiayaan
di dalam tahanan.

Sejumlah besar anak jalanan terlihat jelas di Jakarta dan provinsi Jawa
Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, serta Sulawesi Selatan. Surabaya di
Jawa Timur menjadi tempat bagi kurang lebih 8.000 anak jalanan. Banyak
dari mereka dilaporkan rentan terhadap penganiayaan dan kekerasan
seksual. Kurang lebih 40 tempat penampungan di provinsi tersebut
menyediakan pelayanan bagi anak-anak tersebut. Pemerintah Kota Jakarta
membuka sebuah penampungan dengan kapasitas kurang lebih 200 anak.
Pemerintah terus mendanai tempat-tempat penampungan lain yang dikelola
oleh LSM-LSM lokal dan membayar biaya pendidikan sebagian anak-anak
jalanan tersebut.

Di antara LSM yang memperjuangkan hak-hak anak adalah Jaringan Advokasi
Anak, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Pusat Studi dan Perlindungan
Anak, serta Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.

Perdagangan Manusia

Pemerintah mengakui perdagangan manusia adalah kejahatan dan merupakan
masalah nasional yang serius, dan pada bulan Maret memberlakukan
undang-undang anti perdagangan manusia yang komprehensif. Pemerintah
juga mengambil langkah-langkah terhadap keterlibatan yang berkaitan
dengan korupsi. Undang-undang anti perdagangan manusia memenuhi standar
internasional dan mencakup mandat yang komprehensif untuk penyelamatan
dan rehabilitasi korban. Undang-undang ini menyatakan semua jenis
perdagangan manusia melanggar hukum, termasuk pula masalah jeratan
hutang dan eksploitasi seksual, serta memberikan hukuman yang berat bagi
para pejabat dan agen tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan
manusia. Hukuman untuk perdagangan manusia berkisar antara tiga hingga
15 tahun penjara, dengan hukuman bagi pejabat sepertiga kali lebih
tinggi.

Negara ini masih merupakan sumber utama bagi perdagangan manusia
internasional, dan menghadapi masalah perdagangan manusia internal yang
serius. Negara ini juga menerima pelacur-pelacur yang diperdagangkan
walaupun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah korban orang
Indonesia. Negara ini bukan merupakan titik transit utama untuk
perdagangan manusia. Malaysia dan Saudi Arabia serta negara-negara lain
di Timur Tengah dan Asia merupakan negara-negara tujuan, dan ada
beberapa dugaan kasus perdagangan manusia ke Amerika Serikat. Pelacuran,
pekerjaan rumah tangga, dan pekerjaan di restoran dan hotel merupakan
tujuan utama, di samping sejumlah pekerjaan paksa di bidang konstruksi
dan perkebunan. Perempuan dan anak-anak juga diperdagangkan untuk tujuan
perkawinan paksa, terutama ke Taiwan. Anak laki-laki dan perempuan di
bawah usia 18 tahun, serta perempuan dari segala usia merupakan kelompok
yang paling rentan untuk diperdagangkan; namun demikian semua warga
negara yang miskin merupakan korban yang potensial. Para korban
mengalami penganiayaan fisik dan psikologis, adakalanya berakibat
kematian karena penganiayaan atau bunuh diri. Menurut catatan medis,
kurang lebih 70 persen wanita yang diperdagangkan - termasuk para
pembantu rumah tangga - terkena penyakit kelamin. Sebagian korban
perdagangan manusia dipaksa untuk bekerja terus menerus, selama 7 hari
seminggu, tanpa bayaran dan dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Jaringan perdagangan manusia merupakan sistem yang terdesentralisasi,
yang dimulai dengan calo di lingkungan tempat tinggal korban yang
memperdagangkan korban ke agen tenaga kerja di kota-kota besar, yang
pada gilirannya menjual korban ke agen tenaga kerja di negara penerima.
Pejabat pemerintah daerah, imigrasi, dan tenaga kerja terlibat dalam
proses ini. Di dalam negeri, wanita dan gadis-gadis diperdagangkan
sebagai pelacur oleh perekrut lokal dan dijual ke jaringan nasional yang
canggih. Para pejabat lokal, polisi, dan militer juga terlibat dalam hal
ini.

Penegakan hukum terhadap para pedagang manusia meningkat sepanjang tahun
ini; penangkapan meningkat dari 142 menjadi 165; penuntutan dan hukuman
juga diyakini menunjukkan peningkatan, tetapi statistik tidak tersedia.
Pada tahun 2006, hukuman rata-rata adalah 54 bulan penjara, dibandingkan
dengan 30 bulan penjara pada tahun 2005. Sepanjang tahun ini pemerintah
telah melatih lebih dari 1.000 petugas penegak hukum untuk memerangi
perdagangan manusia, sering kali dalam kursus-kursus antar lembaga yang
juga diikuti oleh LSM-LSM. Jumlah polisi dan jaksa khusus anti
perdagangan manusia meningkat. Rencana Aksi Nasional membuat kerja sama
nasional menjadi lebih efektif. Sepanjang tahun ini, di bawah
undang-undang yang baru, terjadi lusinan penangkapan para pedagang
manusia domestik maupun internasional dan ratusan korban berhasil
diselamatkan. Kasus-kasus besar mencakup penangkapan seorang warga
Yordania, tiga orang Siria, dan tiga orang Indonesia pada bulan Agustus,
di mana 121 korban yang diperdagangkan berhasil diselamatkan. Sepanjang
tahun ini para pejabat, termasuk diplomat dan pejabat imigrasi
disidangkan atas kasus perdagangan manusia ini. Lusinan agen pemasok
tenaga kerja dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu ditutup.

Rencana Aksi Nasional meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak
hukum, penyedia jasa sosial, dan LSM. Undang-undang anti perdagangan
manusia dan Rencana Aksi Nasional menyediakan sistem untuk pencegahan,
penegakan hukum, penyelamatan, dan rehabilitasi korban-korban
perdagangan manusia. Gugus tugas nasional dan daerah mencakup pelayanan
sosial, kesehatan, dan lembaga-lembaga penegak hukum, serta
organisasi-organisasi masyarakat sipil. Korban perdagangan manusia
dirawat di rumah-rumah sakit kepolisian di mana mereka menerima
konseling dan ditanyai oleh polisi agar mereka dapat mengajukan tuntutan
apabila mereka memilih melakukannya. Sepanjang tahun ini lusinan
pedagang manusia disidangkan di bawah sistem ini. Bekerja sama dengan
LSM-LSM internasional, pemerintah juga membantu merehabilitasi para
korban dan memberikan mereka pendidikan atau keterampilan kerja.

Stigma sosial karena diperdagangkan atau kembali pulang dalam keadaan
miskin menghalangi banyak korban kembali bergabung dengan masyarakatnya;
dalam beberapa kasus korban diperdagangkan oleh orang tua mereka sendiri
dan menghadapi resiko diperdagangkan kembali apabila mereka pulang. Dana
yang diberikan pemerintah untuk membantu korban tidak cukup. Masyarakat
sipil memegang peranan penting dalam mencegah perdagangan manusia dan
membantu para korban.

Kecamatan Singkawang di Kalimantan Barat masih terkenal sebagai daerah
di mana perempuan miskin dari etnis Cina dan remaja perempuan dari usia
14 hingga 20 tahun direkrut sebagai pengantin "pesanan" untuk para pria,
terutama di Taiwan tapi juga di Hong Kong dan Singapura. Dalam beberapa
kasus, perempuan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual dan perlakuan
serupa budak.

Banyak korban menjadi rentan terhadap perdagangan manusia selama proses
menjadi tenaga kerja di luar negeri. Banyak perusahaan jasa tenaga kerja
(PJTKI) tanpa izin beroperasi di seluruh negeri dan terlibat dalam
perdagangan manusia dalam tingkatan yang berbeda-beda, dan beberapa
PJTKI yang memiliki izin pemerintah juga terlibat dalam perdagangan
manusia. PJTKI seringkali mengenakan biaya yang sangat tinggi hingga
mengakibatkan jeratan hutang dan orang-orang yang direkrut harus bekerja
secara ilegal di luar negeri, yang meningkatkan kerentanan para pekerja
terhadap perdagangan manusia dan bentuk kekerasan lainnya.

Sumber-sumber yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa beberapa oknum
keamanan terlibat dalam mendirikan dan melindungi rumah-rumah bordil.
Dilaporkan bahwa pelaku perdagangan manusia dan pemilik rumah bordil
membayar uang perlindungan pada anggota keamanan. Sebuah survei LSM
tentang perdagangan manusia di Papua menyimpulkan bahwa anggota militer
mengelola atau melindungi rumah-rumah bordil yang ditempati
korban-korban perdagangan manusia. Disamping polisi dan tentara,
beberapa pejabat pemerintahan terlibat dalam perdagangan manusia
terutama dalam pembuatan dokumen palsu. Kelaziman dan kemudahan
memperoleh KTP nasional palsu yang bisa menyatakan seorang anak sebagai
orang dewasa ikut memperparah masalah perdagangan manusia. Pada
masyarakat dan pemerintah terdapat keengganan untuk mengakui bahwa
pelacuran adalah masalah besar.

Penyandang Cacat

Pemerintah menggolongkan penyandang cacat ke dalam empat kategori: tuna
netra, tuna rungu, tuna grahita dan tuna daksa. Undang-undang Dasar
mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan terhadap mereka; namun,
"pelayanan" sendiri tidak didefinisikan, dan penyediaan pendidikan untuk
anak-anak cacat tidak pernah disimpulkan dari kewajiban tersebut.
Undang-undang juga mengamanatkan fasilitas publik agar bisa diakses oleh
mereka yang cacat; namun, pemerintah tidak menegakkan ketentuan ini.
Hanya sedikit bangunan dan hampir tidak ada fasilitas angkutan umum yang
memberikan akses tersebut. Undang-undang mengharuskan
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 100 karyawan agar
menyediakan 1 persen posisi untuk penyandang cacat. Namun, pemerintah
juga tidak menegakkan ketentuan tersebut, dan para penyandang cacat
menghadapi diskriminasi yang besar.

Di daerah perkotaan hanya sedikit bis kota yang menyediakan akses untuk
kursi roda, dan banyak yang tuas hidroliknya dirusak hingga tidak bisa
digunakan lagi.

Tahun 2003, pemerintah menyatakan bahwa terdapat 1,3 juta anak cacat di
negeri ini. Pada tahun 2007, menurut statistik pemerintah, ada 72.425
anak cacat yangbersekolah. Jumlah aktual anak cacat diyakini lebih
tinggi lagi. Undang-undang memberikan hak memperoleh pendidikan dan
perawatan rehabilitasi bagi anak-anak cacat. Seorang pejabat pemerintah
menduga banyak orang tua memilih untuk memelihara anak-anak cacat di
rumah; namun, banyak sekolah menolak mengakomodasi anak-anak tersebut,
dengan alasan kurangnya sumber daya. Menurut pemerintah, ada 1.568
sekolah yang ditujukan untuk memberi pendidikan bagi anak-anak cacat;
1.202 diantaranya dikelola oleh pihak swasta. Beberapa penyandang cacat
berusia muda memilih bekerja sebagai pengemis.

Hanya sedikit perusahaan yang menyediakan fasilitas untuk penyandang
cacat dan lebih sedikit lagi yang mempekerjakan mereka. Akses atas
fasilitas umum bagi penyandang cacat sangat terbatas. Pada bulan
November 2006, bandara baru di Surabaya dibuka dan menurut laporan tidak
menyediakan akses bagi penyandang cacat. Kurangnya dana pada umumnya
menjadi alasan utama untuk tidak meningkatkan akses.

Pemerintah memberikan fasilitas pemungutan suara kepada penyandang
cacat. Departemen Sosial bertanggung jawab melindungi hak para
penyandang cacat.

Minoritas Nasional/Rasial/Etnis

Pemerintah secara resmi mendorong toleransi rasial dan etnis. Etnis
Cina, yang jumlahnya mencapai kurang lebih 3 persen dari keseluruhan
penduduk, merupakan kelompok minoritas non pribumi terbesar, dan
memainkan peranan penting dalam ekonomi. Peristiwa-peristiwa
diskriminasi dan pelecehan terhadap etnis Cina terus menurun dibanding
tahun-tahun sebelumnya. Reformasi yang baru berlangsung meningkatkan
kebebasan di bidang agama dan budaya. Walau demikian, sebagian etnis
Cina menyatakan bahwa para pegawai pemerintah masih melakukan
diskriminasi terhadap mereka ketika mengeluarkan surat nikah maupun
dalam layanan lain serta seringkali meminta uang suap untuk surat
kewarganegaraan, walaupun surat tersebut tidak lagi diperlukan secara
hukum. Seorang pengacara hukum bagi hak-hak etnis Cina menunjukkan 50
pasal dalam undang-undang, peraturan dan dekrit yang mendiskriminasi
warga negara keturunan Cina. LSM-LSM seperti Gerakan Anti Diskriminasi
Indonesia, menyerukan pemerintah untuk membatalkan pasal-pasal yang
bersifat diskriminatif yang tersisa.

Penduduk Pribumi

Pemerintah menganggap semua warga negara sebagai "pribumi"; namun,
pemerintah mengakui keberadaan beberapa "masyarakat terpencil" dan hak
mereka untuk turut serta secara penuh dalam kehidupan politik dan
sosial. Kelompok masyarakat ini mencakup berbagai jenis suku Dayak di
Kalimantan, keluarga-keluarga yang hidup sebagai pengembara di laut dan
312 kelompok penduduk asli yang diakui resmi di Papua. Pada tahun ini
penduduk asli, terutama di Papua, tetap mengalami masalah diskriminasi,
dan sangat sedkit kemajuan yang dicapai menyangkut hak-hak atas tanah
adat mereka. Kegiatan pertambangan dan penebangan hutan, yang kebanyakan
ilegal, menghadirkan masalah-masalah sosial, ekonomis, dan logistik yang
menonjol dalam kelompok masyarakat penduduk asli. Pemerintah gagal
mencegah perusahaan-perusahaan domestik dan multinasional, yang
seringkali berkolusi dengan militer dan kepolisian setempat, untuk tidak
menjarah tanah milik penduduk asli.

Di Papua, ketegangan terus terjadi antara penduduk asli Papua dan para
migran dari provinsi-provinsi lain, antara penduduk pesisir dan
masyarakat pedalaman, dan antar suku.

Di Kalimantan Tengah, hubungan antara penduduk asli Dayak dan
transmigran etnis Madura tetap buruk seusai kekerasan antar etnis tahun
2001. Hubungan antara kedua kelompok juga masih buruk di Kalimantan
Barat, di mana bekas penduduk dari keturunan Madura dihalangi dalam
upaya mendapatkan kembali tanah dan harta benda mereka. Pada bulan
November dan Desember terjadi peningkatan ketegangan antara etnis
Madura, etnis Cina, dan penduduk asli Dayak sehubungan dengan pemilihan
umum daerah.

Para aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa program transmigrasi
yang disponsori pemerintah, yang memindahkan keluarga-keluarga miskin
dari pulau Jawa dan Madura yang terlalu padat ke pulau-pulau yang lebih
jarang penduduknya telah melanggar hak-hak penduduk asli, menumbuhkan
permusuhan sosial, dan mendorong eksploitasi dan degradasi sumber daya
alam yang menjadi gantungan hidup penduduk asli. Di beberapa wilayah,
seperti sebagian Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Aceh, dan Papua, hubungan
antara para transmigran dan penduduk asli masih buruk.

Kesewenangan Sosial dan Diskriminasi Lainnya

Stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS umum terjadi. Namun,
pemerintah mendorong sikap toleransi, mengambil langkah-langkah untuk
mencegah infeksi baru, serta memberikan obat antiretroviral (ART) secara
cuma-cuma, walaupun terdapat beragam rintangan administratif. Toleransi
pemerintah ini diikuti oleh semua tingkatan dalam masyarakat walaupun
secara berbeda-beda; misalnya, upaya pencegahan seringkali tidak
dilakukan secara agresif karena takut menimbulkan kemarahan kelompok
konservatif agama, dan selain adanya rintangan dalam mendapatkan obat
ART secara cuma-cuma, penerima obat juga diharuskan membayar biaya
medis, yang jumlahnya di luar jangkauan banyak orang.

Bagian 6 Hak-hak Pekerja

a\. Hak Untuk Berserikat

Undang-undang menjamin hak-hak untuk berserikat secara luas bagi para
pekerja, dan mereka menggunakan hak-hak tersebut. Hukum membolehkan para
pekerja untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat-serikat pekerja
pilihan mereka tanpa memerlukan izin terlebih dahulu atau persyaratan
yang berlebihan, dan para pekerja memang melakukannya. Hukum menetapkan
bahwa 10 atau lebih pekerja berhak untuk membentuk perserikatan, dengan
keanggotaan yang terbuka bagi semua pekerja, tanpa membedakan afiliasi
politik, agama, etnis, atau jenis kelamin. Pekerja di sektor swasta,
menurut hukum, bebas untuk membentuk organisasi pekerja tanpa perizinan
terlebih dahulu, dan perserikatan dapat menyusun sendiri anggaran dasar
dan peraturan serta memilih wakil-wakil. Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi mencatat, bukannya menyetujui, pembentukan perserikatan,
federasi, atau konfederasi dan memberikan nomor pendaftaran. Pada tahun
ini, sejumlah serikat pekerja melaporkan bahwa kantor-kantor dinas
tenaga kerja daerah melakukan penolakan pendaftaran berdasarkan
prasangka tertentu. Kebanyakan anggota perserikatan tergabung pada salah
satu dari tiga konfederasi perserikatan yang ada.

Pada tahun 2005, Departemen Tenaga Kerja memperkirakan jumlah
keseluruhan anggota serikat buruh kurang dari 4 persen dari keseluruhan
angkatan kerja (termasuk sektor informal), atau 14 persen dari sektor
formal.

Undang-undang memberikan kebebasan bagi pegawai negeri untuk berserikat
dan berorganisasi, dan pegawai dari beberapa departemen membentuk
persatuan pegawai; organisasi-organisasi serikat pekerja berupaya untuk
mengorganisir para pekerja ini. Serikat-serikat pekerja juga berusaha
mengorganisir pegawai dari badan usaha milik negara (BUMN), walaupun
mereka mengalami hambatan dari pihak manajemen perusahaan, dan dasar
hukum bagi pendaftaran perserikatan di BUMN masih tidak jelas.

Undang-undang mengizinkan pemerintah mengajukan petisi pada pengadilan
untuk membubarkan serikat pekerja bila bertentangan dengan ideologi
negara (Pancasila) atau Undang-undang Dasar, atau jika pemimpin atau
anggota serikat pekerja, atas nama serikat pekerja, melakukan tindak
kejahatan terhadap keamanan negara dan dihukum setidaknya lima tahun
penjara. Bila serikat pekerja dibubarkan, para pemimpin dan anggotanya
tidak boleh membentuk serikat lain selama sedikitnya tiga tahun.
Sepanjang tahun tidak ada laporan tentang pembubaran serikat pekerja
oleh pemerintah.

Undang-undang melarang diskriminasi anti serikat pekerja oleh majikan
dan lainnya terhadap pengelola dan anggota serikat serta memberikan
hukuman atas pelanggaran ketentuan tersebut; namun, dalam banyak kasus
pemerintah tidak menegakkan hukum ini secara efektif. Banyak laporan
yang dapat dipercaya mengatakan bahwa perlakuan pihak perusahaan
terhadap pengelola serikat, termasuk pemecatan dan tindak kekerasan yang
tidak dicegah secara efektif atau diperbaiki dalam pelaksanaannya.
Sejumlah perusahaan memperingatkan pegawainya agar tidak mengadakan
kontak dengan pengelola serikat. Beberapa serikat pekerja mengatakan
bahwa pemimpin pemogokan kerja dipilih untuk dipecat saat perusahaan
mengurangi pegawai. Terdapat persyaratan hukum yang mengharuskan
perusahaan menerima kembali pekerja yang dipecat karena kegiatan
perserikatan, walaupun dalam banyak kasus pemerintah tidak menegakkan
aturan ini secara efektif.

Menurut International Trade Union Confederation (ITUC), prosedur hukum
berlangsung sangat lama untuk kasus-kasus diskriminasi anti serikat
pekerja, kadang kala memakan waktu sampai enam tahun. Suap dan korupsi
yudisial merupakan masalah bagi para pekerja yang terlibat dalam
perselisihan, dan keputusannya seringkali merugikan mereka. Sementara
pekerja yang dipecat dapat saja memperoleh ganti rugi keuangan, mereka
hampir tidak pernah dipekerjakan kembali.

Pada bulan Agustus 2006, Amnesti Internasional menyerukan pada
pemerintah untuk melepaskan enam pimpinan serikat buruh yang
dipenjarakan, yang ditangkap menyusul terjadinya pemogokan kerja dan
demonstrasi di sebuah perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau pada
tahun 2004. Dua dari mereka dibebaskan pada bulan Mei. Empat orang
lainnya sudah terlebih dulu dibebaskan.

Perusahaan seringkali memindahkan pemimpin serikat pekerja ke
pekerjaan-pekerjaan di mana mereka tidak dapat meneruskan kegiatan
perserikatan mereka. Pada bulan September 2006, perusahaan asuransi
tenaga kerja milik pemerintah, PT JAMSOSTEK, menurunkan pangkat dua
orang pimpinan serikat pekerja JAMSOSTEK dan memindahkan 12 lainnya
sehubungan dengan mosi tidak percaya pada pihak manajemen perusahaan
yang dilakukan oleh serikat pekerja. Semua pekerja yang terkena sanksi
menuntut perusahaan agar bisa dipekerjakan kembali pada posisi mereka
sebelumnya. Pada bulan September perusahaan memindahkan kedua pimpinan
tersebut ke kantor cabang dan diduga mengambil tindakan penghukuman
terhadap delapan aktivis serikat pekerja lainnya.

Pada bulan Mei, sebagai bagian dari perselisihan antara manajemen hotel
yang dimiliki orang Eropa dan serikat pekerja, manajemen menghentikan
pembayaran iuran serikat pekerja dan memecat 26 anggota serikat pekerja
termasuk pejabat serikat pekerja. Pejabat serikat pekerja dihalangi
untuk menghadiri pertemuan serikat pekerja di lingkungan hotel.

> b\. Hak untuk Berorganisasi dan Melakukan Tawar Menawar Secara
> Kolektif

Menurut Departemen Tenaga Kerja, kurang lebih 25 persen perusahan yang
memiliki lebih dari sepuluh karyawan mempunyai kesepakatan tawar menawar
secara kolektif. Namun dalam kenyataannya, kesepakatan ini hampir tidak
pernah melampaui ketentuan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dan
seringkali dihasilkan oleh majikan yang menyusun kesepakatan tersebut
secara sepihak dan memberikannya kepada wakil pekerja untuk
ditandatangani dan bukannya merupakan hasil perundingan. Undang-undang
mengizinkan serikat pekerja untuk melakukan kegiatan mereka tanpa campur
tangan; namun pada prakteknya pemerintah seringkali tidak melindungi hak
ini. Hukum mengizinkan adanya tawar menawar secara kolektif dan
mengizinkan pula organisasi pekerja yang mendaftar pada pemerintah untuk
membuat persetujuan buruh kolektif yang mengikat secara hukum dengan
majikan serta untuk melaksanakan fungsi-fungsi serikat pekerja lainnya.
Undang-undang tersebut juga mencakup pembatasan dalam tawar menawar
kolektif, termasuk persyaratan bahwa sebuah atau beberapa serikat
pekerja harus mewakili lebih dari 50 persen tenaga kerja perusahaan
untuk merundingkan persetujuan buruh kolektif.

Undang-undang Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Undang-undang
Ketenagakerjaan), yang mengatur tawar menawar kolektif, hak untuk
melakukan pemogokan dan kondisi kerja umum tidak berlaku untuk
perusahaan milik negara. Sejumlah serikat pekerja menyatakan bahwa
undang-undang itu tidak memuat tunjangan pesangon yang memadai dan
perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang
serta tidak cukup tegas melarang pengalihan kerja dan pekerja anak.
Pemerintah terus menerbitkan petunjuk pelaksanaan untuk Undang-undang
Ketenagakerjaan tersebut.

Berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan perusahaan diizinkan
menggantikan kesepakatan tawar menawar secara kolektif dalam kebanyakan
perusahaan, yang banyak di antaranya tidak mempunyai perwakilan serikat
pekerja. Undang-undang Ketenagakerjaan mensyaratkan perusahaan dan buruh
membentuk komite bersama majikan/pekerja di perusahaan-perusahaan yang
memiliki 50 atau lebih pekerja, sebuah upaya untuk melembagakan
pembangunan komunikasi dan kesepakatan.

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, pekerja harus memberitahukan
rencana pemogokan secara tertulis kepada pihak berwenang dan kepada
perusahaan tujuh hari dimuka agar pemogokan tersebut sah, dengan
mencantumkan pula tanggal dimulai dan berakhirnya pemogokan tersebut,
tempat diadakannya, serta alasannya, dan ditandatangani oleh ketua dan
sekretaris serikat pekerja. Peraturan menteri mengilegalkan semua
pemogokan di "perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan
yang kegiatannya akan membahayakan keselamatan hidup manusia apabila
tidak diteruskan...". Jenis perusahaan apa yang termasuk dalam kategori
ini tidak dijelaskan, dan hanya diketahui oleh pemerintah. Peraturan
yang sama juga mengategorikan pemogokan sebagai ilegal apabila "bukan
sebagai akibat dari perundingan yang gagal" dan memberikan majikan
peluang untuk menghalangi tindakan serikat pekerja untuk melakukan
pemogokan karena kegagalan dikategorikan sebagai perundingan yang menuju
jalan buntu "yang dinyatakan oleh kedua belah pihak."

Sebelum pekerja dapat melakukan pemogokan, mereka harus mengupayakan
mediasi lebih dahulu dengan majikan, dimulai dengan melakukan penawaran,
dan apabila hal itu gagal, meneruskannya ke mediasi yang difasilitasi
oleh mediator pemerintah. Peraturan menteri tersebut juga menetapkan
bahwa dalam hal pemogokan yang ilegal, majikan harus membuat dua
permohonan tertulis dalam waktu tujuh hari kepada pekerja untuk meminta
mereka bekerja kembali. Pekerja yang tidak menanggapi permohonan
tersebut dianggap sudah mengundurkan diri. Permohonan tersebut biasanya
digunakan oleh para majikan sebagai taktik intimidasi terhadap para
pekerja yang melakukan pemogokan.

Dalam prakteknya, pemogokan dilarang di sektor umum, dalam jasa
pelayanan penting, dan di perusahaan-perusahaan yang melayani
kepentingan umum. ITUC melaporkan bahwa hal ini jelas melampaui definisi
dari larangan pemogokan yang dapat diterima oleh Komite ILO untuk
Kebebasan Membentuk Perkumpulan, yang menyatakan bahwa pemogokan hanya
boleh dibatasi apabila ada "ancaman yang jelas dan nyata terhadap
kehidupan, keamanan pribadi, atau kesehatan dari seluruh atau sebagian
populasi". Prosedur mediasi yang harus dijalani sebelum melakukan
pemogokan, yang mana diharuskan secara hukum serta memakan waktu lama
tidak ditegakkan. Sebagai akibatnya, pemogokan seringkali merupakan
pemogokan "liar" yang tidak ada sanksinya, yang meledak setelah
kegagalan menyelesaikan keluhan jangka panjang atau ketika majikan
menolak mengakui serikat pekerja.

Pembayaran yang tidak memadai atau sama sekali tidak dilakukan untuk
ganti rugi yang secara hukum diharuskan untuk paket pemutusan hubungan
kerja, menyebabkan terjadinya pemogokan dan unjuk rasa buruh. Solidarity
Center mendokumentasikan kasus-kasus di mana majikan asing di industri
garmen dan sepatu, yang sedang menghadapi penurunan pesanan dan
penutupan pabrik, melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari
pembayaran ganti rugi pemutusan hubungan kerja itu.

Menurut Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, hubungan antara
pemerintah, majikan, dan pekerja masih tegang. Majikan memecat pekerja
yang mencoba mendirikan serikat pekerja atau menurunkan jabatan pemimpin
dan anggota serikat pekerja. Sejumlah serikat pekerja menyatakan bahwa
pemimpin pemogokan dipilih untuk diberhentikan ketika perusahaan
melakukan pengurangan tenaga kerja.

Para aktivis buruh juga melaporkan bahwa manajer pabrik di beberapa
lokasi menyewa tukang pukul untuk mengintimidasi dan menyerang anggota
serikat pekerja yang mencoba mengadakan aksi mogok yang sah. Beberapa
kali polisi melibatkan diri dengan cara yang tidak sesuai dan dengan
penggunaan kekerasan dalam masalah-masalah perburuhan, biasanya untuk
melindungi kepentingan majikan.

Pada tanggal 1 Mei, Sarta bin Sarim bergabung dengan barisan buruh
ketika mereka melewati tempat kerjanya di Tangerang, Jawa Barat, di mana
ia merupakan ketua serikat pekerja setempat. Demonstrasi tersebut
dilaporkan berjalan dengan damai dan tanpa insiden, tetapi pada malam
harinya, polisi menangkap Sarta, bersama dengan 10 peserta lainnya yang
bukan anggota serikat pekerja tersebut dari tempat kerja yang lain.
Sarta melaporkan bahwa saat dalam tahanan, di mana petugas berada hanya
beberapa kaki jauhnya, seorang tahanan lain memukulinya, dan bahwa
kemudian polisi mengancamnya secara fisik dan memaksanya menandatangani
laporan interogasi palsu. Ia mendekam selama tiga bulan di penjara di
Tangerang karena melakukan "tindakan tak menyenangkan" dan dibebaskan
pada tanggal 31 Juli. Ketika Sarta mengajukan banding ke pengadilan yang
lebih tinggi, jaksa penuntut umum memanggil serikat pekerja Sarta, dan
menurut seorang pejabat serikat pekerja, jaksa tersebut mengancam akan
menuntut Sarta lagi apabila ia mengajukan banding.

Serikat pekerja terkena dampak langsung dengan adanya kecenderungan yang
meningkat untuk menggunakan tenaga kerja kontrakan. Di bawah
Undang-undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja kontrakan hanya boleh
digunakan untuk pekerjaan yang "bersifat sementara". Namun, menurut
ITUC, banyak perusahaan melanggar ketetapan ini dengan bekerja sama
dengan kantor-kantor departemen tenaga kerja setempat. Umumnya,
perusahan menyatakan pailit guna menghindari membayar uang pesangon yang
diharuskan oleh undang-undang, menutup pabriknya selama beberapa hari,
dan kemudian mempekerjakan lagi para pekerja sebagai tenaga kerja
kontrakan dengan upah yang lebih murah. Pemimpin serikat pekerja dan
para aktivis biasanya tidak dipekerjakan lagi.

Tidak ada undang-undang khusus atau pengecualian dari undang-undang
ketenagakerjaan di zona-zona ekonomi khusus (ZEK). Walau demikian,
pengamat non pemerintah, termasuk Solidarity Center, mengutarakan adanya
sentimen dan aksi anti serikat kerja yang lebih kuat di kalangan majikan
di ZEK. Sebagai contoh, majikan di perusahaan manufaktur di ZEK Batam
cenderung mempekerjakan tenaga kerja berdasarkan kontrak dua tahunan dan
lebih memilih mempekerjakan pekerja di bawah usia 24 tahun. Kedua
praktik ini menghalangi pembentukan serikat kerja.

c\. Larangan atas Paksaan Kerja atau Kerja Wajib

Undang-undang melarang paksaan bekerja atau kerja wajib, termasuk
terhadap anak-anak; namun, menurut laporan praktek-praktek tersebut
masih terjadi, termasuk paksaan bekerja dan kerja wajib terhadap
anak-anak.

Pemerintah mentolerir bentuk-bentuk kerja wajib yang dipraktekkan dalam
proses perekrutan tenaga kerja migran. Praktek-praktek tak bermoral
agen-agen pencari tenaga kerja, dan penegakan hukum yang buruk
seringkali menjurus pada jeratan hutang dan pengurungan panjang yang
tidak sah. Menurut laporan-laporan pers dan penelitian oleh Solidarity
Center, agen-agen pencari tenaga kerja seringkali menahan para tenaga
kerja migran di pusat-pusat penampungan, dalam beberapa kasus, hingga
selama 14 bulan, sebelum mengirimkan mereka ke luar negeri. Selama di
pusat penampungan para tenaga kerja migran biasanya tidak menerima
pembayaran dan pencari kerja seringkali tidak mengizinkan mereka
meninggalkan pusat penampungan tersebut. Pada kebanyakan kasus, para
pekerja dipaksa membayar para agen untuk biaya tinggal mereka yang
dipaksakan itu, yang berakibat pada jumlah hutang mereka yang besar
kepada agen tadi. Departemen Tenaga Kerja mengambil langkah-langkah yang
terbatas dalam menegakkan undang-undang perburuhan yang ada untuk
mencegah agen pencari tenaga kerja memperdagangkan para tenaga kerja
melalui jeratan hutang. Pada tahun 2006, polisi dan petugas departemen
tenaga kerja menggerebek 32 pusat penampungan tenaga kerja migran yang
terdaftar dan enam yang ilegal di Jakarta, dengan sasaran orang-orang
yang menahan paksa calon tenaga kerja, baik dewasa maupun anak-anak,
sebagian di bawah kondisi yang tidak manusiawi. Penggerebekan berakhir
dengan pembebasan 3.438 calon tenaga kerja, dan penangkapan delapan
tersangka. Departemen Tenaga Kerja tidak bisa memberikan informasi
tentang status 20 kasus penangkapan hasil penggerebekan tahun 2004 dan
2005.

Selama tahun ini pemerintah melakukan usaha secara terputus-putus untuk
merundingkan ulang Kesepakatan (MOU) 2006 dengan pemerintah Malaysia
tentang kondisi para pekerja Indonesia di Malaysia. Kesepakatan tersebut
menyerahkan beberapa hak-hak dasar kepada majikan, terutama hak pekerja
untuk memegang paspor mereka sendiri. Pemerintah menghentikan usaha
perundingan ulang tersebut tidak lama kemudian.

Gadis remaja dan wanita yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga
seringkali ditahan melalui jeratan hutang.

> d\. Larangan atas Pekerja Anak dan Usia Minimum untuk Bekerja

Undang-undang melarang anak-anak bekerja di sektor-sektor yang berbahaya
dan pada bentuk yang paling buruk bagi pekerja anak. Namun, pemerintah
tidak menegakkan undang-undang ini secara efektif. Undang-undang,
peraturan dan praktek mengakui bahwa sebagian anak-anak harus bekerja
untuk menambah pendapatan keluarga. Undang-undang ketenagakerjaan
melarang mempekerjakan anak, yang didefinisikan sebagai orang di bawah
usia 18 tahun, kecuali mereka yang berusia antara 13 hingga 15 tahun,
yang bisa bekerja tidak lebih dari tiga jam per hari dan hanya di bawah
sejumlah persyaratan lain, seperti persetujuan orang tua, tidak bekerja
selama jam sekolah, dan pembayaran upah yang sah. Undang-undang tersebut
sepertinya tidak membahas pengecualian untuk anak-anak usia 16 sampai 17
tahun.

Rangka kerja resmi dan Rencana Aksi Nasional membahas masalah
eksploitasi ekonomi dan seksual, termasuk pelacuran anak, perdagangan
anak, dan keterlibatan anak-anak dalam perdagangan narkoba, serta
memberikan hukuman pidana dan masa tahanan yang berat bagi orang-orang
yang melanggar hak-hak asasi anak-anak. Penerapannya masih terus menjadi
masalah.

Pekerja anak masih menjadi masalah serius. Diperkirakan sekitar enam
hingga delapan juta anak-anak bekerja melebihi batas legal tiga jam
sehari, bekerja di bidang pertanian, berdagang asongan, pertambangan,
konstruksi, pelacuran, dan bidang lainnya. Lebih banyak anak-anak yang
bekerja di sektor informal daripada sektor formal. Sebagian anak-anak
itu bekerja di pabrik-pabrik besar, namun jumlah mereka tidak diketahui,
terutama karena dokumen yang menyebutkan usia dapat dengan mudah
dipalsukan. Anak-anak bekerja di industri-industri seperti mebel rotan
dan kayu, garmen, sepatu, pengolahan makanan, pembuatan mainan, dan juga
operasi pertambangan skala kecil. Banyak anak perempuan antara usia 14
sampai 16 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga menetap. ILO
memperkirakan ada 2,6 juta pembantu rumah tangga di negara ini, di mana
688.000 di antaranya adalah anak-anak. Menurut laporan Human Rights
Watch tahun 2005, anak-anak antara 12 dan 15 tahun bekerja selama 14
hingga 18 jam per hari, tujuh hari seminggu dari pukul 4 pagi hingga 10
malam untuk majikan yang seringkali melakukan ancaman fisik dan seksual.
Banyak pembantu rumah tangga anak-anak tidak diperbolehkan belajar dan
dipaksa bekerja untuk waktu yang lama, menerima upah rendah, dan umumnya
tidak sadar akan hak-hak mereka.

Undang-undang dan peraturan melarang pekerjaan yang mengikat dilakukan
oleh anak-anak; namun, pemerintah tidak efektif dalam menghapus paksaan
kerja terhadap anak-anak, yang masih merupakan masalah serius. Sejumlah
besar anak-anak bekerja di luar kemauan mereka di bidang pelacuran,
pornografi, mengemis, perdagangan narkoba, pekerjaan rumah tangga, dan
situasi eksploitatif lainnya, termasuk sejumlah kecil di perikanan lepas
pantai (jermal).

Hambatan sosial dan budaya masih menjadi tantangan dalam menghadapi
permasalahan pekerja anak. Banyak orang tua tidak setuju dengan upaya
pemerintah untuk membatasi anak-anak bekerja, dengan alasan bahwa
pemerintah tidak menawarkan dukungan ekonomi yang memadai untuk menjamin
kesejahteraan keluarga mereka.

Penerapan undang-undang pekerja anak sebagian besar masih tidak efektif.
Meskipun ada langkah-langkah perundang-undangan dan peraturan,
kebanyakan anak yang bekerja, termasuk sebagai pembantu rumah tangga,
melakukan hal ini dalam lingkungan yang tidak ada regulasinya. Bukti
anekdotal menunjukkan bahwa petugas dinas tenaga kerja hanya melakukan
sedikit sekali penyelidikan terhadap masalah pekerja anak.

e\. Kondisi Kerja yang Memadai

Pemerintah daerah di provinsi dan kabupaten, bukan pemerintah pusat,
menetapkan upah minimum, yang beragam di tiap provinsi, kabupaten dan
wilayah. Pemerintah daerah di provinsi menentukan tingkat upah minimum
provinsi berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi dengan unsur
tripartit (buruh, majikan dan pemerintah). Rata-rata upah minimum
provinsi menentukan pagu bawah untuk upah minimum di dalam suatu
provinsi. Kabupaten menetapkan upah minimumnya dengan menggunakan upah
tingkat provinsi sebagai acuan. Kabupaten juga menetapkan upah minimum
di beberapa wilayah industri secara *ad hoc*. Provinsi dan kabupaten
melakukan perundingan tarif upah minimum setahun sekali, yang seringkali
mengundang kontroversi dan protes.

Tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh kebanyakan pemerintah daerah
tidak memberikan standar hidup yang memadai bagi para pekerja dan
keluarga mereka. Upah minimum tingkat provinsi pada umumnya berada di
bawah perhitungan pemerintah akan kebutuhan dasar minimum. Pada tahun
ini Aceh memberikan upah minimum tertinggi yaitu sekitar 105 dolar (1
juta rupiah) per bulan, sementara Departemen Tenaga Kerja melaporkan
upah minimum resmi terendah sebesar 43 dolar (390 ribu rupiah) per bulan
di salah satu wilayah.

Dinas tenaga kerja daerah bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan
upah minimum. Penegakan masih tidak memadai, terutama di
perusahaan-perusahaan kecil dan sektor informal. Pada prakteknya,
tingkat upah minimum resmi hanya diterapkan di sektor formal, yang
merupakan 35 persen dari angkatan kerja.

Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan menteri memberikan bermacam
tunjangan bagi pekerja. Orang yang bekerja di fasilitas yang lebih
modern seringkali menerima tunjangan kesehatan, uang makan, dan
transportasi. Undang-undang juga mensyaratkan majikan untuk mendaftarkan
pekerja dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi milik
pemerintah JAMSOSTEK.

Undang-undang menetapkan 40 jam kerja seminggu dengan istirahat selama
30 menit setiap empat jam kerja. Perusahaan seringkali membutuhkan lima
setengah atau enam hari kerja dalam seminggu. Undang-undang juga
mengharuskan setidaknya satu hari libur setiap minggu. Rata-rata upah
lembur harian dihitung 1 ½ kali dari upah rata-rata kerja normal untuk
jam pertama dan kelipatan dua kali untuk jam lembur berikutnya, dengan
maksimum tiga jam lembur per hari dan tidak lebih dari 14 jam per
minggu. Para pekerja di industri yang memproduksi barang eceran untuk
ekspor acapkali bekerja lembur untuk memenuhi kuota dalam kontrak.
Serikat pekerja mengeluhkan bahwa perusahaan mengandalkan lembur yang
berlebihan pada sejumlah pabrik garmen dan perakitan barang elektronik,
yang mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Kepatuhan pada
undang-undang yang mengatur tunjangan dan standar perburuhan berbeda
menurut sektor dan wilayah. Pelanggaran oleh majikan terhadap
persyaratan legal sangat umum terjadi, sehingga menyebabkan berbagai
pemogokan dan protes. Solidarity Center melaporkan bahwa para pekerja di
industri garmen bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang namun
karena slip gaji mereka tidak merinci jumlah lembur yang dibayarkan,
para pekerja tidak bisa memastikan apakah mereka mendapat kompensasi
penuh untuk kerja lemburnya. Departemen Tenaga Kerja terus mendorong
para majikan untuk mematuhi hukum; namun, penegakan oleh pemerintah dan
pengawasan terhadap standar perburuhan lemah.

Baik undang-undang maupun peraturan mengatur standar minimum kesehatan
dan keselamatan industrial. Pada prakteknya, catatan keselamatan pekerja
di Indonesia buruk. JAMSOSTEK melaporkan terjadinya 37.845 kecelakaan
pada tiga bulan pertama tahun ini, dibandingkan dengan 99.624 kecelakaan
sepanjang tahun 2006. Pejabat daerah memiliki tanggung jawab penegakan
standar-standar kesehatan dan keselamatan.

Pada perusahaan besar, kualitas program kesehatan dan keselamatan kerja
sangat beragam. Standar kesehatan dan keselamatan pada perusahaan kecil
serta pada sektor informal cenderung lemah atau tidak ada sama sekali.
Pekerja diwajibkan melaporkan kondisi kerja yang berbahaya, dan majikan
dilarang oleh hukum untuk membalas mereka yang melaporkan
kondisi-kondisi kerja yang berbahaya; namun, undang-undang ini tidak
ditegakkan secara efektif.